Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 6.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. POLICY BRIEF 6
  2. PROYEKSIPENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASIDALAM KEJAHATAN KONSERVASI
  3. RINGKASAN EKSEKUTIF
  4. LATAR BELAKANG MASALAH
  5. KONDISI AKTUAL
  6. ANALISIS TEMUAN
  7. Rekomendasi
  8. Badan usaha berbadan hukum
  9. Badan usaha tidak berbadan hukum

POLICY BRIEF 6

PROYEKSIPENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASIDALAM KEJAHATAN KONSERVASI

TFCA SUMATERA TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada per tanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang. Pengaturan ini mencakup ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat dijerat jika korporasi melakukan kejahatan konservasi, dan sanksi apa yang cocok untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan tujuan dari konservasi itu sendiri.

LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak viralnya kasus Kakak Tua Jambul Kuning di media, kejahatan konservasi terutama perdagangan satwa liar dilindungi kembali mendapatkan momentumnya dalam penegakan hukum. Dari data capaian penegakan hukum KLHK, dari kurun waktu 2015- 2019 terdapat 190 kasus perdagangan satwa ilegal yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.1 Namun sayangnya, dari semua penegakan hukum terkait kejahatan konservasi, tidak ada yang menjerat korporasi. Padahal banyak kasus yang melibatkan korporasi seperti perusakan terumbu karang oleh kapal pesiar, penyelundupan satwa oleh Lembaga Konservasi dan Penangkaran, serta kegiatan perusahaan terkait hutan dan lahan yang berdampak negatif pada kawasan konservasi dan spesies yang dilindungi. Perbedaannya dengan kejahatan yang dilakukan orang perseorangan, kejahatan korporasi umumnya dilakukan secara sistematis dan mengakibatkan dampak yang lebih besar. Hanya saja, UU UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990) tidak mengatur mengenai kejahatan konservasi yang dilakukan korporasi.

1 Data Rekapitulasi Penegakan Hukum Dirjen Gakum KLHK, 2015-2019. Diakses di http://gakkum.menlhk. go.id/

KONDISI AKTUAL

Tipologi keterlibatan korporasi dalam kejahatan konservasi adalah sebagai berikut:

a. Pemilikan dan perdagangan satwa ilegal

Beberapa kasus pemilikan dan perdagangan satwa ilegal melibatkan korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Badan usaha yang terlibat biasanya adalah Lembaga konservasi dan Lembaga penangkaran. Lembaga konservasi dapat dijadikan modus dalam kepemilikan satwa ilegal, seperti kasus kebun binatang ilegal, PT Nuansa Alam Nusantara Lembaga, di Padang Lawas.² Sementara itu, lembaga penangkaran seringkali digunakan sebagai alat untuk pencucian satwa (wildlife laundering)³ dengan mengklaim satwa liar dilindungi sebagai hasil penangkaran, sebagaimana yang terjadi pada kasus CV Bintang Terang di Jawa Timur.4

b. Perusakan kawasan konservasi

Kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan kadang kala tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan kawasan hutan ini di beberapa kasus merupakan kawasan konservasi. Seperti dalam kasus perkebunan kelapa sawit di dalam Taman Nasional Tesso Nilo.⁵ Kasus lain adalah perusakan terumbu karang di kawasan konservasi laut Raja Ampat oleh kapal Caledonian Sky.6

C. Aktivitas di kawasan non-konservasi yang berdampak pada spesies dilindungi Status dilindungi pada spesies tertentu tetap melekat meskipun ia berada diluar kawasan konservasi. Hal ini berarti kewajiban melindungi dan larangan terkait spesies dilindungi tetap ada bagi setiap usaha meskipun usaha tersebut berada diluar kawasan konservasi. Beberapa aktivitas korporasi diluar kawasan konservasi mengakibatkan kerusakan pada spesies dilindungi, seperti pembunuhan orangutan di kawasan perkebunan,7 dan kebakaran lahan yang berdampak pada spesies dilindungi.8

UU No. 5/1990 hanya dapat menjerat pelaku perorangan, otomatis instrumen sanksi yang ada pun juga hanya berfokus pada pelaku perorangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang lahir lebih baru di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup telah banyak mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi seperti: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009), UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi. Pada prakteknya, penggunaan UU No.32/2009 tidak hanya menjerat korporasi secara pidana, tetapi juga secara perdata.

Tidak hanya itu, di tingkat aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan laksa Agung No. PER-028/A/lA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, kemudian disusul Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Namun pelaksanaan aturan pelaksana ini tentunya bergantung dari apakah korporasi menjadi subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang digunakan.

