PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PROGRAM
Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi:
Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS
Komnas Perempuan
Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi: Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS
Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi: Kajian Capaian dan Tantangan Satgas PPKS
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Tim penulis: Alimatul Qibtiyah, Amira Hasna, Andy Yentriyani
Penyelaras akhir: Tini Sastra
Desain sampul: Iis Eka Wulandari
Dokumen ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kutipan atas dokumen ini wajib mencantumkan Komnas Perempuan sebagai sumber. Tidak diperkenankan menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini dengan tujuan komersial.
Abstrak
Program prioritas Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, namun embrionya sudah sejak 2015 melalui dialog-dialog kebijakan dengan para pihak, termasuk dengan Lembaga Pendidikan yang diyakini sebagai lembaga yang strategis untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, termasuk di dalamnya nilai-nilai bebas dari kekerasan. Dialog dan kerja sama tersebut sudah menghasilkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai pemantauan. Sudah banyak kemajuan yang diwujudkan, namun banyak juga tantangan dan hambatan yang masih menjadi perhatian bersama. Penting untuk memberikan apresiasi para pihak yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan kampus aman, nyaman bebas dari kekerasan, utamanya kekerasan seksual, serta menemukenali tantangan dan hambatan untuk dapat dibincangkan dan dicarikan solusi bersama. Karena itulah kajian tentang pemantauan implementasi satgas PPKS ini penting dilakukan. Metode yang digunakan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan adalah menggunakan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS). Instrumen IKK-PPKS ini memiliki sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi PPKS dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT).
Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi partisipan, FGD, in-depth interview, dan testimoni dengan Most Significant Change (MSC) dan survei. Pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi program KBK di PT; mendokumentasikan efektivitas Satgas PPKS; dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang relevan. Sumber data didasarkan pada kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan dan juga komunikasi serta observasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Mitra Komnas Perempuan. Berdasarkan survei, ditemukan bahwa ada 1.133 korban, dengan persentase korban perempuan 94% (1.065). Satgas yang baru dibentuk belum menangani kasus, namun terdapat juga Satgas yang sudah menangani 70 kasus. Walau ada banyak keluhan dan tantangan yang dihadapi oleh satgas PPKS, 95% dari mereka masih bersedia menjadi satgas PPKS. Sebagian dukungan dari pimpinan Perguruan Tinggi cukup memadai, namun kegiatan peningkatan kapasitas dan healing masih sangat kurang. Pada hasil asesmen, baru dua kampus yang sudah membudaya, dan sebagian besar masih kurang maksimal dalam tataran implementasi. IKK PPKS yang dikembangkan Komnas Perempuan ini telah direkomendasikan dan digunakan oleh Inspektorat Kementerian Agama dalam pemantauan implementasi PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan.
Daftar Isi
Abstrak.. Daftar Isi. Daftar Tabel. Daftar Gambar. Urgensi .. Dinamika Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi ...8 1. Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan. ..8 2. Dinamika Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Umum Negeri dan Swasta .. .9 3. Capaian dan Perkembangan PPKS di Perguruan Tinggi ..10 4. Tantangan, Hambatan, dan Peluang Implementasi Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi... ..10 Pemantauan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. 12 1. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS).. ..12 2. Survei pada Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS ..14 3. Pengamatan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan PPKS di Perguruan Tinggi .. ..16 Rekomendasi dan Penutup ...19 Lampiran... ..20
Daftar Tabel
Tabel 1: Jumlah Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi .10 Tabel 2: Jumlah Satgas PPKS di Perguruan Tinggi.... ...10 Tabel 3: Analisis Hasil IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan pada kegiatan Konsultasi Nasional. ..13
Daftar Gambar
Gambar 1: Posisi Satgas PPKS ..15 Gambar 2: Ketertarikan untuk Menjadi Satgas Kembali. ..15 Gambar 3: Dukungan dari Perguruan Tinggi. ..15 Gambar 4: Persentase Kegiatan Pencegahan Satgas PPKS ..16 ..16 Gambar 5: Persentase Kegiatan Penanganan Satgas PPKS
Urgensi
Berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998 sebagai amanah reformasi memberikan harapan baru adanya perubahan pola relasi yang lebih adil terhadap perempuan. Visi terbangunnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pelindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dan lintas batas dengan memperkuat kepemimpinan perempuan menjadi impian Komnas Perempuan dan para perempuan Indonesia.
Penegasan prinsip HAM dan kesetaraan bagi perempuan termaktub dalam perjanjian internasional CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Konvensi ini menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundangundangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk perempuan dan laki-laki.
Berdasarkan Perpres No. 8/2024, Komnas Perempuan mempunyai mandat untuk: 1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 2) Melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan; 3) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan; dan 5) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan mengompilasi data laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah, serta penegak hukum dari hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan yang diterima Komnas Perempuan ke dalam Catatan Tahunan atau CATAHU. Pendokumentasian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, sekaligus menjadi basis data bagi perubahan hukum dan kebijakan serta budaya yang mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam CATAHU 2023, Komnas Perempuan melihat kekerasan masih banyak berada di ranah privat. Bentuk kekerasan paling banyak adalah kekerasan psikis sebesar 42%, disusul oleh kekerasan fisik dan kekerasan seksual masingmasing sebesar 25%. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia pendidikan menempati urutan kelima paling banyak aduan kasus kekerasan di ranah publik yang diterima oleh Komnas Perempuan maupun lembaga layanan. Selain dari amanah konstitusi dan juga konvensi internasional, tren kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual di dunia pendidikan yang signifikan ini menjadi landasan perlunya mewujudkan kawasan bebas dari kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk di Perguruan Tinggi.
Dalam mewujudkan KBK di Perguruan Tinggi, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan juga masyarakat sipil yang mempunyai perhatian pada pendidikan. Kerja sama tersebut sudah menghasilkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan dari perencanaan sampai pemantauan. Sudah banyak kemajuan yang diwujudkan, namun juga banyak juga tantangan dan hambatan yang masih menjadi perhatian bersama.
Langkah-langkah progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi penting untuk terus dikawal, sejauh mana kebijakan yang progresif ini telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penting untuk memberikan apresiasi para pihak yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan kampus aman, nyaman bebas dari kekerasan, utamanya kekerasan seksual, serta menemukenali tantangan dan hambatan untuk dapat dibincangkan dan dicarikan solusi bersama. Karena itulah kajian tentang pemantauan implementasi Satgas PPKS ini penting dilakukan. Hal ini dilakukan karena salah satu mandat Komnas Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2024 adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.
Pemantauan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (surat tugas, MoU, PKS, kebijakan, hasil asesmen IKK-PPKS, observasi partisipan, FGD, in-depth interview dan testimoni pasca-pelatihan dengan menggunakan metode Most Significant Change (MSC) dan survei dari konsultasi nasional. Pemantauan dimaksudkan untuk mengidentifikasi tiga tujuan yaitu: 1) mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi program KBK di Perguruan Tinggi; 2) mendokumentasikan efektivitas Satgas PPKS; dan 3) menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh K/L yang relevan. Pemantauan ini mempunyai keterbatasan jangkauan. Sumber data didasarkan pada kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan dan juga komunikasi serta observasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Mitra Komnas Perempuan.
Dinamika Program Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di Perguruan Tinggi
Program prioritas kawasan bebas dari kekerasan diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021. Namun, embrio program ini sudah tumbuh sejak tahun 2015 melalui dialog-dialog kebijakan. Kawasan mencakup makna geografis sekaligus lingkungan dengan karakter tertentu, dalam hal ini mengupayakan pencegahan dan penanganan secara sistemik pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dalam makna lingkungan, penyelenggaraan KBK diprioritaskan pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang strategis untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, termasuk di dalamnya nilai-nilai bebas kekerasan. Perguruan Tinggi sudah semestinya menjaga nilai tertinggi (Highest Values) karena kampus adalah tempat berkumpul dan tumbuhnya idealisme, merupakan tempat yang strategis untuk melakukan perubahan, dan juga tempat yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Dampak kekerasan seksual pada peserta didik dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas mengakses hingga terputusnya akses pendidikan. Kerentanan lebih besar dialami oleh peserta didik perempuan yang karena gendernya masih mengalami peminggiran dalam mengakses pendidikan serta lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Ditambah lagi, pendidikan tinggi masih merupakan keistimewaan di tengah rata-rata lama sekolah sebesar kurang dari 10 tahun dan rata-rata lama sekolah anak perempuan kurang dari 9 tahun pada 2023. KBK di Perguruan Tinggi juga bukan hanya ditujukan untuk melindungi perempuan yang menjadi peserta didik pada sebuah perguruan tinggi, namun juga untuk perempuan pekerja kampus, karena perguruan tinggi juga merupakan ruang kerja, di mana jaminan bebas dari kekerasan seksual merupakan bagian dari hak pelindungan bagi pekerja.
1. Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan
Dalam perjalanan mewujudkan KBK di lingkungan Perguruan Tinggi, pada tahun 2018 Komnas Perempuan dan Kementerian Agama mempunyai komitmen kerja sama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Mei 2018. Agenda utama kerja sama tersebut adalah mengintegrasikan materi Hak Asasi Manusia dan gender dalam kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan serta membangun kebijakan kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menciptakan kampus bebas kekerasan. Berdasar rekomendasi Komnas Perempuan bersama Jaringan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), serta didukung hasil pemetaan kekerasan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), akhirnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Dirjen No. 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S (SK Dirjen Pendis). Terbitnya SK Dirjen Pendis ini merupakan langkah yang sangat progresif dalam pencegahan KtP/KS di lembaga pendidikan, khususnya PTKI.
Menindaklanjuti terbitnya SK Dirjen Pendis, Komnas Perempuan mendorong dan memfasilitasi rangkaian FGD Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual di PTKI bersama para pimpinan PSGA sepanjang Mei-Juli 2020. Kurang lebih ada 45 PSGA PTKI yang hadir berbagi perkembangan sosialisasi dan respons pihak kampus atau rektorat, serta berkomitmen menyelesaikan penyusunan SOP. Sampai tahun 2023, sudah ada 34 PTKIN yang memiliki SK Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Sepanjang 2018-2020 telah berlangsung serangkaian konsultasi nasional yang melibatkan para penggiat PSGA PTKI, Forum Pengada Layanan, serta Lembaga Layanan, termasuk yang berbasis kampus. Pertemuan pada Mei 2019 telah menghasilkan sebuah roadmap/peta jalan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan/Kekerasan Seksual di PTKI sampai tahun 2023, yang menargetkan tersedianya layanan bagi korban kekerasan seksual di kampus PTKI, serta pemetaan kasuskasus kekerasan seksual di PTKI yang hasilnya semakin menguatkan pentingnya sebuah Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual di PTKI.
