HAMRI AM di Indonesia
KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMNAS HAM DIPROVINSIACEH
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja secara transparan, akurat, dan akuntabel, meliputi perencanaan kinerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta inovasi yang dilaksanakan. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Tahun 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh berupaya mencapai tiga sasaran program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan tata kelola organisasi, serta pelaksanaan perbaikan secara berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Akhir kata, Laporan Kinerja yang telah disusun ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Banda Aceh, 30 Januari 2026
Kepala,
Sepriady Utama
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang... B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisa C. Peran Strategis. D. Sistematika Pelaporan BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis. B. Rencana Kerja ... 11 C. Perjanjian Kinerja . 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13 A. Capaian Kinerja Organisasi. 13 B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya 37 C. Realisasi Anggaran .41 BAB IV PENUTUP .44
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pelayanan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.
Dalam perkembangannya, Komnas HAM yang berkedudukan di ibu kota negara mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik. Perwakilan Komnas HAM pertama kali didirikan di Provinsi Aceh berdasarkan usulan Pemerintah Aceh melalui Surat Gubernur Provinsi Aceh Nomor 181.4/12491 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Aceh Bustari Mansyur pada tanggal 30 September 1999. Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Aceh dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Seiring dengan perkembangan organisasi, pelaksanaan pelayanan fungsi Komnas HAM di daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, serta membawahi satu
Subbagian Umum dan kelompok jabatan fungsional. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan. LKjlP ini disusun untuk menyajikan informasi kinerja yang akuntabel dan terukur, serta sebagai bahan evaluasi guna mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:
a. Pelayanan dukungan teknis operasional;
b. Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
c. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
d. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah;
e. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
2. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh meliputi:
a. Subbagian umum melaksanakan tugas:
Pengelolaan urusan administrasi;
Pengelolaan keuangan;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan ketatausahaan;
Pelaksanaan keprotokolan;
Pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
Pelaksanaan urusan umum lainnya.
b. Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh:
Kepala Sekretariat Kasubbag Umum Kelompok Jabatan Fungsional
c. Komposisi Pegawai
Pada tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki tujuh belas (17) pegawai dengan komposisi sembilan 9 orang PNS, 7 orang PPPK dan 1 orang CPNS seperti pada tabel berikut:
Tabel Komposisi Pegawai Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh
| No | JABATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1. | Kepala Sekretariat | 1 Orang | PNS |
| 2. | Kasubbag Umum | 1 Orang | PNS |
| 3. | Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 Orang | PNS |
| 4. | Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama | 3 Orang | PNS |
| 5. | Pengadministrasi Umum | 1 Orang | PNS |
| 6. | Penelaah Teknis kebijakan | 1 Orang | PNS |
| 7. | Pengolah Data dan Informasi | 1 Orang | PNS |
| 8. | Penyuluh Sosial | 1 Orang | CPNS |
| 9. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK |
| 10. | Perencana Ahli Pertama | 2 Orang | PPPK* |
| 11. | Analis Hukum Ahli Pertama | 1 Orang | PPPK* |
| 12. | Arsiparis Terampil | 1 Orang | PPPK** |
| 13. | Operator Layanan Operasional | 2 Orang | PPPK*** |
| Total Pegawai | 17 Orang | 一 | |
Ket:
*: sejak Maret 2024 beralih status dari PKWT menjadi PPPK
**: TMT sejak Maret 2024
C. Peran Strategis
***: TMT sejak Oktober 2025
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki mandat dalam kaitannya upaya melaksanakan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029 antara lain: 1) pencegahan dan penanganan konflik agraria dan sumber daya alam berbasis HAM. 2) pengarusutamaan nilai-nilai HAM dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. 3) pengarusutamaan nilai-nilai HAM dalam kegiatan bisnis, termasuk penguatan pelindungan hak-hak ketenagakerjaan melalui mekanisme due diligence HAM. 4) peningkatan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat hingga tingkat daerah dengan dukungan teknologi Informasi yang terintegrasi. 5) penguatan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi 6) pengakuan dan penguatan pelindungan terhadap pembela HAM dan pembela lingkungan, termasuk penguatan mekanisme Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) 7) penguatan kelembagaan Komnas HAM sebagai NHRI melalui tata kelola organisasi dan mekanisme kerja yang efektif dan berdaya pengaruh. 8) penguatan peran strategis Komnas HAM di tingkat internasional, regional, dan nasional.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki peran untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Komnas HAM Tahun 2025-2029, yaitu:
1. Meningkatnya regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan dan praktik bisnis yang berkesesuaian dengan prinsipprinsip HAM;
2. Terwujudnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif; dan
3. Terwujudnya kelembagaan Komnas HAM yang kompeten, responsif, inklusif, dan akuntabel.
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis D. Sistematika Pelaporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kinerja C. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya C. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi
Visi adalah gambaran umum atau pandangan ke depan tentang keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menggambarkan konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang dan menunjukkan peranan penting kelembagaan Komnas HAM. Visi wajib diturunkan secara koheren dalam kerangka pikir dan logika perencanaan agar dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, pernyataan Visi Komnas HAM Tahun 2025-2029 adalah:
"Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif, dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif."
