PEMANTAUAN AKSES PEREMPUAN PADA KEADILAN: MEKANISME PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN FORMAL DAN NON FORMAL
Di Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kab. Musi Banyuasin) dan Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kab. Sigi)
Jakarta, Desember 2010
Daftar Isi
BAB 1 : Pendahuluan.... 1.1. Latar belakang. 1.2. Tujuan. 1.3. Proses dan pelaksanaan pemantauan 3 1.4. Metode.... 1.5. Pemilihan wilayah 1.5.1.Karakteristik Wilayah 1.6. Pelaksanaan pemantauan....... 7 1.6.1.Pengalaman Pemantau. BAB 2 : Kerangka Konseptual : Pemberdayaan Hukum Perempuan. 9 2.1. Kekerasan terhadap Perempuan (dalam konteks kekerasan berbasis gender) ..... 9 2.2. Pemberdayaan Hukum perempuan (akses keadilan, pengetahuan tentang mekanisme) ... 10 2.3. Mekanisme Penanganan Kasus .. ….12 2.3.1. Sistem Peadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).... …12 2.3.2. Keberanjakan Sistem Peradilan Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terhadap Mekanisme Hukum Non-Formal.. …1 2.4. Pemaknaan rasa adil bagi korban (melintasi keadilan legal, pemulihan). ….19 2:4.1. Pemaknaan Rasa Adil bagi Korban ..…19 BAB 3 : Temuan ..... ……24 3.1. Temuan awal. ….24 3.2. Formal ….28 3.1.1. Alasan pemilihan dan suara korban 29 3.1.2. Model penanganan .... …29 3.1.3. Posisi korban: Pemulihan dan Reproduksi kekerasan? ..31 3.1.4. Respon korban pada proses penanganan dan putusan. .…34 3.2. Non-formal... ...35 3.2.1. Alasan pemilihan dan suara korban... …36 3.2.2. Model penanganan ... ..36 3.2.3. Posisi korban: Pemulihan dan reproduksi kekerasan. .38 3.2.4. Respon korban pada proses penanganan dan keputusan …39 3.3. Relasi formal dan non-formal. …39 3.3.1. Alasan perubahan pilihan mekanisme dan suara korban …40 3.3.2. Model penanganan .... .40 3.3.3. Posisi korban: Pemulihan dan reproduksi kekerasan?.. ..42 3.3.4. Respon korban pada proses penanganan dan keputusan.. ..42 BAB 4 : Analisis ..... 43 4.1 Avarreness tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan. ..43 4.1.1.Persamaan dan perbedaan antara mekanisme formal dan non-formal. ...44
4.2 Posisi perempuan korban dalam mekanisme penanganan .. ….46 4.2.1. Suara perempuan dalam pemilihan mekanisme dan proses penanganan ...........46 4.3 Tanggungjawab Negara: Akses keadilan bagi perempuan korban dalam mekanisme formal .....46 4.3.1. Terobosan.. ..46 4.3.2. Hambatan.. ….47 4.4 Respon masyarakat: akses keadilan bagi korban perempuan dala mekanisme non-formal .....48 4.4.1. Terobosan. ….48 4.2.2. Hambatan.. .48 4.2.3. Peran Negara ...48 BAB 5 : Kesimpulan & Rekomendasi ....50 5.1. Kesimpulan.. ..50 5.2. Rekomendasi: Penguatan akses keadilan. …51 5.2.1. Pemerintah.... ..51 5.2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat. ..51 Glossary .... ..53 Ucapan Terima Kasih .. .55
BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga hak asasi manusia nasional perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diamandemen dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Berdasarkan Perpres, tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya.
Lebih jauh, Negara telah mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 mengenai Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan dua tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.
Namun, angka kekerasan terhadap perempuan yang tercatat setiap tahunnya juga cukup tinggi. Komnas Perempuan melaporkan fakta bahwa sepanjang tahun 2009, kekerasan terhadap perempuan mencapai 143.586 kasus. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 263 persen dibanding tahun 2008 yang mencatat 4.425 kasus.1 Kenaikan yang signifikan ini karena sistem pendokumentasian layanan yang semakin membaik serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Termasuk juga pemberitaan di berbagai media sedikit banyak mendorong para perempuan untuk lebih 'berani' membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Hasil penelitian WCC Rifka Annisa Jogjakarta terhadap implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menemukan bahwa pakca disahkannya undang-undang tersebut lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan makin meningkat tetapi peningkatan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menengarai sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan sebanyak lima kali lipat. Sebelum lahirnya UU PKDRT, yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus, sedangkan sejak diberlakukannya UU PKDRT (2005 – 2007) terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Artinya, jaminan perlindungan hukum memberikan rasa aman bagi perempuan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.²
Hasil pemantauan Pelapor khusus Komnas Perempuan untuk Poso, dari 60 kasus kekerasan terhadap perempuan terkait penempatan aparat keamanan yang berhasil didokumentasikan, sebanyak 34 kasus dilaporkan kepada Polisi dan/atau kepada institusi pelaku, sementara sisanya (24 kasus) tidak dilaporkan karena telah diselesaikan di tingkat keluarga oleh pelaku. Dari 34 yang dilaporkan, perempuan korban menerima respons yang beragam; 4 kasus diselesaikan melalui pengadilan; 19 kasus direspon dengan memfasilitasi melalui mediasi kekeluargaan (8 kasus), mekanisme adat (10 kasus), dan mediasi oleh tokoh agama (1 kasus). Sedangkan 11 kasus sisanya, tidak ditindaklanjuti sama sekali.
Komnas Perempuan mencatat sampai akhir September 2010 terdapat 189 Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan lainnya yang diskriminatif terhadap perempuan baik secara isi maupun dampak implementasinya. Alasan moralitas dan agama kerap menjadi dalih bagi pembuatan Perda-perda tersebut. Kebijakan-kebijakan daerah yang mengkriminalisasi perempuan juga muncul di Sumatera Selatan dimana terdapat Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat dan Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila. Apabila kita telusuri lebih jauh isi Perda No. 2 Tahun 2004, terdapat beberapa pasal yang membuka ruang tafsir yang luas termasuk Pasal 4 tentang wewenang Kepala Daerah yang belum terdefinisi secara rinci; Pasal 5 tentang peran serta masyarakat dalam upaya penertiban dan Pasal 8 tentang perbuatan pelacuran. Dampak dari pemberlakuan Perda-perda tersebut menimbulkan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.
Berangkat dari fakta yang terungkap di atas, Komnas Perempuan menginisiasi Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang telah dilaksanakan di 2 (dua) wilayah, yakni di Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah tersebut dipilih berdasarkan karakteristik dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan termasuk praktik-praktik penanganan yang terjadi baik secara formal maupun non formal.
Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejumlah undangundang sebagai landasan hukum dalam melakukan tuntutan terhadap pihak-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyakan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sejauh ini belum memberikan rasa adil sebagaimana yang diinginkan oleh korban. Sementara upaya penyelesaian kasus melalui mekanisme non formal (adat, warga, keluarga, dan agama) juga mengalami kejadian yang tidak jauh berbeda, di mana korban tidak dilihat sebagai sentral dalam pengambilan keputusan tetapi korban hanya dilihat sebagai pihak yang pasif dan harus menerima tanpa dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Melihat kedua mekanisme tersebut baik formal maupun non formal dengan segala kelebihan dan kekurangannya maka Komnas Perempuan menginisiasi Pemantauan ini sebagai bagian dari upaya mencari bentuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang 'ideal' dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.
1 Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009", Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2010, hal. 9.
2 Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi berbasis Jender", Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2007, Jakarta, 2008, hal. 7.
3 Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso; Lies Mailoa Marantika,"Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998 – 2005, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hal.
69 dan 70.
1.2. Tujuan
Mengidentifikasi dan mendokumentasi praktek penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan baik melalui jalur formal maupun non formal yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, ini dirasa penting ada terobosan tentang model-model penanganan kasus untuk memadupadankan antara penanganan formal dengan non formal tersebut. Penanganan non formal yang hingga saat ini tetap digunakan dalam menanganani berbagai persoalan sosial di masyarakat juga dilihat sebagai kekayaan lokal dengan segala kearifannya dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk terus digunakan sekalipun memiliki kekurangan dan perlu mendapat masukan untuk perbaikan dalam rangka memberikan pemulihan bagi korban.
Disamping itu, dengan merumuskan dan mengembangkan instrumen pemantauan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemantauan-pemantauan serupa di wilayah lainnya agar model-model penanganan yang ada di masyarakat dapat terdokumentasi lebih banyak sebagai bahan advokasi bersama untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan korban. Selain itu, yang diharapkan dari pemantauan ini juga adalah mendukung penyebaran informasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum perempuan di wilayah Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah dan wilayah-wilayah lainnya.
1.3. Proses dan pelaksanaan pemantauan
Pemantauan ini merupakan kerja bersama antara Komnas Perempuan dengan lembagalembaga mitra yang selama ini menyelenggarakan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang ada di 2 wilayah tersebut. Untuk pemantauan ini, Komnas Perempuan menempuh beberapa tahapan mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Untuk tahap persiapan yaitu melakukan konsultasi dengan mitra untuk mendapat masukan dalam membangun kerangka pemantauan, melakukan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah mulai dari institusi pemerintah dan instansi teknis terkait termasuk dengan organisasi masyarakat. Kemudian menyusun instrumen pemantauan bersama-sama dengan mitra di kedua wilayah, setelah itu dilakukan pembekalan bagi pemantau yang akan melakukan pengambilan data di lapangan dengan memperkenalkan instrumen termasuk cara menggunakannya.
Pengumpulan data dilakukan di dua kelompok, yaitu kelompok korban sebagai nara sumber utama dan kelompok pendamping dan lembaga layanan baik formal maupun non formal dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Korban sebagai sasaran utama pemantauan ini dengan tujuan agar dapat diperoleh data langsung dari pelaku utama yang mengalami, artinya pemantauan ini berpusat pada pengalaman korban tentang pilihan-pilihannya menggunakan berbagai mekanisme dalam menanganani kasusnya baik secara formal maupun non formal.
Setelah seluruh persiapan dilakukan, tim pemantau melakukan pengambilan data di lapangan di masing-masing wilayah disamping tim Komnas Perempuan juga melakukan asistensi di pertemuan-pertemuan evaluasi dalam rangka untuk melihat lagi kelengkapan data, kemudian dilakukan tabulasi data untuk digunakan sebgai bahan dalam penulisan akhir untuk menjadi sebuah laporan yang akan dipublikasikan secara luas. Pengambilan data dilakukan selama 1 bulan secara serempak di semua wilayah. Seluruh data yang terkumpul dilakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat agar dapat dipertanggungjawabkan.
1.4. Metode
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yakni:
(1) Studi kasus dengan metode 'tutur perempuan', metode ini berisi proses menggali, mendengar dan merekam kisah-kisah para perempuan yang berkaitan dengan narasi besar dari peristiwa tertentu. Bagi metode tutur perempuan, kisah-kisah perempuan dianggap sebagai informasi penting, juga merupakan upaya mendekonstruksi pemahaman yang memposisikan pengalaman perempuan bukan sebagai pengetahuan.
(2) Wawancara mendalam dengan pendamping dan lembaga layanan terkait dengan pengalaman penanganan yang diterima korban.
(3) Studi literatur dengan melakukan pengumpulan data sekunder dari lembaga layanan untuk mengkaji berbagai kebijakan tentang prosedur penanganan bagi perempuan korban kekerasan di lembaga atau di masing-masing wilayah.
(4) Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap berbagai situasi yang ada baik dari korban maupun lembaga layanan guna menduku ng kelengkapan data berbagai metode digunakan tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang menyeluruh guna memperkaya hasil analisis.
1.5. Pemilihan wilayah
Pemantauan ini dilakukan di 2 wilayah yaitu propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Sulawesi Tengah, Sumatera selatan tepatnya di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Sulawesi Tengah dilakukan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Biromaru atau biasanya hanya disebut Kabupaten Sigi.
Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2009,4 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 8.987 kasus. Jumlah tersebut menempatkan wilayah Sumatera di peringkat kedua setelah Jawa (123.774 kasus), sedangkan Sulawesi menduduki peringkat keempat dengan jumlah 2.301 kasus. Selain karena alasan tingginya angka kekerasan di 2 wilayah tersebut, masih berlangsungnya praktek-praktek penanganan kasus yang tidak hanya lewat jalur formal tapi juga non formal serta aktifnya lembaga layanan yang melakukan pendampingan bagi korban menjadi menjadi alasan lain dalam pemilihan wilayah tersebut.
1.5.1. Karakteristik Wilayah
Propinsi Sumatera Selatan adalah kawasan dengan luas 91,592.43 km2,5 kilometer persegi. Propinsi ini berbatasan dengan Propinsi Jambi di sebelah utara, Propinsi Lampung di selatan dan Propinsi Bengkulu dibagian barat. Sedangkan di bagian timur, berbatasan dengan pulau Bangka dan Belitung, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten, 4 (empat) Kota, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, dimana Palembang sebagai ibukota Propinsi.6
Kota Palembang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Selatan adalah salah satu kota metropolitan terbesar kedua di Sumatera setelah Medan dan juga sebagai kota tertua di Indonesia memiliki luas wilayah 400,61 km2 dengan jumlah penduduk 1.394.954 jiwa7. Secara administrasi Kota Palembang terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Palembang merupakan kota transit yang menghubungkan Bandar lampung-Bengkulu-Jambi. Selain itu Palembang juga merupakan pusat perdagangan di Sumatera Selatan. Spesifikasi perekonomian ditandai dengan aktivitas perekonomian yang didominasi masyarakat keturunan Cina.
Palembang dibelah oleh aliran Sungai Musi yang mengalir dari barat ke timur. Jarak Palembang dengan laut tempat Sungai Musi bermuara mencapai 60 mil. Sisi utara Sungai Musi disebut daerah Ilir dan Selatan disebut daerah Ulu. Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai alat angkutan sungai ke daerah pedalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi antara lain sebagai drainase dan juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Anak-anak sungai yang semula berfungsi sebagai daerah tangkapan air, saat ini sudah banyak ditimbun untuk pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya.
Kabupaten Musi Banyuasin atau yang biasa disingkat Muba adalah salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang berjarak ± 120 km dari Kota Palembang atau dapat ditempuh dengan perjalanan darat ± 3 jam. Kabupaten Muba dikenal dengan istilah "Bumi Serasan Sekate" yang artinya Bumi Seia Sekata. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14,266.26 km², terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan ini berpenduduk mencapai 562.584 jiwa. 8 Kabupaten Musi Banyu Asin kaya akan hasil alam, Sektor pertambangan dan energi merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu 66,86 %. Dengan adanya PDRB tersebut, Pemerintah Kabupaten tersebut ingin menjadikan kabupaten ini bertaraf internasional sebagaimana terlihat dari beberapa fasilitas public yang sangat memadai, seperti, rumah sakit, tempat olahraga, dan sekolah bertaraf internasional.
Kedua wilayah tersebut (Kota Palu dan Kab. Muba) memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi wilayah dan akses di Kabupaten Muba tidak terlalu ramai, sepanjang perjalanan dari Palembang menuju Kabupaten Muba terhampar luas perkebunan karet dan sawit. Sementara Kota Palembang menggambarkan ciri khas daerah metropolitan yang padat apalagi letaknya yang cukup strategis di jalur lintas sumatera.
Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang kami temui dari kedua wilayah ini cukup beragam. Ini bisa dilihat dari data monitoring yang berhasil dipantau Women Crisis Center (WCC) Palembang. Sepanjang tahun 2009, terdapat 374 kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi, terdiri dari kasus KDRT 194 kasus, menyusul KDP (kekerasan dalam pacaran) 52 kasus, perkosaan 42 kasus, kekerasan lainnya 36 kasus, trafficking 30 kasus, pelecehan seksual dan pencabulan 20 kasus9. Sementara dari Yayasan Puspa Indonesia sebuah lembaga yang melakukan pemberdayaan dan advokasi untuk perempuan miskin dan anak jalanan di Sumatera Selatan melalui bidang seni dan budaya khususnya rebana untuk perempuan miskin kota, menyampaikan laporan kasus pada tahun 2010, sebanyak 234 kasus. Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 114 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 120 kasus. Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber disamping data pengaduan/ sejak Januari-Juni 2010.10 Data lain juga diperoleh data dari Solidaritas Perempuan yang mencatat sejak tahun 2006 – 2010 terdapat 48 kasus yaitu kasus KDRT, trafficking dan pekerja migrant. Semantara itu dari Kabupaten Mub, kasus yang ditangani sebanyak 128 kasus pada tahun 2009 dan 54 kasus pada tahun 2010. Dan LBH Palembang juga mencatat kasus KtP yang ditangani pada September tahun 2010 yaitu 3 kasus. Bahkan pada tahun 2008, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi seksual Anak (ESA) di Sumatera Selatan terdapat 142 kasus dan Sumatera Selatan menempati peringkat kelima kasus perdagangan orang di Indonesia.11
Data kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin ibarat sebuah gunung es, dimana kasus kekerasan terhadap perempuan yang sesungguhnya jumlahnya jauh lebih besar. Oleh sebab itu, Pemantauan akses Perempuan pada Keadilan khususnya mekanisme penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi sangat penting.