Keberhasilan Direktorat Jenderal Pendis tersebut merupakan langkah progresif yang perlu dilanjutkan dengan menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan lainnya di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Buddha, Hindu, dan Katolik Kementerian Agama. Pada tahun 2021, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama telah menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan No. 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Diharapkan kebijakan Dirjen ini akan menjadi payung hukum bagi perguruan tinggi keagamaan Hindu untuk mengimplementasikan di lingkungan kampus PT Keagamaan Hindu. Sementara itu pada tahun 2022, Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama menerbitkan SK Dirjen No.77 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha. Kabar baik ini juga datang dari Kementerian Agama pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi semua satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian ini kemudian diatur lebih rinci melalui Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (KMA PPKS).
2. Dinamika Kebijakan PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Umum Negeri dan Swasta
Sejak Februari 2020 Komnas Perempuan mulai melakukan dialog dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait mewujudkan kampus bebas dari kekerasan. Hal ini selain dipicu oleh banyak tuntutan dari para aktivis perempuan yang punya perhatian pada penghapusan kekerasan seksual juga dikarenakan di Komnas Perempuan sendiri juga mempunyai rencana kerja untuk mulai fokus pada perguruan tinggi umum, yang mana sebelumnya fokus pada perguruan tinggi keagamaan. Proses dialog dimulai dengan kesepakatan untuk merumuskan sebuah kebijakan. Namun, hal ini tidak mudah karena pengaruh dari keluar masuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (sekarang menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual – UU TPKS) di DPR saat itu. Kesamaan visi ini kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Komnas Perempuan dengan Kemendikbudristek tertanggal 28 Juni 2021.
Sejak penandatanganan dokumen penting ini, kerja sama Komnas Perempuan dengan Kemendikbudristek semakin intensif, ditandai antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 324/P/2021 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2021. Komisioner sekaligus Ketua Sub Komisi Pendidikan, Alimatul Qibtiyah, disepakati oleh Pimpinan Komnas Perempuan sebagai perwakilan dalam pokja anti kekerasan tersebut dan selanjutnya secara intensif menjadi anggota diskusi dalam perumusan kebijakan PPKS di Kemendikbudristek.
Hasil dari diskusi yang panjang itu menghasilkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud PPKS) tertanggal 3 September 2021, sebulan sebelum sidang PBB terkait dengan CEDAW dilakukan (28-29 Oktober 2021). Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan aturan pelaksana, antara lain Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tabel 1: Jumlah Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi
| No | Institusi | Jumlah |
| 1 | Kementerian Agama | 5 |
| 2 | Kemendikbudristek | 3 |
Berdasarkan data dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek yang diterima Komnas Perempuan per-19 Juni 2024 serta data dari Ditjen Bimas Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen Kemenag yang diterima oleh Komnas Perempuan per-Mei 2024, telah terdapat total 1.724 perguruan tinggi yang telah memiliki Satgas PPKS, yang terdiri dari perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama, perguruan tinggi umum negeri, serta perguruan tinggi umum swasta.
Tabel 2: Jumlah Satgas PPKS di Perguruan Tinggi
| No | Jenis Perguruan Tinggi | Jumlah | Keterangan |
| Perguruan Tinggi Keagamaan pada Kementerian Agama | 54 | PTK Islam: 34 PTK Budha: 11 PTK Hindu: 4 PTK Kristen: 4 | |
| 2 3 | PTN Akademik dan Vokasi PTS | 125 1.545 | PTK Katolik: 1 100% atau seluruh PTN Target capaian 60% pada tahun |
| 3 | PTS | 1.545 | Target capaian 60% pada tahun 2024 |
4. Tantangan, Hambatan, dan Peluang Implementasi Kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Permendikbud PPKS dikeluarkan sebelum UU TPKS disahkan. Kondisi ini menjadikan kebijakan ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Salah satu buah kontroversi tersebut adanya Judicial Review/Uji Materiil yang disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34P/HUM/2022 dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Komnas Perempuan menyampaikan keterangan tertulis ke Mahkamah Agung sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) tertanggal 21 Maret 2022 yang merekomendasikan Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon serta menegaskan bahwa Permendikbud PPKS secara formil dan materiil merupakan peraturan yang sah. Berkat kerja sama dari berbagai pihak, Uji Materiil tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Pemohon dalam uji materiil ini mempermasalahkan frasa, "tanpa persetujuan korban" dan "tidak disetujui korban" yang dimaknai sebagai ruang membolehkan zina, yang menunjukkan masih kuatnya budaya menyangkal kekerasan seksual di masyarakat. Selain budaya menyangkal kekerasan, budaya menyalahkan korban juga masih menjadi tantangan eksternal dalam implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi, terlebih jika kasus kekerasan terjadi pada korban yang memiliki interseksi identitas yang membuatnya rentan mendapat stigma dan reviktimisasi.
Dalam hal tantangan internal, Komnas Perempuan melihat bahwa Satgas PPKS membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terlebih lagi, Satgas PPKS tak jarang berhadapan dengan kasus-kasus dalam bentuk baru yang tidak dapat secara jelas masuk dalam kategori bentukbentuk kekerasan seksual yang telah diatur dalam kebijakan PPKS seperti Permendikbud PPKS maupun PMA PPKS. Selain kemampuan mengidentifikasi dan menangani keragaman bentukbentuk kekerasan seksual, peningkatan kapasitas juga memberikan dampak positif lainnya yang akan dijabarkan lebih lanjut. Lemahnya status kelembagaan dan posisi struktural Satgas PPKS berkontribusi terhadap kapasitas Satgas PPKS dalam mengimplementasikan kebijakan PPKS.
Pada awal April 2024, Satgas PPKS dari salah satu perguruan tinggi ternama di Depok memutuskan untuk mengembalikan amanatnya kepada Rektor, dampak dari tingginya beban kerja yang diemban oleh Satgas PPKS yang tidak diimbangi oleh komitmen dukungan dari pimpinan perguruan tinggi. Padahal, dukungan dalam hal status kelembagaan dan posisi struktural Satgas PPKS juga berkontribusi dalam penguatan kapasitas kelembagaan Satgas PPKS. Praktik baik ditemukan di Universitas Pendidikan Bandung dan Universitas Airlangga Surabaya, di mana Satgas PPKS berada dalam hierarki di bawah Wakil Rektor.
Anggota Satgas PPKS merupakan unsur dari dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa yang mengabdikan sebagian waktunya untuk membuat kampus bebas dari kekerasan seksual. Mereka kerap kali berada di garda depan sebagai pembela HAM korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Posisi ini meningkatkan kerentanan keselamatan anggota Satgas PPKS yang menangani kasus, baik keselamatan fisik, legal, digital, dan psikososial. Ancaman kekerasan dari pelaku, dipersulit dalam hal perkuliahan maupun pekerjaan di kampus, dan ancaman kriminalisasi merupakan bentuk-bentuk retaliasi/pembalasan terhadap kerja penanganan yang dilakukan oleh anggota Satgas PPKS. Di luar retaliasi, paparan anggota Satgas PPKS terhadap kasus-kasus kekerasan seksual meningkatkan kerentanan anggota Satgas PPKS mengalami trauma sekunder. Beban kerja yang berat sebagai anggota Satgas PPKS sebagai tambahan dari tanggung jawab anggota Satgas PPKS sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa turut berkontribusi dalam membuat anggota Satgas PPKS mengalami burn out. Penghargaan terhadap kerja berat yang dijalankan Satgas PPKS perlu diberikan bukan hanya melalui pelindungan keselamatan fisik, legal, digital, dan psikososial, namun juga melalui apresiasi kinerja.
Pemantauan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi
Pelaksanaan program PPKS di Perguruan Tinggi sebagai bagian mewujudkan KBK di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk dapat betul-betul memetakan kondisi, mengukur dampak, serta memastikan langkah-langkah penguatan untuk mencapai sasaran program secara strategis, perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut. Beberapa metode yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan tersebut adalah melalui IKK PPKS, melakukan survei, serta melakukan pengamatan.
1. Indeks Kualitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (IKK PPKS)
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator dalam pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia. IKK dapat diartikan sebagai salah satu instrumen yang ditujukan untuk mendorong penguatan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, utamanya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidencebased policy). Dalam melakukan analisis, check and balances, serta evaluasi terhadap implementasi suatu kebijakan, penting untuk menggunakan pendekatan yang berbasis pada pengalaman penyelenggara dan penerima manfaat. Tujuan IKK ini adalah mengukur implementasi PPKS dilakukan oleh Perguruan Tinggi, mengakomodasi partisipasi publik, dalam hal ini perguruan tinggi untuk memberikan feedback kepada kebijakan yang dikeluarkan negara dan membentuk check and balances secara cepat dan mudah untuk melihat profil kualitas kebijakan publik nasional.
Ada empat indikator yang digunakan dalam IKK dengan bobot penilaian yang berbedabeda, yaitu: 1) perencanaan dan perumusan, untuk mengukur agenda setting kebijakan terhadap proses identifikasi kebijakan, analisis, dan validasi masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (15%); 2) substansi kebijakan, dengan melihat proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur, outward looking, berbasis pada bukti, inovatif, dan berorientasi ke depan (40%); 3) implementasi kebijakan, yang berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring implementasi kebijakan (40%); dan 4) evaluasi kebijakan, yang diukur dengan melihat pada efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan (5%). Nilai tertinggi hasil asesmen adalah membudaya (skor 86-100), diikuti dengan merintis (skor 66-85), perlu peningkatan (skor 46-65), dan perlu perhatian (skor 0-45).
