Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Tahun 2025

22 halaman · 22 halaman diproses dengan OCR · 18.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  2. FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  3. 4. Prioritas Nasional
  4. 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
  5. 6. Program dan Pendanaan
  6. FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  7. 6. Kegiatan dan Pendanaan
  8. FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  9. 6. Kegiatan dan Pendanaan
  10. FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  11. 6. Output dan Pendanaannya
  12. 7. Rincian Kegiatan
  13. FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  14. 7. Rincian Kegiatan
  15. B. Sumber Pendanaan
  16. FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  17. 7. Rincian Kegiatan
  18. B. Sumber Pendanaan
  19. FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  20. 6. Output dan Pendanaannya
  21. 7. Rincian Kegiatan
  22. FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017
  23. 7. Rincian Kegiatan

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Juni 2016

Nomor :171/5.0.0.3N112016

Perihal : Rencana Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Renja Komnas HAM) Tahun 2016

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI;

2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;

3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bappenas.

Di-

Jakarta

Sehubungan dengan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, maka dengan ini kami menyusun Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2017 berdasarkan alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

Kode KegiatanNama KegiatanAlokasi Anggaran 2017
5679Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur NegaraRp. 7.646,8
5680 5681Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAMRp. 12.077,8
3061Pencegahan dan Penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korbanRp. 5.200,0
3335 3336Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal dan KerjasamaRp. 5.064,0
3336Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per-UU dan Bantuan HukumRp. 54,618,4
Keuangan, Per-UU dan Bantuan Hukum Jumlah Rp.Rp. 84.965,0

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SekretarisJenderal,

Untung Tri Basuki, SH.,SPN NIP.195907181986031001

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM;

2. Arsip.

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, 2. VISI : Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan

1.Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan 3. MISI pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2.Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;

3.Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Prioritas Nasional

KodePrioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)Alokasi 2017(Juta)
Kepastian dan Penegakan Hukum 13Kepastian dan Penegakan Hukum24.742,6
24.742,6

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

KodeSasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran Strategis KLTarget 2017Alokasi 2017(Juta)
01Terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia24.742,6
Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undang yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM15
Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas40
Jumlah penangansn kasus pelanggaran HAM yang berat4
Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan1000
上Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan2
02Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya60.222,4
Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif80
tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif

6. Program dan Pendanaan

Kode 01Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksannan Tugas Teknis Lainnya KomnasIndikasi Pendanaan Tahun 2017Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHIRupiah PHLN+PDN|PNBP+BLUPNBP+BLUSBSNJumlah201820192020
01Program Dukungan Manajemen dan Pelaksannan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM60.222,40.00.00.0 0,060.222,472.236,586.684.1104.021,1
06Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM24.742,60.00.00.024.742,629.691,235.629,542.765,6
KodeProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2017Prakiraan Kebutuhan(Juta)
RuplahPHLN+PDN PNBP+BLUPNBP+BLUSBSN Jumlah201820192020
Jumlah84.965,084.965,00.00.00,0 84.965,0101.927,7122.313,6 146.786,720

Jakarta,06 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH., SPN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas 3. Program HAM

4. Unit Organisasi : Komnas HAM

(Eselon 1)

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

KodeSasaran ProgramIndikator Kinerja Program (IKP)Target 2017Alokasi 2017 (Juta)
01Terwujudnya good goveranance60.222,4
01Nilai penerapan RB Komnas HAM751
Nilai pencapsian kinerja Komnas HAMCC1
Persentase penerapan perencanaan berbasis kinerja751
Persentase penerapan perencanaan berbasis kinerja

6. Kegiatan dan Pendanaan

KodeKegiatan Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan KerjasamaIndikasi Pendanaan Tahun 2017Prakiraan Kebutuhan(Juta)
PHLN+PDN RupiahPHLN+PDN PNBP+BLUPNBP+BLUSBSNJumlah201820192020
3335Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama5.604,00.00.00.05.604,06.841.88.210,19.852,1
3336Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum54.618,40.00.00.054.618.465.394,778.474.094.169,0
dan Bantuan Hukum Jumlahdan Bantuan Hukum Jumlah60.222.40.00.00.060.222,472.236,586.684,1 104.021,104.021.1

Jakarta,06 Jani 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga 5(SP.

SEKRETARISJENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia

3. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

4. Unit Organisasi

: Komnas HAM

(Eselon 1)

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

KodeSasaran ProgramIndikator Kinerja Program (IKP)Target 2017Alokasi 2017 (Juta)
01saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan13.188,6
1Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perbahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM151
02Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas1.455.2
Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas401
03penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat6.936,0
Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat41
04Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan8.037.9
FJamlah Penangansn kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan1000
05Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempusn5.125,0
FJumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan21
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan

6. Kegiatan dan Pendanaan

KodeKegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017Prakiraan Kebutuhan(Juta)
RupiahPHLN+PDNPNBP+BLUPNBP+BLUSBSNJumlah201820192019 2020
5679Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara7.464,80.00.00.0 0.00.0 7.464,87.464,8 8.957,810.749,410.749,4 12.899,512.899,5
5680 5681Penyelessian Kasus Pelanggaran HAM12.077,80.00.00.0 0.00.0 12.077,812.077,8 14.493,414.493,4 17.392,117.392,120.881.1
1Penoegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban5.200,00.00.00.0 0.00.05.200,06.240,07.488,08.985,0
Jumlah24.742,60.00.00.0 0,024.742,624.742,6 29.691.229.691.2 35.629,535.629,542.765,6

Jakarta,06 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARISJENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas 2. Program HAM

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya good goveranance

4. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama

5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal (Eselon 2)

6. Output dan Pendanaannya

kodeOutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKeglatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawassn internal dan kerjasama75.604,0111
Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain71
Jumlah dokumen skuntabilitas kinerja Komnas HAM211
Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal20111
Persentase kerjasama yang ditindaklanjut80111—
Persentase tindak lanjut hasil paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program8011
dalam pelaksanaan program Jumiah5.604,01

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
Satuan volume/target BiayaSatuan BiayaAlokasi (Juta) 2018Volume/Target Alokasi (Juta)Alokasi (Juta)
(Juta) 201820192020201820192020
001Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan intemal dan kerjasama75.604,07776.841,88.210,19.852.1
1Peryuzunan program dan anggaran komnas ham3189.1567,411
1Pagu indikatif357,7173,011
Pagu Anggaran240,080,0111
Pagu alokasi anggaran160,060,0111
—Pelakzanaan program dan kegiatan447,5190,01—1
Penyempurmanan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran komnas ham441.3165.0
国Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan dan penganggaran331,394.0111一1
—1Survey Kepuasan masyarakat331,995,6—11
1Laporan kinerja Komnas H.AM (Lakip)432,9131,4111
Laporan Tahunan Komnas HAM (Laptah)365,6196,91—1一1
catatan Akhir Tahun (CATAHU)320.762.2——111
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga3141,2423,711111
kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan MajuPrakiraan Maju
Satuan volume/targetSatuan Alokasi Blaya (Juta)(Juta)Volume/TargetAlokasi (Juta)
201820190192020201820192019
EvaluEvaluasi kinerja lembaga345,9137,8111
1Implementasi sistem pengeloloan data dan informasi330.591,5111L1
1Reviu atas laporan kewangan komnas ham321,765,0111L1
1Reviu RKA Komnas HAM327.783,111
1evaluasi atas implementasi sakip328.284,511
Monitoring dan rencana tindak lanjut atas temuan bpk323,169.2111
Monitoring penyelesaian kerugian negara214.028,0111
4Audit keuangan, kepegawaian dan barang & jasa361,1183,411111
1Audit program390.6271,8—1111
1Sistem informasi pengawasan internal (SPI) dan WBS komnas ham369.2207,61
1Penandatanganan MolU dengan stakeholders komnas ham261,4122,7111
1Tindak lanjut MoU dengan stakeholders dengan perjanjian kerjasama275,3150,51111
1Evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders351.5154,4—1—1—
1Koordinasi dengan stakeholders terkait kerjasama (kementerianlembaga, ACHR, ASEAN, ASEAN Community, UJN System, dil)2109.4218,811
PCommunity, UJN System, dil) Penguatan pelayanan kehumasan dan protokol664,1384.511—一1
PengPengelolaan tata usaha pimpinan humas dan protokol452.2208,61111
PenPerubahan tata tertib331,594.511
PemPembahasan laporan persidangan hasil putusan sidang3269,6808,9国
Pembahasan laporan persidangan hasil putusan sidangPembahasan laporan persidangan hasil putusan sidang paripurna3269,65.604,01L