Dari sebelas kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu merupakan wilayah terkecil dengan luas 395.06 km² atau 0.64% dari total luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah 61.841.29 km2.12 Secara administratif, ibukota Propinsi Sulawesi Tengah ini terbagi atas 4 kecamatan dan 43 kelurahan yang seluruhnya telah berstatus definitif dan masuk dalam klasifikasi desa swasembada.13
Berdasarkan hasil Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) tahun 2009, jumlah penduduk Kota Palu mencapai 313.179 jiwa dengan sebaran penduduk tertinggi di Kecamatan Palu Selatan, yakni 1.797 jiwa/km².14 Dari segi komposisi penduduk berdasarkan etnisitas, Kota Palu merupakan kota dengan tingkat heterogenitas kependudukan yang cukup tinggi. Hal ini tampak jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis disana dengan dominasi kelompok etnis Kaili sebagai penduduk asli.15
Kabupaten Sigi adalah Kabupaten termuda di Sulawesi Tengah,16 Kabupaten dengan luas 5.196.02 km2 adalah wilayah kelima terbesar dari sebelas kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah.17 Secara administratif, Kabupaten Sigi terbagi atas 15 kecamatan, dan 152 desa. Di Kabupaten Sigi, sumber daya alam yang dikembangkan guna mendorong roda perekonomiannya adalah sumber daya hutan, dimana 70 persen wilayahnya berada didalam kawasan hutan yang didominasi oleh hutan negara yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.18 Meskipun memiliki sumber daya hutan yang melimpah, Kabupaten Sigi tidak dapat menggantungkan perekonomiannya pada sektor perhutanan oleh karena adanya kebijakan kehutanan yang menghalangi penduduknya untuk mengelola hutan, terutama kebijakan yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan untuk tujuan konservasi dan perlindungan masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Kabupaten Sigi hanya dapat mengandalkan sektor penerimaan dari retribusi dan pajak daerah diantaranya rumah potong hasil hutan.
4 Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), supra, n. 1, hal. 10.
5 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Susenas 2010.
6 Situs resmi Propinsi Sumatera Selatan (www.sumselprov.go.id).
7 Palembang dalam Angka 2008.
8 Susenas 2010, supra, n. 3.
9 Seputar Indonesia online, "PNS Peringkat Kedua lakukan KDRT" (www.seputar-indonesia.com).
10 Sriwijaya Post, "Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Capai 234 Kasus", Rabu, 21 Juli 2010.
11 Sumber dari Sriwijaya Post - Selasa, 6 April 2010; Peringkat lima perdagangan manusia
12 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, http://indonesiadata.co.id/ main/index.php/sulawesi-tengah (diakses tanggal 05 November 2010).
13 Badan Pusat Statistik Kota Palu, "Kota Palu dalam Angka (Palu City in Figures) 2010", 2010, hal.
21 14 Ibid., hal. 39.
15 H. Basri, "Menuju Generasi Monolingual di Kota Palu: Penggunaan Bahasa Daerah oleh Anak Sekolah di Kota Palu", Linguistik Indonesia, Tahun ke-26, No.
2 (Agustus 2008), hal. 170.
1.6. Pelaksanaan pemantauan
Pemantauan ini dilakukan oleh pemantau lokal dimana pada tiap wilayah masing-masing terdapat Koordinator, pemantau dan pengolah data. Pemantau berasal dari masing-masing wilayah yang memiliki ketrampilan pemantauan dan pengetahuan tentang mekanisme penanganan kasus baik secara formal maupun non-formal serta memahami prinsip-prinsip wawancara. Jumlah tim pemantau di Sumatera Selatan sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang pengolah data. Di Sulawesi Tengah terdapat 3 (tiga) orang pemantau, 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang pengolah data.
Selain pemantau lokal, pemantauan ini juga melibatkan mitra lokal Komnas Perempuan sebagai pendamping yang membantu pemantauan dengan memberikan informasi tentang korban dan lembaga layanan yang ada di wilayahnya masing-masing. Para pendamping tersebut adalah induvidu yang berasal dari lembaga penyedia layanan dan memiliki akses terhadap korban dan lembaga layanan. Di Sumatera Selatan pemantauan ini melibatkan 3 (tiga) mitra pendamping, sedangkan di Sulawesi Tengah melibatkan 6 (enam) mitra pendamping.
1.6.1. Pengalaman Pemantau
Pemantauan dengan berbagai pengalaman yang didapat oleh pemantau adalah merupakan sebagian dari pengalaman lapangan dalam kerja-kerja pendampingan perempuan korban kekerasan dengan seluruh situasi yang terjadi dimana sebagian besar dari pemantau ini adalah pengalaman pertama melakukan pemantauan dan pendokumentasian kasus sekalipun dari mereka juga adalah pendamping korban. Bertambahnya pengetahuan pemantau tentang pengalaman kekerasan yang dialami korban dengan segala kompleksitasnya disamping pengetahuan tentang kekerasan, pengalaman bahwa pendokumentasian kasus terutama kasus kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang sangat penting untuk melihat trend kasus yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan dengan berbagai mekanisme. Peraturan adat yang tidak membolehkan korban atau siapapun untuk menceritakan lagi kasus yang pernah dialami setelah ada putusan adat adalah salah satu pengalaman yang dirasa paling menarik karena disitu dibutuhkan kreativitas lebih dari pemantau untuk mendekati korban atau orang-orang terdekatnya agar mendapatkan data atau informasi dengan lebih baik.
Sekalipun dalam pemantauan ini pemantau mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, seperti korban yang tidak mau diwawancarai dengan alasan tidak ingin mengingat lagi peristiwa yang pernah dialami atau karena sudah ada keputusan adat tadi, harus bolak-bolak beberapa kali untuk mendapatkan informasi dalam kondisi cuaca yang tidak cukup baik dan kondisi jalan yang rusak, tempat tinggal korban atau nara sumber yang cukup jauh sampai pengalaman dimana pemantau harus melakukan konseling atau sekedar menenangkan korban karena tibatiba korban sangat emosional ketika menceritakan pengalaman kekerasan yang pernah dia alami, pengalaman-pengalaman tersebut justru membuat pemantau merasa bahwa kerja pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan ini sangat "kaya" karena informasi yang diperoleh sangat detail jika dibandingkan dengan pengalaman dokumentasi pelanggaran HAM lainnya seperti kasus sumber daya alam, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dilihat lebih menyasar pada persoalan-persoalan pribadi korban dimana kebanyakan korban justru mendiamkannya tetapi pemantau bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan.
Pembelajaran yang didapat pemantau terutama untuk menata layanan adalah ketersediaan informasi dasar yang cukup di lembaga-lembaga layanan akan sangat membantu pemantau untuk melakukan penggalian data selanjutnya, seperti informasi alamat dan perkembangan kondisi korban terkini dan data-data pendukung lainnya terkait kasus tersebut, karena pengalaman sulitnya menemui korban apalagi korban yang sudah tidak lagi didampingi membuat pemantau merasa banyak waktu terbuang jika informasi-informasi dasar tersebut masih harus dikumpulkan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemantauan. Hambatan lainnya adalah ketika bertemu dengan aparat penegak hukum yang belum memiliki perpektif korban penerimaannya dilihat tidak dengan sepenuh hati dalam upaya membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya atau karena alasan-alasan lain yang pada akhirnya sama sekali tidak bisa ditemui untuk mendapatkan data.
Memperkuat jejaring lembaga layanan dan kerjasama tim yang kuat adalah bagian dari pengalaman pemantauan ini bahwa kerja-kerja penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan lebih banyak sumber daya dan lintas organisasi agar korban lebih cepat terbantu untuk pemulihan dirinya.
16 Kabupaten Sigi, dengan ibukota di Bora, Sigi Biromaru, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah.
17 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, supra, n. 10.
18 Data YBH Bantaya.
Bab 2
Kerangka Konseptual: Pemberdayaan Hukum Perempuan
2.1. Kekerasan terhadap Perempuan (dalam konteks kekerasan berbasis gender)
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992 yang menegaskan Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penegasan yang dimaksud diskriminasi ditegaskan dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifkasi sejak tanggal 24 Juli 1984 adalah: Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
Oleh karenanya Rekomendasi 19 menjadi bagian tak terpisahkan dari CEDAW. Sedangkan pengertian Kekerasan terhadap perempuan mengacu pada Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisík, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.
Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai persamaan antara laki-laki dan perempuan maka negara-negara sepakat untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar kesamaan hak dengan laki-laki, menghalangi atau menghapuskan kenikmatan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental merupakan bentuk diskriminasi seperti diatur dalam pengertian Pasal 1 CEDAW, yaitu Hak dan kebebasan tersebut termasuk:
a) Hak untuk Hidup;
b) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman,perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman;
c) Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata nasional maupun internasional;
d) hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
e) Hak untuk mendapatkan kesamaan atas perlindungan hukum di bawah undang-undang; (f) Hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga;
f) Hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik.
Dalam Pasal 2 CEDAW mewajibkan negara peserta untuk mengambil semua bentuk yang tepat/sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada setiap orang, organisas atau badan usaha.Bedasarkan hukum Internasional dan perjanjian khusus hak asasi manusia, negara bisa juga bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan pribadi, jika mereka gagal bertindak untuk mencegah kekerasan atas hak atau menyelidiki serta menghukum tindakan kekerasan dan untuk memberikan ganti rugi. Kemudian dalam menegaskan kewajiban yang komprehensif.
Dalam Pasal 2 huruf (b) mewajibkan negara peserta membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
Pasal 2 huruf (c) menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya,perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi, Pasal 2 huruf (e) membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan dan huruf (g) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan, Pasal 5 huruf (a) wajib membuat peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
2.2. Pemberdayaan Hukum perempuan (akses keadilan, pengetahuan tentang mekanisme)
Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dikenali, bahkan korban juga tidak menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat patriarkhat menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar. Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, budaya hukum dan adat istiadat.
Sistem patriarkhat menghambat perempuan korban kekerasan menemukan kesadaran bahwa dirinya mengalami kekerasan. Pemahaman yang keliru terhadap kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan. Perempuan korban merasa malu dan menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai aib yang harus ditutup rapat. Meskipun korban mengetahui bahwa teman, tetangga, anggota keluarga lain bahkan ibunya mengalami kekerasan, akan tetapi korban dan masyarakat lainnya belum melihat kesadaran kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan struktural dalam masyarakat. Ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan korban merasa kekerasan sebagai takdir yang harus diterima dan hukuman yang layak bagi peremuan.
Pengembangan pengetahuan korban dalam mengakses keadilan yang semula meletakkan posisi dan kondisi perempuan di masyarakat patriarkhat menjadi sebuah kesadaran akan hak-haknya sebagai warga negara dan perempuan. Pengetahuan perempuan akan hak-haknya untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman,perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman merupakan titik kulminasi yang memotivasi korban keluar dari kekerasan. Hal ini sangat sesuai dengan kewajiban yang termuat dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 7/1984, mengenai kewajiban untuk menghapus kebiasaan, prasangka-prasangka dan pola pikir tingkah laku yang superior inferior atas laki-laki dan perempuan.
Dampak trauma psikologi membuat perempuan korban merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dialaminya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terikat dengan siklus kekerasan membuat korban melemah dalam mengatasi persoalannya. Karena itu, korban dalam kondisi trauma wajib dijauhkan dari pengambilan keputusan, keputusan boleh diambil apabila perempuan mendapatkan penguatan pengetahuan dan dukungan keluarga dan atau masyarakat, serta pemahaman yang benar bahwa dirinya mempunyai hak untuk bebas dari kekerasan. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi perempuan korban.
Pemberdayaan hukum bagi perempuan sangat penting dalam memberikan akses keadilan. Prinsip pemberdayaan hukum adalah tindakan yang dilakukan dalam kerangka mengubah cara berpikir dan cara pandang hingga mempengaruhi tindakan dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan. Pemberdayaan hukum mendorong perempuan untuk mengambil keputusan secara merdeka, mempunyai pilihan terhadap keadilan yang diinginkan dan sadar atas risiko pilihannya. Pengambilan keputusan bagi perempuan korban mendasarkan pada pengalaman korban sebagai panduan utama dalam memastikan akses keadilan diterima oleh perempuan korban. Untuk itu peran para pihak memberikan dukungan atas keputusan korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 terutama huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan huruf (g) UU No. 7 Tahun 1984.
Kesadaran berani mengakui perempuan menjadi korban kekerasan terjadi sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal tersebut dapat dilihat dari angka pengaduan korban terus meningkat sejak tahun disahkannya UU No. 23 tahun 2004 di tahun 2005 sampai saat ini (2009), Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan 263% kasus (20.391 kasus di tahun 2005 dan 143.586 kasus di tahun 2009).19 Peningkatan tersebut sangat berkaitan erat dengan pengaturan dalam UU PKDRT yang menegaskan hak perempuan sebagai kelompok rentan wajib dilindungi dari praktek KDRT. Kondisi ini menunjukkan UU PKDRT berpengaruh pada peningkatan pemahaman bentuk kekerasan. Dengan demikian, memberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat hak korban untuk mendapatkan informasi tentang hak perempuan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mempunyai korelasi terhadap sikap dan cara pandang perempuan korban terhadap kekerasan terhadap perempuan.
Langkah-langkah penting dalam Pemberdayaan Hukum bagi Perempuan mencakup penggalian fakta-fakta kekerasan dan siapapun yang terlibat dalam kekerasannya baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi korban terhadap korban. Penggalian dilakukan dengan menjadikan korban sebagai teman diskusi sehingga pada akhirnya korban mengenali dan mengidentifikasi serta memetakan ketidakadilan dari kekerasan yang dialaminya. Pemetaan terhadap pihak yang memberikan dukungan, pihak yang melemahkan dirinya dalam mendapatkan keadilan, bahkan korban juga mulai memahami hambatan yang sedang dihadapinya, sekalipun menghadapi para pihak yang menyatakan memberikan perlindungan kepada korban. Keadilan mulai dimaknai saat korban mulai menceriterakan kekerasan yang dialaminya. Penuturan perempuan korban mengungkapkan fakta-fakta kekerasan merupakan bagian upaya konkrit menemukan keadilan.
Proses tersebut sesungguhnya membangun pendidikan kritis bagi korban dalam melihat kekerasan yang dialaminya. Saat korban menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan dan mulai menegaskan untuk keluar dari kekerasan, dan telah cukup kuat pengetahuannya dengan memiliki informasi yang benar tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan, sistem hukum di Indonesia baik formal maupun non formal serta prosesnya. Kondisi demikian sekaligus memperhitungkan resiko yang akan dihadapinya. Tahap inilah menjadi tahap menegaskan prinsip sadar resiko. Korban didorong untuk mempersiapkan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi risiko.
Pemberdayaan hukum bagi korban wajib diikuti dengan perubahan pola pikir, cara pandang dan tingkah laku para pejabat pemerintahan dan lembaga negara sebagaimana amanat Pasal 2 huruf (d) dengan tidak melakukan praktek-praktek diskriminasi. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menegaskan jaminan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan meraih persamaan di depan hukum dan keadilan. Semua pihak yang terlibat wajib menghormati apapun keputusan korban dan memfasilitasi korban menjalankan keputusannya. Tindakan konkrit adalah memahami dan pemenuhan kebutuhan korban dalam mendapatkan layanan (layanan medis, layanan shelter, layanan psikososial, layanan rohani, layanan hukum).