Pernyataan Visi tersebut telah diselaraskan dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam pernyataan Visi terdapat frasa “Fondasi HAM Nasional”. “Fondasi HAM Nasional" pada Visi di atas diartikan sebagai pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB, DUHAM, dan konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi. Dalam pernyataan Visi tersebut terkandung definisi operasional yang merupakan pemaknaan spesifik dari setiap frasa di dalam Visi yang bertujuan untuk memberikan pengertian secara operasional agar dapat menjadi acuan bagi pemaknaan pernyataan Visi Komnas HAM 2025-2029.
Adapun definisi operasional dari setiap frasa yang terkandung dalam Visi yaitu sebagai berikut:
a. Kokoh. Fondasi HAM nasional yang kokoh adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang berkepastian dan berkelanjutan.
b. Inklusif. Fondasi HAM Nasional yang inklusif adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok serta memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki.
c. Akuntabel. Fondasi HAM yang akuntabel adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang dilakukan secara transparan dan partisipatif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
d. Kondisi HAM yang Kondusif. Situasi di mana nilai-nilai HAM dihormati, dilindungi, diarusutamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat maupun dalam praktik bisnis, serta adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan penegakan HAM. Termasuk adanya akses terhadap keadilan, partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan, jaminan nondiskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara, kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat secara bertanggung jawab, terjaminnya hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi, dan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat.
2. Misi
a. Memperkuat pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
b. Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel.
Adapun Sasaran Strategis Komnas HAM 2025-2029 adalah:
1. Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip- Prinsip HAM;
2. Terwujudnya Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Efektif; dan
3. Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel.
B. Rencana Kerja
Rencana Kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Komnas HAM yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas di bidang hak asasi manusia, guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Rencana Kerja tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja antara pimpinan unit kerja dengan atasan langsung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2025.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Komnas HAM RI serta memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja. Perjanjian Kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan ke-2), guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.Sasaran kegiatan tersebut meliputi penguatan pengarusutamaan hak asasi manusia, pelaksanaan penanganan pelanggaran hak asasi manusia, serta terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal. Masing-masing sasaran diukur melalui indikator kinerja yang terukur dan memiliki target capaian yang jelas sebagai dasar penilaian kinerja.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan bagi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Informasi Kinerja
Informasi kinerja menyajikan gambaran umum sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Informasi ini menjadi dasar dalam melakukan analisis capaian kinerja organisasi pada Tahun 2025.
Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh disajikan pada tabel berikut.
Tabel Informasi Kinerja Tahun 2025.
| Sasaran Program / Indikator Kinerja | Tabel Informasi Kinerja Tahun 2025. Indikator Kinerja | Target |
| Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60% |
| Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM | Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30% |
| Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100% |
2. Penjelasan atas Capaian Kinerja Tahun 2025
a. Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertera pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komnas HAM dengan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh ditargetkan persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat sebesar 60%. Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sejumlah 160 peserta dimana sepanjang tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan diseminasi untuk K/L/D/M dengan total 170 peserta.
Berdasarkan hasil evaluasi melalui lembar pretest yang dibagikan sebelum adanya pemaparan dan lembar posttest yang dibagikan setelah adanya pemaparan tentang HAM, terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest yang diisi oleh para peserta, dimana pada lembar posttest sebagian besar peserta lebih memahami apa yang dimaksud dengan HAM, hubungan antara HAM dengan tugas dan fungsi dari para peserta di lingkungan kerjanya masing-masing, serta penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saat kegiatan diseminasi berlangsung, para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan HAM berdasarkan pengalaman dan pengetahuan para peserta di lingkungannya masing-masing.
Adapun kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM di tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
1. Pada 17 Juni 2025 bertempat di Universitas Malikussaleh, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) diikuti oleh 40 orang peserta;
Kegiatan diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Malikussaleh
Diseminasi ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman dan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia, mengingat mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendorong terbentuknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi nilainilai HAM.
Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan relasi antara Hak Asasi Manusia dan peran warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk pemahaman mengenai fungsi dan peran Komnas HAM dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM, serta mendorong penguatan nilai-nilai HAM di lingkungan akademik.
2. Pada 9 September 2025 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan diikuti oleh 80 orang peserta;
Kegiatan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
Diseminasi ini dilakukan mengingat tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsipprinsip Hak Asasi Manusia.
Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman mengenai Hak Atas Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta memberikan pemahaman kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan mengenai standar pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan, guna mendorong pelayanan kesehatan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pasien sesuai dengan prinsip HAM.
