SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 2 B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis ..3 D. Sistematika Pelaporan ..4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..6 A. Rencana Strategis .…6 B. Rencana Kerja.. ..…9 C. Perjanjian Kinerja. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..12 A. Capaian Kinerja Organisasi. ..12 B. Capaian Kinerja Lainnya .… 16 C. Realisasi Anggaran .…34 BAB IV PENUTUP ..36 LAMPIRAN .38
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1: Sasaran Strategis Komnas HAM 2025-2029 .8 Tabel 2. 2: Alokasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat T.A 2025 .10 Tabel 2. 3: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. …11 Tabel 3. 1: Capaian Kinerja 2025. 12 Tabel 3. 2: Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan 2025. .14 Tabel 3. 3: Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Capaian. .15 Tabel 3. 4: Klasifikasi Berdasarkan Isu dan Detail Aduan ... .… 33 Tabel 3. 5: Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran. .34
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1: Struktur Organisasi 3 Gambar 3. 1: Kegiatan Sekolah Ramah HAM Bagi Guru SMA/SMK Sederajat 18 Gambar 3. 2: FGD Bertema Masa Depan Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat.. … 19 Gambar 3. 3: Kegiatan Dalam Rangka Pemantauan Penanganan Aduan ..... 23 Gambar 3. 4: Kegiatan Pengamatan Situasi di Perbatasan Indonesia-Malaysia ...26 Gambar 3. 5: Grafik Aduan Disampaikan. …28 Gambar 3. 6: Grafik Berdasarkan Wilayah Kejadian .29 Gambar 3. 7: Grafik Berdasarkan Pengadu. .29 Gambar 3. 8: Grafik Berdasarkan Korban. .30 Gambar 3. 9: Grafik Berdasarkan Perespon …31 Gambar 3. 10: Grafik Berdasarkan Hak Yang Diadukan .31 Gambar 3. 11: Grafik Berdasarkan Pihak Yang Diadukan 32
KATA PENGANTAR
uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan P rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 telah berhasil disusun tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta akuntabilitas kinerja kami dalam menjalankan mandat perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah Kalimantan Barat sepanjang tahun anggaran 2025.
Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komnas HAM RI 2025-2029. Di dalamnya, disajikan analisis pencapaian sasaran strategis yang mencakup penguatan pengarusutamaan HAM, efektivitas penanganan dugaan pelanggaran HAM melalui pemantauan dan mediasi, hingga upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik. Keberhasilan yang dicapai, khususnya melampaui target indikator utama, merupakan hasil sinergi yang kuat antara seluruh staf, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025 masih terdapat berbagai hambatan teknis dan keterbatasan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, data dan analisis dalam laporan ini diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan manajemen kinerja dan pengambilan kebijakan strategis di masa mendatang agar Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat semakin inklusif, transparan, dan akuntabel.
Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung operasional lembaga. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Pontianak, Januari 2026
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
Nelly Yusnita
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Komnas HAM sebagai lembaga Negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya berfungsi melakukan: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Sebagai lembaga mandiri Komnas HAM konsisten dan komitmen untuk membela manusia dan kemanusiaan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran HAM, baik state actor maupun non state actor tanpa diskriminasi dan prasangka.
Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, sehingga tidak memungkinkan bagi Komnas HAM RI yang berkedudukan di Jakarta dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia yang tinggal jauh dari Jakarta pusat ibu kota negara. Berdasarkan pada Pasal 76 ayat (4) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat maka didirikanlah Sekretariat Komnas HAM Provinsi di daerah. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Sekretariat di provinsi salah satunya di Kalimantan Barat. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat merupakan kepanjangan tangan dari Komnas HAM RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI di Kalimantan Barat.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah sebagai salah satu unit kerja di Komnas HAM, Pimpinan Unit Kerja/Kepala Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM di daerah dan berkoordinasi dengan Sub Komisi Pemajuan dan Sub Komisi Penegakan melalui Biro - Biro terkait.
Laporan Kinerja (LKjIP) 2025 untuk Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Sekretariat selaku Pejabat Eselon III. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komnas HAM RI.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi dijelaskan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.
2. Wewenang dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:
a. Pelayanan dukungan teknis operasional;
b. Pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
c. Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
d. Pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
e. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.
3. Struktur Organisasi
Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusanadministrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.
Gambar 1. 1: Struktur Organisasi
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Subbagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional
C. Peran Strategis
Berdasarkan dokumen Renstra Komnas HAM 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan ke-2) yang Anda lampirkan, berikut adalah rincian peran strategis Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat:
1. Penguatan Pengarusutamaan HAM di Wilayah (Edukasi dan Advokasi)
Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja, sekretariat daerah berperan sebagai pusat penyebarluasan nilai-nilai HAM untuk menciptakan budaya kewargaan yang sadar hak.
Target Spesifik (PK 2025): Meningkatkan pengetahuan HAM masyarakat dan aparatur melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan dengan target pencapaian 60%.
Peran Strategis: Mendorong internalisasi prinsip-prinsip HAM ke dalam regulasi daerah dan kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
2. Penegakan HAM melalui Pemantauan dan Mediasi
Sekretariat daerah menjadi garda depan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
• Target Spesifik (PK 2025): Menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi dengan target efektivitas 30%.
Peran Strategis (Renstra): Mendukung penyelesaian pelanggaran HAM secara responsif dan akuntabel, serta melakukan verifikasi korban pelanggaran HAM di daerah untuk pemenuhan hak-hak mereka.
3. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Umum dan Reformasi Birokrasi Sekretariat daerah dituntut untuk menjadi model lembaga yang transparan dan akuntabel.
• Target Spesifik (PK 2025): Mencapai 100% tata kelola pelayanan umum yang optimal.
• Peran Strategis: Mendukung pencapaian opini WTP, nilai SAKIP yang tinggi, dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada level kantor perwakilan.
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi C. Peran Strategis F. Sistematika Pelaporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kerja
C. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Capaian Kinerja-Kinerja Lainnya
C. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi
Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM TAHUN 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran, tujuan, maupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra ini telah ditetapkan visi lembaga sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realitas, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Adapun visi Komnas HAM yaitu:
“Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif".
