Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Panduan bagi Masyarakat dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Ai

62 halaman · 62 halaman diproses dengan OCR · 14.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
  2. PANDUAN BAGIMASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
  3. Kontributor
  4. Penyunting
  5. Supervisi
  6. Diterbitkan oleh:
  7. Daftar Isi
  8. Daftar Tabel
  9. Daftar Bagan
  10. Daftar Singkatan
  11. Pendahuluan
  12. Pendahuluan
  13. I.1. Latar Belakang
  14. I.2. Tujuan, Kegunaan Dan Ruang Lingkup Panduan
  15. Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan
  16. Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan
  17. Il.1. Jenis-Jenis Izin dan Dokumen Lainnya dalam Pengendalian Pencemaran Air
  18. Informasi Proaktif
  19. Il.3. Cara Cepat Memahami Konten Izin dan Dokumen Lingkungan
  20. 1. Izin Lingkungan
  21. 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Pengendalian Pencemaran Air
  22. Tata Cara Pengelolaan Pengaduan
  23. IⅢ
  24. Tata Cara Pengelolaan Pengaduan
  25. IlI.1. Memahami Jenis-jenis Objek Pengaduan
  26. III.1.1. Objek Pengaduan Pada Tahap Perencanaan
  27. Contoh kasus:
  28. III.1.2. Objek Pengaduan Pada Tahap Pelaksanaan
  29. Contoh kasus:
  30. III.1.3. Objek Pengaduan Pasca Pelaksanaan
  31. Contoh kasus:
  32. IlI.2. Instansi Yang Bertanggungjawab Mengelola Pengaduan
  33. III.2.1. Instansi Di Tingkat Kabupaten/Kota
  34. IlI.2.2. Instansi Di Tingkat Provinsi
  35. III.2.3. Instansi Di Tingkat Nasional
  36. IlI.3. Tata Cara Penyampaian Pengaduan
  37. III.3.1. Tata Cara Pengaduan Secara Langsung
  38. III.3.2. Tata Cara Pengaduan Secara Tidak Langsung
  39. Bagan III.2.
  40. III.4. Monitoring Pengaduan
  41. III.4.1. Monitoring Perkembangan Pengaduan
  42. III.4.2. Monitoring Laporan Hasil Pengaduan
  43. III.4.3. Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan
  44. IlI.5. Upaya Yang Dapat Dilakukan atas Pengaduan yang Disampaikan
  45. III.5.1. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Daerah (DLHK)
  46. 1. Menyampaikan pengaduan ke instansi yang lebih tinggi(KLHK)
  47. 2. Menempuh upaya administratif
  48. Usaha Negara(PTUN).
  49. III.5.2. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Pusat (KLHK)
  50. III.5.3. Menyampaikan Permohonan Dengan Kemungkinan Terjadinya Fiktif Positif
  51. Strategi Mengawal Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan
  52. IV.1. Pengawalan Ketaatan Pelaku Usaha atas Pelaksanaan Sanksi Administratif yang Dijatuhkan
  53. 1. Mendapatkan surat keputusan(SK) sanksi administratif
  54. 2. Menelaah kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha
  55. 3. Menentukan objek pengawalan yang dapat dijangkau
  56. 4.Mempersiapkan pengawalan
  57. 5. Melakukan pengawalan
  58. IV.2. Melaporkan Hasil Pengawalan Pelaksanaan Sanksi Administratif
  59. IV.3. Strategi Advokasi Melalui Media, DPR dan Ombudsman
  60. Daftar Pustaka
  61. Peraturan Perundang-undangan
  62. Dokumen lain

PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

PANDUAN BAGIMASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

PANDUAN BAGIMASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

Kontributor

Raynaldo Sembiring - Margaretha Quina - Shafira Anindia Alif Hexagraha

Penyunting

Raynaldo Sembiring

Supervisi

Laure d'Hondt

Diterbitkan oleh:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) JI. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia Phone: (62-21) 7262740, 7233390 |Fax: (62-21) 7269331 www.icel.or.id | [email protected]

Penerbitan buku ini dimungkinkan dengan dukungan dari International Development Law Organization (IDLO) dan Van Vollenhoven Institute (VVI). Isi dari publikasi ini adalah tanggungjawab penuh dari ICEL dan VVI.

Cetakan Pertama, Januari 2018

ISBN 978-602-95603-8-1

Pengutipan, pengalihbahasaan dan perbanyakan (copy) isi buku ini demi pembaharuan hukum diperkenankan dengan menyebut sumbernya.

Tata Letak dan Design Sampul: Basuki Rahmat

Kata Sambutan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah pilar penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konteksinisudah diamanatkan dalamprinsipke-10 DeklarasiRioyangkemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal penegakan hukum lingkungan pun, partisipasi masyarakat sangatlah penting, yang salah satunya adalah dalam hal menyampaikan pengaduan. Pengaduan merupakan sarana penting dalam mengumpulkan informasi sebelum dilakukannya pengawasan, penegakan hukum atau bahkan kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup lainnya. Di dalam regulasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek pengaduan telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/ SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan ("Peraturan MenLHK P/22/2017").

Sejak terbitnya Peraturan MenLHK P/22/2017, belum ada literatur pendukung khususnya bagi masyarakat dalam mengoptimalkan sarana pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Terbitnya Buku Panduan Bagi Masyarakat DalamPenangananPengaduan TentangPelanggaranPencemaran Air ini merupakan langkah maju dan strategis yang diinisiasi oleh Indonesian Center forEnvironmentalLaw(ICEL)dalam mendukung implementasi kebijakan mengenai pengaduan lingkungan hidup, khususnya dalam hal pencemaran air. Panduan ini penting agar masyarakat mengetahui haknya dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta sebagai sarana untuk mendorong pemerintah lebih baik lagi dalam mengelola pengaduan, pengawasan dan pengenaan sanksi administratif. Isi buku panduan ini juga menarik karena menggabungkan instrumen hukum administrasi tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saja, melainkan juga dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kami mengapresiasi atas terbitnya buku panduan ini dan berharap buku panduan ini dapat mendorong terciptanya pengelolaan pengaduan yang lebih akuntabel. Akhir kata, semoga buku panduan ini hanyalah langkah awal dari advokasi ICEL dalam mendorong kebijakan pengelolaan pengaduan yang lebih baik yang akan diteruskan dengan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan lingkungan hidup lainnya.

Jakarta, Januari 2018

Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Kata Sambutan Direktur Eksekutif Indonesian Center For Environmental Law

Pencemaran air merupakan salah satu masalah "klasik" lingkungan hidup yang sampai saat ini masih sering terjadi. Efektifitas pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi permasalahan pencemaran air tersebut. Namun demikian, pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini dilakukan pemerintah belum dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak dan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan menyampaikan usul, keberatan dan melakukan pengaduan. Ketentuan tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pelaksana, salah satunya adalah Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan.

Panduan ini diterbitkan guna memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum atas dugaan adanya pencemaran air. Melalui panduan ini, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan mendasarkan pada analisa kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas berbagai ketentuan yang terdapat dalam instrumen pengendalian seperti dokumen perizinan dan laporan pelaksanaannya, melakukan pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga memastikan bahwa pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu, panduan ini juga dilengkapi dengan bagaimana masyarakat mendayagunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup oleh pemerintah yang berwenang.

Panduan ini disusun dengan menggabungkan beberapa temuan empirik yang dilakukan secara observasional dan temuan dari studi-studi normatif. Oleh karena itu, atas terbitnya panduan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti ICEL, yaitu: Raynaldo Sembiring, Margaretha Quina dan Shafira Anindia Hexagraha yang telah berkontribusi secara maksimal sampai dengan terbitnya panduan ini. Terima kasih pula kepada Laure d'Hont dan Van Vollenhoven Institute yang banyak memberikan masukan, serta kepada International Development Law Organization atas dukungannya.

Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan kritik merupakan hal yang berharga bagi kami untuk dapat terus mengembangkan publikasi ini maupun berbagai publikasi ICEL berikutnya. Akhirnya, Saya berharap panduan ini dapat berguna bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2018

Henri Subagiyo, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Sambutan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi V Administratif Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Kata Sambutan Direktur Eksekutif Indonesian Center For vii Environmental Law Daftar Isi ix Daftar Tabel xi Daftar Bagan xi Daftar Singkatan xii BAB I Pendahuluan 3 I.1. Latar Belakang 3 5 I.2. Tujuan, Kegunaan Dan Ruang Lingkup Panduan BAB II Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan 9 Il.1. Jenis-Jenis Izin Dan Dokumen Lainnya Dalam 9 Pengendalian Pencemaran Air Il.2. Cara Mendapatkan Izin dan Dokumen Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan Mekanisme Keterbukan 10 Informasi Publik Il.3. Cara cepat memahami konten izin dan dokumen 11 lingkungan BAB III Tata Cara Pengelolaan Pengaduan 19 19 III.1. Memahami jenis-jenis objek pengaduan III.1.1. objek pengaduan pada tahap perencanaan 19

III.1.2. objek pengaduan pada tahap pelaksanaan 20 III.1.3. objek pengaduan pasca pelaksanaan 21 III.2. Instansi yang bertanggungjawab mengelola pengaduan 22 III.2.1. Instansi di tingkat kabupaten/kota 23 III.2.2. Instansi di tingkat provinsi 23 III.2.3. Instansi di tingkat nasional 23 24 III.3. Tata cara penyampaian pengaduan III.3.1. Tata cara pengaduan secara langsung 25 IlI.3.2. Tata cara pengaduan secara tidak langsung 26 III.4. Monitoring Pengaduan 29 III.4.1. Monitoring perkembangan pengaduan 29 III.4.2. Monitoring laporan hasil pengaduan 31 III.4.3. Monitoring tindak lanjut pengaduan 31 III.5. Upaya yang dapat dilakukan atas pengaduan yang 32 disampaikan III.5.2. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Pusat (KLHK) 36 III.5.3. Menyampaikan Permohonan Dengan Kemungkinan 36 Terjadinya Fiktif Positif BAB IV Strategi Mengawal Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan 41 IV.1. Pengawalan Ketaatan Pelaku Usaha atas Pelaksanaan 41 Sanksi Administratif yang Dijatuhkan IV.2. Melaporkan Hasil Pengawalan Pelaksanaan Sanksi 43 Administratif IV.3. Strategi advokasi Melalui Media, DPR dan Ombudsman 43 Daftar Pustaka 47

Daftar Tabel

Jenis Izin dan Dokumen Lain Dalam Pengendalian Tabel II.1. 9 Pencemaran Air Kewajiban Informasi Proaktif Untuk AMDAL dan Tabel II.2. 11 Izin Lingkungan Jenis Sanksi Administratif dan Kualifikasi Tabel III.1 37 Pelanggaran

Daftar Bagan

Bagan III.1. Tata Cara Menyampaikan Pengaduan 24 Bagan III.2. Alur Proses Pengaduan 28 Upaya Yang Dapat Dilakukan Atas Pengaduan Yang Disampaikan Dengan Menggunakan Bagan III.3. Mekanisme Oversight & Secondline Enforcement 33 (UU 32/2009) serta Keberatan & Banding Administratif (UU 30/2014)

Daftar Singkatan

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DAS Daerah Aliran Sungai DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan GPS Global Positioning System IPAL Instalasi Pembuangan Air Limbah IPLC Izin Pembuangan Limbah Cair KAN Komite Akreditasi Nasional KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KTUN Keputusan Tata Usaha Negara PPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana RKL-RPL Pemantauan Lingkungan SKKLH Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan SPPL Pemantauan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya UKL-UPL Pemantauan Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah mengalami permasalahan serius berkaitan dengan kualitas air, khususnya sungai. Sungai yang merupakan salah satu sumber air di Indonesia terus menunjukan tren penurunan kualitas setiap tahunnya. Data dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa status mutu air sungai yang tercemar berat berjumlah 67.94% (Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, 2016). Menyikapi hal ini, Pemerintah telah melakukan upaya dengan mencanangkan target pemulihan terhadap 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Namun, program ini nyatanya belum menyelesaikan masalah. Berangkat dari situasi ini, pada tahun 2016 yang lalu, Indonesian Center for Environmental Law("ICEL") bersama dengan Van Vollenhoven Institute-University of Leiden ("VVI"), Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah ("ECOTON"), serta pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan melakukan penelitian yang salah satu tujuannya, untuk mengidentifikasi secara empirik dan normatif permasalahan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa beberapa permasalahan fundamental yang menghambat implementasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah tidak maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya saja minimnya tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atau tidak berjalannya pengawasan rutin yang merupakan kewajiban dari para pemberi izin. Pengawasan dilakukan hanya dengan mengandalkan laporan swapantau tanpa memiliki strategi untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan sering tidak sesuai dengan aturan, cenderung diganti dengan pembinaan atau berhentipadapenyelesaian sengketaalternatif walaupun telah terjadi pencemaran. Permasalahan lainnya adalah kekurangan atau bahkan ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan keterbatasan anggaran. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ini berimplikasi terhadap ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang sering sekali berkontribusiterhadap terjadinya pencemaran air.

Berangkat dari permasalahan di atas, ICEL mengusulkan pembaharuan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat berguna untuk membantu dan memberikan "tekanan" agar pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengelolaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum atas pencemaran air. Partisipasi masyarakat dimungkinkan karena Pasal 65 UU 32/2009 memberikan hak dan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengajukan usul, mengajukankeberatan, melakukanpengaduan dan mengawal pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai langkah mendorongketerlibatan aktif masyarakat dalam pengendalian pencemaranair,ICEL bersama denganVVImenyusun"Panduan BagiMasyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air". Panduan ini memuat konsep dan strategi bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan, memilah dan mengumpulkan informasiyang relevan sebagai objek pengaduan, mengawal proses pengaduan sampai dengan mengawal tindak lanjut pengaduan. Pengawalan tindak lanjut pengaduan dilakukan dengan pengawalan terhadap pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah(selaku penerbit izin lingkungan) serta pengawalan melalui instansi atau media di luar penerbit izin lingkungan. Pengawalan ini salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Agar informasi yang disampaikan dalam panduan ini menjawab masalah kekinian, maka muatan dari panduan ini utamanya didasarkan dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( "UU 30/2014"), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Permen LH 2/2013") dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan("Permen LHK 22/2017").

Untukmenjawabtemuandaripenelitian danpengalamanadvokasisebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka isi buku panduan ini menggabungkan pendekatan "legal" dan “extralegal" untuk memastikan pemerintah menjalankan kewajiban mengelola pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum. Atau dalamkalimatlain: memastikanpemerintahlebih akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Adapun sasaran pengguna panduan ini adalah masyarakat yang di dalamnya termasuk: masyarakat terdampak atau potensial terdampak pencemaran air dan civil society organization (CSO).

I.2. Tujuan, Kegunaan Dan Ruang Lingkup Panduan

Secara umum, panduan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengaduan serta pengawalan terhadap pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat ini diharapkan juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sedangkan tujuan khusus panduan ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara memeriksa dokumen lingkungan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan akses yang dapat mereka tempuh jika mengalami hambatan dalam pengaduan;

3. Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu mengawal pengawasan dan penegakan hukum atas pencemaran air;

4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawal sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha/kegiatan; dan

5. Memberikan pengetahuan mengenai strategi menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan "ekstra", melalui media, parlemen dan instansi lainnya yang relevan.

Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan

Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan

Il.1. Jenis-Jenis Izin dan Dokumen Lainnya dalam Pengendalian Pencemaran Air

Terdapat beberapa dokumen lingkungan hidup yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai dan/atau berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air. Dokumen-dokumen tersebut dapat dibagimenjadi tiga kategori, yaitu dokumen kajian yang akan menentukan pengambilan keputusan pemberian izin, dokumen perizinan, dan dokumen laporan pelaksanaan kewajiban izin.

Dokumen-dokumen tersebut akan dijelaskan secara ringkas berdasarkan kategorinya pada tabel berikut:

Tabel II.1

Jenis Izin dan Dokumen Lain dalam Pengendalian Pencemaran Air

KajianIzin/Dokumen SejenisLaporan
AMDAL atau UKL-UPL*Izin LingkunganLaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan(atau Laporan Pelaksanaan RKL-RPL)
Tidak adaSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HidupTidak ada
Kajian pembuangan atau pemanfaatan air limbahIzin Pembuangan Air Limbah; atau Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah; atau Izin Injeksi pada FormasiLaporan Pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah / Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah / Izin Injeksi pada Formasi

*) Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL, maka wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Il.2. Cara Mendapatkan Izin dan Dokumen Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan Mekanisme Keterbukan Informasi Publik

Semua izin dan dokumen pengendalian pencemaran air sebagaimana dipaparkandiatasmerupakandokumenpublik.Terdapat2(dua)caramengakses dokumen-dokumen tersebut, yaitu jika dokumen tersebut diumumkan secara proaktif (misalnya: penerbitan izin lingkungan) atau meminta dokumen tersebut melalui mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Proaktif

Kewajiban pemberian informasi secara proaktif hanya terdapat bagi dokumen AMDAL dan izin lingkungan, keduanya sebagai bagian dari proses penerbitan izin lingkungan. Pengaturan ini ditemukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan.

Tabel II.2

Kewajiban Informasi Proaktif Untuk AMDAL dan Izin Lingkungan

AMDALPenyusunan Ka-ANDAL. Sekalipun AMDAL tidak "diumumkan" secara langsung, namun ringkasan informasi mengenai usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji serta prakiraan dampak penting hipotetik dari kegiatan wajib diumumkan pada tahap
Lingkungan, maupun pemberian lzin Lingkungan; mensyaratkan pencantuman informasi dimana AMDAL dapat didapatkan. Permohonan izin lingkungan. Saat usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin lingkungan, instansi yang berwenang memberikanizin harus mengumumkan permohonan izin tersebut selama 5 (lima) hari kerja dengan kesempatan SPT (saran, pendapat dan tanggapan) oleh masyarakat selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Il.3. Cara Cepat Memahami Konten Izin dan Dokumen Lingkungan

1. Izin Lingkungan

a) AMDAL atau UKL-UPL dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

AMDAL atau UKL-UPL sama-sama merupakan dokumen kajian lingkungan hidup yang dipersyaratkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berdampak bagi lingkungan hidup.

Konten penting dalam AMDAL atau UKL/UPL:

1. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

2. Prakiraan dampak lingkungan

Bedanya, AMDAL dipersyaratkan bagi kegiatan dan/atau usaha yang "berdampak penting," yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria terkait sifat dan besaran dampak (Pasal 22 dan 23 UU 32/2009); sementara UKL-UPL dipersyaratkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL berdasarkan penapisan (Pasal 34 dan 35 UU 32/2009 dan Lampiran I Permen LH 13/2010).

Di dalam AMDAL atau UKL-UPL ditentukan juga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan untuk memitigasi dampak yang diperkirakan. Berdasarkan hasil kajian dalam AMDAL atau UKL-UPL yang memprakirakan dampak lingkungan secara sendiri-sendiri maupun holistik, pemberi izin menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan. Jika usaha dan/atau kegiatan layak, maka AMDAL akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan. Seharusnya, AMDAL atau UKL/UPL ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari lzin Lingkungan.

b)Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang wajib dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL. Tanpa izin lingkungan, usaha dan/atau kegiatan tidak dapat memperoleh izin usaha maupun "melakukan" usaha dan/atau kegiatannya, karena kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana. Izin lingkungan

Konten Penting Izin Lingkungan:

1. Izin-izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipenuhi

2. Persyaratan teknis yang wajib dipatuhi penanggungjawab usaha/ kegiatan

3. Jangka waktu berlakunya izin Lingkungan

mencantumkan ketentuan yang wajib dipatuhi penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan, yang mencakup persyaratan hukum dan teknis, termasuk izinizin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain yang harus dipenuhi penerima izin lingkungan. Jangka waktu berlakunya Izin Lingkungan adalah sepanjang berlakunya izin usaha; akan tetapi dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka izin lingkungan juga wajib diperbarui (diubah)(Pasal 40 ayat (3) UU 32/2009).

c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")

Pada dasarnya, SPPL merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL berdasarkan penapisan (Lampiran 3 Permen LH 13/2010). Jangka waktu berlaku SPPL adalah sampai dengan "berakhirnya usaha dan/ atau kegiatan," atau dalam hal terjadi perubahan tertentu.

d) Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (atau Laporan Pelaksanaan RKL-RPL)

Bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan izin lingkungan, terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada pemberi izin. Laporan ini disertai dengan data swapantau yang diujikan di laboratorium lingkungan dan

Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan atau RKL/RPL:

1. Memuat data swapantau yang diujikan di laboratorium lingkungan dan terakreditasi

2. Disampaikan secara berkala setiap enam bulan sekali.

terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional). Laporan ini wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali (Pasal 53 ayat (2) 27/2012), kecuali ditentukan lain (lebih singkat, i.e. 3 bulan) dalam peraturan daerah. Di beberapa daerah, nomenklatur yang digunakan bisa berbeda, misalnya: Laporan Pelaksanaan RKL-RPL.

2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Pengendalian Pencemaran Air

a) Kajian pembuangan/pemanfaatan air limbah

Dalam proses permohonan izin pembuangan air limbah maupun izin pemanfaatan air limbah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat dan melampirkan kajian dampak pembuangan air limbah ke sumber air (Pasal 41 PP 82/2001) dan/atau dampak pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah (Pasal 36 PP 82/2001). Kajian ini harus dipertimbangkan oleh pemberi izin untuk menentukan kelayakan lingkungan pembuangan air limbah ke sumber air atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Seharusnya, kajian ini menjadi dasar diterbitkannya izin terkait (Pasal 41 ayat (4) dan (5) PP 82/2001).

b) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air (Pasal 37 dan 38 ayat (1) PP 82/2001). Sumber air tidak hanya sungai, melainkan meliputi air permukaan alami seperti sungai, rawa, waduk, danau; maupun sumber air buatan seperti kanal; namun tidak termasuk laut. Izin ini diberikan Bupati/Walikota dimana usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah. Izin ini menjadi alat pengendalian agar sumber air tidak menerima beban pencemaran lebih dari daya tampungnya(Pasal 11 ayat (1) dan (2) PermenLH No. 1 Tahun 2010). Persyaratan teknis dalam mengelola dan membuang air limbah wajib dicantumkan dalam izin ini untuk memastikan pencemaran air dapat dicegah (Pasal 38 ayat (2) PP 82/2001), sebagai berikut:

a.kewajiban untuk mengolah limbah;

b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;

c. persyaratan cara pembuangan air limbah;

d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenaidampaklingkunganyangeratkaitannyadenganpengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;

g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;

h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

c) Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah

Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah. Izin ini diberikan oleh Bupati/Walikota. Fungsi dan materi muatan izin ini serupa dengan izin (f). Tidak semua aplikasi pada tanah dapat diizinkan, terdapat beberapa larangan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada lahan gambut, lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam atau kurang dari 1,5 cm/jam, lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2m (Pasal 29 ayat (3) Permen LH 1/2010).