3. Pada 8 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Bupati Aceh Timur. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi dan Diskusi Penguatan Perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diikuti oleh 20 orang peserta;
Kegiatan diseminasi dan diskusi penguatan perspektif Bisnis dan HAM bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Diseminasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Timur diikuti para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, serta pejabat administrasi pada dinas dan badan terkait, mengingat pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.
Diseminasi dan diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Business and Human Rights) serta kewajiban negara dalam melindungi HAM, termasuk peran pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, dan memulihkan dampak pelanggaran HAM yang berpotensi timbul dari aktivitas bisnis dan pembangunan, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan daerah.
4. Pada 13 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Diseminasi dan Penguatan Perspektif HAM/ Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan bagi Aparat Penegak Hukum dan ASN di Kabupaten Aceh Jaya diikuti oleh 30 orang peserta.
Kegiatan diseminasi dan penguatan perspektif hak asasi manusia di Kabupaten Aceh Jaya
Melalui kegiatan ini diharapkan para penegak hukum dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, dan Kejaksaan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik.
Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan proses hukum yang adil, transparan, dan berperspektif HAM, serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Selain kegiatan penyuluhan yang bersumber dari anggaran Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh juga diundang sebagai pemateri/narasumber dipelbagai kegiatan diseminasi HAM yang diselenggarakanolehberbagaiKementerian/Lembaga/Daerah/Polri, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang beberapa diantaranya:
a. Pada 12 Januari 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan fungsi Pemajuan HAM dengan Kepala Sekretariat menjadi Pemateri dalam kegiatan Pendidikan Paralegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, Sigli Kabupaten Pidie.
Kegiatan Pendidikan Paralegal di Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur
Dalam kegiatan ini Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provins Aceh memaparkan definisi Hak Asasi Manusia, instrumen-instrumen HAM, Pelanggaran HAM dan kategorisasi hak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pelanggaran HAM Berat serta Tempat Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
b. Pada hari Rabu 17 Juli 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dalam hal ini Kepala Sekretariat membekali para calon Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tentang “Hukum Acara Pengadilan HAM" pada kegiatan Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh bekerjasama dengan KAI.
Kegiatan PKPA di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Dalam kegiatan ini, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memaparkan definisi mengenai Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, dan Pelanggaran HAM Berat serta tempat Kedudukan dan kewenangan Pengadilan HAM serta Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
c. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sepriady Utama menyampaikan materi Hukum Acara Peradilan HAM dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).
Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Dalam kesempatan ini membahas tentang definisi HAM, dasar-dasar HAM, pengertian dan kategorisasi Pelanggaran HAM yang berat, unsurunsur umum dan unsur-unsur pidana dari Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan serta perbedaan antara Pengadilan HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan Pengadilan HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
d. Pada hari Kamis 7 Agustus 2025, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh bersama Protection International Indonesia menggelar semiloka “Aspek Risiko dan Perlindungan Pembela HAM" di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat HAM.
Kegiatan Semiloka "Aspek Risiko dan Perlindungan Pembela HAM" di Hotel Kriyad Muraya, Banda Aceh
e. Pada tanggal 19-22 Agustus 2025, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi pemateri dalam Pelatihan Manajemen Perbatasan dan Penyaringan Migran yang mungkin berada dalam Situasi Rentan (Training Workshop on Border Management and Screening and Referral of Vulnerable Migrants Who May Be in Vulnerable Situation) yang diselenggarakan oleh Regional Support Office of the Bali Process (RSO) di Jakarta.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Perbatasan dan Penyaringan Migran di Jakarta
Dalam paparannya menjelaskan perbedaan antara perdagangan manusia yang bersifat eksploitatif dan penyeludupan manusia yang lebih berfokus pada perjalanan illegal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak Melengkapi Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Internasional yang terorganisir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan
Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.
f. Pada tanggal 30 September 2025, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjadi penanggap dalam Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat (PHB) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian HAM (Kemen HAM) Aceh yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Biro Hukum Setda Aceh.
EMENTERIAN HAK ASI MANUSIA RJI KANTOR WIL AH ACEH GAN RAPAT EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MAN DI WILAYAH PROVINSI ACEH TAHUN 20 PSHAM
Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat (PHB)
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menjelaskan perbedaan peran antara Komnas HAM dan Kementerian HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Komnas HAM merupakan lembaga independen yang tidak termasuk lembaga pemerintah (eksekutif) serta berpedoman pada Prinsip-prinsip Paris. Dalam menjalankan mandatnya berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Komnas HAM menjalankan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, serta penyelidikan pro justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan Kementerian HAM memiliki fungsi berbeda, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang HAM melalui dua direktorat jenderal: Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM serta Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM.
g. Pada Kamis 30 Oktober 2025, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sepriady Utama menjadi narasumber pada kegiatan diskusi publik bertema Youth of Public Complaint yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAlN Langsa di Auditorium IAlN Langsa. Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil; Kakanwil Kemen HAM Aceh, Bukhari; serta Wakil Ketua KKR Aceh, Oni Imelva sebagai narasumber. Diskusi dipandu Dosen Hukum Internasional IAlN Langsa, Khairul Fuady, dan dihadiri ratusan mahasiswa lintas fakultas.
