BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL 2025
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
KATA PENGANTAR
Laporan ini menjadi wujud komitmen Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang telah dilakukan atas pengelolaan anggaran yang diamanatkan. Berbagai program dan dan kegiatan sepanjang tahun 2025 direncanakan secara terukur untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga kualitas perencanaan dan pengawasan internal menjadi lebih baik. Sejumlah aspek strategis menjadi perhatian utama khususnya untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan pengimplementasian sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi.
Capaian kinerja yang kami sampaikan bertujuan memberikan informasi kinerja yang komprehensif sekaligus menjadi evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi berbasis data dan capaian kinerja secara objektif menjadi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan berupaya maksimal dalam mencapai target-target kinerja. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama tetap kami harapkan dalam menjaga integritas pengelolaan kinerja perencanaan dan pengawasan internal. Besar harapan kami agar laporan ini memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kualitas tata kelola kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dan kelembagaan Komnas HAM.
Jakarta, 30 Januari 2026 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Noviati Listiyasningsih
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. ....ii DAFTAR ISI. .iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR. .V BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Latar Belakang. .2 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. ……3 C. Dukungan Sumber Daya Manusia. ..4 D. Peran Strategis. ..6 ….7 E. Sistematika Laporan. BAB II PERENCANAAN KINERJA. ....9 A. Rencana Strategis. .10 B. Rencana Kerja.. ……12 C. Perjanjian Kinerja. ..14 BAB III AKUNTABILITAS. … 17 A. Capaian Kinerja. ..18 B. Capaian Kinerja Lainnya. ..41 C. Realisasi Anggaran.... .…41 BAB IV PENUTUP. .… 43 LAMPIRAN. ..46
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis. 11 Tabel 2.2. Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025. 13 Tabel 2.3. Eselon Il Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal (Perubahan ke-2). 14 Tabel 2.4. Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. 15 Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025. .18 Tabel 3.2. Capaian Nilai SAKIP 2025. .19 Tabel 3.3. Perbandingan Nilai SAKIP Komnas HAM dengan Nilai Nasional 2025. ..19 Tabel 3.4. Perbandingan Capaian IKK 1.1. Nilai SAKIP 2023 - 2025 .22 Tabel 3.5. Capaian IPPN 2025. 23 Tabel 3.6. Perbandingan Nilai IPPN Komnas HAM dengan Nilai Rata-Rata Bidang 2024.. ….26 Tabel 3.7. Perbandingan Capaian IKK 1.1. Nilai IPPN 2023 - 2025. .26 Tabel 3.8. Capaian Nilai Evaluasi SPIP 2025. .28 Tabel 3.9. Perbandingan Nilai Evaluasi SPIP 2021 - 2025 .29 Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029 .30 Tabel 3.11. Perbandingan Nilai Evaluasi SPIP 2025 dengan Standar Nasional. ..30 Tabel 3.12. Capaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP 2025. .33 Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. 34 Tabel 3.14. Level/Skor Kapabilitas APIP Tahun 2024 34 Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025 dengan target jangka menengah. 36 Tabel 3.16. Perbandingan Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP 2025 dengan Standar Nasional.....37 Tabel 3.17. Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti 2025. .38 Tabel 3.18. Perbandingan Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti 2023 - 2025. 38 Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi LHP BPK yang 40 ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan target jangka menengah. Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025. ..42
DAFTAR GAMBAR
4 Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Gambar 1.2. Struktur Tim Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. 4 Gambar 1.3. Tipologi Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2025. ..5 Gambar 2.1. Visi Komnas HAM. ..10 Gambar 2.2. Misi Komnas HAM. .11 Gambar 2.3. Sasaran Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. 12 Gambar 3.1. Parameter IPPN. 25 Gambar 3.2. Nilai IPPN 2025. 25 Gambar 3.3. Bimtek Tata Cara Pengisian Kertas Kerja struktur dan proses SPIP Terintegrasi Komnas HAM Tahun 2025. 32 Gambar 3.4. Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tanggal 11-12 November 2025. .40
BABI Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja.
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Perses No.19 Tahun 2020), menyatakan bahwa Setjen Komnas HAM terdiri dari 5 (lima) Biro yaitu (a) Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern; (b) Biro Umum; (c) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; (d) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan (e) Biro Dukungan Pemajuan HAM. Biro-biro tersebut merupakan unit kerja eselon Il yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal ini disusun sebagai wujud akuntabilitas publik atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menyajikan analisis komprehensif mengenai pengukuran dan evaluasi pencapaian target kinerja selama satu tahun anggaran. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM, laporan ini tidak hanya memotret hasil kerja biro, tetapi juga menggambarkan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Jenderal serta pencapaian visi besar Komnas HAM secara menyeluruh.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Kedudukan, tugas, dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal secara yuridis ditetapkan dalam Perses No.19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Merujuk pada Pasal 8 peraturan tersebut, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mengemban mandat utama untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Dalam mengaktualisasikan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 9, Biro menjalankan fungsi strategis sebagai berikut :
a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. penyusunan rencana program dan anggaran;
c. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
d. penyusunan laporan atas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
e. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Setjen Komnas HAM;
f. pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Setjen Komnas HAM terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Komnas HAM;
h. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Setjen Komnas HAM;
i. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi;
j. pelaksanaan administrasi pengawasan intern; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Komnas HAM.
Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal didukung oleh struktur organisasi yang ramping dan fungsional. Adapun bagan struktur organisasi berdasarkan Lampiran Perses No. 19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Fungsional Fungsional Fungsional Pelaksana Perencana Auditor Analis Anggaran
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka sistem kerja pada Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern menyesuaikan dengan membentuk Tim Kerja dan Sub Tim Kerja sebagaimana gambar berikut:
Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Tim Kerja Perencanaan Tim Kerja Program Anggaran dan Pengawasan Monev Intern Sub Tim Kerja Rencana Strategis Sub Tim Kerja Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Sub Tim Kerja Anggaram (RKA) Monev dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sub Tim Kerja Revisi dan Laporan Tahunan
Gambar 1.2. Struktur Tim Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
C. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal ini memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan program dan anggaran yang akuntabel, terukur, serta selaras dengan tujuan strategis Komnas HAM, sekaligus menjamin terselenggaranya pengawasan internal yang independen dan berintegritas.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan internal. Dukungan sumber daya manusia ini diwujudkan melalui penempatan pegawai yang memiliki latar belakang keahlian yang relevan, seperti perencanaan, audit internal, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain kuantitas yang memadai, kualitas SDM juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi. Hal ini bertujuan agar SDM di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mampu mengikuti dinamika regulasi, kebijakan nasional, serta tantangan pelaksanaan tugas pengawasan dan perencanaan yang semakin kompleks.
