Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Gender Impact Assesment : Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal

64 halaman · 64 halaman diproses dengan OCR · 28.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Gender Impact Assessment:
  2. Gender Impact Assessment: Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal
  3. Sambutan Direktur Eksekutif ICEL
  4. Daftar Isi
  5. Glosarium
  6. Ringkasan Eksekutif
  7. Cara penggunaan:
  8. Regulasi Terkait Pengarusutamaan Gender dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  9. IdentifikasiPermasalahan
  10. INSTRUMEN GENDERIMPACT ASSESSMENT
  11. Tahap Penggunaan:
  12. I Tahap Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
  13. II Tahap Konsultasi Publik dalam Penyusunan KA-Andal
  14. III Tahap Pemeriksaan Formulir KA-Andal
  15. IV Tahap Penilaian Amdal
  16. I. TAHAP PENGUMUMAN RENCANA USAHADAN/ATAU KEGIATAN
  17. A. ASPEKPROSEDURALDALAMTAHAPPENGUMUMAN RENCANAUSAHADAN/ATAUKEGIATAN
  18. Contoh Tabel 1: Penggunaan Data Pilah Tingkat Pendidikan dan Kebiasaan Masyarakat
  19. Contoh Tabel 2: Penggunaan Data Pilah Identifikasi Jenis Pekerjaan dan Aktivitas Masyarakat
  20. B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP PENGUMUMAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
  21. II. TAHAP KONSULTASIPUBLIK DALAM PENYUSUNAN KERANGKAACUAN ANDAL
  22. A. ASPEKPROSEDURALDALAMTAHAPKONSULTASIPUBLIKPENYUSUNANKA-ANDAL
  23. B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN KA-ANDAL
  24. I. Dampak terhadap Kesehatan dan Keselamatan
  25. II. Dampak Ekonomi, Pendidikan, dan Manfaat Terhadap Pembangunan
  26. III. Dampak Sosial dan Budaya
  27. Tabel 6 Identifikasi hak tenurial serta sistem kepemimpnan masyarakat
  28. III. TAHAP PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN ANDAL
  29. A. ASPEK PROSEDURAL DALAM PEMERIKSAAN FORMULIR KA-ANDAL
  30. B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM PEMERIKSAAN FORMULIR KA-ANDAL
  31. I. Dampak terhadap Kesehatan dan Keselamatan
  32. II. Dampak Ekonomi, Pendidikan, dan Manfaat Terhadap Pembangunan
  33. III. Dampak terhadap Sosial dan Budaya
  34. IV. TAHAP PENILAIAN AMDAL
  35. A. ASPEK PROSEDURAL DALAM TAHAP PENILAIAN AMDAL
  36. B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP PENILAIAN AMDAL
  37. B.1) Dalam Uji Kualitas Dokumen Andal
  38. B.2. Dalam Uji Kualitas Dokumen RKL-RPL
  39. Daftar Pustaka
  40. Peraturan Perundang-Undangan
  41. Buku
  42. Jurnal
  43. Internet
  44. Lainnya

Gender Impact Assessment:

Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal

Gender Impact Assessment: Pengarusutāmaan Gender dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal

Gender Impact Assessment: Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal

Penanggung Jawab: Raynaldo G. Sembiring

Penulis: Grita Anindarini Prilia Kartika Apsari Puspa Dewy Uli Arta Siagian

Diterbitkan oleh: Indonesia Center for Environmental Law(ICEL) JI. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia (62-21)7262740,7233390 www.icel.or.id|[email protected]

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Sambutan Direktur Eksekutif ICEL

roblematika lingkungan yang rusak dan tercemar paling banyak dirasakan oleh P kelompok yang secara struktur paling tidak beruntung. Pada sistem dan struktur partiarkhi, kerusakan dan pencemaran lingkungan memiliki dampak berbeda dan berlapis terhadap kelompok perempuan yang secara struktur sosial sering sekali haknya diabaikan. Perwujudan keadilan lingkungan sudah seharusnya memberi fokus lebih kepada kelompok perempuan dari berbagai dampak pencemaran, kerusakan lingkungan, maupun ketimpangan akses pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, beberapa kebijakan yang diterbitkan telah mencoba memberikan solusi terhadap ketidakadilan gender, dimana mayoritas dialami kelompok perempuan baik secara akses, kontrol maupun manfaat dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sejak lahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, beberapa peraturan lebih lanjut khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga sudah diterbitkan. Terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam salah satu ketentuannya mengatur hak akses partisipasi kelompok perempuan dalam penyusunan dan konsultasi publik Amdal.

Adanya ketentuan tentang hak akses kelompok perempuan merupakan suatu jaminan keadilan prosedural yang juga harus diikuti dengan keadilan substantif berupa manfaat atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berangkat dari pemikiran tersebut, saya menyambut baik inisiatif rekan-rekan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) untuk menyusun Instrumen Gender Impact Assessment (GlA) pada penyusunan dan penilaian AMDAL. Hadirnya Instrumen GIA ini merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam pengambilan keputusan lingkungan melalui Amdal.

Mengingat Amdal merupakan instrumen kunci dalam perizinan lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka hadirnya Instrumen GlA menjadi panduan penting bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sertajuga Lembaga Uji Kelayakan untuk menganalisis dan menilai dampak spesifik yang dirasakan oleh kelompok perempuan. Akhir kata, semoga Instrumen GlA ini dapat diterapkan secepat mungkin demi terwujudnya keadilan lingkungan yang berperspektif keadilan gender.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Raynaldo G. Sembiring Direktur Eksekutif ICEL

Daftar Isi

Gender Impact Assessment Pengarusutamaan Gender dalam Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal Daftar Isi 4 Glosarium 5 Ringkasan Eksekutif 8 Regulasi Terkait Pengarusutamaan Gender dalam II 10 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup III Identifikasi Permasalahan 13 Peluang Mengarusutamakan Gender dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan Hidup melalui IV Instrumen Gender Impact Assessment 16 Lampiran: Instrumen Gender Impact Assessment 25 Daftar Pustaka 60

Glosarium

AksesPeluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan di segala bidang pembangunan.
Analisis genderProses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada pembedaan dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.
AmdalAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
AndalAnalisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Aspek proseduralHal-hal berkaitan dengan perlindungan hak-hak hukum pihak terkait dalam setiap tahapan proses eksekusi usaha dan/atau kegiatan.
Aspek substansialHal-hal berkaitan dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (impasiality), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani.
Data terpilahData atau informasi atau bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
•Formulir Kerangka AcuanIsian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
.GenderPerbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
.GAPGender Analysis Pathway merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
Hak tenurialSekumpulan hak yang mencakup hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusi, dan mengalihkan Kawasan tertentu.
Kekerasan Berbasis GenderTindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin dan/atau identitas gender atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin dan/atau identitas gender lainnya.
Ketidakadilan genderPerbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi, ketimpangan atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak.
Masyarakat adatKelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun.
Persetujuan LingkunganKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Persetujuan TeknisPersetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang- undangan.
PUGPengarusutamaan gender.
RKLRencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari Usaha dan/atau Kegiatan.
RPLRencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.
TUKLHTim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.

Ringkasan Eksekutif

nstrumen Gender Impact Assessment merupakan sebuah alat panduan yang digunakan untuk memeriksa, menilai, serta memastikan bahwa dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal, seluruh tahapannya telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditinjau dari perspektif aspek prosedural dan juga substansial (kesehatan dan keselamatan, ekonomi, Pendidikan dan manfaat pembangunan, serta sosial-budaya). Keberadaan instrumen ini ditujukan sebagai upaya mendorong realisasi pengarusutamaan gender dalam sektor lingkungan hidup, yakni salah satunya ialah pada penyusunan dokumen Amdal. Adapun disusunnya instrumen ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya peluang untuk menegakkan prinsip pengarusutamaan gender pasca disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara khusus pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai proses konsultasi publik harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender. Untuk itu, instrumen ini memastikan keberadaan empat aspek utama dalam menganalisis keadilan gender sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Sektor Lingkungan Hidup, yakni akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi.