Belajar dari pengalaman menghadapi mekanisme mendapatkan keadilan menumbuhkan semangat berempati dan kesadaran dalam membantu perempuan lainnya. Peran korban sebagai penyintas merupakan proses pemberdayaan hukum. Penguatan dan pendampingan sesama korban/penyintas efektif bagi penguatan bagi korban lainnya. Alasan mencegah perempuan lain menjadi korban seperti dirinya merupakan kesadaran hakiki dalam pemberdayaan hukum bagi perempuan korban.
19 Lihat Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2007,"10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2008, dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009, "Tak Hanya di Rumah Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang", Komnas Perempuan, Jakarta, Maret, 2010.
2.3. Mekanisme Penanganan Kasus
2.3.1. Sistem Peadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
Catatan Tahunan (CATAHU) tentang kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun Komnas Perempuan di tahun 2009 mencatat jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mencapai, 143.586 kasus. Angka tersebut berarti naik 263% lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka temuan Komnas Perempuan pada tahun 2008, yakni: 54.425 kasus. Sekalipun data ini belum merepresentasikan fakta kekerasan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, karena tidak semua perempuan korban berani dan mau melaporkan kasusnya, tidak semua perempuan korban menyelesaikan kekerasan yang dialaminya melalui proses hukum negara (hukum formal), -tetapi melalui proses non formal, baik melalui mekanisme adat, keluarga maupun agama--, pencabutan pengaduan oleh korban, keterbatasan akses korban pada mekanisme hukum formal maupun non formal, baik karena jauhnya lokasi tempat pengaduan, kurangnya informasi maupun kurangnya dukungan pada korban untuk menindaklanjuti pengaduan yang sudah dilakukan, karena memprioritasnya tanggung jawab dan peran domestiknya. Kondisi diatas juga bisa terjadi karena proses "mediasi" yang dilakukan oleh keluarga, yang kemudian memaksa korban untuk tidak menindaklanjuti kasusnya, meskipun mediasi yang dilakukan oleh keluarga dirasa tidak adil bagi korban.
Peningkatan jumlah kasus diatas terjadi karena sistem pendokumentasian dari lembaga pengada layanan kepada korban (seperti Kepolisian, Pengadilan, WCC, Rumah Sakit, P2TP2A) semakin membaik, di tahun 2009 terutama karena kemudahan akses data ke Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan. CATAHU Komnas Perempuan juga menemukan fakta bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kasus KDRT artinya mayoritas dari perempuan korban adalah para istri dan anak-anak perempuan atau pekerja rumah tangga dalam rumah tersebut, yaitu sebanyak 95% (mencakup kekerasan seksual dan psikis, masing-masing mencapai 47%). Sedangkan kekerasan ekonomi (1,83%), dan kekerasan fisik (1,21%) dari angka kekerasan terhadap perempuan yang ada, kondisi ini sama dengan Catahu tahun-tahun yang lalu, 20jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal paling tinggi dibandingkan dengan kedua bentuk KtP yang lain yaitu kekerasan di ranah komunitas (mencakup sejumlah tindak kekerasan di antaranya: kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak, kekerasan di tempat kerja, kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran dan trafiking) dan kekerasan oleh negara.
Jika dipetakan ditemukan bahwa perempuan korban ternyata tidak memiliki pemahaman hukum yang baik tentang hukum dan peraturan yang bisa memberikan perlindungan dirinya, Korban paling banyak dengan tingkat pendidikan SLTA, kemudian SLTP, dan SD, bahkan data dari salah satu lembaga pendamping korban KDRT menggambarkan bahwa kurang lebih 44,4% perempuan korban berstatus buta huruf; Korban tidak memiliki akses terhadap ekonomi (penghasilan yang memadai) serta masih adanya korban yang sampai saat ini pengalaman kekerasannya belum diakui oleh negara dan masyarakat, seperti: perempuan homoseksual, perempuan korban di wilayah konflik, perempuan korban '65, dan perempuan korban kekerasan berbasis agama atau ras, buruh migran tidak berdokumen dan perempuan dalam prostitusi atau pekerja rumah tangga, di mana kelompok-kelompok perempuan ini juga telah mengalami kekerasan karena kekhasan persoalan yang mereka alami, serta belum tersuarakan hak dan kepentingannya dalam mengakses keadilan.
Nampaknya, ketidakadilan gender yang lahir dari perbedaan jenis kelamin termanifestasi dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, antara lain : marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan stereotip atau melalui pelabelan negatif, dan kekerasan. Kekerasan selama ini banyak menimbulkan dampak bagi perempuan karena perempuan korban kekerasan merasa harkat, martabat dan harga dirinya telah dihancurkan.
Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) juga masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius, diantaranya belum ada landasan hukum yang jelas tentang penyatuan penanganan kasus Pidana dan Perdata dalam penanganan kasus-kasus KtP, dan belum adanya landasan hukum yang dapat mensinergikan pengaturan pendamping sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Persoalan yang paling mendasar adalah persoalan sensitifitas gender hakim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama ini masih saja terjadi prosedur, substansi dan sikap hakim yang belum bisa memenuhi dan mengakomodir rasa keadilan perempuan korban kekerasan. Persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan memiliki sensitivitas terhadap korban, sehingga proses hukum yang berlangsung pun memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kondisi korban, salah satu indikatornya adalah hakim seharusnya mampu melakukan terobosan-terobosan hukum yang berkeadilan gender sehingga mampu mengakomodir dan memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan.
Jaminan konstitusional tentang akses keadilan termasuk bagi perempuan korban tercantum jelas pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia 1945. Negara memberi jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun demikian cukup banyak kebijakan dan peraturan baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pelanggengan diskriminasi dan KtP.
Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang menegaskan mengenai persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara terhadap perempuan. Ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) ini mengatur tentang penghapusan diskriminasi terkait dengan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap perlindungan hukum yang setara atau adil antara perempuan dan laki-laki. Salah satu mandat utama dari adanya ratifikasi konvensi CEDAW, yaitu agar negara peserta dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (termasuk di dalamnya penghentian segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Diharapkan langkah-langkah yang ditetapkan ini dapat bersifat kontinyu dan menyeluruh pelaksanaannya.
Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP, polisi selaku petugas penyidik baru melakukan proses hukumnya setelah menerima pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus-kasus tindak pidana. Selanjutnya kepolisian akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti. Hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas perkara yang telah diserahkan Polisi kepada JPU karena dianggap cukup lengkap, terkadang oleh JPU dikembalikan kepada Polisi untuk dilengkapi bukti-buktinya, proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Kepolisian dan JPU ini terkadang memakan waktu yang cukup lama dan berkali-kali, sehingga membuat korban lelah dan putus asa bahkan tidak sedikit karena "kondisi tertentu", korban kasus-kasus KDRT kemudian mencabut perkaranya.
Jaksa Penuntut Umum dalam mengembangkan proses hukumnya, guna mempermudah tambahan keterangan dari tersangka sekaligus untuk menjamin bahwa tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, dapat menahan tersangka. Proses meneruskan pekerjaan Polisi untuk memeriksa perkara dan bukti-bukti yang diterima JPU, JPU akan kembali menghadirkan tersangka. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sedikitnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang-ulang menceritakan peristiwa yang secara psikologis ingin dilupakannya. Jika JPU merasa berkas perkaranya telah cukup bukti dan adanya saksi yang menguatkan dalil tuntutannya, maka JPU akan mengajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan melalui sidang Pengadilan.
Dalam proses persidangan di Pengadilan, status tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa. Hakim dalam proses penuntutan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan JPU, biasanya memerlukan keterangan tersangka atau korban. Hakim akan meminta JPU untuk menghadirkan tersangka atau saksi korban guna memberikan keterangan sebagaimana tertulis dalam berkas perkara di depan persidangan. Kembali, saksi korban harus memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, bahkan di forum inilah tersangka dan saksi korban biasanya bertemu dalam satu ruangan, bahkan bisa berkali-kali. Itu dilakukan karena kepentingan kesaksiannya dipersidangan sesuai permintaan Hakim, Jaksa ataupun Advokat. Selama proses persidangan ini secara intensif tersangka dapat berhubungan dengan berbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan Polisi, Jaksa, Rumah Tahanan di Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat dan Hakim. Sementara Korban hanya berinteraksi dengan Pendamping (jika ada), Polisi, Jaksa (jika diperlukan), Advokat (jika mampu/ada) dan Hakim. Dengan demikian sistem Peradilan dalam KUHAP, Tersangka/Terdakwa lebih memiliki akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan korban.
Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami intercae (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system)21. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.22
Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justrice System (ICJS) di Indonesia menjadi perdebatan sengit dan polemik yang berkepanjangan. Perdebatan seputar konsep dan subtansi, memang malah menjadi pengkayaan wahana polarisasi pemikiran mengenai dinamika dan variasi pandangan seputar konsep SPPT atau ICTJS. Walau demikian, sejak tahun 2002 Komnas Perempuan bersama para mitranya yakni LBH APIK Jakarta, Derap Warapsari dan Pusat Kajian Wanita dan Jender – Universitas Indonesia (UI) dan lembagalembaga penegak hukum antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan asosiasi-asosiasi advokat telah bersama-sama mengurai berbagai masalah dan kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan ketika ia mencari keadilan melalui proses hukum formal. Konsep yang diperkenalkan adalah sistem peradilan pidana yang lebih peka terhadap kerentanan-kerentanan perempuan korban kekerasan serta memenuhi standar HAM dan keadilan bagi para korban yang disebut dengan SPPT-PKKTP.23 Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus-Kasus. Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan bersama dengan Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta dan PKWJ Universitas Indonesia menginisiasi konsep SPPT-PKKTP sebagai proses peradilan yang dibangun bersama dengan mendengarkan dan melibatkan korban. Dalam konsep ini Ruang lingkup SPPT-PKKTP adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai korban atau pelaku dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi termasuk ancaman terhadap perbuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Dasar konsep SPPT-PKKTP adalah kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nila-nilai yang adil gender menjadi dasar dari upaya membangun SPPT-PKKTP. Dengan demikian konsep ini bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyarakatkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (obyek). Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialaminya. Dengan SPPT-PKKTP, korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap (obyek) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subyek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.
SPPT-PKKTP merupakan salah satu cara mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-Prinsip yang terkandung di dalam SPPT-PKKTP terdapat di dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan terhadap Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ataupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan HAM diadopsi dalam SPPT-PKKTP.
Pihak-Pihak yang terkait dalam SPPT-PKKTP adalah relawan pendamping, psikolog, penasehat hukum (advokat), penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan rumah aman (Women Crisis Center/WCC), instansi kepolisian atau awak ruang pelayanan khusus (RPK), para jaksa dan instansi kejaksaan, panitera, para hakim dan instansi kehakiman, serta instansi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS), yang konsep kerjanya berpijak kepada:
a) Perlindungan dan Penegakan atas Hak Asasi Manusia
Konsep SPPT-PKKTP harus dilandasi semangat pemenuhan HAM yang paling mendasar seperti hak hidup, hak atas kekbeasan dan hak atas keamanan. Konsep ini dibuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan dalam rangka memenuhi hak asasi manusia itu.
b) Kesetaraan dan keadilan gender
Gender adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dibangun atau dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Selama ini dalam pelaksanaanya seringkali perempuan menjadi korban dari ketidakadilan jender ini. Oleh karena itu konsep ini harus didasari oleh semangat utama untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender khususnya bagi perempuan korban kekerasan.
Kesetaraan jender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status setara dam berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.
Keadilan Gender merupakan sutau kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui sutau proses kultural dam struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara cultural maupun secara struktural.
c) Perlindungan terhadap Korban
Konsep ini dilandasi oleh semangat terhadap perlindungan dan penegakan hak-hak korban yakni hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan reparasi.
d) Prinsip Non Diskriminasi
Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, karena itu harus ada usaha untuk menghapuskan agar tidak terjadi diskriminasi. CEDAW sendiri mendefiniskan diskriminasi sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin.
2.3.2. Keberanjakan Sistem Peradilan Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terhadap Mekanisme Hukum Non-Formal
Salah satu trend reformasi hukum termasuk hukum keluarga di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum (kriminalisasi), utamanya hukuman fisik. Keberanjakan Hukum non formal²4 yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum fisik, tetapi lebih menekankan mediasi dan atau pembayaran denda, beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk Negara, biasanya tidak hanya dimaknai membatasi dan mempersulit proses penyelesaian, tetapi mengkategorikan masalah keluarga sebagai perbuatan kriminal merupakan realitas yang seringkali ditolak proses kriminalasisasinya. Dalam hal poligami misalnya, meskipun kriminalisasi poligami belum menjadi potret umum dari hukum atau undang-undang yang berlaku, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat di Indonesia.
Bagaimana proses yang harus dilakukan, agar pemberian sanksi kepada pelaku juga mampu memperhatikan keadilan korban, melalui proses hukum yang cepat, murah dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kultural yang adil gender tentu merupakan konsep yang harus terus diperjuangkan.
Adalah menarik jika proses pemberian sanksi hukum kepada pelaku dilakukan dalam Proses Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (PPT-PKKTP) dalam sistem hukum non formal. Melalui konsep ini, kebutuhan dan kepentingan korban tetap mengacu pada nila-nilai kultural, tetapi yang adil gender, dengan harga yang murah, waktu pelaksanaan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum non formal. Dalam perkembangannya mekanisme Peradilan Terpadu dalam sistem hukum non formal ini, harus dilihat penting tidak hanya untuk penanganan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan kategori kasus "pidana" saja, tetapi menjadi satu keterpaduan untuk penyelesaian kasus perdatanya.
Selama ini perempuan korban, untuk menyelesaikan kasus KtP yang dialaminya (mekanisme hukum formal), akan menempuh dua proses hukum yang berbeda, proses perceraian yang menjadi ranah hukum perdata. Pada proses ini, korban harus menjalani proses persidangan yang cukup panjang baik di PA (agama Islam) atau PU untuk yang tunduk pada perkawinan berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW). Pada kedua proses ini, korban akan mengikuti proses mediasi kurang lebih membutuhkan waktu 40 (empat puluh) hari diperpanjang 14 (empat belas) hari, mencakup acara mendengarkan saksi-saksi, alat bukti, maupun pendapat ahli, baru hakim mengambil keputusan.
Setelah proses hukum perdata di atas, baru kasus pidananya di proses melalui proses hukum. Situasi yang panjang ini tentu melelahkan bagi korban, belum lagi jika pelaku melakukan upaya hukum banding dan kasasi, maka korban harus menunggu waktu yang cukup lama untuk membawa ke proses peradilan pidananya. Selain panjangnya waktu yang dibutuhkan, penyelesaian dengan menggunakan dua sistem peradilan yang berbeda ini menyebabkan korban harus berkali-kali memberikan kesaksian, dan keterangan di persidangan. Situasi ini tentu sangat berat bagi korban, untuk mengingat dan mengulang rumusan kalimat-demi kalimat yang bisa menggambarkan seluruh peristiwa yang seharusnya ingin dilupakan. Ini yang disebut sebagai reviktimisasi. Tentu akan semakin berat, jika dalam proses persidangan perdata (perceraian dan sidang eksekusi harta kekayaan dalam perkawinan misalnya) dan persidangan pidana, korban tidak mendapatkan pendampingan (meski Undang-undang memperbolehkan kehadiran pendamping korban dalam persidangan, tetapi tidak sedikit Hakim tetap menolak kehadiran pendamping), artinya korban harus berjuang sendiri dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak murah.
Penyelesaian kasus KtP melalui Sistem Peradilan Secara Terpadu baik yang menggunakan hukum formal maupun non formal tentu akan mempermudah bagi korban untuk segera mendapatkan rasa keadilannya, karena ada keterpaduan peran berbagai unsur dalam proses hukumnya, menempatkan korban sebagai subyek, dan memberi sanksi yang simultan (efek jera dan denda). Dalam penyelesaian hukum non formal, peran Ketua Adat dan perangkatnya, sangat penting, tidak hanya mendengarkan pengakuan pelaku, saksi dan orang tua atau wali korban, tetapi Ketua adat harus mendengarkan suara korban. Ketua Adat dan perangkatnya harus memahami kondisi korban, kapan situasi yang menggambarkan kondisi korban sudah mampu untuk didengar kesaksiannya di depan tersangka atau terdakwa, atau harus mendengar kesaksiannya secara terpisah. Ketua Adat dan perangkatnya juga dapat menjatuhkan sanksi yang mampu merefleksikan kebutuhan korban dengan mengintegrasikan kebutuhan dukungan untuk pemberdayaan korban di masa mendatang. Untuk itu diperlukan sanksi "pidana" supaya pelaku jera, misalnya dengan menjauhkan pelaku dari korban untuk waktu yang "lama", sekaligus sanksi "perdata" berupa denda, agar ada jaminan untuk kehidupan masa depan korban.