Dalam pernyataan Visi tersebut terkandung definisi operasional yang merupakan pemaknaan spesifik dari setiap frasa di dalam Visi yang bertujuan untuk memberikan pengertian secara operasional agar dapat menjadi acuan bagi pemaknaan pernyataan Visi Komnas HAM 2025-2029. Adapun definisi operasional dari setiap frasa yang terkandung dalam Vis yaitu sebagai berikut:
a. Kokoh. Fondasi HAM nasional yang kokoh adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang berkepastian dan berkelanjutan.
b. Inklusif. Fondasi HAM Nasional yang inklusif adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok serta memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki.
c. Akuntabel. Fondasi HAM yang akuntabel adalah pengaturan, pelembagaan dan pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM yang dilakukan secara transparan dan partisipatif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
d. Kondisi HAM yang Kondusif. Situasi di mana nilai-nilai HAM dihormati, dilindungi, diarusutamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat maupun dalam praktik bisnis, serta adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pelindungan dan penegakan HAM. Termasuk adanya akses terhadap keadilan, partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan, jaminan nondiskriminasi dan kesetaraan setiap warga negara, kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat secara bertanggung jawab, terjaminnya hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi, dan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat.
2. Misi
Misi merupakan gambaran rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam hal ini, Komnas HAM akan mewujudkan Visi yang diharapkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:
a. Memperkuat pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
Guna mencapai kondisi HAM yang kondusif, diperlukan langkah-langkah penguatan terhadap tanggung jawab negara di bidang HAM. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimaksud meliputi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang HAM. Keempat bentuk tanggung jawab tersebut utamanya diemban oleh Pemerintah sebagai pemangku kewajiban. Dalam hal ini, Komnas HAM memiliki fungsi yang unik sebagai lembaga yang mendukung pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang HAM agar dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
b. Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel.
Seperti halnya pada misi yang pertama, misi kedua Komnas HAM akan difokuskan pada langkah-langkah penguatan Fondasi HAM Nasional, termasuk kelembagaan Komnas HAM sendiri. Hal pertama yang hendak diperkuat dari Komnas HAM adalah independensi. Artinya, Komnas HAM diharapkan dapat menjadi lembaga yang bebas dari pengaruh pihak eksternal, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam menjalankan tugasnya. Komnas HAM sebagai lembaga yang independen hanya berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil sepenuhnya untuk mendorong kondisi HAM yang kondusif di Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang inklusif. Artinya, Komnas HAM diharapkan memperjuangkan HAM dari seluruh elemen publik, termasuk kelompok marginal dan terpinggirkan, yang sering kali terabaikan hak-hak dasarnya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Terakhir, Komnas HAM diharapkan dapat menjadi lembaga yang akuntabel. Artinya, Komnas HAM menjadi lembaga yang transparan dan berintegritas, sehingga segala pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dalam koridor hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis
Tabel 2. 1: Sasaran Strategis Komnas HAM 2025-2029
| Tujuan Strategis | Indikator Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Menguatnya Prinsip- Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, | Persentase penguatan prinsip-psinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya | Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang | Persentase penguatan prinsip-psinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya |
| Budaya Kewargaan, Kewargaan, dan berkesesuaian dengan | ||||
| dan Praktik Bisnis Meningkatnya Efektivitas Upaya | Praktik Bisnis Persentase Efektivitas Upaya Penyelesaian | Prinsip-Prinsip HAM Terwujudnya Upaya Penyelesaian | Praktik Bisnis | Praktik Bisnis Persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM |
| Efektivitas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM | Pelanggaran HAM | Pelanggaran HAM yang Efektif | pelanggaran HAM yang efektif. Persentase pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban. Nilai Reformasi | pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat yang mendapatkan kepastian hukum keterangan korban. Nilai Reformasi |
| Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan Akuntabel | Persentase penguatan kelembagaan Komnas HAM yang optimal | Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel | Nilai Reformasi Kelembagaan Komnas Birokrasi Responsif, Inklusif dan | Nilai Reformasi Birokrasi |
B. Rencana Kerja
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat mengemban mandat strategis untuk mengoperasionalkan visi jangka menengah institusi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029, dengan fokus utama pada penguatan fondasi transformasi hak asasi manusia yang inklusif di tingkat wilayah. Sebagai garda terdepan di daerah, sekretariat memegang peran krusial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kemanusiaan ke dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus berperan aktif dalam membangun budaya kewargaan yang sadar akan hak asasi melalui pendekatan edukasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini dirancang untuk menjawab tantangan spesifik di Kalimantan Barat, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa agraria, dan penguatan hak sipil-politik guna memastikan setiap kebijakan publik di daerah senantiasa selaras dengan standar HAM nasional maupun internasional.
Implementasi nyata dari arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui rencana kerja tahunan dan Perjanjian Kinerja 2025 yang menetapkan target-target progresif, di antaranya peningkatan literasi HAM bagi aparatur dan masyarakat sebesar
60 persen serta penguatan efektivitas penanganan kasus melalui mekanisme pemantauan dan mediasi sebesar 30 persen. Guna menyukseskan sasaran tersebut, sekretariat didukung oleh alokasi anggaran operasional sebesar Rp 802.040.000,00 yang dikelola secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan umum yang optimal dengan target keberhasilan 100 persen.
Tabel 2. 2: Alokasi Anggaran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat T.A 2025
| No | Unit Mandiri | Anggaran |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat | Rp. 802.040.000,00 |
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja dimana petunjuk penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra 2025-2029 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menuangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tujuan dari sasaran strategis Komnas HAM di tahun 2025. Perjanjian kinerja dilakukan antara Pimpinan Unit Kerja / Kepala Sekretariat dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Tabel 2. 3: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya pengarusutamaan HAM | Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyerbarluasan wawasan dan pelatihan | 60 persen |
| 2. | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | Persentase penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 persen |
| 3. | Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Umum Yang Optimal | Persentase tata Kelola pelayanan umum | 100 Persen |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah, telah membuat perjanjian kinerja selama tahun 2025 yang berisikan sasaran program/kegiatan. Perjanjian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Selama tahun 2025 sasaran pengarusutamaan HAM dengan indicator capaikan kinerja dalam meningkatkan pengetahuan HAM melaluji penyebarluasan wawasan dan pelatihan mencapai 83,42 persen dari target 60 persen target yang ditetapkan, penanganan pelanggaran HAM dengan indicator pangananan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pematauan dan mediasi dengan capaikan sebesar 55,77 persen dari target sebesar 30 persen dan terwujudnya tata Kelola pelayanan umum yang optimal dengan indicator tata Kelola pelayanan umum sebesar 100 persen dan capaikan sebesar 99,75 persen.
