Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Kertas Kebijakan: Urgensi Peraturan Anti-SLAPP Di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara

54 halaman · 54 halaman diproses dengan OCR · 17.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KERTAS KEBIJAKAN URGENSI PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI BEBERAPA NEGARA
  2. DAFTAR ISI
  3. RINGKASAN EKSEKUTIF
  4. PENDAHULUAN
  5. ANALISIS
  6. A. LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA
  7. C. ANTI-SLAPP DI AMERIKA SERIKAT
  8. C.1. ALASAN/SEJARAH PENGATURAN ANTI-SLAPP
  9. C.2. BEBERAPA KASUS-KASUS PENTING YANG MENGHASILKAN DOKTRIN
  10. C.3. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI AS DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA
  11. C.4. PEMBELAJARAN PENTING DARI ANTI-SLAPP DI AMERIKA SERIKAT
  12. D. ANTI-SLAPP DI KANADA
  13. D.1. SEJARAH PENGATURAN ANTI-SLAPP
  14. D.2. KASUS PENTING YANG MENGHASILKAN DOKTRIN ATAU KEBUTUHAN LEGISLASI
  15. D.3. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI KANADA DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA
  16. D.4. PEMBELAJARAN PENTING DARI ANTI-SLAPP DI KANADA
  17. E. ANTI-SLAPP DI FILIPINA
  18. E.1. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI FILIPINA DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA
  19. REKOMENDASI
  20. DAFTAR PUSTAKA
  21. Peraturan Perundang Undangan
  22. Putusan
  23. Buku/Jurnal
  24. Internet
  25. Lain-Lain
  26. PROSIDING

KERTAS KEBIJAKAN URGENSI PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI BEBERAPA NEGARA

KERTAS KEBIJAKAN URGENSI PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI BEBERAPA NEGARA

KERTAS KEBIJAKAN URGENSI PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI BEBERAPA NEGARA

Penanggung Jawab: Raynaldo G Sembiring

Penyunting: Raynaldo G Sembiring

Penulis: Marsya M Handayani Etheldreda E.L.T Wongkar

Diterbitkan oleh: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia Phone: (62-21) 7262740, 7233390 | Fax: (62-21) 7269331 www.icel.or.id |[email protected]

Cetakan Pertama, September 2021

Penerbitan publikasi ini dimungkinkan dengan kerja sama dari Kemitraan - Partnership. Isi dari publikasi ini adalah tanggung jawab penuh dari ICEL.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif 3 I Pendahuluan 7 II Analisis 13 A. 13 Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia B. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 17 C. Anti-SLAPP di Amerika Serikat 23 C.1. Alasan/sejarah Pengaturan Anti-SLAPP 23 C.2. Beberapa kasus-kasus penting yang menghasilkan doktrin 23 C.3. Beberapa legislasi yang ada di AS dan materi-materi pentingnya 26 C.4. Pembelajaran penting dari Anti-SLAPP di Amerika Serikat 28 D. Anti-SLAPP di Kanada 31 D.1. Sejarah Pengaturan Anti-SLAPP 31 D.2. Kasus Penting yang Menghasilkan Doktrin atau Kebutuhan Legislasi 31 D.3. Beberapa legislasi yang ada di kanada dan materi-materi pentingnya 34 D.4. Pembelajaran penting dari Anti-SLAPP di KANADA 37 E. Anti-SLAPP di Filipina 41 E.1. Beberapa legislasi yang ada di Filipina dan materi-materi pentingnya 41 Rekomendasi III 51 Daftar Pustaka 55 mardr 福

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fenomena SLAPP berupa pelaporan pidana dan gugatan perdata kepada Pembela HAM atas lingkungan merupakan fenomena gunung es, kasus-kasus yang terlapor dan tercatat hanyalah puncak gunung es saja. Hal ini karena konsep SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia masih tergolong baru dan cenderung sektoral, sehingga operasionalisasi Anti- SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UU 32/2009 masih mengalami kendala.

Kendala implementasi Anti-SLAPP di Indonesia antara lain disebabkan oleh kekosongan hukum acara mengenai Anti-SLAPP dan disparitas pemahaman mengenai Anti-SLAPP pada aparat penegak hukum. Hal ini berakibat pada belum banyaknya praktik baik dalam penanganan perkara SLAPP. Selain itu, jika melihat pada pembelajaran pengaturan Anti-SLAPP di tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina), pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia belum mencerminkan pengaturan Anti-SLAPP yang efektif. Pengaturan Anti-SLAPP yang efektif harus berupa mekanisme pengguguran perkara SLAPP sedini mungkin agar efek pembungkaman SLAPP tidak berlangsung terus dan mekanisme pemberian remedi bagi korban SLAPP agar kerugian yang diderita korban SLAPP dapat dipulihkan. Kedua poin ini biasanya diatur dalam hukum acara.

Di tengah kekosongan hukum Anti-SLAPP di Indonesia, beberapa institusi negara mencoba menutup celah ini dengan membuat peraturan internal. Salah satunya adalah KLHK yang telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti-SLAPP) sejak pada 2018 lalu. Secara umum, substansi Rapermen Anti-SLAPP paling sedikit harus memuat:

1. definisi pejuang HAM atas lingkungan atau orang yang memperjuangkan lingkungan hidup,

2. definisi SLAPP yang dapat berupa tindakan strategis dan bentuk-bentuk tindakan strategis yang mungkin terjadi,

3. definisi mekanisme Anti-SLAPP yang berupa perlindungan hukum untuk menghentikan perkara sedini mungkin,

4. bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat/partisipasi publik yang dilindungi,

5. prosedur mekanisme Anti-SLAPP yang merupakan pemeriksaan singkat, pengakuan pejuang HAM atas lingkungan, dan perlindungan pejuang HAM atas lingkungan, dan

6. koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memberhentikan SLAPP sedini mungkin dan Lembaga bantuan hukum

Terakhir, peraturan mengenai mekanisme Anti-SLAPP perlu diatur dalam tingkat yang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri seperti peraturan pemerintah kalau tidak undangundang. Karena mekanisme Anti-SLAPP memerlukan integrasi dengan hukum acara dan koordinasi aparat penegak hukum untuk menghentikan SLAPP sedini mungkin dan memberikan remedi kepada korban SLAPP. Misalnya saja hukum acara baik pidana maupun perdata perlu mengatur acara singkat, sederhana bagi korban dengan pembalikan beban pembuktian, dan perintah pemberian remedi kepada korban SLAPP sebagai mekanisme Anti-SLAPP.

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) masih mengalami kendala dalam operasionalisasinya. Kendala ini umumnya bersumber dari ketiadaan peraturan yang khusus mengenai Anti-SLAPP dan belum banyaknya praktik baik dalam penanganan perkara untuk pencegahan SLAPP. Aturan mengenai Anti-SLAPP memang terbatas kepada UU 32/2009 saja. Aturan tersebut pun masih sangat umum. Adapun sumber hukum lainnya yang mengatur Anti-SLAPP adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).1

Praktik Anti-SLAPP pun juga tercatat masih minim. Sampai dengan kertas kebijakan ini disusun, belum ditemukan ada penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan yang menggunakan Anti-SLAPP. Untuk putusan pengadilan, baru tercatat tiga putusan saja, dua perkara perdata² dan satu perkara pidana³ yang menggunakan Anti-SLAPP. Lebih dari 10 tahun sejak diatur dalam UU 32/2009, operasionalisasi Anti-SLAPP masih menjadi tantangan utama. Padahal mengacu kepada data dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, fenomena SLAPP masih terus terjadi dengan angka yang cukup banyak. Pada tahun 2014, WALHI mencatat ada 173 pejuang HAM atas lingkungan ditangkap (dikriminalisasi), dimana tujuh dilecehkan dan dua orang meninggal dunia.4 Sedangkan, ELSAM mencatat 128 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan pada tahun 2019.5 Terbaru, ELSAM mengidentifikasi 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat adat menjadi korban kekerasan pada Januari-April 2020.6

Data-data tersebut juga menunjukan bahwa serangan terhadap pejuang HAM tidak hanya terjadi pada individu tetapi juga kelompok masyarakat dan komunitas adat. Ditambah lagi, serangan terhadap pejuang HAM atas lingkungan juga terjadi pada jurnalis yang meliput isu-isu lingkungan hidup, ahli atau akademisi yang mempublikasikan atau mendukung perjuangan terhadap hak atas lingkungan hidup, bahkan pejabat publik yang menangani kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Anti-SLAPP merupakan konsep yang masih tergolong baru di Indonesia. Walaupun sudah diatur dalam undang-undang sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, namun informasi mengenai Anti-SLAPP belum banyak dipahami oleh publik. Pelanggaran hak untuk berperan serta dan serangan terhadap pejuang HAM atas lingkungan ini pada mulanya dilakukan dalam ranah formal, yakni melalui gugatan perdata atau pelaporan pidana kepada pejuang HAM atas lingkungan sebagai tindakan pembalasan dari tergugat/terlapor yang berefek pada pembungkaman masyarakat. Fenomena ini kemudian berkembang tidak hanya serangan melalui ranah hukum, tetapi juga serangan fisik, psikis, dan digital. Sehingga, istilah SLAPP mengalami perkembangan menjadi Strategic Litigation against Public Participation atau Strategic Legal Action against Public Participation.

Meskipun tergolong baru, SLAPP bukan sesuatu yang asing karena bentuk pelanggaran hak untuk berperan serta dan serangan terhadap pejuang HAM atas lingkungan pun sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama dan juga bervariasi, berupa: kekerasan, kriminalisasi, ancaman kekerasan/intimidasi, dan gugatan perdata, dengan kriminalisasi sebagai bentuk pelanggaran hak/serangan yang paling sering terjadi.7 Contohnya, Komnas HAM mencatat 11 aduan terkait kriminalisasi yang berasal dari individu, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan sebagainya, sepanjang tahun 2020. Sedangkan, Komnas Perempuan mencatat 36 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM dalam catatan tahunan 2020-nya.8 Sementara, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembela HAM mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 116 kasus selama periode Januari-Oktober 2020.º Mengingat banyaknya jumlah dan luasnya dampak yang dihasilkan dari SLAPP, maka operasionalisasi Anti-SLAPP yang efektif harus diupayakan secepat mungkin. Operasionalisasi ini membutuhkan regulasi yang kuat sebagai syarat utama. Tanpa menyampingkan pentingnya peran dari putusan pengadilan, regulasi yang kuat tentu berperan dalam pencegahan SLAPP sedini mungkin, khususnya SLAPP yang berada di ranah pidana.