d) Izin Injeksi pada Formasi

Khusus bagi usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi, pengelolaan air limbah dapat diizinkan dengan cara injeksi (Permen LH 13/2007). Izin injeksi pada formasi merupakan instrumen pengendalian untuk menentukan layak atau tidaknya injeksi air limbah pada formasi. Injeksi dilarang dilakukan jika air limbah dinyatakan sebagai limbah berbahaya dan beracun atau mengandung radiokatif (Pasal 2 ayat (3) Permen LH 13/2007). Izin mencantumkan kewajiban pengelolaan air limbah berdasarkan hasil kajian injeksi (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Permen LH 13/2007).

e)Laporan Pelaksanaan (b), (c), atau(d)

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diberikan izin (b), (c) atau (d), kewajiban melaporkan pelaksanaan izin secara berkala sesuai jangka waktu yang ditetapkan merupakan salah satu diktum dalam izin. Laporan ini biasanya bersifat lebih detail dan memuat hasil uji swapantau air limbah sesuai dengan metode dan frekuensi pemantauan pada titik pemantauan yang disyaratkan.

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan

IⅢ

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan

IlI.1. Memahami Jenis-jenis Objek Pengaduan

Permen LHK 22/2017 mengatur beberapa jenis objek pengaduan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk kasus pencemaran air, maka objek pengaduan adalah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang: (a) tidak memiliki izin lingkungan dan/atau izin PPLH; (b) tidak sesuai dengan izin lingkungan; dan/atau (c) melanggar peraturan perundang-undangan. Contoh dari objek pengaduan ini bisa bermacam-macam yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

III.1.1. Objek Pengaduan Pada Tahap Perencanaan

Pengaduan dapat dilakukan tidak hanya untuk kegiatan yang telah berjalan saja, melainkan juga pada tahap perencanaan sebuah usaha dan/atau kegiatan.

Contoh kasus:

PT X yang bergerak dalam bidang properti, berencana membangun apartemen yang terletak disekitar Sungai ABC. Unit yang akan dibangun berjumlah 1000 unit.

Pada tahap sosialisasi AMDAL, diketahui bahwa PT X tidak menyediakan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Berdasarkan contoh kasus ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke instansi penanggung jawab, karena ketiadaan IPAL akan membuat limbah apartemen tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga berpotensi mencemari Sungai ABC.

Masih banyak contoh kasus lainnya yang dapat terjadi pada tahap perencanaan sebuah usaha dan/atau kegiatan. Intinya, untuk kegiatan yang wajib AMDAL, masyarakat dapat mengakses ringkasan informasi mengenai usaha dan/ atau kegiatan yang akan dikaji serta prakiraan dampak penting hipotetik. Pengumuman ini merupakan kewajiban pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pada tahap penyusunan Ka-ANDAL.

Selain itu, masyarakat sebaiknya berperan aktif untuk mengetahui rencana pembangunan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Jika ditemukan kejanggalan, segera adukan ke instansi penanggung jawab. Untuk dapat mengetahui apakah ada kejanggalan atau tidak, masyarakat dapat berkonsultasi dengan DLHK, organisasi lingkungan hidup, perguruan tinggi, ataupun dengan pihak lainnya yang memiliki kapasitas.

III.1.2. Objek Pengaduan Pada Tahap Pelaksanaan

Pengaduan pada tahap pelaksanaan merupakan pengaduan yang paling banyak dilakukan. Banyak sekali jenis objek pengaduan pada tahap pelaksanaan, seperti: pembuangan limbah ilegal ke sungai, tidak melakukan penanggulangan dan pemulihan dalam keadaan darurat, tidak memiliki IPAL, tidak memiliki izin, dll.

Contoh kasus:

PT. X merupakan perusahaan pulp and paper yang berlokasi di pinggir Sungai ABC. Dikemudian hari, diketahui oleh para petambak ikan di Sungai ABC, ada saluran pembuangan limbah ilegal yang membuang limbah pada malam hari. Atas temuan ini, petambak ataupun masyarakat yang lebih luas dapat mengajukan pengaduan kepada instansi penanggung jawab.

Selain contoh kasus di atas, terdapat juga beberapa objek pengaduan pada tahap pelaksanaan, antara lain:

1. Legalitas izin: Izin Lingkungan, SKKLH, Izin Pembuangan Air Limbah, dan IPLC masih dalam masa berlakunya. Jika jangka waktu berlakunya sudah berakhir maka hal ini dapat diadukan.

2. Persyaratan pembuangan air limbah:

a. Titik penaatan: Perusahaan hanya boleh membuang air limbah di titik penaatan yang ditentukan. Pembuangan yang dilakukam di luar titik penaatan merupakan pelanggaran.

b. Dampak air limbah terhadap sumber air yang diterima: Bagaimana relevansi buangan limbah dengan kualitas badan air penerima? Jika pembuangan air limbah mengganggu perumtukannya, hal tersebut dapat diadukan.

C. Volume air limbah: observasi empiris dibutuhkan dalam mengamati ketaatan mengenai ketentuan volume air limbah seperti berapa volume air limbah yang dibuang dan seberapa besar kontribusi air limbah yang dibuang dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya.

III.1.3. Objek Pengaduan Pasca Pelaksanaan

Pada tahap pasca pelaksanaan juga dimungkinkan adanya permasalahan pencemaran air. Karena dampak/akibat dari pencemaran dapat terjadi dalam rentang waktu pasca usaha/kegiatan selesai beroperasi.

Contoh kasus:

PT. X merupakan pabrik yang berlokasi di pinggir Sungai ABC. Air limbah PT. X selama ini diketahui mengadung radioaktif. Selama beroperasi, tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar. 2 tahun pasca PT. X selesai beroperasi, ditemukan banyaknya keluhan sakit penyakit. Hasi laboratorium Dinas Kesehatan menunjukan bahwa banyak warga terpapar zat radio aktif akibat mengkonsumsi air Sungai ABC. Atas permasalahan seperti ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada instansi penanggungjawab.

Pengaduan pada tahap pasca pelaksanaan juga penting, mengingat adanya kemungkinan resiko dampak terhadap kesehatan dan/atau pencemaran yang terjadi pasca usaha dan/atau kegiatan. Pengaduan pada tahap ini memungkinkan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ataupun pemerintah (jika tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab) untuk melakukan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan.

IlI.2. Instansi Yang Bertanggungjawab Mengelola Pengaduan

Dalam Permen LHK 22/2017 diatur beberapa instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Mengelola pengaduan yang dimaksud disini adalah mulai dari menerima pengaduan, melakukan verifikasi, sampai dengan mengeluarkan rekomendasi.

Jika ternyata substansi pengaduan bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka DLHK wajib melimpahkan pengaduan tersebut ke instansi yang relevan.

Berdasarkan Permen LHK 22/2017, instansi penanggung jawab berkewajiban menerima pengaduan yang disampaikan. Artinya, instansi-instansi tersebut tidak boleh menolak pengaduan yang disampaikan. Dalam menyampaikan pengaduan masyarakat bebas memilih untuk menyampaikan ke instansi penanggungjawab manapun. Hanya saja, demiefektivitassebaiknyapengaduan disampaikan kepada instansi yang menerbitkan izin lingkungan.