Secara umum, Instrumen Gender Impact Assessment ini merupakan alat panduan yang digunakan untuk kondisi-kondisi berikut, yakni.

a. Who / Untuk siapa instrumen ini digunakan?

Instrumen ini dirancang untuk digunakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang akan menyusun dokumen Amdal. Selain itu, dapat juga digunakan oleh Pemerintah, khususnya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai pihak yang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Amdal. Lebih lanjut, instrumeninidapatdigunakanjuga olehmasyarakatmaupun organisasilingkungan hidup maupun pendamping untuk memastikan bahwa dokumen Amdal yang tengah disusun telah mempertimbangkan dan menggali isu kesetaraan gender.

b. When / Kapan instrumen ini digunakan?

Instrumen ini digunakan pada saat proses pengumuman kegiatan usaha/kegiatan, konsultasi publik Formulir Kerangka Acuan Andal, penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL, serta penilaian Amdal

c. How / Bagaimanakah tool ini digunakan?

Penggunaan tools dilakukan untuk melihat bagaimana aspek gender dipertimbangkan mulai dari saat pengumuman, konsultasi publik penyusunan Amdal, penyusunan Amdal, konsultasi publik penilaian Amdal.

Cara penggunaan:

a. Penanggung jawab usaha/kegiatan dapat menggunakan instrumen ini dalam proses penyusunan Amdal untuk menginternalisasikan isu pengarusutamaan gender dalam proses penyusunan Amdal.

b. Pemerintah, utamanya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat menggunakan instrumen ini dalam proses konsultasi publik, penilaian formulir KA-Andal dan Penilaian Amdal untuk menilai apakah Amdal tersebut telah mempertimbangkan dan menggali isu kesetaraan gender dalam penyusunannya

c. Masyarakat dapat menggunakan instrumen ini dalam proses konsultasi publik maupun pemberian saran/tanggapan/masukan untuk memastikan pengarusutamaan isu gender dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal

Regulasi Terkait Pengarusutamaan Gender dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional telah mengamanatkan urgensi adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga strategi pengarusutamaan gender diperlukan ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.1 PUG muncul sebagaistrategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender.²

Adapun sejak diterbitkannya Inpres tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian di Indonesia untuk turut mewujudkan PUG, salah satunya ialah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Upaya yang dilakukan KLHK untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender mencakup kegiatan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses pembangunan. Pemahaman mengenai

PUG menjadi hal penting di setiap sektor pembangunan termasuk bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.3

Dalam membicarakan PUG dalam sektor lingkungan hidup, menjadi penting untuk kemudian membicarakan kebijakan terkait instrumen lingkungan hidup yang berkaitan dengan PUG itu sendiri. Hingga saat ini, sudah ada beberapa kebijakan pada sektor lingkungan hidup yang mengatur mengenai PUG, diantaranya ialah; Panduan Monitoring dan Evaluasi KLHK terkait PUG; Permenhut nomor. P.65/Menhut-II/2011 tanggal 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan No. P33 Tahun 2010 dan P.40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK.

Panduan Monitoring dan Evaluasi KLHK terkait PUG merupakan dokumen kebijakan yang bertujuan sebagai panduan bagi pimpinan dan jajaran unit kerja lingkup KLHK dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang responsif gender.4 Kemudian, Permenhut nomor. P.65/Menhut-Il/2011 tanggal 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan, merupakan kebijakan dalam sektor perhutanan sebagai strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasiataskebijakan,program, dan kegiatanpembangunankehutanan.⁵Serta,Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK, sebagai upaya optimalisasi dan percepatan pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.6

Selain itu, pengaturan terkait instrumen lingkungan hidup yang ada saat ini, baik dalam proses penyusunan sampai materiil dari dokumen lingkungan hidup itu sendiri belum sepenuhnya mengatur aspek gender secara spesifik di dalamnya, adapun beberapa peraturan terkait instrumen lingkungan hidup yang telah mencakup aspek gender di antaranya ialah pada Pasal 2 huruf g UU No. 32 Tahun 2009 terkait asas keadilan, yang menyebutkan bahwa dalam asas keadilan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.7 Kemudian, aspek gender kembali disebutkan pada peraturan di bawah rezim Undang-Undang Cipta Kerja, yakni di antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021), yakni pada Pasal 32 menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik harus mencakup salah satunya ialah kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.8

Di samping itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, juga mengatur mengenai aspek gender di dalamnya, yakni pada pasal 90 menyebutkan bahwa Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, serta Hutan Tanaman Rakyat berhak untuk mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.9 Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa penyusunan rencana harus disusun dengan memperhatikan Kearifan Lokal, potensihutan, peluang pasar dan aspekpengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.10 Lebih lanjut, evaluasi pada kegiatan pengelolaan perhutanan sosial harus memperhatikan aspek sosial salah satunya, yang mencakup kesetaraan gender.11

1 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Inpres No.

9 Tahun 2000, Bagian Menimbang.

2 Ibid.

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK No.

31 Tahun 2017, Bagian Pendahuluan.

Kementerian Perhutanan, "Panduan Monitoring dan Evaluasi KLHK terkait PUG", http://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/ buku_PEDOMAN_MONEV.pdf, diakses 27 Februari 2022.

5 Kementerian Perhutanan, Permenhut tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan, Permenhut nomor. P.65/Menhut-II/2011, Bagian Menimbang.

6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK, Permen LHK No.

31 Tahun 2017, Bagian Menimbang.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.

32 Tahun 2009, Ps.

2 huruf g.

8 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.

22 Tahun 2021, Ps. 32.

9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Permen LHK No.

9 Tahun 2021, Ps. 90.

10 Ibid., Ps. 107.

11 Ibid., Ps. 189.

IdentifikasiPermasalahan

eskipun sudah ada beberapa peraturan M terkait lingkungan hidup yang mengintegrasikan aspek gender di dalamnya, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapatantanganterkaitpelaksanaan PUG itu sendiri. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada sektor lingkungan hidup kerap belum maksimal. Padahal partisipasi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam perwujudan lembaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rocheleau, dalam aliran ekofeminis mengemukakan kedekatan hubungan antara perempuan dan alam berdasarkan sejarah penindasan yang dilakukan oleh lembaga patriarkal. Kemudian, Rodda mencatat bahwa

Terjadinya kesenjangan dan juga tidak terpenuhinya hak-hak perempuan menjadi salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang melahirkan eksklusi sosial dan gender

perempuan memiliki peran penting sebagai producers, consumers, campaigners, educators, dan juga communicators dalam sektor lingkungan hidup.12

Minimnya partisipasi yang timpang gender tersebut kemudian berdampak pada kebijakan maupun keputusan yang belum sensitif gender. Sebagai contohnya, pada sektor pertanian di Indonesia, hampir sebesar 60% lahan di Indonesia di kelola oleh perempuan dengan peran dan pengetahuan yang sangat baik dalam setiap tahapan pengelolaan hutan dan

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan yang berakibat pada tidak dipertimbangkannya hak-hak dasar perempuan

lahan.13 Namun, sayangnya dengan kuatnya budaya patriarki di Indonesia, dalam banyak kasus pengetahuan dan pengalaman yang perempuan miliki tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan atas tanah/lahan.14

Lebih lanjut, tidak optimalnya kebijakan yang adil (secara sosial dan lingkungan) menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas sumber daya alam (SDA) dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumbersumber penghidupannya.15 Kondisi ini kemudian membuat posisi perempuan semakin termarginalkan. Sering pula didapati bahwa pada pengelolaan dan pengambilan keputusan sektor lingkungan hidup, hak-hak perempuan justru diabaikan.16 Selain itu, terlihat pula adanya kesenjangan antara peran yang diambil oleh laki-laki dan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa sumbangan pendapatan (produktif) dari laki-laki sebanyak 64.83% dan perempuan 35.17%.17

Terjadinya kesenjangan dan juga tidak terpenuhinya hak-hak perempuan menjadi salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang melahirkan eksklusi sosial dan gender. Keuntungan dan capaian dari program-program pembangunan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.18

Maka dari itu, secara umum, permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan yang berakibat pada tidak dipertimbangkannya hak-hak dasar perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kelompok perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio kultural masyarakat. Padahal, sejatinya, pembangunan nasional dapat memberikan akses yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian (kontrol) pembangunan.