Sehubungan dengan itu, ICEL bermaksud memberikan masukan terhadap Pemerintah untuk segera mungkin menyusun peraturan tentang Anti-SLAPP. Prinsipnya, ICEL berpandangan bahwa Anti-SLAPP seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Selain karena merupakan kebutuhan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga karena akan mempengaruhi hukum acara, berkaitan dengan banyak institusi negara dan juga menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi hak setiap warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun karena sejak tiga tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berinisiatif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Menteri LHK mengenai Anti-SLAPP, maka inisiatif baik ini penting untuk didukung sebagai landasan awal bagi terbentuknya peraturan Anti-SLAPP yang komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kertas Kebijakan ini akan memuat usulan-usulan bagi pengaturan Anti-SLAPP yang ideal -dalam tingkat Undang-Undang-, dan juga masukan penting bagi Rapermen Anti-SLAPP yang telah disusun. Adapun Rapermen yang dimaksud merupakan versi 17 Mei 2018. Kertas kebijakan ini akan fokus menggali pembelajaran dari negara-negara yang telah memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP. Negara-negara tersebut adalah negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada serta

Filipina. Negara-negara ini juga mengalami situasi SLAPP yang tinggi dengan berbagai tipologi. Amerika Serikat dipilih karena merupakan negara asal Anti-SLAPP. Kemudian, Kanada dipilih karena merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan Anti- SLAPP. Sedangkan, Filipina dipilih karena merupakan negara berkembang yang telah memiliki pengaturan Anti-SLAPP yang mirip dengan Indonesia Pembelajaran dari negaranegara lain tersebut akan coba dikontekstualisasikan sesuai dengan sistem hukum dan kebutuhan yang ada di Indonesia.

Kertas kebijakan ini akan ditulis dalam tiga bagian. bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, tujuan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua merupakan analisis, pada bagian ini Rapermen Anti- SLAPP akan dianalisis bersamaan dengan uraian perbandingan pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina. Terakhir, bagian ketiga merupakan kesimpulan dan rekomendasi.

SK KMA 36/2013 mengartikan Anti SLAPP sebagai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPp dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah rnelakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam KUHP.

2 Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh; Pengadilan Tinggi Kendari, Putusan No. 104/PDT/2014/PT.KDI; Mahkamah Agung, Putusan No. 1934K/Pdt/2015; dan Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan No. 17/Pdt.G/2016, PN.Mre.

3 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Putusan No. 21/PID/2021/PT BBL.

4 WALHI, 2015, Menagih Janji Menuntut Perubahan: Tinjauan Lingkungan Hidup 2015, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hlm. 17

5 Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahreza, Sekar Banjaran Aji, Menatap tahun-tahun penuh marabahaya, laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019, (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm 13

6 Wahyu Wagiman, "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil" disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 juli 2020.

7 Raynaldo Sembiring, Op.Cit., hlm. 195.

8 Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 - Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses 25 Agustus 2021.

9 Ady Thea, "Catatan Minus Terhadap Perlindungan Pembela HAM," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fcfb19c80b68/catatan-minus-terhadap-perlindunganpembelaham, diakses 9 April 2021.

ANALISIS

A. LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA

Anti-SLAPP merupakan konsep yang berkaitan erat dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam mendapatkan hak tersebut, masyarakat juga memiliki hak-hak prosedural yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga merupakan prinsip dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hak prosedural tersebut adalah hak akses partisipasi, informasi dan keadilan. Khusus untuk hak akses partisipasi, sangat berhubungan dengan Anti-SLAPP, karena Anti-SLAPP merupakan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan partisipasi publik.

Perumusan Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UU 32/2009 juga didasarkan pada perlindungan terhadap partisipasi publik, yaitu: (i) sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihakpihak lain yang berwenang; dan (ii) sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.1º Catatan historis ini menegaskan bahwa perumusan Anti- SLAPP merupakan perlindungan bagi partisipasi publik untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain pengaturan dalam Pasal 66 UU 32/2009, Anti-SLAPP juga dimuat dalam SK KMA 36/2013. SK KMA 36/2013 jelas bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan, termasuk perkara SLAPP. Walaupun begitu, perumusan Anti-SLAPP dalam UU 32/2009 dan SK KMA 36/2013 masih belum memadai dan memiliki berbagai celah hukum.

Celah hukum pertama terdapat pada penjelasan pasal 66 UU 32/2009 yang membatasi pemberian perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya kepada masyarakat yang telah menempuh proses persidangan, padahal pelanggaran hak untuk berperan serta dapat terjadi juga kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya tanpa menempuh proses persidangan. Celah hukum kedua terdapat dalam SK KMA 36/2013 yang membatasi penggunaan dalil Anti-SLAPP dalam provisi, eksepsi, dan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata dan/atau pembelaan dalam perkara pidana.

Ditengah berbagai celah hukum tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL mampu mengisinya dengan substansi yang baik. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya: (i) menjelaskan dengan sangat baik hubungan antara Pasal 66 UU 32/2009 dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 (khususnya hubungan hak partisipasi masyarakat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), (ii) menjelaskan bahwa SLAPP adalah pelanggaran terhadap partisipasi publik sehingga harus dihentikan sedini mungkin dan (iii) memasukan rehabilitasi hak-hak masyarakat atas SLAPP yang mereka terima. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan jawaban tentang bagaimana Anti-SLAPP seharusnya diimplementasikan. Pertimbangan majelis hakim pun juga dapat dijadikan sumber bagi perumusan materi Anti-SLAPP dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, tidak sedikit putusan pengadilan yang kemudian memberikan inspirasi bagi perumusan materi dalam peraturan perundang-undangan.

Anti-SLAPP merupakan konsep yang berkembang dari konstitusi, UU 32/2009, SK KMA 36/2013 dan juga perkembangan dari putusan pengadilan. Isi dari masing-masing sumber hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam perumusan peraturan Anti- SLAPP. Singkatnya, perkembangan yang ada di Indonesia saat ini merupakan modal yang baik yang penting untuk terus dieskalasi.

POLISI HISH PCRIO/ISP POLIMIPOLISI

B. RANCANGAN PERATURAN MENTERI LHK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

KLHK telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti-SLAPP) sejak 2018 lalu. Namun, hingga penulisan kertas kebijakan ini disusun, dokumen rancangan peraturan tersebut masih mengalami perkembangan dan belum disahkan oleh Menteri LHK.12 Rapermen yang terdiri dari 7 bab dan 25 pasal ini cukup sederhana, komprehensif (telah memuat definisi penting seperti orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan SLAPP; menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi publik, subjek yang mendapatkan perlindungan, dan mekanisme perlindungannya), dan memandatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan, tetapi Rapermen ini masih dapat dikuatkan secara substansi.

Secara umum, Rapermen Anti-SLAPP dapat diperkuat dengan menambahkan: 1) bentukbentuk serangan hukum baik pidana maupun perdata yang dialami oleh orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, 2) bentuk partisipasi publik dan momen partisipasi publik, 3) pernyataan bahwa perkara adalah SLAPP, jika di ranah pidana adalah bukan merupakan tindak pidana atau jika di ranah perdata bukan perbuatan melawan hukum, dalam rekomendasi yang ditetapkan KLHK, 4) rekomendasi untuk menghentikan perkara SLAPP sedini mungkin.

Lebih rinci, Rapermen Anti-SLAPP dapat diperkuat dengan merevisi 8 hal. Pertama, beberapa redaksi dalam ketentuan umum perlu diubah karena bagian ini merupakan bagian penting dalam pendefinisian. Adapun hal-hal yang perlu diubah dalam ketentuan umum, yaitu:

1. Redaksi "gangguan dan ancaman" perlu diubah menjadi "tuntutan dan gugatan," karena SLAPP berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata.

2. Redaksi "Tindakan Pembalasan" perlu diubah menjadi "Tindakan Strategis", karena Tindakan Pembalasan dapat diartikan masyarakat harus berpartisipasi melalui upaya penegakan hukum terlebih dahulu, padahal banyak masyarakat yang melakukan bentuk partisipasi lainnya dan terkena SLAPP. Sedangkan, tindakan strategis memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya berupa pembalasan terhadap upaya hukum yang dilakukan masyarakat, tetapi juga serangan hukum yang dialami oleh pembela HAM atas lingkungan dalam bentuk perjuangan lingkungan yang lain.

3. Definisi SLAPP perlu diubah menjadi menjadi strategic litigation/strategic legal action Againts Public Participation karena Indonesia mengakui adanya SLAPP di ranah pidana berdasarkan pasal 66 UU 32/2009.

Kedua, Tindakan Strategis13 perlu diuraikan secara lebih rinci dengan melihat pada fenomena yang terjadi. Adapun Tindakan Strategis yang seringkali terjadi berupa: pelemahan perjuangan dan partisipasi; pelaporan dugaan tindak pidana, penangkapan, penahanan, tuntutan pidana; somasi, gugatan perdata; dan Tindakan Strategis lainnya. Ketiga, subjek perlindungan hukum14 yang ada dalam Rapermen ini tidak hanya menyebutkan subjek yang dibatasi dalam penjelasan pasal 66 UU 32/2009, yaitu orang yang menjadi korban atau potensial menjadi korban dari dugaan atau terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan saja tetapi juga melindungi orang yang karena kegiatannya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian hutan. Namun, subjek ini masih dapat diperluas dengan menambahkan masyarakat yang berpartisipasi berupa komunikasi kepada Aparat Pemerintah, penegakan hukum, maupun bentuk ekspresi lain dan ruang partisipasi pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sampai penegakan hukum, bahkan pembentukan kebijakan dan peraturan terkait lingkungan hidup. Hal ini karena bentuk partisipasi masyarakat sangat beragam dan partisipasi dapat dilakukan di setiap tahapan.

