KomnasHAM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSIPEMERINTAH TAHUN2009
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227
www.komnasham.go.id
KomnasHAM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2009
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 www.komnasham.go.id
KATA PENGANTAR
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta misi organisasi.
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2009 berarti Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2009-2013 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2009, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Komnas HAM untuk tahun 2009 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat dan staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Jakarta, Mei 2010
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sekretaris Jenderal
USIA RIGHT COMMISIONIP. 180002021
IND Sudibyo Triatmodjo
DAFTAR ISI
Kata Pengantar. Daftar Isi .. i Ringkasan Eksekutif. iii Bab I. Pendahahuluan. V A. Tugas Pokok dan Fungsi 1 B. Aspek Strategik Organisasi. 1 C. Struktur Organisasi ... 3 3 Bab II. Perencanaan Strategik Organisasi A. Rencana Strategik... 5 1. Pernyataan Visi. 5 2. Pernyataan Misi.. 5 3. Tujuan dan Sasaran 5 B. Rencana Kinerja .. 6 Bab III. Akuntabilitas Kinerja. 7 A. Pengukuran Kinerja. 11 B. Analisis Pencapaian Sasara 11 Bab IV. Penutup .. 11 Lampiran 25 - Formulir Rencana Strategis Formulir Rencana Kerja Tahunan Penetapan Kinerja Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebelum menetapkan tujuan serta sasaran organisasi, setiap instansi terlebih dahulu menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dan Misi Komnas HAM 2009-2013 adalah sebagai berikut:
Visi :
Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.
Misi :
Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2) Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;
3) Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (social justice);
6) Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holder) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Komnas HAM telah menetapkan tujuh tujuan strategis dan 26 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima)
program. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, capaian kinerja Komnas HAM TA 2009 adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian
Sepanjang TA 2009 telah dilakukan pengkajian dan penelitian instrumen internasional hak asasi manusia maupun peraturan perundang-undangan nasional dengan capaian 166,67% atau sebanyak 10 peraturan perundangundangan yang berhasil dikaji dan diteliti.
2. Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan
Dalam rangka penyebarluasan wawasan tentang hak asasi manusia, Komnas HAM diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pendidikan dan penyuluhan kepada publik. Pendidikan dan penyuluhan HAM yang telah dilakukan meliputi 30 tema sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Penyuluhan dengan tema:
1.1. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk Rakyat" dengan tema: Privatisasi Air Menyengsarakan Rakyat.
1.2. Penyuluhan HAM kepada masyarakat melalui talkshow "Warung HAM Gizi untuk rakyat" dengan tema: Mencari Solusi Kontroversi Perda Tibum.
1.3. Penyuluhan HAM: Mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat pedesaan di Mataram.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM dengan perincian sebagai berikut:
2.1. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
2.2. Pendidikan HAM Bagi Kalangan Pondok Pesantren Se- Kabupaten Bandung Barat.
2.3. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia RANHAM Propinsi Papua Barat.
2.4. Pelatihan HAM Dasar (BHRT 2009).
2.5. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Kalimantan Barat.
2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi-Jambi.
2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
2.13. Petatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM
3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.
2.6. Pelatihan Dasar dan Lanjutan HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Propinsi Sumatera Selatan.
2.7. 2009 Summer Institute in International Humanitarian Law and Human Rights Asia Pacific Transnational Justice and Post Conflict Human Rights.
2.8. Pelatihan HAM Bagi Penegak Hukum.
2.9. Pendidikan HAM Bagi Penguatan kapasitas Panitia RANHAM Propinsi-Jambi.
2.10. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Sulawesi Barat
2.11. Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2.12. Pelatihan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintahan.
2.13. Petatihan Jurnalistik Bagi Staf Komnas HAM
3. Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
3.1. Workshop Pembuatan Film Hak-Hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
3.2. Pemenuhan Hak Politik bagi Kelompok Rentan di Pemilu 2009.
3.3. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Warganegara.
3.4. Diskusi Kelompok Terfokus Pemajuan HAM melalui Penyusunan Direktori HAM
3.5. Diskusi Mengupas Buku HAM dalam Masyarakat Komunal.
3.6. Workshop HAM bagi Komunitas Pegiat HAM DAS Citarum.
3.7. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi Penyandang Cacat.
3.8. Workshop Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi pada Institut Negara.
3.9. Lokakarya Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
3.10. Lokakarya Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Bebas dari Pelanggaran HAM.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Inpres 7 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap pimpinan kementrian/lembaga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja instansi masing-masing yang sering disebut LAKIP. Laporan kinerja tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kemenneg PAN, yang saat ini sebutannya telah berubah menjadi Kemenneg PAN dan Reformasi Birokrasi.
Untuk memenuhi kewajiban tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Komnas HAM telah menyusun LAKIP Komnas HAM 2009 sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Komnas HAM, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia, adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dengan ditetapkannya UU 39/1999, Komnas HAM mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tujuan Komnas HAM, sebagaimana ditetapkan oleh UU 39/1999, adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan:
a. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional
HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundangundangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
c. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhaadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
C. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi,
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaian sengketa melalui pengadilan;
d. Penyelesaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintahan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga lainnya yang berfungsimelaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Peran strategik yang dijalankan oleh Komnas HAM yaitu: Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi-manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh (holistik), non diskriminasi, dan berkelanjutan.
Sesuai dengan peran tersebut, maka Komnas HAM senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam penciptaan situasi yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjung nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
C. STRUKTUR ORGANISAS!
Struktur Organisasi Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
SIDANG PARIPURNA PIMPINAN KOMNAS HAM SUB KOMISI SUB KOMISI SEKRETARIS SUB KOMISI SUB KOMISI PENDIDIKAN & PENGKAJIAN & MEDIASI PEMANTAUAN JENDERAL PENYULUHAN PENELITIAN
Sebagai pelaksanaannya, Sekretaris Jenderal Komnas HAM mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komnas HAM. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM
BIRO PERENCANAAN DAN BIRD ADMINISTRASI BIRO UMUM KERJASAMA PENEGAKKAN HAM PEMAJUAN HAM BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERENCANMAN PERLENGKAPAN & RUMAH RENCANA PENGKARAN & TANGGA PELAYANAN PENGADUAN PENEUTIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN & PENERIMAANS RENCANA PROGRAM INVENTARISASI PEMILIHAN PENGKAJIAN& PENELITIAN SUB BAGIAN PERATURAN PER-UU SUB BAGIAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA ARSIP PENGADUAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUB BAGIAN PENGKAJIAN & SUB BAGIAN SUB BAGIAN TATAUSAHA PENELITIAN PERATURANPER-UU PENGENDALIAN PERSURATAN INTERNAL & BAGIAN BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN KEPEGAWAIAN PEMANTAUAN& STRAGIPEVYULISHAN &ORGANISASI KERJASAMA PENVELIDIKAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN TATA USAHA RENCANA RENCANA KEPEGAWAIAN PEMANTALIANS PENYULUHAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PUBLIKASI & LEMBAGA PEGAWAI &ADM PEMANTAUAN & PELAPORAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA TEKNOLOGI PIMPINAN PERWAKIL INFORMASI BAGIANADMINISTRASI SUB BAGIAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI RENCANA MEDIASI KEUANGAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN LAPORAN MEDIASI PERIBENDAHARAAN SUB BAGIAN VERIFIKASI& PEMBUKUAN
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Adapun visi dari Komnas HAM adalah;
Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.