Tabel 3. 1: Capaian Kinerja 2025
| No | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2025 | Capaian | |
| Target | Realisasi | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Menguatnya pengarusutamaan HAM | Persentase tingkat pemahaman HAM | 60 persen | 83,42 persen | 139 persen |
| 2. | Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM | Persentase Penanganan perkara | 30 persen | 55,77 persen | 186 persen |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | Persentase tata Kelola pelayanan umum | 100 persen | 99,75 persen | 99,75 persen |
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2024-2025
Laporan capaian kinerja organisasi periode 2024-2025 menunjukkan tren positif yang signifikan, di mana seluruh indikator sasaran strategis berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan efektivitas di atas 100%. Fokus utama kemajuan terlihat pada parameter pengarusutamaan HAM, yang mencatatkan peningkatan realisasi tingkat pemahaman dari 80,32% pada tahun sebelumnya menjadi 83,42% pada tahun 2025. Konsistensi capaian sebesar 139% terhadap target menunjukkan bahwa implementasi program sosialisasi dan edukasi HAM telah dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak yang lebih luas dari proyeksi yang direncanakan.
Selanjutnya, pada aspek penanganan pelanggaran HAM dan tata kelola pelayanan umum, organisasi berhasil menjaga stabilitas operasional meskipun terdapat penyesuaian pada instrumen target. Indikator penanganan perkara tetap menunjukkan performa yang melampaui standar dengan rasio capaian 186%, sementara transformasi pengukuran tata kelola pelayanan umum ke arah kualitatif berhasil direalisasikan sebesar 99,75% pada tahun 2025.
Menguatnya Pengarusutamaan HAM (Capaian: 139%), Kinerja ini melampaui target yang ditetapkan (60%) dengan realisasi sebesar 83,42%. Keberhasilan yang signifikan ini didorong oleh kemudahan akses informasi HAM melalui media massa dan internet, serta integrasi materi HAM ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun program non-formal.
Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM (Capaian: 186%), Indikator ini mencatatkan capaian tertinggi terhadap target (30%) dengan realisasi sebesar 55,77%. Tingginya efektivitas ini merupakan hasil dari optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam menyampaikan data pelanggaran HAM.
Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Umum yang Optimal (Capaian: 99,75%), Realisasi indikator ini adalah 99,75% dari target 100%. Meskipun terdapat selisih tipis 0,25%, capaian ini tetap dikategorikan Sangat Baik. Selisih tersebut disebabkan oleh hambatan teknis pada integrasi sistem pelaporan data pusatdaerah serta keterbatasan jumlah personel administratif dalam mengelola beban kerja yang meningkat.
Secara keseluruhan, laporan tersebut menyimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran strategis berhasil melampaui target dengan rata-rata efektivitas di atas 100%, yang menunjukkan tren performa organisasi yang positif dan adaptif.
Secara manajerial, data ini mengonfirmasi bahwa organisasi memiliki ketahanan kinerja yang baik dan mampu mengadaptasi perubahan target tanpa menurunkan kualitas output layanan publik maupun efektivitas penegakan HAM.
Tabel 3. 2: Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dan 2025
| No | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Tahun 2024 | Capaian % | Tahun 2025 | Capaian % | ||
| Target | Realisasi | Realisasi | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Menguatnya pengarusutamaan HAM | Persentase tingkat pemahaman | 60 persen | 80,32 | 133,87 | 60 persen | 83,42 persen | 139 |
| 2 | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | Persentase Penanganan Perkara | 50 | 54 | 108 | 30 persen | 55,77 persen | 186 |
| 3 | Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Umum yang optimal | Persentase Tata Kelolala Pelayanan Umum | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 | 100 persen | 99,75 persen | 100 |
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang sangat melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pada indikator pengarusutamaan HAM, tingkat pemahaman HAM masyarakat berhasil mencapai angka 83,42%, yang secara signifikan melampaui target awal sebesar
60%. Pencapaian luar biasa juga terlihat pada fungsi penanganan pelanggaran HAM, di mana persentase penanganan perkara menyentuh angka 55,77% dari target Renstra yang hanya dipatok pada level 30%. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa akselerasi program di daerah berjalan jauh lebih efektif dibandingkan proyeksi jangka menengah yang direncanakan.
Di sisi lain, pada aspek tata kelola pelayanan umum, Sekretariat berhasil mempertahankan standar performa yang optimal dengan realisasi mencapai 99,75%. Meskipun secara teknis angka tersebut terpaut selisih tipis 0,25% dari target sempurna 100%, capaian ini tetap dikategorikan dalam klasifikasi sangat baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi 2025 dengan target Renstra menggambarkan konsistensi institusi dalam menjaga mutu pelayanan sekaligus menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam menjalankan fungsifungsi strategis perlindungan dan pemajuan HAM di wilayah Kalimantan Barat.
Tabel 3. 3: Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Capaian
| No | Sasaran Strategis/Kegiatan | Indikator Strategis/Kegiatan | Realisasi 2025 % | Target Capaian 2025 % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Menguatnya pengarusutamaan HAM | Persentase tingkat pemahaman HAM | 83,42 | 60 |
| 2. | Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM | Persentase Penanganan perkara | 55,77 | 30 |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | Persentase tata Kelola pelayanan umum | 99,75 | 100 |
4. Evaluasi Dinamika Kinerja dan Mitigasi Strategis
Keberhasilan melampaui target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong utama, di antaranya meningkatnya tingkat pemahaman HAM 83,42% hal ini terjadi karena kemudahan akses informasi melalui media massa dan internet memungkinkan penyebaran pengetahuan tentang HAM secara lebih luas dan cepat kepada masyarakat, serta integrasi materi HAM ke dalam kurikulum Pendidikan formal sekolah dan perguruan tinggi serta programprogram Pendidikan non formal lainnya secara signifikan meningkatkan literasi mayarakat tentang HAM sehingga ruang pertemuan dan diskusi menjadi penting untuk memperkaya pemahaman HAM. Memperluas cakupan wilayah masyarakat yang akan mendapatkan penyuluhan terutama di daerah 3T agar pemingkatan pemahaman HAM masyarakat merata tidak hanya terpusat di daerah perkotaan. Optimalisasi kanal koordinasi lintas sector sangat strategis guna mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dengan memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing K/L/P serta Organisasi Sipil Mayarakat. Hal ini ditujukan dengan tingginya angka penanganan perkara (55,77%). Dilakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melalui dinas terkait guna memastikan penyelesaian kasus yang lebih cepat. Peran organisasi masyarakat sipil tidak kalah penting selain sebagai pendamping korban juga menyampaikan data dan fakta pelanggaran HAM yang dialami korban pada kesempatan pertama. Faktor ini menjadi bukti bahwa strategi operasional yang diterapkan telah relevan dengan dinamika kebutuhan perlindungan HAM di tingkat lokal.