Kegiatan diskusi publik bertema Youth of Public Complaint
Dalam kesempatan ini Kepala Sekretariat memaparkan materi tentang peran Komnas HAM sebagai lembaga penyelidikan awal dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh, proses penyelesaian pelanggaran HAM berat serta mekanisme penyelesaian melalui yudisial dan non-yudisial.
Kendala
Adapun dari beberapa kegiatan Penyuluhan/Diseminasi HAM ini terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Adanya pemblokiran anggaran yang mengakibatkan perlunya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai rencana yang berakibat terbatasnya anggaran untuk pembiayaan tempat/hotel kegiatan diseminasi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan diseminasi/penyuluhan;
Upaya
Untuk menghadapi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan diseminasi/penyuluhan HAM (penyerapan anggaran) secara maksimal setelah pemblokiran anggaran dibuka;
2. Penyediaan tenaga penyuluh HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025;
3. Perubahan metode evaluasi kegiatan Diseminasi HAM dari Manual menjadi Digital di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
b. Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM
1) Jumlah Kasus yang ditangani
Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah menindaklanjuti jumlah kasus yang ditangani sebanyak 16 (enam belas) perkara dengan rincian sebagai berikut: 13 (empat belas) perkara yang ditangani melalui pemantauan, penyelidikan dan pengawasan dan 3 (tiga) perkara yang ditangani melalui mekanisme mediasi. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) perkara.
Adapun perkara yang ditangani melalui fungsi pemantauan sebagai berikut:
a. Pada tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan Dugaan Pembunuhan yang dilakukan Oknum TNI AL terhadap warga Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
Pemantauan Dugaan Sengketa Lahan HGU PT Tegas Nusantara dengan Masyarakat Gampong Bunin, Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Aceh Timur;
Pertemuan dengan Pengadu di Uteun Geulinggang
Permintaan Klarifikasi kasus dugaan pembunuhan di rumah Pengadu
Pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat Bunin
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Timur
b. Pada tanggal 10 s.d. 14 Juni 2025 melaksanakan kegiatan:
Pemantauan dugaan sengketa lahan HGU PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) dengan masyarakat Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
Pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus belum/tidak dilaksanakannya eksekusi terhadap objek site eksekusi PT Kalista Alam yang merusak lingkungan di Kabupaten Nagan Raya;
Pemantauan dugaan Tindakan Intimidasi terhadap Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Indonesia (YLBHI) di Aceh Barat.
Pertemuan dengan masyarakat Gampong Seuneubok Pusaka
Pertemuan dengan masyarakat Gampong Seunebok Pusaka
Pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan
Pertemuan dengan Ketua YLBH-KI
c. Pada tanggal 11 s.d 15 Agustus 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan kasus dugaan tidak atau belum dibayarkannya honor beberapa anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Sekretariat PPS Pemilukada di Kabupaten Aceh Timur;
Pemantauan kasus sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara Masyarakat Gampong Jambo Reuhat dengan PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta di Kabupaten Aceh Timur;
Pemantauan penanganan pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Timur.
Pertemuan dengan anggota PPS
Pertemuan dengan IOM, UNHCR
Pertemuan dengan Kesbangpol Aceh Timur
Pertemuan dengan KIP Aceh Timur
Tim pemantauan melakukan pertemuan dengan Pengadu (kasus PPS Aceh Timur dan masyarakat Gampong Jambo Reuhat) KIP Aceh Timur, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur, UNHCR dan IOM.
d. Pada tanggal 18 s.d 22 Agustus 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan dugaan penyiksaan terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III Sinabang;
Pemantauan dugaan pengabaian pemenuhan terhadap aksesibilitas bagi warga transmigrasi di UPT Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat.
Pertemuan dengan Jajaran Lapas Sinabang
Pertemuan dengan Wakapolres Simeulue dan Jajarannya
Pertemuan dengan Pengadu kasus Penganiayaan Tahanan
Pertemuan dengan Wakil Bupati Simeulue dan Jajarannya
e. Pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan Dugaan Penganiayaan terhadap Tahanan Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sabang;
Pertemuan dengan Penyidik Polres Sabang
Pertemuan dengan Kepala dan Jajaran Rutan Kelas IIB Sabang
f. Pada tanggal 25 s.d. 29 November 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan:
Pemantauan Dugaan Lahan tanpa Izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh PT Aceh Lestari Indosawita;
Pemantauan Dugaan Sengketa Lahan HGU PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) dengan Masyarakat Gampong Seunebok Pusaka Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.
