Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Rekomendasi Kebijakan: Urgensi Pengaturan Pelarangan Perdagangan Cat Bertimbal Melalui Peraturan Presiden

14 halaman · 14 halaman diproses dengan OCR · 7.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. URGENSIPENGATURAN PELARANGAN PERDAGANGAN CAT BERTIMBAL MELALUI PERATURAN PRESIDEN
  2. REKOMENDASI KEBIJAKAN
  3. A. Pendahuluan
  4. B.Ketentuan tentang Pelarangan Perdagangan
  5. 2) Batas maksimal yang jelas mengenai jumlah timbal dalam cat
  6. 3) Cara untuk memastikan penaatan dan penegakan hukum serta konsekuensi terhadap ketidaktaatan
  7. 4) Waktu mulai berlakunya aturan pelarangan perdagangan cat bertimbal
  8. D. Rekomendasi Proses Penyusunan Peraturan Presiden dan Pelibatan Pemangku Kepentingan
  9. 2. Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI)
  10. 3. Partisipasi Masyarakat Luas
  11. E. Rekomendasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

URGENSIPENGATURAN PELARANGAN PERDAGANGAN CAT BERTIMBAL MELALUI PERATURAN PRESIDEN

Oleh: Debby Thalita Nabila Putri dan Fajri Fadhillah

REKOMENDASI KEBIJAKAN

URGENSIPENGATURAN PELARANGAN PERDAGANGAN CAT BERTIMBAL MELALUI PERATURAN PRESIDEN

Oleh: Debby Thalita Nabila Putri dan Fajri Fadhillah

A. Pendahuluan

Industri cat dan pelapisan di Indonesia memiliki pasar yang cukup kuat di Indonesia. Hal ini tergambarkan dengan posisi Indonesia sebagai pasar cat dan pelapisan terbesar di Asia Tenggara.1 Selama periode 2014 - 2019, industri cat dan pelapisan di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6% tiap tahunnya.² Pertumbuhan ini hasil dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 150 produsen cat di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 1.5 juta MT per tahun untuk memenuhi permintaan domestik yang mendominasi, yakni sebesar 1.1 juta MT per tahun.3 Dengan data pasar tersebut, pelaku industri cat dan pelapisan di Indonesia menilai pasar cat di Indonesia tergolong dinamis dengan perkiraan dapat mencapai compound annual growth rate (CAGR) sebesar 10% dengan cat dekoratif sebagai kontributor tertinggi terhadap perkiraan pertumbuhan tersebut.4

Pertumbuhan industri cat dan pelapisan di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam paragraf sebelumnya nyatanya menimbulkan biaya sosial yang tidak sedikit. Pencemaran timbal menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan pada manusia, khususnya anak-anak. Paparan timbal dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyerang otak dan pusat sistem saraf yang menyebabkan koma, kejang-kejang, bahkan hingga kematian. Dalam paparan rendah yang tidak menyebabkan gejala yang jelas, timbal diketahui menimbulkan penyakit pada berbagai sistem tubuh.⁵ Secara khusus, timbal dapat memengaruhi perkembangan otak anak yang berakibat pada menurunnya IQ, perubahan perilaku seperti berkurangnya rentang perhatian, meningkatnya perilaku antisosial dan berkurangnya capaian pendidikan.6

Beban finansial akibat cat bertimbal diemban oleh negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dengan estimasi biaya tahunan berdasarkan dampak paparan timbal dalam cat berupa kehilangan IQ di benua Asia sebesar USD 699.9 milliar.7Selain itu, biaya untuk menghapus cat bertimbal yang sudah digunakan di rumah, sekolah, dan bangunan lainnya dapat berjumlah besar. Misalnya, biaya yang dibutuhkan untuk menghapus cat bertimbal dari rumah-rumah yang paling membutuhkan pemulihan di Amerika Serikat diperkirakan antara USD 1.2 milliar dan USD 11 milliar.8

Sebaliknya, biaya yang mungkin timbul dari upaya penghapusan penggunaan cat bertimbal sebenarnya rendah. World Coatings Council, yang sebelum tahun 2019 bernama International Paint and Printing Ink Council (IPPIC), berpendapat bahwa "formulasi ulang untuk cat perumahan dan dekoratif untuk menghapuskan aditif timbal bisa dilakukan, dan dampak teknikal serta dampak biaya dapat dikendalikan."9 Produsen cat di Indonesia juga berpendapat serupa, bahwa ketersediaan bahan baku pengganti timbal serta kemungkinan peningkatan biaya produksi tidak menjadi persoalan.10

