Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Tahun 2025

72 halaman · 72 halaman diproses dengan OCR · 21.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Kata Pengantar
  2. Daftar Isi
  3. KATA PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. BAB I PENDAHULUAN
  6. BAB I Pendahuluan
  7. 1.1. Latar Belakang
  8. 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  9. 3. Tim Kerja Sama:
  10. 1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia
  11. 1.4. Peran Strategis
  12. 1.5. Sistematika Pelaporan
  13. 1. Bab I PENDAHULUAN
  14. 2. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  15. 3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
  16. 4. Bab IV PENUTUP
  17. LAMPIRAN
  18. BAB II PERENCANAAN KINERJA
  19. Bab II PERENCANAAN KINERJA
  20. 2.1. Rencana Strategis
  21. A. Rencana Strategis
  22. Kegiatan: Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama
  23. 2.2. Rencana Kerja
  24. 2.3. Perjanjian Kinerja
  25. ANGGARAN DAN PENYERAPAN
  26. Bab III
  27. AKUNTABILITAS KINERJA
  28. 1. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
  29. Tabel 2.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
  30. C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  31. I. Timja Layanan Hukum
  32. I.Program Penyusunan Peraturan Tahun 2025
  33. 1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:
  34. 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:
  35. PENETAPAN DAN/ATAU PENGUNDANGÅN PERATURAN 6 (enam) Peraturan Komisi
  36. PENETAPAN PERATURAN 1 (satu) Persekjen
  37. Timeline
  38. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  39. 1. Rujukan
  40. FORMULA NILAI APRESIASI Hasil Akhir Nilai ERH
  41. II. Layanan Bantuan Hukum
  42. Data Penanganan Perkara tahun 2025
  43. ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
  44. 1. BANTUAN HUKUM
  45. 2. LEGAL OPINION (LO) TEMUAN BPK
  46. II. Tim Kerja Hubungan Masyarakat
  47. A. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik
  48. Finalisasi Pedoman Kehumasan dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial
  49. 3. Penyampaian Informasi Publik
  50. 2. Artikel Berita Website www.komnasham.go.id
  51. 3. Keterangan Pers
  52. 4. Video
  53. 5. Konferensi Pers/Media Briefing/Diskusi Publik
  54. 6. Media Sosial Komnas HAM
  55. 4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"
  56. 5. Layanan PPID
  57. B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan
  58. Topik yang mendominasi
  59. Media Monitoring Pemberitaan Media Massa 2024
  60. C. Realisasi Penyerapan Anggaran
  61. Tim Kerja Kerja Sama
  62. I. Kerja Sama Antar Lembaga
  63. A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama
  64. Perjanjian Kerja Sama
  65. B. Tindak Lanjut Kerja Sama
  66. C. Keanggotaan di Organisasi Internasional
  67. D. Mitra Kerja Sama
  68. II. Keikutsertaan dalam Forum
  69. Komnas HAM sebagai Ketua SEANF pada 2025
  70. Pelaksanaan fungsi ketua SEANF pada tahun 2025 menghasilkan output berupa
  71. Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
  72. III. Sistem Informasi Kerja Sama – Pemanfaatan Teknologi
  73. C. Realisasi Penyerapan Anggaran
  74. 2. Luar Negeri
  75. 3.2 Capaian Kinerja Lainnya
  76. 3.3 Realisasi Anggaran
  77. Timja Hukum
  78. Timja Hubungan Masyarakat
  79. Timja Kerja Sama
  80. Tantangan dan Upaya Perbaikan
  81. Kendala yang Dihadapi:
  82. Upaya Perbaikan
  83. Rencana Tindak Lanjut:
  84. Bab IV
  85. Penutup
  86. LAMPIRAN
  87. KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
  88. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
  89. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA (Perubahan ke-2)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

Jris Dokumer GPan Barese Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Jenis Dokumen

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Komnas HAM Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), laporan ini merangkum pencapaian indikator kinerja utama, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung visi dan misi Komnas HAM dalam penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Sepanjang 2025, Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama berupaya dalam optimalisasi kinerja Timja Hukum berupa penguatan advokasi dan telaah hukum yang kredibel bagi lembaga. Sebuah capaian luar biasa diraih dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum. Hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Komnas HAM tahun 2025 mencapai 99.40 dengan kategori AA (Istimewa). Konsistensi dalam pemberian informasi publik berbuah positif dengan penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM pada Komnas HAM mencapai 82.

Timja Humas yang berperan besar meningkatkan literasi publik mengenai hak asasi manusia serta menjaga transparansi informasi lembaga mampu memerlihatkan kinerja baik lembaga melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025. Komnas HAM mendapat nilai 78,59 dengan kategori "Cukup Informatif".

Memperluas jejaring strategis baik di tingkat nasional maupun internasional guna memperkuat mandat Komnas HAM juga menjadi penugasan bagi Timja Kerjasama. Kerja sama dengan para mitra kerja dari dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas kementerian/lembaga/BUMN, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga lembaga nasional HAM dan NHRIs diimplementasikan melalui komitmen dalam naskah kerja sama. Kerja sama regional berupa forum NHRIs se-Asia Tenggara, the South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) berhasil diselenggarakan oleh Komnas HAM berupa Keketuaan SEANF yang difasilitasi oleh Timja Kerjasama.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Meski demikian, kami juga mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan demi mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan institusi Komnas HAM.

Jakarta, Januari 2026 Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... .… 6 … 7 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3. Dukungan SDM .. … 7 1.4. Peran Strategis ….…. 9 1.5. Sistematika Pelaporan ....9 BAB II: PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis. ..14 2.2. Rencana Kerja ... ...16 ………18 2.3. Perjanjian Kinerja BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi . ……..21 3.2. Capaian Kinerja Lainnya .. …….64 …...64 3.3. Realisasi Anggaran .. BAB IV: PENUTUP .….68 LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan mandat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat berjalan optimal, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 200l tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Jenderal memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan dukungan teknis operasional, administratif, serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Komnas HAM.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Jenderal Komnas HAM melakukan penataan organisasi dan tata kerja. Langkah ini diambil untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, efektif, dan efisien dalam mendukung tugas serta wewenang Komnas HAM. Sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama memegang tanggung jawab strategis sebagai unsur pelayanan. Biro ini berfungsi memberikan dukungan administratif dan teknis terkait advokasi hukum, diseminasi informasi melalui humas, serta pengelolaan kerja sama strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara struktural, biro ini memastikan setiap mandat pengelolaan hubungan eksternal dan legalitas lembaga berjalan secara akuntabel.Implementasi tugas-tugas tersebut didukung oleh sumber pendanaan yang berasal dari APBN maupun sumber pendanaan sah lainnya seperti hibah dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKJIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025 di Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama. LKjIP ini sekaligus menjadi alat evaluasi untuk mengukur sejauhmana target-target strategis biro yang terdiri atas tiga Tim Kerja, yaitu Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama telah dicapai dalam periode satu tahun anggaran.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tentang Struktur Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1. Tim Kerja Hukum:

a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan

(beleidsregels);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat:

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

3. Tim Kerja Sama:

a. pelaksanaan urusan kerja sama

STRUKTUR ORGANISASI Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Ketua Tim Kerja Hukum Hubungan Masyarakat Kerja Sama Ketua Sub Tim Kerja Ketua Sub Tim Ketus Sub Tim Peraturan Perundang- Kerja Media Sosial Ketua Sub Tim Ketua Tim Kerja Ketua Sub Tim Kerja Sama Luar Informasi Hukum Kerja Publikasi Negeri Ketua Tim Ketua Sub Tim Kerja Bantuan Kerja Hubungan Hukum Masyarakat Berdasarkan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 128/KP.09/0.0.3/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024

1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 yang berjumlah 25 orang (data per Desember 2025) dengan komposisi 14 pegawai pria dan 11 pegawai wanita. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Pelaksana, PPPK dan CPNS dengan formasi sebagai berikut:

TABEL: 1

TABEL: 1
PEGAWAI BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
TAHUN 2025
NOJABATANJENIS KELAMIN
Laki-LakiPerempuan
1.Eselon II1
2.Jabatan Fungsional56
3.Jabatan Pelaksana33
4.PPPK42
5.CPNS1-
Total1411

Jika melihat matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih sedikit untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua berjumlah 5 (lima) orang, strata satu (S1) berjumlah 20 orang atau sebesar 80%. Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat masih juga kurang di sehingga Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama membutuhkan penambahan SDM di tahun selanjutnya.