III.2.1. Instansi Di Tingkat Kabupaten/Kota

Instansi yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomenklatur dinas ini dapat berbeda-beda padamasing-masingdaerah. Adakabupaten/kotayangmenggabungkan urusan lingkungan hidup dengan urusan lain, misalnya pemukiman dan kebersihan. Ada juga yang hanya membebankan urusan lingkungan hidup saja. Sejatinya, penting untuk diperhatikan apakah dinas tersebut memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, cara cepat mengetahuinya adalah memastikan bahwa adanya nomenklatur "lingkungan hidup" pada instansi tersebut. Adapun pengaduan yang disampaikan sebaiknya kepada instansi yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH-nya diterbitkan oleh bupati/walikota. Jikapun substansi tersebut ternyata bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka DLHK wajib melimpahkan pengaduan tersebut ke instansi yang relevan. Selain DLHK Kabupaten/Kota, pengaduan juga dapat disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan instansi di bawah KLHK yang bertanggung jawab mengelola pengaduan di bidang kehutanan. Namun jika hanya KPH saja instansi yang mudah dicapai oleh masyarakat atau tidak ada saluran komunikasi lainnya, maka pengaduan mengenai pencemaran air dapat disampaikan ke KPH. Selanjutnya KPH akan meneruskan kepada instansi yang relevan.

IlI.2.2. Instansi Di Tingkat Provinsi

Adapun instansi di tingkat provinsi yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Pada prinsipnya setiap pengaduan yang disampaikan harus diterima oleh DLHK, ketika substansi pengaduan tersebut bukan merupakan kewenangan DLHK Provinsi, maka akan dilimpahkan kepadainstansiyang relevan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pengaduan terkait pencemaran air ke DLHK Provinsi sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi, yaitu atas izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan oleh Gubernur.

III.2.3. Instansi Di Tingkat Nasional

Instansi ditingkat nasionalyang bertangungjawab untuk mengelola pengaduan adalah KLHK yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 1, Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat. Adapun Sekretariat Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan terletakpadaBlokldisebelah mejaresepsonis. Sekretariat pengaduan tersebut berada pada ruang kaca. Setiap pengaduan mengenai pencemaran air yang diterima oleh sekretariat ini akan diteruskan kepada Direktorat Pengelolaan Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif untuk diproses sebagaimana amanat Permen LHK 22/2017.

IlI.3. Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secaralangsung dilakukan dengan mendatangisekretariat atau pos pengaduan yang ada pada instansi penanggung jawab. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media pengaduan, seperti: telepon, surat, faksimili, surat elektronik, website, dll. Baik pengaduan secara langsung maupun tidak langsung adalah bersifat pilihan, yang artinya pengadu bebas memilih mengadukan secara langsung atau tidak.

Bagan III.1.

Tata Cara Menyampaikan Pengaduan

Mendatangi sekretariat /pos pengaduan

Tidak Langsung

Melalui media pengaduan seperti:

Telepon & Faksimili

Surat/ Email

Website & Media sosial

Pesan singkat (SMS) & Aplikasi pengaduan

& Media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi

III.3.1. Tata Cara Pengaduan Secara Langsung

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaduan secara langsung disampaikan dengan mendatangi instansi penanggung jawab sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian III.2. Pada saat melakukan pengaduan secara langsung, maka pengadu harus mengisi form pengaduan. Adapun informasi yang harus diisi meliputi:

a) Identitas pengadu

identitas yang diisi disini adalah nama, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi jika diperlukan informasi lebih lanjut. Jika pengadu tidak ingin identitasnya dibuka dengan alasan keamanan, maka pengadu dapat untuk menyampaikan hal tersebut kepada petugas.

b) Lokasi kejadian

pada saat mengisi dimana lokasi kejadian, pastikan pengadu sudah memiliki alamat perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran atau lokasi mengenai dimana terjadinya pencemaran air.

c) Dugaan sumber atau penyebab (jika diketahui)

jika diketahui, pengadu juga dapat menyampaikan dari mana dugaan sumber atau penyebab terjadinya pencemaran. Misalnya pengadu melihat instalasi pembuangan air limbah ilegal.

d) Waktu dan uraian kejadian

waktu dan uraian kejadian merupakan satu rangkaian yang penting untuk diisi oleh pengadu. Pengadu perlu untuk menjelaskan bagaimana dan kapan terjadinya kejadian tersebut. Waktu dan uraian kejadian yang disampaikan disesuaikan dengan apa yang pengadu lihat atau alami.

e) Penyelesaian yang diinginkan.

pengadujuga perlu untuk mengisi bagaimana penyelesaian yang diinginkan oleh pengadu. Umumnya dalam pencemaran air, penyelesaian yang diinginkan meliputi pemulihan dan tindakan tertentu untuk menghentikan dampak pelanggaran serta ganti rugi, dalam hal jika ada kerugian materiil yang dialami oleh pengadu.

Jika pengadu memiliki keterbatasan untuk mengisi formulir, pengadu dapat meminta petugas untuk mengisi formulir tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pengadu.

Pada saat menyampaikan pengaduan secara langsung, disarankan pengadu juga membawa buktipendukung yang relevan. Bukti pendukung yang relevanini berupa data dan informasi seputar fakta kejadian, misalnya: foto, video, surat, dll. Jika pengadu ingin melampirkan foto atau rekaman video, maka sebaiknya diberikan keterangan lokasi dan waktu pengambilan gambar atau rekaman tersebut. Namun membawa bukti pada saat pengaduan bukan merupakan sebuah kewajiban pengadu.

Setelah formulir selesai diisi oleh pengadu atau petugas, maka pengadu akan mendapatkan tanda terima pengaduan. Tanda terima pengaduan penting untuk memantau perkembangan pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu jika petugas lupa atau tidak memberikan tanda terima, maka pengadu harus pro aktif memintanya.

III.3.2. Tata Cara Pengaduan Secara Tidak Langsung

Pada dasarnya, substansi pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung adalah sama. Yang membedakan hanya media yang digunakan saja. Pada pengaduan secara tidak langsung, media yang digunakan adalah telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat dan aplikasi pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui media tersebut, akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan mengisi formulir pengaduan.

a) telepon

pada saat menyampaikan pengaduan melalui telepon. Pengadu juga harus menyampaikan informasi yang sama seperti halnya menyampaikan pengaduan secara langsung, meliputi: identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau

Membawa bukti pada saat pengaduan, bukanlah kewajiban pengadu penyebab (jika diketahui), waktu dan uraian kejadian, serta penyelesaian yang diinginkan. Pada KLHK, nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 0811-932-932. Jika pengadu ingin menelfon, maka harus diperhatikan karena layanan ini hanya beroperasi pada saat jam kerja saja. Namun pengadu dapat menggunakan short message service (sms) yang tersedia selama 24 jam.

b) faksimili

pengaduan melalui faksimili juga harus memuat: identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab (jika diketahui), waktu dan uraian kejadian, serta penyelesaian yang diinginkan. Hanya saja, akan lebih baik juga jika pengadu melampirkan bukti terkait seperti surat dan foto. No faksimili pada masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Maka penting bagi pengadu untuk mengetahui nomor faksimili instansi penanggung jawab terlebih dahulu, jika ingin menyampaikan pengaduan. Adapun pada KLHK, nomor faksimili yang tersedia adalah 0251-573-3940.

c) surat

pengaduan melalui surat sama halnya dengan pengaduan melalui faksimili. Pengadu harus memperhatikan bahwa surat tersebut telah ditujukan dengan tepat ke instansi penanggung jawab yang relevan. Jika pengadu ingin menyampaikan pengaduan melalui surat ke KLHK, dapat ditujukan ke Gedung Manggala Wanabakti, P.0.Box 6506, Jakarta 10270.

d) surat elektronik

pengaduan melalui surat elektronik sama halnya dengan pengaduan melalui faksimili. Namun dalam pengaduan melalui surat elektronik, pengadu memiliki kesempatan untuk melampirkan jenis bukti lainnya seperti bukti rekaman video atau suara. Pada KLHK, surat elektronik resmi untuk menerima pengaduan adalah [email protected]

e) website

dalam pengaduan melalui website, pengadu terlebih dahulu mendaftar yang dilanjutkan dengan login ke website dan mengisi form pengaduan, seperti yang dijelaskan pada bagan berikut :

Bagan III.2.