Peluang Mengarusutamakan Gender dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan Hidup melalui Instrumen Gender Impact Assessment

a. Peluang pengarusutamaan gender dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal

Salah satu peluang dalam pengarusutamaan gender di proses pengambilan keputusan lingkungan hidup adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa proses konsultasi publik Amdal perlu untuk memperhatikan kesetaraan gender. Mandat ini dapat diinterpretasikan bukan hanya arahan formil, namun secara substantif perlu ada penginternalisasianisu gender dalam proses penyusunan Amdal. Sekalipun begitu, belum ada peraturan teknis yang secara khusus memperjelas bagaimana kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup, secara khusus dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, ini dapat dioperasionalisasikan.

Banyaknya permasalahan dalam aspek gender yang dihadapi dalam pengambilan keputusan sektor lingkungan hidup, mendorong urgensi dipertimbangkannya aspek gender dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup yang merupakan persyaratan diperolehnya Perizinan Berusaha di bawah rezim Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya ialah dalam dokumen Amdal. Berdasarkan Lampiran Il PP No. 22 Tahun 2021 terkait Pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan, disebutkan bahwa dalam Batas Wilayah Studi perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting, yakni batas wilayah proyek, ekologis, sosial, dan administratif.19 Di mana batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat terkena dampak langsung.20 Jika dilihat relevansinya, aspek gender ini menjadi salah satu unsur penting dalam pertimbangan batas sosial dalam Formulir Kerangka Acuan Dokumen Amdal.

Maka dari itu, untuk memastikan bahwa aspek gender dipertimbangkan dalam dokumen Amdal, diperlukan pelibatan institusi yang bertanggungjawab di isu pemberdayaan perempuan serta ahli gender dalam tahapan penyusunan dan juga penilaian dokumen Amdal. Tidak hanya itu, lebih hulunya lagi, bahwa sebaiknya terdapat ahli gender, institusi yang bertanggungjawab di isu pemberdayaan perempuan, maupun organisasi pendamping perempuan, sebagai anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, diperlukan juga sebuah alat ukur atau dokumen pendukung terkait aspek gender yang dapat digunakan baik oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup / Pemerintah, penanggung jawab usaha/kegiatan, serta masyarakat untuk memastikan dipertimbangkannya aspek gender dengan optimal dan mendalam. Berangkat dari hal ini, instrumen Gender Impact Assessment merupakan sebuah upaya untuk mendorong dipertimbangkannya aspek gender dalam sektor lingkungan hidup, secara khusus dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal.

b. Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal

Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.21 Adapun Amdal merupakan dokumen yang harus dilengkapi sebelum Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dapat diterbitkan.22 Adapun proses penyusunan dan penilaian Amdal dapat dijelaskan sebagai berikut:

b.1 Pemilihan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasca diundangkannnya UU Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal diubah nomenklaturnya menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim ini dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah dan bertugas untuk melakukan uji kelayakan,23 yang terdiri dari unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.24

b.2 Pengumuman rencana usaha/kegiatan

Pengumuman terkait rencana usaha/kegiatan yang dilakukan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Menyusun Amdal merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.25 Pasca dilaksanakannya pengumuman rencana usaha/kegiatan, masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.26 Dalam memberikan informasi pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti.27

Tidak hanya itu, Penanggung jawab usaha/kegiatan juga perlu untuk menyampaikan pengumuman rencana usaha/kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengumumkan rencana usaha/kegiatan di sistem informasi terkait.

b.3 Konsultasi Publik Kerangka Acuan Andal

Konsultasi publik yang dilakukan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Menyusun Amdal merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.28 Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik pada saat dilaksanakannya konsultasi publik.29 Selain itu, dalam melaksanakan konsultasi publik, perlu memastikan dilibatkannya kelompok masyarakat rentang (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), dan kelompok laki-laki serta perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.30 Adapun pelibatan masyarakat terkena dampak langsung ini dilakukan sebelum penyusunan Kerangka Acuan Andal.31

Sebelummelakukankonsultasipublik,terdapatbeberapahalyangperlu dilakukan yakni berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalamproseskonsultasipublikdanmengundangmasyarakatyangakan dilibatkan dalam konsultasi publik.32 Dalam mengirimkan undangan konsultasi publik, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan perlu melampirkan: a. tujuan konsultasi publik; b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik; c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan; d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.33 Konsultasi publik ini dapat dilakukan dengan cara lokakarya, seminar, focus group discussion, temu warga, dan forum dengar pendapat dialog interaktif; dan/atau bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.34 Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.35

b.4 Penyusunan dan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan

Penyusunan dan pemeriksaan Kerangka Acuan dimulai dengan penyusunan Formulir Kerangka Acuan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.36 Formulir Kerangka Acuan tersebut terdiri atas formulir pelingkupan dan formulir metode studi Andal.37 Setelah itu, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga terkait.38

Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi tersebut kemudian diperiksa selama 10 hari sejak Formulir diterima dari Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap oleh; a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat; b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.39

b.5 Penyusunan Andal dan RKL-RPL

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan.40 Adapun dokumen Andal tersebut mencakup; pendahuluan; deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya; deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup; hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat; penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian; prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak; evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup; daftar pustaka; dan lampiran,41 Selanjutnya, Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal.42 Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/ atau Kegiatan.43 Kategori itu didasarkan pada beberapa kriteria, yakni; a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup; c. sensitivitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.44

b.6 Penilaian

Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan penilaian oleh; a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat; b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.45 Penilaian ini dibagi menjadi dua, yakni: 46 a) penilaian administrasi, yang terdiri dari:

i. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

ii. Persetujuan Teknis;

iii. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

iv. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi pen5rusun Amdal; dan

v. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

b) penilaian substansi, yang terdiri dari uji tahap proyek; uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan Persetujuan Teknis.

c. Metode Analisis Instrumen

Dalam menggunakan instrumen Gender Impact Assessment ini, selain berpedoman pada instrumen tersebut, perlu diperhatikanjuga penggunaan metode yang tepat agar kemudian pisau analisis yang digunakan saat melakukan penyusunan Amdal dapat tepat bertujuan untuk mencapai keadilan gender. Pada instrumen ini, diharapkan pengguna dapat berupaya untuk mendorong terealisasinya pengarusutamaan gender (PUG) dengan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian PPPA mendefinisikan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.47 Hal ini sejalan pula dengan Razavi dan Miller, yang menjelaskan bahwa PUG merupakan proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya48 Maka dari itu, pada dasarnya PUG merupakan sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan gender, bukan merupakan tujuan.49

Dalam menggunakan merealisasikan PUG dalam pengambilan keputusan sektor lingkungan hidup, secara khusus dalam penyusunan Amdal, selain berpedoman pada indikatorini,pengguna jugaperluberpedomanpadametodeyangtepatagarkemudian pelaksanaan dari PUG ini dapat mencapai tujuan dari pengarusutamaan gender itu sendiri. Maka dari itu, PUG ini perlu diterapkan dengan melakukan analisis gender. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, analisis gender itu sendiri merupakan proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada pembedaan dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.50

Adapun implementasi PUG di Indonesia didasarkan pada dua pendekatan, yakni:51

a. Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan

b. Pendekatan Problem Based Analysis (Proba) yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan UNFPA.

