Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025
HAM UNTUK SEVIUA POLIST TIDAKPUNYA HATINURANI HATINURANI MARAH ADILI THEPOLICE ADILI AREPEOPLE POLRI POLRI KILLERS ACAB!!! ALLCOPS ACAB!!! AREBASTARDS POLISI POLISI PEMBUNUH PEMBUNUH WHO DO YOU CALL WHER Affan Kurniawan 1312 CALL WHEN THE POLICE PIERS Dibunuh Polisi THE POLACE FOREYER (3H2 FOREYER (012 FOREYER 112 FOREYER 18.kà 2004-28 Agan 20325 FOREVER 1312 FOREYER 1312 FOREYER 1312 FOREYER 131 JUDGING A DEMONSTRATION BY ITS MOST VIOLENT PARTICIPANT BUT NOT 1312 JUDGINGAPOLICE FORCE BY ITS MOST VIOLENT COPS IS ALL THELANGUAGE OF THE OPPRESSOR Protect Human Rights. 20 25
KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA
KATA PENGANTAR
Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki tugas melaksanakan dukungan teknis dan administrasi kepada Komnas HAM. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Dinamika HAM dan kompleksitas pelayanan publik menuntut penguatan peran Biro Dukungan Penegakan HAM dalam mendukung fungsi dan wewenang Komnas HAM berdasarkan mandat yang diterima.
Laporan ini berisi informasi pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, termasuk berisi tentang program dan kegiatan yang telah dilakukan, persentase aduan pelanggaran HAM yang ditangani, persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi, persentase penyusunan laporan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat yang dihasilkan, dan persentase korban pelanggaran HAM berat yang diverifikasi sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan di Biro Dukungan Penegakan HAM. Selain itu, capaian kinerja lainnya dan inovasi yang menunjang pelaksanaan kinerja di Biro Dukungan Penegakan juga menjadi poin pendukung dalam laporan tahunan ini. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Laporan Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang, serta meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.
Jakarta, 31 Januari 2026 Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM,
Imelda Saragih
DAFTAR ISI
BAB I 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2 C. Peran Strategis 9 D. Sistematika Laporan 10 BAB II 12 PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 12 B. Rencana Kerja Biro 14 C. Perjanjian Kinerja Biro 14 BAB III 16 AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 17 1. Penanganan Perkara Pelanggaran HAM 2. Penanganan Penyelidikan Peristiwa 30 Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Yudisial 3. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat 35 Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban B. Capaian Kinerja Lainnya 44 1. Pengamatan Situasi Isu HAM Strategis 44 2. Kegiatan Pelayanan Rutin 50 C. Realisasi Anggaran 54 1. Pagu Anggaran TA 2025 54 2. Realisasi Anggaran TA 2025 56 BAB IV 60 PENUTUP LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025 (Perubahan ke-1) Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM
Tahun 2025 (Perubahan ke-2)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jaminan perlindungan HAM telah diatur khusus dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembukaan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945 pada Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J telah menegaskan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan berbangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi-kondisi yang diharapkan sesuai dengan mandat dan tujuan filosofis dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini terbukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara belum konsisten dalam melaksanakan perlindungan HAM.
Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak mendapatkan perhatian utama dalam rangka penyelenggaraan kehidupan tata negara Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, penyerobotan lahan, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi termasuk di ranah digital dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya tampaknya sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh, hal ini sebagaimana data ribuan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Pelanggaran HAM ini terjadi karena tidak adanya itikad negara yang secara konsisten melindungi warganya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan UU HAM, yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, mediasi, pengkajian dan penelitian, serta fungsi pendidikan dan penyuluhan.
Dalam lingkup kerja Biro Dukungan Penegakan HAM, pelaksanaan fungsi Komnas HAM meliputi fungsi pemantauan dan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU HAM dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM. Subkomisi ini didukung oleh Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM, yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja, yaitu Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan, Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan, Tim Kerja Dukungan Mediasi HAM, Tim Kerja Dukungan Penanganan Isu HAM Aktual, dan Tim Kerja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi, maka Biro Dukungan Penegakan HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) kepada pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM, terutama di Biro Dukungan Penegakan HAM.
Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, Biro Dukungan Penegakan memiliki dasar hukum sebagai berikut:
A. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
B. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.
C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
D. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
E. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro Yustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
F. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
G. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
H. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia.
I. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
1) Pasal 89 ayat (3)
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
d. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
2) Pasal 89 ayat (4)
a. Perdamaian kedua belah pihak.
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
3) Pasal 90
a. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
b. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
c. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
d. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.
4) Pasal 91
a. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:
1. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
2. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
3. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
4. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
5. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
1) Pasal 18
a. Penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia dan unsur masyarakat.
2) Pasal 19 ayat (1)
a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
c. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Pemeriksaan surat.
2. Penggeledahan dan penyitaan.
3. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
4. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
3) Pasal 20
a. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
b. Paling lambat 7 (tujuh) hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.
C. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.
4) Pasal 25
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
1) Pasal 4 ayat (2) huruf e
Memberikan surat keterangan kepada pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
1) Pasal 19 Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut setelah pemantauan.
2) Pasal 27 ayat (1) Pemanggilan saksi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaduan apabila diperlukan Komnas HAM.
3) Pasal 32 ayat (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pendapat di Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.
4) Pasal 34 ayat (2) huruf d Tindakan pemantauan dan penyelidikan adalah pemantauan ke lapangan.
5) Pasal 35 ayat (1) Jika dipandang perlu, dalam rangka penanganan pengaduan, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan lapangan.
6) Pasal 40 ayat (1) Pengumpulan informasi dapat diambil dari tanggapan-tanggapan tertulis dari semua pihak yang dimintai keterangan, dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, foto-foto, rekaman gambar dan/atau suara, benda fisik lainnya.
5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
1) Pasal 19 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang menerima laporan atau pengaduan.
2) Pasal 21 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pro Justitia Pelanggaran HAM yang Berat berwenang melakukan pemeriksaan saksi.
3) Pasal 29 ayat (1) Jika dipandang perlu penyelidik dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti.
4) Pasal 30 ayat (1) Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat.
5) Pasal 33 ayat (1) Penyelidik dapat melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan penyelidik.
6) Pasal 35 ayat (1) Penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan setempat berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan.
7) Pasal 36 Penyelidik dapat mendatangkan ahli berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan.
6. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 1) Pasal 5 ayat (2)
Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2) Pasal 8
a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
d. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
3) Pasal 9
a. Perdamaian kedua belah pihak.
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
C. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
1) Pasal 6 ayat (1) Penerimaan konsultasi dan aduan
2) Pasal 21 ayat (1)
Pemeriksaan formil Berkas Pengaduan dilakukan terhadap identitas Pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
3) Pasal 22 ayat (2)
Pemeriksaan awal materi Pengaduan dilakukan dengan mencermati dan/atau menganalisis bukti permulaan berikut dengan kronologi peristiwa yang diadukan.
4) Pasal 30 ayat (2)
Unit pengolah Arsip Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit kerja pada pencipta Arsip Pengaduan dibentuk dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan Pengaduan Komnas HAM yang meliputi pengelolaan seluruh Arsip Pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia.
1) Pasal 1 ayat (4)
Mediasi HAM adalah penyelesaian perkara perdata yang berdimensi HAM di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.
2) Pasal 3
Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan:
a. perdamaian Para Pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
3) Pasal 5
1. Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Mediator dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.
2. Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh pimpinan subkomisi yang melaksanakan fungsi Mediasi HAM dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.
3. Penyelesaian Sengketa HAM melalui Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dilakukan oleh pimpinan subkomisi yang melaksanakan fungsi Mediasi HAM dan didukung secara teknis dan manajemen oleh Penata Mediasi Sengketa HAM.
4) Pasal 7
Tahapan pelaksanaan fungsi Mediasi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. Pra-Mediasi HAM
b. Mediasi HAM
c. Pasca-Mediasi HAM
5) Pasal 30 ayat (1)
Pemeriksaan atas penanganan Sengketa HAM tidak dilaksanakan atau dihentikan dalam hal:
a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah Pelanggaran HAM;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
1) Pasal 26
Memberikan dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
2) Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan a. penyelidikan, serta mediasi HAM.
b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan HAM.
C. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
d. Pelaksanaan dukungan teknis operasional penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
e. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.
Struktur Organisasi di Biro Dukungan Penegakan HAM
BIRO DUKUNGAN Berdasarkan ST Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Nomor 101/PL.01.01/0.3.3/VII/2025 tentang Tim Kerja PENEGAKAN HAM dan Sub Tim Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM Biro Dukungan Penegakan HAM Tim Kerja Penyelidikan Tim Kerja Pemantauan, Tim Kerja Penanganan Tim Kerja Pelayanan Penyelidikan, dan Tim Kerja Mediasi HAM Pelanggaran HAM yang Pengaduan Isu HAM Aktual Pengawasan Berat Sub Tim Kerja Penanganan Sub Tim Kerja Sub Tim Kerja Penanganan Sub Tim Kerja Penanganan Sub Tim Kerja Dukungan Penyelidikan Pelanggaran Kasus Pemantauan, Kasus Mediasi HAM Aktual Pengaduan HAM Berat Penyelidikan, dan Pengawasan Sub Tim Kerja Penguatan Sub Tim Kerja Sub Tim Kerja Penguatan Sub Tim Kerja Administrasi Penegakan Hasil Penyelidikan Pelayanan Publik dan Pengembangan Strategi Sub Tim Kerja Penguatan HAM Pelanggaran HAM Berat Layanan Data Informasi Kebijakan Mediasi Fungsi Pemantauan, Penegakan HAM Penyelidikan, dan Pengawasan Sub Tim Kerja Monitoring Sub Tim Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Dokumentasi Penegakan HAM TOTAL SDM: 71 ORANG
C. Peran Strategis
Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM didasarkan pada Renstra Komnas HAM 2025-2029. Biro Dukungan Penegakan HAM berperan untuk meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Pelaksanaan kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM mengacu pada indikator kinerja utama berupa persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif dan persentase pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban.
Untuk mendukung indikator kinerja utama Komnas HAM sebagai sebuah Lembaga Negara (IKU Lembaga), pelaksanaan kinerja penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM mengacu pada indikator kinerja utama (IKU Biro Dukungan Penegakan HAM) sebagai berikut:
Tabel I.1 IKU Biro Dukungan Penegakan HAM
| Tabel I.1 IKU Biro Dukungan Penegakan HAM | |||
| Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Formulasi | Keterangan IKU Biro Dukungan |
| Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM Terlaksananya | Persentase Aduan Pelanggaran HAM yang Ditangani Persentase Penanganan Perkara | (Jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme pengaduan HAM / Jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima)*100% (Jumlah perkara pelanggaran HAM yang | Penegakan HAM IKU Biro Dukungan Penegakan HAM |
| Persentase Penanganan Perkara Pelanggaran HAM melalui Mekanisme Pemantauan dan Mediasi | (Jumlah perkara pelanggaran HAM yang ditangani sampai dengan tahap akhir melalui mekanisme pemantauan dan mediasi / Jumlah perkara pelanggaran HAM yang ditangani melalui mekanisme pemantauan dan mediasi)*100% | IKU Biro Dukungan Penegakan HAM | |
| Terlaksananya Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat | Persentase Penyusunan Laporan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang Dihasilkan | Persentase penyusunan Laporan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang dihasilkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 50% penyelidikan awal, 80% draf laporan hasil penyelidikan, 90% laporan hasil penyelidikan yang disahkan oleh rapat | IKU Biro Dukungan Penegakan HAM |
| paripurna Komnas HAM dan 100% laporan hasil penyelidikan disampaikan ke Kejaksaan Agung. | |||
| Terlaksananya Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban | Persentase Korban Pelanggaran HAM Berat yang Diverifikasi | (Jumlah orang yang diverifikasi / Jumlah pemohon yang | IKU Biro Dukungan Penegakan HAM |
D. Sistematika Laporan
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
C. Peran Strategis
D. Sistematika Laporan
A. Rencana Strategis
Bab II Perencanaan Kinerja
B. Rencana Kerja
C. Perjanjian Kinerja Biro
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Penanganan Perkara Pelanggaran HAM
1) Penanganan Aduan Pelanggaran HAM
2) Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan serta Mediasi
3) Tren Capaian Output
4) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6) Dokumentasi
2. Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Berat Melalui Mekanisme Judisial
1) Capaian Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Judisial
2) Tren Capaian Output
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
5) Dokumentasi
3. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
1) Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
2) Tren Capaian Output
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
5) Dokumentasi
B. Capaian Kinerja Lainnya
1. Pengamatan Situasi Isu HAM Strategis
1) Capaian Pengamatan Situasi Isu HAM Strategis
2) Tren Capaian Output
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
4) Dokumentasi
2. Kegiatan Pelayanan Rutin
1) Implementasi Selip dan Penguatan Pelayanan Publik (PEKPP)
2) Penyelenggaraan Perekaman Opini Publik atas Pelayanan Pengaduan (SULAPP)
3) Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral dan Satu Data
4) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
5) Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder/Kementerian/Lembaga/ Daerah
6) Pemeriksaan Pendahuluan
7) Layanan Data, Informasi, dan Statistik Pengaduan Pelanggaran HAM
8) Pengelolaan Arsip Pengaduan
9) Koordinasi Arsip Pengaduan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi
10) Pengawasan dan Penilaian Arsip Internal
11) In House Training (IHT)
12) Update Keyword Pengaduan
13) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
14) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Pengaduan
15) Pembangunan Zona Integritas (ZI)
C. Realisasi Anggaran
1. Pagu Anggaran TA 2025
2. Realisasi Anggaran TA 2025
Bab IV Penutup
Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
2. Lampiran lainnya
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2025-2029. Renstra disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang suatu lembaga dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman dan membangun keselarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana diketahui bahwa RPJMN 2025-2029 berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dan menjadi tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga direpresentasikan sebagai dasar pijakan penting yang mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra 2025-2029 sebagai pedoman dan/atau acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan dan diselaraskan berdasarkan sasaran pembangunan RPJMN 2025-2029. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:
Fondasi HAMNasional yang Kokoh, Inklusif, dan Akuntabel untuk Mengembangkan KondisiHAMyangKondusif
MISI
1.Memperkuat Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM dalam Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Bermasyarakat.
