KETERANGAN TERTULIS Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Pada Perkara Nomor 34 P/HUM/2021
Mengenai
Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020)
Terhadap
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No 82 Tahun 2011) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 12 Tahun 2011 dan (Lembaran Negara Tahun No 183 Tahun 2015
Undang-Undang Republik Indonesia I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019)
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara No. 112 Tahun 2009)
Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor. 292 Tahun 2014)
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
JI. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3922 [email protected] http://www.komnasperempuan.go.id
RINGKASAN
Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan Amicus Curiae atau pendapatnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 34 P/HUM/2021. Mengingat perkara yang sedang berjalan ini merupakan kepentingan umum, yang mana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus pembatasan hak atas air bagi warga negara dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada. Mekanisme amicus curiae ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemu kenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah perkara terhadap perempuan.
Perempuan dalam kehidupan sehari-hari beraktivitas dengan air dan membutuhkan air yang cukup, layak, terjangkau dan lebih banyak. Peran gender yang dilekatkan pada perempuan, telah menempatkan perempuan untuk lebih banyak berhubungan dengan air. Pertama, pekerjaan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci peralatan makan, maupun memandikan anak. Sehingga tanggung jawab atas ketersediaan air dalam sebuah rumah tangga dan keluarga lebih sering tertumpu dan dibebankan kepada perempuan. Kedua, dalam berbagai budaya, kaum perempuan juga memiliki tugas untuk mengumpulkan air sebagai refleksi dari perannya sebagai ibu dan istri yang mengurus rumah tangga. Ketiga perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan lebih besar atas air untuk kesehatan reproduksinya, terutama saat mengalami masa menstruasi, hamil, dan atau melahirkan/pasca melahirkan. Ketersediaan dan akses air yang memadai tentunya dapat melindungi perempuan dari kehilangan hak kesehatan reproduksinya.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) membagi dua jenis penyambungan dan pemakaian air minum, yaitu secara umum dan secara khusus. Perbedaan ini mencerminkan adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap air, yang justru merupakan tindakan yang dilarang dalam menjamin hak atas air sebagaimana tersebut. Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari adanya pembedaan akses atas air, yang mana seseorang yang memiliki bukti kepemilikan tanah lebih berhak dan lebih dipermudah dalam mengakses sumber daya air yang lebih aman, layak, dan bertarif lebih murah daripada mereka yang masih belum mendapatkan hak atas identitas dan kepemilikan tanahnya. Kebijakan diskriminasi tersebut berdampak diskriminasi terhadap perempuan.
Oleh karenanya, dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk memenuhi dan menjamin hak atas air, Negara dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta, wajib mengeluarkan kebijakan yang berbasis HAM, yang mana isi kebijakan tersebut tidak boleh menghalangi setiap orang tanpa terkecuali untuk memiliki akses dan ketersediaan air yang memadai, aman, layak, dan terjangkau. Sehingga Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo yang bermasalah dan diskriminatif tersebut semestinya dicabut dan digantikan dengan kebijakan yang memiliki nilai-nilai HAM dan berperspektif gender yang adil dan setara, termasuk dalam melindungi kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan.
IDENTITAS DAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT I.
1.1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Perpres No. 62/2005. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.
1.2 Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, dua diantaranya: (1) Melaksanakanpemantauan,termasukpencarianfaktadan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upayapencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
1.3 Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang lain berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah.Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Di sisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.
1.4 Berkaitan dengan adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) yang membatasi hak atas air bagi tiap warga DKI Jakarta, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari perwakilan warga DKI Jakarta terdampak dan Tim Keadilan Air bagi Warga Jakarta, selaku para pemohon dalam perkara ini. Para warga mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo di Mahkamah Agung, dan terdaftar dengan perkara Nomor 34 P/HUM/2021.
1.5 Menanggapi upaya hukum ini, dan sesuai kerangka kerja dan mandatnya, Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan Amicus Curiae atau pendapatnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 34 P/HUM/2021. Mengingat perkara yang sedang berjalan ini merupakan kepentingan umum, yang mana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus pembatasan hak atas air bagi warga negara dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada.
II. AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA
2.1 Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "friend of the court,"atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "Amici Curiae" dan pengajunya disebut dengan amici(s). Amici curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.1 Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
2.2 Asal usul amicus curiae ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae :
a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
2.3 Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasuskasus yang masuk ke MA, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran "Sahabat Pengadilan" pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law.
2.4 Walau praktik amicus curiae lazim dipakai di negara dengan sistem hukum common law, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat amicus curiae yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ² telah ditetapkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana;
2.5 Di Indonesia, Amicus Curiae telah digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya yakni:
a. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baig Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.
b. Amicus Curiae dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.
c. Amicus Curiae dalam perkara No. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.
d. Amicus Curiae dalam perkara permohonan Praperadilan No. 07/pid.praper/2021/PN. Jkt Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Reviera Purba korban kekerasan dalam rumah tangga melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentiaan penyidikan kasusnya.
e. Amicus Curiae pada Perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) melawan Agung Permadi, Bupati Kabupaten Serang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
Oleh karena itu, mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemu kenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah perkara terhadap perempuan.
1 Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan Affirmative Action. Amici curiae juga membantu pengadilan untuk kasus-kasus khusus sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif
Pasal 5 ayat (1)UU No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
III. OBYEK PERMOHONAN
3.1 Bahwa Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 menyatakan: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Atas dasar ketentuan konstitusional ini, Hak Menguasai Negeri (HMN) memberikan kekuasaan kepada negara untuk: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa; 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Pasal 2 ayat 2 UU 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mengelola air yang merupakan hajat hidup orang banyak dengan tujuan untuk memenuhi kemakmuran warga negara.
3.2 Bahwa Konstitusi Indonesia juga telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam satu bab khusus tentang HAM, yang berarti hak yang dijamin merupakan hak konstitusional hak warga negara. Hak atas air berkaitan erat dengan pemenuhan hak lainnya, diantaranya hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A), hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1), hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H Ayat 2), dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat 2);
3.3 Bahwa selain telah dijamin dalam konstitusi, Negara Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi internasional yang memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak VII Ekonomi, Sosial, dan Budaya) Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pengesahan konvensi tersebut memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia perempuan, termasuk ha katas air tanpa diskriminasi dan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
3.4 Bahwa untuk menjalankan kewenangan mengelola air sebagai hajat hidup orang banyak dan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia diatas maka setiap produk peraturan perundang-undangan baik yang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah haruslah menghormati hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara tanpa terkecuali, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga negara.
3.5 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT. PAM (Perusahaan Air Minum) Jaya yang merupakan perusahaan daerah yang mengelola air bersih di DKI Jakarta yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 tertanggal 30 April 1977 dan dikukuhkan oleh SK Mendagri No. PEM/10/53/13350 yang diundangkan dalam Lembaran DKI Jakarta No. 74 tahun 1977 tertanggal 2 November 1977. Pada 6 Juni 1997, terjadi
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan dua perusahaan swasta, yaitu PT Garuda Dipta Semesta (saat ini menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya/PT Palyja) dan PT Kekar Pola Airindo yang berganti nama menjadi PT Thames PAM Jaya/PT TPJ (saat ini menjadi PT Aetra Air Jakarta/PT Aetra) untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan produksi dan distribusi air bersih di DKI Jakarta, yang mana kedua perusahaan tesebut mulai beroperasi secara komersial setelah ditandatanganinya PKS dengan PAM Jaya pada 28 Januari 1998 yang berlaku pada 1 Februari 1998 dan memiliki jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun. Terdapat pembagian wilayah kerja yaitu PT Palyja mengelola bagian barat DKI Jakarta dan PT Aetra mengelola wilayah bagian timur DKI Jakarta.
3.6 Bahwa untuk mengatur pemenuhan kebutuhan air minum dan aturan teknis penyambungan dan pemakaian air minum, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Pergub DKI 16 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Pergub 16/2020) yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Februari 2020. Pergub 16/2020 menyatakan: Pasal 2
(1) Layanan Penyambungan dan Pemasangan air minum bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh PAM Jaya
Layanan Penyambungan dan Pemakaian air minum sebagaimana (2) dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk konsumsi dan/atau untuk Pekebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan jumlah yang cukup, kualitas baik, aman, dan terjaga kelangsungannya dan terjangkau."