Keempat, bentuk-bentuk tindakan strategis/SLAPp15 pun sudah dielaborasi dengan komprehensif. Namun, pengaturan Tindakan Strategis ini sebaiknya tidak menggunakan unsur kausalitas, karena kasus SLAPP seringkali merupakan kasus yang dibuat-buat sehingga hubungan kausalitas dengan kepentingan lingkungan hidup tidak terlihat/terselubung. Kelima, perlindungan hukum16 yang harus diberikan pertama kali adalah penghentian perkara sedini mungkin agar efek SLAPP tidak berlangsung terus menerus.17 Penghentian perkara sedini mungkin dapat dilakukan melalui surat rekomendasi yang menyatakan bahwa kasus merupakan SLAPP dan bukan merupakan tindak pidana dalam SLAPP di ranah pidana atau bukan perbuatan melawan hukum dalam SLAPP di ranah perdata.

Perlindungan diberikan secara bertingkat, berupa jasa penasihat hukum yang perlu bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau asosiasi profesi advokat, ahli Anti- SLAPP yang mungkin perlu bekerja sama dengan asosiasi pengajar hukum lingkungan, dan pendampingan hukum jika perkara berlanjut. Surat rekomendasi ini dapat diberikan kepada jaksa/polisi sebagai bahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Terkait peran KLHK selaku penyidik (Aparat Penegak Hukum), maka KLHK dapat secara langsung melakukan penghentian penyidikan apabila kasus teridentifikasi sebagai SLAPP. Selain itu, peran One Roof Enforcement System (ORES) perlu dimaksimalkan, sebagai mekanisme koordinasi bagi kepolisian, kejaksaan, dan KLHK untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan sedini mungkin. Selain memberikan rekomendasi, KLHK dapat berperan sebagai koordinator penanganan perkara dengan memberikan masukan/koordinasi untuk menghentikan penyidikan/penuntutan untuk mendorong upaya hukum terpadu.

Keenam, rekomendasi persetujuan perlindungan18 perlu menyebutkan bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana dalam SLAPP di ranah pidana atau bukan perbuatan melawan hukum dalam SLAPP di ranah perdata. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan penyidik/penuntut dalam menghentikan perkara. Ketujuh, perlindungan dapat berakhir19 salah satunya ketika perkara telah berhenti/tidak berlanjut, karena objek perlindungan telah hilang. Kedelapan, koordinasi antar lembaga2º perlu menegaskan penegakan hukum terpadu yang bertujuan untuk menghentikan perkara sedini mungkin sebagaimana disinggung di atas.

Lebih jauh lagi, Rapermen LHK ini tidak bisa bekerja sendirian dalam memberantas kasus SLAPP melainkan memerlukan perbaikan hukum acara dalam menghentikan SLAPP. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina pada bagian selanjutnya yang memberikan ruang Anti-SLAPP pada hukum acaranya. Sedangkan, pembaruan hukum acara di Indonesia salah satunya dapat dilakukan pada ranah pidana, berupa pengadopsian Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam RKUHAP yang diharapkan dapat menyaring SLAPP agar tidak diadili di pengadilan. Terkait hal ini akan dibahas pada kertas kebijakan selanjutnya.

10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", RDPU tanggal 13 Juli 2009, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 20.

11 Raynaldo Sembiring dalam Konferensi Pers Daring Putusan Anti-SLAPP Pertama yang digelar ICEL, Selasa, 6 Juli 2021.

12 Berdasarkan presentasi llyas Asaad pada webinar yang diadakan oleh Kemitraan, 23 Juli 2020 tidak terlihat perbedaan dengan Rancangan Peraturan Menteri yang beredar pada 17 Mei 2018. Sedangkan, berdasarkan permohonan informasi yang diajukan pada 24 September 2020 tidak didapatkan Rancangan Peraturan Menteri terbaru dengan alasan masih disusun. Rancangan Peraturan Menteri berhasil didapatkan dalam FGD dengan Ilyas Asaad pada 29 Juni 2021.

13 Pasal 2 Rapermen Anti-SLAPP

14 Pasal 4 Rapermen Anti-SLAPP

15 Pasal 7 Rapermen Anti-SLAPP

16 Pasal 12 Rapermen Anti-SLAPP

17 Pamela Shapiro, "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation Goes International," RECIEL 19 (1) 2010, Hlm. 25

18 Pasal 16 Rapermen Anti-SLAPP

19 Pasal 18 Rapermen Anti-SLAPP

20 Pasal 22 Rapermen Anti-SLAPP

C. ANTI-SLAPP DI AMERIKA SERIKAT

C.1. ALASAN/SEJARAH PENGATURAN ANTI-SLAPP

Kasus tertua SLAPP dapat ditemukan pada kasus Harris v. Huntington yang terjadi pada tahun 1802. Dalam kasus ini, lima orang masyarakat Shaftsbury, Vermont mengajukan petisi kepada badan legislatif negara bagian untuk tidak menunjuk kembali Harris sebagai hakim setempat, karena dia merupakan orang yang sering memicu pertengkaran dan memiliki kepribadian yang tidak baik. Kemudian Harris menggugat masyarakat tersebut atas dasar fitnah tertulis dengan kerugian sebesar $5000. Namun, pengadilan menghentikan kasus tersebut dengan alasan bahwa pengajuan petisi merupakan hak istimewa.21 Sayangnya, kasus-kasus tua serupa menghilang dari kasus-kasus yang dilaporkan hingga meningkatnya aktivisme politik pada 1960-70an.22 Pada era itu, kasus SLAPP diatasi dengan argumen amademen pertama konstitusi Amerika Serikat tentang klausul petisi.23 Pada perkembangannya, klausul petisi ini menciptakan doktrin Noerr- Pennington dan doktrin New York Times yang kemudian digunakan dalam mengatasi kasus SLAPP dan menginspirasi dibentuknya legislasi Anti-SLAPP.24

C.2. BEBERAPA KASUS-KASUS PENTING YANG MENGHASILKAN DOKTRIN

Doktrin Noerr-Pennington adalah interpretasi Mahkamah Agung atas perlindungan yang diberikan untuk berkomunikasi dalam klausul petisi amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat terlepas dari penyebab tindakan yang meragukan mereka.25 Doktrin ini lahir dari dua kasus, yaitu kasus Eastern Railroad Conference v. Noerr Motor Freight pada 1961 dan kasus United Mine Workers of America v. Pennington pada 1965.

Kasus Eastern Railroad Conference v. Noerr Motor Freight merupakan kasus yang diajukan oleh kelompok perusahaan truk dan asosiasinya, kepada perusahaan-perusahaan kereta, karena telah melakukan kampanye pemasaran yang membahayakan usaha truk. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa penggunaan the Sherman Act, hukum persaingan usaha federal, untuk menghukum perusahaan kereta atas kampanye pemasaran yang dilakukannya merupakan pelanggaran terhadap Amandemen pertama

Konstitusi Amerika Serikat. Lebih lanjut, pembelaan dengan klausula petisi memberikan perlindungan dari petisi palsu/sham petition yakni sebuah upaya yang tidak bertujuan untuk memperoleh tindakan pemerintah, tetapi bertujuan untuk membuat rugi tergugat.26

Sementara, kasus United Mine Workers of America v. Pennington merupakan kasus yang melibatkan perusahaan tambang batu bara dengan serikat pekerja batu bara di Amerika Serikat. Serikat pekerja batu bara menggugat perusahaan atas pembayaran upah pekerja dan perusahaan mengajukan gugatan balik yang menuduh bahwa serikat pekerja telah bekerja sama dengan operator batu bara besar untuk menahan dan memonopoli perdagangan dan melanggar the Sherman Act. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa upaya bersama untuk mempengaruhi pejabat publik bukan merupakan pelanggaran terhadap persaingan usaha walaupun dimaksudkan untuk menghilangkan kompetisi.27

Kedua kasus inilah yang membentuk doktrin Noerr-Pennington sebagai pembelaan hukum terhadap gugatan bisnis yang tidak pantas. Jadi, doktrin ini digunakan dalam kasus-kasus SLAPp karena menyediakan pembuktian yang sederhana bagi tergugat dengan membuktikan kegiatan tergugat merupakan partisipasi publik dan bukan partisipasi palsu untuk merugikan penggugat. 28

Sedangkan, doktrin New York Times digunakan pada kasus-kasus SLAPP dengan tipologi penghinaan/pencemaran nama baik. Doktrin ini lahir dari kasus New York Times v. Sullivan yang diputuskan pada 1964 mengenai pencemaran nama baik dalam komunikasi kepentingan publik.²º Kasus ini diajukan oleh komisioner kota kepada empat pengkhotbah yang membuat iklan dalam koran tentang dugaan penangkapan Martin Luther King Jr. merupakan bagian dari kampanye untuk mendiskreditkannya. Walaupun pada tingkat pertama, kasus ini dimenangkan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa semua komentar terkait pejabat publik harus dibuktikan maksud jahatnya untuk dikatakan mencemari. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, tergugat diberi keringanan beban pembuktian. Dalam kasus tersebut, pengadilan juga memutuskan bahwa pejabat publik hanya dapat dicemarkan nama baiknya dalam kapasitas jabatannya jika pernyataan yang menyinggung dibuat dengan pengetahuan bahwa pernyataan tersebut salah atau dengan kecerobohan terlepas dari salah atau benarnya pernyataan tersebut.30

Kemudian, penggunaan doktrin New York Times ini mengalami perluasan dalam masalah kepentingan publik. Dalam Philadelphia Newspapers v. Hepps, pengadilan memberikan tiga standar atas kasus pencemaran nama baik.31 Pertama, ketika isu kepentingan publik dan melibatkan tokoh publik sebagai penggugat. Kedua, ketika isu kepentingan publik dan melibatkan sosok pribadi sebagai penggugat. Ketiga, ketika komunikasi yang diragukan merupakan masalah pribadi dan melibatkan sosok pribadi sebagai penggugat. Jadi, secara sederhana, doktrin ini menyediakan mekanisme pembalikan beban pembuktian kepada penggugat.

21 Penelope Canan dan George Pring, SLAPPS: Getting Sued For Speaking Out, Op. Cit., hlm. 17

22 Ibid.

23 Klausul tersebut berbunyi: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

24 Pamela Shapiro, "SLAPPs: Intent or Content? Op. Cit., hlm. 16.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Amerika Serikat, U.S. Supreme Court, 381 U.S.