TABEL : 2

DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA BERDASARKAN UMUR PER TANGGAL : 31 Desember 2025

NoUnit/BidangUMURJUMLAH
<2525-35UMUR 36-4546-5555-60
1Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama-.1.1
2Tim Kerja Hukum.4.318
3Tim Kerja Humas.33118
4Tim Kerja Sama.341.8
JUMLAH1076225

1.4. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:

Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

Melaksanakan layanan informasi publik

Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri

Melaksanakan layanan komunikasi publik

Sedangkan berdasarkan mandat penataan organisasi dan penyederhanaan birokrasi, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menetapkan sasaran strategis yang difokuskan pada tiga pilar utama:

Pilar Hukum: Meningkatkan kualitas bantuan hukum, telaah peraturan perundang-undangan, serta legalitas dokumen organisasi guna meminimalisir risiko hukum lembaga.

Pilar Hubungan Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan publik dan diseminasi informasi terkait capaian kinerja Komnas HAM melalui strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif.

Pilar Kerja Sama: Memperluas dan memperkuat jaringan kemitraan strategis, baik dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun mitra internasional untuk mendukung pelaksanaan mandat Komnas HAM.

Pilar Akuntabilitas Internal: Terwujudnya tata kelola administrasi biro yang efektif, efisien, dan patuh terhadap prinsip-prinsip SAKIP.

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2025-2029 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

b. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

c. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja adalah proses menyusun rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja tahunan, seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan.

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029 . Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:

VISI

FONDASI HAM NASIONAL YANG KOKOH, INKLUSIF DAN AKUNTABEL UNTUK MENGEMBANGKAN KONDISI HAM YANG KONDUSIF

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

MISI Memperkuat Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM dalam Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Bermasyarakat Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan StrategisSasaran StrategisIndikator Sasaran Strategis
Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik BisnisMeningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAMPersentase penguatan prinsip- prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis
Meningkatnya Efektivitas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAMTerwujudnya Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM yang EfektifPersentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif
Persentase pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan AkuntabelTerwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan AkuntabelNilai Reformasi Birokrasi

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memiliki peran untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel", yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan" dan dioperasionalisasikan dalam bentuk Sasaran Kegiatan "Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima" sebagai berikut:

Kegiatan: Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama

Sasaran Kegiatan:

Terwujudnya Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama yang Prima

Indikator Kinerja I Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Akurat dan tepat waktu Indikator Kinerja II Persentase Kerja Sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional Indikator Kinerja III Persentase Layanan 3 Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangundangan

2.2. Rencana Kerja

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan program pembangunan satu tahun untuk Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama 2025

Kode SasaranKegiatan/Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ KomponenVolume /TargetSatuanAlokasi 2025 (dalam Rupiah)Blokir
6594Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama15Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan5,033,762,000700,619,000
AEC.0AEC.001 Kerjasama antar lembaga153,494,218,00094,338,000
0s1051Kerja Sama Nasional dan InternasionalDokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi668,438,000
052Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan InternasionalDokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi2,825,780,00094,338,000
6594.EBALayanan Dukungan Manajemen Internal10Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi, Unit1,472,008,000606,281,000
6594.EBA.9 57Layanan Hukum1Layanan433,589,000212,733,000
051Penyusunan telaahan dan/atau harmonisasi produk hukum1Layanan67,557,00058,132,000
053Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum1Layanan107,730,00029,075,000
054Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum1Layanan1,740,000
6594.EBA9Layanan Hubungan Masyarakat dan 58Informasi Peningkatan Kualitas Layanan2Layanan843,132,000332,941,000
051Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik1Layanan218,128,00038,119,000
052052Penyampaian informasi publik1Layanan458,254,000216,022,000
6594.EBA.9053|Penyusunan Laporan Kehumasan1Layanan157,750,00078,800,000
69Layanan Bantuan Hukum Pemberian Advokasi dan Bantuan7Layanan204,287,00060,607,000
051Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan115,724,000
052Bantuan HukumSistem88,563,00060,607,000
6594.FABSistem Informasi Pemerintahan2Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan67,536,000
6594.FAB.0 01Sistem Informasi Kerjasama 012Sistem Informasi67,536,000
051Pengembangan aplikasi kerja sama67,536,000

2.3. Perjanjian Kinerja

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menetapkan petunjuk teknis untuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapannya.

Perjanjian Kinerja Eselon II adalah perjanjian antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun. Perjanjian ini juga mencakup rincian alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah perjanjian kinerja yang dibuat oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama (Perubahan ke-2)

NoSasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget
1Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang PrimaPersentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu100%
Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional100%
nasional dan internasional Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang- undangan100%

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama awalnya didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Pagu Rp 5.033.762.000 dengan blokir sebesar Rp 700.619.000. Pelaksanaan komitmen kinerja pada Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Dalam perkembangannya, dokumen tersebut mengalami dua kali proses adendum guna menjaga relevansi antara target kinerja dengan kondisi faktual organisasi. Perubahan pertama dilakukan melalui penandatanganan PK Perubahan ke-1 pada Januari 2025 sebagai bentuk respons atas penyesuaian nilai blokir anggaran yang semula berjumlah Rp3.025.615.000 menjadi Rp9.578.444.000. Selanjutnya, guna memastikan sinkronisasi arah kebijakan jangka menengah, dilakukan penandatanganan PK Perubahan ke-2 pada 28 November 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelarasan informasi kinerja menyusul telah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM periode 2025-2029, sehingga parameter kinerja tetap sejalan dengan koridor perencanaan organisasi yang terbaru

ANGGARAN DAN PENYERAPAN

ANGGARAN Rp. 4.333.143.000,-

PENYERAPAN Rp. 4.108.190.311,-

SISA ANGGARAN Rp. 224.952.689,-

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Kerja Anggaran Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun 2025, penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses tahapan penyusunan anggaran terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan DIPA Induk Nomor SP DIPA- 074.01.1.650236/2025 dengan pembagian Pagu Awal Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagai Satuan Kerja sebesar Rp 1.065.810.000 dan Pagu Akhir Rp 5.033.762.000.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama pada tahun 2025, sasaran kegiatan yang diemban memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu, Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional, Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tiap-tiap targetnya sebagai berikut:

Sasaran KegiatanIndikator Kinerja (IK)Target
Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima1.PersentaseLayanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu100%
Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional100%
3.Persentase layanan informasi hukum. bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan100%

Tabel 2.4 Capaian Kinerja terhadap Sasaran Kegiatan Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima T.A 2025

Realisasi Per TriwulanTotalCapaian (%)
Triwulan 1Triwulan IITriwulan IIITriwulan IV
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) = (g)/(b)X100 %
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat2 layanan1532,92 layanan100%
Kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi tingkat nasional dan internasionaldokumen20,01016 dokumen106%
hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undan7 bantuan hukum10Hukum & 7 bantuan hukum

1. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 2.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator KinerjaTargetRealisasiCapaian (%)
Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu3,263,330100
Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional1516106%
Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan100100100

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 2.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025

20242025
TargetRealisasiTargetRealisasi
100%100%100%100%
Capaian100%100%

Terlihat pada tabel bahwa targer Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah terpenuhi 100 persen selama 2024-2025, masing-masing target ditetapkan dengan nilai persentase.

Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama berada pada posisi stabil pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan memenuhi capaian 100%. Artinya selama berada di tiga tahun tersebut, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah berhasil meningkatkan dan mempertahankan capaian target.

a. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja20252026202720282029
TargetRealisasiTargetRealisasiTargetRealisasiTargetRealisasiTargetRealisasi
100100100NA100NA100NA100NA

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Di tahun pertama Renstra, target telah tercapai sebesar 100 %.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan kinerja tahun 2025 adalah komitmen pimpinan dan penguatan peran staf sebagai pelaksana kegiatan. Pimpinan menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur, sehingga menciptakan budaya organisasi yang sadar risiko. Selain itu, Pimpinan juga memimpin rapat-rapat untuk memastikan pelaksanaan kerja berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Penguatan peran staf dilakukan melalui penjaminan kualitas agar kelemahan pengendalian dapat diperbaiki.

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target nilai antara lain:

1. Mengoptimalkan peran jabatan fungsional yang diemban oleh masing-masing staf untuk mendukung luaran kerja Biro

2. Melakukan monev berkala per triwulan dengan mengundang biro teknis

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mengalami hambatan (faktor kegagalan) salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur Pusat Data Nasional Komdigi yang dipakai sebagai server beberapa website utama Komnas HAM yang berimplikasi pada ketidakakuratan data statistik kerja sama dalam periode tertentu. Kondisi ini diatasi melalui pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi.

I. Timja Layanan Hukum

Tim Kerja Hukum Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama berdasarkan Pasal 24 huruf a Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyiapan dimulai dari reviu rancangan peraturan yang diusulkan pengusul, penyempurnaan rancangan, harmonisasi (khusus untuk Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), penetapan dan pengundangan. Selain itu Tim Kerja Hukum juga melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Hukum telah melakukan Penyusunan dan Harmonisasi terhadap 6 (enam) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1 (satu) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

TABEL : 3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

TIM KERJA HUKUM

TIM KERJA HUKUMTARGET VOLUME FISIK SATUANCAPAIAN %
NO ITAHUNINDIKATORFISIK SATUAN IVTARGET VOLUME V
IIIIIIIVVVI
12025Persentase Layanan Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangan- UndanganLayanan Hukum Layanan Bantuan HukumLayanan Hukum1 Layanan100%
22PeraPeraturan Perundangan- UndanganLayanan Bantuan Hukum7 Layanan100%

I.Program Penyusunan Peraturan Tahun 2025

Untuk penyusunan peraturan dalam bentuk rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, salah satu proses penyusunan yang harus dilaksanakan adalah harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemeteriaan Hukum. Dalam tahun 2025, Peraturan Komnas HAM yang berhasil diharmonisasi, penetapan dan pengundangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:

a. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia;

C. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

d. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029;

e. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komnas Hak Asasi Manusia; dan f. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

PENETAPAN DAN/ATAU PENGUNDANGÅN PERATURAN 6 (enam) Peraturan Komisi

1. PERKOMNAS HAM No. 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi KOMNAS HAM (Berita Negara RI Nomor 103 Tahun 2025);

2 PERKOMNAS HAM No. 2 Tahun 2025 tentang Mediasi HAM (Berita Negara RI Nomor 104 Tahun 2025);

3 PERKOMNAS HAM No. 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan KOMNAS HAM (Berita Negara RI Nomor Nomor 517 Tahun 2025);

4. PERKOMNAS HAM No. 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KOMNAS HAM Tahun 2025-2029 (Berita Negara RI Nomor 781 Tahun 2025);

5. PERKOMNAS HAM No. 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan KOMNAS HAM (Berita Negara RI Nomor 1070 Tahun 2025);

6. PERKOMNAS HAM No. 6 Tahun 2025 tentang Pengkajian dan Penelitian HAM (Berita Negara RI Nomor 1168 Tahun 2025);

PENETAPAN PERATURAN 1 (satu) Persekjen

1. Peraturan Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM.

Penilaian IRH dilakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan 1 (satu) satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum

Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum.

Laporan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai kementerian/lembaga, dengan meraih predikat Istimewa (AA), dengan nilai (99.40) Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025. Menekankan pada empat variabel utama: harmonisasi regulasi, re-regulasi/deregulasi, peningkatan kompetensi perancang peraturan, dan penataan database hukum.

Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan reformasi hukum melalui penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan regulasi. Penilaian ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas tata kelola regulasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai dasar dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di bidang reformasi hukum.

Timeline

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Jan - Feb - April - Nov Juli Agst Sept Okt Des Feb April Juni

Penetapan Tim Kerja dan Tim Asesor Instansi

Sosialisasi IRH Oleh Tim Sekretariat NasionalWila yah

Pendampingan dan Verifikasi Awal Unggahan Data Dukung dari Tim Kerja

Penilalan mandiri dan Submit Berita Acara oleh Tim Asesor

Validasi dan Penilaian oleh TPN

Rapat Pleno

Penggunggahan Penetapan Berita Acara dan hasil Penilaian Surat Hasil IRH oleh Penetapan Menkum Penilaian IRH yang ditandatangani Kepala Badan BSK

Evaluasi Penilaian IRH

Nomor :PPH-OT.03.01-165

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

di tempat

1. Rujukan

a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)

e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);

g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Telah dilakukan penilalan atas indeks reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, kualitas reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2025 adalah 99.40 dengan kategori AA (IsTIMEWA) Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

NoVariabel dan IndikatorBobotNilai
Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan2525
1Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan1010
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/lembaga. 6 hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa66
bTingkat kesesualan kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin44
2prakarsa Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang- undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan1515
Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas2525
1yang berkualitas Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan77
TKeikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan66
2dalam kegiatan pengembangan kompetensi Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-12
3Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-3012
IIIundangan berdasarkan hasil reviu Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang830
1rangka re-regulasi dan deregulasi Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil108 10
2dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaían Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan66
3perundang-undangan. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang dan/atau6
Lanalisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re- regulasi dan deregulasi6°
IVPenataan Database Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan2017
1Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum2017
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM10097
diperbaiki, yakni:
NoVariabel dan Indikator Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAMSaran Perbaikan
Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesual dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan
1Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/
Elembaga. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan1
bTingkat kesesualan kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa
2Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang- undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di
IIDitjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait) Kompetensi perancang peraturan perundang- undangan (legal drafter) yang berkualitas
1Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan
2Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan
3pengembangan kompetensi Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan
IIIfungsional Perancang Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revíu
1revíu Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re- regulasi dan deregulasi
2regulasi dan deregulasi Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil dievaluasi sesual target pada satu tahun sebelum tahun penilaian
3Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasí peraturan
4perundang-undangan. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re- regulasí dan deregulasi
IVdan deregulasi Penataan Database Peraturan Perundang- undangan• Nilai = 82 berdasarkan hasil
1Pengelolaan jDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukumevaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024 Rekomendasi: • Tingkatkan pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Ínformasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.