Berdasarkan hasil Konsultasi Nasional pada 2 Mei 2024, terdapat 18 dokumen Indeks Kualitas Kebijakan yang dikirimkan dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Satu perguruan tinggi keagamaan, yaitu Katolik tidak mengirimkan IKK. Secara kategorisasi pengukuran, baru ada 2 PTK yang memiliki kategori membudaya, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Fatmawati Bengkulu. Pada kategori lain yaitu merintis, terdapat sejumlah 8 PTK yang terdiri dari PTK Islam, Buddha, dan Kristen. Sedangkan kategori perlu peningkatan terdiri dari PTK Buddha dan Kristen, serta kategori perlu perhatian dari PTK Islam, Kristen, dan Hindu, masing-masing kategori berjumlah 4. Dari 18 IKK yang terkirim, secara keseluruhan perguruan tinggi keagamaan masuk dalam kategori perlu peningkatan, dengan nilai rata-rata 64.
Sedangkan secara komponen, terdapat 4 (empat) hal penilaian, di mana setiap komponen memiliki bobot penilaian masing-masing, yaitu: 1) Perencanaan dan perumusan (15%); 2) Substansi Kebijakan dengan bobot (40%); 3) Implementasi Kebijakan (40%); dan 4) Evaluasi Kebijakan (5%). Berdasarkan kompilasi data dari seluruh perguruan tinggi yang mengumpulkan IKK, diperoleh nilai rata-rata dari setiap komponen di atas, di mana nilai ratarata komponen perencanaan dan perumusan adalah 11%. Komponen substansi kebijakan sebesar 29%, komponen Implementasi Kebijakan sebesar 23%, dan terakhir evaluasi kebijakan sebesar 2%. Dari nilai rata-rata komponen di atas, dapat diartikan bahwa komponen implementasi kebijakan memerlukan peningkatan yang cukup dibandingkan komponen yang lainnya yaitu sebesar 17%. Informasi detail sebagaimana tabel di bawah.
Tabel 3: Analisis Hasil IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan pada kegiatan Konsultasi Nasional
| Analisis Hasil Konsultasi Nasional – IKK PPKS Perguruan Tinggi Keagamaan 2024 | ||||||
| Nama Perguruan Tinggi Perencanaan Substansi Implementasi | Perencanaan & Perumusan | Substansi | Implementasi | Evaluasi | Skor | Predikat |
| & Perumusan Kebijakan (15%) (40%) | Kebijakan (15%) (40%) | Kebijakan (40%) | Kebijakan (40%) | Kebijakan (5%) | ||
| PTK Islam UIN Sunan Kalijaga 15 40 39 98 4 Membudaya | ||||||
| Yogyakarta | 40 | 0 | Membudaya | |||
| UIN FAS Bengkulu | 13 | 39 | 34 | 2 | 88 | Membudaya |
| IAIN Metro Lampung | 15 | 40 | 23 | 0 | 78 | Merintis |
| UIN Ar Raniry Banda Aceh | 15 | 31 | 31 28 | 1 | 78 | Merintis |
| UIN Salatiga | 15 | 36 | 28 21 | 0 2 | 79 | Merintis |
| UIN Malang | 15 | 32 26 | 21 5 | 2 0 | 70 40 | Merintis |
| STAIN Majene | 9 | 26 | 5 | 0 | 40 | Perlu Perhatian |
| UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar | 4 | 14 | 15 | 5 | 38 | Perlu Perhatian |
| PTK Buddha | ||||||
| STABN Raden Wijaya | 15 | 37 | 31 | 2 | 85 | Merintis |
| STAB Syailendra Semarang | 11 | 31 | 30 | 5 | 77 | Merintis |
| STAB MAITREYAWIRA | 13 | 32 | 31 | 2 | 78 | Merintis |
| STABN Sriwijaya | 4 | 21 | 22 | 2 | 49 | Perlu |
| STAB Bodhi Dharma | 13 | 25 | 24 | 2 | 64 | Peningkatan Perlu Peningkatan |
| STAB Kertarajasa | 9 | 23 | 19 | 0 | 51 | Perlu Peningkatan |
| PTK Kristen 13 35 27 0 75 Merintis | ||||||
| IAKN Kupang | 13 | 35 | 27 | 0 | 75 | Merintis |
| IAKN Manado | 11 | 30 | 21 | 0 | 62 | Perlu Peningkatan |
| IAKN Palangkaraya | 9 | 19 | 9 | 5 | 42 | Perlu Perhatian |
| PTK Hindu | ||||||
| UHN I Gusti Bagus Sugriwa 2 Denpasar | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | Perlu |
| Perhatian PTK Katolik | ||||||
| (tidak tersedia) | 20 | |||||
| Nilai rata-rata (%) 11 | 11 | 29 | 23 | 2 | 64 | Perlu Peningkatan |
| Jumlah skor peningkatan yang diperlukan untuk mencapai bobot | 4 | 12 | 17 | 3 | ||
| yang diperlukan untuk mencapai bobot |
Komnas Perempuan melalui Ketua Sub Komisi Pendidikan mengirimkan surat nomor 824/MP.01.00/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama perihal rekomendasi kebijakan instrumen indikator Indeks Kualitas Kebijakan dalam lKK- PPKS. Inspektur Jenderal Kementerian Agama merespons positif surat tersebut serta menilai bahwa IKK PPKS dapat digunakan sebagai alat pemantauan implementasi kebijakan PPKS yang efektif dan dapat dilakukan secara mandiri atau self-assessment oleh masing-masing kampus Perguruan Tinggi Keagamaan:
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menerima rekomendasi Komnas Perempuan dan telah menggunakan instrumen IKK-PPKS tersebut sebagai salah satu metode pemantauan dalam pengawalan implementasi kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan. Harapan kami Komnas Perempuan dapat terus menjadi mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan Kementerian Agama.
2. Survei pada Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS
Komnas Perempuan mengadakan Acara Ngobrol Bareng Bersama Mitra Satgas PPKS, pada 13 Juni 2024, diikuti oleh 763 peserta dari 600 perguruan tinggi. Acara ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menggali efektivitas Satgas PPKS dan juga tantangan yang dihadapi. Dalam kegiatan yang sama, Komnas Perempuan meminta peserta untuk mengisi survei. Sebanyak 661 peserta mengisi survei tersebut, 171 di antaranya merupakan ketua Satgas PPKS, 209 merupakan anggota pencegahan, dan 88 merupakan anggota penanganan.. Berdasarkan data yang dituliskan, seluruh pengisi survei telah menerima aduan dari 1.133 korban, dengan persentase korban perempuan sebesar 94% (1.065 orang). Ada Satgas PPKS yang baru dibentuk sehingga belum menangani kasus, namun juga ada yang sudah menangani 70 kasus. Yang menarik, walau ada banyak keluhan, 95% responden bersedia lagi menjadi satgas PPKS. Berikut hasil survei dan juga testimoni dari acara tersebut.
Secara umum, sebagian besar Satgas PPKS mendapatkan dukungan dari pimpinan, melakukan upaya pencegahan, maupun penanganan kasus bagi yang sudah menerima aduan kasus. Lebih dari setengah (53%) responden merasa mendapatkan dukungan yang baik hingga sangat baik dari lembaga, dengan aspek paling besar terhadap dukungan dari pimpinan sebanyak 62%, serta dukungan dalam hal pelaksanaan rekomendasi sebanyak 63%. Di sisi lain, hampir seperempat (23%) responden mengeluhkan dukungan yang minim bahkan sangat kurang, utamanya pada aspek akses anggaran (34%) maupun dukungan infrastruktur (31%).
Gambar 1: Posisi Satgas PPKS
Posisi di Satgas PPKS dari Unsur
Gambar 2: Ketertarikan untuk Menjadi Satgas Kembali
Dosen Tenaga Kependidikan 28.0% Mahasiswali 52.3% 19.7%
Apakah anda tertarik untuk menjadi Satgas PPKS lagi? Ya Tidak 95.3%
Gambar 3: Dukungan dari Perguruan Tinggi
45,00 39,18 40,00 36,76 36,46 35,00 31,32 30,00 29,05 26,63 26,32 25,42 24,81 24,9625,11 24,36 25,00 22,09 20,12 19,21 20,00 14,67 15,00 13,31 12,56 13,31 10,74 10,00 8,77 5,60 5,00 3,18 2,57 3,48 0,00 Sangat Kurang Sangat Baik Baik Cukup Kurang Support Pimpinan Support Infrastruktur Kemudahan Akses Anggaran Penerimaan Warga Kampus Rekomendasi Satgas PPKS direspon Pimpinan
Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada kegiatan Ngobrol Bareng Mitra Satgas PPKS juga mencatat kemajuan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Dengan keragaman usia Satgas PPKS yang mengisi survei ini, mulai dari yang baru terbentuk hingga yang telah berusia lebih dari satu setengah tahun, hampir dua pertiga Satgas PPKS belum atau masih dalam tahap perencanaan langkah pencegahan dan upaya penguatan kapasitas awak Satgas PPKS. Kegiatan pencegahan yang paling banyak telah dilakukan oleh Satgas PPKS adalah melakukan sosialisasi tentang PPKS kepada pimpinan sebanyak 54,3% dari responden. Sementara kegiatan pencegahan yang paling banyak dalam tahap perencanaan adalah melakukan survei data pengalaman kekerasan seksual sebanyak 48,6%. Pada aspek penanganan, baru sekitar sepertiga responden yang telah melakukan penanganan dengan memastikan kemudahan informasi layanan, sistem rujukan, dokumentasi kasus, dan layanan pemulihan korban, serta mekanisme pelindungan dan dukungan bagi awak Satgas PPKS. Sekitar setengah (49,8%) dari responden mengisi belum mendapatkan program healing/pemulihan dari kampus. Adapun kegiatan penanganan yang paling banyak sudah dilakukan oleh Satgas PPKS adalah pelindungan dari pimpinan saat mendapatkan intimidasi, sebanyak 44,3%. Sistem rujukan dalam penanganan menjadi kegiatan yang paling banyak berada dalam tahap perencanaan sebanyak 41,1%.