Namun demikian, terdapat ruang evaluasi pada indikator tata kelola pelayanan yang mencatatkan selisih 0,25% dari target sempurna. Analisis internal mengidentifikasi adanya hambatan teknis pada integrasi sistem pelaporan data pusat-daerah serta keterbatasan jumlah personel administratif dalam mengelola volume beban kerja yang meningkat. Sebagai alternatif solusi dan langkah mitigasi, instansi telah menginisiasi penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menutup celah kendala teknis tersebut sehingga pada periode mendatang, seluruh aspek tata kelola dapat mencapai nilai maksimal sesuai dengan standar reformasi birokrasi.
B. Capaian Kinerja Lainnya
1. Pengarusutamaan HAM
Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten terus mendorong pengarusutamaan hak asasi manusia melalui berbagai program strategis. Pada tahun 2025, fokus utama diarahkan pada dua pilar masyarakat: tenaga pendidik dan mahasiswa. Melalui dua agenda besar, yaitu Sekolah Ramah HAM dan Focus Group Discussion (FGD), program ini berhasil menjangkau 84 peserta dengan capaian rata-rata peningkatan pemahaman HAM yang signifikan, yakni sebesar 83,42%. Selain agenda mandiri, Sekretariat juga aktif berperan sebagai narasumber dalam sembilan kegiatan diskusi eksternal lainnya.
a. Transformasi Nilai HAM di Lingkungan Sekolah (Kabupaten Ketapang)
Kegiatan "Sekolah Ramah HAM Bagi Guru SMA/SMK Sederajat" yang berlangsung pada 24-26 Juni 2025 di Kantor BKPSDM Ketapang, melibatkan 34 guru mata pelajaran PKN dan Agama. Program ini bertujuan membekali pendidik agar mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan dan tanggung jawab negara ke dalam proses belajar mengajar. Menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogi) yang partisipatif, evaluasi melalui model Kirkpatrick Level 2 (Pre-test & Posttest) menunjukkan adanya kenaikan kompetensi peserta dari nilai rata-rata 74,03 menjadi 79,03.
Efektivitas pelatihan yang berlangsung pada akhir Juni tersebut menunjukkan korelasi positif antara materi intensif yang disampaikan dengan peningkatan kompetensi kognitif peserta. Berdasarkan hasil perbandingan evaluasi, tercatat kenaikan pemahaman sebesar 5%, di mana nilai rata-rata peserta meningkat dari 74,03 menjadi 79,03. Pencapaian ini menegaskan bahwa metode dialogis yang diterapkan selama tiga hari pelaksanaan berhasil memicu transformasi pengetahuan, sehingga para pendidik lebih siap dalam mengaplikasikan nilai-nilai HAM untuk merespon dinamika di lingkungan sekolah.
b. Sinergi Generasi Muda dalam Penegakan HAM (Kota Pontianak)
Pada 26 September 2025, Komnas HAM menyelenggarakan FGD bertajuk "Masa Depan Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat" di Universitas OSO Pontianak. Diikuti oleh 50 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, diskusi ini bertujuan memetakan tantangan HAM lokal, mulai dari hak masyarakat adat hingga kebebasan berpendapat. Berdasarkan evaluasi Kirkpatrick Level 1, kegiatan ini meraih tingkat kepuasan dan respons positif sebesar 87,84%. Peserta berhasil mengidentifikasi bahwa penegakan HAM di daerah memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan generasi muda sebagai agen perubahan.
Gambar 3. 2: FGD Bertema Masa Depan Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat
Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan dan respons positif peserta mencapai 87,84%. Diskusi yang berlangsung pada pengujung September ini memberikan wawasan baru bagi mahasiswa bahwa perjuangan hak asasi memerlukan sinergi aktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan generasi muda. Dengan demikian, FGD ini berhasil menumbuhkan kesadaran kritis serta komitmen kolektif mahasiswa dalam mendukung upaya pemajuan dan penegakan HAM di masa yang akan datang.
Kendala dan Upaya Perbaikan
Berdasarkan tinjauan atas kedua kegiatan yang dilaksanakan pada Juni dan September 2025 tersebut, berikut adalah poin-poin evaluasi strategisnya:
Kendala:
Kesenjangan Metodologi Evaluasi: Terdapat perbedaan parameter keberhasilan, di mana kegiatan bulan Juni menggunakan pengukuran kognitif objektif, sedangkan kegiatan September masih bersifat penilaian diri (self-assessment).
Keterbatasan Jangkauan: Pelaksanaan kegiatan masih terfokus pada titik perkotaan (Ketapang dan Pontianak), sehingga jangkauan edukasi ke wilayah pelosok Kalimantan Barat masih terbatas.
Kepadatan Materi: Durasi waktu yang singkat seringkali membuat pembahasan isu-isu teknis yang kompleks menjadi kurang mendalam.
Upaya Perbaikan:
Sinkronisasi Alat Ukur: Menyeragamkan standar evaluasi di setiap kegiatan agar seluruh capaian peningkatan pengetahuan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Diversifikasi Wilayah: Merencanakan program jemput bola atau edukasi keliling ke kabupaten lain yang memiliki kerentanan isu HAM lebih tinggi di masa mendatang.
Optimalisasi Platform Digital: Mengonversi materi kegiatan menjadi konten edukasi daring yang dapat diakses kapan saja oleh peserta guna menjaga keberlanjutan pemahaman pasca-kegiatan.
2. Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM
Dalam menjalankan fungsi penegakan HAM melalui pemantauan sesuai pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tahun 2025, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat secara aktif menjalankan fungsi penegakan HAM melalui serangkaian pemantauan lapangan dan koordinasi strategis. Berikut adalah sepuluh agenda utama yang telah dilaksanakan sebagai bentuk respons nyata terhadap pengaduan masyarakat:
a. Perlindungan Hak Atas Lahan Masyarakat Adat di Bengkayang Tim melakukan pemantauan mendalam atas konflik agraria antara Masyarakat Adat Dayak Iban Desa Semunying Jaya dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Bengkayang. Upaya ini mencakup permintaan informasi kepada otoritas desa dan kecamatan serta masyarakat adat guna mendorong penyelesaian sengketa lahan serta pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi warga terdampak.
b. Pengawalan Hak Atas Keadilan dan Keamanan di Ketapang Merespons aduan terkait dugaan ketidakpastian hukum dan intimidasi, tim telah melakukan peninjauan kasus di Kabupaten Ketapang. Koordinasi dilakukan dengan pihak kepolisian setempat untuk memastikan hak pelapor dalam memperoleh informasi hasil visum dan akses bantuan hukum terpenuhi sesuai prosedur.
c. Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Adat Dayak Hibun di Sanggau Tim memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah Sanggau, Badan Pertanahan Nasional, dan masyarakat adat untuk mengurai konflik lahan seluas 1.462 hektar. Fokus utama kami adalah memastikan data peta HGU dan klaim masyarakat tersinkronisasi demi mencapai solusi yang berkeadilan.
d. Penanganan Sengketa Lahan Individu di Kabupaten Sambas Tim melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi terkait kasus lahan bersertifikat yang tumpang tindih dengan HGU perusahaan di Sambas. Dalam pemantauan ini, tim mendorong Kantor Pertanahan untuk mengoptimalkan program rehabilitasi data pertanahan pasca-insiden kantor yang terbakar yang mengakibatkan hilangnya warkah tahun 2011.
e. Sinergi Penguatan Fungsi Penegakan dengan Biro Penegakan Pusat Melalui koordinasi strategis dengan Biro Penegakan Komnas HAM RI, Tim menyusun profil kasus wilayah Kalimantan Barat sebagai basis kebijakan penanganan di masa mendatang. Pertemuan ini juga bertujuan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk layanan pengaduan yang lebih responsif.
f. Transformasi Kualitas Pelayanan Publik dan Monitoring Rekomendasi Tim terlibat aktif dalam koordinasi peningkatan pelayanan pengaduan yang terintegrasi sesuai standar Kemenpan RB. Fokus utama diletakkan pada monitoring efektivitas implementasi rekomendasi yang telah dikeluarkan agar memberikan dampak nyata bagi para pencari keadilan.
g. Advokasi Hak Kesejahteraan Pekerja Perkebunan di Sintang Tim melakukan pemantauan lapangan terkait pemenuhan hak-hak buruh di Kabupaten Sintang, khususnya mengenai prosedur PHK dan jaminan social berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tim mendorong penyelesaian melalui dialog bipartit maupun tripartit demi menjamin hak atas kesejahteraan pekerja.
h. Koordinasi Pola Kemitraan Perkebunan di Kabupaten Sambas Merespons keluhan petani plasma, Tim melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Sambas. Pemantauan difokuskan pada pembaruan perjanjian kerja sama kemitraan agar lebih adil dan tidak merugikan pihak koperasi maupun petani.
i. Pemantauan Hak Kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis di Sanggau Tim memastikan standar kesehatan tertinggi dalam pelaksanaan program nasional di perbatasan. Koordinasi dilakukan dengan BGN, SPPG, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi prosedur sanitasi dapur sekolah (SPPG) guna mencegah risiko gangguan kesehatan bagi siswa penerima manfaat.
j. Pengawalan Kebebasan Berpendapat dalam Layanan Publik di Singkawang Selain memastikan aspek kesehatan, pemantauan di Singkawang bertujuan menjamin hak siswa dan orang tua untuk berekspresi serta memberikan masukan terhadap layanan publik. Tim berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan transparansi dan ketersediaan mekanisme pengaduan yang inklusif.
Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, Indonesia BqD+rDj, Jl. Raya Liku, Nibung, Kec. Paloh 79466, Indonesia, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat 79466, Indonesia ng 109.318204° 08/2025 04 22 PM GMT +07.00
Kendala dan Upaya Perbaikan
Berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan fungsi pemantauan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 tersebut, berikut adalah poin-poin evaluasi strategisnya:
Kendala:
Akses Informasi : Seringkali kasus yang diadukan masyarakat khususnya terkait dengan sengketa agrarian telah terjadi diwaktu yang cukup lama hingga puluhan tahun. Sehingga cukup menyulitkan dalam memperoleh informasi dan data dari stakeholders terkait termasuk keterangan para saksi yang mengetahui kejadian perkara. Minimnya data dan informasi akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan serta kualitas penyelesaian kasus.
Keterbatasan Kewenangan Hukum : Kewenangan Komnas HAM seringkali terbatas pada tahap peneyelidikan dan pemberian rekomendasi, tanpa kekuatan untuk melakukan penuntutan langsung. Hal ini menyebabkan rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum
Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia : Komnas HAM menghadapi kendala anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas yang memadai, yang berdampak pada kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan publik dan melakukan pemantauan secara massif.
Upaya Perbaikan :
Pendekatan Berbasis Bukti, Saksi Kunci dan Ahli : Melakukan wawancara mendalam terhadap saksi yang mengetahui riwayat penguasaan fisik tanah, melakukan penelusuran dokumen dan jika diperlukan menghadirkan saksi ahli untuk menjelasakan regulasi yang digunakan saat peristiwa terjadi;
Mendorong Tindaklanjut Rekomendasi : Mengadvokasi peningkatan tindaklanjut oleh pihak penerima rekomendasi (pemerintah dan institusi terkait) atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Komnas HAM
Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi: Melakukan sinergi dengan lembaga negara independent dengan memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing guna mendorong penyelesaian kasus. Koordinasi dengan BPN, Pemerintah Desa dan kepolisian dalam penyajian data dan informasi serta memfasilitasi penyelesaian kasus.
Menyusun skala prioritas dan memanfaatkan informasi melalui media publik dan media social: Antisipasi atas keterbatasan anggaran dengan cara membuat skala prioritas atas kasus-kasus yang penting, mendesak dan berdampak meluas untuk di pantau. Pemanfaatan teknolgi informasi melalui media cetak maupun on line dapat digunakan untuk mendapatkan informasi awal atas sebuah kasus.
Peningkatan Kompetensi Pegawai : Melibatkan pegawai dalam kegiatan pelatihan dan workshop atas isu atau topik tertentu, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke strata lebih tinggi, mentoring atau coaching oleh atasan.
3. Pengamatan Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Perbatasan
Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan agenda strategis berupa pengamatan situasi secara mendalam di tiga wilayah perbatasan utama, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini difokuskan pada pemantauan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) bagi masyarakat yang tinggal di beranda depan negara. Berikut adalah poinpoin capaian dan temuan utama dari hasil pengamatan tersebut:
Identifikasi Hak Pendidikan dan Kesehatan: Tim menemukan bahwa meskipun sarana fisik mulai tersedia, pemenuhan tenaga pendidik dan kesehatan di perbatasan masih belum optimal. Selain itu, akses terhadap obat generik dan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dinamika Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Teridentifikasi potensi ekonomi yang besar pada sektor pariwisata dan ekspor kerajinan lokal. Namun, masih banyak warga yang bekerja di sektor informal di Malaysia dengan hanya mengandalkan Pas Lintas Batas (PLB), yang menunjukkan perlunya penguatan perlindungan bagi pekerja migran.