3. Pada tahun Penilalan 2025 Kementerian Hukum Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

FORMULA NILAI APRESIASI Hasil Akhir Nilai ERH

f(x) = Xo + (Xmax - Xo). 80%

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagal berikut:

NoPenilaianNilai
1Nilai Awal97.00
2Nilai Apresiasi2.40
Nilai Akhir99.40

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:

a.n. Menteri Hukum Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum,

Andry Indrady

1. Menteri Hukum Republik Indonesia

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia

5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

NoKegiatanDokumentasi
1.Harmonisasi Perkom Kerjasama
2.Harmonisasi Perkom Renstra Komnas HAM bersama dengan Kementerian Hukum dan Bappenas
3.Harmonisasi Perkom Standar Layanan Informasi PublikDJPP
4.Reviu Perkom Tata Tertib Komnas HAM
5.Perkom Pengkajian dan Penelitian HAM
6.JDIH Komnas HAM dan JDIH Pemkot Palembang

II. Layanan Bantuan Hukum

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki risiko berhadapan dengan masalah hukum sehingga perlu adanya pemberian advokasi dan bantuan hukum. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM serta pemberian advokasi dan bantuan hukum, Sekretaris Jenderal Komnas HAM menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Persesjen No.21/2020). Berdasarkan Pasal 5 Persesjen No.21/2020, pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 6 Persesjen No.21 tahun 2020.

Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Hukum telah melakukan pemberian advokasi dan bantuan hukum terhadap 2 (dua) perkara Praperadilan, 1 (satu) tanggapan somasi, 1 (satu) tanggapan atas pelaporan pegawai Komnas HAM dan 4 (empat) legal opinion atas temuan BPK, yang masuk untuk penanganan sebagai berikut :

Data Penanganan Perkara tahun 2025

TABEL:4 MATRIKS KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM KOMNAS HAM TAHUN 2025

NONOMOR PERKARAKEDUDUKANSTATUS PERKARA DALAM PERSIDANGANLOCUS SIDANGPUTUSAN
1.5/PID.PRA/2025/PN.GTOTermohon IIITingkat PertamaPengadilan Negeri Limboto, GorontaloBahwa hakim tunggal memutuskan untuk menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur.
2.20/PID.PRA/2025/PN.LbpTermohon ITingkat PertamaPengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera UtaraBahwa hakim tunggal memutuskan untuk menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur.

ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

1. BANTUAN HUKUM

Terselesaikannya tanggapan terhadap surat peringatan dari Haris Azhar Law Office a) No.: 119/SK-HA LAW/VI/2025;

b) Terselesaikannya tanggapan atas pelaporan pegawai Komnas HAM;

a) LO Temuan BPK dalam LHP Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang di KOMPER Tidak sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan;

b) LO Temuan BPK dalam LHP Tahun 2016 terkait Paket Kegiatan Pelatihan Penguatan Tim KOMPER Bersifat Proforma dan Berindikasi merugikan Negara;

Y LO Temuan BPK dalam LHP Tahun 2016 terkait Aset Hilang Namun Belum di proses TGR; dan

d) LO Temuan BPK dalam LHP Tahun 2019 terkait Pengadaan Renovasi Atap Gedung Kantor KOMPER.

Tabel Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2025

No.KegiatanDokumentasi
1.Pra10
Pencegahan dan Mitigasi Permasalahan Hukum di Setkom Sulawesi Tengah dan Setkom Maluku
5.Kegiatan kunjungan dan diskusi mengenai "Menakar Peluang Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum Komnas HAM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU- XXII/2024"Basi J fabatanasFungsional
XXII/2024"
5.Kegiatan kunjungan dan diskusi mengenai "Menakar Peluang Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum Komnas HAM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU- XXII/2024"HN

II. Tim Kerja Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mengemban tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi melalui Tim Kerja Humas.

Berdasarkan hal itu, Tim Kerja Humas berperan strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat serta membangun citra positif lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Tim Kerja Humas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Informasi Publik, 2) Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 834.132.000,-. Blokir Rp.332.941.000. Jumlah ini peningkatan dibanding Tahun Anggaran 2024 yang berjumlah Rp 630.751.000,-.

A. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik

Tim Kerja Humas berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas baik dalam hal layanan kehumasan maupun penyediaan informasi publik dengan uraian rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Diagram Uraian Rincian Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024

Finalisasi Pedoman Kehumasan dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi. Pada Tahun 2025, Tim Kerja Humas telah menyelesaikan rancangan peraturan penyelenggaraan kehumasan yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemudian Tim Kerja Humas juga menyusun beberapa peraturan turunannya, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 220 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Media Sosial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola media sosial serta mendukung terbentuknya citra positif lembaga.

Sementara itu, Tim Kerja Humas juga menyusun aturan lain yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Kehumasan. Berbagai aturan ini diharapkan menjadi pedoman Tim Kerja Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Raneangan Keputusan Sekretaris Nasional Hak Asasi Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Keputusan Sekretaris Manusia tentang Tahun 2024 tentang Jenderal Komisi Nasional Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Nomor Layanan Informasi dan Kehumasan Kehumasan 220 Tahun 2024 tentang (masih dalam proses persetujuan) Sekretariat Jenderal Tata Kelola Media Sosial Komisi Nasional Hak Sekretariat Jenderal Komisi Asasi Manusia. Nasional Hak Asasi Manusia 1

Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Kelembagaan Komnas HAM

Tim Kerja Humas dalam pelayanan informasi dan kehumasan melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan. Sepanjang Januari hingga

Desember 2025, Tim Kerja Humas melakukan 214 kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan yang hasilnya dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Komnas HAM.

3. Penyampaian Informasi Publik

Dalam melaksanakan urusan hubungan masyarakat, penyebarluasan data dan informasi serta publikasi, Tim Kerja Humas melakukan penyampaian informasi publik melalui:

2. Artikel Berita Website www.komnasham.go.id

Tim Kerja Humas melakukan produksi informasi hasil peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan lembaga melalui pemberitaan di kanal resmi www.komnasham.go.id. Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas memproduksi 64 artikel website. Artikel ini diharapkan menjadi sumber informasi masyakarat terkait kerjakerja Komnas HAM.

elanggaran HAM Kamis 09.00 2025 Komnas HAM Perkuat Konsolidasi Percepatan Penanganan Kasus Bumi Flora 0090

3. Keterangan Pers

Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas merilis sebanyak 76 keterangan pers yang mencakup pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM yang antara lain berisi tentang kerja-kerja Komnas HAM terkait 9 (sembilan) isu prioritas Komnas HAM, sikap mengenai peristiwa aktual, hasil penanganan kasus, kinerja kelembagaan dan lainlain. Keterangan pers yang dirilis menjadi sumber informasi bagi media massa.

4. Video

Tim Kerja Humas pada 2025 melakukan inovasi dengan gencar memproduksi video yang memaparkan rangkuman kerja-kerja Komnas HAM dalam sepekan, yang disebut "Potret Komnas HAM dalam Sepekan". Video yang dihasilkan dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan ini kemudian dipublikasikan dalam media sosial Komnas HAM. Selain itu Tim Kerja Humas juga memproduksi video pernyataan Anggota Komnas HAM terkait topik tertentu dan video dokumentasi kelembagaan. Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas memproduksi 49 video.

5. Konferensi Pers/Media Briefing/Diskusi Publik

Tim Kerja Humas juga berkolaborasi dengan media massa dalam melakukan penyampaian informasi publik melalui konferensi pers, media briefing dan diskusi publik tematik. Sepanjang Januari hingga November 2025, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan 14 konferensi pers, yang membahas perkembangan kenanganan kasus, peluncuran hasil kerja Komnas HAM, dan kegiatan kelembagaan seperti Festival HAM dan Penandatanganan Kerja Sama. Selain itu juga digelar 1 media briefing.

6. Media Sosial Komnas HAM

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan informasi, Tim Kerja Humas memanfaatkan media sosial dalam publikasi informasi. Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Komnas HAM, kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM serta memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, melalui media sosial, dapat terlihat beragam reaksi dan komentar yang berupa informasi, masukan dan kritik dari masyarakat.

Komnas HAM memanfaatkan 4 (empat) kanal media sosial yaitu Instagram, X, Facebook dan Youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan secara mandiri oleh Tim Kerja Humas. Sementara, untuk substansi, Tim Kerja Humas bekerja bersama dengan unit kerja yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tim Media Sosial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Instagram : 249 Postingan, X : 170 Postingan, Facebook : 186 Postingan,Youtube Komnas HAM : 26, Youtube Humas : 40 Postingan.