3.7 Peraturan Gubernur mengatur ruang lingkup dua mekanisme penyambungan dan pemakaian air minum yaitu:
3.7.1 Penyambungan dan pemakaian air minum secara umum, yaitu pelayanan kepada pemohon yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah (Pasal 3 ayat 2). Yang dilakukan dengan cara: (a) sambungan langsung; (b) hidran; (c) Meter Induk; dan (d) Kios air (Pasal 4 ayat 1), dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut (Pasal 5 ayat 2):
a. Surat permohonan
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta atau Surat Keterangan Domisili;
C. Fotocopy Kartu Keluarga
d. Fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
e. Bukti kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah; dan
f. Perjanjian pelanggan yang telah ditandatangani
3.7.2 Penyambungan dan pemakaian air minum secara khusus, yaitu pelayanan kepada pemohon yang memiliki kriteria tertentu yang bersifat sementara (Pasal 3 ayat 3). Yaitu dengan cara: (a) sambungan langsung khusus; (b) master meter; dan (c) kios air (Pasal 8). Penyediaan layanan melalui master meter didistribusikan secara tidak komersil oleh pengelola master meter melalui pipa atau jerigen ke warga yang memberikan dukungan atas pemasangan master meter. Penyediaan air minum secara khusus ini:
(a) bersifat sementara;
(b) tidak terkait legalitas bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah; dan
(c) bukan sebagai bukti pengakuan atas legalitas kepemilikan atau penguasaan atas tanah.
3.8 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengajukan permohonan penyambungan langsung secara umum ke PT Palyja atau PT Aetra, namun ditolak dengan alasan status tanah warga yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dipersyaratkan Pergub 16/2020 aguo. Penolakan telah menyebabkan kerugian dan dampak khususnya terhadap perempuan.
IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN
Perempuan dan Kebutuhan atas Air
4.1 Bahwa sebuah keluarga umumnya terdiri dari minimal satu orang perempuan, yang berperan penting dalam keluarga, terutama tugas-tugas kerumahtanggaan (domestic). Catahu Komnas Perempuan 2021 mencatat bahwa perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan kelompok yang paling terikat dan bertanggung jawab terhadap rumah, lahan dan urusan rumah tangga lainnya. Rumah menjadi tempat untuk menjalankan fungsi keibuan, perawatan keluarga, sekaligus tempat untuk menopang keuangan keluarga.3
4.2 Bahwa peran gender telah menempatkan prempuan untuk lebih banyak berhubungan dengan air. Pertama, pekerjaan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci peralatan makan, maupun memandikan anak.4 Sehingga tanggung jawab atas ketersediaan air dalam sebuah rumah tangga dan keluarga lebih sering tertumpu dan dibebankan kepada perempuan. Kedua, dalam berbagai budaya, kaum perempuan juga memiliki tugas untuk mengumpulkan air sebagai refleksi dari perannya sebagai ibu dan istri yang mengurus rumah tangga. Ketiga, perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan lebih besar atas air untuk kesehatan reproduksinya,6 terutama saat mengalami masa menstruasi, hamil, dan atau melahirkan/pasca melahirkan. Ketersediaan dan akses air yang memadai tentunya dapat melindungi perempuan dari kehilangan hak kesehatan reproduksinya.
4.3 Bahwa adanya keterbatasan dalam mengakses air, membuat perempuan mengalami beban berlapis, karena harus bekerja lebih berat, termasuk dalam mengelola keuangan rumah tangga untuk membeli air demi memastikan ketersediaannya untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga.7 Perempuan akan membatasi untuk menggunakan air di tingkat rumah tangga, yang akan berdampak pada pekerjaan kerumah tanggaan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat berupa pengolahan makanan sehat, kebersihan diri dan sanitasi lingkungan untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan.8
4.4 Bahwa dalam perkara ini, keterbatasan suplai air, akses yang dipersulit, dan kualitas air yang buruk memberikan dampak besar bagi para perempuan sebagai bagian dari warga DKI Jakarta. Para perempuan lah yang berperan utama untuk menyediakan kebutuhan air ketika volume air mengecil hingga saat gangguan air terjadi. Perempuan juga yang terlibat konflik horizontal dengan sesama warga lainnya, juga ikut menghadapi intimidasi dari pihak pengelola master meter yang terancam. Dalam kondisi keuangan terbatas, pihak perempuan yang harus memutar akal agar kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tetap bisa terpenuhi dengan adanya biaya atau tarif air yang mahal. Hal ini diperburuk dengan adanya pandemik Covid-19 yang menerapkan protokol kesehatan sehingga menjadikan air sebagai aspek pertama yang harus ada, namun justru makin sulit untuk dihadirkan perempuan dalam keluarganya.