2.Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel.
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel Il.1 Tujuan Strategis, Indikator Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
| Indikator Sasaran Strategis | |||
| Tujuan Strategis | Indikator Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
| Menguatnya prinsip- prinsip HAM dalam regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, dan praktik bisnis | Persentase penguatan prinsip-prinsip HAM dalam regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, dan praktik bisnis | Meningkatnya regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan dan praktik bisnis yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM | Persentase penguatan prinsip-prinsip HAM dalam regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, dan praktik bisnis |
| Meningkatnya efektivitas upaya penyelesaian pelanggaran HAM | Persentase efektivitas upaya penyelesaian pelanggaran HAM | Terwujudnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif | Persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif |
| Persentase pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban | |||
| Meningkatnya tata kelola kelembagaan Komnas HAM yang kompeten, responsif, inklusif, dan akuntabel | Persentase penguatan kelembagaan Komnas HAM yang optimal | Terwujudnya kelembagaan Komnas HAM yang kompeten, responsif, inklusif dan akuntabel | Nilai reformasi birokrasi |
| inklusif, dan akuntabel | akuntabel |
Biro Dukungan Penegakan HAM berperan untuk mewujudkan Tujuan Strategis "meningkatnya efektivitas upaya penyelesaian pelanggaran HAM" dan Sasaran Strategis "terwujudnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif" dengan Indikator Sasaran Strategis "persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif" dan "persentase pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban"
B. Rencana Kerja Biro
Pada 22 Desember 2025, Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 361 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
C. Perjanjian Kinerja Biro
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Biro Dukungan Penegakan HAM berkomitmen mewujudkan target kinerja terkait terlaksananya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang efektif dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan Komnas HAM. Komitmen ini terwujud dalam perjanjian kinerja Biro Dukungan Penegakan yang memuat komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM terhadap pelaksanaan sasaran program kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Lembaga. Sepanjang tahun 2025, dokumen perjanjian kinerja dimaksud mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan dan penetapan Renstra Komnas HAM Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel Il.2 Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025
| Nomor (1) | Sasaran Program/Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
| 1 | Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM | Persentase Aduan Pelanggaran HAM yang Ditangani | 100 Persen |
| Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 Persen |
| 2 | Terlaksananya penyelidikan pelanggaran HAM yang berat | Persentase penyusunan laporan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang dihasilkan | 50 Persen |
| 3 | Terlaksananya upaya pemenuhan hak-hak korban | Persentase korban pelanggaran HAM berat yang diverifikasi | 85 Persen |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Biro Dukungan Penegakan HAM berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mendukung sasaran kegiatan terlaksananya penanganan pelanggaran HAM, terlaksananya penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, dan terlaksananya upaya pemenuhan hak-hak korban, dengan capaian sebagai berikut:
Tabel II.1 Capaian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2025
| Sasaran Program/ Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Tahun 2025 | ||
| Target | Realisasi | Persentase Capaian | ||
| Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM | Persentase Aduan Pelanggaran HAM yang Ditangani | 100% | 88,70% | 88,70% |
| Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30% | 42,54% | 141,8% | |
| Terlaksananya penyelidikan pelanggaran HAM yang berat Terlaksananya upaya | Persentase penyusunan laporan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang dihasilkan | 50% | 80% | 160% |
| Terlaksananya upaya pemenuhan hak-hak korban | Persentase korban pelanggaran HAM berat yang diverifikasi | 85% | 94,27% | 110,90% |
Capaian output kinerja yang diselenggarakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2025-2029 dengan dasar perhitungan capaian output sebagai berikut:
Formulasi perhitungan capaian output dihitung berdasarkan persentase jumlah penanganan pengaduan selama satu tahun anggaran dibagi dengan jumlah target penerimaan pengaduan selama satu anggaran.
Formulasi perhitungan capaian output dihitung berdasarkan persentase jumlah perkara yang memasuki penanganan tahap akhir, baik melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan maupun fungsi mediasi, dibagi dengan jumlah target penanganan perkara melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan serta fungsi mediasi.
Formulasi perhitungan capaian output dihitung berdasarkan persentase penyusunan laporan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang dihasilkan dengan kriteria 50% penyelidikan awal, 80% draf laporan hasil penyelidikan, 90% laporan hasil penyelidikan yang disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan 100% laporan hasil penyelidikan disampaikan ke Kejaksaan Agung.
Persentase korban pelanggaran HAM berat yang diverifikasi
Formulasi perhitungan capaian output dihitung berdasarkan persentase jumlah orang yang diverifikasi dibagi dengan jumlah pemohon yang mengajukan SKKPHAM.
Penjabaran dan penjelasan capaian kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penanganan Perkara Pelanggaran HAM
1) Penanganan Aduan Pelanggaran HAM
Tabel IIl.2 Capaian Aduan Pelanggaran HAM yang Ditangani Tahun 2025
| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian |
| Persentase Aduan Pelanggaran HAM yang Ditangani | 100% | 88,70% |
Sepanjang Tahun 2025, Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah menerima 2.691 aduan, yang terdiri atas 1.774 perkara1 yang dianalisis dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta 917 perkara bersifat tembusan. Seluruh perkara tersebut diberikan nomor register kasus dan dicatat dalam sistem penanganan kasus DUHAM Online. Meskipun seluruh pengaduan yang diterima dapat diproses dan ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan, namun Biro Dukungan Penegakan HAM hanya berhasil mencatatkan capaian target sebesar 88.70% terkait aduan pelanggaran HAM yang ditangani pada tahun 2025. Biro Dukungan Penegakan HAM tidak dapat mencapai target 100% pada penanganan aduan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan karena Komnas HAM tidak dapat mengatur jumlah pengaduan yang disampaikan langsung kepada Komnas HAM.
Meskipun jumlah aduan yang diterima oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan tidak mencapai 2.000 aduan perkara pelanggaran HAM pada tahun 2025, namun Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan menerima berkas tembusan yang mencapai 34% dari keseluruhan aduan yang dikelola oleh Komnas HAM dan melayani 962 konsultasi non kasus² sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel Ill.3 Penerimaan Konsultasi oleh Timja Dukungan Pelayanan Pengaduan
| No. | Jenis Konsultasi | Jumlah |
| 1 | Aplikasi Perpesanan dan Online | 421 |
| 2 | Datang Langsung | 352 |
| 3 | Surel | 103 |
| 4 | Telepon | 71 |
| 5 | Audiensi Pengaduan | 15 |
| Total | 962 | |
Penanganan konsultasi oleh Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan tidak diperhitungkan sebagai output capaian Biro Dukungan Penegakan HAM karena tidak semua konsultasi merupakan konsultasi aduan perkara pelanggaran HAM dan/atau dapat ditindaklanjuti sebagai aduan perkara pelanggaran HAM. Meskipun demikian, sebagai bentuk pelayanan publik yang prima dan akuntabel, Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan tetap mencatat dan melakukan pendataan terhadap setiap konsultasi masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM.
2) Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan serta Mediasi
Tabel IlI.4 Capaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan serta Mediasi
| Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian |
| Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30% | 42,54% |
Penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan serta mediasi merupakan tahapan tindak lanjut terhadap aduan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM dan didasarkan pada fungsi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam UU HAM. Formulasi perhitungan target capaian penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi adalah sebanyak 30% perkara yang memasuki tahap penanganan akhir dari keseluruhan jumlah target capaian penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan serta mediasi selama tahun 2025.
Indikator Kinerja = 30% Kegiatan
x Jumlah target penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan + Jumlah target penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi
= 30% X (250 + 65)
= 30% x 315
= 95 Perkara
Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan telah menerima 250 perkara baru dari Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan dan telah menangani 198 perkara baru serta 274 perkara lanjutan. Selain itu, 99 perkara ditangani hingga tahap akhir melalui penerbitan rekomendasi, pelimpahan, dan/atau penutupan perkara. Dari penanganan perkara tersebut, Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan telah mengeluarkan rekomendasi untuk 65 perkara yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) perkara baru dan 31 (tiga puluh satu) perkara lanjutan yang diterima sebelum tahun 2025.
Realisasi penanganan perkara oleh Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan pada tahun 2021-2024 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan RI, lokasi peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang sulit dijangkau, isu prioritas, dan metode penanganan oleh Anggota Komnas HAM. Namun demikian, penanganan perkara pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021-2024 karena adanya perbedaan pendekatan sasaran strategis dan perubahan metode penghitungan capaian output kegiatan sesuai dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Mediasi telah menerima 88 perkara baru dari Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan dan telah menangani 64 perkara baru serta 26 perkara lanjutan. Dari total 90 perkara yang ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Mediasi, 35 perkara dapat diselesaikan hingga tahap akhir. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Mediasi telah menghasilkan 20 rekomendasi berupa rekomendasi akhir, saran, Berita Acara Kesepakatan Mediasi, dan Berita Acara Pasca Mediasi.
Dalam Renstra Komnas HAM 2025-2029, Tim Kerja Dukungan Mediasi memiliki target capaian sebanyak 65 perkara yang diklasifikasi menjadi 5 kategori sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penanganan kasus melalui mekanisme mediasi dengan target capaian sebanyak 65 perkara.
2. Pembahasan rencana penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi dengan target 1 laporan.
3. Penanganan cepat tanggap melalui mekanisme mediasi atas isu aktual dan nasional dengan target 1 laporan.
4. Penguatan fungsi koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyelesaian perkara mediasi dengan target 1 laporan.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi HAM dengan target 1 Laporan.
Diagram Ill.1 Target dan Realisasi Capaian Tim Kerja Mediasi
Target dan Realisasi Capaian Capalan Kasus Capalan Kasus Target Ditangani SelesaiDitangani 65 90 35
Berdasarkan data tersebut, Tim Kerja Dukungan Mediasi telah berhasil melebihi target capaian yang ditetapkan dengan realisasi capaian target sebesar 150%.
Diagram Ill.2 Hasil Keluaran Realisasi Capaian Tahun 2025
Hasil Keluaran Realisasi Capaian Kasus Berita Acara Pasca Mediasi Berita Acara Mediasi 7 Berita Acara Kesepakatan Mediasi 6 Berita Acara Pramediasi 30 Rekomendasi 13
Berdasarkan realisasi capaian kasus tersebut, Tim Kerja Dukungan Mediasi menghasilkan beberapa dokumen penanganan perkara, diantaranya surat rekomendasi sebanyak 13 rekomendasi, Berita Acara Pra Mediasi sebanyak 30 dokumen, Berita Acara Kesepakatan Mediasi sebanyak 6 dokumen, Berita Acara Mediasi sebanyak 7 dokumen, dan Berita Acara Pasca Mediasi sebanyak 1 dokumen. Adapun dokumen-dokumen tersebut dihasilkan atas upaya penanganan perkara berupa Pra Mediasi, Mediasi, dan Pasca Mediasi.
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Mediasi telah menyelesaikan 35 perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi sesuai mandat Komnas HAM dalam Pasal 91 UU HAM.
Diagram IlI.3 Kriteria Penutupan Kasus Mediasi
Kriteria Penyelesaian/ Penutupan Kasus Mediasi Pelimpahan ke Pemantauan Telah tercapai penyele saian 9 Terdapat upaya yang lebih efektif 17 Tidak ada kesungguhan dari pengadu 3 Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM Sedang menempuh upaya hukum lain 4 yang tersedia
Infografis capaian Tim Kerja Dukungan Mediasi dapat dilihat pada diagram berikut.
Diagram Ill.4 Rekap Capaian Tim Kerja Dukungan Mediasi Tahun 2025
1 Berdasarkan akumulasi data monitoring dan evaluasi (monev) yang dikumpulkan dari DUHAM Online pada awal bulan berikutnya, sesuai dengan periode bulan yang bersangkutan (misalnya, data Januari dihimpun pada awal Februari).
2 ibid
KOMNAS HAM RI
TIM KERJA MEDIASI 2025
Rekap Capaian Tim Kerja Mediasi Tahun 2025
| Surat Kasus 744 | 744 |
| Kasus Selesai Ditangani | 35 |
| Rekomendasi | 4 |
| Saran | 9 |
| Kesepakatan Mediasi | 6 |
Berita Acara 30 7 Pramediasi Mediasi Pasca Mediasi
Capaian output perkara pelanggaran HAM yang ditangani oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:
3) Tren Capaian Output
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Tahun 2021-2025
| Tahun | Target | Capaian |
| 2025 | 100% | 88,70% |
| 2024 | 4.470 perkara | 3.081 perkara |
| 2023 | 4.470 perkara | 3.383 perkara |
| 2022 | 3.360 perkara | 3.793 perkara |
| 2021 | 2.524 perkara | 3.319 perkara |
Capaian output Biro Dukungan Penegakan HAM di tahun 2025 tidak relevan dibandingkan dengan capaian output tahun 2021-2024 karena terdapat perubahan pendekatan sasaran strategis dan metode pengukuran capaian sesuai pengaturan dalam Renstra Komnas HAM 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029.
