Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tim Temuan Dan Rekomendasi ( TTR): Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syiah Di Sampang, Madura

56 halaman · 56 halaman diproses dengan OCR · 21.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. TENTANG PENYERANGAN TERHADAP PENGANUTSYIAH DISAMPANG,MADURA
  2. Disusun Bersama Oleh:
  3. DAFTAR ISI
  4. PENDAHULUAN
  5. I.
  6. II.
  7. GAMBARAN KONFLIKSAMPANG
  8. III. DAMPAK TERHADAP KOMUNITAS DAN KORBAN
  9. 30. Dampak yang dialami Perempuan
  10. 30.1. Politisasi isu perempuan dalam konflik Sampang
  11. 30.2. Kondisi Perempuan di Pengungsi pasca penyerangan Desember 2011
  12. 30.3. Kondisi Perempuan Pengungsi pasca penyerangan Agustus 2012:
  13. 31. Dampak yang dialami Anak
  14. 31.1. Anak Berada di titik Pusat Pusaran Konflik:
  15. 31.2. Kondisi Anak di pengungsian GOR Pasca Penyerangan Agustus 2012:
  16. IV. RESPON YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI HAM NASIONAL
  17. V. LANGKAH PENANGANAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
  18. 43. Kementerian Dalam Negeri RI8 menyelenggarakan:
  19. 46.5. untuk pengamanan, hunian sementara ini dijaga oleh kepolisian setempat
  20. VI. RESPON YANG DILAKUKAN LEMBAGANON-NEGARA
  21. VII. KESIMPULAN
  22. VIII. REKOMENDASI
  23. IX. LAMPIRAN
  24. I. Kronologi Ketegangan Syiah-Sunni di Sampang, tahun 2004-April 2012
  25. I.1. Sebelum 2009 ketika Utz. Rois keluar dari Syiab:
  26. I.2. Periode 2009 - 2011, khususnya setelab Ustad Rois keluar dari Syiah
  27. I.3. Pasca insiden Pembakaran Desember 2011
  28. I.4. Insiden Penyerangan 26 Agustus 2012
  29. II. Delapan Kesepakatan Hasil Pertemuan Silaturahmi yang diselenggarakan Kemendagri RI pada 10 September 2012:
  30. III. Hasil Pertemuan tanggal 12 September 2012 di Kanwil Menag Provinsi Jawa Timur
  31. IV. Hasil Pertemuan 14 September di Kantor Polda Jawa Timur:
  32. 1.1.4. Penanganan pengungsi:
  33. 1.2. Penanganan jangka panjang:
  34. TANGGAPANKEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA DAN PUBLIK
  35. A. TANGGAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
  36. 4. Patrice, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI
  37. B. TANGGAPAN PESERTA DAN TANYA JAWAB
  38. 1. Hadi Jabar (LBH Universalia)
  39. 2. Nia Sjarifudin (Aliansi Bhinneka Tungal Ika)
  40. 3. Wahid Ridwan (Kedutaan Besar Belanda)
  41. 4. Virgi (AMAN)
  42. C. TANGGAPAN AKHIR TIM TEMUAN DAN REKONSILIASI SYIAH SAMPANG

LAPORAN TIM TEMUAN DAN REKOMENDASI (TTR)

TENTANG PENYERANGAN TERHADAP PENGANUTSYIAH DISAMPANG,MADURA

Disusun Bersama Oleh:

1. AH. Semendawai (LPSK)

2. Andy Yentriyanti (Komnas Perempuan)

3. Badriyah Fayumi (KPAI)

4. Husein Muhammad (Komnas Perempuan)

5. Masruchah (Komnas Perempuan)

6. Maria Ulfa Anshor (KPAI)

7. M. Imdadun Rahmat (Komnas HAM)

8. Nurjaman (Komnas HAM)

9. Lutfie Chumaidy Mahmudhi (KPAI)

10. Salamun Ali Mafaz (Komnas Perempuan)

11. Selviana Yolanda (Komnas Perempuan)

12. Susilaningtias (LPSK)

KETERANGAN FOTO COVER BUKU:

Searah jarum jam:

1. Foto Pengungsi Syiah Sampang di GOR Sampang, pasca penyerangan desember 2011. Dokumen KPAI

2. Foto Tulisan Anak-anak Pengungsi Syiah di GOR Sampang. Dokumen LPSK

3. Foto Sisa puing rumah penganut syiah yang di serang massa pada Desember 2011. Dokumen Komnas

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan ~ 1

2. Gambaran Konflik Sampang ~ 2

3. Dampak terhadap Komunitas dan Korban ~ 5

4. Respon yang dilakukan oleh Institusi HAM Nasional ~ 11

5. Langkah Penanganan yang telah dan akan dilakukan Kementerian/Lembaga Negara ~18

6. Respon yang dilakukan Lembaga Non-Negara ~ 23

7. Kesimpulan ~ 25

8. Rekomendasi ~ 31

9. Lampiran ~ 32

Penganut syiah sampang di lokasi evakuasi sementara pasca serangan desember 2011. dokumen KPAI

PENDAHULUAN

I.

1. Mengingat pentingnya pengusutan tuntas Peristiwa penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang pada 26 Agustus 2012 untuk penyikapan yang tepat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan menggagas Tim Temuan dan Rekomendasi Peristiwa Sampang, Agustus 2012;

2. Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi diharapkan akan (a) menemukenali akar masalah dan dampak dari kasus Sampang, baik di pengungsian maupun dalam kehidupan sosial, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak; (b) mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan lapisan korban; (c) mengidentifikasi peran negara, baik aparat hukum maupun pemerintah di tingkat lokal, provinsi dan nasional terkait kasus Sampang; (d) mengidentifikasi peran masyarakat terkait kasus Sampang dan potensi yang ada dalam masyarakat untuk membina kerukunan umat beragama; (e) menemukenali kebutuhan korban dan solusi alternatif yang tersedia, serta (e) merumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada otoritas nasional, lokal dan masyarakat untuk mengurai akar masalah, memulihkan korban, menangani dampak dari peristiwa tersebut bagi masyarakat sekitar dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang maupun terjadi di wilayah lain;

3. Untuk mencapai tujuan ini, laporan TTR utamanya akan mengacu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karenanya, laporan awal dari ketiga institusi HAM Nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI) menjadi dasar dari pengembangan laporan TTR;

4. Dalam penyusunan laporan, TTR juga telah membaca dan memperhatikan seluruh laporan yang ada, baik dari masing-msaing institusi HAM nasional, kementerian/ lembaga terkait dan dari masyarakat sipil yang memberi perhatian kepada kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura;

II.

GAMBARAN KONFLIKSAMPANG

5. Ketegangan antara Sunni dan Syiah sudah terjadi sejak tahun 2004. Yaitu ketegangan antara Kyai Ma'mun dan Kyai Ali Kharar, namun ketegangan ini tidak berujung pada kekerasan karena ketokohan Kyai Ma'mun. Tekanan pada penganut Syiah di Sampang menguat sejak tahun 2006 setelah Kyai Ma'mun meninggal dunia. Dan semakin diperburuk dengan keretakan antara Ustad Roisul Al Hukama dan Ustad Tajul Muluk, dimana keluarga terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu dipimpin oleh Ustad Tajul Muluk (Iklil, Hani, dan Umma), dan Ustad Rois (Achmad, Budur, Kalsum dan Fatimah). Tekanan pada tahun 2006 diwarnai dengan adanya pengadangan terhadap penganut Syiah di Nangkrenang yang hendak mengikuti kegiatan Asyura di Malang, meskipun aksi ini tidak berujung pada bentrokan secara fisik;

6. Pada tanggal 9 April 2007, saat berlangsung acara Maulid di kediaman Ustad Tajul Muluk Dusun Nangkrenang, sejumlah besar massa yang berasal dari Karang Penang datang mengadang tamu yang menghadiri acara. Massa meminta Ustad Tajul Muluk menghentikan acara dan menghentikan dakwah Syiah. Kemudian Ustad Tajul Muluk dipaksa membuat pernyataan kembali ke ajaran Ablusunnab Wal Jamaab (Aswaja) yang dibacakan di atas panggung dihadapan massa;

7. Pada tahun 2009 khususnya setelah Ustad Rois keluar dari Syiah ditandai dengan menguatnya intimidasi dan tekanan terhadap penganut Syiah dan mobilitas massa yang intensif. Para ulama Madura yang tergabung dalam BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Semadura) mengeluarkan ultimatum terhadap Syiah tidak boleh melakukan dakwah Syiah dan kembali ke Aswaja. Pada tanggal 15 Desember 2009, Ustad Rois menyatakan keluar dari Syiah, dalam pandangan Kesbangpol Kabupaten Sampang hal ini menimbulkan persaingan pengaruh ketokohan di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben;

8. Tanggal 26 Oktober 2010 Bakorpakem mendesak Ustad Tajul Muluk tidak mengadakan ritual dan dakwah Syiah, Ustad Tajul Muluk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan aktivitas dakwah demi keselamatan umat banyak.

9. Tanggal 27 Juli 2010, sejumlah massa dari desa Blu'uran berkumpul di dusun Nangkernang hendak menyerang rumah kediaman Ustad Tajul Muluk. Merespon aksi tersebut, pihak Polres dan Pemerintah Kabupaten Sampang meminta Ustad Tajul Muluk tidak kembali ke kampungnya dan Pemerintah Kabupaten Sampang siap merelokasi Ustad Tajul Muluk sesuai dengan rekomendasi Forum Ulama Sampang;

10. Karena adanya ancaman dan desakan dari massa, maka pada tanggal 29 Juli 2011 Ustad Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediannya untuk sementara waktu keluar dari Sampang selama satu tahun menuju ke Malang;

11. Deretan ketegangan Sunni-Syiah akhirnya pada 29 Desember 2011 berujung pada pembakaran rumah komunitas Syiah. Jumlah rumah yang dibakar sebanyak 4 (empat) rumah yaitu 2 (dua) rumah Ustad Iklil, 1 (satu) rumah Sdri. Hani dan 1 (satu) rumah Ustad Tajul Muluk dengan jumlah 15 jiwa yang menghuni 4 (empat) rumah tersebut. Pembakaran rumah-rumah tersebut dilakukan oleh oleh massa kurang lebih 1000 orang yang berasal dari 4 (empat) desa yaitu Desa Karang Gayam, Desa Pandeng, Desa Blu'uran dan Desa Tlambeh yang terdiri dari orang dewasa, perempuan, dan anak-anak yang membawa kayu, celurit, batu dan linggis, disamping itu massa juga menutup akses jalan menuju TKP guna menghalangi petugas keamanan. Akibat aksi pembakaran yang dialami Komunitas Syiah yang tinggal di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sebanyak kurang lebih 300 jiwa mengungsi ke GOR Sampang;

12. Pasca kejadian tanggal 29 Desember 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa tertanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan ajaran yang dibawa Tajul Muluk adalah sesat dan merupakan penistaan terhadap Islam. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2012 PCNU Kabupten Sampang mengeluarkan surat pernyataan yang mendukung fatwa MUI Kabupaten Sampang;

13. Tanggal 3 Januari 2012 BASSRA meminta MUI Pusat dan MUI Jawa Timur untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Syiah, dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sampang agar melarang ajaran Syiah di Madura;

14. Pada 10 April 2012, Pengadilan Negeri Sampang memutuskan vonis 3 bulan 10 hari terhadap Musikrah (50 tahun) tersangka pelaku pembakaran rumah pimpinan Syiah dan pesantren Syiah pada 29 desember 2011. Dengan dikurangi masa tahanan, tersangka langsung bebas;

15. Kekerasan terhadap komunitas penganut Syiah di Sampang Madura Jawa Timur kembali terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012. Pada sekitar pukul 08.00 Wib ratusan massa bersenjata tajam seperti celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di kampung Nangkernang untuk menghadang kepergian anak-anak penganut Syiah ke pondok pesantrennya seperti di Bangil dan di Pekalongan. Bahwa ada imbauan yang disampaikan melalui pengeras suara di mushola-mushola termasuk mushola milik Ustad Rois agar para muslimin berkumpul menghadapi para penganut Syiah yang dianggap sesat;

16. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 6 (enam) tersangka pelaku serangan terhadap Komunitas Penganut Syiah pada 26 Agustus 2012, masingmasing Mukhsin alias Tamam Bin Mohamad Rowi 10 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, Mat Safi bin Misnoto dengan 1 tahun 6 bulan penjara dengan pasal penganiayaan, Saniwan alias Muhriyah 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, dan Saripin 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Sementara Rois Al Hukama yang diduga sebagai terdakwa utama justru divonis bebas pada 16 April 2013. Sementara Hadiri alias Hosen didakwa pelaku pembunuhan terhadap Hamamah divonis 4 tahun penjara;

17. Tanggal 20 Juni 2013, sekitar 168 penganut Syiah Sampang direlokasi paksa oleh Pemerintah Kabupaten Sampang ke Rumah Susun Puspo Argo Sidoarjo dengan menggunakan 3 truk dan 2 bus polisi serta dikawal oleh 3 mobil patroli.

Foto Pengungsi Syiah Sampang di GOR Sampang, pasca penyerangan desember 2011. Dokumen KPAI

III. DAMPAK TERHADAP KOMUNITAS DAN KORBAN

18. Peristiwa 29 Desember 2011 terjadi kekerasan, pengusiran dan pembakaran rumah pimpinan Syiah Sampang dan pesantren milik penganut Syiah di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur oleh massa dari kelompok Sunni. Akibatnya, kurang lebih 300 jiwa mengungsi dari tempat tinggalnya di GOR Sampang pada 29 desember 2011 hingga 14 januari 2012;

19. Pasca peristiwa 29 Desember 2011 kelompok Syiah sering mengalami intimidasi dan ancaman dari kelompok anti Syiah. Pengajian muslimatan yang diadakan kelompok Sunni selalu memojokkan penganut Syiah dengan mengatakan bahwa Syiah itu sesat, kafir. Akibatnya banyak penganut Syiah yang biasa mengikuti pengajian muslimatan ini pada keluar. Meskipun demikian, warga Sunni tetap menjemput dan memaksa agar penganut Syiah mengikuti pengajian muslimatan ini dengan ancaman, karena jika tidak mengikuti mereka diancam rumahnya dibakar;

20. Pasca peristiwa 29 Desember 2011, anak-anak Syiah tidak bisa mendapatkan pelajaran agama, karena pesantren dibakar. Sementara di sekolah umum, anak-anak Syiah distigmatisasi sebagai kafir, oleh teman-teman sekolah termasuk oleh gurunya

21. Pada 26 Agustus 2012 kembali terjadi serangan terhadap komunitas penganut Syiah di Sampang yang dilakukan oleh massa Sunni dibawah pimpinan Roisul Al Hukama. Serangan berawal dari tidak diijinkannya anak-anak penganut Syiah untuk kembali ke pondok pesantren di luar Sampang setelah selesai liburan Idul Fitri;

22. Peristiwa penyerangan 26 Agustus 2012 mengakibatkan satu orang bernama Hamama (50 tahun) tewas, 10 orang menderita luka kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka. Pelaku juga merusak dan membakar rumah penganut Syiah, tercatat 48 rumah warga dibakar dan dirusak termasuk rumah pimpinan Syiah Sampang Ustad Tajul Muluk sebelumnya pernah dibakar oleh para pelaku yang sama. Penyerangan ini menyebabkan penganut Syiah Sampang kehilangan harta benda, binatang ternak yang dijarah oleh kelompok anti-Syiah

23. Selama kurang lebih 8 (delapan) bulan berada di GOR Sampang, pengungsi Syiah mengalami minimnya kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan serta sulitnya akses kegiatan perekonomian korban yang berada di pengungsian. Pengungsi melaporkan mobilitas mereka selama di lokasi pengungsian sangat dibatasi dan diawasi ketat oleh Polisi sehingga tidak bebas keluar dari GOR. Pengungsi ingin kembali ke Karang Gayam untuk mengurusi hasil panen tembakau, sementara Polisi tidak mengijinkan dengan dalih demi keamanan pengungsi dan dikuatirkan ada gesekan dengan kelompok Sunni jika pengungsi memaksa untuk pulang. Sementara Polisi juga tidak menjelaskan tindakan apa yang diambil Polisi untuk memastikan agar warga Sunni tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap penganut Syiah. Keadaan yang sama seperti di GOR Sampang juga dialami penganut Syiah Sampang di Rusunawa Puspo Argo Sidoarjo.