4.5 Bahwa salah satu faktor pemicu adanya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebab keterbatasan hak atas air ini, dapat juga terjadi karena adanya pengabaian oleh penyelenggara negara.9 Pengabaian ini bisa terjadi lewat adanya kebijakan politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Terkhusus bagi perempuan yang mana arah pembangunan terkadang kurang partisipatif, diskriminatif, dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan.10
3 Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.
4 Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan, "Hak Asasi Perempuan atas Air vs Kepentingan Investasi: Solidaritas Perempuan Menuntut Negara untuk Memenuhi Hak Perempuan atas Air", Jakarta, 22 Maret 2020, https://www.solidaritasperempuan.org/hak-asasi-perempuan-atas-air-vs-kepentingan-investasi-
solidaritas-perempuan-menuntut-negara-untuk-memenuhi-hak-perempuan-atas-air/, diakses pada 5 Oktober 2021.
Pendapat Binahayati Rusyidi dalam wawancara dengan Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran, Bandung, "Teliti Hubungan Kelangkaan Air dengan Kekerasan Berbasis Gender, Binahayati Rusyidi, PhD, Raih Hibah dari British Academy", 25 Januari 2021, https://www.unpad.ac.id/profil/telitihubungan-kelangkaan-air-dengan-kekerasan-berbasis-gender-binahayati-rusyidi-phd-raih-hibah-daribritish-academy/, diakses pada 5 Oktober 2021.
6 Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan, Loc.cit.
7 Ibid.
8 Okky H.U.P. Daytana dan Johny A.R. Salmun, "Pengaruh Ketimpangan Gender pada Perempuan Terhadap Kondisi Ketersediaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Maradesa Timur Kabupaten Sumba Tengah" dalam Jurnal Media Kesehatan Masyarakat, Vol.
3 No. 2, Hal. 156.
Hak atas Air Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Perempuan
4.6 Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU HAM). Terdapat prinsip-prinsip HAM yang menjadi acuan untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada. Yaitu: (i). Bersifat Universal (universality); (ii) Martabat Manusia (human dignity); (iii) Kesetaraan (eguality); (iv) Non Diskriminasi (non-discrimination); (v) Tidak dapat dicabut (inalienability); (vi) Tidak Bisa dibagi (indivisibility); (vii) Saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependence); dan (viii) Tanggungjawab Negara (state rensponsibility). Prinsip-prinsip ini juga berlaku untuk pemenuhan hak atas air.
4.7 Bahwa pemangku kewajiban hak asasi manusia adalah negara,11 khususnya untuk pemenuhan hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas kesehatan, yang tertuang dalam Kovenan EKOSOB. Sehingga Indonesia, wajib untuk memenuhi dan tunduk terhadap kewajibankewajiban yang dijamin konvensi, termasuk hak atas air di antaranya ialah:
"Negara pihak menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya."
Terhadap kewajiban tersebut, negara Indonesia turut andil dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban (a) untuk menghormati, (b) untuk melindungi, dan (c) untuk memenuhi, yang mana negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang ada tidak boleh mengganggu dan menghalangi setiap orang untuk memperoleh akses atas air yang layak.12
4.8 Bahwa prinsip HAM sebagaimana disampaikan dalam point 4.6 dinyatakan secara tegas dalam Komentar Umum Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB No. 15 tahun 2002 tentang Hak atas Air13 menyatakan sebagai berikut:
a. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. HAM atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas Air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai HAM lainnya.
b. Hak atas Air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, pribadi, dan kebutuhan kebersihan rumah tangga.
