Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Reformasi Dibelenggu Birokrasi.Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No.06 Tahun 2006.Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 18.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. ::Reformasi Dibelenggu Birokrasi::
  2. Ringkasan Eksekutif
  3. Daftar Isi
  4. Pendahuluan
  5. Mengapa Kami Melakukan Pemantauan Awal?
  6. Siapakah Kami?
  7. Bagaimana Kami Melakukan Pemantauan Awal?
  8. Susunan Laporan Pemantauan Awal
  9. Kepada Siapa Hasil Pemantauan Awal ini Kami Sampaikan
  10. Bagian 1 Analisa Kekuatan Dan Kelemahan Inpres No. 06 Tahun 2006
  11. I.1. Suara Buruh Migran: Faktor Pencetus
  12. I.2. Rapat Koordinasi Nasional: Menyusun Kerangka Kebijakan Reformasi tanpa Suara Buruh Migran
  13. 1.3. Inpres No. 06/2006: Reformasi dengan Kaki dan Tangan yang Terikat
  14. 1.3.1. Komposisi Tindakan: Titik Berat pada Kebijakan Penempatan dan Tidak Reform
  15. 1.3.2. Perlindungan: Minus Perlindungan Sosial
  16. 1.3.3. Kalender Kerja
  17. BAGIAN 2
  18. Catatan Lapangan: Pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2006
  19. 2.1. Catatan tentang Perangkat yang Terlambat
  20. 2.2. Catatan Implementasi Kebijakan Penempatan TKI: Beberapa Prestasi dan Tantangannya
  21. 2.2.1. Penyederhanaan dan Desentralisasi Pelayanan Penempatan
  22. 2.2.2. Catatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI
  23. (Lihat Tabel Terlampir di Halaman Berikutnya)
  24. 2.2.3. Catatan Pelayanan TKI di Embarkasi dan Debarkasi
  25. 2.3. Catatan Implementasi Kebijakan Perlindungan TKI
  26. 2.3.1. Advokasi dan Pembelaan TKI
  27. 2.3.2. Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKI
  28. 2.4. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI
  29. 2.5. Lembaga Penempatan TKI
  30. Peningkatan Profesionalitas Lembaga Penempatan TKI
  31. 2.6. Dukungan Lembaga Perbankan
  32. BAGIAN 3 Masalah Kunci Yang Terlupakan
  33. 3.I. Peran Negara dalam Bisnis Penempatan/Pengerahan Tenaga Kerja
  34. 3.2. Tanggung Jawab Negara: Mengatasi Kemiskinan dan Melindungi Warga Negara
  35. (a) Kemiskinan di Pedesaan dan Migrasi
  36. (b) Skema Perlindungan Sosial dan Finansial untuk Pemberdayaan Buruh Migran
  37. Perangkat Sosial di Desa (c)
  38. 3.3. Hak-hak Dasar yang Sering Dilanggar dan Buruh Migran yang Selalu Disalahkan
  39. 3.4. Impunitas
  40. 3.5. Buruh Migran dan Perempuan Buruh Migran adalah Manusia
  41. BAGIAN 4 Kesimpulan Umum Dan Rekomendasi
  42. Rekomendasi
  43. Daftar Singkatan
  44. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  45. Kepada :
  46. Untuk :
  47. LAMPIRAN
  48. Lampiran 3 Profil Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia
  49. GPPBM
  50. PROFIL SINGKAT
  51. HRWG
  52. PROFIL SINGKAT
  53. KOMNAS PEREMPUAN
  54. PROFIL SINGKAT
  55. KOPBUMI
  56. PROFIL SINGKAT
  57. LBHJAKARTA
  58. PROFIL SINGKAT
  59. SBMI
  60. VISI
  61. PROFIL SINGKAT
  62. SOLIDARITAS PEREMPUAN
  63. MISI
  64. PROFIL SINGKAT
  65. Lampiran 4
  66. UCAPAN TERIMA KASIH
  67. Lampiran 5 TIM PENYUSUN LAPORAN
  68. Tim Pengumpul Data dan Informasi :
  69. Tim Analis :
  70. Penulis Laporan

::Reformasi Dibelenggu Birokrasi::

Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No. 06 Tahun 2006

disampaikan oleh: KOMNAS PEREMPUAN bersama GPPBM, HRWG, KOPBUMI, LBH Jakarta, SBMI dan SOLIDARITAS PEREMPUAN

Jakarta, Desember 2006

REFORMASI DIBELENGGU BIROKRASI Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No.06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

ISBN: 978-979-26-7511-5

Editor: Tati Krsinawaty

Desain dan Tata Letak: Joko Supriyanto

Percetakan: cv. harapan mandiri

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN Cetakan Pertama, Desember 2006

Diterbitkan atas dukungan dana dari: Ford Foundation

Ringkasan Eksekutif

Dengan dilatarbelakangi semangat reformasi sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 Agustus 2006 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Inpres ini memiliki kekuatan terutama dari sisi target waktu yang ditentukan namun demikian juga mengandung kelemahan.

Dokumen yang akan Anda baca ini merupakan sebuah catatan awal Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia atas hasil pemantauan terhadap Inpres No. 6 Tahun 2006 selama 4 bulan, baik dari segi analisis isi maupun dari segi pelaksanaan di lapangan.

Laporan hasil pemantauan awal ini terdiri atas empat bagian. Diawali dengan penguraian sejarah dan proses penyusunan Inpres No. 6 Tahun 2006, kemudian masuk pada bagian pertama yang berisi tentang analisis kekuatan serta kelemahan Inpres tersebut. Suara buruh migran merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah lahirnya Inpres No. 6 Tahun 2006. Bagian kedua menjabarkan pengimplementasian semangat dan butir Inpres No. 6 Tahun 2006 di lapangan selama catur wulan pertamanya. Sebuah catatan penting di sini adalah bahwa sosialisasi Inpres maupun tim dan badan yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2006 terlambat dilakukan. Bagian ketiga merupakan analisis terhadap masalahmasalah dasar yang tidak disinggung oleh Inpres No. 6 Tahun 2006 seperti tanggung jawab negara untuk melindungi warganya maupun tindak kriminalisasi buruh migran, serta kerentanan buruh migran perempuan, potensi perangkat di desa untuk perlindungan buruh migran tidak menjadi perhatian pada tindakan reformasi yang dilakukan melalui Inpres ini. Terakhir, bagian keempat adalah kesimpulan umum dan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah dalam kaitan upaya reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI.

Dari keseluruhan analisis yang dilakukan, laporan ini ingin menyampaikan bahwa segala bentuk reformasi yang dilakukan untuk kepentingan buruh migran jika tidak ada perubahan paradigma mendasar dari elemen sistem dan kebijakan, maka kesia-siaan yang akan didapatkan. Paradigma yang dimaksud adalah memposisikan buruh migran hanya dilihat semata-mata sebagai potensi ekonomi yang menangguk keuntungan. Maka kebijakan yang lahir dari paradigma ini adalah penempatan sebanyakbanyaknya buruh migran ke luar negeri. Keseluruhan kemudahan sistem maupun perbaikan elemen yang dilakukan hanya semata-mata pada penempatan dengan tanpa menghitung potensi dan peluang di dalam negeri yang harus terus menjadi perhatian dan ditingkatkan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 3 Daftar Isi 5 Pendahuluan 7 1. Analisa Kekuatan dan Kelemahan Inpres No. 06 Tahun 2006 11 1.1. Suara Buruh Migran: Faktor Pencetus 11 1.2. Rakornas: Menyusun Kerangka Kebijakan Reformasi tanpa Suara Buruh Migran 12 1.3. Inpres No. 06/2006: Reformasi dengan Kaki dan Tangan yang Terikat 14 1.3.1. Komposisi Tindakan: Titik Berat pada Kebijakan Penempatan dan Tidak Reform 15 1.3.2. Perlindungan: Minus Perlindungan Sosial 17 18 1.3.3. Kalender Kerja 2. Catatan Lapangan: Pelaksanaan Inpres No. 06 Tahun 2006, Caturwulan Pertama 19 2.1. Catatan tentang Perangkat yang Terlambat 19 2.2. Catatan Implementasi Kebijakan Penempatan TKl: Beberapa Prestasi dan Tantangannya 20 2.2.1. Penyederhanaan dan Desentralisasi Pelayanan Penempatan 20 2.2.2. Catatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI 23 2.2.3. Catatan Pelayanan TKl di Embarkasi dan Debarkasi 25 2.3. Catatan Implementasi Kebijakan Perlindungan TKI 27 2.3.1 Advokasi dan Pembelaan TKI 27 2.3.2. Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKI 27 2.4. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI 28 2.5. Lembaga Penempatan TKI 30 2.6. Dukungan Lembaga Perbankan 31 3. Masalah Kunci yang Terlupakan 32 32 3.1. Peran Negara dalam Bisnis Penempatan/Pengerahan Tenaga Kerja 3.2. Tanggung Jawab Negara: Mengatasi Kemiskinan dan Melindungi Warga Negara 34

3.3. Hak-hak Dasar yang Sering Dilanggar dan Buruh Migran yang Selalu Disalahkan 36 37 3.4. Impunitas 3.5. Buruh Migran dan Perempuan Buruh Migran adalah Manusia 38 4. Kesimpulan Umum dan Rekomendasi 41 44 Daftar Singkatan Lampiran Lampiran 1 - Inpres No.6 Tahun 2006 44 46 Lampiran 2 - Pasal-pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang Perlu Diatur Lebih Lanjut 50 Lampiran 3 - Profil Jaringan Kerja Masyarakat Sipil yang Selalu Disalahkan 52 57 Lampiran 4 - Ucapan Terima Kasih Lampiran 5 - Tim Penyusun Laporan 59

Pendahuluan

Mengapa Kami Melakukan Pemantauan Awal?

Pada tanggal 2 Agustus 2006 lalu Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Instruksi ini dialamatkan kepada dua menteri koordinator, sembilan menteri, kepala kepolisian, hingga para gubernur dan bupati/walikota.1 Presiden menginstruksikan para pejabat tersebut untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melaksanakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Kehadiran Inpres tersebut di atas di satu sisi dapat dilihat sebagai terobosan dalam memecahkan kebuntuan sistem perlindungan bagi buruh migran Indonesia; dari sisi lain terlihat juga sebagai kepanikan untuk meng-insert-kan (memasukan) gagasangagasan yang sudah tertuang dalam peraturan sebelumnya kedalam gagasan reformasi ini. Salah satu wujud kepanikan tersebut terlihat didalam lampiran Inpres yang memberikan tugas kepada BNP2TKl (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) padahal institusi ini masih entah dimana adanya. BNP2TKl adalah sebuah institusi yang diamanatkan oleh UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN).

Karena Inpres No. 6 Tahun 2006 ini dijadikan titik berangkat pihak-pihak yang disebutkan di atas (mulai dari menko hingga walikota) untuk kepentingan reformasi sistem penempatan dan perlindungan buruh migran, maka kami ingin turut menyumbangkan pemikiran. Kami ingin menggarisbawahi hal-hal yang bisa menjadi terobosan. Masalah pelanggaran hak asasi terhadap buruh migran Indonesia tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Sementara itu, UU No. 39/2004 tentang PPTKILN yang diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk perlindungan hak asasi buruh migran masih jauh dari efektif karena bangunan UU itu sendiri menuntut adanya 6 buah Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, dan 23 Peraturan Menteri.² Reformasi kebijakan di bidang buruh migran memang sesuatu yang mendesak untuk segera digulirkan. Kebijakan di sektor ini bersangkut-paut dengan hajat hidup ratusan ribu bahkan jutaan buruh migran Indonesia, mereka yang pergi meninggalkan kampung halaman dan menempuh perjalanan ribuan kilometer ke negeri orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik Ada harapan besar bahwa penerbitan dan implementasi Inpres ini, dan paket kebijakan lainnya, akan mampu memecahkan berbagai persoalan lama yang mestinya sudah dipecahkan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu.

Pemantauan Awal terhadap Inpres No. 6 Tahun 2006 ini merupakan upaya kami untuk membaca isi dan arah reformasi kebijakan untuk buruh migran dari perspektif HAM (hak asasi manusia) dan keadilan gender sebagaimana yang dibutuhkan oleh buruh migran Indonesia secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Kami berkepentingan mencermati pelaksanaan Inpres ini untuk mengetahui dinamika penyediaan sistem perlindungan bagi buruh migran Indonesia. Pada akhirnya kami berpihak pada nilai HAM dan keadilan gender. Tuntutan kami agar Pemerintah -atas nama negara— menjalankan kewajibannya memenuhi dan melindungi hak asasi buruh migran Indonesia sebagai warganya, kami sertai dengan masukan-masukan hasil dari pemantauan awal ini.

Siapakah Kami?

Kami yang melakukan pemantauan ini menamakan diri sebagai Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia; terdiri dari Komnas Perempuan dan sejumlah organisasi non pemerintah yang telah bekerja untuk isu buruh migran di berbagai wilayah Indonesia secara individual maupun kolektif/berkoalisi: yaitu GPPBM, HRWG, KOPBUMI, LBH JAKARTA, SBMI, dan Solidaritas Perempuan³.

Selintas dapat dikemukakan disini bahwa GPPBM atau Gerakan Perempuan untuk Pembelaan Buruh Migran berdiri tahun 2000 sebagai sebuah koalisi organisasi-organisasi massa perempuan yang peduli pada isu buruh migran, beberapa diantara 19 ormas anggota GPPBM adalah: Kowani, Muslimat, Rindang Banua, Wanita Katolik Republik Indonesia. HRWG atau Human Rights Working Group adalah sebuah koalisi LSM yang peduli terhadap isu hak asasi manusia terdiri dari 41 organisasi lokal dan nasional, diantaranya adalah Kontras dan ICW. KOPBUMI adalah koalisi LSM pemerhati buruh migran yang berdiri tahun 1997, dalam rangka mendorong lahirnya UU Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. LBH Jakarta adalah sebuah LSM yang berdiri tahun 1970 menangani masalah-masalah hukum ketenagakerjaan temasuk buruh migran. SBMI atau Serikat Buruh Migran Indonesia adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya yang berdiri tahun 2005. Solidaritas Perempuan adalah organisasi perempuan pertama yang menjadi inisiator bagi pembelaan isu buruh migran pada tahun 1990. Komnas Perempuan merupakan komisi nasional yang berdiri pada tahun 1998 melalui Keputusan Presiden No. 181/1998 dengan dua mandat utama, yaitu mempromosikan hak asasi manusia perempuan dan membangun situasi yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bagaimana Kami Melakukan Pemantauan Awal?

Kami berangkat dari pemahaman bahwa masalah buruh migran adalah masalah yang kompleks. Di tengah kompleksitas itu, hak asasi manusia buruh migran merupakan titik utama persoalan; dan negara —yang antara lain diwakili oleh Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindunginya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dengan titik berangkat ini, kami merumuskan dua pertanyaan dasar terhadap Inpres No. 6 Tahun 2006

Pertama: apakah isi keseluruhan Inpres ini, berikut lampiran yang termuat di dalamnya, tepat dan efektif membidik dan memecahkan persoalan pelanggaran HAM yang dialami buruh migran Indonesia; dan

Kedua: apa yang telah dicapai dalam empat bulan pertama implementasinya.