Motivasi utama dari keberadaan Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan HAM bagi segenap martabat pribadi manusia, komunitas dan masyarakat Indonesia secara utuh menyeluruh, non diskriminatif dan berkelanjutan. Penciptaan yang kondusif tersebut didedikasikan demi mengantarkan terwujudnya karakter manusia, masyarakat, dan bangsa yang selalu sadar, bertanggung jawab, dan menunjang nilai-nilai HAM dalam praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Misi
Sebagai penjabaran dari Visi 2013, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia;
3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (social justice);
6. Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holder) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.
3. Tujuan & Sasaran
Sejak berdirinya pada tahun 1993 hingga awal Juni 2004 pelaksanaan. tugas dan fungsi Komnas HAM dilaksanakan oleh Subkomisi yang dibentuk berdasarkan fungsi yaitu Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.
Tujuan strategis yang tercantum dalam Renstra Komnas HAM 2009-2013:
1. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
2. Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM;
3. Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi;
6. Meningkatkan kualitas SDM;
7. Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
Sasaran Komnas HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai oleh Komnas HAM selama 2009-2013. Berikut adalah perinciannya :
| No | Sasaran |
| 1. | Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM |
| 2. | Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders |
| 3. | Meningkatnya pelaksanaan monitoringdan evaluasi putusan sidang paripurna |
| 4. | Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara |
| 5. | Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual |
| 6. | Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi |
| 7. | Meningkatnya kemampuan SDM |
| 8. | Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan |
| 9. | Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM |
B. RENCANA KINERJA
Rencana kinerja disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program seperti yang telah tercantum dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga melalui kegiatan-kegiatan dalam satu tahun anggaran. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Rencana kinerja terdiri dari dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).
Berikut ini adalah Rencana Kinerja Komnas HAM TA 2009:
| No 1. | Sasaran | Indikator kinerja | targe |
| 7 | pengkajian dan penelitian | tentang HAM yang dihasilkan |
| 2. | Meningkatnya kerjasama antara Komnas HÁM dengan stakeholders | Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | 13 MoU |
| 3. | Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna | Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti | 16 Keputusan |
| 4. | Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara | Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal | |
| Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional | 2 Keanggotaan | ||
| Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan | 140 kasus | |
| Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian | 60 kasus | ||
| Administrasi Mediasi Jumlah SOP Pengaduan | 1 Dokumen SOP Pengaduan | ||
| Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi | 5.000 Berkas pengaduan | ||
| Jumlah referensi perpustakaan penyelenggaraan penyuluhan yang diadakan | 60 eksemplar | ||
| — | informasi | ||
| Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah laporan hasil ceramah/ | 1000 Orang 37 Laporan | ||
| diskusi/seminar/sarasehan Jumlah laporan hasil diklat HAM | 50 Laporan | ||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan | 12 Laporan | ||
| HAM Jumlah media yang berhasil | 200 Eksemplar | ||
| 7. | Meningkatnya kemampuan SDM | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan | 44 Orang |
| 8. 9. | Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan | Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi | 2 Satker |
| 1 | Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | Jumlah peralatan/perlengkapan | 244 Buah |
| kantor yang memadai Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan | 16 Laporan |
Seperti yang telah tercantum dalam tabel di atas, Komnas HAM menetapkan 9 sasaran utama. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Komnas HAM sebagai institusi yang mengemban amanah dalam bidang pengkajian penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi-terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM-menempatkan keempat tugas dan fungsi di atas sebagai prioritas kegiatan. Kemudian menyusul prioritas kegiatan lain sebagai pendukungnya. Yang berarti bahwa anggaran untuk keempat tugas dan fungsi di atas akan lebih diutamakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perincian di formulir Penetapan Kinerja (lampiran).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian. Indikator kinerja terdiri dari input, proses, output, outcome, benefitt, dan impact. Dalam LAKIP Komnas HAM TA 2009 ini indikator yang dipakai hanya tiga yaitu input, output, dan outcome. Sedangkan indikator benefit dan impact belum dapat digunakan karena pengukuran dua indikator tersebut membutuhkan waktu yang panjang.
Indikator input, output, dan outcome dari setiap kegiatan digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran.
Sesuai dengan Rencana Kinerja, Komnas HAM melaksanakan 5 program dengan 22 kegiatan.
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
SASARAN I : Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM
Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk mencapai sasaran tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan 6 draft peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti ysng tertera dalam matrik di bawah ini :
| No | SasaraN | Indikator Kinerja | Ket | ||||
| Uraian | Target | Realisasi | % | % | |||
| 1 | Meningkatkan | Jumlah draft | 6 draft | 10 draft | 10 draft | 166,67% | |
| kualitas hasil | peraturan | L | |||||
| pengkajian | perUUan tentang | 1 | |||||
| dan penelitian | HAM yang | L | |||||
| tentang HAM | dihasilkan | 1 | |||||
Dari enam target peraturan perUUan yang direncanakan akan dikaji dan diteliti, Komnas HAM telah memperoleh capaian atas sasaran yaitu 166,67%. Dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM telah berhasil melakukan pengkajian dan penelitian terhadap 10 peraturan perUUan yang berperspektif HAM. Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Hak Atas Pendidikan
2. Penelitian Hak Atas Kesehatan
3. Penelitian Hak Atas Anak
4. Penelitian Hak Atas Pekerja
5. Penelitian Pasar Tradisional
6. Penelitian terhadap Penyandang Cacat
7. Kajian Forum Eksternum (Kebebasan mendirikan rumah ibadah)
8. Kajian Optional Protokol (Protokol tambahan Hak Ekosob)
9. Kajian UU Pangan
10. Kajian UU 39/1999
Dalam pelaksanaaannya di lapangan, Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian tidak menemui adanya hambatan yang berarti dalam melakukan pengkajian dan penelitian atas peraturan perUUan. Namun kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2009 tersebut merupakan awal dalam pembuatan kebijakan sehingga masih harus ditindaklanjuti untuk penyempurnaannya.