Berdasarkan data di atas, capaian output Tim Kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM relatif fluktuatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Perubahan kebijakan, isu prioritas dan pola penanganan kasus sehubungan dengan pergantian Anggota Komnas HAM sangat mempengaruhi capaian output Biro Dukungan Penegakan pada tahun 2020- 2024. Selain itu, berbagai kebijakan Menteri Keuangan Rl terkait mekanisme kinerja dan penghematan APBN secara signifikan turut mempengaruhi efektivitas kinerja dan capaian output Biro Dukungan Penegakan HAM. Meski demikian, capaian penanganan perkara pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian penanganan perkara pada tahun 2021-2024. Pada Renstra Komnas HAM 2020-2024, perhitungan capaian penanganan perkara didasarkan pada jumlah penanganan perkara pelanggaran HAM yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik yang dilaksanakan melalui fungsi pemantauan maupun melalui fungsi mediasi. Namun pada Renstra Komnas HAM 2025-2029, perhitungan capaian penanganan perkara pelanggaran HAM adalah sebesar 30% dari jumlah perkara yang memasuki tahap akhir penanganan.
Faktor Keberhasilan
Meski tidak berhasil mencapai target penanganan aduan 100%, namun Biro Dukungan Penegakan HAM berhasil mencapai target penanganan perkara pelanggaran HAM, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Komnas HAM dan Perjanjian Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM. Faktor keberhasilan Biro Dukungan Penegakan HAM dalam penanganan perkara pelanggaran HAM melalui fungsi pemantauan dan mediasi adalah sebagai berikut:
penetapan target kinerja yang lebih jelas dan terarah dalam dokumen Renstra Komnas HAM 2025-2029;
tata kelola penanganan perkara pelanggaran HAM yang terintegrasi, baik melalui case management berbasis data terpadu lintas fungsi;
alur koordinasi yang efektif antara Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan, Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, serta Tim Kerja Dukungan Mediasi;
etika dan integritas kerja staf di Biro Dukungan Penegakan HAM;
akses pengaduan perkara pelanggaran HAM yang mudah dan aman bagi korban; dan
adanya pelaporan progres penanganan perkara pelanggaran HAM secara berkala kepada Pengadu dan publik.
Hal-hal tersebut menjadi penting untuk dipertahankan dan, jika memungkinkan, harus ditingkatkan untuk mewujudkan penanganan perkara pelanggaran HAM yang efektif, responsif, akuntabel, dan berkeadilan bagi para korban.
4) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
Analisis Kendala
Minimnya Respon Pihak Terkait dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Penegakan HAM
Kendala paling umum yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah minimnya respon dari para pihak terkait dalam kerja-kerja penegakan HAM. Rendahnya komitmen dari para pihak yang diadukan untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM pada umumnya disebabkan karena keterbatasan kewenangan Komnas HAM dalam mengikat komitmen para pihak untuk melaksanakan poin-poin rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Selain itu, rekomendasi dan surat pemanggilan Komnas HAM tidak memiliki akibat hukum atau konsekuensi mengikat lainnya sehingga seringkali dimanfaatkan oleh para pihak sebagai celah untuk tidak mematuhi rekomendasi dan surat pemanggilan Komnas HAM. Komitmen dan kesadaran dari para pihak, terutama Pemerintah, terhadap kerja-kerja penegakan HAM sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.
Kebijakan Pemerintah terkait penghematan dan Refocusing Anggaran
Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam efisiensi anggaran 2025 dalam bentuk blokir anggaran menjadi tantangan dan kendala yang cukup krusial dalam upaya penanganan perkara pelanggaran HAM. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai untuk upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat proaktif maupun yang diterima melalui fungsi pengaduan Komnas HAM, sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas penanganan kasus. Kebijakan blokir anggaran menyebabkan keterbatasan dalam belanja perjalanan dinas biasa sehingga berdampak terhadap pembatasan kegiatan pemantauan lapangan dalam rangka memastikan konstruksi, lokasi dan korban peristiwa pelanggaran HAM.
Dalam konteks perkara agraria yang ditangani oleh Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan, kegiatan pemantauan lapangan krusial untuk dilakukan untuk memastikan locus peristiwa pelanggaran HAM secara akurat dan presisi. Sebagai contoh, aduan terkait proyek strategis nasional food estate di Merauke, Papua Selatan, yang tidak dapat ditangani secara komprehensif oleh Komnas HAM karena tidak memungkin untuk memantau lokasi, memeriksa obyek aduan, dan mengumpulkan data primer secara langsung untuk merumuskan dan mencari kesesuaian fakta dalam upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Lokasi obyek aduan yang berada di daerah cukup terpencil juga menjadi tantangan untuk melakukan permintaan keterangan secara daring maupun pengumpulan data serta dokumentasi melalui media monitoring.
Contoh lain dari dampak kebijakan blokir anggaran anggaran adalah terbatasnya keterlibatan ahli untuk membantu proses analisa peristiwa pelanggaran HAM tertentu. Keterlibatan/keterangan ahli tersebut penting karena keterbatasan kompetensi Staf Penanganan Kasus di Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan, sementara untuk perkara pelanggaran HAM yang memiliki kekhususan kompetensi, seperti kasus malpraktik, keterlibatan/ keterangan ahli sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa.
Meski blokir anggaran tersebut pada akhirnya mengalami relaksasi pada Triwulan IV tahun 2025, namun hal tersebut tetap menjadi kendala krusial dalam kerja-kerja penanganan perkara pelanggaran HAM yang diupayakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM, karena terdapat kejadian yang berdasarkan fakta dan konstruksi peristiwanya patut diduga terdapat unsur pelanggaran HAM dan penting untuk dipantau secara langsung segera. Aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 dapat menjadi contoh langsung terkait hal ini. Kebijakan blokir anggaran yang berlaku menyebabkan Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan tidak dapat melakukan pemantauan situasi secara memadai ke wilayah-wilayah dengan eskalasi konflik tinggi dan terdapat unsur-unsur pelanggaran HAM.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Belum Ideal Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran HAM
Jika melihat Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Komnas HAM memiliki Kantor Sekretariat yang berfungsi menangani pengaduan. Namun, dalam masing-masing peraturan tersebut tidak dijelaskan bahwa Kantor Sekretariat dapat menangani perkara (meskipun secara praktik dimungkinkan). Hal ini berdampak pada kecepatan dan penanganan perkara secara yurisdiksi. Sebagai contoh, lokasi peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Pontianak, Kalimantan Barat, dan diadukan ke Biro Dukungan Penegakan HAM, sedangkan Komnas HAM memiliki Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat. Jika tetap ditangani oleh Biro Dukungan Penegakan HAM, setidaknya membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dari Jakarta untuk sampai ke Pontianak. Sedangkan dalam struktur organisasi yang ada, belum ada mekanisme khusus yang mengatur yurisdiksi penanganan perkara agar lebih efektif.
Lokasi Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang Susah Dijangkau
Lokasi peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang jauh dari perkotaan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya. Sebagai contoh, perkara Proyek Strategis Nasional yang ada di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Tengah. Akses untuk sampai ke lokasi tersebut terbatas dari sisi transportasi. Penerbangan menuju lokasi hanya tersedia tiga kali dalam sepekan, yakni pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan kapasitas terbatas sebanyak 12 kursi per penerbangan. Selain itu, mekanisme pembelian tiket juga dibatasi, dimana satu orang perwakilan hanya diperbolehkan membeli satu tiket saja dan penjualan tiket baru dibuka setiap hari Sabtu sebelum jadwal keberangkatan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan untuk meninjau lokasi dan meminta keterangan warga di Kampung Wanam, Papua Tengah.
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Tidak Ideal dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penanganan Kasus
Jumlah sumber daya manusia di Biro Dukungan Penegakan HAM yang sangat terbatas, khususnya terkait penanganan kasus, menyebabkan beban kerja penanganan kasus menjadi sangat tinggi dan sangat tidak ideal untuk melaksanakan penanganan setiap kasus secara komprehensif dan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan. Pegawai sering kali dihadapkan pada keharusan untuk menyelesaikan dua atau lebih tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya untuk penyelesaiannya. Banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan dan tidak tidak diimbangi dengan penyediaan pegawai, tentunya akan menyebabkan kinerja menurun. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM.
Mekanisme Pengarsipan
Pengarsipan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum sesuai dengan kaidah kearsipan yang ideal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya minimnya sarpras pendukung kearsipan, rendahnya tingkat kesadaran tertib arsip, serta dukungan kompetensi SDM kearsipan yang masih sangat terbatas.
Upaya Perbaikan
Pemanfaatan Aplikasi Zoom Meeting
Permintaan keterangan kepada para pihak dilakukan dengan memanfaatkan zoom meeting, khususnya pihak yang lokasinya membutuhkan anggaran perjalanan dinas. Selain itu, hal ini juga untuk mempercepat proses permintaan keterangan.
Optimalisasi Anggaran yang Tersedia
Upaya optimalisasi ini dilakukan dengan memaksimalkan upaya penanganan kasus melalui pengkonsolidasian penanganan kasus berdasarkan subyek, obyek dan lokasi kasus pelanggaran HAM yang sama. Konsolidasi penanganan kasus ini dilaksanakan dalam bentuk gelar kasus bersama kepolisian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau stakeholders lainnya, permintaan keterangan para pihak, maupun pemantauan lapangan terhadap beberapa kasus yang memiliki locus kejadian peristiwa di dalam satu provinsi yang sama.
Efektivitas Fungsi Koordinasi
Struktur organisasi dan tata kerja yang belum ideal serta standar operasional prosedur yang belum memiliki kekuatan hukum, mengharuskan staf penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mampu berkoordinasi dengan Kantor Sekretariat Komnas HAM di provinsi serta para pihak lainnya secara efektif dan profesional untuk meminimalisir tumpang tindih tugas penanganan kasus.
Menyusun dan mengesahkan dokumen Blueprint Penanganan Kasus Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia
Dokumen blueprint memuat peta jalan penguatan layanan pengaduan mulai tahun 2023 hingga 2026 yang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Cetak Biru Penanganan Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Blueprint penanganan kasus terintegrasi ini akan mengemas dan merekam semua proses penanganan kasus oleh Komnas HAM secara lengkap dan komprehensif sehingga menghasilkan data penanganan kasus yang akuntabel.
Membentuk Aplikasi Penanganan Kasus yang Terintegrasi
Aplikasi DUHAM merupakan salah satu bentuk konkrit dari dokumen blueprint yang mempermudah pencatatan dan pengarsipan penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM, diantaranya pendistribusian kasus yang bisa dilakukan tanpa tatap muka, penyimpanan dokumen yang lebih cepat untuk diakses, koreksi surat dari pimpinan tanpa tatap muka, pelacakan penanganan kasus untuk mengetahui penanganan yang sudah dilakukan dan terintegrasi dengan masing-masing tim kerja yang menangani kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM.
"Gerebek Kasus"
Istilah "gerebek kasus" digunakan untuk memfokuskan Staf di Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan dan Tim Kerja Dukungan Mediasi dalam penanganan perkara. Kegiatan ini diatur sedemikian rupa agar Staf tidak mendapatkan beban kerja lain selain penanganan perkara pelanggaran HAM. Setiap Staf akan diberikan target tertentu dan diharapkan dapat menghasilkan output penanganan perkara pelanggaran HAM dalam bentuk surat permintaan keterangan, pemanggilan para pihak, dan/atau peninjauan lokasi, terutama terhadap perkara-perkara yang penting untuk ditangani segera.
5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sepanjang tahun 2025, Biro Dukungan Penegakan HAM melalui Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah menerima 2.691 aduan, yang terdiri atas 1.774 perkara untuk dianalisis dan diperiksa lebih lanjut serta 917 perkara tembusan. Seluruh aduan berhasil diregistrasi dan dicatat dalam sistem DUHAM Online, serta diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Atas pengelolaan tersebut, tingkat penanganan kasus mencapai 88,7% dari 2.000 aduan yang menjadi target selama 2025. Hal tersebut mencerminkan kinerja layanan pengaduan HAM tetap terjaga di tengah dinamika anggaran dan beban kerja yang meningkat.
Dari sisi pengelolaan sumber daya, Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan menghadapi dinamika anggaran yang signifikan sepanjang tahun 2025, mulai dari pemblokiran, pemotongan anggaran sehubungan dengan kebijakan efisiensi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, relaksasi anggaran, pergeseran antar unit, hingga pembukaan blokir yang tidak sepenuhnya mengembalikan pagu awal. Dari pagu awal sebesar Rp 902.744.000,00, anggaran akhir Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan turun menjadi sebesar Rp 686.214.000,00 dan dengan realisasi akhir sebesar Rp 679.572.363,00 atau 99,03%.
Realisasi anggaran ini melampaui target minimal serapan anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM sebesar 98%. Tingginya tingkat serapan ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran, terutama melalui optimalisasi sistem digital DUHAM Online, penyesuaian target kinerja terhadap lonjakan jumlah pengaduan, serta pengelolaan biaya penanganan perkara berbasis SBK. Tidak tercapainya target penanganan 100% bukan disebabkan oleh inefisiensi anggaran, melainkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, khususnya tingginya proporsi perkara tembusan yang mencapai 34% dari total aduan. Secara keseluruhan, relevansi antara anggaran yang dikelola dengan capaian target kinerja dapat dinilai sangat baik, dengan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi dalam mendukung efektivitas layanan pengaduan HAM.
Sementara itu, pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran HAM melalui fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan membutuhkan sumber daya yang relatif besar, khususnya untuk perjalanan dinas untuk pengumpulan data lapangan, koordinasi para pihak, permintaan keterangan saksi, dan pemeriksaan perkara. Proses ini masih didominasi metode manual dan belum terintegrasi dengan sistem informasi penanganan kasus, sehingga rata-rata biaya dan waktu per kasus relatif tinggi. Fungsi ini memiliki tingkat kompleksitas tertinggi. Kebutuhan akan ahli, saksi, koordinasi lintas instansi, serta proses hukum yang panjang menyebabkan biaya per perkara dan durasi penanganan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan penanganan pengaduan. Walaupun fungsi pemantauan, pengawasan dan penyelidikan memiliki dampak yang signifikan dalam konteks penegakan dan pemenuhan HAM, efisiensi penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun jumlah staf, selalu menjadi tantangan yang kompleks untuk diselesaikan. Tuntutan publik untuk percepatan penyelesaian perkara pelanggaran HAM, terutama perkara yang menjadi isu aktual nasional, seringkali berbenturan dengan target efisiensi penggunaan sumber daya sehingga rasio penggunaan anggaran lebih besar dari jumlah perkara pelanggaran HAM yang dapat diselesaikan dalam satu tahun kinerja anggaran.