Pertemuan dengan Direktur PT ASN
Pertemuan dengan Forum Keuchik Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya
Pertemuan dengan Kepala DPMTSP Aceh Selatan
Penanganan Kasus melalui Fungsi Mediasi
a. Pada tanggal 23 s.d 26 Juni 2025 Sekretariat Komnas HAM melaksanakan kegiatan Pramediasi Dugaan Sengketa Lahan HGU PT Betami dan/atau PT Artha Jaya Sawit dengan Warga Desa Batu Jaya Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
Pertemuan dengan Pangadu Forum Peduli Batu Jaya dan Keuchik Batu Jaya
Pertemuan dengan Manajemen PT Artha Jaya Sawit
Pertemuan dengan Kantor Pertanahan Aceh Barat
Pertemuan dengan Bupati Aceh Barat dan jajarannya.
b. Pada tanggal 6 s.d 10 Oktober 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Pra Mediasi Dugaan Sengketa Lahan Kawasan Peternakan (Peruweren) di Kampung Blang Rakal-Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah seluas 340 Ha Yang Menjadi Aset Kementerian Pertanian c.q Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri;
Pertemuan dengan Kepala dan Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah.
Pertemuan dengan Pengadu, Forum Bersama Rakal Antara (FBRA).
Pertemuan dengan Bupati Bener Meriah dan Jajaran.
Pertemuan dengan Ketua Kelompok Ternak Buge Maju.
c. Pada tanggal 20 s.d 24 Oktober 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Pramediasi Dugaan Sengketa Lahan HGU PT Delima Makmur, HGU PT Global Sawit Semesta, dan HGU PT Dalanta Anugerah Putra Persada dengan Warga Gampong Situban Makmur, Lae Balno, Sikorang dan Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
Pertemuan dengan Pemkab Aceh Singkil
Pertemuan dengan Kapolres Subulussalam
Pertemuan dengan Pengadu
Pertemuan dengan Kantor Pertanahan
Berkas Pengaduan
Dari Januari-Desember 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melalui Sub Tim Kerja Dukungan Penegakan dan Pemajuan HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 32 berkas dengan rincian sebagai berikut:
a) Wilayah Peristiwa Kejadian
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Wilayah Peristiwa Kejadian
| Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Wilayah Peristiwa Kejadian | ||
| NO | WILAYAH PERISTIWA KEJADIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Banda Aceh | 4 |
| 2 | Aceh Besar | 1 |
| 3 | Pidie | 7 |
| 4 | Lhokseumawe | 2 |
| 5 | Bireuen | 1 |
| 6 | Bener Meriah | 1 |
| 7 | Nagan Raya | - |
| 8 | Aceh Barat | 1 |
| 9 | Simelue | 1 |
| 10 | Aceh Utara | 2 |
| 11 | Aceh Barat Daya | 1 |
| 12 | Aceh Selatan | 3 |
| 13 | Aceh Tamiang | |
| 14 | Aceh Timur | 1 |
| 15 | Aceh Singkil | 4 |
| 16 | Sabang | 1 |
| 17 | Subulussalam | 1 |
| 18 | Aceh Jaya | |
| 19 | Aceh Tengah | - |
| 20 | Aceh Tengah | - |
| 20 | Langsa | 1 |
| Jumlah | 32 | |
b) Cara Penyampaian Berkas
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Cara Penyampaian Berkas
| NO | CARA PENYAMPAIAN | JUMLAH BERKAS |
| 1 | Datang Langsung | 4 |
| 2 | Pos/Surat | 4 |
| 3 | Email/WA | 17 |
| 4 | Intervensi/Inisiatif Penanganan | 6 |
| 5 | Diterima Lapangan | 1 |
| Jumlah | 32 | |
c) Klasifikasi Hak yang Diadukan
Tabel Berkas Hak yang diadukan
| NO | INDIKASI PELANGGARAN HAM | JUMLAH |
| 1 | Hak Hidup Pasal 9 | 2 |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 | |
| 3 | Hak mengembangkan diri, Pasal 11 s/d 16 | - |
| 4 | Hak memperoleh keadilan, Pasal 17 s/d 19 | 2 |
| 5 | Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 20 s/d 27 | - |
| 6 | Hak atas rasa aman, Pasal 28 s/d 35 | 5 |
| 7 | Hak atas kesejahteraan, Pasal 36 s/d 42 | 21 |
| 8 | Hak turut serta dalam pemerintahan Pasal 43 s/d 44 | - |
| 9 | Hak Wanita, Pasal 45 s/d 51 | - |
| 10 | Hak Anak, Pasal 52 s/d 66 | - |
| 11 | Tanpa Keterangan Hak | 2 |
| Jumlah 32 | 32 | |
d) Klasifikasi Korban
Tabel Berkas Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Korban
| NO | KLASIFIKASI KORBAN | JUMLAH KASUS |
| 1 | Individu-Orang seorang | 6 |
| 2 | Individu-Anak | 3 |
| 3 | Individu-Perempuan | 1 |
| 4 | Individu-Tahanan | 2 |
| 5 | Kelompok-Masyarakat | 20 |
| 6 | Kelompok-Pekerja/profesi | 3 |
| 7 | Bukan Kompetensi | - |
| Jumlah | 32 | |
e) Klasifikasi Pihak yang Diadukan (Teradu)
Tabel berkas pengaduan berdasarkan klasifikasi pihak yang teradu
| NO | KLASIFIKASI Pihak yang diadukan (teradu) | JUMLAH |
| 1 | Individu/Kelompok (Horizontal) | 2 |