B. Sumber Pendanaan

KodeOutput/KomponenJenis KomponenJenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
001Meningkatnya kualitas perencansan, pengawasan internal dan(BAK/BLK)Rupiah 5.604,0PHLN + PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
001kerjasama0.00.0 0,00,0 5.604,0
1Penyusunan program dan anggaran komnas hamBLK567,40.0000.0 0.00.0 567,4
1Pagu indikatifBLK173,00.00.00.0173.0 0.0
1Pagu AnggaranBLK80,00.00.00.080,0
1Pagu alokasi anggaranBLK60.0 190.00.00.00,060,0
1Pelaksanaan program dan kegiatan Penyempurnanan pedoman penyusunan rencana kerjaBLK BLK165,00.0 0.00.0 0,00.0 0.0190,0 165,0
1dan anggaran komnas ham Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan danBLK94,00.00.094.0
—penganggaran0.0
1Survey Kepuasan mazyarakat Laporan kinerja Komnas HAM (Lakip)BLK BLK95.6 131,40.0 0.00.0 0.00.0 0.095.6 131,4
1Laporan Tahunan Komnas HAM (Laptah)BLK196,90.00.00.0196,9
1catatan Akhir Tahun (CATAHU)BLK62,20.00.00.062.2
1Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembagaBLK423,70.00.00.0423,7
1Evaluasí kinerja lembagaBLK137,80.00.00.0137,8
—1Implementasi sistem pengelolaan data dan informasiBLK91,50.00.00.0 0.091.5
1Impermerar sistee pengeatan ate taan igormBLK65,00.000.0 0.065,0
1Reviu atas laporan keuangan komnas hamBLK83,0.0 0.00,00.065,0
1Reviu RKA Komnas HAMBLK83,10.00.00.083,1
1evaluasi atas implementasi sakipBLK84,50.00.00.084,5
1Monitoring dan rencana tindak lanjut atas temuan bpkBLK69.20.0 0.00.00,069,2
1Monitoring penyelesaian kerugian negaraBLK28,00.00.0 0.00,028.0
1Audit keuangan, kepegawaian dan barang & jasaBLK BLK183,4 271,80.00.00,0 0.0183,4 271.8
KodeOutput/KomponenJenis Komponen (BAK/BLK)Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
RupiahPHLN + PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
Sistem informasi pengawasan internal (SPI) dan WBS komnas hamBLK207,60.00.00.0207.6 0.0
Penandatanganan MoU dengan stakeholders komnas hamBLK122,70.00.00.0122,7
Tindak Ianjut MoU dengan stakeholders dengan perjanjian kerjasamaBLK150,50.00.00.0150,5
1Evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan stakeholdersBLK154,40.00.00,0154,4
Koordinasi dengan stakeholders terkait kerjasama (kementerian/lembaga, ACHR, ASEAN, ASEAN Community, UJN System, dill)BLK218,80.00.00.0218.8
Penguatan pelayanan kehumasan dan protokolBLK384,50.00.00.0384.5
1Pengelolaan tata usaha pimpinan humas dan protokolBLK208,60.00.00.0208,6
1Perubahan tata tertibBLK BLK94,50.00.00.094.5
Pembahasan laporan persidangan hasil putusan sidang paripurnaBLK808,90.00.00.0808,9
Jumlah15.604,00.00,00.05.604,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06 Jun 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARISJENDERAL

Haum

UNTUNG TRI BASUKI, SH,SPN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

: 1. penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat 3. Sasaran Program

2.Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan

4. Kegiatan

: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

5. Unit Organisasi (Eselon 2)

: Biro Dukungan Penegakan HAM

6. Output dan Pendanaannya

kode6. Output dan Pendanaannya OutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat2.800,0Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atasPenyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
FJumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat41—1hak atas keadilan一
002Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan10005.708,7Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atasPenegakan HAMN
HJumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan10001—1hak atas keadilan
Fditindaklanjuti oleh K/L Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan241
003Terselenggaranya Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAMditindaklanjuti oleh K/L di perwakilan75001.535,8Kepastian dan PenegakanPenghormatan, Perlindangan, danPenegakan HAM
kodeOutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
HukumPemenuhan
Jumlah pengelolaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti75001一
004Pelaksanaan sistem pengaduan terpadu di perwakilan6 752.033,3KepastianPenghormatan,Penegakan
004Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi752.033,3Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atasPenegakan HAM
HJumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi751keadilan1
HJumlah penanganan konflik sosial melalui upaya mediasi201111
HPelaksanaan mediasi kasus HAM di 6 kantor perwakilan Komnas HAM kasus pelanggaran HAM kelompok Marginal dan rentan121
kelompok Marginal dan rentan Jumiah12.077,81

