PETA SITUASI PEREMPUAN TERPIDANA MATI
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
PETA SITUASI
PEREMPUAN TERPIDANA MATI
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali, 2024
Tim Pemantau
Komnas Perempuan
Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi, Mariana Amiruddin, Veryanto Sitohang, Thaufiek Zulbahary, Fatma Susanti, Indah Sulastry, Citra Adelina Widiningtyas, Fadillah Adkiras, Martini Elisabeth, Maria Margareth Du'a Judith
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Muhammad Afif Abdul Qoyim, Yosua Octavian Simatupang, A'isyah Humaida Musthafa
Tim Penulis:
Satyawanti Mashudi, Tiasri Wiandani, Fatma Susanti, dan Arinta Dea Dini Singgi,
Peta Situasi ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.
NATIONAL COMMISSION CN KOMNAS PEREMPUAN VIOLINCE AGAINST WON KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
JI. Latuharhary No.4B, RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911 [email protected] http://www.komnasperempuan.go.id
Pengantar
eta terkait situasi perempuan terpidana mati di Lembaga Pemas- P yarakatan perempuan (LPP) ini disusun dengan mendasarkan pada rencana kerja Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tahun 2023. Pendokumentasian situasi perempuan terpidana mati di LPP dilakukan dengan memberi perhatian pada kerentanan-kerentanan khas yang dialami perempuan yakni Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam kaitan dengan ola pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang dialami oleh perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan. Pendokumentasian ini adalah bagian dalam upaya advokasi anti hukuman mati dan upaya pemenuhan serta pelindungan hak asasi manusia perempuan terpidana mati dengan kerangka HAM dan gender.
Di Indonesia, hak untuk hidup sendiri dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2o05 dan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (biasa disebut dengan CAT) yang menegaskan tentang hak hidup dan pengakuan atas hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Akan tetapi Indonesia masih mempertahankan legalitas dalam hukuman mati sebagai pidana pokok sesuai ketentuan dalam hukum positif.
Komnas Perempuan merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu Di samping itu juga penting dilakukannya pemantauan terhadap lapaslapas yang menampung para terpidana mati dengan berbagai konsekuensinya serta implementasi kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.
Komnas Perempuan telah kunjungan dan pemantauan pada tahun 2023 di lapas erempuan di 4 wilayah di Indonesia yaitu, Jawa Barat, Lampung, Bali, dan Banten untuk mendokumentasikan situasi dan kondisi dari 8 Perempuan terpidana mati di 4 Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP).
Pemantauan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa diskusi kelompok terpimpin (FGD), wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Selain melakukan kunjungan terhadap perempuan terpidana mati, pemantauan terhadap situasi Lapas dan petugas Lapas, Komnas Perempuan juga berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), petugas lapas, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil di mana perempuan terpidana mati berada.
Daftar Isi
Pengantar iii Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat 1 Metode Pemantauan 2 3 Temuan Pemantauan Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lampung 31 1. Metode Pemantauan 32 2, Temuan Pemantauan 34 41 3. Situasi Perempuan Terpidana Mati 4. Aspirasi Lapas Serta Peran Kanwil dan Pemerintah Daerah 55 Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati Di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Bali 59 1. Metode Pemantauan 60 2. Temuan Pemantauan 62 Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati Di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten 83 1. Metode Pemantauan 84 2. Temuan Pemantauan 85
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat
1. Metode Pemantauan
emantauan perempuan terpidana mati dilakukan bersama P antara Komnas Perempuan dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang selama ini aktif mendampingi perempuan terpidana mati di Indonesia. Pemantauan dilakukan pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023 di Lapas Perempuan Klas IIA Bandung dimana sesuai informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Lapas Perempuan Bandung merupakan satu-satunya lapas di Provinsi Jawa Barat yang dihuni oleh WBP perempuan dengan putusan hukuman mati.
Pemantauan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dan Observasi. Proses wawancara, dialog dan observasi dipandu dengan instrumen pemantauan perempuan terpidana mati yang berisikan sejumlah pertanyaan terbuka. Seluruh proses direkam dengan alat perekam dan ditranskripsi oleh transkripter.
Wawancara mendalam dengan perempuan terpidana mati dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman hidup mereka selama di penjara dan masa menunggu eksekusi. Dialog dan atau Diskusi Terfokus bertujuan untuk mengetahui lebih detil upaya penegakan hak-hak perempuan terpidana mati dari sudut pandang pelaksana undang-undang dan organisasi masyarakat sipil dan dilakukan dengan beberapa pihak seperti dibawah ini:
| Tanggal | Responden | Jumlah |
| 23 Agustus 2023 | Kepala lapas beserta jajarannya | 13 orang |
| 23 Agustus 2023 | Kanwil Kemenkumham Jawa Barat | 5 orang |
| 24 Agustus 2023 | SM - WBP terpidana mati | 1 orang |
| 24 Agustus 2023 | LAS - WBP terpidana mati | 1 orang |
| 24 Agustus 2023 | RS - WBP terpidana mati | 1 orang |
| 25 Agustus 2023 | CSO yang terdiri atas SAPA Institute, Rumah Cemara, LBH Bandung, WCC Bandung | 5 orang |
| 25 Agustus 2023 | Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Plt Walikota, Dinas Sosial, DP2KB, DPBA, dan Bagian Hukum | 12 orang |
| 25 Agustus 2023 | Polrestabes Bandung | 1 orang |
| 25 Agustus 2023 | Kejaksaan Negeri Bandung | 2 orang |
Observasi dilakukan untuk memperkuat temuan hasil diskusi dan wawancara dengan mengamati situasi dan kondisi Lapas Perempuan Kelas IlA Bandung, melihat kondisi Lapas, sarana prasarana dan fasilitas yang ada, aktivitas WBP baik yang sedang berkegiatan maupun yang berada dalam kamar.
2. Temuan Pemantauan
2.1. Peran Kanwil Kemenkumham dan Lapas
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas Kanwil adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan lapas, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan atas kinerja 42 Unit Pelaksana Teknis (UPT) rutan dan lapas di wilayah provinsi Jawa Barat, mengatur persebaran WBP agar lebih merata, dan peningkatan kapasitas pegawai UPT.
Sedangkan fungsi lapas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah menjalankan fungsi pembinaan terhadap WBP yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP.
2.2. Anggaran
Anggaran lapas berasal dari APBN, khususnya milik Kemenkumham. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan anggaran untuk lapas meskipun lapas tersebut berada di wilayah provinsi dan menggunakan lahan milik pemerintah provinsi. Meskipun demikian, menurut salah satu staf Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, hampir seluruh pemerintah daerah memberikan bantuan untuk lapas yang berada di wilayahnya seperti ambulans, obat-obatan, alat-alat pertanian, atau buka puasa bersama ketika bulan Ramadhan.
Proses penganggaran yang berkaitan dengan kebutuhan lapas bersifat sentralistik dan dimulai dari bawah yaitu UPT rutan dan lapas. Unit Pelaksana Teknis mengajukan anggaran tahunan ke Kanwil masing-masing provinsi, lalu Kanwil akan melakukan kajian atas pengajuan tersebut. Jika telah dikaji, Kanwil akan mengajukan anggaran ke Kemenkumham. Setelah itu UPT menunggu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) turun. Menurut Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, jumlah anggaran bisa fluktuatif. Jika terdapat satuan kerja yang memiliki anggaran berlebih, dapat disubsidi ke satuan kerja yang defisit anggaran melalui Anggaran Biaya Tambahan.
Tidak ada anggaran khusus untuk WBP perempuan, seperti biaya pembalut. Menurut Lapas Perempuan Bandung, terdapat anggaran khusus untuk ibu hamil dan menyusui serta kelompok rentan yaitu lansia dan disabilitas namun tidak merinci apa saja yang termasuk dalam anggaran khusus tersebut. Tidak ada anggaran khusus untuk terpidana mati; semua WBP, terlepas dari berat hukumannya, disediakan anggaran yang sama. Lapas seringkali mendapatkan bantuan dari pihak ketiga untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat diberikan oleh negara. Kebutuhan ini akan dibicarakan lebih mendalam pada sub-bab mengenai hak atas kesehatan.
2.3. Gambaran Umum Lapas
Lapas Perempuan Bandung dihuni oleh 438 orang WBP ketika Komnas Perempuan berkunjung. Kapasitas lapas adalah 227 orang sehingga Lapas Perempuan Bandung telah 193% terlalu penuh. Menurut WBP terpidana mati, meskipun Lapas Perempuan Bandung cukup ramai, kondisi kepadatan lapas jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Rutan Pondok Bambu. Lapas Perempuan Bandung juga memiliki lahan yang lebih luas yang memberikan ruang bagi WBP untuk bergerak dan beraktivitas.
"Kasian mereka [terpidana mati dan seumur hidup] karena saya ngerasain lapasnya [Rutan Pondok Bambu] kecil banget, aktivitas di sana tidak sebanyak di lapas besar. Ini kan lumayan besar ya. Lapangannya besar, kebunnya besar."
(RS, WBP perempuan terpidana mati)
Jumlah pegawai lapas adalah 88 orang. Tujuh orang di antaranya bertugas di klinik yaitu terdiri dari satu dokter, dua bidan, dan empat perawat. Sebanyak 35 pegawai bertugas melakukan pengamanan yang mana tidak ideal karena tidak sebanding dengan jumlah WBP yang jauh lebih besar. Kanwil dan lapas memitigasi kemungkinan kisruh dengan pendekatan pribadi kepada WBP dan tahanan.
"Jadi bagaimana kita pendekatan ke warga binaan dan tahanan itu pendekatan secara pribadi, jadi merasa itu dari rumah mereka lah gitu. Kalau kita mungkin salah penanganan, pembinaan yang salah bisa menjadi musuhan. Kita kan menerima pegawai kan secara terbatas."
“Jadi kita ini warga pengayoman ini yang ditugaskan di lapas dan rutan, itu hanya pendekatan persuasif, pendekatan psikologis. Dalam arti antara petugas dengan WBP itu harus sering dialog. Dalam arti mereka kita rangkul, tapi bukan berarti mereka menjadi suka-suka sama kita. Karena kalau kita pakai sistem kekerasan, mungkin mereka lebih keras daripada petugas."
(Kanwil Kemenkumham Jawa Barat)
Lapas Perempuan Bandung memiliki berbagai aktivitas yang bisa diikuti oleh WBP yang dapat dilihat lebih detail pada Bagian Kegiatan dan Aktivitas di Lapas. Lapas menetapkan sistem ketua kamar dan menyerahkan kepada setiap kamar untuk membuat sistem pengerjaan piket untuk membersihkan blok, kamar, mengambil makanan, dan sebagainya secara bergantian.
2.3.1. Aktivitas di Lapas
Gambaran umum aktivitas sehari-hari di Lapas Perempuan Bandung adalah sebagai berikut:
08.00 : pintu kamar/sel dibuka.
08.00 - 11.00 : WBP senam lalu lanjut melakukan aktivitas lainnya.
11.00 - 13.00 : makan siang mulai dibagikan. Perwakilan kamar akan mengambil makanan untuk dirinya dan teman-teman sekamarnya ke dapur dan membawanya ke kamar.
13.00 - 14.00 : seluruh WBP dikunci di dalam kamar karena pergantian penjaga.
14.00 - 17.00 : WBP melanjutkan kembali aktivitasnya.
17.00 - 08.00 : makan malam, WBP kembali dikunci di kamar hingga esok pagi.
Terdapat berbagai kegiatan di Lapas Perempuan Bandung seperti menari, menjahit, tata boga, menulis cerpen/puisi, belajar Bahasa Inggris, membuat roti dan kue, bermain musik, pramuka, ternak lele, dan berkebun. Pengajar bisa berasal dari luar lapas, petugas lapas, ataupun sesama WBP. Selain itu voli, basket, dan bulu tangkis merupakan olahraga yang dapat diikuti oleh WBP. Kegiatan keagamaan wajib diikuti oleh WBP dan tersedia untuk semua agama.
WBP juga dapat bekerja dan mendapatkan premi dari keuntungan penjualan. SMA, misalnya, mendapatkan 25% dari keuntungan menjahit yang dimasukkan dalam kartu Brizzi karena WBP tidak boleh menerima uang tunai. Brizzi adalah produk uang elektronik milik Bank BRI. Seluruh transaksi jual beli di lapas menggunakan Brizzi.
Menurut lapas, terpidana mati dan seumur hidup tidak boleh keluar lapas untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan peraturan Ditjenpas. Kalapas menyangkan kebijakan ini dan meyakini jika terpidana mati punya kesempatan keluar, mereka akan lebih punya semangat hidup.
"Cuma begini ya, kadang-kadang kita itu agak, ya gimana ya, ada aturan yang mana hukuman pidana mati atau seumur hidup ítu kan bagaímana kita bisa menstimulus mereka tidak yang, “ah udah lah gua udah dihukum mati." Kan begitu. Jadi kadang justru mereka punya talenta-talenta yang lebih dari yang lain. Nah ketika mereka punya talenta seperti itu dan kita ingin tampilkan mereka di luar, itu kami siap, karena ada aturan yang boleh keluar harus yang sudah hukuman – apalagi hukuman mati, itu sama sekali gak boleh keluar. Padahal kadang-kadang kita butuh gitu. Itu ada aturan sih sebetulnya, itu dari Dirjen Pemasyarakatan ya yang membatasi bahwa hukuman mati dan seumur hidup tidak bisa keluar. Padahal momen-momen itu sebetulnya bisa menstimulus mereka supaya mereka itu, “ih ada secercah harapan." Itu yang kadang-kadang kita kasihan lah sebetulnya. Itu sepakat ya temen-temen untuk itu? Walaupun sebetulnya untuk pengawalan kita sama aja kayak yang lain. Pasti kita akan dikawal ketat lah gitu. Tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Sebetulnya kita kasihan sama mereka."
(Lapas Perempuan Bandung)
2.3.2. Hak atas Kebersihan dan Kesehatan
2.3.2.1. Kondisi Kamar Mandi, Air, dan Ketersediaan Peralatan Kebersihan
WBP terpidana mati menempati kamar yang berisi 11-12 orang. Setiap orang mendapat kasur kapuk atau busa. WBP tidak merasa sempit di kamar meskipun cukup ramai. Di kamar terdapat loker dan kipas angin. Kamar juga tidak terasa pengap karena ada ventilasi serta didukung oleh cuaca Bandung yang cukup sejuk.
Setiap kamar memiliki satu buah kamar mandi yang privasinya terjaga menurut WBP. Kondisi air untuk mandi dan mencuci di Lapas Perempuan Bandung jernih, sedangkan air di Rutan Pondok Bambu berwarna kuning. Keran air langsung ke kamar mandi. Di setiap kamar diatur sistem piket untuk membersihkan toilet dan kamar. Staf lapas juga mengontrol kebersihan kamar mandi secara reguler. Selain piket kamar, WBP juga secara bergilir membersihkan blok.
Lapas membagikan sabun, pembalut, pasta gigi, dan detergen setiap bulan secara gratis namun tidak dapat memenuhi kebutuhan WBP dalam satu bulan. WBP harus merogoh kocek sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut. Terkadang donatur memberikan bantuan atau bahkan sesama WBP saling membantu jika ada yang tidak mampu membeli.
Air minum merupakan air tanah yang dimasak dan tersedia di dapur. Air minum juga bisa dibeli di koperasi. Menurut WBP, makanan tersedia tiga kali sehari dan cukup layak dan enak. Mereka bisa makan roti yang fresh, menggoreng ikan, dan nyambel.
2.3.2.2. Situasi Klinik Lapas
Lapas Perempuan Bandung memiliki satu dokter, dua bidan, dan empat perawat. Bidan dan dokter bertugas pada hari Senin hingga Sabtu, dari pagi hingga sore. Sedangkan perawat stand by di klinik lapas 24 jam dan dibagi menjadi tiga shift yaitu sif pagi, siang, dan malam.
Lapas merasa terbatas dan kurang leluasa dalam menyediakan layanan kesehatan karena tidak memiliki izin klinik dari pemerintah daerah. Salah satu persyaratannya adalah klinik harus setidaknya memiliki dua orang dokter dan satu orang apoteker sedangkan pengajuan tambahan petugas kesehatan ke Kanwil dan Kemenkumham juga tidak dimungkinkan.
"Kalau misalnya dari Komnas Perempuan bisa mendorong terutama ke pemerintah provinsi atau ke kota. Kami ini kesulitan untuk mendapat izin klinik bu. Dengan berbagai macam syarat yang rumit, yang itu kita tidak mungkin bisa dapat sebetulnya. Jadi kenapa tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan UPT pemasyarakatan untuk diberikan izin klinik gitu. Karena kalau tidak ada izin klinik kan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Artinya terbatas semua. Kalau kenapakenapa nanti gak ada klinik, kita disalahin. Padahal selama saya disini banyak warga binaan kita yang kena penyakit yang termasuk berat, sampai meninggal. ... Kanker serviks satu, kanker payudara satu. ... Padahal tujuan kita untuk melakukan penyelamatan terhadap warga binaan yang kena penyakit.
(Lapas Perempuan Bandung)
Ketiadaan izin klinik membuat petugas kesehatan kesulitan menyediakan obat untuk WBP yang sakit.
"Terutama sih pengobatan ya, karena sekarang itu distributor obat itu kan selalu menanyakan surat izin praktek dari apoteker, nah, akhirnya kita sendiri kan dilema jadinya gitu. Kita melakukan pengobatan kepada warga binaan kan tentunya ada obat-obatan juga, nah ketika persediaan obat sudah mulai menipis, belanja nya pun kita bingung gitu karena terpentok dari regulasi yang meminta ada surat izin praktek dari apoteker, sedangkan kita gak ada. .. Dan obat-obatan kan tidak sembarangan kita bisa beli."
(Lapas Perempuan Bandung)
Menurut lapas, obat yang disediakan lapas hanya obat umum, sedangkan jika ada kebutuhan spesifik, keluarga WBP yang harus memenuhi kebutuhan tersebut. Pengobatan juga diprioritaskan untuk WBP yang "benar-benar membutuhkan obat". Menurut WBP terpidana mati, obat terkadang tersedia, terkadang tidak. Jika obat sedang tidak ada, WBP dapat membeli di koperasi. Jika tidak punya uang atau obat tidak tersedia di koperasi, maka mereka mereka hanya bisa menahan rasa sakit. Sesama WBP terkadang saling membantu memberikan obat.
"Di Pondok Bambu saya pernah kayak gitu [sakit dan tidak punya obat]. Wah itu penderitaannya. Pernah emosi saya sama petugas. Malem saya sakit. Saya sering sakit. ya ada aja sih orang yang baik. Tiba-tiba ada orang yang dateng, 'nih nih minum obat ini'."
(RS, WBP perempuan terpidana mati)
Pengalaman SMA sedikit berbeda. SMA memiliki penyakit gula dan harus meminum obat secara teratur. Menurut SMA, obatnya selalu tersedia dan diberikan secara gratis oleh lapas.
2.3.2.3. Identitas dan Jaminan Kesehatan
WBP yang sakit juga dapat menggunakan mekanisme rujukan BPJS ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jika WBP memiliki dokumen lengkap seperti KTP dan BPJS, maka keluarga atau lapas akan mengurus pemindahan fasilitas kesehatan (faskes). KTP dengan domisili Bandung akan lebih mudah mendaftar BPJS PBI (Penerima Bukan luran).
"Kalau yang di kota Bandung sih, asal punya KTP, langsung bisa diurus untuk BPJS yang PBI nya. Tapi untuk yang di luar kota Bandung, sekarang kita kesulitan juga, seperti itu. ... Jadi sebetulnya kota Bandung sempat ada aturan yang menyebutkan bahwa warga binaan itu termasuk yang mendapatkan bantuan, walaupun dia bukan domisili Bandung. Tapi ternyata dari tahun 2021 ke 2022 aturan itu gak berlaku lagi gitu. Jadi akhirnya kita juga kesulitan.."
(Lapas Perempuan Bandung)
Namun, tidak semua WBP memiliki KTP. Lapas akan berkomunikasi dengan dinas sosial agar WBP memiliki KTP akan tetapi proses ini memakan waktu yang sangat lama karena harus ada asesmen dan pengajuan ke pusat.
2.3.2.4. Skrining Kesehatan
Seluruh WBP wajib menjalani skrining kesehatan ketika masuk lapas yaitu tes HIV dan infeksi menular seksual (IMS). Lapas bekerja sama dengan Rumah Sakit Sadikin untuk pengambilan ARV (antiretroviral virus) bagi WBP yang positif HIV. Lapas juga pernah bekerja sama dengan yayasan kanker untuk pemeriksaan pap smear dan tes IVA di tahun 2018. Namun, saat ini sudah tidak lagi melakukan skrining tersebut. Lapas baru saja kehilangan dua orang WBP karena kanker serviks dan kanker payudara.
Selain itu, asesmen penggunaan narkotika juga dilakukan bekerja sama dengan BNN untuk menilai apakah WBP membutuhkan rehabilitasi. WBP dapat mengikuti program rehabilitasi yang tersedia di lapas.
2.4. Situasi Hidup Perempuan Terpidana Mati di Lapas
2.4.1. Profil Perempuan Terpidana Mati
Ketika Komnas Perempuan mendatangi Lapas Perempuan Bandung, terdapat dua orang WBP yang memiliki putusan inkracht hukuman mati. Satu orang WBP lainnya awalnya dipidana dengan pidana mati, namun telah berstatus terpidana seumur hidup setelah mengajukan grasi. WBP tersebut menyandang status sebagai terpidana mati selama tiga tahun sehingga Komnas Perempuan juga turut mewawancarai WBP tersebut untuk mengetahui pengalaman selama menjadi terpidana mati.
Ketiga WBP saat ini berusia antara 30-42 tahun dan ketika ditangkap berdomisili di Jabodetabek. Dua WBP merupakan terpidana kasus pembunuhan, sedangkan lainnya terpidana kasus narkotika. Semua WBP didakwa bersama pasangan mereka, baik suami maupun pacar; dua di antaranya menikah dan lainnya berstatus lajang. Satu WBP memiliki anak, sedangkan dua WBP lainnya tidak. Ketiga WBP telah menghuni lapas sebagai terpidana mati kurang lebih selama 2 tahun, 3 tahun, dan 7 tahun.
2.4.2. Upaya hukum
Tiga orang WBP telah mendapatkan putusan inkracht. WBP SMA merupakan terpidana kasus pembunuhan dan mendapatkan grasi dari presiden sehingga hukumannya menjadi seumur hidup. Lapas Perempuan Bandung mendorong SMA mengajukan grasi ketika SMA telah tiga tahun menghuni lapas. Awalnya SMA menolak karena terdapat semacam kepercayaan di lapas bahwa seseorang harus setidaknya menjalani masa pidana lima tahun terlebih dahulu sebelum ia dapat mengajukan upaya hukum. Namun, lapas tetap mendorong SMA mengajukan grasi dan membantu proses pengajuannya tanpa dampingan pengacara.
WBP LAS tidak melakukan banding maupun kasasi dan ketika diwawancara belum akan mengajukan upaya hukum lainnya dengan alasan ingin menjalani hukuman penjara selama lima tahun terlebih dahulu. Saat ini LAS sudah hampir tiga tahun menghuni lapas. WBP RS saat ini sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
Menurut Lapas Perempuan Bandung, terpidana kasus pembunuhan jauh lebih mudah mendapatkan grasi dibandingkan terpidana kasus narkotika.
"Karena memang yang saya tahu, bukan di lapas ini saja, yang narkotika itu untuk mengajukan grasi itu banyak yang ditolak juga. Tapi kalau kasus pembunuhan ini pasti banyak yang pidananya diubah dari hukuman mati ke seumur hidup. Tapi kalau pidana narkotika itu sangat sulit sekali. Ada yang sampai beberapa kali sudah mengajukan, itu gak goal gitu, gak tahu ya."
(Lapas Perempuan Bandung)
Selain itu, tidak ada pertimbangan atas pembinaan yang telah dilakukan lapas dan perubahan sikap WBP selama menjalani hukuman ketika upaya hukum ditolak.
“Tapi kalau kita sih kalau dari kami, dari UPT, lapas, rutan yang mengajukan pengusulan grasi itu kan kami sekarang ada penilaian yang banyak tentang mereka, perubahan pembinaan nya seperti apa, sikap mereka disini seperti apa. Mungkin maksudnya kalau sudah ada seperti itu, tolong dilihat. Itu kan kerja kami disini menilai mereka. Kalau kasus-kasus seperti itu kan kita tidak sembarangan juga menilai mereka untuk itu. Kalau narkotika itu susah sekali untuk meng goal kan upaya hukum. ... Mereka tidak melihat bagaimana kami memproses mereka agar menjadi lebih baik itu kan kadang-kadang tidak dilihat. Saya juga tidak mengerti."