Melihat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme non formal di Palu, maupun di Palembang, dimana korban tidak pernah didengar suaranya, lalu pemangku adat hanya menghukum pelaku dengan memberi hukuman dengan membayar sejumlah uang tanpa ada sanksi yang memberi efek jera, tentu menjauhkan rasa keadilan korban. Sistem Peradilan Terpadu akan memberi kontribusi besar dalam proses peradilan, termasuk peradilan non formal, karena pemangku adat dan perangkatnya harus mengkoordinasikan proses penyelesaiannya dengan tidak hanya mendengar suara pelaku tetapi juga harus mendengar suara korban, bahkan jika diperlukan ketua adat dan perangkatnya dapat mendengarkan kesaksian para tokok masyarakat lainnya termasuk kesaksian ahli.
20 Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan secara berkala mengeluarkan Catatan Tahunan tentang kondisi, bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Data didapat dari kasus yang ditangani oleh ratusan lembaga negara, maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
21 (Muladi:vii:1995).
22 S. Sunaryo, "Kapita Selekta: Sistem Peradilan Pidana", UMM Press, hal 255.
23 Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Kertas Kebijakan, hal 51-53.
24 Yang dimaksud hukum non-formal adalah aturan tingkah, perilaku dan sanksi yang diterapkan dalam adat, keluarga maupun agama.
2.4. Pemaknaan rasa adil bagi korban (melintasi keadilan legal, pemulihan)
2.4.1. Pemaknaan Rasa Adil bagi Korban
Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesunggubnya terjadi (pada saya) dan itu diterima sebagi fakta dan kebenaran
Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya ... dibukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan...
(Perempuan korban penyiksaan seksual di Aceh pada masa konflik bersenjata, 2001)25
Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Apa yang menjadi hak setiap orang, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sama derajat dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Hakekat keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa jaminan keadilan tercantum dalam Pancasila pada sila kedua dan kelima, Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu alenia II dan IV dan dalam Garis-Garis Besar haluan Negara 1999-2004 tentang Visi Negara Republik Indonesia.
Menurut W.J.S Poerwodarminto Adil dimaknai, tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Aristoteles pada prinsipnya membagi keadilan menjadi lima bentuk, antara lain:
1. Keadilan komulatif, yaitu perlakukan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya
2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya
3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita
4. Keadilan konvensional, yaitu bila seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
25 Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa", Komnas Perempuan, Jakarta, 2006, hal.
13 dan 24.
Sementara Plato pada prinsipnya membagi keadilan dalam dua hal, yaitu:
1. Keadilan moral, yaitu suatu perbutan dapat dikatakan adil apabila secara moral apabila telah mampu memberikan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara Thomas Hobbes,pada prinsipnya menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Lalu Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perspektif Islam, memaknai keadilan menurut Husein Muhammad, adalah "gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar al Razi (wafat 865 M), pemikir besar Islam pada masanya, menegaskan, "Tujun tertinggi kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan". Teks-teks suci Islam yang di dalamnya disebut kata adil atau keadilan memperlihatkan bahwa ia merupakan gabungan nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai moral ini menjadi inti visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara.26
Secara umum keadilan didefinisikan dengan menempatkan sesuatu secara proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya, di dalamnya mengandung unsur "netralitas" yang sangat tinggi, sehingga pihak-pihak dapat menerima keadilan sebagaimana yang diharapkannya. Definisi ini memperlihatkan tingkatan tertinggi pemenuhan hak seseorang sesuai harkat kemanusiannya dan keadilan itu sendiri. Dalam konteks relasi gender, wujud keadilan gender masih harus dikaitkan dengan "pemenuhan hak atas perempuan" dengan segenap realitas sosial yang masih "belum berpihak" kepada perempuan,terutama perempuan korban. Secara kontekstual, budaya patriakhi yang masih menjadi pelestari subordinasi,marjinalisasi dan keterbatasan akses perempuan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara faktanya masih terus berlangsung, bahkan secara politis terus dilestarikan,dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pelestarian patriakhi inilah yang menyebabkan siklus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya terus berlangsung. Stereotipe yang terus merendahkan perempuan menyebabkan perempuan terus diposisikan lebih rendah dalam relasi sosialnya, termasuk relasinya dengan anggota keluarganya.Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi perempuan dan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.
Gambaran Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tentang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, menjadi suatu fakta bahwa ketidakseimbangan relasi perempuan dalam keluarga yang dicetuskan oleh patriakhi dan dilestarikan dalam kebijakan terus meningkatkan angka kekerasan setiap tahunnya serta mewujud dalam beragam bentuk. Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menempatkan perempuan dan laki-laki secara berbeda, laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga,undang-undang juga masih "memperbolehkan poligami" yang jelas-jelas menciptakan situasi yang tidak kondusif pada keluarga dan memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga. Undang-undang Perkawinan ini telah gagal merefleksikan keadilan bagi perempuan.
Kegagalan produk kebijakan merumuskan keadilan bagi perempuan,menginspirasi Komnas Perempuan untuk merumuskan makna keadilan melalui "suara korban",suatu pemaknaan yang tidak hanya kontesktual tetapi juga mendasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan melintas tradisi, peraturan formal, fikih atau peraturan agama lainnya,dan nilai-nilai netralitas yang bias pada keserataan gender. Perempuan korban dengan pendekatan ini memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki dalam memperjuangkan nilai-nilai universalnya, yaitu kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Keadilan bagi perempuan korban, dimaknai sejalan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban secara universal.
Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip bahwa hak korban mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak ini saling terkait, tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu kesinambungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas. Dari pengalaman menerapkan prinsip tersebut selama ini terlihat peran lembaga dan komunitas agama merupakan kunci dalam memberikan bantuan praktis jangka pendek bagi perempuan korban maupun dalam upaya jangka panjang untuk membangun kesadaran baru di tengah masyarakat agar kekerasan yang dialami para korban tidak terulang lagi. Tokoh agama, organisasi perempuan Islam, dan pemerintah, diharapkan mempertimbangkan perspektif perempuan dalam memahami ajaran agama, memertimbangkan kondisi spesifik yang dialami oleh perempuan korban kekerasan, serta mempertimbangkan suara perempuan korban agar tidak salah mengambil keputusan yang terbaik bagi korban. Misalnya perempuan korban perkosaan tidak semestinya dipaksa untuk menikah dengan pelaku, seperti yang selama ini banyak terjadi di masyarakat.
Mengapa pilihannya adalah membangun sebuah pendekatan teologis yang berpihak pada perempuan korban kekerasan? Komnas Perempuan bersama tim pengarah yang berasal dari tokoh-tokoh agama yaitu wakil dari Muhammadiyah, NU, Kristen dan Katholik sampai pada kesepakatan bahwa agama, baik institusi maupun komunitasnya harus bisa membantu perempuan korban kekerasan.Komunitas agama juga seharusnya memiliki bangunan teologi yang berpihak pada perempuan korban yang terus dikembangkan, berawal dari perjumpaan dan refleksi terhadap pengalaman perempuan korban, termasuk perjuangan dan harapannya.
Sejalan dengan pendapat para teolog diatas, hasil penelitian Komnas Perempuan menggambarkan bahwa untuk mendapatkan keadilan, perempuan korban mencarinya baik dari lembaga agama maupun lembaga adat. Namun yang terjadi, kedua lembaga itu justru seringkali menjauhkan korban dari keadilan. Itulah sebabnya para teolog kemudian mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu realita yang perlu disikapi sebagai berikut:
1. Untuk itu (kekerasan terhadap perempuan) sebagai upaya membangun teologi prspektif perempuan korban ini disepakati bahwa para teolog harus mengalami perjumpaan dengan para perempuan korban,membantu korban untuk berani bersuara dengan mengemukakan ketidakdilan dan kekerasan yang mereka alami. Tanpa ini semua, keadilan bagi perempuan korban tidak bisa diharapkan terjadi.
2. Karena ideologi patriakhi telah berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ajaran agama-agama dan struktur keagamaan, ia berimplikasi pada belum terbentuknya kultur perempuan bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Karena itu perempuan korban harus dibantu bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka.korban harus dibuat nyaman bertutur yang juga menjadi upaya pemulihan bagi dirinya, tidak selalu dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya.
3. Korban harus dibantu luka fisik, psikologis akibat peristiwa yang dialaminya.
4. Diberdayakan dan dimandirikan sehingga mampu hidup dan mengenali dirinya untuk sutau tujuan hidup yang lebih berarti.
5. Mengintegrasikan perspektif tegaknya keadilan bagi perempuan korban dalam program dan pelayanan organisasi-organisasi kegamaan.
6. Membuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban, baik yang berbasis pada lembaga keagamaan maupun lembaga budaya yang dibangun komunitas.²
Memaknai keadilan dengan memprioritaskan dan mempertimbangkan suara korban serta memberikan dukungan agar perempuan terus bersuara untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan perspektifnya sebagai korban adalah makna kesejatian rumusan keadilan bagi "nilainilai kemanusiaan" yang melintas dari aturan-aturan hukum formal maupun non formal, oleh karena itu dukungan untuk membangun sistem dan mekanisme yang mengintegrasikan realitas korban adalah salah satu strategis untuk mendekatkan rasa keadilan yang diharapkan perempuan korban.
Perempuan korban mencari upaya keluar dari kekerasan, dan berupaya mendapatkan Keadilan. Keadilan yang dimaknai berdasarkan pengalaman perempuan sehingga berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing korban. Pengambilan keputusan memilih jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya bukanlah keputusan yang mudah dilakukan. Bahkan keputusan untuk bertutur dan mengakui dirinya mengalami kekerasan merupakan proses yang paling sulit dan tidak terbatas waktu.
Hambatan tersebut disebabkan berurat akarnya budaya patriarkhat. Sehingga makna keadilan bagi perempuan berbeda-beda bergantung pada pengalamannya dalam masyarakat dan respon negara terhadap kekerasan yang dialaminya. Bahkan bisa terjadi perempuan memaknai keadilan karena memang respon masyarakat dan negara telah menentukan, namun sebenarnya perempuan korban merasa hal tersebut bukan bentuk keadilan yang dikehendaki.
Perempuan korban menempuh berbagai jalan dan mekanisme yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam menyelesaikan kekerasan yang dialaminya. Jalur formal memberikan keadilan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, keadilan tidak semuanya harus ditemukan melalui jalur formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengingat korban mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan respon negara. Kenyamanan dan kebutuhan menjadi pertimbangan utama perempuan untuk memutuskan jalur mana yang akan diambil dalam mendapatkan keadilan. Korban dapat saja memaknai sebagai keadilan ketika kekerasan yang dialaminya terhenti, pelaku meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga relasi antara pelaku dan korban dapat kembali berlangsung tanpa kekerasan.
Melalui jalur non formal pun, perempuan juga menemukan makna keadilan melalui peraturan adat secara turun temurun menjadi kebiasaan yang melindungi perempuan dari kekerasan, ataupun melalui jalur agama. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, ketidakpercayaan pada sistem hukum dan justru karena kuatnya pemahaman hukum di Indonesia, semua jalur ditempuh perempuan korban. Oleh karena memang perempuan korban kekerasan terhadap perempuan memiliki kebutuhan khusus dalam mendapatkan akses layanan sesuai dengan pengalaman hidup dan kebutuhan korban dalam menyelesaikan persoalan kekerasan yang sedang dihadapinya. Apalagi Pasal 2 huruf (f) UU no. 7 Tahun 1984 secara tegas mewajibkan negara membuat peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah undang-undang dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
26 H. Muhammad, "Kesetaraan Gender: Memaknai Keadilan dari Perpektif Islam", website KPP-PA, 2010.
27 Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon Protestan, Respon Muhammadiyah,Respon Katolik, dan Respon NU, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008.
BAB 3 TEMUAN
3.1. Temuan awal
Di awal proses pemantauan, terdapat 40 (empatpuluh) baseline kasus yang berhasil dikumpulkan. Namun, karena berbagai kendala yang mewarnai proses pengumpulan data, seperti alamat korban yang telah berpindah, ketakutan keluarga korban untuk membuka luka lama, dan jenis kasus yang tidak masuk dalam kategori kasus yang dapat dipantau (kekerasan berbasis gender), hanya 20 (duapuluh) kasus yang dianggap dapat diolah dan dijadikan bahan kajian dalam pemantauan ini.
Pemantauan yang dilakukan berhasil mengumpulkan pengalaman, tanggapan dan pernyataan dari korban yang tidak terbatas pada jenis-jenis kekerasan yang mereka alami, tetapi juga dampak dari kekerasan tersebut, pengalaman korban terhadap lembaga-lembaga pengada layanan formal maupun non-formal dan pemberdayaan hukum bagi korban.
Dalam hal jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh korban, 15 dari 20 orang korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dalam hal ini kakak ipar korban. Sedangkan 5 orang korban lainnya mengungkapkan bahwa mereka mengalami kekerasan dalam bentuk perkosaan (2), percobaan perkosaan (1), pelecehan seksual (1) dan kekerasan dalam pacaran (1).
Berdasarkan pemaparan korban, bentuk kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Kekerasan yang dialami korban tidak berdimensi tunggal. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik dan penganiayaan yang dialami oleh korban juga berdampak pada psikis korban, dimana korban menjadi tertutup dengan lingkungannya, minder, stress, tertekan, bingung, trauma dan malu untuk keluar rumah.
TABEL 1.
BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN MEKANISME PENANGANAN
| — | MEKANISME | |||||||||
| KONOMP | FORMAT | NON | ||||||||
| 一 | 一 | 一 | LFORM | |||||||
| SG1 KDRT | ||||||||||
| 二 | SG 3 KDRT | |||||||||
| SGNDRIYXXX | ||||||||||
| SG 5 KDRT | ||||||||||
| SG6 | ||||||||||
| SG UKDRI dan pelecenanXXX | SGokDRI danpelecehanxxx | |||||||||
| sesa |
| SG7 KDRT |
| SG8 Pelecehan |
| PLW1 KDRT |
| PLW2 KDRT |
| PLW3 KDRT x |
| PLW |
| paan&D |
| PLG1 Percobaan perkosaan |
| PLG 2 KDRT X X |
| PLG3 KDRT |
| PLG 4 KDRT X X PLG5 KDRT |
| MB 1 KDRT x X X X |
| MB2 KDRT MB 3 Perkosaan X |
| Hampir di semua kasus KDRT yang diangkat dalam pemantauan ini korban selalu |
Hampir di semua kasus KDRT yang diangkat dalam pemantauan ini korban selalu mendapatkan kekerasan yang berulang dari pelaku. Bahkan pada kasus KDRT di wilayah Sulawesi Tengah, korban ada yang mengalami cacat permanen akibat kekerasan fisik yang dialaminya serta satu orang meninggal dunia.