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender merupakan metode yang biasanya digunakan untuk proses pembangunan nasional.52 GAP itu sendiri didefinisikan sebagai suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Di mana dengan penggunaan PUG ini, diharapkan pengguna metode dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta Menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.53 Maka dari itu, penggunaan tool ini diharapkan menyesuaikan dengan metode GAP sebagaimana yang telah diamanatkan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 9 (Sembilan) Langkah GAP, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yakni; tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender, dan tahap pengukuran hasil, dengan masingmasing rincian sebagai berikut:54

a. Tahap analisis kebijakan yang indikator gender, terdiri dari 5 langkah yakni:

1) Identifikasi tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan;

2) Sajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin;

3) Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

4) Temu kenali isu gender di internal Lembaga/budaya organisasi;

5) Temu kenali isu gender di eksternal.

b. Tahap formulasi dan rencana aksi ke depan, terdapat dua langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1) Rumuskan Kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan;

2) Susun rencana aksi yang mencakup indikator gender.

c. Tahap pengukuran hasil terdapat 2 langkah yang harus dilakukan yaitu:

1) Menetapkan baseline;

2) Menetapkan indikator gender, baik indikator output maupun outcome.

Dengan demikian, dalam hal penggunaan instrumen Gender Impact Assessment ini, pisau analisis gender dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP) diterapkan agar dalam proses analisisnya dapat dipastikan menjunjung nilai-nilai keadilan gender. GAP ini merupakan sebuah metode sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa, kemudian instrumen Gender Impact Assessment ini digunakan sebagai pedoman untuk memeriksa dan memastikan apakah nilai-nilai turunan dari GAP tersebut telah termuat dalam penyusunan dokumen Amdal Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan.

d. Ringkasan Tahapan Penggunaan Instrumen Gender Impact Assessment Dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal

Catatan : Warna menunjukkan tahapan Business Process:

Instrumen GlA digunakan dalam menilai efektivitas pengumuman Penanggung Pengumuman Jawab Usaha Penanggung rencana Masyarakat Pemilihan dan/atau Kegiatan Jawab Usaha usaha/kegiatan menyampaikan Tim Uji serta Tim Uji dan/atau oleh Pemrakarsa tanggapan 10 Kelayakan Kelayakan Kegiatan dan Tim Uji hari kerja Lingkungan Lingkungan Hidup mengajukan Kelayakan setelah Hidup mengolah undangan Lingkungan pengumuman saran/tanggapan konsultasi publik Hidup dari masyarakat Penanggung Jawab Penanggung Penanggung K/L menyusun Usaha dan/atau Jawab Usaha Jawab Usaha Formulir Pelaksanaan Kegiatan mengisi dan/atau dan/atau kerangka acuan konsultasi formulir KA dalam Kegiatan Kegiatan spesifik setelah publik waktu 10 hari kerja melengkapi melengkapi berkoordinasi dan memberikan ke persetujuan persetujuan dengan Menteri TUKLH Teknis Teknis Instrumen GlA digunakan dalam mengisi pelingkupan (evaluasi dampak potensial) TUKLH melibatkan Penanggung TUKLH melakukan masyarakat, ahli Jawab Usah Penerbitan penilaian terhadap Terbit dan instansi dan/atau berita acara administrasi dan rekomendasi lainnya dalam Kegiatan kesepakatan substansi Andal dan kelayakan LH penilaian formulir KA menyusun Andal RKL-RPL substansi Andal dan RKL-RPL dan RKL-RPL Instrumen GIA digunakan Instrumen GIA digunakan Instrumen GIA penanggungjawab saat melakukan uji digunakan kualitas Andal dan usaha/kegiatan sebagai RKL-RPL TUKLH untuk metode studi dalam menyepakati Menyusun: a)rona dampak penting lingkungan hidup rinci, hipotetik dan utamanya komponen metode sosio-ekonomi-budaya penyusunan dan Kesehatan Andal dan masyarakat; b) Hasil dan RKL-RPL evaluasi pelibatan Terbit Surat masyarakat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Hijau: proses pemilihan anggota Tim; Abu-abu: proses pengumuman rencana usaha/ kegiatan; Cokelat: proses konsultasi publik; Ungu: proses penyusunan dan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan; Hitam: penyusunan Andal dan RKL-RPL; Biru tua: penilaian Andal dan RKL-RPL; Biru muda: penerbitan persetujuan

12 Annabel Rodda, Women and the Environment, (London: Zed Books, 1994).

13 Admin, "Rendahnya Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Bukti Belum Tercapainya Keadilan Gender di Sektor Hutan dan Lahan", https://programsetapak.org/rendahnya-pelibatan-perempuan-dalam-pengambilan-keputusan-bukti-belumtercapainya-keadilan-gender-di-sektor-hutan-dan-lahan/, diakses 30 November 2021.

14 Ibid.

15 Arifin Arief, Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 14.

16 Admin, "Rendahnya Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Bukti Belum Tercapainya Keadilan Gender di Sektor Hutan dan Lahan", https://programsetapak.org/rendahnya-pelibatan-perempuan-dalam-pengambilan-keputusan-bukti-belumtercapainya-keadilan-gender-di-sektor-hutan-dan-lahan/, diakses 27 Februari 2022.

17 Ibid.

18WRI, "Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat", https://www.wri.or.id/publikasi/lembarfakta/724-gender-dan-sosial.html#.YaaLhtJBzlV, diakses 27 Februari 2022.

19 Ibid., Lampiran II hlm. 3.

20 Ibid., hlm. 4.

21 Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No.

11 Tahun 2020, Ps.

1 angka 11.

22 Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No.

22 Tahun 2021, Ps.

1 angka 7.

23 Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Ps.

24 angka 2.

24 Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Ps.

24 ayat (3).

25 Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps.

28 ayat (1).

26 Ibid., Ps.

28 ayat (3).

27 Ibid, Ps.

30 ayat (2) dan (3).

28 Ibid., Ps.

28 ayat (1).

29 Ibid., Ps.

28 ayat (5) dan (6).

30 Ibid., Ps. 32.

31 Ibid., Ps.

28 ayat (7).

32 Ibid., Ps.

33 ayat (1).

33 Ibid., Ps.

33 ayat (2).

34 Ibid., Ps.

33 ayat (3).

35 Ibid., Ps.

34 ayat (4).

36 Ibid., Ps.

36 ayat (1).

37 Ibid., Ps.

36 ayat (2).

38 Ibid., Ps.

37 ayat (1).

39 Ibid., Ps.

38 ayat (1).

40 Ibid., Ps.

39 ayat (1).

41 Ibid., Ps.

39 ayat (2).

42 Ibid., Ps.

40 ayat (1).

43 Ibid., Ps.

41 ayat (1).

44 Ibid., Ps.

41 ayat (3).

45 Ibid., Ps.

44 ayat (1).

46 Ibid., Ps.

44 ayat (2).

47 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, (BPS: Jakarta, 2012), hlm. xxi.

48 Razavi dan Miller, WID to GAD: Conceptual Shifts in the Woman and Development Discourse, dalam Sinta R Dewi, "Feminisme, Gender, dan Transformasi Institusi, dalam Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender", Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 13, 2006.

49 Saptaningrum, Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan PROPER UNDP, 2008), hIm. 5.

50 Indonesia, Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK No.

31 Tahun 2017, hlm. 8.

51 Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI. 2010, "Usulan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengarusutamaan Gender(RUU PUG), Jakarta: Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI.

52 Indonesia, Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 39.

53 Bappenas, Gender Analysis Pathway(GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Bappenas, 2011).

54 Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS, ed. Chandra Suganda, (Jakarta: AIPD, s.a.), hlm. 31.