(Lapas Perempuan Bandung)
Penolakan upaya hukum berdampak pada WBP, membuat mereka kehilangan semangat untuk mengikuti pembinaan lagi di lapas.
2.4.3. Non-Diskriminasi
Perempuan terpidana mati secara umum tidak merasa diperlakukan berbeda dengan WBP lainnya oleh staf lapas. Lapas juga menyatakan program pembinaan tidak dibedakan antara terpidana mati dan terpidana lainnya. Namun, LAS pernah ditolak ketika melamar kerja di Rutan Pondok Bambu dengan alasan ia terpidana hukuman mati dan tidak boleh keluar dari area steril. Selain itu, LAS juga tidak dapat keluar dari blok untuk ke mushola, lapangan, atau blok lain. Namun, alasan larangan ini tidak dijelaskan ketika wawancara.
Lapas Perempuan Bandung juga memiliki area steril di mana terpidana mati tidak boleh keluar dari area tersebut. Kebun misalnya, merupakan area yang tidak boleh dikunjungi terpidana mati. Aturan ini tidak berlaku untuk RS namun berlaku untuk LAS. Menurut RS, ia diperbolehkan ke kebun karena RS tidak pernah memiliki riwayat percobaan melarikan diri dari lapas, sedangkan LAS pernah mencoba kabur.
LAS pernah dipanggil "si pembunuh" oleh sesama WBP yang membuatnya merasa marah. la juga sering merasa dibicarakan oleh WBP lain karena kasus dan statusnya sebagai terpidana mati.
Karena orang mikirnya aku yang gini gini. Itu yang bikin aku tuh emosi. "Lu tuh gak tau apa-apa." Kayak gitu.
(LAS, WBP perempuan terpidana mati)
RS juga terkadang merasa diacuhkan oleh petugas lapas, namun karena RS banyak berkontribusi dalam kegiatan di lapas, perlakuan petugas menjadi lebih baik.
Kalau masalah ini itu ini itu, tergantung kedekatan kita dengan petugas. Kadang kan kalau kita bukan siapa-siapa, apalagi kita gak ada ini ya. Biasa lah kalapas itu. Lapas dimana aja saya rasa sama. Kalau mereka tahu kita ada .. perlakuan nya pasti beda. Misalkan, kalau kita lagi gak ada, "Bu, boleh minta tolong?" "Nanti aja." Gak pernah jajan. Ya itu kan sebenarnya kebencian kan. Kenapa saya ungkapin, kadang-kadang saya ada perasaan kayak gitu sama petugas-petugas yang diblok, gak di Pondok Bambu, gak disini, sama aja. Tapi, kalau kita sudah kayak sekarang ini alhamdulillah kemarin itu sebelum mereka kenal. Setelah saya udah sering tampil disini, tampil di lapangan, tampil untuk baca Al-Quran, kemarin ada lomba saya menang juara 1. Jadi mereka, “oh ini namanya RS ya." Jadi udah tau lama-lama berkurang rasa mereka yang tadinya cuek. Seiring berjalannya waktu sih.
(RS, WBP perempuan terpidana mati)
2.4.3.1. Perlakuan Khusus
Meskipun lapas mengatakan tidak ada perlakuan berbeda, Komnas Perempuan menemukan beberapa perlakuan khusus untuk terpidana mati, salah satunya adalah pemilihan wali. Setiap WBP di lapas dibagi dalam beberapa kelompok dan didampingi oleh seorang wali. Lapas menempatkan terpidana mati tidak dalam satu kelompok dan memilih wali yang memiliki kapasitas dan kompetensi mendampingi terpidana mati.
Pemilihan kamar untuk terpidana mati juga melalui asesmen. Sebelum ditempatkan, lapas komunikasi terlebih dahulu dengan terpidana mati dan menggunakan pendekatan personal agar WBP merasa lebih nyaman. Lapas juga akan mengedukasi dan memberi pengertian kepada WBP lain yang berada di kamar tersebut untuk menerima WBP hukuman mati di kamar mereka.
“Dan untuk penempatan kamar nya juga dipisah ya, kita asesmen juga dia bisa dikamar mana. Karena kan di kita kamar nya gak satu-satu, satu kamar itu ada yang 10, ada yang 8, ada yang 5, jadi dia bisa ditempatkan ke kamar mana itu ada asesmennya. Karena mereka kan kalau sehari-hari itu di luar, tapi kebanyakan di dalam, apalagi malam. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti yang hukuman mati kemarin ini, yang kasus pembunuhan ini, saya dapat info dari Pondok Bambu waktu itu, pas waktu pindah dia ini ada mengancam WBP lainnya, pernah akan membunuh WBP lainnya. Saya juga agak takut, “mana ini orangnya?" saya bilang gitu. Setelah saya perhatikan dan setelah saya ajak ngobrol, saya kasih pengertian dia, dia ini pengen apa silahkan, "Bu saya bikin boneka." Silahkan. Jadi kalau trik dari kami sih memang pendekatannya kalau perempuan ini kan hati nya yang harus diambil. Nah jadi warga binaan yang seperti ini memang kami adakan pendekatan."
(Lapas Perempuan Kelas IlA Bandung)
2.4.4. Kegiatan dan Aktivitas di Lapas
Dua orang WBP terpidana hukuman mati, sebelum menghuni Lapas Perempuan Bandung, merupakan WBP di Rutan Pondok Bambu, sedangkan WBP lainnya pindahan dari Lapas Bogor. Semua WBP menyatakan bahwa kegiatan di Lapas Perempuan Bandung lebih banyak dari pada rutan/lapas yang mereka tempati sebelumnya sehingga menjauhkan mereka dari stres serta dapat menginspirasi.
“kasian mereka [terpidana mati dan seumur hidup] karena saya ngerasain lapasnya [rutan pondok bambu] kecil banget, aktivitas disana tidak sebanyak di lapas besar.
Ini kan lumayan besar ya. Lapangannya besar, kebun nya besar. Terus banyak kegiatan yang menginspirasi, memotivasi temen-temen. Kalau disana ada juga sih, cuma gak sebanyak di sini [Lapas Perempuan Bandung]." (RS, WBP perempuan terpidana mati)
"Tapi emang waktu di lapas Bogor itu pasti tingkat stress nya meningkat, karena kegiatannya tidak ada. Cuma jam 9-11 itu pengajian."
(SMA, WBP perempuan terpidana mati)
2.4.5. Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan
2.4.5.1. Skrining dan Akses Layanan Kesehatan Jiwa
Dalam dialog dengan Komnas Perempuan, lapas mengatakan bahwa mereka melakukan skrining kesehatan jiwa kepada narapidana. Jika WBP merupakan pindahan dari rutan/lapas, maka rutan/lapas sebelumnya akan menyerahkan rekam medis WBP tersebut.
"Nah untuk informasi-informasi itu, biasanya sih UPT yang lama itu pasti akan melampirkan rekam medis kalau misalkan memang mereka punya kondisi khusus, misalnya penyakit yang menjangkit, ataupun memang ada riwayat-riwayat (percobaan) bunuh diri seperti tadi, mereka pasti akan menyampaikan pada kita. Tentang bunuh diri tadi tentunya mereka akan menginfokan kepada kita, bahwa “ini pernah begini. Minta tolong diperhatikan secara khusus." Contohnya kemarin juga ada itu yang pernah punya kecenderungan untuk isolasi sosial, menyakiti diri sendiri. Nah mereka pasti akan menginfokan kepada kita. Tentu nanti akan menjadi perhatian kita juga di sini."
(Lapas Perempuan Bandung)
Lapas Perempuan Bandung saat ini tidak memiliki psikolog, hanya satu orang staf dengan gelar sarjana psikologi. Lapas mengaku sangat membutuhkan kehadiran psikolog untuk WBP.
"Karena butuh sekali Bu. Disini belum pernah ada psikolog yang seperti itu. Kami sangat butuh sekali. Kami disarankan untuk minta ke kanwil, dan kanwil juga kekurangan. Kanwil itu kekurangan psikolog juga, gak seperti di Jakarta – karena saya juga sering ke jakarta – di Jakarta itu Ditjenpas psikolog banyak. Jadi mereka gampang. Tapi kalau memang untuk daerah seperti kami ini, dan ternyata tenaga psikolog itu kurang, jadi ya kami asesmen perawat mungkin suspek dulu awalnya, baru nanti kami bekerja sama dengan psikolog di luar, kalau butuh dirujuk lagi ya dirujuk bu. Memang kami sangat membutuhkan psikolog. Kalau untuk membayar, kami kan dananya tidak ada."
(Lapas Perempuan Bandung)
Lapas saat ini bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung untuk mengadakan sesi konsultasi setiap minggu dan melakukan asesmen awal bagi WBP. Jika berdasarkan asesmen awal WBP butuh tindakan lanjutan, WBP bisa dirujuk ke rumah sakit untuk bertemu psikiater. Saat ini terdapat dua WBP warga negara asing yang setiap bulan berkonsultasi ke psikiater untuk mendapatkan perawatan.
Dua WBP terpidana mati turut mengikuti sesi konseling bersama mahasiswa psikologi tersebut. RS merasa sedikit terbantu dengan adanya sesi tersebut meskipun ia sempat merasa skeptis pada permulaan pertemuan. Ketika RS tinggal di Rutan Pondok Bambu, RS berkonsultasi dengan psikolog yang tersedia di sana. Namun bagi SMA, dia tidak begitu menyukai sesi konseling karena "ga ada yang mau aku curhatin".
"Kemarin ada dari mahasiswa ada 9 apa 10 orang, bergantian sih ya di warga binaan sini, mereka kayak lagi training gitu ya, psikologi sih. Udah saya ngobrol ngobrol berapa kali, setiap hari berapa kali pertemuan. Ya kadangkadang kan kita juga butuh berinteraksi dengan orang luar ya. Pikiran longgar dikit lah. Bisa ngobrol walaupun masih bocah, masih kecil. Tapi ya udah sih gitu. Saya tadi nya gak mau cerita. "Buat apa sih mbak?" lya, gini gini. Dia tanya-tanya lagi gini. Saya gak suka kalau ditanya-tanya. Tapi lama-lama dia sabar, hari itu dia diem doang. “Ya udah lah terserah Mbak RS kalau gak mau cerita." Besoknya mulai itu dikit, besoknya lagi, kebuka lagi. Akhirnya kita jadi kayak defend gitu kan."Gimana perasaan nya sekarang?" Nah nanti setelah itu serius. Gambar-gambar apa lah. Nah, ending nya baru diuraikan. "Mbak RS kata dosen saya begini." "Mba RS ini ini ini." "Oh, iya sih, hehe"."
(RS, WBP Perempuan terpidana mati)
2.4.5.2. Menjalani Pidana dalam Deret Tunggu Pidana Mati
WBP terpidana mati merasa lebih nyaman di Lapas Perempuan Bandung karena lapas memiliki beragam aktivitas dibandingkan dengan lapas sebelumnya sehingga mengurangi tingkat stress WBP terpidana mati. Namun, Lapas Perempuan Bandung tidak memiliki psikolog sehingga RS tidak lagi bisa konsultasi seperti di Rutan Pondok Bambu. la juga mengaku belum mendapat teman untuk berbagi cerita.
"Saat ini satu-satunya tempat cerita ya itu di mushola aja.
Kadang-kadang jawabannya lama ya sama Allah, hehehe.
Paling bertahap, bersabar, baru ketemu jawabannya, "ooh begini."
(RS, WBP perempuan terpidana mati)
RS telah dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun. Menurut RS, ia sekarang merasa lebih tenang dibandingkan ketika baru menerima putusan. Namun, RS terkadang merasa sedih kembali ketika mendengar WBP yang sudah mau bebas.
"Cuma saya kadang-kadang kalau dengerin ada orang yang uda bebas, mau pulang, itu sedikit pengaruh ya saya. Bagaimana ya nanti proses saya kedepannya? Saya bisa pulang gak sih kayak orang lain? Kadang suka begitu. Ada gak sih kesempatan buat saya? Kadang suka, saya butuh apa ya?"
(RS, WBP perempuan terpidana mati)
Sedangkan SMA berusaha untuk tidak memikirkan statusnya sebagai terpidana mati, bahkan ia terkadang lupa. la sering merasa kesal kepada WBP lain yang hukumannya jauh lebih rendah namun selalu "berisik". SMA mengatakan pada WBP tersebut, "lu gak tahu diri lu, ngomong gitu sama gua yang kagak bakal pulang." SMA juga merasa gampang marah karena hukumannya yang tinggi tapi justru luluh ketika berbicara dengan WBP dengan pidana ringan. WBP tersebut menenangkan SMA dengan mengatakan, "udah tenang aja, lu bakal pulang kok sama kita. Lu bakal ketemu gua di luar."
2.4.6. Kunjungan dan Komunikasi dengan Keluarga/Teman 2.4.6.1. Hubungan dengan Keluarga/Teman
Status terpidana mati berdampak pada hubungan WBP dengan orang-orang terdekat mereka. Hubungan LAS dengan keluarga justru membaik setelah kasus karena keluarga merasa kasihan dengan LAS. LAS juga memiliki kedekatan dengan keluarga pacarnya yang juga terpidana mati pada kasus yang sama. Keluarga pacarnya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan berniat membesuk LAS.
Hubungan SMA dan keluarga juga baik dan mereka sering berkomunikasi. Adik SMA akan menikah dan meminta izin terlebih dahulu dengan calon suaminya. Keluarganya juga mengatakan jika SMA bebas, SMA pulang ke rumah saja dan tidak ke mana-mana karena tetangga sekitar sudah "tau yang salah siapa".
2.4.6.2. Kunjungan dan Komunikasi
Meskipun hubungan SMA dan keluarga baik, SMA menyarankan agar keluarganya tidak berkunjung karena dia berat melihat keluarganya yang selalu menangis ketika bertemu.
"Memang pernah sekali yang saya bilang di Bogor, dateng. Itu tuh nangis ngeliat saya. Jadi, “udah udah gak usah kesini lagi." .... Adik saya kan September mau nikah. Tadinya dia mau kesini dulu sama suaminya mau minta izin. Saya bilang, “gak usah, jalanin aja, urus aja. Kamu gak usah kesini." Nanti saya nya yang berat, dia nya nangis. Aduh gak mau. .. Iya, jadi keluarga cukup tahu disini saya sehat, saya baik, saya ceria, gitu."
(SMA, WBP perempuan terpidana mati)
Adik dan ibu RS telah berkunjung ketika RS dipindahkan ke Bandung. Sedangkan LAS belum dikunjungi keluarga semenjak pemindahan ke Bandung dan baru dikunjungi oleh teman.
Tidak ada perlakuan atau aturan khusus kunjungan dan komunikasi untuk terpidana mati. Kalapas juga menyebutkan tidak hanya keluarga inti yang boleh membesuk, teman dan orang-orang terdekat WBP juga diizinkan karena bisa saja hubungan antara WBP dan keluarga inti kurang baik.
“Kalau disini untuk hubungan dengan keluarga sih kami tidak membeda-bedakan mbak. Karena memang kan kalau sekarang kita sudah gak keluarga inti saja. Karena bukan keluarga saja yang menjadi support nya mereka waktu di dalam, tapi teman juga. Kami tetap mengawasi sih. Tapi tidak ada perbedaan, sama.
Dan biasanya mereka itu kan kurang mendapat support dari keluarganya, kalau yang hukuman seperti itu. Karena kan keluarganya sudah menjudge mereka juga dengan kasusnya mereka. Dan kalau sudah hukuman mati ini kan berat banget. Kan disini ada satu pembunuhan, satu narkotika yang kasus pidana mati ini. Dari keluarganya mereka juga ada yang support, ada yang tidak. Kami tidak membatasi siapa aja yang bisa support mereka, itu kan sangat bisa membantu kami yang disini dalam melaksanakan pembinaan yang ada dilapas perempuan Bandung."
(Lapas Perempuan Bandung)
Selain berkunjung langsung, WBP juga dapat berkomunikasi dengan keluarga menggunakan telepon dan video cal/ yang difasilitasi oleh lapas. Waktu maksimal video call per orang adalah 15 menit dalam satu hari dan harus mendaftar terlebih dahulu. Jika antrian sedang tidak ramai, WBP bahkan boleh menelepon setiap hari.
2.4.6.3. Cuti Mengunjungi Keluarga
Ketika Komnas Perempuan bertanya tentang hak cuti mengunjungi keluarga yang dikecualikan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap terpidana mati, menurut Kalapas hal tersebut masih dimungkinkan bergantung pada diskresi pimpinan. Terpidana mati harus melalui proses rekomendasi dari wali, menentukan penjamin, dan mempersiapkan pengamanan.
2.4.7. Penempatan
Seperti yang telah disebutkan pada sub bab tentang tugas dan tanggung jawab Kanwil Kemenkumham, Kanwil lah yang mengatur tentang persebaran narapidana di wilayah Jawa Timur. Menurut Kanwil, terpidana tidak akan ditempatkan jauh dari lokasi kasus pidana. Perempuan terpidana mati di lapas juga belum berkeinginan untuk dipindahkan. Lapas juga berupaya memberikan pengertian kepada keluarga ketika memutuskan untuk memindahkan WBP.
2.5. Aspirasi Pemasyarakatan
Lapas dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berkesempatan menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lapas merasa suara mereka sering tidak didengar dan hanya dipandang sebelah mata pemangku kepentingan lain. Kesempatan untuk duduk bersama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga tidak banyak. Lapas berkeinginan untuk lebih dilibatkan dalam proses peradilan pidana, seperti pelibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada kasus anak.
"Kenapa untuk yang lainnya itu tidak? Kenapa yang untuk dewasa nya itu tidak? Karena kan mereka dalam proses tahanan itu kan mereka sudah di kita, sudah di rutan. Itu orang bapas itu bisa dilibatkan, untuk didengar juga suaranya, perkembangan mereka itu seperti apa. Ini belum. Baru anak doang kan. Itu bisa juga sebenarnya menurut saya mas untuk mempertimbangkan nanti hukumannya."
(Lapas Perempuan Bandung)
Selain itu, pegawai lapas, terutama yang berinteraksi dengan WBP setiap hari, tidak pernah mendapatkan konseling. Tanpa penguatan dari sisi kejiwaan, dikhawatirkan akan berdampak pada integritas dan cara petugas memperlakukan WBP.
"Pokoknya kamu harus kuat, secara fisik, secara raga, secara jiwa, harus kuat. Sekarang kan kita menghadapì orang bermasalah, kan kemungkinan juga kita nih terpapar masalah mereka ya, yang itu akhirnya berimbas kepada integritas. Nah itu kan yang harus ditarik, “ayo, ini Iho, kasih penguatan." Gak ada. Paling penguatannya ya di kelas itu lagi, kognitif. Bukan untuk jiwa kami. Selama saya bekerja selama 15 tahun lebih belum ada sih. Hehehe. Belum pernah dikonseling saya bu.
lya, akhirnya jadi tidak beretika. Petugasnya akhirnya karena terpapar, udah merasa... akhirnya perlakuannya ke mereka tidak menjunjung HAM. Itu sebenarnya yang berulang kali saya ngomong. "Kalau ada masalah boleh kalian tegur, tapi harus ingat bahwa mereka ini posisinya gak lebih rendah daripada kita Iho. Mereka ini sama-sama manusia cuma mereka ini sesat aja." Saya bilang gitu bu. Tapi kembali lagi kan karena gak ada konseling nya, secara berkala, paling nggak 5 tahun sekali lah."
(Lapas Perempuan Bandung)
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat turut mendukung kerja Komnas Perempuan dalam upaya penghapusan hukuman mati dan menolak adanya pidana mati. Esensi dari pemasyarakatan adalah pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat. Hukuman mati akan membuat upaya pemasyarakatan menjadi sia-sia.
"Kalau jiwa pemasyarakatan memang sangat tidak setuju adanya pidana mati. Ya kalau mau pidana mati, sesudahnya gak usah dibina kita lagi lah, langsung dieksekusi saja, kan gitu. Tapi kebanyakan mereka sudah banyak berubah. Sudah berubah, minimal secara keagamaan nya sudah sangat baik. Kalau kira-kira rekomendasi ini memang aturannya masih ada, pidana mati, mungkin ya, apa ya, aturan itu yang harus tidak ada lagí.
Kalau dari pemasyarakatan sangat mendukung upaya Ibu, ada perubahan-perubahan itu. Karena sebagian besar kita juga ada hukuman mati yang ada di lapas Cirebon itu sekitar 20 orang apa ya. Yang laki-laki. Itu juga sudah lama ibu menjalaninya. Dan mereka selama ini berkelakuan baik gitu Iho, kecuali yang narkoba bu ya. Yang narkoba kadang-kadang berulah. Kalau yang lain kan sudah betul-betul berubah, kasarannya bukan lagi sekian persen, udah 360 derajat berubahnya. Memang pada saat - saya pernah ngalamin ibu – waktu saya di Jambi, saya kalapas Jambi, ada yang mau dieksekusi hukuman mati. Hampir semua pegawai nangis Bu, karena sudah di masjid sebagai imam, tahu-tahu langsung diambil. Secara ini, wah percuma selama ini kita memberikan (pembinaan)."
(Kanwil Kemenkumham Jawa Barat)
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas Perempuan Klas IlA Bandar Lampung, Lampung
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH LAMPUNG LAPASPEREMPUANKELASIABANDARLAMPUNG JL.RAYA RYACUDU WAY HUI - SUKARAME BANDAR LAMPUNG
1 Metode Pemantauan
Pemantauan perempuan terpidana mati dilakukan bersama antara Komnas Perempuan dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang selama ini aktif mendampingi perempuan terpidana mati di Indonesia. Pemantauan dilakukan pada tanggal 18 - 21 September 2023 di Lapas Perempuan Klas IIA Bandar Lampung dimana sesuai informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Lapas Perempuan Bandar Lampung merupakan satu-satunya lapas di Provinsi Lampung yang dihuni oleh WBP perempuan dengan putusan hukuman mati.
Pemantauan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dan Observasi. Proses wawancara, dialog dan observasi dipandu dengan instrumen pemantauan perempuan terpidana mati yang berisikan sejumlah pertanyaan terbuka. Seluruh proses direkam dengan alat perekam dan ditranskripsi oleh transkripter.
Wawancara mendalam dengan perempuan terpidana mati dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman hidup mereka selama di penjara dan masa menunggu eksekusi. Dialog dan atau Diskusi Terfokus bertujuan untuk mengetahui lebih detail upaya penegakan hak-hak perempuan terpidana mati dari sudut pandang pelaksana undang-undang dan organisasi masyarakat sipil dan dilakukan dengan beberapa pihak seperti dibawah ini:
| No | Nama Instansi/Lembaga | Jumlah narasumber | Tanggal |
| 1 2. | Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung | 3 | 19 September 2023 |
| 2. | Lapas Kelas IIA Bandar Lampung | 10 | 19 September 2023 |
| 3. 4. | Kejaksaan Tinggi Prov. Lampung Pemerintah Kota Bandar | 7 | 19 September 2023 21 September 2023 |
| 4. 6. | Pemerintah Kota Bandar Lampung (Walikota, Sekda, Biro Hukum, | 2 | 21 September 2023 |
| Sekda, Biro Hukum, DP3AKB, Depdikbud) Kepolisian Sektor Kota | 2 | ||
| Kepolisian Sektor Kota bandar Lampung Kejaksaan Negeri Bandar | 1 | ||
| Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Organisasi Masyarakat | 21 September 2023 | ||
| Sipil (LBH Nasional, DAMAR, Peradi, Solidaritas Perempuan, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) | |||
| TOTAL | 28 | ||
Observasi dilakukan untuk memperkuat temuan hasil diskusi dan wawancara dengan mengamati situasi dan kondisi Lapas Perempuan Kelas IlA Bandar Lampung, melihat kondisi Lapas, sarana prasarana dan fasilitas yang ada, aktivitas WBP baik yang sedang berkegiatan maupun yang berada dalam kamar.
2 Temuan
2.1. Gambaran Umum Lapas Perempuan Klas Il Bandar Lampung
Pada saat pemantauan, Lapas Perempuan Klas IlA Bandar Lampung dihuni oleh 264 perempuan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sebanyak 24 perempuan di antaranya adalah tahanan, 3 (tiga) orang WBP terpidana seumur hidup, dan 2 (dua) orang WBP terpidana mati. Kapasitas Lapas Perempuan Bandar Lampung adalah 252 perempuan WBP yang menunjukkan tingkat kepenuhan lapas adalah 105%. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan lapas lain di ibukota provinsi di Indonesia. Mayoritas WBP atau 64% adalah terpidana kasus narkotika.