Adapun rekomendasi atas tindak lanjut dari pencapaian sasaran sebagimana tersebut diatas adalah dengan menambah anggaran belanja Komnas HAM karena hasil kajian dan penelitian tersebut tidak akan berarti apabila tidak segera disahkan melalui mekanisme penetapan peraturan perUUan yang sah, sebagaimana peraturan perUUan yang lain. Tentunya proses untuk pengesahan peraturan perUUan tersebut mebutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu diharapkan Kementerian Keuangan dan Komisi III DPR RI membuat kesepahaman bersama bahwa tugas dan fungsi Komnas HAM perlu didukung oleh berbagai pihak.
Dalam tahun anggaran 2009, Komnas HAM memiliki target menghasilkan 10 MoU dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM tetapi yang dapat terealisasikan dalam tahun anggaran 2009 sebanyak 9 MoU yang terdiri dari institusi pemerintah, NGO dan PusHAM seperti terlihat dalam matrik berikut ini:
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | % | |||
| 1 | Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders | Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | 9 MoU | • Institusi pemerintah :2 MoU • NGO dan PusHAM: 6 | 88,89% | |
Sebagai perinciannya Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan sembilan institusi baik pemerintah maupun NGO dengan rincian: tiga dengan instansi pemerintah yaitu LPSK dan Komisi Yudisial. Sedangkan 6 MoU lainnya dengan NGO yaitu Human Rights Support Facilities (HRSF), Asia Pasific Forum (APF)/The Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions, The National Centre for Human Rights Jordan, Legal Development Facility (LDF) Australia, Norwegian Centre for Human Rights, dan Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand.
Dengan demikian dari total keseluruhan target/sasaran MoU sebanyak 10 MoU, terealisasi 9 MoU sehingga pencapaian sasarannya sebesar 88,89%.
Permasalahan dan kendala dalam mencapai sasaran II (meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders) adalah belum terjadinya sinkronisasi dan koordinasi antara program dan kegiatan Komnas HAM dengan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM. Hal tersebut terjadi karena permasalahan dan prioritas program dan kegiatan instansi pemerintah, NGO dan PusHAM yang berbeda-beda.
Langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kerjasama antara Komnas dengan stakeholders adalah dengan mengoptimalkan kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi dalam upaya peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM dengan stakeholderkas di daerah. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Komnas HAM mengharapkan adanya alokasi angaran khusus untuk kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi. Karena sampai saat ini kantor perwakilan Komnas HAM di enam (6) provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Nanggro Aceh Darussalam, dan Papua belum memiliki alokasi anggaran untuk operasional kegiatan.
SASARAN III : Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna.
Dalam usaha melaksanakan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna dalam Tahun Anggaran 2009, Komnas HAM menargetkan 16 keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana. Persentase realisasi sasarannya dapat dilihat dalam matrik dibawah ini:
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | % | |||
| 1 | Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan | Uraian Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindak- lanjuti | 16 keputusan | 13 keputusan | 81,25% | |
Sidang paripurna Komnas HAM diselenggarakan sekurang-kurang satu kali dalam satu bulan. Sidang paripurna diselenggarakan antara Minggu I/ Minggu li pada setiap bulannya. Selain membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, dalam sidang paripurna juga dibahas isu-isu strategis yang berkenaan dengan intern kelembagaan Komnas HAM.
Berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM baik yang proyustisia maupun yang non proyustisia, apabila dipandang perlu, maka sidang paripurna akan mengeluarkan keputusan untuk pembentukan tim pelaksana keputusan. Selama TA 2009 target pembentukan tim pelaksana sebanyak 16 tim pelaksana dengan realisasi sebanyak 13 tim pelaksana sehingga persentase pencapaiannya sebesar 81,25%.
Perincian tim pelaksana keputusan sidang paripurna TA 2009:
1. Tim Lapindo 2. Tim Kasus Kekerasan Polisi di Bengkalis 3. Tim RPP 4. Tim Munir 5. Tim Evaluasi Plt. Kabiro 6. Tim Aceh 7. Tim Dom Papua 9. Tim Pemilu 10. Tim Pekerja Migran 11. Tim Pengadaan CPNS 12. Tim Petrus 13. Tim 65
8. Tim Penilaian Kinerja Perwakilan Komnas HAM Papua
Sesuai dengan kebutuhan dan kasus pada tahun 2009, sidang paripurna membentuk 13 tim pelaksana keputusan. Sehingga target yang berjumlah 16 tidak terpenuhi.
SASARAN IV: Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara
Dalam Tahun Anggaran 2009, untuk capaian sasaran tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menghasilkan sebagaimana tercantum dalam matrik di bawah ini :
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | % 100 % | ||||
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan | Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal | 2 laporan | 2 laporan | 100 % | ||
| internasional sesuai jadwal Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam HAM mekanisme | 2 Keanggota- an | 2 Keanggota- an | 100 % | ||||
| internasional | an | 1 | |||||
Komnas HAM bergabung dengan dua lembaga internasional yang bergerak dalam bidang HAM yaitu APF dan ICC. Sehubungan dengan keanggotaan tersebut, Komnas HAM mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia pada bulan April dan Juni. Serta kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya, Komnas HAM juga berkewajiban untuk membayar iuran keanggotaan dalam APF dan ICC. Adapun besarannya adalah APF USD 3000/tahun (sekitar Rp 27.423.000,-/tahun), sedangkan untuk ICC sebesar 3.200 Euro/tahun (sekitar Rp 36.940.800/tahun).
Dalam pelaksanaan pembayaran dua keanggotaan tersebut Komnas HAM terpaksa harus menunggak karena pembayarannya dilakukan dalam bentuk dolar. Sementara kurs dolar yang tinggi tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Untuk antispasi pembayaran pada tahun anggaran selanjutnya Komnas HAM berupaya untuk mengalokasikannya sesuai dengan kurs dolar/ euro yang berlaku.
SASARAN V : Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual
Dalam Tahun Anggaran 2009, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki sasaran meningkatkan kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah-masalah aktual, seperti yang tercantum dalam matrik di bawah ini
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | ||||
| Uraian | Target | Realisasi | % | ||||
| 1 | Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM dalam masalah- masalah aktual | Jumiah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP | 200 kasus | 154 kasus | 77% | ||
Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator tecapaisebesar 77%. Capaian target kurang dari 80 % karena Bagian Administrasi pemantauan dan penyelidikan memiliki sumber daya manusia yang terbatas.
