Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIATKOMNAS HAM DI PROVINSI SUMBAR TAHUN 2025
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2025.
Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2025.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran dilingkungan Komnas HAM agar memacu kinerja kedepan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Padang, 30 Desember 2025
Kepala Sekretariat Komnas HAM
di Provinsi Sumatera Barat
Sultanul Arifin, S.Sos, M.H
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..2 DAFTAR ISI .3 DAFTAR GAMBAR 4 DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR 11 C. PERAN STRATEGIS D. SISTEMATIKA PELAPORAN 12 BAB II PERENCANAAN KINERJA .14 A. RENCANA STRATEGIS .14 B. RENCANA KERJA .17 C. PERJANJIAN KINERJA ..19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..22 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI A. .22 B. CAPAIAN KINERJA - KINERJA LAINN .26 C. .62 Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP .66
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 : Struktur Organisasi Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat .. 11 Gambar 3. 1 : Diseminasi HAM bagi dosen dan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat ... ..28 Gambar 3. 2 : Diseminasi HAM bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .29 Universitas Andalas Padang tanggal 15 Mei 2025. Gambar 3. 3 : Penyuluhan HAM bagi guru dan Aparat Pegambil Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi... ...31 Gambar 3. 4 : Sosialisasi HAM dan UU TPKS kepada Stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 oktober 2025. .32 Gambar 3. 5 : Pemantauan kasus hilangnya mahasiswi semenjak tanggal 12 Januari 2024 di Kampuang Apar Desa Sungai Buluah Utara Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman ... .. 33 Gambar 3. 6 : Pemantauan Penahanan Ijazah D3 Farmasi Milik Sharnes Oktafiani Oleh Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (Bkm) Sago Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat... ... 35 Gambar 3. 7 : Pemantauan Kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap siswi SMA 1 Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman... ... 36 Gambar 3. 8 : Pemantauan Kasus Dugaan Perampasan Tanah Milik Alm H. Alwi Yang Terletak Di Kenagarian Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh .... …37 Gambar 3. 9 : Pemantauan Kasus Jamirus Tentang Dugaaan Korban Penganiayaan Secara Bersama Sama Di Tanjung Durian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.. .39 Gambar 3. 10 : Pemantauan lambannya penanganan kasus anak ( Bella Sintia ) yang tertembak di daerah Sungai Lawang Korong Balai Kok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman................. 40 Gambar 3. 11 : Pemantauan dugaan kelalaian penanganan pasien an. Hengki saputra di salah satu klinik Kota Pariaman yang menyebabkan kebutaan pada yang bersangkutan... ..41
Gambar 3. 12 : Pemantauan Kasus Dugaan Orang Tanpa Kewarganegaraan (Statelessness) Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat... ..42 Gambar 3. 13 : Pemantauan Dugaan Pelanggaran Ham Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Di Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Dengan Adanya Aktivitas Pertambangan Emas Tampa Izin (Peti) Yang Terjadi Di Kawasan Hutan produksi Terbatas Dan Aliran Sungai Batang Kipek............. 44 Gambar 3. 14 : Pemantauan Kasus dugaan Perampasan Dan Penyerobotan Hak Atas Tanah Dan Permasalahan Terkendalanya Penerbitan Alas Hak Atas Tanah Hak Milik Eri Imran Cs.. .. 45 Gambar 3. 15 Pemantauan Kasus Dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kawasan Sungai Aia Dingin Nagari Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat .. ..46 Gambar 3. 16 : Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Ham Pada Penanganan Bencana Alam Banjir Ke Wilayah Jorong Bancah Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat............. 49 Gambar 3. 17 : Koordinasi dengan Polda Sumbar terkait persekusi kasus pengrusakan Rumah doa di Padang Sarai kecamatan Koto tangah Kota Padang ...... …550 Gambar 3. 18 : Pra Mediasi Permasalahan Sengketa Antara Masyarakat Pemilik Lahan Nagari Bidar Alam Dengan PT Ranah Andalas Plantation ( Rap )......... 52 Gambar 3. 19 : Pra Mediasi Kasus Aduan Dari Setiawati Mengenai Perampasan Terhadap Hak Milik Ibu Pengadu Berupa Tanah Yang Terletak Di Padang Laweh Jorong Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kec. Palembayan, Kab. Agam . ..53 Gambar 3. 20 : Pemantauan situasi terkait UU TPKS ke Kabupaten Kota se Sumatera Barat 56 Gambar 3. 21 : Pemantauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan (WBP) Rutan Kelas IIB .. 58 Sawahlunto Gambar 3. 22 : Pemantauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan (WBP) Lapas Kelas IIB Solok... ... 58 Gambar 3. 23 : Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Ke Lapas
Kelas III Alahan Panjang Kabupaten Solok Dan Rutan Kelas IIB Muaro Labuah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.. ...60 Gambar 3. 24 : Pemantauan situasi pemenuhan hak warga binaan di rutan klas II B Painan Provinsi Sumatera Barat .. ..… 62
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat (Perubahan Ke-2) ..20 Tabel 2. 2 Perubahan Alokasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM ... 20 Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja 2025. .. 22 Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja 2024-2025. ..24 Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Sebelum Pembentukan Satuan kerja Mandiri ..… 63 Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Setelah Pembentukan Satuan kerja Mandiri. .64
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi pelayanan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.
Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, sehingga tidak memungkinkan bagi Komnas HAM RI yang berkedudukan di Jakarta dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia yang tinggal jauh dari Jakarta pusat ibu kota negara. Berdasarkan pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat maka didirikanlah Sekretariat Komnas HAM Provinsi di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Sekretariat di provinsi salah satunya di Sumatera Barat. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat merupakan kepanjangan tangan dari Komnas HAM RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI di Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah sebagai salah satu unit kerja di Komnas HAM, Pimpinan Unit Kerja/Kepala Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM di daerah dan berkoordinasi dengan Sub Komisi Pemajuan dan Sub Komisi Penegakan melalui Biro - Biro terkait.
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dijelaskan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:
a. Pelayanan dukungan teknis operasional;
b. Pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
c. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
d. Pelayanan administrasi dalam kerjasama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
e. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
3. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat meliputi:
a. Subbagian umum melaksanakan tugas:
Pengelolaan urusan administrasi;
Pengelolaan keuangan;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan ketatausahaan;
Pelaksanaan keprotokolan;
Pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
Pelaksanaan urusan umum lainnya.
b. Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSISUMBAR KEPALA SEKRETARIAT Sultanul Aripin, S.Sos., M.H KEPALA SUB TIM KERJA Firdaus, S.H., M.H Sonya Silvia, S.E Analis Kebijakan Muda STAF PELAKSANA PENATA MEDIASI SENGKETA HAM Pemantau Aktivitas HAM Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda • Marlia Dini, S.E Sasmita, S.Pd Pengolah Data Hesi Sukmawati, S.Kom • Armiati, A.Md Satria Hidayat, S.H Pengadministrasi Perkantoran Rahmawati, S.E Nelly Norawati Meirizon Sandy, S.H Operator Layanan Perkantoran Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama Sholatiah Nami Puspita Sari, S.IP Sahribin Yosrianto Riko Naldi FUNCSIONAL PENYULUH Penyuluh Sosial Ahli Pertama Miranda Syafrina, S.Ds
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
4. PERAN STRATEGIS
Berdasarkan dokumen Renstra Komnas HAM 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan ke-2) yang Anda lampirkan, berikut adalah rincian peran strategis Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat:
1) Penguatan Pengarusutamaan HAM di Wilayah (Edukasi dan Advokasi)
Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja, sekretariat daerah berperan sebagai pusat penyebarluasan nilai-nilai HAM untuk menciptakan budaya kewargaan yang sadar hak.
Target Spesifik (PK 2025): Meningkatkan pengetahuan HAM masyarakat dan aparatur melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan dengan target pencapaian 60%
Peran Strategis: Mendorong internalisasi prinsip-prinsip HAM ke dan dalam regulasi daerah kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2) Penegakan HAM melalui Pemantauan dan Mediasi
Sekretariat daerah menjadi garda depan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Sumatera Barat:
Target Spesifik (PK 2025): Menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi dengan target efektivitas 30%.
Peran Strategis (Renstra): Mendukung penyelesaian pelanggaran HAM secara responsif dan akuntabel, serta melakukan verifikasi korban pelanggaran HAM di daerah untuk pemenuhan hak-hak mereka
3) Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Umum dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dituntut untuk menjadi model lembaga yang transparan dan akuntabel.
Target Spesifik (PK 2025): Mencapai 100% tata kelola pelayanan umum yang optimal.
Peran Strategis: Mendukung pencapaian opini WTP, nilai SAKIP yang tinggi, dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada level kantor sekretariat.
5. SISTEMATIKA PELAPORAN
BABI: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis
D. Sistematika Pelaporan
BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja C. Perjanjian Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya C. Realisasi Anggaran
BAB IV: PENUTUP
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Sumbar sejalan dengan Renstra Nasional 2025-2029, fokus pada penguatan edukasi & advokasi HAM, percepatan pelayanan pengaduan berbasis digital (call center, SMS center), peningkatan SDM, dan perluasan jejaring melalui kolaborasi dengan institusi seperti UNP (Universitas Negeri Padang) untuk membangun ekosistem HAM kuat, serta isu prioritas seperti Konflik Agraria, Kelompok Marginal, Kebebasan Beragama, dan Perlindungan Pembela HAM serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak.