Jumlah total petugas lapas adalah 94, 36 orang di antaranya adalah petugas keamanan. Jika melihat pada perbandingan antara jumlah petugas dengan jumlah WBP maka didapatkan indikasi beban petugas yang cukup berat dalam memastikan kondusifitas situasi Lapas. Saat ini, Lapas Perempuan Bandar Lampung memiliki tiga blok: Blok A berisi sepuluh kamar, Blok B 16 kamar, dan Blok C delapan kamar. Tidak ada pembedaan blok untuk terpidana mati.
2.2. Admisi
Semua terpidana harus menjalani proses asesmen ketika ditempatkan di lapas, termasuk WBP pindahan dari lapas lain. Bagian registrasi lapas akan mengecek dokumen-dokumen dan mengkonfirmasi data diri.
Terpidana mati otomatis dikategorikan dalam kelompok high risk atau risiko tinggi dari sisi asesmen keamanan. Kategori ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme dan residivis.
Lapas juga melakukan asesmen kejiwaan untuk menilai apakah WBP agresif dan membahayakan penghuni lapas lainnya. Monitoring akan dilakukan selama enam bulan untuk melihat perilaku WBP, kondisi kejiwaan, dan keamanan. Terpidana kasus narkotika, contohnya, dipantau percakapannya di wartel untuk melihat apakah masih terlibat peredaran gelap narkotika.
Kondisi mental terpidana mati dan seumur hidup yang baik, tidak mengganggu, taat ibadah, dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik akan menempatkan WBP dalam kategori "tidak bermasalah".
2.3. Kegiatan dan Aktivitas di Lapas
Orientasi pembinaan di Lapas Perempuan Bandar Lampung adalah kemandirian dan kepribadian. Kemandirian berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, dengan luaran premi. Sedangkan pembinaan kepribadian menurut lapas adalah, "pengetahuan-pengetahuan dasar yang menyentuh kalbunya agar dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah, menyalahi aturan agama maupun aturan negara." Lapas juga melakukan asesmen kebutuhan WBP untuk menentukan minat dan kebutuhan pembinaan.
Akan tetapi sejauh ini, kegiatan yang diselenggarakan di Lapas berdasarkan program pemberdayaan kapasitas ekonomi yang ditetapkan oleh Pusat untuk semua Lapas Perempuan di seluruh Indonesia seperti memasak, menjahit, merajut, melukis, dan salon kecantikan. Tidak semua Lapas melaksanakan semua kegiatan karena berdasarkan akses dan biaya yang ada, seperti di Lapas Bandar Lampung dengan lokasi yang luas sehingga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dengan ruang yang memadai, misalnya dapur yang luas, laundry dengan mesin-mesin cuci yang memadai, ruang menjahit yang cukup luas. Lapas juga memiliki ruang display barang-barang hasil kerajinan para WBP sehingga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melihat dan bahkan membeli produk-produk yang ada.
Semua WBP berhak memilih kegiatan yang menjadi minat mereka untuk memanfaatkan waktu agar lebih efektif selama di Lapas, termasuk terpidana mati dan seumur hidup. Menurut terpidana mati (EF) boleh beraktivitas dan bekerja di lapas seperti WBP lainnya di Lapas Perempuan Bandar Lampung. EF memilih untuk mengajar ngaji meskipun tidak mendapatkan premi atau pendapatan. Menurutnya, mengajar mengaji membuat EF tidak stres. la juga mengikuti ta'lim, paduan suara, marawis, dan tahfiz.
Perbedaan peraturan untuk mengikuti kegiatan bagi terpidana mati berbeda antar satu Lapas dengan Lapas lain. Hal ini diinformasikan oleh WBP terpidana mati (TH) yang pernah ditahan di Lapas Palembang, dimana TH tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan apapun karena berstatus sebagai terpidana mati. Tidak banyak kegiatan di lapas Palembang dan hanya WBP yang sudah mau pulang yang bisa ikut bekerja. Meskipun demikian, ia tetap berkegiatan dengan mengajar bahasa mandarin ke teman-teman sekamarnya.
"Jadi kalau turun cuma senam aja. Gantian giliran per kamar. Kalau disini plong banget. Terus pas disuruh kerja itu, “Bu emang boleh aku kerja?” Ya kita itu kan kalau hukuman tinggi ini kalau gak kerja itu sumpek kan, gak berbaur. Kalau disini alhamdulillah berbaur, gak punya masalah."
(TH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
Sementara di Lapas Perempuan Bandar Lampung, TH hampir setiap hari membuat kue untuk dijual. Hasil penjualan diberikan lapas ke TH dalam bentuk premi sebanyak kurang lebih seratus ribu rupiah per bulan. Menurut lapas, jumlah tertinggi premi yang bisa didapatkan WBP setiap bulannya adalah 200 ribu rupiah. Pihak lapas mengatakan mereka ingin menjual hasil kerja WBP di online marketplace, tidak hanya melalui pameran, karena akan lebih mudah menjangkau pembeli. Namun, masih terdapat kekhawatiran keamanan jika WBP memiliki akses ke internet, telepon seluler, dan laptop sehingga penjualan digital belum memungkinkan.
2.4. Memenuhi Kebutuhan di Lapas
Kebutuhan WBP di Lapas, tidak semua dapat dipenuhi oleh Lapas, hanya kebutuhan pokok seperti makan dengan anggaran makan WBP di Lampung termasuk yang paling rendah di Indonesia yaitu 17 ribu rupiah per orang. Setiap kamar mendapat jatah air minum sebanyak dua galon per hari. Dua buah termos juga tersedia dan bisa mengambil air panas di dapur. Tetapi jika WBP ingin membeli makanan kecil/snack/cemilan maka harus membeli dimana menurut terpidana mati (EF) jika ingin membeli makanan yang lain, harganya murah dan terjangkau. Perempuan WBP tidak bisa memegang uang tunai, akan tetapi menggunakan kartu Brizzi yaitu uang elektronik milik Bank BRI. Jika perempuan WBP berhasil menjual produk maka mereka akan mendapatkan premi yang dimasukkan dalam Brizzi. Saldo maksimal pada Brizzi yang diperbolehkan lapas adalah dua juta rupiah.
Saldo dalam Brizzi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dicover oleh Lapas secara penuh misalnya peralatan kebersihan diri, seperti sabun, odol, shampoo, detergen yang jumlahnya terbatas. Sehingga WBP harus membeli jika kurang atau mendapatkan donasi dari pihak luar seperti gereja. Begitu juga pembalut, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perempuan WBP karena meskipun kebutuhan tersebut diberikan lapas satu kali per bulan, seringkali tidak sesuai atau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan perempuan WBP. Kebutuhan lain yang tersedia tetapi harus membayar adalah biaya komunikasi karena Narapidana harus membayar untuk menelepon dengan membeli voucher pulsa melalui Brizzi.
Sebagai gambaran pada pengalaman terpidana mati TH dan EF, premi yang diperoleh TH hasil membuat kue digunakan untuk membeli alat kebersihan pribadi dan pembalut. TH secara reguler dikirimi uang oleh kakaknya yang tinggal di Taiwan setiap bulan sebanyak 2-3 juta. Jika uang yang dikirimkan berlebih, maka ia akan mengirimkan uang tersebut kepada anaknya. Sedangkan EF terkadang dikirimi uang oleh anaknya sekitar 300-500 ribu rupiah per bulan. Karena tidak cukup, EF juga mengerjakan tugas piket WBP lain dan mendapat upah sebesar 20 ribu rupiah. EF juga menyatakan perbedaan situasi di Lapas Bandar Lampung dengan di Lapas Perempuan Tangerang, tempatnya dulu, yang sedikit berbeda karena lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.
"Karena emang banyak orang mampu [di Lapas Tangerang]. Orang luar negeri kan mereka nyuci gak sendiri, jadi kita tuh yang ngambil korfein. Ngorfein kalau misalkan cucian itu kan kadang dapat 500, 300 dari satu orang. Kalau nyuciin 10 orang aja udah lumayan. Kalau di sini kan memang sama rata. ... Sekarang aku nyuciin cuma 2 orang. Cukup buat apa kubilang. Sementara aku butuh buat telepon."(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
2.5. Hak atas Kesehatan, termasuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Klinik Lapas Perempuan Bandar Lampung telah berstatus klinik pratama. Klinik memiliki dua dokter, satu bidan, dan tiga perawat. Petugas kesehatan setiap hari masuk ke blok-blok untuk menanyakan kondisi kesehatan WBP. Klinik juga memiliki program Terpana atau dokter menyapa terpidana dengan penyuluhan, edukasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Selain itu, terdapat skrining kesehatan kanker leher rahim (IVA), deteksi dini kanker payudara, dan Covid-19. Untuk ibu hamil dilakukan skrining HIV, hepatitis B, dan sifilis.
Meskipun sudah menjadi klinik pratama, klinik lapas masih terkendala keterbatasan alat, obat, maupun skrining. Skrining kanker leher rahim dilakukan dengan bekerja sama dengan puskesmas, PKBI, dan Lab Paramitra. PKBl juga menyediakan layanan pelepasan alat kontrasepsi jangka Panjang. Setiap tiga bulan dinas kesehatan provinsi menyalurkan bantuan suplai obat ke puskesmas. Rujukan juga akan diberikan jika perempuan WBP membutuhkan penanganan lebih lanjut, biasanya lapas akan merujuk ke rumah sakit milik pemerintah.
Layanan kesehatan akan sangat bergantung pada adanya KTP dan BPJS WBP. Lapas sangat mengutamakan mengupayakan KTP dan BPJS untuk menjamin perempuan WBP mendapatkan layanan kesehatan. Jika perempuan WBP warga Kota Bandar Lampung tidak memiliki BPJS, hanya KTP, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan jaminan kesehatan gratis untuk warganya melalui APBD. Lapas menemui kesulitan untuk WBP bukan warga Kota Bandar Lampung dan tidak mempunyai KTP dan BPJS sedangkan di lapas banyak WBP berasal dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung bahkan Aceh, Sumatera Selatan, dsb. Lapas akan mengusahakan KTP melalui keluarga dan Dukcapil Provinsi untuk mendapatkan NIK.
"Sampai kita bawa kursi rodanya untuk merekam KTP, karena memang karena gak ada KTP itu kita gak bisa akses ke RS. Karena sekarang 2020 ke atas itu NIK nya harus muncul. Nah itu kesulitan-kesulitan kita, kita sampaikan ke beliau-beliau ini supaya jadi rekomendasi. Karena memang ini kesulitan. Saya sering emosi jujur aja, panik, "Bu, ini ada yang sakit, coba cek BPJS." Kalau BPJS gak ada mulai panik saya. Karena apa Bu? Karena memang NIK aja muncul masih bisa dibantu, tapi kalau NIK gak muncul itu sudah gak bener."
(P, Lapas Perempuan Bandar Lampung, Diskusi tanggal 19 September 2023)
Sebelum tahun 2020, semua warga binaan bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Namun sejak tahun 2020, lapas tidak secara spesifik menyebutkan nama peraturan tersebut, perempuan WBP harus memiliki BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan. Lapas menyayangkan hal ini dan ingin agar WBP dipermudah akses kesehatannya.
Sekitar 80% perempuan WBP di Lapas Perempuan Bandar Lampung masih menstruasi. Namun, setiap perempuan hanya mendapat jatah pembalut untuk tiga hari setiap bulannya dan itu tidak cukup. Lapas ingin bersurat ke Ditjenpas agar pengadaan pembalut dapat memenuhi kebutuhan. Menurut lapas, jika perempuan WBP kekurangan dan tidak dapat membeli pembalut, perempuan WBP tersebut dapat meminta ke lapas, namun umumnya mereka merasa malu untuk minta. Lapas juga berusaha untuk mengatasi masalah kekurangan pembalut dengan pembalut dari kain. Sedangkan menurut EF, pembalut yang diberikan oleh lapas sebanyak 10 buah per bulan cukup.
3. Situasi Perempuan Terpidana Mati
3.1. Data Diri dan Latar Belakang
Terdapat 2 (dua) perempuan WBP Lapas Perempuan Bandar Lampung yang dipidana dengan hukuman mati. EF merupakan residivis kasus narkotika pindahan dari Lapas Perempuan Tangerang. Awalnya ia ditangkap karena penggunaan narkotika dan dipidana empat tahun penjara. Tiga bulan menjelang bebas, EF ketahuan terlibat dalam transaksi narkotika bernilai ratusan juta rupiah dan dijanjikan mendapat upah 50 juta rupiah. EF mengaku tergiur karena membutuhkan uang untuk membayar kuliah anaknya dan memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sedang sakit diabetes. Atas kasus ini, EF dipidana dengan pidana mati. Awalnya EF merupakan tahanan titipan karena tempat kejadian perkara berada di Lampung, namun setelah putusan inkracht EF tidak dikembalikan ke Tangerang dan menempati Lapas Perempuan Bandar Lampung. EF sudah sepuluh bulan menjalani pidana di Lampung.
TH adalah terpidana kasus pembunuhan di Palembang yang melibatkan dua orang korban. Korban memiliki hutang sebanyak 65 juta rupiah namun mangkir dan tidak membayar hutangnya. TH lalu membayar dua orang untuk hanya mengancam korban, namun berakhir dengan pembunuhan korban dan anaknya.Total waktu TH telah menjalani pidana adalah empat tahun sepuluh bulan. la dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandar Lampung dua tahun yang lalu. TH merupakan mantan pekerja migran di Taiwan dan dulu bekerja sebagai penerjemah. Latar belakang pendidikan TH adalah sarjana jurusan manajemen dan sempat berkuliah bahasa mandarin di Taiwan.
Kedua terpidana mati memiliki anak dan telah bercerai dengan pasangan mereka. Mantan suami EF dan TH tidak memberikan nafkah untuk anak mereka sehingga EF dan TH adalah tulang punggung di keluarga. Dalam wawancara, TH mengatakan ia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya.
3. 2. Upaya Hukum
EF dan TH sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atas kasus mereka. Hakim tidak mengabulkan upaya banding EF. EF tidak mengajukan kasasi karena tidak mampu membayar pengacara. Pengacara EF mengatakan ia membutuhkan uang untuk membayar biaya perkara. EF berniat untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah sering berkomunikasi dengan seorang advokat dari LBH Nasional (LBHN). Lapas memang bekerja sama dengan LBHN untuk memberikan penyuluhan hukum dan memperkenalkan EF dan LBHN. Lapas juga menyediakan ruang konsultasi hukum. Menurut EF, ia merasa nyaman dengan pendamping hukum dari LBHM. Mereka juga menjelaskan apa itu upaya hukum PK dan bagaimana prosedur PK.
Setelah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri, TH mengajukan banding dan kasasi namun hukumannya tidak berubah. la juga berniat mengajukan upaya hukum namun belum memiliki pendamping hukum.
Lapas mendorong perempuan WBP yang memiliki hukuman tinggi untuk mengajukan grasi setelah menjalani pidana selama lima tahun dan mempunyai hasil asesmen yang baik. Kebijakan lapas tersebut mengacu kepada Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya mengenai masa remisi. Remisi seharusnya tidak berlaku bagi narapidana seumur hidup dan terpidana mati, kecuali hukuman mereka diubah menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. Aturan ini diinterpretasikan oleh lapas sebagai waktu yang tepat untuk mengajukan grasi yaitu setelah menjalani pidana selama lima tahun dan disosialisasikan kepada WBP. Meskipun demikian belum ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil.
Grasi dapat diajukan oleh perempuan WBP jika sudah ada laporan penelitian masyarakat (litmas) terlebih dahulu. Agar laporan litmas keluar, perempuan WBP harus memiliki penjamin. Lapas seringkali kesulitan menghubungi penjamin dan harus 'jemput bola' dengan mendatangi langsung tempat kediaman penjamin dan berdialog dengan kepala desa dan keluarga. Kendala lainnya adalah keluarga tidak mau menjadi penjamin sehingga perempuan WBP tidak bisa mengajukan grasi.
"Apalagi situasi keluarga warga binaan tidak sedikit juga yang sudah mulai lepas dan tidak memperhatikan, bahkan tidak menjenguk. Bahkan banyak juga mereka yang tidak dijenguk oleh keluarganya. Nah tadi contoh kasus ketika ingin cari penjamin untuk akses meringankan hukumannya juga masih ada kendala, keluarga ada yang tidak mau, atau mungkin keluarga dicari tidak ketemu. Karena di salah satu lapas kemarin juga dapat info mencari-cari keluarganya untuk dapat penjamin untuk pengajuan grasi juga tidak dapat alamat keluarganya, dan akhirnya terpentok pada tidak adanya penjamin, sehingga tidak bisa dilanjutkan proses administrasi pengajuannya." (Kepala Lapas Perempuan Bandar Lampung, Diskusi tanggal 19 september 2023)
Lapas juga melaksanakan Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang berlaku secara nasional, terdigitalisasi, dan dilaporkan oleh lapas setiap bulan. Laporan ini dilampirkan ketika pengajuan grasi. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah SPPN dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan keputusan atas grasi yang diajukan oleh terpidana mati.
3.3. Eksekusi Mati
Menurut Kejaksaan Tinggi Lampung, perintah eksekusi berasal dari Jaksa Agung yang kemudian dilaksanakan oleh kejaksaan tinggi di mana perkara terjadi. Kejaksaan akan berkoordinasi dengan lapas untuk memperoleh informasi apakah terpidana mati sedang mengajukan upaya hukum. Kejaksaan akan menunggu terpidana mati mengajukan PK sebelum meletakkan mereka dalam daftar eksekusi. Namun, menurut pihak Kejati, seringkali upaya PK gagal. Lokasi eksekusi di Nusa Kambangan dan Surabaya, yang jauh dari rumah penduduk sehingga proses eksekusi dapat berjalan lancar.
“Kan itu gini, jadi setelah putus pengadilan, itu kan masih ada upaya hukum luar biasa, kasasi, PK, grasi. Ini sampai sekarang kan belum turun. Sehingga (tidak terdengar) pun bisa lakukan eksekusi. Tapi secara legal itu sebenarnya sudah putus. Tinggal eksekusi aja. Kami menunggu upaya hukum luar biasa tadi. Tapi upaya hukum luar bíasa kan jarang [dikabulkan]. Misal dari hukuman mati kemudian seumur hidup. Tapi rata-rata kalau narkoba sih."
(B1, Kejaksaan Tinggi Lampung, Diskusi tanggal 19 September 2023)
Dalam proses eksekusi, terpidana mati berada di bawah pengawasan kejaksaan. Sedangkan ketika putusan inkracht, lapas lah yang bertanggung jawab atas narapidana tersebut. Menurut Kejati, terpidana mati terorisme diperlakukan berbeda ketika eksekusi dengan menempatkan mereka di tempat khusus yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain.
3.4. Non-diskriminasi
Menurut perempuan WBP terpidana mati, tidak ada pembedaan perlakuan berbeda dari Lapas Perempuan Bandar Lampung atas status mereka sebagai terpidana mati. Petugas lapas memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan justru sedikit istimewa. EF dan TH tidak ditempatkan di kamar khusus, bergabung dengan perempuan WBP lainnya.
“Tapi di sini itu alhamdulillah nya hukuman mati sama hukuman seumur hidup kita berbaur Iho Bu, banyak yang ngerangkul, gak stres kita. Jadi kita di dalam tuh pada dihibur."
(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 Sepetember 2023)
Namun, pengalaman TH sedikit berbeda di lapas asalnya di Palembang. Terpidana mati dan terpidana hukuman berat lainnya dimasukkan dalam satu kamar dan selalu dikurung dan tidak boleh keluar. TH dan teman sekamarnya hanya bisa keluar ketika piket mengambil makanan. TH juga dikawal dan ditemani oleh petugas ketika menelepon.
"Bedanya ibu nya disini peduli kasih nya lebih tinggi. Kalau di sana [Palembang] kita gak bisa ngobrol kayak gini. Ketemu sama Kalapas pun susah. Terus kalau ada tamu-tamu kayak gíni, kita dikurung di dalem. Steril dua. digembok, gak boleh. Susah kita omongin. Terus kayak dikucilin. ... Maksudnya kita itu harus hormat banget. Ya memang kita itu harus hormat ya, tapi beda pas aku dioper kesini, "ya Allah semoga ini yang terbaik," aku ngomong. Ternyata Kalapas disini langsung nemuin kita waktu kita dikenalin. Peduli banget disini."
(TH, perempuan WBP terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
3.5. Mengurus Jenazah Terpidana Mati
Dalam diskusi dengan pihak Lapas Perempuan Kelas Il Bandara Lampung, muncul topik terkait dengan kematian terpidana mati dan pengurusan jenazahnya. Terungkap kasus adanya salah satu perempuan terpidana mati berkewarganegaraan Malaysia, berinisial OSL, meninggal di Lapas karena sakit ketika pandemi karena diabetes dan glaukoma. Keluarga OSL miskin dan tidak memiliki biaya untuk mengurus jenazahnya. Lapas kemudian berinisiatif menghubungi vihara terbesar di Bandar Lampung karena OSL beragama buddha untuk membantu mengkremasi jasadnya. Pihak vihara setuju dan menyerahkan abunya ke lapas untuk dijemput oleh keluarga OSL.
Situasi ini mirip terjadi terhadap perempuan terpidana mati warga negara Vietnam yang dieksekusi mati tahun 2015. Proses kremasi diurus oleh vihara di Lampung. Baik kedutaan Malaysia maupun Vietnam tidak menunjukkan kepedulian terhadap warganya.
3.6. Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan
3.6.1. Asesmen dan Layanan Kesehatan Jiwa
Asesmen kesehatan jiwa dilakukan kepada perempuan WBP yang baru menghuni lapas atau baru dipindahkan dari lapas lain. Asesmen menggunakan SJL 90 untuk mengukur tingkat sematisasi, depresi, kecemasan, dan interpersonal sensitivity. Instrumen ini digunakan psikolog di lapas di Semarang dan direkomendasikan oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung. Hasil SJL akan menjadi panduan lapas untuk merancang pola pembinaan untuk WBP tersebut. Lapas bekerja sama dengan Poltekkes dan mendapatkan pelatihan cara melakukan asesmen SJL 90.
Setiap perempuan WBP juga didampingi oleh seorang wali asuh di mana perempuan WBP bisa bercerita dan menumpahkan perasaan. Setiap wali asuh mendampingi 5-6 perempuan WBP. Jika wali asuh mencurigai kondisi kesehatan jiwa yang kurang baik pada perempuan WBP, wali asuh dapat melakukan skirining terhadap perempuan WBP tersebut. Hasil skrining yang menunjukkan 9-10 gejala akan dirujuk oleh lapas ke rumah sakit jiwa. Namun, perempuan WBP tidak boleh rawat inap. Lapas sudah konsultasi ke Ditjenpas Kemenkumham dan tidak ada peraturan yang memperbolehkan perempuan WBP untuk menjalani rawat inap di rumah sakit jiwa.
"Jadi perlu ada kerjasama, intervensi dari pusat untuk mengatur, oh orang dengan gangguan jiwa pun kalau memang sudah dinyatakan memang dia perlu perawatan di RSJ ya memang harus diterima. Jangan dilarikan ke berobat jalan, karena kami mengalami kesulitan bener."
(P, Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)
Hal ini mengkhawatirkan petugas lapas karena lapas mengaku tidak memiliki kompetensi dan keahlian untuk menghadapi narapidana yang mengamuk atau menyakiti dirinya sendiri. Mereka belum pernah mendapatkan pelatihan konseling maupun penanganan perempuan WBP dengan gangguan kejiwaan.
"Nah sarana contohnya, ketika nanti mengalami ngamuk atau apa kan, petugas juga gak berani dekat, kan seperti itu. Tapi cara-cara penanganan untuk gangguan jiwa kan gak mudah juga. Kami kan juga gak dibekali untuk mengatasi kalau lagi ngamuk, lagi orang bentur-benturin kepala ke tembok itu gimana? Nah itu kecemasan kami di lapangan. ... Akhirnya kita mau masuk ya takut, mau cara mengikat, cara apa itu kan sudah benar gitu bu. Tapi kalau kita kan gak bisa dimasukan ke kamar yang terisolasi. Kami seharian gak tidur. Saya gak tidur. Ini jaga nya... Ini yang saya alami ketika menangani orang yang kena gangguan jiwa di lapas."