Kondisi Infrastruktur dan Akses Informasi: Secara umum, konektivitas jalan nasional sudah memadai, namun kualitas jalan desa dan keterbatasan akses internet yang menyebabkan ketergantungan pada provider luar negeri masih menjadi kendala utama dalam menunjang mobilitas dan informasi warga perbatasan.
Tantangan Keamanan dan Sosial: Adanya "jalur tikus" yang belum terawasi secara maksimal di sepanjang perbatasan ketiga kabupaten tersebut menjadi perhatian serius terkait aspek keamanan wilayah.
Evaluasi Status Wilayah: Lembaga mencermati adanya fenomena desadesa yang mengklaim status "Desa Mandiri," namun hal ini berdampak pada hilangnya tunjangan khusus bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga memerlukan evaluasi kebijakan agar tidak merugikan kesejahteraan aparat dan warga setempat.
Hasil pengamatan ini menekankan urgensi kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjaga, sekaligus memperkuat kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.
Gambar 3. 4: Kegiatan Pengamatan Situasi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia
Kendala dan Upaya Perbaikan
Kendala
Isu Luas: Pengamatan situasi HAM di wilayah perbatasan dengan mengangkat isu pemenuhan Hak Ekosob. Sumber daya dan waktu yang tersedia tidak cukup untuk megamati isu yang terlalu luas karena banyak aspek yang harus diamati mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Akibatnya pengamatan menjadi tidak focus, hasil pengamatan menjadi dangkal karena sumber daya dan waktu yang tersedia terbatas.
Sosial Budaya Masyarakat Pemilihan isu yang sama di 3 kabupaten yang berbatasanan dengan negara Malaysia kurang tepat, karena faktanya kondisi social ekonomi dan budaya antara kabupaten ada perbendaan diantaranya ada suku Melayu, suku Dayak dan campuran dengan pendatang. Hal ini mempengaruhi kebutuhan dan tantangan di tiap daerah.
Geografis dan Aksesibilitas : Wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan negara Malaysia cukup luas dan Panjang. Terdapat daerah terpencil dan sulit dijangkau karena akses infrastruktur yang minim sehingga sulit dijangkau.
Upaya Perbaikan
Pemilihan isu yang lebih spesifik memungkinkan pengamatan situasi HAM dapat dilakukan lebih mendalam, mendetail dan focus. Hasilnya akan terinformasi fakta dilapangan, permasalahan serta rekomendasi yang diberikan dapat lebih spesifik kepada stakeholders terkait dan diharapkan berdampak langsung.
Masyarakat Kalimantan Barat terdiri dari berbagai suku dan etnis. Mayoritas suku Melayu dan Dayak. Di 3 daerah diperbatasan yang diamati ternyata suku mayoritas yang menempati berbeda. Sambas mayoritas Melayu, Sanggau heterogen ada Melayu, Dayak dan pendatang, sedangkan Bengkayang mayoritas Dayak. Perbedaan ini mempengaruhi social ekonomi budaya masyarakat setempat. Di Sambas ada kecenderungan masyarakat memilih bekerja menjadi TKl di Malayasia karena kemiripan budaya, sedangkan Bengkayang kecenderungan mata pencaharian masyarakat bercocok tanam atau berkebun. Pemilihan isu wilayah penting menyesuaikan kondisi social, ekonomi budaya setempat.
Pengamatan situasi HAM focus perwilayah/kabupaten sehingga sumber daya yang tersedia bisa efektif digunakan dan maksimal digunakan.
4. Data Aduan
a. Klasifkasi Aduan Disampaikan
Berdasarkan data yang terhimpun, masyarakat memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk menyampaikan aduannya ke Komnas HAM. Pola penyampaian ini menunjukkan tingkat aksesibilitas layanan lembaga. Mayoritas pengadu cenderung memilih metode komunikasi yang paling efektif dan efisien guna memastikan laporan mereka segera diproses oleh secretariat
Gambar 3. 5: Grafik Aduan Disampaikan
24 21 9 3 POS DATANG WHATSAPP ONLINE LANGSUNG
b. Klasifikasi Berdasarkan Wilayah Kejadian
Data menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebar di berbagai titik wilayah. Konsentrasi aduan pada wilayah tertentu seringkali berkorelasi dengan kepadatan penduduk, tingkat aktivitas ekonomi, atau keberadaan konflik sumber daya alam di daerah tersebut. Grafik ini menjadi indikator penting dalam pemetaan titik rawan pelanggaran HAM di Kalimantan Barat.
Gambar 3. 6: Grafik Berdasarkan Wilayah Kejadian
KOTA KUALA LUMPUR KOTA SINGKAWANG 3 KOTA PONTIANAK 13 KABUPATEN SINTANG 3 KABUPATEN SANGGAU 2 KABUPATEN SAMBAS 5 KABUPATEN MEMPAWAH KABUPATEN MELAWI 4 KABUPATEN LANDAK KABUPATEN KUBU RAYA 13 KABUPATEN KETAPANG 5 KABUPATEN BENGKAYANG 0 2 4 6 8 10 12 14
c. Klasifikasi Berdasarkan Pengadu
Klasifikasi menyajikan profil entitas atau subjek hukum yang mengambil inisiatif untuk melaporkan permasalahan mereka. Data menunjukkan keberagaman latar belakang pengadu, mulai dari Individu Orang Seorang (13 aduan), Organisasi (13 aduan), hingga peran aktif Kantor Pengacara/Advokat (12 aduan), yang menandakan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia telah merata di berbagai lapisan elemen masyarakat.
Gambar 3. 7: Grafik Berdasarkan Pengadu
PEMERINTAH DAERAH 4 ORGANISASI 13 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.. 2 KELOMPOK PEKERJA 1 KELOMPOK MASYARAKAT ADAT 2 KANTOR PENGACARA/ADVOKAT /.. 12 KANTOR KOMNAS HAM RI PUSAT 2 INDIVIDU PENYANDANG DISABILITAS 1 INDIVIDU PEREMPUAN 7 INDIVIDU ORANG SEORANG 13 2 4 10 12 14 0 6 8 d. Klasifikasi Berdasarkan Korban
Grafik ini memberikan gambaran mendalam mengenai pihak-pihak yang terdampak secara langsung oleh dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan. Analisis terhadap profil korban ini penting untuk memetakan kelompok mana yang paling rentan terhadap praktik pelanggaran hak, sehingga Sekretariat Komnas HAM dapat merumuskan langkah perlindungan yang tepat sasaran.