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kodeA. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Output/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
volume/targetSatuan BiayaAlokasi (Juta) 2018Volume/TargetAlokasi (Juta)
Alokasi (Juta)2019 201820202019 20182019 20202020
PenPenanganan kasus pelanggaran HAM yang berat42.800,04443.360,0 4.032,04.032,04.848,4
001Penanganan Kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial11.680,01.680,01111
1Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melahui mekanisme non judisial11.120,01.120,01
002(pelanggaran HAM yang berat masa lalu) Penangaman kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan10005.708,71000100010006.850,5 8.220,620.6 9.19.864,7
002Penangaman kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan9371,03.338,711119.8047
Pelaksanaan pemantawan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM2885,01.770,011111
1Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di indonesia1600,0600,011111
Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM75001.535,8750075001.842,9 2.211,52.654,0
kodeOutput/KomponenTahun 2017PraPrakiraan MajuAlokasi (Juta)
volume/targetSatuan BiayaAlokasi (Juta)Volume/TargetVolume/TargetAlokasi (Juta)
111.340,3201820192020 20182018 2019019 22020
Panerimaan pengaduan pelanggaran HAld secara langsung dan online8 1167,51.340,3 15,41—111
Evaluasi dan Laporan Penanganan Pengaduan1 215,4 90,0180,011111一
004Pengelolaan pengaduan di perwakilan Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan752.033,37575752.440,0 2.928,02.928,03.514,0
melalui mekanisme mediasi2775,21—11
Pelaksanaan Mediasi penyelesaian kasus-kasus HAM hak-hak kelompok marginal dan renian3258,4186,9—1—1
一Mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM di 6 (enam) perwakilan1 1186,9 87,5186,9 87,5——11一
1Koordinasi dengan subkomisi, sekretariat Komnas HAM dan stakeholders dalam penanganan kasus-kasus mediasi1887,5—1
1Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi282,9165,811
1Penyelesaian konflik sosial melahui proses mediast3142,6427,9—1—1111
1Pencegahan konflik sosial10.00,0 390,01—11
1Mediasi kasus HAM serta koordinasi dan supervisi pelaksanaan mediasi di 6 (enam) kantor perwakilan2195,0390,01117.392,1120.881,1
195,0 Mediasi kasus HAM serta koordinasi dan supervisi pelaksanaan mediasi di 6 (enam) 2 kantor perwakilan Jumiah 12.077,814.493,420.881,1

B. Sumber Pendanaan

Penanganan kasus pelanggaran HAM yang beratOutput/KomponenJenis Komponen (BAK/BLK)Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
RupiahPHLN+PDNPNBP+BLUSBSNJumlah
001Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat12.800,00,00.00.00.0 2.800,0
Penanganan Kasus pelanggaran HAM yang berat melaiui mekanisme judisialBLK1.680,00,00.00.00.0 1.680,0
Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non judisialBLK1.120,00,00.00,00,0 1.120,0
002(pelanggaran HAM yang berat masa lalu) Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan5.708,70,00.00.00.0 5.708,7
002Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAMBLK3.338,70.00.00,03.338,7 0,0
Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasiomal di indonesiaBLK1.770,00,00,00,00,0 1.770,0
Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilanBLK600,00,00,00,00,0 600,0
003Komnas HAM1.535,80,00,0
003Terselenggaranya Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAMBLK1.340,30,00,00,01.535,8 1.340,3
Penerimaan pengaduan pelanggaran HAM secara langsung dan online Evaluasi dan Laporan Penanganan PengaduanBLK BLK15,40,00,00,0 0,01.340,3 15,4
KodeOutput/KomponenJenis Komponen (BAK/BLK)Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Komponen (BAK/BLK)Rupiah PHLN+PDNPHLN+PDNPNBP+ BLUSBSN
mPengelolaan pengaduan di perwakilanBLK180,00,00.00.0Jumlah 0.0 180,0
004Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi2.033,30,00,00,00,0 2.033,3
Pelaksanaan Mediasi penyelesaian kasus-kasus HAM hak-hak kelompok marginal dan rentanBLK775,20.00,00.00.0 775,2
1Mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM di 6 (enam) perwakilanBLK186,90,00,00,00,0 186,9
Koordinasi dengan subkomisi, sekretariat Komnas HAM dan stakeholders dalam penanganan kasus-kasus mediasiBLK87,50.00.00.00.0 87,5
penanganan kasus-kasus mediasi Monitoring dan evaluast pelaksanaan mediasiBLK165,80,00.0
Penyelesatan konflik sosial melalus prones mediasiBLK427,90,00,00.0 0,0165,8 427,9
Pencegohan konflik sosialBLK0.00.00,00.0427,9 0,0
Mediasi kasus HAM serta koordinasi dan supervisi pelakaanaan mediasi di 6 (enam) kantor perwakilanBLK390,00,00,00,0390,0
kantor perwakilan Jumlah112.077,80.00.00.0 12.077,8