(P, Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)
Selain itu, lapas juga tidak memiliki psikolog dan psikiater akan tetapi pengajuan pengadaan tambahan petugas kesehatan ke pusat, kecil kemungkinan akan dikabulkan. Lapas pernah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Poltekkes, dan PKBI untuk mengadakan sesi konseling di lapas. Menurut PKBI, lapas yang akan memilih perempuan WBP yang mengikuti sesi konseling. Lapas menyadari bahwa intervensi agama dan pembinaan keterampilan tidak cukup. Namun, lapas juga pernah memanggil ustad untuk menenangkan perempuan WBP.
"Yang selanjutnya juga ada pendampingan psikologis dan konseling kepada WBP di lapas, terutama, dan juga ada bentuk upaya pemberdayaan kepada mereka, tanpa melihat berapa lama hukuman. Jadi kalau yang selama ini dilakukan memang pihak lapas yang memilih siapa-siapa yang akan didampingi oleh kami dan kami berikan pemberdayaan."
(I1, PKBI Lampung, diskusi tanggal 21 September 2023)
"Ada juga yang lagi gangguan jiwa itu. Saya bilang sama bu KPLP. “Bu, ini udah dibawakan sama medis ke RSJ." Terus gak sembuh-sembuh saya bilang. "Kita manggil ustad aja yuk Bu." Itu yang penting ada upaya gitu Iho. Kita gak mau tiap hari teriak-teriak. Dikasih obat gak sembuh-sembuh. Ya akhirnya memang lumayan sembuh ya Bu ya. Harus. “Oh ternyata dalam alternatif juga boleh ya." Walaupun di dalam aturan gak boleh ya. Tapi kita, ah bodo amat yang penting gak tiap hari denger teriak-teriak.
(P, Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)
3.6.2. Dampak Pemindahan
Salah satu isu yang muncul terkait perempuan terpidana mati adalah pemindahan Lapas, baik yang diminta oleh perempuan WBP yang tidak selalu bisa dipenuhi, maupun ketentuan pemindahan yang dilakukan oleh Kemenkumham. Untuk Lapas Bandar Lampung ini, perempuan WBP terpidana mati (EF) merasakan penyesalan telah dipindahkan ke Bandar Lampung karena keluarga sulit berkunjung disebabkan jarak jauh dan membutuhkan biaya. Selama empat tahun tinggal di Lapas Tangerang, EF melarang keluarganya berkunjung.
Penyesalannya melarang keluarganya berkunjung menjadikannya sulit bertemu dan ketika pindah ke Bandar Lampung lebih sulit lagi bagi keluarganya untuk berkunjung karena faktor jarak dan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu EF juga sulit mendapatkan penghasilan di Lampung dibandingkan dengan Tangerang yang membuat dia tidak bisa mengirim uang ke keluarganya.
“Cuma kalau misal udah gak kuat paling aku minta di... Atau gak ke Bu Lista. Dia kan ngasuh aku. Bu Lista baik. Dia suka ngobrol, “va, gimana masih stres? Ya nanti kita usulkan ya." Aku cuma pengen deket sama orang tua dan anak. Udah gak punya duit aku buat ini buat itu. Mau ngajuin jalur hukum kan tetep aja harus ongkosan juga. Pikiranku seperti itu Bu.
Aku pengen balik lagi kesana bu pengen deket sama orang tua. Aku disitu kan dilimpahkan kesini memang titipan. Cuma lagi diproses katanya lagi diusulkan. Sekarang aku kan gak punya duit, mau ngapain lagi sih bu? Pikiran ku cuma mau dekat sama orang tua, mau jadi kuli cuci kek, apa kek, di Tangerang. kan masih hidup. …. Kasian mereka bilang udah lama gak cari duit lagi. Kami gak perlu duit, kami cuma mau dipeluk. Ngerasa bersalah banget, makanya aku pengen pindah kesana lagi pengen deket sama orang tua.
(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
3.6.3. Deret Tunggu Hukuman Mati
Masa tunggu yang dijalani oleh perempuan terpidana mati memberikan dampak yang berat bagi mereka yang memunculkan depresi dan stress berkepanjangan. Seringkali juga memunculkan kondisi sulit tidur atau bisa tidur tetapi bangun dengan kegelisahan tentang kapan waktu eksekusi akan diterima. Berbagai cara dilakukan oleh perempuan terpidana mati dalam mengatasi perasaan ini. Cara EF menenangkan diri dan menghilangkan stres adalah dengan ibadah. EF juga cukup sering berbicara dengan wali ketika stress atau dengan psikolog dalam proses asesmen. la mengatakan saat ini sudah lebih bisa menerima hukuman.
“Kadang kan kita kalau misalnya lagi ingat hukuman Bu, “ya Allah kenapa jadi begini?" Ya dulu mungkin pas pertama kali vonis, aku masih sempet, “udah lah gua mati aja dah daripada musingin orang," kan ada kadang begitu. Cuma untuk sekarang alhamdulillah aku lebih panjang pikirannya. Kalau aku mati udah bikin malu, anak sama siapa? Siapa tau aku bisa pindah lagi ke sana [Tangerang], aku bisa cari duit. Panjang pikiran."
(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
Situasi dan kondisi itu juga diperberat dengan tidak adanya kontribusi atas kelakuan baik yang dilakukan oleh terpidana mati selama di Lapas untuk mendapatkan remisi/ pengurangan hukuman atau jaminan percepatan pengajuan grasi. Meskipun demikian, terpidana mati (TH) tetap berkelakuan baik dan berharap suatu hari bisa pulang.
"Kebanyakan orang itu begini, “hukuman aku tinggi, aku gak dapat remisi," malah bandel. Kalau aku justru gak dapat remisi gak mau dapat masalah. Aku juga pengen pulang, aku punya anak."
(TH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)
3.7. Hak atas Kunjungan dan Komunikasi
Tidak ada pembatasan siapa yang dapat berkunjung ke lapas, termasuk di luar keluarga inti. Perempuan WBP dapat menulis nama di kartu kunjungan, juga berhak untuk menolak dikunjungi. Komunikasi juga bisa dengan menelepon melalui wartel dan video call. Kalapas juga bercerita pernah memperbolehkan kunjungan di luar jam besuk untuk agar terpidana mati bisa bercengkrama lebih lama dengan anak yang datang dari Nigeria.
Menurut lapas, cuti atau izin menginap di luar lapas karena alasan anak tidak dimungkinkan untuk terpidana mati karena tidak ada payung hukum yang memperbolehkan. Secara singkat lapas menyebutkan bahwa terpidana mati bisa keluar karena alasan anggota keluarga meninggal, namun tidak mengelaborasi lebih lanjut keterangan ini.
"Contohnya waktu itu di Bandung ada anak orang Nigeria. Anaknya sampai didatangkan dari luar. Karena dia udah menderita HIV, gak lama ini meninggal. Anaknya cuma minta satu, pengen tidur bareng di dalam lapas. Tapi kan itu tidak bisa kita lakukan, apalagi dia hukuman mati kan. Tidak bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Ya dengan berat hati saya bilang itu tidak bisa. Memang tidak ada UU yang menaungi. Kecuali keluar dalam rangka mungkin di sini ada yang meninggal. Itupun saya harus minta surat ke Ditjenpas untuk menyetujui. Tapi kalau anak, saya tidak punya alasan apapun untuk mengizinkan tidur di luar, walaupun sehari untuk anak. Kecuali bukan hukuman mati. Itu sering saya lakukan di lapas. ... Waktu itu [jika] saya tidurkan di lapas mama nya juga saya menyalahi aturan. Cuma waktu itu di lapas saya kasih kesempatan untuk bercengkrama lama diluar jam besuk, saya silahkan. ... Ini dilema batin yang saya alami selaku perempuan juga, mengalami hal-hal seperti itu."
(KaLapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)
3.8. Disiplin dan Penghukuman
Lapas juga menerapkan disiplin dan penghukuman apabila ada pelanggaran sebagaimana peraturan yang ada dan diterapkan bagi semua perempuan WBP. Lapas Perempuan Bandar Lampung juga memberlakukan hukuman disiplin sel isolasi selama enam hari. Bentuk penghukuman lainnya adalah pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat yang mana tidak berlaku untuk WBP terpidana mati.
Selama di Lapas Bandar Lampung, perempuan WBP terpidana mati belum pernah menjalani penghukuman akibat melanggar aturan. Tetapi perempuan WBP terpidana mati, TH, pernah bertengkar dengan sesama perempuan WBP saat berada di Lapas Palembang, tidak lama setelah kasusnya diputus di pengadilan. WBP tersebut menarik mukena TH, TH lalu memukulnya. TH dihukum di sel isolasi selama 14 hari. Di sel tersebut tidak ada kasur sehingga ia tidur di lantai dan tidak ada lampu. Toilet terletak di dalam kamar. Makanan diantar setiap hari ke selnya.
4. Aspirasi Lapas serta Peran Kanwil dan Pemerintah Daerah
4.1. Persepsi Lapas tentang Hukuman Mati dan Keterlibatan Perempuan
Menurut lapas, proses peradilan pidana tidak melihat bukti pidana modern. Tidak ada pertimbangan faktor-faktor keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Hukuman yang perempuan dapatkan tidak proporsional dengan peran mereka dalam tindak pidana. Dibutuhkan edukasi kepada perempuan dan masyarakat tentang kerentanan perempuan terlibat dalam tindak pidana.
"Nah saat ini kok banyak ya pemakai bisa dihukum kurir. Kurir, bandar, bisa dihukum kurir. Kan udah kebolak-balik tuh. Ini selama saya mendalami hal-hal “kok kamu barangmu cuma 5 gram kenapa hukumanmu 17 tahun?" Seperti itu Iho Bu. Perlu mungkin ada cara menginterpretasikan fakta di persidangan yang mungkin kita kaum perempuan juga perlu perlindungan...
Ini contohnya, “Bu, saya cuma disuruh ngambil doang Bu, ada paket di depan, saya lari." Lebih ngeri di situ dia katakan selaku bandar juga. Nah itu kan menurut saya ya Bu ya, itu tidak adil seperti itu. Atau contohnya ada pendalaman lagi. “Bu, saya tuh dapat suami baru. Nah tapi saya gak tahu suami saya itu ternyata memanfaatkan saya untuk nikah untuk bantu-bantu untuk kurir itu." Nah itu hal-hal perlu penguatan untuk kaum perempuan, bahwa agar sampai dia bisa bersifat kritis lah mengalami... Rata-rata hampir sebagian besar begitu Bu. Dia nikah itu dengan orang yang salah. Tapi kan harusnya kita perbaiki di masyarakat itu, bahwa ini Iho, ada pemahaman yang salah."
(... Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)
4.2. Pemetaan Kebutuhan Lapas
Berdasarkan hasil diskusi akhirnya dapat dipetakan kebutuhan lapas saat ini guna menunjang kerja-kerja Lapas sebagai berikut:
> Peningkatan kapasitas sebagai konselor. Pelatihan yang diberikan kepada petugas biasanya mengenai kepemimpinan, fasilitatif, dan keuangan yang bersifat manajerial. Pelatihan yang diadakan oleh pusat hanya bisa dihadiri 2-3 orang dalam satu provinsi sehingga sulit untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Lapas juga ingin mendapatkan pelatihan untuk menghadapi WBP dengan kondisi kejiwaan yang berat.
> Ambulans karena mobil ambulans yang tersedia saat ini rangkanya sudah tidak layak dan butuh diganti. Mengenai hal ini Komnas Perempuan telah berdialog dengan pemerintah kota. Mereka mengatakan bahwa pengadaan ambulans dimungkinkan dan bisa direncanakan dalam anggaran daerah.
> Membutuhkan dukungan walikota untuk memasarkan produk warga binaan. Lapas juga meminta pelatihan kemandirian dan modal usaha bagi WBP yang telah bebas.
> Menaikkan anggaran makanan yang cukup rendah yaitu hanya 17 ribu rupiah per warga binaan per hari.
4.3. Peran Kanwil dan Pemerintah Daerah
Kanwil memiliki program peningkatan kapasitas untuk petugas lapas. Pelatihan juga dapat diberikan secara daring. Evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulan bersama pimpinan UPT/lapas/rutan. Konseling juga tersedia bagi petugas; terdapat tiga orang psikolog di Kanwil Lampung.
Menurut Kanwil, pemerintah kota telah banyak berkontribusi di bidang kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana, termasuk obat-obatan. Pemkot saat ini juga sedang merancang peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat.
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas Perempuan Kelas IlA Kerobokan, Bali
LAPAS KEROBOKAN
1 . Metode Pemantauan
Pemantauan perempuan terpidana mati dilakukan bersama antara Komnas Perempuan dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang selama ini aktif mendampingi perempuan terpidana mati di Indonesia. Pemantauan dilakukan pada tanggal 3 - 5 Oktober 2023 di Lapas Perempuan Klas IlA Kerobokan dimana sesuai informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Lapas Perempuan Kerobokan merupakan satu-satunya lapas di Provinsi Bali yang dihuni oleh WBP perempuan dengan putusan hukuman mati.
Pemantauan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dan observasi. Proses wawancara, dialog dan observasi dipandu dengan instrumen pemantauan perempuan terpidana mati yang berisikan sejumlah pertanyaan terbuka. Seluruh proses direkam dengan alat perekam dan ditranskripsi oleh transkripter.
Wawancara mendalam dengan perempuan terpidana mati dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman hidup mereka selama di penjara dan masa menunggu eksekusi. Dialog dan atau Diskusi Terfokus bertujuan untuk mengetahui lebih detil upaya penegakan hak-hak perempuan terpidana mati dari sudut pandang pelaksana undang-undang dan organisasi masyarakat sipil dan dilakukan dengan beberapa pihak seperti dibawah ini:
| No | Nama Instansi/Lembaga | Jumlah narasumber | Tanggal |
| 1 2. | Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kerobokan beserta jajarannya | 10 2 | 3 Oktober 2023 |
| 2. 3. | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali Pemerintah Kabupaten | 2 23 | 3 Oktober 2023 |
| Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili oleh Wakil Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Negeri Badung, dan Polres Badung | 23 | 6 Oktober 2023 | |
| 4. | Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Wakil Walikota dan DP3AKB, Kejaksaan Negeri Denpasar dan Polresta Denpasar | 9 | 5 Oktober 2023 |
| 5. | Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali | 7 | 5 Oktober 2023 |
| 6. | Organisasi masyarakat sipil jaringan anti hukuman mati yang terdiri atas LBH Bali, PBHI Bali, LBH Apik Bali, dan PAWIN) | 6 | |
| 7. | WBP perempuan terpidana mati | 2 | 4 Oktober 2023 |
| TOTAL | mati | 59 | _ |
Observasi dilakukan untuk memperkuat temuan hasil diskusi dan wawancara dengan mengamati situasi dan kondisi Lapas Perempuan Klas llA Kerobokan, melihat kondisi Lapas, sarana prasarana dan fasilitas yang ada, aktivitas WBP baik yang sedang berkegiatan maupun yang berada dalam kamar.
2 Temuan Pemantauan
2.1 Gambaran Umum Lapas
Sebelum menjadi Lapas Perempuan Kerobokan, terpidana dan tahanan perempuan di Kabupaten Badung menghuni sebuah blok di lapas campur Kerobokan. Sejak tahun 2017, blok perempuan tersebut dialihfungsikan menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA dengan luas kurang lebih 2000 meter. Situasi lapas cukup sempit dan tidak cukup menampung 219 warga binaan karena kapasitas lapas hanya 120 WBP atau sudah terlalu penuh sebesar 190%.
Kanwil Bali memiliki rencana untuk membangun lapas perempuan yang akan menampung semua terpidana perempuan di Provinsi Bali dan juga Banyuwangi karena banyak WBP dari Bali yang ditempatkan di Banyuwangi. Lapas tersebut akan memiliki dua blok untuk 800 orang Kanwil sedang mengupayakan pembebasan lahan di Tabanan seluas 4,3 hektar. Selain persiapan pembangunan fisik, Kanwil sudah merekrut banyak pegawai sejak dua tahun lalu yang saat ini dititipkan di UPT lain di Bali.
Ketika wawancara dilakukan, terdapat tiga bayi dan satu ibu hamil di dalam lapas. Dua orang terpidana mati (1 orang WNI, 1 orang WNA) dan tiga terpidana seumur hidup (1 orang WNI, 2 orang WNA). 70% terpidana perempuan dipidana atas kasus narkotika. Jumlah total petugas lapas, termasuk Kalapas, adalah 60 orang, sebanyak 13 orang di antaranya ada staf laki-laki. Petugas jaga berjumlah 30 orang.
2.1.1. Pembinaan dan Aktivitas di Lapas
Lapas Kerobokan memiliki beragam aktivitas yang bisa diikuti oleh WBP seperti tata boga, menjahit, kerajinan tangan, merajut, dan salon. Banyak WBP yang berminat untuk mengikuti kegiatan namun lapas belum bisa mengakomodir semua WBP. Terdapat satu ruangan khusus di lapas untuk menjahit dan diisi dengan mesin jahit. Menurut lapas, ada pihak yang dapat memasok mesin jahit namun minimal 50 mesin. Lapas ingin lebih banyak WBP dapat ikut menjahit tetapi lapas tidak punya ruang untuk meletakkan mesin jahit tersebut. Ada juga ruang khusus untuk salon. Sedangkan merajut dilakukan di kamar masing-masing WBP. Dalam penyelenggaraan aktivitas, lapas bekerja sama dengan Disnaker Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengadakan pelatihan menjahit dan tata boga.
Lapas Kerobokan menyebutkan tidak semua WBP mengikuti kegiatan yang menghasilkan premi. Hanya beberapa WBP yang mendapatkan premi sesuai dengan aturan lapas. Premi dibayarkan per hari kerja sebesar 10 ribu rupiah kepada WBP meskipun barang yang dihasilkan tidak laku terjual. Jumlah maksimal penghasilan yang bisa diperoleh WBP jika bekerja selama 25 hari per bulan adalah 250 ribu rupiah. Warga binaan tidak boleh menyimpan uang tunai dan harus menggunakan kartu Brizzi untuk transaksi. Saldo maksimal Brizzi yang diperbolehkan oleh lapas adalah satu juta rupiah.
Pembinaan di lapas juga dilakukan dengan menyediakan wali untuk mendampingi WBP. Satu wali mendampingi 20 orang WBP karena masih sedikit pegawai lapas yang memenuhi syarat sebagai wali. Saat ini banyak pegawai baru mengisi Lapas Kerobokan. Dua perempuan terpidana mati memiliki wali yang berbeda.
Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, saat ini belum dimungkinkan terpidana mati dapat mengikuti kegiatan di luar lapas karena khawatir dengan respon masyarakat, khususnya WBP terpidana kasus pembunuhan.
2.1.2 Hak atas Kesehatan
Menurut lapas, dapur lapas sudah mendapat sertifikat higienis dan air minum bersih. Sumber air utama lapas adalah air tanah yang disedot menggunakan mesin jet pump. Jika air tanah tidak tersedia, maka lapas menggunakan air PAM. Pada pagi hari air yang keluar biasanya sedikit karena harus rebutan dengan pemukiman di sekitar lapas. Jatah minum per orang per hari adalah dua liter.
Klinik Lapas Perempuan Kerobokan sudah berstatus klinik pratama meskipun hanya memiliki satu dokter dan satu perawat. Seluruh UPT lapas/rutan di Bali tidak memiliki apoteker di klinik mereka dan diperbolehkan menyimpan obat. Salah satu petugas kesehatan lapas mengatakan sepertinya dinas memberikan izin klinik dengan "tutup mata". Sedangkan di Lapas Kerobokan, yang dihuni oleh narapidana laki-laki, memiliki tiga dokter, satu dokter gigi, dan lima perawat. Lapas Perempuan juga memiliki mobil dinas dan ambulans untuk mengantar WBP yang sakit.
Dokter dan perawat di Lapas Perempuan Kerobokan berjaga ketika jam kerja, sedangkan di luar jam kerja lapas menggunakan sistem on call. Dalam situasi darurat medis misalnya WBP sesak, kejang, atau pingsan, petugas kesehatan akan langsung datang ke lapas. Petugas kesehatan juga memberi arahan kepada petugas jaga jika ada WBP yang perlu minum obat seperti paracetamol atau obat lambung. Terkadang ada WBP yang mencampur obat-obatan jadi pengawasan diperketat sehingga obat harus diminum di depan petugas. Selain itu, lapas juga bekerja sama dengan Universitas Udayana dan yayasan untuk mengadakan konseling kesehatan. Terdapat empat orang mahasiswa yang sedang magang dan stand by di lapas selama tiga bulan, sif pagi dan sore.
Menurut lapas, WBP punya banyak masalah gigi namun lapas tidak punya dokter gigi sehingga seringkali harus meminjam dokter gigi dari lapas “sebelah" atau lapas laki-laki. Lapas mendapat sumbangan alat pemeriksaan gigi dari Universitas Saraswati akan tetapi menurut lapas alatnya tidak cocok.
"Karena masing-masing alat ada mata pisaunya. Nah yang punya dokter gigi di sebelah sama alat yang disumbangkan Saraswati itu gak matching. Beda jenis. Jadi cuma bisa bersihin sedikit-sedikit atau tambal sementara."
(Lapas Perempuan Kerobokan)
2.1.2.1 Jaminan Kesehatan
Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, tidak semua warga binaan memiliki KTP. Lapas dan kanwil turut membantu pengurusan KTP serta BPJS untuk memastikan WBP mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya ditanggung oleh negara. Ketika wawancara dilakukan, hanya 115 WBP yang memiliki BPJS aktif dari total 219 warga binaan. Kementerian hukum dan HAM dan Kementerian Sosial memiliki program pelaporan bulanan pembaruan data WBP yang sudah bebas atau yang baru masuk yang dibuat oleh setiap lapas/rutan. Pengajuan akan diserahkan ke kanwil dan diaktivasi oleh pusat dengan faskes disesuaikan dengan KTP. Hal ini membuat WBP yang bukan berdomisili Kerobokan tidak dapat berobat ke poliklinik. Mereka hanya bisa mengakses layanan darurat kesehatan. Menurut lapas, Dukcapil juga sering berkunjung ke lapas untuk mendata warga binaan yang belum memiliki KTP.
Bagi WBP yang tidak memiliki BPJS, terdapat porsi dana Kanwil Bali yang dialokasikan untuk menanggung biaya kesehatan WBP sebesar 100 juta rupiah per tahun. Namun, dana ini tidak cukup. Kanwil terkadang harus berhutang ke RSUD setempat hingga 100 juta rupiah per tahun. Kepala UPT lapas dan rutan akan panik jika anggaran tersebut sudah habis. Sehingga pendaftaran BPJS WBP sangat krusial untuk memastikan WBP mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Kanwil memiliki ide untuk membuat rumah sakit khusus narapidana sehingga semua dana dapat dikumpulkan ke rumah sakit tersebut dan WBP dapat berobat dengan mudah dan gratis.
Selain itu, pihak ketiga seperti yayasan dan gereja turut membantu menanggung biaya layanan kesehatan.
"Sekarang kerja sama dengan pihak ketiga, yayasan. Yayasan ini yang membantu seperti kemarin ada yang kanker stadium 3B, jadi sudah lemas, sudah di RS, dihandle sama yayasan. Yayasan sosial. ... Apapun. Hamil pun kalau gak punya suami, gak punya keluarga, bisa."
(Lapas Perempuan Kerobokan)
Pemerintah Kabupaten Badung juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga binaan dengan KTP Badung melalui program Krama Badung Sehat (KBS). Kebijakan ini bahkan mencakup delapan program yang tidak ada di BPJS seperti visum dan tubektomi di luar masa interval.
2.1.2.2 Layanan Kesehatan HIV
Seluruh WBP di lapas wajib mengikuti skrining HIV dan hepatitis c. Menurut lapas, mereka tidak wajib membuka status. Skrining HIV difasilitasi oleh dinkes dan puskesmas dan hasilnya akan dikonsultasikan dengan dokter puskesmas atau yayasan. Laporan lapas tidak menuliskan nama, hanya jumlah total. Sebelas WBP positif HIV ketika wawancara dilakukan. Untuk WBP yang baru mengetahui status HIV-nya, mereka diminta mengambil sendiri obat ke klinik setiap sore. Jika sudah memahami cara minum obat, WBP boleh membawa obat untuk seminggu. Kalau WBP mudah lupa atau memiliki riwayat putus obat, maka klinik yang akan menyimpan obatnya. Obat ARV diminum satu kali per hari. Ada 3 WBP yang membawa jatah obat sendiri, sedangkan sisanya minum didepan petugas kesehatan. Menurut lapas, kuantitas obat ARV aman dan mendapat pasokan dari puskesmas dan yayasan.