24. Terhambatnya kebebasan Penganut Syiah Sampang dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya

25. Terjadi pemiskinan terhadap Penganut Syiah Sampang, karena aktivitas ekonomi sehari-hari tidak berjalan, aset kebun dan sawah tidak bisa digarap, dan tidak ada ganti rugi atas harta benda yang terbakar atau rusak, serta tidak adanya akses terhadap bantuan ekonomi

26. Penganut Syiah Sampang mengalami ketakutan karena ancaman dan intimidasi terhadap mereka terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, disamping itu mereka juga kuatir jika terjadi serangan berulang

27. Terpasungnya kebebasan dasar mereka, tidak bisa berkembang, dan mengembangkan diri akibat dibatasi, diawasi selama berada di tempat pengungsian

28. Tercerabutnya hak kultural mereka berupa hak kebudayaan, melakukan tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang di desa asalnya seperti berziarah kubur, syawalan, peringatan Maulid Nabi, peringatan hari Asyura

29. Pengadilan Negeri Sampang Madura pada 12 Juli 2012 telah mendakwa Ustad Tajul Muluk dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara atas tuduhan penodaan agama. Vonis ini kemudian dinaikan menjadi 4 (empat) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI pada Januari 2013;

30. Dampak yang dialami Perempuan

30.1. Politisasi isu perempuan dalam konflik Sampang

30.1.1. Dalam konflik Sampang, ada dua isu perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, adalah terkait masalah keluarga dan Kedua, nikab mut'ah. Isu pertama mengalihkan perhatian publik pada kompleksitas persoalan konflik Sampang, persoalan perkawinan anak dan poligami. Isu kedua menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari syiar kebencian terhadap Syiah.

30.1.2. Persoalan di Sampang seringkali dikontekskan hanya sebagai permasalahan keluarga semata antara Ustad Tajul Muluk dan Ustad Rois. Ketidakberhasilan Ustad Rois untuk menikahi salah satu santrinya, disebut-sebut sebagai pemicu keretakan antara kedua kakak-beradik yang awalnya sama-sama beraliran Syiah.

30.1.3. H adalah seorang santri berusia 12 tahun saat ia diminta untuk membantu di rumah Ustad Rois. Ia sejak awal mengetahui bahwa Ustad Rois bermaksud meminangnya dan telah menyatakan ketidaksediaannya kepada istri Ustad Rois. Ia menolak karena Ustad Rois terkenal punya kebiasaan kawin cerai. Ia tidak pernah memberitahu orang tuanya tentang keinginan tersebut. Pada usia 14 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda penjual soto bernama A yang tinggal di Surabaya. Ustad Tajul Muluk menjadi pihak yang diminta keluarga A untuk meminang H. Ustad Rois menilai dukungan Ustad Tajul Muluk pada pernikahan A dan H merupakan sebagai sebuah kesengajaan yang didasari oleh perasaan tidak suka Ustad Tajul Muluk terhadap dirinya. Politisasi isu ini juga menenggelamkan persoalan poligami yang juga sangat lazim di Madura. Dalam keterangannya yang dilakukan di hadapan suaminya, Ibu Hanifah menampilkan dirinya sebagai perempuan yang tidak berkeberatan suaminya menikah lebih dari satu. Ia menyatakan diri sebagai pihak yang mencarikan dan mempersiapkan istri lain bagi suaminya. Di lain pihak, keterangan H menunjukkan bahwa Ibu Hanifah sejak awal sudah tahu bahwa H tidak bersedia untuk menikah dengan Ustad Rois. Dari keterangan Hani (adik Ustad Rois & Ustad Tajul Muluk), bahwa Ibu Hanifah, pernah menyampaikan keinginannya agar perkawinan Ustad Rois dengan H tidak jadi.

30.1.4. Politisasi isu ini juga menjadi pengalih perhatian pada kompleksitas konflik Sampang karena disempitkan sebagai konflik keluarga semata. Akibatnya, sejumlah pihak merasa berkeberatan atau ragu-ragu untuk turut campur dalam mencari jalan keluar dari konflik tersebut.

30.1.5. Persoalan nikah mut'ah (kawin kontrak) berulang kali disampaikan sebagai salah satu bentuk penyimpangan Syiah dari ajaran Islam. Nikah mut'ah yang dipraktikkan oleh Syiah dimaknai sebagai kawin kontrak yang pernikahannya dapat dilakukan tanpa wali dan saksi, serta tanpa batas. Komnas Perempuan berkali pula diminta dukungannya untuk menentang Syiah karena alasan ini, sebab nikah mut'ah diyakini menempatkan perempuan sebagai korban. Namun setiap kali Komnas Perempuan meminta untuk dipertemukan dengan perempuan korban nikah mut'ah, tidak satupun pihak yang dapat menunjukkan keberadaannya.

30.1.6. Dalam pertemuan dengan perempuan Syiah, mereka menyebutkan bahwa nikah mut'ah kerap menjadi bagian dari cara mencemooh mereka. Padahal, sepengetahuan mereka tidak ada dari pimpinan atau anggota komunitasnya yang mempraktikkannya.

30.2. Kondisi Perempuan di Pengungsi pasca penyerangan Desember 2011

Menurut laporan The Asian Muslim Action Network (AMAN)1 Indonesia yang pendampingan pengungsi, bahwa:

30.2.1. pengungsian berlangsung di GOR Sampang sepanjang 30 Desember 2011 hingga 12 Januari 2012. Dari 354 pengungsi, hampir 200 adalah perempuan dengan komposisi 120 perempuan usia produktif, sekitar

20 perempuan manula dan lebih 50 anak perempuan.

30.2.2. perempuan pengungsi hampir tidak pernah mengeluhkan persoalan mereka karena (a) secara budaya berkembang anggapan bahwa perempuan yang baik adalah yang jarang mengeluh, dan (b) berkembang cemoohan bahwa pengungsi keenakan tinggal di pengungsianmeski kondisi pengungsian kotor dan kurang makanan mereka tak berani mengeluh karena mereka datang dari masyarakat yang lebih miskin dan belum tentu makan 3 kali sehari.

30.2.3. perempuan pengungsi jauh dari akses informasi dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Informasi mereka peroleh dari suami atau berita dari mulut ke mulut, dan karena sering merasa tidak aman. "Seperti saat mereka diancam akan diserang oleh ribuan massa.... mereka kebingungan mengambil sikap seperti apa. Mereka hanya memarahi anak-anaknya untuk tidak ramai atau sekedar mondar-mandir bingung dan tegang."

30.2.4. pasca kepulangan dari pengungsian, perempuan Syiah terus tidak merasa aman. Ancaman keamanan masih dirasakan terus hidup mereka. Berita tentang kemungkinan adanya serangan selalu dihembuskan dari waktu ke waktu sehingga perempuan selalu merasa was-was. Pada minggu pertama dari pengungsian, mereka tidak berani tidur di rumah karena kuatir diserang. Jadi mereka tidur di kebun saja. Salah satu dari mereka bahkan beberapa kali menyembunyikan bayinya di kebun karena takut pada serangan massa.

30.3. Kondisi Perempuan Pengungsi pasca penyerangan Agustus 2012:

30.3.1. sudah ada 4 (empat) orang perempuan melahirkan di pengungsian tanpa adanya bantuan dari bidan.

30.3.2. untuk pemeriksaan kesehatan, warga pengungsi harus pergi ke puskesmas terdekat, dan perempuan mengeluhkan bahwa petugas di puskesmas mulai menyudutkan mereka yang datang untuk berobat dengan ungkapan sinis "dari GOR lagi, dari GOR lagi."Hal itu membuat perempuan pengungsi enggan untuk berobat ke puskesmas karena merasa malu.

31. Dampak yang dialami Anak

31.1. Anak Berada di titik Pusat Pusaran Konflik:

31.1.1. keberadaan anak sebagai generasi penerus merupakan aset yang sangat strategis bagi setiap orang, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks konflik Sampang, baik komunitas Syiah maupun Sunni berkepentingan menjadikan anak-anak mereka sebagai penerus, tidak hanya dari sisi keturunan, melainkan juga dari sisi agama dan keyakinan. Pada titik ini, keberadaan anak-anak Syiah yang menuntut ilmu di pesantrenpesantren di Bangil, Pekalongan dan Malang bagi kelompok Sunni adalah potensi ancaman. Bagi kelompok Syiah, anak-anak adalah penerus kader dakwah. Tarik-menarik terhadap anak yang diposisikan demikian ini ternyata menjadi pemicu konflik, dan bahkan menjadikan anak sebagai korban langsung pada peristiwa yang terjadi tanggal 26 Agustus 2012.

31.1.2. KPAI menerima informasi dari komunitas Sunni bahwa banyak anak Syiah yang belajar baca tulis Alquran tingkat dasar di tempat-tempat belajar komunitas Sunni, setelah mereka mulai bisa, mereka dipindah ke pesantren Syiah tanpa izin guru. Demikian juga anak-anak yang belajar di SD. Hal ini menimbulkan berkembangnya persepsi bahwa ada kesengajaan pihak luar untuk mencabut anak dari akar budayanya. Dari informasi ini KPAI melakukan konfirmasi kepada komunitas Syiah yang ada di pengungsian. Mereka mengatakan bahwa anak-anak ini dikirim ke pesantren bukan atas prakarsa pihak luar, melainkan kemauan orang tua sendiri, yang disetujui anak. KPAI menemukan bahwa tidak semua anak Syiah dikirim ke pesantren. Anak-anak yang memilih tetap bersekolah di kampung, mereka tetap saja bersekolah di sekolah yang sama. Melihat adanya persepsi masyarakat yang demikian, KPAI mencoba menggali dari kedua belah pihak apakah pernah terjadi dialog atau komunikasi untuk menyampaikan keresahan yang muncul. Hingga pemantauan terakhir KPAI ke Sampang pada 4 Juli 2013, dialog tersebut belum pernah terjadi.

31.1.3. KPAI mengkategorikan ada 3 (tiga) kelompok anak dalam konflik Sampang, yaitu; a) anak Syiah di pengungsian, b) anak Sunni di daerah konflik, dan c) anak Syiah di pesantren Syiah di Pekalongan, Bangil, Malang dan Bondowoso. KPAI menyimpulkan pendampingan kepada ketiganya belum dilakukan kecuali Anak Syiah di lokasi pengungsian. Anak di pengungsian yang tersentuh program pendampingan, pemulihan, dan resolusi konflik. Sementara anak Sunni yang di Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, maupun di pesantren tersebut, belum ada pihak-pihak luar yang melakukan pendampingan sehingga anak-anak ini mudah dipengaruhi para guru atau orang dewasa di lingkungannya yang terbatas.

31.1.4. dalam perspektif perlindungan anak, anak dari tiga kelompok ini pada hakikatnya adalah korban. Anak-anak di lokasi konflik adalah korban pemahaman agama yang menanamkan kebencian kepada pihak yang berbeda. Anak-anak yang di pengungsian adalah korban konflik yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan rasa aman, layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta kesempatan bermain dan rekreasi yang memadai.

31.1.5. dilaporkan ada anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA yang dikirim ke pesantren. Jumlah anak Syiah yang ada di pesantren sebelum kejadian konflik berjumlah sekitar 20 (dua puluh) anak, namun setelah kejadian konflik jumlahnya meningkat tajam sekitar 90 (sembilan puluh) anak. Hal ini dikarenakan orang tua mereka khawatir atas kelanjutan pendidikan anak-anaknya karena tidak bisa lagi menempuh pendidikan di kampung halamannya.

31.2. Kondisi Anak di pengungsian GOR Pasca Penyerangan Agustus 2012:

31.2.1. kondisi kesehatan anak-anak di pengungsian mulai terserang penyakit tomcat dan mengalami gatal-gatal seperti terkena penyakit kudis.

31.2.2. anak-anak Syiah yang mengenyam pendidikan di pesantren sudah mulai kembali lagi ke pesantren, namun setelah kejadian konflik ini banyak anak pesantren yang tidak mendapatkan kiriman uang (biaya di pesantren) karena orang tua mereka sudah tidak bisa bekerja lagi.

31.2.3. pendidikan anak-anak saat di pengungsian Puspo Agro Jemundo Sidoarjo sudah direspon dan diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo. Dinas Pendidikan Sidoarjo sudah mulai melakukan pendataan dan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sampang mengenai administrasi dan rekomendasi, sehingga saat mulai memasuki tahun ajaran baru anak-anak sudah bisa mengikuti sekolah formal yang ada di sekitar Rusunawa Puspo Agro Jemundi Sidoarjo.