Laporan yang ada di hadapan Anda ini adalah laporan hasil dari pemantauan awal, yang merupakan penilaian singkat (guick assesment) atas masa implementasi Inpres selama kurang lebih 100 hari, terhitung sejak penerbitan Inpres di atas pada tanggal 2 Agustus 2006 hingga tanggal 10 Desember 2006. Kami sengaja memilih tanggal 10 Desember sebagai titik pemilah, sebagai sebuah tanggal yang mengasosiasikan kita pada peringatan hari Hak Asasi Manusia.

Pemantauan awal terhadap implementasi Inpres ini dilakukan melalui:

Kajian atas Teks Inpres No. 06 Tahun 2006 beserta lampirannya

Wawancara langsung dan diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan

Kajian atas laporan lapangan dari jaringan kerja ornop (Sumut, Jatim, NBT)

Kajian laporan dari institusi pemerintah (Depnaker, Deplu)

Kajian pustaka untuk memberikan konteks dan panorama yang lebih luas dan menyeluruh terhadap pembentukan dan perubahan kebijakan menyangkut buruh migran

Pengamatan lapangan (terutama di Bandara) dan kajian atas liputan media massa

Untuk melengkapi analisa ini kami juga meninjau Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (UU-PPTKILN), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian No. Kep 63/M.Ekon/10/2006 tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per. 19/Men/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Susunan Laporan Pemantauan Awal

Laporan pemantauan awal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama menguraikan hasil analisa isi Inpres No. 06/2006 dengan memperhatikan sejarah dan proses penyusunannya sebagaimana yang dilaporkan media massa dan hasil wawancara. Bagian kedua menyampaikan catatan dari lapangan tentang implementasi Inpres No. 06/2006 selama catur wulan pertamanya. Bagian ketiga adalah rangkuman analisa kami terhadap masalah dasar yang terlepas dari Inpres No. 06 Tahun 2006. Bagian keempat dari laporan ini berisi kesimpulan umum dan sejumlah rekomendasi.

Kepada Siapa Hasil Pemantauan Awal ini Kami Sampaikan

Laporan pemantauan awal ini kami sampaikan kepada: (1) Presiden RI, sebagai penandatangan Inpres No. 06 Tahun 2006; dan juga sebagai pemberi mandat kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memberikan laporan situasi pelanggaran HAM terhadap perempuan; (2) Komisi-komisi terkait di DPR yang menangani bidang ketenagakerjaan, perempuan, HAM, dan hubungan luar negeri; dan (3) pihak-pihak lain yang relevan dalam upaya penegakan HAM buruh migran.

Bagian 1 Analisa Kekuatan Dan Kelemahan Inpres No. 06 Tahun 2006

Inpres No. 06/2006 dikeluarkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Agustus 2006 sebagai sebuah perintah yang tegas kepada jajaran birokrasi dari tingkat menteri koordintor hingga walikota agar masing-masing pihak melakukan tugas dan wewenangnya untuk menjalankan kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Inpres lahir di tengah belantara masalah buruh migran dan berbagai macam upaya instansi-instansi pemerintah serta masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut; tetapi telah diketahui secara luas bahwa upaya-upaya ini masih belum bersinergi, bahkan pada titik-titik tertentu bertabrakan. Misalnya upaya untuk meratifikasi konvensi perlindungan buruh migran, sebagian pihak -terutama– Deplu, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat mendorong untuk segera diratifikasisementara Depnakertrans bersikeras menolaknya. Inpres ini diharapkan menjadi titik berangkat bersama bagi upaya yang terpadu dalam reformasi sistem penempatan dan perlindungan buruh migran. Dapatkah Inpres ini memenuhi harapan tersebut? Bagaimana Inpres ini dilahirkan, apakah isi keseluruhan Inpres ini, berikut lampiran yang termuat di dalamnya, tepat dan efektif membidik dan memecahkan persoalan dasar yang selama ini dialami buruh migran Indonesia?

I.1. Suara Buruh Migran: Faktor Pencetus

Inpres No. 06/2006 lahir karena adanya pengaduan-pengaduan buruh migran langsung kepada Presiden dan Ibu Negara saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah pada akhir tahun 2005 dan perempatan pertama tahun 2006. Pengaduan-pengaduan tersebut mendorong Presiden untuk menyusun kebijakan dan strategi baru dalam penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia.

Di tengah acara kunjungan kerja ke Malaysia bulan Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara berkesempatan melakukan dialog dengan masyarakat Indonesia yang tinggal sana. Dalam acara dialog itu, Presiden mendengar keluhan mengenai pungutan liar dan kebobrokan pelayanan aparat terhadap TKI, juga kasus perdagangan manusia yang memakan korban perempuan Indonesia. Menanggapi keluhan serius tersebut, Presiden bersuara keras di depan pers dan menginstruksikan Kapolri untuk secepatnya mengusut sejumlah kejahatan dan penyimpangan di Imigrasi1.

Pada kesempatan yang lain, kali ini dalam kunjungan kerja ke beberapa negara Timur Tengah, Mei 2006, lagi-lagi Presiden mendengar keluhan dari buruh migran di Qatar yang harus membayar pungutan liar dan merasa dipersulit dan oleh pejabat Depnakertrans. Presiden merasa sangat prihatin dengan aksi-aksi pemerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di negaranya sendiri dan oleh birokrasi yang seharusnya melindungi mereka. Presiden kemudian memerintahkan Menakertrans untuk mencabut Rekomendasi TKl yang disebut-sebut sebagai alat untuk memeras buruh migran².

Dari pengaduan-pengaduan langsung inilah, menurut salah satu staf Ditjen Perlindungan TKI LN Depnaketrans, Presiden kemudian mengambil tindakan, memimpin sendiri rapat untuk menyiapkan kebijakan reformasi sistem penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia³.

I.2. Rapat Koordinasi Nasional: Menyusun Kerangka Kebijakan Reformasi tanpa Suara Buruh Migran

Sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden untuk melahirkan kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada tanggal 13 Juli 2006 Depnakertrans menyelenggarakan Rakornas (rapat koordinasi nasional) tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI berbasis No. 39 Tahun 2004 dengan mengundang para pemangku kepentingan masalah buruh migran. Yang dimaksud dengan para pemangku kepentingan dalam Rakornas ini adalah instansi-instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), termasuk para kepala perwakilan negara sahabat sebagai penerima buruh migran Indonesia4. Buruh migran, organisasi buruh migran atau organisasi-organisasi masyarakat yang selama ini dikenal menangani masalah buruh migran tidak diundang pada acara Rakornas ini.

Sungguh sebuah ironi. Jika pertemuan Presiden dengan buruh migran dianggap sebagai peristiwa yang ikut mengantarkan gagasan lahirnya kebijakan reformasi dari Presiden, mengapa organisasi buruh migran tidak dilibatkan lebih jauh dalam acara Rakornas ini? Apakah hanya jika bertemu dan berbicara langsung dengan Presiden suara buruh migran didengarkan? Menjadi pertanyaan penting mengapa Depnakertrans tidak memberi ruang bagi wakil-wakil buruh migran dan atau organisasinya untuk ikut serta mematangkan gagasan kebijakan reformasi yang menyangkut kehidupan buruh migran itu sendiri.

Semangat untuk melakukan reformasi dalam tubuh birokrasi tertuang tegas dalam pidato Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, 13 Juli 2006, di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengakui bahwa pengalaman mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan, penyempurnaan, bahkan perubahan mendasar praktik pengelolaan ketenagakerjan menjadi lebih baik. Presiden meminta Depnakertrans untuk menyederhanakan dan memperpendek mata rantai mekanisme dan prosedur pengiriman sehingga tidak mempersulit tenaga kerja Indonesia6. Presiden juga berharap agar Rakornas ini dapat "menghasilkan kebijakan, peraturan, dan solusi yang mendasar mengenai masalah ketenagakerjaan sehingga para TKl dapat bekerja dengan baik demi kepentingan keluarga dan negara."

Rakornas ini menghasilkan paket kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan buruh migran yang terdiri dari tiga hal yaitu: (1) meningkatkan perlindungan bagi TKl dengan terwujudnya perlindungan hukum; (2) meningkatkan kesejahteraan TKI; dan (3) meningkatkan penerimaan devisa. Tiga arah tujuan ini diterjemahkan kedalam lima langkah konkrit yaitu: (1) penyederhanaan prosedur penempatan dan perlindungan TKI; (2) peningkatan kerjasama antar negara; (3) penyediaan OLIS (Online Information System) tentang pasar kerja internasional, proses perencanaan, penempatan, perlindungan, dan pemantauan TKI yang terintegrasi dengan instansi terkait; (4) pemberantasan calo, preman, dan dan siapa saja yang sering memanfaatkan TKl untuk kepentingan sendiri; dan (5) pembentukan BNP2TKI. Lima langkah tersebut dirumuskan tanpa kehadiran atau berkonsultasi dengan buruh migran atau organisasi buruh migran yang mewakili kepentingannya.

Presiden Pun Terguncang Mendengar Cerita Lastri. Kompas, 23 Desember 2005.

Presiden Perintahkan Menakertrans Cabut Rekomendasi TKI. Antara News, 1 Mei 2006.

Disampaikan dalam acara Diskusi Terfokus Implementasi Inpres 6/2006, Komnas Perempuan, 28 November 2006.

Majalah Nakzrtrans Volume I no 4, 2006.

Pemangku kepentingan yang utama yaitu buruh migran atau organisasi buruh migran dan anggota keluarganya tidak diundang dalam pertemuan ini. Hal inisekali lagi menunjukkan bahwa di mata Depnakertrans buruh migran dan atau organisasi buruh migran bukan sebagai pemangku kepentingan, atau bukan Subyek dalam persoalan ini Mereka hanya dianggap obyek.

Majalah Nakertrans Volume I no 4, 2006. Pemangku kepentingan yang utama yaituburuh migran atau organisasi buruh migran dan anggota keluarganya tidak diundang dalam pertemuan ini. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa di mata Depnakertrans buruh migran dan atau organisasi buruh migran bukan sebagai pemangku kepentingan, atau bukan Subyek dalam persoalan ini Mereka hanya dianggap obyek

Pmgurusan TK7Mzgiadi 11 Meja. Kompas Cybermedia.

14 Juli 2006.

1.3. Inpres No. 06/2006: Reformasi dengan Kaki dan Tangan yang Terikat

Sekitar dua minggu setelah Rakornas, pada tanggal 2 Agustus 2006 Presiden mengeluarkan lembaran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara-Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota.

Inpres ini terdiri dari 6 butir perintah dan lampiran yang berisi pokok-pokok kebijakan beserta uraian programnya masing-masing yang dilengkapi dengan jenis tindakan yang harus dilakukan dan penanggung jawabnya. Dalam lampiran ini, termuat 27 tindakan yang ditetapkan guna menghasilkan sejumlah keluaran tertentu dan dalam waktu tertentu yang ditetapkan; dengan demikian, lampiran ini dapat diperlakukan sebagai alat periksa untuk memantau dan menilai kinerja birokrasi. Adapun enam butir Instruksi Presiden itu adalah:

(1) Agar pihak-pihak yang dituju mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Langkah-langkah di atas diambil dengan berpedoman pada program yang dilampirkan.

(3) Menko Perekonomian bertugas: (a) membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan; (b) menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan kesekretariatan Tim yang dibentuknya.

(4) Menko Polhukham dan Menko Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanan Inpres ini sesuai bidang tugasnya serta melaporkannya secara berkala.

(5) Segala biaya dibebankan kepada APBN.

(6) Melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab.

Di dalam lampirannya, Inpres ini memuat 5 kategori kebijakan yaitu: (a) Penempatan TKI; (b) Perlindungan TKI; (c) Pemberantasan Calo/Sponsor TKI; (d) Lembaga Penempatan TKI; dan (e) Dukungan Lembaga Perbankan. Masing-masing kebijakan itu memiliki uraian program masing-masing disertai dengan jenis-jenis Tindakan, Ukuran Keluaran, Sasaran waktu, serta Komponen Penanggung Jawabnya.

KOMPOsIsI KeBuAKAn, PROgRAM DAN JuMLAH TINdAKAN

DALAM INPRES No. 06/2006

1PROGRAMJUMLAH
Pen empatanPenyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan TKI5
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI7
Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Servicesa
PerlindunganAdvokasi dan Pembelaan TKI1
Penguatan Fungsi Perwakilan Ri dalam Perlindungan TKI1
PemberantasanPemberantasan Praktek Percaloan/Sponsor TKI di daerah1
Calo/Sponsor TKPemberantasan Tindakan Premanisme dan Percaloan tehadap TKI di embarkasi/debarkasi
Lembaga Pen empatan TKIPeningkatan Profesionalisme Lembaga Penempatan TKI5
DukunganFasilitasi Kredit untuk Calon TKI1
Lembaga PerbankanPengelolaan Remitansi TKI1

Jika memang Inpres No. 06/2006 dimaksudkan sebagai reformasi, merombak guna memperbaiki, maka pertanyaan berikutnya adalah: seberapa jauh perubahan yang dapat dicapai melalui Inpres ini dan seberapa banyak Inpres ini menyentuh segi yang paling mendasar dari persoalan buruh migran? Analisa isi Inpres tersebut dapat dilihat dari 3 hal berikut ini

1.3.1. Komposisi Tindakan: Titik Berat pada Kebijakan Penempatan dan Tidak Reform

Ditilik dari segi perimbangan jumlah komponen tindakan, tampakjelas bahwa Inpres ini lebih banyak berurusan dengan aspek penempatan buruh migran. Dari 27 butir rencana tindakan, 16 di antaranya merupakan tindakan untuk kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia; antara lain tindakan untuk menyederhanakan dan memperpendek rantai birokrasi layanan, meningkatkan jumlah dan mutu calon tenaga kerja, serta memperluas pasar tenaga kerja di luar negeri (market inteligence, promosi /roadshow).

Dalam kebijakan Penempatan, tindakan yang paling banyak terdapat dalam Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI (7 item), diikuti dengan tindakan penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan TKI, serta peningkatan profesionalitas lembaga penempatan TKI masing-masing 5 item tindakan. Berikutnya adalah program Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services, 4 item.

Jika tindakan-tindakan dalam meningkatkan profesionalitas lembaga penempatan dimasukkan dalam kerangka penempatan (karena sama-sama ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan buruh migran) maka jumlah tindakan dalam kaitan dengan penempatan menjadi 21 atau 75% dari seluruh elemen tindakan yang ditetapkan Inpres ini.

Sementara itu, program-program perlindungan Advokasi dan Pembelaan TKI, dan Penguatan Fungsi Perwakilan Rl dalam Perlindungan TKI, masing-masing hanya punya 1 item tindakan. Demikian juga, Pemberantasan Praktek Percaloan/ Sponsor TKI di daerah, Pemberantasan Tindakan Premanisme dan Percaloan terhadap TKI di embarkasi/debarkasi, serta Fasilitasi Kredit untuk Calon TKI Pengelolaan Remitansi TKI, semuanya hanya punya 1 item tindakan.

