IIAN 2AN E PESI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN: AKSIYANG DINANTIKAN
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Komnas Perempuan Jakarta, 2025
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN: AKSI YANG DINANTIKAN
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Dokumen ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk pencegahan dan penghapusan praktik P2GP/ Sunat Perempuan. Kutipan atas dokumen ini wajib mencantumkan Komnas Perempuan sebagai sumber. Tidak diperkenankan menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini dengan tujuan komersial.
Tim Pemantau:
Alimatul Qibtiyah, Amira Hasna Ruzuar, lis Eka Wulandari, Maria Ulfah Anshor, Ngatini, Satyawanti Mashudi, Hanifah Mu'allifah, Monica Subastia
Tim Penulis Laporan:
Alimatul Qibtiyah, Amira Hasna Ruzuar, lis Eka Wulandari, Hanifah Mu'alifah, Maria Ulfah Anshor, Monica Subastia, Nahei, Ngatini, Olivia Chadidjah Salampessy, Satyawanti Mashudi
Tim Diskusi:
Adelitas Kasih, Alimatul Qibtiyah, Amalia Anjani, Amheera Dhini, Amira, Anggun Novita Sari, Astrit, Astuti, Bahrul Fuad, Christina Yulita, Daden Sukendar, Dahlia Madanih, Dian Prawitasari, Enok Ghosiyah, Fadilla D.P., Fatih Maharini, Hanifah M, Heemlyvaartie D. Danes, Herlina, Heru S., lis Eka W, Indah Sulastry, M. Alfi Baiqun, Maria Ulfah Anshor, Mariana Amiruddin, Masruchah, Mery B., Molay Mardina, Monica S, Nahei, Ngatini, Olivia C. Rina Nursanti, Salampessy, Robby K., Rainy Hutabarat, Retty Ratnawati, Rina Nursanti, Satyawanti Mashudi, Sondang Frishka, Soraya Ramli, Triana Komala Sari, Wanda R., Zannyta Faranny.
Penyelaras Akhir:
Alimatul Qibtiyah dan Satyawanti Mashudi
Perancang sampul & Isi:
Agus Teriyana
Cetakan pertama, April 2025
ISBN
xxiv + 120 halaman
15 x 23 cm
NATIONALCO8SONON KOMNAS PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Faks. +62 21 390 3911
http://www.komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR
PEMOTONGAN/PELUKAAN Genitalia Perempuan (P2GP) atau Sunat Perempuan, merupakan seluruh bentuk pemotongan alat kelamin perempuan baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan, dengan alasan di luar (kepentingan) pengobatan. Dalam beberapa dokumen kebijakan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan menyebut praktik ini dengan istilah Sunat Perempuan. Sedangkan World Health Organization (WHO) dengan istilah Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). WHO menyoroti penting praktik ini karena membahayakan dan merupakan pelanggaran terhadap kesehatan, serta memberikan trauma jangka pendek dan jangka panjang bagi kehidupan perempuan dan anak perempuan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang 2010-2012 secara khusus melakukan penelitian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, dan menemukan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu praktik yang merupakan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Pada 2017, Komnas Perempuan bersama PSKK UGM dengan dukungan UNFPA dalam penelitian P2GP/Sunat
Perempuan di 10 Provinsi dan 17 Kabupaten Kota, menemukan bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan mengalami durabilitas pengetahunan yang berlangsung dari generasi ke generasi karena kuatnya tradisi masyarakat, agama dan keyakinan atau kepercayaan lainnya untuk memuliakan perempuan dan sebagai syarat sebagai perempuan Islam, menghilangkan kotoran atau najis serta mengontrol perilaku perempuan secara moral dan seksualitas.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah berkomitmen mencegah terjadinya praktik P2GP/Sunat Perempuan. Komitmen ini diwujudkan dengan menyusun Roadmap dan Rencana Aksi pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan sampai 2030 melalui beberapa tahapan. Komitmen dimulai pada 2016-2020 yang merupakan tahapan advokasi, diawali dengan melakukan kajian-kajian, lobi-lobi dengan tokoh masyarakat dan agama, pembuatan panduan-panduan serta penyusunan Roadmap Rencana Aksi pencegahan. Untuk tahapan pencegahan yaitu 2020-2024, 2025-2028, dan 2029-2030.
Komnas Perempuan memandang roadmap tersebut penting untuk terus dikawal mengingat praktik P2GP/Sunat Perempuan masih banyak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan sebaran praktik P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia, dimana 5 Provinsi dengan prevalensi tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Selatan, dan Riau. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang 2023-2024, sebagai upaya tindak lanjut, Komnas Perempuan dengan dukungan UNFPA kembali melakukan analisis pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dengan melakukan pengembangan peta implementasi kebijakan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di tiga wilayah yang memiliki prevalensi tertinggi dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur), dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak). Penyusunan laporan analisis Pemantauan Implementasi Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan ini diawali dengan diskusi terpumpun bersama kementerian/ lembaga dan internal Komnas Perempuan untuk membangun instrumen pemantauan implementasi kebijakan pencegahan praktik P2GP/Sunat
Perempuan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan untuk menghasilkan instrumen pemantauan yang lebih komprehensif.
Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan yang diketuai oleh komisioner Alimatul Qibtiyah bersama dua anggota komisioner lainya yaitu Imam Nahei dan Maria Ulfah Anshor serta badan pekerja Ngatini, Amira Hasna, dan Iis Eka Wulandari atas proses pembuatan laporan Pemantauan Implementasi Kebijakan Pencegahan Praktik P2GP/Sunat Perempuan. Juga kepada Tim Kesehatan Reproduksi yang diampu oleh Komisioner Satyawanti Mashudi yang senantiasa mengawal laporan ini sejak awal penyusunan instrumen pemantauan. Komnas Perempuan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Hanifah Mu'allifah selaku konsultan yang telah membantu dalam penyusunan analisis di Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango) dan Monica Subastia yang membantu dalam penyusunan analisis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur) dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak). Semoga hasil dari pemantauan ini dapat menjadi modalitas untuk tindak lanjut rencana aksi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan pada tahun-tahun berikutnya, menuju Indonesia bebas dari praktik P2GP/ Sunat Perempuan pada 2030.
Jakarta, 18 Desember 2024
Wakil Ketua Komnas Perempuan
Olivia Chadidjah Salampessy
RINGKASAN EKSEKUTIF
KOMISI Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan satu di antara empat Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 65/2005. Komnas Perempuan memiliki mandat khusus untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan. Komnas Perempuan berupaya mendorong integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif dan interseksional dalam kebijakan kesehatan reproduksi. Perhatian khususnya pada kebijakan Tanpa Toleransi (Zero Tolerance) terhadap praktik-praktik yang membahayakan diantaranya praktik Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP)/Sunat Perempuan. Praktik ini menempatkan perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan, kerentanan berlanjut dan trauma psikologis yang berkepanjangan akibat dari praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan prevalensi praktik P2GP/Sunat Perempuan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
(SPHPN) tahun 2024 menunjukan sebanyak 46,3 persen perempuan berusia 15-49 tahun telah menjalani sunat perempuan. Mayoritas telah menjalani sunat perempuan dengan cara simbolik (58,6 persen), sedangkan sisanya telah menjalani P2GP/Sunat Perempuan menurut tipe WHO (41,4 persen). Praktik ini dilakukan secara beragam berdasar dugaan dan praktik yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, mulai dari yang simbolik hingga yang melukai atau memotong klitoris dengan gunting. Komnas Perempuan bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) sendiri telah mendokumentasikan praktik P2GP/Sunat Perempuan ini pada tahun 2017 dalam penelitian yang dilakukan di 10 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai lembaga utama yang memiliki otoritas di bidang kesehatan telah mengeluarkan setidaknya 3 (tiga) kebijakan untuk menghapus praktik P2GP/Sunat Perempuan yang berbahaya ini. Kebijakan Kemenkes ini dikeluarkan pada tahun 2006, 2010 dan 2014. Setelah 3 kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan tingkat kementerian (kemenkes), akhirnya pada tahun 2024 dikeluarkan kebijakan baru yang lebih tinggi yaitu aturan turunan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berupa peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksana Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Pasal 100-102 PP Kesehatan memuat Pasal 102 yang menyatakan upaya kesehatan sistem reproduksi perlu mencakup sekurangnya Langkah: a). menghapus praktik sunat perempuan.
Upaya mewujudkan Indonesia bebas praktik P2GP/Sunat Perempuan yang tertuang dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pencegahan tertuang dalam visi diantaranya (1) Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapapun, (2) Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun, (3) Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi yang tepat, (4) Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat. Dengan demikian Komnas Perempuan berharap bahwa kebijakan yang sudah direncanakan dalam Roadmap pemerintah tersebut dapat terimplementasi dengan baik
Berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang ada dan terbitnya peta jalan dan stategi nasional maka Komnas Perempuan melakukan pemantauan implementasi kebijakan terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan. Adapun tujuan dari pemantauan ini adalah 1) Melakukan tinjau ulang (review) terhadap roadmap atau peta jalan pencegahan P2GP dan kebijakan serta perkembangan implementasinya, baik secara nasional maupun wilayah dengan prevalensi tinggi dalam praktik P2GP, di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten; 2) Melakukan pemantauan atas implementasi kebijakan pencegahan P2GP dengan instrumen pemantauan yang dikembangkan Komnas Perempuan; 3) Menyusun rekomendasi untuk penguatan implementasi pencegahan P2GP dalam mendukung pencapaian SDG's di Indonesia.
Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 2023-2024 di 3 (tiga) provinsi dengan prevalensi tertinggi praktik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu Gorontolo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango); Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur); dan Banten (Kabupaten Lebak). Proses pelaksanaan pemantauan ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan survei menggunakan skala kesadaran, desk research, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan wawancara. Penyusunan instrumen pengukuran kesadaran dilakukan dengan dua teknik yaitu dengan skala kesadaran dan observasi. Pertama, menyusun skala kesadaran masyarakat akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan bagi Perempuan dengan menggunakan skala Likert. Dalam penyusunan skala kesadaran, yaitu menyusun blueprint terlebih dahulu yang meliputi aspek kognitif, afektif dan konatif kemudian diturunkan dalam sub aspek P2GP/Sunat Perempuan sehingga menghasilkan sebuah pernyataan berupa item-item. Kedua, teknik observasi digunakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang muncul ketika di lapangan. Survei dari 3 daerah ini menjaring responden berjumlah 115 dan untuk FGD diikuti total 81 peserta.
Temuan-temuan pemantauan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 2 (dua) bagian menyajikan implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di level Nasional dan Daerah, dan 1 (satu) bagian menjelaskan praktik-praktik P2GP/Sunat Perempuan yang masih terjadi di wilayah pemantauan. Pada tataran implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di level nasional, memperlihatkan bahwa belum semua K/L terkait mengetahui dan memahami eksistensi Roadmap Pencegahan dan startegi nasional pencegahan P2GP/Sunat perempuan serta tupoksi masingmasing pihak sebagaimana tertuang dalam dokumen dimaksud. Sehingga belum melakukan pengembangan program dan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan P2GP/Sunat Perempuan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa K/L juga belum masif dan berdampak nyata. Meskipun beberapa organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan di level nasional sudah ikut berperan serta dalam upaya ini baik dengan melakukan peningkatan kapapsitas, kampanye hingga mengeluarkan fatwa, atau kebijakan internal lembaga. Selain itu, pemerintah Pusat juga belum melakukan upaya untuk mendorong terbitnya kebijakan daerah yang spesifik untuk mencegah dan menghapus praktik ini terutama daerah-daerah dengan prevalensi tinggi.
Situasi tersebut akhirnya tercermin secara jelas pada level daerah dimana pemerintah daerah setempat belum mengetahui adanya kebijakan yang melarang praktik P2GP/Sunat Perempuan maupun Peta Jalan Pencegahan P2GP. Berdasarkan survei kesadaran masyarakat akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan secara umum menunjukkan bahwa walaupun banyak (60%) yang tidak mengetahui kebijakan larangan sunat perempuan, namun tingkat kesadaran akan bahaya praktik sunat perempuan yang sedang sebesar 53% dan yang tinggi sebesar 43%.
Akibatnya tidak ada program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sipil setempat, apalagi mendorong dibuatnya sebuah kebijakan pencegahan dan pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Kurangnya pengetahuan tersebut juga menyebabkan tidak adanya sosialisasi yang masif pada masyarakat. Dinas terkait di daerah yang relevan juga menggunakan alasan tidak adanya pelaporan kasus sunat perempuan yang melukai anak perempuan saat praktik P2GP/Sunat Perempuan, sehingga praktik ini dianggap tidak berbahaya. Kuatnya tradisi menjadi alasan bahwa praktik ini penting terus ada untuk memastikan bahwa perempuanperempuan di masyarakat tersebut tetap terjaga kesuciannya, tidak nakal, tidak binal dan terjaga hasrat seksualnya. Praktik yang terjadi belum bergeser dari masa lalu yaitu dilakukan pada bayi perempuan, dengan penggunaan alat yang tidak steril, dan cara-cara dilakukan bersamaan dengan upacara atau ritual tertentu.
Berbagai tantangan dalam memastikan pencegahan dan penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan masih belum dapat diurai dengan baik. Terutama karena praktik ini merupakan tradisi turun menurun yang dilanggengkan di tiap generasi. Diperkuat oleh anggapan sebagai perintah agama yang didukung oleh tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut. Masih tingginya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat yang harus diatur ketubuhan dan hasrat seksualnya dengan dalih menciptakan tatanan dalam masyarakat yang bermoral.
Laporan ini melakukan analisis pada hasil temuan dengan menggunakan kerangka HAM dan kesetaraan gender. Kerangka hukum yang digunakan adalah Konstitusi dan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan/ peraturan yang relevan. Untuk kerangka HAM Internasional dengan menggunakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT), Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR); Beijing Platform for Action (BPfA), dan dokumen lain yang relevan.
Kurangnya sosialisasi yang masif, ketiadaan program-program pencegahan yang komprehensif dan belum adanya kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama dampak dari P2GP/Sunat Perempuan terhadap kehidupan anak perempuan mereka di masa datang. Praktik yang terus terjadi ini mengakibatkan langgengnya budaya berbahaya bagi kesehatan anak perempuan dan perempuan. Diskriminasi yang terjadi karena alasan dibalik praktiknya mengukuhkan posisi perempuan sebagai subordinat, yang harus diatur kehidupnnya dan kehilangan hak atas tubuhnya sendiri. Selain itu memperlihatkan bahwa negara belum optimal dalam melakukan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan ini sehingga masih terus terjadi meski telah sekian masa dilewati.
DAFTAR SINGKATAN
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPELITBANGDA : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BAPPENAS : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKOW : Badan Koordinasi Organisasi Wanita
BPS : Badan Pusat Statistik
Bimwin Catin : Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
CAT : Convention Against Torture
DINKES : Dinas Kesehatan
FGM : Female Genital Mutilation
FGM/C : Female Genital Mutilation/Cutting
HAM : Hak Asasi Manusia
KEMENAG : Kementerian Agama
IBI : Ikatan Bidan Indonesia
KEMENDIKBUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
| KOMNAS PEREMPUAN : Komisi Nasional Anti Kekerasan | Komisi Nasional Ai |
| KEMNKES | terhadap Perempuam : Kementerian Kesehatan |
| KGI | : Keadilan Gender Indonesia |
| KPPPA | : Kementerian Pemberdayaan Perempuan |
| KUPI | dan Perlindungan Anak : Kongres Ulama Perempuan Indonesia |
| KUA | : Kantor Urusan Agama |
| P2GP/Sunat Perempuan : P | P2GP/Sunat Perempuan: Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia |
| LPA | Perempuan atau Sunat Perempuan : Lembaga Perlindungan Anak |
| LNHAM | : Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| Nakes | : Tenaga Kesehatan |
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |
| PSKK UGM | : Pusat Studi Kependudukan dan |
| DP3AP2KB | Kebijakan, Universitas Gadjah Mada : Dinas Pemberdayaan Perempuan |
| PCNU | Penduduk dan Keluarga Berencana : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama |
| PDA | : Pimpinan Daerah Aisyiah |
| PLKB | : Petugas Lapangan Keluarga Berencana |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PSGA | : Pusat Studi Gender dan Anak |
| PUSKESMAS | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| PUSKESMAS | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| PUSKA Gender & Seksualitas FISIP UI | : Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia | |
| RS | : Rumah Sakit | |
| RISKESDAS | : Riset Kesehatan Dasar | |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah | |
| SDGs | : Sustainable Devolopment Goals | |
| UNFPA | : United Nations Population Fund | |
| SPHPN | : Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional | |
| SOP | : Standard Operating Procedure | |
| TPB | 1 | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| UNICEF | : United Nations Children's Fund | |
| WHO | : World Health Organization | |
| UPR | : Universal Periodic Review | |
| UPTD PPA | " | : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak |
| BALITBANG | : Badan Penelitian dan Pengembangan |
DAFTAR ISTILAH
Hulango Orang yang dituakan dan bertugas membantu dalam upacara adat dan tradisi di Gorontalo, termasuk dalam praktik P2GP/ Sunat Perempuan.
Jatilunataliti : Pandangan sosial di Gorontalo, berupa adanya tekanan sosial dengan sebutan jatilunataliti bagi anak perempuan yang tidak disunat. Sebutan itu menjadi olokan negatif tidak mempunyai adab seperti berperilaku nakal
Mongubingo atau Tradisi praktik P2GP/Sunat Perempuan bayi Cubit Kodo perempuan yang dilakukan di Gorontalo
Pengguling :Sebutan atau istilah bagi dukun beranak atau orang yang melakukan P2GP/Sunat Perempuan di Kabupaten Belitung Timur.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar... Ringkasan Eksekutif. Daftar Singkatan. Daftar Istilah xix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan ... 6 1.3 Kerangka Konseptual. 7 1.3.1 P2GP/Sunat Perempuan dalam Kesetaraan Gender ........7 1.3.2 Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan 2030..... 9 1.4 Metodologi .. 13 BAB II KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL...... 21 2.1 Kerangka Hukum Nasional. 21 2.2 Kerangka Hukum Internasional. ……25 BAB III IMPLEMENTASI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN 31 3.1 Tingkat Nasional 32 3.2 Tingkat Daerah .38 3.2.1 Gorontalo 38
3.2.2 Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.. 42 3.2.3 Lebak, Banten 46 BAB IV TANTANGAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN DI TINGKAT DAERAH 51 4.1 Gorontalo 51 4.2 Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. . 53 4.3 Lebak, Banten. ..56 BAB V PRAKTIK P2GP/SUNAT PEREMPUAN DI TIGA WILAYAH ..... 61 5.1 Gambaran Umum 62 5.2 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan 64 5.3 Teknis dan Cara Praktik P2GP/Sunat Perempuan. ....77 BAB VI PERSPEKTIF HAMBG DALAM PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN 85 6.1 Minimnya Sosialisasi Hambat Penyebaran Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran.. .86 6.2 Pemahaman yang Rendah Picu Mitos dan Tafsir Agama terus Bertumbuh Mengakar. ..87 6.3 Pelanggengan Praktik Budaya yang Berbahaya terhadap Perempuan. .88 6.4 Tanggung Jawab Negara terhadap Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan belum Optimal ..89 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 91 7.1 Kesimpulan ..91 7.2 Rekomendasi. 94 99 Lampiran. Daftar Pustaka. .119
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kisi-Kisi Instrumen Skala Sikap. 14 Tabel 1.2 Poin Pertanyaan FGD. .…16 Tabel 1.3 Kunjungan Lapangan Pemantauan P2GP/Sunat Perempuan di Tiga Wilayah ...... …19 Tabel 1.4 Latar Belakang Sosial Responden.. ……20 Tabel 3.1 Perbandingan Implementasi kebijakan P2GP di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak, Banten. 48 Tabel 4.1 Perbandingan Tantangan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan Gorontalo, Belitung Timur dan Kabupaten Lebak........... .59 Tabel 5.1 Gambaran Umum Praktik dan Pengetahuan.... ..62 Tabel 5.2 Pengetahuan tentang Kebijakan larangan P2GP/Sunat Perempuan... ... 63 Tabel 5.3 Level Kesadaran akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan ... 64 Tabel 5.4 Perbandingan Motivasi di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten dalam Melakukan Praktik P2GP/Sunat Perempuan. 75 Tabel 5.5 Perbandingan Teknis Pelaksanaan Praktik P2GP/Sunat Perempuan Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten ........ 83
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Data Prevalensi P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia ......... 8 Gambar 1.2 Visi Pencegahan P2GP .. 10 Gambar 1.3 Peran Kementerian/Lembaga dalam Roadmap Pencegahan P2GP 11 Gambar 1.4 Peran Kementrian/Lembaga dan Masyarakat Sipil. 12 Gambar 5.1 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo.... ….65 Gambar 5.2 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Belitung Timur.... 65 Gambar 5.3 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Lebak Banten....... 65 Gambar 5.4 Teknis dan Cara Praktik P2GP/Sunat Perempuan........77 Gambar 5.5 Alat P2GP/Sunat Perempuan... 78
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan satu di antara empat Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 tahun 2005 juncto Peraturan Presiden No. 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan memiliki mandat khusus untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan mempunyai visi terbangunnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaharuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dan lintas batas dengan memperkuat kepemimpinan perempuan. Visi tersebut dibuat guna mencapai tujuan agar perempuan Indonesia semakin aman dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Tujuan tersebut akan tercapai dengan mewujudkan sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan Indonesia, terutama mengubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk perempuan dan laki-laki.
Komnas Perempuan yang juga memiliki mandat pemajuan HAM perempuan, berupaya mendorong integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif dan interseksional dalam kebijakan kesehatan reproduksi. Perhatian khususnya pada kebijakan Tanpa Toleransi (Zero Tolerance) terhadap praktik-praktik yang membahayakan di antaranya praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan atau Sunat Perempuan (P2GP/Sunat Perempuan). Perempuan dan anak perempuan terus menjadi korban kekerasan, kerentanan berlanjut dan trauma psikologis yang berkepanjangan akibat dari praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Istilah P2GP sendiri didapatkan melalui serangkaian lokakarya dengan pemangku kepentingan kunci di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, konsensus dicapai bahwa, di Indonesia, FGM/C harus disebut sebagai P2GP, (Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan) untuk memotong/melukai alat kelamin perempuan). Dalam pemahaman internasional, memotong jaringan kelamin wanita bagian luar digambarkan dalam berbagai istilah: "penyunatan pada wanita," "mutilasi alat kelamin perempuan," "pemotongan genital perempuan" dan "mutilasi"/pemotongan alat kelamin perempuan." Namun, pada pasal 102 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, istilah yang digunakan untuk merujuk praktik memotong, melukai, dan penyunatan pada alat kelamin perempuan adalah "Sunat Perempuan". Laporan ini mengadopsi terminologi resmi UNFPA serta terminologi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yakni "pemotongan/perlukaan genital perempuan atau sunat perempuan" (P2GP/Sunat Perempuan).
WHO menyebut praktik ini sebagai Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), yang mencakup semua bentuk pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar alat kelamin perempuan atau bentuk apa pun yang melukai alat kelamin perempuan dengan alasan di luar (kepentingan) pengobatan. Berdasarkan data UNICEF, Female Genital Mutilation: A global Concern.
2024 Update, FGM/C ini banyak dipraktikkan di negara-negara Afrika dan beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Pakistan, India dan Malaysia. Pada Regional Partners Roundtable to End Female Genital Mutilations/ Cutting (FGM/C) di Bangkok memaparkan bahwa FGM/C berdampak pada lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan (usia 15 – 49) dengan data lebih dari 144 juta kasus di Afrika, 80 juta kasus di asia dan 6 juta kasus di Timur Tengah.
Bila dilihat dari perspektif Hak Asasi Perempuan, praktik P2GP/ Sunat Perempuan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak seksual dan reproduksi karena bisa membahayakan kesehatan reproduksi dan fungsi seksualitas perempuan. Sebagaimana rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) terkait hak asasi manusia (HAM) mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM, salah satunya yaitu melarang secara tegas semua bentuk penyiksaan, termasuk dalam praktik budaya seperti sunat perempuan. Dalam laporan 25 tahun Implementasi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang dilakukan oleh KuPP, disebutkan bahwa sunat perempuan (female genital mutilation/cutting atau FGM/C) merupakan praktik budaya yang membahayakan kesehatan perempuan. Karena itu, P2GP/Sunat Perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Komnas Perempuan secara konsisten menyerukan penghapusan praktik ini, sejalan dengan komitmen internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Sustainable Development Goals (SDGs). (Komnas Perempuan: 2023).
Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan prevalensi praktik P2GP/Sunat Perempuan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan sebanyak 46,3 persen perempuan berusia 15-49 tahun telah menjalani sunat perempuan. Mayoritas telah menjalani sunat perempuan dengan cara simbolik (58,6 persen), sedangkan sisanya telah menjalani P2GP/Sunat Perempuan menurut tipe WHO (41,4 persen). Praktik ini dilakukan secara beragam berdasar dugaan dan praktik yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, mulai dari yang simbolik dengan menggoreskan kunyit ke genital perempuan, membersihkannya dengan kain kapas dan iodin povidon, menusuk klitoris dengan jarum, mengerik dengan pisau, mematuknya dengan ayam, menjepit dengan koin, dan memotong klitoris dengan gunting.
Pada tahun 2017 Komnas Perempuan dan PSKK UGM melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif di 10 provinsi di Indonesia, menemukan bahwa praktik memotong atau melukai genitalia perempuan sering kali didasarkan pada kepercayaan agama bahwa itu merupakan proses untuk mengislamkan dan membersihkan kotoran. Ada kepercayaan bahwa jika laki-laki harus dikhitan, maka perempuan juga harus dikhitan, untuk mengurangi nafsu seksual perempuan, supaya perempuan mudah dididik, mudah melahirkan, dan lebih dapat menikmati hubungan seksual. Namun, menurut Sayyid Sabiq, seorang ahli fikih menyampaikan, "Semua hadis yang berkaitan dengan perintah Sunat perempuan itu adalah dha`if (lemah), tidak ada satu pun yang shahih (benar)" (Dar Al Kitab Al Arabiy, 1973).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai lembaga utama yang memiliki otoritas di bidang kesehatan telah mengeluarkan setidaknya tiga kebijakan untuk menghapus praktik P2GP/Sunat Perempuan yang berbahaya ini. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait P2GP/Sunat Perempuan yang menuai pro dan kontra. Yang pertama pada tahun 2006, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran No. HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Namun kebijakan ini ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan alasan bahwa P2GP/Sunat Perempuan merupakan makrumah, praktik baik yang merupakan bagian dari syariat Islam, sehingga tidak boleh dilarang.