Fokus Utama Komnas HAM Sumbar
1. Penguatan Pendidikan & Advokasi: Kerja sama dengan UNP untuk kuliah umum, seminar, dan literasi HAM digital, serta program "Sekolah Ramah HAM" untuk mengintegrasikan nilai HAM di sekolah.
2. Peningkatan Pelayanan Pengaduan: Digitalisasi data, fasilitas disabilitas, call center/SMS center, dan penguatan media sosial untuk penyebaran informasi HAM.
3. Isu Prioritas Lokal (2025):
• Konflik Agraria.
Kelompok Marginal.
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Perlindungan Pembela HAM.
4. Strategi Proaktif: Pendekatan langsung, komunikasi paralel, dan hierarki bertahap kepada pihak terlapor.
Visi “Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar menjalankan Misi yang ditetapkan oleh Komnas HAM RI sebagai berikut:
1) Memperkuat pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Guna mencapai kondisi HAM yang kondusif, diperlukan langkah-langkah penguatan terhadap tanggung jawab negara di bidang HAM. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimaksud meliputi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang HAM. Keempat bentuk tanggung jawab tersebut utamanya diemban oleh Pemerintah sebagai pemangku kewajiban. Dalam hal ini, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar memiliki fungsi yang unik sebagai lembaga yang mendukung pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang HAM agar dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
2) Memperkuat sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel. Seperti halnya pada misi yang pertama, misi kedua Komnas HAM akan difokuskan pada langkah langkah penguatan Fondasi HAM nasional termasuk kelembagaan Komnas HAM sendiri. Hal pertama yang hendak diperkuat dari Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar adalah independensi. Artinya, Sekretariat Komnas HAM Provinsi sumbar diharapkan dapat menjadi lembaga yang bebas dari pengaruh pihak eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan tugasnya. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar sebagai lembaga yang independen hanya berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil sepenuhnya untuk mendorong kondisi HAM yang kondusif di Indonesia. Selain itu, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang inklusif. Artinya, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar diharapkan memperjuangkan HAM dari seluruh elemen publik, termasuk kelompok marginal dan terpinggirkan, yang seringkali terabaikan hak-hak dasarnya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Terakhir, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar diharapkan dapat menjadi lembaga yang akuntabel. Artinya, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar menjadi lembaga yang transparan dan berintegritas, sehingga segala pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dalam koridor hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemaknaan sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut ini adalah definisi operasional terhadap rumusan Misi Komnas HAM 2025-2029:
1. Memperkuat: Frasa ini menegaskan keunikan Komnas HAM sebagai lembaga yang berperan untuk mendukung negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Dukungan tersebut disesuaikan pula dengan ranah kerja Komnas HAM baik sebagai lembaga yang melaksanakan tanggung jawab HAM itu sendiri maupun sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab HAM oleh pemerintahan Indonesia.
2. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P4 HAM): Keempat hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang HAM yang menegaskan bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama atas terlaksananya P4 HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM berperan dalam memperkuat pelaksanaan P4 HAM oleh pemerintah.
3) Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Bermasyarakat:
Kedua elemen tersebut merupakan representasi atas dimensi Fondasi HAM Nasional yang dimuat dalam Visi Komnas HAM. Dalam hal ini,
Penyelenggaraan Negara sebagai salah satu dimensi melingkupi proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif), tata kelola penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), dan peradilan (yudikatif). Artinya, penguatan yang dilakukan oleh Komnas HAM diharapkan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, melainkan secara luas dan mencakup setiap cabang kekuasaan dan tercermin dalam produk/layanan yang dihasilkan. Selanjutnya, penguatan juga diharapkan dapat menjangkau publik sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya HAM dan menjunjung tinggi HAM.
4) Lembaga HAM: Mengacu kepada Komnas HAM sebagai NHRI terakreditasi A oleh GANHRI.
5) Independen: Komnas HAM sebagai lembaga dituntut untuk dapat menjalani tugas dan fungsinya secara bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6) Inklusif: Komnas HAM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya mewakili dan melindungi HAM dari berbagai kelompok tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki.
7) Akuntabel: Komnas HAM sebagai NHRI yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
B. RENCANA KERJA
Rencana kerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat berfokus pada penguatan pelayanan publik yang inklusif, digitalisasi pengaduan, peningkatan kapasitas SDM, dan memperluas jejaring kolaborasi, terutama dengan kampus seperti UNP, untuk pemantauan kasus dugaan pelanggaran HAM, edukasi, serta advokasi, dengan target utama percepatan respons dan akses keadilan HAM di Sumbar. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat juga menindaklanjuti kasus spesifik, seperti isu tambang ilegal, kasus kekerasan seksual terhadap anak serta memperkuat media sosial untuk diseminasi informasi.
Adapun Program Utama dan Rencana Aksi Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat diantaranya:
1) Penguatan Layanan dan Digitalisasi:
a. Digitalisasi data pengaduan dan pembentukan call center/SMS center untuk mempercepat respons.
b. Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada layanan publik.
c. Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan publik yang lebih profesional.
2) Edukasi dan Advokasi:
a. Kolaborasi dengan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk sosialisasi regulasi HAM dan penguatan pendidikan HAM.
b. Mengundang Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Sumbar dalam kegiatan sosialisasi HAM.
3) Pemantauan dan Penyelidikan:
a. Melakukan pemantauan lapangan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM.
b. Menindaklanjuti kasus-kasus spesifik, seperti laporan kasus pengrusakan rumah ibadah ( Rumah Doa ) di Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Laporan Penambangan Ilegal ( Peti ) melalui pemantauan langsung.
c. Penguatan Jejaring dan Informasi
d. Memperkuat media sosial sebagai sarana diseminasi informasi dan edukasi HAM.
e. Menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak untuk sinergi.
4). Fokus Isu
Adapun fokus Isu adalah yang berkaitan dengan akses keadilan bagi masyarakat, terutama yang rentan, serta isu agraria dan kekerasan seksual
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja adalah dokumen kesepakatan yang menetapkan target kinerja selama satu tahun anggaran berdasarkan renstra lembaga. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas. Perjanjian Kinerja berfungsi untuk mewujudkan komitmen penerima amanah, serta menyepakati kinerja terukur yang harus dicapai berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak— penerima dan pemberi amanah—mencapai kesepakatan mengenai hasil yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja Komnas HAM disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Agar lebih mencerminkan pelaksanaan kinerja yang berjenjang, Perjanjian Kinerja Komnas HAM Tahun 2025 ditetapkan sampai dengan tingkat Eselon II dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja 2025 Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat ( Perubahan Ke-2)
| No. | Sasaran program/Kegiatan | Indikator | Target |
| 1 | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 Persen |
| 2 | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | Persentase Penanganan perkara pelanggaran ham melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 Persen |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | Persentase tata kelola pelayanan umum | 100 Persen |
Memasuki pertengahan 2025, pembentukan satuan kerja mandiri Sekretariat di Provinsi Sumatera Barat telah menjadi focal point dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Satuan kerja mandiri ini dirancang untuk mendorong kemandirian , inovasi dan efektivitas dalam mencapai tujuan strategi organisasi. Seiring berjalannya waktu alokasi di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan sebagai berikut:
Tabel 2. 2 Perubahan Alokasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
| Perubahan Ke- | Perubahan Anggaran Menjadi | Alasan Perubahan |
| 1 | 235.653.000 | Alokasi anggaran sebelum pembentukan Satker Mandiri |
| 2 | 361.140.000 | DIPA Awal Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat |
| 3 | 461.140.00 | Penambahan anggaran untuk renovasi dan pengadaan TIK |
Pelaksanaan komitmen Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja di awal tahun 2025. Dalam perkembangan, dokumen tersebut mengalami dua kali proses adendum/revisi guna menjaga relevansi antara target kinerja dengan kondisi aktual organisasi. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelarasan informasi kinerja menyusul telah ditetapkan nya Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029 sehingga parameter kinerja tetap sejalan dengan koridor perencanaan organisasi yang terbaru. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat diberikan tanggung jawab untuk mengelola anggaran dengan total sebesar Rp 696.793.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat 2025 wajib menyusun laporan kinerja. Pengukuran kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat, dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 terdapat 3 (tiga) Sasaran yang harus diwujudkan, diantaranya: Menguatnya Pengarusutamaan HAM, Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM dan Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal. Adapun presentasinya dapat dilihat pada tabbel dibawah ini:
Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja 2025
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian | % Capaian |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Menguatnya Pengarusutam aan HAM | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 Persen | 163 orang | 61,13% |
| Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | Persentase Penanganan perkara pelanggaran ham melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 Persen | 15 Perkara | 34,62% |
| Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | Persentase tata kelola pelayanan umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja 2024-2025
| _ | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2024 | Capai an (%) | Tahun 2025 Capai an (%) | Capai an (%) | ||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||||
| 1 | Persentase tingkat Pemahaman HAM Masyarakat | Persen | 50% | 70% | 70% | 60% | 163 orang | 61,13 % |
| 2 | Jumlah kasus yang ditangani | Perkara | 10 | 10 | 100 % | 13 | 15 perkara | 34,62 % |
| Persentase layanan operasional perkantoran | Layana n | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 % | |
1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia
Sosialisasi Hak Asasi Manusia Tahun 2025 di Sumatera Barat, ditargetkan untuk 160 orang peserta dengan target persentase tingkat pemahaman masyarakat sebesar 60 persen. Target ini telah dapat dicapai dan bahkan melebihi target dimana selama tahun 2025 telah dilakukan Sosialisasi HAM kepada 163 orang peserta dengan rincian kegiatan antara lain:
a. Penyuluhan HAM bagi guru dan Aparat Pengambil Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan jumlah peserta 40 orang peserta
b. Sosialisasi HAM dan UU TPKS kepada Stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah peserta 40 orang peserta
c. Sosialisasi HAM bagi Mahasiswa Unand Padang dengan jumlah peserta 43 d. Sosialisasi HAM bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama dengan
jumlah peserta 40 orang peserta
Bila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan target kinerja baik dalam hal kuantitas maupun kualitas di bidang Pemajuan HAM (sosialisasi nilainilai HAM) dan bidang Penegakan Hak Asasi Manusia (penanganan perkara yang menjadi Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat). Pada 2025 sasaran program/kegiatan bidang Pemajuan HAM khususnya terkait pemahaman HAM masyarakat ditargetkan sebesar 50 persen dengan jumlah peserta 150 orang dan kasus yang ditangani ditargetkan 51 perkara. Target tersebut dapat dipenuhi dan bahkan khusus untuk jumlah peserta diseminasi nilai-nilai HAM meningkat menjadi 163 orang peserta.