31.2.4. anak-anak tidak mendapatkan porsi makannya dan disesuaikan dengan makanan orang dewasa

31.2.5. anak-anak tidak bisa bebas keluar dari lokasi Rusunawa Puspo Agro Jemundi

IV. RESPON YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI HAM NASIONAL

32. Sesuai dengan mandat dan kewenangannya sebagai lembaga dan mekanisme HAM Nasional di Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK telah melakukan upaya-upaya penanganan, yaitu: pemantauan, perlindungan, mediasi dan upaya pemulihan bagi penganut Syiah Sampang. Termasuk di dalamnya adalah dialog dan koordinasi kerja dengan aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah Sampang dan Jawa Timur dalam rangka penyelesaian kasus serangan berulang terhadap komunitas penganut Syiah di Sampang, Madura;

33. Bahwa untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta kasus tindakan intimidasi, kekerasan, dan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan yang dialami penganut Syiah yang tinggal di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur, Komnas HAM telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

33.1. mengirim surat Nomor : 2.150/K/PMT/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2011 kepada Bupati Sampang dan Kapolres Sampang perihal Permintaan Perlindungan Hukum warga penganut Syiah;

33.2. melakukan pemantauan lapangan ke Kabupaten Sampang pada tanggal 25-28 Oktober 2011, meminta keterangan dari penganut Syiah Kecamatan Omben, Pemerintah Kabupaten Sampang, Kepolisian Resor Sampang, Kejaksaan Negeri Sampang, Kodim Sampang, dan Kemendag Provinsi Jawa Timur;

33.3. menginisiasi kesepakatan damai antara Ustad Tajul Muluk dengan Ustad Rois pada 28 Oktober 2011 di Surabaya;

33.4. melakukan pemantauan lanjutan ke Kabupaten Sampang pada 2-5 Januari 2012 meninjau lokasi pembakaran rumah milik penganut Syiah di Kecamatan Omben serta meminta keterangan dari KontraS Surabaya, LBH Surabaya, Tokoh Syiah Kecamatan Omben, Pemerintah Kabupaten Sampang, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan MUI Jawa Timur;

33.5. meminta keterangan dari IJABI Pusat, MUI Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri RI pada 12 Januari 2012 di Kantor Komnas HAM Jakarta;

33.6. menginisiasi pertemuan multipihak pada 16 Januari 2012 di Surabaya yang melibatkan semua instansi dan para pihak yang terkait dengan permasalahan Sunni-Syiah di Sampang seperti Pemerintah Kabupaten Sampang, Kepolisian Resort Sampang, Ulama Sampang, IJABI Pusat dan Jawa Timur, Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah

Jawa Timur, MUI Jawa Timur, MUI Kabupaten Sampang, Basra, Kantor Kemenag Sampang, dan PWNU Jawa Timur;

33.7. pada 2 Februari 2012, Komnas HAM menyurati Gubernur Jawa Timur, Kesbangppol, Kemendagri, Bupati Sampang dan Kapolres Sampang. Surat ini mendesakkan penegakan hukum bagi para pelaku tindak kekerasan, membina suasana kondusif dengan dasar toleransi dan kebebasan beragama, dan mengingatkan bahwa konflik ini berpotensi meluas ke daerah lain;

33.8. melakukan Pemantauan Kasus Penyerangan Penganut Syiah di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur pada 26 Agustus 2012;

33.9. melakukan Pra-Mediasi dalam rangka persiapan rekonsiliasi pasca peristiwa penyerangan dan pengusiran warga Syiah Sampang kegiatan ini dilakukan pada 26-28 Februari 2013. Komnas HAM bertemu dengan KontraS Surabaya dan mendapatkan informasi terkait dengan kondisi kehidupan ekonomi warga Syiah yang masih sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Daerah serta sumbangan dari para donatur. Hal ini disebabkan karena para pengungsi belum dapat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat mereka belum bisa kembali ke kampungnya untuk menggarap ladang pertaniannya. Dalam rangka tersebut Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan Pusat Penelitian Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI dalam rangka meminta perkembangan kemajuan upaya rekonsiliasi dan reintegrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI;

33.10.Komnas HAM juga mendapatkan informasi dari KontraS Surabaya bahwa warga Syiah dan sejumlah organisasi pendamping pernah menyatakan penolakan atas usulan relokasi yang akan memindah pengungsi ke rumah susun Puspo Argo Sidoarjo. Penolakan ini dilakukan karena dengan memindahkan pengungsi secara permanen di luar habitat sosial asal mereka, maka hal tersebut akan mencabut seluruh akar budaya warga serta memutus relasi sosial dengan kerabat mereka di Sampang;

33.11.Pada tanggal 27 Februari 2013, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Sampang, Polres, Kodim dan tokoh ulama Sunni Kab. Sampang. Komnas HAM menekankan dipenuhinya kewajiban Pemda Sampang untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Komnas HAM juga mendorong semua pihak yang hadir untuk memikirkan upaya pemulangan pengungsi ke desanya melalui rekonsiliasi. Sebagai langkah sementara, Komnas HAM menyarankan dibuatknnya Huntara (Hunian Sementara) yang berlokasi berdekatan dengan desa asal mereka. Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa anggaran Pemkab Sampang untuk membantu kebutuhan pengungsi terbatas, dalam APBD 2013, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi hanya sampai dengan akhir April 2013. Sementara, hampir semua pihak yang hadir, terutama ulama Sunni menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat menolak penganut Syiah kembali ke kampung halaman dengan dalih telah berbeda keyakinan dan mencemarkan agama Islam. Mereka bersikeras bahwa relokasi ke luar Madura alah solusi satu-satunya.

33.12.pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan ini Komnas HAM menyampaikan hasil pertemuan dengan pendamping penganut Syiah yang mengatakan penganut Syiah bersedia direlokasi dan disiapkan lokasi hunian sementara. Warga Syiah dan pendamping berharap agar lokasi hunian sementara berada di sekitar Kecamatan Omben sehingga warga dapat kembali melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menanggapi informasi Komnas HAM tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan adanya perubahan sikap di kalangan penganut Syiah dan pendampingnya, yang saat ini bersedia di relokasi ke hunian sementara, merupakan suatu kemajuan. Karena pada masa sebelumnya pihak Syiah selalu menolak usulan Pemerintah Daerah tanpa adanya argumentasi yang jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin sepenuhnya dukungan yang mengarah pada proses ini, termasuk menjamin keamanan seluruh warga pengungsi apabila dikhawatirkan terjadi benturan di lokasi hunian sementara kelak. Pemerintah Propinsi Jawa Timur meminta agar Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang berperan sentral dalam mengupayakan tercapainya rekonsiliasi antara penganut Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang;

33.13.melakukan mediasi dan rekonsiliasi pasca peristiwa penyerangan dan pengusiran penganut Syiah Sampang kegiatan ini dilakukan pada 9-11 April 2013. Komnas HAM bertemu dengan:

33.13.1. KH. Syafiq selaku Ketua PCNU Sampang untuk meminta penjelasan tentang perkembangan kondisi terakhir di sekitar lokasi Karang Gayam serta sikap para tokoh agama terhadap warga penganut Syiah. KH. Syafiq menjelaskan hingga saat ini masyarakat di Kabupaten Sampang masih menolak keberadaan penganut Syiah. Dengan demikian, rencana membangun hunian sementara di sekitar wilayah Kecamatan Omben juga akan mendapat penolakan dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama.

33.13.2. pertemuan dengan tokoh agama yaitu Utz. Mahsus dan Utz. Showi. Dalam pertemuan ini Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa saat ini kondisi masyarakat di sekitar lokasi Karang Gayam dan Karang Penang relatif kondusif, pengungsi di GOR juga sudah berani kembali ke desa untuk melihat rumah dan aset mereka. Tetapi sebagian besar warga dan tokoh tetap meminta agar para pengikut Syiah dapat kembali ke Sunni supaya diperbolehkan kembali menetap di Karang Gayam dan

Karang Penang. Komnas HAM juga meninjau langsung lokasi bekas rumah-rumah pengungsi yang dibakar.

33.13.3. pengungsi Syiah di GOR. Hasil Pertemuan bahwa pengungsi Syiah bersedia ditempatkan di lokasi hunian sementara, baik di sekitar Omben maupun di lokasi lain, dengan syarat: a) ada jaminan tertulis dari Pemerintah mengenai keamanan atas tanah dan aset-aset milik mereka, b) kondisi di hunian sementara lebih baik dari GOR, ada aktifitas ekonomi yang bisa dilakukan oleh warga sesuai dengan keahlian mereka yang terbiasa sebagai petani, dan c) ada limitasi waktu yang jelas kapan pengungsi bisa kembali hidup di desa asalnya.

33.13.4. Ustad Tajul Muluk di ruangan Kepala Lapas Sidoarjo untuk meminta respon terkait keinginan warga Syiah Sampang. Ustad Tajul Muluk menyampaikan bahwa keinginan warga Syiah Sampang adalah kembali ke desa asal mereka dan hidup layak.

33.13.5. Pada tanggal 20 Juni 2013 Komnas HAM mengunjungi Puspa Agro untuk memantau pemindahan pengungsian dari GOR Sampang. Dalam kunjungan itu Komnas HAM menemui pimpinan dan sebagian pengungsi untuk mendapatkan keterangan tentang proses pemindahan tersebut dan mendapatkan fakta yang meyakinkan bahwa pemindahan tersebut dilakukan secara paksa. Komnas HAM juga bisa menyimpulkan bahwa meskipun para pengungsi menilai sarana fisik Puspa Agro lebih baik dari pada GOR Sampang, tetapi mereka semakin takut akan lebih lama lagi di pengungsian, dan mereka menghendaki secepat mungkin bisa kembali ke kampung halamannya dengan aman. Komnas HAM juga menginisiasi pertemuan antara penanggung jawab pelayanan pengungsi Pemprov Jatim (Edi Purwanto, Asda I bidang Kesra) dan jajarannya dengan perwakilan pengungsi, dan para perwakilan lembaga pendamping dan lembaga relawan; KontraS Surabaya, CMARs2, ABI3, dan LBHU4. Dalam pertemuan itu disepakati adanya akses infomasi dan partisipasi bagi relawan dan lembaga-lembaga pendamping ke pelayanan pengungsi di Puspa Agro, dipenuhinya standart pelayanan pengungsi yang sesuai standar kemanusiaan, dan bahwa pengungsian Puspa Agro bukan soslusi permanen.

34. Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hakhak warga negara khususnya perempuan, untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, terkait dengan penyerangan terhadap penganut Syiah Sampang, Komnas Perempuan melakukan:

34.1. pertemuan dengan Jajaran Instansi Pemerintah Daerah Sampang yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpol, Bapak Rudy Setiadi; pertemuan dilaksanakan pada 3 Februari 2012.

34.2. pertemuan dengan Jajaran Polres Sampang yang dipimpin oleh Wakapolres Sujiono, pertemuan dilaksanakan pada 3 Februari 2012.

34.3. pertemuan dengan Ketua dan Pengurus Harian MUI Kabupaten Sampang, pertemuan dilaksanakan pada 4 Februari 2012.

34.4. pertemuan dengan Kelompok Ulama Perempuan Madura di Pamekasan, pertemuan dilaksanakan pada 4 Februari 2012.

34.5. pertemuan dengan Ustad Rois dan Ibu Hanifah, dilaksanakan pada 4 Februari 2012.

34.6. pertemuan dengan Perempuan penganut Syiah dan Sunni di desa Karang Gayam, pertemuan terpisah dan dilaksanakan pada 4 Februari 2012.

34.7. pertemuan dengan KontraS Jawa Timur dan Jaringan NGO di Surabaya, dilaksanakan pada 5 Februari 2012.

34.8. pertemuan dengan Ustad Tajul Muluk & Syaiful, pertemuan 5 Februari 2012.

34.9. pertemuan dengan Pemda Sampang dan Polres Sampang pada 22 Maret 2013.

34.10. pemantauan kondisi pengungsi Syiah di GOR Sampang pada 23 Maret 2103.

34.11. mengirimkan surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berisi pertimbangan untuk penangguhan penahanan bagi Tajul Muluk, Pimpinan Syiah Sampang, sebagai pihak yang mestinya mendapatkan perlindungan namun justru mengalami kriminalisasi dengan tuduhan penistaan agama.

35. Mengintegrasikan temuan kondisi perempuan dalam kasus penyerangan terhadap penganut Syiah Sampang, Madura, dalam pelaporan pemantauan Komnas Perempuan, termasuk melalui pelaporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kebebasan Beragama untuk melakukan pemantauan kondisi kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia.

38. Menerima pengaduan dari Tim Gowes dari Surabaya ke Jakarta pada 19 Juni 2013 untuk bertemu Presiden RI.

37. Dalam rangka memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak-anak korban konflik Sampang, KPAI telah melakukan:

37.1. menerima pengaduan dari penganut Syiah, pada 28 Januari 2012

37.2. pemantauan terkait penenuhan hak dan perlindungan khusus anak-anak Syiah yang tinggal di pengungsian GOR Sampang, pada 13 Maret 2012

37.3. pertemuan dengan SKPD Kabupaten Sampang yang diikuti oleh: Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, Kejaksaan Negeri, dan Polres serta Komite Anak Sampang, pada tanggal 13 Maret 2012

37.4. pertemuan dengan MUI Kabupaten Sampang, pada 13 Maret 2012

37.5. pertemuan dengan Anggota DPRD Sampang, pada 14 Maret 2012

36.6. pertemuan dengan Dinsosnakertrans Kabupaten Sampang, pada 14 Maret 2012

37.7. pertemuan dengan Pengurus PCNU Kabupaten Sampang, pada 14 Maret 2012

37.8. pemantauan ke lokasi konflik Karang Gayam Omben, pada 15 Maret 2012

37.9. pertemuan dengan PPT Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Maret 2012

37.10. menerima pengaduan dari Tim Gowes dari Sampang ke Jakarta pada 18 Juni 2013

37.11.melakukan workshop pengawasan, pemantauan dan evaluasi tentang tindak kekerasan terhadap anak termasuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak Syiah yang diikuti oleh SKPD/institusi/lembaga penyelenggaran perlindungan anak di 4 (empat) Kabupaten di Pulau Madura, di selenggarakan di Surabaya pada 1-2 Juli 2013

37.12.pemantauan ke lokasi konflik Karang Gayam Omben dengan melakukan pertemuan bersama anak-anak Sunni, untuk mendengarkan pandangan/ pendapat mereka tentang respon terhadap saudara-saudaranya Syiah yang ada di pengungsian, pada 2 Juli 2013

37.13.pemantauan ke lokasi pengungsian di Puspo Agro Sidoarjo dengan melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Sidoarjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, YAKKUM Emergency Unit, dan Tokoh-tokoh Syiah membahas pemenuhan hak pendidikan anak. Hasilnya anak-anak akan segera didata dan mengikuti pendidikan formal yang ada di sekitar Rusun Puspo Agro Jemundo Sidoarjo. Terkait dengan administrasi/ persyaratan Dinas Pendidikan Sidoarjo anak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sampang, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan anak-anak Syiah yang tinggal di pengungsian, pada 3 Juli 2013

37.14.pemantauan ke lokasi pengungsian di Puspo Agro Jemundo Sidoarjo dengan melakukan pertemuan bersama anak-anak Syiah yang tinggal di pesantren, untuk mendengar permasalahan mereka selama tinggal di pesantren dan pandangan/ pendapat mereka tentang anak-anak Sunni yang ada di Desa Karang Gayam, pada 7 Juli 2013

38. Pada tanggal 24 Juni 2013, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI sebagai Institusi HAM Nasional secara bersama-sama mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk memohon audiensi dalam rangka penyelesaian masalah serangan terhadap penganut Syiah di Sampang dan permasalahan yang dialami kelompok minoritas agama lainnya di Indonesia. Atas surat tersebut, Presiden RI melalui Kementerian Bidang Politik Hukum dan HAM, menggelar rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dengan Institusi HAM Nasional, yang dilaksanakan pada 15 Juli 2013 bertempat di Kantor Menkopolhukam, dengan agenda pembahasan kondisi terkini penganut Syiah Sampang dan kelompok minoritas lainnya lainnya di Indonesia sebagai bahan pertemuan dengan Presiden. Namun hingga laporan ini disusun, Presiden belum menggelar pertemuan dengan Institusi HAM Nasional guna membahas permasalahan yang dihadapi penganut Syiah Sampang dan kelompok minoritas agama lainnya di Indonesia.

Perempuan pengungsi dilatih kerajinan tangan di GOR Sampang. dokumen LPSK

Pengungsi syiah di GOR sampang pasca penyerangan Agustus 2012. Dokumen LPSK

Center for Marginalized Communities Studies, berlokasi di Surabaya, Jawa Timur 23

Ahlul Bait Indonesia

4 Lembaga Bantuan Hukum Universalia, berlokasi di Jakarta

V. LANGKAH PENANGANAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

39. Dalam rangka pengungkapan informasi dan penyelesaian kasus dalam tindak kekerasan yang dialami Komunitas Syiah Sampang, LPSK telah melakukan:

39.1. memberikan perlindungan terhadap para saksi yang terdapat dalam berkas perkara 1 (satu) orang terdakwa untuk peristiwa 29 Desember 2011 dan untuk berkas perkara 5 (lima) orang terdakwa untuk kejadian 26 Agustus 2012.