Mediasi menunjukkan efisien penggunaan sumber daya yang cukup efisien sepanjang tahun 2025. Dengan biaya relatif rendah dan waktu penanganan yang lebih singkat, mediasi mampu menghasilkan tingkat penyelesaian kasus yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan pendekatan cost-effective dalam penyelesaian konflik dan dugaan pelanggaran HAM yang bersifat non-struktural.
6) Dokumentasi
Pembinaan Statistik Scktoral PROSES BISNIS STATISTIK TERSTANDAR
Pembinaan Statistik Sektoral Jakarta, 3 Juli 2025
Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder/Kementerian/Lembaga/Daerah Jawa Tengah, 24-27 November 2025
Konferensi Pers Pusdokkes RS Bhayangkara Tk.I bersama Polda Metro Jaya terkait Penemuan Kerangka Manusia di Gedung ACC Kwitang pada Peristiwa Kerusuhan 29 Agustus 2025 Aula Budiarto RS Bhayangkara Tk.I, Jakarta, 7 November 2025
Permintaan Keterangan kepada Masyarakat Adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, terkait Dampak PSN Food Estate Merauke, Papua Selatan, 26 November 2025
Permintaan Keterangan Masyarakat di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, 12 November 2025
Permintaan Keterangan dan Peninjauan Lokasi Lahan Masyarakat Desa Ria-Ria yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, 27 Agustus 2025
Pertemuan Mediasi antara Perwakilan pedagang Zona Il dengan PT Taman Wisata Borobudur terkait Sengketa Penertiban Pedagang di Wilayah Pariwisata Candi Borobudur D.I. Yogyakarta, 3 Juli 2025
2. Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Yudisial
1) Capaian Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Yudisial
Tabel Ill.6 Capaian Jumlah Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Yudisial Tahun 2025
| Sasaran Kinerja Kegiatan | Indikator Sasaran Kinerja | Target | Capaian |
| penyelidikan pelanggaran HAM yang berat | Persentase penyusunan laporan penyelidikan dugaan pelanggaran | 50% | 80% |
Komnas HAM menetapkan target 50% pada Sasaran Kinerja Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Yudisial mengingat proses penyelidikan pelanggaran HAM yang berat tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu, dalam satu tahun anggaran, Komnas HAM tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap 1 (satu) peristiwa pelanggaran HAM yang berat saja, sehingga dengan target capaian sebesar 50%, diharapkan setiap penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat tetap berlangsung dan berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
Pada tahun 2025, capaian penyelidikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial mencapai perkembangan penyelidikan hingga 80%. Capaian ini merujuk pada perkembangan penulisan laporan penyelidikan Peristiwa Bumi Flora yang mencapai progres 75% dan Pembunuhan Munir Said Thalib yang mencapai progres 85%.
Capaian sasaran kegiatan Biro Dukungan Penegakan HAM terkait penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM telah melaksanakan penyelidikan terhadap 2 (dua) peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Bumi Flora di Aceh dan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib. Kedua penyelidikan tersebut merupakan penyelidikan lanjutan atas penyelidikan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (multi years investigation).
Selama tahun 2025, Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib telah mengumpulkan bukti dokumen dari sejumlah lembaga dan saksi. Selain itu, Tim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hingga akhir tahun 2025, terdapat 31 orang saksi yang telah diperiksa yang terdiri dari unsur keluarga dan rekan kerja korban, aktivis HAM, unsur BUMN dan mantan Penyidik Polri.
Tim Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib telah mengirimkan surat panggilan untuk pemeriksaan saksi lainnya dan telah menyusun BAP serta matriks unsur pelanggaran HAM berat berdasarkan resume BAP dan dokumen yang sudah diterima oleh Tim dari berbagai stakeholders, NGO, maupun media.
Tim Penyelidikan Pembunuhan Munir Said Thalib juga terus melakukan koordinasi dengan para stakeholders terkait, diantaranya Kepolisian Rl dan Kementerian Dalam Negeri terkait pelacakan alamat, proses pemanggilan saksi-saksi, dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan selaku Penyidik.
Sementrara itu, pada waktu yang berasamaan, Komnas HAM juga melaksanakan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh untuk Peristiwa Bumi Flora. Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh sendiri telah dilakukan sejak tahun 2013 terhadap 5 (lima) peristiwa, yaitu:
1. Peristiwa Jambo Keupok pada tahun 2003 di Aceh Selatan
2. Peristiwa Simpang KKA pada tahun 1999 di Aceh Utara
3. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya pada tahun 1989-1998
4. Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah pada tahun 2000-2003 di Aceh Tengah dan sekitarnya
5. Peristiwa Bumi Flora pada tahun 2001 di Aceh Timur
Pada tahun 2025, Tim Penyelidikan Bumi Flora kembali melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi terkait peristiwa penembakan Bumi Flora serta melaksanakan penulisan laporan terpadu di Aceh. Hingga akhir tahun 2025, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi. Tim juga telah menyelesaikan daftar BAP, menyusun daftar saksi, dan melengkapi laporan hasil penyelidikan. Namun hingga akhir tahun 2025, Tim Penyelidikan Bumi Flora masih perlu melakukan pendalaman terkait saksi dari pihak TNl untuk melengkapi konteks peristiwa yang terjadi pada masa tersebut.
2) Tren Capaian Output
Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Ill.7 Perbandingan Capaian Penyelidikan Peristiwa
Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Yudisial Tahun 2021-2025
| Tahun | Target | Capaian |
| 2025 | 50% | (80%) |
| 2024 | 1 hasil penyelidikan | 1 hasil penyelidikan (80%) |
| 2023 | 1 hasil penyelidikan | 1 hasil penyelidikan (80%) |
| 2022 | 1 hasil penyelidikan | 1 hasil penyelidikan (80%) |
| 2021 | 1 hasil penyelidikan | 1 hasil penyelidikan (100%) |
Perubahan Renstra Komnas HAM tahun 2025-2029 menyebabkan perubahan Indikator Sasaran Kinerja dan target Sasaran Kegiatan terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial, dari yang semula adalah jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial dengan target jumlah penyelidikan yang dilakukan berubah menjadi terlaksananya penyelidikan pelanggaran HAM berat dengan target persentase laporan hasill penyelidikan.
Tren capaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial pasca tahun 2021 cenderung datar, meskipun terdapat perkembangan dalam proses penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat dimaksud.
Pada tahun 2020, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 2 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Paniai dan Timang Gajah. Capaian pada tahun 2020 sebesar 50% karena hasil penyelidikan Paniai telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian pada tahun 2021 dilanjutkan dengan penyerahan hasil penyelidikan peristiwa Timang Gajah ke Kejaksaan Agung.
Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2025, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap 2 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib dan Peristiwa Bumi Flora. Dinamika capaian penyelidikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial ini sangat terkait dengan atensi dan kebijakan Pimpinan Komnas HAM. Kebijakan Pimpinan Komnas HAM akan menentukan eksistensi, fokus dan ketersediaan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, sulitnya pengumpulan alat bukti dan proses pemeriksaan obyek serta saksi kunci peristiwa pelanggaran HAM yang berat turut menjadi faktor penentu kelancaran proses penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
Analisis Kendala
Keterbatasan Alat Bukti
Kendala utama yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judicial adalah minimnya saksi yang masih hidup dan/atau memiliki kemampuan intelegensi yang memadai untuk mengingat dan memberikan keterangan atas peristiwa yang telah terjadi di masa lalu serta terduga pelaku yang telah meninggal dunia. Selain itu, keterbatasan dokumen yang tersedia juga berdampak pada proses pengumpulan alat bukti sehingga penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dapat dilakukan secara komprehensif.
Anggota tim penyelidikan yang juga merangkap di beberapa tim lain mengakibatkan tidak maksimalnya dalam menjalankan tugas. Selain itu, anggota tim yang tidak semuanya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam kemampuan untuk melakukan penyelidikan.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan Anggaran
Persoalan anggaran menjadi kendala krusial yang menyebabkan belum terselesaikannya 2 penyelidikan pelanggaran HAM berat yang sedang diselidiki oleh Komnas HAM. Kebijakan penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan Rl menyebabkan persoalan anggaran semakin krusial dan menghambat proses penyelidikan. Adanya penambahan anggaran di akhir tahun pada kenyataannya tidak efektif dan tidak berdampak banyak pada pelaksanaan penyelidikan pelanggaran HAM berat karena baru tersedia di akhir tahun pada saat masa kerja dan tahun anggaran sudah akan selesai/berakhir.
Upaya Perbaikan
Penambahan Anggota Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
Komnas HAM menambah anggota tim penyelidikan pelanggaran HAM berat yang bertujuan untuk membantu proses permintaan keterangan saksi-saksi, penyusunan temuan dan analisis temuan.
Optimalisasi dan Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penggunaan skema hybrid dalam pelaksanaan kegiatan, baik rapat internal tim maupun permintaan keterangan para saksi dan ahli secara faktual dapat menyiasati minimnya anggaran yang tersedia. Mekanisme hybrid ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kesediaan waktu para anggota tim dan para pihak, terutama dalam permintaan keterangan saksi dan ahli.
Meningkatkan Fungsi Koordinasi
Komnas HAM melalui Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat senantiasa mengupayakan peningkatan fungsi koordinasi dengan para pihak, baik melalui pertemuan koordinasi terbatas maupun pertukaran informasi, sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan proses penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.
4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Meski alokasi anggaran terkait penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial sangat terbatas pada tahun 2025, namun pelaksanaan kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini terlihat pada capaian penyelidikan Pembunuhan Munir Said Thalib yang mencapai perkembangan laporan penyelidikan hingga 85% dan penyelidikan Peristiwa Bumi Flora yang mencapai perkembangan laporan penyelidikan hingga 75%.
Meski demikian, proses penyelidikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial ini kurang ideal dan sebaiknya tidak terulang di tahun-tahun berikutnya mengingat proses penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat sangat kompleks dan multidimensional karena peristiwa tersebut terjadi di masa yang lalu sehingga pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi merupakan tantangan yang memerlukan dukungan sumber daya maksimal, baik dari segi anggaran maupun jumlah penyelidik.
5) Dokumentasi
Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Pelanggaran HAM Berat dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait Akselerasi Penanganan Penyelidikan Pro Justitia Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 28 Juli 2025
3. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
1) Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban
Tabel IlI.8 Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Tahun 2025
| Sasaran Kinerja Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Capaian |
| Terlaksananya penyelidikan pelanggaran HAM yang berat | Persentase korban pelanggaran HAM berat yang diverifikasi | 85% | 94,27% |
Indikator sasaran kegiatan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban pada tahun 2025 didasarkan pada persentase jumlah pemohon Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM) yang diverifikasi dibandingkan dengan jumlah pemohon SKKPHAM yang mengajukan permohonan SKKPHAM pada tahun berjalan. Perhitungan ini sedikit berbeda dengan penghitungan tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada jumlah SKKPHAM yang diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan paradigma dalam melihat penerbitan SKKPHAM sebagai sebuah proses pelayanan publik yang difokuskan pada masyarakat, dan bukan sekadar dokumen surat.
Penerbitan SKKPHAM merupakan upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat berdasarkan kewenangan Komnas HAM dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Mengingat proses yudisial yaitu tindak lanjut hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat oleh Kejaksaan Agung masih terus berjalan, Komnas HAM memberikan fokusnya pada pemenuhan hak korban-korban pelanggaran HAM yang berat yang penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM. SKKPHAM merupakan syarat korban dapat mengakses pemulihan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai penerbitan SKKPHAM diatur dalam Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Berdasarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Komnas HAM menerima permohonan SKKPHAM dari korban maupun keluarganya dengan melampirkan identitas dan dilengkapi surat keterangan dari saksi, atau keterangan dari organisasi korban, atau bukti pendukung lain yang dapat menyatakan bahwa pemohon benar merupakan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran permohonan dan data yang disampaikan. Setelah proses verifikasi menyatakan bahwa permohonan valid, maka pemohon akan menerima SKKPHAM. Perlu kembali ditekankan bahwa dasar penerbitan SKKPHAM adalah permohonan dari korban, artinya Komnas HAM tidak dapat memberikan surat keterangan korban apabila tidak ada permohonan yang diajukan. Lebih lanjut, verifikasi permohonan SKKPHAM seringkali harus dilakukan secara kolektif untuk kepentingan efisiensi anggaran dan waktu kegiatan sehingga pengajuan SKKPHAM secara kolektif biasanya akan lebih mempercepat dan mempermudah proses verifikasi.
Tabel Ill.9 Persentase Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat yang Mendapatkan SKKPHAM Tahun 2025
| Proses | Jumlah |
| Permohonan SKKPHAM yang masuk pada tahun 2025 | 541 |
| Permohonan SKKPHAM yang terverifikasi pada tahun 20253 | 510 |
| SKKPHAM yang terbit pada tahun 20254 | 554 |
Adapun perhitungan capaian sasaran kinerja penanganan kasus pelanggaran HAM berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban pada tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:
Capaian
= jumlah pemohon yang sudah diverifikasi / jumlah pemohon yang mengajukan * 100%
510 / 541 * 100%
= 94,27%
Dengan demikian, capaian sasaran kinerja penanganan kasus pelanggaran HAM berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban pada tahun 2025 yaitu sebesar 94,27% telah mencapai target yang ditetapkan Perjanjian Kinerja Biro Penegakan HAM yaitu sebesar 85%.