Komnas HAM mendapatkan pengaduan kasus sebanyak 5.819 berkas. Setelah dilakukan pemilahan terhadap kasus-kasus yang masuk, maka ada dua Bagian yang akan menanganinya yaitu Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Administrasi Mediasi. dari kasus yang diadukan ke Komnas HAM, di bawah ini adalah perinciannya :
Kriteria pelanggaran HAM
| No. | Jenis Hak | Jumlah |
| 1. | Hak memperoleh keadilan | 1.845 |
| 2. | 1.652 | |
| 3. | Hak atas rasa aman | 1.004 |
Komnas HAM tidak hanya secara pasif menerima pengaduan, tetapi secara aktif langsung terjun di lapangan apabila ditemukan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat.
Dari hasil penerimaan pengaduan dan keaktifan Komnas HAM dalam penanganan kasus, Bagian Admininstrasi Pemantauan dan Penyelidikan berhasil menangani 79 kasus. Sedangkan Bagian Administrasi Mediasi berhasil melakukan mediasi terhadap 75 kasus. Sehingga total kasus yang ditangani Komnas HAM sebanyak 154 kasus. Total pencapaian sasaran sebesar 77%.
Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah terbatasnya mandat Komnas HAM dalam penyelesaian kasuskasus yang terjadi selama ini, dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam UU 39/1999 Komnas HAM hanya diberi mandat sampai dengan memberikan rekomendasi atas kasus yang ada tanpa kewenangan untuk melakukan eksekusi yaitu penyidikan dan penuntutan kepada pelaku.
Solusi yang dapat disampaikan Komnas HAM untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi III DPR RI segera membahas draft amandemen UU 39/1999 yang telah disusun Komnas HAM. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengemban tugas penanganan kasus pelanggaran HAM bisa melaksanakan tugasnya sampai paripurna.
SASARAN VI : Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi
Hak asasi manusia adalah hak mutlak seseorang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kelahirannya di dunia. Minimnya kesadaran HAM masyarakat merupakan tanggung jawab Komnas HAM untuk membuka kesadarannya. Di bawah ini adalah matrik capaian sasarannya:
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | % 96,67% | |||
| 1 | Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi | Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan | 60 eksemplar | 58 eksemplar | 96,67% | |
| Jumlah pengunjung perpustakaan | 1000 orang | 1970 orang | 197% | |||
| Jumlah media informasi tentang ham | 37 laporan 50 laporan | 37 laporan 50 laporan | 100% 100% | |||
| 50 laporan | 50 laporan | 50 laporan 12 laporan | 100% 100% | |||
| 12 | 12 laporan 76.000 | 12 laporan 10.700 | 100% 14,08% | |||
| 1 | ek | 76.000 eksemplar | 10.700 eksemplar | 14,08% | ||
Dalam pemajuan HAM, Komnas HAM menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui berbagai media. Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, workshop, dan pendidikan pelatihan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Institusi pendidikan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi juga menjadi sasaran penyelengaraan penyuluhan dan penyebaran informasi HAM.
Selain itu Komnas HAM juga menyelenggarakan perpustakaan di lantai 2 Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary no. 4B. Setiap orang yang berkeinginan untuk mengakses buku-buku tentang HAM bisa juga mengaksesnya melalui website Komnas HAM.
Berbagai media publikasi juga diselenggarakan oleh Komnas HAM, yang meliputi: Majalah SUAR yang terbit satu bulan sekali, Jurnal HAM yang dihasilkan satu kali dalam satu tahun serta Majalah Opini. Dari rencana/ target pencetakan/penerbitan sebanyak 76.000 eksemplar, realisasinya hanya tercapai 10.700 eksemplar atau 14,08%. Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi:
a. Keterbatasan SDM yang menangani e-book sehingga penyediaan fasilitas ini menjadi tidak maksimalnya untuk diakses pengunjung secara online.
b. Ukuran file yang dijadikan e-book terlalu besar sehingga melebihi kapasitas server website.
Rekomendasi atau tindak lanjut dari permasalahan tersebut :
a. Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani e-book perpustakaan online.
b. Memberikan pelatihan kepada beberapa staf agar dapat mengelola content perpustakaan online.
c. Memperbesar ukuran parameter upload agar dapat menampung file e-book yang lebih besar.
SASARAN VII : Meningkatnya kemampuan SDM
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di lingkungan Komnas Sekretariat Jenderal Komnas HAM, maka diselenggarakan diklat, baik itu diklat fungsional, struktural maupun teknis. Di bawah ini adalah matrik pencapaian sasarannya:
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | % | |||
| 1 | Peningkatan kemampuan SDM | Jumlah SDM yang kompetensi memiliki yang dipersyaratkan | 44 orang | 25 Orang | 56,82% | |
Penyelenggaraan diklat dilaksanakan dengan mengikuti jadwal badiklat/pusdiklat yang bekerjasama dengan Komnas HAM karena Komnas HAM belum memiliki badiklat/pusdiklat sendiri.
Dari matrik di atas, sasaran peningkatan kemampuan sumber daya manusia memiliki tiga macam kegiatan yaitu :
a. Diklat struktural. Pada tahun 2009 Komnas HAM mengirimkan 9 orang pegawai untuk mengikuti diklat struktural. Diklat struktural diperuntukkan untuk pegawai yang akan menempati jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Realisasi diklat struktural sebesar 100% dari 9 orang yang direncanakan akan didiklatkan.
b. Diklat teknis diperuntukan untuk pegawai Komnas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan dalam bidang keahliannya. Pada TA 2009 merencanakan sebanyak 20 orang pegawai yang akan didiklatkan, realisasinya 40% (8 orang).
C. Diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai Komnas HAM yang masih menempati posisi cpns untuk kemudian diangkat menjadi pns. Diklat ini ditujukan untuk membekali cpns dengan kemampuan dan pengetahuan dasar sehingga kelak dapat menjadi bekal bagi cpns yang bersangkutan. Realisasi peserta diklat prajabatan sebanyak 15 orang, realisasinya 53,33% (8 orang).
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut adalah masih minimnya alokasi anggaran untuk diklat sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, hanya 56,82% saja.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kebutuhan mutlak yang harus di jalankan oleh setiap organisasi agar kinerja lembaga yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan zaman.