| 2 | Pemerintah Daerah | 12 |
| 3 | Pemerintah Pusat | 1 |
| 4 | Lembaga Peradilan | 2 |
| 5 | Lembaga Pemasyarakatan/Rutan | 2 |
| 6 | Korporasi | 8 |
| 7 | Lembaga Negara (non-kementerian) | 1 |
| 8 | TNI | 1 |
| 9 | BUMN/BUMND | 2 |
| 10 | Lembaga Pelayanan Kesehatan | 1 |
| Jumlah | 32 | |
Kendala
Adapun dari beberapa kegiatan Pemantauan dan Penyelidikan serta Mediasi terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Adanya pemblokiran anggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya kompleksitas kasus yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan;
3. Minimnya ketersediaan alat kerja yang sesuai dengan keamanan dalam melaksanakan penanganan kasus seperti: alat pengaman kerja dan mobil transportasi khusus lapangan.
Upaya
Untuk menghadapi beberapa kendala tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:
1. Menyusun revisi anggaran sesuai dengan kondisi dan perubahan yang terjadi seperti adanya blokir dan realokasi anggaran agar tercapainya penyerapan anggaran yang tepat guna;
2. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam proses penyelesaian penanganan kasus agar tidak meluas dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat;
3. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
2) Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran
Dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya layanan operasional perkantoran, diantaranya:
a. Pencatatan Surat Masuk yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2025 sebanyak 286 surat yang terdiri dari 97 surat masuk eksternal dan 189 surat masuk internal;
b. Pencatatan Surat Keluar yang ditujukan ke internal dan eksternal. Adapun jumlah surat keluar pada tahun 2025 sebanyak 143 surat yang terdiri dari 73 surat keluar eksternal, 70 surat keluar internal, 118 tembusan internal, tembusan eksternal 18, dan 51 surat tugas;
c. Pembuatan laporan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh secara rutin setiap bulannya. Adapun jumlah dokumen laporan bulanan sebanyak 12 laporan;
d. Penyusunan administrasi perjalanan dinas Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh. Adapun jumlah dokumen administrasi perjalanan dinas sebanyak 20 (dua puluh) dengan rincian kegiatan koordinasi manajemen sebanyak 6 (enam) dokumen dan kegiatan pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebanyak 14 (empat belas) dokumen;
e. Penerimaan 1 (satu) Staf CPNS dengan jabatan Penyuluh Sosial Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juni 2025;
f. Penerimaan 2 (dua) Staf PPPK dengan jabatan Operator Layanan Operasional Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2025.
3. Analisa Atas Capaian Kinerja
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
| No | Sasaran Strategis/Kegiatan | Indikator Strategis/Kegiatan | Target 2025 | Realisasi 2025 |
| 1. | Meningkatnya HAM pemahaman masyarakat | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60% | 106% |
| 2. | Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM | Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30% | 123% |
| 3. | Terwujudnya layanan operasional perkantoran | Persentase layanan operasional perkantoran | 100% | 100% |
Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025, secara umum seluruh sasaran strategis telah tercapai, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.
Pada sasaran meningkatnya pemahaman HAM masyarakat, realisasi kinerja mencapai 106% dari target sebesar 60% yakni sejumlah 170 peserta. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyebarluasan wawasan HAM dapat dilaksanakan secara efektif dan menjangkau sasaran yang lebih luas dari perencanaan awal. Faktor pendukung capaian ini antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM.
Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, realisasi kinerja mencapai 123% dari target 30%. Capaian yang melampaui target ini dipengaruhi oleh meningkatnya penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi, serta responsivitas dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat.
Sementara itu, pada sasaran terwujudnya layanan operasional perkantoran, realisasi kinerja mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan operasional perkantoran dapat berjalan secara optimal dan mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan fungsi organisasi.
Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Ke depan, capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023, 2024, dan 2025;
| No | Indikator Sasaran Stategis | Satuan | Tahun 2023 | Capaian (%) | Tahun 2024 | Capaian (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||||
| 1 | Meningkatnya Pemahaman HAM Masyarakat | Orang | 160 | 283 | 177% | 160 | 183 | 114% |
| 2 | Masyarakat Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (Jumlah kasus yang | Perkara | 10 | 18 | 180% | 13 | 14 | 108% |
| 3 | ditangani) Meningkatnya Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (Jumlah | Laporan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Pengamatan atas situasi HAM) | tan | |||||||
| Layanan | Terwujudnya Layanan Operasional | Layanan | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
Untuk realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian karena mengikuti format penulisan baru serta adanya pembentukan Satker Mandiri di bulan Juli 2025, maka untuk capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2025 | Capaian (%) | |
| Target | Realisasi | ||||
| Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | Orang | 160 | 170 | 106% | |
| 2 | Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | Perkara | 13 | 16 | 123% |
| 3 | Persentase layanan operasional perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% |
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra;
| No | Sasaran Strategis/Kegiatan | Indikator Strategis/Kegiatan | Realisasi 2025 | Target Renstra 2025 |
| 1. | Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 106% | 60% |
| 2. 3. | Meningkatnya penanganan pelanggaran HAM | upaya kasus | Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 123% | 30% |
| mekanisme | |||||
| 3. | Terwujudnya operasional perkantoran | layanan | Persentase layanan operasional perkantoran | 100% | 100% |
Perjanjian kinerja pada tahun 2025 dengan target rencana strategis 2025-2029 yang telah disahkan oleh Komnas HAM RI pada dasarnya Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh telah melaksanakan dengan sesuai sasaran kinerja.
B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya
a. Pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 2025 bertempat di kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025.
Kegiatan FKP sesi pertama yang diikuti oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan perwakilan Kelompok Disabilitas
Kegiatan FKP sesi kedua yang diikuti oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait Kegiatan FKP ini diikuti oleh 29 peserta yang terdiri dari Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS, WALHI, YARA, Flower Aceh, AJI Banda Aceh, PERADI Banda Aceh, serta perwakilan kelompok disabilitas, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kemenkumham, Ditjenpas, Kemenag, BPN, RSUD Zainal Abidin, Dinas Syariat Islam, KKR Aceh, dan PUSHAM Universitas Syiah Kuala.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu menjadi wadah strategis bagi masyarakat serta instansi pemerintah untuk menyalurkan saran, kritik, dan masukan guna peningkatan kualitas layanan Komnas HAM.
Kendala
1. Forum Konsultasi Publik baru pertama kali dilaksanakan sehingga masih terdapat keterbatasanpengalaman teknis dalam pelaksanaannya.
2. Metode diskusi dan alur penyampaian aspirasi masih dalam tahap penyesuaian.
3. Tindak lanjut dari hasil FKP belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan ruangan,
Upaya
1. Menjadikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
2. Melakukan penyempurnaan metode diskusi dan alur penyampaian aspirasi agar lebih efektif dan partisipatif.
3. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil FKP dilakukan dengan Skala Prioritas menyesuaikan anggaran yang tersedia.
b. Pengamatan Atas Situasi HAM
Sepanjang tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh telah melakukan Pengamatan pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025. Kegiatan berupa Pengamatan Situasi HAM terhadap Isu Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tengah.
Pertemuan dengan Lembaga Ikatan Pemuda Gayo Antara
Pertemuan dengan Harjuliska, Dkk.
Pertemuan dengan Reje Linge
Pameu
Kendala
Adapun kegiatan Pengamatan Situasi HAM terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Minimnya ketersediaan alat kerja yang sesuai dengan keamanan dalam melaksanakan pengamatan situasi HAM seperti mobil transportasi khusus lapangan terutama untuk menjangkau wilayah terpencil.
Upaya
1. Memaksimalkan sarana prasana yang tersedia.
c. Respon atas Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
SEKRETARIAT JENDERAL Yang Terhormat, di Jakarta
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH
Nomor : 47/PM.00.01/3.5.1/XII/2025 Banda Aceh, 15 Desember 2025 Sifat : Terbatas Hal : Usulan Rekomendasi Penetapan Status Bencana Nasional
Ketua Komnas HAM RI
Berkenaan dengan Keputusan Gubemur Aceh Nomor 300.2/1446/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025 1. diperpanjang pelaksanakannya selama 14 (empat belas) hari sejak 12 sampai dengan 25 Desember 2025.