Pada tahun 2010, Kemenkes mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang SOP sunat perempuan bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orang tua bayi untuk melakukan sunat perempuan pada diri atau bayinya. Kebijakan ini ditentang oleh banyak aktivis perempuan dan lembaga internasional seperti Komite CEDAW (Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women) yang tengah berupaya untuk dapat menghapuskan praktik yang berbahaya bagi perempuan ini. Karena itu diterbitkanlah Permenkes No. 6 Tahun 2014 yang mencabut Permenkes yang berisi SOP sunat perempuan. Walaupun mencabut, pada ayat lain disebutkan bahwa Menteri Kesehatan memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan, yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan pemotongan alat kelamin perempuan. Kebijakan yang terlihat bertentangan ini melahirkan kebingungan pada para tenaga kesehatan di lapangan. Di satu sisi, sebagai tenaga kesehatan mereka mengetahui bahwa P2GP/Sunat Perempuan tidak ada manfaatnya secara medis bahkan dapat membahayakan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, namun di sisi lain ada banyak permintaan dari masyarakat sekitar untuk melakukannya.
Setelah 3 kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan tingkat kementerian (Kemenkes), akhirnya pada tahun 2024 dikeluarkan kebijakan baru yang lebih tinggi yaitu aturan turunan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Pasal 100-102 PP Kesehatan memuat Pasal 102 yang menyatakan upaya kesehatan sistem reproduksi perlu mencakup sekurangnya langkah: a). menghapus praktik sunat perempuan.
Pemerintah Indonesia, melalui Kemen PPPA berkomitmen mencegah terjadinya praktik berbahaya terkait P2GP/Sunat Perempuan. Komitmen ini dilakukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Komitmen ini diwujudkan dengan menyusun peta jalan besar pencegahan praktik P2GP sampai 2030 melalui beberapa tahapan. Dimulai pada 2016-2020 yang merupakan tahapan advokasi, yang diawali dengan kajian-kajian, lobilobi dengan tokoh masyarakat dan agama, pembuatan panduan-panduan serta penyusunan Roadmap Rencana Aksi Pencegahan. Dilanjutkan dengan tahapan pencegahan yaitu 2020-2024, 2025-2028, dan 2029-2030. Masing-masing tahap pencegahan ini memiliki rencana aksi nasional, seperti pendidikan publik yang masif, advokasi kebijakan, koordinasi antar kementerian/lembaga, pendidikan non-formal maupun formal di 34 provinsi, dll.
Upaya mewujudkan Indonesia bebas praktik P2GP/Sunat Perempuan yang tertuang dalam Roadmap rencana aksi pencegahan tertuang dalam visi di antaranya (1) Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun, (2) Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapa pun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun, (3) Menyediakan sistem pendataan nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi yang tepat, (4) Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara negara maupun masyarakat. Dengan demikian, Komnas Perempuan berharap bahwa kebijakan yang sudah direncanakan dalam Roadmap pemerintah tersebut dapat terimplementasi dengan baik.
1.2 Tujuan
Tujuan dari pemetaan ini adalah:
1. Melakukan tinjau ulang (review) terhadap Roadmap atau peta jalan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dan kebijakan serta perkembangan implementasinya, baik secara nasional maupun wilayah dengan prevalensi tinggi dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan di 3 (tiga) wilayah yang memiliki prevalensi tertinggi dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur), dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak).
2. Melakukan pemantauan atas implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dengan instrumen pemantauan yang dikembangkan Komnas Perempuan
3. Menyusun rekomendasi untuk penguatan implementasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dalam mendukung pencapaian SDG's di Indonesia.
1.3 Kerangka Konseptual
1.3.1 P2GP/Sunat Perempuan dalam Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender menjadi salah satu persoalan global dari persoalan perempuan yang belum terselesaikan. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satu sasarannya adalah menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pemaksaan pernikahan dan P2GP/Sunat Perempuan. P2GP/Sunat Perempuan menjadi isu HAM dan kesehatan di seluruh dunia yang diakui sebagai pelanggaran hak asasi anak perempuan dan perempuan. Data survei tahun 2015 menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak perempuan berusia antara 15-19 tahun telah menjalani praktik P2GP (UNDP, 2017)
Menurut WHO tahun 2018, diperkirakan sekitar 140 juta anak perempuan dan wanita di seluruh dunia hidup dengan konsekuensi dari praktik P2GP/Sunat Perempuan. Hal ini dilakukan pada anak di bawah umur yang mana merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu praktik P2GP/Sunat Perempuan juga melanggar hak seseorang atas kesehatan, rasa keamanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Menurut Komnas Perempuan, P2GP/Sunat Perempuan termasuk dalam kategori pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture /CAT) karena praktik ini merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat perempuan. Sunat perempuan dilakukan tanpa persetujuan yang disunat, sering kali pada anak-anak, dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikologis. Komnas Perempuan memandang praktik ini sebagai kekerasan berbasis gender yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas integritas tubuh dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan (Komnas Perempuan 2023).
P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia dilakukan dengan cara yang beragam, mulai dari membersihkan daerah alat kelamin secara simbolik hingga menusuk, menggores, mengiris atau memotong bagian atas klitoris dan/atau seputar klitoris. Hasil riset menunjukkan 72,4% responden mengatakan bahwa praktik tersebut dilakukan pada anak usia 1-5 bulan. Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten menjadi provinsi yang menempati peringkat tertinggi dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan di
Indonesia. Prevalensi P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo mencapai 83,7% (Balitbang Kemenkes, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan masih tinggi. Prevalensi P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1.
Gambar 1.1 Data Prevalensi P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia
Data Sebaran Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di Indonesia
Riskesdas 2013 83 51.2 10 Provinsi dengan kasus P2GP tertinggi 2N BALI DIA JJATIM ACEH DKI NTB JAMBI AAR RIAU PAPUA SULUT JATENG SULTRA MALUKU BENGKULU SULSEL KALBAR INDONESIA KALTENG SUMUT LAMPUNG KALTIM KEPRI SULTENG SUMSEL SUMBAR SULAR KALSEL BANTEN BABEL ORONTALO PAPUA BARAT A AR
Hasil temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh PSKK UGM dan Komnas Perempuan tahun 2017 menyatakan bahwa dampak praktik P2GP/Sunat Perempuan tidak hanya mengurangi gairah seksual bagi perempuan tetapi dapat menyebabkan kematian. Dampak lainnya diungkap oleh PUSKA Gender & Seksualitas FISIP UI tahun 2015 yang mencakup dampak psikologis, dampak sosial dan dampak kesehatan. Hal ini sejalan dengan kertas konsep pencegahan dan penghapusan P2GP/Sunat Perempuan, yang tertulis di dalamnya bahwa P2GP/Sunat Perempuan berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, seksualitas dan trauma berkepanjangan, serta ketubuhan perempuan yang memiliki organ kelamin yang sensitif (Komnas Perempuan, 2019). Sementara berbagai kajian literatur menyatakan bahwa tradisi, perintah agama, dan adanya keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan menjadi norma di masyarakat menjadi salah satu faktor terkuat yang membuat tradisi P2GP/Sunat Perempuan dilakukan secara terus-menerus.
Sebagian ulama memandang bahwa sunat perempuan itu adalah kemuliaan, selain memenuhi tradisi atau adat, sunat perempuan mengarah pada tuduhan bahwa libido perempuan yang tidak disunat tidak akan terkekang, sedangkan sunat laki-laki dilakukan karena untuk kesucian dan kesehatan, bukan dengan alasan pengekangan nafsu. Masters dkk. (1992) menyatakan bahwa narasi kesucian justru tidak memiliki kaitan apa pun dari proses sunat perempuan. Secara ilmiah, otak merupakan sarana tubuh yang darinya muncul hasrat seksual, artinya akal pikiranlah yang sebenarnya bertanggungjawab dan mengarahkan hasrat seksual perempuan bukan alat reproduksi. Sebagian otak berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi seperti marah, takut, dan dorongan seksual.
1.3.2 Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan 2030
Sebagai upaya mengimplementasikan pencegahan P2GP KemenPPPA bersama pemangku kebijakan lainnya membuat grand design pencegahan P2GP melalui penyusunan tahapan perencanaan sebagaimana yang tertulis dalam Roadmap rencana aksi. Perencanaan ini tergolong dalam perencanaan partisipatif yaitu proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah, ketika sebuah rancangan dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara, masyarakat, rohaniwan/wati, dunia usaha, kelompok profesional, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Menurut penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, "perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki." Dalam UU No. 25 tahun 2004, dijelaskan pula "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
Dalam mewujudkan rencana aksi bersama dalam pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan tersebut ada pihak-pihak yang terlibat yang mempunyai pengaruh penting di masyarakat. Penelitian terdahulu menyatakan bawah terdapat 92% keputusan orang tua melakukan P2GP/Sunat Perempuan dipengaruhi oleh pemahaman agama yang meyakini bahwa P2GP/Sunat Perempuan adalah perintah agama (Komnas Perempuan, 2018). Dalam rangka pencegahan, pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika yang berhasil menurunkan praktik P2GP/Sunat Perempuan di negara mereka setelah mendorong proses-proses diskusi dengan tokoh agama mengenai bahaya P2GP/Sunat Perempuan. Hal ini menekankan bahwa pentingnya memberikan pemahaman (informasi) kepada tokoh agama dan masyarakat luas mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang praktik P2GP/Sunat Perempuan dari berbagai aspek. Berikut Roadmap yang mencakup visi dan pihak-pihak yang terlibat yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Gambar 1. 2 Visi Pencegahan P2GP
VISI PENCEGAHAN P2GP
1. Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun,
2. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun,
3. Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadarar atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat,
4. Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat.
Gambar 1.3 Peran Kementerian/Lembaga dalam Roadmap Pencegahan P2GP
| PENCEGAHAN P2GP DILAKUKAN TERINTEGRASI | |
| NO KEMENTERIAN PERAN | PERAN |
| 1 KEMENPPPA | Melakukan kordinasi antar kementerian dan lemba- ga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan P2GP |
| 2 Kemenkes KEMENKES | Melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP dari sudut pandang kesehatan mealui Nakes, mengintegrasikan bahaya P2GP ke dalam kurikulum lembaga pendidikan kedokteran, kesehatan, dan kebidanan, melahirkan kebijakan yang melarang keras Nakes dan lembaga layanan kesehatan untuk memberikan layanan P2GP. |
| 3 KEMENAG | Melakukan pendidikan publik dari sudut pandang agama melalui para penyuluh agama, menginte- grasikan bahaya P2GP ke dalam pendidikan agama, dan ke dalam modul Bimwin Catin. |
| 4 KEMENDIKBUD | Membangun budaya nir P2GP melalui pendidikan dengan mendukung integrasi bahaya P2GP ke dalam mapel di sekolah menengah dan perguruan tinggi umum, |
| 5 KEMENDAGRI | Mendukung pencegahan P2GP dengan melarang pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung P2GP |
Gambar 1.4 Peran Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Sipil
PENCEGAHAN P2GP DILAKUKAN TERINTEGRASI
| PENCEGAHAN P2GP DILAKUKAN TERINTEGRASI | |
| PERAN NO LEMBAGA NEGARA | PERAN Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah |
| 1 BAPPENAS BAPPENAS | Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN dan memantaunya dalam target pencapaian SDGs. |
| 2 BPS | Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah satu indikator SDGs Indonesia |
| 3 KIMESI NAHONAL ANT KEKERASAN TERUADAP PEREMPLAN KOMISI PEREMPUAN 4 | KOMNAS PEREMPUAN Mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan ancaman dan praktek P2GP Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP |
| KPAI | Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP |
| 11. 2. 3. 14. 5. 6. PSGA, lembaga penelitian, 7 | Ormas: agama, kesehatan, perempuan, kepemudaan, Lembaga: Agama, kesehatan, pendidikan, adat, LSM: kesehatan, pendidikan, budaya, perempuan, remaja, anak, Tokoh/Profesional: Toga, Toda, Toma, profesi kesehatan, pendidikan, agama, Lembaga Pendidikan umum dan agama tingkat menengah: kepala sekolah, guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), organisasi intra sekolah, Perguruan Tingggi Agama: dosen, organisasi mahasiswa (Intra dan Ekstra), PSGA, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi kedokteran, kesehatan, kebidanan, keperawatan: dosen, mahasiswa, organisasi intra, asosiasi tenaga kesehatan. |
Upaya multi pihak dalam pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dilakukan secara bertahap agar dapat diterima masyarakat. Scharmer dan Otto Kaufer (2013) menjelaskan ada tiga prinsip dasar dalam melakukan perubahan yaitu open mind (pikiran terbuka), open heart (hati terbuka), dan open will (keinginan terbuka). Upaya sistematis dengan melalui beberapa tahapan mulai dari memahami pola-pola yang ada, lalu melihat secara menyeluruh dengan dekat, melakukan pemantauan dan observasi langsung ke sumber primer, lalu merasakan apa yang terjadi, selanjutnya terhubung dengan sumber utama yang menjadi mental model. Dengan demikian upaya melakukan perubahan dimulai dengan melakukan perubahan mental model dilanjutkan dengan pembuatan kebijakan, program dan aktivitas yang menghubungkan antara pikiran, hati dan tindakan secara bersama untuk menggerakkan perubahan secara meluas.
1.4 Metodologi
Proses pelaksanaan pemantauan ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD), survei menggunakan skala kesadaran, desk research, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan wawancara.
Pemilihan lokasi diambil 3 wilayah dengan prevalensi tertinggi praktik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango), Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur), dan Banten (Kabupaten Lebak). Pada ketiga wilayah dilakukan pemetaan didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa ketiganya mempunyai tingkat prevalensi P2GP/Sunat Perempuan tertinggi di Indonesia. Kabupaten Bone Bulango memiliki prevalensi P2GP/Sunat Perempuan setinggi 93,1%. Sedangkan Belitung Timur dan Lebak sedikit di bawah Gorontalo namun prevalensinya masih di atas 80% (Komnas Perempuan, 2018). Seluruh rangkaian aktivitas pemetaan meliputi proses menghimpun informasi, yang meliputi:
1) Desk Study atau dokumen
Melakukan pengumpulan data berupa kajian literatur untuk meninjau kembali kebijakan terkait P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia. Kemudian meninjau secara keseluruhan dokumen dan literatur yang relevan terkait P2GP/Sunat Perempuan di antaranya meninjau Roadmap dan rencana aksi pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan, sejarah kebijakan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia, jurnal akademik, dan kajian-kajian P2GP/Sunat Perempuan. Tinjauan literatur tersebut digunakan untuk menyusun pertanyaan pada instrumen pemetaan baik skala, lembar pemetaan implementasi serta pedoman wawancara. Selain itu juga untuk memperkaya praktik-praktik baik terkait implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
2) Survei dengan instrumen pengukuran kesadaran
Penyusunan instrumen pengukuran kesadaran dilakukan dengan dua teknik yaitu dengan skala kesadaran dan observasi. Pertama, menyusun skala kesadaran masyarakat akan bahaya praktik P2GP/ Sunat Perempuan bagi perempuan. Skala yang digunakan adalah skala Likert yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat tidak setuju). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2016). Penyusunan skala kesadaran dilakukan dengan menyusun blueprint terlebih dahulu yang meliputi aspek kognitif, afektif dan konatif. Kemudian aspek-aspek ini diturunkan dalam sub aspek P2GP/Sunat Perempuan sehingga menghasilkan sebuah pernyataan berupa item-item. Kedua, teknik observasi digunakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang muncul ketika di lapangan. Berikut kisi-kisi instrumennya:
Tabel 1.1 Kisi-Kisi Instrumen Skala Sikap
| No | Aspek | Sub aspek | Nomor Item | em | Jumlah Item |
| 1 | Kognitif | Pengetahuan terhadap jenis P2GP | 2,3 | 1 | 3 |
| Pengetahuan terhadap dasar agama | 5 | 4 | 2 | ||
| Pengetahuan terhadap dampak psikologis. | . | 6,7 | 2 | ||
| Pengetahuan terhadap dampak Sosial & Budaya | 10,12 | 8,9,11 | 5 | ||
| da | Pengetahuan terhadap dampak kesehatan | 17,18 | 13,14,15, 16,19 | 7 |
| No | Aspek | Sub aspek | Nomor Item | Jumlah Item | |
| – | Pemahaman terhadap | F | UF | Item | |
| kesadaran untuk tidak melakukan praktik P2GP | |||||
| 3 | Kognitif | Perilaku asertif | 25,27 | 26 | 3 |
| Perilaku empati | 28 | 1 | |||
| 11 | 17 | 28 | |||
Keterangan: F= Favorable, UF= Unfavorable
Setelah dilakukan pencermatan kembali pada 13 November 2024, ada dua item yang membingungkan sehingga tidak digunakan dalam analisis, yaitu item nomor 6 dan 21 pada aspek kognitif. Dengan demikian item yang dianalisis berjumlah 28 item.
3) Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan dalam bentuk wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada topik implementasi pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah yang dipandu oleh seorang moderator ahli. FGD dilakukan di 2 (dua) kluster, yaitu di Jakarta untuk mengetahui implementasi kebijakan terkait pencegahan praktik P2GP tingkat nasional dan kluster kedua dilakukan di 3 (tiga wilayah yaitu Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur), dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak), untuk mengetahui implementasi kebijakan terkait pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di tingkat daerah. FGD kluster kedua dilakukan dengan 2 model yaitu FGD/diskusi terpumpun dan kunjungan ke lapangan pada mitra-mitra strategis. Instrumen dalam pemetaan implementasi disesuaikan dengan Peta Jalan dan rencana aksi pencegahan praktik P2GP (2030). Tabel 1.2 menjelaskan tentang poin pertanyaanpertanyaan kunci yang digunakan saat FGD:
Tabel 1.2 Poin Pertanyaan FGD
| A. | Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun |
| 1 | Motivasi masyarakat dalam melakukan praktik P2GP / Sunat Perempuan |
| 2 | Cara atau metode yang digunakan dalam melakukan P2GP / Sunat Perempuan |
| 3 | Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelarangan atau penghapusan praktik P2GP / Sunat Perempuan di masyarakat |
| 4 | Dampak yang terjadi dari praktik P2GP / Sunat Perempuan |
| B | B. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun, |
| 1 | Pengetahuan masyarakat tentang kebijakan di tingkat nasional yang melarang praktik P2GP / sunat perempuan |
| 2 | Penyampaian kebijakan nasional tentang pelarangan tindakan P2GP / sunat perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi |
| 3 | Regulasi yang mengatur tentang pelarangan tindakan P2GP / sunat perempuan di provinsi C. Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan |
| untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat | |
| 1 2 | Update data setiap tahun dari BPS (Badan Pusat Statistik) terkait praktik P2GP/ Sunat Perempuan Sistem pendataan, pendidikan publik dan advokasi kebijakan terkait pencegahan |
| 3 | P2GP / Sunat Perempuan Penyediaan data kuantitatif dan kualitatif secara nasional dari BPS Pusat |
| tentang P2GP / Sunat Perempuan BPS Pusat dalam mendata kegiatan pencegahan P2GP / Sunat Perempuan | |
| 4 | sebagai indikator strategi pembangunan nasional Survei praktek P2GP / Sunat Perempuan yang dilakukan setiap tahun oleh BPS Provinsi |
| 5 | Peningkatan dan/atau penurunan setiap tahunnya terkait praktik P2GP di Provinsi |
| D. A | D. Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari |
| 1 | unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat. Upaya yang telah dilakukan kementerian/dinas dalam pengorganisasian |
| 2 | pencegahan P2GP / Sunat Perempuan Pengkoordinasian antar pemangku kepentingan baik dari unsur penyelenggara |
| 一 | negara maupun masyarakat |
| 3 | Keterlibatan organisasi masyarakat/lembaga/LSM dalam pencegahan P2GP / Sunat Perempuan |
| 4 | Kegiatan lintas program yang mendukung implementasi pencegahan P2GP / |
| 一 | Sunat Perempuan serta penjelasan pelaksanaan program |
Terkait dengan pertanyaan secara detail sesuai dengan tugas-tugas yang penting dilakukan di Roadmap dapat dilihat di lampiran.
4) Wawancara
Wawancara atau interview dilakukan saat melakukan kunjungan lapangan, instrumen berupa pedoman wawancara disusun berdasarkan visi pencegahan P2GP yang tertuang dalam Roadmap dan rencana aksi pencegahan praktik P2GP (2030) sebagaimana yang digunakan dalam FGD. Wawancara ini dilakukan karena, tidak semua pihakpihak yang dikunjungi tidak mengikuti FGD.
5) Observasi lapangan
Observasi ini digunakan untuk melihat kondisi masyarakat dan juga antusiasme masyarakat serta pihak-pihak pemerintah juga pihakpihak yang terlibat dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan, termasuk para bidan dan dukun/paraji.
6) Most Significant Change (MSC)
Pada akhir proses FGD, peserta diminta untuk menyampaikan dampak dari keterlibatannya membahas isu dan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Penyampaian ini dilaksanakan dengan metode MSC (Most Significant Change). MSC merupakan metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi peserta FGD yang telah dilakukan. Peserta diminta menyampaikan: "Sebelum mengikuti FGD, saya pikir....ternyata .... dan ke depannya akan ...." dalam form.
7) Responden
Responden dalam pemantauan ini dibagi menjadi 3 klaster. Pemilihan responden dengan teknik purpose sampling yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan responden diseleksi (Sugiono, 2015). Klaster pertama meliputi kementerian, lembaga negara, dan stakeholder tingkat pusat, sebagaimana yang tertuang di Roadmap pencegahan P2GP dan rencana aksi pencegahan praktik P2GP (2030). Kluster pertama pemangku kepentingan di tingkat pusat dihadirkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk dilakukan pemetaan implementasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di tingkat nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023 di Jakarta.
Klaster kedua tim kajian melakukan kunjungan dan dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan ormas/tokoh agama sebagaimana yang tertuang di roadmap pencegahan P2GP dan rencana aksi pencegahan praktik P2GP (2030). Kunjungan dan dialog ini dimaksudkan untuk pemetaan implementasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di daerah. informan kunci dan atau responden terdiri dari dinas-dinas tingkat daerah dan lembaga pemerintahan daerah serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, pimpinan atau stakeholder, dan masyarakat yang melaksanakan praktik sunat perempuan di 3 daerah pada provinsi dengan prevalensi tertinggi. Pemilihan informan kunci didasarkan pada Roadmap implementasi kebijakan pencegahan P2GP yang terintegrasi (KemenPPPA) dan berdasarkan hasil penelitian Komnas Perempuan bahwa alasan tertinggi melakukan sunat perempuan yaitu budaya dan tafsir agama.(Komnas Perempuan: 2018) Pada kluster kedua pemetaan kebijakan dilakukan dengan 2 model yaitu:
1. Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi terpumpun untuk dilakukan pemetaan implementasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di tingkat daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 16 Desember 2023 di Gorontalo, Rabu, 13 November 2024 di Belitung Timur, kepulauan Bangka Belitung, dan Kamis, 28 November 2024 di Banten.
2. Kunjungan ke lapangan di tiga titik mitra strategis untuk melakukan dialog dan wawancara mendalam tentang praktik P2GP/Sunat Perempuan. Kunjungan lapangan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.3 Kunjungan Lapangan Pemantauan P2GP/Sunat Perempuan di Tiga Wilayah
| Provinsi/Daerah & Pelaksanaan | Lokasi/Oraganisasi/Lembaga Kunjungan |
| Gorontalo, Kota Gorontalo (Kecamatan Dungingi) dan Kabupaten Bone Bulango (Kecamatan Bone Bolango Utara) 14-15 Desember 2023 | sekretariat Gusdurian dengan bersama pengurus Gusdurian, 'Aisyiyah dan penyintas yang pernah melakukan P2GP/Sunat Perempuan, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dan Kecamatan Bone Bulango Utara |
| (Kabupaten Belitung Timur) 13-14 November 2024 | Kecamatan Gantung, kehadiran stakeholder da- lam kunjungan di kecamatan Gantung hampir lengkap dari unsur camat, sekretaris camat, Kasi Kecamatan, Kepala Puskesamas, Bidan Koor- dinator, PLKB dan juga salah seorang Kepala Desa yang berkesempatan hadir yaitu Kades Gantung. Selain di Kecamatan, titik kunjungan lainnya yaitu PCNU Belitung Timur bersama badan otonomnya dan titik ketiga kunjungan di PD 'Aisyiyah Belitung Timur |
| Banten (Kabupaten Lebak) 28-29 November 2024 | UPTD PPA Kab. Lebak, PD 'Aisyiyah Lebak, PC Muslimat NU Lebak dan Rumah Perempuan dan Anak |
Penulisan nama responden dalam laporan pemetaan ini tidak ditulis dengan nama sebenarnya, namun menggunakan nama samaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan responden. Responden survei dari 3 daerah berjumlah 115 dan peserta FGD total 81 peserta, dengan rincian latar belakang berikut:
Tabel 1.4 Latar Belakang Sosial Responden
| Latar Belakang Sosial | Kategori | Gorontalo (Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bulango) | Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur) | Banten (Kabupaten Lebak) |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | 36,1% | 28,6% | 9,1% |
| Perempuan | 63,9% | 71,4% | 90,9 % | |
| Usia | < 30 thn | 27,7% | 14,4% | 27,2% |
| 30-45 thn | 44,4% | 23,8% | 24,1% | |
| >45 thn | 27,9% | 61,8% | 48,7% | |
| Posisi | Masyarakat | 27,7% | 31,7% | 54,5 % |
| Aparat Pemerintah | 36,1% | 20,6% | 18,2 % | |
| Tokoh Agama | 13,8% | 6,3% | 12,1% | |
| Tokoh Adat | 8,3% | 0% | 0% | |
| Bidan/Nakes | 8,3% | 33,3% | 9,1% | |
| Lainnya | 5,8% | 7,9% | 6,1% |
(N=115)
BAB II
KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
PEMOTONGAN/PELUKAAN Genitalia Perempuan (P2GP)/Sunat Perempuan adalah praktik yang membahayakan perempuan. Upaya menghapus P2GP/Sunat Perempuan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur hak-hak perempuan di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menegakkan kebijakan yang efektif untuk melindungi perempuan dari praktik berbahaya. Keberadaan regulasi yang kuat dan jelas sangat penting agar pencegahan P2GP/Sunat Perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dan berdampak luas. Bab ini akan membahas lebih lanjut regulasi nasional dan internasional tersebut sebagai upaya penghapusan P2GP/Sunat Perempuan.