Dua perbandingan biaya tersebut mengimplikasikan bahwa upaya negara untuk mengatur pelarangan cat bertimbal merupakan upaya yang masuk akal dipandang dari sisi ekonomi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pelarangan cat bertimbal lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan akibat pelarangan cat bertimbal.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014) mengamanatkan pengaturan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/ atau jasa dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres pelarangan perdagangan barang ini dapat diterapkan untuk pelarangan perdagangan cat bertimbal.

Dalam hal pembuatan Perpres, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sekretariat Negara berwenang untuk mengusulkan penyusunan rancangan Perpres tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khususnya Pelarangan Perdagangan Cat Bertimbal. Policy Brief ini akan menguraikan terkait urgensi pelarangan cat bertimbal di Indonesia serta adanya peluang pengaturanlarangan inimelaluiinstrumen pelarangan perdagangan barang dan/atau jasa.

Nexus3, "Laporan Baseline Indonesia: Proyek Penghapusan Cat Bertimbal", 2019, hal. 3, diakses di(http://www.saicm.org/Portals/12/ Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Baseline_Indonesia_ID.pdf).

2 Ibid.

Ibid. Lihat juga: Markus Winarto, Tinjauan Industri Cat dan Situasi Substitusi/Reformasi Cat di Indonesia, Januari 2020, hal.6 diakses di(http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Baseline_Indonesia_ID.pdf).

4 Ibid., hal. 5.

5 WH0, "Lead poisoning and health", 23 August 2019, (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-andhealth).

6 Ibid.

7 United Nations Environment Programme, "Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint", Revised July 2018, hal. 3, diakses di (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7).

8 Ibid., hal. 3.

9Ibid., hal. 3. Lihat juga: https://worldcoatingscouncil.org/

10 Tawar-Menawar Kandungan Timbal dalam Cat Dekoratif, 29 Juni 2015, (https://www.kemenperin.go.id/artikel/12474/Tawar- Menawar-Kandungan-Timbal-dalam-Cat-Dekoratif)

B.Ketentuan tentang Pelarangan Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014) memberikan peluang untuk pelarangan cat bertimbal. Peluang tersebut terdapat dalam kewenangan Pemerintah untuk menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional. Penetapan larangan dan/atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut berdasarkan pada delapan alasan. Salah satu contoh alasannya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.11 Selain itu, terdapat pula alasan dalam rumusan yang umum, seperti untuk melaksanakan peraturan perundangundangan.12 Penetapan barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya ini kemudian perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden.13 Sayangnya, hingga saat ini Peraturan Presiden tersebut belum disahkan, padahal UU telah mengamanatkan untuk penetapan peraturan implementasi maksimal dua tahun setelah pengundangan UU No. 7 Tahun 2014 tersebut.14

Lebih jauh, cat bertimbal jelas masuk dalam kriteria barang yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Cat bertimbal dapat terlepas atau melapuk akibat kondisi cuaca. Dalam kondisi pelapukan tersebut, timbal akan terlepas ke lingkungan melalui udara atau air, menjadi jalur paparan timbal pada manusia. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian pendahuluan, paparan timbal dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan pada manusia, khususnya anak-anak. Paparan timbal dapat memengaruhi perkembangan otak anak yang berakibat pada menurunnya IQ, perubahan perilaku seperti berkurangnya rentang perhatian, meningkatnya perilaku antisosial hingga berkurangnya capaian pendidikan.15

Apabila kita menilik pada konsentrasi timbal di fasilitas umum yang ada di Indonesia, studi menunjukan saat ini berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Studi Nexus3 Foundation (2019) menyimpulkan temuan konsentrasi timbal yang tinggi pada sarana bermain anak-anak di Jakarta. Dari puluhan taman kanak-kanak dan taman bermain di Jakarta, konsentrasi timbal paling tinggi mencapai 4.170 parts per million (ppm).16 Angka ini jauh di atas batas maksimal yang direkomendasikan, yakni 90 ppm.