657 (1965), United Mine Workers v. Pennington

28 Pamela Saphiro, Op.Cit.

29 Amerika Serikat, New York Times v. Sullivan (1964) 376 US 254 (New York Times).

30 T.A. Waldman, "SLAPP Suits: Weaknesses in First Amendment Law and in the Courts' Responses to Frivolous Litigation", 39 UCLA Law Review (1992) hlm 998-999.

31 Amerika Serikat, Philadelphia Newspapers v. Hepps (1986) 475 US 767, hlm 775

C.3. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI AS DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA

Rule 11 Federal Rules of Civil Procedure mengatur bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan yang wajar dan telah memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan ke pengadilan didasarkan pada fakta, dapat dipertahankan secara hukum, dan tidak diajukan untuk tujuan yang tidak pantas seperti melecehkan atau menyebabkan keterlambatan atau menambah biaya-biaya litigasi yang tidak perlu.32 Pengacara tergugat SLAPP harus mempertimbangkan menggunakan sanksi Rule 11 setelah gugatan SLAPP diajukan. Dimana la harus segera memberitahu pengacara lawan bahwa tindakannya tidak berdasar dan dapat dikenakan sanksi serta biaya.33

New York Citizen Participation Act 1992: New York Civil Rights Law memberikan remedi dan definisi penting tindak komunikasi yang dilindungi. Section 70-a memberikan pilihan remedi kepada tergugat SLAPP berupa penggantian biaya perkara dan biaya pengacara, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi punitif.34 Sedangkan, section 76-a mendefinisikan tindakan komunikasi yang dilindungi sebagai pernyataan, klaim, dugaan dalam persidangan, keputusan, protes, tulisan, perdebatan atau bentuk ekspresi lainnya di ruang yang terbuka untuk publik atau forum publik mengenai permasalahan kepentingan publik.15 Section 76-a (2) juga memberikan pembalikan beban pembuktian kepada penggugat sebagaimana doktrin New York Times.

New York Civil Practice Laws and Rules menyediakan mekanisme motion to dismiss/mosi untuk menggugurkan35 dan motion for summary judgement/mosi untuk meminta pertimbangan ringkas.36 Motion to dismiss/mosi untuk menggugurkan kasus ini pada persidangan awal dan akan dikabulkan ketika pihak yang mengajukan mosi menunjukan bahwa tindakan, klaim, atau klaim balasan adalah tindakan yang melibatkan pengajuan petisi atau partisipasi.37 Sedangkan, motion for summary judgement/mosi untuk meminta pertimbangan ringkas diajukan pada pra peradilan dan akan dikabulkan ketika pihak yang mengajukan mosi menunjukan bahwa tindakan, klaim, atau klaim balasan adalah tindakan yang melibatkan pengajuan petisi atau partisipasi kecuali jika pihak yang merespon mosi ini menunjukan adanya dasar substansial dalam fakta dan hukum atau didukung dengan argumen untuk memperluas, memodifikasi atau membalikkan hukum yang berlaku.38

California Code of Civil Procedure 1992 telah diamandemen beberapa kali dan ditambahkan dua section baru section dan masih relevan sampai sekarang. Section 425.16 (e) secara khusus mendefinisikan tindakan yang dilindungi berupa 1) pernyataan dalam bentuk tulisan atau verbal yang diajukan kepada legislatif, eksekutif, yudikatif atau badan publik lainnya, 2) pernyataan dalam bentuk tulisan atau verbal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dalam pertimbangan atau tinjauan legislatif, eksekutif, yudikatif atau badan publik lainnya, 3) pernyataan dalam bentuk tulisan atau verbal yang dibuat terbuka untuk umum atau dalam sebuah forum publik yang berhubungan dengan kepentingan publik, atau 4) tindakan lain yang merupakan bentuk ekspresi dari hak konstitusional untuk mengajukan petisi atau hak konstitusi dalam kebebasan berbicara dalam permasalahan publik atau kepentingan publik. section 425.16 menyediakan special motion to strike/mosi khusus untuk menyerang yang membolehkan tergugat SLAPp mengangkat semua permasalahan dalam kasus komunikasi yang diragukan atau tindakan yang dilindungi oleh section 425.16 dengan mempertimbangkan pembelaan dan affidavits, 39 tanpa menghentikan kasus secara keseluruhan.40 Special motion to strike/mosi khusus untuk menyerang dapat diajukan dalam waktu 60 hari setelah gugatan diajukan dan akan diagendakan oleh panitera paling lama 30 hari sejak mosi ini diajukan.41 Jika special motion to strike/mosi khusus untuk menyerang dikabulkan maka hakim mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya pengacara kepada pengugat.42 Namun, jika special motion to strike/mosi khusus untuk menyerang digunakan secara sembrono untuk memperlambat persidangan maka inisiator mosi dibebankan untuk membayar biaya perkara dan biaya pengacara.43 Di samping itu, section 425.18 California Code of Civil Procedure mengizinkan mekanisme SLAPPBacks, yakni mekanisme untuk menggugat balik penggugat SLAPP.44

32 Jeffrey A. Benson & Dwight H. Merriam AICP, Op. Cit., hlm. 8

33 Ibid.

34 Amerika Serikat, NY Civil Rights Law, Section 70-a.

35 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules, Section 3211 (g) (1992)

36 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules, Section 3212 (h) (1992)

37 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules, Section 3211 (g) (1992)

38 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules, Section 3212 (h) (1992)

39 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules Section 425.16 (b)

40 Pamela Saphiro, Op.Cit., hlm 23

41 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules Section 425.16 (f)

42 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules Section 425.16 (c)

43 Ibid.

44 Amerika Serikat, NY Civil Practice Laws and Rules Section 425.18

C.4. PEMBELAJARAN PENTING DARI ANTI-SLAPP DI AMERIKA SERIKAT

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun pembelajaran penting dari mekanisme Anti- SLAPP di Amerika Serikat, yaitu:

1. Anti-SLAPP diatur pada tingkat undang-undang baik dalam undang-undang yang mengatur tentang HAM maupun tentang hukum acara.

2. Pengaturan Anti-SLAPP perlu menguraikan tindakan partisipasi publik atau komunikasi kepada pemerintah yang dilindungi.

3. Mekanisme Anti-SLAPP harus berlangsung cepat, sederhana, dan dapat menghentikan SLAPP sedini mungkin agar efek SLAPP tidak berlarut-larut.

4. mekanisme Anti-SLAPP harus bisa menyediakan remedi agar menghilangkan efek pembungkaman atau mencegah seseorang menjadi takut untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik.

D. ANTI-SLAPP DI KANADA

D.1. SEJARAH PENGATURAN ANTI-SLAPP

Secara historis, isu SLAPP mulai mendapatkan perhatian publik dengan adanya kasus MacMillan Bloedel Limited v. Galiano Conservancy Association, The Council, dan pemerintah setempat di tahun 1992. Kasus ini diajukan oleh MacMilian, sebuah perusahaan di bidang kehutanan, kepada sebuah organisasi konservasi lingkungan hidup atas dugaan telah berkonspirasi dengan pemerintah setempat untuk menghentikan kegiatan ekspansi lahan untuk keperluan non-kehutanan yang dilakukan perusahaan di pulau Galiano. Sebelumnya, Galiano Conservancy Association mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan zoning by-laws yang menyebabkan perusahaan MacMillian gagal melakukan ekspansi di Pulau Galiono.45

Dalam sidang praperadilan, Galiano Conservancy Association membantah tuduhan MacMillian dan menjelaskan bahwa usulan tersebut adalah bentuk respon yang wajar terhadap rencana perusahaan yang akan menggunakan lahan hutan sebagai daerah pemukiman dan komersialisasi. Terlebih lagi, Galiano Conservancy Association menjelaskan bahwa usulan tersebut disampaikan karena adanya kekhawatiran masyarakat akan kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Pada akhirnya, setelah melewati prosedur praperadilan yang panjang, MacMillan setuju untuk mencabut gugatannya.46 Setelah litigasi kasus Galiano Conservancy Association, terjadi peningkatan jumlah perlawanan terhadap SLAPP yang dilakukan oleh aktivis dan pejabat lokal.

D.2. KASUS PENTING YANG MENGHASILKAN DOKTRIN ATAU KEBUTUHAN LEGISLASI

Secara umum, di Kanada belum ada ketentuan hukum yang secara tegas mendefinisikan fenomena SLAPP. Bahkan, akronim SLAPP tidak dapat ditemukan dalam regulasi manapun. SLAPP kerap ditafsirkan sebagai gugatan perdata yang ditujukan kepada individu atau organisasi untuk menghalangi, mengintimidasi, dan membungkam kritik publik dan advokasi untuk perubahan.47 Adapun tipologi gugatan ini beragam, namun bentuk umum yang bisa ditemukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (tort)

dengan klaim pencemaran nama baik, konspirasi, memasuki pekarangan tanpa izin, pelanggaran kontrak serta gangguan.48

Di sisi lain, pada tahun 2010, organisasi The Uniform Law Conference of Canada (ULCC) 49 pernah merekomendasikan pembentukan Uniform Statute on SLAPPs. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mendorong upaya harmonisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Anti-SLAPP secara menyeluruh di seluruh wilayah Kanada.50

Kemudian, pada Mei 2017, organisasi ULCC kembali mempublikasi memo yang mendiskusikan isu hukum dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan legislasi Anti-SLAPP.51 Memo ini merekomendasikan beberapa perubahan penting dalam pengaturan Uniform Protection of Public Paticipation Act 2017. Pertama, tujuan pengaturan undang-undang ini, antara lain:

a. Mendorong individu untuk mengekspresikan dirinya terhadap kepentingan publik;

b. Mempromosikan partisipasi yang luas dalam perdebatan mengenai kepentingan publik;

c. Menghentikan penggunaan litigasi sebagai cara untuk membatasi ekspresi terhadap kepentingan publik;

d. Mengurangi risiko ketakutan terhadap upaya hukum atas partisipasi publik dalam perdebatan mengenai kepentingan publik.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut berusaha memberi perlindungan terhadap siapapun yang berpartisipasi pada permasalahan yang menyangkut kepentingan publik. Kedua, pasal 3 Rancangan Undang-Undang ini mengizinkan pemberlakuan ketentuan dalam rancangan-undang-undang ini secara surut. Artinya, ketentuan rancangan undang-undang ini dapat digunakan pada perkara yang akan muncul atau perkara yang telah terjadi pada saat rancangan undang-undang ini berlaku. Dalam beberapa komentar, ketentuan ini dianggap bertentangan dengan asas berlaku surut yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kebebasan berekspresi dan mengurangi terbuangnya waktu pengadilan dalam tuntutan hukum yang tidak begitu penting.52

Selain itu, amandemen Uniform Defamation Act turut menambahkan ketentuan pasal 11 dalam Uniform Protection of Public Paticipation Act yang pada intinya menyatakan:

Communications on Public Interest Matters

Application of qualified privilege3

[x] Any qualified privilege that applies in respect of an oral or written communication on a matter of public interest between two or more persons who have a direct interest in the matter applies regardless of whether the communication is witnessed or reported on by media representatives or other persons.