INSTRUMEN GENDERIMPACT ASSESSMENT

Tahap Penggunaan:

I Tahap Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

A - Aspek Prosedural B - Aspek Substansial

II Tahap Konsultasi Publik dalam Penyusunan KA-Andal

A - Aspek Prosedural

B - Aspek Substansial

1. Dampak Kesehatan dan Keselamatan

2. Dampak Ekonomi, Pendidikan, dan Manfaat terhadap Perempuan

3. Dampak Sosial Budaya

III Tahap Pemeriksaan Formulir KA-Andal

A - Aspek Prosedural

B - Aspek Substansial

1. Dampak Kesehatan dan Keselamatan

3. Dampak Sosial Budaya

IV Tahap Penilaian Amdal

A - Aspek Prosedural

B - Aspek Substansial

1. Uji Kualitas Andal

2. Uji Kualitas RKL-RPL

I. TAHAP PENGUMUMAN RENCANA USAHADAN/ATAU KEGIATAN

Penggunaan instrumen dalam tahap ini dapat memberikan panduan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan dalam cara penyampaian pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta substansi pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud

A. ASPEKPROSEDURALDALAMTAHAPPENGUMUMAN RENCANAUSAHADAN/ATAUKEGIATAN

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan detail pengumuman rencana usaha/ kegiatan, termasuk bagaimana dampak lingkungan, sosial dan budaya dari rencana usaha/ kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki sebelum penyusunanPasal 30 ayat (1) PP 22/2021 bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengumumkan dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pasal 35 ayat (2) PP 22/2021 bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi
Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan pengumuman rencana usaha/kegiatan melalui cara dan media yang paling mudah di akses dan dipahami oleh perempuan dan laki-laki atau menyesuaikan dengan tingkat pendidikan serta budaya lokal pada wilayah tersebut.Pasal 30 ayat (4) dan (5) PP 22/2021 bahwa: Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib disampaikan melalui: media massa dan/atau pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Selain itu, media yang digunakan dapat meliputi: a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk; b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio; c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan pengumuman rencana usaha/ kegiatan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang paling mudah dipahami atau menyesuaikan dengan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki setempat.Pasal 30 ayat (2) dan (3) PP 22/2021 bahwa: Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan wajib disampaikan melalui bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyediakan terjemahan dokumen / informasi terkait pengumuman kegiatan / usaha bagi perempuan dan laki-laki terdampak jika bahasa yang paling mudah dipahami berbeda dengan bahasa pada pengumuman.disampaikan melalui bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyediakan waktu yang cukup bagi perempuan dan laki-laki yang terdampak untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis, minimum 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman atau setelah memastikan perempuan terdampak memahami isi dari pengumuman rencana usaha / kegiatan.Pasal 28 PP 22/2021 bahwa: Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyediakan media yang aman dan mudah di akses, utamanya untuk perempuan untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha / kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan mengidentifikasi perempuan dan laki-laki disabilitas di lokasi kegiatan/usaha serta mencari menyediakan media yang mudah di akses bagi perempuan dan laki-laki disabilitas untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha / kegiatan.

Dalam melakukan identifikasi cara terbaik melakukan konsultasi publik, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menggunakan data terpilah tingkat pendidikan, bahasa, serta media laki-laki dan perempuan di sekitar wilayah rencana usaha/kegiatan. Identifikasi yang dimaksud dapat menggunakan tabel berikut:

Contoh Tabel 1: Penggunaan Data Pilah Tingkat Pendidikan dan Kebiasaan Masyarakat

Nama wilayah / desa :
Tanggal :
KriteriaJumlah PerempuanJumlah Laki-lakiKeterangan
Tingkat Pendidikan
Tidak sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
……
….…
Pemahaman terhadap Bahasa
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia dan Bahasa lokal
Hanya memahami bahasa lokalMemerlukan bantuan penerjemah bahasa
Tidak dapat membacaMemerlukan bantuan pendamping lokal
Tidak dapat membaca dan menulisMemerlukan bantuan pendamping lokal
.......
Identifikasi Perempuan maupun Laki-laki Penyandang Disabilitas
Tuna netraMemerlukan pendamping atau media tambahan untuk menyampaikan saran/tanggapan/masukan
Tuna rungu
….…

Dalam menentukan waktu terbaik dalam melakukan konsultasi publik, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan identifikasi aktivitas/pekerjaan perempuan yang terdampak dengan menggunakan data terpilah untuk mengidentifikasi aktivitas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di sekitar wilayah rencana usaha/kegiatan. Identifikasi yang dimaksud dapat menggunakan tabel berikut:

Contoh Tabel 2: Penggunaan Data Pilah Identifikasi Jenis Pekerjaan dan Aktivitas Masyarakat

Nama wilayah / desa :
Tanggal :
AktivitasJumlah PerempuanJumlah Laki- lakiLokasi pekerjaan / aktivitas / usahaDurasi pekerjaan / aktivitas per hari (jam / hari)Lama menggeluti pekerjaan / aktivitas terkait (bulan / tahun)
Pekerjaan / aktivitas / usaha yang dilakukan masyarakat sekitar (Baik yang bergantung dengan sumber daya alam maupun tidak)
Petani
Nelayan
Mahasiswa/pelajar
Pedagang/Usaha rumahan
Buruh tani
….….
Pekerjaan / aktivitas rumah tangga
Mengasuh anak
Memasak
Mencuci
….….

Kesimpulan:

1) Waktu terbaik melakukan konsultasi publik adalah ..

2) Tempat terbaik pelaksanaan konsultasi publik adalah ..

3) Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam memastikan kehadiran perempuan dalam pelaksanaan konsultasi publik adalah..

B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP PENGUMUMAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memberikan informasi awal terkait dampak rencana usaha/kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan terhadap perempuan dan laki-lakiPasal 30 ayat (1) PP 22/2021 bahwa Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengumumkan dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memberikan informasi awal terkait dampak rencana usaha/kegiatan terhadap kesempatan kerja atau kesempatan berusaha bagi perempuan dan laki-laki
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memberikan informasi mengenai konsep umum upaya pengendalian dampak lingkungan hidup dari rencana usaha/kegiatan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menjadikan saran, tanggapan, dan masukan terkait dampak rencana usaha/kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki sebagai informasi yang relevan untuk pengisian Formulir Kerangka Acuan.Khusus untuk masyarakat yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampakTim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menjadikan saran, tanggapan, dan masukan terkait dampak rencana usaha/kegiatan terhadap kesempatan kerja atau kesempatan berusaha, utamanya bagi perempuan, sebagai informasi yang relevan untuk pengisian Formulir Kerangka Acuan.Khusus untuk masyarakat yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung

II. TAHAP KONSULTASIPUBLIK DALAM PENYUSUNAN KERANGKAACUAN ANDAL

Penggunaan instrument dalam tahap ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk memastikan perempuan terdampak rencana usaha/kegiatan terlibat dan partisipasi penuh secara efektif dalam proses konsultasi publik. Termasuk substansi apa saja yang perlu digali dalam konsultasi publik agar memastikan isu gender masuk sebagai isu yang dipertimbangkan dalam penyusunan Amdal.

A. ASPEKPROSEDURALDALAMTAHAPKONSULTASIPUBLIKPENYUSUNANKA-ANDAL

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memiliki data jumlah perempuan dan laki-laki yang akan terdampak dari rencana usaha/kegiatan.Pasal 33 PP 22/2021, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memilih bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal dan perlu disampaikan di dalam undangan
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memiliki data terpilah mengenai tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki yang akan terdampak dari rencana usaha/kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan undangan konsultasi publik kepada perempuan dan laki-laki yang akan terdampak dari rencana usaha/kegiatan melalui bahasa dan cara yang mudah dipahami sekurang-kurangnya 14 hari sebelum rencana konsultasi publik.14 hari tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Angka ini adalah rekomendasi penyusun
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi tantangan perempuan dan laki-laki di sekitar wilayah proyek dan mengundang mereka untuk dapat hadir dalam konsultasi publik dan mengidentifikasi upaya lain untuk mengakomodasi pandangan dan usulan mereka.
Tahap Memenuhi / TidakMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memilih waktu terbaik untuk pelaksanaan konsultasi publik dengan menyesuaikan kebiasaan perempuan dan laki-laki di sekitar wilayah proyek.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memastikan keterlibatan perempuan di sekitar wilayah proyek, termasuk perempuan adat, yang berasal dari latar belakang, sosial dan budaya yang berbeda, serta mempertimbangkan tingkat pendidikan mereka dalam proses konsultasi publik. Penanggung jawab Usaha dan/atau KegiatanPasal 32 PP 22/2021 menyatakan bahwa dalam konsultasi publik perlu melibatkan: kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender Pasal 33 PP 22/2021 menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab usaha/kegiatan berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik Pengakuan danPartisipasiterhadap Masyarakat Perempuan Adat Permen LHK 31/2017 Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mempersiapkan penerjemah / translator khusus untuk perempuan dan laki-laki di sekitar wilayah proyek yang membutuhkan penerjemahan Bahasa selama proses konsultasi publikPermen LHK 31/2017 Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak terbatas pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusikelompok marginal lainnya danjuga mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya5
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyediakan ruang dan tempat konsultasi yang aman yang terpisah antara perempuan dan laki-laki untuk menyampaikan pendapat, jika diperlukan.
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan menyediakan rekaman dan/atau dokumentasi selama proses konsultasi publik
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memastikan saran, tanggapan, dan masukan, utamanya terkait dampak terhadap perempuan, diakomodasi dalam berita acara konsultasi publik.
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memastikan keterlibatan ahli gender dan Lembaga/institusi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam konsultasi publik
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan memastikan keterlibatan organisasi perempuan atau pendamping perempuan selama dalam konsultasi publik.
Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan laki-laki disabilitas untuk mendampingi selama proses konsultasi publik