Mengingat adanya kebutuhan pengaturan terkait pelarangan cat bertimbal, hal ini membuka kembali urgensi untuk penetapan Peraturan Presiden terkait Pelarangan Perdagangan Barang. Adapun dalam Peraturan Presiden tersebut diharapkan dapat mencantumkan ketentuan terkait pelarangan perdagangan cat bertimbal. Lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan tersebut akan dijelaskan kemudian.

C. Rekomendasi Muatan Terkait Pelarangan Perdagangan Cat Bertimbal dalam Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang dapat menjadi peluang untuk mengatur terkait pelarangan perdagangan cat bertimbal. Rancangan peraturan ini perlu untuk mencantumkan berbagai barang yang dilarang berdasarkan alasan-alasan yang sudah penulis sampaikan pada bagian kedua.

Sebelumnya, United Nations Environment Programme (UN Environment) telah menerbitkan panduan bagi negara-negara yang hendak menyusun dan mengesahkan pengaturan cat bertimbal.17 Untuk itu, Penulis menggunakan panduan ini untuk merinci muatan-muatan kunci yang perlu ada dalam Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khususnya untuk pelarangan perdagangan cat bertimbal.

Secara umum, UN Environment merekomendasikan enam muatan utama mengenai pengaturan cat bertimbal18 Untuk mengkontekstualisasikan dengan Peraturan Presiden tentang Larangan Perdagangan Barang, enam muatan utama ini dapat digabungkan menjadi empat muatan utama, yakni:

1) Ketentuan umum yang mencakup seluruh definisi istilah-istilah yang berkaitan dengan cat bertimbal

Dalam muatan yang pertama, penting bagi regulator agar mencantumkan definisi kunci terkait perdagangan cat bertimbal. Penyusun peraturan perlu mendefinisikan subjek-subjek yang memperdagangkan cat bertimbal ini. Panduan dari UN Environment menyarankan dua subjek yang perlu diatur definisinya, yakni produsen dan importir.19 Sebenarnya, UU No. 7 Tahun 2014 telah mendefinisikan "pelaku usaha" mencakup seluruh subjek, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang melakukan kegiatan perdagangan. UU No. 7 Tahun 2014 juta telah mendefinisikan terkait dengan importir. Adapun definisi importir dalam UU No. 7 Tahun 2014 juga sudah sesuai dengan definisi yang digunakan dalam panduan UN Environment.20

Selain definisi pelaku usaha dan importir, peraturan presiden juga perlu cantumkan definisi produsen seperti yang diusulkan dalam panduan UN Environment.21 Alasannya, definisi pelaku usaha dalam UU No. 7 Tahun 2014 masih terbatas pada subjek yang melakukan kegiatan perdagangan, sebagaimana terlihat dalam definisi ini: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Definisi tersebut tidak secara eksplisit mencakup setiap orang yang melakukan kegiatan produksi. Di sisi lain, UN Environment menyarankan definisi produsen dengan istilah 'Manufacturer'sebagai berikut:22 “setiap orang yang melakukan transformasi fisik atau kimia dari suatu bahan untuk menjadi produk baru, yang dilakukan melalui mesin atau tangan dan memasarkan produk tersebut di bawah merk dagang atau label privat."

Definisi kunci lainnya adalah definisi dari cat sendiri. Saat ini, definisi cat di Indonesia dapat ditemukan di SK Kemenaker No. 171 Tahun 2020. Sayangnya definisi cat dalam aturan ini masih tidak komprehensif.23 Terdapat beberapa hal terkait definisi cat yang perlu untuk diperhatikan, yakni:

a) Definisi "bahan pelapis" yang artinya: produk, dalam bentuk cair, pasta atau bubuk, yang ketika digunakan pada alas, membentuk suatu lapisan yang memberikan karakteristik protektif, dekoratif, dan/atau karakter spesifik lainnya.24 Definisi "bahan pelapis" ini berhubungan erat dengan definisi cat yaitu: bahan pelapis yang sudah dijadikan pigmen, yang mana ketika digunakan pada suatu alas, membentuk lapisan buram yang kering dengan karakteristik protektif, dekoratif atau karakteristik teknis spesifik lainnya.25

b) Definisi dari alas, yakni suatu permukaan yang mana bahan pelapis digunakan atau akan digunakan.