Rekomendasi dan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah :
1. Perlu menyusun daftar prioritas kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai.
2. Pembagian anggaran untuk pengembangan kapasitas pegawai lebih diprioritaskan.
SASARAN VIli : Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/ perwakilan
Komnas HAM berencana untuk membuka lagi beberapa kantor perwakilan di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terutama provinsi yang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Pada tahun 2009 Komnas HAM telah berhasil membentuk dua kantor sekretariat yaitu Kalimantan Barat dan Sumatera Barat sebagaimana tertera dalam matrik berikut ini :
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | Ket | |||
| Uraian | Target | Realisasi | |||||
| 1 | Terbentuknya struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik pusat maupun daerah/ perwakilan | Jumlahsatker komnas HAM yang terbentuk di provinsi | 2 satker | 2 satker | % 100 % | ||
Berdasarkan matrik diatas, sasaran program dalam membentuk struktur kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan baik itu pusat maupun daerah/perwakilan dapat dipenuhi dengan tingkat pencapaian indikator yang sama yakni 100 %.
Hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah dua satker yang terbentuk belum terdaftar penganggarannya di Direktorat Sistem Penganggaran, Departemen Keuangan (yang sekarang disebut Kementerian Keuangan). Kegiatan tersebut merupakan awal dari rencana menengah Komnas HAM karena Komnas HAM berupaya dalam membentuk satker di enam (6) provinsi. Sedangkan rencana jangka panjang Komnas HAM yaitu membentuk kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi di Indonesia.
Adapun rekomendasi atau tindak lanjut dari pencapaian sasaran tersebut adalah Komnas HAM merencanakan bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kantor perwakilan agar penanganan pelanggaran hak asasi manusia dengan segera dapat direspon.
SASARAN IX : Meningkatkan perän Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM
Sekreatariat Jenderal Komnas HAM mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakankegiatanpenunjangdalamrangkamendukungpelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM. Tugas yang diselenggarakan diantara menyelenggarakan kegiatan administratif dan penyediaan sarana dan prasarana.
Selain hal-hal di atas, Sekretariat Jenderal juga berkewajiban untuk menyelenggarakan perencanaan kegiatan maupun anggarannya. Di bawah ini disajikan matrik sebagai penjelasannya:
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Ket | |||
| Uraian Jumlah peralatan/ | Target 244 | Realisasi 200 buah | % | |||
| 1 | Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang memadai | 244 buah | 200 buah | 81,96 % | |
| Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan | 16 | 10 laporan 3 dokumen | 100 % | |||
| laporan | 3 dokumen | 100 % | ||||
Dari matrik diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian indikator tersebut berbedabeda. Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai berhasil mencapai target lebih besar dari angka 80 %. Hal ini dikarenakan telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar yang telah ditetapkan.
Jumlah laporan yang dihasilkan bagian Perencanaan dan Keuangan yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan yaitu 10 laporan monitoring dan evaluasi, 3 dokumen perencanaan, dan 3 laoran keuangan.
Adapun kendala dan hambatan yang selama ini terjadi adalah masih terbatasnya sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Solusi dan rekomendasi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dengan melakukan sosialisasi atas Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
BAB IV PENUTUP
LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari alokasi anggaran yang diperoleh setiap instansi yang mendapatkan anggaran dari APBN.
LAKIP Komnas HAM TA 2009 disajikan dalam tiga bab sesuai dengan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Yang meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja.
Semoga bermanfaat untuk bahan pengambilan keputusan Komnas HAM ke depan.
Rencana Stratejik Tahun 2009 - 2013
Instansi/Unit Organisasi
Visi
Misi
: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 27
: Terwujudnya Lembaga yang Mandiri dan Terpercaya dalam Perlindungan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
: 1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionlaitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia
3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalul penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial (social justice)
6. Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holders) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia
| No. | Tujuan | Sasaran | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | |||
| Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | Ket | ||
| 1. | Meningkatkan partisipasi dan | 2 Meningkatnya kualitas hasil | 3 Jumlah draft peraturan | 4 | 5 | 6 |
| _ | kontribusi Komnas HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional Meningkatkan kinerja dan | pengkajian dan penelitian tentang HAM | perUUan tentang HAM yang dihasilkan | Meningkatnya partisipasi dan kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional | Program Perencanaan Hukum | _ |
| kewenangan lembaga penegak HAM | Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga/organisasi, danlembaga/organisasi, dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM | Jumlah instansi pemerintah, individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM | Membangun kerjasama dengan penyelenggara negara dan jaringan organisasi serta individual | Program Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya | ||
| dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM | monitoring dan evaluasi putusan Sidang Paripurna | Paripurna yang ditindaklanjuti | Pembentukan tim pelaksana keputusan Sidang Paripurna | Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik | ||
| ____________ | ||||||
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan | Program | Ket |
| 1 | Uraian 2 | 3 | ReDifakan | 5 | 6 | |
| 4. | Mengoptimalkan peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM | Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara | Jumlah laporan kepada mekanisme HAM internasional sesuai jadwal | Menghadiri konferensi/pertemuan tingkat internasionai | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | |
| Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional | Meningkatkan peran serta Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | ||||
| pengaduan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas | Komnas HAM terhadap masalah- masalah aktual | pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP | pengaduan yang quick response | Hukum dan HAM | ||
| penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi | penyuluhan HAM dan penyebaran informasi | perpustakaan yang diadakan dokumentasi | kumentasi | Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva | ||
| 7. | Meningkatkan kualitas SDM | Meningkatnya kemampuan SDM | perpustakaan Jumlah SDM yang memiliki | Promosi perpustakaan Penyelenggaraan diklat sesuai | Program Peningkatan Kinerja Lembaga | |