Gambar 4: Persentase Kegiatan Pencegahan Satgas PPKS
| Kegiatan | Dalam perencanaan | Belum | Sudah |
| Melakukan survei data Pengalaman Kekerasan Seksual | 48,6 | 24,5 | 25,1 |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Pimpinan | 32,7 | 11,3 | 54,3 |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS pada warga kampus | 44,6 | 15,3 | 38,7 |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Mahasiswa Baru | 43,1 | 19,7 | 36,2 |
| Membuat Pakta integritas anti kekerasan yang ditandatangani | 45,1 | 28,4 | 24,8 |
| Mempunyai Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual Berupa CCTV, | 30,9 | 25,3 | 42,8 |
| Ada Kantor Satgas PPKS | 35,6 | 35,6 | 27,1 |
| Satgas PPKS sudah mendapatkan Peningkatan kapasitas | 37,4 | 29,2 | 31,5 |
Gambar 5: Persentase Kegiatan Penanganan Satgas PPKS
| Kegiatan | Dalam perencanaan | Belum | Sudah |
| Informasi pelayanan dapat mudah dilihat dan diakses | 38,0 | 22,5 | 39,5 |
| Satgas PPKS mempunyai sistem rujukan dalam penanganan | 41,1 | 27,4 | 31,5 |
| Dilakukan pendokumentasian kasus dengan baik dan terjaga rahasianya | 31,5 | 28,0 | 35,6 |
| Memberikan pemulihan pada korban | 37,7 | 35,4 | 26,9 |
| Memberikan rekomendasi sanksi pada pelaku dan pemulihan pada korban | 37,5 | 33,1 | 29,3 |
| Satgas PPKS mendapatkan perlindungan dari Pimpinan saat mendapatkan intimidasi | 35,2 | 19,2 | 44,3 |
| Satgas PPKS mendapatkan program healing dari kampus | 38,3 | 49,8 | 10,9 |
3. Pengamatan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan PPKS di Perguruan Tinggi
Komnas Perempuan menerima sekitar 500 permohonan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan mengenai kekerasan seksual, termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi, baik pendidikan publik atau sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS dengan audiens warga kampus maupun penguatan kapasitas bagi Satgas PPKS. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Komnas Perempuan juga melakukan pengamatan dan menemukan tiga isu krusial mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Pertama, isu kekerasan seksual relatif baru, sehingga kapasitas anggota Satgas PPKS dalam mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa serta jenis kekerasan seksual masih menjadi tantangan. Pemahaman anggota Satgas PPKS mengenai kekerasan berbasis gender beragam, sehingga sulit untuk memutus rantai sikap menyalahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual juga membutuhkan keterampilan khusus serta waktu yang tidak sebentar. Isu yang kedua adalah kapasitas kelembagaan Satgas PPKS terhadap jenis layanan yang dapat diberikan serta belum meratanya kapasitas Satgas PPKS dalam membangun mekanisme rujukan kasus. Kapasitas anggota dan kapasitas kelembagaan Satgas PPKS juga ditopang oleh dukungan yang diterima oleh Satgas PPKS. Dalam hal ini, dukungan infrastruktur dan anggaran dari pimpinan kampus yang diterima oleh Satgas PPKS belum merata, tak jarang ada informasi bahwa Satgas PPKS tidak memiliki ruang kerja yang memadai, khususnya untuk memastikan keamanan korban dan saksi. Dukungan dalam bentuk pelindungan bagi Satgas PPKS serta pelaksanaan rekomendasi menjadi isu dukungan lembaga lain yang ditemukan oleh Komnas Perempuan.
Berdasarkan pengamatan ini, Komnas Perempuan mencatat beberapa agenda mendesak. Pertama adalah penguatan kapasitas bagi anggota Satgas PPKS, baik untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual maupun mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa maupun terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam penanganan. Kedua, perlu dilakukan pengembangan mekanisme rujukan dengan lembaga-lembaga luar kampus, seperti UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga layanan lain, baik berbasis pemerintah maupun berbasis masyarakat sipil. Keempat, perlu ada penguatan sinergi lintas sektor. Kelima, intervensi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan bagi perempuan korban kekerasan di masyarakat perlu dipercepat.
Sosialisasi dan peningkatan kapasitas sebagai aspek pencegahan kekerasan seksual memiliki dampak positif. Beberapa hasil perubahan dari kegiatan pencegahan antara lain dapat dilihat pada saat setelah selesai sosialisasi PPKS di IAIN Kendari pada bulan Juni 2024. Secara umum, ada banyak manfaat mengikuti pelatihan PPKS, baik dari perubahan mental model, bertambahnya wawasan, tahu cara melapor, dan juga bertambahnya keterampilan agar terhindar dari potensi menjadi pelaku dan potensi korban. Hal ini disampaikan oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi berikut:
"Perubahan yang saya rasakan ialah saya mendapatkan arahan ke mana saya harus melapor jika saya mendapatkan kekerasan pada diri sendiri atau teman atau keluarga, karena sebelumnya saya pernah mendengar cerita bahwasanya di kalangan sekolah menengah pertama atau SMP terdapat guru yang genit dan saya hanya bisa menyarankan agar jaga jarak dan hati-hati jika di suruh....sebelum mengikuti pelatihan ini saya pikir kita akan membahas cara cara pencegahan seksual karena maraknya kasus seksual yang terjadi, ternyata 'gak hanya tentang seksual tapi juga tentang kesetaraan gender, dan ke depannya saya akan melaporkan jika ada terjadinya tindak kekerasan yang saya ketahui, dikarenakan saya sudah tahu ke mana saya harus melaporkan kekerasan tersebut dan saya juga merasa tenang karena pelapor itu diberi perlindungan." (TT, Mahasiswi Prodi Bahasa Inggris).
"Perubahan yang saya rasakan mungkin lebih mengerti terkait gender, yang mana banyak sekali perspektif berbeda beda terkait bagaimana peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, serta kekerasan seksual, saya merasa lebih berani dan tegas terhadap diri sendiri, semisal mengalami hal tersebut sebisa mungkin untuk tidak dipendam sendiri karena ternyata kita mempunyai lembaga yang siap membantu untuk mengatasi kekerasan seksual pada perempuan. Sebelum mengikuti pelatihan ini saya pikir bahwa memang sebaik baiknya fitnah itu adalah perempuan namun setelah mendengar penjelasan terkait hal ini, ternyata memang benar bahwa laki-laki lah yang tidak bisa menundukkan pandangannya. Dan terkait kekerasan seksual saya pikir bentuk kekerasan itu hanya mencakup pemerkosaan, pembegalan dan dll, namun ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang tidak kita sadari, seperti menyerang fisik seseorang yang mungkin kita pikir itu adalah candaan, ternyata hal itu juga termasuk bagian dari kekerasan."(AM, mahasiswi).
""Perubahan yang paling saya pikirkan sebelum ikut pelatihan ini saya pikir perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki, masalah kodrat perempuan dan bentuk cinta kepada suami, selanjutnya tentang kekerasan seksual Ternyata banyak jenis-jenis kekerasan seksual yang selama ini menurutku biasa saja. Ke depannya setelah seminar saya akan menerangkan kepada masyarakat yang selalu menyalahkan perempuan/korban, kemudian ini juga bisa menjadi bekal saya ke depannya ketika berumah tangga ternyata perlu adanya deep talk tentang pembedaan antara kodrat/kewajiban dan bentuk cinta. Dan sekarang saya sudah tahu jenis-jenis kekerasan sehingga ketika saya mendapat kasus orang-orang terdekat di kehidupan saya, saya bisa mengatasi dengan mengeluarkan pasal-pasal seperti yang disebutkan ibu prof." (AZ, Mahasiswi)
"Perubahan yang saya rasakan adalah tidak boleh berpikir secara sepihak dan menyalahkan seseorang yang sedang mengalami keterpurukan ataupun musibah. Sebelum ikut pelatihan ini saya pikir kekerasan seksual itu hanya dalam lingkup pemerkosaan saja ternyata ada banyak sekali macam kekerasan seksual yang saya pikir itu dulu bukan kekerasan seksual ternyata hal itu juga termasuk dalam KS dan itu akan menjadi bekal ilmu saya ketika mendapatkan masalah yang serupa jika terjadi di ke depannya."(AB, Mahasiswa)
Rekomendasi dan Penutup
Sebagaimana mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka dengan melihat situasi yang dihadapi oleh Satgas PPKS secara umum, Komnas Perempuan mendesak:
1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama untuk melakukan langkah-langkah yang dapat memperbaiki sistem kerja yang lebih kondusif bagi Satgas PPKS ke depan yaitu:
a. Memberikan pemahaman kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri atau pun swasta tentang pentingnya keberadaan Satgas PPKS serta untuk berkomitmen dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan. Komitmen ini diintegrasikan sebagai syarat rekrutmen dan penilaian kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi.
b. Mengeluarkan kebijakan yang mengikat bahwa status Satgas-satgas PPKS di Perguruan Tinggi pada umumnya untuk menjadi unit dalam struktur kampus yang mendapatkan fasilitas atau perangkat sumber daya sebagaimana unit-unit lainnya dan menjadi indikator kinerja perguruan tinggi.
c. Mengintensifkan upaya penguatan pemahaman pimpinan dan peningkatan kapasitas Satgas PPKS.
d. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sebagaimana tugas dan wewenangnya menguatkan daya pemantauan secara berkala atas implementasi kebijakan PPKS di seluruh perguruan tinggi dengan metode yang efektif seperti dengan mengembangkan dan/atau mengadopsi instrumen pemantauan.
e. Memberikan sanksi kepada pimpinan Perguruan Tinggi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku terkait dengan PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk jika Perguruan Tinggi mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.
f. Memberikan penghargaan secara layak melalui remunerasi, pengakuan kerja dan kontribusi lainnya, maupun bentuk-bentuk penghargaan yang terkait dengan nilai kredit, baik kepada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan yang menjadi anggota Satgas PPKS
2. Rekomendasi kepada Pimpinan di Perguruan Tinggi agar:
a. Berkomitmen dalam memberikan dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan Satgas PPKS.
b. Mendukung kegiatan peningkatan kapasitas kepada Satgas PPKS.
c. Menindaklanjuti rekomendasi Satgas PPKS dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
d. Memberikan perlindungan kepada Satgas PPKS dari segala ancaman dan intimidasi dari pelaku, termasuk perlindungan hukum.