Dari sisi spirit dan kerangka kerjanya, Inpres ini sesungguhnya tidak berbeda dari peraturan-peraturan sebelumnya bahkan dari Permenaker tahun 1970 yang berbasiskan pada peraturan kolonial saat menyalurkan kuli-kuli untuk perusahaan perkebunan. Bedanya hanya pada soal :

(1) peran birokrasi didorong untuk lebih aktif dan lebih efisien bekerja (seperti dalam pengesahan job order, dalam penerbitan SIP, dalam memberikan penyuluhan, dalam seleksi dan perjanjian penempatan, dalam peningkatan fungsi market intelegence, dalam pemeriksaan awal kesehatan, dalam optimalisasi bursa kerja di kabupaten/kota, juga dalam peningkatan mutu penyelenggaraan latihan dan perjanjian kerjasama dengan negara penerima TKl berketerampilan)

(2) tambahan atau peningkatan fasilitas untuk memproses penempatan lebih cepat dan lebih murah (adanya lembaga yang terakreditasi untuk uji kompetensi, pembuatan paspor di daerah, penghapusan Verifikasi Dokumen Keberangkatan TKl di embarkasi, adanya Konter Khusus Pelayanan Imigrasi, penyelenggaran Lounge Kedatangan TKI di Bandara Sukarno-Hatta dan Juanda, peningkatan arus kedatangan barang milik TKI).

Jika sistem penempatan ini ingin betul-betul bersifat reform, maka harus ada kebijakan penempatan yang berbasiskan pada pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia. Diantaranya adalah :

(1) perlu ada mekanisme pengakuan kepada setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (dengan caranya masing-masing) sebagai buruh migran yang memiliki hak asasi utuh. Dalam konteks ini, pemberian kartu TKLN (KTKLN) harus mudah diakses oleh buruh migran dimana saja berada (tidak dimonopoli oleh institusi yang berlokasi di dalam negeri saja)

(2) perlu ada upaya membangun kerjasama penegakan dan perlindungan hak asasi buruh migran dengan negara-negara penerima; dalam konteks ini bukan market intelegence yang diprioritaskan melainkan (kalau bisa meminjam istilahnya, adalah) human rights intelegence; roadshow/ promosi jasa TKl di negara penerima tanpa diimbangi dengan adanya kepastian buruh migran mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum akan mempertaruhkan buruh migran dalam kondisi perdagangan manusia

(3) pemeriksaan kesehatan adalah hak warga negara; pemeriksaan kesehatan sebaiknya bukan semata-mata untuk memenuhi permintaan negara penempatan, tetapi sebagai upaya pemerintah Indonesia menyediakan layanan kesehatan dimanapun warganya berada. Dalam konteks ini, Pemerintah harus bekerjasama dengan negara penerima untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi buruh migran.

1.3.2. Perlindungan: Minus Perlindungan Sosial

Inpres No. 06/2006 ini merumuskan reformasi sistem perlindungan buruh migran pada dua butir program yaitu (1) advokasi dan pembelaan yang diwujudkan dalam tindakan penyediaan bantuan hukum di provinsi sumber dan di negara penerima; dan (2) penguatan fungsi perwakilan Rl dalam perlindungan yang diwujudkan dalam tindakan pembentukan Citizen Service. Keduanya memang sangat dibutuhkan, dan perlu dikembangkan terutama setelah pengalaman keberhasilan dan kegagalan implementasi bantuan hukum di beberapa tempat antara lain di Uni Emirat Arab, Singapore, dan Malaysia.

KEBUAKAN PERLINDUNGAN DALAM INPRES 06/2006

PROGRAMTINDAKANKELURAN
Advokasi dan Pembelaan TKIFasilitasi Penyediaan bantuan Hukum bagi TKIFaslititasi Penyediaan Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sumber Utama TKI Kerjasama Perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang Ri di Taiwan) dengan aw lrm setempat di 11 negara penempatan Penugasan pejabat POLRI pada negara penemptan
Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKIPembentukan Citizen Service/Atase Ketenaga- kerjaan di Negara Penerima TKITerbentuk Crizen Service / Atase Ketenagakerjaan di enam Negara Penerima TKI : Korsel, Brunai. Singapura, Yordania, Syria, Qatar

Kendatipun kedua rumusan program itu dijalankan dengan baik, konsep kebijakan perlindungan dalam Inpres ini masih jauh dari kategori reform karena kebijakan perlindungan di sini tidak memuat konsep perlindungan sosial (socia/protection); padahal perlindungan sosial amat sangat dibutuhkan mengingat mayoritas buruh migran Indonesia berasal dari lapisan masyarakat miskin yang dililit dengan berbagai kerentanan sosial, seperti tidak punya akses terhadap sumbersumber informasi, tidak punya akses terhadap jaring pengaman sosial dan praktek-praktek budaya di negara penerima, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan keluarga (terpisahkan dari keluarga inti), perasaan terasing di negeri orang dan tinggal bersama dalam rumah majikan yang berbeda bahasa dan budayanya.

Tidak adanya konsep perlindungan sosial menunjukkan bahwa Inpres ini tidak menggunakan perspektif HAM secara utuh dalam memandang masalah buruh migran. Buruh migran hanya dilihat dari sisi hukum dan ekonomi, tidak dipertimbangkan sisi sosial yang melekat dalam dirinya sebagai manusia. Memang antara dimensi hukum, ekonomi, dan sosial tak dapat dipilah-pilahkan; tetapi tidak mengeksplisitkan aspek sosial berimplikasi aspekini tidak eksis. Sebagai bukti, dalam konsep penyediaan bantuan hukum bagi TKl tidak otomatis menyangkut adanya hak akan informasi, adanya sarana berkomunikasi dengan keluarga, layanan pendidikan jarakjauh, menjalin hubungan dengan institusi keagamaan atau institusi kebudayaan di tempat kerjanya dalam situasi kesehariannya sebagai manusia.

1.3.3. Kalender Kerja

Dilihat dari kalender kerjanya, seluruh tindakan untuk perbaikan penempatan TKl harus terlaksana pada tahun 2006 dengan rentang waktu kurang lebih lima bulan yaitu dari bulan Agustus hingga bulan Desember 2006. Sementara, tindakan untuk perbaikan sistem perlindungan mempunyai sasaran waktu agak panjang, hingga Juni dan Juli 2007. Bagaimana dapat memberikan konsep perlindungan yang baik apabila persoalan inefisiensi, kolusi, dan korupsi masih belum terselesaikan?

Memang benar bahwa Inpres ini mencantumkan beberapa rencana tindakan yang, bila dilaksanakan dengan benar, niscaya bermanfaat dan memberikan tambahan kenyamanan bagi buruh migran (pemberantasan calo, penyediaan lounge kedatangan, dsb). Namun rancangan keseluruhan atau sifat dasar Inpres ini masih serupa dengan UU No. 39/2004 yaitu bukan merupakan reformasi sistemik untuk memastikan terbangunnya mekanisme perlindungan; tetapi lebih merupakan perintah untuk melakukan sejumlah perbaikan ke dalam birokrasi, guna menyingkirkan berbagai hambatan dan mengatasi kemacetan dalam pengerahan buruh migran.

BAGIAN 2

Catatan Lapangan: Pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2006

Caturwulan pertama, 2 Agustus – 2 Desember 2006

Bagian ini merupakan penilaian atas implementasi Inpres No. 6 Tahun 2006. Ada dua acuan utama yang digunakan untuk penilaian yaitu perangkat yang disediakan untuk implementasi dan situasi di lapangan dalam kaitannya dengan implementasi perangkat tersebut. Bagian ini juga akan memaparkan berbagai argumentasi atas kesenjangan-kesenjangan yang ditemui.

2.1. Catatan tentang Perangkat yang Terlambat

Butir ketiga Inpres No. 6 Tahun 2006 berbunyi: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas: (1) membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan; (2) menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tatakerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden.

Butir ketiga ini baru dapat terlaksana pada pertengahan Oktober atau dua setengah bulan setelah Inpres dikeluarkan. Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai perangkat Inpres yang penting ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-63/M.EKON/10/2006 yang ditandatangani/ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2006. Sementara itu, pembentukan kelompok kerja (pokja)1 di dalam Tim Koordinasi baru berlangsung pada awal Desember 2006². Tugas Tim Koordinasi dan Pemantau mencakup 8 hal antara lain: koordinasi pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, menyusun laporan kemajuan bulanan dan laporan berkala Menko Perekonomian kepada Presiden, melakukan diseminasi hasil kemajuan, menerima masukan dari masyarakat, menyusun rekomendasi, dan tugas lain yang diarahkan oleh Menko Perekonomian.

Dari kinerja kelompok kerja pada Tim Koordinasi dan Pemantau, nampak bahwa perangkat ini masih mencari bentuk dan metode kerja. Sampai awal Desember tahun ini belum ada hasil kerja yang dapat dipresentasikan. Sebuah keterlambatan, kelambanan kerja birokrasi, mengingat Inpres ini telah melewati bulan ke empat atau telah berjalan sepertiga dari waktu kerja yang ditetapkan. Sementara itu Depnakertrans telah mengeluarkan laporan tertulis per 31 Oktober 20063, sebuah tindakan yang layak diapresiasi. Keberadaan laporan ini menunjukkan ironi bahwa perangkat untuk penempatan buruh migran berjalan secara sistematik dan bergerak cepat dibandingkan dengan sistem koordinasi antara perangkat tersebut dengan perangkat-perangkat lainnya yang tertuang dalam Inpres.

Efek domino dari keterlambatan BNP2TKI adalah tidak berfungsinya BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) perangkat yang disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan buruh migran di tingkat propinsi dan atau di tempat-tempat pemberangkatan buruh migran. Dengan demikian, maka gagasan desentralisasi secara umumjuga masih mengalami kendala koordinasi.

Terdapat tiga pokja, yakni: Pokja Penempatan Tenaga Kerja, Pokja Perlindungan Tenaga Kerja, dan Poka Pembiayaan Tenaga Kerja.

Informasi dari Bpk. Arifin Habibie, (Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Pokja Perlindungan sebagaimana tertuang dalam KepMenko No 63/M.EKON/10/2006) dalam acara Diskusi Terfokus Implementasi Inpres 6/2006, Komnas Perempuan, 28 November 2006.

2.2. Catatan Implementasi Kebijakan Penempatan TKI: Beberapa Prestasi dan Tantangannya

Tiga komponen program Kebijakan Penempatan:

· Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan (Agustus-Oktober 2006)

· Peningkatan kualitas dan kuantitas calon TKI (Agustus 2006-Juli 2007)

· Pelayanan di embarkasi dan debarkasi dengan sistem layanan satu atap (Agustus – September 2006)

2.2.1. Penyederhanaan dan Desentralisasi Pelayanan Penempatan

Dari sisi perangkat yang disediakan oleh institusi terkait, program penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan dapat dikatakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tetapi sejauh mana perangkat itu efektif masih merupakan soal kedua.

Hal-hal yang layak diapresiasi adalah kemajuan dalam hal penerbitan paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Imigrasi F-960.IZ.03.02 pada tanggal 4 September 2006; peraturan ini memungkinkan setiap orang dapat mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi manapun, tanpa bergantung pada bukti domisili pemohon. Hal ini memudahkan TKl dalam mengurus paspor. Namun demikian ada pengecualian berdasarkan pada kebijakan Depnakertrans dalam penempatan buruh migran ke Timur Tengah, karena BNP2TKI belum terbentuk, maka Kantor Imigrasi di Tangerang masih berfungsi sebagai kantor imigrasi untuk pengurusan paspor TKl yang hendak bekerja di Timur Tengah5.

Untuk mempersingkat waktu layanan, melalui surat bertanggal 22 Agustus 2006 Direktur Jenderal Imigrasi memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperpendek proses penerbitan paspor biometrik dalam tiga hari kerja6.

Sistem pengaman biometrik sebenarnya sudah diterapkan sejak 6 Februari 2006', tetapi tidak berjalan efektif®. Dengan sistem pengamanan ini, semua data pemohon paspor akan tercatat telah terekam dalam database pusat, sehingga meminimalisir kemungkinan penggandaan paspor (pengajuan permohonan paspor lebih dari satu kali)9. Namun demikian praktek penggandaan paspor terus berlangsung, bahkan disaat Inpres No. 6 Tahun 2006 telah diluncurkan. Hukum Online melaporkan pada tanggal 9 November 2006 bahwa dalam tiga bulan terakhir (Agustus, September,Oktober) di Jakarta Barat terjadi 70 kasus penggandaan paspor10. Sampai saat ini tuntutan untuk penyelesaian paspor dalam tiga hari kerja masih sukar dipenuhi. Akses ke database pusat, untuk keperluan verifikasi, masih lambat. Membutuhkan waktu hingga delapan jam, atau satu hari kerja. Dengan kecepatan akses seperti sekarang, penyelesaian paspor masih membutuhkan waktu lima hari kerja11.

Wawancara dengan Kamso Simatupang, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa & Fasilitas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Depkumham. 15 November 2006.

1u http://wwwhukumonline.com, 9November 2006. 11 http://www.kompas.com/metro/news/0603/01/083406.htm, 10 November 2006.

Surat Dirjen Imigrasi tanggal 22 Agustus 2006 juga memuat instruksi lainnya: penghapusan fungsiverifikasi dokumen, menyediakan konter khusus bagi TKI, dan memberantaspraktekpercaloan.

Dasar hukumnya sudah diputuskan sejak dua tahun yang lalu yaitu Kepmenhukham Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2004.

Ketua Umum HIMSATAKIHusein Alaydrus menyatakan keluhannya pada awal bulan Maret 2006 karena sekitar 16.000 buruh migran tertunda keberangkatannya akibat dari kelambanan pembuatan paspor dengan teknologi biometrik (http:// progresifjaya.com).

Kabiro Humas dan Hubungan Luar Negeri Departemen Hukum dan HAM, Taswem Tarib mengatakan keapad wartawan di Jakarta Senin 26/06/2006 balwa: “dari 700.000 paspor biometrik, ditemukan 1.800 kasus duplikasi, sebanyak 75 persennya paspor untuk TKI" (http://www.detiknet.com).

Perangkat lain yang juga positif adalah penghapusan prosedur verifikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Agustus 2006 untuk mempermudah TKl yang akan berangkat kembali ke tempat kerjanya12. Kemajuan pelayanan juga terjadi dalam penerbitan Surat ljin Pengerahan (SIP) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Laporan Pemantauan dari Ponorogo mengatakan bahwa SIP dan KTKLN dapat diperoleh dengan proses yang mudah, dalam satu hari kerja.13 Sumber yang sama menyebutkan, di Ponorogo sudah ada perubahan dalam sistem penyuluhan, seleksi, dan penandatanganan perjanjian penempatan. Pelaksanaannya dilakukan di depan BP2TKI dengan melibatkan buruh migran; dengan waktu pelaksanaan dua hari kerja.