Tipologi SDM Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2025 Jenis Kelamin
26 Jumlah Pegawai
Gol./Ruang Jabatan
PNS:11 PNS:9 PPPK:1 PPPK:1 CPNS:3 CPNS:1 Laki-laki Perempuan
14 6 3 II Ⅲ IV IX V
Gambar 1.3. Tipologi Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2025
D. Peran Strategis
Sebagai unit kerja eselon II, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memegang peran krusial dalam mengakselerasi pencapaian target strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Biro ini menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang tangguh melalui dua sasaran kegiatan utama:
1. Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM: Memastikan setiap kebijakan dan program kerja terukur, terintegrasi, dan berdampak nyata.
2. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi: Membangun benteng pertahanan organisasi melalui pengawasan dan mitigasi risiko yang preventif dan komprehensif.
Kedua sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern mendukung atas tercapainya kinerja kelembagaan Komnas HAM dalam mewujudkan kelembagaan Komnas HAM yang kompeten, responsive, inklusif, dan akuntabel yang merupakan sasaran strategis Komnas HAM dalam penguatan kelembagaan Komnas HAM.
Salah satu bentuk penguatan kelembagaan yaitu melalui reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai secara komprehensif aspek tata kelola pemerintahan mencakup penguatan kelembagaan, tata laksana, manajemen sumber daya aparatur, akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak tahun 2023, pengukuran Indeks RB mengalami penguatan pendekatan tidak hanya pemenuhan dokumen namun melalui penilaian yang lebih menekankan pada kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat melalui pemetaan area RB general dan RB tematik. Menyelaraskan dengan kebijakan ini, memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk memastikan tugas dan fungsi organisasi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Indeks Perencanaan Pembangunan
Nilai Evaluasi SPIP
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP
Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
E. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern tahun 2025 adalah sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan penjelasan umum Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern, dengan penekanan pada aspek struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis, peran strategis dan sistematika penulisan laporan.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BAB ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2025-2029 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern tahun 2025.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern.
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
c. Kinerja Lain-Lain
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.
BAB IV
Bab ini menyajikan sintesis dari seluruh rangkaian capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Didalamnya memuat simpulan umum yang merefleksikan sejauh mana target strategis telah tercapai, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama tahun berjalan. Lebih lanjut, bab ini merumuskan rekomendasi strategis dan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sebagai komitmen Biro untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja, penguatan pengawasan, dan akselerasi reformasi birokrasi di masa mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Tahun 2025 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern Tahun 2025
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB II
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses krusial dalam mentransformasikan visi strategis menjadi langkah operasional yang terukur. Proses ini menjabarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis (Renstra) ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Melalui Renja, seluruh indikator kinerja pada level sasaran hingga kegiatan ditetapkan secara presisi untuk memastikan setiap agenda organisasi memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan akuntabel.
A. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 (Perkom No.4 Tahun 2025) tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 (Perpres No. 80 Tahun 2025) tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM dan Perjanjian Kinerja. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:
FONDASI HAM NASIONAL YANG KOKOH, INKLUSIF DAN AKUNTABEL UNTUK MENGEMBANGKAN KONDISI HAM YANG KONDUSIF
Gambar 2.1. Visi Komnas HAM
Memperkuat Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM dalam Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Bermasyarakat
Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel
Gambar 2.2. Misi Komnas HAM
Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
| Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis | Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAM | Persentase penguatan prinsip-prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis |
| Meningkatnya Efektivitas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM | Terwujudnya Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Efektif | Persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif |
| Persentase pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban | ||
| Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM | Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang | Nilai Reformasi Birokrasi |
| yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan Akuntabel | Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel |
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal memiliki peran untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel ", yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan" dan dioperasionalisasikan dalam bentuk Sasaran kegiatan sebagai berikut:
KEGIATAN: PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL Sasaran Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kualitas Terwujudnya implementasi SPIP Manajemen Kinerja Komnas HAM Terintegrasi Komnas HAM Indikator Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 1.Nilai Evaluasi SPIP Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP 2.Indeks Perencanaan 3. Persentase rekomendasi LHP BPK Pembangunan yang ditindaklanjuti
Gambar 2.3. Sasaran Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
B. Rencana Kerja
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menetapkan bahwa pimpinan kementerian/lembaga harus menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan program pembangunan satu tahun untuk Kementerian dan Lembaga.
Tabel 2.2. Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025
| Output/ Rincian Output/ Komponen | Target | Satuan | Alokasi 2025 (dalam Rupiah) | Blokir | |
| 3335 | Peningkatan Kualitas Perencananaan dan Pengawasan Internal | Rp9,287,360,000 | Rp6,385,451,000 | ||
| Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Rp6,524,180,000 | Rp4,348,451,000 | |||
| 01.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 34 | Dokumen, Layanan, Laporan, | Rp3,024,274,000 | Rp848,545,000 |
| 01.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 6 | Dokumen | Rp2,406,178,000 | Rp789,145,000 |
| 01.EBD.952.051 | Penyempurmaan dan Penetapan Rencana Strategis Komnas HAM | 2 | Dokumen | Rp223,913,000 | Rp83,407,000 |
| 01.EBD.952.052 | Penyusunan Rencana Kerja Komnas HAM | 2 | Dokumen | Rp90,797,000 | Rp62,220,000 |
| 01.EBD.952.053 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komnas HAM | 1 | Dokumen | Rp329,741,000 | |
| 01.EBD.952.054 | Pemutakhiran Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 1 | Dokumen | Rp37,806,000 | |
| 01.EBD.952.055 | Koordinasi serta sinergi perumusan Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga | 2 | Kegiatan | Rp1,723,921,000 | Rp643,518,000 |
| 01.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 3 | Laporan | Rp618,096,000 | Rp59,400,000 |
| 01.EBD.953.051 | Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran | 1 | Laporan | Rp271,764,000 | |
| 01.EBD.953.052 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 1 | Laporan | Rp48,923,000 | |
| 01.EBD.953.053 | Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Komnas HAM | 1 | Laporan | Rp297,409,000 | Rp59,400,000 |
| 01.FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | 1 | Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan | Rp3,499,906,000 | Rp3,499,906,000 |
| 01.FAB.001 | Sistem Informasi Pemerintahan | Sistem Informasi | Rp3,499,906,000 | Rp3,499,906,000 | |
| 01.FAB.001.051 | Pengembangan e-SAKIP Komnas HAM | Laporan | Rp3,499,906,000 | Rp3,499,906,000 |
| 02 | Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Rp2,763,180,000 | Rp2,037,000,000 | ||
| 02.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 25 | Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi | Rp2,763,180,000 | Rp2,037,000,000 |
| 02.EBD.965 02.EBD.965.051 | Layanan Audit Internal | 19 | Dokumen | Rp2,763,180,000 | Rp2,037,000,000 |
| 02.EBD.965.051 | Audit | 2 | Dokumen | Rp801,011,000 | Rp572,345,000 |
| 02.EBD.965.052 | Reviu | 8 | Dokumen | Rp194,760,000 | Rp191,026,000 |
| 02.EBD.965.053 | Evaluasi | 3 | Dokumen | Rp137,652,000 | Rp125,640,000 |
| 02.EBD.965.054 | Pemantauan | 4 | Dokumen | Rp280,794,000 | Rp250,380,000 |
| 02.EBD.965.055 | Kegiatan Pengawasan Lainnya | 2 | Dokumen | Rp1,348,963,000 | Rp897,609,000 |
C. Perjanjian Kinerja
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menetapkan petunjuk teknis untuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapannya.