Finalisasi Pedoman 1 Kehumasan dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial Peliputan dan Pendokumentasian 2 Kegiatan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM PENINGKATAN KUALITAS Penyampaian Informasi LAYANAN KEHUMASAN DAN 3 Publik Media Gathering, Konferensi Pers, PENYAMPAIAN Media Briefing, Keterangan Pers INFORMASI PUBLIK PENGENALAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM A "KOMNAS HAM GOES TO CAMPUS" 5 LAYANAN PPID

4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"

Komnas HAM terus berupaya menjangkau berbagai kalangan dalam menjalin komunikasi publik, salah satunya melalui pengenalan kelembagaan Komnsa HAM yang disebut "Komnas HAM Goes to Campus".

"Komnas HAM Goes to Campus" digelar Tim Kerja Humas untuk mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat sehingga membuka ruang interaksi yang baik untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang Komnas HAM, tugas dan fungsi serta kinerjanya. Acara ini digelar dalam bentuk kunjungan Pimpinan dan Anggota Komnas HÄM ke perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia yang terbagi dari barat, tengah dan timur Indonesia untuk kemudian dilakukan diskusi tematik/seminar pengenalan kelembagaan dengan mengusung tema-tema hak asasi manusia yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa dan civitas akademika.

Gelaran Komnas HAM Goes to Campus ini terwujud melalui kolaborasi antara Tim Kerja Humas dengan Perguruan Tinggi. Pada 2025 Komnas HAM Goes to Campus diselenggarakan di Sumatera Selatan, UIN Raden Fatah Palembang dan Universitas Muhammadiyah Palembang pada 18-19 Juni 2025.

5. Layanan PPID

Sampai dengan Desember 2025, PPID menerima 45 permintaan data dari masyarakat. Sumber data tersebut berasal dari akademisi (12), Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat (5), Kementerian dan LPNK/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (5), perorangan (1) dan oraganisasi keagamaan (1).

Untuk permintaan-permintaan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM akan direspon PPID dengan meneruskan datanya kepada biro-biro yang relevan di Komnas HAM melalui surat. Selanjutnya birobiro yang relevan akan menyampaikan data tersebut kepada PPID. Terakhir, PPID akan menyampaikan data kepada si peminta data. Sementara itu, permintaan wawancara dengan Komnas HAM direspon dengan cara PPID melayangkan surat pemberitahuan permintaan wawancara kepada biro-biro yang relevan dengan topik. Selanjutnya biro tersebut akan memberikan waktu untuk wawancara dengan pemohon informasi.

vs. tujuan permohonan informasi

40 35 30 20 10 1 1 4 0 penelitian Himpunan laporan rekomendasi Koleksi perpustakaan tujuan permohonan informasi

vs. Status Permohonan Informasi 22 Terlaksana Terlaksana 3 Status Permohonan Informasi Batal Batal Proses 16 Proses 0 5 10 15 20 25 vs. Biro Pengampu Sumber Data 19 20 18 16 13 14 Penegakan 12 10 Pemajuan 8 6 3 3 Penegakan dan Pemajuan 1 420 HHK HHK Renwas Pemajuan Penegakan Renwas dialihkan ke Komnas... Penegakan dan Pemajuan dialihkan ke Komnas Perempuan Biro Pengampu Sumber Data

B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan

MEDIA MONITORING PEMBERITAAN MEDIA 1 MASSA DAN MEDIA SOSIAL KOMNAS HAM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN PENYUSUNAN 2 LAPORAN EVALUASI KEHUMASAN

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas memandang penting melakukan analisis media monitoring. Analisis media monitoring yang dilakukan Tim Kerja Humas meliputi analisis terhadap pemberitaan media massa tentang Komnas HAM dan situasi hak asasi manusia yang terkait dengan kerja-kerja Komnas HAM serta analisis media sosial Komnas HAM. Monitoring pemberitaan dilakukan baik terhadap media online, elektronik maupun cetak. Hasil dari media monitoring dapat menjadi bahan mengevaluasi layanan informasi dan kehumasan yang Tim Kerja Humas lakukan sekaligus untuk menyusun strategi dalam penyampaian informasi kepada publik.

Jumlah Pemberitaan

Jumlah Pemberitaan 2025 106 102 101 95 91 86 78 73 66 62 54 39 Jan Feb Mei Juli Okt Maret Apr Juni Agust Sep Nov Des

Monitoring pemberitaan online dilakukan pada 1 Januari-31 Desember 2025. Jumlah pemberitaan pada 2025 sebanyak 953 berita. Sedangkan sumber pemberitaan didominasi media nasional. Tiga media yang paling banyak memberitakan mengenai Komnas HAM yaitu kompas.com, antaranews.com dan tempo.co.

Tone Pemberitaan

Positif, 4 Negatif, 12 Netral, 1017

Pemberitaan dengan tone negatif ditemukan pada sejumlah isu di antaranya Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib, respons Panglima TNI atas rekomendasi Komnas HAM mengenai penarikan pasukan, respons Menteri HAM Natalius Pigai atas pemangkasan anggaran Komnas HAM.

Topik yang mendominasi

3. Efisiensi anggaran Komnas HAM.

4. Aksi Indonesia Gelap.

5. Kasus Pulau Rempang.

6. Intimidasi Band Sukatani.

7. Teror kepala babi dan bangkai tikus Kantor Tempo.

8. Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

9. Revisi UU TNI.

10. Konflik bersenjata dan kekerasan di Papua.

11. Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

12. Kasus meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan.

13. Kajian Komnas HAM atas RUU KUHAP.

14. Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

15. Aksi Kemanusiaan dan pengamatan situasi penanganan bencana di Sumatra.

16. Penilaian HAM.

17. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.

Media Monitoring Pemberitaan Media Massa 2024

dengan topik Komnas HAM dan situasi HAM yang menyangkut kerja-kerja Komnas HAM sebanyak:

Topik yang mendominasi 36 5.978 6.195 total pemberitaan dengan pemberitaan dengan sentimen positif sentimen negatif pemberitaan

pemberitaan: Komnas HAM Selidiki Kasus Relawan Ganjar- Mahfud Dianiaya TNI Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Komnas HAM Sesalkan Penyiksaan Warga Sipil yang Viral di Papua Pertemuan Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM Komnas HAM Desak Polisi Tuntaskan Kasus Vina Cirebon Komnas HAM Akan Kawal Kasus Kematian Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Mantan Bupati Langkat Komnas HAM Sesalkan Polisi Tangkap 159 Demonstran Komnas HAM Apresiasi Pembebasan Pilot Susi Air dengan Persuasif TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerjasama Pemajuan dan Perlindungan HAM Komnas HAM Cek Lokasi Penembakan Polisi Terhadap Pelajar di Semarang Pelajar di Semarang

Jumlah Pemberitaan media massa per bulan 1000 845 782 800 643 553 538 600 504 400 529 400 392 388 367 200 254 Jull April Mel Juni Januari Februari Maret Agustus Oktober September November Desember

C. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Tim Kerja Humas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 501.191.000,- dengan persentase sebesar 96,77%. Berikut rincian per komponen kegiatan :

Komponen PaguPaguPenyerapanPersentase
051 Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi PublikRp.180,009,000,-Rp.172,682,128,-95.93%
052 Penyampaian Informasi PublikRp.242,232,000,-Rp.213,306,16888.06%
053 Penyusunan Laporan KehumasanRp.78,950,000,-Rp.76,440,00096.82%

Tim Kerja Kerja Sama

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama berperan dalam mengelola kerja sama kelembagaan untuk memperluas dan meningkatkan kerja sama kelembagaan Komnas HAM dengan para mitra di tingkat nasional dan internasional. Bentuk dan substansi kerja sama dengan para mitra mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan.