2 Mabes Polri Bredel Kebun Binatang Diduga Ilegal di padang Lawas. Diakses di https://www.mongabay. co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/

3 Flawed Indonesian Captive Breeding Plan Facilitates Wildlife. Diakses di https://www.traffic.org/news/ flawed-indonesian-captive-breeding-plan-facilitates-wildlife-laundering/

4 Diduga Ilgeal Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara. Diakses di https://news.detik.com/ berita-jawa-timur/d-4453339/diduga-ilegal-direktur-penangkaran-satwa-diancam-6-tahun-penjara

5 70 Persen Lahan Taman nasional Tesso Nilo dikuasai Cukong Kelapa. Diakses di https://bisnis.tempo.co/ read/1026227/70-persen-lahan-taman-nasional-tesso-nilo-dikuasai-cukong-kelapa/full&view=ok

6 Terumbu Karang Raja Ampat Rusak, KKP Ajak KL Lain Sikapo Tragedi MV Caledonian Sky. Diakses di https://ekonomi.bisnis.com/read/20170315/99/637224/terumbu-karang-raja-ampat-rusak-kkp-ajak-kllain-sikapi-tragedi-mv-caledonian-sky

ANALISIS TEMUAN

Melihat tren hukum yang ada, pertanggungjawaban korporasi makin banyak diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, hal ini memperlihatkan kesadaran pembentuk undang-undang akan dampak besar kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi, terutama yang berbadan hukum (recht person) merupakan entitas tersendiri yang berbeda dengan individu (naturlijk person), pemidanaan yang hanya menyasar orangperorangan tidak lantas bisa digunakan untuk menjerat korporasi. Sementara itu, acuan umum dalam pidana yaitu KUHP juga belum mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, menjerat korporasi saat ini masih bergantung pada apakah undang-undang yang digunakan mengatur pertanggungjawaban korporasi.

UU No.5/1990 mempunyai kelemahan besar dengan tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subjek hukum didalamnya, sehingga beberapa kasus yang dijelaskan diatas, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menggunakan UU No.5/1990. Untuk tindakan yang dasar awalnya adalah perusakan ekosistem (tipologi b dan c), delik pencemaran atau perusakan lingkungan dalam UU No.32/2009 masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun untuk tindakan yang spesifik menyasar spesies (tipologi a), UU No.32/2009 tidak dapat digunakan, karena delik-delik pidana yang ada di dalam undang-undang ini lebih berfokus pada perlindungan dari kerusakan/pencemaran ekosistem dibandingkan dengan perlindungan spesies.

Dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya terdapat tiga hal umum yang harus dipertimbangkan, yaitu ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat di pidana, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Berikut adalah perbandingan pengaturan pidana korporasi di berbagai undang-undang:

NoPeraturanRuang lingkup korporasiSiapa yang dapat dipidanaSanksi
1UU No. 32 Tahun 2009 tentang per- lindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidupbadan usaha baik berbadan hukum dan non badan hukum• badan usaha; pemberi perintah; dan/atau pemimpin kegiatanPokok: • penjara, diperberat seper- tiga denda, diperberat seper- tiga Tambahan: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
No 2Peraturan UU No. 18Ruang lingkup korporasi kumpulan orang dan/atauSiapa yang dapat dipidana • korporasi;Sanksi Pokok:
2UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pence- gahan dan Pem- berantasan Pe- rusakan Hutankumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. badan usaha• korporasi; dan/atau pengurusnyaPokok: penjara (hanya bagi pe- ngurus) • denda Tambahan : penutupan sebagian atau seluruh perusahaan Pokok:
3UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Per- tambangan Mineral dan Batubarabadan usaha berbentuk badan hukum di bidang per- tambanganbadan hu- kum; dan/ atau pengurus badan hu- kumPokok: penjara denda, diperberat 1/3 untuk badan hukum Tambahan: pencabutan izin usaha pencabutan status badan hukum perampasan barang yang digunakan dalam melaku- kan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidan pidana pokok penjara dan
4UU No. 31 ta- hun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanankumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukumpengurus korporasitindak pidan pidana pokok penjara dan denda yang diperberat se- pertiga
5UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumibadan hukum • badan usaha berbentuk badan hu- kum Indone- sia bentuk usaha tetap berben- tuk badan hukum diluar Indonesiabadan usaha; bentuk usaha tetap; dan/ atau pengurusnyaPidana pokok : penjara denda, yang yang diper- berat untuk badan usaha Pidana tambahan: pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana

a. Dalam hal ruang lingkup siapa yang disebut dengan korporasi, terdapat dua bentuk pengaturan, yaitu regulasi yang mensyaratkan bahwa korporasi harus berbentuk badan hukum, dan regulasi yang juga menjangkau korporasi berbentuk non-badan hukum. Dalam PERMA No. 13/2016 dan PERJA No. PER-028/A/ JA/10/2014 sendiri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung tidak membatasi korporasi harus berbadan hukum. Hal ini sepertinya untuk mengakomodasi variasi dari berbagai aturan undang-undang. Dalam kejahatan konservasi sendiri, terdapat kasus-kasus dimana pelakunya adalah korporasi dalam bentuk non-badan hukum, seperti persekutuan komanditer (CV) yang bergerak di bidang penangkaran satwa.