Alur Proses Pengaduan (sesuai panduan http://pengaduan.menlhk.go.id)

Login ke website Isi Form Pengaduan YA Pernah Mengadu? PELAPOR BE- LUM Lakukan Konfirmasi Pendaftaran pendaftaran pada menu melalui email registrasi (yang didaftarkan) LOGIN ± Admin akan melakukan verifikasi dan akan mengirim Pelapor bisa status pengaduan melakukan cek status melalui email Ingin Melakukan proses pengaduan pengecekan status dengan login ke website pengaduan? atau melalui menu cari pengaduan

Setelah selesai mengisi form pengaduan, pengadu akan mendapatkan nomor pengaduan yang digunakan untuk mengecek status pengaduan. Pada KLHK, website resmi untuk menerima pengaduan adalah http://pengaduan.menlhk. go.id

f) media sosial

pengaduan melalui media sosial sama halnya dengan pengaduan melalui surat elektronik. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua instansi memiliki akun media sosial.

g) pesan singkat

pengaduan melalui pesan singkat harus memuat: identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab (jika diketahui), waktu dan uraian kejadian, serta penyelesaian yang diinginkan.

h) aplikasi pengaduan

aplikasi pengaduan saat ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Melalui aplikasi ini pengadu dapat menyampaikan materi pengaduan yang memuat: identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab (jika diketahui), waktu dan uraian kejadian. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk melampirkan bukti video atau foto. Aplikasi ini tersedia di play store dan app store.

III.4. Monitoring Pengaduan

Sepanjang proses pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diadukannya, pengadu berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan: perkembangan atau status pengelolaan pengaduan; laporan hasil pengaduan; dan tindak lanjut hasil pengaduan. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang dirumuskan oleh pemerintah dan informasi-informasi terkait yang dapat diketahui oleh masyarakat, khususnya pengadu, bagian ini akan menjelaskan menurut proses pengelolaan pengaduan secara bertahap.

III.4.1. Monitoring Perkembangan Pengaduan

Setelah masyarakat menyampaikan pengaduan, Instansi Penanggung Jawab mengelola pengaduan. Pengelolaan pengaduan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan;

2. Penelaahan;

3. Verifikasi;

4. Perumusan laporan hasil; dan

5.Tindak lanjut hasil pengaduan.

Pada tahap penerimaan, terdapat perbedaan cara pengelolaan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Setelah pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatatkan pengaduan tersebut ke dalam buku Register Pengaduan dan memberikan Tanda Terima Pengaduan atau nomor register pengaduan paling lama tiga hari kerja sejak informasi pengaduan dinyatakan lengkap. Apabila pengaduan yang disampaikan belum memuat seluruh informasi yang dipersyaratkan, petugas akan melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan juga dalam waktu paling lambat tiga hari setelah pengaduan diterima. Jika Pengadu tidak melengkapi informasi yang dipersyaratkan dalam batas waktu tersebut, maka pengaduan tidak diregistrasi. Terhadap pengaduan tersebut, petugas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu melalui surat atau website. Biarpun begitu, Pengadu dapat menyampaikan kembali pengaduan yang sama dengan disertai informasi yang lengkap. Di sisi lainnya, jika suatu pengaduan yang disampaikan tidak dikelola oleh Instansi Penanggung Jawab dalam waktu sepuluh hari kerja sejak dinyatakan lengkap, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Setelah diregistrasi, pengaduan akan ditelaah untuk kemudian dikategorikan ke dalam salah satu kategori berikut:

a. Pengaduan di bidang lingkungan hidup;

b. Pengaduan di bidang kehutanan;

c. Pengaduan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau

d. Bukan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain kategori, hasil telaahan terhadap pengaduan yang diregistrasi juga memuat rekomendasi yang berupa: a) pelaksanaan verifikasi pengaduan untuk pengaduan yang termasuk ke dalam kategori pengaduan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, maupun keduanya sekaligus; b) pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antat Instansi Penanggung Jawab, jika pengaduan yang termasuk ke dalam ketiga kategori pertama bukan merupakan kewenangan instansi yang menerima aduan; atau c) pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait dalam hal pengaduan bukan merupakan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tahap kedua, verifikasi, dilaksanakan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaanlapangan.Padatahapini,jikakegiatanverifikasitelahmemperoleh kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, instansi yang bertanggung jawab dapat langsung merumuskan laporan hasil. Jika pemeriksaan administrasi belum memperoleh kesimpulan, proses verifikasi tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangka ke dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan yang wajib dirumuskan oleh pelaksana verifikasi.

III.4.2. Monitoring Laporan Hasil Pengaduan

Laporan hasil verifikasi, di antaranya, wajib memuat kesimpulan yaitu berupa keterangan bahwa pengaduan terbukti atau pengaduan tidak terbutkti. Dalam hal pengaduan terbukti, usulan rekomendasi yang disampaikan dapat berupa:

a. penerapan sanksi administrasi;

b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau kehutanan di luar pengadilan atau melalui pengadilan;

c. penegakan hukum pidana;

d. pelimpahan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi penanggung jawab; dan/atau

e. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

Pelaksana verifikasi dapat pula menyampaikan usulan rekomendasi di atas apabila pengaduan tidak terbukti namun ditemukan adanya pelanggaran lain. Namun, apabila pengaduan tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran lain, maka pengelolaan pengaduan dinyatakan selesai.

III.4.3. Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan

Tindak lanjut hasil pengaduan dilakukan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam hal masih dibutuhkan waktu perpanjangan karena pelaksanaan uji laboratorium. Jika perpanjangan waktu tersebut diperlukan, petugas wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu disertai dengan alasan melakukan perpanjangan waktu.

IlI.5. Upaya Yang Dapat Dilakukan atas Pengaduan yang Disampaikan

Terdapat banyak kemungkinan kondisi yang dapat terjadi ketika masyarakat menyampaikan pengaduan. Misalnya: pengaduan masyarakat tidak diterima; pengaduan masyarakat diterima, tetapi tidak diproses sebagaimana aturan Permen LHK 22/2017; tidak dilaksanakannya rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan; rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan tidak sesuai dengan harapan masyarakat; dll

Terhadap kondisi tersebut maka dapat dilakukan beberapa upaya dengan menggunakan UU 32/2009 dan UU 30/2014. Upaya ini dapat ditempuh terhadap proses pengaduan yang mengalami hambatan, baik di tingkat pusat (KLHK) maupun di tingkat daerah (DLHK Provinsi dan Kabupaten/Kota). Gambaran mengenai upaya tersebut dapat dilihat pada bagan di halaman berikut :

Bagan III.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Atas Pengaduan Yang Disampaikan Dengan Menggunakan Mekanisme Oversight & Secondline Enforcement (UU 32/2009) serta Keberatan & Banding Administratif (UU 30/2014)