Berbeda dengan laporan dari Ponorogo, pemantauan dari Lumajang menyatakan bahwa dalam belum ada perbaikan dalam proses penyuluhan; masih ditemukan praktek penyuluhan yang tidak berkualitas, penandatanganan kontrak kerja dilakukan di bandar udara sebelum keberangkatan pesawat, sehingga para buruh migran ini tidak sempat membaca dan memahami isinya14.

Bagian dari program penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan yang belum terlihat hasilnya adalah pembangunan Online System tentang Job Order. Pentargetan untuk menyelesaikan sistem ini pada bulan Oktober 2006 adalah target yang tidak didukung oleh perangkat di lapangan serta besaran masalah yang dihadapi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Pihak KJRl Kuching memberikan ilustrasi bahwa untuk mengembangkan sistem online dibutuhkan sistem koordinasi, pengelola, dan biaya pengelolaannya15. Ketiganya belum tersedia. Keluasan wilayah kerja -Serawak misalnya—dapat menjadi kendala untuk menghimpun data secara akurat dan sistematis. Job Order palsu masih banyak ditemui di lapangan. Sementara itu staf yang tersedia terbatas dan lebih banyak dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan TKI16. Sejauh ini di KJRI Kuching, pengesahan Job Order dilakukan secara manual. Depnaker juga mengakui dalam laporannya bahwa kendati Sistem Aplikasi sudah terbangun tetapi belum terintegrasi lintas sektor.17

13 Laporan Pemantauan Implementasi Inpres No. 06/2006. JKPS Cahaya, Ponorogo. 14 Laporan Pemantauan Implementasi Inpres No. 06/2006. SBMIJawa Timur. 15 Wawancara dengan DidikJ Zulhadi, staf KJRI Kuching, 24 November 2006. 16 Lihat juga kertas Kerja yang disampaikan oleh Didik Trimardjono, Consul for Consular Affair KJRIJohor Baru: Skema Perlindungan TKI/WNIModel KJRIJB.

12 SBMI mendapatkan laporan dari anggotanya di Hong Kong yang telah merasakan kemudahan ini (disampaikan dalam Diskusi Tematik Komnas Perempuan, 11 Desember 2006).

17 Progres Bentuk Nyata Tindakan Depnakertrans dalam Melaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2006: Posisi 31 Oktober 2006.

Progres Bentuk Nyata Tindakan Depnakertrans Dalam Melaksanakan Inpres No 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Posisi: 31 Oktober 2006.

Hasil Wawancara dengan Drs. Marjono, MM (Direktur Perlindungan dan Advokasi PPTKLN).

20 November 2006.

2.2.2. Catatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI

Laporan-laporan pemerintah -terutama dari Depnakertransmenyatakan berbagai keberhasilan dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas dan kuantitas calon TKl. Namun demikian, kami melihat keseluruhannya berlangsung di dalam kerangka memperdagangkan buruh migran; menempatkan (terbaca memperdagangkan) sebanyakbanyaknya buruh migran di pasar tenaga kerja internasional. Berikut adalah item-item yang dilaporkan Pemerintah sebagai keberhasilan dan penilaian kami.

a. Penyusunan Strategi Marketing dan Pembentukan Tim Gabungan Pemasaran. Dilaporkan bahwa sampai kurun waktu Oktober 2006 telah dilakukan penjajakan pasar tenaga kerja internasional di Norwegia, Kanada, Yunani, Jepang, dan Australia yang akan ditindaklanjuti dengan Kerjasama Bilateral (MoU) bidang penempatan Tenaga Kerja. Depnaker juga menyatakan bahwa telah bersepakat dengan Departemen Perdagangan Rl untuk mengoptimalkan peran Atase Perdagangan dalam pemasaran TKl. Sementara itu, staf Deplu memberikan informasi bahwa sampai November ini beberapa perwakilan Rl telah melakukan pengamatan pangsa pasar (market intelegence) buruh migran diantaranya adalah KJRI Los Angeles, KJRI San Fransisco, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York18.

(Lihat Tabel Terlampir di Halaman Berikutnya)

Tindakan-tindakan tersebut di atas jelas mencerminkan posisi negara memperlakukan buruh migran sebagai barang dagangan yang perlu dipasarkan. Bagaimana dengan sisi kemanusiaan buruh migran? Depnakertrans lebih jauh menyatakan tentang keberhasilan dalam meningkatkan proses penempatan adalah bahwa (bersama Deplu) telah berhasil membuat 5 MoU yaitu di Malaysia, Korea Selatan, Yordania, Kuwait, dan Taiwan. Kelima MoU tersebut perlu diteliti dari perspektif HAM buruh migran. Jika kita cermati isi MoU-MoU tersebut, ukuran keberhasilannya nampak semata-mata dalam membuka kerja sama penempatan yang mengesankan komoditisasi buruh migran, bukan pada kerjasama meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi.

b. Inpres mencanangkan pada Juli 2007 MOU/MCN bertambah dari 5 menjadi 17. Saat ini masih dalam proses penjajagan dan penyusunan19. Negara-negara yang disebut sedang disasar untuk kepentingan ini antara lain Yunani, Turki, Maroko, Spanyol, Aljazair dan Tunisia (dimana terdapat banyak pelaut Indonesia); dan mengupayakan MCN untuk Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar. Menjadi pertanyaan mengapa tidak mulai mensiasati penyusunan MoU yang lebih berperspekif

MoUCatatan atas Isi MoU dani Perspektif HAM
Malaysia (2006). · ·Pasal 2: penggunakan istilah conveyance seperti pengiriman barang Pasal 6: penggunaan istil ah offered yang menggarisbawahi posisi Indonesia menawarkan dan bukan posisi Malaysia yang membutuhkan PRT Pasal 10: perpanjangan kontrak kerja bukan atas dasar kesepakatan tapi atas dasar kehendak employer. Pasal 11: tidak mencantumkan konteks masalah buruh migran harus kembali pulang, tetapi langsung pada upaya memtasilitasi pemulangan. Isi Lampiran dalam MoU ini: tidak mencantumkan standar upah minimum; menyatakan bahwa salinan kontrak disediakan tetapi bukan keharusan; melegalkan penahanan paspor Domesfic Workers; menyatakan bahwa PRT tidak boleh kawin di tempat kerja; menghalangi reunifikasi keluarga: memuat sanksi (biaya pemulangan)
Indonesia Korea (2006)Pasal 3: Ditjen PPTKLN adalah satu-satunya sending agency yang diakui dalam MoU ini: bagaimana bila BNP2TKI telah terbentuk karena Ditjen PPTKLN akan dihapuskan setel ah adanya BNP2TKI. Pasal 16: tentang kesediaan meninggalkan Korea secara sukarela. Kesediaan ini disatu sisi merupakan iming-iming untuk bisa diterima bekerja di Korea; di sisi lain dipakai sebagai alasan untuk tidak menjadi lega/ resident; konteks penyelesaian masalah tentang tinggal atau meninggalkan Korea tidak dijabarkan secara cermat. Hal ini dapat merugikan buruh migran. Beberapa pasal dalam MoU ini menunjukkan posisi Indonesia yang lemah, misalnya Korea dapat memutuskan MoU bila ada kesalahan dalam proses
Indonesia Yordania (2001) IndonesiaPihak penandatangan MoU ini tidak jelas sehingga tidak jelas siapa pihak yang akan mengimplementasikannya. Butir-butir kesepakatannya terlalu umum, tanpa standar dan kejelasan mekanisme. Pasal 3: pilihan terminologi user (bukan employer) pada pasal 3 dapat
Kuwait (1996)·mengaburkan hubungan kerja Pasal 4: tidak mencantumkan standar baik untuk upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja. Pilihan terminologi sklled workers sementara domestic worker masih belum diakui
Indonesia Taiwan (2004)• . •mengakses pelayanan Pasal 2: menguatkan kerjasama dalam rekruitmen, penempatan dan dalam menyediakan kesempatan. Pasal 4: mencantumkan kesetaraan posis/employer dan pekerja Pasal 11: employment service system dan direct hiring program. Pasal 12: belum ada ketentuan mengenai pengaturan dan fasilitasi kedatangan dan

HAM di negera-negara yang banyak mempekerjakan buruh migran perempuan, karena mereka posisinya jauh lebih rentan dan lebih tidak memiliki perlindungan hukum. Negara-negara itu antara lain: Saudi Arabia, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, UEA, Brunai Darusalam. Betul telah ada MoU dengan Malaysia, Taiwan, dan Korea, tetapi sebagaimana dipaparkan di muka bahwa isi MoU tersebut sayangnya jauh dari perspektif HAM.

c. Lahirnya Peraturan Bersama Menakertrans dengan Menteri Kesehatan yang memungkinkan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja hanya membutuhkan waktu satu hari saja. Depanakertrans melaporkan telah menunjuk 70 sarana kesehatan sebagai tempat pengujian kesehatan calon TKl di seluruh Indonesia. Depkes melaporkan telah mengembangkan program untuk TKl yang menyangkut pelayanan untuk calon-calon buruh migran dan mengembangkan pedoman untuk kesehatan reproduski buruh migran perempuan. Hal-hal yang masih belum diketahui adalah masalah kesehatan buruh migran di tempat kerjanya, bagaimana penanganan kasus-kasus kesehatan warga Indonesia di luar negeri; sejauh ini juga belum ada jejaring pelayanan kesehatan dengan negara tujuan20.

d. Penyelenggaraan uji kompetensi. Saat ini baru dilakukan kerja penyiapan seperti penataan peraturan, penyediaan tempat uji kompetensi, dan sebagainya. Demikian juga, penyelenggaraan pelatihan pun masih pada penataan sertifikasi, penyusunan modul pelatihan, dan semacamnya.

e. Tentang bursa tenaga kerja, seorang buruh migran yang diwawancarai di Lumajang, mengatakan tidak pernah mendengar kabar tentang kegiatan sosialisasi bursa kerja di luar negeri; dan sangat minim pula penjelasan prosedur untuk bekerja di luar negeri kepada masyarakat desa. Ismail, Kepala Disnakertrans Kabupaten Lumajang, mengakui bahwa sosialisasi tentang bursa tenaga kerja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Lumajang memang masih terbatas21.

" Wawancara dengan Zaherman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 13 November 2006.

19 MoUyang terakhir kali dibuat adalah dengan Korea Selatan. MoU yang terakhir ini, ditandatangani9 Oktober 2006, dibuat dalam konteks employment permit system, dengan demikian menggantikan MoU sebelumnya yang dibuat tahun 2004.

2.2.3. Catatan Pelayanan TKI di Embarkasi dan Debarkasi

Di antara semua bagian dari implementasi Inpres No. 06 Tahun 2006, yang paling banyak mendapatkan pemberitaan pers tampaknya adalah peresmian lounge TKl di bandar udara Sukarno-Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Agustus 2006. Lounge TK/ di bandar udara Sukarno-Hatta memiliki sarana bank, kantin sampai konter tiket pesawat. Lounge serupa sudah tersedia di pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Perak dan bandar udara

Juanda, Surabaya2. Kemudahan lain yang sudah dapat dinikmati di bandara Sukarno-Hatta adalah penyediaan konter keimigrasian dan penghapusan verifikasi dokumen (sejak 23 Agustus 2006), sehingga mempercepat proses embarkasi.

Namun penyediaan fasilitas di embarkasi/debarkasi tidak serta merta berarti perbaikan perlakuan petugas terhadap buruh migran. Pengamatan yang dilakukan SBMI di bandar udara Soekarno-Hatta, pada tanggal 11 Oktober 200623 masih menemukan berbagai hal yang bertentangan dengan maksud Inpres No. 06 Tahun 2006, diantaranya adalah: kondisi Terminal Tiga masih memprihatinkan, tidak ada tempat duduk di ruang tunggu. Proses pemindahan dari terminal 2 ke terminal 3 sangat tidak manusiawi, hanya disediakan tiga bus untuk 300 TKl, perlakuan petugas tidak simpatik, membentakbentak dan menggunakan kata-kata kasar (antara lain "... desak-desakan sana, mati-matisekalian"); pelecehan seksual masih dialami buruh migran perempuan; pungutan liar dan pemerasan terhadap buruh migran yang akan mengambil barang bawaannya masih berlangsung; harga tiket resmi untuk TKl jauh lebih mahal dari harga umum (contohnya harga tiket Lion Air ke Surabaya pada tanggal itu pada jam dan keberangkatan tertentu di pasaran hanya Rp 200.000,- di konter TKI harganya Rp 690.000,-). Pungutan liar dilaporkan juga masih terjadi di bandar udara Junda, Surabaya24.

Bandara Juanda, Surabaya, 19 November 2006: “pada waktu pemeriksaan paspor, (saya) diminta menyerahkan uang oleh petugas bandara. Saya serahkan uang sebesar Rp. 200.000,-“. (Suyadi. Laki-laki. Asal: Randu Agung, Lumajang. Buruh migran bekerja di Malaysia. Tiba di bandar udara Juanda, Surabaya, pada tanggal 19 November 2006). “Ketika pemeriksaan paspor, petugas bandara minta “oleh-oleh." Tetapi tidak diberi. Tidak merasa khawatir tiba di bandara Juanda. Lain halnya dengan bandara Soekarno-Hatta, yang petugasnya memaksa buruh migran memberikan uang. (Misnawati. Perempuan. Asal: Tunjung, Lumajang. Buruh migran yang bekerja di Qatar. Tiba di bandar udara Juanda, Surabaya, pada tanggal 19 November 2006).

2u Disampaikan olehJelsi M,staf Depkes, disampaikan dalam acara Diskusi Terfokus Implementasi Inpres No. 6/2006, Komnas Perempuan, 28 November 2006.

21 Laporan Pemantauan. SBMI Jawa Timur.

21 Fasilitas ini akan dibangun di NTT (diharapkan dapat diresmikan pada Desember 2006), Nusa Tenggara Barat, Medan, Batam,Surakarta, dan Makassar.

23 Laporan MiftahSBMI, Pengamatan Bandara Sukarno-Hatta tanggal 11 Oktober 2006, dipresentasikan pada tanggal 1 Desember 2006.

24 Laporan Pemantauan. SBMI Jawa Timu:

2.3. Catatan Implementasi Kebijakan Perlindungan TKI

Program Kebijakan Perlindungan:

:: Advokasi dan Pembelaan TKI (Juli 2007).

:: Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI (Juni 2007).

2.3.1. Advokasi dan Pembelaan TKI

Rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan program advokasi dan pembelaan TKI adalah dari Agustus 2006 hingga Juli 2007. Menurut Laporan Depnakertrans Oktober 2006, beberapa tindakan masih dalam proses perencanaan, pembahasan, usulan, atau membangun kesepakatan, diantaranya adalah: (a) sedang merancang kerjasama dengan organisasi advokat di dalam negeri; (b) sedang membahas optimalisasi peran KBRI dengan Deplu; (c) usulan agar KBRl kerjasama dengan law firm di 11 negara -tidak disebutkan negara mana saja—; (d) akan berkoordinasi dengan Deplu dan POLRI untuk penugasan pejabat POLRI di negara penempatan; dan (e) diusulkannya pembentukan Atase Ketenagakerjaan di Korea Selatan, Brunai, Singapura, Yordania, Suriah, dan Qatar.