Tim Kerja Kerja Sama melaksanakan tugas dan fungsinya melalui dua komponen yaitu : 1) Kerja Sama Antar Lembaga yang terdiri dari Kerja Sama Nasional dan Internasional dan Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan Internasional dengan anggaran Rp 3,399,880,000; 2) Sistem Informasi Kerja Sama dengan anggaran Rp 67.536.000,-

I. Kerja Sama Antar Lembaga

Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga mencakup beberapa hal, di antaranya: fasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, fasilitasi pengurusan keanggotaan Komnas HAM di organisasi internasional, dan fasilitasi perjalanan luar negeri.

A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Kerja sama dengan mitra tetap mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Luaran program kerja Tim Kerja Kerja Sama berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani bersama para mitra kerja. Naskah kerja sama terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agremeent (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi 4 kategori, yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.

Berikut data naskah kerja sama yang telah ditandatangani oleh Komnas HAM pada tahun 2025 : Nota Kesepahaman/MoU

No.Judul Kerja SamaDokumentasi
1Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Yayasan Wakaf Paramadina tentang Pemajuan HAM
2Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik
3Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Internalisasi HAM dalam Pemajuan dan Penegakan HAM
4Nota Kesepahaman antara KH-Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi
5Nota Kesepahaman antara KH-Universitas Jember tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi
Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Muhammadiyah Malang tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi
7Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Proses Peradilan Pidana
8Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM-STHI Jentera tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi

Perjanjian Kerja Sama

No.Judul Kerja SamaDokumentasi
1Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Setjen Komnas HAM
2Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Divkum Polri tentang Pengkajian dan Penelitian Serta Penyuluhan HAMHUKUM
3Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan -Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi
4Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan TinggiEMBER
5Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi
6Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan TinggiD
7Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM-PDHJ tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM
8Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM-PDHJ tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor Lested

Data capaian, per 31 Desember 2025, Komnas HAM RI menghasilkan 16 naskah kerja sama yang terdiri dari 8 Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2024, jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI, yakni 25 naskah kerja sama yang terdiri dari 17 Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama.

Naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2025, terdapat 10 (sepuluh) pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Yayasan Wakaf Paramadina tentang Pemajuan HAM;

2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Jember tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

4) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Muhammadiyah Malang tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

5) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM-STHI Jentera tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

6) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komnas HAM dengan Divkum Polri tentang Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM;

7) PKS antara Komnas HAM-Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

8) PKS antara Komnas HAM-Fakultas Hukum UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

9) PKS antara Komnas HAM-FISIP UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi; dan

10) PKS antara Komnas HAM-FIB UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Kerja sama lainnya terkait Pemajuan dan Penegakan HAM mencakup 3 (tiga) lembaga, antara lain:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-PT KAI (Persero) tentang Internalisasi HAM dalam Pemajuan dan Penegakan HAM;

2) PKS antara Komnas HAM-Provedoria Dos Direitos Humanos e Justica de Timor-Leste tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM; dan 3) PKS antara Pemajuan dan Pelindungan HAM Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

Kerja sama lainnya terkait Penegakan HAM mencakup 1 (satu) lembaga, antara lain:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan LPSK tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Proses Peradilan Pidana

Beberapa kerja sama yang disepakati oleh mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya: 1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

2) Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

B. Tindak Lanjut Kerja Sama

Komitmen kerja sama tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan programprogram yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.

1. Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025

1. Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025
No. 1BidangBentuk Tindak Lanjut/Waktu
Pemajuan HAMa. Diskusi publik terkait pengelolaan konflik di Kampus Pascasarjana Paramadina, Jakarta (4/2/2025) b. Kerja sama Komnas HAM-Divkum Polri Kegiatan bersama "Kajian Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Terkait Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Telah dilaksanakan dua studi lapangan, yaitu ke Polda Sumatera Utara pada bulan April dan Polda Jawa Barat pada bulan Juni 2025. C. Pelibatan Komnas HAM di Rencana Penyusunan kurikulum berbasis HAM di UAJY, Agustus 2025 d. Konferensi HAM internasional, Magang berdampak MBKM, kuliah umum Workshop dan kuliah umum di STHI Jentera e. (15/9/2025)
Pemajuan & Penegakan HAM(15/9/2025) a. Roadshow HAM antara Komnas HAM-PT KAI (Persero) di DAOP KAI se-Jawa (Agustus-Oktober 2025)
LPemajuan & Pelindungan HAM
Bidang lainnyaa. Pelaksanaan operasional Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Setjen Komnas HAM

2. Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025

No.BidangBentuk Tindak Lanjut/Waktu
1Pemajuan & Pelindungan HAMPenandatanganan dua PKS dengan Provedoria Dos Direitos Humanos e Justica de Timor-Leste tentang peningkatan kapasitas dan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste

C. Keanggotaan di Organisasi Internasional

Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional.

No.Nama OrganisasiTingkat KerjaImplementasi
1South East Asia of National Human Rights InstitutionsSama RegionalKomnas HAM memegang posisi sebagai a. Ketua SEANF 2025
National Human Rights Institutions (SEANF)Ketua SEANF 2025 b. Menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan
rutin: 2 (dua) Technical Working Group (TWG) & 22th Annual Conference Menyelenggarakan Regional Conference "Human Rights in Digital Space"
2the Asia Pacific Regional Forum (APF)Regionala. Komnas HAM menjadi wakil Ketua APF 2024-2026
Forum (APF)2024-2026 b. Mengikuti Online Regional Torture Prevention Course, 7 April - 2 Mei 2025 c. Mengikuti workshop Torture Prevention Workshop, Agustus 2025
c. Mengikuti workshop Torture Prevention Workshop, Agustus 2025 d. Mengikuti APF-OHCHR Regional Workshop on Economic, Social and Cultural Rights (28-30
on Economic, Social and Cultural Rights (28-30 Oktober 2025) e. Mengikuti online learning programme on human rights community-led development
human rights community-led development programme f. Mengikuti APF Annual General Meeting di Fiji (November 2025) g. Narasumber pada APF Biennial Conference
g. Narasumber pada APF Biennial Conference : From commitment to capacity - localising climate obligations through NHRI practice (November 2025)
3The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)Internasional

D. Mitra Kerja Sama

Implementasi peningkatan kerja sama dan jejaring internasional Komnas HAM RI pada 2025 diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan rutin di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat internasional. Sebagai anggota forum institusi hak asasi manusia dalam berbagai tingkatan seperti South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Komnas HAM RI berpartisipasi aktif menghadiri agenda pertemuan dan melakukan koordinasi dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Matriks Klaster Mitra Penandatangan 2025

Matriks Klaster Mitra Penandatangan 2025
Klaster Kementerian/Lembaga/BUMNMitra Kerja Sama 1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) & Balai BesarMitra Kerja Sama 1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) & Balai Besar
Kementerian/Lembaga/BUMN (4 mitra)Sertifikasi Elektonik (BSrE) 2. Divkum Polri 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero)3. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4. PT Inhutaninhutani
Perguruan Tinggi (5 mitra)YayasaYayasan Wakaf Paramadina & Universitas Paramadina
aUni2. Universitas Jember
Unin3. Universitas Muhammadiyah Malang 4.
Sekolah'Universitas Atma Jaya Yogyakarta Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
CSO/LSM
NHRIs (2 mitra)1. 2.1. PDHJ-Timor Leste Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

II. Keikutsertaan dalam Forum

Komnas HAM sebagai Ketua SEANF pada 2025

Pada tahun 2025, Komnas HAM RI menjalankan peran sebagai Ketua South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) dalam rangka memperkuat kerja sama regional antar Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Peran ini menjadi bagian dari upaya strategis Komnas HAM dalam memperluas jejaring kerja sama internasional dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan.