e. Memberikan perlindungan hak-hak yang mengikat anggota Satgas PPKS dalam tugasnya sebagai dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
f. Mengupayakan program konseling dan pemulihan psikis bagi Satgas PPKS agar terhindar dari efek-efek trauma sekunder.
g. Mengembangkan daya pemantauan dan pendokumentasian kasus.
h. Membangun/menguatkan mekanisme rujukan dan koordinasi lintas sektor
Lampiran
Dokumen kerja sama 1. Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Kementerian Agama
NATIONALCOMMISSONON KOMNASPEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
NOMOR: 10 TAHUN 2023 NOMOR: 08/KNAKTP/MoU/IX/2023
TENTANG SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
2. Nota Kesepahaman Komnas Perempuan dan Kemendikbudristek
NOTA KESEPAHAMAF ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor: 12/VI/NK/2021 Nomor: 09A/KNAKTP/MoU/VI/2021
3. Perjanjian Kerja sama Komnas Perempuan dan Kemendikbudristek
NATIONAL COOMDESSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINSTWOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
DAN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor :27/VI/PKS/2021 Nomor :09B/KNAKTP/P-KS/VI/2021
4. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Buddha
KOMNAS PEREMPUAN VILENIE SGADITWO KONSI NASKONAL ANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DENGAN TENTANG DAN TENTANG ANTARA DAN TENTANG
SUB KOMISI PENDIDIKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 117 Tahun 2021 Nomor: 14/KNAKTP/P-KS/IX/2021
5. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Katolik
NITINALOMISSINO KOMNAS PEREMPUAN VIDLENCE AGAENST SOME KOISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
Nomor : 26S1../DJ.V/PP.00.11/09/2021 Nomor : 16/KNAKTP/P-KS/IX/2021
6. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Hindu
NITIONALOSIN KOMNAS PEREMPUAN VOLENCE AGAENT SOME KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KEMENTERIAN AGAMA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN GENDER DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU
Nomor :04/PKS/09/2021 :15/KNAKTP/P-KS/IX/2021 Nomor
7. Perjanjian Kerja sama Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan dan Ditjen Bimas Kristen
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA DAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA
SUBKOMISI PENDIDIKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
NOMOR :B-255/DJ.IV/HK.02.1/05/2024 NOMOR :409 /MP.01.00/V/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5494 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
2. Permendikbudristek 30/2021
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
3. SK Dirjen Bimas Hindu 106/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU NOMOR 106 TAHUN 2021
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
4. SK Dirjen Bimas Buddha 77/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
5. PMA 73/2022
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
6. Persesjend Kemendikbudristek 17/2022
TENTANG
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Rekomendasi
1. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
10 Jasi 2004
Nomor : 1086./MP.01.00/V1/2024 Peyompi Reomelsi Kebiáan Perilal
Yth. Iba De. Chatrina Molioms, S.H., S.E., M.H. NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Inspektar Jenderal Komendikbadristek RI
Di tarepat
Komisi Nasienal Anti Kekerson terhadap Perempein (Kommas Perempan) merupakan sebuah rmekanisme nasional yang bensifat independem urtak pemegakan hak asasi permapuan, dbeenak berdasarkas Keputasan Presiden (Keperes) Ne. 181 Tahun 1998 din diperbuhursi demgans Perstamn Presidem (Perpres) No. 65 Tatuan 2005 Janta Porpeos No.8 talian 2024 tentang Probekas Asus Peraturue Preridee Nonsor 65 Teliss 2on5 Tentong Komoi Nesional Aesi Kekerasan Terkadop Perompmon. Konnas Perermpuan memiliki mandat antars lain, menyebarluaskan perahuran atas segala bentak kekrasan tertadap perzrapuan Iadonesia dan spoya-opuyn pencegshan dan penanggalengin serta penghapuun segala bentak kekerasan terhadip perempuan, perempun dan pelonggoran IHAM perempuan.
kekerason Sekoual di Univensitas Indonesia ke Rektor pudo awal April 2024, sessi dengan mandat pemantaunn trhadap upayo apaya pencegahan dan peranggolangan serta peughapusan segala bentak kekorasan terhadap perempuun, kherseys di Pergsrann Tinnggi, Komman Perempean telah melakokan dialog benama tim Satgan p9KS Uaivarsitas ladanesia priode 2022-2024 tarkait kronologis dan sejamíah persoalan yang melatarbelakungi keputasan tenebut. Deri hasil dialog temebet, secara garis besur Koemmas Perempun daput merangkaom balova:
1. Pimpiran Univenits Indonesis kemng memiliki pemahamon, atau tidik ingin merohami serongst atau visi misi pestingnya ponhestukan Satgas Pencegahan das Paranganan Kekorasan Seksaal (PPKS), don terkexan hueys pencitman, serta menjslankan kevajihon Permendikbadristek No. 30 /2021 sojs
Kebesadaan Satgas PPKS hanya berstatas adhoe, baikan asit permanon yang secass hiorarki masak seperi huras mmgajokan proposal setiap akan melakalkcas tegas-tagos Satgas teraik pencegalas das
herasal dari perwokilan berbagsi unur civitas skadenika di kumpus, buik itu dosen, mahasireo, dan tenaga kopendidikan (tendik), merupakas anggota setara dalam tugas-tgas rmonginaplemestasikas kopenddkan akan elákakan tapes tagus admistrasi dálan peláksaan tagastages Sapas PPKS sehinggs kampes tidik memfasilitsi kebutahun stal bagi Tim Satgas PPKS UT
Stategi yang digunakan Pipizan adaloh deogan cora mendionian atas segala bestik tontatan atas protes keheratan terkait kondisi-kondisi, serta peroalan yang dihadapi Satgas P?KS, sehieggo Satgas PPKS mesasa bosan dan frustasi dan monghentikan tantutan-tastutan.
Sehagairuna mundat Komrus Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalum penghapsas sepala beniak kekerasan tehudop perempon, moka denpon melibat sitmsi yang dibadapi oleh Sotgas PPKS UI periode 2022-2024 di atas, Komnas Perenpuan mendoak Inapekur Jenderal Kementerian Pendidikas
2. Inspektorat Jenderal Kemenag
Nomor : 824 /MP.01.00/V/2024 Hal Lampinin : 1 (Satu) berkas Iastrumen IKK-PPKS Yih. Dr. H. Faisal All Hasyin, S.E., M.Si, CA. CSEP. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
30 Mei 2024
Di Termpat
Hadimya sejurslah kehijakan Pencegahan dan Perungaran Kekeraan Seksual (PPKS) di Perguraan Tinggi Kegareaan pada Kementerian Agama merepakan Langkah progresif dalam apaya Pendidikan di Pergerean Tinggi Kengamaan. Berdisar catatan Komnas Perempuan, Sampai pads 2024 ini, ada 45 PT Keagarmaan yang telah memiliki kebijakan PPKS di kampusnya.
dengan menyodiokan Instrumen Indikator Indeks Koalitas Kebijakan dalam poncegahon dan penonganan Kekerosan seksual (IKK-PPKS). Instromen ini telah disosinlisasikan secoro terbous kepada PT Keagamaan yang telah memiliki Kebijakan SOP PPKS dalam forum Konadtai Nesional Pexyazuman Sisteen Ponastzazo Kebjakax PPKSai Parguraan Tleggy Keuganaae pada 02 Mei 2024.
kebijokan PPKS yang efektif dan dapat dilakokan secara mandiri atau selt assenest oleh masingmasing kampus PT Kengamaan. Namun demikian, proses pemantauan ini dapot terjadi bila ada berverung dalam pergarzan. Untak njan trsrhat, Kownas Permpuan hermakuad werekonendelkan Intruwen IKK-PPKS tesebut axock mexjedi sulak sata metode peuantasen dalaw pengewalen implewestusi kehijakan PPKS di PTKeugawsen
Demikion surat rekomendasi ini komi sampoikan. Kami ucapkan bonyak terimo kasih atas perhation din respon bikrrya, serta perkenan Bopak memhalas surst kami schagai umpan balik. Untuk informasi dan klariikasi daput berkoordinasi dcngan Sdri. Tini melalui WhasApp : 0813-8674-64894
Kehadayoan Riset den Tekmologi untuk melakukan langkah-langkah yong dopat memperhoiki sisten kerja yong lebih kondsif tagi Satgas PPKS Ut kz depan, Jaga hagi Satgas-satgas PPKS di Perguraan Tinggi lainzya, yaltac
1. Mereberikon pemahuman kepado selaruh pimpinan Perganan Tinggi boik negeri stm pon swosta testang ponsngaya kabeadasn Satgas PPKS dalars spuya mesciptakas lagungas kampus yang beos dori kekerason, yong sekaligus menciptakan rong ywng mman den myaman begi schuruh civitas akademika dalas proses belajar dan mengajar ial ini tentu saja sangat mumbutalian daiungan penuh dori jojorm Pimpinan kmps.
2. Mamgelarkas kobjakan yang mmgłat habva satas Satgas PPKs di U kaszzya, das Saga-satas PPKS di kumpun PT pudn umumnya, menjali unit yong memjadi bogin dei strakter kompos yong mastahil karena ads paktck baik yang sadah dilakokon, seperi di Universitas Poxdidikan Bondang den Univeitas Airlangga Surabaya di mana Satgas PPKS berada dalars hierarkhi di havah Wakil Rektor.
Impcktorat Jendent Kemedikbudristek sebugsimans tagas dan wevenangrya melakukan pemantaun sacara berkala atas implemeetasi kebijakan PPKS di selanah PT dengan metode yang efekzif seperti dengan memgembegkan instramen pemintion.
Ketaa Subkomisi Pendidikan,
mencopai tajoun bersama dalam menciptokan kampus yong bebeos dori kekerasan. Atas pertotian, respon seta umpun bulikzya, kami acapkan bunyak terima kasih. Untuk korespendensi selanjatnya dapot dihubungi Sdt, Tini pada No. 0813-8674-6494.