| 8. | Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat | Pembentukan struktur organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan | dipersyaratkan Jumlah satker Komnas HAM | Penambahan jumlah kantor perwakilan | Peradilan dan Penegak Hukum Lainova Program Peningkatan Kinerja Lembaga | 1 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal dalam | pusat maupun daerah/perwakilan Meningkatkan peran Sekretariat | Pengadaan peralatan/perlengkapan | Hukum Lainnya Program Penerapan | |||
| 1 | menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas kantor yang memadai HAM | Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian | Baik Peningkatan Kesadaran | ||
| Perencanaan dan Keuangan | Hukum dan HAM | |||||
Instansi : KOMNAS HAM
| No. | SASARAN PROGRAM | ||||||||
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | KEGIATAN INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |||
| 1 | Meningkatnya kualitas hasil | KINERJA Jumlah draft peraturan | 6 Draft | Program | pokatian/penolition poraty | KINERJA Jumlah hasil kajian dan | 6 | ||
| pengkajian dan penelitian tentang HAM | perUUan tentang HAM yang dihasilkan | erencanaan Hukun | Pengkajian/penelitian peraturan Perencanaan Hukumperundangan dari perspektif HAM, permasalahan HAM, dan instrumen HAM | Jumlah hasil kajian dan penelitian peraaturan perUUan yang berperspektif HAM | Draft | 6 | |||
| antara Komnas HAM dengan stakeholders | dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | institusi pemerintah | |||||
| 3. | Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna | Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti | 16 Keputusan | Program Penerapan Pemerintahan Yang | Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pelanggaran HAM | Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM Jumlah putusan sidang paripurna yang | MoU Keputusan | 6 16 | |
| 4. | Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara | Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal | 2 Laporan | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan | Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | ditindaklanjuti Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang dihadiri Komnas HAM | Laporan | 2 | |
| penyelenggara negara | Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM internasional | 2 Keanggotaan | Lainnya Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum | Pembayaran luran organisasi internasional | Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM | Keanggotaan | 2 | ||
| No. | |||||||||
| No. | URAIAN | SASARAN INDIKATOR | TARGET | PROGRAM | URAIAN | KEGIATAN INDIKATOR | SATUAN | TARGET | |
| 5 | fnhotewa kocopt | KINERJA Jumlah penanganan | 200 Kasus | KINERJA Jumlah kasus pelanggaran | Kasus | 140 | |||
| 5. | Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual | kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan | Program Penegakan Hukum dan HAM | Penyelenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM | HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan | — | |||
| Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan Penegakan HAM | |||||||||
| Hukum dan HAM | |||||||||
| Program Penegakan Hukum dan HAM | Penyelenggaraan Mediasi HAM | Jumiah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani | tangani | ||||||
| Program Penegakan Hukum dan HAM Program Penegakan Hukum dan HAM | Penyusunan Manual Pengaduan Online Komnas HAM Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di Subbag penerimaan | Bagian Administrasi Mediasi Jumlah SOP Pengaduan Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian | Dokumen | 1 5,000 | |||||
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di Subbag penerimaan pengaduan | Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan | Berkas | 5,000 | ||||||
| Peningkalan/pengkajian | Jumlah buku yang telah | ||||||||
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum | kapasitas kelembagaan | dibeli | |||||||
| 1000 Orang | Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan | Jumlah pengunjung perpustakaan | |||||||
| Jumlah pengunjung perpustakaan | 1000 Orang | Program Peningkatan Kinerja | Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan | Jumlah pengunjung | njung | Orang | 000 | ||
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan | 1000 Orang | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan | inerjaPatans | Peningkatan/pengkajian | Jumlah pengunjung | Orang | 1000 | |
| No. SASARAN URAIAN | SASARAN | SASARAN | ||||||
| F | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM | URAIAN | KEGIATAN | _ | |
| KINERJA | Program Lainnya | Peningkatan Kinerja | URAIAN Penyelenggaraan/Sosialisasi/Dis Jumlah laporan hasil eminasi/Seminar/Workshop/Pubi | INDIKATOR KINERJA Jumlah laporan hasil | SATUAN | TARGET | ||
| 1 | Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan ikasi dan Penegak Hukum Lainnya | Penyelenggaraan/Sosialisasi/Dis eminasi/Seminar/Workshop/Pubi rasehan | Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sa rasehan | Laporan | 37 | |||
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM HAM | Jumlah laporan hasil diklat HAM | Laporan | 50 | |||
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | Penyuluhan & Penyebaran Peningkatan Kinerja informasi Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum | Penyuluhan & Penyebaran | Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | Laporan | 12 | |||
| Lainnya Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | Penerbitan majalah/jurnal Peningkatan Kinerja | Penerbitan majalah/jurnal | Jumlah media yang berhasil dipublikasikan | Eksemplar | 76,000 | |||
| Lainnya 44 Orang Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan | Pengembangan en SDM | Jumlah peserta diklat Kapasitas/Administrasi/Manajemstruktural | Orang | 9 | ||||
| SDM | yang dipersyaratkan | dan Penegak Hukum Lainnya | Jumlah peserta diklat teknis Jumlah peserta diklat | Orang | 20 | 1 |
| No. | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | ||||
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | |||
| 8. | Pembentukan struktur organisasi kesekjenan | KINERJA Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di | 2 Satker | Program Peningkatan Kinerja | Pelaksanaan Komitmen Indonesia Jumlah satker Komnas HAM Dalam Pemajuan HAM dan | yang terbentuk di provinsi | Satker | 2 |
| organisasi kesekjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, balk pusat maupun daerah/perwakilan Meningkatkan peran | provinsi | Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | Pembangunan Berkelanjutan | 1 | ||||
| —_ | Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | kantor yang memadai Jumlah laporan yang | Yang Baik Peningkatan | Pengembangan Perencanaan dan | tersedia Jumlah laporan monitoring | |||
| 1 | dihasilkan Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kesadaran Hukum dan HAM | ||||||
| Jumlah dokumen perencanaan | Dokumen | 3 | ||||||
| 1 | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | 1 | |||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | ||||||||
| Keuangan | _ | |||||||
| Keuangan | [_ | 1 | ||||||
| Dokumen | 3 | |||||||
| Jumlah dokumen | Dokumen | 3 | ||||||
| Jumlah dokumen | Dokumen | 3 | ||||||
| Jumlah dokumen | Dokumen | 3 | ||||||
| perencanaan | Dokumen | |||||||