Adapun penyebab keberhasilan ini dapat dilihat sebagai berikut :
a. Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi baik dalam hubungannya dengan pihak eksternal maupun di kalangan internal sendiri.
b. Budaya kerja juga meningkat sehingga pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien Meningkatnya 15 sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kuantitas maupun kualitas kinerja juga mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2025
c. Dukungan penuh dari pimpinan beserta jajaran di Kantor Komnas HAM Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugas di Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat.
d. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun lalu
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja antara lain :
a. Adanya pemotongan anggaran pada pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Pemotongan anggaran ini berdampak kepada perencanaan yang sudah disusun sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
b. Belum terbentuknya Satuan Kerja (Satker) pada Sekretariat Komnas HAM di provinsi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya dalam hal akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama Tim Kerja (Timja) antara Kantor Sekretariat komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Kesekretariat Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia.
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah program/kegiatan bidang Pemajuan HAM khususnya peningkatan target jumlah orang dalam kegiatan diseminasi nilai-nilai HAM, sehingga berdampak pada peningkatan target dalam penanganan perkara penanganan kasus yang masuk di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat.
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Keberhasilan pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan kondisi pengurangan alokasi anggaran, tidak terlepas dari efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam membantu realisasi capaian kinerja organisasi meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada.
Selain pengelolaan sumber daya manusia, kemampuan dan motivasi tim kerja yang tinggi serta kerja sama dan kolaborasi antar sub tim kerja di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar juga tidak dapat dipungkiri mempengaruhi dan meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian target.
Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja kedepan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani Implementation Arrangement (IA) sebagai implementasi dari MOU dan PKS yang sudah dilakukan bersama Universitas Negeri Padang . Dalam IA tersebut tertuang poin-poin perjanjian antara lain Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Pertukaran Dosen Mengajar (Dosen Tamu/Kuliah Umum), Penyelenggaraan Penelitian Bersama/Publikasi Artikel/Jurnal Ilmiah Bersama, Pengabdian Masyarakat Bersama dan Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
B. CAPAIAN KINERJA - KINERJA LAINNYA
Berikut ini dilampirkan bukti dukung pencapaian kinerja di bidang Pemajuan HAM, khususnya terkait dengan Diseminasi dan Sosialisasi HAM di Sumatera Barat.
1. Diseminasi HAM bagi dosen dan Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Sumatera Barat tanggal 14 April 2025
Latar belakang dilakukannya diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi dosen dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat didasarkan pada beberapa alasan kunci:
a. Peningkatan Pemahaman dan Aksi Konkret: Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mempertajam pemahaman, dan mendorong aksi konkret yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di kalangan akademisi.
b. Peran Strategis Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi, termasuk UNU Sumatera Barat, dianggap sebagai mitra strategis dalam upaya membangun budaya HAM di masyarakat. Dosen dan mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang potensial untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan menghormati hak asasi manusia.
c. Kolaborasi Nasional: Diseminasi ini merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Komnas HAM untuk penguatan dan edukasi HAM di lingkungan pendidikan di bawah naungan NU, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi.
d. Inisiatif Komnas HAM Sekretariat Sumbar: secara aktif mengawal dan menyelenggarakan kegiatan diseminasi HAM di berbagai institusi di wilayahnya, termasuk lembaga pendidikan, untuk memastikan nilai-nilai HAM dapat dijabarkan dan diimplementasikan oleh semua pihak.
e. Pengembangan Pusat Studi HAM: Adanya rencana strategis dari kolaborasi PBNU dan Komnas HAM untuk mendirikan pusat studi HAM di universitasuniversitas NU menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pendidikan HAM yang terstruktur.
f. Secara ringkas, kegiatan ini dilakukan untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam lingkungan akademik, memanfaatkan potensi dosen dan mahasiswa sebagai agen perubahan, dan mengimplementasikan kerja sama nasional antara Kemenkumham dan PBNU dalam edukasi HAM
DISEMINASIHAKASASIMANUSIA BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATULULAMA (UNU) SUMATERADARAT
Gambar 3. 1 Diseminasi HAM bagi dosen dan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat
2. Diseminasi HAM bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tanggl 15 Mei 2025
Mahasiswa FISIP, yang mendalami disiplin ilmu sosial, politik, komunikasi, dan hubungan internasional, merupakan garda terdepan dalam memahami struktur kekuasaan dan interaksi sosial. Tanpa pemahaman HAM yang kuat, analisis terhadap fenomena sosial akan kehilangan fondasi keadilannya. Diseminasi ini penting untuk memastikan bahwa teori yang dipelajari di kelas selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.
Dunia saat ini menghadapi tantangan HAM yang semakin kompleks, mulai dari isu kebebasan berpendapat di ruang digital, hak-hak kelompok minoritas, hingga isu keadilan lingkungan. Sebagai mahasiswa di Padang, Sumatera Barat, pemahaman tentang bagaimana nilai HAM bersinggungan dengan kearifan lokal (adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah) menjadi sangat krusial agar tidak terjadi benturan identitas, melainkan harmonisasi. Diseminasi HAM bertujuan untuk :
a. Membangun Kesadaran Kritis agar mahasiswa mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM di sekitar mereka.
b. Membekali mahasiswa dengan instrumen hukum dan mekanisme perlindungan HAM nasional maupun internasional.
c. Meminimalisir praktik kekerasan, perundungan (bullying), atau diskriminasi di lingkungan kampus.
Kegiatan Diseminasi HAM ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pencapaian rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
Gambar 3. 2 Diseminasi HAM bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tanggal 15 Mei 2025
3. Penyuluhan HAM bagi guru dan Aparat Pegambil Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 24 Juni 2025
Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting bagi guru dan tenaga kependidikan karena berfungsi sebagai landasan etis dan profesional dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan menghargai martabat setiap individu
Berikut adalah poin-poin utama mengenai arti penting tersebut:
a. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif
Pemahaman HAM memungkinkan guru untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau identitas mereka, merasa aman secara fisik dan emosional. Ini membantu mencegah diskriminasi, bullying, dan segala bentuk kekerasan di sekolah.
b. Memajukan Nilai-Nilai Demokrasi dan Toleransi
Sosialisasi HAM mengajarkan nilai-nilai fundamental seperti kesetaraan, kebebasan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman. Guru yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini akan menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati di antara siswa, yang krusial untuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis
c. Mengembangkan Karakter Siswa yang Berempati dan Bertanggung Jawab. Dengan memahami hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain, siswa didorong untuk mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Mereka belajar bahwa tindakan mereka memiliki dampak pada orang lain dan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menghormati martabat orang lain
d. Mempersiapkan Warga Negara Global yang Aktif
Pendidikan HAM membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis, baik di tingkat lokal maupun global [3]. Siswa menjadi lebih sadar akan isu-isu sosial dan termotivasi untuk berkontribusi pada solusi yang adil.
e. Profesionalisme dan Kepatuhan Terhadap Kode Etik
Bagi tenaga kependidikan, pemahaman HAM adalah bagian dari kepatuhan terhadap kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini memastikan bahwa praktik pendidikan yang mereka lakukan sejalan dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional.
Sosialisasi HAM bagi guru dan tenaga kependidikan bukan sekadar tambahan kurikulum, melainkan inti dari misi pendidikan untuk mengembangkan individu yang berpengetahuan, beretika, dan siap berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan damai
Gambar 3. 3 Penyuluhan HAM bagi guru dan Aparat Pegambil Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
4. Sosialisasi HAM dan UU TPKS kepada Stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 Oktober 2025
Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta penanganan terhadap kasus kekerasan terutama kekerasan seksual yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dimana undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Pelaku kekerasan di lingkungan sekolah juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang ditetapkan oleh UU TPKS. UU TPKS juga telah mengamanatkan kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban. Pemerintah Daerah ( Pemda ) memiliki kewajiban yang luas terkait dengan penerapan UU TPKS dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Di antaranya membentuk UPTD PPA, mengimplementasikan regulasi, memastikan penanganan kasus sampai tingkat desa, dan melakukan sosialisasi UU TPKS. Pemda juga bertanggung jawab atas perlindungan anak korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah.Diisi lain dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tersebut diatas, para guru dan tenaga pendidikan saat ini menjadi khawatir apabila tindakan yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut di cap sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pada akhirnya proses pembelajaran bagi anak didik tidak bisa dilakukan secara optimal di lingkungan Satuan Pendidikan.
Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berdasarkan pada UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki mandat untuk melakukan penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia masyarakat yang dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal bekerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam rangka menjalankan mandat tersebut khususnya dalam aspek pendidikan, Komnas HAM merasa penting untuk melakukan Sosialisasi Hak Asasi Manusia dan UU TPKS bagi Stakeholder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan kepada guru dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pekerja sosial maupun aparat penegak hukum.
Gambar 3. 4 Sosialisasi HAM dan UU TPKS kepada Stakeholder di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 oktober 2025
Berikut ini dilampirkan bukti dukung pencapaian kinerja di bidang Penegakan HAM khususnya pemantauan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1) Pemantauan kasus hilangnya mahasiswi semenjak tanggal 12 Januari 2024 di Kampuang Apar Desa Sungai Buluah Utara Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman Tanggal 5 s/d 7 Mei 2025
a. Bahwa terhadap kasus hilang mahasiswi Sdri. Siska Oktafia Rusdi Polsek Batang Anai dan Polres Padang Pariaman telah membentuk Tim untuk melakukan pencarian terhadap mahasiswa tersebut dan tim pencarian tersebut bekerja sesuai dengan fungsi nya masing masing.
b. Bahwa kendala yang di alami oleh tim penyidik dan penyelidik dalam pencarian Sdri. Sisca Oktafia Rusdi adalah putusnya komunikasi segala yang berhubungan dengan Sdri. Sisca Oktafia Rusdi baik itu media sosialnya maupun telekomunikasinya.
c. Kasus Sdri. Sisca Oktafia Rusdi kasus pencariannya tetap berjalan sampai saat ini dan akan ditempuh dengan segala cara sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku
d. Kasus hilang nya mahasiswi Sdri. Sisca Oktafia Rusdi akan diadakan gelar perkara yang akan dilaksanakan oleh Polda Sumbar yang mana surat pemberitahuan gelar perkara tersebut sudah disampaikan kepada Polda Sumbar.
RUANGAN RESTOMATIVE JUSTICE PRAWIRA HIRYA
Gambar 3. 5 : Pemantauan kasus hilangnya mahasiswi semenjak tanggal 12 Januari 2024 di Kampuang Apar Desa Sungai Buluah Utara Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman
2) Pemantauan Penahanan Ijazah D3 Farmasi Milik Sharnes Oktafiani Oleh Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (Bkm) Sago Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 8- 10 Mei 2025
Terjadi penahanan ijazah milik Sharnes Oktafiani (mantan Asisten Apoteker) oleh pihak manajemen RS BKM setelah ia mengundurkan diri pada Agustus 2023. Penahanan ini dilakukan karena adanya dugaan ketidakberesan pertanggungjawaban stok obat.
Berdasarkan hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa
Sharnes Oktafiani beranggapan bahwa tidak ada kewajiban penyerahan ijazah dalam kontrak tertulis (No: 154/SDM-RSUBKM/I/2022)
Sharnes Oktaviani mengklaim bahwa semua obat (termasuk injeksi Omeprazole) sudah dipertanggungjawabkan dan stok selalu aman setiap bulan
Sharnes sudah melakukan pendekatan kekeluargaan berulang kali namun ijazah tetap tidak dikembalikan.
Argumen manajemen Rumah Sakit BKM
Ijazah ditahan sebagai jaminan karena pekerjaan Sharnes berkaitan dengan keselamatan pasien (SOP Rumah Sakit).
Pihak Rumah sakit BKM menduga Sharnes belum mempertanggungjawabkan 300 buah injeksi Omeprazole dan membawa pulang kartu stok.
Manajemen Rumah Sakit bersedia mengembalikan ijazah dengan syarat Sharnes menandatangani surat pernyataan tanggung jawab jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan obat
8 Mei 2025 Jalan Padang Bengk Pasar Kecamatan Bay Kabupaten
Gambar 3. 6 Pemantauan Penahanan Ijazah D3 Farmasi Milik Sharnes Oktafiani Oleh Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (Bkm) Sago Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
3) Pemantauan Kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap siswi SMA 1 Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman 23 - s/d 25 Mei 2025
Berdasarkan hasil pemantauan kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap siswi SMAN 1 Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan sebagai berikut:
a. Pihak Sekolah SMAN 1 Sungai Geringging sudah menindak lanjuti dengan memberhentikan Pelaku agus sebagai karyawan TU pada tanggal 18 April 2025 dan sudah ditindaklanjuti secara hukum, korban Ramia Susanti sudah mulai bersekolah kembali pada tanggal 19 Mei 2025 dan kepala sekolah sudah dimutasi ke sekolah lain.
b. Informasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsosp3a) Kab. Padang Pariaman yang didampingi oleh Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat adalah pada saat demonstrasi terdapat 4 hal yang diminta siswa dan masyarakat yaitu pelaku ditangkap, korban dikembalikan ke sekolah, berhentikan Kepala sekolah dan Transparansi penggunaan dana sekolah. Semua tuntutan yang diinginkan para pendemo sudah dilaksanakan.
c. Dinsosp3a telah mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban dan juga para pendemo sampai pulih kembali dan tidak ada trauma terhadap kejadian pada waktu tersebut.
d. Polres Kota Pariaman mengetahui kasus karena virtualisasi dari media massa, menyikapi hal tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendindaklanjuti melalui pemanggilan-pemanggilan kepada pelaku, sebelumnya telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak sebagai bahan penyelidikan. Pemeriksaan awal kepada pelaku dan penetapan tersangka, kemudian diterbitkan surat penahanan. Sampai sekarang kasus ini sudah tahap penyidikan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan Pasal 82 Ayat 1. Dalam pemenuhan hak pelaku, pelaku sudah didampingi oleh pengacara di kota padang yaitu inspirate Advocated.
e. Kondisi Ramia Susanti sudah pulih dan sudah beraktivitas ke sekolah seperti biasa. Namun menurut Ramia di Sekolah masih ada sesekali tindakan diskriminasi dari teman
Gambar 3. 7 Pemantauan Kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap siswi SMA 1 Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
4) Pemantauan Kasus Dugaan Perampasan Tanah Milik Alm H. Alwi Yang Terletak Di Kenagarian Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Tanggal 26 – 28 Mei 2025
Kasus ini menunjukkan adanya dugaan perampasan hak milik adat/pribadi oleh negara secara sepihak pasca meninggalnya pemilik sah. Pengadu merasa hak asasinya dilanggar karena penyelenggara negara (BPN/Agraria) meredistribusikan tanah milik orang tua mereka kepada pihak lain tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa memberikan penjelasan/transparansi selama puluhan tahun.
Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, tim pemantauan Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Kantor Pertanahan Payakumbuh intinya tidak memiliki atau menyimpan surat asli dari SK Gubernur sebagaimana yang diminta pengadu.
2. Untuk membuktikan status kepemilikan dari tanah yang terletak di Ibuah pengadu perlu membuktikan melalui pengadilan.
3. Surat keputusan yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya tidak bisa serta merta dibatalkan jika tidak ada keputusan dari pengadilan.
TANAHAN Mei202510.28.15 Jalan Sutan Syahrir TanjungPauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh SumateraBarat Index number:102
Gambar 3. 8 : Pemantauan Kasus Dugaan Perampasan Tanah Milik Alm H. Alwi Yang Terletak Di Kenagarian Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
5) Pemantauan Kasus Jamirus Tentang Dugaaan Korban Penganiayaan Secara Bersama Sama Di Tanjung Durian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 10 S/D 12 Juni 2025
Bahwa sdr. Weweng Paramita Rusadi merupakan anak dari sdr. jamirus ( dugaan korban penganiayaan ) yang pada hari jumat tanggal 17 febuari 2023 sekira pukul 20.00 wib diduga telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan secara bersama
Bahwa pada tanggal 18 febuari 2023 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranah Pesisir Dengan STPTL Polisi No : STPL/B/O4/Iv/Spkt/Polsek Ranah Pesisir/Polres Pessel/Polda Sumbar. Menurut pengadu sampai saat ini belum ada penjelasan dan / atau informasi berkenaan dengan tindak lanjut terhadap dugaan tindak pidana penganiayaaan secara bersama sama di Tanjung Durian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. sebagaimana yang termuat dalam laporan polisi No : STTL/b/O4/IV/SPKT/Polsek Ranah Pesisir/Polres Pessel/Polda Sumbar.