Ketaa Subkomisl Pyndidikan,
Aliomatul Qibelyah
Alimatul Qibtiyah
3. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Nomor :00k/KNAKTP/Pndidikan/I1/2023 Perihal
Yh Dr. Hj., Exi Maafiah, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pomoregs Yth
Bersama sunat ini Komisi Nasionuf Ati Kekeresoe terhadas Pveopaan (Komnis Perempuan) menyampaikan terima kasih kepada tbu Rekor dan selanah civitas akademika IAIN Ponorogo di Kabepaten Ponorago atas sarrbutan baik dalam kunjsngan Tim Korsnas Perempuan dalarm mangka Monitoring dan Exaleasi Implementasi kehijakan dan SOP Pencegahan dan Penangonan Kekessan Seksal (PPKS) pada 09 Februari 2023 di 1AIN Pomorogo. Merapakan sebuah langkah progresif bahwa lAlN Ponorogo telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbidkannya Peraturan Reisor No. / Tuluu 2021 oteng Poncegahan dae Penongoree Kekerossn Sekowal al L6IV Ponorogo. schagai peloksanain kebijakan yang perls ditindaklanjai yaita SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 Tahun 2019 tmung Pedomue Percegohue dor Pesnggslongae Kekeranan Sokaal pado Pergarnan Tinggy Krapowoee slaw yang ditajukan kepada pan Rektos/Ketas PTKIN/S.
Kanjungan Kommas Perempuin telah ditemui oleh jajoran Strátural lAIN Ponorogo, dantaranya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelenbagas, Dr. Mukhibut, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umom, Porencanaan, dan Keuangan, Dr. H. Ages pamomo, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasineaan dan Kerjusama, Dr. Miflahol Huda, M.Ag. Keta LPPM, Dr. Ahmadi, M.Ag, dan Isnatin U1fsh, M.H.J., Koosdirator PSGA. Dalam kanjungan kerjasama Komnas Perempues isi juga ditudiri oleh civitas akademika lainnya sepeti dekan fálaltas, ketas program stadi, genuder fical poist / Tim Adhon peranganas kasus kekerasan seksaal, perwakilan dosen lainya, perwakilas malasiswai, serta perwakilan dari lembuga layanan masyarakat. Sejomlas informasi terkait perkersbangan implementasi SOP PPKS telsh disampaikan dalam dalog, soperi terlakananya sesialisasi SOP PPKS dalas kegiatan seminar, pelatihun, dan penandatangan pakta integritas fakoltas, terbentalinya Pasat Layarun Terpadu (PLT) scmentara "IAIN Ponorogo Care", serta adanya Aorlne di masing-masing fiakaltias yong telah dibestak oleh PLT lAIN Ponorogo. Kormnas Perempuan mengopresiesi perkembongan implemestasi turkait upaya percegahan yang telah dilakakan oleh 1AIN Ponorogo, termasak terobosan upuya dalam membuat das memaksimalkan penn groder focal polst
Selain capsion yang sodah ditanjokan dalare rangka mewujudkan Kawasan Bebus Kekerasan (KBK) di Prguruan Tinggi. selara kurjungan jega ditemsakan tastaegantantangan yang dihadapi, diantarazya upuya sosizlisasi PLT belum trpahami dengan buik oleh mahasiwa serts masih belom adenya SK tentang PLT secara tetap. Peta kekerason sekoual jags perle dilihut dengan melaloukan survei, schingga program-progrem yeng
dilakzkan bertasis data.
Berdasurkan inforrasi-informasi di atas, Kornas Perempuan mermberikan rekemendisi kepuda Rektor LAIN Ponorogo, belwa
1. Segora menerbidkas SK tetang penetapan Puat Layanan Terpadu 'TAIN Ponorogo Care* yang saat isi masih bersifat sernentars.
2. Melakakan perlasan sosialisasi Pasat Layanan Terpada "IAIN Ponorogo Care" yang di dalamsya terdapst Aoctise pengaduan tiap fikaltas melalui wehrite kampun dan wehaize alkademik, sehingga civitas alademika yang mengalami atau mengetabui
3. Mendorong PSGA untak melakoukan servei tentang pelecohas dan kekerasan sefkaal di lisgkungan IAIN Ponorogo dengan melibatkan mahasiova/i, donen, dan tenaga kependidikan sebagal responden, hal ini sabugal upuya dalam melihat peta seborss kasens kekerman sekeal yong terjndi di lingkoegan lAIN Ponerogo
4. Di delam Tim Adhoe penanganas kasus kakerasan seksual / Geuder Focaf Poiut, tidak hanya melibatkan dosen, naman jaga melibadan unsur mahasiwa/i sebugai upaya perluasan reang-ruang pengaduan,.
5. Melakukan penandotanganan pakta integritas untek selurak malusiswai bau, yang di dalassyo memast kosionen anti kakerasan terhadap perempuan.
6. Menjalin Kerjasama demgan lembuga layanan seperti Amita WCC Ponorogo, Dinses P3A Kabupaten Ponorogo, don lembaga layonen Joinsya dalam perencaraan, implementisi percegshas, penanganas, dan penanggulangan Kekerasan terhadap Perenpuan di liegkangan lAIN Ponorogo.
bendosar data-dota yong kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evalaasi dan demi pemajuen kebijakan Pencegahas dan Peanganan kekerasan seksual di lingkungzn kampus LAIN Ponoroga.
4. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Nomor : 063/KNAKTP/Plmpinaw/11V/2023 Perihal : Rekomendasi Kebijakan
Prof. De H. Mujiburrahman, MLA Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Benama surat ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Porempuas (Komnas Perempuan) mesyampekan terima kasih kepada jajaran pimpinn dan selarah civitas alademika UIN Astesari Banjarmasin atas sambetan buik dalam kuejagas Tis Komnas Perempun dalam ranga Monitoring dan Evalsasi Perkembungan Implementasi kebjakan atas SOP Pencegahun dan Peanganan Kekerasan Soksaal (PPKS) puda 28 Februari 2023 di Karmpes UN Antasari Bajamusin. Meupukan scbuah lngkah pogresif balwa UN Antaari Banjanmasis telah memiliki keb(jakan PPKS dengan diterbitkannya Keputasan Rekaor No. 578/2021 rentang Plncegahan dae Penonggdangan Kekerasaw Sekonal dl Linglangan Usiursitas biaw Negeri dmtnari Bujarmasis, sebagai implementasi kebijakan SK Dirjm Pendidikan Islam Kementerias Agama No 5494 Tue 2019 tessang Pedoman Poncegahan dan Pemugglonge Kekerun Sokual pads Perguru Tleggi Krogosaao Sslaw yang dtujukan kepada para Rektor/Ketun PTKIN/S.
Kanjungan dalog Komnas Perempuan dihudiri olch Jajaran Stuktaral UIN Antasari, yaita Wakil Rekor Bidang Akademik dan Kelenbagaan, Dr. Hj. Nido Mufidah, M.Pe, Ketaa LPPM, De. Zainal Abidia M.Ag. Ketin PSGA sekaligus Kataa Satgas PPKS, Dr. Norlaila, M.Pd, M.Ag, dan sejumlah jajaran pimpian stractanl, serta civitas akademika laisyo seperi dekan fltas, kotaa progam stadi, perwakilan dosen, perwakilas mahsiswa/, dan anggota Tirs Satgas.
Korenas Peremputn menyampalkan aprosiasi kepoda UIN Antasari atas perkembangon implementasi PPKS dalam opays menciptakan lingkangan Kawasan bebos kekerasan di kampus, seperti:
1. Terlaksaninya sesialisasi SOP PPKS untak civizs akademika melakai berbagai metode. baik ita seminar, PGD, sosial media, bnner, dan adanya HOTLINE sebugai sana pengaduan kasas KS di Kampes.
2. Turbitaya SK Reltor No 129 tahun 2822 tentang Tim Sotuan Tagas Pencegahan den Pesanggolongan Kekerasn Seksual UIN Antasari Hanjamasin.
3. Penanganan kasas KS dari ringan hinggs berat, sepeni kekarasas verhal (Cor Colig) dan percoaban perkosaon, di muna pelaka sadah mendapatkan sanksi.
Naman demikian, berdasarkas diskesi dalars dialog tersebut, jaga hasil Sey Amemer Adeks Kaslio Kebjakue PPKS yang disi oleh PSGA don Tim Satgas, masih tedapat sejumlah humbatan dan ttanga yng menbutkan dukagan dan kebjakan dari pihak Rektoriat, meskipen secam keseluruhan perentangan implementsi cukap menggembiakan, dmpan skor kategori Baik.
Selain ita, dalam dialog berams UPTD PPA Provinsi Kalimantan Seletan pada 01 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kepale UPTD PPA, Said Zalkifi Rival, S,Ab, MM dan jajaran, tendapat informasi
Untak lehih meningkatkan spoyn menciptakon Kowesan bebes kekerasan di lingkungan kampes UN Antisori, Kommus Perempus memberikan rokomondasi kepada Bapuk Rektor UN uetak memperinbangkas:
L. Lebih meningkatkan strategi dalam sosialimasi PPKS kepada selusk evitas akadenika tentang adanya ruang pengaduan bila terjadi atso memgetohsi kases kekerasan seksaal di kampus, seperti dalam keglatan orientasi mahasisva/i baru dan pembekalan KKN/PKL
2. Melakukan penandatingaın pakta integritas untak seluroh mahusiswai hare, yang di
3. Maningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kerjo-kerja Tim Satgas PPKS. seperti rang pengaduan dan anggaran yang berkelasjutan
4. Menjalin kerjasama demgon permerintah daerah dan Jembaga layanan lainnya dalam penanganan kasus kekensan sekmal, seperti UPTD PPA Kalsel. DP3A Kalsel, sertia DP3A Kota Bajarmsin, khasuanya dalam koordinasi dan tukar informasi kasus-kosus KS di
Demikian sust rekomendasi ini kami sampaikan. Rekomendasi ini kami sampakan sematakampus UlN Antaari Banjarmasin.
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Na Yth Yth Prot. Dr. H. Mukhamad Hysin, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Saltan Aji Mahummad Idris Samarinda
060/KNAKTP/Pundidkan/X/2022 : Rekomendasi Kehijakan
Jakarta, 10 Oktober 2022
Prof. Dr. Imam Taufiq, MA.g.
Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Semarang
Benama surst ini Kowisi Nasional dei Kekerasas terhodop Pereopan (Komnas Perempuan) menyampaikan terima kasih kepeda Bapak Roktor den selurah civitas akademika UIN Walisongo Semanng atas sambutan beik dolam kunjungan Tim Kornnas Perempunn dalam angka Monitoring dan Evalusi Irmplementasi kebijakas ats SOP Pencegahas dan Penanganan Kekoresan Sckual (PPKS) puda 27 Jali 2022 di Karepus III UIN Wallsongo Semaring. Menapakan sehuah langkah progresif bahwa UlN Walisongo Semurang telah memiliki kebijakan PPKS dengan diterbitkannya Kapaesan Rokor Nonsor 300 (enue 2828 tentang Pencegukun dias Penarggolongan Kekerasan Sekomal puale Uwversithen hiaw Negert Walisgo Semurong sebogai pelaksanaan kebijakan yang perlu ditindaklajati yaita SK Dirjen Pundilßkan Islam Kementerian Agana No 5494 Takas 2079 tentang Pedbman Pescegobue das Peuggalagoe Kekerasas Seknat pasls Pergaruas Tiggi Keopomee bluo yong ditjakan kopado para RektoKeta PTKINS.
Kunjungan Komas Perempuan telah ditemui oleh jajamn Struktaral UN Walisongo. yaitu Keta LP2M Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., Wakil Rektor III, Dr. Achmad Arief Hadiman, M.Ag., ketaa PSGA Titik Rahmawati, M.Ag. Dalam dialog ini jaga dihadiri oleh civtas skadenika laineya sepeni perwakilan dosen dan matasiswari. Sejusla inomasi terkait perkembangan implemetasi SOP PPKS telah disampalkan dalam dalog tersebet, seperi sosialisasi keberadaan Keputasan Rektor tentang SOP PPKS, Workshop dan Wehinar Pencegahan das Penanganan di lingkangan Civitas akademika UIN Walisongo. Komsas Perempuan mengapresiasi perkembungan imsplementasi torkait upuya pencegahun ini.
Nawen demikian, menant informasi dalam forum dialog peda tanggal 27 Jali 2022 tenehut, tndapat kasus pelechan seksual oleh seorang jajanan pejahot Tenage Kependdikan d Fakudtas Psikologi das Kesehatan yang dilakakan kepuda sejanlah korban berstatas dosm dan mahasiwi. Dengan ddampingi Gonder Vocal Point, pura korban elah melaporkan ke piłak Dekanat, yang selanjutkaya langsang dungani oleh pihak rektost. Kasas ni terjad malai awal 202. Naman memant informasi terakhir pada awal Okoober 2022, kasas taesebut telah diselesaikan dengan memberi sanksi kepada pelaka.
Berdasarkan iafomasi-infomasi d atas, Komnas Perempuan memherikan rekomendasi kepuda Rektor UN Walisongo Semarang, ut:
1. Segera mengesahkan Usik Layonan Tepude di kamjus yang secare struktrur telah disalkan oleh PSGA, dengan sarara prasarama yang dibutuhkan sebagaimana telah diater dalam Kepatsan Rokter Nomor 129 Tabun 2022 teetong Standar Zapuan Pencegahan Dan Pemegouun Kekerosan Sekonal Pade LUuivershar Alan Negert
Wulisongo Semaring
2. Mensosialisasikan keberadan Unit Layanan Terpadu yang di dalamnya ada unik pergaduan yang trbestak di kampus ke selauh civitas akademika sehingga civitas akadenika yang mngelami korbun kekerasan sekosal di lingkungas kampus mengetalui kemine perla mengads.
3. Menjalin Kerjasama demgan lembaga layaran seperi Pasat Pelayanan Terpude (PPT Sereni) dan LRC KJ-HAM dan Lembaga layanas lain dalam penanganas korbun
Demikian surst rekomendasi ini kami sampuikan. Rekomendesi ini kami sampaikan besdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksaman monitoring dan evaluasi dan demi pemajuan kebijakan Pencegahan din Peunparun kekoresas sekual di ingkangan kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
:D48/KNAKTPY/Pendidikan/X/2822 Neme r : Rekmendasi Kejakan
Jakerta, 10 Oksober 2022
Samarinda
Berama sarat ini Kossiri Nosional dnn Kelerurun Aerhadas Peewpson (Komnas Perempoon) menyampuikan terima kasis kepoda Bapok Rektor dan selurah civitas akadesika UIN Sultan Aji Muhummad 1dris (UTNSI) Samarinde atas sambetan buik dalars kanjangan Tim Komnas Perempuan dalam rangka Monitoring dan Evalasi Implementasi kebijakan atza SOP Pencehanan dan Penanganas Kekermsan Sekoual (PPKS) pada 03 Agustis 2022 di Kampus I UIN Seltan Aji Mulammad ldris. Merupukan sehuah laagkah peogresif babwa UINSI Samarinds telah memilik kzbijakan PPKS dengan diterhitkanmya Pestaran Rektor No.1873 Takiuw 2021 sentong Pomherlolaan SOP Pecegdue dao Ponanggulagan Kekeraan Sekaf d (NSi, sebagoi pelakanaan kebijakan yang perlu ditindaklanjat yaita SK Diejen Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5294 Toluo 2019 testang Pndonan Pocegahan don Peuggulangon Kekerasaw Seknul pads Perganan Tinggl Anagamaan Jslan yang ditujukan kepada para RektonKctan PTKIN/S.
Kanjungan Konsnas Perempun tclah ditemai oleh jjoren Straktural UTN Samarinda, yaita Kepala LP2M Prof Altri, MAg., LL.M., Ph.D, Wakil Rekaor III, Dr. IL M. Abar D. M.Ag, Ketas PSGA, Ibu Rumalnar, M.Ad. Dalars dialog ini jaga dihadiri olzh civitas okademika lainaya seperti perwakitan dosen don muhasiwal. Sejanlah informasi terkait perkembungan implermestasi SOP PPKS telah disarepeikan dalarn dialog tersebet, seperti tensosialisasinya isu-isu kekerasan sekual di kampus, terintegrisinya program pemeegshan kekerasan seksual dalam Progrars KKN 2022, sena adasya sarvei kekerasan sekoual di kalangan civitas akademika UINSi. Kommus Perempuan mengapresisi perkembaagan implementasi terkait apaya peneegahan ini.
Mascernati husil survey Kekersan Seksual yong dilakskan pada talsun 2020, dapat dikatakan hakwa kasas kekerasas seksal di kalangas civtas akademika UINSl penting mesdapatan petution khesus. Dari 407 responden, erdaput 40% pemah mwendapatkan pelecohan secara lisan, 39% pernah mengalini pelecchan secara fisik, 26% persah mendapatkan pelecchan secara tertolis/gambar, das 7% permah mengalami perkoaa sermasa kaliak. Sementara delam laporan perkembungan PPKS haben belurm pernah ada laporan terjadinya kakerasan sekual di kampus. Namun, dalam dalog benama UPTD PPA dan L.BH APIK Kalimantan Timur bubwa pemah menerima laporan kasas kekerasan dari civitas akademika UINSI.
Bendasarkan informasi-Informasi di atas, Komnas Perormpean mermberikan rkomendes kepada Roktor UN Sultan Aji Mahummad Idris Samarinda, bahwac
1. Segere membentak dan mengcahkan Usit Layanan Terpado yang di dalamnys ada unit pergadean di kampas dengan sarana prasarans yang dibutubkan. Mengingat dara hasil sarvei menunjukkan balwa kekensan seksual nyata adanya. Tidek adanya laporin dari kortan ke kampus lebih disebubkan belune adanya ruang yang tersedia untak mengade sehinggo korbun mesilih mengadu ke lembaga layanan di laar kampus.
2. Segera mensosialisasikan keberadaan Unit Layanan Terpadu yang di dalameya ada anit pengaduan di kampus ke seluras civits akademika sehingga civitas akademika yang mengalami korbas kekemsan seksual di lingkungan kampas megetahui kemana perla nengads.
3. Menjalin Korjasama dengan kenboge layanan sepeni UPTD PPA dan LBH APIK Kalimantan Timar dan Lembaga layanan lainnya dalam penanparan kortan bile terjadi kasus kekerasan seksual.
Demikian sunet rekomendasi ini kami sampakan. Rekomendasi lei kami sampaikan besdosar data-data yang kami peroleh dalars pelakuruan monitoring dan evaluasi ds demi pemajuan kebijakan Poneegahan din Perangaras kekcrasan seksual di lingkungan kampus UIN Sultas Aji Muhummad ldris Samarinda.
nisi Peadidikan
7. Institut Agama Islam Negeri Metro
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
:66d/KNAKTP/Pinpinan/X/2022 Jakarta, 10 Oltober 2022 Ne l Rekomendasi Kebiakas Yn De. Hj. Siti Narjanah, MLAg Rekter Institat Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Metro
Bersama saat ini, Konisl Narssual Ai Kekeasow terhdop Perempn (Komms Peremepean) menyampaikan terima kasih kepada tbu Rekoor dan seluruh sivitas akademika IAIN Metro atas sarebuton haik terhadap kanjangan Komsas Porempuan delam rmngka pemantaaan dan evalaasi serta pesgastan kapasitas dalam implementasi kebijakan atas SOP Pencehanan dan Peranganan Kekarasan Seksual (PPKS) pada 3-5 Agutus 2022 di Kampus 1AIN Metro. Kebijakan pencegahan dan perangasan kekeasan sekoual (PPKS) yang dimiliki LAIN Metro melalei Kepudasa Rokior no 20 cuaus 202/ tentang Pelaksomaon Pencegakan dan Penuggdangan Kekerusn Sekonal al butint Agana híae Negeri Mero sehogai pelalsinaan SK Dirjes Posdßas hlon Kementerien Agans No 5a94 Tahun 2019 tentang Pedsman Pencegahan dan Penaggolongan Kekerman Sekonal pada Pergarwan Tingg Keugumaue blae merıpakan sehuh langah peogresif.