2.1 Kerangka Hukum Nasional
1. Undang-Undang Dasar 1945
Penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) secara khusus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua hak ini merupakan fenomena relasi hak yang menurut pakar hukum Amerika Serikat, Wesley Hohfeld, dapat dikategorikan sebagai "klaim" warga negara, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara sebagai duty bearer atau pemangku kewajiban.
2. Undang-Undang
Praktik P2GP/Sunat Perempuan banyak dilakukan kepada anak perempuan dan menyebabkan rasa sakit, kesengsaraan, dan penderitaan pada fisik, seksual, dan psikologis anak perempuan. Kewenangan untuk melakukan P2GP/Sunat Perempuan kerap kali ada pada orang tua maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga. Praktik ini melanggar hak anak untuk mendapat pelindungan yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak atas pelindungan juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 58 ayat (1). Praktik berkekerasan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan, termasuk melalui pengembangan peta jalan sejalan dan merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban negara dalam pelindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan. Timpangnya dampak dari P2GP/Sunat Perempuan serta stigma yang kerap melandasi P2GP/Sunat Perempuan menunjukkan bahwa P2GP/Sunat Perempuan merupakan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Untuk itu, penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan merupakan pengejawantahan pelindungan hak perempuan dari diskriminasi. Hak ini dijamin melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan dan Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi negara melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1984.
Isu P2GP/Sunat Perempuan dalam kebijakan nasional juga merupakan bagian dari upaya kesehatan reproduksi. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sejumlah upaya kesehatan reproduksi. Pasal 55 undang-undang tersebut menjamin hak setiap orang untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan. Komnas Perempuan menilai P2GP/Sunat Perempuan merupakan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, merendahkan martabat perempuan, dan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang melanggar hak integritas tubuh. Merupakan kewajiban negara untuk menghapus praktik P2GP/Sunat Perempuan sebagai praktik yang diskriminatif dan berkekerasan, yang kerap dilakukan tanpa persetujuan.
3. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 17/2023) secara khusus menyebutkan "menghapus praktik sunat perempuan" merupakan bagian dari upaya kesehatan sistem reproduksi bagi bayi, balita, dan anak prasekolah, sebagaimana dimaktub dalam pasal 102. Upaya menghapus praktik P2GP/Sunat Perempuan merupakan upaya minimal yang dilakukan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, Pasal 101 ayat (2) menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi meliputi pencegahan dan pelindungan organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitasan. Dengan demikian, penghapusan P2GP/Sunat Perempuan dilakukan termasuk agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kedisabilitasan sebagai risiko yang kerap ditemukan pada praktik P2GP/Sunat Perempuan.
4. Peraturan Menteri
Praktik P2GP/Sunat Perempuan dikenali sebagai praktik yang lekat dengan isu kesehatan. Kementerian Kesehatan telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mengatur P2GP/Sunat Perempuan maupun pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan oleh tenaga medis. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/ MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, P2GP/Sunat perempuan tidak lagi dikenali sebagai tindakan kedokteran. Konsekuensinya, pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan bukan termasuk kompetensi yang perlu dimiliki oleh tenaga medis. Sebaliknya, tenaga medis perlu mengetahui bahaya dari P2GP/Sunat Perempuan serat mampu mensosialisasikannya kepada masyarakat sebagai bagian dari layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan sejumlah peraturan kementerian, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/ PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
Terobosan dalam upaya penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan muncul melalui terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Peraturan ini secara tegas menyebutkan penghapusan sunat perempuan serta mendefinisikan sunat perempuan secara lebih detail. Penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan termasuk upaya promotif kesehatan reproduksi. Pada pasal 6 Permenkes No. 2/2025, penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan hanya terbatas pada praktik yang membahayakan sistem reproduksi, yakni pemotongan dan/atau pelukaan serta tindakan lain yang menyebabkan kerusakan pada klitoris, labia minora, labia mayora, selaput dara, dan/atau vagina, baik sebagian maupun seluruhnya. Meski Pasal 102 PP 17/2023 menyebutkan penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan sebagai upaya kesehatan sistem reproduksi bagi bayi, balita, dan anak prasekolah, Pasal 6 ayat (5) Permenkes 2/2025 menyebutkan bahwa penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan juga diberlakukan pada usia sekolah dan remaja, dewasa, serta lanjut usia. Dalam peraturan menteri tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pemangku kepentingan.
Peraturan ini kemudian tidak jauh berbeda dari Peraturan Menteri Kesehatan terdahulu, nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, yang pada tahun 2014 dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Pengertian sunat perempuan pada Pasal 1 poin 1 peraturan tahun 2010 tersebut adalah, "tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris". Definisi sunat perempuan pada Pasal 6 Permenkes No. 2/2025 yang menyebutkan "pemotongan dan/atau pelukaan" serta "tindakan lain" yang "menyebabkan kerusakan" dapat dimaknai bahwa tindakan yang tidak menyebabkan kerusakan pada klitoris, labia minora, labia mayora, selaput dara, dan/atau vagina bukan sebagai praktik sunat perempuan yang perlu dihapuskan. Saat peraturan ini dirumuskan, Komnas Perempuan memberikan masukan pada definisi sunat perempuan untuk dapat mengakomodasi praktik P2GP/ Sunat Perempuan yang bersifat simbolis dan merendahkan martabat perempuan. Namun, karena praktik simbolis dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan dan bukan termasuk praktik medis, masukan tidak termuat dalam peraturan tersebut. Meski demikian, upaya penghapusan P2GP/Sunat Perempuan, termasuk praktik simbolis yang merendahkan martabat perempuan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pemangku kepentingan melalui sosialisasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (6).
2.2 Kerangka Hukum Internasional
P2GP/Sunat Perempuan adalah praktik perbuatan yang menimbulkan pelanggaran HAM yang berlapis bagi para korbannya. Adapun hak-hak tersebut sudah dilindungi oleh berbagai instrumen HAM internasional dan regional, di mana Indonesia menjadi Negara Pihak melalui tindakan pengesahan.
1. DUHAM
Deklarasi universal HAM merupakan dokumen awal yang dikeluarkan oleh PBB untuk menjabarkan serangkaian hak yang disepakati oleh seluruh dunia sebagai hak asasi manusia. Hak-hak dalam DUHAM tersebut akan dilanggar apabila praktik P2GP/Sunat Perempuan dilaksanakan. Sebagai contoh, DUHAM mengakui hak atas integritas fisik dan mental, Hak atas kesehatan
2. Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984)
P2GP/Sunat Perempuan melanggar Hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender sebagaimana dilindungi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Indonesia sudah menjadi Negara Pihak pada CEDAW melalui ratifikasi yang dilakukan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. P2GP/Sunat Perempuan merupakan praktik yang ditujukan khusus terhadap perempuan dan didasari oleh motif yang diskriminatif dan berasal dari nilai-nilai patriarki mengenai peran perempuan dan laki-laki.
3. Internasional Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005)
Konvensi hak-hak sipil dan politik memberikan perlindungan terhadap Hak atas hidup dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Praktik P2GP/Sunat Perempuan ditemui telah menimbulkan kematian bagi perempuan dan anak perempuan yang hal ini jelas melanggar hak atas hidup. P2GP/Sunat Perempuan juga melanggar perlindungan diri pribadi termasuk martabat perempuan, di mana praktik tersebut mengintervensi ranah yang paling intim perempuan dan anak perempuan dan menimbulkan dampak sangat panjang terhadap kehidupan seksual dan berpotensi mempengaruhi hubungan pernikahan.
4. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kerja, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998)
Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) mendefinisikan tindakan penyiksaan atau perbuatan yang tidak manusiawi dan merendahkan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dan berdampak pada kesakitan fisik dan mental yang luar biasa, dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atau untuk tujuan diskriminasi. Praktik P2GP/Sunat Perempuan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan karena praktik tersebut berdampak pada kesakitan yang luar biasa. Pelapor Khusus PBB untuk anti penyiksaan menyampaikan dalam laporannya bahwa berdasarkan konvensi ini, tindakan P2GP/Sunat Perempuan tetap merupakan penyiksaan meskipun tidak berdampak pada kesakitan, karena P2GP/Sunat Perempuan adalah tindakan diskriminasi, sehingga sudah memenuhi unsur tujuan dari definisi penyiksaan.
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005)
Konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 12, bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan faktor penunjang kesehatan. Dalam pasal ini, tercakup kewajiban negara untuk memastikan tercapainya standard kesehatan yang tertinggi, dengan demikian termasuk memastikan dihapusnya praktik-praktik berbahaya yang mengancam kesehatan. Praktik P2GP/Sunat Perempuan melanggar hak atas pencapaian standard kesehatan yang tertinggi mengingat dampak negatifnya yang sangar parah terhadap kesehatan, termasuk di dalamnya menimbulkan infeksi, kista, perdarahan, kesakitan kronis, infertilisasi.
6. International Convention on the Rights of the Child/Konvensi tentang Hak-hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)
Praktik P2GP/Sunat Perempuan umumnya dilakukan terhadap anak perempuan berusia di bawah 15 tahun yang belum sepenuhnya dapat memberikan persetujuan/consent. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas prinsip "the best interest of the child", yang mana prinsip tersebut merupakan konsep utama dari pemenuhan hak anak sebagaimana diakui dalam konvensi hak anak (CRC).
Kesepakatan internasional telah melahirkan beberapa platform yang berkaitan erat dengan pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu sebagai berikut :
• The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994. Dokumen ini secara jelas menyatakan bahwa negara didesak untuk melarang praktik FGM di mana pun itu berada.
The Beijing Declaration and Platform for Action (1995), menyatakan bahwa salah satu aksi yang harus dilakukan oleh Negara adalah mengadopsi kebijakan perundang-undangan untuk menentang praktik-praktik dan para pelaku kekerasan terhadap perempuan termasuk praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 24 mengenai Perempuan dan Kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 1999. Rekomendasi ini menyampaikan bahwa Negara harus memastikan penetapan dan penegakan yang efektif atas undang-undang yang melarang P2GP/Sunat Perempuan
Resolusi Komisi Status Perempuan (CSW) tahun 2010 yang mendesak agar Negara mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan , termasuk penegakan hukum untuk melarang P2GP/Sunat Perempuan, dan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari praktik kekerasan, dan untuk mengakhiri impunitas.
United Nations General Assembly resolutions on Intensifying Global Efforts for the Elimination of Female Genital Mutilations (2012, 2014, 2016, 2018 and 2022) mendesak negara untuk mengambil langkah-langkah penting termasuk mengadopsi dan menegakkan aturan untuk melarang P2GP/Sunat Perempuan dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dan mengakhiri impunitas, dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam hukum HAM internasional seperti membuat aturan dan kebijakan untuk melarang P2GP/Sunat Perempuan dan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan.
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women and Committee on the Rights of the Child Joint General Recommendation/Comment on Harmful Practices (2014) menyerukan agar semua Negara Pihak secara eksplisit mengeluarkan hukum yang melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap praktik-praktik berbahaya sesuai dengan derajat pelanggaran dan kerusakan yang diakibatkan, dan untuk menghapuskan impunitas terhadap praktik-praktik berbahaya.
Rekomendasi Umum Komite ICESCR No. 22 (2016) yang menyatakan bahwa Negara harus melakukan kewajiban utama untuk mengadopsi dan menegakkan hukum untuk melarang praktikpraktik berbahaya dan kekerasan berbasis gender, termasuk P2GP, perkawinan anak, perkawinan paksa dan kekerasan seksual, KDRT, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
Resolusi Dewan HAM (2016, 2018, 2020 and 2022) mendesak Negara untuk mengadopsi peraturan nasional untuk melarang P2GP, konsisten dengan hukum HAM internasional, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan implementasinya (2016 and 2018), untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melarang P2GP dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari bentuk kekerasan P2GP (2020) dan mengadopsi dan menegakkan aturan nasional dan regional untuk melarang P2GP sesuai dengan kewajiban negara yang diatur dalam hukum HAM internasional
BAB III
IMPLEMENTASIPETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN
IMPLEMENTASI peta jalan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia merupakan langkah krusial yang masih menghadapi tantangan signifikan meskipun peta jalan dan rencana aksi telah disusun. Di tingkat nasional, berbagai kementerian seperti KemenPPPA, Kemenkes, dan Kemenag telah melakukan upaya sosialisasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan integrasi program pencegahan dalam pendidikan serta bimbingan perkawinan. Namun, faktor sosial, budaya, dan agama masih menjadi hambatan utama, khususnya di daerah dengan prevalensi P2GP tinggi seperti Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten.
Bab ini membahas sejauh mana peta jalan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan telah diterapkan di tingkat nasional dan daerah. Pemantauan implementasi peta jalan dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam menghapus praktik ini. Dengan memahami berbagai strategi yang telah diterapkan, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan dari praktik P2GP/Sunat Perempuan.
3.1 Tingkat Nasional
Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang penghapusan praktik sunat perempuan oleh tenaga medis dipandang tepat karena sunat perempuan tidak termasuk dalam pasal medis dan tidak menimbulkan manfaat apa pun bagi perempuan. Praktik sunat perempuan yang melibatkan pemotongan sebagian atau keseluruhan klitoris perempuan menimbulkan penderitaan bagi perempuan dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilindungi.
Pada Implementasi PP No. 28 Tahun 2024, pemangku kebijakan tingkat nasional yang terlibat dalam Roadmap rencana aksi pencegahan P2GP yang dilakukan secara terintegrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam hal ini sebagai leading sector mempunyai peran melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan, beberapa Kementerian/lembaga yang turut berkomitmen dalam pencegahan P2GP sampai 2030 antara lain:
1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
KemenPPPA telah dan akan melakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan, salah satunya pada tahun 2023-2024 melakukan pelatihan kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di 20 provinsi yang ada di Indonesia. Dari Puspaga yang tersebar di 20 provinsi tersebut telah melakukan tindak lanjut berupa pelaksanaan program upaya pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan. Beberapa program dilaksanakan dalam bentuk KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), seperti sosialisasi, kampanye, penyuluhan. Beberapa praktik baik ini diselenggarakan dengan bekerja sama bersama beberapa lembaga dan masyarakat, seperti di sekolah-sekolah, kecamatan, organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), forum-forum anak, majelis taklim, tokoh adat, Calon Pengantin (CATIN), arisan ibu-ibu & bapak-bapak, dan di beberapa event tertentu.
Menjadikan isu P2GP/Sunat Perempuan menjadi salah satu indikator kota layak anak.
Menerbitkan buku panduan terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
Adanya program Sekolah Perempuan dari KemenPPPA yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan.
Dalam hal Pendataan, KemenPPPA telah melakukan penelitian kualitatif di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan secara berkala melakukan pendataan dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) tahun 2021 dan 2024.
Pada September 2024 KemenPPPA telah melakukan koordinasi bersama para pihak/stakeholder yang ada dalam Roadmap dan sepakat agar dilakukan pembaharuan Roadmap, terutama penting ditambahkan penanganan dan pemulihan dalam Roadmap. Kesepakatan lainnya adalah menambahkan Kementerian/Lembaga yang relevan seperti Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Digital.
Melakukan kerjasama dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Alimat dan juga UNFPA dalam melaksanakan program pencegahan P2GP dalam program swakelola. Sebagai praktik baik dalam upaya pencegahan P2GP/Sunat Perempuan bersama KUPI ini diimplementasikan dalam pendidikan publik sebagai peningkatan kesadaran. Beberapa di antaranya dengan adanya pengembangan modul Pencegahan P2GP untuk Ulama Perempuan, adanya pelatihan ulama perempuan tentang pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kemenkes mempunyai mandat dalam melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP/Sunat Perempuan. Berdasarkan mandat tersebut, Kemenkes:
Telah melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP/ Sunat Perempuan dari sudut pandang kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) sejak 2006. Kemenkes sedang merumuskan dan menyusun turunan dari Undang-undang TPKS terkait kekerasan seksual. Meskipun di dalamnya peraturan praktik P2GP/Sunat Perempuan tidak tertulis secara langsung namun di dalamnya ada maksud tersirat mengatur terkait P2GP.
Melahirkan kebijakan yang melarang keras nakes dan lembaga layanan kesehatan untuk memberikan layanan P2GP/Sunat Perempuan dengan membuat lembar balik/bahan ajar yang melarang sunat perempuan dan sudah disosialisasikan kepada para tenaga kesehatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkes, kebijakan-kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berkurangnya praktik yang dilakukan oleh bidan-bidan.
Sepanjang 2023-2024, Kemenkes sedang menjalankan sosialisasi dan edukasi dengan penggalangan komitmen untuk menurunkan prevalensi P2GP di 5 Provinsi (Riau, Banten, Jawa Barat, Gorontalo dan Kalimantan Timur) bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Pimpinan Pusat Aisyiyah. Secara tegas Kemenkes berkomitmen untuk terus bergerak mencegah dan menghapus praktik P2GP. Praktik baik dari penandatanganan komitmen ini di tunjukkan dengan adanya surat dari Ketua IBI di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi bidan supaya tidak memasukkan paket P2GP/Sunat Perempuan dan tindik dalam paket kelahiran
3. Kementerian Agama (Kemenag)
Dalam Peta Jalan Pencegahan P2GP 2030, Kemenag mendapatkan mandat dalam melakukan pendidikan publik dari sudut pandang agama melalui para penyuluh agama, melakukan pengintegrasian bahaya P2GP/Sunat Perempuan ke dalam pendidikan agama, dan ke dalam modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin).
Pada forum konsultasi Desember 2024, Kemenag melaporkan bahwa pendidikan publik terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan telah dilakukan melalui Bimas Islam dalam podcast Bincang-Bincang Moeda (BBM) dengan judul "Khitan bagi
Perempuan, Tradisi atau Syariat?"Namun, belum memasukkan pada modul Bimwin Catin.
Pada November 2024, Kemenag bersama Kemenkes dan Puan Amal Hayati telah melakukan koordinasi pembahasan penguatan regulasi pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan, dengan menyoroti implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terkait pelarangan praktik tersebut.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek mempunyai mandat membangun budaya nir P2GP/Sunat Perempuan melalui pendidikan dengan mendukung integrasi bahaya P2GP/Sunat Perempuan ke dalam mata pelajaran di sekolah menengah dan perguruan tinggi umum.
Pada pertemuan FGD bersama pemangku kebijakan kementerian/lembaga, perwakilan Kemendikbudristek menyatakan bahwa pada tahun 2018 telah terbit buku dengan judul "mandi lemon" dan saat ini sedang menggarap versi animasi serinya dalam rangka upaya pengenalan budaya kepada anak. Komnas Perempuan memberikan masukan agar ada pengkajian lebih lanjut apakah makna mandi lemon yang tertuang dalam buku "Mandi Lemon" terdapat praktik P2GP/Sunat Perempuan atau hanya sekedar mengenalkan budaya adat Gorontalo tanpa ada praktik P2GP/Sunat Perempuan. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari peninjauan tersebut.
Kemendikbudristek belum mendiskusikan program internal berkaitan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan untuk memasukkan pada kurikulum pendidikan sebagai upaya yang strategis dalam memberikan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.
5. Kementerian dalam Negeri (Kemendagri)
Kemendagri mempunyai mandat mendukung pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan dengan melarang pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung P2GP/Sunat Perempuan, sesuai tugas dari Kemendagri adalah memfasilitasi produk hukum daerah berupa Perda, Pergub, Perbup dll. Pada saat FGD, peserta dari Kemendagri mengatakan bahwa pada prinsipnya Kemendagri mendukung dan berkomitmen untuk mencegah dan menghapus praktik P2GP/Sunat Perempuan dengan merumuskan surat edaran pencegahan P2GP berdasarkan hasil temuan-temuan riset yang sudah dilakukan.
Selain kementerian dan lembaga negara, ormas dan lembaga, LSM, dll juga turut berperan dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Beberapa upaya pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan ini sudah mulai dilakukan, di antaranya:
1. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Sejak 2020, IBI mulai melakukan sosialisasi dalam 3 regional, di hampir tiap tahunnya dengan bekerja sama dengan Aisyiyah.
IBI juga membuat Surat Edaran terkait pelarangan praktik P2GP, termasuk praktik simbolis, dan memberikan edukasi terhadap orang tua, terutama kepada para Ibu.
Dalam kurikulum pendidikan kebidanan sudah dijelaskan terkait dengan bahaya P2GP/Sunat Perempuan, midwifery update juga sudah dimasukkan di dalamnya.
Pada wilayah kabupaten Belitung Timur, ada salah satu temuan bahwa salah satu syarat untuk jadi Islam harus disunat. Pada praktiknya, masih banyak bidan yang menghadapi intimidasi dari tokoh adat, adanya rasa takut mengalami pengusiran jika menolak melakukan sunat. Dalam hal ini bidan sebagai bagian dari Perempuan Pembela HAM penting untuk mendapatkan perlindungan.
2. Organisasi Muhammadiyah
Adanya Putusan Tarjih yang tidak menganjurkan praktik P2GP/ Sunat Perempuan. Dalam putusan tersebut disebutkan jika berdasarkan kajian manfaat khitan, pelaksanaan sunat laki-laki sangat dianjurkan (masyru'), sementara untuk perempuan tidak dianjurkan (ghoiru masyru') karena tidak ada manfaatnya.
3. Organisasi Nahdlatul Ulama
Pada Musyawarah Nasional tahun 2010 salah satunya membahas tentang Sunat Perempuan. Berdasarkan beberapa hadis yang dijadikan dasar Sunat Perempuan maka ketentuan hukumnya adalah Wajib, Sunnah, dan Mubah bagi perempuan.
4. KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)
Mengeluarkan fatwa yang menyatakan P2GP/Sunat Perempuan hukumnya haram dilakukan. Fatwa ini telah melalui beberapa pengkajian seperti mengkaji hasil riset, melakukan halaqah di Indonesia, mengkaji dampak jangka pendek dan jangka panjang, menyandingkan dengan konstitusi dll. Fatwa KUPI juga berupaya untuk memberikan narasi yang teduh bagi perempuan. KUPI melalui jaringan organisasinya juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui seminar-seminar dan pelatihan di berbagai daerah.
Rahima sebagai salah satu penyangga KUPI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga terlibat dalam memberikan kontribusi dalam proses pencegahan P2GP/Sunat Perempuan yakni dengan menyelenggarakan pelatihan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan disasarkan kepada 20 ulama dan tokoh perempuan di tahun 2021, selain itu telah melahirkan buku saku P2GP/Sunat Perempuan dalam perspektif Islam.
Alimat, salah satu penyangga KUPI yang fokus di Perguruan Tinggi, juga sudah melakukan berbagai advokasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga pesantren, di Yogyakarta, Banten, Riau, Makassar, Medan, dan Bandung. Tahun 2020-2021 Alimat mengadakan webinar di region barat dan timur dengan peserta dari unsur PSGA se-Indonesia, simpul Rahima, Pekka, Mubadalah, dan jamaah ngaji KGI. Tahun 2024, Alimat juga melibatkan 13 penulis untuk merefleksikan advokasi penghapusan P2GP/Sunat Perempuan dan juga praktik P2GP/Sunat Perempuan yang terjadi di masyarakat dengan judul Anak yang dinanti Jangan
Dilukai: Narasi Kepedulian dan Gerakan Anti P2GP dalam Perbincangan Keagamaan.
3.2 Tingkat Daerah
3.2.1 Gorontalo
Regulasi sunat perempuan di Indonesia juga mengalami dinamika dengan beberapa kali revisi dan proses perdebatan sejak tahun 2006. Mulai dari peraturan yang awalnya melarang sunat perempuan dan akhirnya diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, hingga akhirnya regulasi tersebut tidak diberlakukan kembali. Berdasarkan hasil pemantauan, pemangku kebijakan di Provinsi Gorontalo belum banyak yang mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur tentang larangan atau penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan seperti perwakilan Kemenag, Bappeda, BPS, dll yang mempunyai peran dalam Roadmap pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan. Sebagian informan menyatakan regulasi tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan menyeluruh sehingga praktik sunat perempuan dinilai tidak menjadi sebuah masalah.
Praktik sunat perempuan yang melibatkan pemotongan alat kelamin dan menimbulkan rasa sakit pada perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun di Gorontalo praktik ini dilakukan dengan teknik membersihkan kotoran yang ada di klitoris atau dengan mencubit. Sehingga salah satu narasumber yang berprofesi sebagai tokoh agama Gorontalo tidak menggapnya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Saya tidak sepakat jika perempuan yang dicubit kodo dikatakan menjadi korban, karena tidak ada yang dilukai atau dipotong, mereka hanya dicubit jadi tolong dibedakan antara sunat dan hanya sekedar di cubit. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia (I, Wawancara tanggal 15 Desember 2023).
Pelanggaran mendasar dalam sunat perempuan, meskipun tidak melibatkan tindakan kekerasan berupa mutilasi alat kelamin perempuan, adalah bahwa anak perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri mengenai kehidupan mereka, keputusan untuk melakukan sunat perempuan merupakan keputusan orang tua yang difasilitasi oleh dukun.
Dengan demikian, Sebagai tindak lanjut Permenkes RI, pembentukan regulasi baik Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan sejenisnya terkait pelaksanaan pencegahan sunat perempuan menjadi penting untuk segera diterbitkan di Gorontalo dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat secara komprehensif(L, FGD, tanggal 16 Desember 2023).
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2A) Provinsi Gorontalo sebagai leading sector pihak yang diberikan mandat terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo menyatakan jika pemerintah mulai menaruh perhatian untuk menggarap isu P2GP/Sunat Perempuan dimulai sejak Agustus tahun 2023. Kegiatannya dengan melakukan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pelatihan kader untuk pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo oleh Kemenkes dan Pimpinan Pusat Aisyiyah yang dilaksanakan bulan Oktober 2023 yang diakhiri dengan melakukan komitmen bersama. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut kader yang telah dilatih mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, namun terdapat kendala yaitu sebagian besar kader masih takut sosialisasi secara terbuka sehingga yang bisa mereka lakukan dengan cara mengirim pesan teks tentang bahaya praktik P2GP/ Sunat Perempuan di grup WhatsApp keluarga, alumni, dan lain sebagainya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo sudah melakukan upaya pencegahan dengan berusaha mencari data dampak dari praktik P2GP/ Sunat Perempuan dari segi kesehatan dengan melakukan turun lapangan ke puskesmas namun belum ditemukan laporan atau keluhan dari praktik P2GP/Sunat Perempuan, hal ini menjadi kendala Dinkes untuk membuat peraturan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo sehingga upaya yang akan dilakukan yaitu akan membuat pertemuan para pemangku kebijakan untuk merumuskan bersama terkait regulasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo.