Pada tanggal 11 Juni 2025 Komnas HAM RI Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan. Pada pertemuan tersebut didapat informasi sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Sdr. Jamirus Pgl Mirus umur 61 tahun suku Caniago / Minang jenis kelamin laki-laki pekerjaan pedagang dengan alamat Tanjung Durian Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah mencabut laporan dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang diduga dilakukan oleh Sdr. Marbawi Pgl Bawi, Sdr. Andre, Sdr. Rano Eriyanto Pgl Eyi Sdr. Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan Sdr. Ipet terhadap Sdr. Jamirus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Tanjung Durian Ken, Sungai Tunu Utara Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor STTL/B/04/IV/SPKT/Polsek Ranah Pesisir/Polres Pessel/Polda Sumbar tanggal 27 April 2023 dan kemudian Sdr. Jamirus sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah/kekeluargaan
2. Bahwa melalui surat tertanggal 19 September 2023 Sdr. Jamirus Pgl Mirus menarik kembali atau mencabut Laporan Polisi Nomor : STTL/B/04/IV/SPKT/Polsek Ranah Pesisir/Polres Pessel/Polda Sumbar tanggal 27 April 2023
3. Bahwa pencabutan Laporan Polisi Nomor : STTL/B/04/IV/SPKT/POLSEK RANAH PESISIR/POLRES PESSEL/POLDA SUMBAR tanggal 27 April 2023
Selamat Datang de POLRES PESISIR SELATAN mun202510.40.24 61°NE Jalaniaeus Salim Painan atan lv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
Gambar 3. 9 : Pemantauan Kasus Jamirus Tentang Dugaaan Korban Penganiayaan Secara Bersama Sama Di Tanjung Durian Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
6) Pemantauan lambannya penanganan kasus anak ( Bella Sintia) yang tertembak di daerah Sungai Lawang Korong Balai Kok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
Pemantauan kasus belum adanya tindak lanjut penanganan kasus tertembaknya Bella Sintia di daerah Sungai Lawang korong Balai Kok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Adanya indikasi pihak kepolisian Polsek Sungai Geringging tidak serius dalam menindak lanjuti laporan masyarakat, hal ini terlihat dari lamanya penanganan kasus yang mana sudah hampir 2 tahun belum juga ditetapkan tersangka pelaku penembakan terhadap Bella Sintia.
Dari keterangan yang diberikan pihak keluarga korban (Ibu Korban) yang juga sebagai saksi yang dimintai keterangan pihak kepolisian Polsek Sungai Geringging. Beliau sudah sering dipanggil dan diminta keterangan yang mana pertanyaan dari penyidik selalu sama setiap minta keterangan.
- Alasan pihak Kepolisian Sungai Geringging yang mengatakan bahwa saksi yang melihat kejadian bungkam dan tidak mau memberikan keterangan sehingga menyulitkan penyidik dalam menetapkan tersangka adalah indikasi bahwa ada keberpihakan terhadap terduga pelaku karena menurut keterangan keluarga korban. Salah satu anak pelaku adalah Polisi.
Gambar 3. 10 : Pemantauan lambannya penanganan kasus anak ( Bella Sintia ) yang tertembak di daerah Sungai Lawang Korong Balai Kok Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
7) Pemantauan dugaan kelalaian penanganan pasien an. Hengki saputra di salah satu klinik Kota Pariaman yang menyebabkan kebutaan pada yang bersangkutan tanggal 23 s/d 25 Juli 2025
Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, tim pemantauan Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:
a) Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Sektor Kota Pariaman, bahwa terhadap laporan keluarga Hengki Saputra sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan yang menyebabkan Hengki Saputra mengalami kebutaan adalah adanya tumor di kepala Korban.
b) Untuk mengetahui apakah tumor ini ada sebelum cabut gigi atau sesudah cabut gigi. perlu pemeriksaan lebih lanjut dari saksi ahli terhadap penyebab kebutaan yang dialami Hengki Saputra apakah benar disebabkan karena cabut gigi ataukah karena tumor.
c) Polisi akan melanjutkan penyelidikan jika pengadu menemukan bukti baru yang mengatakan bahwa Hengki Saputra mengalami kebutaan pasca giginya dicabut.
Gambar 3. 11 : Pemantauan dugaan kelalaian penanganan pasien an. Hengki saputra di salah satu klinik Kota Pariaman yang menyebabkan kebutaan pada yang bersangkutan
8) Pemantauan Kasus Dugaan Orang Tanpa Kewarganegaraan (Statelessness) Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tanggal 30 September-2 Oktober 2025
Petugas Imigrasi Agam mengamankan dua orang perempuan di Kelurahan Tambago, Payakumbuh, berdasarkan laporan masyarakat. Hasil pemeriksaan identitas menunjukkan: Nor Amira binti Ramli: Warga Negara Malaysia. Noraini (Ibu): Warga Negara Singapura.
Adapun Pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh Nor Amira Binti Ramli dan Noraini adalah keduanya mengaku telah berada di Indonesia tanpa memperpanjang izin tinggal selama 28 tahun. Paspor Malaysia milik Nor Amira dan paspor Singapura milik Noraini keduanya sudah lama habis masa berlakunya. Ditemukan adanya dokumen perjalanan Republik Indonesia atas nama Nur Amirah yang kemudian dibatalkan oleh pihak Imigrasi karena status kewarganegaraannya yang tidak sah.
Adapun tindakan Imigrasi adalah
Melakukan Deportasi kepada Noraini (WN Singapura) secara resmi pada taggal 12 Juni 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Kepada Nor Amira dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu (tahanan kota/pengawasan) sembari menunggu proses selanjutnya.
Kasus ini menyisakan persoalan sosial bagi anak Nor Amira yang bernama Zahira. Zahira saat ini masih bersekolah dan hanya dibesarkan oleh ibunya (ayah kandungnya pergi sejak lahir, sementara kakek tirinya sudah meninggal dunia pada 2020). Zahira memohon agar ibunya (Nor Amira) tidak dideportasi ke Malaysia karena ia tidak memiliki siapapun lagi di Indonesia untuk merawatnya. Meskipun secara hukum Nor Amira dan ibunya terbukti melanggar aturan keimigrasian berat (overstay 28 tahun), proses deportasi
Gambar 3. 12 : Pemantauan Kasus Dugaan Orang Tanpa Kewarganegaraan (Statelessness) Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Nor Amira terhambat oleh situasi kemanusiaan terkait masa depan anaknya yang masih di bawah umur dan bersekolah di Indonesia.
9) Pemantauan Dugaan Pelanggaran Ham Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Di Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Dengan Adanya Aktivitas Pertambangan Emas Tampa Izin (Peti) Yang Terjadi Di Kawasan Hutan produksi Terbatas Dan Aliran Sungai Batang Kipek 17 s/d 19 September 2025
WALHI Sumbar melaporkan adanya aktivitas PETI di kawasan Hutan Produksi Terbatas dan aliran sungai Batang Kipek. Aktivitas ini merusak hutan dan sungai yang merupakan sumber air utama warga, serta meningkatkan risiko bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diantaranya dengan Camat dan Wali Nagari didapat informasi bahwa Camat dan Wali Nagari mengaku tidak mengetahui adanya tambang ilegal karena luasnya wilayah (perbatasan dengan tiga Kabupaten lain) dan akses yang sulit terjangkau. Meski mengaku tidak menerima laporan resmi dari WALHI, Wali Nagari ternyata pernah mengeluarkan surat himbauan penghentian tambang pada Juni 2024 dan Juli 2025.
Dinas PUPR dan UPTD KPHL mengonfirmasi bahwa berdasarkan titik koordinat dan peta, lokasi tambang tersebut terbukti berada di Nagari Simanau dan masuk ke kawasan Hutan Produksi Terbatas. Pemda menyatakan bahwa urusan perizinan dan pengawasan tambang adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Kabupaten.
Terkait laporan adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (peti)yang terjadi di kawasan hutan produksi terbatas dan aliran sungai batang kipek Polres Solok telah melakukan penertiban gabungan di medan yang sulit. saat tim sampai, pelaku dan alat berat sudah tidak ada (diduga bocor). petugas hanya menemukan lubang galian, tenda, dan peralatan tambang. polisi membakar sarana tambang (pondok, box penyaring) dan memasang spanduk larangan guna mencegah aktivitas kembali berulang.
Gambar 3. 13 Pemantauan Dugaan Pelanggaran Ham Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Di Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Dengan Adanya Aktivitas Pertambangan Emas Tampa Izin (Peti) Yang Terjadi Di Kawasan Hutan produksi Terbatas Dan Aliran Sungai Batang Kipek
10) Pemantauan Kasus dugaan Perampasan Dan Penyerobotan Hak Atas Tanah Dan Permasalahan Terkendalanya Penerbitan Alas Hak Atas Tanah Hak Milik Eri Imran Cs Tanggal 29 – 31 Oktober 2025
Pengadu melaporkan kasus perampasan terhadap tanah hak miliknya yang terletak di Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar. Bahwa ketika dilaporkan ke Pihak Kepolisian pengadu disarankan untuk mengurus alas hak atas tanah dimaksud. Pada waktu mengurus Alas hak pengadu menemukan kendala dimana tidak bersedianya Wali Nagari dan KAN untuk menandatangani surat persetujuan alas hak, meskipun semua syarat dan tanda tangan pihak sudah ada Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, tim pemantauan Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Wali Nagari berjanji akan menyelesaikan permasalahan tanah sdr. Eri Imran dan akan berkoordinasi dengan Wali Nagari Lama
2. Dikarenakan Wali Nagari sebelumnya sedang acara ke Jakarta selama 10 hari maka setelah Wali Nagari yang lama telah kembali maka beliau akan menyampaikan hasil koordinasi dengan Wali Nagari tersebut kepada Tim Komnas HAM Sumbar.