39.2. menerima 44 permohonan perlindungan dan bantuan dari penganut Syiah dan telah diputus dalam Rapat Paripurna Permohonan (RPP).

39.3. berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur terkait permohonan bantuan tenaga pengamanan dari Satuan Brimob untuk dapat ditempatkan di GOR Sampang, dan permohonan ini telah direspon dengan penugasan Anggota Brimob Polda Jawa Timur sebanyak 10 orang di Gedung GOR Sampang mulai tanggal 10 Februari 2013 untuk membantu pelaksanaan pengamanan terhadap para pengungsi khususnya saksi terlindung.

39.4. berkoordinasi dengan Polres Sampang terkait Pengamanan dan Pengawalan pada saat penjemputan saksi terlindung LPSK dari Gor Sampang menuju Rumah Aman LPSK di Surabaya dan menuju ke PN Surabaya sampai sekembalinya ke Sampang.

39.5. berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya untuk Pengamanan oleh Polwan di PN Surabaya mengingat banyaknya saksi perempuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik intimidasi maupun ancaman dari para pengunjung persidangan yang notabene pendukung terdakwa, selama proses persidangan di PN Surabaya.

39.6. memberikan nasihat hukum kepada para saksi sebelum dan sesudah proses persidangan agar dapat memberikan pemahaman kepada saksi tentang proses pemeriksaan atau pengambilan keterangan di persidangan dan sebagai bentuk evaluasi guna mempersiapkan saksi dalam proses pemeriksaan berikutnya.

39.7. secara periodik dengan Kejaksaan Negeri Sampang maupun Kejati Jawa Timur untuk memantau informasi perkembangan perkara pidana tersebut guna diinfokan kepada para saksi sebagai bentuk hak saksi untuk memperoleh informasi tentang perkembangan perkara dan putusan pengadilan.

39.8. memberikan layanan bantuan medis (operasi) terhadap seorang saksi terlindung (saksi korban) di Rumah Sakit Bhayangkara.

39.9. memberi perlindungan layanan hak saksi dan korban bagi 48 orang saksi dan korban kasus serangan terhadap penganut Syiah Sampang selama mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

39.10.berkoordinasi dengan Wakil Ketua PN Surabaya untuk diberikan tempat transit khusus bagi saksi, selama proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya.

39.11.berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk membahas tentang kemungkinan alternatif pemindahan lokasi persidangan di luar Sampang untuk menjamin keamanan saksi dan kondusifitas situasi persidangan, dimana hal ini ditindaklanjuti dengan pengiriman surat ke Mahkamah Agung oleh LPSK dan surat dari Kapolres Sampang, Kajari Sampang, Pengadilan Negeri Sampang melalui pengantar Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang meminta agar persidangan dapat dipindahkan ke luar Sampang. Hal ini telah direspon oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan Ketua MA Nomor: 133/ KMA/SK/X/2012 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Rois Al Hukamah. melakukan pertemuan koordinasi dengan Wakil Bupati Sampang dan jajaran serta Bakesbangpol Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membahas pelaksanaan perlindungan terhadap beberapa orang warga Sampang yang menjadi saksi dalam perkara Sampang dan menjelaskan kondisi terkini mengenai perkembangan proses hukum atas perkara dimaksud.

39.12.menyampaikan beberapa pandangan terkait penanganan konflik Sampang berdasarkan apa yang ditemukan Tim LPSK di lapangan kepada wakil Bupati Sampang dan Bangkesbangpol Jawa Timur.

40. Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)5 menyebutkan bahwa dari hasil koordinasi dan pantauan di lapangan bahwa:

40.1. upaya meredam dan mendamaikan konflik yang sudah dilakukan baik oleh aparat keamanan TNI/Polri, Pemda dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat namun belum mampu mencegah secara optimal.

40.2. telah dilakukan pembahasan antara Kementerian/Lembaga terkait untuk mencari solusi yang tepat khususnya oleh Pemerintah Daerah JawaTimur.

41. Kementerian Kesehatan RI6 menyampaikan:

41.1. peran jajaran kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan sebagai dampak dari konflik sosial tersebut adalah: a) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada korban; b) RSUD Sampang memberikan pelayanan kesehatan kepada korban; c) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mendirikan 2 pos kesehatan selama 24 jam di GOR dan di lokasi kejadian, mempersiapkan logistik dan obat-obatan yang dibutuhkan, serta melakukan pengamatan terhadap kemungkinan timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di tempat pengungsian.

41.2. terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur/ PPKK Regional Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Pemantauan terus dilakukan oleh RSUD Sampang, Dinas Kesehatan Kab. Sampang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, PPKK Regional Jawa Timur dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan.

41.3. upaya pemulihan gangguan psikologis kepada korban dengan mengirim tim kesehatan jiwa ke lokasi kejadian untuk pendampingan psikologi dan pelayanan kesehatan jiwa bagi korban pasca konflik.

42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan bahwa telah :

42.1. mengirimkan tim dan melakukan pemantauan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan perempuan dan anak di penampungan sekaligus juga memberikan dukungan moril dan berbagai bantuan terkait dengan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

42.2. melakukan kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang terkait data dan jumlah pengungsi, didapatkan berjumlah 288 jiwa, terdiri dari 142 laki-laki dan 146 perempuan, mengumpulkan data mengenai kondisi perempuan dan anak serta layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak di pengungsian.

5 Melalui surat Nomor : B.1136/Ses/Polhukam/10/2012, tertanggal 9 Oktober 2012 6 Melalui surat Nomor: KK.01.03/IX/1769/2012, tertanggal 4 Oktober 2012

43. Kementerian Dalam Negeri RI8 menyelenggarakan:

43.1. terkait penanganan peristiwa serangan 26 Agustus 2012, Kemendagri senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang, terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dari sisi kesejahteraan dan langkah-langkah yang telah dilakukan pasca konflik Sampang untuk harmonisasi dan mencegah kembali konflik.

43.2. pertemuan silaturahmi yang digelar pada tanggal 10 September 2012, dalam rangka mencari solusi permanen persoalan di Kabupaten Sampang, yang diikuti oleh Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur, Buati Kabupaten Sampang, Ketua MUI Pusat, Ketua Umum PBNU, Ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan ketua Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang menghasilkan 8 (delapan) kesepakatan (lihat lampiran II dalam laporan ini).

44. Kementerian Agama RI9 telah membahas upaya-upaya strategis strategis dalam rangka mewujudkan penyelesaian permanen terhadap permasalahan di Sampang dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jatim, Bupati Sampang, MUI, PBNU, IJABI dan ABI. Rumusan kesepatakan yang dihasilkan, diantaranya:

44.1. dakwah harus disampaikan dengan baik dan tidak sampai menimbulkan keresahan dan selalu memperhatikan kondisi masyarakat.

44.2. PBNU siap menciptakan dan mewujudkan situasi yang kondusif di Jawa Timur.

44.3. Pemprov Jatim akan memfasilitasi pengungsi mencari tempat tinggal sementara.

44.4. Pemerintah Daerah akan berupaya memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sampang.

45. Kanwil Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur10 telah melakukan langkah, diantaranya:

45.1. pada hari Selasa, 4 September 2012, melakukan negosiasi dengan Tajul dan Ahlul Bait Indonesia agara para pengungsi Syiah di GOR Sampang mau dipindahkan ke tempat yang lebih representatif, aman, nyaman, dan manusiawi, yaitu di Puspa Agro Sukodono, Sidoarjo dengan fasilitas 90 kamar, dekat dengan perbelanjaan dan ada tempat ibadah. Namun mereka menolak, dan pengungsi tetap di GOR Sampang dengan fasilitas tambahan tempat pendidikan sementara (tenda), jaminan keamanan, dan menu makan yang layak. Para pengungsi menghendaki kembali ke kampung halaman dan meminta agar rumah mereka yang telah dibakar massa tanggal 26 Agustus 2012 dibangun kembali.

45.2. pada hari Selasa, 11 September 2012, Kakanwil Kemenag Jatim dan Asisten III Pemprov Jatim mengadakan pertemuan dengan Tajul di LP Sidoarjo. Hasilnya, Tajul bersedia mengadakan perjanjian perdamaian tanpa syarat dengan Rois.

45.3. pada hari Rabu, 12 September 2012, Kakanwil mengadakan pertemuan di Kanwil Kemenag Provinsi Jatim. Pertemuan itu dihadiri oleh Rektor IAIN Sunan Ampel (Prof. Dr. Abd A'la), Kabag TU Kanwil, dan Tim Penyelesaian Kasus Sampang. (hasil pertemuan di lampiran III laporan ini)

45.4. Pada 14 September 2012, diadakan pertemuan di kantor Polda Jawa Timur yang dihadiri oleh Direskrim Polda Jatim, Asisten III Pemrov Jatim, Rektor IAIN Sunan Ampel, Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim dan Rois Al-Hukamma. (hasil pertemuan di lampiran IV laporan ini)

45.5. Pada 17 September 2012, Kabid Pontren Jatim menemui ulama-ulama Sunni dan Syiah.

46. Program/langkah yang rencananya akan dilakukan oleh Kanwil Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan kasus Sampang, diantaranya: 46.1. mengirimkan penyuluh ke daerah konflik setiap hari Jumat secara bergiliran (10 orang) untuk menjadi khotib Jum'at sebagai upaya penyadaran dan peningkatan keimanan.

46.2. mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan materi-materi mengenai kerukunan umat beragama, dimana sasarannya adalah daerah konflik dan pengungsi

46.3. untuk mempercepat dan meningkatkan nilai tawar, berupaya mendorong Kementerian Agama, Pusat dan Wilayah, untuk memberi bantuan sosial

46.4. hunian sementara yang disiapkan berupa tanah kosong yang sudah dibangun barak/sluster rumah sederahana. Pengungsi ditampung di tiga titik perumahan yaitu: Barisan Indah Permai, Permata Selong dan Permata Indah

7 Melalui Surat Nomor: B-2130/Set/KPP-PA/D-III/10/2012 tertanggal 16 Oktober 2012

8 Melalui Surat Nomor: 005/529/D.III, tertanggal 9 Oktober 2012

9 Melalui Surat elektronik yang dikirim ke tim 'T'TR pada 22 Oktober 2013

10 melalui surat elektronik yang dikirim ke tim TTR pada 22 Oktober 2013

46.5. untuk pengamanan, hunian sementara ini dijaga oleh kepolisian setempat

47. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang bersama Pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan pembinaan kepada korban yang ada di GOR setiap habis Isya dan pukul 20.00, sambil mengajak pengungsi agar mau kembali kepada paham kebanyakan orang Nagkrengan Karang Gayam Omben Sampang, menyiapkan Pondok Pesantren yang siap menampung para santriwan-santriwati pengikut Tajul dan menyiapkan tempat pendidikan bagi anak-anak di pengungsian dengan Tenda Darurat sebagai tempat pendidikan.

48. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang1 mengambil tindakan dan langkah-langkah setelah terjadinya koflik, mencakup jangka pendek dan program jangka panjang (lihat pada lampiran V laporan ini).

49. Polisi Resort Sampang menyampaikan kebijakan dan langkah pengamanan yang dilakukan pasca serangan 26 Agustus 2012, diantaranya: a) membangun 6 titik pos polisi yang didirikan di Desa Karang Gayam, untuk memantau aktifitas dan kegiatan di sekitar desa tersebut, b) pengusutan dan proses hukum bagi pelaku penyerangan komunitas Syiah Sampang pada desember 2011 dan Agustus 2012.

11 Melalui Surat Nomor: 342.5/10225/203/2012 tertanggal 5 Oktober 2012

VI. RESPON YANG DILAKUKAN LEMBAGANON-NEGARA

50. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya telah melakukan pemantauan terhadap permasalahan di Sampang sejak awal tahun 2011 dan sejak itu terus melakukan pendampingan kepada para korban termasuk para pengungsi Syiah yang mengungsi di GOR Sampang pasca kejadian 26 Agustus 2012 lalu.

51. Mendasarkan pada aspirasi komunitas korban, KontraS Surabaya juga menolak adanya proses relokasi ataupun perpindahan lokasi para pengungsi dari GOR Sampang ke luar Sampang yang telah ditawarkan oleh Pemprov Jatim. KontraS Surabaya terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pengungsi di GOR Sampang sambil ikut memperjuangkan agar para pengungsi bisa kembali ke rumah/lokasinya masing masing.

52. KontraS Surabaya melakukan pendampingan kepada korban di pengadilan dan melakukan pembelaan kepada korban terkait putusan Majelis Hakim yang merugikan korban.

53. Pemantauan dan pendampingan hukum terhadap korban juga dilakukan oleh ABI, LBH Universalia, LBH Jakarta, C-Mars, dan gabungan NGO yang terhimpun dalam Aliansi Kebebasan Keyakinan dan Beragama (AKKB).

54. AMAN Indonesia melakukan pendampingan dan pemantauan tentang kondisi pengungsi Syiah pasca penyerangan desember 2011

55. Mer-C (Medical Emergency Rescue Committee) Indonesia melakukan pengobatan bagi pengungsi Syiah, baik ketika berada di GOR maupun setelah kembali ke desa asal, pasca penyerangan desember 2011.

56. Koalisi NGO untuk Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terdiri dari HRWG, CMars, The Wahid Institute, Indonesia Legal Resource Center (ILRC), LBH Jakarta, Setara Institute dan Elsam, pada 2013 mengirimkan Laporan Alternatif ke Komite HAM PBB mengenai implementasi ICCPR (International Convenant of Civil and Political Rights/Konvensi Internasional Hak Sipil Politik) terkait kondisi kekerasan dan diskriminasi yang dialami penganut Syiah dan minoritas agama lainnya di Indonesia12

57. MUI Kabupaten Sampang mengeluarkan Fatwa Nomor: A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyesatkan kelompok Syiah.

58. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang menyatakan sikap dengan surat Nomor: 255/PC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibacakan dan disampaikan pada acara silaturrahim Kapolda Jawa Timur dengan Forpimda, MUI Jatim, MUI Kab. Sampang, Ulama, dan Tokoh masyarakat. Surat tersebut berisi dukungan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Sampang. PCNU Kabupaten Sampang juga menerbitkan Kartu Kelompok Anak Ranting (Kartu Anggota NU) seluruh Sampang untuk membedakan kelompok Syiah dan Sunni.

situasi evakuasi para penganut syiah sampang saat terjadi penyerangan pada desember 2011. dokumen KPAI

12 Lihat laporan di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fN GO%2fIDN%2f14707&Lang=en

VII. KESIMPULAN

Dari hasil pemantauan bersama, Tim Temuan dan Rekomendasi Konflik Sampang :

59. Mengecam keras penyerangan berulang terhadap penganut Syiah yang terjadi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang Sampang, terutama yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 dan pada 26 Agustus 2012.

60. Mengenali bahwa konflik antara penganut Syiah dan Sunni di Sampang bersifat kompleks, multi aras dan multi dimensional. Faktor sosio-kultural, agama, ekonomi dan politik turut mendorong terjadinya konflik itu. Ketegangan yang ada di dalam komunitas antara kelompok Sunni dan Syiah, konflik individu di dalam keluarga, pertarungan politik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional turut pula mempengaruhi eskalasi konflik tersebut. Seluruh situasi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dalam konteks pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

61. Mengenali bahwa pengalaman perempuan dalam konflik Sampang menggambarkan betapa rekatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam peristiwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama.