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

-— Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,21 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARISJENDERAL UNTUNG TRI BASUKI, SH.,S.PN NIP:195907181986031001

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas 2. Program HAM

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya good goveranance

Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan 4. Kegiatan Bantuan Hukum

5. Unit Organisasi : Biro Umum (Eselon 2)

6. Output dan Pendanaannya

kodeOutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001Terselenggaranya RB Komnas HAM752.622.5111一
Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi75111一
994Layanan Perkantoran1351.995.9111
口Belanja Pegawai131111
Belanja Barang Operasional1311111
Jumlah54.618.41

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
volume/target Satuan BiayaSatuan Alokasi Biaya (Juta)Alokasi (Juta) 2018 2019Volume/TargetAlokasi (Juta)
2018 2019201920202018 2019 2020
001Terselenggaranya RB Komnas HAM7512.622,5 8080 8585903.000,03.600,04.320,0
Pengelolaan Reformasi Birokrasi803.1250,01111
Peraturan kelembagaan yang dihasilkan3116,7350,01—11
Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dihasilkan180,080,01111
Koordinasi peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur (penataan sistem manajemen SDM)6127,1762.5111
一Pendidikan dan Pelatihan pegawai Komnas HAM3015.0450,01111
1Dokumen Keuangan yang berkualitas578,0390,01—1_1
Laporan BMV sesuat dengan ketentuan yang berlaku1340.0340,011一11
994Layanan Perkantoran13151.995,9 1313131362.394,774.874,089.849.0
Gaji dan tunjangan131.942,625.254,311一11
1Operasional dan Pemeliharaan Kantor132.057,026.741,61111
Jumiah54.618,465.394,778.474.094.169,0

B. Sumber Pendanaan

KodeOutput/KomponenJenis Komponen (BAK/BLK)Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
RupiahPHLN+PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
001Terselenggaranya RB Komnas HAM12.622.50.00.00,02.622,5
Pengelolaan Reformasi BirokrastBLK250,00.00.00.0250,0
KodeOutput/KomponenJenis Komponen RupiahIndikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
1(BAK/BLK)RupiahPHLN + PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
Peraturan kelembagaan yang dhasilkanBLK350,00,00.00.00.0 350,0
FKonsultasi dan Bantuan Hukum yang dihasilkan Koordinasi peningkatan dan pengembangan SDMBLK BLK80,00.00.00.00.0 80,0
1Aparatur (penataan sistem manajemen SDM)BCK762,50,00,00.00.0 762,5
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Komnas HAMBLK450,00.00.00,0450,0
HDokumen Keuangan yang berkualitasBLK390,00.00.00.0390,0
994Laporan BMV sesuai dengan ketentuan yang berlakuBLK340,00.00.00.0340,0
994Layanan Perkantoran51.995,90.00.00.051.995,9
Gaj dan tanjanganBLK25.254,30.00.00.025.254.3
Operasional dan Pemeliharaan KantorBLK26.741,6 54.618,40.0 0.00.00.026.741,6
Jumlah0,00.054.618.4

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

一a/n Menteri/ Kepala Lembaga SEKRETARISJENDERALa/n Menteri/ Kepala Lembaga SEKRETARISJENDERALSEKRETARISJENDERAL
UNTUNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN NIP:195907181986031001UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN NIP:195907181986031001
二三
二一一一一
一一二
三三
二
二三

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

: Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM 2. Program

1.saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan 3. Sasaran Program perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM

2.Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

3. penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat

4.Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan

4. Kegiatan : Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

5. Unit Organisasi : Biro Dukungan Pemajuan HAM (Eselon 2)

6. Output dan Pendanaannya

kodeOutputIndikator Kinerja Target Kegiatan 2017Alokasi Target 2017 2017Alokasi 2017 PrioritasPrioritas NasionalProgram PrioritasKeglatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MP/API/PPBAN/RB
Indikator Kinerja Target 2017 2017 (Juta)
001Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM153.113,6Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilanPendidikan HAM bagi Apgakum
Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM15
Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan. perubahan dan pencabut8an per-UU yang berpespektif HAM dan isu lain terkait HAM di Perwakilan6
002Indikator HAM yang dimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas401.455,2Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilanPendidikan HAM bagi Apgakum
Persentase inidikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas40
003K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM40566,9Kepastion Penegakan dan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atasPendidikan HAM bagi Apgakum
Persentase K/L/D/Stakeholders yang pendidikan berbasis HAM telah melaksanakan40keadilan
004K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM402.329,1Kepastian Penegakan danPenghormatan, Perlindungan, danPendidikan HAM bagi Apgakum
kodeOutputIndikator Kinerja KeglatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
HukumPemenuhan haikdia a
1Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM40
Desiminasi HAM oleh Perwakilan Komnas HAM611
Monitoring dan evaluasi penguatan kesdaran HAM masyarakat dan aparatur Negara1
NegaraNegara Jumiahmasyarakat dan aparatur Negara—7.464,8—11

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju一
Satuan volume/targetSatuan Alokasi BiayaAlokasi (Juta)Volume/TargetVolume/Target
001Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif15Biaya(Juta) 3.113,620182019 15152020 152018 3.736,32019 4.483,62020 5.380,3
HAM dan isu lain terkait HAM Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perUUan yang berperspektif10107,31.073,01——一
1HAM Hanil Kajian dan Penelitian mengenai kelompok4265,41.061,711
日marjinal dan rentan Dokumen Indeks HAM3145,0435,011
Monitoring dan Evaluasi saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-143.943,91一
1UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM Kajian peraturan/kebijakan daerah di 4 (empat)683,3500,01
002wilayah perwakilan Komnas HAM Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak40—1.455,2 404040401.746,22.095,42.514,5
1kelompok minoritas Peningkatan kapasitas anggota polisi dalam957,8520,01H
pelakzanaan pilot project Polisi Berbasis HAM Peningkatan kapasitas sekolah untuk menerapkan954,1487,31一
Hpedoman Sekolah Ramah HAM Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan839,5315,61
1masyarakat tentang HRC Adanya pemahaman bagi aparatur negara tentang isu344,1132,31
003minoritas K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan40—1566,9 40404040680,3816,4979,7
berbasis HAM Peningkatan penyebarluasan HAM melalui kerjasamo4210.3431,41一H
—dengan K/L/D/ Stakeholders Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/Stakeholders345,2135,51一H一
004yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi4012.329,1 404040402.795,03.354,04.025,0
1HAM Diseminasi isu-isu aktual pada anggota kepolisian341,6124711
—Diseminasi Sekolah Ramah HAM pada sekolah-sekolah341,6 39,9124.7 119,61一1一
1di berbagai wilayah pada tingkat SMA11
Diseminasi HRC pada aparatur negara Diseminasi isu minoritas pada aparatur negara3 343,0 43,0129,1 129,11一1一
一Peryebarluasan wawasan dan nilai-nilai H.AM melalui4925,31.241,011一
Penerbitan, Perpustakaan Teknologi Informast dan kampanye/publikasi HAM—1
Kampanye Nasional HAM Kampanye Nasional HAM untuk Perlindungan dan3 745,2 42,9135,5 300,01
kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
Satuan volume/target1AAlokasi (Juta)Volume/Target
BlayaBlaya (Juta)(Juta) 20182019201820192020 20182018 20192020
(Rangkaian (Rangkaian Hari HAM Internasional)1111
Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM625,0 150,00112.899,5
Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM Jumlah 7.464,87.464,88.957.810.749,412.899,5