Gambar 3. 14 : Pemantauan Kasus dugaan Perampasan Dan Penyerobotan Hak Atas Tanah Dan Permasalahan Terkendalanya Penerbitan Alas Hak Atas Tanah Hak Milik Eri Imran Cs
11) Pemantauan Kasus Dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kawasan Sungai Aia Dingin Nagari Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Tanggal 5 – 7 November 2025
Berdasarkan Pemantauan Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumbar didapat Informasi sbb:
a. Bahwa adanya pertambangan emas tanpa izin di Kawasan Nagari Muaro Kalaban di aliran sungai Aia Dingin dan ada juga penambangan emas yang lokasinya berada di sawah, untuk penambangan disawah, lahan nya disewa kepada pemilik lahan.
b. Terkait masalah penambangan Pemko Sawahlunto telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dari Pemko Sawahlunto tidak mempunyai wewenang izinnya.
c. Saat ini belum ada laporan dari masyarakat yang terdampak akibat penambangan emas tanpa izin dan penambangan telah ada izin dari pemilik ulayat dan Wali Nagari, penambangan tersebut adalah permintaan dari masyarakat sendiri karena ekonomi di Sawahlunto banyak yang susah d. Waka Polres Sawahlunto tidak bisa memberikan informasi mengenai PETI di Sawahlunto karena Waka Polres Swahlunto hanya bertugas untuk kadalam saja mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinir tugas-tugas di dalam Polres, untuk informasi ke luar itu adalah Kapolres, Kapolres sedang ada urusan dan tidak berada di Sawahlunto.
e. Penambangan emas tanpa izin sudah dilakukan monitor kelapangan dan penambangan tersebut berada di Nagari Muaro Kalaban yang berada diluar kawasan hutan, lokasinya berada di aliran sungai.
Gambar 3. 15 Pemantauan Kasus Dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kawasan Sungai Aia Dingin Nagari Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
12) Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Ham Pada Penanganan Bencana Alam Banjir Ke Wilayah Jorong Bancah Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tanggal 9 Desember 2025
Provinsi Sumatera Barat mengalami bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur, pemukiman, layanan dasar, serta menimbulkan korban jiwa dan pengungsian. Banjir ini berdampak lebih besar pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lansia. Kondisi geografis daerah rawan serta potensi bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim memperparah risiko kerentanan masyarakat.
Komnas HAM, sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemantauan dan perlindungan HAM, perlu melakukan pemantauan pengamatan lapangan untuk memastikan bahwa respons pemerintah dan pihak terkait dalam penanganan banjir di Sumatera Barat memenuhi prinsip-prinsip HAM, termasuk non-diskriminasi, partisipasi, akses terhadap bantuan kemanusiaan, hak atas kesehatan, perlindungan jiwa, dan pemulihan. Adapun daerah - daerah yang dikunjungi adalah sebagai berikut:
a) Jorong Bancah Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 09 Desember 2025
b) Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 09 Desember 2025
Gambar 3. 16 Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Ham Pada Penanganan Bencana Alam Banjir Ke Wilayah Jorong Bancah Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Berikut ini dilampirkan bukti dukung pencapaian kinerja di bidang Penegakan HAM khususnya pelaksanaan pra mediasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Pra Mediasi kasus pengrusakan rumah doa di kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tanggal 21 Agustus 2025
Pengrusakan Rumah Doa GKSI Anugerah di Padang Sarai (Juli 2025) dipicu miskomunikasi warga yang menganggapnya gereja, padahal tempat ibadah dan pendidikan agama minoritas, berujung aksi massa yang merusak, melukai anakanak, dan melanggar HAM kebebasan beribadah. Upaya Komnas HAM (serta organisasi HAM lain seperti Kontras, PUSHAM UII) adalah mengecam keras pelanggaran HAM, mendesak penegakan hukum, meminta perlindungan bagi korban, dan menuntut pemerintah memenuhi hak konstitusional warga negara untuk beribadah tanpa diskriminasi.
Adapun Latar Belakang Terjadinya Pengrusakan
Kegiatan Ibadah & Pendidikan Agama: Rumah doa tersebut digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak jemaat GKSI Anugerah, karena sekolah negeri di Padang hanya menyediakan pendidikan agama Islam.
Miskomunikasi Warga: Ketua RW setempat menyebut insiden terjadi karena kesalahpahaman warga yang menganggap tempat tersebut sebagai gereja, bukan rumah doa/tempat belajar, meskipun pendeta menjelaskan fungsinya.
Provokasi & Aksi Massa: Perdebatan memanas hingga massa membubarkan paksa, melempari batu, memukul jendela, dan merusak kursi, melukai dua anak yang sedang belajar agama.
Pelanggaran Hak Konstitusional: Kejadian ini dilihat sebagai pelanggaran HAM berat terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin UUD 1945 dan UU HAM, serta menjadi insiden intoleransi berulang di Padang.
Adapun Sikap Komnas HAM terhadap peristiwa pengrusakan tersebut adalah
Mengecam aksi intoleran ini dan menyerukan penghentian pelanggaran hak kelompok minoritas.
Mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelaku, dan memberikan efek jera agar tidak terulang, serta menindak pelaku "main hakim sendiri".
Menuntut negara melindungi hak korban, termasuk korban anak-anak yang mengalami trauma psikis dan fisik.
Pada tanggal 20 – 21 Agustus 2025 Komnas HAM Indonesia bersama dengan Setkom Perwakilan Sumbar telah melakukan koordinasi dalam rangka Pra Mediasi dengan istansi terkait seperti Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar
Gambar 3. 17 : Koordinasi dengan Polda Sumbar terkait persekusi kasus pengrusakan Rumah doa di Padang Sarai
2. Pra Mediasi Permasalahan Sengketa Antara Masyarakat Pemilik Lahan Nagari Bidar Alam Dengan PT Ranah Andalas Plantation ( Rap) Tanggal 24 - 26 September 2025
Pada tanggal 24- 26 September telah dilakukan koordinasi dengan masyarakat dan istansi terkait dan berdasarkan informasi yang diperoleh tim pra Mediasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tidak akan menerbitkan HGU untuk PT RAP jika masih terjadi permasalahan di lapangan.
b) Kantor Pertanahan Kab Solok Selatan juga tidak akan menerbitkan sertifikat yang diajukan masyarakat jika permasalahan belum clear and clean.
c) Masyarakat masih belum satu suara untuk menolak PT RAP, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengambil kembali lahan mereka.
d) Menunggu Info dari masyarakat terkait mediasi yang dilakukan Polda Sumbar pada tanggal 24 September 2025
Berdasarkan hasil Pra mediasi yang telah dilakukan, tim Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat menyampaikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:
1. Menyarankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dan Peusahaan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mediasi
2. Jika para pihak setuju untuk dimediasi maka Komnas HAM Sekretariat Provinsi meminta Masyarakat Pemilik Lahan Nagari Bidar alam agar mengajukan permohonan tertulis kepada Komnas HAM Indonesia
3. Menyurati Komisioner Komnas HAM Indonesia untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian kasus antara masyarakat Bidar Alam dan PT RAP.
Gambar 3. 18 Pra Mediasi Permasalahan Sengketa Antara Masyarakat Pemilik Lahan Nagari Bidar Alam Dengan PT Ranah Andalas Plantation ( Rap)
3. Pra Mediasi Kasus Aduan Dari Setiawati Mengenai Perampasan Terhadap Hak Milik Ibu Pengadu Berupa Tanah Yang Terletak Di Padang Laweh Jorong Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kec. Palembayan, Kab. Agam, 17 Desember – 19 Desember 2025
Berdasarkan kunjungan yang dilakukan Tim Pemantauan Sekretariat Provinsi Sumbar Kantor Pertanahan Kab Agam memberikan klarifikasi bahwa terkait permohonan penerbitan sertifikat oleh Setiawati, Kantor Pertanahan sudah melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur dan tanggung jawabnya yaitu salah satunya melakukan pengukuran sebanyak empat kali, namun pengukuran tersebut selalu gagal dikarenakan masih adanya konflik internal ( antara setiawati dan Daliana sekeluarga ). Pengukuran baru dapat dilakukan apabila tidak ada lagi permasalahan/ konflik didalamnya .
Untuk pengukuran yang ke empat dibatalkan sendiri oleh setiawati dengan alasan Wali Nagari tidak ada ditempat. Dan berkas pengajuan setiawati dikembalikan oleh BPN kepada Setiawati.
Pada waktu pemantauan dilakukan hanya BPN yang bisa memberikan klarifikasi dan pihak Kepolisian dan Wali Nagari tidak didapat informasi karena tidak ada ditempat.
Gambar 3. 19 Pra Mediasi Kasus Aduan Dari Setiawati Mengenai Perampasan Terhadap Hak Milik Ibu Pengadu Berupa Tanah Yang Terletak Di Padang Laweh Jorong Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kec. Palembayan, Kab. Agam
Pada tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pemantauan situasi terkait UU TPKS dan pemantauan situasi ke Lapas di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat .
I. Pemantauan situasi terkait UU TPKS ke Kabupaten Kota se Sumatera Barat
Komnas HAM melakukan pemantauan tekait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) didasarkan pada mandat undang-undang dan kondisi riil perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
1. Mandat Undang-Undang (UU TPKS)
2. Memastikan Pemenuhan Hak Korban
3. Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Pencegahan Keberulangan dan Impunitas
5. Dasar Pemberian Rekomendasi Kebijakan
Pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2025 Tim Pemantauan Sekretariat Provinsi Sumbar melakukan Pemantauan situasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual ke beberapa Kota dan Kabupaten Sumatera Barat diantaranya Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan diperoleh gambaran sbb:
a) Pada dasarnya setiap sekolah sudah mempunyai satgas TPPK yaitu Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan dimana tim ini sudah memiliki SOP di masing-masing sekolah. Satgas anti kekerasan anggotanya terdiri dari guru dan siswa yang disebut dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan inklusif bagi seluruh siswa dan siswi di sekolah.
b) Belum adanya keterbukaan informasi mengenai permasalahan kekerasan dari pihak sekolah ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan terkadang mengetahui jika ada terjadi permasalahan disekolah ketika masalah tersebut setelah viral.
c) Cabang Dinas Wilayah (Cabdin) berperan mengawasi ke sekolah-sekolah dan menginformasikan kesekolah bahwa jika ada permasalahan terhadap anak, maka sekolah tidak diperbolehkan mengeluarkan anak dari sekolah dan kalau seandainya ada yang melanggar aturan di sekolah, maka Cabdin akan memfasilitasi memberi wadah atau bantuan untuk mencarikan sekolah yang lain.
d) Upaya penanganan yang dilakukan oleh UPTD. PPA dalam rangka pencegahan TPKS di sekolah-sekolah adalah pendampingan terhadap korban baik dari segi psikolog maupun dari segi hukum didampingi sampai kasus tersebut tuntas dan psikis korban kembali pulih seperti sebelum terjadi kasus yang menimpa korban.
e) Sejak pemberlakuan UU TPKS makin banyak kasus yang terungkap namun terkendala dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan hak atas rasa keadilan masyarakat. UU TPKS belum diimplementasikan dalam proses penegakan hukum.
f) Kendala lain yang dihadapi adalah kurangya Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam menjalankan pelaksanaan UU TPKS ini meskipun sudah ada satgas dan gugusan lainnya tapi tanpa adanya juknis dan juklak tim satgas yang dibentuk berdasarkan SK Bupati /Walikota tidak akan berjalan maksimal.
g) Tidak ada alasan untuk belum bisa menerapkan UU TPKS oleh Aparat Penegak Hukum, mengingat.
h) UU TPKS bisa digunakan tanpa aturan turunan, karena hokum acara UU TPKS dapat digunakan oleh UU sejenis seperti : UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maupun UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disamping itu, UU ini juga sudah jelas dalam operasionalisasinya.
i) Sudah ada instruksi berupa Telegram Kapolri Nomor : ST/1292/RES/.1.24/2022 yang isinya meminta semua Kapolda memerintahkan semua institusi polisi untuk menerapkan UU TPKS.
j) Sudah ada beberapa institusi Polri yang menerapkan UU TPKS, antara lain Polda Banten, Polres Maros, Polresta Solo, Polres Jember dan Polres Jembrana Bali.
k) Sudah ada aturan turunan dari UU TPKS antara lain :
(1) Perpres 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS.
(2) Perpres 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA.
(3) Perpres 98 Tahun 2024 tentang Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual oleh Pemerintah Pusat.
(4) PP 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS.
(5) PP 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban TPKS.
(6) PP 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta penanganan perlindungan dan pemulihan korban TPKS.
Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, Tim pemantauan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan rencana tindak lanjut yaitu :
1. Mendorong jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas-dinas Perlindungan Anak dan Perempuan serta Dinas-dinas Pendidikan dan kantor-kantor Cabang Dinas Pendidikan untuk terus melakukan upaya-upaya efektif dalam pencegahan tindak kekerasan seksual, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, khususnya di lingkungan sekolah.
2. Meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, khususnya di lingkungan sekolah dan memaksimalkan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban dengan cara berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, Perangkat Nagari, UPTD dan pemangku pemangku kewenangan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan dan Cabdin Wilayah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala ke sekolah-sekolah untuk mendata apakah ada kasus-kasus kekerasan dan memastikan apakah kasus-kasus disekolah ditangani dengan baik.
4. Akan melakukan kegiatan Sosalisasi HAM dan UU TPKS pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
Gambar 3. 20 : Pemantauan situasi terkait UU TPKS ke Kabupaten Kota se Sumatera Barat
II. Pemantauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan (WBP) Lapas Kelas IIB Solok Dan Rutan Kelas IIB Sawahlunto
Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani saksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) tetap dilindungi hak asasinya. Pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam pembinaan di Rutan dan Lapas menjadi sesuatu yang sangat penting karena negara berkewajiban melindungi dan menegakan hak-hak asasi para WBP. WBP merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi, khususnya hak mendapatkan kebebasan sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka, namun mereka tetap dapat memiliki hak-hak lainnya tanpa diskriminasi.
Lapas kelas IIB Solok mempunyai 375 warga binaan yang terdiri dari 93 tahanan dan 282 Narapidana serta Lapas mempunyai 4 (empat) kamar dengan tiap kamar terdapat 6 ruangan yang kapasitas kamar sel secara ideal adalah 195 orang. Saat ini sudah melebihi kapasitas daya tampung namun sejauh ini kelebihan warga binaan masih bisa tertampung di Lapas Kelas IIB Solok.Kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan, Lapas Kelas IIB Solok mempunyai kegiatan pertanian dengan menanam sayur, laundry, pertukangan kayu, pembuatan sabun cuci piring dan peternakan dan untuk program kesehatan mental warga binaan meliputi pembinaan kepribadian Lapas Kelas IIB Solok mendatangkan ustad untuk yang beragama islam yang kerjasama dengan Kemenag Kota Solok sebanyak 2 kali seminggu dan non islam yang bekerja sama dengan yayasan cinta damai sebanyak 2 kali seminggu.
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto mempunyai warga binaan 130 orang dengan kapasitas Rutan 69 orang, hingga menyebabkan over kapasitas, warga binaan terdiri dari 16 orang tahanan dan 114 narapidana. Untuk pembinaan kemandirian warga binaan melakukan kegiatan menanam sayuran seperti terung, sayur pacoi dan brokoli. Untuk pemeriksaan kesehatan warga binaan dan penyuluhan kesehatan Rutan bekerjasama dengan Dinas kesehatan dan sarana kesehatan Rutan kelas IIB Sawahlunto menyediakan klinik dengan 1 perawat, Kepala Rutan Kelas IIB Sawahlunto beserta jajarannya selalu berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan dengan menerapkan SOP yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya warga binaan dapat dilaksanakan dengan optimal.
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAWAHLUNTO NATA BEANI EIGA BADA
Gambar 3. 21 : Pemantauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan (WBP) Rutan Kelas IIB Sawahlunto
PHET KONTROL LAPAS KELAS IB SOLOK MenCrike Pela u Eirha
Gambar 3. 22 : Pemantauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan (WBP) Lapas Kelas IIB Solok
III. Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Ke Lapas Kelas III Alahan Panjang Kabupaten Solok Dan Rutan Kelas IIB Muaro Labuah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai warga binaan sebanyak 72 orang yang terdiri dari 65 orang napi, 1 (satu) orang tahanan polisi, 2 (dua) orang tahanan kejaksaan, 1 (satu) orang tahanan Pengadilan Negeri, 1 (satu)
orang tahanan pengadilan Tinggi dan 1 (satu) orang tahanan Mahkamah Agung. Di Lapas Kelas III Alahan Panjang tidak ada warga binaan penyandang disabiltas, manula, dan anak, warga binaan semuanya jenis kelamin laki-laki. kasus yang paling banyak adalah kasus narkoba sebanyak 51 (limapuluh satu) orang, rata-rata warga binaan di Lapas Kelas III Alahan Panjang adalah pindahan dari Padang dan Payakumbuh.
Lapas Kelas III Alahan Panjang saat ini dalam kondisi sudah over kapasitas karena daya tampungnya yang mana ideal nya hanya untuk 32 (tigapuluh dua) orang tahanan. Lapas kelas III Alahan panjang memberikan pelatihan pengolahan bawang goreng bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan narapidana. Kegiatan razia di Lapas kelas III Alahan panjang selalu dilakukan bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan kamtib, memberantas narkoba, peredaran handphone dan pelaku penipuan dengan berbagai modus.
Rutan Kelas IIB Muaro Labuah, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai warga binaan sebanyak 107 (seratus tujuh) orang yang terdiri dari 58 (limapuluh delapan) orang narapidana dan 49 (empatpuluh sembilan) orang tahanan dengan 2 (dua) orang tahanan wanita. Warga binaan di lapas untuk penyandang disabiltas, manula, dan anak tidak ada, warga binaan 105 (seratus lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita . Untuk di Rutan kasus yang paling banyak adalah kasus narkoba dan asusila.
Saat ini jumlah warga binaan di Rutan sudah over kapasitas yang mana ideal nya hanya untuk 35 (tigapuluh lima) orang tahanan, namun saat ini warga binaan berjumlah 107 (seratus tujuh) orang, mecapai 200% kapasitasnya. Untuk bangunan Rutan dibangun pada tahun 1926, yang luas tanah keseluruhannya 1088m² dan kondisi bangunan Rutan langsung kejalan raya dan tidak mempunyai tempat parkir.
Untuk pemenuhan kebutuhan makan warga binaan Rutan hanya bisa menanggung sebanyak 96 (Sembilan enam) orang sedangkan warga binaan sekarang mencapai 107 (seratus tujuh) orang, dan untuk anggaran makan warga binaan tidak tercukupi, kemungkinan hanya sampai untuk bulan Oktober, Rutan berharap adanya anggaran tambahan.
Warga binaan mayoritas beragama islam dan untuk ibadah warga binaan Lapas juga melakukan pengajian dan untuk setiap hari kamis program Rutan melakukan pengajian untuk pegawai dan warga binaan.