Total SKKPHAM yang diterbitkan pada tahun 2025 sendiri berjumlah 554 SKKPHAM yang terdiri dari korban Peristiwa 1965/1966 sebanyak 378 SKKPHAM, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya 1989-1998 di Aceh sebanyak 156 SKKPHAM, Peristiwa Penembakan misterius 1982-1985 sebanyak 13 SKKPHAM, Peristiwa Simpang KKA 1999 di Aceh sebanyak 5 SKKPHAM, serta Peristiwa Penghilangan paksa 1997-1998 dan Semanggi I, Il dan Trisakti 1998 masing-masing sebanyak 1 SKKPHAM.
Terdapat perubahan paradigma capaian output dalam pemenuhan hak-hak korban pada tahun 2025, yang mana sebelumnya capaian output ditentukan berdasarkan jumlah SKKPHAM yang dikeluarkan Komnas HAM, kemudian berubah menjadi persentase SKKHAM yang diterbitkan tepat waktu. Meski demikian, Komnas HAM tetap dapat menyampaikan perbandingan realisasi serta capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir dengan paradigma indikator jumlah SKKPHAM yang dikeluarkan Komnas HAM sebagai berikut:
2) Tren Capaian Output
Tabel IlI.10 Perbandingan Capaian Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Tahun 2021-2025
| Tahun | Target | Capaian |
| 2025 | 85 % | 554 surat keterangan korban |
| 2024 | 750 surat keterangan korban | 923 surat keterangan korban |
| 2023 | 750 surat keterangan korban | 930 surat keterangan korban |
| 2022 | 750 surat keterangan korban | 376 surat keterangan korban |
| 2021 | 250 surat keterangan korban | 232 surat keterangan korban |
Terjadinya penurunan jumlah SKKPHAM yang diterbitkan oleh Komnas HAM pada tahun 2025 erat kaitannya dengan rezim permohonan sebagai dasar penerbitan SKKPHAM, dimana SKKPHAM hanya dapat diterbitkan apabila terdapat permohonan yang masuk. Naik turunnya permohonan SKKPHAM yang diterima oleh Komnas HAM sangat tergantung dengan situasi nasional. Dalam hal ini, meningkatnya permohonan SKKPHAM di tahun 2023 dan 2024 didorong oleh pengakuan dan penyesalan atas terjadinya 12 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.
Namun pasca beralihnya masa kepemimpinan Pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, belum ada langkah-langkah konkrit yang diambil Pemerintah terkait pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, patut diduga terdapat kekhawatiran dari organisasi korban akan arah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat di era pemerintahan saat ini. Karena itu korban dan organisasi korban cenderung menahan diri untuk mengajukan permohonan SKKPHAM dan menunggu kejelasan terkait status para korban. Meskipun demikian, minat korban untuk mendapatkan pengakuan dan pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM berat tetap tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penerbitan SKKPHAM yang meningkat dibandingkan periode sebelum tahun 2023, ketika SKKPHAM yang diterbitkan hanya berkisar antara 200-400.
Kedepannya, Komnas HAM tidak hanya berfokus bukan pada jumlah SKKPHAM yang dikeluarkan, tetapi kepada kepastian hukum dalam penerbitan SKKPHAM dengan menekankan pada penerbitan SKKPHAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komnas HAM RI Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perubahan fokus ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan korban pelanggaran HAM yang berat terhadap negara dan mekanisme pemulihan korban, sehingga lebih banyak korban yang mengakses layanan pemulihan korban di bawah rezim perlindungan saksi dan korban.
3 Meliputi SKKPHAM yang Permohonannya diterima pada tahun 2024 dan 2025
4 Meliputi SKKPHAM yang Permohonannya diterima pada tahun 2024 dan 2025
Analisis Kendala
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
Ketidakpastian Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat oleh Negara Pasca Berakhirnya Inpres 2/2023
Peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi secara sistematis dan meluas dengan jumlah korban yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, stigmatisasi dari lingkungan dan trauma masa lalu membuat tidak mudah bagi korban untuk membuka diri terhadap mekanisme pengakuan dan pemulihan dari negara. Apalagi mengingat sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat menempatkan negara/Pemerintah sebagai pelaku. Karena itu, membutuhkan proses pendekatan yang panjang dan kompleks bagi para korban untuk percaya bahwa situasi saat ini aman bagi mereka untuk membuka diri dan mengakses SKKPHAM sebagai bentuk pemulihan dari negara. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Komnas HAM saja, melainkan dibutuhkan upaya pemulihan korban yang jelas dan terkoordinir dari negara. Sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo di tahun 2023, Pemerintah seharusnya memberikan jaminan bagi para korban untuk berani mengakui keberadaan mereka dan mengakses pemulihan yang disediakan negara. Lebih lanjut, Pemerintah juga seharusnya memberikan penjelasan yang jelas dan transparan bagi para korban terkait mekanisme pemulihan yang ada melalui penerbitan SKKPHAM dan pemulihan dari LPSK.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Proses penerbitan SKKPHAM perlu dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas pembuktian korban sebagai korban, sehingga dibutuhkan verifikasi dan mekanisme yang berlapis. Untuk bisa memastikan SKKPHAM diterbitkan dengan tepat waktu dan sesuai standar, dibutuhkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Namun kondisi saat ini, staf yang masuk ke dalam Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat hanya 16 orang, dimana semua staf tersebut masih memegang tanggung jawab pekerjaan di unit utamanya. Lebih lanjut, pelaksanaan tugas terkait kerja-kerja dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban masih dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Hal ini menyebabkan sulit untuk fokus memaksimalkan upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat melalui surat keterangan korban di Komnas HAM.
Keterbatasan Akses Informasi dan Komunikasi
Karena jumlah korban yang sangat banyak, lokasi korban yang tersebar luas, serta keterbatasan sumber daya manusia, Komnas HAM belum dapat menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara optimal. Akibatnya, informasi tersebut belum menjangkau seluruh korban, khususnya mereka yang tidak memiliki akses digital karena faktor usia, ekonomi, atau kondisi geografis. Situasi ini menyebabkan masih banyak korban yang tidak mengetahui adanya mekanisme pemulihan dan akhirnya tidak mengaksesnya. Selain itu, sejumlah permohonan surat keterangan korban yang masuk ke Komnas HAM sering kali tidak mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi, sehingga tim harus melakukan kunjungan langsung ke rumah pemohon tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan sering kali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Upaya Perbaikan
Menambah Jumlah SDM dan Melakukan Pelatihan yang Relevan
Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah permohonan SKKPHAM serta memastikan proses penerbitannya berjalan tepat waktu, penambahan jumlah sumber daya manusia perlu dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif. Namun, penambahan SDM tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas agar mampu melaksanakan tugas penanganan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, perlu pula dikaji kemungkinan penempatan SDM yang bersifat permanen dan secara khusus difokuskan pada pelaksanaan tugas ini.
Berkoordinasi dengan Pemerintah untuk Optimalisasi Diseminasi Mekanisme Pemulihan Korban
Karena penanganan pelanggaran HAM berat melalui pemenuhan hak-hak korban sangat terkait dengan mekanisme nasional, Komnas HAM perlu melakukan supervisi serta terus mendorong komitmen dan keseriusan instansi terkait dalam melanjutkan kebijakan pemulihan hak-hak korban. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan korban pelanggaran HAM yang berat terhadap negara.
Pemetaan Revisi SOP Pemberian Surat Keterangan Korban
Tim perlu melanjutkan diskusi tentang revisi pedoman pemberian surat keterangan korban dalam Perkom nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat serta mengeksplorasi kemungkinan penyederhanaan birokrasi dalam penerbitan SKKPHAM untuk memudahkan terbitnya SKKPHAM dengan tepat waktu tanpa mengkompromikan kualitas pembuktian dalam penerbitan SKKPHAM tersebut.
4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun 2025, Komnas HAM mencapai target persentase pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban sebesar 86,92% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.887.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang berhasil terserap sebanyak 99.41% atau sebesar Rp 1.875.787.482 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
Penurunan jumlah SKKPHAM yang diterbitkan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 tidak disebabkan oleh ketidakefisienan sumber daya, melainkan oleh menurunnya jumlah permohonan SKKPHAM yang diterima Komnas HAM. Sebagaimana telah diuraikan di atas, ketidakpastian mengenai mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat oleh negara pasca pergantian pemerintahan menimbulkan keraguan di kalangan korban untuk mengajukan pemenuhan hak mereka. Berakhirnya Kepres 4/2023 yang memberi mandat kepada Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim Pemantau PPHAM) membuat terjadinya kekosongan pengawas/pemantau pelaksanaan Inpres 2/2023.
Selanjutnya, Komnas HAM mengalokasikan anggaran pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat untuk kegiatan diseminasi dan sosialisasi mengenai keberadaan mekanisme pemenuhan hak korban, dengan tujuan meyakinkan para korban agar mengakses hak mereka kepada negara melalui SKKPHAM. Selain itu, Komnas HAM secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program kampanye terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus tersebut serta mendorong pemenuhan hak korban oleh negara. Rangkaian upaya ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif, khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.
5) Dokumentasi
Keluarga Simbah yawala 1446H AKAN BERAKHIR, LUKA AKAN MEM HARAPAN TIDAK PERNAH HILA
Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Abdul Haris Semendawai, menghadiri Syawalan dan Konsolidasi Penyintas Pelanggaran HAM Berat yang diselenggarakan oleh Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham) D.I. Yogyakarta, 13 April 2025
Sosialisasi SKKPHAM untuk korban pelanggaran HAM yang Berat Desa Langaleso, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 26 Juni 2025
Pemutaran dan Diskusi Film “Eksil" bersama Sutradara/Produser Lola Amaria XXI Metropole Jakarta, 13 Agustus 2025
RAPATKOORDINASI RAPATKOORDINASI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN REKOMENDASILANGKAHSTRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN NON YUDISIAL ARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PELAN
Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat D.I. Yogyakarta, 25-27 Agustus 2025
Verifikasi Permohonan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM) Provinsi Maluku, 19-24 Oktober 2025
RAPAT SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS REPARASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT 25 s.d. 27 November 2025
Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Bali, 25-28 November 2025
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
1. Pengamatan Situasi Isu HAM Strategis
1) Capaian Pengamatan Situasi Isu HAM Strategis
Tabel IlI.11 Capaian Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM Tahun 2025
| Indikator Sasaran Kinerja | Capaian |
| Jumlah Pengamatan atas situasi HAM | 4 kegiatan pengamatan atas situasi HAM |
Capaian sasaran kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM terkait pengamatan situasi HAM pada tahun 2025 berhasil mencapai target output capaian dengan menghasilkan 4 laporan pengamatan situasi HAM sebagai berikut:
1. Laporan Pengamatan Situasi Isu-Isu HAM Tertentu Tahun 2025.
2. Laporan Pengamatan Situasi Pasca Peristiwa Operasi TNI di Intan Jaya.
3. Laporan Pengamatan Situasi terkait PSN terhadap Hak Masyarakat Adat di Merauke, Papua Selatan.
4. Laporan Pengamatan Situasi HAM Pasca Peristiwa Penyerangan Guru dan Tenaga Kesehatan di Distrik Anggruk dan Penyerangan Pendulang Emas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
2) Tren Capaian Output
Tabel IlI.12 Perbandingan Capaian Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM
Tahun 2021-2025
| Tahun | Capaian |
| 2025 | 4 Kegiatan Pengamatan Situasi HAM |
| 2024 | 5 Kegiatan Pengamatan Situasi HAM |
| 2023 | 6 Kegiatan Pengamatan Situasi HAM |
| 2022 | 5 Kegiatan Pengamatan Situasi HAM |
| 2021 | 4 Kegiatan Pengamatan Situasi HAM |
Tren kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2021 hingga 2023. Meski menurun pada tahun 2024 dan 2025, namun pada faktualnya kegiatan pengamatan situasi HAM yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM melebihi capaian yang dilaporkan pada laporan ini. Tidak semua laporan pengamatan situasi HAM dapat dilaporkan ke publik karena banyak pengamatan situasi yang bersifat confidential karena terkait dengan prinsip kerahasiaan penyelidikan dan perlindungan korban, diantaranya laporan pengamatan situasi pelaksanaan HAM dalam aksi unjuk rasa dan peristiwa kerusuhan Agustus-
September 2025 dan laporan pengamatan situasi pelaksanaan HAM dalam penanganan dan dampak bencana hidro ekologis di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Peningkatan kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM ini berkaitan erat dengan meningkatnya dinamika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin meningkatnya tingkat kesadaran HAM masyarakat, serta bertambahnya jumlah isu prioritas lembaga yang ditetapkan oleh Komnas HAM pada periode 2022-2027. Peningkatan kegiatan dan laporan hasil pengamatan situasi HAM ini menunjukkan komitmen Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dalam setiap lini kehidupan.
3) Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan
Analisis Kendala
Tingginya Dinamika Sosial
Tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan fokus, pendekatan dan tata kelola sistem pemerintahan menimbulkan gejolak sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah isu HAM strategis turut mencuat dan menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah aksi unjuk rasa dan kerusuhan terkait penolakan kenaikan tunjangan Anggota DPR, pemenuhan hak konstitusional dalam penanganan dan dampak bencana hidro ekologis di Sumatera, hingga pelaksanaan HAM dalam penanganan konflik sosial di Tanah Papua. Dinamika sosial yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut mendorong Komnas HAM secara proaktif melaksanakan pengamatan situasi pelaksanaan HAM atas berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat.
Keterbatasan Anggaran
Tingginya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat pada tahun 2025 pada kenyataannya tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengamatan situasi atas isuisu HAM aktual dan strategis yang terjadi di masyarakat menyebabkan Komnas HAM cg. Biro Dukungan Penegakan HAM harus selektif memilih isu-isu HAM aktual yang akan ditangani dan tidak dapat melaksanakan pengamatan situasi terhadap setiap isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa hal, keterbatasan anggaran menempatkan Komnas HAM dalam kondisi sulit karena tidak dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penanganan isu-isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat.