Contoh tabel 3 untuk identifikasi tantangan perempuan untuk terlibat pada tahap konsultasi publik

Bentuk/Jenis TantanganAlasan / Latar Belakang Tantangan
untuk terlibat dalam konsultasi publik karena ketidaksesuaian konsultasi publik dengan ketersediaan waktu perempuan
BudayaMengidentifikasi tantangan perempuan untuk terlibat dalam konsultasi publik terkait budaya setempat perempuan.
Jarak dan kondisi akses jalanMengidentifikasi jarak yang dapat dijangkau perempuan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan di desa.
TempatMengidentifikasi tantangan perempuan untuk terlibat dalam konsultasi publik terkait dengan ketersediaan dan keamanan tempat untuk perempuan berpartisipasi.
BahasaMengidentifikasi tantangan perempuan untuk terlibat dalam konsultasi publik terkait dengan kemudahan perempuan dalam penggunaan bahasa dalam konsultasi publik.
……

55 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Lingkungan dan Kehutanan, Permen LHK No.

31 Tahun 2017, Bagian Pendahuluan., hlm. 7.

B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN KA-ANDAL

I. Dampak terhadap Kesehatan dan Keselamatan

Penggunaan tools dalam tahap ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan rona dan kualitas lingkungan hidup di wilayah rencana usaha/kegiatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan kelompok perempuan dan laki-laki.

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun baseline data terkait kesehatan perempuan dan laki-laki yang akan terdampak di sekitar wilayah proyek sebelum adanya rencana kegiatan/usaha.
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data terkait jenis pekerjaan dan aktivitas perempuan dan laki-laki di sekitar wilayah proyek (Dapat menggunakan contoh tabel 2).
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggali jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja di sekitar rencana usaha/ kegiatan dan bersinggungan dengan kegiatan/usaha (Dapat menggunakan contoh tabel 2).
menggunakan contoh tabel 2). Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali hubungan penurunan kualitas udara ambien akibat rencana usaha/kegiatan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek.Dampak terhadap anak-anak perlu di identifikasi mengingat hal ini akan sangat berpengaruh terhadap beban kerja perempuan yang melakukan kerja-kerja perawatan. Adapun menurut Undang-Undang tentangPerlindunganAnak, yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 tahun.Pasal 34 PP 22/2021, mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait: .... b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali hubungan penurunan kualitas air (permukaan dan/atau laut) akibat rencana usaha/kegiatan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek.
dan laki-laki termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali hubungan perubahan kuantitas atau debit air akibat rencana usaha/kegiatan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki,
termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali hubungan penurunan kualitas tanah akibat rencana usaha/kegiatan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk
kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali hubungan potensi kerusakan lingkungan akibat rencana usaha/kegiatan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, di sekitar wilayah proyek.
anak-anak, di sekitar wilayah proyek. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dan menggali potensi kekerasan berbasis gender sebagai dampak dari rencana kegiatan/usaha.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi potensi / kerentanan bencana alam akibat rencana kegiatan/ usaha dan dampaknya terhadap kelompok perempuan di sekitar wilayah proyek.
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan di sekitar wilayah rencana usaha/kegiatan untuk melihat akses terhadap Kesehatan yang mumpuni.

Dalam menentukan hubungan dampak potensial penurunan kualitas lingkungan hidup terhadap kesehatan dan keselamatan, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan identifikasi rencana aktivitas per tahapan dari kegiatan/usaha dan menggali potensi dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak. Identifikasi yang dimaksud dapat menggunakan tabel berikut:

Contoh Tabel 4: Identifikasi Dampak Potensial Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup pada Rencana Kegiatan/Usaha terhadap Kesehatan dan Keselamatan

Tahap Kegiatan Dampak PotensialPotensi dampak terhadap kesehatan perempuan dan anak-anakPotensi dampak terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak
Pra KonstruksiPembebasan lahanPenurunan kualitas udara karena debuallak-anak
…
KonstruksiPembangunan JettyPenurunan kualitas udara
…
OperasiPembuangan air limbahPenurunan kualitas air
Penurunan debit air
Pasca OperasiPenutupan wilayah usahaPenurunan kualitas udara
……

II. Dampak Ekonomi, Pendidikan, dan Manfaat Terhadap Pembangunan

Penggunaan tools dalam tahap ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mengidentifikasi rencana usaha/kegiatan yang akan berdampak terhadap akses dan manfaat perempuan terhadap pembangunan, baik aspek ekonomi, pendidikan, pangan, termasuk pembagian kerja dalam kaitannya dengan penggunaan, eksploitasi, dan pengelolaan lingkungan.

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data terpilah akses dan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki yang ada di wilayah lokasi rencana usaha/kegiatan (dapat menggunakan tabel 1)Permen LHK 31/2017 yang menyatakan bahwa salah satu pisau analisis gender adalah untuk melihat pembedaan dalam memperoleh akses. Bahwa sebagai akibat dari pembedaan gender dalam pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan penggunaan, eksploitasi, dan pengelolaan lingkungan, maka akses dan penggunaanbahwa salah satu pisau analisis gender adalah untuk melihat pembedaan dalam memperoleh akses. Bahwa sebagai akibat dari pembedaan gender dalam pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan penggunaan, eksploitasi, dan pengelolaan lingkungan, maka akses dan penggunaan sumber daya alam bagi perempuan berbeda dengan laki-laki. Khusus dalam konteks Amdal, dalam
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun baseline data sumber ekonomi dan pemanfaatan yang bersumber dari lingkungan dan sumber daya alam yang dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki yang berada di sekitar lokasi rencana usaha/ kegiatan.
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawabUsaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi dampak positif dari rencana usaha/ kegiatan terhadap kesempatan berusaha perempuan dan laki-lakiPasal 47 PP 22/2021: Dalam penilaian uji kelayakan LH, kriteria kelayakan yang dinilai meliputi: prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial dan ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstuksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menganalisis terkait potensi hilangnya sumber ekonomi perempuan dan laki-laki serta dampaknya pada beban kerja dan ekonomi perempuan, akibat rencana usaha/kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun baseline atau data pengetahuan lokal dan keterampilan perempuan dan laki-laki yang berada di wilayah lokasi usaha atau kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi area / kawasan pangan atau lahan produktif yang dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki yang akan terkena dampak di wilayah lokasi usaha atau kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data tentang akses, ketersediaan sumber pangan, termasuk pangan lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat perempuan dan laki-laki, di lokasi yang terkena dampak proyek.