61.1. Isu kekerasan terhadap perempuan telah dijadikan 'alat' untuk memperkuat konflik baik sebagai bagian dari syiar kebencian maupun untuk mengaburkan pemahaman publik terhadap akar konflik.

61.2. Perempuan menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan saat penyerangan, termasuk mengalami trauma dan menanggung beban sebagai orang tua tunggal dan pencari nafkah satu-satunya karena suami meninggal dunia (akibat serangan) ataupun dipenjara.

61.3. Rasa aman korban termasuk perempuan berkurang drastis ketika penegakan hukum atas pelaku penyerangan tidak berjalan. Padahal, saksi dan korban di lapangan telah melaporkan kepada pihak kepolisian siapa saja yang terlihat melakukan pembakaran namun polisi kemudian hanya menetapkan satu orang pelaku.

61.4. Hilangnya rasa aman perempuan dan dampak kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan kerap diabaikan baik oleh negara yang mestinya memiliki tanggung jawab pemenuhan hak asasi perempuan, maupun oleh kelompok masyarakat termasuk pemuka agama.

622.Mengenali bahwa anak dari kedua pihak, baik yang diserang maupun menyerang, adalah korban dari situasi konflik sehingga pendampingan, termasuk pemulihan, perlu dilakukan kepada kedua kelompok anak tersebut.

63. Upaya perlindungan anak belum bersifat substantif, baik perlindungan khusus untuk anak-anak di pengungsian, maupun anak-anak di wilayah Sampang. Sebagai ilustrasi, pada anak-anak di pengungsian upaya pengamanan justru membatasi ruang gerak dan mengeliminir hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terbebas dari ketakutan, serta hak untuk bermain dan bergaul dengan teman sebaya. Sebaliknya, kebebasan yang ada di wilayah konfik tanpa ada pendampingan berpotensi melanggengkan terus berlangsungnya doktrinasi yang salah dan potensi masuknya pengaruh negatif dari luar.

64. Menemukenali konflik Sampang telah menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama, namun tidak terbatas pada hak tiap-tiap warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak-hak asasi yang terlanggar, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi RI dan Perundangan Nasional lainnya, antara lain:

64.1. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:

64.1.1. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28B (2)

64.1.2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, pasal 28D (1)

64.1.3. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal, pasal 28E (1)

64.1.4. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepercayaan dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, pasal 28E (2)

64.1.5. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, pasal 28G (1)

64.1.6. Hak untuk bertempat tinggal, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pasal 28H (1)

64.1.7. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, pasal 28I (1)

64.1.8. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28I (2)

64.2. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

64.2.1. Hak atas rasa aman, tentram serta perlindungan dari intimidasi, pasal 30

64.2.2. Hak kepemilikan atas harta benda, pasal 36 (2)

64.2.3. Hak atas bertempat tinggal dan mendiami wilayah, pasal 27 (1) dan (2)

64.2.4. Hak atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan dari negara, pasal 8

64.2.5. Hak setiap warga negara Indonesia untuk bebas bergerak dan berpindah tempat dalam wilayah negara Republik Indonesia, pasal 27 (1) dan (2)

64.2.6. Hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak, pasal 40

64.2.7. Hak khusus yang melekat pada wanita dan fungsi reproduksi, pasal 49 (3)

64.2.8. Hak atas perlindungan terhadap anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, pasal 52 (1)

64.2.9. Hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, pasal 54

64.2.10. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya dibawah bimbingan orang tua atau wali, pasal 55

64.2.11. Hak anak untuk bermain, istirahat, bermain dengan teman, berrekreasi, pasal 61

64.2.12. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, pasal 62

64.2.13. Hak untuk tidak dilibatkan dalam kerusuhan sosial yang mengandung unsur kekerasan, pasal 63

64.3. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik:

64.3.1. hak atas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, pasal 18 (1). Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

64.3.2. hak untuk tidak dipaksa berpindah agama atau keyakinan, pasal 18 (2). Hak ini mengatur bahwa dimana tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya

64.4. Hak Perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, mencakup:

64.4.1. hak atas pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cumacuma, serta pemberian makanan bergizi selama kehamilan dan menyusui, pasal 12 (2)

64.4.2. hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan semua segi kehidupan kebudayaan, pasal 13 (c)

64.4.3. hak memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, pasal 14 (b)

64.4.4. hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

64.5. Hak Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mencakup:

64.5.1. hak tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 4 dan pasal 54

64.5.2. hak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, pasal 6, 42 (1) dan (2); 43 (1) dan (2)

64.5.3. hak untuk mendapat pendidikan pasal 9, 48 dan 49

64.5.4. hak Beristirahat, bermain, rekreasi, pasal 11

64.5.5. hak atas perlindungan khusus dalam situasi darurat dan anak dari kelompok minoritas, pasal 59, 60 dan 65

65. Mengenali bahwa negara belum mampu memastikan pemenuhan hak konstitusional warga untuk merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu. Hal ini terlihat dari terus berulangnya berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan dan yang dialami oleh para penganut Syiah di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, kemungkinan untuk kembali berulang karena penyelesaian belum menyentuh akar masalah serta belum terpenuhinya hak-hak korban, khususnya atas restitusi dan rehabilitasi.

66. Menyesalkan tindakan Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan yang justru memperlihatkan keberpihakan pada kehendak kelompok mayoritas, antara lain ditunjukkan dengan:

66.1. Proses mediasi tidak terjadi karena Pemerintah Daerah Sampang dan Aparat Keamanan tidak menempatkan dirinya pada posisi yang netral.

66.2. Pengambilan keputusan untuk relokasi ke Sidoarjo secara paksa tanpa melibatkan pihak korban

66.3. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono melakukan sujud syukur usai sukses memindahkan warga Syiah yang seharusnya wajib dia lindungi.13

66.4. Pada 6 Agustus 2013, Bupati Sampang, Fanan Hansyib, Kepala Kesbangpol Rudy Setiadi dan Kapolsek Omben berada di rumah Kyai Safiudin di Omben dan menyaksikan upaya pemaksaan 'syahdat ulang' terhadap seorang penganut Syiah yang baru kembali ke Karang Gayam untuk merayakan Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut ada pesan-pesan jika tidak menandatangani maka tidak ada jaminan keamanan bagi keselamatan dirinya dan keamanan rumah14

66.5. Pemerintah Kabupaten Sampang dan Aparat Keamanan tidak melakukan pencegahan dan penangkapan pelaku bate speech dan intimidasi dari kelompok intoleran tetapi justru aktif mempercepat upaya evakuasi paksa kelompok Syiah.

67. Menyesalkan putusan pengadilan yang mengkriminalisasi warga negara atas dasar agama dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya, yang berbeda dari pandangan mayoritas, yaitu atas putusan Pengadilan Negeri Sampang terhadap Utz. Tajul Muluk, Pimpinan Komunitas Syiah Sampang, dengan dakwaan Penodaan Agama, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Vonis dinaikkan menjadi 4 (empat) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. Kriminalisasi serupa ini merupakan akibat dari belum tuntasnya pemahaman dan pengaturan hubungan antara negara dan agama di Indonesia.

68. Menilai rendahnya vonis hukuman bagi para pelaku serangan, bahkan vonis bebas terhadap Ustad Rois oleh pengadilan sebagai kegagalan pengadilan menjadi institusi terakhir yang memberi perlindungan HAM bagi warga negara dari tindakan kekerasan atas nama agama.

69. Menyesalkan bahwa dalam fakta persidangan untuk kasus pembakaran dan perusakan rumah komunitas Syiah, baik pada peristiwa serangan 29 desember 2011 maupun 26 Agustus 2012, baik JPU maupun majelis Hakim tidak melakukan pengusutan terhadap pelaku, berdampak tidak ada putusan hakim yang mengatur tentang ganti rugi matiril atas harta benda milik korban. Hal ini berakibat pada tidak ada celah hukum untuk pengajuan restitusi ke pengadilan.15

70. Menilai bahwa pemaksaan relokasi ke rumah susun Puspo Argo Sidoarjo adalah keliru. Relokasi tersebut bisa menjadi bentuk lain mengokohkan akar konflik sehingga potensial memindahkan atau memicu konflik ke wilayah lainnya. Tindakan relokasi juga melanggar hak-hak warga negara yang tercantum Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

71. Menilai kegiatan pembinaan dengan tujuan untuk penyadaran dan peningkatan keimanan terhadap penganut Syiah yang digelar Kementerian Agama bersama Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan salah satu bentuk tindakan pemaksaan pindah keyakinan. Hal ini bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk meyakini kepercayaannya dan hak untuk tidak dipaksa berpindah agama atau keyakinan.

72. Menilai pola kekerasan dan penyikapan negara atas kekerasan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagaian kelompok agama, dengan cara mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok serta pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa terhadap komunitas Syiah Sampang, dapat mengarah pada kejahatan genosida yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Onn eualhs keweanl bewn acinas oan fralila suntg rounan aci onn thaly whtar sin faga kelayy nannga pange pim pam Pn Pres dan ke domaton di detol

zu1fa Mt DiPukal Samaorang DON Me Mbotal rumawruharou Semuanga dan Dapurseragam

Tulisan Anak-anak Pengungsi Syiah di GOR Sampang. Dokumen LPSK

13 pemberitaan media: http://www.merdeka.com/khas/islam-tak-lagi-indah-di-sampang-islam-versi-nabi-2.html, http://www. beritadewan.com/kasus-syiah-sampang-legislator-desak-solusi-pendekatan-inklusivitas/; http://beta.satuharapan.com/content/read/pemerintah-harus-susun-road-map-mengembalikan-jemaat-muslim-syiah-sampang-ke-kampung-mereka/

14 Berdasarkan informasi melalui surat elektronik yang dikirim oleh jaringan SEJUK pada 7 Agustus 2013. Silahkan lihat juga pemberitaan media massa tentang pemaksaan pindah keyakinan yang dihadapi penganut Syiah Sampang: http://www.thejakartaglobe.com/news/madura-shiites-face-conversion-threat/

15 Sebagaimana diatur dalam UU RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

VIII. REKOMENDASI

73. Mendesak Presiden, selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan pengemban mandat Konstitusi, untuk mengambil alih penanganan konflik Sampang dan memerintahkan jajarannya di tingkat Kementerian dan pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah cepat dan korektif penanganan konflik. Presiden perlu memastikan pemerintah melaksanakan tanggung jawab untuk mengupayakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi seperti diamanatkan oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Penanganan yang dimaksud perlu mendengar aspirasi komunitas korban untuk kembali ke kampung halamannya dengan jaminan rasa aman yang substantif dengan memberikan perhatian pada kerentanan khusus perempuan dan anak.

74. Kapolri memastikan jajarannya menjaga netralitas, menjamin rasa aman masyarakat dan tegas melakukan penegakan hukum, termasuk melindungi para pendamping korban, media, penggiat HAM yang berusaha merawat Indonesia dari tindak intoleransi, demokrasi yang dijamin dalam konstitusi.

75. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan program-program perdamaian, termasuk dengan menggunakan pendekatan kultural untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak warga negara atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program-program ini ditujukan kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa dan secara khusus menyiapkan dialogdialog dengan tokoh agama lintas mahzab dan lintas iman.

76. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Presiden dan jajarannya dalam menjalankan mandat Konstitusi terutama dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

77. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mencabut Undang-Undang yang menjadi celah mengkriminalisasi warga negara atas agama dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya yang berbeda dari pandangan mayoritas.

IX. LAMPIRAN

I. Kronologi Ketegangan Syiah-Sunni di Sampang, tahun 2004-April 2012

Ketegangan antara Sunni dan Syiah sudah terjadi sejak tahun 2004. Tekanan pada kelompok Syiah di Sampang menguat sejak tahun 2006 setelah Ustad Ma'mun meninggal dunia. Tekanan diwarnai kekerasan diperburuk dengan keretakan antara Ustad Rois dan Ustad Tajul Muluk, dimana keluarga terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu dipimpin oleh Ustad Tajul Muluk (Iklil, Hani, dan Umma), dan Ustad Rois (Achmad, Budur, Kalsum dan Fatimah). Ustad Rois adalah yang memimpin kelompok yang melakukan tekanan pada kelompok Syiah, yang berpuncak pada peristiwa pembakaran tiga rumah milik Ustad Tajul Muluk, Iklil dan Hanni pada 29 Desember 2011.

I.1. Sebelum 2009 ketika Utz. Rois keluar dari Syiab:

I.1.1. sejak tahun 2004, mulai ketegangan antara ulama Sunni dan Syiah. Dalam hal ini, pandangan kelompok Sunni yang menolak Syiah dipimpin Ustad Ali Kharar dan kelompok Syiah dipimpin oleh Ustad Ma'mun (ayah dari Ustad Utad Rois dan Ustad Tajul Muluk). Ustad Ali Kharar dan Ustad Ma'mun masih memiliki relasi saudara. Ketegangan ini tidak berujung di kekerasan, karena ketokohan Ustad Ma'mun.

I.1.2. pada tahun 2006 ada penghadangan terhadap kelompok Syiah di Nangkernang yang hendak mengikuti kegiatan Asyura di Malang. Aksi ini tidak berujung kekerasan meski massa Sunni sempat ditantang pula oleh kelompok Syiah.

I.1.3. 20 Februari 2006, diadakan pertemuan para ulama se Madura yang diprakarsai oleh Ustad Ali Kharar untuk meminta klarifikasi Ustad Tajul Muluk tentang ajaran Syiah. Pertemuan mengajukan 6 (enam) butir kesepakatan, yang antara lain meminta Ustad Tajul Muluk untuk tidak lagi menyiarkan ajarannya. Butir kesepakatan tidak langsung dijawab Ustad Tajul Muluk pada pertemuan tersebut. Agar Ustad Tajul Muluk bersedia menerima putusan tersebut maka diutuslah tim yang diketuai oleh KH. Abd. Wahab Adnan.

I.1.4. 26 Februari 2006, pertemuan susulan tidak dihadiri oleh Ustad Tajul Muluk sehingga para ulama yang tergabung dalam Forum Musyawarah Ulama (FMU) Kabupaten Pamekasan - Sampang menyatakan melepas tanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada diri Ustad Tajul Muluk.

I.1.5. 9 April 2007, saat berlangsung acara Maulid di kediaman Ustad Tajul Muluk, Dusun Nangkernang, sejumlah besar massa yang berasal dari Karang Penang datang menghadang tamu yang bermaksud menghadiri acara. Massa penyerang meminta Ustad Tajul Muluk menghentikan acara dan dakwah Syiah. Ustad Tajul Muluk lalu dipaksa membuat pernyataan kembali ke ajaran Asvaja, yang dibacakan di atas panggung acara di hadapan massa.