2.1.2.3 Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Skrining kanker serviks dengan pap smear dan IVA diselenggarakan setiap tahun di lapas, bekerja sama dengan Dinkes Badung. Mengenai pembalut, anggaran dari DIPA tidak cukup memenuhi kebutuhan WBP setiap bulan. Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan pembalut. Menurut lapas, selalu ada donatur yang menyumbang untuk pengadaan pembalut. Jika masih tidak mencukupi, maka WBP yang akan membeli sendiri.
2.2 Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas 2.2.1 Latar Belakang dan Data Diri
Dua orang perempuan terpidana mati menempati Lapas Perempuan Kerobokan ketika Komnas Perempuan berkunjung. Namun, hanya satu WBP terpidana mati yang bersedia untuk diwawancarai. WBP terpidana mati yang tidak bersedia diwawancarai adalah warga negara Inggris yang dipidana atas kasus narkotika.
Sedangkan PA didakwa atas kasus pembunuhan dengan tiga korban jiwa. Suami PA dan dua orang lainnya juga turut dipidana mati atas kasus tersebut. PA berusia 32 tahun dan sudah menjalani pidana selama kurang lebih 12 tahun. Ketika PA ditangkap ia berusia 22 tahun sedangkan anaknya berusia 1,5 tahun. PA merupakan warga asli Singaraja, Bali.
2.2.2 Upaya Hukum
PA dijatuhi pidana hukuman mati oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Atas hukuman tersebut, PA mengajukan banding dan kasasi namun tidak dikabulkan oleh hakim. Tahun 2015 atau 2016, PA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan harus menghadiri langsung sidang di Denpasar dengan didampingi oleh advokat dari LBH. Namun, hasilnya tetap sama, hakim menolak mengubah putusan PN Denpasar. Alasan pengajuan PK adalah karena PA karena mendapatkan surat dari pengadilan. Impresi
PA atas surat tersebut adalah jika tidak mengajukan upaya hukum, maka PA akan dibawa ke Nusa Kambangan dan dieksekusi karena telah lama menjalani pidana.
Menurut PA ia telah mengajukan grasi tahun lalu dan sedang menunggu putusan. Sedangkan menurut lapas, grasi masih dalam proses dan pemberkasan sudah disiapkan oleh lapas. Awalnya PA inisiatif berkonsultasi hukum dengan seorang pengacara yang bisa diakses di lapas dan menceritakan kasusnya. Pengacara tersebut menyarankan PA untuk mengajukan grasi. Sedangkan LS, terpidana mati asal Inggris, takut mengajukan grasi karena jika permohonannya ditolak maka akan dieksekusi mati. Lapas sering berbincang dengan LS untuk membujuk LS mengajukan PK dan grasi.
"Iya, itu juga salah satu alasan si WBP bule ini takut mengajukan grasi. 'Kalau PK saya ditolak, langsung saya di dor,' kata dia gitu. Nah selama ini selalu kami ajak ngobrol dia. 'Ini seperti ini, gimana?' Dia tetap menolak karena menjawab, yang bersangkutan tidak bersedía. Kami harus menjawab karena ada surat.
Bahkan beberapa orang ngerayu. Saya yang paling sering ke kamar nya, karena kalau udah ke kamarnya bisa 2 jam ngobrol sama dia. Jadi saya tanya, 'kenapa kamu gak mau?' Itu lah ketakutan, kalau ditolak dia mati. Padahal dia disini juga, apa ya, akhirnya sekarang udah mau. 'Pokoknya saya sudah pasrah, saya akan ikuti proses nya."
(Lapas Perempuan Kerobokan)
Lapas selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kejaksaan jika WBP ingin mengajukan upaya hukum. Kejaksaan juga bersurat dan menanyakan apakah WBP ingin mengajukan PK atau grasi.
2.2.2.1 Pendampingan Hukum
PA mengeluhkan kualitas dampingan hukum yang dia terima sejak tahap penyidikan. Pengacara tidak pernah berbincang dengan PA sehingga ia tidak bisa cerita dan membagi isi hatinya. PA mengatakan bahwa ia tidak mengetahui rencana pembunuhan yang dibuat oleh suaminya, namun suaminya memberikan pernyataan bahwa PA mengetahui. Namun, fakta ini tidak bisa disampaikan kepada pengacara.
"Buat penegak hukum lah. Tolong kalau memang hukuman berat, kasih lah Putu kesempatan didampingi sama pengacara, kalau memang ada LBH, biar didampingi sama LBH, biar Putu gak merasa tertekan sendiri. Makanya kayak Putu ya, umur baru mau 22 sih, gak pernah yang namanya ke kantor polisi, disidang tanpa pendamping."
(PA, WBP perempuan terpidana mati)
Pada tahap PK, PA mengaku tidak mengetahui mengetahui alasan penolakan PK dan tidak memegang dokumen putusan. la mengetahui putusan PK karena dikirimi surat oleh pengadilan ke lapas dan tidak mendapatkan informasi dari advokat pendamping. Berkas-berkas PK sempat dimintakan oleh pendamping hukum PA yang baru untuk mengajukan grasi, namun LBH tersebut mengatakan berkas-berkas tidak boleh diambil. PA berharap ia mendapatkan kualitas bantuan hukum yang baik.
"Untuk LBH, LBH juga tolong dampingi yang hukuman tinggi, orang-orang yang membutuhkan, janganlah setengah hati, bantulah mereka dengan tulus, sepenuh hati biar mereka benar-benar merasa didampingi, ditemani."
(PA, WBP perempuan terpidana mati)
Lapas bekerja sama dengan LBH Apik Bali untuk memberikan pendampingan hukum gratis kepada WBP. Hubungan kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama (PKS). Selain itu, lapas juga bisa menghubungi kanwil setempat untuk mendapatkan rekomendasi organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi.
Pemerintah Kabupaten Badung juga menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat, termasuk anak dan perempuan tersangka, untuk memastikan pendampingan hukum secara maksimal. UPTD PPA bekerja sama, salah satunya, dengan LBH Garuda untuk dampingan hukum tersebut. Namun, tidak ditegaskan apakah bantuan hukum juga berlaku untuk terpidana yang sedang menjalani hukuman dan ingin mengajukan upaya hukum.
"Pasti akan banyak kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah berconcern pada hal ini, sehingga tidak ada kebingungan dari pihak pelaku maupun korban dan teman-teman di bidang hukum dalam pendampingan.
Kemudian hak-hak dari korban perempuan maupun perempuan pelaku, kami melakukan koordinasi ketika ada korban perempuan kepada UPTD kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Untuk anak perempuan kami juga minta Dinsos yang ada di Denpasar maupun Badung. Kemudian hak-hak ketika korban perempuan menjadi tersangka, kami selalu menyiapkan ketika yang bersangkutan tidak mampu ... dengan pendampingannya secara maksimal."
(Pemerintah Kabupaten Badung)
2.2.3 Aktivitas di Lapas
Menurut PA, tidak banyak kegiatan dan fasilitas yang tersedia untuk narapidana perempuan di Lapas Karangasem. Kegiatan PA sehari-hari di Lapas Karangasem adalah senam dan merajut syal dan selendang yang digunakan sendiri untuk sembahyang, tidak untuk dijual, sehingga tidak ada pemasukan dari merajut. PA pernah bekerja membantu mengangkat air untuk temannya dan dibayar kurang lebih sebanyak 300 ribu rupiah per bulan. Uang yang ia peroleh ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada uang berlebih, PA akan mengirimkan ke orang tuanya. PA mengatakan pernah mengirim 500 ribu rupiah ke orang tua. Sedangkan situasi di Lapas Kerobokan menurut PA lebih baik karena aktivitas yang tersedia lebih banyak.
Lapas Kerobokan memiliki beragam aktivitas yang bisa diikuti oleh WBP seperti tata boga, menjahit, kerajinan tangan, merajut, dan salon. Banyak WBP yang berminat untuk mengikuti kegiatan namun lapas belum bisa mengakomodir semua WBP. Terdapat satu ruangan khusus di lapas untuk menjahit dan diisi dengan mesin jahit. Menurut lapas, ada pihak yang dapat memasok mesin jahit namun minimal 50 mesin. Lapas ingin lebih banyak WBP dapat ikut menjahit tetapi lapas tidak punya ruang untuk meletakkan mesin jahit tersebut. Ada juga ruang khusus untuk salon. Sedangkan merajut dilakukan di kamar masing-masing WBP. Dalam penyelenggaraan aktivitas, lapas bekerja sama dengan Disnaker Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengadakan pelatihan menjahit dan tata boga.
Lapas Kerobokan menyebutkan tidak semua WBP mengikuti kegiatan yang menghasilkan premi. Hanya beberapa WBP yang mendapatkan premi sesuai dengan aturan lapas. Premi dibayarkan per hari kerja sebesar 10 ribu rupiah kepada WBP meskipun barang yang dihasilkan tidak laku terjual. Jumlah maksimal penghasilan yang bisa diperoleh WBP jika bekerja selama 25 hari per bulan adalah 250 ribu rupiah. Warga binaan tidak boleh menyimpan uang tunai dan harus menggunakan kartu Brizzi untuk transaksi. Saldo maksimal Brizzi yang diperbolehkan oleh lapas adalah satu juta rupiah.
Pembinaan di lapas juga dilakukan dengan menyediakan wali untuk mendampingi WBP. Satu wali mendampingi 20 orang WBP karena masih sedikit pegawai lapas yang memenuhi syarat sebagai wali. Saat ini banyak pegawai baru mengisi Lapas Kerobokan. Dua perempuan terpidana mati memiliki wali yang berbeda.
Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, saat ini belum dimungkinkan terpidana mati dapat mengikuti kegiatan di luar lapas karena khawatir dengan respon masyarakat, khususnya WBP terpidana kasus pembunuhan.
2.2.4 Hak atas Kesehatan
Salah satu perempuan terpidana mati memiliki masalah kesehatan karena sudah berusia 75 tahun namun tidak mau berobat karena tidak percaya medis. Keluhannya adalah vertigo dan sudah sulit berjalan. Lapas harus membujuk LS agar mau berobat. LS bahkan pernah dirawat di rumah sakit karena Covid-19. Konsulat Inggris memfasilitasi pemeriksaan kesehatan lengkap untuk LS.
"Khusus yang vonis mati itu, yang si WNA, selama ini yang bersangkutan mengaku bahwa .. itu terjadi, tanpa dokter yang malpraktek, jadi agak gak terlalu percaya medis. Biasanya kalau ada keluhan, kami tawarkan obat. kami jelaskan, cara kerja obatnya seperti apa. Kalau mau, dikasih. Kalau nggak, gak usah. Pernah sekali kami bisa bawa keluar karena waktu itu kita cegah Covid, jadi sampai oleh Ibu Kalapas yang ngebujuknya sampai ngantar ke RS, diobservasi kesana, Covid, dirawat disana, pakai terapi anti ... , dia mau. Untuk misalnya keluhan biasanya, antara vertigo dan ... itu ditangani di lapas masing-masing. Untuk pengecekan kesehatan, ada program dari konsulatnya, ada pemeriksaan lengkap, kita kerja sama sama Prodia."
(Lapas Perempuan Kerobokan)
2.2.5 Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan
Berdasarkan keterangan dari lapas, salah satu terpidana mati memiliki gangguan kejiwaan dan seringkali tidak mau keluar kamar. Lapas berupaya mendekati WBP tersebut dengan mengajak berbincang, termasuk membujuk ia mengajukan upaya hukum.
"Iya, ada gangguan kejiwaan. Tapi kalau bisa selama ini saya ajak ngobrol, jadi tidak terlalu ini lah emosi nya sekarang."
(Lapas Perempuan Kerobokan)
Menurut Kanwil, lapas sudah berkomunikasi dengan rumah sakit jiwa untuk memberikan layanan ke WBP yang membutuhkan. Warga binaan bisa dirawat di rumah sakit jiwa, petugas tidak akan mengintervensi dan berjaga di depan kamar. Semua bentuk tindakan diserahkan kepada petugas kesehatan. Lapas dan kanwil kemudian akan diberi informasi oleh rumah sakit tentang obat yang diberikan kepada WBP.
Pemerintah Kabupaten Badung memiliki dua psikolog yang dibiayai melalui APBD dan bersifat kontrak untuk waktu tertentu. Seharusnya psikolog berstatus ASN agar selalu tersedia untuk masyarakat. Menurut Pemkab, negara belum pernah membuat kategori pengangkatan untuk psikolog sehingga mungkin bisa diusulkan kepada MenpanRB.
Pemkab Badung menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan lapas untuk memenuhi kebutuhan konseling.
"Semisalnya memang ada kedepannya kebutuhan untuk konseling, mungkin Nota Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani Bapak Bupati dan Kepala LP, bisa diperluas PKS nya dengan dinas kami, sehingga kebutuhan konseling bisa tercover oleh psikolog kami. Walaupun sekarang sudah cukup, tapí kalau itu dibutuhkan, kami akan kasih. Cuma PKS nya perlu dibuat lagi antara Dinas KPPPA dengan LPP sebagai perpanjangan dari NKB antara Pak Bupati dan Kalapas."
(Pemerintah Kabupaten Badung)
2.2.6 Perempuan Terpidana Mati dengan Anak Balita
Ketika PA ditangkap, anaknya masih berusia satu tahun enam bulan. Selama satu bulan PA bersama anaknya tinggal di tahanan kepolisian sebelum kemudian diserahkan kepada sebuah yayasan oleh Unit PPA Polresta Denpasar. Selama di tahanan, PA dan anaknya hanya mendapat jatah makan dua kali sehari.
"Putu kan gak tahu pertama, jatah makan itu berapa kali sehari sih. Karena pagi dikasih, siang itu kan dikasih juga. Jadi anak itu lapar, sore gak dapat makan. Dua kali sehari. Putu kan minta sama penjaga nya. ... Karena gak tahu kan Bu, jadi sore nya itu Putu gak ngerti, makan kok gak diantar, kutanya lah sama petugas nya, "Anak itu lapar, gak dikasih jatah?" "Tadi udah dapat berapa kali?" "Dua kali." "Orang dapat makan 2 kali aja." "Ya maaf Putu gak tahu." "Ya udah besok-besok kalau dapat jatah cuma 2 kali aja." “Udah ini saya beliin nasi buat anak mu."" (PA, WBP perempuan terpidana mati)
Anak PA juga pernah dibentak oleh polisi sehingga membuat PA merasa sedih.
"Cuma yang bikin aku sedih ya, kecewa, sama polisi, anaknya itu dibentak-bentak. Anak saya. Kenapa polisi kok begitu sama anak saya? ... Anak itu nonton TV. Terus saya ini di ruangan, anak saya pintunya kebuka, duduk dia di ambang pintu, sambil nonton. Penjagaan polisi itukan ada TV, nonton lah anak saya disana, kaki nya dilurusin, goyang-goyang, dibentak, “kamu ini kecil-kecil jadi pembunuh!" …. Jangan kayak gitu, dia itu anak kecil, dia gak tahu orang tua nya berbuat apa. "Kamu anak pembunuh! Mau jadi apa kamu udah gede?" Saya dengernya pasti nangis ya."
(PA, WBP perempuan terpidana mati)
Setelah anak PA diserahkan ke yayasan, anak tidak pernah berkunjung namun ia dikirimi foto oleh yayasan. Pendamping hukum PA mengatakan alasan anak tidak berkunjung agar bisa berpisah dengan ibunya dan mau tinggal di yayasan.
"Katanya LBH nya itu, "kasihan anaknya, kan baru diambil, takutnya ingat lagi sama ibunya, dia gak mau lagi di yayasan."Itu alasannya."
(PA, WBP perempuan terpidana mati.)
Anak PA hanya pernah mengunjungi satu kali ketika berusia tiga tahun ditemani oleh staf yayasan. PA mengatakan tidak mau dikunjungi oleh anak, "Saya juga gak mau ya ngeliat kayak gini." Selama sepuluh tahun anak PA tinggal di yayasan lalu, di usia sebelas tahun, tinggal bersama kakek dan neneknya atau orang tua suami PA di Banyuwangi. Anak PA tahu ayah dan ibunya dipenjara, namun tidak tahu untuk kasus apa.
2.2.7 Kunjungan dan Komunikasi
Ibu PA tinggal di Singaraja, cukup jauh dari Kerobokan atau sekitar tiga jam mengendarai sepeda motor sehingga tidak bisa sering berkunjung. Namun, mereka sering berkomunikasi via telepon. PA mengaku merasa kuat karena menjalani hukuman karena dukungan dari ibu dan adik-adiknya. Sedangkan mertuanya tidak pernah menghubungi PA semenjak penangkapan.
Menurut lapas, kunjungan terbuka untuk umum, tidak hanya keluarga. Ketika pandemi, kunjungan dibatasi hanya keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga. Jadwal kunjungan adalah dua kali seminggu. Video call tersedia gratis untuk WBP dan dijatahi selama sepuluh menit per hari, sedangkan untuk WBP WNA 15 menit.
2.2.8 Pemindahan
PA menempati Lapas Karangasem selama sembilan tahun lalu dipindahkan ke Lapas Kerobokan tiga tahun yang lalu. Permohonan pemindahan bisa diajukan oleh WBP. Prosedur pengajuan pemindahan menurut kanwil adalah, yang pertama, mengajukan permohonan ke Kepala Lapas. Kalapas lalu mengajukan ke bapas. Lapas asesmen untuk melihat penjamin karena terkadang ada WBP yang penjaminnya di kabupaten lain sedangkan permohonan pemindahan bukan di kabupaten tersebut. Alasan pemindahan juga ditinjau. Setelah itu Kanwil mengecek UPT tujuan. Biaya pemindahan ditanggung oleh WBP.
"Kalau sudah disetujui, masuklah dia di kanwil. Di kanwil dicek lagi, hasil itu yang dibuat oleh ..., itu baca lagi. Penjaminnya siapa, surat pernyataannya kayak apa, jaminannya kayak gimana, bagaimana pengawasannya, gimana pengawalannya di jalan. Kalau memang sudah disetujui, kita anggap aman, ini naik ke Direktorat Jenderal. Nah setelah Dirjen, itu Dirjen akan balik lagi kepada lapas yang dituju. Dia mau ke lapas mana. Kalau di satu provinsi gak masalah sih, dari saya udah langsung saya setujui, bisa tidak. Setelah dinyatakan betul, pihak Dirjen akan bersurat kepada kakanwil di tempat lapas yang disetujui. Minta izin WBP atas nama ini mohon pindah ke lapas ini. Kanwil bersurat lagi kesana. Ada napi atas nama ini, pidana sekian, bisa gak diterima di tempat mu? "Oh gak bisa pak, karena dia punya kasus disini." "Gak bisa pak, musuhnya ada disini." Dia bilang lagi ke kanwil dan kanwil meneruskan ke Dirjen. Dijembatani oleh Dirjen."
(Kanwil Kemenkumham Bali)
Terpidana mati tidak dapat ditempatkan di lapas dengan level keamanan rendah.
“Kalau hukuman mati kita taruh di lapas kelas IIB apalagi rutan, masalahnya di kita. Dari temuan di pusat, kenapa ini hukuman mati? Mana aturannya? Kenapa hukuman mati ada disini? Salah lagi kita."
(Kanwil Kemenkumham Bali)
2.3 Kerja Sama, Peningkatan Kapasitas, dan Pengawasan Lapas
Lapas telah secara aktif membangun relasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan lapas. Seperti yang telah disebutkan pada sub-bab tentang kesehatan, lapas bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dukcapil, rumah sakit, dan yayasan untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan WBP. Lapas juga bekerja sama dengan Disnaker dalam mengadakan pelatihan kerja dan Dinas Kebakaran dan Bencana Alam untuk mencegah kebakaran di lapas. Pemerintah Kabupaten Badung pernah mengadakan acara hiburan berupa musik di lapas atas permintaan lapas.
Peningkatan kapasitas petugas lapas merupakan salah satu kebutuhan lapas. Kanwil melakukan asesmen kebutuhan peningkatan kapasitas lalu mengajukan ke pusat. Dulu pelatihan seringkali diadakan oleh kanwil namun, sejak 4-5 tahun terakhir, pelatihan diberikan oleh pemerintah pusat dan hanya dapat diikuti oleh 2-3 orang. Jika kuota pelatihan sedikit, yang dipanggil kasi atau kabid, yang mana masa jabatannya akan habis 1-2 tahun lagi dan akan dimutasi. Pelatihan yang diadakan oleh kanwil biasanya dihadiri oleh 3-4 orang. Menurut kanwil, terkadang pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan lapas.
Pengawasan kinerja dan integritas petugas lapas juga menjadi tantangan tersendiri. Pelanggaran seperti memberikan telepon genggam ke warga binaan masih ditemukan.
"HP tidak akan pernah masuk ke lapas tanpa bantuan .. di sinilah integritas pegawai. Lebih sulit kita menjaga pegawai yang jumlahnya 60 atau 50, dibanding menjaga WBP yang jumlahnya 2 kali lipat. Pengalaman saya. Setiap saat pegawai itu mau ngapain, día itu jam segini ada dimana. Kalau WBP gampang lah besok saya gimanain. Dia udah takut duluan, "bapak saya ingin cepat keluar." Tapi pegawai nya ini yang gak bisa kita jaga."
(Kanwil Kemenkumham Bali)
Kanwil berupaya menggunakan berbagai metode pendekatan dalam melakukan pengawasan seperti pengawasan jam kerja dan pendekatan personal.
"Pokoknya jadi, "kepala itu ngapain dia ke dalam?" "Dia tugasnya dimana sih?" "Piket ngapain ada di dalam sini?" "Dia tugasnya jam ini dimana?" Itu yang kita tekankan. Kita lihat buku daftar jaganya dia. Jam sekian dan sekian dia ada di pos 2. Saya tekankan untuk meminimalkan dari kita terima dari dulu kita terima 20-30 bagaimana kita menekan dari 10-15?
Bahkan kadang-kadang kita kalau kita lengah sedikit, kalau tidak dekat dengan pegawai, saat itu dimanfaatkan. Kalau kita terlalu dekat dengan pegawai, bagaimana kita mengambil hati nya pegawai supaya dia segan sama kita? Gak enak walaupun kita gak ada, dia masih kerja. Bahkan sering karena mulai untuk menata pegawai, saya sering bilang, saya udah 30 menit gak nyampai udah di dalam lagi. Saya mutar, tunggu sebentar di dalam mobil, baru balik lagi ke dalam lapas."
(Kanwil Kemenkumham Bali)
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIMATANGERANG ANDAMEMASI
1 Metode Pemantauan
Pemantauan perempuan terpidana mati dilakukan bersama antara Komnas Perempuan dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang selama ini aktif mendampingi perempuan terpidana mati di Indonesia. Pemantauan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023 di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dimana sesuai informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, Lapas Perempuan Tangerang merupakan satu-satunya lapas di Provinsi Banten yang dihuni oleh WBP perempuan dengan putusan hukuman mati.
Pemantauan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi. Proses wawancara, dialog dan observasi dipandu dengan instrumen pemantauan perempuan terpidana mati yang berisikan sejumlah pertanyaan terbuka. Seluruh proses direkam dengan alat perekam dan ditranskripsi oleh transkripter.
Wawancara mendalam dengan perempuan terpidana mati dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman hidup mereka selama di penjara dan masa menunggu eksekusi. Dialog dan/atau diskusi kelompok terfokus bertujuan untuk mengetahui lebih detail upaya penegakan hak-hak perempuan terpidana mati dari sudut pandang pelaksana undang-undang dan organisasi masyarakat sipil dan dilakukan dengan beberapa pihak seperti dibawah ini:
| No | Nama Instansi/Lembaga | Jumlah Narasumber | Tanggal |
| 1 | Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten | 4 | 30 Oktober 2023 |
| 2. | Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang | 10 | 30 Oktober 2023 |
| 3. | WBP perempuan terpidana mati | 2 | 30 Oktober 2023 |
| TOTAL | 16 |
Observasi dilakukan untuk memperkuat temuan hasil diskusi dan wawancara dengan mengamati situasi dan kondisi Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, melihat kondisi lapas, sarana prasarana dan fasilitas yang ada, dan aktivitas WBP, baik yang sedang berkegiatan maupun yang berada dalam kamar.
2 Temuan Pemantauan
Berdasarkan hasil wawancara, dialog, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi, Komnas Perempuan menemukan gambaran situasi perempuan terpidana mati di Lapas Perempuan Tangerang. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama, gambaran umum lapas yaitu kondisi umum yang berlaku untuk semua warga binaan. Bagian kedua adalah situasi perempuan terpidana yaitu pengalaman terpidana mati selama menempati dan menjalani hukuman di lapas. Bagian terakhir berisikan temuan-temuan di luar instrumen pemantauan yang penting dan relevan untuk ditulis dalam laporan ini.