4.9 Bahwa hak atas air tersebut memuat adanya kebebasan dan kepemilikan hak. Kebebasan berarti adanya jaminan atas akses air yang aman dan non diskriminatif dan ancaman untuk mengakses air. Adapun kepemilikan hak berarti hak atas sistem dan manajemen pengelolaan air yang menganut prinsip kesetaraan dan memberi kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk menikmati hak atas air, hak atas akses air yang aman dan ketersediaan yang cukup untuk hidup, hingga hak untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan peraturan-peraturan terkait masalah air.14
4.10 Hak atas air bagi tiap manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas air yang memadai, aman dan bisa diterima, dapat diakses secara fisik, juga terjangkau, termasuk di dalamnya terjangkau dari sisi pembiayaan, baik untuk keperluan pribadi atau pun rumah tangga/domestik,15 yang berarti: a. Memadai: ketersediaan air harus cukup dan mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan domestik tiap orang, yang mana akses minimum yang diperlukan adalah sebesar 20 – 25 liter air per orang, termasuk pula dengan tidak adanya hak bagi pihak tertentu untuk memiliki keterlimpahan dan akses tak terbatas bagi air.16
b. Aman dan bisa diterima: air dan sumber daya pengelolaannya haruslah bebas dari segala jenis cemaran fisik, biologi, dan kimia, termasuk juga terlindunginya kualitas air dengan adanya sistem sanitasi yang memadai.17
c. Dapat diakses secara fisik: bahwa fasilitas air secara fisik mudah untuk diakses dalam jangkauan aman bagi setiap orang, termasuk pula bagi kelompok masyarakat rentan. WHO menjelaskan bahwa untuk mendapatkan akses 20 liter air, sumber air harus berada dalam jarak 1000 meter dari rumah seseorang dengan waktu pengambilan maksimal 30 menit.18
d. Terjangkau: setiap biaya yang berkaitan dengan air tidak dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan hak atas air, yang berarti bahwa kemampuan finansial seseorang untuk membayar tidak menghalanginya untuk menikmati hak air.19
4.11 Bahwa hak atas air juga dijamin untuk kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, sebagai berikut:
a. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
Pasal 14 (2)
Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan dan, khususnya harus menjamin hak perempuan:
(h) Untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berkaitan dengan perumahan, sanitasi, pasokan listrik dan air, transportasi dan komunikasi.
Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan berpandangan bahwa pasal ini mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk memastikan kondisi kehidupan yang layak sehubungan dengan air dan sanitasi, yang sangat penting untuk pencegahan penyakit dan promosi perawatan kesehatan yang baik. (Rekomendasi umum No. 24 (1999) pada pasal 12 Konvensi (perempuan dan kesehatan), paragraf 28)
b. Konvensi Hak Anak (KHA)
9 Pendapat Binahayati Rusyidi dalam wawancara dengan Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran, Loc.cit.
10 Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Loc.cit.
11 Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
12 Taufik Basari, dkk., Op.cit., Hal.
25 – 29.
13 Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB dalam Komentar Umum No. 15: Hak atas Air (Penjelasan Pasal 11 dan 12 Kovenan EKOSOB), 20 Januari 2003, E/C.12/2002/11.
14 Komisi HAM PBB, Lembar Fakta No. 35: Hak atas Air, Agustus 2010, Hal. 7-8.
15 Lihat Komentar Umum PBB No. 15, Paragraf 2.
16 Taufik Basari, dkk., Op.cit., Hal. 15.
17 Ibid, Hal.
15 - 16.
18 Ibid., Hal. 16.
19 Ibid., Hal.
16 -17.
Pasal 24
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan...
2. Negara-negara Pihak harus melaksanakan sepenuhnya hak ini dan, khususnya, harus mengambil langkah-langkah yang tepat:
(c) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain (...) penyediaan makanan bergizi yang cukup dan air minum bersih (...)
Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menggarisbawahi bahwa berdasarkan pasal 24 Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses ke air minum bersih dan bahwa akses tersebut sangat penting untuk kesehatan anak. (Komite Hak Anak, komentar umum No. 7 (2006) tentang pelaksanaan hak anak pada anak usia dini, paragraf 27)
c. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
Pasal 28
2. Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan memajukan realisasi hak ini, termasuk langkah-langkah:
(a) Untuk memastikan akses yang sama oleh penyandang disabilitas ke layanan air bersih, dan untuk memastikan akses ke layanan, perangkat, dan bantuan lain yang sesuai dan terjangkau untuk kebutuhan terkait disabilitas.