Keterbatasan SDM
Selain persoalan keterbatasan anggaran, persoalan keterbatasan SDM juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengamatan situasi HAM. SDM yang terlibat dalam kegiatan pengamatan situasi HAM adalah SDM yang sama yang bertanggung jawab melaksanakan kerja-kerja penanganan kasus di Biro Dukungan Penegakan HAM, sehingga beban kerja SDM di Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi sangat tinggi dan jauh dari kata ideal.
Fungsi Koordinasi yang Tidak Efektif
Kegiatan pengamatan situasi HAM juga terkendala persoalan fungsi koordinasi, baik secara internal maupun eksternal. Kendala fungsi koordinasi internal lebih disebabkan karena minimnya SDM dan tinggi beban kerja setiap staf, baik staf di
Biro Dukungan Penegakan HAM maupun staf di Biro Dukungan Pemajuan HAM, yang turut dilibatkan dalam kegiatan pengamatan situasi HAM. Sementara kendala fungsi koordinasi eksternal lebih disebabkan karena masih minimnya perjanjian kerja sama strategis antara Komnas HAM dengan stakeholders kunci dalam penanganan kasus dan pengamatan situasi HAM.
Upaya Perbaikan
Pembatasan Isu Prioritas
Banyaknya isu-isu HAM aktual yang terjadi di masyarakat pada tahun 2024, menyebabkan Komnas HAM melalui Sidang Paripurna menetapkan 9 (sembilan) isu prioritas lembaga yang akan menjadi fokus pantauan selama tahun 2022-2027. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM mengemban 5 (tiga) isu prioritas Komnas HAM selama tahun 2025, diantaranya pelanggaran HAM yang berat, permasalahan HAM di Papua, perlindungan pembela HAM, bisnis dan HAM, serta pelaksanaan HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembatasan isu-isu HAM aktual ini bertujuan agar pengamatan situasi HAM yang dilaksanakan bisa lebih terarah, terfokus, komprehensif, akuntabel dan berdampak.
Efektivitas Penggunaan Anggaran
Efektivitas dan optimalisasi anggaran diupayakan melalui pemanfaatan anggaran secara selektif dan efektif, diantaranya pemanfaatan media monitoring, data sekunder dari koalisi masyarakat sipil, dan penggunaan teknologi informasi lainnya untuk mengurangi kegiatan pengamatan situasi langsung yang memerlukan anggaran cukup besar.
Pelibatan Tenaga Ahli
Pelibatan tenaga ahli dalam penyusunan laporan pengamatan situasi HAM bertujuan untuk memaksimalkan penyajian informasi, analisa data dan temuan, serta rekomendasi strategis kepada para pihak dalam laporan pengamatan situasi HAM, mengingat keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengamatan situasi HAM. Pelibatan ahli diharapkan dapat mengurangi beban kerja staf dalam melaksanakan pengamatan situasi HAM, namun tetap mempertahankan imparsialitas, profesionalitas dan akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan dan menghasilkan laporan pengamatan situasi HAM.
Efektivitas Koordinasi melalui Perjanjian Kerja Sama Strategis
Untuk meningkatkan fungsi koordinasi dengan para stakeholders, terutama dalam upaya efektivitas dan akuntabilitas pengamatan situasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM bekerja sama dengan unit Kerja Sama antar Lembaga Komnas HAM mendorong terlaksananya perjanjian kerja sama dengan para pihak yang memberikan pengaturan strategis, termasuk peran dan fungsi setiap stakeholders dalam kerja-kerja pengamatan situasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM.
4) Dokumentasi
Pengamatan Situasi HAM terkait Pengungsi Internal Akibat Konflik dan Eskalasi Kekerasan di Wamena Papua Pegunungan, 23 September 2025
Pengamatan Situasi Pengungsi di Lokasi Konflik Bersenjata di Distrik, Ilaga dan Gome Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, 14 Oktober 2025
Permintaan Keterangan Jemaat GKSI Anugerah terkait Peristiwa Pembubaran Aktivitas Ibadah dan Pendidikan Agama di Rumah Doa GKSI Padang Sarai Kota Padang, Sumateran Barat, 20 Agustus 2025
Koordinasi dan Permintaan Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terkait Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama di Provinsi Sumatera Barat Kota Padang, Sumatera Barat, 21 Agustus 2025
Pengamatan Situasi Penanganan dan Dampak Bencana Hidro Ekologis di Sumatera Utara Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan Sumatera Utara, 5 Desember 2025
Pengamatan Situasi Penanganan dan Dampak Bencana Hidro Ekologis di Sumatera Barat Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 9 Desember 2025
Pengamatan Situasi Penanganan dan Dampak Bencana Hidro Ekologis di Aceh Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, 9 Desember 2025
2. Kegiatan Pelayanan Rutin
1) Implementasi Selip dan Penguatan Pelayanan Publik (PEKPP)
PEKPPP adalah mekanisme Kementerian PANRB untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara sistematis. Evaluasi 2025 berfokus pada sembilan layanan prioritas SPBE dengan indikator kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. Unit Lokus Evaluasi Komnas HAM adalah Layanan Pengaduan Pelanggaran HAM, dinilai melalui formulir F-01, F-02, dan F-03. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB 2024, layanan ini meraih nilai akhir 4,26 (kategori A-), dengan kontribusi utama dari F-02 (75%) dan F-03 (25%). Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya Tahun 2021 dengan nilai 3,83 (Kategori B), Tahun 2022 dengan nilai 3,82 (Kategori B), Tahun 2023 dengan nilai 3,63 (Kategori B), menegaskan komitmen Komnas HAM dalam memperbaiki kualitas layanan publik dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi.
2) Penyelenggaraan Perekaman Opini Publik atas Pelayanan Pengaduan (SULAPP)
Komnas HAM melalui Timja Layanan Pengaduan mengembangkan aplikasi SuLAPP sejak Tahun 2021 untuk merekam opini publik atas layanan pengaduan. Aplikasi ini terus diperbarui dengan perluasan wilayah survei, penambahan responden, fitur bilingual, serta penyederhanaan kuisioner. Pada Tahun 2025, survei dilakukan sepanjang tahun dengan hasil Semester 1: indeks kepentingan 97.875, kepuasan 97.25, anti korupsi 98.875; Semester 2: indeks kepentingan 96.5, kepuasan 96, anti korupsi 98.75. Secara nasional, hasil survei menunjukkan indeks kepentingan 96.875, kepuasan 96.625, dan anti korupsi 98.875, sehingga pelayanan Komnas
HAM masuk kategori Sangat Baik. Sebagai bentuk akuntabilitas dan penguatan, Komnas HAM mengajukan rekomendasi statistik kepada BPS untuk kegiatan SULAPP Tahun 2025. Hasilnya, kegiatan statistik sektoral SULAPP dinyatakan "LAYAK" oleh Badan Pusat Statistik dengan identitas rekomendasi nomor V- 25.0000.037.
3) Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral dan Satu Data
Telah dilaksanakan pembinaan statistik sektoral yang bertujuan mengintegrasikan data pengaduan ke dalam prinsip Satu Data Indonesia. Capaian ini memastikan bahwa seluruh data pelanggaran HAM dikelola secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses antarinstansi. Standardisasi ini meningkatkan akuntabilitas laporan kelembagaan dan memudahkan pemenuhan hak informasi publik terhadap statistik pelanggaran HAM di Indonesia. Biro Dukungan Penegakan HAM cq. Tim Kerja Pelayanan Pengaduan menjadi mitra penting bagi walidata dalam pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral dikarenakan sampai dengan saat ini Data Aduan dan Data Survei Pelayanan Pengaduan masih menjadi data prioritas di Komnas HAM untuk lokus pembinaan.
4) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
Komnas HAM telah sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk layanan pengaduan HAM sebagai wadah transparansi dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan standar pelayanan. Capaian dari forum ini adalah terciptanya ruang dialog langsung yang menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi hambatan dalam proses pengaduan, sehingga kebijakan pelayanan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan riil para pencari keadilan.
5) Sinergi dan Koordinasi dengan Stakeholder/Kementerian/Lembaga/Daerah
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan melaksanakan sinergi dan koordinasi di enam provinsi untuk memperkuat jejaring penanganan aduan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM. Kegiatan berupa diskusi, pos konsultasi, audiensi, dan penyebaran informasi menghasilkan 38 konsultasi, 1 pengaduan, serta 1 audiensi, dengan isu utama agraria dan ketenagakerjaan. Kasus yang ditangani antara lain sengketa tanah di Pasuruan dengan TNI AL dan aduan pensiunan PT Pos Indonesia terkait penghapusan tunjangan. Di Kalimantan Tengah, sinergi menindaklanjuti audiensi dengan FlAN Indonesia mengenai larangan pembakaran lahan dan proyek food estate yang berdampak pada masyarakat adat. Kegiatan ini tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil, meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, harmonisasi kebijakan, dan kapasitas SDM. Secara keseluruhan, sinergi menjadi agenda penting untuk mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat, menyebarluaskan tata cara pengaduan HAM, meningkatkan literasi HAM, dan memastikan suara masyarakat terdengar.
6) Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan oleh Komnas HAM tahun 2025 guna menindaklanjuti aduan FlAN Indonesia terkait larangan pembakaran lahan dan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Proses ini mencakup dialog dengan organisasi masyarakat sipil, kunjungan lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Temuan menunjukkan kebijakan tidak mempertimbangkan praktik tradisional masyarakat adat, menimbulkan kerentanan ekonomi, kegagalan panen, banjir, dan ketimpangan akses tanah. Pemeriksaan menghasilkan pemetaan awal dugaan pelanggaran hak atas pangan, kesejahteraan, penghidupan layak, dan keadilan, sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk memastikan respons negara terhadap dugaan pelanggaran HAM.
7) Layanan Data, Informasi, dan Statistik Pengaduan Pelanggaran HAM
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan melalui Subtimja Layanan Data dan Informasi Statistik Pengaduan telah menerima sebanyak 129 permohonan data, yang terdiri atas 14 permohonan data dari pihak eksternal Komnas HAM dan 115 permohonan data dari pihak internal Komnas HAM. Masyarakat juga mengakses layanan data secara realtime melalui aplikasi Smart Map pada laman dataaduan.komnasham.go.id. Pemenuhan layanan permintaan data ini didukung upaya penguatan tata kelola data dan peningkatan kualitas layanan data dan informasi statistik pengaduan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan memperoleh rekomendasi kegiatan statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan nomor identitas rekomendasi K – 25.0000.128. Rekomendasi ini menjadi landasan pengembangan layanan data statistik pengaduan agar dilaksanakan sesuai standar statistik nasional, dengan mengacu pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), penyusunan metadata statistik, serta penerapan prinsip Satu Data Indonesia. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjamin kualitas, konsistensi, keterbandingan, dan keberlanjutan data statistik pengaduan, sekaligus meningkatkan nilai guna data dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan berbasis data.
8) Pengelolaan Arsip Pengaduan
Komnas HAM mengelola arsip pengaduan sesuai kaidah kearsipan dan sejumlah peraturan internal, termasuk klasifikasi arsip, tata naskah dinas, jadwal retensi, sistem keamanan dan akses arsip, serta pelayanan pengaduan. Pengelolaan dimulai dengan alih media, yaitu mengubah berkas fisik menjadi digital melalui aplikasi DUHAM Online, sambil tetap menyimpan arsip fisik untuk kemudahan temu kembali. Pada Tahun 2025, dilakukan alih media atas 4.909 berkas aduan, penyusunan daftar arsip aktif untuk Tahun 2015 kasus (1993 baru, 22 lanjutan), serta pemindahan 1.485 arsip inaktif periode Tahun 1994-2015 ke Unit Kearsipan. Selain itu, terdapat mekanisme open file, yaitu pemeriksaan kembali aduan yang sebelumnya ditutup karena berkas belum lengkap. Pada 2025, dilakukan open file atas 45 kasus untuk penyusunan surat tanggapan atau saran. Secara keseluruhan, pengelolaan arsip pengaduan ini memastikan keamanan, keteraturan, dan kemudahan akses dokumen sesuai standar kearsipan.
9) Koordinasi Arsip Pengaduan di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan melaksanakan koordinasi pengelolaan arsip pengaduan di Sekretariat Komnas HAM, termasuk kegiatan secara luring di Kalimantan Barat dan Aceh, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan arsip sesuai kaidah kearsipan. Kegiatan ini mencakup pemaparan kebijakan, siklus, klasifikasi, jadwal retensi arsip, serta penguatan pemahaman penggunaan aplikasi DUHAM Online dan SULAPP, disertai peninjauan langsung kondisi ruang penyimpanan arsip dan pengisian indikator kearsipan sebagai evaluasi. Hasil peninjauan menunjukkan pengelolaan arsip telah berjalan dan sebagian terintegrasi dengan DUHAM Online, namun masih terdapat kelemahan pada aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip, dan sistem informasi, seperti keterbatasan arsiparis, penerapan klasifikasi yang belum seragam, ruang penyimpanan yang belum sesuai standar, serta fitur aplikasi yang belum optimal. Tim kemudian merekomendasikan penyusunan daftar arsip aktif, inaktif, dan usul pindah arsip secara bertahap, identifikasi arsip vital dan bernilai sejarah, peningkatan tata cara pemberkasan, optimalisasi aplikasi DUHAM Online dan e-office, penyediaan sarana pendukung termasuk alih media, serta penguatan kapasitas SDM kearsipan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tertib arsip penanganan aduan yang berkelanjutan di seluruh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
10) Pengawasan dan Penilaian Arsip Internal
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dokumentasi Penegakan HAM Komnas HAM menjadi objek audit kearsipan internal berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 201 Tahun 2025. Hasil pengawasan menunjukkan nilai 68,80 dari usulan 92,10, menandakan capaian masih di bawah target. Temuan utama meliputi inkonsistensi penciptaan arsip baik elektronik maupun konvensional, seperti kop surat, font, margin, dan logo, serta belum adanya pengendalian naskah keluar konvensional. Pada aspek penggunaan arsip, belum tersedia daftar arsip aktif elektronik, meskipun pemberkasan arsip aktif sudah dilakukan melalui aplikasi SRIKANDI. Dari sisi pemeliharaan, belum ada nota dinas penyampaian arsip aktif ke unit kearsipan, arsip lama sejak 2012 masih tersimpan, label klasifikasi belum lengkap, serta belum ada arsip hasil alih media yang diautentikasi. Penyusutan arsip juga masih terbatas, dengan bukti pemindahan arsip inaktif hanya sekali dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, sarana prasarana penyimpanan arsip aktif konvensional belum memenuhi standar. Secara keseluruhan, audit menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan pada aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, serta sarana prasarana arsip, baik elektronik maupun konvensional, agar sesuai ketentuan kearsipan dan meningkatkan nilai pengawasan di periode berikutnya.