Karena memang rentang waktu pelaksanaannya yang masih panjang, maka tidak ada yang bisa diberi penialaian pada usulan-usulan dan rencana itu, kecuali pertanyaan: bantuan hukum semacam apa yang akan dsiapkan, apakah probono? Bagaimana buruh migran dan anggota keluarganya bisa mengakses bantuan hukum ini? Mana saja 11 negara yang dimaksud dan apa alasannya memprioritaskan ke 11 negara itu?

2.3.2. Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKI

Hingga bulan ini, persiapan sedang dilakukan untuk pembentukan Citizen Service di lima negara (Singapura, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Yordania, dan Suriah). Deplu menjanjikan layanan sosial di perwakilan Indonesia di luar negeri ini akan berfungsi pada awal 200725. Dengan tugas yang lebih luas daripada Atase Ketenagakerjaan, Citizen Service akan berperan sebagai penghubung antara TKI, majikan dengan pengacara setempat. Untuk memastikan struktur dan pendanaan dari Citizen Service, Deplu sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Departemen Keuangan.

Secara keseluruhan, baik dari segi rancangan maupun pelaksanaannya, perkembangan kedua Program Perlindungan lebih lambat dibandingkan dengan program-program di bawah Kebijakan Penempatan. Rumusan target dari kedua program perlindungan tidak terinci dan kurang terukur. Catatan tambahan lain, layanan perlindungan ini tidak akan banyak berguna bila buruh migran tidak mengetahui bahwa layanan ini tersedia, dan tidak memahami cara mengakses layanan tersebut. Aspek lain yang perlu dipikirkan adalah kapasitas dan daya jangkau dari layanan (baik bantuan hukum maupun Citizen Service).

25 Lima KBRIAkan Dilengkapi Citizen Service. Kompas Cybermedia.

14 September 2006.

2.4. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI

Program-program dalam Kebijakan Pemberantasan Calo/Sponsor TKI: · Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di daerah (Desember 2006).

· Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan TKI di embarkasi/debarkasi (Desember 2006).

Depnakertrans melaporkan tiga bentukimplementasi Inpres No. 06 Tahun 2006 dalam program pemberantasan praktek percaloan/ sponsor, yaitu: (1) koordinasi dengan Depdagri menyusun peraturan bersama SKB antara Menakertrans dan Mendagri dalam rangka pencegahan dan atau pengawasan praktek percaloan/sponsor TKI; (2) kerjasama dengan POLRI dan Kejaksaan Agung dalam rangka penindakan praktek pencaloan/sponsor TKl; dan (3) revitalisasi penugasan Satgas di embarkasi dan debarkasi dengan cara penggantian setiap dua bulan.

Ketiganya barangkali penting, tetapi jika dilihat dari persoalan di lapangan, tindakan tersebut sama sekali tidak menyentuh akar masalah.

Keberadaan calo dan sponsor dalam migrasi buruh Indonesia ke luar negeri tidak bisa dilepaskan dari kegagalan negara dalam menyediakan informasi26, dalam memberi bantuan keuangan bagi warganya yang miskin27, atau dalam memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi calon atau keluarga buruh migran di desa. Dalam kenyataannya, hampir semua calon buruh migran atau keluarga buruh migran di desa-desa tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dan asistensi dari Disnakertrans di wilayahnya. Ada satu-dua diantara ratusan Disnakertrans yang melakukan penyuluhan ke desa-desa, di Lombok misalnya, baik atas kerjasama dengan LSM maupun dengan agen pengerah tenaga kerja. Tetapi, pada umumnya sulit bagi calon-calon buruh migran untuk mendapatkan informasi dan asistensi dari institusi Pemerintah yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan itu. Calon dan keluarga buruh migran —terutama buruh migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mempunyai akses pada kredit; kalaupun ada sedikit pinjaman, biasanya datang melalui agen pengerah tenaga kerja dan hanya untuk buruh di sektor formal, itu pun hanya ada di satu dua kabupaten diantara lebih dari tiga ratusan kabupaten yang ada di Indonesia28.

Istilah calo, sponsor, atau tekong dalam migrasi buruh sering diidentikan dengan prilaku mediasi yang bersifat negatif, seperti memberi informasi tidak akurat, meminjamkan uang dengan bunga berat, mengirim buruh migran secara ilegal, memalsukan data identitas, melakukan penipuan-penipuan atau bentuk-bentuk premanisme yang lain. Memang ada yang bertindak seperti itu, tetapi jarang terdengar upaya penegak hukum menjerat mereka dengan sanksi-sanksi pidana yang jelas, kecuali untuk kasuskasus ekstrim seperti pembunuhan sejumlah mantan buruh migran yang ditipu dalam perjalanan pulang. Tidak semua yang mengambil fungsi sebagai mediator untuk migrasi kerja ke luar negeri bertindak negatif. Secara sosiologis, munculnya warga desa yang mengambil fungsi mediasi adalah hal yang wajar karena fungsi ini dibutuhkan, apalagi di tengah institusi negara tidak menjalankan fungsinya.

Sayang sekali program yang dirumuskan dalam Inpres No. 06 Tahun 2006 untuk pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKl dirumuskan dengan tanpa melihat fakta sosiologis dan tidak menyasar pada persoalan institusi pemerintah sendiri yang gagal berfungsi. Inpres ini justru memalingkan perhatian dari masalah yang paling krusial yaitu memperbaiki fungsi Disnakertrans dan membuat pemilahan antara calo yang kriminal dan yang tidak kriminal. Inpres ini menganggap semua calo dan sponsor adalah tindak kriminal, perlu diberantas.

Memberantas tindak kejahatan adalah penting dan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Perangkat Hukum Pidana di Indonesia dapat digunakan untuk hal ini, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan sebagainya adalah tindak kriminal. Dengan demikian tindakan yang kedua yang dilaporkan Depnakertrans hampir dapat dikatakan tidak terlalu relevan.

Tindakan ketiga yang dilaporkan Depnakertrans juga tidak terlalu relevan bahkan mengalihkan perhatian pada soal mekanisme mutasi personel sementara inti persoalan lebih pada sistem yang lebih luas yaitu tidak berfungsinya institusi utama dalam isu ini, seperti yang ditunjukkan antara lain oleh Disnakertrans dan badan-badan keuangan milik negara.

26 Untuk informasilapangan kerja dan kaitan-kaitannya merupakan tugas Depnakertrans dan Disnakertrans di daerah.

27 Fungsi ini antaralain seharusnya dilakukan oleh bank-bank danlembaga keuanganlain milik negara, atau Departemen Sosial.

2 Pada tahun 2004 jumlah kabupaten di Indonesia ada 349 dan 91 kota otonom tersebar di 33 propinsi, lihat wwwwikipedia org Lembaga perbankan yang memberikan pinjaman kredit lunak bagiburuh migrant antara lain terdapat di Kulonprogo dan Lombok Timur

2.5. Lembaga Penempatan TKI

Program dalam Kebijakan Lembaga Penempatan TKI:

· Peningkatan profesionalitas Lembaga Penempatan TKI (Agustus-Desember 2006).

Peningkatan Profesionalitas Lembaga Penempatan TKI

Ada lima buah tindakan yang oleh Depnakertrans dilaporkan sebagai implementasi program ini pada periode Agustus-Oktober yaitu (1) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)29; (2) Evaluasi Kinerja PPTKIS30; (3) Penetapan Keputusan Menteri tentang Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Inddonesia (SI-PPTKI) dalam waktu 30 hari kerja³1; (4) penataan lembaga asuransi perlindungan TKl32; dan (e) penataan lembaga sarana kesehatan dan psikologi TKI33.

Dari segi rancangan, sebagian besar program peningkatan profesionalisme lembaga penempatan, taklain dan tak bukan, adalah penataan perijinan dan administratif bagi lembaga penempatan (PPTKIS, lembaga kesehatan dan psikologi, asuransi perlindungan), sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39/2004. Tindakan maupun sasaran program hampir seluruhnya melulu merupakan urusan antara lembaga penempatan dengan pemerintah, terutama Depnakertrans. Melulu antara pemerintah dengan lembaga pemasoklayanan. Buruh migran tidak dihitung dalam pembahasan ini. Dalam kenyataan buruh migran membutuhkan skema asuransi perlindungan yang masuk akal dan tidak memberatkan mereka.

31 Telah terbit Surat Edaran Menakertrans No. SE 494/MEN/TKLN-KP/2006 untuk hal ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

29 Dinyatakan balwa jumlah PPTKIS yang mendaftar ulang sebanyak 447 dari 471 (95%) untuk diverifikasi.

su Adanya pelaporan hasil registrasi dan evaluasi, dan adanya Penetapan Keputusan Menteri tentang tindak lanjut hasil evaluasi.

32 Sudah menetapkan satu konsorsium asuransiTKIyang beranggotakan 7 perusahaan asuransi, mencabut penunjukan penyelenggara perlindungan TKI lama.

33 Telah disusun dan dibahas antardep tentang penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI dan penunjukan sarana Kesehatan sebagai Pelaksana Pasal 4 9 ayat 2 UU No. 39/2004.

Profesionalisme lembaga penempatan seharusnya bukan hanya diukur dari kemampuan lembaga penempatan memenuhi syaratsyarat administratif perijinan; tetapi juga harus diukur dari tanggung jawab sosial perusahaan dan perlindungan buruh migran sebagai konsumen dari layanan PPTKIS dan layanan lembaga pemeriksa kesehatan serta psikologi.

2.6. Dukungan Lembaga Perbankan

Program-program dalam Kebijakan Dukungan Lembaga Perbankan: · Fasilitasi kredit untuk calon TKI (Agustus 2006). · Pengelolaan remitansi TKI (Desember 2006).

Tindakan yang dilaporkan sebagai implementasi program ini adalah optimalisasi kerjasama dengan perbankan yang ada (Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI); serta perluasan kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah.

Calon buruh migran niscaya sangat membutuhkan fasilitas kredit yang murah dan mudah untuk membiayai keberangkatan ke luar negeri. Dari Ponorogo dilaporkan bahwa fasilitas kredit sudah tersedia khususnya untuk mereka yang akan bekerja di Taiwan (melalui China Trust Bank) dan Malaysia (Bank Jatim). Namun proses permohonan kredit dari China Trust Bank dinilai masih sulit, lagipula bunganya memberatkan.

Tidak semua daerah sudah mendapatkan kemudahan ini. Suyadi, sumber di Lumajang, mengatakan bahwa masyarakat di desanya belum mendengar informasi mengenai kredit bagi calon buruh migran. Kepala Disnaker Lumajang, Ismail, menjelaskan bahwa pihaknya belum berani melakukan sosialisasi tentang kredit ini, karena belum ada penjelasan tentang mekanisme pemberian kredit34. Dari pengamatan ini, sungguh jelas bahwa tantangan di waktu depan adalah memperluas cakupan layanan dan memperbesar realisasi kredit, serta kredit tanpa bunga bagi buruh migran untuk biaya bekerja di luar negeri.

Mengingat potensi volume transaksinya yang luar biasa, perbankan (dan lembaga keuangan lainnya) dapat memikirkan cara untuk mendekatkan layanan kepada buruh migran. Meningkatnya volume remitansi melalui perbankan, tentu baik bagi pemerintah dan lebih aman bagi para buruh migran namun pemerintah wajib melindungi buruh migran dari potongan-potongan biaya yang tidak beralasan (atau mengada-ada), pertukaran kurs yang tidak adil, dan kejahatan perbankan lainnya.

34 Laporan Pemantauan. SBMI Jawa Timur.

BAGIAN 3 Masalah Kunci Yang Terlupakan

Spanduk bertuliskan pahlawan devisa yang dipampang di dinding bandara Sukarno-Hatta dengan latar kain tetoron putih dan tulisan cat warna hijau tidak ditoleh sama sekali oleh Irah-seorang buruh migran asal Cirebon— yang baru pulang dari Qatar pada tanggal 2 November 2006. Demikian pula lebih dari 100 buruh migran yang sore itu antri di konter imigrasi, tidak memperdulikannya. Sebagian nampak sibuk mengisi atau mengecek isian kartu imigrasi mereka, sebagian bertukar-tukar alamat dan nomor telepon dengan temannya, ada yang terlihat sedikit gelisah dan waspada dengan tas yang digenggamnya, sebagian lainnya tampak tenang-tenang antri berbaris dengan wajah lelah. Tapi, semuanya tidak memperhatikan spanduk itu. Devisa itu apa?' Tanya Irah. Buruh Migran dimahkotai istilah pahlawan devisa karena mendatangkan uang dari kerjanya di luar negeri. Uang yang tidak sedikit dan ajeg. Ketika krisis ekonomi mendera Asia Tenggara tahun 1997-1998, saat Indonesia telak dipukul oleh pelarian modal asing, buruh migran mengalirkan devisa. Istilah pahlawan devisa juga dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pekerjaan buruh migran. Mungkin sebuah maksud yang baik, tetapi penyandangan label itu sama sekali tidak dimengerti oleh Irah dan teman-temannya buruh migran perempuan yang waktu itu kembali dari tempat kerjanya di Timur Tengah. Label itu tidak memberi makna konkrit dalam perbaikan kondisi buruh migran, malah sebaliknya, berpotensi menguatkan kerentanan buruh migran untuk terus dieksploitasi dan mengalami kekerasan. Mengapa begitu besar gap yang menganga, yang memisahkan keberadaan mereka dengan kebijakan yang disusun Pemerintah?

3.I. Peran Negara dalam Bisnis Penempatan/Pengerahan Tenaga Kerja

Dalam rangkaian kebijakan dan legislasi di Indonesia sejak tahun 1974 hingga tahun 2006 ini, masalah buruh migran Indonesia dirumuskan —oleh Pemerintah dan juga DPR— dari perspektif program penempatan atau pengerahan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dan mendapatkan devisa. Meskipun ada nuansa perubahan nama dan isi peraturan/kebijakan, di dalamnya terbentang satu benang merah yang sama, yaitu pandangan dasar yang menganggap buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja untuk ditempatkan sesuai permintaan. Penggunaan istilah-istilah hak asasi atau hak buruh migran dalam peraturan-peraturan terkini masih terbatas pada lingkup pengantar, bukan pada referensi hukum yang konkrit dan juga bukan pada uraian implementasi hak asasi secara menyeluruh.