2.1 Gambaran Umum Lapas Perempuan Kelas IlA Tangerang
Lapas Perempuan Klas IIA Tangerang memiliki kapasitas untuk menampung 250 narapidana dan berisi 235 orang ketika Komnas Perempuan berkunjung. Mayoritas narapidana, atau 85%, adalah terpidana kasus narkotika. Kanwil Kemenkumham Banten mengatakan karena lapas tidak terlalu penuh, kebutuhan lapas dan warga binaan dapat terpenuhi. Anggaran makan WBP Lapas Perempuan Tangerang adalah 21 ribu rupiah per hari per orang untuk tiga kali makan.
"Karena LPP ini masih di bawah kapasitas dari jumlah 235, sekarang kapasitas kita 250 berarti masih longgar, secara logikanya terlebih untuk kebutuhan-kebutuhan warga binaan. Dan untuk sampai sekarang belum pernah kita mendengar ada keluhan-keluhan yang bersifat pribadi, sabun dan mungkin juga kebutuhan untuk pada saat-saat haid tidak, tidak pernah. .. Jadi untuk kebutuhan dasar sudah terlebih Bu ya bahkan ada kebutuhan sekunder terpenuhi juga."
(K, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas Perempuan Tangerang ditempati oleh 19 WBP terpidana seumur hidup dan dua WBP terpidana mati. Dua anak balita berusia satu tahun juga tinggal bersama ibunya di lapas. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru tahun 2022 tentang Pemasyarakatan anak dapat tinggal bersama ibunya hingga usia tiga tahun. Peraturan sebelumnya mengatur anak dapat tinggal di lapas maksimal dua tahun.
Jumlah total petugas lapas adalah 84 orang, 37 orang diantaranya petugas jaga. Perbandingan petugas jaga dan narapidana adalah 1:7. Lapas juga memiliki satu dokter, satu dokter gigi, dan lima perawat yang berjaga selama 24 jam.
2.1.1 Kegiatan dan Pembinaan di Lapas
Lapas memiliki berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh WBP seperti rampak bedug, menari, menjahit, sulam benang, sulam tikar, dan ternak ikan lele. Menurut Kanwil Banten, lapas memiliki anggaran kemandirian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lapas.
"Setiap lapas mempunyai anggaran kemandirian. Diserahkan sepenuhnya kepada UPT tersebut untuk melaksanakan apa. Jadi tadi juga saya katakan ada informasi pusat tidak semua anggaran diteruskan pada UPT. Itu disesuaikan dengan kebutuhan lapas. Nanti lapas akan berkoordinasi dulu untuk pelaksanaannya apa dan sebagainya. Misalnya ada kebutuhan salon, pijat refleksi, itu diserahkan kepada UPT Bu."
(K, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Menurut lapas, pembinaan warga binaan menggunakan pendekatan humanis untuk semua WBP agar WBP dapat kembali dan berkontribusi ke masyarakat dengan keahlian yang didapat di lapas.
“Jadi kalau sekarang prinsip kami itu di sini pendekatan humanis Bu. Kita harus humanis terhadap warga binaan. Karena bagaimanapun juga meskipun di luar mereka melakukan pelanggaran tetapi kan saat iní mereka ada di sini, kita harus membuat mereka baik gitu kan. Jangan lebih baik dulu deh, baik saja dulu gitu kan, kalau lebih baik ya itu nanti bonusnya. Kalau bisa lebih baik ya alhamdulillah gitu berarti dia kembali ke masyarakat, bisa diterima kembali oleh masyarakat. Berkontribusi kepada masyarakat dengan keahlian atau kemampuan yang didapatkan di dalam lapas."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Selain itu, lapas juga menerapkan sistem pendampingan oleh wali yang juga merupakan petugas lapas. Satu wali dapat mendampingi 8-14 warga binaan dengan hukuman yang berbeda-beda. Saat wawancara dilakukan, terdapat 19 orang petugas yang juga berperan sebagai wali. Namun, tidak semua petugas dapat menjadi wali karena, berdasarkan Peraturan Pengangkatan Wali, wali setidaknya lulusan SMA dan telah bekerja di lapas selama lima tahun. Petugas yang masih muda dan minim pengalaman dikhawatirkan akan “ikut-ikutan" dan direkrut oleh WBP.
"Karena kan pimpinan yang terdahulu menyampaikan karena memang kan ada persyaratan dí Peraturan Pengangkatan Wali itu Lulusan SMA 5 tahun bekerja itu sudah bisa diangkat menjadi wali tetapi kan kami juga tidak serta merta mengangkat pegawai yang baru untuk menjadi wali karena kan kita lihat dulu ya Bu ya. Takutnya ya gimana ya, tidak sesuailah gitu kan karena kan kalau jiwa muda itu memang ada yang pemikirannya sudah dewasa tetapi juga ada yang masih malah ikut-ikutan nanti gitu kan, seperti itu. Jangankan itu ya maksudnya kayak narapidana teroris saja kita petugas harus ada benteng gitu kan meskipun kita dekat tetapi kita harus ada benteng karena tidak sedikit petugas pemasyarakatan, polisi, kepolisian pun yang sudah direkrut."
(D, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas juga menambahkan khusus untuk WBP dengan pidana berat, termasuk pidana mati, wali yang akan mendampingi adalah Eselon 4. Warga binaan juga memiliki kebebasan untuk mengganti wali yang menurut mereka lebih nyaman agar mengurangi stres narapidana.
"Kayak saya, walinya membawahi warga binaan sekitar 14 orang dengan hukuman yang berbeda-beda tetapí saya menyampaikan juga kepada mereka juga kan mungkin nyaman tidak nyaman ya mba cerita, “kalaupun kamu tidak nyaman dan nyaman dengan yang lain ya silakan." Apa salahnya yang penting tidak menambah tingkat kesetresan mereka, gitu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.1.2 Kebersihan dan Kesehatan
2.1.2.1 Kebersihan
Kanwil mengatakan kebutuhan alat kebersihan pribadi narapidana sudah terpenuhi karena jumlah WBP di lapas masih di bawah kapasitas lapas. Namun, menurut lapas anggaran keperluan mandi per WBP per tahun hanya 25 ribu rupiah. Keperluan kamar mandi diberikan dua kali dalam satu tahun.
"Perorangnya itu cuma dapat jatah 2 pasta gigi, 2 sabun mandi, 2 shampo. Ukuran itu ukuran sabun lifebuoy batangan terus pasta giginya ukuran 120 ml, kemudian untuk shamponya ukuran 120 ml."
(P, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.1.2.2 Akses Layanan Kesehatan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lapas memiliki satu dokter umum, satu dokter gigi, dan lima perawat yang dapat diakses 24 jam. Klinik Lapas Perempuan Tangerang sudah berstatus klinik pratama yang berarti klinik dapat memberikan obat dan merujuk ke faskes lanjutan atau rumah sakit. Tanpa izin klinik pratama, lapas tidak bisa memberikan obat karena ilegal dan hanya dapat merujuk faskes tingkat 1 atau puskesmas.
Lapas seharusnya tidak mendapatkan izin klinik pratama karena tidak memenuhi persyaratan yaitu memiliki seorang apoteker, minimal dua orang dokter umum, dan pembuangan limbah kesehatan.
Namun hal-hal tersebut dapat diatasi. Kekurangan dokter umum dapat diatasi bantuan tambahan dokter umum dari lapas kelas I di wilayah Tangerang. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Kesehatan setempat juga telah menentukan obat apa saja yang boleh disimpan di lapas meskipun lapas tidak memiliki apoteker. Sedangkan pembuangan limbah dilakukan oleh pihak ketiga dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS).
“Jadi kan kami untuk mendaftar izin klinik itu harus daftar ke PTSP ya bu. Di dalam PTSP itu ada beberapa persyaratan yang memang kami tidak bisa penuhi. Salah satunya kalau memang izin klinik yang idealnya itu harus ada apoteker. Nah di kami kan tidak ada apoteker. Akhirnya kami untuk melihat apa sih kendalanya yang ada di dalamnya itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Akhirnya diberikan pencerahan, diberikan penjelasan bahwa kalau di lapas itu kan jadi ada aturan SKB nomor berapa gitu bu. Jadi itu bisa untuk apa sih namanya ya pokoknya adalah yang tidak mengobati. Jadi apoteker itu kita tidak ada obat-obat yang memang ini hanya obat emergency aja yang disediakan oleh lapas. Jadi tidak obat-obat yang seperti khalayak di luar gitu Iho. Jadi akhirnya kami bisa gitu kan. Kemudian harus ada dokter umum 2 dari Dinkes diberikan jalan gapapa pinjam dari lapas lain. Akhirnya kami bersurat ke Lapas kelas I dan diberikanlah 1 dokter untuk membantu di sini. Kemudian apalagi ya, untuk pembuangan limbah kami akhirnya membuat PKS dengan pihak ketiga untuk pembuangan limbah medis yang ada di sini."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh lapas dengan bekerja sama dengan berbagai pihak agar hak atas kesehatan narapidana terjamin dan dapat dipenuhi. Selain itu, lapas menambahkan, izin klinik juga bergantung pada dinas kesehatan setempat. Dinas Kesehatan tidak mempersulit lapas dan justru memberikan solusi.
Warga binaan yang sakit seharusnya dirujuk ke RSUD Kota Tangerang namun ditolak oleh rumah sakit sehingga narapidana akhirnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang. Lapas tidak menjelaskan lebih lanjut alasan penolakan tersebut. Lokasi RSUD kabupaten lebih dekat sehingga menguntungkan lapas.
Lapas mengaku pernah merasa dibedakan karena membawa narapidana ke rumah sakit. Salah satu WBP ketika itu sakit hepatitis dan badannya hingga bola matanya sudah berwarna kuning. WBP tersebut dirujuk ke RSCM namun ditolak oleh rumah sakit meskipun WBP tersebut membayar biaya rumah sakit melalui bantuan donor, bukan BPJS.
"Waktu itu pernah ada yang sakit sekarang warga binaaanya sudah bebas atas nama Ferini, dia sudah Hepatitis sudah kuning semua sudah kuning. bola mata sudah kuning dari Rumah Sakit Umum dipindahkan ke Bethsaida dari Bethsaida langsung kita bawa ke Cipto bu, di Cipto kita ditolak bu. Padahal kita sampai malammalam ke sana Bu sampai saya bilang “oke, mba kalau mba tidak mau membantu kami, saya akan bawa pasien saya warga binaan saya ke lapas lagi tetapi tolong dibuatkan surat penolakan dari sini jadi apabila ada apa-apa kami sudah berusaha ke sini tetapi di tolak dari rumah sakit mereka enggak mau." Akhirnya yaudah saya duduk saja, saya tungguin sampai diterima. Dan kurang lebih diterima itu kita sampai jam 23.00 malam, diterima jam 01.30 pagi baru diterima. Akhirnya itu silakan pasiennya dibawa ke IGD lah kenapa enggak dari tadi sih saya bilang gitu kan karena mungkin melihat status narapidana ini."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Selain itu, lapas juga memiliki program rehabilitasi untuk pengguna narkotika, salah satunya adalah konseling dengan menghadirkan konselor dari luar lapas. Menurut Kanwil Banten, kuota pasien adalah 40 narapidana per tahun namun tidak cukup jelas apakah kuota tersebut per UPT atau berlaku untuk semua UPT di wilayah Provinsi Banten. Satu narapidana hanya bisa mengikuti satu kali rehabilitasi karena harus diberi secara bergilir. Asesmen dan pelaksanaan rehabilitasi juga sudah sistematis menurut Kanwil.
"Pelaksanaanya sudah sistematis, dari skrining seluruh tubuh dulu, nanti yang dinyatakan selesai pada asesmen pun masih dikategorikan lagi. Khususnya rekam medis ya, rekam medis kan memang harus ada kondisi medis akibat penggunaan narkoba ya baru kita lanjutkan."
(B, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.1.2.3 Kondisi Kesehatan WBP
Sebanyak 21 WBP positif HIV dan mereka open status atau terbuka akan statusnya. Lapas berupaya mengedukasi WBP yang tidak mau tinggal satu kamar dengan WBP yang positif HIV dengan menjelaskan bahwa penularan HIV tidak mudah. Menurut lapas warga binaan menerima WBP dengan HIV dan justru turut membantu jika temannya sakit. Akses ARV berasal dari RSUD Kab. Tangerang dan ketersediaannya aman.
Salah satu WBP terpidana mati, JLC, memiliki penyakit hipotiroid, kolesterol, dan asam urat namun tidak berobat di lapas. JLC meminta adiknya membelikan obat setiap bulan yang menurutnya memiliki kualitas yang lebih baik.
2.2 Situasi Perempuan Terpidana Mati
2.2.1 Data Diri dan Latar Belakang
Dua perempuan terpidana mati menempati Lapas Perempuan Tangerang dan merupakan terpidana kasus narkotika. JLC berusia 56 tahun dan telah dipenjara selama 16 tahun. JLC memiliki dua orang anak, salah satunya berusia 16 tahun dan sedang menempuh pendidikan SMA. Sedangkan anak lainnya mendapat beasiswa di Korea. Anak JLC masih menyusui ketika JLC ditangkap dan diasuh oleh adiknya semenjak JLC berhadapan dengan hukum.
Sedangkan SL juga telah memiliki anak yang telah dewasa berusia 23 tahun. SL hamil ketika kuliah, dia tidak pernah menikah dengan pasangannya. Anaknya tinggal dan bekerja di Jakarta dan telah memiliki gelar sarjana. SL berpisah dengan anaknya sejak anaknya berusia tiga tahun dan baru bertemu kembali ketika anaknya berumur 20 tahun. Mertua SL memisahkan anaknya dengan alasan SL ketika itu adalah pengguna narkotika dan ditangkap oleh polisi.
"Makanya saya kena hukuman mati ini saya stress karena biar gimana anak saya ini kan tidak tau yang kayak begini dan dia baru ketemu saya setelah umur 20 karena dipisahkan oleh mertua ga bolehin saya ketemu anak karena saya narkoba, jadi kenapa saya ngotot kenapa harus turun dari sini masa tidak adil buat anak saya."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.2 Keterlibatan dengan Narkotika
Dulu JLC dan suaminya adalah pengguna narkotika. Selain pengguna, suami JLC juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Ketika mereka ditangkap, JLC mengira ia akan dipidana atas penggunaan narkotika tapi justru suaminya meletakkan semua kesalahan kepada JLC sehingga JLC dipidana mati sedangkan suaminya hanya dipidana atas pemakaian narkotika. Terdapat indikasi bahwa suaminya membayar aparat penegak hukum agar lolos dari hukuman. JLC tidak menjelaskan secara lebih detil tentang kasusnya.
"Saya sih ga terima sama hukuman saya hukuman mati, kalau dihukum sebagai pemake oke lah saya sama suami pake, tapi, jangan sampai tinggi gitu (tidak terdengar) dan juga saya baru pulang ga ngerti apa apa jadi kenapa mesti diberatkan kepada saya gitu loh suami saya tinggalkan saya....
.. Suami saya itu pemakai semua suami punya pekerjaan nempel ke saya gitu, harusnya yang bebas saya, jadi saya memakai, dan waktu ditangkap juga saya ga ada barang bukti, suami saya tangkep masih ada barang bukti, tapi emang barang buktinya suami saya pemakai, pas ketangkep semua dilempar ke saya."
(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Meskipun suaminya telah bebas, ia tidak merawat anak mereka dan meninggalkan JLC. Lapas juga menyatakan JLC adalah korban kekerasan atas relasi yang timpang yang menyebabkan JLC dipidana.
"Contoh kasus-kasus narkotika Merry Utami ketika dia menerima suatu kekerasan relasi pasangannya atau suaminya itu justru perkuat yang menurut kami membantu... Jet Lee itu korban suaminya juga.
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
SL merupakan pengguna berat narkotika. SL mengatakan pernah dua kali ditangkap karena menggunakan narkotika. Awalnya SL hanya pemakai namun ia kemudian ikut menjual narkotika karena membutuhkan uang. Lingkungan penjara justru memperkenalkan SL kepada peredaran gelap narkotika.
"Saya pemakai berat dulu Bu, saya parah sekali Bu, jadi dari make terus udah dua kali saya di sini. ... Ya karena nakal-nakal make mau ga mau terkena begini jadi bandar juga Bu, saya ga pungkiri ítu Bu, karena lingkungan masuk penjara ini ya bisa dibilang mau baik baik engga engga ya, memang dulu agama kurang gitu loh, jadi make make make namanya orang make pastinya butuh uang, mau ga mau jadi kena bandar buat beli, lama lama jadi jual, begitu."
“...kadang kadang penjara itu tidak membangun kita jadi kadang kadang kita banyak mengenal lingkungan itu [narkotika] karena stay di penjara itu..."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
SL dipidana mati karena menjadi perantara transaksi narkotika dengan menawarkan pekerjaan kepada temannya berinisial H yang juga sedang membutuhkan pekerjaan. Ketika itu SL sudah menghuni lapas di Makassar sebagai narapidana, namun SL tidak menjelaskan lebih detail tentang kasusnya di Makassar. SL merasa hukuman mati yang dijatuhkan padanya tidak adil karena SL tidak berperan aktif dalam transaksi tersebut, tidak mengetahui secara detail jumlah narkotika, dan tidak menerima upah.
“Kalau saya bilang saya ga tau dunia ini bohong, karena dalam hal ini pekerjaan yang saya kerjakan ini Bu bukan pekerjaan saya dan ini orang saya bilang tidak ada jaringan internasional tidak kenal saya dan mereka cari itu benar saya akui itu tapi saat saya mempekerjakan ini memang saya tidak kerjakan seratus persen bahwa ini kita ada hubungan. Saya merasa saya dimanfaatkan ini mereka hanya menelepon karena saya kenal saya kenalkan ke orang yang mau kerja ini dan saya juga tidak tahu kalau barang itu sebanyak itu Bu dan saya melalui teman saya ada satu di sini saya pikir dia masih mau kerja (tidak terdengar) anak buah dia. Saya hanya kasih mereka bicara langsung sudah sampai kejadian, kejadian itu sampai saya pun (tidak terdengar). Mereka bilang butuh kendaraan, saya kasi mobil saya saya tidak tahu kalau ini semua dan di sini ternyata memang ketangkep sama polisi."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Selain itu, SL juga memutuskan untuk mengaku karena polisi menyiksa pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut sehingga. la juga telah memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang bandar kepada aparat penegak hukum.
“Saya harus tetap mengakui di depan polisi karena nurani saya pun tidak bisa untuk menyalahkan orang yang bekerja ini karena dia pun tidak tau berapa banyak.... Saya tetap mengangkat bahwa sewaktu di polisi mereka dipukul. Saya datang ke polisi saya bilang, 'Pak jangan pukul mereka, mereka kan gatau apa-apa. Iní orangnya loh, iní nomornya Bapak catat'. Mereka tidak kasih, mereka tidak mau lanjutkan...
Sudahlah Bu mereka dipukul habis-habisan karena mau ditembak Bu yang satu sampai kepalanya udah begini Bu, bengkak sebelah dipukul semua mereka."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
SL ingin membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan narkotika internasional. Menurutnya perempuan banyak dimanfaatkan oleh bandar tanpa mendapatkan keuntungan apapun dan justru dihukum berat, sedangkan bandar kabur dan tidak tersentuh hukum.
“Saya berjanji sampai karena sakit hati sama orang orang ini saya berjanji loh sampe saya dalam hati waktu saya di pondok bambu saya mau bantu indonesía untuk bongkar sindikat karena tidak layak orang indonesia dikorbankan saya liat mereka punya kehidupan padahal saya ga kenal mereka semua. .. Perempuan yang banyak dimanfaatkan emang sampai HIV terus hamil."
2.2.3 Upaya Hukum
SL dijatuhi pidana mati di tingkat peradilan pertama atau pengadilan negeri pada Desember 2022. SL mengajukan banding dan kasasi atas putusan tersebut namun ditolak oleh hakim. Peninjauan Kembali (PK) telah diajukan oleh SL melalui kuasa hukumnya namun pengacaranya tidak komunikatif dan acuh sehingga SL meminta pertolongan Komnas Perempuan untuk mengecek apakah permohonan PK sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Kasus SL ditangani oleh Mabes Polri. Mabes Polri menjanjikan novum atau bukti baru yang dapat menolong kasus SL. Menurut SL, pihak-pihak di Mabes Polri mau membantunya karena SL kooperatif sehingga mereka bisa mengungkap kasus besar dan naik jabatan.
"Saya bilang Pak ini saya sudah hukuman mati Bapak mau apalagi saya bilang, yakan, saya bilang terus akhirnya mereka pun mengatakan ke saya mereka juga kaget denger saya hukuman mati. Mereka bilang mereka akan bantu saya untuk mengeluarkan novum. ...
.Kayaknya kan memang khusus tangkap-tangkap kita langsung naik jabatan semua kan satu sindikat, itu di youtube ini bisa buka kok ada ada video saya sendiri muka jelas, saya juga nda tau kalau itu wartawan semua di depan, cuma mereka ini kan gabungan begitu mereka tangkap kita mereka langsung dapat ini kan langsung semua yang tangkap itu langsung naik jabatan."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
JLC juga akan mengajukan PK di tahun 2024 dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). JLC dikirimi surat oleh Kejaksaan pada Februari 2023 (sedangkan menurut lapas surat dikirim akhir tahun 2022) yang menanyakan apakah JLC akan mengajukan upaya hukum. Surat tersebut juga menyebutkan jika JLC tidak mengajukan upaya hukum maka dia akan masuk dalam daftar eksekusi.
"Akhir tahun kemarin itu sempat memang kami dapat surat dari Kejari Jakarta Barat kan selaku eksekutor. Nah disitu di suratnya infonya tentang rencana akan dieksekusi apabila memang tidak ada upaya hukum."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Pasca mendapatkan surat dari pihak kejaksaan, JLC merasa panik dan buru-buru mencari kuasa hukum. JLC merasa tidak punya uang untuk membayar pengacara sehingga ia mencari bantuan hukum gratis dan akhirnya memutuskan untuk didampingi oleh LBHM.
“[dapat surat dari Kejaksaan] tahun ini bulan dua, jadi saya cepet cepet nyari lawyer, saya takut dibawa."
(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
“Sejak akhir tahun itulah JLC ini mencari tahu nih yang mana ya bantuan hukum yang tidak berbayar. Karena kan rata-rata lawyer mahal ya. Dari situlah dia selalu cari tahu yang mana LBH gratis dari situ makanya kenapa LBHM datang ya karena supaya ada upaya hukum supaya tidak dieksekusi."
JLC belum pernah mengajukan grasi karena takut permohonannya ditolak lalu dia akan dieksekusi seperti Rani Andriani, WBP perempuan terpidana mati kasus narkotika yang dieksekusi tahun 2015. Lapas juga tidak mau JLC mengajukan grasi selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
“Kalau JLC nya belum [grasi] Bu. Karena kan saya enggak mau ngajuin dulu selama Presidennya Jokowi. Kalau nanti pas Jokowi jadi mengingatkan kalau saya masih ada. Jadi memang JLC enggak mau karena mungkin berkaca dari Rani kan pak Jokowi maju langsung eksekusi. Jadi JLC enggak mau, “nanti saja dulu bu, saya enggak mau." Takutnya malah mengingatkan. Sampai saya juga kan menghubungi keluarganya kan. Jadi maksudnya Bu bisa enggak minta tolong upayanya. Yaudah nanti gini aja nanti kita informasikan kalau ada info terbaru apa, ini kan baru ini saja pemberitahuan. “Yaudah bu, pokoknya saya pasrah sama ibu" katanya gitu kan."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.3.1 Kualitas Pendampingan Hukum
Baik SL, JLC, maupun lapas mengeluhkan kualitas pendampingan hukum yang pernah didapatkan oleh WBP. SL merasa tidak bisa bertukar pikiran dengan pengacara yang ia dapatkan ketika menempati Rutan Pondok Bambu.
"Karena memang waktu di pondok bambu itu tidak ada sedikitpun gambarannya yang memadai buat kita tuker pikiran apapun itu tidak ada, termasuk komunikasi mereka pun tidak bagus."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
SL sudah mengganti kuasa hukum dengan pengacara yang direkomendasikan oleh Mabes Polri namun pengacara tersebut tidak acuh dan informatif atas proses PK. Menurut SL, pengacara tersebut dikenal dikalangan WBP sebagai makelar kasus (markus) dan tidak cukup mumpuni untuk memberikan dampingan hukum yang berkualitas untuk dirinya. Kepada Komnas Perempuan SL mengatakan ingin mencabut surat kuasa dan mengganti pengacara dan meminta rekomendasi nama pengacara yang kompeten.