11) In House Training (IHT)
Pada tahun 2025, Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan dua In House Training (IHT) untuk meningkatkan kapasitas staf. Kegiatan pertama pada 25 April membahas penguatan pelayanan publik terkait PPKS dengan narasumber dari Kemensos, menyoroti sistem Command Center sebagai model terpadu layanan sosial serta tantangan transparansi dan mekanisme rujukan pengaduan. Kegiatan kedua pada 10 Juli berfokus pada penguatan analisis hukum dengan narasumber Jayadi Damanik, menekankan pentingnya kemampuan membedakan konsep hukum, HAM, hukum HAM, dan pelanggaran HAM agar pengaduan ditangani tepat, akurat, dan menjaga kredibilitas lembaga.
12) Update Keyword Pengaduan
Tim Pengaduan melakukan pembaruan struktur dan konsepsi kata kunci dalam sistem pendokumentasian pengaduan HAM untuk meningkatkan konsistensi dan analisis. Pembaruan ini memperjelas pembedaan antara "Kasus" sebagai kerangka umum dan "Detail Kasus" sebagai uraian spesifik, sehingga satu peristiwa dapat dicatat dalam beberapa kategori tanpa kehilangan fokus. Kata kunci ditulis dengan gaya netral hingga bernuansa negatif, menekankan tindakan, kebijakan, atau pembiaran negara yang berpotensi melanggar HAM, serta tetap menggunakan terminologi HAM internasional yang relevan. Struktur baru juga memungkinkan pembacaan lintas isu dan kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, minoritas), sehingga data lebih fleksibel dan sistematis. Dengan demikian, sistem kata kunci tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membaca pola pelanggaran, menyusun rekomendasi kebijakan, dan memperkuat pemajuan serta perlindungan HAM secara berkelanjutan.
13) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Monitoring berkala telah dilaksanakan untuk memastikan seluruh program kerja selaras dengan rencana anggaran. Capaian menunjukkan serapan anggaran yang akuntabel dan identifikasi dini terhadap kendala pelaksanaan kegiatan, sehingga target-target strategis organisasi dapat tercapai secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
14) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Pengaduan
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Pengaduan merupakan langkah strategis Komnas HAM untuk memastikan implementasi Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 berjalan konsisten, terukur, dan seragam di seluruh unit kerja. Draft terdiri dari 21 dokumen yang mencakup seluruh siklus pelayanan, disusun oleh tim kecil dan melalui konsultasi dengan Tim Kerja Hukum, dengan target finalisasi pada triwulan I tahun 2026. Capaian awal meliputi tersusunnya roadmap, pembagian peran jelas, harmonisasi antar dokumen, serta kesepahaman internal mengenai standar pelayanan. Tantangan yang dihadapi antara lain koordinasi lintas tim, penyesuaian dengan praktik lapangan, kebutuhan pelatihan, dan resistensi perubahan prosedur. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM akan menyelesaikan finalisasi, melakukan sosialisasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem digital pelayanan pengaduan dan pengelolaan arsip agar layanan semakin mudah diakses, terdokumentasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
15) Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Komnas HAM melaporkan kemajuan pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai lokus utama menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini merefleksikan komitmen lembaga dalam melakukan reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan mutu pelayanan publik demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Namun, sampai dengan Tahun 2025, Komnas HAM belum dapat meraih predikat WBK. Hal ini mendorong upaya penguatan integritas berkelanjutan di masa mendatang.
1. Pagu Anggaran TA 2025
C. REALISASI ANGGARAN
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 mengenai kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dengan bobot penghematan sebesar 50% dari total alokasi perjalanan dinas TA 2025, maka terhadap anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM pada akun belanja 524 dilakukan pemblokiran anggaran. Pagu awal sebesar Rp7.856.284.000,- diblokir sebesar Rp3.167.964.000,-.
RKA BA Komnas HAM TA 2025
Alokasi Belanja 524
Struktur Jenis Belanja 39,35% 41,21% 19,44% Ops 001: Rp66,15M Ops 002: Rp31,19M Non Ops: Rp63,16M
| Jenis Belanja | Pagu | ||
| Bel. Pegawai (001) | 66,158,965,000 | 97,357,420,000 | |
| - Komnas HAM | 47,830,513,000 | ||
| - Komnas Perempuan | 18,328,452,000 | ||
| Bel. Barang (002) | 31,198,455,000 | ||
| - Komnas HAM | 20,636,593,000 | ||
| - Komnas Perempuan | 10,561,862,000 | ||
| Bel. Non Operasional | 63,166,317,000 | ||
| - Komnas HAM | 44,356,124,000 | 63,166,317,000 | |
| 18,810,193,000 | |||
| - Komnas Perempuan | 18,810,193,000 | ||
| K/L | Pagu Perjadin |
| Komnas HAM | 25,928,278,000 |
| Komnas Perempuan | 9,435,795,000 |
| Total | 35,364,073,000 |
| Kode Keg | Pagu Perjadin |
| 3335 (Renwas) | 6,051,227,000 |
| 3336 (Umum) | 2,841,637,000 |
| 6594 (HHK) | 3,956,077,000 |
| 5679 (Pemaiuan) | 4.378,656,000 |
| 5680 (Penegakan) | 6,335,915,000 |
| Aceh Sumbar | 386,324,000 |
| umbar | 377,100,000 |
| Kalbar | 371,540,000 |
| Sulteng | 413,444,000 |
| Maluku | 392,800,000 |
| Papua | 423,558,000 |
| Total | 25,928,278,000 |
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 tentang Kebijakan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) K/L TA 2025 Bobot Penghematan 50% dari total alokasi Perjadin TA 2025 sumber:DJA Kemenkeu
Berdasarkan Memorandum KPA Nomor 19/KPA-650236-S/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Pembukaan Revisi I DIPA Komnas HAM TA 2025 kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait kebijakan efisiensi, pembukaan Revisi I tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran pada Biro Dukungan Penegakan HAM mengalami efisiensi sebesar Rp6.516.648.000,- dari pagu awal sebesar Rp7.856.284.000,-, sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan sebesar Rp1.339.636.000,-.
Selanjutnya, berdasarkan Memorandum KPA Nomor 28/KPA-650236-S/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Pembukaan Revisi III DIPA Komnas HAM TA 2025 kewenangan DJA, sehubungan dengan Surat Ketua Komnas HAM Nomor 017/PR.03.00/0.1.0/IIl/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Permohonan Dispensasi Kebijakan Efisiensi Belanja Komnas HAM TA 2025, pada Revisi III dilakukan pembukaan blokir kebijakan efisiensi pada halaman IV A DIPA Komnas HAM. Dengan demikian, blokir efisiensi berkurang dari semula sebesar Rp6.516.648.000,- menjadi Rp1.064.224.000,-, sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp6.792.060.000,-.
Kemudian, berdasarkan Memorandum Nomor 475/PR.03.00/0.0.3/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025, dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-590/AG/AG.5/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Persetujuan Buka Blokir Hasil Efisiensi Anggaran DIPA Komnas HAM Tahun Anggaran 2025, dilakukan relaksasi (pembukaan blokir) atas sisa hasil efisiensi anggaran DIPA
Komnas HAM Tahun Anggaran 2025. Dengan relaksasi tersebut, anggaran pada Biro Dukungan Penegakan HAM yang sebelumnya masih terdapat sisa blokir sebesar Rp1.064.224.000,- dibuka seluruhnya dan memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 316.689.000,-, sehingga pagu anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi sebesar Rp 8.095.579.000,-.
Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM TA 2025
Atas surat Ketua Komnas Rp8,095,579,000 HAM terkait permohonan dispensasi kebijakan Arahan Presiden efisiensi belanja Komnas Instruksi Presiden RI mengenai kebijakan HAM TA 2025 Nomor 1 Tahun 2025 penghematan anggaran Rp6,792,060,000 tentang Efisiensi perjadin K/L TA 2025 Belanja dalam Rp4,688,320,000,- Pelaksanaan Anggaran Rp1,348,636,000,- Anggaran Efektif Pagu Akhir (Revisi I) Anggaran setelah Pagu Rp7.856.284.000,- relaksasi blokir penuh Pagu Awal Anggaran Efektif diblokir (Revisi III) Pagu awal Rp6.516.648.000,- Pagu efektif Rp7.856.284.000,- Anggaran setelah Rp1.348.636.000, diblokir pembukaan blokir Rp3.167.964.000,- sebagian Pagu efektif Rp 4,688,320,000,-
2. Realisasi Anggaran TA 2025
Program Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang tinggi, ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, capaian output, serta realisasi anggaran. Dari total pagu anggaran sebesar Rp8.095.579.000, realisasi mencapai Rp8.023.791.501 atau 99,11%, dengan sisa anggaran sebesar Rp71.787.499. Tingginya serapan anggaran ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi antara perencanaan kinerja dan implementasi kegiatan dalam mendukung mandat penegakan HAM.
Pada Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan, realisasi anggaran mencapai Rp679.572.363 (99,03%). Kinerja pelayanan publik menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan capaian 962 orang penerima penguatan pelayanan publik dari target 800 orang. Penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM terealisasi 1.774 perkara dari target 2.000 perkara, mencerminkan tingginya beban penanganan kasus sekaligus upaya optimalisasi kapasitas layanan. Pengelolaan arsip berkas perkara berjalan efektif dengan capaian melebihi target, serta pengembangan 1 sistem database terintegrasi berhasil diwujudkan sesuai rencana sebagai bagian dari penguatan tata kelola informasi penanganan perkara HAM.
Pada Tim Kerja Dukungan Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan, realisasi anggaran mencapai Rp1.339.078.007 (99,10%) dengan capaian 198 perkara dari target 250 perkara. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan fungsi pengawasan dan penyelidikan HAM meskipun dinamika kasus di lapangan memengaruhi jumlah perkara yang dapat ditangani. Mekanisme pemantauan tetap berjalan sebagai instrumen kontrol terhadap potensi pelanggaran HAM di berbagai wilayah.
Tim Kerja Dukungan Mediasi HAM mencatat realisasi Rp1.159.512.404 (98,68%) dengan capaian 90 perkara, melampaui target 65 perkara. Hal ini menunjukkan meningkatnya efektivitas pendekatan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa HAM secara non-litigasi, sekaligus memperkuat pendekatan restoratif dan dialogis dalam penyelesaian kasus.
Pada Tim Kerja Dukungan Penanganan HAM Aktual, realisasi anggaran mencapai Rp2.794.391.892 (99,14%). Kegiatan pengamatan situasi HAM menghasilkan 1 laporan sesuai target, sementara kegiatan Pendekatan HAM dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua (PBD 002) menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan dengan realisasi anggaran Rp1.881.011.439 (99,16%). Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional, yang berkontribusi pada penguatan pendekatan dialogis, pencegahan konflik, serta integrasi perspektif HAM dalam tata kelola pembangunan dan keamanan di Papua. Pelibatan pemangku kepentingan multipihak menjadi strategi utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan menurunkan potensi eskalasi pelanggaran HAM.
Selanjutnya, pada Tim Kerja Dukungan Penyelidikan HAM Berat, realisasi anggaran mencapai Rp2.051.236.835 (99,35%). Kegiatan Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (PBD 001) sebagai program prioritas nasional terealisasi Rp1.875.787.482 (99,41%) dengan output 1 rekomendasi kebijakan. Program ini berfokus pada pemulihan hak korban melalui pendekatan keadilan transisional, penguatan pengakuan negara terhadap korban, serta perumusan kebijakan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat secara lebih sistematis. Selain itu, kegiatan penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat mencapai progres 80% untuk 1 perkara yang ditangani, menunjukkan keberlanjutan proses meskipun karakteristik perkara HAM berat memerlukan pembuktian kompleks dan lintas waktu.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Biro Dukungan Penegakan HAM TA 2025 menunjukkan keterkaitan yang kuat antara penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Dua kegiatan yang merupakan prioritas nasional (PBD 001 dan PBD 002) memperlihatkan kontribusi strategis terhadap agenda nasional penegakan dan pemajuan HAM, khususnya dalam pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat dan penciptaan situasi HAM yang kondusif di Papua. Hal ini menegaskan bahwa program tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak kebijakan dan penguatan sistem perlindungan HAM secara berkelanjutan.