Sebagaimana diketahui, pembelaan qualified priviledge memberikan perlindungan bagi pihak-pihak pada hubungan tertentu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus mengkhawatirkan risiko digugat atas tuduhan pencemaran nama baik. Ketentuan ini pada dasarnya memperluas keberlakuan pembelaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas pihak-pihak yang dilindungi menjadi tidak hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu saja, tetapi juga publik atau media yang mengekspresikan pendapatnya pada persoalan yang menyangkut kepentingan publik meskipun ia tidak memiliki hubungan khusus dengan orang atau entitas yang ia kritik.

Hingga di tahun 2020, melalui perkara Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association SCC 22,

Pengadilan menafsirkan SLAPP sebagai sebuah fenomena dimana penggugat mengajukan tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi yang mengambil bagian pada masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun tuntutan tersebut bukan dengan itikad baik melainkan sebagai alat untuk membatasi dan menghalangi publik dalam berekspresi.54

Oleh karena itu, untuk membatasi jumlah perkara yang masuk, ketentuan Anti-SLAPP diharapkan dapat menekan upaya pihak-pihak yang ingin meredam masyarakat yang ingin mengekspresikan pandangannya terkait persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Pada April 2001, British Columbia menjadi provinsi pertama yang memberlakukan regulasi Anti-SLAPP. Namun setelah 5 bulan, regulasi tersebut dicabut dan pada 2019 kembali diatur. Saat ini, ada 3 provinsi di Kanada yang mengatur mengenai Anti-SLAPP: Ontario, Quebec, dan British Columbia.

45 Michaelin Scott dan Chris Tllefson, Strategic Lawsuits Againts Public Participation: the British Columbia Experience (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 47.

46 C. Tollefson, "Strategic Lawsuits Against Public Participation: Developing a Canadian Response," The Canadian Bar Review, Vol.

73 (1994), hlm. 219.

47 Canadian Civil Liberties Association, "Public Participation: Anti-SLAPP", https://ccla.org/focus-areas/publicparticipation-anti-SLAPP/, diakses 24 Oktober 2020,

48 Michaelin Scott dan Chris Tllefson, Op.Cit.., hlm. 46.

49 The Uniform Law Conference of Canada (ULCC) merupakan suatu organisasi yang berdiri pada tahun 1918. Organisasi tersebut bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum di seluruh provinsi dan wilayah territorial Kanada. Organisasi ini bergerak dengan memberi rekomendasi dan kajian terkait perubahan yang diperlukan pada bidang hukum Perdata, Pidana, dan Administrasi. Lebih lanjut, rekomendasi tersebut diberikan dengan mengidentifikasi kecacatan dan celah pada hukum yang berlaku atau berdasarkan permasalahan yang timbul karena interpretasi peradilan terhadap hukum yang berlaku.

50 Grant Buckler, "Ontario Urged To Pass Proposed Anti-SLAPP Law", https://www.cife.org/ontario urged to pass proposed anti slapp law, diakses 20 November 2020

51 Uniform Law Commission, "Uniform law Commision Analysis of Legal Issues Associated with SLAPPS", https://protecttheprotest.org/resource/uniform-law-commissions-analysis-of-legal-issues-associated-withslapps/., diakses 18 November 2020.

52 Lihat komentar Pasal 3 pada Uniform Statute of SLAPPs (2017) yang diterbitkan oleh ULCC.

53 Qualified priviledge merupakan pembelaan yang paling umum digunakan pada kasus gugatan pencemaran nama baik. Pada intinya, para pihak yang memiliki hubungan-hubungan tertentu diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya tanpa harus khawatir pada risiko gugatan pencemaran nama baik dengan pembelaan ini.

54 Lihat: Kanada, Putusan 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association 2020 SCC 22

D.3. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI KANADA DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA

Pemerintah provinsi Ontario mulai mengambil langkah aktif untuk melindungi organisasi masyarakat sipilnya dengan memberlakukan ketentuan tentang Anti-SLAPP sejak direkomendasikan oleh Advisory Panel Report to The Attorney General pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2015, Provinsi Ontario mengajukan Rancangan Undang- Undang dan disahkan menjadiProtection of Public Participation Actyakni suatu instrumen hukum yang bertujuan memberi perlindungan bagi masyarakat yang melakukan partisipasi publik.55 Instrumen ini menawarkan pendekatan yang memungkinkan tergugat pada kasus SLAPP mengajukan petisi kepada hakim dalam praperadilan untuk membatalkan gugatan. Lebih lanjut, hal tersebut dilakukan dengan membebankan kepada penggugat, kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatan didasari dengan alasan yang merit/pantas. Undang-undang ini memperkenalkan section 137.1 ke dalam Courts of Justice Act Ontario yang bertujuan:56

a. Mendorong individu untuk mengekspresikan dirinya terhadap kepentingan publik;

b. Mempromosikan partisipasi yang luas dalam perdebatan mengenai kepentingan publik;

c. Menghentikan penggunaan litigasi sebagai cara untuk membatasi ekspresi terhadap kepentingan publik;

d. Mengurangi risiko ketakutan terhadap upaya hukum atas partisipasi publik dalam perdebatan mengenai kepentingan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada isu yang menyangkut kepentingan publik. Selanjutnya, section 137.1 (3) mengatur mekanisme pengguguran perkara jika tergugat dapat membuktikan bahwa perkara muncul karena ekspresi tergugat terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, terjadi pembalikan beban pembuktian. Penggugat harus membuktikan bahwa gugatannya memiliki landasan yang berdasar.57 Namun demikian, hakim dapat menolak pengguguran perkara jika penggugat dapat menunjukkan bahwa: 58

a. Penggugat memiliki landasan substansial yang mendukung gugatan;

b. Tergugat tidak memiliki pembelaan yang valid; dan

c. Penggugat menderita kerugian yang cukup serius akibat pernyataan tergugat sehingga urgensi untuk meneruskan perkara hingga proses persidangan lebih besar dari kepentingan untuk memberi perlindungan atas partisipasi publik.

Selain itu, hakim dapat membebankan biaya perkara59 dan ganti kerugian kepada tergugat.60

Sementara, Provinsi Quebec memiliki pengaturan Anti-SLAPP dalam Quebec's Code of Civil Procedure.61 Quebec pertama kali mengusulkan perubahan regulasi melalui Bill 9 yang kemudian mengamandemen section 54 Code of Civil Procedure di Tahun 2009. Perubahan ini menjelaskan bahwa sebuah pengadilan, dalam setiap waktu, dapat menerima permintaan atau atas inisiatif sendiri setelah mendengarkan para pihak, mendeklarasikan sebuah tindakan atau pembelaan tidak pantas dan dapat dikenakan sanksi. Ketidakpantasan prosedural ini dapat terdiri dari: sebuah klaim atau pembelaan yang telah terbukti dengan jelas, sembrono atau lalai atau dibuat untuk menyusahkan seseorang; penggunaan prosedur hukum yang berlebihan atau berdasarkan itikad tidak baik atau dalam percobaan untuk menghentikan keadilan, terutama jika membatasi kebebasan berekspresi dalam debat publik. Dengan berlakunya regulasi ini, Quebec memberi kewenangan kepada pengadilan untuk (a) menyatakan bahwa klaim tidak berdasar, sembrono atau dimaksudkan semata-mata untuk memperpanjang proses sesuai inisiatifnya sendiri, (b) mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan penggugat untuk membayar biaya dan ganti rugi kepada tergugat jika gugatan dibatalkan atau untuk memerintahkan tergugat untuk membayar biaya dan kerusakan penggugat jika gugatan dibiarkan berlanjut, dan (c) menempatkan beban pada penggugat untuk membuktikan bahwa klaim atau gugatannya berdasar dan dapat dibenarkan secara hukum.62

Bentuk-bentuk perlindungan SLAPP yang tertuang dalam Code of Civil Procedure lainnya diatur secara rinci melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Bila tergugat mendalilkan bahwa gugatan tidak berdasar, maka penggugat akan dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatannya dapat dibenarkan secara hukum;63

2. Pembuktian tersebut akan dilakukan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan;64

3. Jika gugatan terbukti tidak berdasar, maka pengadilan berwenang untuk membatalkan perkara. Lebih jauh lagi, jika dianggap perlu, pengadilan berwenang untuk:65

a. Memaksa agar permohonan dilanjutkan pada kondisi tertentu;

b. Memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan suatu hal tertentu untuk proses tertib persidangan;

c. Menangguhkan persidangan selama jangka waktu yang ditentukan;

d. Memberi rekomendasi pada hakim ketua pengadilan untuk memerintahkan suatu pengurusan pada kasus-kasus khusus;

e. Memerintahkan inisiator untuk membayar biaya perkara, bila salah satu pihak menderita kerugian karena pembatalan perkara, atau jika pengadilan menilai bahwa tanpa bantuan tersebut, salah satu pihak tidak dapat memberikan argumen yang efektif dalam perkara.

4. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan provisional;66

5. Pengadilan dapat, sebagai tambahan, melarang salah satu Pihak untuk melakukan proses hukum kecuali diberikan otorisasi oleh Ketua Pengadilan.67

Sedangkan, British Columbia yang sebelumnya menjadi provinsi pertama di Kanada yang berhasil mengundangkan regulasi Anti-SLAPP pada April 2001 kembali mengatur Anti- SLAPP dengan mengesahkan Protection of Public Participation Act British Columbia pada Maret 2019. Sebelumnya, pengaturan Anti-SLAPP diundangkan di bawah pemerintahan partai demokrat baru (New Democratic Party). Namun, dikarenakan perpindahan kekuasaan kepada partai liberal pada pemilihan selanjutnya, undang-undang partisipasi publik dicabut dengan alasan terdapat upaya hukum lain yang bisa dijadikan pilihan. Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan gugatan dalam undang-undang tersebut dinilai terlalu kabur.68

Kemudian, pada Maret 2019, badan legislatif British Columbia secara resmi mengesahkan Protection of Public Participation Act British Columbia yang diusulkan oleh Jaksa Agung David Eby melalui Bill 32 pada tahun sebelumnya. Adapun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tuntutan (seperti pencemaran nama baik atau fitnah) karena mengekspresikan pandangan mereka tentang isu kepentingan publik.69 Tindakan yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah ekspresi dan partisipasi terhadap kepentingan publik secara verbal atau non-verbal yang dibuat secara publik atau privat yang ditujukan baik secara langsung atau tidak.7º Di samping itu, sama dengan provinsi lainnya, gagasan utama regulasi ini adalah untuk menyediakan mekanisme pembatalan perkara jika terbukti bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki substansi yang pantas.7 Undang-undangini juga menyediakan remedi berupa pembebanan biaya perkara72 dan ganti kerugian apabila gugatan terbukti memiliki tujuan yang tidak pantas.73

55 Dalam Pasal 1 PPPA Ontario, disebutkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk a) mendorong masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya terkait persoalan yang menyangkut kepentingan publik; b) menggagalkan usaha untuk menggunakan litigasi untuk membatasi kebebasan berpendapat terkait persoalan yang menyangkut kepentingan publik; dan c) mengurangi resiko terhambatnya partisipasi publik karena di proses ke ranah hukum.Selanjutnya dalam Pasal 2 PPPA Ontario, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi adalah segala bentuk komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, yang disampaikan secara terbuka (publik) atau tertutup, pada orang atau pun entitas lainnya secara langsung.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaknai dengan partisipasi publik pada PPPA ialah segala bentuk ekspresi masyarakat yang disampaikan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

56 Kanada, Section 137.1 Courts of Justice Act Ontario

57 Kanada, Sec. 137.4 Courts of Justice Act Ontario

58 Ibid.

59 Kanada, Section 137.1 (7) Courts of Justice Act Ontario

60 Kanada, Section 137.1 (9) Courts of Justice Act Ontario

61 Michaelin Scott dan Chris Tllefson, Op.Cit., hlm. 45.

62 Pari Rajagopalan, "Free Expression Matters: Defamation and SLAPP Suits in Canada" https://pencanada.ca/blog/free-expression-matters-defamation-slapp-suits-and-confidentiality-incanada/#:~:text=Quebec%20was%20the%20first%20Canadian,citizen%20participation%20in%20public% 20debate, diakses 13 Oktober 2020.

63 Kanada, Section 54.2 Code of Civil Procedure

64 Ibid.

65 Kanada, Section 54.3 Code of Civil Procedure

66 Kanada., Section 54.4 Code of Civil Procedure

67 Kanada, Section 54.5 Code of Civil Procedure

D.4. PEMBELAJARAN PENTING DARI ANTI-SLAPP DI KANADA

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat terlihat bahwa SLAPP di Kanada hanya terjadi pada perkara perdata saja. Selain itu, pendekatan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan SLAPP oleh ketiga provinsi di Kanada merupakan pendekatan yang sama, yaitu prosedur pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara yang dapat menggugurkan perkara yang teridentifikasi sebagai kasus SLAPP dan pembalikan beban pembuktian.

Dengan demikian, perbandingan pengaturan Anti-SLAPP di 3 provinsi di Kanada dapat digambarkan dalam tabel berikut:

IndikatorOntarioQuebecBritish Columbia
Dasar hukumProtection of Public Participation Act section 137.1 dan section 137.4 Courts of Justice Act Ontariosection 54 Code of Civil ProcedureProtection of Public Participation Act British Columbia
Tindakan yang dilindungiekspresi dan partisipasi terhadap kepentingan publik secara verbal atau non-verbal yang dibuat secara publik atau privat yang ditujukan baik secara langsung atau tidak Penggugurangugatan yang tidak pantas/penyalahgun aan prosedur hukumekspresi dan partisipasi terhadap kepentingan publik secara verbal atau non-verbal yang dibuat secara publik atau privat yang ditujukan baik secara langsung atau tidak Pengguguran
Anti-SLAPPperkara dan pembalikan beban pembuktianPemeriksaan mengenai kepantasan gugatan berdasarkan permintaan atau atas inisiatif hakim, pembalikan beban pembuktian, penangguhan perkaraPengguguran perkara
RemediPembebanan biaya perkara dan ganti rugiPembebanan biaya perkara dan ganti rugiPembebanan biaya perkara dan ganti rugi

68 Sancho McCann, "BC's Anti-SLAPP legislation", https://sanchom.github.io/anti-SLAPP.html, diakses pada 13 Januari 2021

69 Vancouver Injury Lawyers, "Protection of Public Participation Act - Another Defamation Action Dismissed", https://holnessandsmall.com/2019/12/20/protection-of-public-participation-act-pppa-another-defamationaction-dismissed/, diakses pada 13 Januari 2021

70 Kanada, Section 4.1 Protection of Public Participation Act British Columbia

71 Ibid.

72 Kanada, Section 7 Protection of Public Participation Act British Columbia

73 Kanada, Section 8 Protection of Public Participation Act British Columbia

E. ANTI-SLAPP DI FILIPINA

E.1. BEBERAPA LEGISLASI YANG ADA DI FILIPINA DAN MATERI-MATERI PENTINGNYA

Secara umum, Filipina telah melindungi warga negaranya dari kasus SLAPP melalui pasal 3 bagian keempat amandemen pertama Konstitusi Filipina 1987. Pasal ini menyatakan larangan bagi undang-undang ataupun kebijakan manapun untuk membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, pers atau hak rakyat untuk berkumpul dan mengajukan petisi secara damai kepada pemerintah.74 Secara khusus, pengaturan Anti- SLAPP di Filipina dapat ditemukan melalui sejumlah produk hukum terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti The Clean Air Act, The Ecological Solid Waste Management Law, Rules of Procedures for Environmental Cases, dan amandemen terhadap Fisheries Act. Hal ini dikarenakan jaringan kelompok aktivis lingkungan di Filipina yang kuat. Sehingga, terdapat progresivitas yang masif terhadap pembaharuan hukum lingkungan di Filipina, salah satunya dengan diaturnya Anti-SLAPP dalam sejumlah legislasi lingkungan.75

Anti-SLAPP pertama kali diatur di Filipina dalam Republic Act No. 8749tentang Clean Air Adyang disahkan pada 23 Juni 1999. Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh situasi polusi udara yang melewati batas WHO hingga 500%.76 Pada pokoknya, Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan polusi udara yang berfokus pada upaya pencegahan polusi, serta promosi komunikasi melalui media massa dalam rangka menciptakan kesadaran sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan kualitas udara.77

Secara khusus, Anti-SLAPP diatur dalam section 43 Philippine Clean Air Act of 1999 dalam subbagian berjudul Suits and Strategic Legal Actions Against Public Participation and the Enforcement of this Act. Bagian ini mengatur jika terdapat gugatan atau tuntutan yang diajukan terhadap orang, lembaga, atau instansi pemerintah yang sedang menjalankan haknya dalam memperjuangkan udara bersih sebagaimana ketentuan dalam undangundang ini, maka penyidik maupun pengadilan tergantung pada tahap mana kasus SLAPP teridentifikasi wajib memutuskan apakah tindakan hukum yang diajukan tersebut bermaksud untuk melecehkan atau memberikan tekanan yang tidak semestinya terhadap orang-orang yang hendak menegakkan hak atas udara yang bersih.78 Mekanisme ini wajib ditempuh maksimal selama 30 hari. Apabila terbukti, maka pengadilan akan memberhentikan kasus dan mengganti biaya pengacara dan ganti kerugian dua kali lipat kepada korban SLAPP.79

Lebih lanjut, pengaturan Anti-SLAPp dapat ditemukan pada the Republic Act (RA9003 atau Ecological Solid Waste Management Act yang disahkan pada tahun 2000. Undangundang ini pada dasarnya meletakan dasar-dasar pemenuhan kerangka kebijakan, mekanisme kelembagaan dan mandat kepada pemerintah daerah untuk mencapai pengurangan limbah sebanyak 25% pada 2010 melalui pengaturan limbah padat terintegrasi.80 Khususnya, pada Section 53 Ecological Solid Waste Management Act 2000. Senada dengan pengaturan pada Clean Air Act, bagian ini mengatur jika terdapat gugatan atau tuntutan yang diajukan terhadap orang, lembaga, atau instansi pemerintah yang tengah menjalankan haknya dalam memperjuangkan ketentuan undang-undang ini, maka penyidik maupun pengadilan tergantung pada tahap mana kasus terduga SLAPP teridentifikasi wajib memutuskan apakah tindakan hukum yang diajukan tersebut bermaksud untuk melecehkan atau memberikan tekanan yang tidak semestinya terhadap orang-orang yang hendak menegakkan pengurangan limbah. Mekanisme ini wajib ditempuh maksimal selama 30 hari. Apabila terbukti, maka pengadilan akan memberhentikan kasus dan mengganti biaya pengacara dan ganti kerugian dua kali lipat kepada korban SLAPP.81

Selanjutnya, pengaturan Anti-SLAPp diatur dalam Rule of Procedure for Environmental Cases 2010. Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi permasalahan prosedural yang khas dari kasus-kasus lingkungan,82 amanat konstitusi untuk membentuk aturan prosedural mengenai penegakan hak konstitusional,83 serta respon dari masifnya perkembangan kasus SLAPP di Filipina pada kurun waktu 2006-

2007.84 Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mengadopsi inovasi dan praktik terbaik yang mampu memastikan penegakan hukum yang efektif, ganti rugi atas pelanggaran hukum lingkungan, dan sebagai alat pemantauan kepatuhan perintah dan keputusan dalam kasus lingkungan.85

Dalam aturan ini, Anti-SLAPP diatur dalam Section 1 Rule 6, Rules of Procedures for Environmental Cases menjabarkan SLAPP sebagai:

"An action whether civil, criminal or administrative, brought against any person, institution or any government agency or local government unit or its officials and employees, with the intent to harass, vex, exert undue pressure or stifle any legal resources that such person, institution or government agency has taken or may take in the enforcement of environmental laws, protection of the environment or assertation of environmental rights."