Gambar 3. 8: Grafik Berdasarkan Korban
KELOMPOK - MASYARAKAT HUKUM ADAT 3 KELOMPOK - PEKERJA 13 KELOMPOK - PEREMPUAN 2 KELOMPOK - ANAK ANAK 2 KELOMPOK - MASYARAKAT 5 INDIVIDU - PENYANDANG DISABILITAS INDIVIDU - PENGUNGSI/PENCARI SUAKA INDIVIDU - TAHANAN 2 INDIVIDU - PEREMPUAN 12 INDIVIDU - ORANG SEORANG 16 0 2 4 6 10 12 14 16 18 8
e. Klasifikasi Berdasarkan Perespon
Rangkaian data ini mengidentifikasi institusi atau pihak yang menjadi sasaran aduan (Teradu), sekaligus mendokumentasikan pihak yang memberikan tanggapan atas koordinasi yang dilakukan oleh Komnas HAM (Perespon). Sebagian besar aduan melibatkan interaksi antara warga negara dengan instansi publik, aparat penegak hukum, maupun sektor privat.
Gambar 3. 9: Grafik Berdasarkan Perespon
KELOMPOK - MASYARAKAT HUKUM ADAT 3 KELOMPOK - PEKERJA 13 KELOMPOK - PEREMPUAN 2 KELOMPOK - ANAK ANAK 2 KELOMPOK - MASYARAKAT 5 INDIVIDU - PENYANDANG DISABILITAS INDIVIDU - PENGUNGSI/PENCARI SUAKA INDIVIDU - TAHANAN 2 INDIVIDU - PEREMPUAN 12 INDIVIDU - ORANG SEORANG 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
f. Klasifikasi Berdasarkan Hak Yang Diadukan
Klasifikasi mengenai hak yang diadukan merinci jenis-jenis hak asasi manusia yang menjadi substansi pelaporan. Narasi ini mengategorikan keluhan masyarakat ke dalam berbagai klaster hak, seperti hak sipil, politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadi indikator utama tantangan perlindungan HAM di wilayah tersebut.
Gambar 3. 10: Grafik Berdasarkan Hak Yang Diadukan
TANPA KETERANGAN HAK 2 HAK MENGEMBANGKAN DIRI 2 HAK ATAS PEREMPUAN 1 HAK ATAS KESEJAHTERAAN 28 HAK ATAS RASA AMAN 4 HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 4 HAK MEMPEROLEH KEADILAN 16 5 10 15 25 30 0 20 g. Klasifikasi Berdasarkan Pihak Yang Diadukan
Klasifikasi memetakan entitas atau institusi yang dilaporkan oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Kalimantan Barat. Data ini memberikan gambaran strategis mengenai sektor-sektor yang paling sering bersinggungan dengan permasalahan hak asasi, di mana instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta perusahaan swasta biasanya menjadi pihak yang paling sering dimintakan pertanggungjawabannya. Analisis pada bagian ini sangat krusial bagi Komnas HAM untuk menentukan arah koordinasi dan evaluasi kebijakan, guna memastikan bahwa setiap lembaga publik maupun privat menjalankan fungsinya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan HAM
Gambar 3. 11: Grafik Berdasarkan Pihak Yang Diadukan
PEMERINTAH NEGARA LAIN INDIVIDU - PEKERJA/PROFESI 3 INDIVIDU - ORANG SEORANG LEMBAGA PENDIDIKAN 5 BUMN/BUMD 2 KORPORASI 17 KEJAKSAAN 2 POLRI 13 LEMBAGA PERADILAN 3 LEMBAGA NEGARA (NON KEMENTERIAN) PEMERINTAH DAERAH 2 PEMERINTAH PUSAT (KEMENTRIAN) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
h. Klasifikasi Berdasarkan Isu dan Detail Aduan
Klasifikasi berdasarkan isu dan detail aduan menyajikan rincian teknis mengenai permasalahan konkret yang dihadapi oleh para pengadu di lapangan. Berdasarkan rekapitulasi data:
Sektor Ketenagakerjaan: Menjadi isu paling dominan dengan total 25 aduan, di mana permasalahan utama berkaitan dengan tidak dibayarkannya upah, pesangon, dan tunjangan lainnya (11 aduan).
Sektor Penegakan Hukum: Tercatat sebanyak 15 aduan terkait ketidakprofesionalan prosedur oleh Aparat Penegak Hukum (APH), terutama mengenai lambannya penanganan laporan polisi (7 aduan).
Sektor Agraria: Mencatat 13 aduan, yang didominasi oleh masalah sengketa lahan atau tanah (10 aduan).
Kelompok Rentan: Terdapat 6 aduan yang mencakup isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengabaian hak narapidana dan penyandang disabilitas.
Isu Lainnya: Mencakup bidang pendidikan (4 aduan), lingkungan (2 aduan), dan administrasi pemerintahan (2 aduan) yang menunjukkan kompleksitas masalah hak asasi manusia di Kalimantan Barat
Tabel 3. 4: Klasifikasi Berdasarkan Isu dan Detail Aduan
| Isu dan Detail Aduan | Jml | Isu dan Detail Aduan | Jml |
| Agraria | Pendidikan | 4 | |
| • Lahan/Tanah | 10 3 | • Kesewenangan dosen/guru | 3 |
| • Perkebunan | • Kesewenangan pemberhentian pelajar/mahasiswa | 1 | |
| Ketenagakerjaan | 25 | Pengabaian Hak Kelompok Rentan dan Marjinal | 6 |
| • Ketidakjelasan status pekerja | 7 | • Kekerasan terhadap perempuan anak dan LGBTQ | 1 |
| • PHK sewenang-wenang | 4 | • Pengabaian hak narapidana dan/tahanan, deteni | 3 |
| • Tidak dibayarkan upah, pesangon, dan tunjangan lainnya | 11 | • Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas | 1 |
| • Union busting | 1 | • Kekerasan dalam rumah tangga | 1 |
| • Jam kerja berlebih | 1 | Pelanggaran administrasi pemerintahan | 2 |
| • Perbudakan Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian | 1 15 | • Maladministrasi | 2 |
| prosedur oleh APH | Kepegawaian | 2 | |
| • Kelalaian APH terhadap barang bukti | • Penolakan/dipersulit permohonan pindah tugas | 1 | |
| • Lamban penanganan laporan polisi | 7 | • Tidak dibayarkan hak gaji | 1 |
| • Pemeriksaan melebihi batas waktu | 1 | Lingkungan | 2 |
| • Penangkapan dan penahanan tanpa 1 • Gangguan lingkungan 2 surat tempat tinggal | ||||
| surat • Tidak dilakukan penahanan terhadap | 1 | tempat tinggal Aset negara | 1 | 1 |
| tersangka • Ketidakpastian proses penanganan | 2 | • Sengketa BMN | 1 | 1 |
| antar APH • Penahanan melibihi batas waktu | 1 | Akses atas keadilan | 1 | 1 |
| • Penetapan tersangka tidak sesuai | 1 1 | Akses atas keadilan • Akses bertemu keluarga | 1 1 | 1 1 |
| prosedur Kekerasan dan/penyiksaan | 1 | (proses hukum) Permasalahan putusan | 1 | 1 |
| aparat dalam penertiban • Kekerasan | 1 | pengadilan • Belum diberikan | salinan | 1 |
| /penggusuran/ relokasi Kinerja dan Kode Etik Aparat Penegak | 2 | putusan perkara Keluarga | 1 | |
| Hukum • Permasalahan Kode Etik Jaksa | 1 | • Keluarga | 1 | |
| • Kinerja dan kode etik kepolisian | 1 | o Reldarga | _ | |
| Lainnya | 13 | |||
| • Masalah keluarga | 3 | |||
| • Masalah kredit/hutang piutang | 2 | |||
| • Tindak pidana | 5 | _ | ||
| • Kewarganegaraan | 1 | _ | ||
| • Perdata | 1 | _ | ||
| • warisan | 1 | _ | ||
C. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2025 Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kaliamantan Barat mendapatkan Todal pagu anggaran sebesar Rp.802.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.800.056.382,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.983.618,00 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 99.75 %.