I.2. Periode 2009 - 2011, khususnya setelab Ustad Rois keluar dari Syiah

Pada periode 2009-2010, ditandai dengan menguatnya intimidasi dan tekanan terhadap warga Syiah dan mobilitas massa yang intensif. Para ulama Madura, yang tergabung dalam BASSRA mengeluarkan ultimatum terhadap Syiah dari tidak boleh melakukan dakwah Syiah dan kembali ke ajaran Ahlusunnab Wal Jamaab menjadi tekanan bahwa tidak ada tempat untuk Syiah di desa Karang Gayam khususnya dan seluruh wilayah Madura. Ada beberapa peristiwa yang terjadi, antara lain:

I.2.1. Agustus 2009, jelang puasa Ramadhan, kelompok Sunni yang mengadakan pengajian di kediaman Ustad Amin di Desa Karang Penang menyampaikan bahwa ada ancaman dari kelompok Syiah agar dalam pengajian tresebut tidak menyoal masalah Syiah.

1.2.2. 17 September 2009, bertepatan dengan hari raya ketupat, terjadi ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah setelah Zainul Jakfar anak asuh dari Ustad Rois menyatakan bahwa dirinya diancam oleh santri Ustad Tajul Muluk. Bentrokan tidak jadi setelah ada pendekatan ke keduabelah pihak atas iniatif polisi dan aparat desa setempat.

1.2.3. 16 Oktober 2009, sebanyak 40 orang massa dari ikatan santri Karang Gayam yang dipimpin ulama Munik Sayuti dan Muklis Iksam melaporkan Ustad Tajul Muluk ke Polwil Madura dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat.

1.2.4. 15 Desember 2009, Ustad Rois menyatakan keluar dari Syiah, yang dalam pandangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang menimbulkan persaingan pengaruh ketokohan di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.

1.2.5. 26 Oktober 2010 Badan PAKEM (Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat) Sampang yang mendesak Ustad Tajul Muluk untuk tidak mengadakan ritual dan dakwah terkait Syiah. Ustad Tajul Muluk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan aktivitas dakwah demi keselamatan umat banyak bila tidak ada pernyataan bahwa Syiah sesat.

1.2.6. 27 Juli 2010, sejumlah massa dari Desa Blu'uran berkumpul di dusun Nangkernang hendak menyerang rumah kediaman Ustad Tajul Muluk. Merespon aksi tersebut, pihak Polres dan Pemerintah Kabupaten Sampang meminta Ustad Tajul tidak kembali ke kampungnya dan Pemerintah Kabupaten Sampang siap merelokasi Ustad Tajul Muluk sesuai dengan rekomendasi Forum Ulama Sampang.

1.2.7. 21 Januari 2011 terjadi ketegangan kembali antara Sunni dan Syiah yang dipicu perselisihan mulut dalam keluarga yang salah satu anaknya adalah pengikut Syiah.

I.2.8. 21 Februari 2011 ketegangan muncul lagi ketika kelompak Sunni dipimpin oleh Ustad Rois menutup jalan menuju rumah Ustad Tajul Muluk yang hendak melakukan peringatan Maulid Nabi

I.2.9. Maret 2011, Ustad Rois menyelenggarakan pengajian yang didalamnya memutar VCD tentang peringatan Asyura yang diwarnai dengan aksi melukai diri. VCD ini kemudian tersebar luas di masyarakat.

I.2.10. 2 April 2011, terjadi aksi pemutusan jalan yang menuju ke kediaman Ustad Tajul Muluk oleh 200 massa Asvaja yang dipimpin Muklis dan Saniwan. Aksi ini dilakukan dengan alasan Ustad Tajul Muluk membangun madrasah di tempat kediamannya.

I.2.11. 4 April 2011, kelompok Ustad Rois menyebar isu bahwa akan terjadi penyerangan ke Ustad Tajul Muluk. Penyerangan tidak terjadi, namun Ustad Tajul Muluk diamankan di Polres Sampang.

I.2.12. 11 April 2011, BASSRA menyampaikan kepada Kapolres Sampang agar Ustad Tajul Muluk untuk keluar dari Sampang, tidak lagi menyebarkan ajarannya dan agar jemaah Ustad Tajul Muluk bergabung kembali ke Sunni.

I.2.13. 11 April 2011, Pemerintah Kabupaten Sampang, Polres Sampang dan Pemeritah Provinsi Jawa Timur mengadakan pertemuan dengan IJABI, dimana pihak IJABI bersedia turut membantu penyelesaian konflik karena secara organisasi kedua pihak Ustad Rois dan Ustad Tajul Muluk) dianggap masih terikat dengan struktur organisasi dan bersepakat agar ada relokasi sementara waktu Ustad Tajul Muluk dan keluarga ke Malang.

I.2.14. 28 Mei 2011, MUI Sampang mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Sampang untuk membekukan Syiah dan Ustad Tajul Muluk direlokasi keluar Madura.

I.2.15. 28 Juli 2011, pertemuan unsur-unsur Muspida mencatat bahwa masyarakat desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran tetap menolak keras keberadaan Ustad Tajul Muluk yang dianggap sebagai sumber masalah.

I.2.16. 29 Juli 2011, Ustad Tajul Muluk menandatangi surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk sementara waktu keluar dari Kabupaten Sampang selama satu tahun untuk membangun kondisi yang kondusif di Desa Karang Gayam.

I.2.17. 30 Juli 2011, Pemkab Sampang melalui Badan Kesbangpol menyerahkan bantuan awal relokasi sebesar Rp 10 juta kepada Ustad Tajul Muluk.

I.2.18. 2 Agustus 2011, dalam surat Bupati Sampang ke Gubernur Jawa Timur disebutkan tentang peristiwa tertanggal 1 Agustus 2011, 28 Juli 2011, dan 11 April 2011, serta bahwa "sampai saat ini Tajul Muluk tidak bersedia (ingkar janji) memenuhi kesepakatan untuk direlokasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah".

I.2.19. 15 Agustus 2011 , Pemda Sampang menyerahkan tambahan biaya relokasi sebesar Rp 50 juta rupiah.

I.2.20. 19 Agustus 2011, Komnas HAM menyurati Bupati dan Kapolres Sampang untuk antara lain memberikan perlindungan kepada komunitas Syiah, memfasilitasi komunikasi antara kelompok bertikai.

I.2.21. 9 September 2011, Pemda Sampang dan Polres Sampang memfasilitasi pertemuan silahturahmi kel Ustad Rois dan Ustad Tajul Muluk.

I.2.22. 28 Oktober 2011, Komnas HAM memfasilitasi pertemuan antara Ustad Rois dan Ustad Tajul Muluk dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan perdamaian atas dasar saling menghormati keyakinan dan pemahaman keamanan masing-masing.

1.2.23. 17 Desember 2011, terjadi kesepakan antara kelompok Sunni diketuai oleh Ustad Rois dan kelompok Syiah yang dipimpin oleh Ustad Iklil dihadapan otoritas pemerintah dan kesatuan keamanan di Sampang. Kesepakatan ini adalah untuk saling menjaga keamanan.

I.2.24. 29 Desember 2011, terjadi penyerangan dan pembakaran rumah Ustad Tajul Muluk, Ustad Iklil, dan Hani.

I.3. Pasca insiden Pembakaran Desember 2011

I.3.1. 1 Januari 2012, MUI Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang disaebarluaskan oleh Ustad Tajul Muluk adalah sesat dan merupakan penistaan terhadap Islam sehingga harus dihadapkan ke pengadilan.

I.3.2. 2 januari 2012, PCNU Sampang mengeluarkan pernyataan sikap bahwa ajaran yang disyiarkan Ustad Tajul Muluk adalah sesat dan karenanya mendukung sepenuhnya Fatwa MUI Sampang.

I.3.3. 2-5 Januari 2012, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan.

I.3.4. 3 Januari 2012, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menyimpulkan, antara lain bahwa Syiah adalah sesat dan meminta kepada MUI Pusat dan MUI Jawa Timur untuk mengeluarkan fatwah bahwa Syiah adalah sesat, meminta pemerintah daerah Sampang untuk melarang keberadaan Aliran Syiah di Madura, dan penindakan hukum kepada Tajul Muluk atas penistaan agama dan melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya.

I.3.5. 4 Januari 2012 BAKOR PAKEM, berpijak pada fatwa MUI Pusat tanggal 6 November 2007 dan dari informasi-informasi tersedia terkait kehadiran Syiah di NU berkesimpulan bahwa ajaran yang disebarkan oleh Tajul Muluk "adalah sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat" dan Tajul Muluk "telah melakukan penistaan agama dan melanggar Penetapan Presiden RI No. 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dan harus ditindak secara hukum yang berlaku."

I.3.6. 14 Januari 2012, MUI Madura mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah sesat dan menyesatkan masyarakat serta menistakan agama; mengusulkan agar Pemda masing-masing kabupaten di Madura membekukan ajaran Syiah, dan kepada MUI pusat untuk mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah adalah sesat.

I.3.7. 2 Februari, Komnas HAM menyurati Gubernur Jawa Timur, Kesbangpol Kemendagri, Bupati Sampang, dan Kapolres Sampang. Surat ini mendesakkan penegakan hukum bagi para pelaku tindak kekerasan, membina suasana kondusif dengan dasar toleransi dan penghormatan pada kebebasan beragama, dan mengingatkan bahwa konflik ini berpotensi meluas ke daerah lainnya. Dalam surat ini Komnas HAM menyimpulkan bahwa konflik Sunni-Syiah adalah akibat ketidakmampuan masyarakat yang mayoritas Sunni menerima keberadaan penganut paham Syiah. Peristiwa Desember 2011 menunjukkan ketidakberdayaan Pemkab Sampang dan Kepolisian Sampang untuk memberikan perlindungan, dan karenanya merupakan pelanggaran hak untuk beragama, rasa aman, dan hak tempat tinggal dan bergerak bebas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

I.3.8. 10 April 2012, Pengadilan Negeri Sampang memutuskan vonis 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari terhadap Musikrah (50 tahun) tersangka pelaku pembakaran Pesantren Syiah pada 29 desember 2011. Dengan dikurangi masa tahanan, tersangka langsung bebas.

I.3.9. 12 April 2012, Ustad Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sampang dengan tuduhan melakukan Penistaan/Penodaan Agama atau Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 156a atau 335 ayat (1) ke 1 KUHP, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sampang sebagai tahanan Titipan Kejari Sampang.

I.4. Insiden Penyerangan 26 Agustus 2012

I.4.1. sekitar pukul 08.00 Wib ratusan massa (diperkiraan berjumlah 500 orang) membawa senjata tajam berupa celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di Dusun Nangkernang.

I.4.2. untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, Ustad Iklil melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Omben dan Polres Sampang melalui telepon selulernya.

Pihak kepolisian menanggapi laporan tersebut dengan mengirim 5 (lima) personil ke lokasi.

I.4.3. pada pukul 11.00 WIB, pelaku yang telah berkumpul mulai menghadang anakanak penganut Syiah yang akan kembali ke pesantren mereka di luar kota Sampang. Para laki-laki dewasa penganut Syiah berusaha melindungi anak-anak dan istri mereka. Pelaku terus menyerang dengan lemparan batu, bom molotov dan menikam dengan senjata tajam.

I.4.4. bahwa ada imbauan yang disampaikan melalui pengeras suara di musholamushola termasuk mushola milik Ustad Rois agar para muslimin berkumpul menghadapi para penganut Syiah yang dianggap sesat

I.4.5. akibat penyerangan tersebut, satu orang bernama Hamama (50 Thn) tewas, 10 orang menderita luka kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka. Pelaku juga merusak dan membakar rumah penganut Syiah, tercatat 40 rumah warga dibakar dan dirusak termasuk rumah Ustad Tajul Muluk yang sebelumnya pernah dibakar oleh pelaku yang sama.

I.4.6. Pada tanggal 20 Juni 2013 sekitar 168 warga Syiah Sampang direlokasi paksa oleh Pemkab Sampang ke Rumah Susun Puspo Argo Sidoarjo dengan menggunakan 3 (tiga) truk dan 2 (dua) bus polisi serta dikawal oleh 3 (tiga) mobil patroli.

II. Delapan Kesepakatan Hasil Pertemuan Silaturahmi yang diselenggarakan Kemendagri RI pada 10 September 2012:

II.1. Kami yang ikut dalam pertemuan ini sepakat melakukan upaya-upaya guna mewujudkan penyelesaian permanen terhadap permasalahan di Kabupaten Sampang

II.2. Pimpinan IJABI Pusat da Pimpinan ABI Pusat akan berusaha memberikan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Sampang dan Jawa Timur pada khususnya serta di Indonesia pada umumnya, dengan menyampaikan dakwah tanpa menimbulkan keresahan dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat

II.3. Pimpinan PB Nahdatul Ulama bersama-sama dan warga NU di Jawa Timur ikut menciptakan suasana kondusif khususnya di Jawa Timur

II.4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama-sama MUI Jawa Timur membantu mewujudkan kerukunana umat dalam rangka meneguhkan ukhuwah Islamiyah yang membawa maslahat bagi umat Islam serta masyarakat bangsa Indonesia

II.5. Pemeritah daerah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi warga pengungsi Sampang mencarikan solusi permanen terhadap masa depan para pengugsi

II.6. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi terhadap adanya keinginan bagi pengungsi untuk mencari penampungan sementara dengan memperhatikan kondisi kemampuan pemerintah daerah

II.7. Pemerintah Kabupten Sampang bersama-sama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) berupaya memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Sampang

II.8. Semua pihak sepakat melakukan dialog-dialog secara terus menerus untuk menciptakan hubungan harmonis internal umat Islam

III. Hasil Pertemuan tanggal 12 September 2012 di Kanwil Menag Provinsi Jawa Timur

III.1. Kebanyakan masyarakat Madura yang terlibat dalam konflik (70%), adalah buta huruf latin (tapi menguasai tulisan arab). Umumnya, mereka hanya mengenyam pendidikan non formal di pondok pesantren.

III.2. Dalam kultur Madura, ada pandangan bahwa orang tua, guru, pemerintah hanyalah simbol saja. Adapun tokoh agama (ustadz atau kyai) merupakan panutan/sumber hukum satu-satunya masyarakat. Sehubungan dengan itu, segala sesuatu yang dinilai sebagai penghinaan dalam hal agama,, akan sangat mudah memicu amarah masyarakat Madura.

III.3. Kepatuhan masyarakat Madura pada sang guru (tokoh agama) sangat kuat. Hal ini disimbolkan dengan foto sang guru dan clurit yang dipasang di dinding langgar-langgar sebagai simbol kepatuhan dan keberanian.

III.4. Mayoritas masyarakat Karang Gayam dan Blu'uran (daerah konflik) adalah santri K.H. Aliyyul Khoror, pemimpin Ponpes Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kec. Kroppo, Kab. Pamekasan yang aliran politiknya adalah SI (Sarikat Islam).

III.5. Tingkat perekonomian masyarakat di daerah konflik relatif rendah. Hal ini pula yang memicu adanya kecemburuan sosial di antara kedua belah pihak.

III.6. Akar permasalahan konflik di Sampang Madura: pertama, masalah keluarga; kedua, masalah asmara; ketiga, perbedaan fatwa keagamaan; dan keempat, masalah politik-kultural yang terakumulasi sehingga konflik tidak kunjung terselesaikan.

III.7. Program/langkah yang direncanakan dalam penanganan kasus kerusuhan di daerah Sampang, di antaranya :

III.7.1. mengirimkan penyuluh ke daerah konflik setiap hari Jum'at secara bergiliran (10 orang) untuk menjadi khotib Jum'at sebagai upaya penyadaran dan peningkatan keimanan.