Sementara perwakilan dari Kemenag Kanwil Gorontalo menyatakan bahwa baru mengetahui jika Kemenag juga turut mempunyai peran dalam pencegahan dan penghapusan P2GP/Sunat Perempuan. Mengingat Mulobingo juga berhubungan persoalan adat maka tokoh agama penting turut mendukung pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo. Selain itu Kemenag juga akan berkomitmen untuk memasukkan materi terkait pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di KUA pada awal 2024 nantinya. Sementara responden dari Bappeda juga menyatakan jika aturan pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan harus segera disosialisasikan kepada masyarakat karena dianggap sebagai melanggar hak-hak perempuan.
Walaupun akan menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi karena sudah menjadi adat yang mengakar dalam masyarakat, penting sekali untuk disosialisasikan kepada perkumpulan kepala rumah tangga agar bapak-bapak tidak hanya sekedar membiayai prosesi mandi lemon tapi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan kepada anak perempuannya. (D, FGD tanggal 16 Desember 2023).
BPS Provinsi Gorontalo juga menyatakan bahwa jika mengacu pada data tentang aktivitas adat yang dilakukan di Gorontalo, kegiatan atau aktivitas adat lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu sebesar 51% dibanding dengan aktivitas atau kegiatan nasional, salah satu aktivitas adat yang dimaksud adalah mandi lemon yang di dalamnya terdapat praktik sunat perempuan, BPS juga menegaskan jika belum ada data khusus terkait praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo. Sedangkan Yayasan Sunat Berkah Indonesia Gorontalo sudah pernah mendengarkan sosialisasi bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan sehingga dengan tegas menyatakan jika secara ilmu kesehatan sunat perempuan tidak membuahkan kemanfaatan apa pun bahkan mendatangkan mudarat atau kerugian bagi perempuan itu sendiri, apalagi dalam praktiknya di Gorontalo dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu kesehatan. Sementara responden lainnya dari Forum Anak Gorontalo menyatakan:
Jujur saya pertama kali mendengar isu P2GP dan saya yakin teman-teman saya juga sama yaitu belum mengetahui apa itu P2GP, kami bersedia jika diminta untuk mensosialisasikan ke teman-teman terkait pencegahan P2GP (A, FGD tanggal 16 Desember 2023).
Organisasi Masyarakat turut berperan dalam upaya pencegahan P2GP di Gorontalo seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berpandangan tradisi bisa diterima jika menghadirkan kemanfaatan, namun tradisi mandi lemon yang terdapat praktik P2GP/Sunat Perempuan dianggap merugikan hak perempuan dan mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan sehingga perlu dicegah sebagaimana telah dilakukan oleh Aisyiyah yang sudah melatih kader dengan perwakilan masing-masing kabupaten di Gorontalo untuk mensosialisasikan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di lingkungannya masing-masing. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan siaran di radio RRI Gorontalo dengan memberikan edukasi tentang P2GP/Sunat Perempuan. Sementara responden dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama merasa belum mendapatkan sosialisasi terkait aturan larangan praktik P2GP/Sunat Perempuan, dan belum pula mendengar keluhan apa pun terkait dampak dari mulobingo karena memang tujuan dari mulobingo itu sendiri kelak ketika dewasa anak perempuan diharapkan aktif beribadah dan menunjukkan akhlak yang baik.
Salah seorang Tokoh Adat Gorontalo menegaskan jika praktik P2GP/ Surat Perempuan ini perlu dibicarakan bersama karena menyangkut hidup orang banyak, sehingga perlu dirumuskan kesepakatan bersama strategi apa yang harus kita lakukan. Pernyataan yang dikeluarkan dalam diskusi adalah bahwa ibarat banjir atau ada air naik maka harus diatasi dan dicarikan solusi, sebagaimana kasus P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo jika kerugiannya lebih besar dan tidak membuahkan manfaat apa pun maka harus segera disikapi untuk dihentikan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Menariknya salah seorang peserta FGD dari unsur OPD tingkat provinsi setelah mendapati informasi jika dalam proses mandi lemon terdapat praktik sunat perempuan beraksi secara responsif dengan langsung menelepon istrinya untuk mengkonfirmasi apakah putrinya saat proses mandi lemon dilakukan sunat oleh hulango. Responden lain dari Gusdurian menyampaikan komitmennya dalam menjadi untuk terus melakukan pencegaha praktik berbahaya ini.
Gusdurian Gorontalo yang merupakan komunitas yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan sejak tahun 2018 sudah mulai mengkaji terkait sunat perempuan, dan Gusdurian Gorontalo akan terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak perempuan untuk tidak menjadi korban praktik P2GP lagi, cukup berhenti pada generasi muda saat ini saja dan tidak untuk dilanjutkan ke generasi anak-anak kami selanjutnya (H, FGD, tanggal 16 Desember 2023).
3.2.2 Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
Pada tingkat daerah beberapa pemangku kebijakan seperti Dinas Sosial P3AP2KB, Kemenag, BPS, dan Bappelitbangda Belitung Timur belum sepenuhnya memahami peraturan terkait pelarangan praktik sunat perempuan, bahkan ada yang belum menyadari keberadaan regulasi tersebut. Hal ini menyebabkan praktik P2GP/Sunat Perempuan masih dianggap sebagai tradisi yang wajar dan tidak menjadi isu yang perlu dibahas lebih lanjut. Sosialisasi mengenai regulasi ini pun belum terlaksana dengan optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui potensi bahaya dari praktik ini.
Di Belitung Timur, praktik sunat perempuan lebih banyak dilakukan dengan metode yang tidak melibatkan tindakan medis, seperti hanya mencubit atau membersihkan area klitoris, yang oleh sebagian tokoh adat dan agama di daerah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, inti permasalahan dalam praktik sunat perempuan adalah motivasinya yang merendahkan dan dampaknya yang traumatis. Keputusan untuk melakukan P2GP/Sunat Perempuan sering kali merupakan keputusan orang tua atau keluarga yang dilakukan dengan bantuan dukun atau praktisi adat. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi PP No. 28 Tahun 2024, pembentukan regulasi yang lebih konkret dan terstruktur di Belitung Timur mengenai kategori P2GP/Sunat Perempuan, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, dan regulasi ini harus disosialisasikan secara komprehensif kepada masyarakat.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Belitung Timur mulai menunjukkan komitmennya terhadap pencegahan P2GP/Sunat Perempuan setelah menerima kunjungan Komnas Perempuan dan mengikuti FGD bulan November lalu. Namun hingga pemetaan dilakukan, UPTD PPA sebagai leading sector belum mendapatkan informasi kebijakan dan Peta Jalan terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
Dapat dikatakan bahwa kebijakan pencegahan P2GP belum sampai pada pengambil keputusan penting dalam implementasi kebijakan ini. Ketidaktahuan fungsi dan tugas UPTD PPA sebagai leading sector yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan ini menjadi salah satu penyebab edukasi pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan dan sosialisasi kebijakan tidak sampai ke masyarakat. Hal ini juga berdampak pada roadmap pencegahan P2GP/Sunat Perempuan yang tidak berjalan di Belitung Timur.
Berbeda dengan Dinas Kesehatan Belitung Timur, sudah lebih komprehensif memahami kebijakan ini dan melakukan program untuk mengimplementasikannya. Usaha yang telah dilakukan untuk pencegahan P2GP yaitu memberikan pelatihan bagi bidan dan nakes, menyebarkan materimateri berkenaan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dan yang masih diusahakan yaitu mengumpulkan data terkait dampak kesehatan dari praktik P2GP/Sunat Perempuan melalui nakes dan bidan. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi atau keluhan yang diterima terkait praktik ini. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan dalam merumuskan program yang lebih spesifik dan tindakan lebih tegas mengenai pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di daerah.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kebijakan untuk merumuskan program bersama mengenai pencegahan praktik P2GP di Belitung. (Paparan Ka. Dinkes dalam FGD tanggal 14 November 2024).
Salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Belitung Timur adalah kuatnya pengaruh adat dan tradisi yang telah lama berakar di masyarakat. Beberapa tokoh adat bahkan menganggap praktik tersebut tidak lebih dari sekadar bagian dari ritual kebudayaan yang tidak merugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mencegah praktik P2GP/Sunat Perempuan tanpa menyinggung budaya setempat.
Sejumlah organisasi masyarakat juga berperan aktif dalam upaya pencegahan P2GP/Sunat Perempuan, seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah yang sudah mulai mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghentikan praktik sunat perempuan yang tidak memiliki manfaat medis, tersebut juga didukung oleh penelitian (Fafowora & Duma, 2024). Aisyiyah, misalnya, telah mengadakan pengajian dengan tema pencegahan P2GP di Belitung Timur untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
Proses penerimaan informasi atau edukasi juga telah diberikan oleh BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita) pusat hingga tingkat daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan, program, atau informasi terkait pemberdayaan perempuan dan keluarga agar dapat dipahami dan diterapkan oleh pihak yang menerima. Namun, penyebaran informasi masih sangat terbatas pada anggota yang mengikuti sosialisasi melalui webinar. Belum ada tindaklanjut di tingkat daerah untuk mensosialisasikan.
Upaya pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi. Nasyiatul Aisyiyah memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari praktik P2GP/Sunat Perempuan melalui platform media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai pengguna yang lebih luas, terutama kalangan muda dan keluarga, dengan memberikan edukasi secara terbuka dan mudah diakses. Melalui penggunaan media sosial, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang melarang praktik sunat perempuan dan menggali informasi yang valid mengenai hak-hak perempuan.
Pengurus Pusat (PP) Fatayat, Badan Otonom NU, juga berperan aktif dalam pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Bangka Belitung dengan secara tegas melarang praktik tersebut. Merujuk pada PP Fatayat yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk praktik sunat perempuan dan mendukung upaya pemerintah dalam melarangnya. Berbeda dengan Fatayat, PCNU Belitung Timur menyikapi praktik P2GP/Sunat Perempuan ini dengan lebih hati-hati, mengingat keputusan Bahtsul Masail NU yang memberikan hukum sunat perempuan wajib, sunah, mubah maka praktiknya dikembalikan pada masing-masing. Selain itu masih banyak dinas terkait yaitu BPS, Bappelitbangda, Kemenag dan organisasi masyarakat lainnya seperti PKK, LK3 dan lainnya yang baru mengetahui kebijakan ini dan belum melakukan upaya-upaya pencegahan.
Di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur pengetahuan tentang kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan belum banyak diketahui. Saat kunjungan hadir Camat, Sekretaris Camat dan jajaran birokrat ditingkat Kecamatan, hampir seluruhnya mengatakan baru mengetahui kebijakan ini saat menerima surat dari Komnas Perempuan. Masyarakat menganggap tidak ada masalah dari praktik sunat perempuan karena tidak pernah ada laporan, salah seorang Kepala Desa (Kades) juga menyampaikan bahwa sunat perempuan sudah mulai berkurang seiring waktu berjalan.
Akan tetapi ketika proses diskusi bergulir soal kebijakan pencegahan P2GP yang belum disosialisasikan, muncul kekhawatiran dari Kepala Desa. Alasannya adalah jika kebijakan pencegahan P2GP ini disosialisasikan justru akan membuat masyarakat yang semula tidak melakukan dan tidak tahu jadi berpikir untuk melakukan karena adanya tafsir budaya dan agama.
Puskesmas Kecamatan Gantung sudah lebih baik dalam implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan. Upaya untuk mengkoordinasi pengguling (sebutan bagi orang yang melakukan sunat perempuan) yang ada di Kecamatan Gantung juga sudah dilakukan. Namun, luasnya kecamatan sehingga masih ada lokasi desa yang jauh dan memungkinkan praktik P2GP/Sunat Perempuan masih dilakukan.
Salah satu layanan kesehatan yang hadir pada saat kunjungan dalam proses pemantauan adalah Puskesmas Gantung Kabupaten Belitung Timur. Hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Puskesmas, Bidan Koordintor dan Bidan Desa. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Puskesmas Gantung telah mengimplementasi kebijakan pencegahan praktik sunat perempuan (P2GP), PP No. 28 Tahun 2024 telah diketahui oleh Puskesmas dan tenaga kesehatan seperti bidan lainnya.
Tahun 2019 kami diundang pelatihan 2 tenakes, 2 bidan terkait pelarangan P2GP, kami diberikan flipchart dari dinkes kabupaten dengan narsum dinkes provinsi. Edukasi diberikan di Kelas ibu hamil, kunjungan nifas, atau saat ibu hamil periksa ANC juga sudah disosialisasikan pencegahan P2GP, sudah diberikan edukasi kalo sunat perempuan tidak boleh. (A, Dialog tanggal 13 November 2024)
Puskesmas Gantung telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi dengan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah utama adalah sosialisasi yang dilakukan di berbagai kelas, seperti kelas ibu hamil, kelas balita, dan edukasi bagi calon pengantin (Bimwin Catin) bekerjasama dengan KUA. Di kelas-kelas ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik P2GP /Sunat Perempuan. Selain itu, kunjungan rumah bagi ibu yang baru melahirkan juga dilakukan untuk memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya kesehatan reproduksi perempuan dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan pada anak perempuan mereka. Monitoring dan evaluasi (monev) ke klinik-klinik juga dilakukan untuk memastikan bahwa praktik medis yang sesuai dengan regulasi diterapkan, serta untuk memastikan bahwa informasi yang tepat mengenai pencegahan P2GP disampaikan dengan efektif.
Komunikasi antara Puskesmas dengan pengguling juga telah dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan untuk memberikan edukasi kepada pengguling bahwa tindakan medis harus dilakukan di faskes, dan peran pengguling difokuskan pada aspek psikososial atau pemberian motivasi. Program ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya pencegahan ini. Puskesmas telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pendampingan bidan, untuk memastikan bahwa tindakan sunat perempuan tidak dilakukan dengan alasan apapun.
3.2.3 Lebak, Banten
Kebijakan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan belum sampai kepada dinas-dinas terkait dan organisasi masyarakat. Pengetahuan tentang adanya kebijakan hanya sampai pada orang-orang tertentu namun tidak mendorong upaya lebih lanjut baik dari dinas maupun ormas.
Di Kabupaten Lebak, pengaruh kuat tradisi dan tokoh masyarakat menjadi tantangan utama yang memerlukan pendekatan berbasis budaya lokal. Praktik sunat perempuan lebih merujuk pada nilai adat yang harus dilakukan untuk menghindari pamali, menghormati kasepuhan (masyarakat adat) dan perintah agama. Untuk menghentikan praktik ini, diperlukan pendekatan pada tokoh adat dan tokoh agama yang lebih dipatuhi fatwanya oleh masyarakat. Pelibatan tokoh adat dan agama untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan budaya dianggap lebih efektif mengurangi resistensi terhadap perubahan dari pada dengan pendekatan kebijakan. Upaya ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lebak. Kuatnya pengaruh tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah, menyebabkan praktik P2GP/Sunat Perempuan tetap berlangsung dan dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat.
Dalam jangka panjang, diperlukan regulasi yang lebih konkret di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, yang mengatur larangan praktik P2GP/Sunat Perempuan dan mendukung penyebaran informasi secara masif. Kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan tokoh adat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan tidak lagi diterima sebagai bagian dari tradisi, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan.
Berdasarkan hasil pemetaan baik melalui kunjungan dan observasi, hasil survei pengetahuan dan FGD menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sejak dicanangkan kebijakan pencegahan P2GP, hingga pemetaan ini dilakukan (2023-2024) sosialisasi dan program belum sampai pada dinas-dinas terkait di daerah. Hal ini berdampak pada informasi yang diterima masyarakat terkait pencegahan P2GP masih sangat sedikit. Untuk melihat secara komprehensif implementasi kebijakan pencegahan P2GP dapat dilihat pada tabel 3.1 perbadingan implementasi kebijakan di 3 daerah.
Tabel 3. 1 Perbandingan Implementasi kebijakan P2GP di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak, Banten
| Aspek | Gorontalo | Belitung Timur | Lebak, Banten |
| Pemahaman Tentang Kebijakan | Beberapa pemangku kebijakan di Provinsi Gorontalo ada yang belum mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur tentang pelarangan praktik P2GP/ Sunat Perempuan seperti perwakilan Kemenag, | Beberapa pemangku kebijakan belum sepenuhnya memahami regulasi terkait larangan P2GP/Sunat Perempuan. | Kurangnya pemahaman tentang regulasi di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan. |
| Sosialisasi Kebijakan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2A) Provinsi Gorontalo sebagai Leading sector mulai menggarap isu P2GP/Sunat Perempuan dimulai sejak Agustus tahun 2023, dengan melakukan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Sosialisasi yang dilakukan belum optimal, banyak masyarakat yang tidak mengetahui potensi bahaya P2GP/Sunat Perempuan. | Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat hingga daerah menyebabkan praktik ini tetap berlangsung. |
| Pengaruh Tradisi | terkait. Pengaruh tradisi sangat kuat dengan adanya mandi lemon dan juga pelabelan negatif yang diberikan kepada anak perempuan yang tidak disunat. | Pengaruh tradisi kuat, dengan beberapa tokoh adat menganggap praktik ini tidak merugikan. | Pengaruh tradisi yang kuat membuat praktik P2GP/Sunat Perempuan dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. |
| Aspek | Gorontalo | Belitung Timur | Lebak, Banten |
| Partisipasi Organisasi Masyarakat | Pelatihan kader untuk pencegahan P2GP di Gorontalo oleh Kemenkes dan Pimpinan Pusat Aisyiyah yang dilaksanakan bulan oktober 2023 yang diakhiri dengan melakukan komitemen bersama. | Organisasi seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah sudah mulai mengedukasi masyarakat, serta menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi. | Organisasi masyarakat dan tokoh agama belum terlibat masif dalam sosialisasi dan edukasi tentang larangan praktik P2GP/Sunat Perempuan. |
| Pendekatan Sosial dan Budaya | Perlu keberanian dari multipihak untuk mulai mensosialisasikan pencegahan P2GP dengan data dan fakta dampak P2GP/Sunat Perempuan. Karena kuatnya tradisi yang mengakar dan alasan agama yang menjadi motivasi praktik P2GP/ Sunat Perempuan sedangkan tidak ada aspek kesehatan yang masuk dalam isu P2GP/ Sunat Perempuan di | Terdapat tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat, namun ada upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang sensitif budaya. | Dibutuhkan pendekatan budaya yang lebih terstruktur dengan melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. |
| Regulasi Lokal | Gorontalo. Belum ditemukan laporan atau keluhan dari praktik P2GP/ Sunat Perempuan, hal ini menjadi kendala Dinkes untuk membuat peraturan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan. | Belum ada regulasi daerah yang mengatur pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan/ Sunat Perempuan secara spesifik. | Diperlukan regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk mendukung kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan secara lebih konkret. |
| Aspek | Gorontalo | Belitung Timur | Lebak, Banten |
| Program dan Edukasi Kesehatan | Sebelumnya belum dilakukan sosialisasi dan edukasi. Namun, Dinkes merencanakan akan membuat pertemuan para pemangku kebijakan untuk merumuskan bersama terkait regulasi pencegahan P2GP/Sunat | Program kesehatan masyarakat sudah terintegrasi dengan edukasi P2GP/ Sunat Perempuan, namun ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. | Program edukasi di kelas ibu hamil, bimbingan perkawinan, dan kunjungan rumah perlu lebih ditekankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. |
| Peran Pemerintah | Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah melakukan upaya pencegahan dengan berusaha mencari data dampak dari praktik P2GP/Sunat Perempuan. hal ini menjadi kendala Dinkes untuk membuat peraturan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo. | Pemerintah mulai menunjukkan komitmennya melalui sosialisasi dan pelatihan kader, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan. | Pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk organisasi profesi dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan. |
BAB IV TANTANGAN PENCEGAHAN P2GP/ SUNAT PEREMPUAN DI TINGKAT DAERAH
BAB ini menjelaskan berbagai tantangan yang dikenali di lapangan selama proses pemantauan. Hasil pemantauan yang di lakukan di Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur) dan Provinsi Banten (Kabupaten Lebak), secara umum upaya pencegahan P2GP/sunat perempuan memiliki tantangan yang hampir sama, meskipun karakter atau bentuknya berbedabeda. Faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dampak berbahaya praktik sunat perempuan, kepercayaan sebagai ajaran agama, dan tradisi yang sudah turun menurun menjadi tantangan besar kenapa praktik P2GP/ Sunat Perempuan masih dilakukan oleh masyarakat.
4.1 Gorontalo
Implikasi praktik Sunat Perempuan ditinjau dari aspek baik medis maupun psikis dipandang tidak memiliki manfaat apapun bahkan dari segi kesehatan tidak disarankan karena tidak ada prosedur khusus untuk dipraktikkan. Namun karena praktik ini telah mengakar kuat di Gorontalo yang menghendaki dilakukannya sunat pada anak perempuan akhirnya menjadi hal yang tidak mudah untuk dicegah.
Salah seorang aparat pemerintah di Kecamatan Bulango Utara mengaku telah bertanya ke beberapa sumber seperti ke Puskesmas dan ke Polsek setempat untuk memastikan apakah selama ini ada keluhan atau laporan terkait dampak dari praktik P2GP/Sunat Perempuan. Bahkan pada saat FGD, mereka juga dihadirkan untuk ikut terlibat dalam proses pemetaan implementasi pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan dari Komnas Perempuan.
Semuanya menjawab selama ini tidak ada yang terlapor dan melaporkan kasus dari dampak praktik P2GP, sehingga saya bingung bagaimana bisa hal ini bisa dihilangkan (ER, Wawancara tanggal 15 Desember 2023).
Hal senada juga disampaikan oleh peserta FGD dari dinas Kesehatan yang menyampaikan bahwa selama ini tidak ada laporan terkait dengan keluhan atau dampak buruk dari praktik P2GP/Sunat Perempuan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga melakukan pemantauan dampak bahaya dari praktik P2GP/Sunat Perempuan namun tidak pernah ditemukan keluhan atau laporan dari masyarakat, bahkan ketika prosesi mandi lemon tenaga kesehatan tidak pernah diundang atau dilibatkan sehingga hal tersebut juga menjadi kendala tersendiri untuk mengamati secara langsung proses P2GP/Suant Perempuan.
Di lain pihak, beberapa narasumber dari aparat pemerintah juga berpendapat telah mengetahui apabila terdapat peraturan pemerintah tentang pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan bahkan mereka juga meyakini jika praktik P2GP/Sunat Perempuan tidak membuahkan manfaat apapun bahkan memberikan resiko yang buruk bagi penyintas, namun terdapat ketidakberanian untuk menyampaikan kepada masyarakat karena belum menemukan data yang membuktikan terkait dampak negatif praktik P2GP/Sunat Perempuan terutama belum ditemukan kasus dari dampak dari praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo (W, FGD, 16 Desember 2023).
Lain halnya dengan salah seorang dari NGO yang mengatakan bahwa selama ini yang bersangkutan dan teman-teman mudanya belum mengetahui jika merasakan dampak dari praktik P2GP/Sunat Perempuan harus melaporkan kepada siapa:
Ada loh perempuan di Gorontalo yang tidak punya klitoris setelah dilakukan cek kesehatan, bahkan ada yang merasakan seksualitasnya menurun, kemudian saya dan teman-teman saya bingung hal seperti ini harus melaporkan kepada siapa? (H, FGD, tanggal 16 Desember 2023).
Berdasarkan data yang sudah ditemukan, terlihat bahwa mekanisme pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan sebagian besar informan belum mengetahui. Akan tetapi dalam proses FGD, muncul pendapat yang cukup positif dari seorang tokoh adat setelah mendapatkan informasi dampak buruk praktik P2GP/Sunat Perempuan
"Ibarat banjir atau ada air naik maka harus diatasi dan dicarikan solusi, sebagaimana kasus sunat perempuan di Gorontalo jika kerugiannya lebih besar dan tidak membuahkan manfaat apapun maka harus segera disikapi untuk dihentikan" (Hd, FGD 16 Desember 2023).
4.2 Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
Tantangan utama dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Kepulauan Bangka Belitung adalah kurangnya informasi terkait kebijakan dan Peta Jalan yang jelas mengenai langkah-langkah pencegahan. Hal ini menyulitkan pihak terkait dalam merancang strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa adanya informasi yang terstruktur tentang kebijakan serta rencana jangka panjang dalam menangani P2GP/ Sunat Perempuan, upaya pencegahan menjadi kurang terarah dan tidak maksimal.
Kurangnya informasi tersebut berdampak pada belum adanya program dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam koordinasi pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan. UPTD PPA tidak merasa memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasi berbagai inisiatif pencegahan. Sehingga menghambat efektivitas kerja sama antar lembaga dan memperlambat implementasi kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi masalah P2GP/Sunat Perempuan di daerah tersebut.
Isu P2GP/Sunat Perempuan belum terintegrasi pada isu-isu program lain seperti stunting, Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin Catin), dan program lainnya seperti BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Hal ini menyebabkan perhatian dan sumber daya yang terbatas, sehingga upaya pencegahan P2GP tidak mendapat prioritas yang cukup. Fokus yang terlalu tersebar ini menghambat penyusunan strategi yang komprehensif dan efektif untuk menangani masalah P2GP/Sunat Perempuan secara langsung.
Transisi kepemimpinan juga menjadi kendala dalam mentransformasikan informasi. Perubahan pengelola ini sempat menyebabkan kebingungannya informasi dan koordinasi antar instansi terkait. Ketidakjelasan informasi dalam pengelolaan program ini berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan dan langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi praktik P2GP/Sunat Perempuan secara lebih terorganisir.
BPS memiliki keterbatasan ruang gerak yang dimiliki oleh satker (satuan kerja) di tingkat kabupaten/kota, yang masih sangat bergantung pada arahan dari pusat. Pada tahun 2024, survei pendataan hasil pembangunan nasional atau dikenal dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) akan dilakukan dengan sampel di Bangka Barat, namun di Belitung Timur (Beltim) survei ini belum dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan program pusat dengan kondisi di daerah, yang menyebabkan lambatnya respons terhadap pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pemerintah daerah masih lebih fokus pada pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas utama. Namun, pihak terkait masih merasa enggan untuk menyampaikan informasi tentang praktik P2GP/ Sunat Perempuan karena informasi yang diketahui terbatas pada apa yang dipelajari secara mandiri melalui KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Daerah). Ketidakpastian dalam akses dan pemahaman terhadap data dan informasi yang lebih lengkap menyebabkan keterbatasan dalam upaya pencegahan yang lebih komprehensif dan terarah.
Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan yang ada dapat diketahui dari banyak pihak yang baru mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Sebelumnya, mereka tidak mengetahui bahwa kebijakan ini memang ada, seperti yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pengetahuan yang terbatas ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pemahaman di lapangan.
Adanya kebijakan yang dinilai sangat bagus, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, terutama yang tinggal di desa-desa yang kuat tradisi adatnya. Pendekatan yang tepat sangat diperlukan untuk mengomunikasikan kebijakan ini secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menentukan pendekatan apa yang akan digunakan, misalnya dengan melibatkan Kementerian Agama dalam proses sosialisasi agar lebih diterima oleh masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai adat.
Sunat perempuan ini dianggap adat dan perintah agama jadi masyarakat spontan saja melakukan, apalagi seperti ada sanksi sosial jika tidak melakukannya. Nhah ketika dilarang maka harus ada bukti-bukti kenapa dilarang, masyarakat kalo sudah dikasih tau bahayanya insyaallah akan ikut saja. (Bidan, Dialog Tanggal 13 November 2024).
Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami dampak positif maupun negatif dari praktik tersebut. Masyarakat masih merasa ragu mengenai apakah P2GP/Sunat Perempuan ini memiliki manfaat atau justru membawa bahaya, hal tersebut didukung oleh penelitian (Setiati et al., 2023). Selain itu, terdapat pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan dianggap dianjurkan dari sisi syariat. Rasa ragu ini terkait dengan keyakinan yang selama ini berkembang bahwa praktik tersebut sejalan dengan ajaran agama, sehingga menambah tantangan dalam sosialisasi dan pencegahan praktik P2GP/ Sunat Perempuan di kalangan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan dalam mencegah praktik P2GP/Sunat Perempuan di Kepulauan Bangka Belitung meliputi keterbatasan informasi dan pemahaman terkait kebijakan yang ada. Banyak pihak, termasuk satker di tingkat kabupaten/kota, masih bergantung pada arahan dari pusat dan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan pemerintah terkait P2GP/Sunat Perempuan. Selain itu, meskipun ada kebijakan yang baik, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang berpegang kuat pada adat, masih menjadi hambatan. Banyak pihak yang baru mengetahui kebijakan ini melalui forum diskusi, dan mereka merasa ragu mengenai manfaat atau bahaya dari praktik P2GP/Sunat Perempuan, terutama karena pandangan yang menganggapnya sesuai dengan ajaran agama. Ketidakpastian ini memperburuk kesulitan dalam penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat, yang pada gilirannya menghambat upaya pencegahan secara efektif.
4.3 Lebak, Banten
Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Kabupaten Lebak di Banten adalah kuatnya tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat setempat. Salah satu faktor yang turut melanggengkan tradisi ini adalah tidak adanya data akan dampak dari P2GP/Sunat Perempuan, sehingga tidak menjadi keresahan di masyarakat maka masyarakat tidak memiliki alasan untuk menolak tradisi yang sudah ada. Di sisi lain, masyarakat Lebak Banten dikenal sebagai individu yang tidak mudah diintimidasi, yang membuat pendekatan pencegahan menjadi lebih sulit, terutama pada generasi yang lebih tua, yang cenderung sulit untuk diubah. Namun, generasi muda masih memiliki potensi untuk diberi edukasi, karena mereka lebih terbuka terhadap informasi dan perubahan, salah satunya melalui kegiatan yang difasilitasi oleh PKK Kabupaten Lebak, Banten.
Hingga saat ini belum ada sosialisasi yang diterima dengan baik, dari tingkat pusat maupun provinsi, sehingga di tingkat daerah pun sosialisasi mengenai pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan belum terlaksana. Selain itu, budaya dan keyakinan masyarakat setempat yang sudah turuntemurun turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perubahan, yang juga belum mendapat perhatian maksimal dari UPTD PPA Kabupaten Lebak.
Informasi dari perwakilan Alimat Lebak, menyatakan bahwa upaya pencegahan sunat perempuan sering kali mendapat penolakan dan cemoohan dari masyarakat, karena dianggap berbeda dengan kebanyakan praktik yang ada di komunitas tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada program atau kebijakan apa pun, baik dari tingkat pusat maupun daerah, yang secara khusus menangani isu sunat perempuan. Hal ini menambah kesulitan dalam mengatasi praktik yang masih berlangsung di masyarakat.
Ketua Muslimat menyatakan bahwa hingga saat ini, isu terkait sunat perempuan belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat masih belum memiliki gambaran yang jelas mengenai hal tersebut. Hal ini diperburuk oleh belum adanya sosialisasi resmi dari Dinas atau pihak terkait lainnya. Kunjungan Aisyiyah juga mengungkapkan bahwa kendala utama dalam upaya pencegahan praktik ini adalah kuatnya pengaruh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan ketaatan masyarakat terhadap tradisi yang telah mengakar. Faktor-faktor ini menjadikan perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat menjadi tantangan yang signifikan.
Saya pernah bertanya ke paraji (dukun beranak) daerah mana yang paling tinggi, sampai sekarang masih ada meski tidak banyak. Kata paraji, "Kasian, neng, nanti dicibir sama teman." Masalahnya ketokohan di Kabupaten Lebak sangat kuat. Maka perlu pendekatan kepada tokoh karena di sini tuh Al-'adatul Muhakkamah, adat itu menjadi hukum (Teh MY, Dialog tanggal 28 November 2024).
Tantangan pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Kabupaten Lebak, Banten sangat kompleks, dipengaruhi oleh kuatnya tradisi turuntemurun dan pengaruh tokoh masyarakat yang masih belum dapat diubah. Hingga saat ini, belum ada program atau sosialisasi yang jelas dan terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk dari pihak Dinas maupun organisasi keagamaan seperti Muslimat NU dan Aisyiyah. Minimnya edukasi ini membuat masyarakat, terutama generasi tua, sulit untuk menerima perubahan, sementara generasi muda dinilai lebih terbuka terhadap informasi baru. Upaya pencegahan juga sering kali menghadapi resistensi berupa cemoohan, karena dianggap melawan kebiasaan umum. Dukungan yang lebih terstruktur dan intensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
Tantangan dalam pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan di tiga wilayah memiliki kesamaan, yaitu adanya kendala dalam komunikasi dan sosialisasi kebijakan yang belum optimal. Tantangan utama terletak pada kurangnya informasi tentang kebijakan dan peran instansi terkait, serta ketergantungan pada arahan pusat yang memperlambat implementasi kebijakan di daerah dan paham agama masyarakat. Selain itu, kuatnya tradisi lokal dan pengaruh tokoh masyarakat, ditambah dengan minimnya program atau sosialisasi yang terkoordinasi, menyebabkan kesulitan dalam mengubah perilaku masyarakat, terutama generasi tua.
Perlu pendekatan kepada Kasepuhan (komunitas masyarakat tradisional dengan adat istiadat leluhur yang kuat), karena apa kata Kasepuhan itu yang diikuti Masyarakat. Memutuskan adat-adat yang harus dipatuhi dibilangnya pamali (tabu). (RR, FGD 29 November 2024).
Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan sensitif terhadap budaya lokal untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Perbandingan Tantangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Perbandingan Tantangan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan Gorontalo, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Lebak, Banten
| Tantangan Gorontalo | Gorontalo | Belitung Timur | Lebak |
| Kurangnya Informasi dan Kebijakan | Sebagian aparat pemerintah telah mengetahui apabila terdapat peraturan pemerintah tentang pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan, namun Mekanisme pencegahan praktik P2GP sebagian besar informan belum | Belum ada sosialisasi yang efektif dari tingkat pusat hingga daerah terkait P2GP/Sunat Perempuan. | Belum ada sosialisasi yang efektif dari tingkat pusat hingga daerah terkait P2GP/Sunat Perempuan. |
| Peran Instansi Terkait | ketidakberanian untuk menyampaikan kepada masyarakat karena belum menemukan data yang membuktikan terkait dampak negatif praktik P2GP/Sunat Perempuan | Belum ada program yang direncanakan karena kebijakan yang belum sampai ke daerah | Belum ada program yang direncanakan karena kebijakan yang belum sampai ke daerah |
| Pengaruh Tradisi dan Budaya Lokal | Praktik mandi lemon/ sunat perempuan telah mengakar kuat di Gorontalo yang menghendaki dilakukannya sunat pada anak perempuan akhirnya menjadi hal yang tidak mudah untuk dicegah. | Kekuatan tradisi adat dan paham agama masyarakat yang meyakini sunat perempuan perintah agama. | Kuatnya tradisi turun-temurun dan pengaruh tokoh masyarakat yang sulit digoyahkan, serta keteguhan pada keyakinan budaya lokal. |
| Generasi Muda vs Tua | Generasi muda merasakan dampak dari praktik P2GP/Sunat Perempuan namun tidak tahu harus melapor ke mana, maka kesadaran untuk tidak melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan ke depan lebih baik. | Generasi muda lebih terbuka terhadap informasi, tetapi generasi tua lebih sulit menerima perubahan. | Generasi muda lebih terbuka terhadap edukasi, tetapi generasi tua sulit menerima perubahan. |
| Tantangan | Gorontalo | Belitung Timur | Lebak |
| Resistensi terhadap Perubahan | Tidak pernah ditemukan keluhan atau laporan dari masyarakat, bahkan ketika prosesi mandi lemon tenaga kesehatan tidak pernah diundang bahkan dilibatkan maka sulit untuk melakukan pemantauan dan sosialisasi. | Pandangan yang berkembang bahwa P2GP/ Sunat Perempuan dianggap sesuai dengan ajaran agama, menambah tantangan dalam sosialisasi. Hilangnya | Penolakan dan cemoohan dari masyarakat terhadap upaya pencegahan, karena dianggap melawan kebiasaan umum dana kuatnya nilai |
BAB V PRAKTIK P2GP/ SUNAT PEREMPUAN DITIGA WILAYAH
MISI utama dari pencegahan P2GP/Sunat Perempuan adalah adanya kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP/Sunat Perempuan itu berbahaya bagi perempuan sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun. Namun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan, serta masih kuatnya tradisi dalam masyarakat, berdampak masih tingginya praktik sunat perempuan di sejumlah wilayah Indonesia.
Pada Bab V ini, menyajikan temuan-temuan yang didapat terkait praktik-praktik P2GP/Sunat perempuan yang masih terjadi tiga wilayah pemantauan. Fakta bahwa praktik sunat masih tinggi dikarenakan kurang efektifnya program pencegahan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Survei praktik P2GP/Sunat Perempuan di tiga wilayah ini sebagai penguat data atas dampak masih belum maksimalnya program pencegahan P2GP yang dicanangkan pemerintah pusat dalam roadmap pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan 2020-2030.
5.1 Gambaran Umum
Secara umum, praktik P2GP/Sunat Perempuan masih dilakukan oleh masyarakat. Motivasi melakukannya beragam, baik alasan yang bersifat netral gender apapun yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada bagian ini dijelaskan data-data secara kuantitatif terkait dengan persentase praktik P2GP/Sunat Perempuan, pemahaman akan kebijakan penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan, pengetahuan tentang dampak, tingkat kesadaran dan alasan melakukannya.
Tabel 5.1 Gambaran Umum Praktik dan Pengetahuan
Presentase Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Tiga Wilayah
| Frequency | Percent | Percent | Valid Cumulative Percent | ||
| Valid | Praktek Sunat | 76 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Tidak Praktek Sunat | 39 | 33.9 | 33.9 | 100.0 | |
| Total | 115 | 100.0 | 100.0 |
Prosentase Pemahaman akan Larangan P2GP
| Prosentase Pemahaman akan Larangan P2GP | |||||
| Valid | Frequency | Percent | Percent | Valid Cumulative Percent | |
| Vallo | Tahu Kebijakan larangan P2GP | 46 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Tidak Tahu Kebijakan larangan P2GP | 69 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | |
| Total | 115 | 100.0 | 100.0 | — | |
Level Kesadaran dan Pengetahuan tentang Dampak P2GP/Sunat Perempuan
| Frequency | Frequency | Percent | Percent | Valid Cumulative Percent |
| Valid Rendah | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Sedang | 61 | 53.0 | 53.0 | 56.5 |
| Tinggi | 50 | 43.5 | 43.5 | 100.0 |
| Total | 115 | 100.0 | 100.0 |
Berdasarkan tabel 4 jelas terlihat bahwa secara umum, lebih banyak (66%) yang mempraktikkan sunat perempuan dari yang tidak melakukan (34%). Sebagian besar, yaitu 60% tidak mengetahui adanya kebijakan terkait penghapusan atau pelarangan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Secara umum, tingkat kesadaran bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan berbahaya, traumatis dan merendahkan pada level sedang dan tinggi, hanya 3.5% yang benar-benar rendah kesadaran akan ketidakmanfaatan praktik P2GP/Sunat Perempuan ini. Perbandingan secara kuantitatif di tiga wilayah dapat dilihat pada tabel 5.2 dan tabel 5.3.
Tabel 5.2 Pengetahuan tentang Kebijakan larangan P2GP/Sunat Perempuan
| Praktek Sunat | Tahu Kebijakan Tahu Kebijakan Larangan | Tidak Tahu Larangan | Total | ||
| Praktek Sunat | Wilayah | Gorontalo | 8 | 18 | 26 |
| Balitung Timur | 7 | 19 | 26 | ||
| Lebak, Banten | 7 | 17 | 24 | ||
| Total | 22 | 54 | 76 | ||
| Tidak Praktek Sunat | Wilaya | Wilayah Gorontalo | 7 | 3 | 10 |
| Balitung Timur | 10 | 10 | 20 | ||
| Lebak, Banten | 7 | 2 | 9 | ||
| Total | 24 | 15 | 39 | ||
| Total | Wilayal | Wilayah Gorontalo | 15 | 21 | 36 |
| Balitung Timur | 17 | 29 | 46 | ||
| Lebak, Banten | 46 | 69 | 115 | ||
| Total | 14 | 19 | 33 | ||
Tabel 5.2 menjelaskan bahwa masyarakat yang melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan karena kebanyakan mereka tidak tahu ada kebijakan larangan/penghapusan. Sebaliknya yang mengetahui kalau ada kebijakan penghapusan atau pelarangan P2GP kebanyakan tidak melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Artinya sosialisasi kebijakan yang melarang atau berupaya menghapus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikuatkan.
Tabel 5. 3 Level Kesadaran akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan
| Level | Total | ||||
| Rendah | Sedang | Tinggi | |||
| Wilayah | Gorontalo | 3 | 12 | 21 | 36 |
| Balitung Timur | 1 | 30 | 15 | 46 | |
| Lebak, Banten | 0 | 19 | 14 | 33 | |
| Total | 4 | 61 | 50 | 115 | |
Berdasarkan tabel 5.3, wilayah Gorontalo mempunyai kesadaran akan bahaya P2GP/Sunat Perempuan lebih tinggi daripada wilayah lain. Hal ini disebabkan karena kebanyakan responden yang mengisi survei di Gorontalo setelah bertemu dengan tim pemantau, sehingga sudah mendapatkan peningkatan kapasitas. Sebaliknya wilayah Belitung Timur dan Lebak berada pada level sedang lebih dominan. Hal ini karena survei diisi sebelum mengikuti peningkatan kapasitas. Sekali lagi temuan ini menguatkan bahwa penyebaran informasi terkait dengan P2GP/Sunat Perempuan berpengaruh pada pilihan seseorang untuk tidak melakukan P2GP/Sunat Perempuan.
Berdasarkan survei kesadaran masyarakat dari beberapa informasi tersebut akan bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan secara umum menunjukkan bahwa walaupun banyak (60%) yang tidak mengetahui kebijakan larangan sunat perempuan, namun tingkat kesadaran akan bahaya praktik sunat perempuan yang sedang 53% dan yang tinggi 43%.
5.2 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan
Alasan masyarakat melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan atau sering disebut dengan sunat beragama, namun polanya hampir sama di tiga wilayah pemantauan, yaitu alasan yang paling banyak adalah karena mengikuti tradisi turun temurun, meyakini sebagai ajaran agama dan sebagai kontrol seksualitas. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 5.1, 5.2, dan 5.3.
Gambar 5.1 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo
Takut Sansi Sosial 1 Ikut Orang lain 1 Control Seksualitas 2 Ajaran Agama 12 Turun temurun 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Gambar 5.2 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Belitung Timur
Apa alasan melakukan? (boleh memilih lebih dari satu jawaban) 38 responses
Menjaga tradisi turun temurun 23 (60.5%) Anjuran agama atau 17 (44.7%) kepercayaan Sebagai kontrol seksualitas. -2 (5.3%) Contoh: supaya tidak binal (me... Karena orang lain melakukan 5 (13.2%) juga Takut dengan sanksi sosial di -2 (5.3%) masyarakat Lainnya.. 1 (2.6%) 0 5 10 15 20 25
Gambar 5.3 Alasan Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Lebak Banten
Apa alasan melakukan? (boleh memilih lebih dari satu jawaban) 24 responses
-13 (54.2%) Menjaga tradisi turun temurun Anjuran agama atau 9 (37.5%) kepercayaan Sebagai kontrol seksualitas. 8 (33.3%) Contoh: supaya tidak binal (me... Karena orang lain melakukan -6 (25%) juga Takut dengan sanksi sosial di -1 (4.2%) masyarakat Lainnya... -0 (0%) 0 5 10 15
Sebagian besar masyarakat Gorontalo memiliki kepercayaan bahwa anak perempuan yang baru lahir membawa 'sesuatu' yang dianggap haram dan terletak pada alat kelaminnya, sehingga melakukan sunat menjadi alternatif yang dihadirkan masyarakat secara turun-temurun sebagai upaya menyucikan anak perempuan yang dianggap membawa benda haram tersebut. Sunat perempuan atau lebih dikenal di Gorontalo dengan Mongubingo menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan secara turun-temurun. Para pemangku adat dan sebagian tokoh masyarakat di Gorontalo memberikan pendapat yang sama mengenai praktik P2GP/ Sunat Perempuan yakni sunat perempuan ini wajib dilakukan sebagai penanda anak perempuan tersebut beragama Islam, dengan membersihkan sebagian kelamin perempuan dengan kemasan ritual menyucikan anak perempuan yang rentang usianya 1-2 tahun dengan mandi lemon.
Prosesi mandi lemon yang salah satunya dengan melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan dipercaya mempunyai tujuan agar perempuan mampu mengendalikan hasrat seksual dan saat dewasa nanti perempuan aktif beribadah sehingga berpengaruh dengan akhlaknya ketika dewasa. Salah Satu Tokoh adat di Bone Bolango juga menyatakan jika anak perempuan yang disunat kelak waktu dewasa saat berhubungan badan suami istri akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Selain itu, jika anak perempuan yang tidak disunat maka tidak lebih dari tiga bulan dia akan bercerai karena tidak merasakan kenikmatan dalam berhubungan seksual suami istri.
Salah seorang tokoh Agama di Gorontalo juga menyampaikan pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan selain karena sudah menjadi tradisi, sunat perempuan juga dianjurkan oleh Agama. Dalam Islam, sunat menjadi kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana hadits yang diriwayatkan Al-Zuhri yang menyatakan "Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah, walaupun sudah besar" dalam hadist tersebut tidak menyebutkan sunat dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu sehingga jika mengacu dalam hadist tersebut perempuan bersunat menjadi wajib.
Seorang responden menyampaikan bahwa Gorontalo dengan latar belakang sebagai serambi Madinah menjunjung nilai-nilai agama khususnya agama Islam sebagai mayoritas dan mempertahankan tradisi yang menjadi kekhasan Gorontalo. Salah satu tradisi yang dipertahankan adalah sunat perempuan yang memberikan tanda bahwa telah suci karena sudah disunat. Motivasi lainnya agar anak perempuan tersebut mampu mengontrol hasrat seksualitas
Anak perempuan yang sudah disunat dinilai telah suci sebelum baligh sekaligus sebagai penanda bahwa anak perempuan tersebut telah diIslamkan. (HN, Wawancara 15 Desember 2023).
"..bahwa perempuan disunat supaya tidak genit, tidak 'nakal' pergi ke lakilaki lain, buas, sering keluar malam dan tidak melawan suami." (St, Diskusi Tanggal 15 Desember 2023.
Begitu kuatnya tradisi praktik P2GP/Sunat Perempuan dengan sederet dalil labeling negatif terhadap perempuan membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan takut untuk tidak menyunatkan anaknya, hal ini didukung dengan hasil survei kesadaran masyarakat terhadap bahaya P2GP/Sunat Perempuan alasan mereka menyunatkan anak perempuannya adalah karena sudah menjadi tradisi keluarga yang harus dilakukan turun-temurun agar menghindari stigma negatif dari masyarakat. Informan-informan lain mengatakan jika perempuan tidak disunat ketika dewasanya anak menjadi bahan olokan masyarakat dengan sebutan jatilunataliti yang mempunyai maksud sebuah olokan negatif yang menyangkut hal yang tidak mempunyai adab seperti berperilaku nakal. Dengan kata lain jika ada anak nakal maka akan dikatakan bahwa dia belum disunat.
"Dia belum disunat makanya nakal" (Mlk, Wawancara 16 Desember 2023).
Hampir semua informan menyatakan bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan merupakan budaya sejak dahulu yang menjadikan ciri khas
Gorontalo. Praktik P2GP/Sunat Perempuan dijadikan sebuah kewajiban untuk dilestarikan budaya dan keagamaan. Salah seorang aktivis perempuan di Gorontalo juga menyampaikan jika P2GP/Sunat Perempuan sudah menjadi warisan adat secara turun-temurun dilakukan walaupun sebenarnya tidak ingin melakukannya.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu motivasi utama pelaksanaan praktik P2GP (Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan) di Belitung Timur didasarkan pada keyakinan religius dan sosial. Informan menyebutkan bahwa ada anggapan bahwa seorang perempuan dianggap belum sempurna sebagai perempuan jika tidak menjalani praktik ini. Selain itu, terdapat pandangan bahwa tanpa menjalani sunat, seorang perempuan merasa keislamannya belum lengkap. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kader kesehatan yang cukup senior di Belitung Timur yang menguatkan keyakinan tersebut dalam masyarakat setempat.
Motivasi pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Belitung Timur lebih dominan pada alasan religius/agama dan tradisi budaya. Salah satu informan menyebutkan bahwa praktik ini dilakukan untuk menyempurnakan agama serta membantu menahan hawa nafsu, sebagaimana disarankan oleh neneknya.
Motivasi utama pelaksanaan sunat perempuan didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dalam keluarga dan keyakinan akan nilai sunahnya. Informan menjelaskan bahwa praktik ini dianggap sejalan dengan ajaran Rasulullah yang menyarankan agar sunat dilakukan dengan cara yang tidak merusak, karena hal tersebut menyangkut kehormatan perempuan.
Selain itu, karena praktik ini telah menjadi tradisi keluarga yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya, informan merasa perlu untuk melanjutkan kebiasaan tersebut. Praktik P2GP/Sunat Perempuan dianggap sebagai bagian dari budaya yang harus dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Seorang informan menjelaskan bahwa dirinya juga disunat oleh ibunya, sehingga ia merasa perlu meneruskan tradisi tersebut tanpa adanya niat untuk merendahkan atau memaksakan, melainkan semata-mata karena kebiasaan. Dalam pelaksanaannya, anaknya hanya mengalami sedikit goresan tanpa luka yang membekas atau menyebabkan pendarahan, meskipun anak tersebut sempat menangis. Sunat dilakukan ketika anak berusia 40 hari dengan alasan agar anak tidak mengingat peristiwa tersebut, sehingga diyakini tidak akan mengalami trauma di kemudian hari.
Menurut Kepala Puskesmas Gantung, praktik sP2GP/Sunat Perempuan masih dilakukan hingga sebelum tahun 2019 sebagai bagian dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaannya didorong oleh perintah para nenek yang menganggapnya sebagai kewajiban untuk menjaga adat. Praktik ini secara khusus menjadi wilayah perempuan dan tidak melibatkan laki-laki, sehingga dianggap bukan urusan yang perlu dibicarakan oleh para bapak. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya setempat yang dijaga oleh komunitas perempuan.
Pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan dilakukan oleh dukun beranak yang disebut "Pengguling," dan metode yang digunakan biasanya bersifat simbolis, yaitu dengan mengoleskan kunyit pada area tertentu. Pendekatan ini lebih menekankan aspek tradisional tanpa melibatkan tindakan medis atau prosedur invasif. Selain itu, praktik ini tidak dibicarakan secara umum atau terbuka di masyarakat, melainkan dilakukan secara tertutup sebagai bagian dari tradisi yang dijaga kerahasiaannya oleh keluarga dan komunitas.
Selain itu, terdapat pengalaman dari seorang ibu yang mengikuti saran petugas medis di klinik tempat anaknya lahir di Bekasi. Setelah kontrol kesehatan, ia disarankan untuk melakukan tindik dan sunat dengan alasan bahwa tindakan tersebut baik untuk kesehatan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh kader perempuan muda yang menyoroti anggapan masyarakat manfaat kesehatan sebagai salah satu alasan utama pelaksanaan praktik tersebut.
Terkait dengan motivasi melakukan P2GP/Sunat Perempuan, responden dapat menjawab lebih dari satu pilihan, karena realitasnya, seseorang melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan. Hasil survei (Gambar 5.1) menunjukkan bahwa alasan utama seseorang melakukan tindakan seseorang melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan berkaitan dengan menjaga tradisi turun temurun dan anjuran agama atau kepercayaan, masingmasing dipilih oleh 53,8% responden. Ini menunjukkan ada pengaruh kuat nilai-nilai tradisional dan agama dalam keputusan mereka. Di sisi lain, alasan seperti kontrol seksualitas, karena orang lain melakukannya, dan takut dengan sanksi sosial relatif lebih sedikit dipilih, masing-masing hanya dipilih oleh 7,7% hingga 19,2% responden. Hal ini mencerminkan bahwa faktor tradisi dan agama lebih dominan dibandingkan dengan faktor sosial atau kontrol diri dalam konteks ini.