Dalam menentukan hubungan antara sumber ekonomi, pendapatan, dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam bagi perempuan dan dampaknya terhadap rencana usaha/kegiatan, dapat menggunakan data terpilah terkait sumber ekonomi masyarakat sebagaimana berikut:

Tabel 5. Analisis Dampak rencana usaha/kegiatan terhadap akses dan manfaat perempuan terhadap pembangunan

Nama Wilayah / Desa :
Tanggal :
IndikatorAnalisis akses perempuan (termasuk jumlah pendapatan)Analisis akses laki- laki (termasuk jumlah pendapatan)Analisis dampak kegiatan/ usaha terhadap akses perempuanAnalisis dampak kegiatan/usaha terhadap akses laki-laki
Ketersediaan sumber pangan, termasuk pangan lokalKetersediaan sumber pangan, termasuk pangan lokal
Singkong
Jagung
…
Data sumber ekonomi lokal
…
…
Data kerja perawatan
Merawat anggota keluarga yang sakit
Membersihkan rumah
Penyiapan makanan Kesimpulan:
Kesimpulan: 1) Terkait dengan kerentanan .. 2) Terkait dengan dampak positif ..

III. Dampak Sosial dan Budaya

Penggunaan tools dalam tahap ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk mengidentifikasi rencana usaha/kegiatan yang akan berdampak pada bagaimana situasi, pengalaman, pengetahuan dan posisi perempuan dari aspek sosial dan budaya

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun baseline hak-hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat lokal, baik perempuan maupun laki-lakiyang akan terdampak dengan adanya rencana usaha atau kegiatan. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpunPasal 47 PP 22/2021: Dalam penilaian uji kelayakan LH, kriteria kelayakan yang dinilai meliputi: prakiraansecaracermat mengenaibesaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial dan ekonomi, budaya, tata ruang, dan Kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data terkait situs-situs bersejarah dan memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, yang akan terdampak dengan adanya rencana usaha atau kegiatan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data mengenai jumlah populasi perempuan dan laki-laki yang bergantung penuh pada ekosistem air, misalnya sumber mata air, dan potensi dampaknya terhadap rencana kegiatan/ usaha
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data tentang sumber daya hayati lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki, termasuk cara pelestariannya, di lokasi yang terkena dampak rencana kegiatan / usaha
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data terpilah mengenai berapa banyak kepala keluarga perempuan, baik perempuan lokal maupun perempuan adat yang kebutuhannya sangat bergantung pada akses dan kontrol terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar.
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menghimpun data terpilah peran sosial perempuan dan laki-laki serta dampak dari adanya Usaha dan/Atau Kegiatan terhadap peran sosial tersebut.

Tabel 6 Identifikasi hak tenurial serta sistem kepemimpnan masyarakat

Aspek yang TerkandungKeteranganIdentifikasi permasalahan dan potensi dampak akibat rencana kegiatan/usahaUsulan
2. 3. 4.Mengidentifikasi wilayah adat milik masyarakat adat. Mengidentifikasi wilayah kelola perempuan dalam wilayah adat. Mengidentifikasi kawasan di dalam wilayah adat yang digunakan perempuan untuk melakukan kegiatan spiritual. Menghimpun data terkait situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan spiritualitas bagi masyarakat,
Data terkait sistem kepemimpinan di wilayah bersangkutanusaha atau kegiatan. Mengidentifikasi posisi perempuan adat dalam sistem kepemimpinan di masyarakat adat. Mengidentifikasi pola pengambilan keputusan di wilayah tersebut dan
.....keputusan.

III. TAHAP PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN ANDAL

Pemeriksaan Kerangka Acuan Andal dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Berikut adalah panduan bagi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan tersebut:

A. ASPEK PROSEDURAL DALAM PEMERIKSAAN FORMULIR KA-ANDAL

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan ahli gender dan organisasi pendamping perempuan dalam proses pemeriksaan kerangka acuan AndalPasal 38 PP 22/2021 menyatakan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pemeriksaan kerangka acuan Andal untuk kegiatan/ usaha di tingkat pusat dan daerahPasal 38 PP 22/2021 menyatakan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan pemeriksaan KA Andal
Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup melibatkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses pemeriksaan kerangka acuan Andal untuk kegiatan/usaha di tingkat daerah

B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM PEMERIKSAAN FORMULIR KA-ANDAL

I. Dampak terhadap Kesehatan dan Keselamatan

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait Kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, akibat penurunan kualitas udara ambien diidentifikasi dampak penting hipotetikPasal 38 ayat (1) PP 22/2021 menyatakan Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit: a. Dampak Penting hipotetik,
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait Kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, akibat penurunan kualitas air (permukaan dan laut) diidentifikasi dampak penting hipotetik
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait Kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, akibat perubahan kuantitas air diidentifikasi dampak penting hipotetik
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait Kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, akibat penurunan kualitas tanah diidentifikasi dampak penting hipotetik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait Kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, akibat kerusakan lingkungan diidentifikasi dampak penting hipotetik
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait kekerasan berbasis gender akibat rencana usaha/kegiatan diidentifikasi dampak penting hipotetik.

II. Dampak Ekonomi, Pendidikan, dan Manfaat Terhadap Pembangunan

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait hilangnya sumber ekonomi perempuan dan laki-laki serta dampaknya pada beban kerja dan ekonomi perempuan teridentifikasi sebagai dampak penting hipotetikPasal 38 ayat (1) PP 22/2021 menyatakan Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit: a. Dampak Penting hipotetik,
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan identifikasi area/Kawasan pangan atau lahan produktif yang dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan dan laki- laki yang akan terkena dampak rencana usaha/kegiatan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan identifikasi dampak rencana usaha/kegiatan terhadap ketersediaan sumber pangan, termasuk pangan lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perempuan dan laki-laki, teridentifikasi sebagai dampak penting hipotetik.

III. Dampak terhadap Sosial dan Budaya

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial hilangnya hak tenurial yang dikelola dan dikuasai perempuan yang akan terdampak dengan adanya rencana usaha atau kegiatan diidentifikasi sebagai dampak penting hipotetik.Pasal 38 ayat (1) PP 22/2021 menyatakan Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit: a. Dampak Penting hipotetik,
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial hilangnya situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, akibat rencana usaha dan/atau kegiatan diidentifikasi sebagai dampak penting hipotetik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait hilangnyaekosistemairterhadap polakehidupan perempuan dan laki-laki diidentifikasi sebagai dampak penting hipotetik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan dampak potensial terkait sumber daya alam hayati lokal terhadap pola kehidupan perempuan dan laki-laki diidentifikasi sebagai dampak penting hipotetik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan akses perempuan dan laki-laki terhadap bantuan hukum maupun pendamping jika terjadi konflik akibat rencana usaha atau kegiatan

IV. TAHAP PENILAIAN AMDAL

Penilaian Amdal dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. Dalam kaitannya dengan tools ini, tools ini dapat digunakan untuk penilaian substansi, utamanya uji kualitas kajian dokumen Andal dan RKL-RPL.

A. ASPEK PROSEDURAL DALAM TAHAP PENILAIAN AMDAL

TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan ahli gender dalam proses penilaian substansi Amdal.Pasal 45 ayat (3) PP 22/2021 menyatakan Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses penilaian substansi Amdal untuk kegiatan/usaha di tingkat pusat dan daerah.Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak: b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; d. instansi pusat, provinsi, atau
Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup melibatkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses penilaian substansi Amdal untuk kegiatan/usaha di tingkat daerah.dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan undangan konsultasi publik kepada masyarakat perempuan dan laki-laki melalui bahasa dan cara yang mudah dipahami sekurang-kurangnya 14 hari sebelum rencana konsultasi publik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengidentifikasi tantangan perempuan untuk dapat hadirdalam konsultasipublik dan mengidentifikasi upaya lain untuk mengakomodasi pandangan dan usulan perempuan.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memilih waktu terbaik untuk pelaksanaan konsultasi publik dengan menyesuaikan kebiasaan perempuan setempat.
TahapMemenuhi / TidakKeteranganDasar Hukum
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan keterlibatan perempuan yang terdampak, termasuk perempuan adat, yang berasal dari latar belakang, sosial dan budaya yang berbeda, serta mempertimbangkan tingkat pendidikan perempuan dalam proses konsultasi publik
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan keterlibatan organisasi perempuan atau pendamping perempuan selama dalam konsultasi publik
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempersiapkan penerjemah / translator khusus untuk kelompok perempuan yang membutuhkan penerjemahan Bahasa selama proses konsultasi publik, jika diperlukan.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempersiapkan pendamping bagi perempuan maupun laki-laki disabilitas untuk mendampingi selama proses.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyediakan ruang dan tempat konsultasi yang terpisah dan aman antara laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan pendapat, jika diperlukan.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyediakan rekaman dan/atau dokumentasi selama proses konsultasi publik.
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan saran, tanggapan dan masukan perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, diakomodasi dalam berita acara konsultasi publik.