Selamal Datang DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I ALAHAN PANIANG ANA MAUN WAYN ONA INETAS N N Z A (HANDPNONE-PUNEU-KAA)
SELAMATDATANG oLayanan Tidal 3Jun 202510.54.59 2 Jalan Sekolah Pasir Talang Selatan camatan Sungai Pagu abupaten Solok Sumatera Barat Index number:141
Gambar 3. 23 Pemantauan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Ke Lapas Kelas III Alahan Panjang Kabupaten Solok Dan Rutan Kelas IIB Muaro Labuah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
IV. Pemantauan situasi pemenuhan hak warga binaan di rutan klas II B Painan Provinsi Sumatera Barat tanggal
Pada tanggal 11 Juni 2025 Komnas HAM RI Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Painan. Dalam pertemuan tersebut didapat informasi sebagai berikut :
1. Jumlah tahanan pria sebanyak 95 orang, tahanan wanita sebanyak 6 oang dan jumlah tahan pria sebanyak 89 Orang. Pada umumnya (80%) adalah tahanan kasus narkotika dan sedangkan untuk 2 orang tahanan lansia merupakan tahanan kasus tindak pidana seksual
2. Rutan merupakan pelayanan tahanan dan memberikan 2 pembinaan yaitu pembinaan Jasmani dan pembinaan Rohani. Untuk pembinaan jasmani diberikan dalam bentuk kegiatan olahraga dan disediakan prasarana berupa lapangan olahraga serbaguna, sedangkan untuk pembinaan Rohani warga binaan diberikan dalam bentuk keagamaan dengan mendatangkan tenaga Pembinaan rohanian/ustad dari kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan. Serta dalam pelaksanaan kegiatan disediakan fasilitas berupa masjid. Selain itu Rutan Kelas II B Pesisir Selatan melakukan inovasi berupa pelatihan keterampilan dan program paket C untuk warga binaan.
3. Dalam pembinaan Rohani khususnya yang beragama Islam Rutan Kelas II B kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai kegiatan terhadap warga binaannya seperti melaksanakan shalat jumat, adanya wirid pengajian mingguan, tadarus, kajian kajian islam dan shalat berjamaah setiap waktu nya.
4. Bahwa dalam waktu kunjungan terhadap warga binaan dilakukan Senin-Kamis yaitu Pada pukul 09:00-11:30 WIB dan 13:30 – 14:30 WIB. Pada hari Jumat-Minggu Keluarga warga binaan bisa menitipkan barang sampai dengan pukul 18:00.
5. Makanan yang diberikan ke warga binaan sudah sesuai dengan protap artinya sudah mengandung nutrisi yang cukup. Dan diberikan sebanyak 3 kali sehari dengan menu yang berbeda setiap harinya. Dalam proses pengolahan makanan dilakukan dengan orang sendiri sehingga dapat cukup untuk semua orang mendapatkan makanan dengan SOP (Per.Men.Hum dan HAM RI Nomor 40 tahun 2017 ). dan sebelum disajikan ke warga binaan makanan atau sarapan tersebut di uji atau diambil sampel nya apakah makanan tersebut sudah layak dimakan bagi warga binaan atau tidak, dan menu pun berbeda beda dalam sati hari selama satu minggu
6. Untuk pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan, Rutan kelas II B Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fasilitas klinik kesehatan dengan satu orang perawat dan bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Psisir Selatan untuk mendatangkan dokter yang melakukan kunjungan 1x seminggu. Pada umumnya gangguan kesehatan pada warga binaan adalah penyakit kulit
7. Terhadap fasilitas air dan listrik sudah memadai untuk warga binaan di Rutan Kelas IIB Painan, dimana air bersumberkan pada air pompa tanah / sumur dan pasokan air dari PDAM Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Disamping fasilitaas air dan listrik Rutan Kelas IIB Painan juga menyediakan komunikasi gratis buat warga binaan di Rutan Kelas IIB Painan yang penyediaan jasanya dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib
9. Selain melakukan aktifitas kerohaian juga di bina atau diatih untuk beraktifitas kegiatan lainnya, hali ini nantinya setelah usai menjalani hukuman warga binaan diharapkan bisa beraktifitas kembali seperti semula tanpa ada nya rasa canggung, menyadari hal itu Rutan Kelas IIB Painan membut daftar harian kegiatan yang harus
RESOLUSI KEM PERKUAT SINER PASTI DAN UNTUK KINERJ YANG B
Gambar 3. 24 Pemantauan situasi pemenuhan hak warga binaan di rutan klas II B Painan Provinsi Sumatera Barat
C. Realisasi Anggaran
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat diberikan tanggung jawab untuk mengelola anggaran sebesar Rp 696. 793.000. Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat berhasil menjalankan peran strategisnya. Dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, Sekretariat berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi.
Sebelum pembentukan satuan kerja (satker), alokasi anggaran kegiatan masih terpusat pada unit utama di tingkat pusat, yaitu Komnas HAM. Dalam skema ini, dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di daerah bersifat sentralistik, di mana perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan dikelola langsung oleh pusat. Pelaksanaan kegiatan di wilayah dilakukan melalui mekanisme penugasan atau dukungan operasional terbatas, sehingga fleksibilitas dalam merespons kebutuhan lokal relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada ruang gerak pelaksanaan program yang lebih administratif, dengan keterbatasan dalam pengembangan inovasi kegiatan berbasis konteks daerah.
Setelah pembentukan satker, pola alokasi anggaran mengalami perubahan signifikan menuju desentralisasi pengelolaan keuangan. Satker memiliki pagu anggaran tersendiri yang memungkinkan perencanaan kegiatan dilakukan secara lebih mandiri, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kerja. Dengan adanya satker, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat dilakukan secara langsung di daerah, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kecepatan pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan satker juga memperkuat tata kelola keuangan melalui sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap kegiatan memiliki indikator capaian yang lebih jelas dan terintegrasi dengan target kelembagaan.
Perubahan dari pola anggaran terpusat ke berbasis satker tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kualitas layanan dan jangkauan program. Dengan dukungan anggaran yang lebih otonom, pelaksanaan kegiatan dapat lebih adaptif terhadap dinamika lokal, memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas implementasi program di daerah. Hal ini sekaligus mencerminkan upaya penguatan kelembagaan melalui tata kelola anggaran yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Sebelum Pembentukan Satuan kerja Mandiri
| Kegiatan | Pagu | Realisasi | % | Sisa |
| Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat | ||||
| 5679. AEF.004 | 43,091,000 | 41,571,000 | 96.47 | 1,520,000 |
| 5680. BCC.008 | 89,842,000 | 89,841,800 | 100 | 200 |
| 5680. BKA.003 | 10,640,000 | 10,640,000 | 100. | 0 |
| 3336.002.0Q | 92,080,000 | 90,342,318 | 98.11 | 1,737,682 |
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Setelah Pembentukan Satuan kerja Mandiri
| Kegiatan | Pagu | Realisasi | % | Sisa |
| Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat | ||||
| 5679. AEF.004 | 32,124,000 | 32,026,000 | 99.69 | 98,000 |
| 5680. BCC.008 | 93,752,000 | 93,005,000 | 99.20 | 747,000 |
| 5680. BKA.003 | 25,766,000 | 25,764,400 | 99.99 | 99.99 |
| 3336.CAN.001 | 47,180,000 | 46,872,500 | 99.35 | 307,500 |
| 3336. EBA.994 | 182,013,000 | 173,115,254 | 95.11 | 8,897,746 |
| 3336. EBB.951 | 30,305,000 | 30,195,000 | 99.64 | 110,000 |
| 3336. EBB.971 | 50,000,000 | 49,959,158 | 99.92 | 40,842 |
Kendala dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dalam mencapai sasaran kerja sepanjang tahun 2025 antara lain;
a. Permasalahan pemblokiran anggaran b. Pengurangan alokasi anggaran kegiatan c. Proses pembentukan satker mandiri yang persiapannya belum matang
d. Kurangnya peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan diklat Upaya perbaikan yang telah dilakukan:
a. Usulan penyesuaian anggaran / revisi anggaran
b. Mengatur ulang waktu pelaksanaan kegiatan fungsi dan layanan operasional perkantoran
c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
d. Memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan mengikut serta peningkatan kapasitas baik internal maupun eksternal
BABIV PENUTUP
Kedepan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat akan lebih meningkatkan kinerja dalam rangka penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dengan rasa optimis bisa dicapai. Paling tidak ada tiga alasan yang mendukung rasa optimis peningkatan kinerja. Pertama, Mengingat Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi Satker dan mengelola keuangannya sendiri, diharapkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat langsung dikerjakan tanpa menunggu persetujuan pusat, dan dengan bertambahnya jumlah pegawai maka dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Pada tahun 2025 capaian kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sangat baik karena melebihi target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang sudah diperjanjikan antara Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan atas amanat yang diberikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam pengambilan kebijakan pemajuan HAM di Provinsi Sumatera Barat. Dengan semangat reformasi birokrasi, instansi akan terus menjaga integritas dan profesionalisme guna memastikan bahwa setiap kebijakan publik di daerah senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil akan terus dipelihara demi mewujudkan kondisi hak asasi manusia yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
: Sultanul Arifin Nama
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,
Sultanul Arifin
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT (Perubahan ke-2)
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3] | (4) |
| 1. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | 1. Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 persen |
| 2. | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | 1. Persentase Penanganan perkara pelanggaran ham melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 persen |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | 1. Persentase tata kelola pelayanan umum | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran |
| Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat | Pagu Rp696.793.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,
Sultanul Arifin
Dokumen Inl telah ditandatangani secara elektronlk menggunakan sertifikat elektronlk yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasl Elektronlk (BSrE), Badan Siber dan Sandl Negara (BSSN).