Perjanjian Kinerja Eselon II adalah perjanjian antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun. Perjanjian ini juga mencakup rincian alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah perjanjian kinerja yang dibuat oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal:
Tabel 2.3. Eselon Il Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal (Perubahan ke-2)
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 70 nilai |
| Indeks Perencanaan Pembangunan | 91,5 indeks | ||
| Pembangunan | 91,5 indeks |
| 2 | Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Nilai Evaluasi SPIP | 3,26 nilai |
| Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | 2,6 nilai | ||
| Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti | 92 persen |
Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal awalnya didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Pagu Rp11.340.974.000 dengan Blokir sebesar Rp3.025.615.000
Seiring berjalannya waktu, alokasi anggaran di Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mengalami perubahan sebagai berikut:
Tabel 2.4. Perubahan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
| Perubahan ke- | Perubahan Anggaran Menjadi | Blokir | Alasan Perubahan |
| 1 | Rp11,340,974,000 | Rp9,578,444,000 | Tidak ada perubahan pagu total, namun ada perubahan pagu blokir yang semula 3.025.615.000 menjadi 9.578.444.000. Hal ini karena adanya kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga. |
| 2 | Rp11,340,974,000 | Rp1,762,530,000 | Tidak ada perubahan pagu total, namun ada perubahan pagu blokir yang semula 9.578.444.000 menjadi 7.665.140.000. Hal ini karena adanya dispensasi kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga. |
| 3 | Rp11,050,099,000 | Rp9,287,360,000 | Pagu berkurang sebesar 290.875.000 yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran |
| 4 | Rp10,504,049,000 | Rp7,665,140,000 | Pagu berkurang sejumlah 546.050.000 yang dialokasikan ke Biro Umum sebesar 541.900.000 untuk pengadaan belanja modal dan ke Satker Sulawesi Tengah sebesar 4.150.000. |
| 5 | Rp9,287,360,000 | Rp6,385,451,000 | Pagu berkurang sejumlah 1.216.689.000, dan adanya buka blokir sejumlah 1.279.689.000. |
Pelaksanaan komitmen kinerja pada Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Dalam perkembangannya, dokumen tersebut mengalami dua kali proses adendum guna menjaga relevansi antara target kinerja dengan kondisi faktual organisasi. Perubahan pertama dilakukan melalui penandatanganan PK Perubahan ke-1 pada 22 Februari 2025 sebagai bentuk respons atas penyesuaian nilai blokir anggaran yang semula berjumlah Rp3.025.615.000 menjadi Rp9.578.444.000. Selanjutnya, guna memastikan sinkronisasi arah kebijakan jangka menengah, dilakukan penandatanganan PK Perubahan ke-2 pada 28 November 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelarasan informasi kinerja menyusul telah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM periode 2025-2029, sehingga parameter kinerja tetap sejalan dengan koridor perencanaan organisasi yang terbaru.
BAB III
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025, Biro Perencanaan Kinerja dan Pengawasan Internal berhasil mencapai 60 % target kinerja dari 5 target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran kinerja ini menjadi wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan penggunaan anggaran. Adapun capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 70 nilai | 67,37 nilai | 96,24% |
| Indeks Perencanaan Pembangunan | 91,5 indeks | 99,44 indeks | 108,68% | ||
| 2 | Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Nilai Evaluasi SPIP | 3,26 nilai | 3,33 nilai | 102,15% |
| Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | 2,6 nilai | 2,48 nilai | 95,38% | ||
| Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti | 92 persen | 93,82 persen | 101,98% |
Capaian kinerja di atas merefleksikan kinerja secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan pengawasan internal Komnas HAM. Capaian ini secara kolektif meningkatkan kualitas tata kelola sehingga menguatkan kelembagaan Komnas HAM sebagai National Human Right Institution.
| Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM |
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Komnas HAM yang digambarkan dengan pencapaian target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan.
IKK 1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tabel 3.2. Capaian Nilai SAKIP 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2025 | Realisasi 2025 |
| Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 70 Nilai | 67.37 |
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kerangka kerja yang diterapkan untuk mengukur dan menilai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.
Pada tahun 2025, nilai SAKIP tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renja tahun 2025 yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam Renstra. Meskipun demikian SAKIP tahun 2025 menunjukkan hasil nilai dengan predikat Baik dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja kelembagaan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Dari hasil penilaian, meskipun menunjukkan kemajuan yang positif, dengan peningkatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai yang diperoleh tidak hanya mencerminkan kinerja instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, tetapi juga menunjukkan upaya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada.
Tabel 3.3. Perbandingan Nilai SAKIP Komnas HAM dengan Nilai Nasional 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Nilai Nasional |
| Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 67.37 | 73.61 |
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PAN RB, rata-rata nilai SAKIP kementerian/lembaga secara nasional mencapai 73,61, sementara nilai SAKIP Komnas HAM tercatat sebesar 67,37. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Komnas HAM masih berada di bawah rata-rata nasional kementerian/lembaga. Namun demikian, posisi tersebut juga mencerminkan adanya ruang strategis untuk penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara lebih terintegrasi dan berorientasi hasil.
Ke depan, Komnas HAM terus berkomitmen melakukan transformasi tata kelola kinerja melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja yang lebih outcome-driven, serta optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi dalam pengelolaan kinerja. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai SAKIP secara berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, dan mendukung peran strategis Komnas HAM dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Terkait rekomendasi nilai SAKIP tahun 2024, Komnas HAM juga telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan kinerja sebagai berikut:
1. Memperbaiki Kualitas Perencanaan Kinerja:
a. Mengawal sasaran strategis agar lebih berorientasi pada outcome, dilaksanakan melalui monitoring bulanan dan triwulan.
b. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Specific Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound).
c. Melakukan reviu dokumen perencanaan untuk memastikan kualitas sasaran strategis dan keterpaduan perencanaan, meskipun secara keseluruhan reviu belum sepenuhnya dilakukan, namun sudah ada revisi parsial.
d. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
e. Menyusun Rencana Aksi dan Monitoring rencana aksi.
f. Memanfaatkan Laporan Kinerja dengan memperhatikan penyusunan Renja tahun n+1 agar berdasarkan pada laporan kinerja (LKjlP) dalam penetapan target.
g. Meningkatkan kepatuhan dalam melakukan upload dokumen terbaru pada aplikasi esr.menpan.
h. Meningkatkan kompetensi pegawai terhadap manajemen kinerja melalui berbagai pelatihan.
i. Menyusun analisa risiko pada Renstra, bentuk dari penerapan manajemen risiko.