Jaminan hak atas air dalam Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penyandang Disabilitas memperkuat bahwa kelompok rentan haruslah mendapatkan diskriminasi positif atau perlakuan khusus untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
4.12 Bahwa hak atas air juga erat kaitannya dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu jaminan akses air bersih dan sanitasi.20 Oleh karenanya, penting adanya pelibatan dan partisipasi perempuan dalam mendapatkan hak atas air bagi keluarga dan warga di lingkungannya, termasuk dalam rangka mengurangi beban pekerjaan perempuan.21
4.13 Bahwa dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ha katas air untuk warganya haruslah memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan, khususnya perempuan. Tidak terpenuhinya hak air bagi perempuan akan mempengaruhi penikmatan dan pemenuhan hak asasi perempuan lainnya, khususnya (i) hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan, (ii) hak hidup sejahtera lahir dan batin, (iii) hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, (iv) hak atas pelayanan kesehatan, (v) hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (v) bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun; dan (vi) berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Pergub DKI 16/2020 Bersifat Diskriminatif, Melanggar Hak Asasi Manusia Perempuan di DKI Jakarta
4.14 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Uji Materiil UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam pertimbangannya memberikan 6 (enam) pembatasan dalam pengelolaan air yang menjadi dasar tata kelola air termasuk di dalamnya penerbitan regulasi serta kebijakan yang berlaku baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu:
a. setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
b. negara harus memenuhi hak rakyat atas air.
c. harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia,
d. air sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara
e. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
Setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat."
4.15 Bahwa terhadap jaminan hak atas air sebagaimana diurai dalam pendapatpendapat sebelumnya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo justru berisikan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban menjamin hak atas air tersebut dan tidak mencerminkan adanya asas kemanusiaan, keadilan, serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.22
4.16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo yang membatasi sekaligus mengabaikan hak-hak tiap warga DKI Jakarta atas air, dengan cara dibatasinya akses terhadap air bagi tiap orang, adanya diskriminasi dalam memperoleh hak air, pengabaian terhadap perbedaan kualitas dan ketersediaan air yang mampu didapat setiap warga DKI Jakarta. Lebih khusus pengabaian terhadap kelompok miskin marjinal, secara spesifik lagi terhadap kelompok perempuan yang merupakan pihak paling rentan dan terdampak atas adanya kebijakan tersebut.
4.16 Padahal telah dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada asas berikut:
(b) asas kemanusiaan berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
(g) asas keadilan berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
(h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.23
4.17 Bahwa adanya akses terbatas terhadap air tercerminkan dari adanya persyaratan bukti kepemilikan atas tanah²4 bagi tiap orang yang ingin mendapatkan layanan sambungan air minum langsung dari PT Palyja atau PT Aetra, yang mana pemerintah DKI Jakarta membenturkan kepentingan kewajiban kepemilikan tanah yang bersifat privat dengan hak atas air yang bersifat publik bagi tiap warga DKI Jakarta.
4.18 Bahwa ketiadaan bukti kepemilikan hak atas tanah, kesalahannya tidak dapat ditimpakan pada para warga DKI Jakarta, melainkan juga karena terkait dengan pelayanan Pemerintah Daerah DKI sendiri dalam penerbitan hak kepemilikan atas tanah. Mengingat bahwa ada sebagian warga yang mampu mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan dan ada sebagian yang tidak, padahal mereka tinggal di lingkungan dan wilayah yang sama. Sehingga, warga DKI Jakarta terdampak justru mengalami kekerasan berlapis bertahap dari dua sektor pemerintahan yang berbeda, yaitu sektor pertanahan dan tata ruang wilayah, juga sektor pengelolaan air yang diwakili PT Palyja dan PT Aetra.