Salah satu kader posyandu di Desa Kutilang, menyebutkan praktik pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh pengguling. Prosesnya meliputi tindakan mencubit menggunakan alat tersebut, kemudian area yang telah dicubit diolesi dengan kunyit dan minyak sebagai langkah pengobatan untuk mencegah infeksi. Hingga saat ini, ia menyampaikan bahwa tidak ada dampak negatif yang dilaporkan terkait pelaksanaan prosedur ini.
Ada 7 pengguling di Kecamatan Renggiang, memang budaya masih kental. Masalah sunat sudah jauh hari tidak ada. Cuma masih ada tradisi. Kalau (masyarakat) ditanya apa sudah di sunat, pasti jawabnya iya. Karena sebenarnya mereka tidak tahu sunat itu bagaimana. Jadi ada mispersepsi antara yang dilakukan dengan pengetahuan ibu. (SKW, FGD, 14 November 2024).
Tradisi P2GP/Sunat Perempuan di masa lalu ada juga yang dilakukan dengan menggunakan patok ayam sebagai bagian dari prosesi. Berdasarkan cerita orang tua secara turun menurun, tradisi ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan acara selamatan anak, yang meliputi khitan, pemotongan rambut, dan ritual lainnya. Dalam pelaksanaannya, anak ayam disiapkan sebagai bagian dari prosesi, meskipun tidak diketahui secara pasti apa yang dipatok oleh ayam tersebut. Tradisi ini diyakini memiliki indikasi bahwa proses sunat tidak akan menyakitkan bagi anak.
Menurut salah satu anggota UPT P3A, praktik P2GP/Sunat Perempuan dilakukan dengan cara memberikan goresan ringan pada area tertentu, sehingga dianggap tidak menyakiti anak. Prosedur ini umumnya dilakukan oleh tenaga medis, seperti bidan, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai standar kesehatan dan aman bagi anak.
Sementara itu, BAPPELITBANGDA menjelaskan bahwa pada masa lalu, praktik ini dilakukan dengan cara tradisional yang disebut "sengkulik." Dalam tradisi tersebut, kuku ayam digunakan untuk menggores area kelamin sebagai bagian dari ritual. Tradisi ini mencerminkan cara turuntemurun yang dipandang sederhana dan tidak menimbulkan rasa sakit, meskipun kini metode tersebut mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman dan peningkatan kesadaran kesehatan.
Prosedur perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan dilakukan selama satu minggu, dengan biaya perawatan satu paket sebesar 500 ribu rupiah. Dalam pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan, pengguling telah mendapatkan edukasi dari dinas kesehatan untuk tidak melakukan tindakan klinis termasuk praktik P2GP/Sunat Perempuan, perannya di fokuskan pada aspek psikososial. Edukasi kepada pengguling juga dimaksudkan untuk memastikan prosedur yang dilakukan aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Peran pengguling diarahkan pada perawatan untuk ibu dan bayi pasca melahirkan, termasuk pengawasan kesehatan dan kebersihan.
Dalam teknis pelaksanaannya, alat yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwa jarum jahit, benang, dan pisang hanya simbolis sebagai bagian dari ritual, namun tidak ada yang tahu pasti bagaimana proses P2GP/Sunat Perempuan yang dilakukan pada alat genital anak. Sedangkan praktik P2GP/Sunat Perempuan yang dilakukan oleh bidan dijelaskan menggunakan jarum jahit yang ujungnya digoreskan untuk mengambil bagian selaput tipis yang menutupi, sementara pisau tidak digunakan dalam pelaksanaan ini. Sebelum digunakan, jarum jahit yang akan dipakai terlebih dahulu disterilkan dengan alkohol untuk memastikan kebersihannya dan mencegah kemungkinan infeksi. Praktik ini dilakukan oleh bidan untuk menggantikan metode tradisional yang lebih berisiko, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan bagi pasien.
Menurut bidan muda, praktik P2GP/Sunat Perempuan saat ini dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan metode yang mirip dengan capitan. Prosedurnya dilakukan dengan menggores area tertentu, namun tidak sampai menyebabkan luka, kemudian diberikan obat cair iodin povidon untuk mencegah infeksi. Seiring berjalannya waktu, prosedur ini semakin dipermudah dengan hanya membersihkan klitoris dengan kapas dan memberikan obat cair iodin povidon, yang dianggap sudah cukup untuk sebagai pelaksanaan khitan.
Bidan juga menyampaikan bahwa ia lebih memilih prosedur tersebut karena lebih aman dibandingkan dengan praktik pengguling yang tidak terjamin sterilitasnya, yang berisiko lebih besar terhadap kesehatan.
Dengan menggunakan metode yang lebih sederhana dan steril, diharapkan dapat mengurangi potensi bahaya yang mungkin timbul dari praktik yang kurang higienis.
Saya lulusan (kebidanan) tahun 2019, untuk saat ini saya tidak praktik. Saya bekerja 2017-2021 di Belitung dan pernah melakukan sunat perempuan, saat itu sebenarnya saya sudah tahu mudaratnya, dan sebenarnya sudah saya sosialisasikan. Tapi karena budaya, jadi tetap memaksa untuk melakukan. Saya juga bingung, karena di kuliah tidak diajarkan sunat perempuan. Tapi karena ibu saya bidan, saya diajari (oleh) ibu saya. Caranya pakai seperti capitan, digores, tapi tidak sampai melukai. Terus diberikan betadine. Semakin kesini, (praktiknya) hanya membersihkan klitorisnya lalu diberikan betadine seolah sudah dilakukan khitan. Lebih baik saya iyakan dari pada (mereka) ke pengguling, tidak steril, lebih berbahaya. (NH, FGD 14 November 2024)
Sekretaris Camat Gantung menceritakan bahwa pada masa kecil, adik perempuannya disunat secara simbolis dengan cara didekatkan dengan ayam, sebagai bagian dari tradisi yang berlaku pada waktu itu. Namun, ia juga menyampaikan bahwa saat ini praktik sunat perempuan sudah jarang dilakukan, bahkan yang dilakukan secara simbolis sekalipun. Tradisi tersebut kini hampir tidak ada lagi, seiring dengan perkembangan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan perubahan dalam pandangan sosial.
Dari hasil wawancara terkait pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan, jika dicermati tampaknya prosedur ini telah mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Beberapa praktik tradisional, seperti penggunaan ayam dalam sunat perempuan, kini sudah sangat jarang dilakukan. Pada masa lalu, metode seperti mengguling atau menggores menggunakan kuku ayam dianggap sebagai cara yang tidak menyakitkan, namun saat ini sudah ditinggalkan. Sebagai gantinya, alat yang digunakan kini melibatkan jarum jahit yang disterilkan dengan alkohol, dengan prosedur yang lebih higienis ada pula yang hanya membersihkan dengan kapas.
Sunat perempuan menjadi satu paket perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan yang dilayani oleh pengguling dan atau bidan. Beberapa pihak, seperti NH (bidan muda), lebih memilih prosedur yang lebih sederhana, seperti membersihkan klitoris dan memberikan obat cair betadine, dibandingkan dengan prosedur yang menggunakan pengguling yang tidak terjamin sterilisasi alatnya. Hal tersebut tetap dilakukan karena permintaan sunat yang masih terus ada hingga saat ini. Secara keseluruhan, praktik P2GP/Sunat Perempuan kini lebih mengutamakan keselamatan, kebersihan, dan pengurangan risiko terhadap kesehatan.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Lebak, Banten, masih melaksanakan praktik P2GP (Pemotongan/ Penghilangan sebagian atau seluruh bagian genital perempuan) karena alasan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik ini diyakini oleh masyarakat sebagai cara untuk "mengurangi birahi perempuan," pandangan yang sering kali diwariskan oleh generasi tua, terutama nenek-nenek dalam keluarga, yang memiliki pengaruh besar dalam melestarikan nilai-nilai budaya tersebut. Salah satu motivasi di balik pelaksanaan praktik P2GP (Pemotongan/Penghilangan sebagian atau seluruh bagian genital perempuan) di Lebak, Banten, adalah adanya kepercayaan terhadap budaya "pamali". Keyakinan ini menjadi bagian dari norma sosial yang diyakini harus diikuti untuk menghindari hal-hal yang dianggap tabu atau membawa kesialan, sebagaimana diungkapkan dalam kunjungan di UPTD PPA Kabupaten Lebak.
Wawancara yang dilakukan pada 28 November 2024 dengan PC Muslimat NU Lebak mengungkapkan bahwa motivasi masyarakat dalam melaksanakan praktik P2GP/Sunat Perempuan (Pemotongan/Penghilangan sebagian atau seluruh bagian genital perempuan) didasarkan pada beberapa keyakinan utama. Salah satunya adalah anggapan bahwa perempuan yang tidak disunat dianggap "tidak Islami," sehingga praktik ini diyakini sebagai bagian dari pemenuhan identitas keagamaan. Selain itu, ada juga alasan yang mengaitkan praktik tersebut dengan aspek kesehatan dan pengendalian libido atau nafsu, yang diyakini dapat diatur melalui pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan.
UPTD PPA Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa salah satu motivasi pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan adalah kepercayaan budaya yang diwariskan oleh orang tua terdahulu. Disebutkan bahwa ketika seorang anak perempuan lahir, terutama setelah usia orang tua mencapai 40 tahun, anak tersebut harus ditindik dan disunat untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap pamali. Kepercayaan ini menjadi bagian dari tradisi yang masih bertahan di masyarakat.
Perwakilan Ormas Perempuan mengungkapkan bahwa pelaksanaan praktik P2GP/Sunat Perempuan sering kali dilakukan karena adanya perintah dari orang tua. Salah seorang pimpinan Aisyiyah menjelaskan bahwa dirinya dan anaknya menjalani sunat sebagai bentuk kepatuhan terhadap tradisi keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh norma keluarga dalam melestarikan praktik tersebut.
Salah seorang peserta diskusi mengungkapkan bahwa praktik P2GP/ Sunat Perempuan di Lebak telah berlangsung secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi keluarga besar. Beliau menjelaskan bahwa praktik ini umumnya dilakukan sejak bayi, sehingga individu tidak memiliki pilihan lain. Dalam masyarakat, tindakan ini dianggap sebagai hal yang wajib dilakukan karena merupakan warisan budaya yang telah lama mengakar.
Hal ini mencerminkan bahwa praktik tersebut dipertahankan sebagai warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Selain itu, alasan lain yang mendukung praktik ini meliputi anjuran agama atau kepercayaan, kontrol seksualitas seperti "supaya tidak binal," pengaruh dari orang lain yang juga melakukannya, serta ketakutan terhadap sanksi sosial. Data ini menunjukkan bahwa motivasi utama berasal dari faktor budaya dan sosial, dengan tradisi memiliki peran yang dominan.
Motivasi dan perspektif masyarakat pada pelaksanaan praktik P2GP/ Sunat Perempuan di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten sama-sama didorong oleh faktor agama dan tradisi, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokusnya. Untuk lebih jelasnya perbandingan motivasi di 3 Daerah dapat dilihat pada tabel 5.4.
Tabel 5.4 Perbandingan Motivasi di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten dalam Melakukan Praktik P2GP/Sunat Perempuan
| Motivasi Alasan | Gorontalo Praktik sunat | Belitung Timur Praktik sunat | Banten Praktik P2GP/ |
| proses mensucikan anak perempuan. sunat perempuan wajib dilakukan sebagai penanda anak perempuan tersebut beragama Islam dan dinilai telah suci sebelum baligh. dan saat dewasa nanti perempuan aktif beribadah sehingga berpengaruh dengan akhlaknya | sebagai bagian dari ajaran agama Islam, yang dianggap sebagai bagian dari menyempurnakan agama dan kewajiban thaharah. Mengikut 3 madzab wajib, sunah dan mubah. Pasti ada kebaikan dari hadis walaupun lemah. | bagian dari pemenuhan identitas keagamaan Meyakini bahwa selemah-lemah hadis itu ada fadilah yang bisa diambil | |
| Alasan Tradisi | Sunat perempuan disebut dengan Mongubingo menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan secara turun-temurun. | Praktik Sunat Perempuan dilaksanakan sebagai tradisi turun-temurun, tanpa niat untuk merendahkan, tetapi karena kebiasaan yang sudah mengakar dalam keluarga. | Praktik P2GP/ Sunat Perempuan dijalankan sebagai iyang telah berlangsung turun-temurun dan harus dilaksanakan karena pengaruh budaya pamali dan kepatuhan pada Kasepuhan |
| Motivasi Gorontalo | Gorontalo | Belitung Timur | Banten |
| Kontrol Seksualitas | Praktik P2GP/ Sunat Perempuan dilakukan untuk mengendalikan hasrat seksual, supaya tidak genit, tidak 'nakal' pergi ke laki-laki lain, buas, sering keluar malam dan tidak | Dianggap sebagai cara untuk mengontrol nafsu seksual melalui khitan | Praktik P2GP/ Sunat Perempuan diyakini dapat mengurangi hasrat seksual perempuan dan menjadi cara untuk mengendalikan libido. |
| Kesehatan | melawan suami. Tidak ada alasan kesehatan khusus dalam melakukan praktik sunat | Ada pandangan bahwa sunat perempuan baik untuk kesehatan, meskipun tidak dilakukan secara medis. | Keyakinan bahwa sunat perempuan dapat membantu pengendalian libido atau nafsu perempuan, meskipun alasan medis tidak |
| Peran Keluarga | Keputusan diambil oleh keluarga. Karena praktik sunat menjadi tradisi maka keluarga akan saling mengingatkan/ menanyakan untuk mensunatkan anak | Keputusan dilaksanakan oleh keluarga, terutama ibu dan nenek, tetapi tidak melibatkan pengaruh sosial luas. | menjadi prioritas. Keputusan banyak dipengaruhi oleh keluarga, terutama ibu dan nenek, serta adanya pengaruh kuat dari tradisi lokal. |
| Pandangan Sosial | perempuannya. Adanya tekanan sosial dengan sebutan jatilunataliti bagi anak perempuan yang tidak disunat. Sebutan itu menjadi olokan negatif tidak mempunyai adab seperti berperilaku nakal. | Tindakan sunat perempuan lebih fokus pada alasan pribadi dan keluarga, bukan tekanan sosial. | Tekanan sosial dan norma budaya berperan besar, dengan rasa takut terhadap sanksi sosial atau dianggap tidak mengikuti tradisi. |
"Kemudian sunat perempuan adalah amalan yang dikaitkan dengan dasar hukum yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya : Sunat adalah sunnah bagi lelaki dan sesuatu yang mulia bagi perempuan" (HD, Wawancara 15 Desember 2023).
5.3 Teknis dan Cara Praktik P2GP/Sunat Perempuan
Teknis dan cara masyarakat dalam praktik P2GP/Sunat Perempuan di tiga wilayah beragam. Kebanyakan masyarakat tidak tahu cara melakukannya, karena sering dipasrahkan kepada paraji/dukun atau bidan. Pada saat di Gorontalo belum terpikirkan terkait dengan pertanyaan cara ini dalam survei, tetapi ditanyakan saat FGD dan kunjungan lapangan. Gambar 5.4 menjelaskan keragaman cara dan praktik P2GP/Sunat Perempuan di Belitung Timur dan juga di Lebak Banten.
Gambar 5.4 Teknis dan Cara Praktik P2GP/Sunat Perempuan
Belitung Timur
Bagaimana proses atau cara sunat perempuan itu dilakukan? 38 responses
Banten
Menggores alat kelamin perempuan menggunakan benda tajam 36.8% Mencubit alat kelamin perempuan me... 10.5% Mengangkat organ tertentu di alat kel... menggunakan benda tajam 21.1% Melukai alat kelamin perempuan deng... 21.1% Melakukan hal simbolik seperti mengo... Tidak tahu Lainnya, ...
Bagaimana proses atau cara sunat perempuan itu dilakukan? 24 responses
33.3% 20.8% 33.3%
Menggores alat kelamin perempuan menggunakan benda tajam Mencubit alat kelamin perempuan me... Mengangkat organ tertentu di alat kel... menggunakan benda tajam Melukai alat kelamin perempuan deng... Melakukan hal simbolik seperti mengo.... Tidak tahu Lainnya, .
Gambar 5.4 menjelaskan dengan detail bahwa di Belitung Timur 36.8% responden tidak tahu cara melakukan sunan, disusul dengan cara simbolis 21% dan juga melakukan goresan dengan benda tajam sebesar
21%. Sedangkan di Lebak Banten sama dengan di Belitung Timur bahwa kebanyakan responden tidak tahu cara melakukan sunat perempuan. Persentase yang sama (33.3%) responden melakukannya dengan melakukan goresan dengan benda tajam. Yang menarik di Banten yang simbolis tidak sebanyak di Belitung Timur, hanya sekitar 4.2%. Secara keseluruhan, jawaban ini mencerminkan variasi pemahaman dan praktik yang berbeda terkait dengan sunat perempuan, dengan beberapa responden menunjukkan kurangnya pengetahuan atau kejelasan mengenai prosedur ini. Gambar 5.5 memperlihatkan alat-alat yang digunakan oleh para paraji/dukun saat melakukan sunat perempuan.
Gambar 5.5 Alat P2GP/Sunat Perempuan
Gunting
Hinis
Peralatan yang digunakan untuk sunat perempuan beragam dan terkesan seadanya, bahkan terlihat sudah berkarat. Gambar 5.5 adalah peralatan yang digunakan oleh salah satu Hulango dalam praktik Sunat Perempuan. Salah seorang Hulango di Dungingi juga menyatakan dalam praktiknya ada juga orang tua yang berpesan untuk tidak dilakukan tindakan apapun karena telah mendapatkan sosialisasi sebelumnya terkait pelarangan melakukan sunat perempuan. Sehingga Hulango pun juga mengikuti permintaan orang tua anak perempuan tersebut.
Praktik P2GP/Sunat Perempuan di Lebak, Banten, dilakukan dengan berbagai metode, baik oleh tenaga medis (bidan) maupun dukun (paraji), menggunakan alat seperti gunting, pisau kecil, hinis (bambu), jarum, dan bambu tipis (kinys). Sebagian besar praktik dilakukan pada hari Kamis setelah Asar karena dianggap lebih afdhol. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (33,3%) menganggap prosedur ini melibatkan penggoresan alat kelamin dengan benda tajam, sementara lainnya memilih pemotongan atau pencubitan alat kelamin.
Sunat perempuan atau Mongubingo berarti mencubit. Pada prosesi Mongubingo anak perempuan disunat oleh dukun kampung (hulango). Bagi masyarakat Gorontalo, hulango memiliki otoritas terkait adat kelahiran hingga kematian. Sedang tenaga kesehatan di Gorontalo tidak ada yang dilibatkan dalam melakukan praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Proses sunat dilakukan oleh hulango dengan ditutupi oleh kain putih atau sarung serupa kelambu atau bawahan mukena sehingga orang tua dari anak perempuan yang disunat pun tidak bisa melihat secara langsung prosesnya. Proses tersebut berlangsung dengan cepat, tidak sampai hitungan menit dan setelahnya bayi akan menangis dengan kencang.
Pada saat FGD di Kota Gorontalo, beberapa peserta menyatakan bahwa ayah sama sekali tidak tahu proses sunat pada anak perempuannya. Kebanyakan ayah tahunya ada proses hajatan mandi lemon. Tindakan yang cukup mengejutkan saat proses diskusi tersebut adalah adanya peserta laki-laki yang setelah mendengar sosialisasi bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan langsung menelpon istrinya dan menanyakan apakah proses sunat anak perempuannya sampai pada pemotongan dan pelukaan atau tidak.
Hulango dari kecamatan Dungingi memperagakan sambil menjelaskan proses ketika melakukan Mongubingo dengan menggunakan pisau yang biasanya dipakai. Hulango menyampaikan:
Sebelum melakukan cubit kodo saya membaca doa khusus agar tidak sakit. kemudian pisau saya apit dengan jari telunjuk kemudian saya cubitkan di klitoris, tidak sampai berdarah dan tidak ada luka. (Hulango, Wawancara tanggal 15 Desember 2023)
Hulango juga menyampaikan jika hasil yang didapatkan setelah mencubit biasanya ada benda berwarna putih berbentuk bulat dan benda tersebut yang dimaksud dengan benda haram yang menempel di alat kelamin perempuan yang harus dibersihkan. Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan Hulango dari Bulango Utara:
Yang saya keluarkan itu yang haram, yang di ujungnya itu jadi tidak berdarah, paling anak cuma nangis sebentar karena rasanya seperti digigit semut saja jadi tidak meninggalkan bekas, (Hulango, wawancara tanggal 15 Desember 2023).
Salah seorang tokoh agama di Gorontalo menyatakan jika sunat perempuan untuk membersihkan zat najis yang menempel pada klitoris. Zat tersebut berupa kulit atau selaput yang sangat tipis yang diduga menutupi klitoris karena hal tersebut dipercaya sebagai najis yang harus dibersihkan untuk kesuciannya dalam beribadah, pada pelaksanaanya tidak perlu menghadirkan tenaga kesehatan karena tidak ada tindakan memotong atau melukai hanya sekedar dicubit saja. (FGD, Salam, 16 Desember 2023)
Setelah beberapa serangkaian mandi lemon dilakukan hulango akan mendapatkan uang sebagai jasa praktik yang besarannya bervariasi sesuai dengan keadaan perekonomian masing-masing yang mempunyai hajat kisaran mulai diangka Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500.000, namun dalam prosesi mandi lemon terdapat beberapa aktivitas adat yang dilakukan dengan melibatkan keluarga besar, tetangga, tokoh adat dan masyarakat yang diundang dalam prosesi tersebut. Sehingga memakan biaya yang cukup besar kisaran 5 juta sampai dengan 10 juta hal inipun tergantung kondisi perekenomian yang menyelenggarakan.
Dalam kunjungan di Aisyiyah Lebak menjabarkan bahwa praktik P2GP/ Sunat Perempuan yang dilakukan pada jaman dulu ada yang menggunakan bambu atau “hinis" (bambu tipis) ada juga yang menggunakan gunting dalam prosedurnya, untuk praktik hari ini mayoritas ibu-ibu merasa sudah berbeda. Prosedur tersebut melibatkan pemotongan ujung klitoris yang dijelaskan untuk mengambil bagian berwarna putih seperti bentuk sebutir padi. Dalam prosesnya tindakan tersebut menyebabkan bayi menangis namun dianggap wajar. Tidak ada pengetahuan khusus terkait prosedur tersebut
Praktik P2GP/Sunat Perempuan yang dilakukan oleh bidan di puskesmas pembantu (Pustu), hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak beralih ke dukun atau yang disebut "paraji". Prosedur yang dilakukan di puskesmas hanya sebatas pengolesan betadin dengan kapas pada permukaan vagina. Salah seorang bidan menyebutkan bahwa praktik ini dilakukan dulu atas arahan Bidan senior atau koordinator bidan karena bidan sebenarnya tidak memiliki ilmu berkenaan dengan sunat perempuan. Selain itu, banyak permintaan sunat dari masyarakat kepada bidan setelah proses kelahiran juga dilakukan di puskesmas dengan pertolongan bidan.
Sampai sekarang jika ada yang datang minta khitan, sudah disampaikan kalo sudah tidak boleh karena termasuk kekerasan perempuan. Tapi setelah ditolak mereka akan ke paraji. Hanya kalo maksa saya bersihkan saja sambil syahadat. Pakai kapas dan jarum (IDH, FGD, 29 November 2024)
Praktik yang dilakukan oleh dukun (paraji) menggunakan alat yang disebut kinyis, yaitu bambu tipis seperti tusuk sate, yang digunakan untuk melukai bagian klitoris (Kunjungan UPT PPA). Namun, EY dari BPS menjelaskan bahwa saat ini, alat yang digunakan dalam prosedur tersebut telah beralih dari gunting ke jarum. Menurutnya, penggunaan jarum atau gunting yang dilakukan dalam keadaan dingin dianggap lebih aman dan efektif untuk prosedur tersebut.
Ormas perempuan di Lebak lainnya menjelaskan bahwa ada anjuran sunat perempuan untuk dilakukan pada hari Kamis setelah waktu Asar, karena dianggap waktu yang lebih dingin (ti'is), yang diyakini lebih afdhol atau lebih baik. Mayoritas praktik ini dilakukan oleh paraji (dukun), yang kemudian melakukan jampi-jampi untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan selama prosedur.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa sunat perempuan dilakukan pada bagian frenulum, yaitu jaringan yang menutupi klitoris, memiliki tujuan tertentu. Bagian ini disebut mirip dengan jigong atau lendir. Beliau menambahkan bahwa saat seseorang dewasa, frenulum tersebut akan terbuka dengan sendirinya, sehingga prosedur ini dianggap tidak selalu diperlukan. Dinas Kesehatan juga menambahkan Bahaya praktik sunat perempuan (1) saat memotong bisa pendarahan karena ada luka, kedua Jika ada luka, vagina itu tidak steril (jamur, amoeba, mikroorganisme lain)
karena tempat yang lembab. Ada yang normal dan ada patologis. Namun yang normal pun jika ada luka bisa terjadi infeksi, ketiga Terpotongnya glans klitoris, berisiko pada pendarahan besar karena banyak pembuluh darah dan ujung syaraf. Jika tidak ada glans klitoris jika laki" kepala penis, maka tidak bisa mendapatkan kepuasan. Untuk itu tenakes tidak diperbolehkan melakukan sunat perempuan dan diminta untuk menjelaskan secara jujur kepada masyarakat tidak juga dengan hal-hal simbolis.