Lebih lanjut, dalam peraturan presiden perlu ditentukan pula apakah aturan pembatasan kandungan timbal akan diberlakukan mencakup semua jenis cat atau hanya diperuntukan untuk jenis cat tertentu. Pembatasan kandungan timbal untuk semua jenis cat sangat mungkin dilakukan sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan Filipina dan Kenya.26 Pembatasan kandungan timbal untuk semua jenis cat memberikan keuntungan lebih untuk perlindungan kesehatan publik, terutama di negara di mana baik cat untuk kebutuhan rumah tangga maupun cat industrial dijual berdampingan di berbagai ritel.27

11 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 35 Ayat (1) Huruf d.

12 Ibid., Pasal 35 Ayat (1) huruf g.

13 Ibid., Pasal 35 Ayat (2).

14 Ibid., Pasal 121.

15 Ibid.

16 Nexus3 Foundation, "Lead in Playground Equipment in Indonesia", Oktober 2019, hal. 13.

17 United Nations Environment Programme, "Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint", Revised July 2018, diakses di (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint.pdf?sequence=7).

18 Enam muatan utama pengaturan cat bertimbal menurut UN Environment terdiri dari: 1). Defining key terms and ensuring that the

quirements; 4). Providing methods for ensuring compliance and enforcements; 5). Specifying conseguences of non-compliance; and 6). Providing any necessary general provisions. Lihat; Ibid., hal. 4.

19 UN Environment mendefinisikan 'importer' sebagai berikut: "any person that undertakes the entry of a product into a country". Sedangkan untuk definisi 'Manufacturer' adalah "any person who undertakes the physical or chemical transformation of substances into a new product, performed either by power-driven machines or by hand and markets it under his/her name or trademark or private label". Lihat: Ibid., hal. 9.

20 UN Environment menyatakan 1mporter' bermakna "any person that undertakes the entry of a product into a country". Lihat: Ibid., hal. 9. Serupa dengan makna ini, UU No.

7 Tahun 2014 mengatur definisi impor adalah "kegiatan memasukan Barang ke dalam Daerah Pabean." Daerah Pabean sendiri adalah "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang Kepabeanan."Lalu importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. Lihat: Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 1Angka 15, 18, dan 1.

21 Ibid.

22 Manufacturer means "any person who undertakes the physical or chemical transformation of substances into a new product, performed either by power-driven machines or by hand and markets it under his/her name or trademark or private label. Lihat: Ibid.

23 Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Bidang Industri Cat, Lampiran hal. 2. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa definisi cat adalah"cairan dispersi yang stabil yang dengan perubahan dari cair ke padat dapat melapisi sesuatu."

24 Coating material means a product, in liquid, paste or powder form, that, when applied to a substrate, forms a layer possessing protective, decorative and/or other specific properties. Lihat: Ibid.

25Paint'meansapigmented coatingmaterialwhich,when applied toasubstrate, forms an opaque dried filmhaving protective, decorative or specific technical properties. Lihat: Ibid.

26 Ibid., hal. 4.

2) Batas maksimal yang jelas mengenai jumlah timbal dalam cat

Muatan berikutnya adalah ketentuan mengenai batas total konten timbal untuk pelarangan timbal dalam cat. Definisi batas total konten timbal adalah persentase berat dari total porsi non-volatile cat atau sebagai persentase dari berat lapisan cat kering.28 Batasan total konten timbal yang direkomendasikan adalah 90 ppm. Batasan 90 ppm ini bisa juga menggunakan ukuran lain yang setara, misalnya 0.009% atau 90 mg/kg total timbal, berdasarkan berat kering dari cat.29 Batasan total konten timbal ini dapat dicantumkan dalam lampiran peraturan presiden yang mencantumkan daftar barang yang dilarang beserta keterangannya. Para produsen cat di Indonesia berpendapat batas total konten timbal sebesar 90 ppm dapat ditaati.30 Adapun penaatan tersebut dapat dicapai dengan tidak menggunakan bahan timbal dalam produksi dan menggantinya dengan bahan alternatif lain seperti pewarna organik.