"[... saya di panggil suami ke kamar dan saya langsung dipukul di bagian kepala pakai tangan dengan menonjok. Saya langsung keluar kamar lari sambil minta tolong tapi saya diseret sambil diinjak-injak oleh suami saya dan saat itu orang pada lari semua dan tidak ada yang menolong saya. Saya diseret ke kamar, dikurung dan disitu dipukul lagi [...] Saya diseret sampai kamar mandi kios sebelah rumah dan dipukuli dengan pipa air, pipi saya disulut rokok sampai melepuh, paha saya ditonjok sampai lebam, jari kelingking saya diputar dan dipatahkan kemudian saya diseret ke dalam kamar, Hal ini saya alami hampir setiap bulan, pasti selalu dipukuli dua sampai tiga kali kejadian."(SG 3)
"Perilaku kasar sang suami terhadap diri korban hampir berlangsung setiap hari. Bila ada permintaan tidak terpenuhi, ia langsung marah dan melakukan kekerasan. Menurut korban, bentuk kekerasan yang dialami ketika itu bermacam-macam, misalnya, dibenturkan di tembok, dililit kabel listrik, disilet pada bagian pergelangan tangan. Bahkan pernah korban sementara tidur disundut api rokok di bagian pahanya. Dalam keadan hamilpun saya tidak berhenti disiksa. Saya pernah ditendang dan diinjak dibagian paha, perut, batang leher dan kepala ketika lagi menidurkan anak."(SG 5)
"T...] selama perkawinannya hampir 5 tahun ia sering dipukuli oleh pelaku, setiap suaminya kalah judi dan mabuk pulang ke rumah korban menjadi sasaran pemukulan Pernah satu kali korban pergi mencuci pakaian di sungai dan suaminya datang kepadanya meminta uang dan marah karena korban tidak berada di rumah dan marah ketika ia pulang. Karena marah pelaku memukul dan menginjak-injak korban. [...] pelaku mengambil sebuah sandal kulit kemudian dihantamkan berkali-kali di bagian belakang korban. Setelah itu korban susah berdiri akibat bekas pukulan tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan ronsen korban mengalami retak tulang dan mengakibatkan korban mengidap penyakit TBC tulang. Setelah tepat seminggu korban dirawat di rumah sakit tiba-tiba saja korban mengalami drop sesak napas dan dibantu oksigen tapi tidak tertolong dan meninggal dunia." (PLW 1)
Berkenaan dengan proses penanganan kasus, diketahui bahwa penanganan formal melalui pengadilan negara bukan merupakan satu-satunya cara penyelesaian yang ditempuh oleh korban. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara non-formal melalui lembaga-lembaga sosial atau adat dengan cara musyawarah, negosiasi atau mediasi masih menjadi pilihan bagi para korban yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini tampak jelas dari hasil pemantauan di Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah di mana kendati tidak ditemukan adanya kodifikasi hukum adat, namun keberadaan sistem adat yang masih berfungsi aktif di wilayah tersebut bolehjadi merupakan modalitas bagi mekanisme non-formal, khususnya mekanisme adat.
Sebaliknya, di Propinsi Sumatera Selatan, mekanisme adat sangat bergantung pada keberadaan kodifikasi hukum adat. Eksistensi mekanisme adat di Propinsi tersebut lenyap ketika Oendang- Oendang Simboer Tjabaja, yang berlaku pada abad ke-1628 di wilayah Kesultanan Palembang
Darussalam Sumatera Selatan sebagai sumber tertulis adat dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Gubernur No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR Marga, Ketua/Anggota Marga dan Pejabat Pamong Marga, serta penunjukan Pejabat Kepala Daerah, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menyusul penerapan Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Inilah mengapa di dalam pemantauan di Propinsi Sumatera Selatan tidak ditemukan proses penanganan kasus melalui mekanisme adat. Mekanisme non-formal yang masih ada dan digunakan oleh masyarakat hanya sebatas mediasi keluarga.
Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa 10 kasus ditangani melalui mekanisme non-formal, khususnya mekanisme adat, 8 kasus melalui mekanisme formal dan 2 kasus melalui mekanisme formal dan non-formal. Terkait dengan dua kasus terakhir, diketahui bahwa korban pada awalnya memilih untuk tidak langsung menggunakan mekanisme formal dengan melaporkan kasusnya ke polisi. Tetangga, keluarga dan ketua adat merupakan orang pertama yang ditemui oleh korban di dalam penanganan kasusnya.
"Tahun 2007 saya mengandung dari hubungan saya dengan seorang laki-laki [...] usia kandungan saya pada saat itu 5 bulan. Ketika saya menyampaikan perihal kehamilan saya kepada pelaku dia sepertinya tidak merespon baik, karena melihat pelaku terkesan tidak bertanggung jawab akhirnya saya berinisiatif untuk langsung menyampaikan persoalan itu kepada orang tuanya. Ternyata orang tua pelaku juga tidak mau menerima dan mengakui bahwa anak yang saya kandung adalah anak dari hasil hubungan saya dengan pelaku. Karena langsung bertemu keluarga pelaku tidak berhasil saya mencoba melapor kepada ketua adat yang ada di sekitar rumah orang tua pelaku. Saat itu ketua adat mempertemukan saya dengan keluarga pelaku dan dibuat kesepakatan bahwa pelaku harus menikahi saya dalam waktu secepatnya tetapi tetap saja keluarga pelaku ingkar dengan janji yang telah disepakati yang akhirnya pihak adat marah dan bosan karena keluarga pelaku tidak merespon niat baik pihak adat untuk menyelesaikan kasus kami. Melihat tidak ada niat baik dari keluarga pelaku, saya melapor ke kantor Polisi Palu Timur..." (PLW 4)
"I...] karena tidak senang, pelaku memukul muka dan kepala korban. Karena pelaku malu dilihat orang, diseretnya korban ke kamar dan di sana pelaku mengulangi kembali pemukulan terhadap korban. Kepala korban dibenamkan ke dalam bantal dan pemukulan itu dilakukan tanpa henti dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi [... ] Saran yang diberikan oleh tetangga korban adalah pikir-pikir dulu, kalau langsung ke polisi kebanyakan balik lagi. Pikirkan dulu, bagaimana keputusan yang terbaik. Jangan langsung melapor ke polisi. Atas saran tersebut, yang dilakukan korban adalah tetap pada pendiriannya yaitu untuk melaporkan kasusnya ke Polsek Ilir Timur II."(PLG 5)
28 Oendang-Oendang Simboer Tjahaja merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sending Kenayan. Pangeran Sending Kenayan disebut juga Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan salah satu
sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah dari tahun 1639-1650 Masehi. Oendang-Oendang Simboer Tjahaja berlaku untuk sebagian di daerah uluan kota Palembang (daerah pedalaman Sumatera Selatan) dan juga sebagian berlaku untuk masyarakat Kota Palembang dan belum dikodifikasikan. Lihat S. Berlina, "Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja", (Jakarta, Millennium Publisher, 2000).
3.2. Formal
Proses penanganan formal dimaknai sebagai proses penyelesaian kasus melalui institusi penegak hukum atau sistem hukum negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan di atas (libat Tabel 1), 8 (delapan kasus) diselesaikan melalui mekanisme formal. Dilihat dari sebaran wilayah, penanganan kasus secara formal lebih mendominasi wilayah perkotaan ketimbang pedesaan.
Di dalam keseluruhan proses penanganan formal, pendamping memainkan peran yang sangat penting khususnya di dalam setiap interaksi antara korban dan lembaga-lembaga formal mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan. Dari 8 (delapan) kasus yang penanganannya melalui mekanisme formal ditemukan bahwa korban mendapatkan berbagai bentuk pendampingan atau layanan, termasuk layanan hukum dan konseling dari lembaga-lembaga penyedia layanan formal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, Tim 11,29 Solidaritas Perempuan, Women Crisis Centre (WCC) Palembang, kepolisian sektor dan lembaga pemerintah berbasis masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bahkan ada pula lembaga yang juga menyediakan layanan ekonomi seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Palu.
Selain LBH, lembaga-lembaga pengada layanan formal tersebut di atas menyediakan layanan secara terpadu bagi perempuan korban kekerasan berdasarkan mekanisme kerja lintas sektoral dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Diungkapkan bahwa "ketika melakukan
'Korban melapor sendiri kasusnya ke polisi dan tidak ada yang mendampinginya. Korban melaporkan kasusnya ke UPPA Polres Muba dengan naik ojek supaya tidak ada yang tahu tentang ini."(MB 2)
'Korban melapor ke polisi atas inisiatif sendiri dan datang ke Polsek Ilir Timur II juga sendiri. Karena kalau ditemani orang lain takutnya disangka melapor atas suruhan orang tersebut." Proses selanjutnya berjalan terhambat, lalu korban minta didampingi oleh WCC. Karena korban merasa memang butuh pendampingan agar prosesnya bisa lancar, dan supaya korban bisa minta pendapat, dan merasa ada teman serta merasa tidak sendiri dalam menghadapi kasus ini."(PLG 5)
"Atas inisiatif sendiri saya melaporkan kasus saya ke kantor polisi dan divisum, saya mengalami memar di punggung bagian belakang dan dibagian belakang kepala."(PLW 3)
pendampingan, sering dilakukan rujukan jaringan yang terkait, misalnya ketika berbubungan dengan biaya kesehatan korban kita merujuk ke Rumah Sakit" (Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah, KPPA).
29 Bantuan Hukum Tim 11 merupakan lembaga bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 435 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Dalam Kota Palembang.
3.1.1. Alasan pemilihan dan suara korban
Berdasarkan data yang diperoleh, selain kasus-kasus KDRT, kasus percobaan perkosaan dan perkosaan juga diselesaikan melalui mekanisme formal. Pada umumnya, sebelum korban melaporkan kasus kekerasan yang dialami, korban, atas saran dari orang-orang di sekitarnya (keluarga, teman atau tetangga) menemui lembaga pengada layanan formal yang menyediakan pendampingan hukum. Korban tidak hanya mengakses satu lembaga pengada layanan saja, akan tetapi mengakses beberapa pengada layanan terkait dengan kasus yang dialaminya. Beberapa korban bahkan mengakses lembaga pengada layanan seperti LSM atau LBH, meminta mereka untuk dapat melakukan pendampingan ke polisi hingga pada proses di pengadilan.
Menarik untuk dicatat, pilihan korban untuk melaporkan kasusnya ke lembaga formal juga berangkat dari inisiatif korban sendiri, dimana korban, atas informasi yang diperoleh dari televisi, melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi. Korban bahkan baru menemui lembaga pengada layanan jika ia mengalami hambatan di dalam proses penanganan.
3.1.2. Model penanganan
Berdasarkan data yang diperoleh, umumnya korban tidak segera melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian ataupun menemui lembaga pengada layanan. Tidak terungkap secara jelas apa yang mendasari korban untuk menunda melaporkan kasusnya ke lembaga formal. Boleh jadi hal tersebut didasari pada harapan korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.
Ketika kasus sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, yakni ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA), maka korban akan melalui proses di bawah ini:
1. Korban akan diterima oleh petugas UUPA.
2. Petugas akan mewawancarai dan menilai keadaan korban. Apabila korban kondisinya traumatis/kritis, maka penyidik akan mengirim korban ke pusat pelayanan terpadu atau rumah sakit. Apabila korban perlu istirahat akan diantar ke ruang istirahat atau rumah aman (shelter). Apabila korban dalam kondisi sehat, maka penyidik dapat langsung melakukan wawancara untuk laporan.
3. Laporan akan disusun oleh petugas UUPA dan apabila dirasa perlu, petugas akan mendatangi tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
4. Laporan akan didaftarkan.
5. Untuk kasus non-pidana akan dilakukan upaya konseling dan pendekatan psikologis/ kerjasama dengan fungsi terkait di lingkungan kepolisian, instansi terkait/ mitra kerja (LBH, LSM, psikolog).
6. Apabila kasus yang ditangani merupakan tindak pidana, maka proses akan sampai ke pengadilan (dengan berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya – jaksa dan hakim).
GAMBAR 1.
PROSES PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PROSES PENANGANAN KTP PIDANA SP2HP RUJUK KORBAN : VER, SHELTER. PSI PROSES SIDIK LIDIK -KONSELING -DAMAI/CBT LAP KOORDINASI BUKAN SP2HP JAKSA/HAKIM PIDANA RUJUK7KONSELING HENTIKAN
'Setelah berselang satu bulan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggugat cerai pelaku. Saya mengambil keputusan ini karena saya melihat tidak ada niat baik dan perubahan dari pihak keluarga pelaku. Bahkan mereka semakin semena-mena dengan saya, dan pelaku tidak lagi memberikan saya nafkah lahir bathin, malahan keluarga pelaku akan menikahkan kembali pelaku dan yang lebih membuat saya hancur pelaku tidak mau sama sekali mengakui pernikahan kami." (PLW 2)
Setelah I minggu berada di Palu korban meminta saya menemaninya ke kantor polisi untuk mengadukan kasus yang dialaminya. Di Polda kami sementara menunggu giliran untuk diperiksa [...]" (PLW 1)
STUDIKASUS1
" Korban (17 tahun) berkenalan dengan pelaku kemudian oleh pelaku diajak jalan-jalan menggunakan motor pelaku. Di pertengahan jalan, pelaku meminta agar korban bergantian untuk mengendarai motornya, kesempatan tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba tubuh korban ketika posisi pelaku berada di belakang korban. Atas tindakan pelaku, korban tidak merasa nyaman. Sesampai di daerah Alang-alang Lebar, korban diturunkan oleh pelaku dan pelaku mencoba melakukan perkosaan terhadap diri korban. Karena takut akan perbuatan pelaku, maka korban sempat melarikan diri namun terjatuh dan tertangkap oleh pelaku. Korban merasa terancam jiwanya, ia melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau kecil yang dibawa dari rumah dan menusuk pelaku. Dengan kejadian tersebut, pelaku melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan perampasan motor dan penganiayaan. Karena tidak ada saksi, dan terbukti korban membawa senjata tajam, saat itu juga langsung ditahan di Polsek Kota 8 Talang Kelapa. Ibu kandung korban baru mengetahui dua hari kemudian kalau anaknya ditahan di kepolisian, itupun karena diberitahu oleh tetangganya yang mengetahui berita penusukan dari media cetak (koran)."(PLG 1)
3.1.3. Posisi korban: Pemulihan dan Reproduksi kekerasan?
Pemulihan dimaknai sebagai proses mendukung perempuan korban kekerasan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera bagi dirinya serta berperan aktif sebagai warga masyarakat dan bangsa.30 Pemulihan korban cenderung tidak multi-dimensi dalam artian bahwa di dalam proses pemulihan yang diperoleh melalui mekanisme formal tidak mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban, antara lain kesehatan fisik, psikis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat.
Tak jarang, ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur formal, korban dihadapkan pada situasi dimana pilihannya tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Reviktimisasi terhadap korban sering diakibatkan oleh proses penanganan yang tidak tepat
"Saya menjadi tahu ketika mengalami kasus harus kemana dan meminta dampingan kemana. Saya jadi tahu hak-hak saya sebagai korban (istri) bahwa saya berhak menuntut cerai karena suami tidak lagi memenuhi kewajibannya. Saya tahu ketika membutuhkan pendampingan bisa ke lembaga layanan LSM dan ketika kasus berkaitan dengan hukum melaporkan di kantor polisi."(PLW 2)
"Saya tahu tentang UU KDRT dan jika suami melakukan kekerasn bisa dimasukan di penjara. Jika kita menjadi korban kita mempunyai hak untuk melapor ke polisi." (PLW 1)
"Pengalaman korban bertambah dia juga kenal dengan polisi, jaksa dan hakim. korban juga dapat mengetahui hak-haknya, yaitu memperjuangkan harga diri sebagai perempuan, dan tidak diremehkan oleh laki-laki. Jika ada kasus serupa, korban sudah tahu akan pergi kemana. Dengan penyelesaian kasus tersebut korban merasa sudah cukup nyaman dengan keputusan ini. Sebelum ada kasus ini, korban tidak pernah terlibat dalam organisasi ataupun kelompok."(PLG 5)
yang mengabaikan hak-hak korban atas kebenaran sehingga korban mendapatkan kekerasan yang berlapis.
Kendati bahwa mekanisme formal tidak menutup potensi reviktimisasi terhadap korban, namun demikian proses yang dilalui oleh korban telah menjadikan korban sebagai sosok yang mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan jika korban menghadapi masalah-masalah
30 Komnas Perempuan, "Pemantauan Akses Perempuan Korban Kekerasan terhadap Layanan Terpadu di Propinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku", Desember 2009, hal. 4.
STUDI KASUS 2:
"Pertengkaran dengan suami dimulai sejak tahun 1993, berawal ketika korban menemukan sebuah surat perjanjian antara suami dengan perempuan lain berkaitan dengan masalah pertunangan. Sejak korban mengetahui adanya perselingkuhan tersebut, suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul dan menampar wajah korban. Bahkan pada tahun 2004, suami pernah memukul korban dengan menggunakan besi padahal saat itu korban tengah hamil besar. Dan sebagai pembelaan diri, korban melawan dengan menggunakan senjata tajam, hal tersebut justru membuat suami melaporkan korban ke kantor polisi dengan tuduhan mengancam suami dengan menggunakan senjata tajam. Suami akan mencabut laporan polisi, asalkan korban mengijinkan suami menikah lagi. (PLG3)
STUDIKASUS 3
"I...] akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk menikah saja di Palu, setelah kami menikah buku nikah kami belum ada dari KUA ternyata buku nikah itu tidak bisa dikeluarkan karena berkas kami sebelum menikah telah diambil oleh USTD ketika berkas itu masih berada pada imam yang menikahkan kami. Setelah tiga bulan kami menikah akhirnya kami berpisah karena kuatnya pengaruh dari keluarga pelaku dimana mereka melarang pelaku untuk bertemu dengan saya [...] Di tengah persoalan yang saya hadapi ada salah satu keponakan mantan suami saya yang menyarankan saya untuk melaporkan kasus ini ke KPPA akhirnya saya menemui KPPA [...J Dengan petunjuk dan didampingi KPPA saya melaporkan ke KUA Palu Timur tempat suami saya mengajukan rencana pernikahannya dan KPPA menyurati seluruh KUA yang di Kota Palu agar tidak menikahkan suami saya karena status suami saya sudah menikah. Setelah berselang satu bulan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami saya, saya mengambil keputusan ini karena saya melihat tidak ada niat baik dan perubahan dari pihak keluarga suami saya bahkan mereka semakin semena-mena dengan saya, dan suami saya tidak lagi memberikan saya nafkah lahir bathin malahan keluarga suami saya akan menikahkan kembali suami saya dan yang lebih membuat saya hancur suami saya tidak mau sama sekali mengakui pernikahan kami.