b. Ketika terjadi tindak pidana, siapa saja yang dapat dijerat. Hendaknya tindak pidana korporasi tidak hanya menjerat pelaku fisik, tetapi juga badan usaha serta pelaku fungsionalnya. Siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku fungsional merupakan perdebatan panjang, tidak semua pengurus korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku fungsional. Kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus tindak pidana korporasi adalah penegak hukum menjerat pengurus yang tidak tahu apa-apa atau yang hanya sekedar mewakili korporasi di pengadilan sebagai pelaku fungsional yang dijatuhi hukuman. Pelaku fungsional haruslah orang yang memiliki power dan control ketika tindak pidana tersebut terjadi.

Korporasi dalam policy brief ini merujuk pada badan usaha. Perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi tapi tidak berbentuk badan usaha akan dibahas dalam policy brief “Menjerat Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai kejahatan terorganisasi"

C. Sanksi yang dijatuhkan pada tindak pidana korporasi, terutama jika yang dijerat adalah badan usahanya, tentu tidak bisa menggunakan sanksi pidana konvensional yang hanya berupa penjara dan denda saja. Badan usaha tidak dapat dikenakan penjara. Sanksi yang cocok untuk badan usaha adalah berupa denda, perampasan hak dan tindakan paksaan tertentu. Bentuk badan usaha, apakah berbentuk badan hukum atau non-badan hukum juga akan mempengaruhi sanksi yang dapat dijatuhkan.

7 Pembunuhan Orangutan Belum Berakhir, Ditembak Hingga Dipenggal. Diakses di https://tirto.id/pembunuhan-orangutan-belum-berakhir-ditembak-hingga-dipenggal-cDSk

8 Kondisi Orangutan Kaltim Jau https://www.idntimes.com/news/indonesia/yuda-almerio-pratama-lebang/ kondisi-orangutan-kaltim-jauh-dari-petaka-asap-nasional

Rekomendasi

Berdasarkan uraian masalah diatas, perlu dilakukan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan konservasi pada revisi UU No.5/1990, dengan mempertimbangkan:

a. Ruang lingkup korporasi, melihat dari modus yang terjadi di lapangan, dalam kejahatan konservasi penting untuk mengatur korporasi baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Siapa saja yang dapat dipidana. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan orang perseorangan, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana dapat ditujukan kepada korporasi sebagai badan usaha dan/atau dapat juga menyasar pengurus korporasi sebagai pelaku fungsional. Pertanggungjawaban terhadap badan usaha bertujuan untuk mengejar perbaikan dampak dan mencegah badan usaha digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Ketika akan menjerat pengurus sebagai pelaku fungsional haruslah memenuhi kriteria bahwa pengurus tersebut mempunyai kendali (power and control) terhadap tindak pidana ketika tindak pidana tersebut terjadi. Pengurus yang hanya sebatas mewakili korporasi di pengadilan dan/atau pengurus yang tidak punya kendali apa-apa ketika tindak pidana tersebut terjadi tidak dapat dijerat sebagai pelaku fungsional.

C. Sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan subjek yang dipidana:

Orang perorangan sebagai pelaku fungsional.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah penjara dan denda baik dengan pemberatan ataupun tidak. Sementara pidana tambahan yang dapat dijatuhkan antara lain perampasan hasil tindak pidana dan perbaikan atas akibat tindak pidana.

Badan usaha berbadan hukum

Badan usaha berbadan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman fisik, sehingga pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda saja dengan diperberat. Pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum, penempatan dalam pengampuan dan pemulihan akibat tindak pidana dapat dipertimbangkan untuk dinaikan statusnya menjadi pidana pokok.

Badan usaha tidak berbadan hukum

Selain tidak dapat dijatuhi hukuman fisik, badan usaha tidak berbadan hukum sebenarnya juga tidak dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda, karena badan usaha tidak berbadan hukum tidak memiliki kekayaan terpisah dari pengurusnya. Oleh karena itu sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang berpengaruh pada status hukum dari badan usaha tersebut, seperti pencabutan status hukum, pencabutan izin atau penempatan dibawah pengampuan.

Pidana tambahan yang dijatuhkan juga hendaknya mempertimbangkan tujuan dari pe negakan hukum konservasi sendiri. Pidana yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat pembalasan atau penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana yang merusak upaya konservasi.

Narahubung

Rika Fajrini : + 62 811 202 8925 / [email protected] Antonius Aditantyo: +62 813 1985 8522 / [email protected]