4.19 Bahwa adanya dua jenis/ruang lingkup penyambungan dan pemakaian air minum, yaitu secara umum dan secara khusus,25 mencerminkan adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap air, yang justru merupakan tindakan yang dilarang dalam menjamin hak atas air sebagaimana tersebut.26 Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari adanya pembedaan akses atas air, yang mana seseorang yang memiliki bukti kepemilikan tanah lebih berhak dan lebih dipermudah dalam mengakses sumber daya air yang lebih aman, layak, dan bertarif lebih murah daripada mereka yang masih dipersulit dalam mendapatkan hak atas identitas dan kepemilikan tanahnya. Pada akhirnya, kebijakan diskriminatif ini justru mendorong adanya pinjammeminjam identitas kependudukan hanya untuk mendapatkan hak atas air yang layak, dan menjadi masalah baru bagi penertiban identitas kependudukan. Pada akhirnya, kebijakan diskriminatif tersebut menjadikan adanya relasi tak setara antara tiap warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan yang tidak, yang mana posisi warga dengan bukti kepemilikan tanah berada dalam posisi lebih tinggi dan mendorong adanya kelas sosial tak tampak disebabkan perbedaan status terhadap hak atas air ini. Hal yang semestinya tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.27
4.20 Bahwa penghalangan dan pembatasan, serta diskriminasi yang terjadi dalam mengakses hak atas air, menunjukkan adanya pengabaian dari pemerintah DKI Jakarta dalam menjamin hak atas air bagi tiap orang, sehingga terjadi ketimpangan bagi tiap warga dalam mendapatkan kualitas dan ketersediaan air yang mampu didapat. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo, memberikan akses hak atas air "secara khusus dengan prioritas akses yang lebih rendah, yang di lapangan justru memberikan dampak negatif yang tidak ringan bagi warga. Kebijakan penggunaan master meter yang dianggap sebagai sebuah solusi alternatif, menjadi masalah baru yang memicu munculnya masalah-masalah lainnya di akar rumput, di antaranya:
a. Tarif terhadap perolehan akses hak air yang lebih memberatkan: pemerintah DKI Jakarta mengabaikan fakta bahwa sulitnya warga dalam memperoleh bukti kepemilikan tanah disebabkan hal yang kompleks yang justru berkaitan dengan sektor berbeda di instansi pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya, pemberlakuan tarif yang sama antara layanan sambungan langsung (meteran) dengan layanan sambungan khusus sementara (master meter) menunjukkan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap proses perolehan akses air tersebut, yang mana sambungan langsung mendapatkan akses air langsung dari PT Palyja atau PT Aetra dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara dalam master meter harus melewati pihak lain yaitu pengelola master meter, sehingga tarif yang ditetapkan pun menjadi dinaikkan sebagai biaya "jasa menyambungkan" akses air tersebut.
b. Pemanfaatan kepentingan pribadi dari pihak pengelola master meter yang juga merupakan pengurus RT atau RW setempat, yaitu: (i) menetapkan kebijakan tarif air secara sewenang-wenang, (ii) Pemanfaatan kepentingan pribadi ini memicu timbulnya abuse of power, (iii) adanya pengelolaan yang buruk dengan penggelapan iuran master meter, (iv) adanya intimidasi bagi warga DKI Jakarta yang mengupayakan akses air dengan tarif wajar. Kesemuanya merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan adanya konflik kepentingan sebagai pejabat pemerintahan dengan status sebagai pengelola master meter.28
c. Ketimpangan hak akses atas air ini memicu munculnya konflik vertikal dan horizontal yang menyebabkan adanya pelanggaran hak atas rasa aman,29 baik yang terjadi di dalam keluarga, maupun di dalam lingkungan warga setempat. Konflik di dalam keluarga terjadi antara suami dan istri dan atau orang tua dan anak, yang mana perempuan menjadi pihak paling rentan dan menjadi tumpuan dalam menghadapi beban masalah yang timbul terhadap keterbatasan akses dan ketersediaan air minum yang layak.
4.21 Padahal merupakan kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta, untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak tiap orang atas air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jumlah ketersediaan air yang cukup, kualitas baik, aman, terjangkau, juga bisa diakses secara kontinyu.30 Apalagi, hak atas air bersih dan sehat merupakan hak positif yang memerlukan adanya kewajiban atau prestasi tertentu yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi hak tersebut.31
4.22 Oleh karenanya, dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk memenuhi dan menjamin hak atas air, Negara dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta, wajib mengeluarkan kebijakan yang berbasis HAM, yang mana isi kebijakan tersebut tidak boleh menghalangi setiap orang tanpa terkecuali untuk memiliki akses dan ketersediaan air yang memadai, aman, layak, dan terjangkau. Sehingga Peraturan Gubernur DKI Jakarta aguo yang bermasalah dan diskriminatif tersebut semestinya dicabut dan digantikan dengan kebijakan yang memiliki nilai-nilai HAM dan berperspektif gender yang adil dan setara, termasuk dalam melindungi kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan.32