III.7.2. menyiapkan program kerja jangka panjang sebelum Baiat Perdamaian berupa:

a. menenangkan masyarakat (colling down) agar tidak melakukan beragam aktivitas yang memancing timbulnya konflik.

b. melakukan upaya konsolidasi dalam bentuk: a) Bersilaturahmi dengan para tokoh di kedua belah pihak; b) Ikut terlibat dalam kelompok-kelompok pengajian, seperti yasinan; c) Mengadakan halaqoh ulama dengan tujuan: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan; dan kedua, memberikan kesadaran untuk bisa menerima kembali pengungsi untuk pulang ke daerah asalnya.

C. mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan materi-materi mengenai kerukunan umat beragama, dimana sasarannya adalah daerah konflik dan pengungsi.

III.7.3. untuk mempercepat dan meningkatkan nilai tawar, berupaya mendorong Kementerian Agama, Pusat dan Wilayah, untuk memberikan bantuanbantuan sosial, seperti: bantuan pengusaha kecil (Dit. Urais), bantuan untuk Madrasah Diniyah (Dit. PD Pontren), serta bantuan Block Grand dan RKB (Dit. Pendidikan Madrasah).

III.7.4. hunian sementara yang disiapkan, berupa tanah kosong yang sudah dibangun barak/cluster-cluster rumah sederhana. Para pengungsi ditampung di tiga titik perumahan, yaitu: Barisan Indah, Permata Selong, dan Permata Indah

III.7.5. untuk pengamanan, hunian sementara ini dijaga oleh pihak kepolisian setempat.

IV. Hasil Pertemuan 14 September di Kantor Polda Jawa Timur:

Rois bersedia berdamai dengan Tajul jika Santri Rois yang saat ini mengikuti Tajul agar dikembalikan kepada Rois

Rois bersedia diajak utuk berdamai dan menjalin silaturahmi

V. Tindakan atau langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sampang setelah Konflik Sampang:

1.1. Penanganan Jangka Pendek:

1.1.1. pemerintah Daerah bersama-sama TNI dan Polri menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah konflik.

1.1.2. penegakan hukum, yaitu melakukan proses hukum kepada pelaku atau pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum (perusakan, pembakaran, atau pembunuhan).

1.1.3. Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan seluruh komponen terkait, melakukan rekonsiliasi hubungan antara pihak korban (kelompok Tajul Muluk) dengan pihak penyerang (kelompok Rois), sehingga diharapkan dapat mewujudkan kondusifitas keamanan dan kenyamanan di wilayah konflik, serta sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kerusuhan/konflik yang lain.

1.1.4. Penanganan pengungsi:

○ pengungsi dari lokasi konflik ke tempat yang lebih aman

O merehabilitasi psikologi pengungsi (trauma) pasca kejadian melalui

O penanganan khusus oleh pemerintah dan relawan (khususnya pengungsi perempuan dan anak-anak).

O penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan untuk kenyamanan dan keamanan pengungsi (utamanya untuk balita dan anak-anak).

1.1.5. bersama-sama pemuka agama dan tokoh masyarakat terus memberikan motivasi kepada warga masyarakat agar tetap tenang, sekaligus memberikan pemahaman bahwa siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.1.6. melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengajak dan menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.

1.1.7. agama terhadap ibu dan anak-anak (baik kelompok pengungsi maupun kelompok penyerang) tentang pentingnya kebersamaan dan kerukunan umat beragama.

1.1.8. mendasar pada nilai-nilai kemanusiaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan opsi tawar kepada para pengungsi untuk disediakan tempat tinggal sementara di Rumah Susun yang berlokasi Puspa Agro Sidoarjo (91 rusun), dan disediakan kompleks perumahan di wilayah Sampang. Namun demikian para pengungsi tidak berkenan terhadap opsi tawar tersebut, dan ingin kembali ke tempat tinggal semula (kampung halaman).

1.2. Penanganan jangka panjang:

1.2.1. peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.2.2. pembangunan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur di wilayah pedesaan (khususnya wilayah konflik/kerusuhan).

1.2.3. penyediaan air bersih di pedesaan.

1.2.4. pembangunan kembali rumah korban melalui program Pemerintah Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan TNI yaitu program rehab rumah tidak layak huni (program TNI Manunggal Membangun Desa/ TMMD).

1.2.5. program penerjemahan Al-Qur'an berbahasa Madura dan pendirian televise berbahasa Madura, karena masyarakat wilayah konflik/ kerusuhan masih banyak yang tidak paham bahasa Indonesia.

1.2.6. pembangunan dan perbaikan administrasi pemerintahan desa (kantor desa).

1.2.7. peningkatan SDM masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal di sekolah-sekolah dan atau pesantren.

1.2.8. mewujudkan suasana harmoni, dengan melakukan komunikasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mengembangkan dan memelihara kultur budaya yang baik dan menimbulkan hal-hal positif.

1.2.9. meminta masukan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Rektor UNAIR Surabaya untuk melakukan kajian/penelitian mendalam, sekaligus mendapatkan saran/masukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

TANGGAPANKEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA DAN PUBLIK

Tanggapan atas laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Syiah Sampang disampaikan dalam acara peluncuran publik Laporan TRSyiah Sampang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di kantor Komnas HAM, Jakarta. Sebagai Pembicara Kunci, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hajriyanto T. Thohari, menyampaikan materi dengan tema: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan sesuai dengan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam rangka membangun pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara. Sejumlah penanggap laporan mewakili Kementerian/Lembaga Negara, yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Tim Rekonsiliasi Kasus Syiah/UIN Sunan Ampel, Surabaya. Fokus utama yang disampaikan para penanggap adalah langkah yang telah dan akan dilakukan Kementerian/Lembaga Negara untuk penanganan kasus Syiah Sampang. Peserta yang turut hadir dalam acara peluncuran publik Laporan TTR Syiah Sampang sebanyak 92 orang yang terdiri dari perwakilan NGO, pers, kedutaan besar dan komisi negara

Dalam bagian pembukaan, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas persoalan Syiah Sampang Madura yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurutnya, pada persoalan pemenuhan hak-hak rakyat atau hak-hak konstitusional warga negara, masih menunjukkan adanya persoalan dikriminasi terhadap kaum minoritas, baik minoritas keagamaan, orientasi seksual maupun suku atau budaya. MPR juga merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa warga Syiah Sampang yang dilanjutkan dengan pengusiran ketika mereka telah berdiam diri di GOR Sampang. Para Pengungsi yang telah berdiam diri di GOR Sampang selama kurang lebih 10 bulan, beberapa waktu lalu kembali dipaksa pindah ke rumah susun di Sidoarjo. Mereka dipaksa untuk tercerabut dari kehidupannya sehari-hari dan tidak memiliki mata pencaharian.

Wakil Ketua MPR RI juga menyatakan bahwa Negara seharusnya mengembalikan pengungsi Syiah ke tempat tinggalnya semula dan memberikan perlindungan sepenuhnya pada mereka. Pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional penganut Syiah ini harus dijamin sepenuhnya oleh negara agar mereka bisa kembali menjalankan aktivitas seharisehari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram. Berlarutnya penyelesaian terhadap kasus Syiah Sampang menunjukkan bahwa visi kebangsaan yang dianut di Indonesia masih lemah. Negara sesuai dengan konstitusi, wajib melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negaranya. Visi kebangsaan mestinya dimiliki semua warga Negara Indonesia yang mengaku bahwa semua rakyat Indonesia berkedudukan sama di depan hokum dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Ironisnya masih banyak warga Negara bahkan pejabat Negara yang tidak memahami manfaat empat pilar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah pilar yang bisa dijadikan pedoman dan arah membentuk dan menguatkan visi kebangsaan yaitu visi menghargai kebhinekaan dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional.

A. TANGGAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

Selanjutnya terhadap laporan yang disampaikan TTR Syiah Sampang, perwakilan Kementerian/Lembaga Negara memberikan tanggapan:

1. Brigjen (Pol) Herry Pratomo, Direktur Tindak Pidana Umum Kepolisian RI. Jajaran Polri wajib melindungi seluruh warga Syiah di Sampang. Baik itu di lokasi pengungsian, Rusun dan kampung halaman warga Syiah Sampang. Polri sebagai individu memproses secara hukum setiap orang yang bersalah.Jika Polisi mengikuti irama Muspida bukan karena berpihak, ini ada kepentingan tersendiri demi keamanan bersama, maka warga Syiah dipisahkan untuk sementara waktu agar tidak terjadi konflik.Namun, sebelum melakukan pengamanan, Polri tidak dapat bertindak sendiri karena menunggu koordinasi dari pemerintah daerah baik itu dari Pemerintah Kabupaten Sampang maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bicara soal Syiah dan Sunni, Polri tidak bisa bekerja sendiri, perlu koordinasi lintas sektor. Ketika warga Syiah akan dikembalikan, harus dipastikan terlebih dahulu aqidah Islam yang murni. Tugas Polri adalah membantu keamanan masyarakat dan siap mengamankan seluruh pengungsi Syiah untuk kembali ke Sampang

2. Edi Purwinarto, Asisten III Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara umum menilai ada kemajuandalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Syiah Sampang. Misalnya, Menteri Agama sudah turun tangan dan berbagai lembaga negara berbagai peran sesuai kewenangannya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Syiah Sampang. Seperti, Kementerian Agama, mengurusi persoalan di bidang Agama dalam kasus Syiah Sampang karena hal itu menjadi ranah pemerintah pusat. Sedangkan Pemprov Jawa Timur bertugas menangani para pengungsi dan Polri pada soal pengamanan. Selain itu tim rekonsiliasi yang dipimpin akademisi menelusuri masalah sosial. Dalam penyelesaian ini Pemprov Jatim akan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemprov Jawa Timur menegaskan tidak sepakat dengan pemaksaan relokasi terhadap warga Syiah Sampang ke Rusun di Sidoarjo. Ketika Pemkab Sampang memindahkan para pengungsi, Pemprov Jawa Timur sudah mengingatkan agar tidak dilakukan pemaksaan. Begitu pula menolak pemaksaan 'tobat' yang dipaksakan kepada warga Syiah Sampang. Tak ketinggalan, dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kasus Syiah Sampang, Edi mengatakan Pemprov Jawa Timur sangat terbuka terhadap kritik. Hal itu menurutnya bermanfaat agar langkah yang dilakukan memberi pelayanan terbaik bagi warganya.

3. Syamsul Anam, Tim Rekonsiliasi Kasus Sampang/UIN Sunan Ampel, Surabaya Dalam upaya menyelesaikan kasus Syiah Sampang, tim Rekonsiliasi mendengar aspirasi dari semua pihak. Hal itu perlu dilakukan mengingat kasus tersebut bergulir sangat dinamis. Terkait rekonsiliasi, sampai saat ini tim berkesimpulan yang terbaik untuk dilakukan adalah mengembalikan para pengungsi ke kampong halamannya. Namun demikan, upaya pemulangan pengungsi ke kampong halaman tidak mudah dilaksanakan karena masih ada resistensi dari pihak tertentu. Itu terlihat beberapa waktu lalu menjelang lebaran 2013 dimana ada pemaksaaan 'baiat ulang' terhadap warga Syiah Sampang. Tugas Tim Rekonsiliasi adalah memastikan resistensi itu hilang dan bagaimana para pengungsi dikembalikan sesegera mungkin.Meskipun rekonsiliasi dapat dibangun, namun diharapkan hal tersebut tidak bersifat sementara. Dengan menciptakan rekonsiliasi yang permanen antar pihak yang bertikai diharapkan persoalan dapat selesai secara tuntas dan tidak terjadi lagi konflik di kemudian hari.

Tim Rekonsiliasijuga menilai relokasi bukan cara terbaik menyelesaikan masalah karena hal itu tidak membuat warga menjadi mandiri karena bergantung pada bantuan yang dialirkan pemerintah. Seharusnya mereka hidup sebagaimana masyarakat yang layak.Demikian pula dengan upaya rekonsiliasi yang penuh intimidasi hanya akan membuat kekerasan terus terjadi, sedang warga Syiah akan terus sakit hati. Karena itu menurut Tim Rekonsiliasi, harus hati-hati dalam mengusahakan agar proses rekonsiliasi itu benar-benar terjadi secara permanen. Bukan hanya pengembalian sementara, peredaan sementara, tapi kemudian muncul kasus-kasus lanjutan.Pihak ulama, katanya, telah berjanji akan menerima warga Syiah kembali asalkan mereka bisa menyatu dengan warga. Tim Rekonsiliasi juga menemukan pemerintah daerah siap memfasilitasi rekonsiliasi dan rehabilitasi. Namun pemerintah daerah tak akan mengurusi masalah akidah seperti pertobatan. Sedangkan pemerintah pusat siap membantu rehabilitasi fisik.

Tim rekonsiliasi kasus pengusiran warga Syiah berencana mempertemukan perwakilan warga Syiah dengan ulama pada September mendatang. Dialog itu membahas langkah pemulangan warga Syiah ke kampung halaman mereka di Sampang. Pertemuan diadakan minggu ketiga September 2013.

4. Patrice, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI

Mengacu kepada norma-norma yang ada, maka untuk penyelesaian kasus Syiah Sampang harus bersinergi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang lain. Hal ini bukan hanya dalam konteks persoalan Pemerintah, tetapi ini sudah kepada masyarakat. Dari aspek perempuan dan anak, Kemendagri sudah ada keputusan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemendagri menghimbau kepala daerah setempat, bahwa ada kearifan lokal yang bisa diterapkan untuk penyelesaian kasus ini.

B. TANGGAPAN PESERTA DAN TANYA JAWAB

1. Hadi Jabar (LBH Universalia)

Alasan untuk menunda pengembalian Muslim Syiah ke daerahnya ini adalah terkait masalah keamanan. Saya belum melihat statemen dari Pemprov Jatim untuk langkah-langkah konkritnya. Saya melihat antara pihak-pihak terkait terkesan saling lempar, dan tidak ada solusi bersama yang terbaik. Hal-hal seperti ini akan menghambat proses penyelesaian masalah.

2. Nia Sjarifudin (Aliansi Bhinneka Tungal Ika)

Beberapa waktu lalu kami mengadakan buka bersama anak-anak di Pengungsian Sidoarjo. Anak-Anak bertanya, mengapa orang yang menyerang kami bebas, sedangkan ustad yang mendidik kami malah dipenjara? Persoalan relokasi untuk pengungsi Syiah, sebenarnya sudah ada bibit kemanusiaan antara Sunni dan Syiah. Yang diminta ketegasan dari Pemerintah, terutama Pemkab Sampang Ini harus jelas. Di lapangan, Kesbangpol Sampang malah memecah belah masyarakat.

3. Wahid Ridwan (Kedutaan Besar Belanda)

Sudah ada kesepakatan untuk mengembalikan warga Syiah, kapan akan dilaksanakan pengembalian tersebut? Contoh dari resistensinya apa?