Pagu anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.477.622.000,00.
Tabel 3. 5: Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
| Akun | Judul | Pagu | Realisasi | Sisa | Realisasi % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3336.CAN.001 | Layanan Sarana TIK | 41,697,000 | 41,690,000 | 7,000 | 99.98% |
| 3336.EBA.994 | layanan Perkantoran | 253,308,000 | 252,463,633 | 844,367 | 99.67% |
| 3336.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 230,600,000 | 229,548,000 | 1,052,000 | 99.54% |
| 5679.AEF.005 | Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat | 79,500,000 | 79,500,000 | 100.00% | |
| 5680.BCC.009 | Perkara Dugaan Pelanggaran HAM yang ditangani Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat Pengamatan Situasi | 151,355,000 | 151,274,749 | 80,251 | 99.95% |
| 5680.BKA.004 | Pengamatan Situasi terhadap Isu-isu HAM Strategis di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat | 45,580,000 | 45,580,000 | 100.00% | |
| Total | 802,040,000 | 800,056,382 | 1,983,618 | 99.75% | |
Kendala dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dalam mencapai sasaran kerja sepanjang tahun 2025 antara lain;
1. Permasalahan pemblokiran anggaran
2. Pengurangan alokasi anggaran kegiatan
3. Proses Pembentukan satker mandiri
4. Kurangnya peningkatan kapasitas melalui Diklat dan Pelatihan Upaya perbaikan yang telah dilakukan:
1. Usulan penyesuaian anggaran / revisi anggaran
2. Mengatur ulang waktu pelaksanaan kegiatan fungsi dan layanan operasional perkantoran
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai mekanisme kerja yang lebih baik dengan mengikutserta peningkatan kapasitas baik internal maupun eksternal
BAB IV PENUTUP
Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan performa yang sangat memuaskan dengan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Pencapaian signifikan terlihat pada indikator pengarusutamaan HAM yang mencapai 83,42% dari target 60%, serta efektivitas penanganan perkara pelanggaran HAM melalui mekanisme pemantauan dan mediasi yang terealisasi sebesar 55,77% dari target 30%. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang responsif melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemantauan lapangan yang intensif di wilayah Kalimantan Barat.
Dari sisi akuntabilitas manajerial, tata kelola pelayanan umum berhasil dipertahankan pada level optimal sebesar 99,75% dengan serapan anggaran yang sangat efisien mencapai 99,75% dari total pagu sebesar Rp802.040.000,00. Meskipun terdapat beberapa hambatan teknis seperti keterbatasan personel administratif dan dinamika integrasi sistem data, instansi telah melakukan langkahlangkah mitigasi strategis melalui penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan. Realisasi anggaran yang transparan ini menunjukkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan standar reformasi birokrasi.
Pencapaian kinerja tahun 2025 ini juga memberikan gambaran mengenai keberhasilan program edukasi di lapangan, seperti inisiatif Sekolah Ramah HAM di Kabupaten Ketapang dan forum diskusi mahasiswa di Kota Pontianak yang berhasil meningkatkan pemahaman nilai-nilai HAM secara kolektif. Selain itu, efektivitas penanganan kasus-kasus strategis, mulai dari konflik agraria masyarakat adat hingga pemantauan hak kesehatan di wilayah perbatasan, membuktikan bahwa kehadiran Sekretariat di daerah mampu memperpendek jarak pelayanan bagi para pencari keadilan. Keberhasilan melampaui target jangka menengah ini menjadi indikator bahwa strategi operasional yang diterapkan telah relevan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.
Sebagai langkah tindak lanjut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan program kerja tahun mendatang dengan fokus pada sinkronisasi sistem pelaporan data guna meniadakan kendala teknis yang masih ditemukan. Evaluasi yang dilakukan pada periode ini akan menjadi basis utama dalam memperkuat fondasi kelembagaan yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan bagi staf akan menjadi prioritas untuk menjawab tantangan beban kerja yang semakin kompleks di masa depan.
Akhir kata, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam pengambilan kebijakan pemajuan HAM di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan semangat reformasi birokrasi, instansi akan terus menjaga integritas dan profesionalisme guna memastikan bahwa setiap kebijakan publik di daerah senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil akan terus dipelihara demi mewujudkan kondisi hak asasi manusia yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (Perubahan ke-2)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nelly Yusnita
Jabatan : Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Henry Silka Innah
: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Jabatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pihak Pertama,
Nelly Yusnita
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Perubahan ke-2)
| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menguatnya Pengarusutamaan HAM | 1. Persentase peningkatan pengetahuan HAM melalui penyebarluasan wawasan dan pelatihan | 60 persen |
| 2. | Terlaksananya Penanganan Pelanggaran HAM | 1. Persentase Penanganan perkara pelanggaran ham melalui mekanisme pemantauan dan mediasi | 30 persen |
| 3. | Terwujudnya tata kelola pelayanan umum yang optimal | 1. Persentase tata kelola pelayanan umum | 100 Persen |
| Unit Mandiri | Anggaran | |
| kretariat Komn | Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan | Pagu Rp802.040.000,- |
Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Henry Silka Innah
Jakarta, 28 November 2025 Pimpinan Unit Kerja,
Nelly Yusnita
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).