B. Sumber Pendanaan

KodeOutput/KomponenJenis Komponen (BAK/BLK)Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
RupiahPHLN+PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
001dan pencabutan per UU yang berperspeltif HAM dan isu lain Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan terkait HAM3.113,60.00.00.03.113,6
Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perUUan yang berperspaktif HAMBLK1.073,00.00.0 0.00.00.0 1.073.0
LHasil Kajian dan Penelitian mengenai kelompok marjinal dan remtanBLK1.061,70.00,00.01.061,7 0.0
Dokumen Indeks HAMBLK BLK435.00.00.00.0435,0
Monitoring dan Evaluasi saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per- UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAMBLK43,90.00.00,043,9
—Kajian peraturan/kebijakan daerah di 4 (empat) wilayah perwakilan Komnas HAMBLK500,00.00.00.0500,0
002Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas1.455,20.00,00.01.455,2
Peningkatan kapasitas anggota polisi dalam pelaksanaan pilot project Polisi Berbasis HAMBLK520,00.00.00.0520,0
LPeningkatan kapasitas sekolah untuk menerapkan pedoman Sekolah Ramah HAMBLK487,30,00.00.0487,3
Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HRCBLK315,60.00.00.0315,6
Adanya pemahaman bagi aparatur negara tentang isu minoritasBLK132,30.00.00.0132,3
003K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM566,90.00.00.0566,9
LPeningkatan penyebarluasan HAM melalui kerjasama dengan K/L/D/StakeholdersBLK431,40.00.00.0431,4
Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAMBLK135,50.00.00.0135,5
004K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM2.329,10.00.00.02.329,1
Diseminasi isu-isu aktual pada anggota kepolisianBLK124,70.00.00.0124.7
Diseminasi Sekolah Ramah HAM pada sekolah-sekolah di berbagai wilayah pada tingkat SMABLK119,60.00.00.0119.6
1Diseminasi HRC pada aparatur negaraBLK129,10.00.00.0129.1
1Diseminasi izu minoritas pada aparatur negaraBLK129,10.00.00.0129,1
Peryebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM melaha Penerbitan, Perpustakaan, Teknologi Informasi dan kampanye/publikari HAMBLK1.241,00.00.00.01.241,0
一Kampanye Nasional HAMBLK135,50.00.00.0135.5
Kampanye Nasional HAM untuk Perlindungan dan Pememuhan Hak Kelompok Marjinal dan RentanBLK300,00.00.00.0300,0
1(Rangkaian Hari HAM Internasional) Desiminast HAM oleh perwakilan Komnas HAMBLK150,00.00.00.0150,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga fkP SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN NIP:195907181986031001

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

1.Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi 3. Sasaran Program perempuan

2.saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM

4. Kegiatan

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

5. Unit Organisasi Biro Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap (Eselon 2) Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

6. Output dan Pendanaannya

kodeOutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak- haknya atas inisiatif Negara maupun masyarakat22.200,0Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilanPenanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
002Meningkatnya peraturanPengembangan Konsep penanganan Korban KtP2 21.900,0KepastianPenghormatan,Penanganan
Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah21.900,0Kepastian Penegakan dan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilanPenanganan kasus kekerasan terhadap perempusn dan anak
003Jumlah rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk KtP dan pemenuhan Hak korban yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait baik negara atau masyarakat2
003Menguatnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus- kasus KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM575,0Kepastian Penegakan dan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilanPenanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
004Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/kelompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan KtP, temmasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM1
004Menguatkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan resource centre tentang HAM perempuan dan KtP10450,0Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan hak stas keadilanPenanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat10—dan anak一
kodeOutputIndikator Kinerja KegiatanTarget 2017Alokasi 2017 (Juta)Prioritas NasionalProgram PrioritasKegiatan PrioritasDukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
005dari informasi dan/atau pengetshuan mengenai KtP1(Juta)KepastianPenghormatan,
005Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strategisnya regional dan internasional175,0Kepastian dan Penegakan HukumPenghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atasPenanganan kasus kekerssan terhadap perempuan
1internasionalJumlah partisipasi KP dalam forum strategis baik ditingkat lokal, nasional , regional dan internasional11keadilandan anak
Jumlahinternasional Jumlah—5.200,0111