4. Virgi (AMAN)

Kata resitensi seolah-olah menunda penyelesaian dan pengembalian warga Syiah di sampang. Apakah ini akan berlangsung terus-menerus. Sampai kapan kita terus melihat masalah ini tanpa ada penyelesaian. Kita hanya menunggu laporan dari lapangan, bagaimana dengan langkah-langkah. Belum ada upaya koordinasi yang jelas antara Pemkab Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,Kemendagri, Kemenag dan POLRI

Merespon pertanyaan dari peserta, Pemrov Jawa Timur menyampaikan bahwa solusi dari Pemerintah Jawa Timur karena ini pada awalnya permasalahan ini terkait dengan Aqidah, Kemenag sudah menugaskan kepada Kanwil Agama Jawa Timur untuk melakukan rekonsiliasi, dan UIN untuk melakukan kajian dan telaah, Pemrpov Jatim menangani masalah penelantaran-penelantaran warga Syiah. Ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi di GOR Sampang. Pemprov Jatim sangat tidak setuju dengan adanya satu penekanan untuk memindahkan para penguangsi untuk pindah ke Rusunawa. Kewajiban Kami Pemprov adalah memberikan perlindungan agar tidak terlantar. Terkait dengan hak-hak anak Pemprov Jatim juga memperhatikan agar pendidikan mereka tidak terputus. Pemprov memberikan layanan dalam pengungsian, hak-hak dasar anak terkait kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Kami mohon masukan dan koreksi terkait dengan pelaksanaan pelayanan dalam pengungsian ini. Ini menjadi PR bagi Kanwil Agama, untuk memberikan pemahaman yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

Sementara Polrimenyatakan sudah menangkap 6 (enam) orang pelaku dan sudah dijatuhi hukuman. Prinsip Polriadalah menangkap dan memproses secara hukum kepada pelaku. Terkait dengan vonis itu diluar kewenangan Polri.Untuk keamanan di Sampang, Polri mengikuti kebijakan dari Pemkab setempat. Polri siap mengamankan ketika warga Syiah dikembalikan.Dalam hal pengungsian, polisi tidak bisa memerintahkan para pengungsi untuk kembali ke Sampang, ini perlu kebijakan dari Pemda Jatim.Sepakat perlunya sinergitas lintas sektor, agar dapat bicara dalam satu meja untuk mencari solusi yang terbaik sehingga mereka bisa kembali.

Tim Rekonsiliasi UIN Sunan Ampel menyampaikan bahwa dari berbagai informasi yang diperoleh pihaknya, memang resitensi dari kalangan non Syiah itu belum mengecil. Ini telah dilakukan dialog-dialog sebanyak 4 (empat) kali. Tidak ada jaminan jika nanti muncul kekerasan kembali. Pernyataan-pernyataan dari ulama setempat yang datang secara langsung pada Bapak Rektor.Kami sedang meyiapkan forum-forum dialog untuk memperoleh keterangan-keterangan dan untuk memastikan mereka akan kembali dengan aman. Disimpulkan bahwa resitensi belum bisa diatasi.

Atas pertanyaan peserta terkait sikap Kesbangpol Sampang yang dinilai ikut memperkeruh kasus Syiah Sampang, Kemendagri menyatakan bahwa harus ada bukti, fakta dan laporan terkait keterlibatan Kesbangpol Sampang dalam kasus Syiah.Untuk pencopotan PNS di Kesbangpol ini harus ada bukti yang kuat.

C. TANGGAPAN AKHIR TIM TEMUAN DAN REKONSILIASI SYIAH SAMPANG

Mencermati tanggapan Kementerian/Lembaga dan peserta yang hadir, Tim Temuan dan Rekomendasi Sampang membuat catatan akhir, sebagai berikut:

Pertama, sejumlah aparat negara, sebagaimana disebutkan oleh Wakil Ketua MPR RI dalam pembukaan, memiliki visi kebangsaan yang masih lemah. Ini tampak pada penyikapan tentang pengusiran warga Syiah dari Sampang dan pemindahan mereka ke Sidoarjo, juga dalam memaknai dan melaksanakan apa yang disebut sebagai "rekonsiliasi'. Catatan kami pembinaan terus menerus terkait visi dan misi kebangsaan para arapat Negara harus dilakukan dan ini menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri

Visi institusi-institusi di mana pejabat yang terlibat langsung dalam rekonsiliasi baik dari pusat maupun daerah menunjukkan indikasi ketidakjelasan posisi negara dalam konteks hubungan agama dan negara. Negara cenderung menjadi Wasit mana agama yang benar dan mana yang tidak dari warga negaranya.Kami perlu menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya, dan bukan menjadi penentu kebenaran atau melakukan pemihakan terhadap pandangan keagamaan tertentu. Rekonsiliasi harus dilakukan di atas visi yang demikian.Kami sepakat dengan pernyataan Konsep Rekonsiliasi bukan menjadi bagian dari tobat menobatkan sekelompok orang

Kedua, pendekatan penanganan kasus yang semata-mata dilihat sebagai bencana sosial, terbatas pada penangan pengungsian, merupakan reduksi dari persoalan konflik Sampang yang kompleks dan multiaras. Karena reduksi ini, penanganan kasus menjadi parsial, adboc, dan bahkan terkesan bukan saja hanya saling menunggu melainkan saling menolak tanggungjawab.

Kami menggarisbawahi penegasan pihak kepolisian bahwa polisi siap menjamin keamanan pengungsi kembali ke kampung halamannya. Kepemimpinan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah memulangkan pengungsi menjadi kunci dari rekonsiliasi ini.

Kami mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Tim Rekonsiliasi Sampang, yang menurut kami merupakan jawaban dari Presiden beberapa waktu atas surat yang dikirimkan oleh 4 (empat) lemabaga HAM secara bersama-sama kepada Presiden, oleh karena itu untuka) mengupayakan pemulangan sesegera mungkin, dengan jaminan rasa aman dan keberlangsungan hidup, b) memastikan rekonsiliasi berlangsung permanen melalui dialog-dialog dengan mengintegrasikan kearifan lokal, dan c) mendorong pemerintah melakukan kajian dan merevisi kebijakannya.

Dalam kerangka dukungan ini, pemerintah perlu membuat kejelasan kewenangan, koordinasi dan dukungan operasional, termasuk pendanaan bagi Tim Rekonsiliasi. Kalau memang Rekonsialisi ini betul-betul jawaban Presiden, maka tentu Tim Rekonsiliasi ini perlu dibekali dengan kewenangan yang cukup sebagai sebuah task force yang mampu mengkoodinir lintas departemen sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Kami membuka diri untuk berdiskusi dengan Tim Rekonsiliasi untuk mengembangkan konsep rekonsiliasi dan pemulihan hak-hak korban, termasuk parameter keberhasilan dari upaya tersebut dan dalam monitoring dan evaluasi berkala. Kami 4 (empat) lembaga tidak perlu masuk di dalamnya tapi siap menjadi mitra untuk bersama-sama mendapatkan penyelesaian terbaik dan permanen dalam kasus ini.

Demikian catatan penting yang kami sampaikan, dan kedepan kami berharap Pemerintah bisa lebih serius dan koordinasi dan bisa menyusun blue print termasuk tahaptahap dan time tablenya sehingga pengungsi Syiah tidak menunggu mendapatkan kejelasan apa yang dilakukan pemerintah

Terima kasih.

Siaran Pers, Jakarta, 26 Agustus 2013 Satu Tahun menjadi Pengungsi, Kembalikan Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Syiah Sampang

Hari ini (26/08) tepat satu tahun warga Syiah di Sampang, Jawa Timur, menjadi pengungsi pasca penyerangan dan pengusiran rumah mereka pada 26 Agustus 2012. Pada penyerangan itu, satu warga Syiah tewas, 10 orang luka kritis, puluhan orang luka-luka dan lebih 350 jiwa mengungsi. Selama 8 bulan mereka mengungsi di GOR Sampang, sebelum akhirnya pada 20 Juni 2013 dipindahkan secara paksa oleh Pemkab Sampang ke Rumah Susun Puspo Agro Sidoardjo, Jawa Timur. Di rusun yang jauh dari kampung halaman mereka itu, kini berdiam sekitar 151 orang pengungsi.

Untuk menyikapi persoalan ini dengan komprehensif, empat lembaga (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)) menggagas Tim Temuan dan Rekomendasi Peristiwa Sampang, Agustus 2012. TTR Sampang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan guna menemukenali akar masalah, dampak, potensi penyelesaian dan merumuskan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menyikapi konflik tersebut.

TTR Sampang menggarisbawahi bahwa konflik Sampang bersifat kompleks, multiaras dan dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Akibat dari terus berulangnya serangan pada komunitas Syiah, yang berpuncak di 26 Agustus 2012, warga negara kehilangan hak kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinanya itu.Warga Syiah juga mengalami pemiskinan karena aktivitas ekonomi sehari-hari tidak berjalan, aset kebun dan sawah tidak bisa digarap, dan tidak ada ganti rugi atas harta benda yang terbakar atau rusak, serta tidak adanya akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.Sementara juga harus berhadapan dengan ancaman dan intimidasi dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak bisa mengembangkan diri akibat dibatasi dan diawasi selama berada di pengungsian.

TTR Sampang mencatat bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menjadi bagian integral dalam konflik Sampang.Secara langsung maupun tak langsung perempuan menjadi korban penyerangan; ada yang menjadi orang tua tunggal dan pencari nafkah tunggal bagi keluarganya. Isu perempuan juga dijadikan alat mengalihkan perhatian publik: persoalan konflik ini dikecilkan menjadi perseteruan keluarga terkait keinginan menikah dan isu praktik kawin mut'ah dijadikan bagian dalam syiar kebencian. Perempuan Syiah terus-menerus merasa tidak aman karena berita tentang serangan terus dihembuskan.Di pengungsian, sudah ada 4 (empat) orang perempuan melahirkan tanpa bantuan dari bidan.

TTR mencatat pula bahwa anak menjadi korban dalam konflik ini, baik anak Syiah di pengungsian, anak Sunni di daerah konflik, dan anak Syiah di pesantren Syiah di Pekalongan, Bangil, Malang dan Bondowoso. Anak-anak di pengungsian kehilangan tempat tinggal dan rasa aman, layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta kesempatan bermain dan rekreasi yang memadai.Anak-anak di pengungsian sempat terserang penyakit kulit dan tidak mendapatkan porsi makannya sebab disesuaikan dengan makanan orang dewasa.Anak-anak di pengungsian juga tidak bisa bebas keluar dari lokasi Rusunawa Puspo Agro.Anak-anak di lokasi konflik menjadi korban pemahaman agama yang menanamkan kebencian kepada pihak yang berbeda.

TTRmenemukanbahwasampaihariinibelumadaupayapemulihanyangkomprehensif dan substantif.Akibatnya, serangkaian hak asasi dan kemerdekaan dasar yang dijamin di dalam Konstitusi dan berbagai produk hukum nasional tidak dapat dinikmati oleh warga syiah.

TTR menemukenali bahwa dalam situasi ini negara justru bersikap pasif dalam memastikan pemenuhan hak sehingga penyerangan terus berulang.Sebaliknya, berbagai langkah penyelesaian yang diambil negara justru mengokohkan konflik dan melanggar hak.Sikap tidak netral dalam mediasi dan ekspresi keberpihakan pada kelompok mayoritas diperburuk dengan posisi pengadilan yang mengkriminalkan korban, memvonis rendah bahkan bebas kelompok penyerangan, serta mengabaikan fakta-fakta penting bagi pemulihan korban.

TTR berpendapat bahwa Pemda Provinsi Jawa Timur dan Sampang telah salah langkah dengan melakukan pemaksaan relokasi kepada warga Syiah Sampang ke rumah susun Puspo Argo Sidoarjo.Relokasi terhadap kelompok minoritas agama bukan merupakan solusi untuk penyelesaian konflik, namun justru menjadi preseden buruk di masa mendatang.Selain mengokohkan akar konflik, relokasi justru potensial memindahkan atau memicu konflik ke wilayah lainnya.

TTR menilai bahwa pola-pola perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok agama, dengan cara mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, dalam hal ini terhadap kelompok penganut Syiah Sampang, terindikasi serupa pola kejahatan genosida yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, TTR Sampang merekomendasikan, a.l.:

1. Presiden, selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan pengemban mandat Konstitusi, mengambil alih penanganan konflik Sampang dan memerintahkan jajarannya di tingkat Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah cepatdan korektif penanganan konflik. Presidenperlu memastikan pemerintah melaksanakan tanggung jawab untuk mengupayakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi seperti diamanatkan oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Penanganan yang dimaksud perlu mendengar aspirasi komunitas korban untuk kembali ke kampung halamannya dengan jaminan rasa aman yang substantif dengan memberikan perhatian pada kerentanan khusus perempuan dan anak.

2. Kapolri memastikan jajarannya menjaga netralitas, menjamin rasa aman masyarakat dan tegas melakukan penegakan hukum, termasuk melindungi para pendamping korban, media, penggiat HAM yang berusaha merawat Indonesia dari tindak intoleransi, demokrasi yang dijamin dalam konstitusi.

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan program-program perdamaian, termasuk dengan menggunakan pendekatan kultural untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak warga negara atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program-program ini ditujukan kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa dan secara khusus menyiapkan dialogdialog dengan tokoh agama lintas mahzab dan lintas iman.

4. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Presiden dan jajarannya dalam menjalankan mandat Konstitusi terutama dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mencabut Undang-Undang yang menjadi celah mengkriminalisasi warga negara atas agama dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya yang berbeda dari pandangan mayoritas.

Jakarta, 26 Agustus 2013

Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) tentang Penyerangan terhadap Penganut Syiah Sampang, Madura, 26 Agustus 2012

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Contact Person Komnas HAM (Wakil Ketua): M. Imdadun Rahmat 08159548906 Komnas Perempuan (Wakil Ketua): Masruchah 0811843297 KPAI (Ketua): Badriyah Fayumi 0811948812 LPSK (Ketua): A.H. Semendawai 081282022128

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nomor :121/KNAKTP/Pimpinan/IX/2013

Jakarta, 13 September 2013

Hal : Respon terhadap Catatan KontraS atas Laporan Empat Lembaga Negara dalam Kasus Syiah Sampang

Kepada Yth.

Koordinator KontraS

Bapak Haris Azhar

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhdap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan apresiasi dan dukungan dukungan yang disampaikan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui surat dengan nomor: 472/SK-KontraS/IX/2013 perihal Penyampaian Catatan Atas Laporan Empat Lembaga Negara dalam Kasus Syiah Sampang, tertanggal 5 September 2013, atas pentingnya Komnas Perempuan melakukan pemantauan yang lebih detail tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan penganut Syiah Sampang termasuk didalamnya memastikan adanya langkah-langkah pemulihan bagi perempuan.

Kami akan memastikan rekomendasi laporan TTR Syiah Sampang tersampaikan ke berbagai pihak terkait agar segera merumuskan langkah-langkah pemenuhan hak-hak penganut Syiah Sampang atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Untuk itu, Komnas Perempuan mengharapkan dukungan dari NGO dan organisasi masyarakat lain, bersama-sama melakukan langkah aktif mendorong pelaksanaan rekomendasi. Kami juga mengharapkan dukungan informasi detail dari KontraS, terutama tentang pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kasus Syiah Sampang, sehingga menjadi bahan masukan kepada Kementerian/Lembaga Negara dan pihak terkait lainnya.

Khusus untuk rekomendasi yang spesifik ditujukan kepada komisi negara yang lain, maka Komnas Perempuan akan menyampaikan kepada komisi negara terkait dan di bahas dalam forum bersama mereka untuk merumuskan respon dan tindak lanjut.

Demikian dan terima kasih.

Hormat K

ONSINAS EREHFUAN Wakil Ke

Masrucha

Tembusan disampaikan kepada: Yth.

1. Ketua Komnas HAM

2. Ketua KPAI

3. Ketua LPSK

4. Arsip