Sebagai Ketua SEANF, Komnas HAM memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan pertemuan regional, dialog tematik, serta pertukaran praktik baik antar LNHAM. Kegiatan tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas kelembagaan anggota SEANF dan penguatan respons terhadap isu HAM prioritas di kawasan.

Pelaksanaan fungsi ketua SEANF pada tahun 2025 menghasilkan output berupa

terselenggaranya forum koordinasi regional, penguatan kolaborasi antar LNHAM, serta peningkatan visibilitas peran Komnas HAM di tingkat regional dan global.

Regional Conference & 22nd Annual Conference SEANF di Jakarta, 19-20 November 2025

△00 1 Technical Working Group South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF)

Technical Working Group I SEANF di Jakarta, 23-24 April 2025

SEANF 2 Technical Working Group South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANE) skorto. 22-23 Jul

Technical Working Group II SEANF di Yogyakarta, 22-23 Juli 2025

Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tim Kerja Kerja Sama memfasilitasi proses pengurusan dukungan administrasi perjalanan dinas luar negeri Komnas HAM. Sepanjang 2025, tercatat 14 perjalanan dinas luar negeri yang difasilitasi pengurusannya. Ke 14 perjalanan ini mencakup 9 negara yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Kepulauan Fiji, Korea Selatan, Austria, dan Swiss.

RECAP PDLN 2025 AUSTRIA 6 MALAYSIA 2 CAMBODIA QATAR 3 FIJI Negara 8 SWISS Eropa 4 FILIPINA THAILAND Oseanía 5 KOREA SELATAN Asia 3

RECAP POLN 2025

Komisioner 13 Kegiatan Peserta 26 Staff 14Kegiatan PDLN Komisaris 13 Staff

Oral intervention pada 40th The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CMW), November 2025

III. Sistem Informasi Kerja Sama – Pemanfaatan Teknologi

Tim Kerja Kerja Sama melaksanakan tugas fasilitasi dan koordinasi dengan biro dan unit kerja internal serta pemangku kepentingan eksternal dengan menyesuaikan kebutuhan digitalisasi administrasi kerja sama. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan aplikasi e-Kerja Sama diawali pada tahun 2021 melalui penjajakan implementasi sistem e-checking kerja sama sebagai basis data. Hasil penjajakan menunjukkan perlunya sistem terintegrasi untuk memantau daftar, progres, dan implementasi kerja sama secara lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, dikembangkan aplikasi e-Kerja Sama sebagai pangkalan data terintegrasi untuk mendukung pengelolaan naskah kerja sama secara sistematis, mulai dari tahap penjajakan, perencanaan, penyusunan draf, finalisasi, penandatanganan, hingga pendokumentasian. Proses ini dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga tahun 2025, sebanyak 179 dokumen kerja sama periode 2018-2025 telah terdokumentasi dalam aplikasi e-Kerja Sama. Aplikasi ini terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo untuk mendukung pengelolaan data. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis berupa gangguan server PDN Kominfo yang berdampak pada pembaruan data.

A Informasi Kinerja

NoSasaran Strategis/KegiatanIndikator Strategis/KegiatanTarget
1Terwujudnya Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama yang PrimaPersentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional100 persen

C. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Tim Kerja Kerja Sama pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.375.573.217,- dengan persentase sebesar 97,35%. Berikut rincian per komponen kegiatan :

KomponenPenyerapanPersentase
Pagu AEC 001 Kerjasama antar lembaga
051 Kerja Sama Nasional dan InternasionalRp. 668.438.000,-Rp. 628.727.896,-94.06%
052 Keikutsertaan Dalam Forum Nasional dan InternasionalRp. 2.731.442.000,-Rp. 2.689.207.901,-98.45%
Komponen FAB 001 Sistem Informasi KerjasamaPaguPenyerapanPersentase
FAB 001 Sistem Informasi Kerjasama
051 Pengembangan aplikasi kerja samaRp. 67.536.000,-Rp. 57.637.420,-85.34%

Dalam Negeri

Dalam Negeri
NoKategoriNama MitraImplementasi 1. Pelatihan HAM untuk anggota Kepolisian di
1 2K/L/D*Kepolisian RI (Polri *BSSN, BSrE, *Dewan Pers *PT Kereta Api Indonesia (Persero) *UGM, UIN Syarif1. Pelatihan HAM untuk anggota Kepolisian di beberapa wilayah pada tahun 2020 seperti Polda Jawa Barat, Polda Sumut, Polda Sumut, Polda DIY. Dan pada tahun 2021 di daerah Polda Kaltim, Polda Aceh, Polda Sulteng, Polda Bali, dan Sosialisasi di Polda Riau. 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Divisi Hukum Kepolisian Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
Hidayatullah, UNSOED,Universitas Nusa Cendana, UNEJ, Universitas Sembilan November Kolaka, UNESA *UII, Universitas Muria Kudus, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Undiknas, Ubhara Jaya, Ubaya, Universitas Sjahjakirti, Universitas Paramadina, STHI Jentera, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas MalikussalehPemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian di Bidang HAM Penelitian, Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia
3NHRIs*Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, ORI, Komnas Disabilitas *SUHAKAM Malaysia, CHRP Filipina, PDHJ Timor-Leste
4LSM/NGOPerkumpulan Masyarakat Teknologi dan KemanusiaanIndonesia (Datum)Penyusunan modul pelatihan Jabfung Mediasi HAM
5Organisasi MasyarakatPP MuhammadiyahPenyusunan kajian Proyek Strategis Nasional

2. Luar Negeri

Implementasi peningkatan kerja sama dan jejaring internasional Komnas HAM RI pada 2025 diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan rutin di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat internasional. Sebagai anggota forum institusi hak asasi manusia dalam berbagai tingkatan seperti South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Komnas HAM RI berpartisipasi aktif menghadiri agenda pertemuan dan melakukan koordinasi dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

No.Nama MitraBidang SamaKerjaImplementasi
1.United Nations/OHCHR SEAROHuman DefenderRightsPenyelenggaraan pelatihan regional Human Rights Defender
2The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)Pelindungan penegakan isu-isu wilayah Tenggara& HAM: HAM Zoom Asia IndexAICHR Interface Meeting with SEANF, by Zoom the AICHR Consultation on Human Rights Index ASEAN Forum on Freedom of Peaceful Assembly: Article 24, ASEAN Human Rights Declaration Session #4 The Role of National Human Rights Institutions to Prevent Torture at the upcoming activity of the ASEAN Dialogue in Realising Southeast Asia as a Torture-Free Region, Banten -the 6th ASEAN Human Rights Dialogue in ASEAN Headquarter Jakarta
3GANHRIGlobalHuman Rights Forum 'The Remedy Blueprint: Bridging Gaps and Accelerating Access' in Bangkok, Thailand
4the Asia Pacific Forum (APF)RegionalThe 30th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Deputy Chairperson of the Asia Pacific ForumofNational Human Rights
5the South East Asia National Human Rights Forum (SEANF)RegionalNetworking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc. Chairperson of SEANF 2024-2025 Panelis 5th ASEM Global Forum on Older Persons, Seoul, Korea Selatan, 20 Agustus 2025 Unmasking Ageism

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 4.333.143.000. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi keuangan mencapai Rp 4.108.190.311 atau sebesar 94,81% dari total pagu. Realisasi ini mencerminkan komitmen Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama dalam mendukung tata kelola organisasi melalui penguatan regulasi, penyebaran informasi publik yang masif, serta perluasan jejaring kemitraan strategis baik domestik maupun internasional.