Dengan kata lain, Filipina mengakui eksistensi kasus SLAPP berupa upaya hukum pidana, perdata, dan administratif. Selain itu, definisi ini menunjukan adanya unsur niat.86 Namun pada praktiknya, hakim lebih fokus pada pembuktian hubungan antara kasus dengan partisipasi publik yang dilakukan.87

Lebih lanjut, mekanisme Anti-SLAPP di Filipina dapat digunakan oleh tergugat SLAPP dalam pembelaan atau jawaban pada gugatan perdata atau administrasi.88 Kemudian, aturan ini memberikan batas waktu bagi Penggugat untuk menjawab bahwa gugatannya bukan merupakan SLAPP dalam jangka waktu maksimal lima hari sejak pemberitahuan jawaban diajukan.89 Setelah itu, pengadilan akan melakukan sidang/hearing dalam jangka waktu maksimal lima belas hari setelah kedua belah pihak memberikan jawabannya.90 Lebih lanjut, para pihak dibebankan kewajiban yang sama untuk membuktikan sesuai dalil yang diajukan. Pihak Tergugat harus mampu membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukannya merupakan bentuk perjuangan terhadap lingkungan hidup guna menjaga, melestarikan, dan merehabilitasi lingkungan. Sementara, pihak

Penggugat harus mampu membuktikan bahwa gugatannya merupakan gugatan yang valid atau bukan merupakan SLAPP.91 Penyelesaian kasus SLAPP wajib diselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pengadilan mendengarkan jawaban kedua belah pihak.92 Dalam kasus SLAPP Hakim dapat memutus berdasarkan persangkaan dan jika pengadilan tidak menerima pembelaan SLAPP dari Tergugat, maka bukti yang diajukan selama proses sebelumnya dapat dijadikan alat bukti untuk proses sidang selanjutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.93

Sedangkan, dalam kasus SLAPP di ranah pidana, Tersangka dapat mengajukan pembelaan kasus SLAPP saat pelimpahan berkas perkara ke persidangan, sebelum dakwaan dibacakan.94 Apabila Tersangka mengajukan pembelaan SLAPP, maka proses pembuktian akan diterapkan melalui mekanisme khusus guna mempersingkat waktu penyelesaian perkara yang disebut dengan summary hearing.95 Kemudian, hakim akan memutus berdasarkan fakta yang terungkap dalam summary hearing, apakah kasus tersebut diajukan dengan tujuan untuk menekan tersangka yang sedang memperjuangkan proteksi terhadap lingkungan atau sedang menjalankan hak atas lingkungannya.96 Sehingga, waktu penyelesaian perkara dalam proses persidangan kasus SLAPP relatif lebih cepat dari perkara biasa.

Sementara, peraturan ini mengidentifikasi SLAPP dapat diajukan pada ranah administratif. Namun, hal ini hanya dimungkinkan terjadi pada pejabat atau pegawai pemerintah yakni melalui pengaduan kepada ombudsman.97 Sebagaimana diatur dalam konstitusi Filipina, ombudsman bertugas untuk menerima dan memproses pengaduan dari masyarakat terhadap pejabat atau pegawai pemerintah yang terindikasi melakukan pelanggaran baik terkait tugas dan tanggung jawabnya maupun pelanggaran berat berupa tindak pidana.98 Hanya saja tidak ditemukan mekanisme formil lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur penyelesaian SLAPP dalam ranah ombudsman.

Walaupun begitu, tipologi kasus SLAPP pada ranah administrasi ini belum pernah terjadi.99

Lebih jauh lagi, pengaturan Anti-SLAPP ditemukan dalam Fisheries Act RA 8550 yang direvisi dengan RA 10654 pada 27 Februari 2015. Revisi ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih tinggi dan mewajibkan dilakukannya sistem pemantauan yang lebih baik untuk menghentikan penangkapan ikan secara ilegal.10o Dalam undang-undang ini, Anti-SLAPP diatur pada Section 139 Fisheries Act yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang diajukan untuk melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan tidak semestinya atau bertujuan untuk melumpuhkan upaya hukum apapun terhadap orang, lembaga, atau pemerintah yang telah mengambil kebijakan sesuai ketentuan undangundang a quo, diperlakukan selayaknya kasus SLAPP.101

Di sisi lain, Satur C. Ocampo salah satu perwakilan Bayan Muna menginisiasi perancangan undang-undang tentang Anti SLAPP pada tahun 2009 sebagai respon atas meningkatnya jumlah kasus SLAPP.102 Rancangan undang-undang tersebut ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berekspresi, pers, dan hak masyarakat untuk dapat berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk merespon keluhan, serta mendorong dan memperkuat partisipasi individu dalam masalah-masalah yang menjadi perhatian publik.103 Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini dicita-citakan untuk dapat melindungi hak untuk berpartisipasi secara luas, tidak hanya terbatas pada hak atas lingkungan.104 Hal ini karena SLAPP tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pihak, melainkan dilakukan untuk mengintimidasi pihak yang mengajukan petisi agar pihak tersebut secara sukarela melepaskan advokasi publik yang diperjuangkannya.105 Sayangnya, rancangan undang-undang ini tidak disahkan oleh pemerintah.

Kemudian, pada 2020, rancangan undang-undang yang memiliki muatan serupa kembali diajukan dengan judul An Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.106 Dalam rancangan undang undang ini, SLAPP didefinisikan sebagai:

"Any legal action, whether civil, criminal, or administrative, filed by an individual, organization, corporation, or government unit intended to harass, vex, or stifle legal resources of citizens complaining against environmental violations, environmental rights violations, and/or human rights violations, and/or violations of this Act."

Berdasarkan definisi tersebut, pengaturan Anti-SLAPP tidak hanya dirancang untuk melindungi masyarakat yang berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan saja, melainkan juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia secara umum. Artinya, terdapat lingkup pemaknaan yang lebih luas dalam memahami perlindungan akan tindakan SLAPP di Filipina. Selain itu, rancangan undang-undang ini menegaskan kembali hak dari pejuang lingkungan/environmental defenders, yakni, tidak dapat dihalangi, dihentikan atau ditakuti atas kegiatan advokasi, pengorganisasian maupun kampanye yang mereka lakukan atas dasar memperjuangkan hak politik mereka.107

Di samping itu, sejalan dengan pengaturan dalam Rules of Procedure for Envionmental Law, rancangan undang-undang ini juga menyediakan mekanisme pengajuan motion to dismiss terhadap kasus SLAPP. Sementara, penuntut umum atau pengadilan harus dapat menentukan apakah kasus tersebut merupakan SLAPP atau tidak dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak mosi diterima. Selain itu, korban SLAPP diberikan hak untuk dapat mengajukan tindakan hukum balik (SLAPPback) terhadap pihak lawan untuk mengganti kerugian, biaya litigasi, biaya pengacara, dan bentuk ganti rugi lainnya yang diderita akibat tindakan SLAPP yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan atau upaya hukum terpisah.108 Rancangan undang-undang ini juga mengenal green courts untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam hukum lingkungan.109 Adapun kasus dalam pengadilan hijau yang dapat dimintakan bantuan hukum adalah upaya pemberhentian kasus SLAPP dan pengajuan SLAPPback oleh korban SLAPP.110

74 Pasal 3 bagian keempat Amandemen Pertama Konstitusi Filipina, 1987

75 Wawancara dengan Rocky Guzman, pengacara lingkungan dan Wakil Direktur Asian Research Institute for Environmental Law pada 22 Desember 2020.

76 Environmental Law Alliances Worldwide, "Filipinos Pass Landmark Law to Clean the Air", elaw.org/filipinospass-landmark-law-to-clean-the-air, diakses pada 14 Desember 2020.

77 Filipina, Republic Act Number 8749 subjecting an Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes, Republic of the Phillippines.

78 Filipina, Section 43 Republic Act Number 8749 subjecting an Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes, Republic of the Phillippines.

79 Filipina, Section 43 Republic Act Number 8749 subjecting an Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes, Republic of the Phillippines.

80 Premakumara, et.al., "Policy Implementation of the Republic Act (RA) 9003 in the Philippines: A Case Study of Cebu City", The Fisrt IWWG-ARB Symposium, 18-21 March 2013, Hokkaido University, Japan.

81 Filipina, Section 53 Republic Act No. 9003 an Act Providing for an Ecological Solid Waste Management Program, Creating the Necessary Institutional Mechanisms and Incentives, Declaring Certain Acts Prohibited and Providing Penalties, Appropriating Funds Therefor, and for other Purposes, Republic of the Philippines.

82 Filipina, Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases, hlm.1.

83 Filipina, Section 5 Number (5) The Constitution of the Republic of the Philippines

84 Ibid.

85 Filipina, Section 3 Rules of Procedures for Environmental Cases

86 Filipina, Section 43 Republic Act No. 8749 on An Act Providing for A Comprehensive Air Pollution Control Policy and For Other Purposes.

87 Wawancara dengan Rocky Guzman, pengacara lingkungan dan Wakil Direktur Asian Research Institute for Environmental Law pada 22 Desember 2020

88 Filipina, Section 2 Rule 6 Rules of Procedures for Environmental Cases

89 Ibid.

90 Ibid.

91 Filipina, Section 3 Rule 6 Rules of Procedures for Environmental Cases

92 Filipina, Section 4 Rule 6 Rules of Procedures for Environmental Cases 93 Ibid.

94 Filipina, Section 1 Rule 19 Rules of Procedures for Environmental Cases

95 Filipina, Section 2 Rule 6 Rules of Procedures for Environmental Cases

96 Filipina, Section 3 Rule 19 Rules of Procedures for Environmental Cases

97 Wawancara dengan Rocky Guzman, pengacara lingkungan dan Wakil Direktur Asian Research Institute for Environmental Law pada 22 Desember 2020.

98 Filipina, Section 13, R.A. No. 6770 jo Section 12 Article XI of the 1987 Philippine Constitution

99 Wawancara dengan Rocky Guzman, pengacara lingkungan dan Wakil Direktur Asian Research Institute for Environmental Law pada 22 Desember 2020.

100 Jennifer Lao Ramos, "The Fisheries Code of the Philippines", (Diliman: Oceana Philippines International, Maret 2017), hlm. 1.