J. Rencana strategis instansi telah diformalkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029
2. Meningkatkan Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi:
a. Unit kerja diinstruksikan untuk menyusun dan melakukan monitoring rencana aksi guna mengidentifikasi faktor kegagalan atau keberhasilan.
b. Menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan atau perumusan aksi, berdasarkan hasil monitoring yang sudah dilakukan.
C. Menerapkan manajemen risiko pada setiap tahapan sasaran, baik pada sasaran kegiatan s.d sasaran strategis.
d. Meningkatkan strategi koordinasi dengan menyelenggarakan forum konfirmasi dan klarifikasi yang melibatkan seluruh unit kerja.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Laporan Kinerja:
a. Memastikan penetapan target kinerja ke depan lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya, yang dilakukan dalam penyusunan LKjlP.
b. Melakukan pendampingan dan pelibatan pada tingkat Manajemen Strategis untuk berkontribusi secara aktif dalam memastikan data informasi kinerja yang tertuang dalam laporan sudah tervalidasi.
c. Perencanaan kinerja yang dihasilkan harus lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029.
4. Melaksanakan dan Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal:
a. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang telah dilakukan reviu SAKIP oleh APIP Komnas HAM.
b. Evaluasi internal dilakukan kepada seluruh unit kerja untuk memberikan gambaran utuh terkait kualitas implementasi SAKIP.
5. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja dan Kompetensi Pegawai:
a. Meningkatkan kepatuhan pelaporan dalam implementasi SAKIP melalui aplikasi E-Sakip Reviu, di mana seluruh dokumen yang diminta pada tahun 2025 sudah diunggah.
b. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang berkaitan dengan manajemen kinerja, termasuk diklat mengenai RKA K/L, Renstra, dan Manajemen Risiko.
Meskipun upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu perhatian lebih, antaralain keterbatasan sumber daya dan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi.
Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar Komnas HAM meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data juga perlu dimaksimalkan untuk mendukung pengukuran kinerja yang lebih efektif.
Secara keseluruhan, hasil nilai SAKIP tahun ini menunjukkan kemajuan yang baik, namun juga menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Diharapkan, dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, instansi dapat mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang, sehingga layanan publik dapat terus ditingkatkan.
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian IKK 1.1. Nilai SAKIP 2023 - 2025
| Indikator Kinerja Kegiatan | Ket | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 67,40 | 66,61 | 67,37 |
Berdasarkan analisis nilai SAKIP selama tiga tahun terakhir, terdapat tren penurunan signifikan pada tahun 2024. Skor komponen evaluasi menunjukkan penurunan dari 16,10 pada tahun 2023 menjadi 15,31. Penurunan ini dapat diatributkan kepada keterlambatan Komnas HAM dalam melaksanakan reviu SAKIP internal, yang berdampak pada penilaian kinerja secara keseluruhan. Keterlambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam proses internal agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih efisien.
Namun, sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Komnas HAM berhasil menunjukkan peningkatan nilai pada tahun 2025. Peningkatan ini merupakan refleksi dari komitmen yang kuat dari Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal dalam upaya untuk memperbaiki dan mengoptimalisasi nilai SAKIP. Sejumlah langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, antara lain:
1. Pelaksanaan Reviu SAKIP Internal: Kegiatan ini dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga menghasilkan evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif.
2. Pelaporan Data Dukung Kinerja: Pemanfaatan aplikasi e-SR Menpan untuk laporan data dukung kinerja juga menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
3. Penyusunan Kertas Kerja Pengendalian: Kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan rencana aksi yang lebih terarah, membantu dalam pengawasan dan penegakan tindak lanjut rekomendasi.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP.
Dengan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM tidak hanya berhasil memperbaiki nilai SAKIP, tetapi juga memperkuat sistem manajemen kinerja secara keseluruhan. Upaya ini diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan komitmen terhadap akuntabilitas di masa mendatang.
Peningkatan nilai SAKIP Komnas HAM Tahun 2025 mencerminkan semakin efisiennya pemanfaatan sumber daya organisasi melalui penguatan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Optimalisasi anggaran difokuskan pada kegiatan berdampak tinggi terhadap sasaran strategis, disertai pengurangan aktivitas berulang dan berbiaya tinggi namun berdampak rendah.
IKK 1.2. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)
Tabel 3.5. Capaian IPPN 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| Pembangunan | 1 | 99,44 |
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki fokus untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh K/L berbasiskan dampak (outcome) dan untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait. Adapun beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L, meliputi:
1. Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat;
2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi; dan
3. Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di K/L telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional.
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta telah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka dilakukan beberapa penyesuaian terhadap mekanisme pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Beberapa perubahan terhadap penilaian IPPN yaitu fokus dalam menjaga ketercapaian sasaran pada tingkat dampak/outcome dan tidak menilai tingkat keselarasan anggaran atas kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Output Prioritas Nasional sebagai dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran. Penilaian IPPN juga akan dilaksanakan dengan memastikan bahwa target output dan outcome sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu Trisula Pembangunan.
Tahun 2025 Komnas HAM melalui Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menetapkan target IPPN sebesar 91,5 indeks hal ini merupakan komitmen untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan berorientasi hasil. Lebih lanjut dalam rangka evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas melalui surat dinas nomor T-23758/B.04/PP.01/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 menyampaikan hasil penilaian sementara IPPN K/L Tahun 2025 menunjukan bahwa Komnas HAM mendapatkan penilaian sebesar 97,07 indeks, dimana capaian tersebut masih perlu untuk melewati proses konfirmasi data antara Komnas HAM dengan Bappenas yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025.
Parameter IPPN 2 Kepatuhan Renstra K/L Konsistensi Renja K/L terhadap RPJMN terhadap Renstra K/L V 3 Kepatuhan Renja K/L Kesesuaian Pagu RKA Output Prioritas RKP Tahun Perencanaan Kepatuhan Anggaran K/L u/ membiayai terhadap RKP terhadap Renja terdapat kebijakan efisiensí Tidak Diguanakan karna 5 Kepatuhan Anggaran u/ Target dan Sasaran PN membiayai Output Prioritas menjadi Target dan RKP Tahun Pelaksanaan Sasaran Kinerja KL Parameter IPPN
Gambar 3.1. Parameter IPPN
Berdasarkan konfirmasi data yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, memberikan peningkatan indeks IPPN Komnas HAM menjadi sebesar 99,44 indeks, sebagaimana disajikan berikut:
Nilai Sementara Nilai Akhir 97,07 99,44 indeks indeks Forum Konfirmasi
Gambar 3.2. Nilai IPPN 2025
Pencapaian IPPN Komnas HAM sebesar 99,44 indeks (Sangat Baik) menggambarkan bahwa kondisi perencanaan Komnas HAM di tahun 2025, memiliki kualitas dan tingkat keselarasan dengan pembangunan nasional serta berkontribusi dalam menyelesaikan isu dan prioritas pembangunan. Kinerja IPPN ini tidak hanya dimaknai sebagai prestasi namun juga sebagai pemicu awal untuk menghasilkan kinerja kelembagaan yang maksimal di periode mendatang.