B. ASPEK SUBSTANSIAL DALAM TAHAP PENILAIAN AMDAL

Dalam penilaian Amdal, tools ini dapat digunakan dalam proses uji kualitas. Dengan mengacu pada lampiran PP No. 22 Tahun 2021 terkait panduan uji kualitas, berikut adalāh panduan untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses uji kualitas Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL

B.1) Dalam Uji Kualitas Dokumen Andal

Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Muatan mengenai komponen lingkungan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan, terkait: komponen kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menghimpun baseline data terkait Kesehatan perempuan dan laki-laki sebelum adanya rencana kegiatan/usaha Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menghimpun data terkait
Muatan mengenai komponen lingkungan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan, terkait : komponen sosio ekonomi- budaya, seperti tingkat pendapatan, demograf, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainyaTim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan memiliki data terpilah terkait tingkat Pendidikan laki-laki dan perempuan. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki data terpilah terkait jenis pekerjaan / mata pencaharian, sumber dan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan yang terdampak rencana kegiatan/usaha
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi area/ Kawasan pangan atau lahan produktif yang dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan yang akan terkena dampak di wilayah lokasi usaha atau kegiatan. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengidentifikasi terkait ketersediaan sumber pangan, termasuk pangan lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perempuan dan laki-laki, di lokasi yang terkena dampak proyek. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan memiliki data terkait situs- situs bersejarah dan memiliki nilai budaya dan spiritual bagimasyarakat, perempuan dan laki-laki, yang akan terdampak dengan adanya rencana usaha atau kegiatan. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menghimpun data terkait sumber daya hayati lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh perempuan dan laki- laki, termasuk cara pelestariannya, dilokasi yang terkena dampak proyek
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Muatan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.bantuan kegiatan memastikanTim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendalami terkait aksesperempuan danlaki-lakiterhadap hukum,pendampingan, termasuk mekanisme pengaduan, jika terdapat konflik akibat rencana usaha/ Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penanggungjawab
atau Kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.sekitar memastikan kebutuhan dasar.usaha dan/atau kegiatan menghimpun data terkait pekerjaan perempuan dan laki-laki yang terdampak yang memanfaatkan sumber daya alam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menghimpun data terpilah tentang jumlah kepala keluarga perempuan dan laki-laki, baik masyarakat maupun masyarakat adat yang kebutuhannya sangat bergantung pada akses dan kontrol terhadap sumber daya alam untuk memenuhi
Muatan mengenai prakiraan dampak pentingTim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan aspek gender yang telah disetujui sebagai dampak penting hipotetik dalam berita acara pemeriksaan formulir kerangka acuan dianalisis dan diuraikan secara cermat. Beberapa poin yang dapat diuji:
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan penurunan kualitas udara ambien dengan kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, diidentifikasi sebagai dampak penting Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan penurunan kualitas air dengan kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, diidentifikasi sebagai dampak penting Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan penurunankualitastanahdengankesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, diidentifikasi sebagai dampak penting. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan kerusakan lingkungan dengan kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, diidentifikasi sebagai dampak penting. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis keterkaitan kekerasan berbasis gender sebagai dampak dari rencana kegiatan/usaha diidentifikasi sebagai dampak penting Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menganalisis potensi hilangnya sumber ekonomi perempuan dan laki-laki akibat rencana usaha/kegiatan dan dampaknya pada beban kerja dan ekonomi perempuan diidentifikasi sebagai dampak penting. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menganalisis dampak kegiatan/usaha terhadap sumber daya hayati local yang dikelola dan dimanfaatkan perempuan dan laki-laki diidentifikasi sebagai dampak penting

B.2. Dalam Uji Kualitas Dokumen RKL-RPL

Dalam uji kualitas, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian rinci terhadap dokumen RKL-RPL. Adapun pengintegrasian issue gender dapat dilakukan dalam beberapa tahap penilaian, meliputi:

Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup telah konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan dampak penting yang diidentifikasi dalam dokumen Andal telah memperhatikan cara pengelolaan terbaik dengan memperhatikan kerentanan perempuan. Beberapa poin yang dapat diuji:
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
dengan dampak dan sumber dampaknya.Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak penurunan kualitas udara ambien akibat rencana usaha/kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak,. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak penurunan kualitas air akibat rencana usaha/kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak,. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak penurunan kualitas tanah akibat rencana usaha/kegiatan
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak kerusakan lingkungan akibat rencana usaha/kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak kekerasan berbasis gender akibat rencana kegiatan/usaha. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menganalisis cara terbaik pengelolaan dampak potensi hilangnya sumber ekonomi perempuan dan laki- laki akibat rencana usaha/kegiatan dan dampaknya pada beban kerja dan ekonomi perempuan. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menganalisis cara
Hal yang Dinilai / Diperiksa (Berdasarkan Lampiran PP 22/2021)Penilaian Integrasi Aspek GenderMemenuhi / TidakKeterangan
Matrik rencana pemantauan Lingkungan Hidup (matrik/tabel RPL) yang disampaikan telah mencakup: Dampak yang dipantau yang terdiri dari: jenis a. dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/ parameter yang dipantau dan sumber dampak. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensipemantauan. Institusi pemantau Lingkungan Hidup,Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memastikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak/DinasPemberdayaan Perempuan dan Anak diidentifikasi sebagai institusi pemantau rencana pemantauan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Rodda, Annabel. Women and the Environment. London: Zed Books, 1994.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 22 Tahun 2021.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres No. 9 Tahun 2000.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK No. 31 Tahun 2017.

Kementerian Perhutanan. Permenhut tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan. Permenhut nomor. P.65/Menhut-Il/2011.

Buku

Bappenas. Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Bappenas, 2011. Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. BPS: Jakarta, 2012. Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Arief, Arifin. Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS. Ed. Chandra Suganda. Jakarta: AIPD, s.a.

Saptaningrum. Parlemen yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Fungsi Legislatif. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan PROPER UNDP, 2008. Wijoyo, Suparto. Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan, dalam Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Jurnal

Rangkuti, Siti Sundari. "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan", Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Unair, No.5 Tahun IX September-Oktober 1994.

Razavi dan Miller. WID to GAD: Conceptual Shifts in the Woman and Development Discourse, dalam Sinta R Dewi, "Feminisme, Gender, dan Transformasi Institusi, dalam Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender". Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 13, 2006.

Internet

Admin. "Rendahnya Pelibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Bukti Belum Tercapainya Keadilan Gender di Sektor Hutan dan Lahan". https://programsetapak. org/rendahnya-pelibatan-perempuan-dalam-pengambilan-keputusan-bukti-belumtercapainya-keadilan-gender-di-sektor-hutan-dan-lahan/. Diakses 30 November 2021.

Kementerian Kehutanan. "Panduan Monitoring dan Evaluasi KLHK terkait PUG", http:// gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/buku_PEDOMAN_MONEV.pdf. Diakses 27 Februari 2022.

WRI. "Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat", https://www.wri.or.id/publikasi/lembar-fakta/724-gender-dan-sosial.html#.YaaLhtJBzlV. Diakses 27 Februari 2022.

Lainnya

Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI. 2010, "Usulan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengarusutamaan Gender (RUU PUG)", Jakarta: Tim Kerja RUU PUG Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo Il No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia 12120

+62 21 726 2740 +62 21 726 9330

www.icel.or.id |[email protected]

@ICEL_indo @icel_indo f Indonesian Center for Environmental Law