20 Pendapat Binahayati Rusyidi dalam wawancara dengan Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran, Loc.cit.
21 Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. B- 95/Set/Rokum/MP 01/09/2017 "Peran Perempuan untuk Kelestarian Sumber Daya Air", 09 September 2017, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1493/peran-perempuan-untuk-kelestariansumber-daya-air, diakses pada 5 Oktober 2021.
22 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.
15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011, disertai penjelasannya.
23 Ibid.
24 Lihat Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.
16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemasangan Air Minum.
25 Lihat Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.
16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum.
26 Lihat Pasal 4 jo. Pasal 34 Undang-Undang No.
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, beserta penjelasannya.
27Lihat Pasal 10 Undang-Undang No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
V. PENUTUP
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 34 P/HUM/2021, agar:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum tidak sah dan mengikak secara hokum;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono) yang mendorong pada upaya-upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam pembangunan. Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Jakarta, 22 Oktober 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
28Lihat lebih lanjut dalam Undang-Undang No.
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
29 Lihat Pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.
39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
30 Lihat Pasal 6 Undang-Undang No.
17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
31 Josina A.Y. Wattimena, "Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat Serta Hak Menggugat Masyarakat", dalam Balobe Law Journal, Vol.
1 No. 1, April 2021, Hal. 7.
32 Lihat lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No.
7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW.
DAFTAR PUSTAKA
Basari, Taufik, dkk. Hak atas Air Bersih dan Aman. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, KemenHumHAM, 2012. Daytana, Okky H.U.P. dan Johny A.R. Salmun, "Pengaruh Ketimpangan Gender pada Perempuan Terhadap Kondisi Ketersediaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Maradesa Timur Kabupaten Sumba Tengah" dalam Jurnal Media Kesehatan Masyarakat, Vol. 3 No. 2. Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Komentar Umum No. 15: Hak atas AirNo. E/C.12/2002/11, 20 Januari 2003. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. B- 95/Set/Rokum/MP 01/09/2017 "Peran Perempuan untuk Kelestarian Sumber Daya Air", 09 September 2017, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1493/peranperempuan-untuk-kelestarian-sumber-daya-air, diakses pada 5 Oktober 2021. Komisi HAM PBB, Lembar Fakta No. 35: Hak atas Air, Agustus 2010. Komnas Perempuan. Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19". E-book. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021. Majelis Umum PBB, Deklarasi Vienna No. A/CONF.157/23, 12 Juli 1993. Majelis Umum PBB. Hak atas Air dan Sanitasi: Sebuah Resolusi No. A/RES/64/292, 3 Agustus 2010. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemasangan Air Minum. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020). Solidaritas Perempuan. Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan, "Hak Asasi Perempuan atas Air vs Kepentingan Investasi: Solidaritas Perempuan Menuntut Negara untuk Memenuhi Hak Perempuan atas Air", Jakarta, 22 Maret2020, https://www.solidaritasperempuan.org/hak-asasiperempuan-atas-air-vs-kepentingan-investasi-solidaritas-perempuanmenuntut-negara-untuk-memenuhi-hak-perempuan-atas-air/, diakses pada 5 Oktober 2021.
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara No. 112 Tahun 2009). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor. 292 Tahun 2014). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun No 183 Tahun 2015).
Undang-Undang Republik Indonesia No. I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019);
UNPAD. Wawancara Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran dengan Binahayati Rusyidi, "Teliti Hubungan Kelangkaan Air dengan Kekerasan Berbasis Gender, Binahayati Rusyidi, PhD, Raih Hibah dari British Academy", 25 Januari 2021, https://www.unpad.ac.id/profil/telitihubungan-kelangkaan-air-dengan-kekerasan-berbasis-gender-binahayatirusyidi-phd-raih-hibah-dari-british-academy/, diakses pada 5 Oktober 2021.
Wattimena, Josina A.Y. "Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat Serta Hak Menggugat Masyarakat", dalam Balobe Law Journal, Vol. 1 No. 1, April 2021.