Sehubungan belum diriliskan Nilai IPPN 2025 secara resmi oleh Kementerian PPN/Bappenas, maka nilai di atas belum dapat dibandingkan dengan nilai nasional tahun bersangkutan. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata bidang 2024, Komnas HAM melampaui nilai rata-rata IPPN Bidang yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam laporan kinerjanya.
Tabel 3.6. Perbandingan Nilai IPPN Komnas HAM dengan Nilai Rata-Rata Bidang 2024
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Nilai 2025 | Nilai Rata-Rata Bidang 2024 |
| Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | Indeks Perencanaan dan Pembangunan | 99,44 | 98,93 |
Hasil penilaian IPPN Komnas HAM tersebut secara berturut-turut mendapatkan kategori penilaian sangat baik dengan peningkatan nilai setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Komnas HAM dalam menjaga keselarasan perencanaannya dengan pembangunan Nasional.
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian IKK 1.1. Nilai IPPN 2023 - 2025
| Indikator Kinerja Kegiatan | Ket | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indeks Perencanaan dan Pembangunan | Indeks | 92 | 98,21 | 99,44 |
Keterangan: Hasil penilaian IPPN tidak dapat diperbandingkan, dikarenakan indikator pengukuran dapat berubah setiap tahunnya, menyesuaikan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta komposisi Output yang mendukung Prioritas Nasional
Berdasarkan pemetaan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal penyebab keberhasilan dan beberapa program yang dilakukan dalam rangka memastikan keterpaduan dan kesesuaian perencanaan Komnas HAM dengan Pembangunan Nasional yang juga menjadi faktor keberhasilan pencapaian target IPPN Komnas HAM pada tahun 2025. Upaya-upaya tersebut diantaranya:
Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029 dalam penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2025 - 2029 baik secara substantif maupun dengan penyelarasan informasi kinerja. Penyelarasan ini diantaranya pada indikator kinerja sasaran strategis lembaga dengan indikator kegiatan prioritas RPJMN dan rincian output prioritas dengan indikasi prioritas nasional.
Memastikan penentuan target yang ditetapkan dalam Renstra K/L memperhatikan target sasaran kegiatan prioritas.
Penyelarasan Rencana Kerja (RENJA) 2025 dengan Renstra Komnas HAM 2025 - 2029 yang ditetapkan dari level visi, misi, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan beserta indikator dan targetnya.
Sinkronisasi Renja - RKA Komnas HAM Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan informasi kinerja baik nomenklatur, target, maupun alokasi diantara keduanya tidak terdapat perbedaan. Sinkronisasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali antara lain: 1) Penyesuaian Renja terhadap RKA pagu Alokasi Anggaran, 2) Penyesuaian Renja terhadap RKA Triwulan I TA 2025, 3) Penyusunan Renja - RKA terhadap informasi kinerja Rencana Strategis 2025 - 2029, dan 4) Penyesuaian tagging PN terhadap Renstra dan RPJMN 2025 - 2029.
Memberikan justifikasi yang komprehensif dan relevan dalam konfirmasi penilaian sementara IPPN yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Beberapa upaya di atas dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencapai target IPPN namun juga merupakan penguatan akuntabilitas kinerja dengan memastikan kualitas perencanaan kinerja selaras dengan tujuan yang akan dicapai baik pada tataran lembaga maupun secara nasional. Penggunaan sumber daya dalam pencapaian IPPN secara bersamaan mendukung implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang hasilnya juga merupakan indikator kinerja yang perlu dicapai sehingga tercapai efisiensi.
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM
Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Komnas HAM yang digambarkan dengan pencapaian target Nilai Evaluasi SPIP, Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP, dan persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti. Hal ini juga berkaitan dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern selaku Aparat Pengawasan Internal (APIP) memiliki visi mewujudkan fungsi audit intern yang independen, profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di Komnas HAM. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas pengawasan, kapasitas, dan kapabilitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai tata kelola pemerintah yang baik. Visi dan misi tersebut tercantum di dalam Piagam Audit Intern APIP Komnas HAM.
IKK 2.1. Nilai Evaluasi SPIP
Tabel 3.8. Capaian Nilai Evaluasi SPIP 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Nilai Evaluasi SPIP | 3,26 Nilai | 3,33 Nilai |
APIP telah melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komnas HAM Tahun 2025 dengan nilai 4,475. Hasil PK tersebut kemudian dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa Komnas HAM berada pada level 3 atau 3,142 nilai. Hal ini tertuang dalam penyampaian surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, BPKP nomor PE.09.03/S-1025/D202/2 /2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Kemudian, Komnas HAM melakukan tanggapan notisi melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Nomor 640/PW.02/0.3.2/XIl/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Tanggapan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Hasil akhir dari nilai evaluasi SPIP yaitu 3,330 sesuai dengan surat BPKP nomor PE.09.03/LHP-278/D202/2/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2025.
Nilai ini menjadi capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan kenaikan secara berkala setiap tahunnya. Adapun perbandingan capaian terkait dengan Nilai SPIP adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9. Perbandingan Nilai Evaluasi SPIP 2021 - 2025
| Tahun | Nilai Evaluasi SPIP | ||
| Target | Realisasi | Capaian | |
| 2021 | 3,4 | 3,028 | 89,06% |
| 2022 | 3,5 | 3,169 | 90,54% |
| 2023 | 3,1 | 3,203 | 103,32% |
| 2024 | 3,2 | 3,25 | 101,56% |
| 2025 | 3,26 | 3,330 | 102,15% |
Pasca pemberlakuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas SPIP telah meliputi sejumlah unsur antara lain SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Selain itu metode penilaian yang juga berubah sehingga Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja pada tahun 2023. Terlihat pada tabel bahwa target Nilai Evaluasi SPIP mulai disesuaikan pada tahun 2023 dan ditetapkan dengan nilai 3,1, kemudian tahun 2024 dan 2025, masing-masing target ditetapkan dengan nilai 3,2 dan 3,26.
Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berada pada posisi yang rendah pada tahun 2021 dan 2022 dengan angka capaian masing-masing yaitu 89,06% dan 90,54%. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2023, 2024, dan 2025 telah melebihi dari 100%. Artinya selama berada di tiga tahun tersebut, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah berhasil meningkatkan dan mempertahankan capaian target nilai evaluasi SPIP.