101 Filipina, Republic Act No. 10654 an Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Amending Republic Act No. 8550 of The Philippine Fisheries Code of 1998, The Republic of the Philippines.

102 Isagani Yambot dalam Legaspi, et.al, Access to Environmental Justice: A Sourcebook on Environmental Rights and Legal Remedies, (Philippine Judicial Academy, 2011).

103 Ibid.

104 Ibid.

105 Ibid.

106 Rancangan Undang-Undang ini berjudul "An Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology".

107 Filipina, Section 5 part (n) an Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.

108 Filipina, Section 6 part (l) an Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.

109 Filipina, Section 14 an Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.

110 Ibid.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, peraturan Anti-SLAPP yang efektif haruslah dapat menepis kasus SLAPP sedini mungkin, menghilangkan efek pembungkaman, dan mencegah seseorang menjadi takut untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi antar aparat penegak hukum yang memahami HAM, khususnya kebebasan berpendapat atau partisipasi publik. Selain itu, mekanisme pemberian remedi berupa pembebanan biaya perkara atau biaya kuasa hukum atau kompensasi atau rehabilitasi kepada tergugat/terlapor SLAPP serta pelarangan penggugat/pelapor SLAPP mengajukan upaya hukum di pengadilan untuk sementara waktu dapat meringankan efek SLAPP yang diderita tergugat/terlapor SLAPP.

Dengan kata lain, substansi Rapermen Anti-SLAPP paling sedikit harus memuat:

1. definisi pejuang HAM atas lingkungan atau orang yang memperjuangkan lingkungan hidup,

2. definisi SLAPP yang dapat berupa tindakan strategis dan bentuk-bentuk tindakan strategis yang mungkin terjadi,

3. definisi mekanisme Anti-SLAPP yang berupa perlindungan hukum untuk menghentikan perkara sedini mungkin

bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 4. sehat/partisipasi publik yang dilindungi

5. prosedur mekanisme Anti-SLAPP yang merupakan pemeriksaan singkat, pengakuan pejuang HAM atas lingkungan, dan perlindungan pejuang HAM atas lingkungan

6. koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memberhentikan SLAPP sedini mungkin dan Lembaga bantuan hukum

Lebih jauh lagi, peraturan mengenai mekanisme Anti-SLAPP perlu diatur dalam tingkat yang lebih tinggi daripada peraturan Menteri seperti peraturan pemerintah kalau tidak undang-undang. Karena mekanisme Anti-SLAPP memerlukan integrasi dengan hukum acara dan koordinasi aparat penegak hukum untuk menghentikan SLAPP sedini mungkin dan memberikan remedi kepada korban SLAPP. Misalnya saja hukum acara baik pidana maupun perdata perlu mengatur acara singkat, sederhana bagi korban dengan pembalikan beban pembuktian, dan perintah pemberian remedi kepada korban SLAPP sebagai mekanisme Anti-SLAPP.

B OBRAS NERUDA II la consagación de la primever Nejo Carpentier HARLAN CORRECCION Luis S. Granjel ULA GONDRACION ii ILECTA W 1i ALNERVION PAGAZARR Mao 10 COMPLETAS 4 COMPLETAS OBRAS JOMARIA S 2. (= 0 250 2 RESPUMAL 249 248 1 RD!

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Indonesia. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009, No. 140. TLN No. 5059.

Indonesia. Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN 2006, No. 64, TLN No. 4635.

Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/Il/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Indonesia. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup.

Amerika Serikat. New York Civil Rights Law.

Amerika Serikat. New York Civil Practice Laws and Rules.

Amerika Serikat. Citizen Participation Act Bill H.R.4364.

Kanada. Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c.C.43.

Kanada. Protection of Public Participation Act British Columbia, SBC 2019, c 3.

Filipina. Republic Act Number 8749 subjecting an Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes, Republic of the Phillippines.

Filipina. Republic Act No. 9003 an Act Providing for an Ecological Solid Waste Management Program.

Filipina. Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases.

Filipina. The Constitution of the Republic of the Philippines.

Filipina. Rules of Procedures for Environmental Cases Philippines.

Filipina. Republic Act No. 8749 on An Act Providing for A Comprehensive Air Pollution Control Policy and For Other Purposes.

Filipina. Republic Act No. 10654 an Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Amending Republic Act No. 8550 of The Philippine Fisheries Code of 1998, The Republic of the Philippines.

Filipina. An Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.

Filipina. Draft Bill of Act Strengthening and Instituting Mechanisms for the Defense of the Environment and the Filipino People's Right to a Balanced and Healthful Ecology.

Putusan

Amerika Serikat. U.S. Supreme Court, 381 U.S. 657 (1965), United Mine Workers v. Pennington. Amerika Serikat. New York Times v. Sullivan (1964) 376 US 254. Amerika Serikat. Philadelphia Newspapers v. Hepps (1986) 475 US 767. Kanada. Putusan 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association 2020 SCC 22. Kanada, Canadian from Toronto Venture v. Masyarakat Siocon, kasus Lafayette Philippines, Inc. Filipina. Lapanday Agricultural and Development Corp (Ladeco) v. Romeo dan Ilang-Ilang Quijano.

Buku/Jurnal

Ahsinin, Fahreza dan Aji. Menatap tahun-tahun penuh marabahaya, laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019. Jakarta: ELSAM, 2020. Benson, Jeffrey A. & Merriam, Dwight H. "Identifying and beating a SLAPP'. Land Use Law & Zoning Digest, 1993. Brown, Samantha dan Goldowitz, Mark., "The Public Participation Act: A Comprehensive Model Approach to End Strategic Lawsuits Against Public Participation in the USA". RECIEL 19 (1) 2010. ISSN 0962 879. Canan, Penelope dan Pring, George W. "Studying Strategic Lawsuits against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches". Law & Society Review, Vol. 22, No. 2. 1988. Legaspi, et.al. Access to Environmental Justice: A Sourcebook on Environmental Rights and Legal Remedies. Philippine Judicial Academy, 2011. Norman, Catherine S. "Anti-SLAPP Legislation and Environmental Protection in the USA: An Overview of Direct and Indirect Effects" RECIEL 19 (1), 2010. Pring, George W dan Canan, Penelope. SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out. Philadelpia: Temple University Press, 1996. Pring, George W. "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation". 7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989.

Ramos, Jennifer Lao. "The Fisheries Code of the Philippines". Diliman: Oceana Philippines International. Maret, 2017. Scott, Michaelin dan Tllefson, Chris. Strategic Lawsuits Againts Public Participation: the British Columbia Experience. Oxford: Blackwell Publishing, 2010. Sembiring, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia". Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2, April 2019. Shapiro, Pamela. "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation Goes International". RECIEL 19 (1), 2010. Tollefson, C. "Strategic Lawsuits Against Public Participation: Developing a Canadian Response". The Canadian Bar Review, Vol. 73. 1994. Waldman, T.A. "SLAPP Suits: Weaknesses in First Amendment Law and in the Courts'. Responses to Frivolous Litigation". 39 UCLA Law Review, 1992. WALHI. Menagih Janji Menuntut Perubahan: Tinjauan Lingkungan Hidup 2015. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2015.

Internet

Public Participation Project, "State Anti-SLAPP Laws", https://anti-slapp.org/your-statesfree-speech-protection/#reference-chart, diakses pada 13 Januari 2021 Canadian Civil Liberties Association, "Public Participation: Anti-SLAPP", https://ccla.org/focus-areas/public-participation-anti-slapp/, diakses 24 Oktober 2020. Millan, Luis. "Anti-SLAPP A look at Quebec developments". https://lawinquebec.com/anti-slapp-part-i-a-look-at-quebec-developments/. diakses pada 17 November 2018. Rajagopalan, Pari. "Free Expression Matters: Defamation and SLAPP Suits in Canada" https://pencanada.ca/blog/free-expression-matters-defamation-slapp-suits-andconfidentiality-incanada/#:~:text=Quebec%20was%20the%20first%20Canadian,citizen%20partici pation%20in%20public%20debate, diakses 13 Oktober 2020 McCann, Sancho. "BC's Anti-SLAPP legislation". https://sanchom.github.io/antislapp.html. diakses pada 13 Januari 2021 Vancouver Injury Lawyers, "Protection of Public Participation Act - Another Defamation Action Dismissed", https://holnessandsmall.com/2019/12/20/protection-of-publicparticipation-act-pppa-another-defamation-action-dismissed/. diakses pada 13 Januari 2021

Jerusalem, Jigger. "Manilakbayan calls for release of protester, slams Aquino". https://www.sunstar.com.ph/article/381228. diakses pada 20 Nivember 2020. Amnesty International. "Annual Report: Philippines 2010", 19 Maret 2011. https://www.amnestyusa.org/reports/annual-report-philippines-2010/. diakses pada 19 November 2020. Environmental Law Alliances Worldwide, "Filipinos Pass Landmark Law to Clean the Air", elaw.org/filipinos-pass-landmark-law-to-clean-the-air, diakses pada 14 Desember 2020.

Buckler, Grant. "Ontario Urged To Pass Proposed Anti-SLAPP Law". https://www.cjfe.org/ontario urged to pass proposed anti slapp law. diakses 20 November 2020

Uniform Law Commission, "Uniform law Commision Analysis of Legal Issues Associated with SLAPPS". https://protecttheprotest.org/resource/uniform-law-commissionsanalysis-of-legal-issues-associated-with-slapps/., diakses 18 November 2020.

Lain-Lain

Wagiman, Wahyu. "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil". Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan. Kamis 23 juli 2020. Wawancara dengan Rocky Guzman. Pengacara lingkungan dan Wakil Direktur Asian Research Institute for Environmental Law pada 22 Desember 2020.

Premakumara, et.al., "Policy Implementation of the Republic Act (RA) 9003 in the Philippines: A Case Study of Cebu City", The Fisrt IWWG-ARB Symposium, 18-21 March 2013, Hokkaido University, Japan.

PROSIDING

WEBINAR “URGENSI PENERAPAN ANTI-SLAPP DALAM PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA"

: Jumat, 22 April 2021 Hari, tanggal Pukul : 08.30 - 11.45

Pembukaan : Raynaldo G. Sembiring Moderator : Grita Anindarini

Keynote Speakers: Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com

Narasumber: Prof. George (Rock) Pring Dr. Mas Achmad Santosa

Penanggap Nani Indrawati, S.H., M. Hur