Pemerintah —khususnya Depnakertrans—telah lama diminta untuk keluar dari cara pandang yang memposisikan buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja atau menjadikan buruh migran sebagai objek dari bisnis penempatan tenaga kerja semata. Permintaan ini tidak digubris sama sekali, walaupun hal ini sejalan dengan nafas Konstitusi UUD 45 yang menghargai hak warga negara secara utuh; dan selaras dengan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran yang oleh Pemerintah sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode RAN-HAM 1998-2003

Kata penempatan yang selalu muncul baik dalam judul maupun dalam isi peraturan menunjukkan persistensi cara pandang yang mengobjektifikasikan buruh migran. Buruh migran adalah "sesuatu/seseorang" yang ditempatkan, atau persediaan tenga kerja untuk memenuhi permintaan di pasar tenaga kerja internasional. Pandangan yang mengobjektifikasikan buruh migran makin terlihat dalam konsep aktor-aktor lain dalam peraturan/kebijakan penempatan buruh migran yang berposisi sebagai subyek: yaitu institusi pemerintah dan pengusaha. Dalam peraturan-peraturan yang ada, unsur pengusaha ini dikenal dengan sebutan agen atau PJTKI (Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) atau PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta). Kata-kata kunci: penempatan, pengiriman, atau pengerahan yang terus menerus ada dan dominan dalam peraturanperaturan migrasi buruh Indonesia secara langsung memposisikan buruh migran sebagai komoditas.

Dengan perspektif penempatan/pengiriman/pengerahan, pengertian buruh migran pun kemudian terpasung pada kerangka bisnis ketegakerjaan. Hanya mereka yang fit (masuk) ke dalam syarat-syarat administratif bisnis tenaga kerja (yang ditetapkan pemerintah) sajalah yang diakui sebagai buruh migran Indonesia (TKl). Pemasungan ini menjadi semakin kokoh ketika perlindungan bagi buruh migran diterjemahkan menjadi bagian dari aspek bisnis penempatan tenaga kerja, bukan sebagai kewajiban negara. Laporan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebelumnya bernama Depnaker saja), sejak tahun 1970-an hingga sekarang didominasi oleh informasi jumlah penempatan dan jumlah devisa negara yang diterima. Semuanya meningkat. Spektakuler. Pada tahun 1970-an angka penempatan per tahun taklebih dari 1000 orang saja; pada tahun 1980-an angka penempatan mulai meningkat tajam menjadi 50.000-an orang per tahun. Pada dekade berikutnya, tahun 1990-an jumlah yang ditempatkan pertahun sudah ratusan ribu, mencapai rata-rata 200.000 per tahun; dan memasuki paruh kedua dekade ini (tahun 2000-an) angka penempatan per tahun telah mencapai lebih dari 450.000 orang.

3.2. Tanggung Jawab Negara: Mengatasi Kemiskinan dan Melindungi Warga Negara

(a) Kemiskinan di Pedesaan dan Migrasi

Bagi pemerintah Indonesia, migrasi buruh ke luar negeri adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di dalam negeri². Pandangan ini telah menyeret Pemerintah untuk mengerahkan atau menempatkan buruh migran sebesar-besarnya demi devisa dan melalaikan tanggung jawabnya untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan dan menyiapkan skema perlindungan bagi warganya secara sistematis dan menyeluruh. Buruh migran telah dijadikan andalan, dilemparkan ke luar negeri untuk menjadi pasukan di baris terdepan dalam menyelamatkan ekonomi keluarga dan desa.

Data dari berbagai kabupaten menunjukkan bahwa uang yang dikirimkan oleh buruh migran kepada keluarganya di desa adalah penyelamat ekonomi di pedesaan. Masyarakat pedesaan hidup dari penghasilan buruh migran ketimbang penghasilan sektor ekonomi yang mereka akses di desanya. Secara nasional dilaporkan bahwa pada tahun 2005, pendapatan yang diperoleh dari pengiriman buruh migran mencapai angka sekitar Rp 25 triliun. Pemerintah Indonesia mencanangkan untuk terus menggenjot pengiriman buruh migran Indonesia demi meningkatkan penerimaan devisa. Untuk tahun 2006, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan menjadi Rp 30 triliun, dan sebagaimana diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Soeparno, pada tahun 2009 Indonesia menargetkan perolehan sebesar Rp 186 triliun dari pengiriman empat juta buruh migran ke luar negeri.3

Sementara itu, nyaris tidak terjadi perbaikan sistem ekonomi di pedesaan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dan papan, untuk mampu membiayai kesehatan dengan baik, atau agar bisa menyekolahkan anak-anak ke tingkat pendidikan di atas sekolah dasar, tidak ada jalan lain bagi warga desa untuk mengirimkan salah satu anggota keluarganya bekerja di luar negeri. Apapun resikonya.

Kasus-kasus besar di beberapa kota menunjukkan bahwa exploitasi dan penderitaan separah apapun yang dialami buruh migran di tempat kerjanya di luar negeri tidak membuat mereka surut4. Mereka kembali berangkat ke luar negeri. Jumlah buruh migran terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah tidak adanya lapangan kerja dengan penghasilan yang layak di pedesaan. Kemiskinan yang parah di pedesaan membuat posisi tawar buruh migran amat rentan terahadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Keberadaan buruh migran tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan struktural yang merupakan tanggung jawab negara untuk mengatasinya.

Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Oktober 2006 jumlahpenganggur tetap mencapai 10,8 juta ditambah 29,64 juta setengah penganggur. http:// www:tempointeraktifcom/hg/nusa/jawamadura.

Kompas Cybermedia.

26 Juli 2006.

(b) Skema Perlindungan Sosial dan Finansial untuk Pemberdayaan Buruh Migran

Kerentanan buruh migran adalah akibat dari banyak hal, bukan hanya karena mereka berasal dari kelompok miskin dan kurang berkesempatan mendapatkan pendidikan, lebih jauh dan lebih dalam adalah karena negara -tempat bekerja maupun Indonesia sebagai negara asal tidak menyediakan sistem perlindungan yang memadai. Sampai saat ini skema perlindungan sosial baru masih dalam taraf pembahasan, belum sampai pada taraf keputusan. Inpres sendiri tidak menyinggung sama sekali masalah perlindungan sosial bagi buruh migran. Karena buruh migran berasal dari keluargakeluarga miskin di pedesaan, selayaknya mereka mendapatkan kredit tanpa bunga yang disediakan negara untuk biaya keberangkatannya mencari nafkah ke luar negeri.

Perangkat Sosial di Desa (c)

Berbeda dengan Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, peraturan-peraturan di Indonesia memandang buruh migran sebagai satu entitas yang berdiri sendiri, tidak punya keluarga; tidak ada elemen keluarga. Padahal keluarga dan komunitas asal buruh migran adalah pihak yang tak terpisahkan dalam migrasi, baik sebagai bagian dari pendorong, sebagai bagian dari yang ikut menikmati hasil, maupun sebagai bagian yang ikut menanggung resiko.

Semangat desentralisasi dalam Inpres No. 06 Tahun 2006 tidak memasukkan elemen perangkat sosial desa sebagai bagian yang ikut serta dalam pengelolaan kebijakan migrasi. Perangkat sosial di desa yang dimaksud menyangkut nilainilai, hukum adat, kebiasaan, maupun institusi-institusi sosial. Mayoritas buruh migran adalah warga masyarakat desa yang biasa mengakses informasi lisan dan mengambil rujukan pada perangkat sosial yang ada di desa. Mereka terjauhkan dari akses informasi tertulis, apalagi jika informasi tertulis itu harus diambil kantor disnakertrans, -yang jauh letaknya, berbelit prosedurnya, tidak jelas dimana pintunya, dilayani oleh orang yang selalu sibuk di luar kantor, dan bahasanya susah dimengerti.

Untuk menyebut beberapa diantaranya kasus Kartini dari Karawang yang nyaris dihukum mati karena hamil dan melahirkan di tepat kerjanya di Fujairah Uni Emirat Arab, setelah lolos darilubang jarum pengadilansyariah, Kartini kembali mencari kerja ke Timur Tengah; atau kasus Nirmala Bonat dari NTT yang babak belur karena siksaan majikan di Malaysia , tak menyurutkan warga daerah asal Nirmala untuk bekerja ke Malaysia.

3.3. Hak-hak Dasar yang Sering Dilanggar dan Buruh Migran yang Selalu Disalahkan

Sudah lama diketahui bahwa masalah buruh migran bukan hanya masalah jumlah orang yang ditempatkan ke luar negeri dan mengirimkan uang ke dalam negeri. Buruh migran adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Hingga penghujung tahun 2006 pun, media cetak dan elektronik masih kerap menampilkan laporan tentang perlakuan buruk terhadap buruh migran5. Sudah banyak pula laporan dan kajian dari organisasi non-pemerintah (ornop) dan organisasi buruh migran yang dengan gamblang memaparkan kesewenang-wenangan yang dialami buruh migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; sejak tahap pra keberangkatan, masa penempatan dan ketika bekerja di luar negeri, hingga proses kepulangan. Data kasus yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada tahun 2005 tercatat sedikitnya tercatat 19 kasus kematian, penyiksaan disertai pemerkosaan 101 kasus, hilang kontak 117 kasus, sedangkan kasus-kasus lainnya seperti deportasi, traffiking, gaji tidak dibayar, dan jam kerja yang panjang berjumlah 4.100 kasus6.

Pelanggaran HAM pada buruh migran nyaris dianggap hal biasa. Ketika mengurus dokumen keberangkatan, buruh migran menjadi mangsa pemerasan dari aparat yang korup, dan menjadi korban penipuan dari agen tenaga kerja serakah yang mengenakan biaya sangat mahal. Selama menunggu keberangkatan, mereka tinggal berjejalan di tempat penampungan yang kondisinya sangat tidak manusiawi, tanpa air, penerangan, udara segar, dan makanan yang layak. Sesampainya di luar negeri pun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan lolos dari perlakuan buruk di tempat bekerja; dari mulai jam kerja yang panjang, pemotongan gaji bahkan bekerja tanpa dibayar, disekap, menjadi korban kekerasan (fisik, psikologis, seksual) dari majikan/keluarga majikan, dipenjara tanpa proses hukum yang sah, hingga larangan untuk menjalankan ibadah.

Meskipun berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia di atas sudah berlangsung sejak lama, dari ke tahun kita menyaksikan pasang naik dan pasang surut kemauan politik Pemerintah Indonesia dalam menyediakan perlindungan terhadap buruh migran

Indonesia. Sejarah perburuhan Indonesia mencatat bagaimana tanggapan Pemerintah Indonesia pada tahun 1985 ketika publik dalam negeri mulai terganggu oleh gencarnya pemberitaan mengenai kondisi kerja serupa perbudakan (jam kerja panjang, serangan seksual) yang dialami pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Alih-alih mencari cara untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban, Sudomo, Menteri Tenaga Kerja waktu itu, malah mengeluarkan surat keputusan (KEP.420/Men/1985, bertanggal 24 April 1985), yang mewajibkan calon buruh migran untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan berbicara kepada wartawan selama bekerja di luar negeri. Sudomo menyatakan bahwa buruh Indonesia yang berkeluh-kesah demikian adalah mereka yang sebenarnya hanya ingin mengakhiri kontrak kerjanya?.

Di masa reformasi, pemerintah belum bertindak cukup untuk melindungi buruh migran yang menjadi korban kekerasan majikan atau pemerintah negara tempat mereka bekerja. Pada Tragedi Kemanusiaan Nunukan 2002, misalnya, kita menyaksikan kegagalan Pemerintah Indonesia untuk bertindak efektif dalam menangani ribuan buruh migran yang mengungsi ke Nunukan akibat deportasi besar-besaran yang dilancarkan pemerintah Malaysia

Lihat antara lain: Camat Ditahan Terkait Pengiriman TKI Ilegal. Kompas, 18 September 2006.

Voice of Human Rights News Center.

17 Juni 2006.

3.4. Impunitas

Terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, bukannya mengusut pelaku pengerah tenaga kerja yang melakukan pelanggaran atau menindak aparat yang korup, pemerintah Indonesia malah kerapkali menimpakan kesalahan pada buruh migran yang pergi bekerja di luar negeri tanpa menempuh prosedur dan memperlengkapi diri dengan dokumen yang sah.

Di samping itu, sanksi yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan penempatan hanya berhenti pada sanksi administratif dengan membubarkan perusahaannya tanpa memberi hukuman yang berarti bagi pemiliknya. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-05/MEN/Ill/2005. Peraturan ini semakin memperkecil harapan untuk penegakan hukum yang kuat dan kredibel sebab tak ada aral merintang bagi si pemilik untuk mendirikan perusahaan penempatan dengan nama yang berbeda. Jaminan untuk tidak memberiimpunitas pada pelaku kejahatan dan pelanggaran harus ditegakkan oleh Pemerintah.

Sampai hari ini tidak ada laporan tentang penghukuman terhadap agen pengerah tenaga kerja yang melakukan pelanggaran hukum dan merampas HAM buru migran. Menakertrans mengatakan bahwa para agen telah berjasa, maka tidak akan ada yang dihukum, jika mereka salah mereka hanya diberi peringatan.

Jones, Sidney: Making Monzy off Migrant, th Indonesian Exodus to Malaysia. 2000. P.19.

3.5. Buruh Migran dan Perempuan Buruh Migran adalah Manusia

Di atas segala-galanya, buruh migran adalah manusia. Manusia yang dalam dirinya melekat martabat kemanusiaan sehingga memiliki hak asasi yang tak bisa dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun dimanapun. Bagi buruh migran, bekerja di luar negeri adalah upaya menyambung hidup, mencari nafkah, meningkatkan kualitas hidup pribadi dan keluarganya; apapun kategori keberangkatan ke luar negeri yang mereka tempuh: ditempatkan menurut peraturan, atau mencari kerja sendiri di luar negeri, atau atas bantuan pihak ketiga lainnya diluar skema peraturan di Indonesia. Semuanya adalah bagian dari upaya mencari kehidupan yang lebih baik; upaya yang merupakan hak asasi setiap orang tanpa kecuali.

Meskipun bekerja di luar negeri adalah kemauan para pekerja itu sendiri, dalam kenyataan, keberadaan buruh migran tak dapat dilepaskan dari kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja murah untuk mengerjakan jenis-jenis pekerjaan tertentu dengan kategori 3D (difficult, dangerous, and dirty: sukar, berbahaya, dan kotor®). Pekerjaan-pekerjaan itu tidak diminati oleh tenaga kerja di negara yang bersangkutan; oleh karena itu, negara-negara tersebut meminta tenaga kerja dari negara lain (umumnya less developed countries). Untuk tetap menggelindingkan roda ekonominya, Malaysia misalnya, sangat mengandalkan buruh murah dari berbagai negara, sebagian besar dari Indonesia, yang dipekerjakan terutama di sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, coklat), konstruksi, dan sebagai pembantu rumah tangga. Contoh lain, Saudi Arabia, dan negara-negara minyak di Timur Tengah, juga Singapura dan Hongkong adalah negara-negara yang sangat membutuhkan buruh migran pekerja rumah tangga.