Mengajukan pengaduan dan permohonan Pengawasan/ Penegakan Hukum kepada KLHK

pengaduan dan Tugas CSO mengawal tindaklanjut Apabila keberatan permohonan pengawasan/penegakan hukum ditolak ditindaklanjutiKLHK pengaduan dan Pengajuan keberatan ke pejabat yang Banding administratif permohonan tidak berwenang mengawasi atau memberikan ke Presiden ditindaklanjutiKLHK sanksi di KL HK (Menteri LHK) Apabila Banding administratif ditolak Mengajukan pengaduan Kewenangan pengaduan dan Presiden dan permohonan Pengawasan atau permohonan tidak Pengawasan atau Penegakan ditindaklanjuti Penegakan Hukum Hukum ada di pemerintah kepāda pejabat Gugatan ke PTUN daerah daerah pemerintah daerah pengaduan dan permohonan secondline inspection/enforcement Apakah Pengawasan/Penegakan Hukum mendesak ditolak/tidak (karena pelanggaran serius dan harus segera ditindaklanjuti dihentikan, atau pemulihan harus segera dilakukan)? pengaduan dan Pengawasan/Penegakan Pengawasan/Penegakan Hukum permohonan secondline tidakmendesak Hukum mendesak inspection/enforcement ke KLHK Apabila banding administratif ditolak Gugatan ke PTUN Apabila keberatan atasan pejabat ditolak

Kewenangan Pengawasan/ Penegākan Hukum ada di Pusat (KL HK)

MULAl dengan pertanyaan"Apakah kewenangan Pengawasan/ Penegakān Hukum ada di Pusat (KLHK) atau Pemerintah Daerah?"

Pengajuan keberatan kē pejabat yang berwenang mengawasi atau memberikan sanksi di daerah

Banding administratif ke atasan pejabat (jika pejabat yang menolak adalah kepala daerah, maka banding administratif ke presiden)

Jika pengaduan mengalami hambatan, baik itu karena tidak diterima; pengaduan masyarakat diterima, tetapi tidak diproses sebagaimana aturan Permen LHK 22/2017; tidak dilaksanakannya rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan; rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan tidak sesuai dengan harapan masyarakat; dll, maka penting bagi pengadu untuk memastikan instansi berwenang yang menghambat pengaduan merupakan instansi di tingkat pusat atau daerah.

III.5.1. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Daerah (DLHK)

Dalam hal pengaduan tidak diterima, maka perlu dipastikan apakah ada materi pengaduan yang belum dilengkapi. Materi pengaduan tersebut meliputi: identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab(jika diketahui), waktu dan uraian kejadian, serta penyelesaian yang diinginkan. Jika seluruh materi pengaduan sudah disampaikan, namun pengaduan tidak diterima ataupun mengalami hambatan lainnya, maka terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Menyampaikan pengaduan ke instansi yang lebih tinggi(KLHK)

Dalam hal pengaduan mengalami hambatan di DLHK kabupaten/kota atau provinsi, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada KLHK. Hal ini dimungkinkan karena KLHK dapat memproses pengaduan tersebut dengan mengambilalih kewenangan DLHK Daerah dalam melakukan pengawasan/oversight (Pasal 73 UU 32/2009) dan pengenaan sanksi administratif/secondline enforcement (Pasal 77 UU 32/2009).

Berdasarkan Pasal 73 UU 32/2009, alasan yang mengakibatkan terjadinya oversight adalah ketika KLHK menganggap telah terjadinya pelanggaran yang serius. Dalam penjelasan Pasal 73, dijelaskan bahwa pelanggaran serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan yang relatif besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan alasan dilakukannya secondline enforcement, jika KLHK menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang serius.

Jika mekanisme pengaduan dengan harapan adanya oversight dan secondline enforcement juga mengalami hambatan, misalnya tidak pengaduan ke KLHK tidak ditindaklanjuti, maka pengadu dapat menempuh upaya administratif yang akan dijelaskan selanjutnya.

2. Menempuh upaya administratif

Upaya administratif diatur dalam UU 30/2014, yaitu berupa keberatan dan banding. Jika pengaduan tidak diterima, maka pengadu dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang bertanggung jawab menerima pengaduan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis 21(dua puluh satu) hari sejak dikeluarkannya pemberitahuan pengaduan tidak diregistrasi.

Keberataniniharus diselesaikandalam waktu10(sepuluh)hari.Jika dalam 10 hari keberatan tidak diselesaikan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan, yang artinya pengaduan harus diterima dan diproses. Namun jika keberatan tidak dikabulkan, maka masyarakat dapat mengajukan "banding administratif". Berdasarkan Pasal 78 UU 30/2014, banding administratif diakukan secara tertulis kepada atasan pejabat, paling lama 10 hari kerja sejak keputusan penolakan upaya keberatan diterima. Banding sudah harus diselesaikan (diputuskan dikabulkan atau ditolak) dalam waktu 10 hari kerja sejak pengajuan banding. Apabila dalam waktu tersebut belum diselesaikan, maka banding dianggap dikabulkan. Dalam waktu 5 hari, pejabat pembuat keputusan harus sudah menetapkan keputusan dikabulkannya keberatan.

Upaya administratif dapat ditempuh jika pengadu merasa dirugikan dengan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan. Misalnya saja pengaduan yang tidak diterima, keputusan hasil rekomendasi pengelolaan pengaduan yang tidak sesuai harapan, dll. Upaya administratif ini dapat dilakukan atas tindakan dan/atau keputusan DLHK maupun KLHK. Dalam hal pengadu telah menempuh mekanisme pengaduan dengan harapan akan adanya oversight dan secondline enforcement, namun ternyata tidak terjadi, maka upaya administratif juga dapat ditempuh. Jika upaya administratif yang telah ditempuh juga ditolak, maka pengadu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara(PTUN).

III.5.2. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Pusat (KLHK)

Jika hambatan terjadi di tingkat pusat, maka mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menempuh upaya administratif. Dalam menempuh upaya administratif, pengadu harus dapat memastikan bahwa memang benar KLHK memiliki kewenangan atas pengaduan yang disampaikan. Kewenangan KLHK dapat dilihat dari: (i) pengaduan atas izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Menteri LHK; dan (ii) pengaduan dalam rangka oversight dan secondline enforcement. Adapun penjelasan atas upaya administratif sama dengan penjelasan bagian III.5.1 angka 2.

III.5.3. Menyampaikan Permohonan Dengan Kemungkinan Terjadinya Fiktif Positif

Secara sederhana, fiktif positif yang dimaksud disini adalah jika badan dan/ atau pejabat pemerintah tidak menetapkan atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan paling lama 10 (sepuluh) hari (atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan) sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN, yang dimana putusan tersebut nantinya wajib diikuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 UU 30/2014.

Jika pejabat pemerintahan tidak menjalankan putusan PTUN, maka menurut Pasal 80 ayat (2) UU 30/2014, dapat dikenai sanksi administratif sedang. Sanksi administratif sedang ini berupa: (i) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; (ii) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau (iii) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Sekilas ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sama dengan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) UU 30/2014. Perbedaannya yaitu: Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) digunakan dalam rangka dilakukannya keberatan dan banding, sedangkan Pasal 53 digunakan dalam rangkan permohonan.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat atas pencemaran air yang terjadi. Misalnya saja meminta dilakukannya penjatuhan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Permen LH 2/2013. Berdasarkan Permen LH 2/2013 terdapat beberapa kualifikasi pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan:

Tabel III.1

Jenis Sanksi Administratif dan Kualifikasi Pelanggaran

AdministratifKualifikasi Pelanggaran
Teguran TertulisPelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Paksaan Pemerintahkewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan/atau b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLHb. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin PPLH; dan/atau
Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLHa. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau C.

Melalui tabel ini, sebelum mengajukan permohonan masyarakat dapat menganalisis, jenis sanksi apa yang tepat untuk dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi? Walaupun dimungkinkan adanya temuan yang berbeda dengan pejabat berwenangan, tetapi analisis ini menjadi substansi untuk permohonan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri LHK, Gubernur atau Bupati/Walikota. Misalnya saja dari hasil laboratorium terakreditasi dipastikan telah terjadi pencemaran, maka masyarakat dapat meminta kepada Menteri LHK, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah.