2 Pada tanggal 10 Desember 2025, Ketua Komnas HAM RI menyatakan bahwa bencana ekologis vana teriadi di Aceh Sumatera Lltara dan Sumatera Rarat
Surat Usulan Rekomendasi Penetapan Status Bencana Nasional
Sebagai respon atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh menyampaikan saran tindak lanjut berupa surat dengan nomor 47/PM.00.01/3.5.1/XII/2025 kepada Ketua Komnas HAM RI agar mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah diantaranya penetapan status bencana nasional untuk tiga wilayah tersebut, pembentukan badan ad hoc dan/atau Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, serta memastikan proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh juga mengeluarkan siaran pers yang isinya sejalan dengan surat nomor 47/PM.00.01/3.5.1/XII/2025 tentang pentingnya pemerintah, segera menetapkan percepatan penanganan paska bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, untuk membuka akses bantuan dari internasional sesuai dengan Prinsip 18 dan Prinsip 25 dari prinsip-prinsip Paduan Bagi Pengungsi Internal (IDPs) yang dikeluarkan oleh Kantor PBB Urusan Kemanusiaan dan membentuk suatu badan ad hoc dan/atau setidak-tidaknya Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DI PROVINSI ACEH
Siaran Pers: Percepatan penanganan paska bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah perlu segera tetapkan Status Bencana Nasional bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memberikan penegasan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), mitigasi risiko bencana, dan tata kelola pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan HAM. Dampak bencana sangat signifikan diantaranya: ribuan pendidikan. rumah ibadah, hancurnya infrastruktur (seperti jembatan, jalan, jaringan telekomunikasi, Listrik) dan dukungan kebutuhan dasar terputus, serta 2. Pada tanggal 8, 9, dan 11 Desember 2025, Komnas HAM melakukan pengamatan kategori terdampak berat bencana. Pengamatan situasi difokuskan pada kondisi para penyintas di titik-titik pengungsian, terutama kelompok rentan, sekaligus mengidentifikasi dan memastikan bahwa pemenuhan hak dasar tetap menjadi perhatian utama. Selain pengamatan situasi bencana, Komnas HAM memberikan
Siaran Pers Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh mengenai Bencana Ekologis
Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 8 Januari 2026 pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh. Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat.
Selanjutnya, Komnas HAM akan memfokuskan pelaksanaan fungsi pemantauan terkait penanganan pascabencana, khususnya di Aceh, seiring dengan dibentuknya satuan tugas tersebut.
C. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA Petikan Awal Komnas HAM Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran senilai Rp. 550.000.000.- Namun menindaklanjuti Surat Kuasa Pengguna Anggaran Komnas HAM terkait realokasi belanja, hingga akhir Tahun 2025 anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 792.414.000.- karena adanya penambahan dari relaksasi (buka blokir hasil) hasil efisiensi anggara DIPA Komnas HAM TA 2025 sebesar Rp. 200.000.000.- untuk Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.
Pada tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 792.414.000.- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk melaksanakan program/kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp. 507.639.000,- (lima ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Dukungan Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp. 284.775.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah).
Pagu tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 303.664.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Peningkatan tersebut dikarenakan pada TA 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mendapatkan anggaran untuk belanja modal yang ditempatkan pada Petunjuk Operasional (PO) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh TA 2025 sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
| Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Akun Judul | Judul | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentas e Realisasi |
| 3336.EBA.994. 002 | Layanan Perkantoran | 507.639.000 | 507.623.618 | 15.382, | 100% |
| Diseminasi nilai-nilai HAM di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi | 79.456.000,- | 79.448.000,- | 8.000,- | 100% | |
| 5680.BCC.007 | Perkara dugaan pelanggaran ham yang ditangani Kantor | 186,375.000 | 186.372.000 , | 3.000,- | 100% |
| Sekretariat | |||||
| 5680.BKA.002 | Komnas HAM di Provinsi Aceh Laporan pengamatan | 18.944.000,- | 18.944.000,- | 100% | |
| terhadap isu- isu HAM strategis di kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh | |||||
| Total | 792.414.000, | 792.387.618 , | 26.382, | 100% | |
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025, sekaligus menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian dukungan manajemen, serta administrasi pada kesekretariatan Komnas HAM.
Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain capaian kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh juga melaksanakan berbagai capaian kinerja lainnya yang bersifat pendukung dan strategis, antara lain kegiatan koordinasi lintas sektor serta pelaksanaan kegiatan solidaritas dalam rangka Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2025, seiring dengan ditunjuknya Provinsi Aceh sebagai tuan rumah dan peran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh sebagai Panitia Daerah.
Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 juga terdapat penyesuaian, baik dari sisi format penulisan kinerja maupun tata kelola organisasi, seiring dengan pembentukan Satuan Kerja Mandiri pada pertengahan Tahun 2025. Penyesuaian tersebut berdampak pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, namun tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas kinerja.
Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh pada masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sebagai berikut:
1. Penambahan jumlah pegawai/SDM sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, khususnya Analis Pengaduan, Analis Kerja Sama, serta petugas keamanan (Security/Satpam);
2. Penambahan dan optimalisasi anggaran guna menunjang kebutuhan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM;
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh;
4. Penguatan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penanganan kasus, penyebarluasan nilai-nilai HAM, serta pemantauan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi berwenang agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
: Sepriady Utama Nama
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,
Sepriady Utama
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH (Perubahan ke-2)
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | 1. Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 persen |
| 2. | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | 1. Persentase Penanganan perkara pelanggaran ham melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 persen |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | 1. Persentase tata kelola pelayanan umum | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh | Pagu Rp792.414.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,
Sepriady Utama