Buruh migran Indonesia terserak di berbagai negara. Pada awal tahun 1970-an, angka tertinggi diisi oleh buruh migran di sektor pelayaran yang dimiliki perusahaan-perusahaan Belanda; pada tahun 1980-an terjadi pergeseran negara tujuan dan lonjakan angka yang tinggi, yaitu migrasi buruh perempuan ke Saudi Arabia; pada tahun 1990-an, ketika gerak modal memompa pertumbuhan dan menciptakan 'keajaiban ekonomi' di kawasan Asia, terjadi pergeseran lonjakan arus keberangkatan buruh migran ke negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Hongkong, namun demikian Saudi Arabia tetap merupakan negara tujuan terbesar buruh migran perempuan Indonesia. Jumlah buruh migran Indonesia meningkat dengan sangat pesat.

KOMPOSISI JENIS PEKERIAAN BURUH MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN JENIS PEKERIAAN:

JENIS PEKERJAAN/LAPANGANUSAHAPROSENTASE
Jasa rumah tangga38%
Pertanian, perkebunan14%
Keuangan dan jasa perusahaan13%
Jasa kesehatan11%
Angkutan dan komunikasi10%
Industri pengolahan9%
Bangunan5%
TOTAL100%

Komposisi BMI Menurut Jenis Kelamin 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 Perempuan Jumlah Laki-Lak) 600.000 400.000 200.000 0 1979-1964 1904-1989 1989-1999 1994-1998 1969.1974 1974-1979 2001-2004 Tahun

TahunPerempuanLaki-LakiJumlah
1969-19745.624
1974-19793.81712.23516.052
1979-198455.00041.41096.410
1984-1989198.73593.527292 262
1989-1999442.210208.962651.172
1994-1998699.946349.6811,049.627
2001-20041.146.454347.3151.493.769

Sumber Data: Kommas Perempuan. olahan dari data Ditjen PPTKLN, Depnakertrans

Dari angka-angka tersebut, nampak buruh migran perempuan merupakan mayoritas. Ironisnya, peraturan-peraturan yang tersedia sejak tahun 1970 hingga Inpres bulan Agustus 2006 ini tidak mengantisipasi kerentanan dan keberadaan mereka. Sebaliknya, pernah diberlakukan Sistem Alokasi Kendali yang bertendensi mengurangi jumlah pengirimanan PRT, yang berarti membatasi peluang buruh migran perempuan bekerja di luar negeri; lebih jauh lagi, pada bulan Mei 2006 disusun MoU Indonesia – Malaysia tentang penempatan PRT Indonesia di Malaysia yang membuka (atau bahkan turut melegitimasi) peluang pelanggaran HAM buruh migran PRT. Menjadi pertanyaan besar mengapa masalah buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

BAGIAN 4 Kesimpulan Umum Dan Rekomendasi

Setelah mempelajari isi dan implementasi Inpres No. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama caturwulan pertamanya, kesimpulan umum yang paling penting dikemukakan adalah bahwa Inpres ini tidak sejalan dengan judulnya sebagai sebuah kebijakan reformasi.

Konsep dasar Inpres No. 06 Tahun 2006 tak ada bedanya dengan kebijakan-kebijakan terdahulu, bahkan spiritnya sama degan spirit kebijakan pemerintah Orde Baru saat pertama kali menyentuh isu buruh migran tahun 1970, melalui Permenaker No. 04 Tahun 1970. Judul Permenaker ini adalah pengerahan tenaga kerja Indonesia. Azas-azas yang diadopsi Permenaker itu diadopsi dari Working Ordonance yang berlaku di zaman kolonial ketika kuli-kuli perkebunan mulai disalurkan oleh agen-agen pengerah tenaga kerja ke luar pulau Jawa. Inpres ini memandang buruh migran juga sebagai objek baik dalam tindakan penempatan maupun dalam perlindungan.

Sayang sekali, Inpres yang bernama kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ini ternyata tidak memberikan arah bagi reformasi yang mendasar. Berbagai tindakan dan kemajuan yang dimunculkan oleh Inpres ini hanya mengarah pada perbaikan administrasi dan perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau penempatan tenaga kerja bukan untuk menyempurnakan sistem perlindungan hak asasi buruh migran.

Hal ini sangat disesalkan karena sebenarnya upaya untuk menyiapkan perlindungan hak asasi buruh migran telah dirintis dan dikembangkan oleh institusi-institusi pemerintah sendiri, seperti antara lain yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri, Kementerian bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Hukum dan HAM, atau oleh lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnasham, dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk organisasi buruh migran. Inisiatif-inisiatif penegakan hak asasi buruh migran Indonesia yang sedang berjalan ini tidak dijadikan acuan dan kerangka bersama untuk reformasi sistem penempatan dan perlindungan buruh migran.

Memang terdapat sejumlah perubahan, tetapi perubahan ini tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi buruh migran, seperti kebutuhan akan informasi vang akurat dan memadai; kebutuhan akan perlindungan sosial, kebutuhan untuk memiliki organisasi sendiri yang efektif, dan akses kepada lembaga-lembaga layanan (perbankan, hukum, kesehatan psikologi). Reformasi kelembagaan tanpa diimbangi dengan reformasi cara pandang atas isu ini tidak akan membawa perubahan arah, bahkan berakibat pada kesia-siaan

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

1. Mengambil posisi sebagai penjaga implementasi hak asasi manusia, bukan sebagai pedagang tenaga kerja. Tugas utama pemerintah adalah memastikan agar warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran dimana pun berada – tanpa kecualimempunyai akses terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

2. Memasukkan Rumusan Arti dan Arah Reformasi yang Mendasar dan Menyeluruh dalam mengatur masalah migrasi buruh ke luar negeri. Pembenahan birokrasi sangat penting dan mutlak tetapi harus didalam kerangka reformasi yang mendasar, bukan sekedar memperbaiki teknis pengerahan tenaga kerja. Dengan kata lain, Inpres No. 06 Tahun 2006 itu harus dilengkapi dengan definisi reformasi, termasuk arahnya.

3. Melakukan "HUMAN RIGHTS INTELEGENCE" sebagai dasar yang lebih penting daripada market intelegence dalam dalam memfasilitasi dan meregulasi migrasi buruh ke luar negeri. Konsep penempatan buruh migran harus berlandaskan pada upaya menguatkan posisi buruh migran bukan menjadikannya sebagai objek

4. Organisasi Buruh Migran harus difasilitasi dan dilindungi oleh Pemerintah untuk tumbuh dan berkembang agar dapat mengelola hak-hak dan kepentingan buruh migran. Peran negara untuk meningkatan kualitas organisasi buruh migran jauh lebih penting daripada pengembangan profesionalitas lembaga penempatan buruh migran, bukan saja karena mereka saat ini lebih rentan dibandingkan lembaga penempatan buruh migran, tetapi juga untuk mencegah praktek-praktek perdagangan buruh migran berkedok penempatan.

Menyediakan Panduan Kerja yang berperspektif HAM dan Keadilan Gender sebagai rujukan Tim Koordinasi Pelaksanan 5. dan Pemantauan. Konsep Kesepakatan Nasional (2006) dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu acuan untuk panduan yang dimaksudkan. Selain itu, Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dapat dijadikan acuan.

6. Tim Koordinasi dan Pemantauan harus segera menjalankan tugasnya dengan referensi yang jelas termasuk membangun sistem reward dan punishment bagi lembaga-lembaga yang tidak menjalankan tugasnya berdasarkan kriteria penegakan HAM.

Mengembangkan Konsep Perlindungan yang lebih mendasar dan lebih luas : 7.

perlindungan tidak hanya dalam kerangka penanganan setelah terjadinya peristiwa tetapi juga harus mencakup unsur pencegahan

perlindungan harus mencakup perlindungan hak asasi secara menyeluruh, tidak hanya perlindungan dalam kerangka hubungan perburuhan dan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan sosial. Dalam konteks ini, Pemerintah perlu menyegerakan pelaksanaan program dukungan perbankan untuk pemberian kredit dan pengelolaan remitansi

perlindungan-perlindungan yang dimaksudkan di atas harus juga dapat mencakup kasus-kasus terdahulu yang belum terselesikan (yang pernah terjadi sebelum Inpres dikeluarkan)

sistem perlindungan yang dibangun harus bekerja dengan prinsip-prinsip non diskriminasi, sensitif gender, dan transparan

sistem perlindungan harus berkelanjutan, penegakan hukum yang serius di segala tingkat, menghapuskan impunitas, dan memberi rasa keadilan kepada korban. Wibawa hukum harus ditegakkan.

8. Merangkul lembaga-lembaga lain di lingkungan pemerintah dan non pemerintah -di dalam dan di luar negeri— yang tengah melakukan reformasi untuk berbagi peran dan sekaligus bekerjasama secara strategis dan efektif.

9. Terakhir, Pemerintah harus tegas keluar dari perspektif yang merendahkan kemanusiaan buruh migran seperti perspektif mengobyekkan atau memperdagangkan buruh migran. Pemerintah harus segera konsisten membuktikan komitmennya pada reformasi yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah harus menguatkan inisiatif-inisiatif penegakan HAM yang sudah dilakukan berbagai institusi pemerintah sendiri dan masyarakat. Dalam kerangka ini Pemerintah harus meninjau kembali sistem perundangan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan HAM.

Daftar Singkatan

BNP2TKIBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP3TKIBalai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
DepdagriDepartemen Dalam Negeri
DepkesDepartemen Kesehatan
DepluDepartemen Luar Negeri
DepnakertransDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DisnakerDinas Tenaga Kerja
DisnakertransDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DPRDewan Perwakilan Rakyat
DUHAMDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GPPBMGerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran
HAMHak Asasi Manusia
HIMSATAKIHimpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia
HRWGHuman Rights Working Group
InpresInstruksi Presiden
KJRIKonsulat Jenderal Republik Indonesia
KOPBUMIKonsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia
Komnas Perempuan :Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPPKementerian Pemberdayaan Perempuan
KTKLNKartu Tenaga Kerja Luar Negeri
MCNMandatory Consular Notification
MenakertransMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MenkoMenteri Koordinator
MOUMemorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
OLISOnline Information System
PJTKIPerusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PokjaKelompok Kerja
PolhukamPolitik, Hukum dan Keamanan
PPTKILNPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
PPTKISPerusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
RakornasRapat Koordinasi Nasional
RAN HAMRencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
SBMISerikat Buruh Migran Indonesia
SIPSurat Izin Pengerahan
TKITenaga Kerja Indonesia
UUUndang-undang

Lampiran I Inpres No.6 Tahun 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KEBJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Luar Negeri

4. Menteri Dalam Negeri

5. Menteri Keuangan

6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Menteri Perhubungan

8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

9. Menteri Kesehatan

10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

13. Para Gubernur

14. Para Bupati/Walikota

Untuk :

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA: Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada programprogram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :

1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan

2. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA: Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

NOMOR: 6 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Agustus 2006

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

MoUCatatan atas Isi MolU dari Perspektif HAM
Malaysia (2006)• • ·Pasal 2: penggunakan istilah conveyance sep erti pengiriman barang. Pasal 6: penggunaan istilah offered yang menggarisbawahi posisi Indonesia menawarkan dan bukan posisi Malaysia yang membutuhkan PRT. Pasal 10: perpanjangan kontrak kerja bukan atas dasar kesepakatan tapi atas dasar kehendak employer. Pasal 11: tidak mencantumkan kontoks masalah buruh migran harus kembali pulang. tetapi langsung pada upaya memfasilitasi pemulangan. Isi Lampiran dalam MoU ini: tidak mencantumkan standar upah minimum; menyatakan bahwa salinan kontrak disediakan tetapi bukan keharusan: melegalkan penahanan paspor Domestic Workers: menyatakan bahwa PRT tidak boleh kawin di
Korea (2006)'Pasal 3: Ditjen PPTKLN adalah satu-satunya sending agency yang diakui dalam MoU ini; bagaimana bila BNP2TKI telah terbentuk karena Ditjen PPTKLN akan dihapuskan setelah adanya BNP2TKI Pasal 16: tentang kesediaan meninggalkan Korea secara sukarela. Kesediaan ini disatu sisi merupakan iming-iming untuk bisa diterima bekerja di Korea; di sisi lain dipakai sebagai alasan untuk tidak menjadi illegal resident; konteks penyelesaian masalah tentang tinggal atau meninggalkan Korea tidak dijabarkan secara cermat. Hal ini dapat merugikan buruh migran. Beberapa pasal dalam MoU ini menunjukkan posisi Indonesia yang Temah,
Yordania (2001)Pihak penandatangan MoU ini tidak jelas sehingga lidak jelas siapa pihak yang akan mengimplementasikannya Butir-butir kesepakatannya terlalu umum, tanpa standar dan kejelasan mekanisme.
Kuwait (1996)Pasal 3: pilihan terminologi user (bukan employer) pada pasal 3 dapat mengaburkan hubungan kerja Pasal 4: tidak mencantumian standar baik untuk upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja. Pilihan terminologi skäled workers sementara domesfic worker masih belum diakui sebagai skilled worker berpotensi merugikan domestic workers dalam hal
Indonesia Taiwan (2004)• • •Pasal 2: menguatkan kerjasama dalam rekruitmen, penempatan dan dalam menyediakan kesempatan. Pasal 4: mencantumkan kesetaraan posis/employer dan pekerja Pasal 11: employment service system dan direct hiring program. Pasal 12: belum ada ketentuan mengenai pengaturan dan fasilitasi kedatangan dan pemulangan pekerja. juga belum memerinci mekanisme perlindungan buruh
mtr can árbartusi deapes Sstie Owe Reat Sersicesmtr can árbartusi deapes Sstie Owe ReatForgtupusn ertiant skamen ieberanghatie Ti0 di entarlas irhatar atst tr speAgata 200%Prmaras Peeah, Resikertues.
k. Kontae thanas 70 untik prlopamon ImigrasiPolayanan hrimigrasian mutah clan capatAguatan 2006Restanhan, Reshwis, EMPZTN. Dndter Uama? (ersev) Aeghans Pura 1dae L
1. Frepedsar hepe Kdia Sortao Rata dan handaSryema a kma ()Sepretes 2006Resnah, Memey SUPIL IMP2TAL Perse Aagane
Pemangkatin krlancaran wheSemadalun panquruas baranp mila T L.Seplieraber 2006Menakertiums, INP210, Deltor Me Rapkl
2 2penublin dagong Bic Tam pescmpolie 100N21H
C. PusPervabdan Ridalan TRISeviceMase Setenage Iesjain dimegara PrerimsTebertak Ctire Service Stase Retemagilerjuue d ÉNegare vate Kree Sellin, Brueni
praltos penatoen spimíe 780dprvinákon proies permatime spomss 72 Prmeepoton Tit esmars legal mesinplut2006Hendegri. 1NP2TM, Kapala,
Endalan prmriime dan percaliun thatiap detarkassuprenit lagi cato dan penaime2006Restanhar, Reshwh, Memkes.
D. Senbaga Fmempatan TPrsinglutan protesinnitas Lewhoge FrempotanObar 2000Resukertuas
wehas Keega PrsPeacabatas jis P91k5 pony Sdak mestenice peviratas li No. 29 Talua 2004Desceder 2006Messbertions, Readapi, Mrb
Folsina Fesrmpotan (SIPFIKÀ) w PFTHS Darsahseies sirit pálng lima dilen watta 30 ka
d. Penatar 1mbege TNIPoks Aauransi lunging begi seftiap TAgestas 2906Resierties. Meskm, BNFZTH
Sutama Reochatandan Fsikolagi THyanp dapst déipotarppumsprmabon Peaighatan relinasikuecit bagi Caloe Til ponyReabestues,
Leadaga Firtarkanwrtak Calue 1deages leatags periastun délan pentioian prompatan THpasti das marahUana Frtankae
2. Peprkes Bestaral Tregita potempatis 181Dereber 2006Mesdertioes, Peiattan