[-.1]
Akhirnya saya kembali lagi ke KPPA dan saya memasukkan gugatan cerai saya di Pengadilan Agama Kota Palu. Ketika gugatan perceraian saya masuk di pengadilan agama ada persoalan dan kendala yaitu tidak adanya buku nikah saya dengan suami saya. Buku nikah tersebut tidak di keluarkan karena berkas saya dan suami saya waktu menikah diambil oleh kakak suami saya. Gugatan cerai saya akan diterima oleh pengadilan agama dengan catatan saya harus mengurus ISBATH (pengesahan pernikahan) akhirnya saya mengajukan permohonan ISBATH tersebut ke pengadilan permohonan melengkapi administrasi bukti-bukti pernikahan saya seperti buku nikah, dalam proses di pengadilan agama ternya pihak pengadilan (hakim) tidak mengabulkan permohonan ISBATH yang saya ajukan karena permohonan ISBATH saya ditolak /...1"(PLW 2)
Bentuk reviktimisasi juga terjadi ketika korban berusaha untuk bercerai dari suaminya. Dampak perkawinan tidak tercatat sangat merugikan korban dan menempatkan korban kembali sebagai korban:
3.1.4. Respon korban pada proses penanganan dan putusan
Pada umumnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui mekanisme formal terbentur pada ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama, yakni kepolisian, di dalam merespon pengaduan yang diterima dari korban. Tidak jarang lambannya respon pihak kepolisian disebabkan oleh keengganan korban untuk memberikan suap guna mempercepat proses penanganan kasus. Hal serupa ternyata juga mewarnai proses penanganan di tingkat kejaksaan, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Hal ini pada akhirnya menyebabkan macetnya proses penanganan kasus.
Dalam hal putusan yang diperoleh melalui mekanisme formal, di satu sisi beberapa korban mengungkapkan kekecewaan dan ketidakpuasan atas putusan yang diperoleh. Namun di sisi
"Korban minta bantuan ke WCC bagaimana caranya agar proses ini lancar. Karena proses kepolisian agak terhambat."(PLG 5) "Polisi cukup berbelit-belit karena kami harus melewati dua kali meja penerima laporan baru dapat di-BAP. Kejaksaan, cukup lama karena harus melengkapi bukti-bukti yang kuat. Tuntutan hukum yang diberikan sangat berbeda jauh dengan putusan yang diberikan (PLW1) "Polisi sangat tidak memuaskan karena pihak kepolisian meminta saya untuk memberikan uang transport untuk penyelidikan kasus saya."(PLW3) "Kecewa karena saya tidak terlalu direspon baik. Polisi seperti cuek-cuek saja."(PLW 4) "Ada upaya damai yang dilakukan oleh kepolisian: mereka bilang mau diurus atau tidak. kalau mau diurus artinya korban harus mengeluarkan uang, tapi korban menolak karena tidak punya uang."(PLG 1)
lain, terdapat korban yang menyatakan kepuasan akan putusan pengadilan. Menurut korban yang merasa tidak puas, putusan pengadilan sangat berbeda jauh dari tuntutan hukuman yang dimintakan oleh Penuntut Umum. Sedangkan kepuasan terhadap putusan pengadilan diutarakan oleh korban yang mengalami reviktimisasi dan menjadi terdakwa.
"Tuntutan hukum yang diberikan sangat berbeda jauh dengan putusan yang diberikan (PLW1) "Kecewa dan tidak puas dengan sikap pengadilan agama hanya karena persoalan administrasi kasus perceraian saya sampai saat ini terkatung-katung, tidak ada keputusan yang jelas."(PLW 2) "Saya belum merasa puas dan saya berharap agar kasus saya dapat tuntas diselesaiakan karna sampai saat ini belum ada hasil dari laporan saya di kepolisian."(PLW 3) "Dengan penyelesaian kasus tersebut korban merasa itu tidak adil kenapa anaknya harus dihukum padahal dia melakukan pembelaan diri. Namun korban tidak mau memperpanjang masalah karena merasa dia orang kecil dan tidak punya uang dan merasa sudah cukup dengan putusan yang didapat, karena hukuman yang dikenakan pada korban adalah 10 bulan penjara yang sesuai dengan keinginan korban supaya hukuman yang diterima korban tidak lebih 1 tahun." (PLG 1) Dengan penyelesaian kasus tersebut korban berpendapat bahwa nyaman atau tidak nyaman itu tergantung kita, terkadang korban juga masih merasa takut. .." (PLG 3) "Seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang sangat setimpal karena derita yang dialami korban sangat berat, terutama nasib dan masa depan bayi (anak korban)."(MB 3)
3.2. Non-formal
Penyelesaian kasus melalui mekanisme non-formal adalah upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pelbagai pihak, baik yang secara personal maupun institusional di tingkat desa atau kecamatan, seperti lembaga-lembaga adat, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat/agama bahkan keluarga atau pihak-pihak lain yg melakukan mediasi secara personal. Terdapat 10 (sepuluh) kasus yang ditangani melalui jalur non-formal: 8 kasus di wilayah Kabupaten Sigi dan 2 kasus di Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kota Palembang. Untuk dua kasus terakhir, proses penyelesaian bukan dilakukan melalui lembaga adat seperti di Kabupaten Sigi, tetapi oleh kbotib dan keluarga.
Sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaan lembaga adat di Propinsi Sumatera Selatan ditentukan oleh keberadaan kodifikasi hukum adat yang tertuang dalam Oendang-Oendang Simboer Tjahaja. Oleh karena itu, ketika undang-undang tersebut dihapuskan, lembaga adat sudah tidak ada lagi. Padahal, dalam Oendang-Oendang Simboer Tjabaja dikenal hukum pidana adat dimana sanksi denda dikenakan pada delik kesusilaan yang diatur Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin.
Pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (naro gawe) kena denda 2 ringgit. Pegang lengan perempuan (meranting gawe)
"Tengah malam tiba-tiba pelaku memeluk tubuh korban yang sedang tidur, Merasa ada yang mengganggu dirinya, korbanpun terbangun dan marah. Malam itu juga dia langsung pergi mengungsi dan mengadukan ke orang tuanya. Keesokan harinya baru dia melaporkan persoalan itu dengan seorang tetua adat, salah seorang Totua Nuanda setempat. Mendapat pengaduan dari warga, tetua adat tersebut langsung mengkomunikasikan persoalan itu dengan sejumlah Totua Nuanda yang lainnya." (SG 6)
"Tak lama kemudian, korban mendengar suara seseorang yang mengajaknya untuk berbuat mesum. Dia sendiri sangat kenal dengan suara itu tidak lain suara kakak ipar katanya. Karenanya, dia tersentak kaget lalu marah. Ia mendatangi istri pelaku yang kebetulan kakaknya sendiri. Dia menceritakan kejadian tersebut dan akhirnya korban putuskan untuk meninggalkan rumah dan menuju ke rumah mertuanya. Diapun mengadukan soal itu pada mertuannya. Esok harinya, sejumlah Totua Nuanda berkumpul guna membicarakan penyelesaian persoalan itu. Sekitar lima orang Totua Nuanda yang berkumpul hari itu. Sedangkan pelaku dan korban juga dihadirkan. Termasuk warga kampung juga ikut hadir."(SG 8)
didenda 4 Ringgit. Pegang di atas siku perempuan (meragang gave) kena denda 6 ringgit. Peluk badan (meragang gawe) dan nangkap badan gadis (nangkap rimau) serta pegang istri orang lain, masing-masing kena denda 12 ringgit.
Selain denda berupa uang, dikenakan pula sanksi bentuk lain untuk kesalahan tersebut diatas. Denda yang lain berupa bahan makanan, ternak dan sebagainya. Denda terbesar adalah 1 ekor kerbau nyamo (standar, yaitu panjang tanduknya sama atau melebihi panjang telinga), 100 grantang beras, 100 biji kelapa, 1 guci (gentong) gula enau, 1 guci bekasam (lauk tradisional), serta benda tanggung. Ini dikenakan pada perempuan bunting gelap (perempuan yang hamil tanpa diketahui dengan siapa yang menghamilinya).
3.2.1. Alasan pemilihan dan suara korban
Pilihan korban atas proses penanganan non-formal, khususnya mekanisme adat, pada hakekatnya didasari oleh fakta bahwa sistem hukum adat masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbeda dengan penanganan formal, mekanisme adat bersifat pro-aktif dalam artian bahwa lembaga adat tidak harus selalu menunggu sampai korban melaporkan kasusnya.
3.2.2. Model penanganan
Berkenaan dengan lembaga adat, tercatat dua lembaga adat yang masih memainkan peran aktif di dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni Lembaga Adat Ngata Toro dan Lembaga Adat Tompu. Dilihat dari jumlah keanggotaan lembaga adat, proses penanganan kasus serta posisi dan peran perempuan di dalam kelembagaan adat, kedua lembaga adat tersebut cukup berbeda satu dengan yang lain.
TABEL 2.
LEMBAGA ADAT NGATA TORO DAN LEMBAGA ADAT TOMPU
| LLMDAGAADAY | |||
| Keanggotaan | 5 orang (tingkat dusun) dan 35 orang (tingkat desa) | Saat ini totua nuanda di Tompu berjumlah 3 orang (tidak ada perempuan) | |
| Proses penanganan | Ada laporan/korban melapor. Korban diamankan di rumah ketua adat atau Tina Ngata. Permasalahan ditelusuri, musyawarah adat dilaksanakan dengan melibatkan anggota lembaga adat dan pemerintah (kepala desa dan ketua dusun), orang tua/keluarga korban, orang tua/keluarga pelaku. Pelaku diberikan sanksi adat sesuai perbuatannya (Hampole Hangu). | perempuan) Bentuk penyelesaiannya ada 2: untuk kasus ringan, cukup diberikan pemahaman atau nasihat pada suami istri. Untuk kasus berat, langsung diselesaikan secara adat, dimulai dari adanya pengaduan warga, lalu totua nuanda mendengarkan isi pengaduan dan mencari pelaku. Kemudian totua nuanda berembuk untuk mengatur jadwal kapan untuk penyelesaian kasus. | |
| — | Posisi dan peran perempuan | Tidak ditentukan, namun keterwakilan perempuan sebagai Tina Ngata diharuskan karena ia berperan penting dalam pengambilan keputusan. | Biasanya perempuan mengambil peran sebagai penimbang |
Seperti halnya proses penanganan kasus melalui mekanisme formal, dalam sistem non-formal juga dimungkinkan dilakukan pencabutan atas pengaduan yang telah dilaporkan ke lembaga adat.
Di dalam proses peradilan adat, khususnya dalam penetapan sanksi dan pengambilan keputusan, wakil perempuan di dalam kelembagaan adat memang memainkan peran yang penting. Apabila perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan "maka basil keputusan tersebut tidak sah secara kultural, karena perempuan dianggap sebagai penyimpan adat dan pendingin suasana yang juga harus didengarkan keputusannya".
"Pernah juga entah sudah kejadian yang berapa kalinya, pernah saya mau melapor ke lembaga adat tapi suami saya datang minta maaf sampai berlutut di depan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga saya tidak jadi melapor dan masih memberi kesempatan kepada suami saya. Selain suami saya membujuk dia juga mengancam kalau saya berani melapor akan dipukul dan kejadian ini berulang terus menerus. Untuk kejadian yang kesekian kali saya pernah melapor ke ibu Rukmini (tokoh adat perempuan) menceritakan semua yang saya alami, ibu Rukmini menyarankan saya melapor juga ke kepala desa dan kepala dusun agar kami diurus di lembaga adat, sementara diurus di lembaga adat saya cabut tuntutan karena suami saya datang memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, saya beri kesempatan lagi."(SG 3)
Saat ini lembaga adat dusun sudah berfungsi. Jika ada kasus-kasus KDRT yang terjadi, maka sebisa mungkin ditangani dan diselesaikan di tingkat dusun agar persoalannya tidak perlu sampai ke lembaga adat desa. Namun hal ini tergantung dari berat ringannya kasus yang terjadi yang ditentukan oleh lembaga adat itu sendiri.
Dalam praktiknya, fungsi mediasi semakin sering dimainkan oleh lembaga formal di dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Polisi kerap mendorong korban untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun tidak demikian halnya dengan mekanisme adat. Di dalam proses peradilan adat, fungsi mediasi tidak dipakai untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Di tengah perbedaan yang ada, kedua lembaga adat tersebut sama-sama memiliki struktur yang fleksibel. Kendati memiliki jumlah keanggotaan yang tetap, tidak terdapat bidang-bidang khusus atau pembagian peran yang permanen. Penanganan dan penyelesaian kasus dilakukan dengan cara musyawarah adat dan diputuskan bersama oleh lembaga adat. Lembaga adat tidak memiliki dana operasional guna menunjang kerja-kerjanya. Pada umumnya, semua biaya untuk proses peradilan adat ditanggung oleh pihak yang melaporkan, yakni korban.
GAMBAR 2. MEKANISME ADAT NGATA TORO
Korban melapor ke lembaga adat Lembaga Adat Tingkat Dusun Lembaga Adat Tingkat Dusun (kasus-kasus ringan seperti (kasus-kasus berat seperti pertenkaran) perselingkuhan,DRT,kekerasan) Proses konseling Prosesperadilan adat Penetapan sanksi adat dan pengambilan keputusan Uang denda diberikan kepada korban dan keluarganya
3.2.3. Posisi korban: Pemulihan dan reproduksi kekerasan
Pemulihan korban belum dapat dikatakan maksimal, khususnya apabila berkaitan dengan keseluruhan proses peradilan adat dan sanksi adat. Dalam proses peradilan yang digelar oleh lembaga adat seperti lembaga adat Ngata Toro, suara korban sangat didengar, terlebih untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana dicatat, perempuan korban kekerasan akan langsung didengar suaranya dan diproses kasusnya. Sebaliknya, jika laporan berasal dari pelaku, maka untuk dapat diproses melalui pengadilan adat, pernyataan tersebut harus didukung oleh minimal dua orang saksi.
Namun, setelah pengaduan diterima dan kasus ditindaklanjuti, korban tidak berhak untuk turut aktif di dalam proses. Lain halnya dengan lembaga adat Tompu. Korban dilibatkan dalam penetapan sanksi adat (givu), "Tetapi sebelum givu itu diputuskan terlebib dabulu ditanyakan pada korban apakab dia sudah setuju dengan besaran jumlahnya atau tidak. Jika korban merasa givu yang diusulkan oleh Totua Nuanda itu terlalu rendab, dia bisa mengajukan usulan lain."
Sanksi denda adat lembaga adat Ngata Toro, misalnya untuk kasus perselingkuhan (bualobi), yang dikenal dengan nama Hampole Hangau biasanya mencakup 1 ekor kerbau atau sapi, uang sebesar Rp 500.000-750.000 (sebagai pengganti hewan), 1 lembar kain sarung (sebagai pengganti mbesa) dan 1 buah dulang. Namun, korban bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan atas denda adat yang ditetapkan.
3.2.4. Respon korban pada proses penanganan dan keputusan
Korban umumnya merasa "cukup puas" dengan keputusan yang ditetapkan oleh lembaga adat. Bercerai dari suami yang seringkali melakukan kekerasan merupakan salah satu indikator kepuasan korban atas putusan proses peradilan adat, terlepas dari denda atau sanksi adat yang mengikuti putusan tersebut.