"Nah di sini kan saya sudah ada lawyer yang saya gunakan, tapi lawyer-nya kayaknya juga lawyer yang dari Mabes maksudnya swasta punya yang kita punya ini saya rasa día kurang paham kalau saya liat dari cara dia kemarin waktu bulan Maret kan Bu.
.. ada yang namanya Bang Haji ini dia terkenal markus di antara kita semua ini dan día juga sempat urus (tidak terdengar) yang tadi yang katanya kok dibanding jaksa itu dia urus 20 tahun... Dia orang biasa tapi memang sering bantu di Mabes bantu urus kasus, banyak kenal orangorang polisi, lapas, yang sering ditunjuk jadi kuasa di polisi juga. Dan memang pernah urus kita (tidak terdengar) JLC juga pernah diurus, nah, jadi saya jadi kemarin itu mepet waktunya harusnya lawyer yang mengurus jadi pake dia, gitu loh."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Senada dengan SL, JLC pernah merasa ditipu oleh seorang pengacara karena sudah diberi honor tapi tidak mengurus kasusnya.
"Dulu pas Merry Utami, saya ke bawah ketakutan jadi saya cepet-cepet nyari satu napi di sini, suaminya lawyer pake dia, udah bayar lawyer tapi saya ga urus, ga di balikin juga uangnya soalnya."
(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas mendengar dari WBP bahwa pendampingan hukum yang mereka dapatkan buruk. Kuasa hukum seringkali pasif dan tidak berupaya membela terdakwa ketika persidangan.
"Contoh pendampingan kuasa hukum saja diberikan kalaupun ia tidak mampu diberikan kuasa hukum yang ditunjuk mungkin oleh kepolisian atau kejaksaan itu hanya memenuhi syarat pemenuhan format tetap saja tetapi kuasa hukum yang ditunjuk itu pasif. Kenapa kami menyampaikan ini? Kami menanyakan kepada perempuan terpidana mati atau pidana seumur hidup ketika ada pendampingan hukum upaya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum. Mereka bilang, 'saya enggak pernah ditanya apa-apa Bu bahkan bertemu hanya di sidang. Dan ketika di sidang pun tidak ditanyakan apa-apa, saya tidak pernah ditemui didiskusikan kasus saya."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas juga khawatir dengan pengacara-pengacara yang memeras warga binaan. Bahkan terdapat pengacara yang menawarkan fee kepada petugas lapas jika dapat memberikan klien WBP. Lapas mengaku tidak bisa membedakan mana advokat yang berkualitas dan gratis dan merasa takut salah memberikan rekomendasi advokat ke WBP.
“Soalnya kan kami juga maaf ya bu ya kayak ada pengacara gitu kan kita dampingi kok lama-lama kayak begini ya ini benar apa bukan sih takutnya nanti malahan warga binaan kami diperas. Karena kebanyakan kasusnya seperti itu bu día sudah jor-joran ngasih tahunya hasílnya nihil kan kasihan sampai saya bilang sebentar, anaknya ngotot nih bu, sebentar saya mau tahu dulu nih benar atau enggak eh tahunya “ya bu dia minta sekian," gitu bu.
Jadi kami juga mohon maaf ya Bu ya kayak sama pengacara, LBH kayak gitu kami juga antara takut dan tidak gitu Iho bu karena takutnya sudah maju-maju wih ibu ini dapat fee berapa nih gitu kan. Sampai ada Iho bu pengacara yang bilang “Bu, ini ntar ibu hubungi saya saja ntar ibu dapat fee" maksudnya fee apaan ya. Kan saya selama ini enggak pernah seperti itu Iho bu. Ternyata kalau misalnya goal nih masalahnya kita dapat fee gitu katanya. Ya Allah, berarti kita kan itu lho kayak kami ada pengacara datang kucluk-kucluk siapa nih pengacara darimana nih tanya dulu benar enggak gitu kan takutnya dimanfaatin gitu Iho bu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, lapas meminta bantuan Komnas Perempuan untuk memberikan referensi lembaga-lembaga hukum atau perseorangan yang menyediakan bantuan hukum yang berkualitas untuk WBP.
2.2.3.2 Akses ke Pengacara
Selama SL menempati Rutan Pondok Bambu, SL merasa akses untuk menghubungi kuasa hukum sulit melalui wartel lapas. SL pernah menggunakan telepon genggam untuk menghubungi pengacara namun ketahuan sehingga komunikasinya putus.
"Kita bertiga dibanding sama jaksa 20 semua, juga dikasasi ini saya tidak memiliki fasilitas untuk berbicara dan komunikasi lawyer tidak ada dari pihak lapas, itunya memang bu tidak memadai bu, segi wartelnya juga tidak memadai karena hari ini kan tidak ada orang yang mau terima wartel bíasa. .. Nah itu yang bikin saya sulit di sana dan saya putus putus komunikasi, kalau awal saya lolos memang karena menggunakan handphone curi-curi. Kalau saya tidak begitu saya tidak lolos bu karena tidak ada orang yang komunikasi sama saya. Nah pas kejadian itu saya ketangkep handphone saya lelah, saya lepas hukuman itu naik, di situ memang tidak memadai dan saya sempat komplain di sana..."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.4 Pemindahan Terpidana Mati
SL baru menempati LPP Tangerang selama tiga bulan. Sebelumnya SL menempati Rutan Pondok Bambu lalu tiba-tiba dipindahkan ke LPP Tangerang. SL merasa lebih nyaman di Lapas Tangerang jika dibanding dengan Rutan Pondok Bambu dan Lapas Makassar. Menurut SL fasilitas di Lapas Makassar minim, terutama fasilitas komunikasi, dan sempit.
Komnas Perempuan juga sempat berdialog dengan Kanwil Banten dan menanyakan tentang kebijakan pemindahan narapidana. Menurut Kanwil, pola pemasyarakatan adalah dengan mendekatkan narapidana dengan keluarga yang berarti menempatkan narapidana di lapas yang dekat dengan keluarga. Keluarga narapidana boleh mengajukan pemindahan namun kendalanya adalah tidak semua lapas memiliki level keamanan dan fasilitas untuk terpidana mati.
"karena mungkin juga ada permintaan dari pihak keluarga, sehingga dia ingin dekat dengan keluarga kan itu bagian dari hak mereka juga. Sebenarnya secara aturan kan kita kan pemasyarakatan polanya kan mendekatkan kepada keluarga."
(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.5 Aktivitas di Lapas
Aktivitas sehari-hari JLC di lapas adalah laundry atau mencuci baju dan menjahit. JLC bekerja mencuci baju enam hari dalam satu minggu selama dua jam per hari. Setiap kilogram baju dihargai tujuh ribu rupiah. Dalam satu bulan JLC memperoleh 250.000 rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan seperti alat kebersihan pribadi dan pembalut, JLC mendapatkan kiriman uang dari adiknya serta mendapatkan bantuan dari vihara. Sedangkan SL dikirimi uang oleh abangnya setiap bulan. Abangnya memiliki usaha bengkel motor. SL juga dikirimi uang hasil dari penyewaan ruko miliknya di Kendari dan Makassar. Uang yang dikirim SL gunakan untuk membeli pembalut karena pembalut yang diberikan oleh lapas tidak cukup.
2.2.6 Kunjungan dan Komunikasi
SL mengatakan fasilitas untuk berkomunikasi di Lapas Makassar sehingga menyulitkan SL menghubungi keluarga terkait kebutuhan sehari-hari dan urusan berkaitan dengan kasus.
“pas saya mau pergi sih sudah ada wartel nya sudah mulai ada. Semenjak saya protes itu mulai dibikinkan bu, tadi mereka ga percaya ada yang kek gitu, karena Makassar belum memadai lo, dalam komunikasi Makassar belum memadai loh, jadi saya bilang ibu harus bikin Bu karena kalau kita orang dipenjara mau minta uang sama siapa lagí bener ga bu. Kalau ga keluarga, kebutuhan apa itu ga mungkin lapas sediakan semuanya kayak softex paling sebulan cuma dikasih berapa biji ga mungkin cukup saya bilang, nah kalau kita telpon bíasa kalau cuaca jelek dia rusak, terus bíaya hidup dari mana saya bilang terus pengurusan ini apakah semua (tidak terdengar) itu jadi kacau ada memang wartel gratis yang harus daftar online, yang daftarnya bu harus mulai jam 9 dan itu selalu ga kebagian. Saya bilang berapa banyak napi kan saya bilang ga bísa bu seperti itu bu, baru tuh setelah itu mereka ada perbaikan tapi kita kan keburu sudah mampus bu."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Keluarga tidak tahu bahwa SL adalah terpidana mati, mereka mengira SL dipenjara karena pengguna narkotika karena SL pemakai berat.
"Makanya mereka marah, berhenti, mau jadi apa? Mereka ga tau saya hukuman seperti ini ga tau, jadi saya bilang ya namanya, kakak saya nanya mau apa cari di dunia iní? Saya bilang saya ga kerja saya bilang saya tidak lakukan cuma kan memang namanya dulu bu saya pemakai berat, jadi saya lakukan ulang ulang itu loh."
Anak SL berkunjung setiap dua minggu dan tetap mendukung SL. Sedangkan JLC dikunjungi anaknya selama satu bulan sekali. Dia juga mengaku jarang berbincang di telepon dengan anaknya.
"Dia dukung sekali, anak selalu bilang mami jadi saya apa ya dia selalu kasih tau udah mami jangan gitu lagi dia baguslah bu, maksudnya saya terima kasih dia selesai sarjananya."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas mengatakan WBP boleh video call gratis selama 15 menit per hari, kecuali hari Jumat dan Minggu, di ruang Bimaswat. Percakapan melalui video call diawasi oleh seorang petugas piket. Sekalian diawasi percakapannya karena ada piketnya. Jadwal video call berlangsung dari pagi hingga siang hari pukul 12. Sekitar 15 orang WBP per hari yang mendapatkan giliran panggilan video. Warga binaan juga bisa memilih komunikasi berbayar menggunakan voucher yang dibeli di koperasi. WBP bebas mau menelepon kapan saja dan berapa lama.
2.2.7 Eksekusi mati
2.2.7.1 Wacana Pelaksanaan Eksekusi Mati
Lapas menerima daftar terpidana mati yang akan dieksekusi dari pihak Kejaksaan. JLC merupakan salah satu WBP dalam daftar eksekusi tersebut. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga JLC dan membuat ia khawatir.
"Cuma kemarin tuh Bu kemarin kan, Cece JLC tanya ke saya lagi juga. "Ibu katanya saya mau dieksekusí ya? Saya lihat diberita dengar diberita katanya saya mau dieksekusi." "Waduh enggak ah ce." Saya bilang gitu kan."
"Iya, makanya itu saya bilang sampai sekarang katanya sih urutan namanya sudah ada katanya gitu kan. Dan memang dari pihak kejaksaan menyurati ke kami gitu Iho minta data semua-semuanya. Laporan ke saya Kasubsi “mba ini kayanya mau dieksekusi" gitu kan akhirnyaa kita nanyalah ke sana “sepertinya iya bu dalam waktu dekat" katanya gitu kan. Nah JLC nya sendiri juga sudah dengar info begitu-begitu kan makanya saya bilang “Sudah Ce enggak apa-apa, ini mungkin cuma update batas saja" saya bilang gitu kan. Kan kejaksaannya itu kalau enggak salah Jakarta Barat."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Alasan SL mengajukan PK juga karena takut eksekusi mati dilakukan pasca Pemilu 2024 seperti eksekusi tahun 2015 dan 2016.
“Selama ini kan kejadian dan abis pergantian pemilu pasti ada tahap 1 dan tahap 2 [eksekusi]..."
"Itu kalau saya bisa minta tolong bisa ga dicekkan ke Jakarta Barat apakah saya sudah terdaftar atau belum ya buat PK yang waktu itu kan disuruh PK biar lebih panjang biar tidak ada eksekusi atau apa, terus saya tidak tau apakah itu berlaku ya bisa jadi mungkin ini setelah pemilu ini ada eksekusi lagi. lya kita tidak apa yang terjadi takutnya saya tidak terdaftar yakan kita tidak tahu gitu loh, nah itu yang bikin saya penasaran."
(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.7.2 Wacana Komutasi Pidana Mati
Selama wawancara SL dan JLC seringkali bertanya mengenai wacana komutasi pidana mati pasca disahkannya Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023. Sepertinya wacana ini sudah tersebar di kalangan narapidana. JLC tidak menyebutkan istilah komutasi tetapi dia mendengar adanya penghapusan hukuman mati di tahun 2026. SL juga menanyakan hal yang serupa
Lapas berharap aturan tentang hukuman mati berlaku surut untuk terpidana mati yang kasusnya diputus sebelum KUHP 2023 disahkan.
“Ya saya sih harapannya bisa segera direalisasikan tetapi kalau bisa jangan nunggu nanti dulu, yang sudah ada saja ini karena kan perempuan itu yang tadi ibu bilang 'kelompok rentan' ya bisa jadi korban dari suaminya gitu kan. Atau mungkin ada faktor lain, ekonomi atau gimana, buat apa biaya kan kita juga ya enggak tahu gitu kan Bu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.7.3 Proses Eksekusi
Lapas banyak bercerita tentang proses eksekusi yang dilalui oleh Rani Andriani, perempuan terpidana mati yang dieksekusi tahun 2015. Keterangan lapas menunjukkan proses eksekusi yang cepat dan rahasia yang dikoordinir oleh Kejaksaan Agung. Ketika itu Ibu N dipanggil oleh Kalapas untuk menghadap mencari tahu tentang kontak keluarga Rani Andriani atas permintaan Kejaksaan. Prosedur eksekusi mati salah satunya adalah pemberitahuan ke keluarga terdekat. Keterangan lapas yang dikutip pada laporan ini tidak banyak dipotong untuk menjaga otentisitas dan kekuatan dari keterangan.
"Jadi pada saat mau dieksesusi ada tim dari Tim Eksekutor dari kejaksaan tinggi datang ke sini menginformasikan kebetulan langsung menghadap ke Kalapas dan pada saat itu yang dipanggil itu Kasi Kamtib (Ibu Retno), KKPLP (Ibu Tri), dan saya sebagai Kasubsi Bimaswat. Saya dipanggil gitu kan, saya juga kaget kok sudah ada orang ini ada apa. Akhirnya disampaikanlah tujuannya akan melakukan eksekusi mati terhadap Rani Andriyani ya saya syok juga lah mba karena setiap hari yang bersangkutan ada dihadapan saya gitu kan. Nah orang Kejaksaan ini membutuhkan data, informasi terkait keluarga yang bisa dihubungi. Karena untuk pelaksanaan itu kan harus ada keluarga yang melakukan pendampingan gitu kan. Ya selama ini kan saya juga sudah tahu bahwa ibunya sudah meninggal, ayahnya juga sudah enggak tahu dimana karena rumah tinggalnya sudah dijual gitu kan. Tetapi saya masih tahu adiknya ada di daerah Batang atau di Singapura gitu jadi TKW pernah jadi TKW kerja. Akhirnya saya sampaikan “yaudah bu, saya minta sekarang nomor telfon keluarganya," "harus hari ini?," "iya harus hari ini," "tetapi ingat, ini yang tahu hanya kita saja,". Bu Neneng juga gak tahu kan? Bu Mul juga gak tahu kan? Karena di ruangan saya pun cuma saya yang tahu.
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Ibu N berupaya meyakin Kejaksaan bahwa Rani sudah berubah sehingga tidak perlu dieksekusi. Namun, Kejaksaan menolak permintaan Ibu N.
"Sampai saya bilang, bisa enggak, enggak jadi, gitu. Enggak bisa katanya ini harus dilaksanakan. Dia sudah berubah Iho saya bilang begitu. Dia orangnya baik, ya karena apa ya. Karena itulah pandangan masyarakat kenapa petugas lapas itu dekat dengan “warga binaan" padahal kan tidak. Saat ini mereka itu sudah mengganggap kita sebagai keluarganya. Mereka sakit, mereka kenapa-kenapa kan kita duluan yang tahu selain keluarganya nanti keluarganya nanti kita kasih tahu kan baru kan dikasih tahu. Nah yang Rani ini “pak bisa enggak sih pak jangan dieksekusi, Rani baik kok pak saya yakin dia baik pak orang dia ada di depan saya saja terus kok di ruangan saya." Saya bilang gitu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Rani Andriani tidak diberi tahu bahwa ia akan dieksekusi sehingga Ibu N harus berbohong untuk mendapatkan informasi dan kontak keluarga Rani.
"Dengan langkah yang berat saya datang ke ruangan yang bersangkutan lagi duduk, saya langsung ini saya mau ngomong apa dulu gitu kan. “Bu Nur habis dari mana?" "itu teh, habis dipanggil Kalapas." Tetapi dengan menahan apasih saya kan orang yang apasih sedikit mellow lah saya orangnya. Saya tahan-tahan “jangan nangis, Nur jangan nangis Nur." Kalau saya nangis kan "Ibu kenapa?" pasti juga kan dia nya bertanya-tanya. “enggak teh enggak kenapa-kenapa," "ada apa bu?" "enggak, gak ada apaapa" gitu kan “eh iya, teh Rani, teh Rani, adiknya ada dimana sekarang?" “oh iya bu sudah pindah, sudah enggak jadi TKW," "dimana sekarang?" "sekarang lagi ada di Batam" "kerja di sana?" "iya di restoran" "teh Rani suka kontekan enggak sama adiknya?" "suka bu" katanya. lya nih “emang kenapa bu?" “saya pengin bisnis tas nih kan di Batam itu katanya tasnya bagus-bagus". Saya tu itu langsung mikir gitu kan tasnya bagus-bagus. "emang buat siapa?" "buat teteh saya dibawa ke Ciamis" saya bilang gitu kan. "oh yaudah boleh bu, tanya tuh sama Nely" katanya gitu kan. “Nely juga orangnya ini sih bu kalo fashion itu paling inilah" gitu katanya. Dapatlah saya nomor telfonnya, udah saya dapat nomor teleponnya saya ke depan lagi “yaudah teh ya, nanti saya iniin deh saya mau taruh dulu". Lalu saya ke depan lagi, “pak, ini benar mau dieksekusi?”. “iya ibu ini benar" katanya, "kami membutuhkan data itu". Ini ada sih nomor teleponnya. Jadi orang Kejaksaannya yang nelpon langsung ke keluarganya."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Menjelang penjemputan Rani oleh Kejaksaan, Ibu N mengontak Bunda Ema, seorang dosen psikologi di Al-Azhar yang sedang magang di lapas untuk kepentingan studinya. Rani sering berkonsultasi dengan Bunda Ema dan sudah menganggapnya sebagai ibu sendiri.
"Nah terus enggak lama kemudian, berapa hari ya seminggu atau berapa hari dari kedatangan pertama itu saya tidak menyampaikan ke siapa pun itu masih tetap saya silent. Begitu hari H mau diambil, datang lagi Tim Eksekutornya beserta dari BNN. Saya tugasnya hanya menelpon Bunda Ema itu karena saya sering komunikasi kan sampai Bunda Ema pun “ya sudah Bu Nur saya cancel kegíatan saya, saya akan datang, berapa hari lagi?" "kurang lebih 3 harian lagi Bunda," “yaudah saya akan datang," "tetapi Bunda jangan cerita dulu ya," "Iya" katanya gitu. Dan alhamdulillahnya beliau datang ke sini. Bapaknya pun datang ke sini, jadi kaget dia “ada apa nih kok papa saya, bapak saya ke sini Bu Nur?" "kangen kali teh" saya bilang gitu kan."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Bahkan ketika ayah Rani dan Bunda Ema datang, Rani masih tidak diberi tahu bahwa dia akan dieksekusi. Meskipun demikian, Rani sepertinya sudah dapat memahami bahwa ia akan dieksekusi dan meminta agar ia boleh membawa mukenah pemberian almarhumah ibunya. Rani juga meminta agar bisa sholat berjamaah dengan ayahnya sebelum ia pergi.
"Nah yang lain sudah pada masuk ke blok. Kami kan tidak mengharapkan yang lain diam balik lagi ke blok, karena takutnya histeris mengganggu keamanan. Akhirnya kita selesaikan di ruangan Kalapas, kita panggil ngobrol-ngobrol. Kita bilangnya tidak untuk eksekusi, tetapi untuk pengembangan kasusnya dia gitu kan. Lalu dia dibawa ke ruangan KPLP. Di ruangan KPLP tidak ada yang berani menyuruh yang bersangkutan untuk sidik jari. Jadi kan kami di sini SOP nya kalau warga binaan akan dibawa itu harus sidik jari semua buku registernya. Langsung dia tanya, akhirnya KPLP lah yang saya minta tolong sama senior saya “mba, mba aja deh mba, daripada saya nangis, saya ga bisa nahan lagí, saya mau ngumpet saja.
Akhirnya oleh KPLP nya “Ran ayo Ran, kamu kan mau di bon dulu nih." "tetapi kok bu cap jarinya semua. Ibu saya pulang lagi kan bu dari BNN?" "Iya, kamu pulang lagi." "bener Bu?" "lya." "tetapi kok yang kemarin," "enggak ini sekarang harus sidik jari semua" gitu kan “oh yaudah Bu." Udah terus “Bu, saya boleh ke belakang enggak Bu?" "mau ngapain?" "Saya mau ambil mukena pemberian almarhumah Ibu saya, kado ulang tahun." "enggak usah kamu enggak usah ke belakang lagi udah biar kami yang membawa ke belakang apa maksudnya yang ngambil ke belakang." Terus permintaan terakhir tuh “ini kan ada papa ya Bu, boleh ya saya shalat ashar berjamaah dengan papa di belakang." "yaudah enggak apa-apa." Akhirnya kita memperbolehkan gitu kan karena sudah posisi masuk semua mba kita masukin dulu kan jam setengah 5 atau jam berapa gitu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Kejaksaan memborgol Rani meskipun lapas sudah meyakinkan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kejaksaan menolak permintaan lapas dengan alasan prosedur.
"Akhirnya sudah, sudah sidik jari malam itu. Dibawa ke ruangan Kalapas lagi. Dia bawa tas mukenanya. Dia langsung bilang “Bu, kayanya saya mau dibawa jauh ya Bu?" katanya gitu kan. “enggak teh, cuma di bon doang." Terus dengan badan yang pada kekar-kekar dari BNN nya, "Bu, izin saya mau pasang rantai" jadi dipasanglah rantai kaki sama rantai tangan begini sampai saya “pak, saya mohon pak. Saya yakin teteh saya ini enggak bakal macam-macam” saya bilang gitu. “meskipun dia tahu dia enggak bakalan kabur" saya bilang gitu. “mohon maaf bu ini prosedurnya bu harus seperti ini." "pak, bapak tega pak? Dia badannya kecil memangnya dia mau ngapain pak?" "Bu. Ini sudah prosedurnya." Sampai saya dipegang sama senior-senior saya "Sudah dek, sudah diam," "ya saya enggak terima dong, masa kayak begitu sih enggak manusiawi banget." Saya bilang. Jadi kayak rantai-rantai beneran kayak di film-film. Sudah akhirnya “sudah Bu Nur, enggak apa-apa." Kata teh Rani nya kan “ya Allah teh maafin saya ya teh" “iya bu, enggak apa-apa. Saya pulang lagi kan ya bu?" "iya teteh pulang lagi.""
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Eksekusi Rani tetap dirahasiakan kepada petugas lapas lainnya. Ibu N harus berbohong ketika dikonfirmasi oleh rekannya.
“Sudah akhirnya dikirim ke Nusa Kambangan, Bunda Ema menyusul ke sana. Besoknya Bu Kalapas dengan Kasi Binadik pergi ke sana. Teman saya marah-marah menangis ke saya, saya sampai dipukul-pukul “Bu Nur tega ya" katanya “hal kayak gini Bu Nur tidak kasih tahu saya, padahal Bu Nur tahu kan? Bapak itu dekat juga sama Rani ini sudah kayak bapaknya sendiri." Kebetulan dulu saya punya staf ada laki-laki 1 orang memang dia dekat sama Rani sudah kayak bapaknya sendiri. Akhirnya “ya pak, mohon maaf saya menjaga amanah dari pimpinan, saya tidak boleh." Meskipun hati saya ingin pak tolong pak ini mau dieksekusi, saya pengin gitu cuma takut bocor karena kan yang tahu cuma beberapa saja.