REALISASIANGGARAN
BIRO PENEGAKAN HAM 0.7% 99.3%
PAGU AWAL Rp 7,856,284,000 PAGU BLOKIR Rp 6,792,060,000 PAGU REV 9 Rp 8,095,579,000 REALISASI 容 Rp 8,023,791,501 SISA ANGGARAN (SP2D) x Rp 71,787,499
ANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM TAHUN 2025
| RO | OUTPUT | CAPAIAN | PERSEN CAPAIAN OUTPUT | PAGU ANGGARAN | TOTAL REALISASI | % PAGU BARU | SISA ANGGARAN |
| _ | _ | _ | 1 | 8,095,579,000 | 8,023,791,501 | 99.11% | 71,787,499 |
| Timja DPP | 686,214,000 | 679,572,363 | 99.03% | 6,641,637 | |||
| BAA.001 | 800 Orang | 962 Orang | 120.25% | 184,524,000 | 182,307,965 | 98.80% | 2,216,035 |
| BCC.001 | 2.000 Perkara | 1.774 Perkara | 88.70% | 268,848,000 | 266,787,383 | 99.23% | 2,060,617 |
| BCC.013 | 2.001 Berkas | 2.132 Berkas | 106.55% | 101,937,000 | 101,789,575 | 99.86% | 147,425 |
| FAB.001 | 1 SI | 1SI | 100% | 130,905,000 | 128,687,440 | 98.31% | 2,217,560 |
| Timja PMT | _ | 1,351,172,000 | 1,339,078,007 | 99.10% | 12,093,993 | ||
| BCC.002 | 250 Perkara | 197 Perkara | 78.80% | 1,351,172,000 | 1,339,078,007 | 99.10% | 12,093,993 |
| Timja Mediasi | asi | — | 1,175,000,000 | 1,159,512,404 | 98.68% | 15,487,596 | |
| BCC.003 65 Perkara | 65 Perkara | 90 Perkara | 138.46% | 1,175,000,000 | 1,159,512,404 | 98.68% | 15,487,596 |
| Timja HAM Aktual | Aktual | — | 2,818,578,000 | 2,794,391,892 | 99.14% | 24,186,108 | |
| BKA.001 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 921,578,000 | 913,380,453 | 99.11% | 8,197,547 |
| PBD.002 | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 100% | 1,897,000,000 | 1,881,011,439 | 99.16% | 15,988,561 |
| Timja Penyelidikan HAM Berat | Timja Penyelidikan HAM Berat | Kebijakan | _ | 2,064,615,000 | 2,051,236,835 | 99.35% | 13,378,165 |
| PBD.001 | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendsi Kebijakan | 100% | 1,887,000,000 | 1,875,787,482 | 99.41% | 11,212,518 |
| BCC.004 | 1 Perkara | Kebijakan 1 Perkara | 100% | 177,615,000 | 175,449,353 | 98.78% | 2,165,647 |
Perubahan Pagu Anggaran Biro Dukungan Penegakan HAM
| RO | TARGET | PAGU AWAL | PAGU REV 1 | PAGU REV 2 | PAGU REV 3 | PAGU REV 4 PAGU REV 5 | PAGU REV 5 PAGU REV 6 | PAGU REV 7 PAGU REV 8 | PAGU REV 8 PAGU REV 9 | PAGU REV 9 REALISASI | REALISASI REALISASI | SISA REALISASI | |
| UREV9 REALIS | |||||||||||||
| 7,856,284,000 | 7,856,284,000 | 7,856,284,000 | 7,856,284,000 | 7,856,284,000 | 7,856,284,000 | 7,778,890,000 8,095,579,000 | 8,095,579,000 | 8,095,579,000 | 8,023,791,501 | 99.11% | 71,787,499 | ||
| BAA.001 | 800 Orang | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 123,392,000 | 154,494,000 170,958,000 | 184,524,000 | 184,524,000 | 182,307,965 | 98.80% | 2,216,035 |
| BCC.001 | 2.000 Perkara | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 268,848,000 | 268,848,000 | 268,848,000 | 266,787,383 | 99.23% | 2,060,617 |
| BCC.002 | 250 Perkara | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 | 1,084,172,000 1,351,172,000 | 1,351,172,000 | 1,351,172,000 | 1,339,078,007 | 99.10% | 12,093,993 |
| BCC.003 | 65 Perkara | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 | 1,013,707,000 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | 1,159,512,404 | 98.68% | 15,487,596 |
| BCC.004 | 1 Penyelidikan | 32,616,000 | 57,615,000 | 57,615,000 | 57,615,000 | 57,615,000 | 57,615,000 | 57,615,000 177,615,000 | 177,615,000 | 177,615,000 | 175,449,353 | 98.78% | 2,165,647 |
| BCC.013 | 2001 Berkas | 122,744,000 | 122,744,000 | 122,744,000 | 122,744,000 | 122,744,000 | 122,744,000 | 119,344,000 141,512,000 | 101,937,000 | 101,937,000 | 101,789,575 | 99.86% | 147,425 |
| BKA.001 | 1 Laporan | 823,045,000 | 798,046,000 | 798,046,000 | 798,046,000 | 798,046,000 | 798,046,000 | 798,046,000 921,578,000 | 921,578,000 | 921,578,000 | 913,380,453 | 99.11% | 8,197,547 |
| FAB.001 | 1 Sistem Informa: | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 246,608,000 | 141,512,000 104,896,000 | 130,905,000 | 130,905,000 | 128,687,440 | 98.31% | 2,217,560 |
| PBD.001 | 1 Rekomendasi | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 1,887,000,000 | 1,887,000,000 | 1,887,000,000 | 1,875,787,482 | 99.41% | 11,212,518 |
| PBD.002 | 1 Rekomendasi | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 1,897,000,000 | 1,897,000,000 | 1,897,000,000 | 1,881,011,439 | 99.16% | 15,988,561 |
BAB IV PENUTUP
Biro Dukungan Penegakan HAM merupakan unit teknis di Komnas HAM yang mengemban tugas memberikan dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, mediasi HAM, serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat. Sepanjang tahun 2025, Biro Dukungan Penegakan HAM telah berhasil menangani 1.774 perkara, menerbitkan 4 laporan pengamatan situasi pelaksanaan HAM, melaksanakan 2 penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dan menerbitkan 554 surat keterangan korban pelanggaran HAM (SKKPHAM).
Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Biro Dukungan Penegakan HAM telah berhasil mencapai target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan perencanaan Komnas HAM, bahkan dalam beberapa aspek mampu melebihi target capaian. Biro Dukungan Penegakan HAM secara konsisten melaksanakan penanganan kasus pelanggaran HAM secara responsif, profesional, akuntabel dan berintegritas. Berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme pelaksanaan pelayanan publik yang prima. Tantangan utama yang dihadapi Biro Dukungan Penegakan HAM dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025 diantaranya adalah kebijakan penghematan APBN oleh Menteri Keuangan RI yang membatasi kegiatan pemantauan kasus di berbagai daerah dan tidak idealnya pola kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM yang disebabkan oleh keterbatasan SDM sehingga beban kerja para staf di Biro Dukungan Penegakan HAM menjadi sangat tinggi dan rentan terhadap stres.
Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan berbagai langkah strategis dan upaya proaktif untuk menciptakan situasi dan kondisi yang efektif bagi pelaksanaan HAM sesuai mandat Komnas HAM dalam UU HAM, diantaranya menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengamatan situasi dan penyelidikan pelanggaran HAM, mediasi sengketa HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan stakeholders lainnya terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang efektif, profesional, akuntabel dan humanis.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Dukungan Penegakan HAM menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Komnas HAM oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
2. Kerangka sumber daya baik anggaran maupun manusia yang belum optimal.
3. Ada regulasi nasional, daerah, institusional, sektoral yang bermasalah dan beresiko menimbulkan pelanggaran HAM.
4. Ada kekosongan regulasi untuk melindungi banyak kelompok rentan seperti UU Masyarakat Adat dan UU PPRT.
5. Pelanggaran HAM di Indonesia semakin kompleks karena satu peristiwa sering melibatkan banyak pelaku negara lintas institusi, melintasi yurisdiksi pusat daerah, melibatkan sektor yang berbeda, dan menghasilkan pelanggaran berlapis pada berbagai hak.
6. Pelanggaran tidak lagi muncul semata dari kesalahan aparat atau penyimpangan SOP, tetapi sering bersumber dari regulasi, kebijakan, atau proses administrasi yang cacat sehingga mendorong terjadinya pelanggaran secara sistemik.
7. Kompleksitas ini membuat penyelidikan, analisis, penentuan pelanggaran, dan pemberian rekomendasi menjadi semakin menantang terutama sumber daya Komnas HAM secara kelembagaan, anggaran, dan SDM masih terbatas.
8. Kompleksitas Pelanggaran HAM Meningkat Peristiwa HAM kini melibatkan banyak aktor negara lintas institusi, lintas yurisdiksi, lintas sektor, dan menghasilkan pelanggaran berlapis pada berbagai hak.
9. Pelanggaran Bersifat Sistemik Tidak hanya akibat kesalahan aparat atau penyimpangan SOP, tetapi juga dipicu regulasi, kebijakan, dan proses administrasi yang bermasalah.
10. Keterbatasan Kapasitas Komnas HAM Kompleksitas kasus tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya, anggaran, dan SDM di Komnas HAM.
11. Kekosongan Regulasi Perlindungan Kelompok Rentan Belum hadirnya regulasi kunci—seperti UU Masyarakat Adat dan UU PPRT—meninggalkan kelompok rentan tanpa perlindungan memadai
12. Keterbatasan Wewenang Komnas HAM tidak memiliki wewenang eksekutorial dalam menindak pelanggaran HAM, sehingga rekomendasinya sering kali tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
13. Minimnya Dukungan Hukum dan Kebijakan Beberapa peraturan terkait penanganan kasus HAM masih kurang efektif, terutama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.
14. Belum Efektifnya Mekanisme Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Keterbatasan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menghambat penyelesaian kasus secara cepat dan adil.
15. Keterbatasan Sumber Daya Persoalan keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, termasuk tenaga ahli, sangat signifikan mempengaruhi efektivitas penyelidikan serta upaya penanganan kasus lainnya yang dilakukan Komnas HAM.
16. Tekanan Politik dan Intervensi Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara seringkali menghadapi hambatan karena adanya tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:
1. Mendorong revisi regulasi untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM dan memastikan implementasi rekomendasi yang dikeluarkannya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui forum komunikasi dan kerja sama lintas lembaga.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan jumlah tenaga ahli dan anggaran melalui advokasi kepada pemerintah.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mempercepat publikasi hasil investigasi serta melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pemantauan kasus.
5. Advokasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat dukungan terhadap perlindungan HAM.
Dengan upaya ini, Komnas HAM berharap dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus pelanggaran HAM, mendorong penegakan keadilan, serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Meskipun terdapat berbagai kendala, eksternal maupun internal, Biro Dukungan Penegakan HAM tetap berkomitmen untuk melaksanakan penanganan kasus secara berintegritas, profesional, dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kerja-kerja penanganan kasus, seperti pemanfaatan zoom meeting dan pertemuan koordinasi dengan para pihak untuk membahas penanganan kasus berdasarkan pengelompokan isu dan/atau stakeholders terkait, merupakan langkah strategis yang dapat diupayakan untuk menguatkan efektivitas penggunaan sumber daya terkait kerja-kerja penanganan kasus dalam upaya mencapai target output capaian.
Sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan dinamika penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM menetapkan strategi penanganan kasus sebagai berikut:
1. Pengembangan strategi khusus bagi kasus-kasus dalam isu yang banyak dilaporkan seperti: konflik agraria dan SDA, sengketa HAM yang melibatkan sektor bisnis/korporasi, kebebasan dan keamanan pribadi di ruang digital, dan pelanggaran prosedur penanganan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
2. Pengembangan strategi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judicial.
3. Mendorong pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM dan HAM yang berat oleh pemerintah.
4. Mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui dialog kemanusiaan.
5. Penguatan kelembagaan Komnas HAM melalui revisi UU 39 tahun 1999 tentang HAM, dan kerja sama antar lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam penegakan HAM.
6. Penguatan kompetensi jabatan fungsional PMSHAM untuk memperkuat pelaksanaan tusi penegakan HAM.
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU | (3) 1. Jumlah kasus yang | (4) 4470 perkara |
| 1 | Meningkatnya upaya 1. Jumlah penanganan kasus ditangani pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) 3. Jumlah | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan atas | 4470 perkara 6 kegiatan |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM 3. Jumlah penanganan | 6 kegiatan pengamatan 1 hasil | ||
| 3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judisial | penyelidikan | ||
| 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban | 750 surat keterangan korban |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Pagu Rp7.856.284.000,- Blokir Rp3.167.964.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 2 Januari 2025
Henry Silka Innah
Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-1)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 22 Februari 2025
Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM (Perubahan ke-1)
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) 1 | (2) Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU dan UU | (3) 1. Jumlah kasus yang | (4) 4470 perkara |
| 1 | Meningkatnya upaya 1. Jumlah penanganan kasus ditangani pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000) 3. Jumlah | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan atas | 4470 perkara 6 kegiatan |
| 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM 3. Jumlah penanganan | 6 kegiatan pengamatan 1 hasil | ||
| 3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa HAM berat pelanggaran melalui mekanisme judisial | penyelidikan | ||
| 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban | 750 surat keterangan korban |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Pagu Rp7.856.284.000,- Blokir Rp6.516.648.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Jakarta, 22 Februari 2025
Henry Silka Innah
Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imelda Indriani Saragih
Jabatan : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,
Imelda Indriani Saragih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM (Perubahan ke-2)
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | 1. Persentase Pelanggaran HAM yang Ditangani | Aduan | 100 persen |
| 2. Persentase perkara pelanggaran HAM melalui | Penanganan mekanisme | 30 persen | ||
| penyelidikan pelanggaran HAM yang berat | laporan | penyusunan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang dihasilkan | ||
| 3. | Terlaksananya upaya pemenuhan hak-hak korban | 1. Persentase pelanggaran HAM berat yang diverifikasi | korban pelanggaran HAM berat | 85 persen |
| Kegiatan | Anggaran |
| Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM | Rp8.095.579.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,
Imelda Indriani Saragih
KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA 2025
021-3925230
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, 10310
www.komnasham.go.id