Jika permohonan ini ditolak, maka dapat ditempuh mekanisme secondline enforcement dan upaya administratif sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian III.5.1 dan III.5.2. Jika permohonan diabaikan, maka akan berlaku mekanisme fiktif positif sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Strategi Mengawal Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan

Strategi Mengawal Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan

IV.1. Pengawalan Ketaatan Pelaku Usaha atas Pelaksanaan Sanksi Administratif yang Dijatuhkan

Jika pengaduan yang disampaikan oleh pengadu ditindaklanjuti oleh Menteri LHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, maka sebaiknya pengadu mengawal ketaatan pelaku usaha atas sanksi administratif tersebut. Pengawalan ini penting dilakukan agar pengadu dan masyarakat secara luas mengetahui apakah ada perubahan perilaku pelaku usaha atas sanksi yang dijatuhkan. Pengawalan ini sebaiknya dilakukan menjelang berakhirnya tenggat waktu bagi pelaku usaha untuk menjalankan sanksinya. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam rangka pengawalan ini:

1. Mendapatkan surat keputusan(SK) sanksi administratif

SK sanksi administratif merupakan dokumen publik, apalagi jika sanksi tersebut dijatuhkan dari informasi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu. Jika pengadu mendapat informasi bahwa pelaku usaha telah mendapatkan sanksi administratif, maka sebaiknya pengadu segera meminta SK tersebut.

2. Menelaah kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha

Setelah mendapatkan SK sanksi administratif, maka penting untuk menelaah apa-apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kewajiban apa yang harus dilakukannya agar tidak dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Umumnya, informasi pelanggaran dan kewajiban ini terdapat pada batang tubuh SK sanksi administratif tersebut.

3. Menentukan objek pengawalan yang dapat dijangkau

Setelah menelaah, maka pengadu harus menentukan poin-poin kewajiban apa saja yang dapat dikawal. Intinya, objek yang akan dikawal sebaiknya mudah dijangkau oleh pengadu. Jika tidak ada objek yang dapat dikawal secara langsung, maka pengadu dapat meminta laporan ketaatan pelaku usaha kepada pejabat yang mejatuhkan sanksi. Untuk alasan keamanan, sebaiknya objek yang dikawal tidak melanggar peraturan perundangundangan, misalnya: tidak memasuki areal pelaku usaha tanpa izin.

4.Mempersiapkan pengawalan

Adapun barang-barang yang perlu dipersiapkan tergantung kebutuhan. Namun yang umum adalah: kamera untuk foto dan video untuk merekam. Dalam beberapa kasus, GPS juga dibutuhkan.

5. Melakukan pengawalan

Dalam melakukan pengawalan, perlu dipersiapkan kondisi fisik pengadu dan menempatkan setidaknya satu orang sebagai "pemberi kabar" yang dapat menginformasikan kepada pihak berkepentingan, jika pengadu mengalami permasalahan di lapangan. Protokol keamanan lainnya dapat disusun dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengawalan, pengadu harus mengumpulkan foto, video dan informasi lainnya yang relevan dengan ketaatan pelaku usaha.

IV.2. Melaporkan Hasil Pengawalan Pelaksanaan Sanksi Administratif

Setelah pengadu melakukan pengawalan (baik dilapangan ataupun atas laporan ketaatan pelaku usaha), maka penting untuk menganalisis apakah ada kewajiban yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha. Jika ditemukan ada ketidaktaatan pelaku usaha, maka pengadu dapat mengetik/menuliskan analisis tersebut dengan rapi dan melaporkannya ke pejabat yang menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam melaporkan hasil pengawalan, sebaiknya pengadu meminta waktu audiensi agar bisa menjelaskan temuan-temuan pengadu. Penting bagi pengaduuntukmenjelaskanbahwapengawalanyangdilakukantidakmelanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Setelah menjelaskan hasil pengawalan, maka penting bagi pengadu untuk meminta pemerintah melakukan tindakan yang dapat berupa: (a) memverifkasi hasil pengawalan pengadu atau (b) meningkatkan sanksi administratif yang lebih berat. Jika pengadu meminta adanya peningkatan sanksi administrarif, maka perlu dianalisis dugaan pelanggaran apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan lihat tabel Ill.1 di atas. Penting bagi pengadu untuk meminta komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawalan.

IV.3. Strategi Advokasi Melalui Media, DPR dan Ombudsman

Ada banyak strategi pengawalan yang dapat dilakukan oleh pengadu. Salah satunya melalui media atau institusi pemerintah. Pengawalan melalui media dapat dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya: pengaduan tidak ditindaklanjuti, hasil pengawalan atas ketaatan pelaku usaha diabaikan, pelaku usaha terus melakukan pencemaran, dll. Pengawalan melalui media dapat dilakukan dengan: (a) mempublikasikan temuan atau (b) memberikan informasi awal untuk bisa diinvestigasi lebih lanjut oleh media yang bersangkutan. Dalam mempublikasikan temuan melalui media, dilakukan sebagai "tekanan publik" agarpemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasipermasalahan lingkungan yang ada. Dalam mempublikasikan temuan, penting bagi pengadu untuk memilah informasi mana yang dapat disampaikan. Intinya informasi yang dipublikasikan jangan sampai kontra produktif dengan pengelolaan pengaduan yang sedang atau yang akan dijalankan.

Selain mempublikasikan temuan, pengawalan melalui media juga dapat dilakukan dengan memberikan informasi awal kepada media. Melalui informasi awal ini, media dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kembali kebenaran informasi dan menemukan informasi-informasi lainnya. Dalam beberapa hal, informasi-informasi lain yang ditemukan oleh media bisa melengkapi informasi dan data yang dimiliki oleh pengadu.

Sedangkan pengawalan melalui DPR dapat dilakukan mengingat kewenangan yang dimilikinya. Dalam rangka melakukan check and balances atas kinerja pemerintah, DPR dapat menerbitkan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah dan badan hukum (Pasal 74 ayat (1) UU 17/2014). Rekomendasi DPR wajib diikuti oleh para pihak yang dituju (Pasal 74 ayat (2) UU 17/2014). Jika rekomendasi ini tidak dijalankan, maka DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak anggota DPR mengajukan pertanyaan atau meminta Presiden menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah(Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2014).

Selain pengawalan melalui media dan DPR, pengadu juga dapat melakukan pengawalan melalui ombudsman. Pengawalan melalui ombudsman dapat dilakukan dalam hal laporan/pengaduan tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya oleh terlapor atau atasannya(Pasal 24 ayat(1)huruf c UU 37/2008). Hal ini menegaskan bahwa Ombudsman hanya dapat menindaklanjuti laporan/aduan ketika pengadu telah mengadu/melapor ke instansi terlapor namun tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Atas laporan yang disampaikan kepada Ombudsman ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh terlapor (Pasal 38 ayat (1) UU 37/2008).

Daftar Pustaka

Fatimah, Isna. "Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Air, Pengawasan dan Penegakan Hukum Administrasi terhadap Industri yang Berpotensi Mencemari Sungai Brantas: Studi pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kab. Gresik, dan Kab. Mojokerto." n.d.

Ivalerina, Feby. "Pendekatan Hukum Administrasi dalam Pengaturan Pencemaran Air". n.d.

Sembiring, Raynaldo. "Kinerja BLH Daerah dalam Pengendalian Pencemran, Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Industri yang Berpotensi Mencemari DAS Deli." n.d.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2012 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen lain

Debora, Astrid. "Pengaduan Lingkungan Hidup dan Pengelolaannya." n.d.

ENIR AMNA A