Akhirnya anak-anak di belakang "bu, kok Rani enggak balik lagi bu?" "Iya, di Bon sama BNN" "Memang kenapa bu ada perkara lain?" Nah ternyata diberita kita sudah tutup-tutupin, diberita kan ada kan. Dia ditutupin kepalanya kan tetapi kan teman-temannya sudah tahu perawakannya Rani itu seperti apa gitu kan. “Bu, ibu bohong ya. Teh Rani mau dieksekusi kan?" “sok tahu kalian" saya bilang gitu. “Siapa bilang Teh Rani mau dieksekusi?" “itu bu, ada di TVOne bu gembar gembor, eksekusi mati jilid pertama." Katanya gitu. “ada bu, saya sekilas ngelihat itu. Terus ini Bu Kalapas kemana? Sudah 3 hari enggak kelihatan?" "Bu Kalapas sama Kasi Binadik lagi pelatihan?" memang itu kan semingguan ya Bu Neneng ya?"
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Rani Andriani sedang berpuasa ketika dijemput oleh Kejaksaan dan meneruskan puasanya selama menempati Lapas Batu hingga hari eksekusi.
“Jadi Rani ini dititipkan di Lapas Batu 1 minggu menunggu eksekusi itu. Dan alhamdulillahnya saya dapat cerita dari Bunda Ema itu karena yang mendampingi kan. Rani itu sedang puasa 40 hari penggugur dosa. Nah hari besok mau eksekusi itu hari ke 39. Jadi dia bilang “Bunda, 1 lagi saya 40 hari jadi bagaimana kalau nyawa saya diambil? 1 harinya gimana?" akhirnya Kalapas Batu yang meneruskan puasanya itu. Nah itu ceritanya seperti itu, mba."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.7.4 Anggaran Pelaksanaan Eksekusi Mati
Menurut lapas, seluruh biaya pelaksanaan eksekusi mati ditanggung oleh Kejaksaan termasuk ambulans, dan penginapan keluarga, petugas lapas, dan pendamping terpidana mati. Eksekusi terpidana mati terhadap satu orang terpidana mati diprediksi dapat menghabiskan milyaran rupiah. Anggaran tersebut seharusnya diperuntukkan untuk menangkap bandar narkotika. Kanwil Banten juga menyatakan tidak ada peran lapas dalam proses eksekusi. Seluruh kewenangan dan anggaran berada di Kejaksaan RI.
"Karena kami juga dapat info untuk menghitung kasar kita enggak dapat ya. Untuk 1 orang yang dieksekusi itu bisa sampai miliaran mangkanya. Bisa sampai nembus segitu karena tadi menyediakan keluarga ke sana, petugas-petugas pengamanannya, pemberangkatannya, dan menunggu saat eksekusinya. Itu kan dengan pengamanan yang berbeda ya. Dan itu bíaya yang cukup besar. Dan kalau dibilang faedahnya apa kan ya setelah dieksekusi kan kasus narkotika masih berlanjut. Karena kan bandar besarnya masih beraksi ini menunjukkan bahwa begitu besar uang negara menghabiskan untuk eksekusi tetapi manfaat-manfaatnya temanteman yang ngerti."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.7.5 Pembinaan Terpidana Mati
Lapas mengatakan tidak ada keringanan untuk terpidana mati jika berkelakuan baik, berbeda dengan terpidana lainnya. Perlakuan seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap terpidana mati dan terpidana seumur hidup. Penilaian pembinaan terpidana mati dimasukkan ke dalam Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) setiap bulan oleh lapas. Menurut lapas terpidana mati aktif dalam kegiatan dan bersikap sopan.
“Iya ini kan kayak jadi diskriminasi SPPN ya. Kalau pidana angka dipertimbangkan dalam skema grasi pemotongan tahanan, revisi dan lain-lain. Tetapi untuk pidana SH [seumur hidup], pidana mati tidak ada. Itu hanya sebagai formalitas saja, bukan kewajiban. Tidak ada potongan apapun juga. Jadi kayak Rani itu berapa belas tahun sih di sini dari 2000, 14 tahun ya begitu enggak ada potongan apa-apa. JLC dari Tahun 2009 sampai sekarang."
(M, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas beranggapan seharusnya ada penghargaan atas upaya lapas melakukan pembinaan berupa pelibatan lapas dalam pelaksanaan eksekusi. Usaha lapas membina terpidana mati sia-sia karena pada akhirnya terpidana mati dieksekusi.
"Jadi sepertinya sama seperti yang saya sudah katakan jadi harus sudah harus mengakomodir kami itu petugas pemasyarakatan karena yang hidup sehari-hati itu kita. Jadi kita mengetahui seperti apa perilaku yang bersangkutan, sudah seperti itu. Benar-benar kita ini benar-benar dilibatkan. Dan upaya kita untuk itu ya harusnya dihargai kan jadi enggak ada sudah sekian tahun tiba-tiba dieksekusí, sia-sía saja buat apa uang negara habis kan dikasih makan segala macam kan gitu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.8 Kesehatan Jiwa
2.2.8.1 Kondisi Kesehatan Jiwa Terpidana Mati
JLC tinggal di Lapas Perempuan Tangerang dan menjadi saksi ketika Rani Andriani dijemput dan dieksekusi. la juga menyaksikan Merri
Utami dijemput oleh Kejaksaan. JLC merasa gagal karena tidak bisa hadir untuk anaknya dan pernah mencoba bunuh diri tiga kali. Ketika JLC merasa sedih, ia suka termenung dan menyesali masa lalu.
"Aku bilang langsung tembak, saya merasa ga sukses karena cuma ngelahirin tapi ninggalin anak saya sendiri, kalau saya gabisa ngasi perhatian ke anak saya. Saya juga sempet mau bunuh diri, tapi saya agak takut juga."
(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Jika JLC memikirkan tentang bunuh diri lagi, JLC biasanya berbicara dengan Buddha, membaca buku, dan berdoa. Dia juga mengungkapkan harapannya agar tidak dipidana mati.
"Kalau bisa hukuman untuk ibu ibu jangan, kita sebagai cewe melahirkan, kita semua pasti ada nakalnya, saya sering doa tiap pagi secara buddhis dan kristiani, untungnya ada adek saya yang merawat anak saya, suami kan meninggalkan saya taunya main cewe pake narkoba."
JLC juga berdoa agar dia bisa meninggal karena sakit saja karena merasa malu jika bebas. Tapi di saat yang bersamaan JLC juga tidak mau tinggal dipenjara selamanya karena takut tidak bisa mengontrol pikirannya.
"Iya sih, aku juga minta sama Buddha, aku bilang kalau bisa aku mati sakit, satu maaf ya kita chinese sudah jelek masuk penjara, gimana perasaan kita contohnya kita bebas nih bebas kita juga malu bikin malu diri sendiri, ga mungkin anak saya sama say juga saya mau bebas tapi saya disuru tinggal di penjara juga gapapa saya juga takut sepi dan sedih, soalnya otaknya bisa mikir aneh aneh."
(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Menurut keterangan lapas JLC pernah meminta tidur bersama anaknya jika ia akan dieksekusi. Dia juga pesimis akan mendapatkan perubahan pidana.
“JLC ini untuk mempersiapkan terjadinya eksekusi itu jadi sudah menyerahkan hak asuh anaknya kepada adiknya. Kebetulan anaknya ini 2 dari umur kecil sampai sekarang sudah, yang 1 sudah dapat beasiswa di Korea, yang 1 masih SMA sudah besar kan. Sampai "bu boleh enggak bu kalau saya nanti mau dieksekusi 1 malam saja bu saya pulang ke rumah dulu tidur meluk-melukin anak-anak saya." Sampai sebegitunya apa enggak sedih bu. Saya bilang lah “ce itumah tergantung dari sana tetapi kok cece ngomongnya begitu ya?" saya bilang gitu. "memang cece enggak mau berubah pidananya?" "“ya maulah bu" "tetapi kan saya enggak punya siapa-siapa, bayar pengacara mahal," katanya gitu kan."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Karena tidak ada psikolog di lapas, jika terpidana mati menunjukkan sedang sedih, lapas mencoba menghibur dengan menyuruh mereka menonton TV dan melakukan pendekatan personal melalui wali. Terpidana mati merasa selalu khawatir akan dijemput sewaktu-waktu untuk dieksekusi. Mereka juga merasa sedih ketika temannya pulang atau bebas karena yang keluar adalah teman curhat mereka.
"Pendekatan saja sih, biasanya anak-anaknya yang pada nyamperin ibu-ibu di sini bisa diajak ngobrol bersama walinya atau yang sedang pada ngumpul. Jadi menyampaikan “iya bu, saya tuh kalau dengar kunci dibuka suka ini.." "udah" kalau kunci dibuka kan nonton tv atau apa. Jadi kita ya menghiburnya seperti itu saja."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Rani Andriani dulu juga sering bertanya kapan dia akan dieksekusi dan merasa stres. Lapas menanggapinya dengan menyuruh Rani untuk berkunjung ke Bimpas. Rani juga memiliki temperamen yang cukup keras sehingga lapas berupaya untuk memberi pengertian kepada WBP lain agar dapat memaklumi.
"Kebetulan Rani itu sering main di ruangan saya karena kan bagaimana pun juga kalau orang yang hukumannya tinggi dengan status pidana mati di dalam hati dan pikirannya itu akan bertanya-tanya “kapan nyawa saya akan diambil, karena terus terang saja setiap saya bertanya pada teman-teman yang hukuman mati itu saya tuh tahu enggak bu setiap ada ibunya atau petugas yang cekek gitu saya langsung kebangun, stres, ini ada apa gitu kan." Nah ini yang selalu disampaikan. Akhirnya “ya sudah teh Rani di sini saja di Bimpas", kebetulan dia juga mempunyai talenta dalam hal bermain musik, gitu kan. Udah akhirnya ya sering ke Bimpas lah gitu. Memang tempramennya agak sedikit keras, sampai di blok itu juga yang menguasai TV itu ya remot Tv ya dia. Teman-temannya ya menyadari juga, ya sudah lah kami pun juga ngademin teman-teman yang lain, “wajar saja dimaklum ya kan dia hukumannya hukuman mati gitu kan ya."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.8.2 Upaya Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan Jiwa
Lapas dan Kanwil Banten menunjukkan kesadaran atas pentingnya akses layanan kesehatan jiwa untuk WBP, khususnya terpidana mati, namun terkendala dengan sumber daya manusia dan anggaran. Kanwil menyebutkan bahwa lapas dan Kanwil tidak memiliki psikolog dan tidak memiliki anggaran untuk layanan kesehatan jiwa. Mereka biasanya memanfaatkan pegawai yang mempunyai latar belakang studi sarjana psikologi untuk mengadakan konseling. Kanwil Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan warga binaan mendapatkan layanan kesehatan jiwa seperti mendatangkan praktisi/psikolog. Kegiatan konseling terkadang dilakukan di lapas dengan mendatangkan psikolog dan psikiater dari luar, ada juga dengan melalui telemedicine.
Kanwil juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ingin melakukan studi di lapas dan menjalin komunikasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik Banten. Namun, asosiasi psikolog tidak bersedia memberikan dampingan gratis untuk warga binaan. Kanwil juga baru saja mendapat tawaran kerja sama dari rekan-rekan psikolog klinis dan sedang berupaya agar mereka mau mendampingi WBP secara gratis. Selain itu, Kanwil berupaya mendekati dokter kejiwaan berkunjung ke Lapas Cilegon.
"Di Cilegon kami melakukan dimana teman-teman psikolog dan psikiater yang melakukan kunjungan ke puskesmas, kan ada kebijakan dari Kemenkes ada kunjung rutin dokter-dokter kejiwaan untuk berkunjung ke puskesmas-puskesmas itu kami manfaatin mendorong satuan kerja kami untuk bekerjasama dengan mereka. Pada saat mereka melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan jiwa di puskesmas yang bersangkutan ada petugas kami yang mendorong psikolog atau dokter tersebut untuk melakukan konseling di Lapas Cilegon bagi warga binaan kami khususnya yang ikut dalam program rehab medis itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan."
(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Kanwil mengatakan tidak ada anggaran namun juga menyebutkan Lapas Rangkasbitung dapat mengalokasikan anggaran untuk konseling. Meskipun anggaran yang tersedia hanya dua juta rupiah untuk dua kali kegiatan. Kanwil mengklaim Lapas Rangkasbitung merupakan satu-satunya UPT di Indonesia yang mengalokasikan anggaran untuk konseling.
"Sehingga kami khususnya dengan LAPAS Rangkas, LAPAS kelas 3 Rangkas kebetulan memang mereka disana satu-satunya UPT bukan hanya di Kami saya rasa tapi juga di seluruh Indonesía yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konseling bagi warga binaannya. Walaupun tidak banyak, hanya dalam satu tahun itu dua kegiatan dengan nilai 2 juta. Sedang untuk tenaga profesional kan sangat tidak mungkin dengan nilai 2 juta tadi. Itu dilakukan oleh LAPAS Rangkasbitung sehingga dalam 1 tahun, ini sudah tahun kedua mereka melakukan kerjasama dengan kami, meminta kepada kami untuk melakukan kegiatan konseling bagi narapidana yang ada di LAPAS kelas 3 Rangkasbitung."
(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Upaya peningkatan kondisi kesehatan jiwa sudah dilakukan tapi Kanwil menyadari bahwa upaya tersebut belum sistematis dan terstruktur, masih bersifat kontemporer dan aksidental, bergantung pada pihak-pihak yang mengadakan kerja sama.
“Ya kadang-kadang terhadap pidana matinya, kadangkadang seumur hidupnya, kadang-kadang publik figur yang sedang menjalani pidana, jadi masih banyak random. Jadi tidak, tidak utuh sebagaimana harapan kita teman-teman khususnya pidana mati bisa mendapatkan konseling secara utuh termasuk juga dengan temanteman yang seumur hidup. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pak Kabid, teman-teman Komnas. Insyaallah kami nanti ke depan akan melakukan kegiatan rangkaian untuk bagaimana teman-teman psikologi bisa masuk, bisa melakukan intervensi dalam terhadap warga binaan yang memang secara tanda kutip “membutuhkan sentuhan-sentuhan secara aspek psikologi" begitu."
(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Selain berupaya meningkatkan akses layanan, masih stigma tentang konseling psikologis di kalangan WBP sehingga lapas harus berupaya meyakinkan WBP agar mau ikut serta.
"Awalnya bu warga binaan seperti itu. "Bu emang kita gila?" "lah, konseling ke psikolog itu bukan berarti kita gila tetapi agar kita bisa mengeluarkan uneg-uneg kita bisa sharing saya bilang begitu."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.2.8.3 Perawatan kesehatan jiwa
Asesmen kondisi kesehatan jiwa WBP pernah diselenggarakan dan hasilnya akan diberikan ke klinik. Tidak banyak yang menunjukkan tingkat gangguan kejiwaan berat. Bagi WBP yang menunjukkan gejala gangguan kejiwaan, terkadang lapas meminta bantuan rekan mereka yang psikolog untuk datang ke lapas dan mengadakan konseling. Kanwil mengatakan pernah merujuk WBP ke rumah sakit jiwa dan sejauh ini hanya Lapas Klas I yang pernah merujuk. Kanwil sudah membuat perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjen Grogol.
“Tapi dari hasil asesmen yang pernah dilakukan pada warga binaan di Salah satu lapas, kita pernah ke salah satu LAPAS perempuan juga ramai-ramai. Memang kalau secara deteksi dini pada tingkat gangguan kejiwaan yang berat itu kecuali sekali dan itu pun kalau berat karena kita tidak punya layanan psikologis biasanya kita bawa ke klinik, dari klinik lalu menunjuk ke RSJ atau ke bagian kejiwaan seperti itu. Jadi memang kami tidak punya akses kesana. Jadi kita punya hasil, hasil itu kita berikan kepada klinik, nanti klinik yang merujuk. Sana halnya dengan petugas kemasyarakatan."
(B, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
WBP yang dijatuhi pidana berat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa di luar namun Kanwil tidak menyebutkan secara jelas alasannya.
"Namun untuk pelaksanaannya kadang-kadang kaitannya dengan kejiwaan ini kan hukum ya apa lagi yang bersangkutan pidananya tinggi. Kadang kita agak kesulitan juga sih masuknya ke ranah hukum. Meskipun bagi hasil pemeriksaan kesehatan jiwanya ada gangguan misalnya tapi kan aspek lain harus dilihat juga begitu."
(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.3 Kebutuhan dan Aspirasi Lapas
Lapas Perempuan Tangerang sudah memiliki pengalaman mendampingi terpidana mati hingga proses eksekusi. Tidak semua lapas perempuan pernah menghadapi proses eksekusi. Konseling untuk petugas dan peningkatan kapasitas adalah topik-topik yang sering dibicarakan oleh petugas lapas dan Kanwil Banten selama wawancara. Lapas berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk warga binaan.
2.3.1 Konseling untuk Petugas Lapas
Tingkat stres di antara petugas lapas cukup tinggi karena beban pekerjaan. Di saat yang bersamaan lapas harus menjaga situasi keamanan yang kondusif.
“Karena kan tugas kita enggak hanya pembinaan ya Bu ya. Kita juga punya kewajiban untuk menjaga lapas ini agar tetap kondusif, jauh dari gangguan keamanan ketertiban gitu ya. Jadi kalau warga binaan atau pegawainya sudah tidak kondusif ya tidak sampai. Jangan sampai kita membina mereka untuk bisa waras tetapi kitanya sendiri enggak waras."
(KB, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Namun, karena tidak ada anggaran untuk konseling, lapas dan kanwil harus kreatif mencari solusi seperti misalnya memanfaatkan rekan kerja yang memiliki gelar sarjana psikologi.
"Ada sih sifatnya tapi tidak dalam jadwal khusus tidak terstruktur ya. Cuma memang disini aku sebagai psikologi klinis dan teman-teman banyak yang tau bahkan mereka semuanya tau kalau psikolog itu sangat dibutuhkan. .. Nah tapi kalau layanan secara berkala atau yang terstruktur dan sistematis ga ada. Cuma misalnya aku lagi pergi ke lapas mana, mungkin dari angkatan aku atau yang lebih tua gitu ya datang aja."
(B, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas Tangerang berencana untuk bekerja sama dengan Al-Azhar untuk asesmen kesehatan jiwa. Menyediakan konseling menjadi komitmen Ibu N untuk aksi perubahan.
"Saya mau menjadwal ada jadwal konseling untuk petugas karena disisi kita sebagai petugas harus siap menghadapi warga binaan, saya juga sendiri harus bagus ininya kan istilahnya harus siap juga. Saya nanti akan buat jadwal bu, itu aksi perubahan saya nanti ya. Petugas juga ada jadwal konseling."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Lapas juga mengalami trauma mendampingi proses eksekusi perempuan terpidana mati dan berharap JLC tidak dieksekusi selama mereka menjabat di lapas.
"Takut saja saya sampai bilang sama Cece. Cece kalau mau dieksekusi jangan sampai ada saya deh, nunggu saya keluar dari sini dulu. .... Ya karena kami sendiri juga jangan sampai pas piket saya ada eksekutor datang gitu. Sampai saya berdoanya seperti itu juga gitu Iho jangan sampai itu jangan sampai saya. Sampai bukan WBP nya saja bu yang trauma kita sebagai petugas pun sampai seperti itu gitu Iho, enggak mau gitu kan."
(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Kanwil pernah melaksanakan asesmen deteksi dini gangguan kejiwaan kepada petugas lapas pasca kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, termasuk asesmen masyarakat yang turut membantu ketika kebakaran.
"Nah dalam pelaksanaan kemarin itu kita sempat melaksanakan deteksi dini untuk tugas kemasyarakatan, jadi deteksí dini gangguan kejiwaan. Secara umum sih aman tapi kalau kayak secara kebutuhan khusus seperti kemarin LAPAS 01 kebakaran. Jadi ada assessment tidak hanya warga binaan yang terpapar tapi juga masyarakat. Khususnya ikut membantu ketika terjadi kebakaran. Kemarin itu memang karena situasinya khusus dan sangat klimis akhirnya kami bekerjasama dengan HIMPSI jakarta, HIMPSI Banten dan HIMPSi Lampung untuk penanganan petugas dan masyarakat."
(B, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Namun, stigma dan asumsi keliru tentang kebutuhan konseling masih terjadi di antara petugas lapas yang menghalangi petugas lapas mengakses layanan kesehatan jiwa.
"Cuma sama halnya ketika aku datang kita asesmen deteksi dini kejiwaan ya wah gue mau diapain nih gitu. Itu sering terjadi.
Cuma biasanya cenderung ada kok mau ketemu psikolog mau ngapain, kalau datang suruh bawa berkas aja ih gue mau diapain, mau dikemanakan. Itu kan stigmanya."
(B, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Memberikan ruang khusus konsultasi juga dianggap tidak dapat menjadi solusi agar petugas mau berkonsultasi.
“sebagai contoh juga Bu, hal yang kecil juga, jadi kalau klinik di LAPAS jarang orang mau kesitu mungkin wah ini penyakitan gitu. Jadi ibaratnya kalaupun ada ruangan khusus untuk konseling itu juga orang akan susah juga mendatanginya. Yang kita lakukan gitu."
(K, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
2.3.2 Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas
Pelatihan seringkali diberikan kepada petugas lapas namun pelatihan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lapas seperti ilmu tentang konseling dan mitigasi kerusuhan yang tidak dimiliki oleh petugas. Pelatihan yang biasa didapatkan oleh petugas biasanya berkaitan dengan kepemimpinan.
“ini maksudnya mitigasi-mitigasi yang terjadi di LAPAS misalnya ada kerusuhan atau ada kayak WBP ada yang kesurupan misalnya seperti itu atau ada WBP yang memang dia mengalami gangguan kejiwaan ya jadinya kan petugas itu memiliki keterampilan ya untuk menangani itu. Nah itu tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai gitu. Karena ketika menyatakan sebenarnya kami membutuhkan perhatian seperti ini tapi karena yang ada program-programnya itu pelatihan-pelatihan kepemimpinan gitu sehingga yang sebenarnya secara mendasar dibutuhkan oleh petugas di lapas itu tidak didapatkan gitu."
(S, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Selain itu, petugas mendapatkan pelatihan keterampilan agar bisa memberikan dampingan keterampilan kepada WBP seperti misalnya mengelas. Menurut lapas ada upaya dari pemerintah pusat untuk menanyakan kebutuhan lapas. Setelah pelatihan biasanya dilakukan evaluasi dan ditanyakan kepada peserta pelatihan tentang tema yang ingin dibahas pada pelatihan selanjutnya. Namun, peserta pelatihan sangat terbatas, tidak semua UPT bisa ikut. Pelatihan diadakan kira-kira dua kali per tahun.
2.3.3 Persepsi tentang Pidana Mati
Menurut lapas, cara pandang publik bertolak belakang dengan semangat pemasyarakatan karena masih berorientasi penghukuman. Sedangkan grasi bergantung pada persepsi presiden tentang hukuman mati yang dipengaruhi oleh opini masyarakat mayoritas. Lapas secara implisit berharap presiden dapat menilai secara objektif permohonan grasi terpidana mati tanpa terpengaruh opini publik. Selain itu, memberikan edukasi kepada publik penting untuk mengubah persepsi tentang penghukuman menggunakan pidana mati.
"Ya sebetulnya yang menjadi persoalan ketika grasi menjadi hak prerogatif Presiden ya tergantung kondisinya. Pertama untuk kasus-kasus narkoba karena publiknya adalah peran pendatang. Maka itu seringkali juga berbenturan dengan cara pandang publik dan juga cara pandang lembaga pemasyarakatan. Memang PR kita adalah bagaimana mengedukasi publik tentang kesadaran hukum karena publik itu kan semangatnya juga masíh sama dengan posisi semangat pidana mati ya. Itu yang menjadi persoalan, bahkan kita bisa berkaca pada kasus-kasus yang viral 'Sambo' di publik itu kan minta hukuman pidana mati juga sangat tinggi. Terus kasusnya Jessica juga pernah itu kan dulu ramainya publik semangatnya pidana mati karena cara pandangnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Itu memang PR banget di negara kita tentang bagaimana kesadaran publik pada hukuman pidana mati terutama kalau dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan seakan-akan berpengaruh banget dengan publik itu ditepiskan. Tadi makanya disampaikan bahwa penilaian itu juga memang diberikan oleh lapas tetapi ketika grasi menjadi hak prerogatif Presiden persoalannya berani enggak Presiden melihat grasi ini sebagai penilaian yang objektif dibanding semangatnya publik yang mendorong eksekusi mati."
(KB, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bali