Selain itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Di tahun pertama Renstra, target telah tercapai sebesar 102,15%. Adapun target yang telah ditetapkan di empat tahun berikutnya cukup realistis untuk dapat dicapai, sebab selisih lebih capaian target di tahun 2025 (tahun pertama Renstra) berada pada rentang di bawah 5%. Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional diambil dari dokumen Renstra BPKP 2025-2029 yakni pada indikator Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi (dhi. Level 3). Oleh karena itu, Komnas HAM masuk ke dalam Kementerian/Lembaga yang mencapai level 3 SPIP.
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029
| Indikator Kinerja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| Nilai Evaluasi SPIP | 3,26 | 3,330 | 3,28 | NA | 3,3 | NA | 3,32 | NA | 3,34 | NA |
Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Di tahun pertama Renstra, target telah tercapai sebesar 102,15%. Adapun target yang telah ditetapkan di empat tahun berikutnya cukup realistis untuk dapat dicapai, sebab selisih lebih capaian target di tahun 2025 (tahun pertama Renstra) berada pada rentang di bawah 5%. Sehingga target pada tahun 2026, 2027, dst. tidak undervalue.
Tabel 3.11. Perbandingan Nilai Evaluasi SPIP 2025 dengan Standar Nasional
| Nilai Evaluasi SPIP | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | Standar Nasional | Realisasi |
| Target | 3,26 | ≥ Level 3 | 3,330 |
| Capaian | 102,15% | 111% |
Ketercapaian/keberhasilan target Nilai Evaluasi SPIP tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan penguatan peran APIP. Pimpinan menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur, sehingga menciptakan budaya organisasi yang sadar risiko. Selain itu, Pimpinan juga memimpin rapat-rapat untuk memastikan pelaksanaan SPIP berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
Penguatan Peran APIP dilakukan melalui penjaminan kualitas atas seluruh unsur SPIP dan memberikan rekomendasi untuk segera dilaksanakan agar kelemahan pengendalian dapat diperbaiki. Selanjutnya, APIP melakukan pemberian bimbingan teknis yang intensif kepada unit kerja untuk memperbaiki tata kelola. Selanjutnya APIP menerapkan internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai berupa sosialisasi anti korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian Memorandum Ketua kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Komnas HAM (Memorandum Nomor 358/PW.05/0.1.0/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dengan hal Pembangunan Budaya Anti Korupsi). Melalui memorandum tersebut, beberapa langkah strategis Komnas HAM dalam menciptakan lembaga yang bersih, berintegritas, dan dipercaya publik antara lain:
1. Komnas HAM menegaskan komitmen penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi, baik dalam bentuk gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik kolusi dan nepotisme di lingkungan kerja.
2. Seluruh pegawai diwajibkan untuk menjaga integritas pribadi dan profesional, serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran etika atau dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang secara bertanggung jawab.
3. Sosialisasi dan pelatihan terkait anti korupsi akan terus ditingkatkan, sebagai bagian dari budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai HAM.
4. Pengawasan internal akan diperketat, dan setiap penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik akan dievaluasi secara berkala untuk mencegah potensi praktik koruptif.
5. Seluruh jajaran Komnas HAM diharapkan menjadi teladan dalam penerapan prinsip anti korupsi, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam usaha pencapaian target kinerja tersebut juga dilakukan berbagai upaya termasuk efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan APIP dalam rangka pencapaian target nilai SPIP antara lain:
1. APIP memberikan bimbingan teknis dengan melatih 2-3 orang perwakilan dari setiap unit kerja untuk menjadi "ahli" SPIP di unitnya masing-masing. Para duta ini bertanggung jawab membimbing rekan sejawatnya, sehingga pengetahuan tersebar tanpa harus mengumpulkan semua orang dalam satu rapat besar.
2. Memasukan kedalam SK hanya orang orang yang telah mendapatkan Bimtek sehingga Komunikasi lebih efektif dan efisien.
3. Seluruh SDM yang ada di APIP dibagi dua untuk melakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas. Sehingga kedua kegiatan berjalan lebih lancar dan cepat terselesaikan.
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dengan menyelenggarakan Bimtek Tata Cara Pengisian Kertas Kerja struktur dan proses SPIP Terintegrasi Komnas HAM Tahun 2025 pada tanggal 5 November 2025 yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, narasumber dari BPKP, serta tim Penilaian Mandiri SPIP. Kegiatan ini mendukung upaya pencapaian target nilai SPIP Komnas HAM. Sebab, para peserta mendapatkan pemahaman bagaimana cara melakukan penilaian mandiri SPIP.
Gambar 3.3. Bimtek Tata Cara Pengisian Kertas Kerja struktur dan proses SPIP Terintegrasi Komnas HAM Tahun 2025
Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pembahasan Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komnas HAM Tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025. Hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Evaluator BPKP, dan tim Penilaian Mandiri SPIP Komnas HAM. Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa Komnas HAM berada pada level 3 atau 3,142 nilai. Hal ini tertuang dalam penyampaian surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum, BPKP nomor PE.09.03/S-1025/D202/2/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Atas catatan yang disampaikan oleh BPKP, Komnas HAM memberikan tanggapan yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Nomor 640/PW.02/0.3.2/XIl/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Tanggapan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025.
Setelah penyampaian tanggapan notisi, Komnas HAM menerima hasil evaluasi dari BPKP melalui surat BPKP nomor PE.09.03/LHP-278/D202/2/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2025 yang menerangkan bahwa Komnas HAM berada pada level 3 dengan nilai 3,330.
Selain pelaksanaan Bimtek SPIP, APIP mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait manajemen risiko yang intensif kepada seluruh unit kerja. APIP bekerja sama dengan Pimpinan dalam melakukan sosialisasi anti korupsi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, APIP menginisiasi untuk mengadakan rapat pertemuan dengan Pimpinan dan seluruh Pimpinan Eselon 2 dan Pegawai PIC Penilaian Mandiri SPIP yang membahas strategi peningkatan nilai SPIP
IKK 2.2. Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP
Tabel 3.12. Capaian Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | 2,6 Nilai | 2,48 Nilai |
Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP karena terdapat perubahan metode penilaian. Sehingga realisasi tahun 2025 menggunakan nilai pada tahun 2024 yaitu 2,48. Maka atas target tersebut, tercapai 95,38%. Sehubungan dengan tidak dilakukannya evaluasi kapabilitas pada tahun-tahun sebelumnya maka capaian ini tidak dapat dibandingkan.
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025
| Nilai Evaluasi SPIP | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| Nilai | . | 2,445 | . | 2,48 | 2,6 | 2,48 |
| Capaian | . | . | 95,38% | |||
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP menjadi indikator kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal pada tahun 2025. Hanya saja BPKP tidak melakukan evaluasi pada Komnas HAM, sehingga realisasi 2025 menggunakan realisasi 2024 dengan nilai evaluasi kapabilitas APIP berada pada level 2 atau 2,48 nilai sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.14. Level/Skor Kapabilitas APIP Tahun 2024
| No | Elemen | Level | Skor |
| Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) | |||
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,540 |
| 2. | Praktik Profesional | 2 | 0,360 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 2 | 0,165 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 2 | 0,160 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,360 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) | |||
| 6. | Peran dan Layanan | 2 | 0,900 |
| Simpulan | 2 | 2,480 | |
Berikut ini pokok-pokok simpulan hasil evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 Komnas HAM.