Perbandingan teknis pelaksanaan praktik P2GP/Surat Perempuan di Gorontalo, Belitung Timur dan Kabupaten Lebak Banten terletak pada metode, alat yang digunakan, dan pengawasan kesehatan. Praktik P2GP/ Sunat Perempuan di 3 daerah mayoritas sama-sama dilakukan oleh Dukun dengan penyebutan kedaerahan yang berbeda, namun juga masih ditemukan beberapa praktik yang dilakukan oleh bidan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun ada kemiripan dalam tujuan pelaksanaan, metode dan pendekatannya di masing-masing kabupaten berbeda-beda bergantung kebiasaan dan pengetahuan turun temurun kewilayahan. Perbandingan teknis pelaksanaan P2GP/Sunat Perempuan di 3 daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 5.5. berikut ini:
Tabel 5.5 Perbandingan Teknis Pelaksanaan Praktik P2GP/Sunat Perempuan Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten
| Aspek | Gorontalo | Belitung Timur | Leb | Lebak Banten | |
| Prosedur Praktik Sunat Perempuan | berarti mencubit 2. Ditutupi oleh kain putih atau sarung serupa kelambu atau bawahan mukena lalu dicubit | 3. | 1. Mencubit dengan alat khusus 2. Mematok dengan ayam 3. Menggores dengan kuku ayam 4. Mengoleskan kunyit dan minyak. 5. Memotong Kunyit 6. Goresan ringan oleh tenaga medis atau pengguling yang | 234 | 1. Pelukaan ujung klitoris dengan gunting atau hinis 2. Memotong kunyit 3. Pengambilan frenulum yang menutupi klitoris, atau penggoresan alat kelamin menggunakan benda tajam. 4. Pengolesan betadine, kapas untuk membersihkan 5. Menggunakan biji padi yang masih ada kulitnya |
| Digunakan | 2. kuku | pisau milik hulango Pisau Gunting | alatnya) 2. Jarum jahit | yang digunakan untuk mencubit. (tidak diketahui alatnya) 2. Jarum jahit yang disterilkan dengan alkohol untuk | Hinis, bambu tipis (kinyis), jarum, pisau kecil. 2. 2) Kunyit 3. 3) Kapas |
| Aspek | Gorontalo | E | Belitung Timur | Lebak Banten |
| Waktu dan Prosedur Pelaksanaan | 1. Praktik Rentang 2. usianya 1-2 3. Prosedur dilakukan tertutup | dilakukan oleh usianya 1-2 tahun dengan mandi lemon. dengan kain sehingga orang tua tidak melihat | 1. Praktik dilakukan oleh pengguling (dukun) 2. Prosedur dilakukan secara steril dengan perhatian pada kebersihan dan kesehatan oleh bidan | 1. Dilakukan pada hari Kamis setelah Asar, dianggap lebih afdhol. 2. Praktik dilakukan oleh paraji 3. Prosedur dilakukan secara steril dengan perhatian pada kebersihan dan kesehatan oleh |
| Jampi- Jampi dan Tradisi Lokal | khusus agar tidak sakit | memahami sebagai doa (lebih berperspektif agama). Menyiapkan benang, jarum, kain untuk prosesi | untuk menghilangkan rasa sakit pada saat prosedur (lebih berperspektif adat/ budaya) | untuk menghilangkan rasa sakit pada saat prosedur (lebih berperspektif adat/ budaya) |
| tentang Frenulum/ medis | Bahasa medis yag digunakan. Namun merujuk pada selaput yang sangat tipis yang diduga menutupi | pemotongan frenulum. | frenulum dilakukan untuk tujuan tertentu, meskipun akan terbuka seiring bertambahnya usia. |
PERSPEKTIF HAMBG DALAM PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN
PANDANGAN Komnas Perempuan terhadap sunat perempuan adalah sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kejam dan tidak manusia, serta merendahkan harkat dan martabat. Praktik P2GP/Sunat Perempuan dilakukan dengan alasan untuk mengontrol seksualitas perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.
Pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan merupakan keharusan sebagai upaya penghapusan sekaligus perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana misi CEDAW. Masih banyaknya praktik sunat perempuan juga mengindikasikan rendahnya pengetahuan masyarakat atau perempuan khususnya tentang bahaya dan dampak sunat perempuan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang masih diabaikan yang menyebabkan praktik yang merendahkan martabat perempuan ini masih terus dilakukan di tengah masyarakat.
6.1 Minimnya Sosialisasi Hambat Penyebaran Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran
Temuan di 3 (tiga( wilayah memperlihatkan bahwa pengetahuan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap Peta Jalan penghapusan praktik P2GP atau sunat perempuan masih terbatas dan cenderung belum secara utuh melihat praktik tersebut sebagai pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena mereka belum mendapatkan sosialisasi secara komprehensif dari pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi. Pemegang kebijakan yang ada yaitu Dinas Kesehatan maupun dokter, bidan dan tenaga kesehatan mengalami hambatan dalam penyampaian jika tanpa dukungan pihakpihak lain yang lebih berkompeten untuk memberikan kesadaran secara masif pada masyarakat misalnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tugas yang sebenarnya tertuang dengan jelas dalam Roadmap maupun strategi nasional.
Kurang atau hampir tiadanya sosialisasi yang seharusnya dijalankan secara masif dan komprehensif ini menjadikan masyarakat tidak terpenuhi informasi yang benar dan jelas. Karena meskipun mereka dapat mencari melalui internet atau media sosial tetapi informasi yang ada sering kali justru menyesatkan. Hal ini karena masih terdapat promosi-promosi sunat perempuan di internet dan media sosial yang justru menambah kepercayaan bahwa sunat perempuan merupakan hal yang diperbolehkan. Selain itu sebagai praktik yang dipercaya secara turun menurun dari generasi ke generasi maka sering kali pemegang kendali adalah generasi tertua yang apabila mendapatkan sosialisasi dengan media tatap muka lebih memberikan dampak.
Ketersediaan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak atas informasi adalah fondasi bagi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi. Oleh karena itu, ketersediaan informasi harus dijamin sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan setara.
Dalam konteks P2GP/Sunat Perempuan yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, faktor utama dari masalah ini adalah minimnya ketersediaan informasi, sosialisasi dan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat. Akibatnya masyarakat berada pada situasi yang sama sejak dulu hingga saat ini tanpa adanya perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih maju. Tanpa akses informasi, individu kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, ketersediaan informasi yang merata membantu mencegah diskriminasi dan ketidaksetaraan dan mendorong setiap individu untuk mengakses hak-haknya.
6.2 Pemahaman yang Rendah Picu Mitos dan Tafsir Agama terus Bertumbuh Mengakar
Masih tingginya praktik P2GP/Sunat Perempuan di berbagai daerah di Indonesia diakibatkan pemahaman yang rendah tentang hakikat P2GP/ Sunat Perempuan dan dampaknya di kalangan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai isu ini. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan praktik P2GP/Surat Perempuan. Beberapa temuan lapangan yang menjadi alasan mengapa masyarakat minim pengetahuan tentang hakikat dan dampak P2GP/Sunat Perempuan di antaranya:
1. Minimnya sosialisasi/edukasi P2GP/Sunat Perempuan
Informasi tentang dampak negatif sunat perempuan jarang disampaikan dalam program pendidikan formal atau layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Masyarakat beranggapan bahwa tidak ada bahaya dari praktik P2GP/Sunat Perempuan.
2. Budaya dan tradisi yang mengakar
Banyak masyarakat menganggap sunat perempuan sebagai kewajiban budaya atau agama tanpa memahami konsekuensi medis dan psikologisnya. Banyak mitos yang beredar, seperti anggapan bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan akan menjaga kesucian atau mengontrol nafsu seksual perempuan, sehingga praktik ini terus dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tafsir agama yang beragam dipahami oleh masyarakat sebagai landasan bahwa sunat perempuan adalah perintah agama. Stereotip sebagai dampak dari ketidakadilan gender semakin meneguhkan mitos-mitos dan tafsir agama yang diskriminasi terhadap perempuan.
3. Kurangnya kampanye publik
Sosialisasi tentang bahaya praktik P2GP/Sunat Perempuan belum dilakukan secara luas oleh pemerintah atau lembaga terkait. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses ke informasi yang akurat. Selain itu sunat perempuan sering dianggap sebagai isu sensitif atau tabu, sehingga jarang dibahas secara terbuka di komunitas atau keluarga.
Rendahnya pemahaman tentang dampak sunat perempuan adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik untuk diatasi. Peningkatan pengetahuan melalui edukasi, kampanye publik, dan pelibatan komunitas adalah langkah penting untuk melindungi hak kesehatan dan martabat perempuan.
6.3 Pelanggengan Praktik Budaya yang Berbahaya terhadap Perempuan
Sunat perempuan adalah salah satu tindakan yang melanggengkan praktik-praktik budaya yang membahayakan perempuan baik secara fisik, mental dan sosial. P2GP/Sunat Perempuan dapat termasuk dalam kategori pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture (/ CAT), Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan merendahkan Martabat. Hal ini karena P2GP/Sunat Perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat perempuan mengingat dampak yang timbul dari kekerasan yang dilakukan dan motif dibalik pelaksanaannya yang mendiskriminasi perempuan. praktik P2GP/ Sunat Perempuan dilakukan tanpa persetujuan korban, sering kali pada anakanak, dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikologis.
Komnas Perempuan memandang praktik ini sebagai kekerasan berbasis gender yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas integritas tubuh dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan. (Komnas Perempuan 2023)
praktik P2GP/Sunat Perempuan tidak hanya melanggengkan praktik berbahaya tetapi juga memperkuat ketidakadilan gender dan pelanggaran hak asasi manusia. Menghapuskan praktik ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan di seluruh dunia.
6.4 Tanggung Jawab Negara terhadap Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan belum Optimal
Negara memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam kaitan dengan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan, tampaknya negara belum secara optimal dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pernyataan ini merujuk pada hasil pemantauan yang telah dilakukan baik secara nasional dan di tiga wilayah, menunjukkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan.
Informasi yang belum sampai pada tingkat pemerintah daerah membuat implementasi kebijakan pencegahan P2GP mengalami kemandekan. Pemerintah Daerah tidak memiliki kebijakan maupun program untuk mengintervensi pencegahan P2GP. Hal ini menjadi penyebab dari keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya tidak memberikan pemahaman dan perubahan perilaku atas praktik berbahaya yang terjadi. Jika dicermati, sejak dicanangkan kebijakan hingga pemantauan ini dilakukan tahun 2023/2024, praktik P2GP/Sunat Perempuan masih dilakukan dengan motivasi dan cara yang sama dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Peran tokoh agama dan tokoh adat belum dimaksimalkan karena tidak adanya koordinasi dan pelibatan secara substantif dan masif.
Sesungguhnya tanggung jawab negara dalam pencegahan P2GP di Indonesia sesuai visi yang tertuang dalam Road Map dan Rencana Aksi Pencegahan FGM/C (P2GP) 2030 adalah 1) Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa praktik P2GP/Sunat Perempuan itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun, 2) Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP/Sunat Perempuan pada perempuan di usia berapa pun, 3) Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP/ Sunat Perempuan dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat, 4) Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat.
Akan tetapi dalam praktiknya negara belum optimal dalam upayanya atau belum menemukan strategi yang efektif dalam mencegahnya jika dilihat dari masih tingginya praktik P2GP/Sunat Perempuan baik yang simbolis maupun non simbolis yang terjadi. Negara belum dapat mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak perempuan sebagaimana amanat CEDAW yang sudah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984, serta tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak.
Kebijakan yang terakhir disahkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan) Pasal 100-102 menyatakan upaya kesehatan sistem reproduksi perlu mencakup sekurangnya langkah: a). menghapus praktik sunat perempuan. Kebijakan ini menjadi harapan baru karena menghapus praktik berarti mensyaratkan peran berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya meniadakannya. Konsekuensinya adalah dengan mengembangkan strategi-strategi yang efektif dan membuat prioritas dalam pelaksanaannya. Termasuk melakukan sosialisasi yang masif sampai ke tingkat daerah, sehingga implementasi kebijakan ini dapat membuahkan dampak perubahan yang signifikan.
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1 Kesimpulan
Regulasi P2GP/Sunat Perempuan mengalami dinamika melalui beberapa kali revisi karena masih ada perdebatan di masyarakat khususnya Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak setuju dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2006. Pemangku kebijakan di tingkat nasional yang terlibat dalam Roadmap tentang rencana aksi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan yang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai leading sector yang mengkoordinasikan dengan multipihak lainnya yang terlibat dalam mencegah praktik P2GP/Sunat Perempuan sesuai perannya masing-masing. Dalam implementasi Roadmap belum semua pihak mengimplementasikan perannya masing-masing dengan maksimal namun sudah ada upaya yang dilakukan, sehingga dibutuhkan koordinasi lanjutan yang lebih intensif dan terukur untuk menguatkan komitmen bersama dalam upaya mencegah P2GP/Sunat Perempuan.
Kondisi berbeda ditemukan pada tingkat daerah, sejak dicanangkan tahun 2020 hingga 2023-2024 kebijakan pencegahan P2GP belum disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Dari 3 (tiga) daerah pemantauan, menemukan bahwa Dinas P3A sebagai leading sector belum mendengar tentang PP No. 28 tahun 2024 dan mendapatkan dokumennya, hanya DP3A Gorontalo yang memiliki pemahaman dan program cukup baik karena menjadi pilot project program dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan program-program pencegahan P2GP/Sunat Perempuan belum sampai ke daerah. Akibatnya pemerintah daerah belum mengintegrasikan program pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagaimana Roadmap dan rencana aksi yang telah disusun di tingkat pusat. Berbeda dengan Dinas Kesehatan dan IBI yang telah memiliki program edukasi dan sosialisasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan kepada bidan desa hingga dukun yang melakukan sunat perempuan.
Praktik dan motivasi P2GP/Sunat Perempuan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik di Gorontalo, Belitung Timur dan Lebak Banten masih sama dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti Riskesdas 2013, Komnas Perempuan 2018, dan SPHPN 2024 yaitu didasarkan pada tuntutan kebiasaan atau budaya setempat dan juga tuntunan agama Islam. Dalam pelaksanaannya ditemukan dua motivasi diskriminasi yaitu berupa dosa waris dengan wujud labeling/stigma masyarakat dan yang kedua dilakukan tanpa persetujuan anak sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk memilih atas hak tubuhnya.
Di Gorontalo jika anak perempuan tidak disunat dipercaya akan nakal, kelak melawan suami serta stigma negatif lainnya. Di Belitung Timur, praktik ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban bersuci (thaharah) dalam Islam, sementara di Lebak, ada keyakinan bahwa praktik tersebut bagian dari budaya dan adat yang harus dijaga dan mencerminkan identitas keagamaan yang Islami. Kedua wilayah mempraktikkan P2GP/ Sunat Perempuan sebagai tradisi turun-temurun. Dalam perspektif sosial, sunat perempuan di Belitung Timur menjadi alat ukur kenakalan anak perempuan, terdapat anggapan bahwa jika anak perempuan tidak disunat maka saat dewasa dirinya akan menjadi pelacur dan suka selingkuh. Sementara di Lebak juga ada pandangan bahwa praktik ini dapat mengendalikan hasrat seksual perempuan. Keluarga, terutama ibu dan nenek, memegang peran utama dalam keputusan, dengan tekanan sosial lebih kuat di Lebak.
Prosedur P2GP/Sunat Perempuan di Gorontalo dilakukan oleh hulango dengan cara mencubit klitoris perempuan dengan menggunakan pisau. Sedangkan di Belitung Timur cenderung menggunakan metode simbolis seperti cubitan atau goresan ringan dengan alat steril, sedangkan di Lebak, praktiknya melibatkan pemotongan dengan alat tradisional seperti gunting kecil atau bambu tipis. Peran paraji masih dominan di Lebak, meskipun ada upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan tenaga medis. Tantangan utama di kedua wilayah meliputi kurangnya sosialisasi kebijakan, lemahnya peran instansi terkait, serta pengaruh tradisi dan budaya lokal yang sulit diubah. Resistensi terhadap perubahan terlihat lebih kuat di Lebak, dengan tekanan sosial yang lebih besar untuk melanjutkan praktik.
Tradisi mandi lemon yang di dalamnya terdapat praktik P2GP/Sunat Perempuan perlu dilakukan pengkajian ulang, untuk tidak terjadi praktik tindakan pelukaan dengan berbagai macam jenisnya, Pemerintah Gorontalo sudah perlahan mengetahui aturan yang melarang tindakan P2GP/Sunat Perempuan namun masih mendapati beberapa kendala untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan pelibatan semua pihak baik dari tokoh agama, adat dan juga pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
Kesadaran masyarakat tentang dampak P2GP/Sunat Perempuan bervariasi. Di Belitung Timur, tingkat kesadaran kognitif dan afektif cukup baik, didukung oleh edukasi dan program pemerintah. Sementara itu, di Lebak, ketokohan adat atau kasepuhan menjadi pemegang kontrol di masyarakat, dengan tradisi yang terus mengakar kuat. Edukasi melalui organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah mulai dilakukan, terutama di Belitung Timur. Namun, upaya serupa masih kurang masif di Lebak. Untuk menghentikan praktik ini, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif budaya, regulasi lokal yang tegas, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam program advokasi dan edukasi yang terstruktur.
Berdasarkan survei kesadaran masyarakat akan bahaya praktik P2GP/ Sunat Perempuan secara umum menunjukkan bahwa walaupun banyak (60%) yang tidak mengetahui kebijakan larangan sunat perempuan, namun tingkat kesadaran akan bahaya praktek sunat perempuan yang sedang 53% dan yang tinggi 43%. Hal ini bisa menjadi salah satu rekomendasi penting untuk ditindak lanjuti dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dampak praktik P2GP/Sunat Perempuan.
Berbagai upaya yang perlu dilakukan selain kebijakan. Dimulai dengan memperkuat literasi dalam merebut tafsir tradisi, kemudian menyiapkan bahan sosialisasi yang mudah dipahami termasuk data-data ilmiah dampak bahayanya dari praktik P2GP/Sunat Perempuan dengan menekankan aspek dialog. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan secara bertahap untuk mencegah tindakan praktik P2GP/Sunat Perempuan.
7.2 Rekomendasi
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mengeluarkan Surat Keputusan Menko PMK tentang pencegahan praktik P2GP/Sunat Perempuan untuk meningkatkan implementasi peta jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Meningkatkan koordinasi berjenjang antar Lembaga dalam implementasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah yang meliputi pihak dengan berbagai pihak secara lebih luas sebagaimana dalam Roadmap, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masyarakat adat, Ikatan Bidan Indonesia.
b. KemenPPPA dan Bappenas menyusun 10 Prioritas Program 2025- 2030 Pencegahan P2GP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait
C. Meningkatkan koordinasi lintas lembaga mengenai implementasi P2GP/Sunat Perempuan baik di tingkat pusat dan daerah sebagaimana mandat dalam Peta Jalan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan.
d. Berkoordinasi dengan Kemendagri, untuk memastikan pemerintah daerah menerbitkan kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di seluruh daerah.
e. Melakukan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan termasuk yang simbolik, dan memberikan sanksi administratif jika pelakunya adalah ASN di lingkungan Kemen PPPA.
f. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan agar melakukan sosialisasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dengan perspektif agama dan budaya di lingkungannya masing-masing dengan melibatkan Organisasi masyarakat sipil (CSO).
g. Melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan Ketua BRIN untuk peninjauan ulang dan pemutakhiran data prevalensi P2GP/Sunat Perempuan dari Riskesdas 2013 dengan menambahkan data dampak P2GP/Sunat Perempuan terhadap kesehatan, seksual, dan sosial.
3. Kementerian Kesehatan
a. Peninjauan ulang dan pemutakhiran data prevalensi P2GP/Sunat Perempuan dari Riskesdas 2013, agar menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
b. Melakukan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan termasuk yang simbolik, dan memberikan sanksi administratif jika pelakunya adalah ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Kementerian Komunikasi dan Digital
a. Mensosialisasikan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan melalui media masa dan media sosial.
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kebudayaan
5. Kementerian Agama
a. Menggerakkan penyuluh agama secara terukur dan terencana untuk melakukan sosialisasi Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dari sudut pandang Agama Islam di seluruh daerah.
b. Membuat buku panduan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan bagi para penyuluh agama.
C. Mengintegrasikan bahaya P2GP/Sunat Perempuan ke dalam Pendidikan Agama, dan ke dalam modul Bimwin Catin.
d. Melakukan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan termasuk yang simbolik, dan memberikan sanksi administratif jika pelakunya adalah ASN di lingkungan Kementerian Agama.
6. Kementerian Kebudayaan
a. Melakukan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan termasuk yang simbolik, dan memberikan sanksi administratif jika pelakunya adalah ASN di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
b. Membangun budaya nir P2GP/Sunat Perempuan melalui berbagai kebijakan dengan mendukung upaya menghindari bahaya P2GP/ Sunat Perempuan dalam kehidupan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
7. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
Melakukan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan termasuk yang simbolik, dan memberikan sanksi administratifjika pelakunya adalah ASN di lingkungan IBI.
8. Kementerian Dalam Negeri
a. Mendukung pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dengan melarang pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung P2GP/Sunat Perempuan dan memberikan sanksi administratifbagi daerah yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan
b. Memastikan lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan
9. BAPPENAS
KemenPPPA dan Bappenas menyusun 10 Prioritas Program 2025- 2030 Pencegahan P2GP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
10. Badan Pusat Statistik
a. BPS mengintegrasikan Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu indikator pada data SDGs Indonesia
b. Melakukan survei secara berkala terkait dengan praktik dan dampak
P2GP/Sunat Perempuan serta upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pencegahannya.
11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
a. Melakukan advokasi kebijakan pencegahan dan penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan sebagai upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)
b. Melakukan pemantauan implementasi kebijakan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan secara berkala guna memastikan upaya penghapusan P2GP/Sunat Perempuan dilakukan sesuai dengan peta jalan dan strategi nasional.
C. Memastikan seluruh komisioner KPAI memiliki perspektif bahwa P2GP/Sunat Perempuan adalah pelanggaran terhadap perlindungan hak anak, dan diimplementasikan ke dalam produk dokumen, kebijakan, maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPAI.
12. Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan
a. Melakukan Pendidikan Publik di lingkungan organisasinya berupa sosialisasi Pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sesuai dengan aturan yang ada, antara lain, Permenkes No.2/2025.
b. Mengembangkan kajian dan tafsir keagamaan yang sejalan dengan semangat perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
13. BRIN dan Perguruan Tinggi
a. Melakukan penelitian dan kajian secara berkala terhadap praktik dan dampak P2GP/Sunat Perempuan khususnya di daerah-daerah dengan prevalensi praktik P2GP/Sunat Perempuan yang masih tinggi.
b. Perluasan penelitian baik secara survei ataupun metode lainnya tentang prevalensi, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial serta dampak seksualitas serta data tentang pandangan masyarakat terhadap P2GP/Sunat Perempuan untuk menjadi basis kebijakan yang lebih komprehensif.
INSTRUMEN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN
Instrumen pemantauan didasarkan pada:
1. Visi Peta Jalan (Kesadaran, Jaminan perlindungan hukum, pendataan, dan pengorganisasian)
2. Peran Stakehorder Nasional dan Daerah
Teknik Pengumulan Data
1. FGD
2. Survey
3. Observasi
4. Dokumentasi
VISI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP
1. Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun,
2. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP pada perempuan di usia berapa pun,
3. Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat,
4. Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur penyelenggara Negara maupun masyarakat.
INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA DAN FGD IMPLEMENATSI PETA JALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN
| No Penyataan | Jawaban | |
| A. Melabirk | A. Melahirkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat bahwa P2GP itu berbahaya bagi perempuan, sehingga secara sadar mereka tidak melakukannya pada perempuan di usia berapa pun, | |
| 1 | Apakah Melakukan Praktek P2GP? Apa motivasi masyarakat melakukan praktik P2GP? | |
| 2 | P2GP? Bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam melakukan P2GP? Apa alat yang digunakan? Siapa yang melaukannya? | |
| 3 | Siapa yang melaukannya? Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut? | |
| B. Meas rs | B. Mewujudkan jaminan perlindungan hukum yang secara tegas melarang keras siapapun yang melakukan tindakan P2GP/Sunat Perempan pada perempuan di usia berapa pun, | |
| 1 | perempuan di usia berapa pun, Apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan di tingkat nasional yang menghapus praktik P2GP/sunat perempuan? | |
| 2 | Bagaimana pemerintah provinsi menyampaikan kebijakan nasional tentang penghapusan tindakan P2GP/sunat perempuan? | |
| 3 | tindakan P2GP/sunat perempuan? Apakah ada regulasi yang mengatur tentang peenghapuas tindakan P2GP/Sunat Perempuan di provinsi? | |
| 4 | di provinsi? Apa tantangan yang dihadapi dalam melarang atau menghapuskan praktik P2GP/Sunat Perempuan di masyarakat? | |
| C. Menyed | C. Menyediakan sistem pendataan Nasional yang valid dan bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesadaran publik atas bahaya P2GP dan sebagai landasan perumusan intervensi kebijakan yang tepat | |
| 1 | Apakah BPS Pusat/Lembaga lain menyediakan update data terkait praktek P2GP/Sunat Perempuan setiap tahunnya? | |
| 2 | Perempuan setiap tahunnya? Apakah ada sistem pendataan, pendidikan publik dan advokasi kebijakan terkait pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan? | |
| No | No | Penyataan | Jawaban |
| 3 | Bagaimana BPS Pusat/Lembaga lain menyediakan data kuantitatif dan kualitatif secara nasional tentang P2GP/Sunat Perempuan? Bagaimana BPS Pusat/Lembaga lain mendata kegiatan pencegahan P2GP/ Sunat Perempuan sebagai indikator strategi | ||
| 4 | Apakah setiap tahunnya BPS Provinsi/lembaga melakukan survei praktek P2GP/Sunat | Apakah setiap tahunnya BPS Provinsi/lembaga | |
| 5 | Perempuan? Apakah praktik P2GP/Sunat Perempuan di Provinsi mengalami penurunan setiap tahunnya? | ||
| O. Meny | Atau bahkan sebaliknya? D. Menyediakan sistem pengorganisasian yang kuat sehingga pencegahan P2GP dapat dilakukan secara terpadu oleh para pemangku kepentingan, | ||
| 1 | Apa upaya yang telah dilakukan kementerian/ dinas dalam pengorganisasian pencegahan P2GP/ | ||
| 2 | Bagamamengkoonk | Bagaimana mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan baik dari unsur penyelenggara | |
| 3 | negara maupun masyarakat? | Bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat/ lembaga/LSM dalam pencegahan P2GP/Sunat | |
| 4 | Apakah pernah melakukan kegiatan lintas program yang mendukung implementasi | Apakah pernah melakukan kegiatan lintas program yang mendukung implementasi pencegahan P2GP/Sunat Perempuan? Jika | |
INSTRUMEN WAWANCARA DAN FGD PERAN MULTIPIHAK DALAM IMPLEMENTASI UPAYA P2GP DI TINGKAT NASIONAL
| No | Pemerintah Provinsi | Peran | Su- dah | Ke- | Pelaksanaan(√) Keterse- diaan | an()) | Ken- |
| 1 | Kemen-PPA | Melakukan kordinasi antar kementerian dan lembaga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan | Anggaran | ||||
| 2 | Kemenkes | • Melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP dari sudut pandang kesehatan melalui Nakes, Mengetahui kebijakan yang melarang keras Nakes dan lembaga layanan kesehatan untuk memberikan | |||||
| Melakukan pendidikan publik dari sudut pandang agama melalui para penyuluh agama, dan tokoh agama Mengintegrasikan bahaya P2GP/Sunat Perempuan ke dalam pendidikan agama, dan menerapkan | _ | ||||||
| dasmen | P2GP/Sunat Perempuan melalui pendidikan dengan mendukung integrasi bahaya P2GP/ Sunat Perempuan ke dalam mapel di sekolah |
| Lembaga Peran No | Peran | Pelaksanaan(√) Keter- | |||||
| Bappenas | Peran Mengintegrasikan pencegahan P2GP | Su- dah | Ke- giatan | Keter- sediaan Anggaran | Belum | Ken- dala | |
| 2 | BPS | sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN dan memantaunya dalam target pencapaian SDGs. Mengintegrasikan | 1 | ||||
| pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu indikator SDGs Indonesia Mengadvokasi kebijakan | |||||||
| 3 | Komnas Perempuan | Mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan ancaman dan praktik P2GP/Sunat Perempuan | 1 | ||||
| 4 | KPAI | Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/ Sunat Perempuan | |||||
| Lembaga | Pelaksanaan(√) | ||||||
| Su- dah | Ke- giatan | Keter- sediaan Anggaran | Belum | Ken- dala | |||
| _ | pencegahan P2GP sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN dan memantaunya dalam | 1 | |||||
| 2 | BPS | Mengintegrasikan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu indikator SDGs | |||||
| 3 | Komnas Perempuan | Mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan ancaman dan praktik P2GP/Sunat Perempuan | |||||
| 4 | KPAI | Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/ Sunat Perempuan | |||||
| Pelaksanaan(√) | |||||||
| 1 | Ormas | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi | _ | Anggaran | |||
| 2 | LSM- Forum anak | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang | |||||
| No | Multi Pihak | Peran | Ke- | Pelaksanaan(√) Keterse- | ,K | Ken- | ||
| 1 | Ormas | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang | _ | |||||
| anak | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat | 20 | ||||||
| No | Multi Pihak | Peran | Ke- giatan | Ket | Pelaksanaan(√) Keterse- diaan | Belum | Ken- |
| 3 | Profesi Kesehatan | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Tidak melakukan praktek P2GP/Sunat | |||||
| 4 | Tokoh Agama | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat | |||||
| terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat Perempuan |
INSTRUMEN WAWANCARA DAN FGD PERAN MULTIPIHAK DALAM IMPLEMENTASI UPAYA P2GP DI PROVINSI
| No 1 | Pemerintah Provinsi UPTD PPA | Peran Melakukan koordinasi | Su- Ke- dah | Ke- giatan | Pelaksanaan(√) Keterse- diaan Anggaran | Be- lum | Ken- dala |
| 1 | UPTD PPA | Melakukan koordinasi antar dinas dan lembaga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan di Provinsi | _ | 1 | Anggaran | 1 | |
| 2 | Dinas Kesehatan | • Melakukan pendidikan publik tentang bahaya P2GP/Sunat Perempuan dari sudut pandang kesehatan melalui Nakes, Mengetahui kebijakan yang melarang keras Nakes dan lembaga layanan kesehatan untuk memberikan layanan P2GP/Sunat Perempuan | |||||
| 3 | Kemenag Provinsi | publik dari sudut pandang agama melalui para penyuluh agama, dan tokoh agama Mengintegrasikan bahaya P2GP/Sunat Perempuan ke dalam pendidikan agama, dan menerapkan pembekalan dalam Bimbingan perkawinan Catin. |
| Dinas Pendidikan Provinsi | Membangun budaya nir P2GP/Sunat Perempuan melalui pendidikan dengan mendukung integrasi bahaya P2GP/ | _ | ||||||
| No | Lembaga | Peran | Su- dah | Keg- | Pelaksanaan(√) Keterse- diaan | Be- | Ken- | |
| Bappeda | Mengintegrasikan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMN dan memantaunya dalam | |||||||
| 2 | BPS Provinsi | Mengintegrasikan pencegahan P2GP/Sunat Perempuan sebagai salah satu indikator SDGs | ||||||
| 3 | KPAD | Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/ Sunat Perempuan | ||||||
| Mule | Multi Pihak | Peran | Su- | Pelaksanaan(√) | Keterse- | Be- | Ken- | |
| 1 | Ormas | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang | _ | |||||
| 2 | LSM- Forum anak | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/ Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/ |
| No | Multi Pihak | Peran | Su- dah | Ke- giatan | Keterse- diaan Anggaran | Be- lum | Ken- dala |
| 1 | Ormas | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat Perempuan Mengetahui aturan terkait | |||||
| 2 | LSM- Forum anak | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/ Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/ Sunat Perempuan |
| No | Multi Pihak | Peran | Ke- | Pelaksanaan(√) Keterse- | Be- | Ken- | ||
| 3 | Profesi Kesehatan | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Tidak melakukan praktek P2GP/Sunat | _ | |||||
| 4 | Tokoh Agama | Mengetahui aturan terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat | _ | |||||
| terkait larangan tindakan P2GP/Sunat Perempuan Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP/Sunat | 200 | |||||||
BLUEPRINT SKALA SIKAP KESADARAN TENTANG BAHAYA P2GP (SUNAT PEREMPUAN)
Kisi-Kisi Instrumen skala sikap
| No | Aspek | Sub aspek | No Item F | UF | Jumlah Item |
| 1 | Kognitif | Pengetahuan terhadap jenis P2GP/ Sunat Perempuan | 2,3 | 1 | 3 |
| Pengetahuan terhadap dampak Psikologis | 6 | 7,8 | 3 | ||
| Pengetahuan terhadap dasar agama | 5 | 4 | 2 | ||
| Pengetahuan terhadap dampak Sosial & Budaya | 11,13 | 9,10, 12 | 5 | ||
| Pengetahuan terhadap dampak Kesehatan | 18,19 | 14,15, 16,17, | 7 | ||
| Pemahaman terhadap kesadaran | 21,24, untuk tidak melakukan praktik 25 | 22,23, 26 | 6 | ||
| 1 | Konatif | P2GP/Sunat Perempuan Perilaku asertif | 27,29 | 28 | 3 |
| Perilaku emr | Perilaku empati | 1 | 30 | 1 | |
| entaka empati | 13 | 17 | 30 | ||
Cara menghitung:
Favorable
: SS:4 S:3 TS:2 STS:1
Unfavorable
: SS:1 S:2 TS:3 STS:4
| 1 | Aspek | Sub aspek | No Pernyataan | ataan | ss | SS S TS | TS | STS |
| terhadap jenis P2GP/Sunat Perempuan | E豆E | Menurut saya, membersihkan alat kemaluan dengan cara menggores adalah hal yang wajar dilakukan sebagai perempuan | ||||||
| 2 | Menurut saya, memotong atau melukai sebagian/seluruh alat | |||||||
| 3 | yang berbahaya Menurut saya, sunat (memotong alat kelamin) hanya boleh | 1 | 1 | |||||
| terhadap dasar | saja Agama atau kepercayaan | |||||||
| perempuan Agama atau kepercayaan | L | 1 | _ | |||||
| 6 terhadap dampak | Menurut saya, perempuan yang melakukan sunat akan merasa dirinya tidak | an | ||||||
| 7 | Menurut saya, depresi karena melakukan sunat perempuan adalah hal yang berlebihan | |||||||
| Pengetahuan terhadap dampak | Menurut saya, perempuan yang melakukan sunat akan merasa bahagia | 1 | ||||||
| Sosial & Budaya | Saya sepakat dengan pernyataan “anak perempuan yang belum disunat akan susah jodohnya" | m | ||||||
| perempuan yang disunat dinyatakan sah menjadi perempuan yang seutuhnya | _ | 1 |
| No Aspek | No Aspek | Sub aspek Pengetahuan terhadap dampak kesehatan | 11 | No Pernyataan | SS S TS | SS S TS | STS | |
| Pengetahuan kesehatan | 12 13 | Menurut saya, lingkungan tidak berhak mengharuskan saya untuk melakukan sunat | lingkungan tidak berhak mengharuskan saya untuk melakukan sunat | 1 | ||||
| 12 13 | 12 Menurut saya, dengan sunat perempuan akan mampu mengendalikan hawa nafsunya 13 Menurut saya, sunat | _ | ||||||
| 13 | 13 Menurut saya, sunat perempuan tidak ada hubungannya dengan pengendalian hawa nafsu | _ | ||||||
| 14 15 | Menurut saya, anak perempuan yang disunat akan lebih sehat Saya merasa berdosa | 1 | 1 | |||||
| Saya merasa berdosa jika tidak melakukan sunat perempuan pada keluarga saya yang perempuan | _ | 1 | 1 | |||||
| 16 17 | Sunat perempuan membuat vagina (alat kelamin perempuan) menjadi lebih bersih Dengan melakukan | Sunat perempuan membuat vagina (alat kelamin perempuan) menjadi lebih bersih | _ | |||||
| 18 | 17 Dengan melakukan sunat, kesuburan perempuan akan meningkat ketika dewasa | Dengan melakukan sunat, kesuburan perempuan akan meningkat ketika | ||||||
| 18 | 18 Menurut saya, sunat perempuan adalah bukan solusi untuk membersihkan kotoran yang ada di vagina | Menurut saya, sunat perempuan adalah bukan solusi untuk membersihkan kotoran | ||||||
| 19 | Menurut saya, sunat perempuan akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi | iksi | _ | 1 | ||||
| 20 | Jika saya mempunyai anak perempuan, saya akan menyunatkan anak perempuan saya, supaya vagina menjadi lebih bersih. | Jika saya mempunyai anak perempuan, saya akan menyunatkan anak perempuan saya, supaya vagina menjadi lebih |
| No As | No Aspek | Sub aspek | No | No Pernyataan | s | SS S TS | rs s | STS | ||
| Pemahaman terhadap kesadaran untuk tidak melakukan 22 praktik P2GP/Sunat | 21 | Menurut saya, sunat perempuan merupakan pilihan setiap individu | _ | _ | ||||||
| Perempuan | 1 | Menurut saya, meneruskan budaya keluarga dengan menyunat anak perempuan suatu keharusan | _ | |||||||
| Saya sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya sunat perempuan, namun bagi saya itu terlalu berlebihan | ||||||||||
| 24 Menurut saya, sunat | Menurut saya, sunat perempuan merupakan tidakan yang tidak | _ | _ | |||||||
| 25 | manusiawi Sunat perempuan itu sudah kuno, sekarang jaman sudah berubah sunat perempuan | _ | _ | |||||||
| 3 | Konatif | 26 | Fenomena sunat perempuan bukan | _ | _ | _ | ||||
| Konatif | Perilaku asertif | perempuan bukan menjadi urusan saya | 1 | _ | ||||||
| 27 28 | Saya memiliki hak untuk menolak untuk disunat Saya mengabaikan cerita | tuk | 1 | |||||||
| 29 | tentang pro kontra sunat perempuan Saya bersedia memberikan dukungan | pntrasu | 1 | 1 | 1 | |||||
| Perilaku empati | perempuan 30 | pemerintah untuk menolak sunat perempuan Saya mengabaikan | 1 | 1 | 1 | 1 |
SURVEY PENGETAHUAN DAN KESADARAN PENCEGAHAN P2GP
Selamat (pagi/siang/sore/malam), kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga nasional Hak Asasi Manusia yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2024. Saat ini kami sedang melakukan Survei Pengetahuan Masyarakat Tentang P2GP (Sunat Perempuan). Pendapat yang saudara/i berikan sangat penting bagi kami. Apapun pendapat saudara kami hargai serta kerahasiaan jawaban akan kami jaga. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih
P2GP atau Sunat perempuan atau Female Genital Mutilation (FGM) atau Female Genital Cutting (FGC), selanjutnya diperkenalkan dengan istilah Perlukaan / Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP). Menurut WHO, sunat perempuan adalah semua prosedur melibatkan pemotongan, melukai, penggoresan, pengangkatan, atau pengubahan pada organ genital eksternal perempuan, seperti klitoris dan labia.
| IDENTITAS RESPONDEN | |||
| Nama Responden | No. Telp/HP | ||
| Instansi (jika ada) | |||
| Tanggal Pengisian | |||
| PROFIL RESPONDEN | |||
| Jenis Kelamin | ( ) Laki-laki | ( ) Perempuan | ( ) Lainnya |
| Usia Responden | |||
| Pendidikan Terakhir | |||
| Pekerjaan Responden | |||
| Agama/kepercayaan | |||
| Organisasi Keagamaan yang diikiuti (jika ada) | |||
| () Masyarakat () Aparat Pemerintah | |||
| ( ) Tokoh Agama | |||
| okon Agama | |||
| tat | |||
| () Lainnya .... | |||
| Di keluarga saya, anak perempuan disunat: | |||
| ( ) lya | |||
| ( ) Keluarga Besar ( ) Lainnya . | |||
| ( ) Lainnya . | |||
| Apa alasan melakukannya? (boleh memilih lebih dari satu jawaban) ( )Menjaga tradisi turun temurun | |||
| ( )Anjuran agama atau kepercayaan ( )Sebagai kontrol seksualitas. Contoh: supaya tidak binal (mengendalikan nafsu seksual) | |||
| ( )Karena orang lain melakukan juga ( )Takut dengan sanksi sosial di masyarakat ( )Lainnya.... | |||
| ( )Lainnya.... Bagaimana proses atau cara sunat perempuan itu dilakukan? ( ) Menggores alat kelamin perempuan menggunakan benda tajam ( ) Mencubit alat kelamin perempuan menggunakan benda tajam | |||
| ( )Mengangkat organ tertentu di alat kelamin perempuan menggunakan benda tajam | |||
| Alasan: | ( ) Melukai alat kelamin perempuan dengan benda tajam ( ) Melakukan hal simbolik seperti mengoles alat kelamin dengan kunyit, mematuk alat kelamin dengan bantuan ayam dll. ( ) Lainnya, .... ( ) Tidak tahu | ||
| ( ) Karena saya tahu bahwa praktik sunat perempuan berbahaya | |||
| Berapa besaran biaya tindakan yang dibutuhkan untuk sunat perempuan oleh keluarga anada atau masyarakat di sekitar anda : | |||
| Apakah Saudara/i mengetahui terkait aturan yang melarang sunat perempuan: ( ) lya, ( ) Tidak | |||
| ( ) lya, ( ) Tidak | |||
| , ( ) Tidak | |||
| 9 | |||
| ( ) lya, ( ) Tidak | |||
| ( ) lya, ( ) Tidak | ahui terkait | t aturan yang melarangg suna | |
| ( ) lya, ( ) Tidak | |||
| ( ) lya, ( ) Tidak | |||
| ( ) lya, ( ) Tidak | terkitaturanyang melar | melarang sunat peremp | |
| anada atau masyarakat di sekitar anda : | i tarkdit | melarang sunat perompy | |
| anada atau masyarakat di sekitar anda : | itar anda: | ||
| anada atau masyarakat di sekitar anda : | itar anda: | ||
| anada atau masyarakat di sekitar anda : | itar anda : | eolerang cunat peremp | |
| Saudaryaienea | tar anda : | Jarang sunat peromp | |
| Saudaraens | tar anda : | erang cunct peromp | |
| aumasyarakat dis | taranda: | ||
| u masyarakat di se | n yang dibutunkan dntak Sul | ||
| u masyarakat di se | yangdibutuhkan untuk sun | sparempaan elani | |
| umasbyada | vang dibutuhkan untuk sun | t perempuan olen k | |
| saranbayatindak | weng dihutubkon untuk cur | perempuan olen k | |
| saranbiayaindak | perempuan olen k | ||
| sarasbayalinda | perempuan elen n | ||
| masyarakat di se | |||
| masyarakat di s | |||
| masyarakat di s | |||
| masyarakat di | |||
| masyarakat di | |||
| masyarakat di | |||
| ideralimone | 191 90q9: | ||
| idara/i meng | r9lguqg: | ||
| udara/i meng | [9Lgug9: | a cunat peremp | |
| udara/i meng | [9L gugg: | g sunat peremo | |
| udara/i meng | [9l gugg : | g sunat peremo | |
| udara/i meng | gl9ugg: | gsunatperemp | |
| udara/i men | 9L 9u0g: | gsunatperemp | |
| udara/i men | 990 | gsunatperemp | |
| udara/i men | 6sunatpereme | ||
| udara/i men | |||
| udara/i men | |||
| udara/I mel | |||
| ddara/rmel | |||
| adarafrmer | m gnGVGGV19g i | ||
| dak | |||
| dak | I dgn6y Gkgs iu | ||
| idak | |||
| idak | |||
| tidak | 3n6y nuts6 Ii6G/g1 | ||
| ridak | |||
| Tidak | An6y nuts i6kgsi | ||
| Tidak | |||
| Tidak | n6y nttiKgti | ||
| Tidak | Inuk nhkutftikg ti | ||
| Tidak | |||
| Tidak | ne nüt fig iı | ||
| Tidak | ne6y nkut fiKgs i | ||
| Tidak | i6 nGuf fikg i | ||
| Tdak | 11 [GK9 9gU λg | ||
| Tidak | 11 [GlK9C 9cnlgU λg | ||
| Thaan | 11 (GlK91c gcalgu Àg | ||
| Thaan | U (elkgis gcaugu Àg | ||
| u celkgus arougu Àe | |||
| u selvaus araugu Àe | |||
Petunjuk Pengisian
1. Anda diharapkan menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada yang terlewatkan.
2. Angket ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban adalah benar, yang penting sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Anda.
3. Di dalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyataan, bacalah setiap pernyataan dengan teliti. Tugas Anda adalah memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda. Jawaban diberikan dengan memilih salah satu pilihan dari skala 1-4 pada kolom yang telah disediakan di setiap butir butir pernyataan (Berilah tanda cek √ pada jawaban anda). Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:
SS : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada
S : Bila Anda Setuju dengan pernyataan yang ada
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada
ANGKET PENGETAHUAN DAN KESADARAN TENTANG P2GP (SUNAT PEREMPUAN)
| _ | Pernyataan | ss | s | TS | STS |
| Menurut saya, membersihkan alat kemaluan dengan cara menggores adalah hal yang wajar dilakukan sebagai perempuan | |||||
| 2 | Agama atau kepercayaan saya mewajibkan sunat perempuan | ||||
| 3 | Menurut saya, memotong atau melukai sebagian/ seluruh alat kelamin adalah tindakan yang berbahaya | ||||
| 4 | Menurut saya, sunat (memotong alat kelamin) hanya boleh dilakukan pada laki-laki saja | ||||
| 5 | Agama atau kepercayaan saya tidak mewajibkan sunat perempuan | ||||
| 6 | Menurut saya, perempuan yang melakukan sunat akan merasa dirinya tidak berharga | ||||
| 7 | Menurut saya, depresi karena melakukan sunat perempuan adalah hal yang berlebihan | ||||
| 8 | Menurut saya, perempuan yang melakukan sunat akan merasa bahagia | ||||
| 9 | Saya sepakat dengan penyataan "anak perempuan yang belum disunat akan susah jodohnya" | ||||
| 10 | Menurut saya, anak perempuan yang disunat dinyatakan sah menjadi perempuan yang seutuhnya | ||||
| 11 | Menurut saya, lingkungan tidak berhak mengharuskan saya untuk melakukan sunat | ||||
| 12 | Menurut saya, dengan sunat perempuan akan mampu mengendalikan hawa nafsunya | ||||
| 13 | Menurut saya, sunat perempuan tidak ada hubungannya dengan pengendalian hawa nafsu | ||||
| 14 | Menurut saya, anak perempuan yang disunat akan lebih sehat | ||||
| 15 | Saya merasa berdosa jika tidak melakukan sunat perempuan pada keluarga saya yang perempuan | ||||
| 16 | Sunat perempuan membuat vagina (alat kelamin perempuan) menjadi lebih bersih |
| NO | No Pernyataan | SS S | s | TS | STS |
| 17 | Dengan melakukan sunat kesuburan perempuan akan meningkat ketika dewasa | ||||
| 18 | Menurut saya, sunat perempuan adalah bukan solusi untuk membersihkan kotoran yang ada di vagina | ||||
| 19 | Menurut saya, sunat perempuan akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi | ||||
| 20 | Jika saya mempunyai anak perempuan, saya akan menyunatkan anak perempuan saya | ||||
| 21 | Menurut saya, sunat perempuan merupakan pilihan setiap individu | ||||
| 22 | Menurut saya, meneruskan budaya keluarga dengan menyunat anak perempuan suatu keharusan | ||||
| 23 | Saya sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya sunat perempuan, namun bagi saya itu terlalu berlebihan dan tidak penting | ||||
| 24 | Menurut saya, sunat perempuan merupakan tidakan yang tidak manusiawi | ||||
| 25 | Sunat perempuan itu sudah kuno, sekarang jaman sudah berubah sunat perempuan menjadi tidak penting | ||||
| 26 | Fenomena sunat perempuan bukan menjadi urusan saya | ||||
| 27 | Saya memiliki hak untuk menolak untuk disunat | L | 一 | 一 | |
| 28 | Saya mengabaikan cerita tentang pro kontra sunat perempuan | ||||
| 29 | Saya bersedia memberikan dukungan pemerintah untuk menolak sunat perempuan | ||||
| 30 | Saya mengabaikan segala informasi tentang sunat perempuan |
*Catatan:
Setelah dilakukan Review kembali pada 13 November 2024, ada dua item yang membingungkan sehingga tidak digunakan dalam analisis, yaitu item nomor 6 dan 21 pada aspek kognitif. Dengan demikian item yang dianalisis berjumlah 28 item.
Lampiran: Pertanyaan saat FGD untuk Pihak-pihak yang disebutkan dalam Road-Map Penncegahan P2GP/Sunat Perempuan
PEMETAAN PRAKTEK & KEBIJAKAN P2GP
BANTEN, 29 NOVEMBER 2024 Apalu Mealulan Pka PP?
UPTD PPA
Melakukan koordinasi antar dinas dan lembaga yang wewenangnya terkait dengan pencegahan P2GP di Provinsi
Kemenag
. Mclalakan pendidikas pablik dari saut pada aama meaki para posyalah agama, dan tokoh agama
Jutsh Enpiatan
2. Masgiategrasikan haluya P2GP ka dalass peadidikas agama, daa
srapkan penhckalan dalan kinhiagan
BAPPEDA
Menginrtegrioikan penoegahan P2GP sebagal salah satu strategi pembangunan dalam RPIMN dan memantaunya dalam target percapalin SD0s.
Seandainya ado begirtan umtuk penpahapusan P2at, kira kira tantompen seng dihadapi di maopenakut?
KPAD
1. Melalukan pendidikan publik tertang bahays P2GP deri sutut panding
2. Mengrtahul kebijakon yeng molarang kena Nokes den lembaga layenan kesehatan urtuk memberikan layanan P2G?
Gagainana dampak yang twrjadi dari praldk P2GP?
Mengadvokasi kebijakan yang melarang P2GP
Apa metivasi masyaralat melakakan atau titak realaulan
ORMAS, LSM-FORUM ANAK, PROFESI KESEHATAN, TOGA & TOMA
Dinas Kesehatan
Tapaimana cara alio metade yang digunalan dalan molakukan P2GP?
Pertanyaan untuk Semua
2. Mengadvelusi lelijuadan yang rmelarang P20P
Dinas Pendidikan
Menbongen mondiing imeguasi
Engatan Irium
BPS
Mengintegrasikan pencegahan P2GP sebagai salah satu indikator SDGsIndonesia
Brium
ORMAS & LSM-FORUM ANAK
1. Memprtehei starm terksit lemempen indrion P2OP
Terima Kasih
DAFTAR PUSTAKA
Balitbang Kemenkes. (2014). Laporan Hasil Kajian: Gambaran Praktik Sunat Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bloom, Benjamin S., etc. 1956. Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain. New York : Longmans, Green and Co. Bidang, D., Masyarakat, P., Pemberdayaan, K., Dan, P., & Anak, P. (n.d.). DEFINISI FGM / C (P2GP). Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan. Kementerian RI (2018). Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Praktik P2GP. Mashudi, S., & Perempuan, K. K. (2023). Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan Kebijakan dan Praktik di Indonesia. Masters, W.H., Johnson V.E., & Kolodny R.C. 1992. Human Sexuality. 4th ed. New York : Harper Collins Publisher. Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Permenkes 1636/ Mnks/PerXi/2010 Tentang Sunat Permpuan. Permenkes RI Nomor 1636/Mnks/PerXi/2010 Tentang Sunat Perempuan. Riskesdas. (2013). Diakses www.depkes.go.id
Jamaludin, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN, 3(2), 1-10. https://doi. org/10.51486/jbo.v3i2.68
Rofiq, A, dkk. (2019). Kertas Konsep Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genital Perempuan (P2GP). Komnas Perempuan. Scharmer, Otto Kaufer, K. 2013. Leading From The Emerging Future. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono . (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. United Nations Development Programme (UNDP).(2017).Goal 5: Gender Equality. Widhiarso, Wahyu. (2010). Pengembangan Skala Psikologi: Lima Kategori Respons ataukah Empat Kategori Respons. Setiati, A., Muslim, A., & Sabri, F. (2023). The Polemic of Female Circumcision in Garut West Java Indonesia: Clash of Culture and Regional Policy. Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 8(1), 69-81. https://doi.org/10.25217/jf.v8i1.2672
Fafowora, R. O., & Duma, S. E. (2024). 'It is what was handed over to us as our heritage and must not be taken away just like that': Traditional birth attendants' attitudes towards the elimination of intergenerational female genital mutilation/cutting in Osun State, Nigeria. PLOS Global Public Health, 4(5). https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001585
PEMANTAUANIMPLEMENTASIPETAJALAN PENCEGAHAN P2GP/SUNAT PEREMPUAN: AKSI YANG DINANTIKAN
Upaya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari praktik P2GP/Sunat Perempuan tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, Peta Jalan Rencana Aksi Pencegahan dan strategi nasional. Laporan ini merupakan hasil pemantauan implementasi kebijakan terkait pencegahan P2GP/Sunat Perempuan dalam kurun waktu 2023-2024 di 3 (tiga wilayah) provinsi dengan prevalensi tertinggi partik P2GP/Sunat Perempuan, yaitu Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango); Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur); dan Banten(Kabupaten Lebak).
Temuan dan rekomendasi dalam pengembangan pengetahuan ini harapannya dapat menjadi sumbangsih masukan dalam upaya pencegahan dan penghapusan praktik P2GP/Sunat Perempuan yang tengah diupayakan oleh banyak pihak dan berharap kebijakan yang sudah direncanakan dalam Roadmap pemerintah dapat terimplementasikan dengan baik.