3) Cara untuk memastikan penaatan dan penegakan hukum serta konsekuensi terhadap ketidaktaatan

Muatan ketiga yang perlu ada dalam Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang ini adalah mekanisme penaatan dan penegakan hukum serta konsekuensi terhadap ketidaktaatan. Mekanisme penaatan untuk pelarangan cat bertimbal perlu mencakup:31 1). kewajiban pengujian cat dan bahan pelapis lainnya oleh laboratorium penguji dari pihak ketiga; 2) Kewajiban "deklarasi penaatan" terhadap batas total timbal dalam cat oleh pelaku usaha, produsen, dan importir berdasarkan pengujian oleh laboratorium dari pihak ketiga. Adapun yang dimaksud dengan deklarasi penaatan disini adalah pengumuman dari pelaku usaha secara mandiri bahwa telah memenuhi ketentuan batas timbal dalam cat sesuai ketentuan maksimal atau selfdeclaration; dan 3). Kewenangan pengawasan oleh pejabat pemerintahan untuk memastikan penaatan terhadap batas total timbal dalam cat. Dalam hal ini, penting juga untuk mengatur kriteria minimal dari metode pengambilan sampel dan pengujian cat.

Berkaitan dengan konsekuensi ketidaktaatan, UU No. 7 Tahun 2014 telah mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pelarangan perdagangan barang dan/atau jasa. Terdapat ancaman pidana bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dilarang, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.32 Dengan begitu, apabila cat dengan total konten timbal lebih dari 90 ppm sudah masuk dalam daftar barang yang dilarang untuk diperdagangkan, maka ancaman pidana dalam UU No. 7 Tahun 2014 dapat digunakan.

Selain ketentuan pidana, penegakan hukum administratifjuga dapat digunakan untuk merespon ketidaktaatan. Sebagai contoh PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur terkait sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan Gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.33 Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan salah satunya apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberikan akses kepada pejabat pemerintah untuk melakukan pengawasan.34

Lebih jauh, PP No. 29 Tahun 2021 kemudian mendelegasikan aturan lebih lanjut tentang pengawasan perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan.35 Delegasi ini dapat memberikan ruang untuk aturan penjatuhan sanksi lebih lanjut untuk bentuk pelanggaran yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Contohnya adalah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban untuk deklarasi penaatan pada batas total konten timbal dalam cat. Contoh lainnya adalah pelanggaran bagi pelaku usaha yang memengaruhi laboratorium penguji dalam kaitannya dengan pengujian dan pelaporan konten timbal dalam cat.36

27 Ibid.

28 Total lead content' is defined as a weight percentage of the total non-volatile portion of the paint or as a percentage of the weight of the dried paint film. Lihat: Ibid., hal. 9.

29 Ibid., hal. 5.

30 Diskusi Kelompok Terfokus antara Indonesian Center for Environmental Law, Nexus3 Foundation, Asosiasi Produsen Cat Indonesia, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, 20 September 2021.

31 Ibid., hal. 6.

32 Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LN Tahun 2014 Nomor 45, TLN Nomor 5512, Pasal 36 jo. Pasal 110.

33 Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Tahun 2021 Nomor 39, TLN Nomor 6641, Pasal 158 Ayat (1)jo. Pasal 166 Ayat (2).

34 Ibid., Pasal 158 Ayat (1)jo. Pasal 166 Ayat (1).

35 Ibid., Pasal 165.

36 United Nations Environment Programme, op. cit., hal. 11.

4) Waktu mulai berlakunya aturan pelarangan perdagangan cat bertimbal

Muatan terakhir yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khususnya untuk cat bertimbal, adalah perihal waktu mulai berlakunya peraturan. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan bagi pelaku usaha, produsen, atau importir untuk menaati larangan perdagangan cat bertimbal. Produsen cat di Indonesia berpendapat bahwa mereka membutuhkan waktu selama setahun untuk menaati aturan batas timbal dalam cat sebesar 90 ppm.37 Rentang waktu selama setahun ini juga serupa dengan aturan pelarangan cat bertimbal di negara lain seperti di Kanada, India, Nepal, Tanzania, dan Amerika Serikat.38

D. Rekomendasi Proses Penyusunan Peraturan Presiden dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Secara umum, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 io. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014), penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dapat dilakukan melalui :

Perpres yang disusun berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Agung39