Akan tetapi tidak ada respon korban yang secara eksplisit menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan atas proses penanganan. Dalam hal proses, korban hanya menyatakan "biasa saja seperti sebelumnya. Sepengetahuan saya kalau di kampung memang jika ada perempuan dilecehkan maka ada aturan adat yang dikenakan kepada pelaku, karena tidak boleb perempuan dilecehkan menurut adat." (SG 4).
3.3. Relasi formal dan non-formal
Dalam beberapa kesempatan, pengaduan yang diterima oleh polisi dikembalikan ke korban untuk terlebih dahulu dimediasikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Saran tersebut juga berlaku untuk kasus-kasus KDRT yang mencakup kekerasan fisik seperti misalnya penganiayaan. Sebaliknya, dalam proses penanganan non-formal, khususnya proses penanganan adat, pengaduan yang masuk sebisa mungkin akan diselesaikan secara adat terlebih dahulu. Apabila lembaga adat tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, baru akan dilimpahkan ke pihak luar, termasuk ke kepolisian. Juga ditemukan kasus-kasus dimana keluarga korban memutuskan untuk melapor ke polisi sementara kasusnya masih ditangani oleh lembaga adat. Lebih lanjut, jika korban merasa tidak puas atas putusan pengadilan dan bermaksud untuk meminta penyelesaian melalui lembaga adat, maka lembaga adat akan menolak.
"Cukup puas dengan putusan lembaga adat karena akhirnya ia bisa berpisah dari suaminya tanpa menjalani proses yang panjang sesuai keinginannya."(SG 1)
"Yang penting saya cerai dgn suami supaya tidak sakit hati lagi dan anak-anak kami pelihara." (SG 2)
GAMBAR 3.
POLA RELASI ANTARA MEKANISME FORMAL DAN NON-FORMAL
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Mekanisme formal Mekanisme non-formal (kepolisian,kejaksaan,pengadilan) (keluarga,komunitas,lembaga adat) Rujukan ke Prose mekanisme non- Proses penanganan formal (keluarga penanganan /lembagaadat) Putusan Tidak dapat Putusan diselesalkan
3.3.1. Alasan perubahan pilihan mekanisme dan suara korban
Tidak jarang pula ketika korban atau keluarga korban melaporkan kasusnya ke lembaga formal dan merasa tidak puas dengan hasil putusan, mereka kembali kepada lembaga adat dan minta diselesaikan. Dalam hal ini lembaga adat tidak berani untuk mengambil tindakan mengingat kasusnya sudah pernah ditangani melalui mekanisme formal.
3.3.2. Model penanganan
Satu kasus di Kota Palu (kekerasan dalam pacaran dan KDRT) mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus tersebut dilakukan melalui jalur formal dan non-formal, mulai dari mediasi keluarga, lembaga adat sampai pada kepolisian.
STUDI KASUS 4 (sambungan)
Ketika didampingi KPPA saya dikonseling, dan saya tetap menuntut pelaku untuk menikahi saya dan KPPA berinisiatif untuk memediasi korban dengan orang tua pelaku. KPPA mendatangi orang tua pelaku untuk menyampaikan keinginan korban untuk dinikahi pelaku tetapi orang tua pelaku tetap menolak untuk menikahi pelaku dengan korban Akhirnya KPPA menemui ketua RT setempat dan pihak RT setempat juga melakukan mediasi dengan meminta keterangan kepada keluarga pelaku bahwa kapan bisa kasih kepastian mereka untuk dapat menikahkan Heldi dengan Minarni tetapi upaya itu juga tidak berhasil.
Setelah saya melahirkan saya tinggal di rumah teman saya yang kebetulan kontrakannya berada di depan rumah orang tua pelaku. Saat itu pelaku sering datang menengok saya dan bayi saya tetapi tetap saja jika saya minta pertanggungjawabannya, pelaku selalu mencari alasan kalau dia tidak direstui menikah dengan saya. Saya mencoba mencari tahu apa sebabnya pelaku tidak mau menikahi saya. Akhirnya saya mendapat informasi bahwa pelaku menjalin hubungan dengan perempuan lain.
Setelah saya mendapat alamat perempuan tersebut saya datang ke rumah perempuan itu dan membawa bayi saya. Saya bertemu dan menceritakan kondisi yang sebenarnya kepada perempuan itu dan keluarganya. Karena pelaku merasa malu pelaku memukul saya. Karena pelaku telah melakukan pemukulan, saya merasa mendapat kesempatan untuk meminta dia bertanggung jawab dengan alasan jika dia tidak mau bertanggung jawab saya akan melaporkan dia ke kantor polisi. Akhirnya pelaku dan keluarganya menyetujui permintaan saya dan kami menikah pada tahun 2010. Tetapi sampai saat ini saya dan anak saya juga tidak mendapat pengakuan dari mertua saya tetapi saya bersyukur telah dapat menikah
STUDIKASUS4
'Tahun 2007 saya mengandung dari hubungan saya dengan pelaku. Usia kandungan saya pada saat itu 5 bulan Ketika saya menyampaikan perihal kehamilan saya kepada pelaku dia sepertinya tidak merespon baik. Karena melihat pelaku terkesan tidak bertanggungjawab akhirnya saya berinisiatif untuk langsung menyampaikan persoalan itu kepada orang tuanya. Ternyata orang tua pelaku juga idak mau menerima dan mengakui bahwa anak yang saya kandung adalah anak dari hasil hubungan saya dengan pelaku.
Karena langsung bertemu keluarga pelaku tidak berhasil saya mencoba melapor kepada ketua adat yang ada di sekitar rumah orang tua pelaku. Saat itu ketua adat mempertemukan saya dengan keluarga pelaku dan dibuat kesepakatan bahwa pelaku harus menikahi saya dalam waktu secepatnya. Tetapi tetap saja keluarga pelaku ingkar dengan janji yang telah disepakati yang akhirnya pihak adat marah dan bosan karena keluargan pelaku tidak merespon niat baik pihak adat untuk menyelesaikan kasus kami. Melihat tidak ada niat baik dari keluarga pelaku, saya melapor ke kantor Polisi Palu Timur tetapi laporan saya sama sekali tidak direspon.
Karena merasa putus asa akhirnya saya mendiamkan kembali persoalan tersebut sekitar dua bulan, dalam waktu dua bulan itu saya disarankan seorang teman untuk melaporkan kasus saya di KPPA. Teman saya mengetahui KPPA karena dia pernah didampingi KPPA. Setelah didampingi KPPA saya kembali lagi mencoba menemui pelaku dan keluarganya dengan dibantu teman-teman di KPPA tetapi tetap saja mereka tidak mau menyetujui dan menikahkan saya dengan pelaku. Akhirnya saya mencoba bersabar sampai anak saya lahir
3.3.3. Posisi korban: Pemulihan dan reproduksi kekerasan?
Studi kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa, di satu sisi korban sangat berdaya di dalam melihat peluang untuk menaikkan posisi tawarnya untuk memperoleh keadilan yang diinginkannya. Di sisi lain, respon masyarakat dan adat yang tidak berpihak pada korban menyebabkan terjadinya reproduksi kekerasan. Sekalipun korban mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya (kekerasan ekonomi), paska perkawinan, korban tetap menerima keadaan yang ada. Hal ini terkait dengan nilai-nilai sosial di masyarakat bahwa perempuan yang memiliki anak tanpa menikah dilihat sebagai perempuan "cacat".
3.3.4. Respon korban pada proses penanganan dan keputusan
Atas keseluruhan proses, baik formal dan non-formal, korban hanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penanganan di kepolisian dimana korban merasa kasusnya tidak direspon dengan baik oleh pihak kepolisian. Di satu sisi korban merasa "belum merasa nyaman karena kasusnya belum selesai"; namun, di sisi lain korban merasa bahwa dengan pelaku mengakui dan membiayai anaknya itu sudah cukup.
BAB 4 ANALISIS
4.1. Kesadaran tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik di Propinsi Sumatera Selatan maupun Propinsi Sulawesi Tengah telah menjadi perhatian yang cukup serius saat ini. Apa yang dipahami sebagai kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender oleh korban terungkap melalui pemaparan mereka mengenai pengalaman kekerasan yang mereka alami.
Data hasil laporan kasus yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa perempuan sebagai pihak yang menjadi korban semakin berani melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya. Namun sebenarnya masih banyak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki akibat pemahaman yang keliru dan adanya sistem patriarkat yang masih terjadi di masyarakat.
Adanya pola relasi yang timpang menyebabkan korban sulit mencari pertolongan. Status pelaku yang lebih dominan membungkam korban untuk melakukan tindakan hukum. Selain takut pada ancaman pelaku, umumnya korban juga bergantung secara sosial ekonomi pada pelaku, sehingga membongkar kasus berarti perlu mempersiapkan diri dari putusnya akses terhadap aset-aset sosial ekonomi. Posisi perempuan yang subordinat dan lemah menjadikan mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku. Hampir pada seluruh kasus yang diangkat dalam pemantauan ini ditemukan adanya pola relasi yang timpang antara pelaku dan korban.
Berdasarkan temuan lapangan tersebut, kesadaran tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak dilihat hanya dari sisi korban tetapi juga dari sisi lembaga penyedia layanan baik formal maupun non-formal. Hal ini menjadi penting karena pihak-pihak terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif di dalam keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman lembaga-lembaga penyedia layanan mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi penting guna melihat sejauhmana lembaga-lembaga tersebut dapat secara tepat guna memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban; apakah korban hanya membutuhkan layanan hukum atau layanan lain seperti layanan sosial, ekonomi dan konseling.
Dari banyaknya lembaga layanan baik formal maupun non-formal yang dipantau, hanya lembaga-lembaga layanan non-formal, yakni lembaga-lembaga adat terkait pengetahuan mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Layaknya korban, mereka memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual,³1 psikis dan ekonomi, seperti pemukulan, penamparan, pelecehan, perkosaan, perselingkuhan, menyakiti perasaan perempuan, membatasi ruang gerak untuk bekerja dan penelantaran keluarga (tidak memberi nafkah dan membiayai kehidupan keluarga).
Tentang pemahaman lembaga-lembaga formal, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana dalam proses pemantauan tidak terdapat pertanyaan khusus yang dimaksudkan untuk menggali pemahaman para aparat penegak hukum tersebut mengenai kekerasan terhadap perempuan. Satu hal yang terucap dari seorang jaksa perempuan adalah bahwa kekerasan yang dialami oleh korban adalah akibat dari kesalahan korban sendiri yang berani beradu mulut dengan suami. Sebagai seorang istri, menurutnya, korban seharusnya menurut saja pada suami. Bolehjadi pemahaman seperti ini juga telah tertanam di pola pikir aparat yang lain.
Seperti halnya korban, pemahaman para aparat tersebut terungkap melalui sikap dan tata cara selama proses penanganan, terutama sikap yang diskriminatif terhadap korban. Diskriminasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya dalam hal pemeriksaan tetapi juga tindak kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan menganiaya korban dengan alasan yang tidak dapat diterima; bahwa korban adalah laki-laki.
Kepolisian juga kerap tidak melihat persoalan secara utuh atas apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Misalnya, penganiayaan terhadap korban hanya dianggap sebagai sebuah "persoalan biasa", bukan sebagai masalah yang dilatarbelakangi oleh unsur kekerasan berbasis gender, dimana polisi justru menganjurkan korban untuk mencabut pengaduannya, ini dilihat sebagai kelalaian polisi dalam melihat keseluruhan kasus dengan kacamata analisa gender.
Reviktimisasi terhadap korban juga merupakan akibat dari tidak adanya kesadaran aparat penegak hukum tentang apa itu kekerasan berbasis gender. Analisa non-gender yang digunakan akhirnya menempatkan korban kembali menjadi korban. Pengalaman korban terhadap kekerasan (percobaan perkosaan), misalnya postur tubuh korban yang lebih besar dari pelaku digunakan oleh polisi sebagai argumentasi bahwa tidak mungkin peristiwa percobaan perkosaan itu terjadi. Disini terlihat stigmatisasi atas tubuh seseorang karena ia bertubuh besar dan tegap adalah laki-laki, sehingga perspektif yang bias gender inilah mengakibatkan terjadinya reviktimisasi pada korban.
31 Komnas Perempuan mengenali 11 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia, yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/ percobaan perkosaan, kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, pemaksaan aborsi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, pemaksaan
4.1.1. Persamaan dan perbedaan antara mekanisme formal dan non-formal
Dalam hal pelaporan, pihak yang berhak untuk melaporkan kasus ke lembaga formal maupun non-formal tidak terbatas pada korban saja. Akan tetapi perbedaan-perbedaan mulai muncul ketika memasuki proses penanganan kasus. Dari segi norma, struktur, proses dan sanksi, kedua mekanisme tersebut sangat berbeda. Mekanisme formal memiliki norma, struktur dan proses yang tetap dengan penetapan sanksi yang disesuaikan dengan berat ringannya kekerasan yang dilakukan.
Sedangkan kelembagaan adat bersifat dinamis dalam pengertian bahwa baik norma, struktur, proses dan sanksi yang berlaku, yang biasanya tidak tertulis, dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada didalam masyarakat.
Penjenjangan didalam mekanisme formal lebih kepada proses penanganannya. Jika korban merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, maka korban dapat menempuh upaya banding dan kasasi di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di kelembagaan adat, penjenjangan didasarkan pada berat ringannya kasus yang ditangani. Jika kasus dianggap masuk dalam kategori ringan, maka proses penanganannya dilakukan di tingkat kelembagaan adat dusun; sedangkan jika dianggap berat, maka akan ditangani oleh lembaga adat di tingkat desa.
Dalam praktiknya, fungsi mediasi semakin sering digunakan oleh lembaga formal didalam penanganan kasus, bahkan untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori delik aduan. Polisi kerap mendorong korban untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun tidak demikian halnya dengan mekanisme adat. Didalam proses peradilan adat, fungsi mediasi tidak dipakai untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Di dalam keseluruhan proses penanganan formal, pendamping memainkan peran yang sangat penting khususnya di dalam setiap interaksi antara korban dan lembaga-lembaga formal mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan. Berbeda dengan mekanisme formal, mekanisme adat tidak menyediakan layanan pendampingan dalam bentuk apapun. Namun untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, wakil perempuan didalam kelembagaan adat, yakni Tina Ngata, sering memainkan peran sebagai pendamping dimana ia secara pro-aktif menemui korban dan memberikan saran penyelesaian untuk kasus yang dihadapi.
Pada umumnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui mekanisme formal terbentur pada ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama, yakni kepolisian dalam merespon pengaduan korban. Tidak jarang lambannya respon pihak kepolisian juga disebabkan oleh keengganan korban untuk memberikan biaya yang tidak seharusnya guna mempercepat proses penanganan kasus. Hal ini pada akhirnya menyebabkan macetnya proses penanganan kasus.
Penanganan kasus melalui mekanisme non-formal juga menunjukkan tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi. Kemudahan akses, murah dan cepat serta tujuan untuk mempertahankan kerukunan bersama merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan korban atas model penanganan kasus secara non-formal. Namun demikian, penting untuk dicatat, posisi tawar korban di dalam mekanisme non-formal (khususnya adat) belum seimbang oleh karena pada umumnya korban tidak dilibatkannya dalam keseluruhan proses penanganan kasus, termasuk penetapan denda. Di dalam mekanisme formal, posisi tawar korban boleh dikatakan dapat diseimbangkan dengan posisi pelaku melalui pemberian sanksi pidana.
4.2. Posisi Perempuan Korban dalam mekanisme penanganan
4.2.1 Suara perempuan dalam pemilihan mekanisme dan proses penanganan
Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa di dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, korban cenderung untuk mengakses lebih dari satu lembaga pengada layanan, termasuk lembaga layanan pemerintah (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit), LSM dan lembaga adat. Hal ini dikarenakan terbatasnya bidang layanan yang tersedia di satu lembaga pengada layanan. Rujukan untuk mengakses lembaga pengada layanan biasanya diperoleh korban dari orang-orang terdekat korban, antara lain orang tua, saudara dan teman.
Pertimbangan korban untuk memilih antara mekanisme formal dan non-formal sedikit banyak ditentukan oleh pengetahuan mereka tentang hukum dan akses terhadap layanan. Mereka yang memilih untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian pada umumnya sadar hukum dan tahu akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan istri atau, apabila penyelesaian secara non-formal dirasa gagal.