| perencanaan | Dokumen | |||||||
| perencanaan Jumlah laporan keuangan | Dokumen | |||||||
| Jumlah laporan keuangan | Dokumen | 1 | ||||||
| Jumlah laporan keuangan | Dokumen | |||||||
Instansi : KOMNAS HAM
FORM PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
| No. PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR OUTPUT | |||||||
| 1. | P | SASARAN | INDIKATOR OUTPUT URAIAN TARGET | ||||
| AJANTAR | URAIAN | TARGET | , | ||||
| 1. 2. | Program Perencanaan Hukum | Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian | Jumlah draft peraturan perUUan yang berperspektif HAM hasil kajian dan penelitian | 6 Draft | Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM 6 Draft | 6 Draft | 2,004,718,000 |
| Program Peningkatan | pengkajian dan penelitian tentang HAM Meningkatnya kerjasama antara | Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah | 4 MoU | yang dihasilkan Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka | 10 MoU | ||
| 3. | Kinerja Lembaga PeradilanKomnas HAM dengan dan Penegak Hukum | stakeholders | Jumiah kerjasama dengan NGO dan PusHAM | 6 moU | Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | 10 MoU | |
| Lainnya Program Penerapan | Meningkatnya pelaksanaan | Jumlah putusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti | 16 Keputusan | Jumlah keputusan sidang paripurna yang | 13 Keputusan | 3,045,189,000 | |
| 4. | Pemerintahan Yang Baik Program Peningkatan | monitoring dan evaluasi putusan sidane pariourna Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam | Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan HAM yang | 2 Laporan | ditindaklanjuti Jumiah laporan kepada mekanisme | 2 Laporan | 425,200,000 |
| L | Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara | dihadiri Komnas HAM Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti | internasional HAM sesual tadwal Jumlah kelkutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM Internasional | 2 Keanggotaan | 29,100,000 | |
| 5. | Lainnya Program Penegakan Hukum dan HAM | penyelenggara negara Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah- | Komnas HAM Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani | Keanggotaan 140 Kasus | mekanisme HAM Internasional Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP | 140 Kasus | 4,142,569,000 |
| Hukum dan HAM | Komnas HAM terhadap masalah- masalah aktual | Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan | 140 Kasus | Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP | 140 Kasus | 4,142,569,000 | |
| Bagian Administrasi Pemantauan & Penyelidikan Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani | ses | sesuai dengan standar waktu dalam SOP | |||||
| Bagian Administrasi Mediasi | 60 Kasus | 60 Kasus | 2,626,672,000 | ||||
| Jumlah SOP Pengaduan | 1 Dokumen | 1 Dokumen 5.000 Berkas | |||||
| Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan | 5.000 Berkas | 5.000 Berkas | 166,499,000 | ||||
| Jumiah buku yang telah dibeli | 60 Eksemplar | Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan | 60 Eksempiar | 173,450,000 | |||
| dan Penegak Hukum Lainnya | penyebaran informasi | ||||||
| Jumlah pengunjung perpustakaan | |||||||
| Jumlah pengunjung perpustakaan | 1.000 Orang | Jumlah pengunjung perpustakaan | 1.000 Orang | ||||
| Jumlah laporan hasil | Jumlah pengunjung perpustakaan | 30 Orng2 | 2,437,653,000 | ||||
| ceramah/diskusi/seminar/sarasehan Jumlah laporan hasil diklat HAM | 37 Laporan 50 Laporan | 1,714,825,000 | |||||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | 12 Laporan | 1 | F | 731,535,000 | |||
| 1 | Jumlah media yang berhasil dipublikasikan | 76.000 | 731,535,000 | ||||
| 12 Laporan | 1 | 731,535,000 | |||||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | 12 Laporan | F | 731,535,000 | ||||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | 12 Laporan 76.000 | 1 | 731,535,000 | ||||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | 12 Laporan | 731,535,000 | |||||
| Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | 12 Laporan | F | 731,535,000 | ||||
| No. | PROGRAM UTAMA | SASARAN | INDWKATOR OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME | ANGGARAN | ||
| 1 | URAIAN | TARGET | URAIAN | TARGET 6 | |||
| 7. | Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan | Meningkatnya kemampuan SDM | Jumlah peserta diklat struktural | 9 Orang | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan | 44 Orang | 133,925,000 |
| dan Penegak Hukum Lainnya | |||||||
| 8. | Program Peningkatan | Pembentukan struktur organisasi | Jumlah peserta diklat teknis Jumiah peserta diklat prajabatan Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi | 20 Orang 15 Orang 2 Satker | Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di | 110,000,000 70,700,000 352,000,000 | |
| KinerJa Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnya | kesekjenan sesual dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun dawrah/narwakilar | provinsi | |||||
| 9. | Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik | Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Knmnas HAM | Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedía | 244 Buah | Jumiah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai | 244 Buah | 710,385,000 |
| Jumlah laporan monitoring dan evaluasi | Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian | 16 Laporan | 213,839,000 | ||||
| Junitan taporan mainitoning ban | 10 Laporan | dihasilkan Bagian | |||||
| 10 Laporan | 16 Laporan | ||||||
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2009
Instansi : KOMNAS HAM
| Sasaran | Indikator Sasaran | Rencana Tingkat Capaian (Target) | Realisasi | Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian |
| Meningkatnya kualitas hasil pengkajian dan penelitian tentang HAM Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM | Jumlah draft peraturan perUUan tentang HAM yang dihasilkan | 6 Draft | 10 Draft | 5 166.67% |
| Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan stakeholders | Jumlah MoU yang dihasilkan dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | 9 MoU | 8 MoU | 88,89% |
| Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi putusan sidang paripurna | Jumlah keputusan sidang paripurna yang ditindaklanjuti | 16 Keputusan | 13 Keputusan | 81.25% |
| Meningkatnya pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebiiakan penvelenggara negara | Jumlah laporan kepada mekanisme internasional HAM sesuai jadwal2 Laporan | aporan | 2 Laporan | 100.00% |
| Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM | Jumlah keikutsertaan Komnas HAM dalam mekanisme HAM | 2 Keanggotaan | 2 Keanggotaan | 100.00% |
| Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual | internasional Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan standar waktu dalam SOP | 200 Kasus | 154 Kasus | 77.00% |
| Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan HAM dan penyebaran informasi Peningkatan kemampuan SDM | Jumlah referensi perpustakaan yang diadakan | 60 eksemplar | 58 eksemplar | 96.67% |
| dan penyebaran informasi Peningkatan kemampuan SDM Pembentukan struktur organisasi kesekjenan | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di provinsi | 44 Orang | 25 Orang | 56.82% |
| sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/nerwakilan | 2 Satker | 2 Satker | 100.00% | |
| daerah/nerwakilan Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM | Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang memadai | 244 Buah | 200 Buah | 81.97% |
| AM | Jumlah laporan yang dihasilkan Bagian Perencanaan dan Bagian | 16 Laporan | 16 Laporan | 100.00% |
| PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009 | ||||||
| PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) |
| (1) Program Perencanaan Hukum | (2) Pengkajian/penelitian peraturan perundangan dari perspektif HAM, | (3) Input: | (4) | (5) | (6) | (7) |
| permasalahan HAM. dan instrumen HAM | Output: | Rp | 2,004,718,000 | 1,644,888,258 | 82.05% | |
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan | Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | Jumlah draft peraturan perUUan yang berperspektif HAm hasil kajian dan penelitian Input: | Draft | 6 | 10 | 166.67% |
| Peneeak Hukum Lainnva | . | |||||
| Jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah | MoU | 4 | 3 | 75.00% | ||
| Input: Dana | . | |||||
| Program Penerapan | Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan | Ouput: Jumlah kerjasama dengan NGO dan PusHAM Input: | MoU | 6 | 6 | 100.00% |
| Pemerintahan Yang Baik | pelanggaran HAM | Dana Output: | Rp | 3,045,189,000 | 2,978,599,279 | 97.81% |
| Program Peningkatan Kinerja | Jumlah putusan sidang paripurma yang ditindaklanjuti Input: | Keputusan | 16 | 13 | 81.25% | |
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Peneeak Hukum Lainnva | Peningkatan kerjasama untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM | Dana | Rp | 425,200,000 | 229,073,066 | 53.87% |
| KEGIATAN | ||||||
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | |
| (1) | (2) | (3) Jumlah laporan hasil konferensi/pertemuan | (4) Laporan | (5) | (6) | (7) 100.00% |
| Program Peningkatan Kinerja | Pembayaran luran organisasi internasional | HAM vang dihadiri Komnas HAM Input: | ||||
| Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva. | ||||||
| Dana Output: | Rp | 29,100,000 | 25,000,000 | 85.91% | ||
| Jumlah keanggotaan tingkat internasional yang diikuti Komnas HAM | Keanggotaan | 2 | 2 | 100.00% | ||
| 1 | ||||||
| Rp | 4,142,569,000 | 3,792,159,410 | 91.54% | |||
| Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah | Kasus | 140 | 79 | 56.43% | ||
| ditangani Bagian Administrasi Pemantauan & Penvelidikan | ||||||
| pne Output: | Rp | 2,626,672,000 | 2,181,792,987 | 83.06% | ||
| Jumlah kasus pelanggaran HAM yang telah ditangani Bagian Administrasi Mediasi Input: | Kasus | 60 | 75 | 125.00% | ||
| Dana | ||||||
| Program Penegakan Hukum dan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di | Output: | ||||
| Jumlah SOP Pengaduan Input: | Dokumen | 1 | 1 | 100.00% | ||
| Dana Output: | Rp | 97,821,000 | 97,820,500 | 100.00% | ||
| Jumlah penerimaan kasus yang ditangani Sub Bagian Administrasi Pelavanan Pengaduan | Berkas | 5,000 | 5,819 | 116.38% | ||
| KEGIATAN RENCANA | PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | ||||||
| PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT CAPAIAN | REALISASI | CAPAIAN (TARGET) | |
| (1) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan | (2) Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan | (3) Input: | (4) | (TARGET) (5) | (6) | (7) | |
| Lembaga Peradilan dan Peneeak Hukum Lainnva | emagn | 173.450 | mw | ||||
| Dana Output: | Rp | 173,450,000 | 124,366,384 | 71.70% | 71.70% | ||
| Jumlah buku yang telah dibeli Input: | Eksemplar | 60 | 58 | 58 | 96.67% | ||
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva | Penyelenggaraan/Sosialisasi/Diseminasi/Sem | Dana Output: Jumlah pengunjung perpustakaan Input: | Orang | 1,000 | 1970 | 197.00% | |
| Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva | inar/Workshop/Publikasi | Dana | Rp | 242765 | |||
| Dana Output: | Rp | 2,437,653,000 | 2,325,753,800 | 2,325,753,800 | 95.41% | ||
| Jumlah laporan hasil ceramah/diskusi/seminar/sarasehan | Laporan | 37 | 37 | 100.00% | 100.00% | ||
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Input: | ceramah/diskusi/seminar/sarasehan Input: | 13 | |||||
| Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan | HAM | Dana | Rp | 1.714 | |||
| [ | Ouput: Jumlah laporan hasíl diklat HAM | Rp | 1,714,825,000 | 0001,459,135 | 1,459,135,700 | 85.09% | |
| Penyuluhan & Penyebaran informasi Input: | Jumlah laporan hasíl diklat HAM | Laporan | 50 | 50 100.00% | 100.00% | ||
| 1 | |||||||
| Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva | Dana Output: | Rp | 73 | 731,535,000 | 495,892,300 | 67.79% | |
| [ | Dana Output: | Rp | 731,535,000 | 495,892,300 | 495,892,300 | 67.79% | |
| Output: | Output: Jumlah laporan hasil penyuluhan HAM | Rp Laporan | 12 | 12 | 67.79% 100.00% | ||
| KEGIATAN | PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | ||||||
| PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | ||
| (1) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan | (2) Penerbitan majalah/jurnal | (3) Input: | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum Lainnva | Dana | Rp | 640,754,000 | 458,153,775 | 71.50% | ||
| Dana Output: Jumlah media yang berhasil dipublikasikan | Rp Eksemplar | 640,754,000 76,000 | 458,153,775 10,700 | 71.50% 14.08% | |||
| Input: | 、 | ||||||
| Ouput: | Rp | 133,925,000 9 | 99,365,000 | 74.19% | |||
| Program Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Komitmen Indonesia Dalam Lembaga Peradilan dan Pemajuan HAM dan Pembangunan | pu | Jumlah peserta diklat struktural | Orang | 9 | 9 | 100.00% | |
| Ouput: | Rp | 110,000,000 | 61,980,000 | 56.35% | |||
| Jumlah peserta diklat teknis | Orang | 20 | 8 | 40.00% | |||
| Jumlah peserta diklat teknis | Orang Rp | 20 70,700,000 | 61,420,000 | 40.00% | |||
| Ouput: | Rp | 70,700,00 | 61,420,000 | 86.87% | |||
| Jumlah peserta diklat prajabatan Input: | Orang | 15 | 8 | 53.33% | |||
| Program Penerapan | Berkelaniutan | Dana Ouput: Jumlah satker Komnas HAM yang terbentuk di | Rp Satker | 352,000,000 2 | 351,400,000 | 99.83% | |
| Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor | provinsi Input: | Jaker | 2 | 2 | 100.00% | |
| Dana Ouput: | Rp | 710,385,000 | 650,018,895 | 91.50% | |||
| Jumlah sarana dan prasarana layak yang tersedia Input: | orasarana layak yang | Buah | 244 | 200 | 81.97% | ||
| Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM | Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan | Input: Dana | Rp | 213,839,000 | 213,346,500 | 99.77% | |
| PROGRAM | KEGIATAN RENCANA | PERESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (7) | ||||
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | ||
| (1) | (2) Ouput: | (3) Ouput: | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Input: | Jumlah laporan monitoring dan evaluasl | Laporan | 10 | 10 | 100.00% | |
| Dana Ouput: | Dana Ouput: | Rp | 245,773,000 | 245,489,800 | 99.88% | |
| Ouput: Jumlah dokumen perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | Dokumen | 3 | 3 | 100.00% | |
| Input: Dana | Rp | 295,794,000 | 287,351,800 | 97.15% | ||
| Dana Ouput: | 1 | 195,774,000 | 287,351,800 | 97.15% | ||
| Jumlah laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | Dokumen | 3 | 3 | 100.00% | |