PENYERAPAN BIRO PENYERAPAN KELOMPOK KERJA Penyerapan HUKUM PAGU PAGU Rp 267.617.000 (73%) Rp. 4.333.143.000 Rp 308.000.000 Sisa Rp 96.919.000 HUBUNGAN MASYARAKAT PENYERAPAN Rp 462.428.000 (92%) PAGU Rp. 4.108.190.311 Sisa Rp 501.191.000 (94,81%) Rp 38.763.000 KERJA SAMA SISA Rp. 3.378.146.000 (97%) PAGU Rp. 224.952.689 Sisa Rp. 3.467.416.000 Rp. 89.270.000

Timja Hukum

Realisasi anggaran pada Timja Hukum difokuskan pada harmonisasi regulasi internal dan pemberian bantuan hukum.

Output Utama: Penuntasan Produk Hukum (Peraturan/Keputusan) dan pendampingan hukum pada perkara.

Analisis: Penggunaan anggaran berhasil mengoptimalkan proses digitalisasi produk hukum melalui JDIH.

Timja Hubungan Masyarakat

Anggaran Humas dialokasikan untuk memperkuat citra institusi dan pemenuhan hak informasi publik.

Output Utama: Produksi konten edukasi kreatif, pengelolaan media sosial, dan fasilitasi layanan PPID.

Analisis: melalui serapan anggaran yang terukur, berhasil mencapai target engagement rate media sosial.

Timja Kerja Sama

Fokus anggaran adalah pada perluasan jejaring strategis dan monitoring implementasi kerja sama dengan mitra strategis

Output Utama: Penandatanganan 16 kerja sama strategis baru dan pelaksanaan evaluasi kemitraan berkala.

Analisis: Realisasi anggaran mendukung pelaksanaan Keketuaan the South East Asia National Human Rights Forum yang diemban Komnas HAM dengan menghasilkan potensi kolaborasi di bidang hak asasi manusia regional Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada perluasan dampak institusi.

Tantangan dan Upaya Perbaikan

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan efisiensi anggaran melalui optimalisasi pertemuan daring (virtual) dan integrasi sistem pelaporan kerja sama yang terpusat, tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Kendala yang Dihadapi:

1. Adanya pergeseran prioritas kegiatan akibat kebijakan automatic adjustment serta kebijakan efisiensi anggaran internal di pertengahan tahun mengakibatkan sebagian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dibatalkan.

2. Proses verifikasi dokumen administrasi kerja sama internasional yang memerlukan waktu lebih lama terkait penyesuaian regulasi lintas negara.

3. Pengurusan jabatan fungsional Analis Kerja Sama tertunda karena masih diproses di K/L terkait sehingga terdapat kesenjangan penilaian kinerja staf

4. Sistem Pusat Data Nasional sering mengalami masalah (error) sehingga menghambat pembaruan data kerja sama

5. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan dan monitoring implementasi pasca-penandatanganan.

6. Pemanfaatan sistem informasi kerja sama yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan unit terkait sehingga proses pemutakhiran data dan pelacakan implementasi belum optimal.

Upaya Perbaikan

1. Menyikapi kebijakan automatic adjustment dan efisiensi anggaran internal, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan re-prioritasi kegiatan dengan skala prioritas yang ketat.

Solusi: Mengalihkan agenda perjalanan dinas fisik yang dibatalkan menjadi pertemuan virtual tanpa mengurangi substansi output.

Langkah Kedepan: Melakukan sinkronisasi perencanaan anggaran yang lebih fleksibel sejak awal tahun (pola contingency planning) agar target kinerja tetap tercapai meski terjadi dinamika kebijakan fiskal.

2. Untuk mengatasi hambatan durasi verifikasi dokumen lintas negara yang kompleks:

Solusi: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Pra-Verifikasi dan menyediakan checklist dokumen standar internasional untuk mitra kerja sama.

Langkah Kedepan: Memperkuat koordinasi daring secara intensif dengan kementerian teknis (Kemenlu/Sekneg) di tahap awal inisiasi guna memetakan potensi hambatan regulasi lebih dini.

3. Terkait penundaan pelantikan Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama:

Solusi: Melakukan asistensi dan koordinasi aktif dengan instansi pembina (K/L terkait) untuk memantau progres penetapan jabatan.

Langkah Kedepan: Selama masa transisi, Biro menerapkan sistem penugasan berbasis keahlian dan penilaian kinerja internal sementara (shadow target) agar motivasi serta produktivitas staf tetap terjaga meski status fungsional masih dalam proses.

4. Menanggapi seringnya gangguan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN):

Solusi: Menerapkan sistem pencadangan data mandiri (Local Backup) secara berkala dan manual untuk memastikan data kerja sama tetap mutakhir dan tidak hilang saat sistem pusat mengalami masalah.

Langkah Kedepan: Berkoordinasi dengan unit kerja pengelola IT internal untuk membangun mirroring system atau basis data interaktif sederhana sebagai alternatif pelaporan data kerja sama saat PDN sedang dalam masa perbaikan (downtime).

5. Menyikapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan dan monitoring implementasi pasca-penandatanganan.

Solusi: Melakukan redistribusi beban kerja dan penetapan PIC monitoring untuk naskah kerja sama

Langkah ke depan : Mengoptimalkan mekanisme pelaporan mandiri dari unit teknis/mitra (self-reporting) untuk mengurangi beban pemantauan manual.

6. Mengatasi hambatan Pemanfaatan sistem informasi kerja sama yang belum sepenuhnya terintegrasi

Solusi : Mengembangkan integrasi bertahap sistem informasi kerja sama untuk meminimalkan duplikasi dan inkonsistensi data.

Langkah ke depan : Menunjuk admin/unit focal point pada setiap unit kerja guna memastikan disiplin pemutakhiran data secara berkala.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama TA 2025 dinilai Baik. Serapan anggaran berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rencana Tindak Lanjut:

Meningkatkan akselerasi penyerapan anggaran di Triwulan I dan II untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun.

Penguatan sistem monitoring realisasi berbasis digital guna memastikan value for money di setiap kegiatan.

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa capaian yang diraih merupakan hasil sinergi seluruh pihak, namun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan refleksi atas transformasi Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama dalam menghadapi dinamika publik yang semakin kompleks. Dengan mengedepankan transparansi dan kolaborasi, kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi advokasi hukum, penyebaran informasi publik, dan perluasan jaringan kerja sama strategis.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja serta perbaikan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintaban yang efektif, transpacen dan alkuntabel serta berorlentasi pada hosil: yang bertanda tangan di bewah ini:

Nama : Gatot Ristanto

Jahatan : Kepala Biro Huloum, Hubongan Masyarakat, dan Kerja Sama Selartjutmya disebat Pihak Pertuma

Nama : Henry Silka Innah

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Selaku stasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji alkan meurujodikan target kinerja yang sebarusnya sesuai lampirnn perjanjian ini, dalam nangka mencapai target kinerjo janga menengah seperti yang telah ditetapkan dalan dolcumen perencanaan. Keberhusilan don kegogalam pencapaian target kinerjn tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Piak Kedaa akan melakukan supervisi yang diperhkan serta sknn melakukan evalaasi terhadap capaian kinerja dari perjanjiam ini dam mengumhil tindakan yang diperlakan dalam rangks pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,

Gatot Ristanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA (Perubahan ke-2)

No.Sasaran KegiatanIndikator KinerjaTarget
(1)(2)(4)
1.Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama yang PrimaPersentase Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Akurat dan tepat waktu
Persentase Komnas terfasilitasiKerja Sama HAM yang di tingkat Nasional dan Internasional
3. Persentase Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangan- UndanganLayanan100 persen
KegiatanAnggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan KerjasamaPagu Rp5.033.762.000,- Blokir Rp700.619.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,