Bentuk-bentuk layanan yang diakses oleh para korban tidak hanya terbatas pada pelayanan hukum. Kecuali LBH, lembaga-lembaga pengada layanan formal lainnya menyediakan layanan secara terpadu bagi perempuan korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas sektoral dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
4.3. Tanggung Jawab Negara: akses Keadilan bagi perempuan korban dalam mekanisme formal
4.3.1 Terobosan
Akses keadilan bagi perempuan sebagai korban tindakan kekerasan dapat sedikit bernafas lega karena mekanisme formal memungkinkan korban memperoleh berbagai bentuk layanan atau pendampingan. Proses pendampingan yang diberikan oleh lembaga-lembaga formal kepada korban mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.
Lembaga penyedia layanan baik di Sumatera Selatan maupun di Sulawesi Tengah, melalui mekanisme formal dapat diperoleh di lembaga-lembaga penyedia layanan formal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, Tim 11,32 Solidaritas Perempuan, Women Crisis Centre (WCC) Palembang, kepolisian sektor dan lembaga pemerintah berbasis masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bahkan ada pula lembaga yang juga menyediakan layanan ekonomi seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Palu.
Lembaga-lembaga tersebut selain berfungsi sebagai pendamping dalam hukum juga dapat memberikan konseling dan rekomendasi rujukan yang dapat diakses oleh korban. Disisi lain, Peran penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda namun berkesinambungan. Dalam proses peradilan pidana, Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam penyelidikan dan penyidikan. Pada pasal 1 angka 5 dan angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Bila dikaitkan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepolisian terhadap perannya dalam penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, maka seharusnya pengaduan ataupun pelaporan yang datang dari korban (perempuan sebagai korban), ataupun penanganan terhadap pemeriksaan di kepolisan terhadap pelaku (perempuan sebagai pelaku) harus tetap berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hal ini penting agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mendapatkan perlakuan yang khusus yang berbeda terhadap kasus-kasus lain pada umumnya, baik dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan di kepolisian (pembuatan BAP), hingga pelimpahan ke kejaksaan.
32 Bantuan Hukum Tim 11 merupakan lembaga bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 435 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Dalam Kota Palembang.
4.3.2 Hambatan
Hambatan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam mengakses keadilan pada mekanisme formal adalah ketidaksigapan lembaga formal pada tingkatan pertama yakni kepolisian di dalam merespon pengaduan korban. Selain itu masalah sensitifitas gender terhadap para Aparat Penegak Hukum dalam mengadili kasus kekerasan terhadap perempuan juga turut berpengaruh lambannya proses penanganan kasus.
Sementara itu, diskriminasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) juga dialami oleh korban (perempuan sebagai pelaku). Dimana pihak kepolisian tidak melihat apa yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan terhadap korban (perempuan sebagai pelaku). Pengalaman korban terhadap kekerasan (percobaan perkosaan) yang dialaminya diabaikan oleh Aparat Penegak Hukum.
Stigmatisasi atas tubuh seseorang karena ia bertubuh besar dan tegap adalah laki-laki, sehingga perspektif yang bias jender inilah mengakibatkan sering terjadinya reviktimisasi pada korban.
Dalam kasus-kasus KDRT, Kepolisian kerap memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Dalam studi kasus ini, ada korban yang merasa diuntungkan oleh proses mediasi ini. Namun mediasi dalam kasus pidana memiliki resiko tersendiri antara lain: adanya penekananpenekanan terhadap korban untuk mencabut laporan kepolisian.
4.4. Respon masyarakat: akses keadilan bagi korban perempuan dalam mekanisme non-formal
4.4.1. Terobosan
Pada awalnya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan isu yang mendapat perhatian dari lembaga-lembaga non-formal. Seperti misalnya lembaga adat, pada awalnya lembaga adat hanya dipersepsikan oleh masyarakat hanya cocok untuk menyelesaikan sengketa menyangkut adat seperti sengketa tanah adat. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas, dinamika masyarakat sedikit banyak berkontribusi pada keterbukaan lembaga-lembaga non-formal terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sanksi adat yang salah satunya mewajibkan pemotongan hewan yang dimaksudkan sebagai proses pencucian kampung, kendati nilai "impunitas" yang terkandung di dalamnya, pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebuah terobosan yang baik. Dengan dilakukannya proses pencucian kampung, diharapkan korban tidak lagi dianggap sebagai korban di mata masyarakat. Bahwa korban telah dipulihkan dan tidak akan mengalami reviktimisasi, khususnya reviktimisasi akibat stigma negatif masyarakat.
4.4.2. Hambatan
Tidak seperti mekanisme formal dimana akses korban terhadap keadilan dapat dikatakan mulai berjalan seiring dengan berjalannya proses mulai dari kepolisian sampai pada tingkat pengadilan. Dalam mekanisme non-formal, khususnya mekanisme adat, akses perempuan terhadap keadilan baru muncul ketika denda adat sudah ditetapkan dan dibayarkan oleh pelaku.
Hambatan terbesar bagi perempuan korban kekerasan di dalam mengakses keadilan melalui jalur non-formal, khususnya mekanisme adat adalah posisi perempuan yang termajinalkan. Meskipun di dalam praktiknya memang ada perwakilan perempuan dalam kelembagaan adat seperti di dalam lembaga adat Ngata Toro, namun korban tetap tidak dapat bersuara selama proses peradilan adat. Hal ini membuat korban berada dalam posisi timpang.
Di satu sisi memang, proses pencucian kampung di dalam mekanisme adat dapat dilihat sebagai sebuah terobosan. Namun, di sisi lain, hal itu juga dapat dipandang sebagai praktik impunitas. Pencucian kampung mengindikasikan bahwa kasus telah selesai dan tidak dapat dibuka lagi tanpa mempedulikan apakah korban sudah mendapatkan keadilan atau tidak. Kasus tidak dapat dianggap selesai hanya dengan adanya penghukuman bagi pelaku. Hukuman tidak dapat dianggap cukup hanya karena pelaku sudah dihukum.
4.4.3. Peran Negara
Di dalam proses penanganan non-formal, kasus-kasus kekerasan fisik seperti penganiayaan atau penyiksaan³ kerap dipersamakan dengan kasus-kasus KDRT lainnya. Padahal, jenis-jenis kekerasan tersebut seharusnya sudah tidak lagi dianggap hanya sebagai kasus KDRT biasa yang merupakan delik aduan. Hal ini menjadi berbahaya ketika atas kasus-kasus tersebut, penyelesaian diserahkan kepada mekanisme non-formal seperti mediasi keluarga dan proses peradilan adat. Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat, misalnya, hanya berupa sanksi denda, yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh pelaku. Pertanyaannya kemudian: apakah sanksi denda tersebut akan memberikan efek jera kepada pelaku?
Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata untuk kasus-kasus kekerasan fisik yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana, sanksi yang dihasilkan melalui proses penanganan nonformal tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Di sinilah seharusnya negara mengambil peran pro-aktif yang tidak dapat dimainkan oleh mekanisme non-formal.
33 Kata "penyiksaan" untuk menggambarkan kekerasan yang dialami oleh korban bagi sebagian orang bolehjadi dirasa kurang tepat, apalagi jika kita merujuk pada definisi "penyiksaan" sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi
PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Namun, di dalam perkembangannya, kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk penyiksaan. Untuk diskusi lebih lanjut, lihat M. L. Penn, "Overcoming Violence against Women and Girls: The International Campaign to Eradicate a Worldwide Problem" (Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003), hal. 76-79.
BAB 5 Kesimpulan & Rekomendasi
5.1. Kesimpulan
Keadilan bolehjadi dipahami secara berbeda oleh korban. Korban tidak senantiasa memaknai keadilan sebagai sebuah cara memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Apa yang menjadi hak setiap orang, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sama derajat dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Bagi perempuan korban kekerasan, keadilan lebih diartikan secara sederhana. Hal ini merupakan akibat dari upaya korban untuk segera keluar dari kekerasan yang dialami tanpa mempedulikan apakah jawaban yang dicari adalah keadilan yang sahih. Dalam kasus-kasus KDRT, keadilan bagi korban tercermin dari ungkapan-ungkapan kepuasan korban yang bisa bercerai dari suami mereka.
Keadilan tidak melulu dimaknai secara sederhana. Seorang korban yang telah berdaya mengungkapkan bahwa keadilan yang diperoleh haruslah keadilan yang komprehensif yang mencakup tiga unsur: pemenuhan hak, penghukuman terhadap pelaku dan pencegahan keberulangan. Pemaknaan keadilan semacam itu merupakan buah keberhasilan pemberdayaan hukum perempuan, dimana perempuan dapat untuk mengambil keputusan secara merdeka, mempunyai pilihan terhadap keadilan yang diinginkan dan sadar atas risiko pilihannya.
Negara memiliki tanggung jawab atas setiap tindak kekerasan terhadap perempuan oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencegah, mengusut dan menghukum setiap tindak kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, Negara masih bersandar pada persepsi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah di ranah domestik yang tidak memerlukan intervensi negara dan penyelesaian secara kekeluargaan masih menjadi satu upaya yang didorong oleh negara. Negara juga bertanggung jawab atas kinerja aparat penegak hukumnya yang pada umumnya buruk, termasuk lambannya respon atas laporan kasus dan kuatnya dugaan suap.
Peran masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sangat besar, khususnya melalui lembaga-lembaga pengada layanan. Pelayanan dan pendampingan hukum, sosial, psikososial dan konseling memiliki pengaruh yang besar pada korban. Korban yang memilih proses penyelesaian secara formal sangat bergantung pada peran pendamping. Pendamping memainkan peran yang sangat penting khususnya di dalam setiap interaksi antara korban dan lembaga-lembaga formal mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan. Di sisi lain, masyarakat juga berperan di dalam upaya menghentikan stigma yang mereviktimisasi korban secara sosial dan budaya.
5.2.1. Pemerintah
1. Mengefektifkan program layanan terpadu satu atap yang telah digagas secara bersamasama dengan instansi terkait beserta lembaga swadaya masyarakat, sehingga mempercepat layanan satu atap untuk masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada petugas pelaksana lapangan;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya di kepolisian;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit agar peran tenaga medis menjadi model untuk implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM;
6. Melakukan sosialisasi tentang adanya mekanisme perkawinan dan perceraian secara formal kepada masyarakat;
7. Mendorong adanya koordinasi yang efektif antara penyidik dan korban diluar prosedur hukum acara yang dapat mempercepat proses penanganan kasus;
8. Melakukan sosialisasi SPPT ke institusi penegak hukum ;
9. Meningkatkan kerjasama adanya ketegasan dalam hal koordinasi diinternal aparat penegak hukum (polisi) sehingga korban tidak bolak-balik untuk mengadukan kasusnya antar wilayah hukum kepolisian;
10. Menetapkan standar informasi di Kejaksaan agar dapat memberikan hak informasi kepada korban dan keluarga tentang hukum acara pidana dan tata cara persidangan serta fungsi kejaksaan sebagai wakil korban di persidangan;
11. Meningkatkan kapasitas bagi imam-imam dan struktur hukum pelaksana termasuk petugas P3N (Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk), untuk menghindari praktik-praktik pengurusan administrasi pernikahan oleh pihak-pihak yang bukan pihak resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA);
12. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh instansi terkait dan organisasi masyarakat pengada layanan, guna terbangunnya system rujukan yang berperspektif korban dalam penanganan kasus-kasus terhadap perempuan.
5.2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat
1. Menyebarluaskan informasi dan sosialisasi tentang akses layanan, informasi hukum dan hak-hak perempuan mulai dari tingkat pemerintahan terendah (RT) sampai ke tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota);
2. Melakukan sosialisasi, pelatihan gender, feminis konseling untuk para advokat dan aparat penegak hukum (APH) guna memberikan penyadaran agar para pendamping dan APH harus sensitif gender dan hak asasi manusia dalam penanganan kasus yang dialami oleh perempuan (baik sebagai korban ataupun pelaku);
3. Peningkatan kapasitas bagi lembaga layanan tentang ketrampilan melakukan pendampingan dengan melakukan pelatihan-pelatihan konseling feminis;
4. Mendorong terbangunnya layanan-layanan berbasis komunitas untuk meningkatkan sosialisasi layanan penanganan kasus secara luas;
5. Mengembangkan program-program pemberdayaan hukum dan konseling di komunitas dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk menjadi para legal di komunitasnya sendiri;
6. Menjalin kerjasama dengan media untuk memperkuat peran media dalam menyebarluaskan informasi yang tidak terbatas pada hak-hak perempuan dan bentukbentuk kekerasan tetapi juga akses perempuan terhadap institusi-institusi pengada layanan;
7. Mendorong terbangunnya sistem rujukan yang berspektif korban dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran komunitas dengan mengembangkan mekanisme rujukan korban kekerasan di wilayahnya masing-masing.
5.2.3. Masyarakat
1. Memberikan dukungan kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya;
2. Menyebarluaskan informasi tentang keberadaan lembaga layanan, yang dapat dijangkau oleh warga di wilayahnya;
3. Terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi terkait penghapusa kekerasan terhadap perempuan dan lembaga layanan yang dilakukan di wilayahnya;
4. Melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja, kepada lembaga layanan terdekat;
5. Meningkatkan kepekaan dan kepeduliaan masyarakat terhadap perempuan yang mendapat tindak kekerasan di lingkungannya;
6. Menghentikan stigma yang mereviktimisasi korban secara sosial dan budaya.
Glossary
Bualobi Perselingkuhan CATAHU Catatan Akhir Tahun CEDAW Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan DPR Dewan Perwakilan Rakyat Dulang Kuali sebagai tempat menampung darah hewan yang dipotong ESA Eksploitasi Seksual Anak Givu Sanksi adat HAM Hak Asasi Manusia Hampole Hangu Perselingkuhan ICJS Integrated Criminal Justice System Isbath Pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama JPU Jaksa Penuntut Umum KdP Kekerasan dalam Pacaran KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga Khotib Imam KPPA Komunitas Peduli Perempuan dan Anak KtP Kekerasan terhadap Perempuan KUA Kantor Urusan Agama KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana LAPAS Lembaga Pemasyarakatan LBH Lembaga Bantuan Hukum LBH-APIK Lembaga Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Meragang gawe Pegang di atas siku perempuan, peluk badan Meranting gawe Pegang lengan perempuan Nangkap rimau Nangkap badan gadis Naro gawe Senggol tangan perempuan P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P3N Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk PA Pengadilan Agama PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa PERDA Peraturan Daerah Pusat Kajian Wanita dan Jender PKWJ PU Pengadilan Umum RPK Ruang Pelayanan Khusus SD Sekolah Dasar SDA Sumber Daya Alam SLTA Sekolah Lanjut Tingkat Atas SLTP Sekolah Lanjut Tingkat Pertama SPM Standar Pelayanan Minimum SPPT-PKKTP Sistem Peadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan SUPAS Survei Penduduk antar Sensus Tina Ngata Perempuan adat Totua Nuanda Tetua adapt TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang UI Universitas Indonesia UU Undang-Undang UUD Undang-Undang Dasar
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) Women Crisis Centre
Ucapan Terima Kasih
Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, atas berbagai dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam seluruh proses pendokumentasian, kepada:
Pimpinan KPKPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah) di Palu
Pimpinan KPPA (Komunitas Peduli Perempuan dan Anak) di Palu
Pimpinan LBH Bantaya
Pimpinan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Sulawesi Tengah di Palu
Pimpinan Komunitas Bantaya di Palu
Pimpinan LBH Sulteng di Palu
Pimpinan Masyarakat Adat Ngata Toro di Toro Sulawesi Tengah
Pimpinan Masyarakat Adat Tompu di Tompu Sulawesi Tengah
Kanit UPPA Propinsi Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan
Pimpinan WCC Palembang
Pimpinan Solidaritas Perempuan Palembang
Pimpinan LBH Sumsel di Palembang
Pengambil Data:
1. Lisdiana (Sumatera Selatan)
2. Fitri Yanthi (Sumatera Selatan)
3. Salma Masri (Sulawesi Tengah)
4. Silvi (Sulawesi Tengah)
5. Ewin Laudjeng (Sulawesi Tengah)
6. Rukmini Paata Toheke (Sulawesi Tengah)
Koodinator :
1. Yeni Roslaini (Sumatera Selatan)
2. Mutmainah Korona (Sulawesi Tengah)
Entry Data :
1. Febrianti (Sumatera Selatan)
2. Rahmawati Arifin (Sulawesi Tengah)