Lampiran 2 Pasal-pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Melalui PP (Pemerintah, Menteri & Presiden)

Peraturan Pemerintah

1. Pasal 11 ayat 2Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKi olah Pemerintah.
2. Pasal 25 ayat 5Ketentuan m engenai tata cara penilalan dan pen etapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
3. Pasal 80 ayat 2Ketentuan mengenai perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 81 ayat 3Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
5. Pasal B4Program pembinaan dan perlindungan TKi sebagaimana dimaksud dalam pasal B3 diatur lebih lanjut dengan PP.
6. Pasal 92 ayat 3Pelaksanaan pengawasan tehadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 12 diatur lebih lanjut dengan PP.
Peraturan Presiden1. Pasal 49 ayat 2Ketentuan mengenai penyel enggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKi dan penunjukkan sarana kesehatan
2. Pasal 97Ketentuan Tebih lanjut mengenal pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pen empatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.
1. Pasal 13 ayat 2Peraturan tentang besamya modal disetor sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) huruf b sebesar 3 milyar dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 500 juta, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
2. Pasal 13 ayat 3Ket entuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf d (memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar neg eri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan, dan bentuk standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut f tentang memiliki sarana dan prasarana pelayanan pen empatan TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
3. Pasal 15Tata cara pemberlan dan perpanjangan SPPTKI sebagaimana dimaksud dalam
4. Pasal 17 ayat 3pasal 12, 13, 14 diatur dengan Peraturan Menter. Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencarian dan pengembalian deposito sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut
5. Pasal 18 aya1 3dengan Peraturan Menteri. Tata cara S PPT KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
6. Pasal 21 ayat 3dengan Peraturan Menteri. Ketentuan m engenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana
7. Pasal 26 ayat 3Penempatan TKI Swasta. Ketentuan mengenai pen empatan TKi di luar negeri untuk kep entingan
8. Pasal 27perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah men etapkan negara-negara tertentu
9. Pasal 28tertutup bagi pen empatan TKI. Pen empatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur l ebih lanjut
10. Pasal 32 ayat 4dengan Peraturan Menteri. Tata cara penerbitan SiP diatur lebin lanjut dengan Permen
11. Pasal 36 ayat 2Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan
12. Pasal 40sesuai dengan Permen. Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKi, diatur Tebin lanjut dengan
13. Pasal 47Permen. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan
14. Pasal 56 ayat 3Permen. Ketentuan mengenai jabatan atau jenis p ekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur
15. Pasal 58 ayat 3lebih lanjut dengan permen Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memp eroleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjan jian kerja sebagaimana
16. Pasal 63 ayat 2ayat 1 dan 2 pasal ini, diatur lebih lanjut d engan Permen. Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memp eroleh KTKLN diatur Tebih lanjut dengan Permen
17. Pasal 68 ayat 2Jenis Program Asuransi yang wajib diikuti oleh TKi sebagaimana pada ayat 1. diatur lebih lanjut dengan PerMen.
18. Pasal 69 ayat 4Ketentuan m engenai penyel enggaraan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud ayat 1, 2 dan 3 pasal ini akan diatur lebih lanjut
19. Pasal 70 ayat 4dengan Permen Ketentuan mengenai standar penampungan dan lamanya penampungan diatur
20. Pasal 75 ayat 4lebih lanjut dengan Permen. Ketentuan tentang pemulangan TKi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3
21. Pasal 76 ayat 2diatur lebih lanjut dengan Permen Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut
22. Pasal 93 ayat 2dengan Permen, Ketentuan m engenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
23. Pasal 100 ayat 3pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Lampiran 3 Profil Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia

GPPBM

Nama : Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM)

Alamat : Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon : (021) 390 3963

Fax : (021) 390 3922

Tahun Berdiri :2000

PROFIL SINGKAT

GPPBM lahir sebagai reaksi terhadap memburuknya ketidakadilan dan kekerasan yang dialami kaum perempuan yang mencari nafkah di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Pada awal Agustus 2000, sekitar 20 organisasi menyatakan diri menjadi bagian dari GPPBM dengan melaksanakan aksi bersama 100 hari (17 Agustus - 25 November, Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia) untuk mengkampanyekan ide jeda pengiriman buruh migran, pembenahan sistem, serta perumusan rancangan kontrak kerja dan perjanjian bilateral yang melindungi TKW. Dalam proses evaluasi terhadap aksi 100 hari, GPPBM memutuskan untuk terus melanjutkan kerjanya karena perjuangan untuk mewujudkan perlindungan buruh migran belum selesai. Program kerja GPPBM, yaitu: (1) sosialisasi masalah-masalah buruh migran perempuan pada masyarakat luas; (2) pengembangan perangkat dan mekanisme pelatihan dan pendidikan bagi calon buruh migran; (3) perumusan perangkat hukum; (4) fasilitasi penyelesaian permasalahan prioritas; (5) pemantauan kritis dan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah; (6) advokasi internasional.

HRWG

Nama : Human Rights Working Group (HRWG)/ Koalisi Ornop untuk Advokasi HAM Internasional

Alamat : Gedung Biro Oktroi Rooseno, Lt. 8 Jl. Pegangsaan Timur No. 21, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 7073 3505

Fax : (021) 315 0137

Tahun Berdiri :2003

VISI

Penyelenggara kekuasaan negara semakin memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

MISI

Meningkatkan efektifitas kerja advokasi isu-isu HAM yang berkembang di Indonesia di fora internasional sehingga dapat mendorong Pemerintah Rl memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya untuk pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia.

PROFIL SINGKAT

Koalisi ini belum berbentuk badan hukum. Dalam pertemuan sekitar 20 NGO Indonesia di Bogor, 6-8 Februari 2003, terbentuklah badan pelaksana Koalisi Ornop untuk Advokasi HAM Internasional. Partisipan Koalisi hingga saat ini berjumlah 41 NGO lokal dan nasional.

Dalam menjalankan programnya, Koalisi ini berpegang pada nilainilai HAM yang tercantum dalam seluruh dokumen HAM PBB, termasuk Deklarasi Universal HAM PBB dan kovenan/konvensinya. HRWG memfokuskan diri pada advokasi HAM, dengan berpegang pada prinsip internationaljustice dalam melakukan advokasinya dan tak terpisahkan dari gerakan HAM global. Ada 4 isu strategis yang menjadi perhatian HRWG: (1) penerapan standar HAM internasional; (2) impunitas; (3) pengembangan kapasitas advokasi internasional; (4) kelembagaan.

KOMNAS PEREMPUAN

Nama : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Alamat : Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

: (021)390 3963 Telepon

Fax : (021) 390 3922

Tahun Berdiri :1998

PROFIL SINGKAT

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebuah institusi independen yang mengedepankan hak asasi perempuan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dimana di dalamnya terdapat sikap menghormati keberagaman maupun kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman dan tindak kekerasan dan diskriminasi. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 181 Tahun 1998, atas desakan gerakan perempuan dalam merespon kekerasan seksual yang dialami oleh sebagian besar perempuan etnis Cina ketika Kerusuhan

Mei 1998. Dalam perkembangannya, Pemerintah kemudian memperbaharui dasar pembentukannya melalui Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan berperan sebagai resource center tentang hak asasi perempuan; negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan; inisiator perubahan dan perumusan kebijakan; pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis jender; fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

KOPBUMI

Nama : Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)

Alamat : Jl. Bambu Kuning II No. 7, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon/Fax : (021)4717201

Tahun Berdiri :1997

PROFIL SINGKAT

KOPBUMI didirikan dalam rangka mendorong lahirnya UU Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Program utama organisasi ini adalah melakukan advokasi kebijakan, informasi dan dokumentasi, penanganan kasus, dan menguatkan jaringan organisasi yang menangani BMI.

LBHJAKARTA

Nama : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Alamat : Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat

: (021) 314 5518 Telepon

Fax : (021) 391 2377

Tahun Berdiri :1970

PROFIL SINGKAT

LBH Jakarta berdiri pada tahun 1970 untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Dalam perjalanannya, LBH Jakarta mengembangkan bantuan hukum struktural. Di samping itu, selain menyelesaikan kasus, LBH Jakarta juga melakukan pendekatan advokasi untuk memperbaiki struktur dan sistem hukum yang menindas.

SBMI

Nama : Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Alamat : Jl. Cipinang Kebembem Raya No. 10, RT 05/ RW 07, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur 13230

Telepon : (021) 9385 6504

Fax : (021) 475 6113

Tahun Berdiri :2005

VISI

Meningkatkan harkat dan kesejahteraan buruh Migran Indonesia.

MISI

Menciptakan masyarakat buruh migran Indonesia yang mandiri, kritis, dan sejahtera berbasis demokrasi dan kesetaraan jender.

PROFIL SINGKAT

Proses berdirinya SBMl telah dimulai sejak pendirian organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia pada bulan September 2000. Embrio SBMI sendiri adalah Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), yang didirikan pada tanggal 25 Februari 2003. Pada Kongres Kedua FOBMI, 29 Juni 2005, FOBMI diubah menjadi berbentuk serikat guna menekankan karakteristiknya sebagai sebuah organisasi massa. Dengan demikian, Serikat Buruh Migran Indonesia terbentuk.

Visi dan misi SBMI diharapkan dapat menciptakan solidaritas antar BMI, meningkatkan posisi tawar BMI, perlindungan dan pemenuhan hakhak BMI, menciptakan kesadaran yang mandiri dan kritis atas BMI, menangani kasus BMI, dan meningkatkan sumber daya manusia BMI.

SOLIDARITAS PEREMPUAN

Nama : Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia (SP) Alamat : Jl. Jati Padang Raya Gg. Wahid No.64, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon : (021) 782 6008 Fax : (021) 780 2529 Tahun Berdiri :1990

MISI

Merealisasikan tatanan sosial yang demokratis berdasarkan prinsip keadilan, kesadaran lingkungan, dengan menghormati pluralisme dan non-kekerasan, dengan mengutamakan hubungan seimbang antara perempuan dan lakilaki, dimana mereka dapat berbagi informasi dan mengendalikan sumber daya alam, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

PROFIL SINGKAT

Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia adalah NGO buruh migran pertama di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada bulan Desember 1990. Hingga 1998, isu buruh migran menjadi fokus utama SP. Selama 1990an, SP menyediakan bantuan hukum maupun dukungan lainnya bagi kasuskasus individual dimana pekerja tersebut mengalami pelecehan/pelanggaran HAM, menyediakan pelatihan dan mengadakan berbagai program untuk pekerja migran dan komunitasnya, serta menyediakan rumah perlindungan bagi pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan. SP juga mengumpulkan data kasus pekerja migran dan terlibat aktif dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional dan internasional.

Lampiran 4

UCAPAN TERIMA KASIH

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang tergabung dalam Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia yang terdiri dari GPPBM, HRWG, LBH Jakarta, Kopbumi, SBMI, Solidaritas Perempuan menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut menyumbangkan informasi maupun pemikiran bagi Catatan Pemantuan Awal atas Inpres No. 6 Tahun 2006.

Terima kasih pula kepada temanteman di daerah atas data hasil pemantauan di lapangan yang sangat berharga, yaitu :

1. Ali Maksum dari Solidaritas Buruh Migran Jawa Timur,

2. Danuhardi, JKPS Cahaya Ponorogo, Jawa Timur, dan

3. Roma Hidayat, Nusa Tenggara Migrant Center.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, serta menyediakan berbagai informasi yang kami butuhkan yaitu :

1. Bapak Zaherman, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri

2. Bapak DidikJ. Zulhadji, KJRl Kuching atas informasi dan kritikannya yang sangat berharga mengenai diplomasi Perwakilan RI dalam upaya melindungi tenaga kerja Indonesia di bawah kerangka Inpres ini.

3. Bapak Kamso Simatupang, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, yang telah memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai tugasnya berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2006.

4. Bapak Marjono, Direktorat Jenderal PPTKLN, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas informasinya mengenai tindakantindakan yang telah diambil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Inpres tersebut.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Diskusi Terfokus Implementasi Inpres No. 6 Tahun 2006 yang berlangsung pada tanggal 28 November 2006 yang berasal dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hadir dalam FGD tersebut :

1. Bapak Arifin Habibie, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,

2. Ibu Andi Sari Indrayani, KPAI

3. Bapak A. Wibowo, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,

4. Ibu Farah Heliantina, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,

5. Bapak Ferry Adamhar, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu RI

6. Ibu Jelsi M., Departemen Kesehatan RI 7. Bapak K. Simatupang, Ditjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI 8. Bapak Parjoko Midjan, Kemnetrian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat RI 11. Bapak Rasjif Sofian dari Menkopulhukham 13. Ibu Shanti, Ditjen Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri RI 14. Bapak Sudibyo, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Departemen Sosial Rl 15. Bapak W. Tommy Wataliu, Bareskrim Polri

9. Bapak Priyadi Santoso, Kementrian Pemberdayaan Perempuan

10. Bapak Rahmat H, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Hukum dan HAM RI

12. Ibu S. Donatrin, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu RI

Partisipasi Anda dalam Diskusi Terfokus tersebut telah turut memperkaya pemikiran dan data mengenai pengimplementasian Inpres No. 6 Tahun 2006.

Catatan Hasil Pemantauan Awal Inpres No. 6 Tahun 2006 ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa sumbangan dan kerja sama berbagai pihak yang telah disebutkan. Untuk itu, sekali lagi kami haturkan terima kasih.

Lampiran 5 TIM PENYUSUN LAPORAN

Tim Pengumpul Data dan Informasi :

1. Agung Wahyu, Jakarta

2. Ali Maksum, Lumajang, Jawa Timur

3. Danuhardi, Ponorogo, Jawa Timur

5. Roma Hidayat, Mataram, NTB

4. Miftah Farid, SBMI

6. Saherman, Jakarta

7. Tati Krisnawaty, Jakarta

8. Yocie H.P., Jakarta

Tim Analis :

1. Asfinawati, LBH Jakarta

2. Bambang Tribuana Bahana

3. Choirul Anam, HRWG

4. Felikson Silitonga, Kopbumi

5. Lisa N. Humaidah, Komnas Perempuan

6. Miftah Farid, SBMI

7. Tati Krisnawaty, Komnas Perempuan

8. Taufiek Zulbahary, Solidaritas Perempuan

9. Yocie H.P., Komnas Perempuan

Penulis Laporan

Tati Krisnawaty