1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Secara garis besar, APIP patut diapresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut antara lain:
APIP telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten yang prosesnya telah dilakukan dengan benar, kredibel terbuka, adil dan transparan.
Penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan.
Pengembangan SDM telah memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi. Pengembangan SDM telah menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan. Pengembangan SDM telah membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim. Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun.
Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.
SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat.
2. Elemen Praktik Profesional
Terdapat catatan evaluasi pada elemen ini yaitu 1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum disusun berdasarkan manajemen risiko pada Komnas HAM. 2) Pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas belum optimal untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan kode etik dan standar audit intern untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan kode etik dan standar audit intern.
3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM belum menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk mengukur kinerja pada level organisasi Komnas HAM.
4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM belum melakukan identifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan. Hal ini terkait dengan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.
5. Elemen Struktur Tata Kelola
Hal-hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh APIP dalam penilaian Struktur Tata Kelola yaitu:
Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern dan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.
APIP dalam melakukan penugasan pengawasan telah dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM K/L secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Jika terdapat pembatasan akses dalam melakukan penugasan pengawasan, APIP menyampaikan kepada Pimpinan K/L dan mendiskusikan implikasinya. Jika terdapat intervensi oleh Pimpinan K/L dalam melakukan penugasan pengawasan, APIP mendiskusikan implikasinya kepada Pimpinan K/L
Pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada manajemen K/L
6. Elemen Peran dan Layanan
Terdapat catatan evaluasi pada elemen ini yaitu: 1) Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Audit Ketaatan; 2) Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Audit Kinerja; 3) Belum dilaksanakannya pemberian jasa konsultansi kepada manajemen.
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025 dengan target jangka menengah
| Indikator Kinerja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | 2,6 | 2,48 | 2,8 | NA | 3 | NA | 3,2 | NA | 3,4 | NA |
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Komnas HAM 2025-2029 menunjukkan tren kenaikan 0,2 nilai setiap tahunnya. Sedangkan nilai evaluasi terakhir (dhi. tahun 2024) yaitu 2,48 yang jika disandingkan dengan target Renstra pada tahun 2025, target tidak tercapai. Sehingga, APIP perlu mempertimbangkan penetapan target dan strategi pencapaiannya pada tahun berjalan (2026), agar APIP dapat mencapai targetnya di tahun 2026. Sedangkan jika dibandingkan dengan target standar nasional diambil dari dokumen Renstra BPKP 2025-2029 yakni pada indikator Persentase K/L dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 (dhi. Level 3). Jika dibandingkan dengan realisasi terakhir, APIP masuk ke dalam Kementerian/Lembaga yang targetnya tidak tercapai. Oleh karena itu, APIP perlu melakukan penyesuaian target tahun berjalan (2026).
Tabel 3.16. Perbandingan Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP 2025 dengan Standar Nasional
| Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | Standar Nasional | Realisasi 2025 |
| Target | 2,6 | ≥ Level 3 | 2,48 |
| Capaian | 95,38% | 82,67% |
Ketidaktercapaian target pada indikator ini disebabkan rendahnya beberapa elemen kapabilitas APIP. Terhadap enam elemen kapabilitas APIP, terdapat empat elemen yang masuk kategori level 2 yaitu,Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Peran dan Layanan. Selain itu, terdapat perubahan metode penilaian kapabilitas yang semula ada Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP menjadi Peningkatan Kapabilitas APIP. Peningkatan Kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Alternatif perbaikan yang telah dilakukan oleh APIP yaitu:
1. Memasukkan kegiatan peningkatan kapabilitas APIP ke dalam PKPT.
2. Mengikutsertakan pegawai untuk menjadi peserta workshop peningkatan kapabilitas APIP.
Setelah berlakunya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, APIP tidak lagi melakukan penilaian mandiri.
Sehingga pada tahun 2025 tidak ada evaluasi dari BPKP maka tidak ada pula efisiensi penggunaan sumber daya.
IKK 2.3. Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
Tabel 3.17. Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti 2025
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti | 92 persen | 93,82 persen |
Pada tahun 2025, sebanyak 93,82% rekomendasi LHP Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti sehingga sebesar 101,98% target tercapai. Cakupan periode capaian rekomendasi LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti adalah per Semester I 2025. Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti adalah untuk status yang Sesuai Rekomendasi. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan semester I 2025 atas 18 LHP dan 275 rekomendasi adalah sebagai berikut:
Sesuai: 258 rekomendasi (93,82%)
Belum sesuai: 17 rekomendasi (6,18%)
Belum ditindaklanjuti: 0 Rekomendasi (0%)
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah: 0 rekomendasi (0%)
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan berkala. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.18. Perbandingan Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti 2023 - 2025
| Periode Pemantauan | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK | |||
| Sesuai rekomendasi | Belum sesuai rekomendasi | Rekomendasi belum ditindaklanjuti | Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah | |
| Semester II TA 2023 | 90,37% Rp7.992.963.392,15 | 8,15% Rp937.865.119,27 | 0,00% | 0,00% |
| Semester I | 91,85% | 8,15% | 0,00% | 0,00% |
| TA 2024 | Rp8.000.193.992,15 | Rp930.634.519,27 | ||
| Semester II TA 2024 | 92,73% Rp8.000.193.992,15 | 7,27% Rp930.634.519,27 | 0,00% | 0,00% |
| Semester I TA 2025 | 93,82% Rp3.474.562.144,15 | 6,18% Rp930.634.519,2 | 0,00% | 0,00% |
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029, target tahun pertama Renstra telah tercapai sebesar 93,82% atau capaian senilai 101,98%. Adapun target yang telah ditetapkan di empat tahun berikutnya cukup realistis untuk dapat dicapai, sebab selisih lebih capaian target di tahun 2025 (tahun pertama Renstra) berada pada rentang di bawah 5%.
Ketercapaian kinerja tersebut tidak lepas dari beberapa hal berikut:
1. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut oleh APIP per semester.
2. Penyelesaian kerugian negara oleh TPKN
3. koordinasi data dukung/bukti tindak lanjut antara APIP dengan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) serta BPK.