Memberikan izin prakarsa Pemrakarsa mengajukan penyusunan Perpres untuk Pemrakarsa melaporkan usul permohonan izin Presiden menyetujui melaksanakan penyusunan Rancangan prakarsa kepada penyelenggaraan Perpres kepada Menteri Presiden kekuasaaan Pemerintahan Pasal 32 Ayat (1) Pasal 32 Ayat (2) Pasal 32 Ayat (2) Pasal 32 Ayat (2) Pasal 64 Pasal 1 angka 14 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pemrakarsa menyusun Pemrakarsa adalah menteri atau Peraturan Pelaksana Undang-Undang pimpinan lembaga pemerintah non Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rancangan Perpres yang berisi kementerian yang mengajukan ..., materi: Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Presiden... a. yang diperintahkan oleh Undang-Undang; Pasal 1 angka 19 b. untuk melaksanakan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Peraturan Pemerintah; atau c. untuk melaksanakan pemerintahan di bidang hukum. penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan

Dibuat oleh Indonesian Center for Environmental Law

Berdasarkan cara penyusunan rancangan Perpres, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian dapat menjadi pemrakarsa dan mengajukan izin prakarsa kepada Presiden untuk penyusunan Perpres. Setelah Presiden memberikan persetujuan, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian dapat mengusulkan penyusunan Rancangan Perpres kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Menteri Perdagangan, Menteri Sekretariat Negara, atau Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian lainnya dapat menggunakan mekanisme ini untuk mengusulkan penyusunan rancangan Perpres tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khususnya Pelarangan Perdagangan Cat Bertimbal.

Selanjutnya, dalam penyusunan rancangan peraturan ini terdapat beberapa pihak kunci yang perlu dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khususnya pelarangan cat bertimbal, terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang berwenang di bidang Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar, Tertib Ukur serta Pengendalian Mutu Barang dan/atau Jasa, Standardisasi Industri, Industri Kimia Hilir, dst.

37 Diskusi Kelompok Terfokus antara Indonesian Center for Environmental Law, Nexus3 Foundation, Asosiasi Produsen Cat Indonesia, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, 20 September 2021.

38 United Nations Environment Programme, op. cit., July 2018, hal. 6.

39 Ibid. UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31jo Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31.

2. Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI)

APCl merupakan asosiasi yang beranggotakan perusahaan cat yang memproduksi cat dan berdomisili di Indonesia40

3. Partisipasi Masyarakat Luas

Partisipasi masyarakat merupakan hal kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Partisipasi masyarakat perlu untuk dilakukan seluas-luasnya, dengan cara yang memadai dan melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami.

Pihak-pihak yang perlu terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden tersebut dapat berkembang lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pada saat penyusunan.

40 Asosisasi Produsen Cat Indonesia, https://www.apci.info/

E. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ini merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyusun Peraturan Presiden tentang Pelarangan Perdagangan Barang yang mencantumkan cat bertimbal sebagai salah satu barang yang dilarang diperdagangkan. Terdapat empat muatan kunci berkaitan dengan pelarangan perdagangan cat bertimbal yang harus ada dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni:

1) Ketentuan umum yang mencakup seluruh definisi istilah-istilah yang berkaitan dengan cat bertimbal seperti pelaku usaha, produsen, importir, bahan pelapis, maupun cat;

2) Batas maksimal yang jelas mengenai jumlah timbal dalam cat, yakni 90 ppm;

3) Cara untuk memastikan penaatan dan penegakan hukum serta konsekuensi terhadap ketidaktaatan; dan

4) Waktu mulai berlakunya aturan pelarangan perdagangan cat bertimbal.

Menteri Perdagangan dan Menteri Sekretariat Negara dapat mengambil inisiatif dengan mengajukan diri sebagai pemrakarsa untuk penyusunan rancangan Perpres tentang Pelarangan Perdagangan Barang, khusus cat bertimbal, ini kepada Presiden. Aturan ini merupakan kebijakan yang rasional tidak hanya dari sisi perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, tapi juga dari sisi ekonomi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pelarangan perdagangan cat bertimbal lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan akibat pelarangan perdagangan cat bertimbal.

Indonesian Center for Environmental Law

JI. Dempo Il No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia 12120

+62 21 726 2740 +62 21 726 9330

www.icel.or.id X [email protected]

@ICEL_indo @icel_indo

Indonesian Center for Environmental Law

PAIER