Dalam kunjungas tersebut, Komnas Perempuan telah ditemui oleh jajaan pirepinan dan straktural LAIN Mero, mulai dari Rektor, Wakil Rekoe II Dr. Mahnas Arad, M.Ag. Ketas PSGA De. Mufliha Wijayari, M.Si., dan Ketus L.P2M De. Aguowan Khotibul Unam dan juga hampir seman jajaan pimpian lAN Meta. Kunjangan tersebt tedr dari dialg pade hari pertama, pergoton kapusitas pada hari kedea, dan konsolidasi pode hari ketiga. Pada diakog yang tarat dihadiri ole sejumlah perwakilan mahasiwa, pengajar, dan temaga kependidikas, sejumlah informasi dan diskusi mengenai implementasi PPKS telah diumpalkan. Beberapa informasi pening atara lain adalah telah terpilihnya anggota Unit Layonan Tepadu (ULT) yang akan diangka, sadah odanyu spaya-upaya pecegahun melalal kurikalom responsif gender dan insersi isu gender dan iss kekersan seksaal, adanyn layanan hotline yong disediakan PSGA beropcrasi sejak Jali 2022 untak sementara menampung kehutuhas pengaduan kasus kekerasan selkousl sebelun trbentaknya ULT, serta infamasi semput adanya kekeresan sekual yang terjadi dan ditangani di tingkat fikultas. Secara garis beser, terdaput kendale straktural, substasi, das badaya dalam implomestasi PPKS di IAIN Metro. Komnas Perenpuan mergapresiasi perkeebangan implementasi terkait upuya pencegahan din Penanganan Kekerisan Sckoual ini.
Berdasurkas informusi-informasi di atas, Komsas Perempuin memberikan rekomendini kepuda Rektor 1AIN Metro, untuk:
1. Segera menentakan pesisi ULT di dalam strektur organisasitata kerja IAIN Metro yang memangkinkas UL.T memiliki kewenangan yeng kurt untak menjalankas fongsi
2. Segers mengangkat dan menberikan peningkatan kapasitas hagi anggota ULT yang telah tepilih seta mensosialisasikan kebcradan ULT kopada selarah civitas akadersika lAIN Metro.
Denikian sant rekomendisi ini karni sampakan. Rekomendasi ini kani sampoikin berdasar data-data yang kami peroleh dalam pelaksanaan monitoring dan evalaasi dan demi perajan ketsjakan Penccgahan dan Penanganan Kckeraan Seksuel di lingkungan karepes IAIN Metro.
8. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
20 Juni 2024
Nomor /MP.01.00/V1/2024 Perhal Penyampuian Rekomendasi Pesyaratan Rektor Yth Dr. (HC) KH Yahya Cholil Staquf Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesin Tempat
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhudap Perempuan (Kommas Perempuan) perempuan. Didirikan berdasarkan Keputasan Presiden (Keppres) No. 181 Tahan 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 j.o Perpres No. 8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perataran Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhudop Perempuan. Komnaas Perempuan meniliki mandat antara lain, memberikan sanin dan pertimbangan puda Pemerintah dan Kememterian Lembugs serta lembugt-lembaga non pemerintah temmasak lenbaga pendidikan, untak mendorong penymuman dan pengeahan kerangka kobjakan yang mendukung upuyn-upuyn pencegahan dan peranggulangan segalo bestuk kekerasan terhadap perempuan serta mewajudkan perlindangan, penegakan, dan pemujuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sataan Tugas Poncegahan don Peingaran Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) baik berepe peruliban korbun maupun pemberian sanksi kepada pelaks. Namon, Komnus Perempuan jugo menyayangkan langkah Satgas PPKS yang mengembolikan amunatnya ke Rektor karena kurangnya dakungan dan komunikasi yang maksimal antara Satgas dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Hal ini tenta menjadi kendala dalam upaya mewujadkan Kawasan Bebas dari Kekerasan (KBK) di lingkangan karepus, mengingat lembaga pendidikas adalah tempat strategis untak menghidupkan nilai-nibai komanusian, pesdarmaian, dan anti kekensan.
Kommas Porompuan memandang penting kehadiran Univenitas Indonesia sebagal salah sate pergunas tinggi terbaik yang menjadi kiblat dari perguruan tinggi di Indonesia dalam hal imelektalitas, pengabdian masyarakat, dan nilai kendabun dan peadabun menberkan contoh bagi kampus-kampus lain di lndonesia dalam menciptakan situasi yang kondusif bugi pesujadan nilai kemanusian, perdamaian, dan non kekerasan schagai ciri utama peradaban yang unggul.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai lemboga nasional HAM yang memiliki Lemboga serta lembuga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga pendidikan, untuk mendorong penyusunan dan pengoahan kerangka kebijakan yang mendoloang spaya-epeye pencogahan dan penanggulangan segala bentek kekerasan terhadap perempuan serta Indonesia, Komnas Perempuin memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pimpinan Universitas Indonosia mengakoifkan kembali Satgas PPKS sebagai bentak implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerisan Seksaal dan Perateran Menteri Pendidikan, Kebudeyaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 Tinggi
Dalam pelaksanaan pergantian kopemimpinan, perls memastikas odanyn kriteria calon Rektor yang memiliki keberpihakan dan komitmen yang kust untak: a. Menciptakas kampus yong aman, nyaman, dan behas dari kekerasan.
b. Memberikan dukumgan sccara moral dan administratif terhadap Satgas PPKS yang akan menjadi garda terdepan dalam upuya pencegahan dan perangaran segala bentak kekerasan di lingkungan Universitas Indonesia menuju karmpus yang zero kekerasan seksaal.
Menjadikan keberadaan Satgas PPKCS sebugai unit yang merupakan bagian dari struktur kampus yung mendapatkas fasilitas atas perangkat surmber daya sebagaimana unit-unit lainnya.
tasbahan lainnyu, staf Bapak daput menghubungi Badan Pekerja Komnas Perempaan
Atas perhatian dan kerjo sama Bapak, kami ucapkan terima kasih
Hasil Telaah Inspektorat Jenderal Kemenag terhadap IKK PPKS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Telepon (021) 75916008, 7897863, 7691549 Fakaimle (021) 7892112 31 Juni 2024 Nomor Segera Sifat Lampiran : 1 Dokumen : Rekomendasi Instrumen Pengawasan PPKS
Yth. Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kel Jakarta
Harapan kamsi Komnas Perempuan dapat terus menjadi mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
Menindaklanjuti surat dari Ketua Subkomisi Pendidikan Komisi Nasional Ansi Kekerasan Terhadap Perempuan nomor 824MP.01.00/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, perihal Penanganan Kekerasan Seksual (IKC-PPKS), sebagai alat pemantauan implementasi kebjakan PPKS yang efekdif dan dapat dilakukan secana mandiri atau sef assemen' oleh masing masing kampus Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), maka kami sampaikan bahwa Inspaktorat Jenderal Kementerian Agama menerima rekomendasi Komnas Perompuan dan telah menggunakan instrumen IKK-PPKS tersebut sebagai salah satu metode pemantauan dalam pengawalan implementasi kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan
Inspektur Jenderal
1. Menteri Agama, 2. Seknetaris Jenderal Kementerian Agama.
LAMPIRAN
| No | PERENCANAN DAN PERUMUSAN | Hasil Telaah |
| Hasil lelaah kami bahwa instrumen Perencanaan dan Perumusan telah menjabtarian dengan culup konmponen komponen penting dalan encegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi., meliput: eksual melalul kegiatin seperti rapat, diskusi. Sosialisal rancargan kabjakan kepada Melibatkan para pihak dalam merumuskan | ||
| L | SUBTANSI KEBLAKAN | |
| Aspek Umu | hamonisasi dengan kebijakan lain ewenangan Aspek urtum, sepert lujuan berialanjutan, perguuan tinggi, tanggung jawab pana phak. pengalokasian sumber daya, mekanime pemlhan can peningkatan kapasitas tim perindungan, serta montoring den evaluasi | |
| pertemuan, progrim sosialsasi, dan intrastruktur | ||
| Muatan Sisdem Peranganan dan | pendampingan, pedindungan korban dan sskal. pelaporan ke aparat, jaminan keberianjutan pemberian sanksi, den dukungen layanan |
| SMPLEMENTAS KEBUAN | Hasil Telaah kekerasan seksual memberkan gambaran yang | |
| 一 | Pengorganisasian | Pembentukan tim kega (Satgas) PPKS Penyusuman pedoman teknis pelaksanaan |
| 2 | nersparn Sistem Percegahaen | memperhatkan teayat kekerason seksual Perrbatasan pertenuan antara mahasinas Penerepan sistem penceganan dalan setiap |
| 3 | Perempen Siaten Pengatvan | Program sosiatesi terkal uptya PPS • Pernyediaan sistem pengaduan yang menjem |
| 4 | weon Sam Penin tan | ediaan dukungan permulhan pskziogis. |
| ebjakan PPKS di perguruan tinggi desentenaga pendidik, dan perwaklen as mahasiswa) dalam merumuskan pending agar kebijakan yang dihaslkan dapat | ||
| Peryutuman laporen evaluasi komprshenal |
| No | Uraian | Hasil Telash |
| 0 | EVALUASI KEBJAKAN | Publikasi laporan evaluasi dengan merperhatkan kerahasiaan Pengriman laponan evaluasi ke Kermenterian Telaah terhadap Exaluisi Kabijakan yang memaparkan mekanisme exaluasi eekdivits dempek dan mandat dal implementasi kets jakan PPKS, sudan cukup |
| Chestha Cuampt an Tartel | Penputunan laporan exaluasi komprehensif Pubikasi laporan esaluasi dengan | |
| SKORING | Pengman laporan eveluasi ke Kemerterian Perlu dipertmbangian cara penlaian dengan memberkan renge nilai dari 0 sampai 1, hal ini |
Adapun kebijakan yang sudah ditetapkan Kementerian Ag Ingpi Keagamaan pada PTK,
Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama:
Keputusan Menteri Agama Nomor 83 tahun 2023 tentang Pedoman Peranganan
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahen dan Penanganan Kekerasan Seksual
Keputusan Direktur Jenderal Pendidkan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Peturnjuk
tertang Petunjuk Teknis Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor 19 Tahun 2024 Tertang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Sekaual Di
Inspeitorat Jenderal dalam hal ini telah melakukan pengawanan pencegahan dan penanganan kekerasan sekaual pada pada 12 Perguruan Tingg Keagamaan Swasta (*TKS) dan 5 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang tendin dari Perguruan Tingg
Dari hasil pengawasan yg kami lakukan menghasilkan rekomendasi perlumya penguatan dalam kebjakan pencagañhan dan penanganan kekerasan seksual.