Selain itu, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan rapat-rapat pembahasan PTL Hasil Pemeriksaan BPK yakni rapat internal pada tanggal 28 Juli 2025, kemudian rapat bersama pihak eksternal BPK pada 11-12 November 2025. Efisiensi juga dilakukan dalam rangka percepatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK adalah dengan melibatkan APIP ke dalam TPKN. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 159 Tahun 2025 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Gambar 3.4. Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada tanggal 11-12 November 2025
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan target jangka menengah
| Indikator Kinerja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| Persentase rekomenda si LHP BPK yang ditindaklanj uti | 92 | 93,82% | 92,25 | NA | 92,5 | NA | 92,75 | NA | 93 | NA |
Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Di tahun pertama Renstra, target telah tercapai sebesar 93,82% atau capaian senilai 101,98%. Adapun target yang telah ditetapkan di empat tahun berikutnya cukup realistis untuk dapat dicapai, sebab selisih lebih capaian target di tahun 2025 (tahun pertama Renstra) berada pada rentang di bawah 5%. Sehingga target pada tahun 2026, 2027, dst. tidak undervalue.
B. Capaian Kinerja Lainnya
Selain capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal juga telah menghasilkan beberapa keluaran dokumen yang mendukung kinerja utama tersebut. APIP Komnas HAM telah menghasilkan 19 dokumen pengawasan sebagai berikut:
1. Evaluasi On-Going Reformasi Birokrasi TW IV Tahun 2024
2. Reviu Revisi Anggaran I
3. Reviu Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2024
4. Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024
5. Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
7. Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan Komnas HAM
8. Evaluasi Disiplin Belanja Pemerintah
9. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran TA 2026
10. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025
11. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2025
12. Audit Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM
13. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2026
C. Realisasi Anggaran
Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal diberikan tanggung jawab untuk mengelola anggaran sebesar Rp 11.340.974.000,-. Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal berhasil menjalankan peran strategisnya. Dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, Biro berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi.
Pada tahun berjalan terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025, hal ini mengakibatkan alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal mendapatkan blokir sebesar Rp 7.602.140.000,-, sehingga pagu efektif menjadi Rp 2.901.909.000,-.
Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 2.899.837.555,- atau 99.93% yang digunakan untuk mendanai pencapaian 5 indikator kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal yaitu:
a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
b. Indeks Perencanaan Pembangunan
c. Nilai Evaluasi SPIP
d. Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP
e. Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal TA 2025
| Kegiatan | Pagu Awal | Pagu Akhir | Blokir | Pagu Efektif | Realisasi | % | Sisa |
| Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | nternal | — | |||||
| EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal | 6.534.268.000 | 5.787.454.000 | 2.885.545.000 | 2.901.909.000 | 2.899.837.555 | 99,93% | 2.071.445 |
| 952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 3.251.574.000 | 2.406.178.000 | 789.145.000 | 1.617.033.000 | 1.616.530.942 | 99,97% | 502.058 |
| 953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 720.000.000 | 618.096.000 | 59.400.000 | 558.696.000 | 558.464.510 | 99,96% | 231.490 |
| 965. Layanan Layanan Audit Internal | 2.562.694.000 | 2.763.180.000 | 2.037.000.000 | 726.180.000 | 724.842.103 | 99,82% | 1.337.897 |
| FAB. Sistem Informasi Pemerintahan 001. Sistem | 4.806.706.000 | 4.716.595.000 | 4.716.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran | 4.806.706.000 | 4.716.595.000 | 4.716.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11.340.974.000 | 10.504.049.000 | 7.602.140.000 | 2.901.909.000 | 2.899.837.555 | 99,93% | 2.071.445 |
BAB IV Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan anggaran dalam mendukung penguatan tata kelola kelembagaan Komnas HAM. Secara umum, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah berhasil mencapai 60% dari target kinerja yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran mencapai 99,93% dari pagu efektif sebesar Rp2.901.909.000,-
Dari penjelasan dalam Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja: Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) mencapai nilai 99,44 (Sangat Baik), jauh melampaui target 91,5. Hal ini mencerminkan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan lembaga dengan prioritas nasional.
2. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP): Nilai SAKIP terealisasi sebesar 67,37 (Predikat B). Meskipun belum mencapai target 70, terdapat tren positif perbaikan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Nilai evaluasi SPIP mencapai 3,33 (Level 3), yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK mencapai 93,82%, melampaui target 92%.
5. Kapabilitas APIP: Realisasi nilai kapabilitas APIP berada pada angka 2,48, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan metode penilaian secara nasional.
Guna meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan pengawasan internal di masa mendatang, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Akselerasi Nilai SAKIP: Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (e-SAKIP) untuk pengumpulan data kinerja yang lebih valid dan real-time.
2. Peningkatan Kapabilitas APIP: Melakukan penyesuaian target dan strategi pengawasan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan
Kapabilitas APIP, serta fokus pada pemenuhan elemen praktik profesional dan peran layanan yang masih berada di level 2.
3. Penguatan Manajemen Risiko: Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun sepenuhnya berbasis risiko (risk-based audit) dan meningkatkan intensitas bimbingan teknis manajemen risiko ke seluruh unit kerja.
4. Optimalisasi Evaluasi Internal: APIP perlu meningkatkan peran pemberian jasa konsultansi kepada manajemen serta melaksanakan audit kinerja secara lebih optimal pada unit-unit kerja di lingkungan Komnas HAM.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: Mempertahankan disiplin anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran strategis lembaga guna menghadapi kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan atas amanat yang diberikan. Seluruh capaian yang diraih merupakan hasil kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta profesionalisme tata kelola lembaga.
Besar harapan kami agar laporan ini dapat menjadi rujukan evaluasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memperkuat sistem pengawasan intern dan kualitas perencanaan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kelembagaan Komnas HAM yang kompeten, responsif, inklusif, dan akuntabel demi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
LAMPIRAN
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Noviati Listiyasningsih
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Noviati Listiyasningsih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas | 5 dokumen |
| 2. Jumlah dokumen kinerja | 4 dokumen | ||
| 2. | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | 1. Nilai SPIP | 3 nilai |
| 2. Nilai IACM | 2 nilai |
| Kegiatan | Anggaran | ||
| Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal | Kualitas Perencanaan | Perencanaan dan | Pagu Rp11.340.974.000,- Blokir Rp3.025.615.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 2 Januari 2025
Pimpinan Unit Kerja,
Noviati Listiyasningsih
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Noviati Listiyasningsih
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,
Noviati Listiyasningsih
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL (Perubahan ke-2)
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Komnas HAM | 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 70 nilai | 70 nilai |
| Ipem | 2. Indeks Perencanaan Pembangunan | 91,5 indeks | ||
| 2. | Terwujudnya implementasi SPIP Terintegrasi Komnas HAM | 1. | Nilai Evaluasi SPIP | 3,26 nilai |
| APIP | Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP | 2,6 nilai | ||
| 3. Persentase LHP ditindaklanjuti | rekomendasi BPK yang | 92 persen |
| Kegiatan | Anggaran | Anggaran | |
| Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal | Perencanaan | dan | Pagu Rp9.287.360.000,- Blokir Rp6.385.451.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,
Noviati Listiyasningsih