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
volume/targetSatuan BiayaAlokasi (Juta)Volume/TargetVolume/Target
001Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak-haknya atas21(Juta) 2.200,02018 22019 22020 22018 2019 2.640,0 3.168,02019 3.168,02020 3.801,0
Finisiatif Negara maupun masyarakat Pengembangan dan Pemantauan pelakzanaan SPPT- PKKTP1100,0100,0—1
Pengembangan kebijakan penanganan KtP di institusi keagaaam dan kemaryarakatan Iainnya10.00,01一11
Fkeagaaam dan kemaryarakatan Iainnya Pangembangan kurikulum pendidikan yang berperspektif HAM dan Gender10.00.0—11一
HAM dan Gender Pengembangan konsep (road map) dan pelakzanaan1500,0500,01一
memorialisasi pelanggaran HAM di masa lalu Penyusunan road map penanganan KtP jangka panjang1300,0300,0———一
F(20 tahun) Pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan1600,0600,0—1一一1
kelompok rentan korban KtP Pengembangan sistem perlindungan perempuan pembela1467,8467,811
HAM Penguatan konsep mekanisme dan sistem lembaga1232,2467,8 232,21一一—
002nasional HAM Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian dan perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat211.900,02222.280,02.736,03.283,2
perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah Rakomendasi atas pelanggaran HAM perempuan dan4350,01.400,01
kekerasan terhodap perempuan Rekomendasi atas kajian KtP dalam berbagai konteks33100,011
FMonev implementasi rekomendasi (sidang HAM, Forum RPJM, Konsultasi publik)53.0 80,0100,0 400,01一一1
003RPJM, Konsultasi publik) Menguatnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus-kasus KtP, termasuk11575,011690,0828,0993,6
1mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM Inisiatif kampanye111
一Inisiatif integrasi dalam program1 375,0 166,775,0 500,01一11
004Mengustkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan10166,7500,0 450,01010end648,027
—resource centre tentang HAM perempuan dan KtP Pengembangan RC dan Knowledge management1500—11010540,0048777,6
FPenggunaan informast dan/ atau pengetahuan KP dalam3 1150,0 0.0450,0 0.01一1一1
005media Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang1175.0190,0108,0129,6
Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strstegisnya regional dan intemasional1100,
1Pelaporan mekanisme regional dan internasional10,00.01一1
1Dialog kebijakan10.00.0—1
1Konsultasi berkala mitra strategis612.575,0一
kodeOutput/KomponenTahun 2017Prakiraan Maju
volume/targetSatuan BlayaAlokasi (Juta)Volume/TargetVolume/TargetAlokasi (Juta)
volume/targetSatuan Blaya(Juta) 5.200,02018201920202018 2019 2020
JumlahBlaya (Juta) 5.200,0(Juta) 5.200,020202020 2018 6.240,02019 2020 7,488,0 8.985,0

B. Sumber Pendanaan

KodeOutput/KomponenJenis KomponenIndikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
(BAK/BLK)RupiahPHLN + PDNPNBP + BLUSBSNJumlah
001Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak-haknys atas inisiatif Negara maupun masyarakat2.200,00.00.00.02.200,0
Pengembangan dan Pemantauan pelaksanan SPPT- PKKTPBLK100,00.00.00.0100,0
LPengembangan kebijakan penanganan KtP di institusi keagaaam dan kemasyarakatan IainnyaBLK0.00.00,00.00.0
1Pengembangan kurikulum pendidikan yang berperspekzif HAM dan GenderBLK0.00.00.00.00.0
Pengembangan konsep (road map) dan pelaksanaan memorialisasi pelanggaran HAM di masa laluBLK500,00.00.00.0500,0
Penyusunan road map penanganan KtP jangka panjang (20 tahun)BLK300,00,00.00.0300,0
Pengembangan sistem pemaliħan bagi perempuan kelompok rentan korban KtPBLK600,00.00.00.0600,0
Pengembangan sistem perlindungan perempuan pembela HAMBLK467,80,00.00,0467,8
Penguatan konsep mekanisme dan sistem lembaga nasional HAMBLK232,20.00.00.0232,2
002Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian dan perbaikan peraturan perundang-undangan d ngka nasional dan daerah1.900,00,00,00.01.900,0
Rekomendasi atas pelanggaran HAM perempuan dan kekerasan terhadap perempuanBLK1.400,00.00.00.01.400,0
1Rekomendasi atas kajian KtP dalam berbagai konteks Monev implementasi rekomendasi (sidang H.A3M, ForumBLK100,0 400,00.00.00.0100,0
Monev implementasi rekomendasi (sidang H.A3M, Forum RPJM. Konsultast publik)BLK400,00.00.00,0400,0
003Mengustnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus-kasus KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM575,00.00.00.0575,0
1InisianfkampanyeBLK75.00.00.00.075.0
Inisiatf integrasi dalam programBLK500,00.00.00.0500,0
004Menguatkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan resource centre tentang HAM perempuan dan KtP450,00.00,00.0450,0
Pengembangan RC dan Knowledge managementBLK450.00.00.00.0450,0
Penggunaan informasi dan/atau pengetahuan KP dalam mediaBLK0,00.00.00.00.0
005Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strategisnya regional dan internasional75,00.00.00.075.0
1Pelaporan mekanisme regional dan internasionalBLK0.00.00.00.00.0 0.0
Dialog kebijakanBLK0.00,00.00.00.0 0.0
Dialog kebijakanBLK75,00.00.00.00.0 75,0
Konsultasi berkala mitra strategiz BLK75,0 5.200,00.0 0.00.075,0 0,0 5.200,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06uni 2016 a/n Menteri/Kepala Lembaga SCP SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN NIP:195907181986031001