Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Tim Gabungan Advokasi Kebebasan Beragama Jemaat Ahmadiyah Di Nusa Tenggara Barat

65 halaman · 65 halaman diproses dengan OCR · 20.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA JEMAAT AHMADIYAH DI NUSA TENGGARA BARAT
  2. ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA JEMAAT AHMADIYAH DI NUSA TENGGARA BARAT
  3. Disusun Bersama Oleh:
  4. ISBN 978-602-330-001-3
  5. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
  6. © Komnas Perempuan
  7. Keterangan Foto Cover:
  8. DAFTAR ISI
  9. I. PENDAHULUAN
  10. A. GAMBARAN UMUM SERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH
  11. Tabel kebijakan larangan terhadap Jemaat Ahmadiyah
  12. Kebijakan Daerah Larangan Jemaat Ahmadiyah
  13. B. GAMBARAN SERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH NTB, PERIODE 1996-2006
  14. Penyerangan Awal di Desa Keruak Lombok Timur dan Sambielen, Lombok Barat
  15. C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NTB TENTANG AHMADIYAH
  16. D. KONDISI JEMAAT AHMADIYAH DI PENGUNGSIAN, PERIODE 2006-2013
  17. 1. Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Lokasi Pengungsi Transito Kelurahan Majeluk, Kota Mataram
  18. 2. Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Lokasi Pengungsi Praya
  19. 3. Kategorisasi Pengungsi
  20. III. DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN DAN KOMUNITAS
  21. A. DAMPAK SECARA UMUM
  22. 1. Permasalahan yang dihadapi pengungsi yaitu:
  23. B. DAMPAK YANG DIALAMI PEREMPUAN
  24. C. DAMPAK YANG DIALAMI ANAK
  25. IV. TEMUAN TENTANG PENANGANAN
  26. A. PENANGANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN APARAT KEPOLISIAN
  27. 1. Penanganan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
  28. 2. Penanganan Pemerintah Daerah NTB
  29. 3. Penanganan Kepolisian Daerah Provinsi NTB
  30. B. PENANGANAN OLEH NEGARA TERHADAP PENGUNGSI, PERIODE 2006-2013
  31. 1. Penanganan oleh Pemprov NTB
  32. 2. Penanganan oleh Pemerintah Pusat
  33. C. PENANGANAN OLEH LEMBAGA MASYARAKAT
  34. 1. Penanganan oleh Komite Rakyat Anti Kekerasan (KRAK)
  35. 2. Penanganan oleh LBH APIK Mataram
  36. 3. Penanganan yang dilakukan Pengurus Ahmadiyah
  37. D. SIKAP LEMBAGA AGAMA
  38. 1. Sikap MUI Lombok Barat
  39. 2. Sikap DPW Muhammadiyah NTB
  40. V. RESPON YANG DILAKUKAN INSTITUSI HAM NASIONAL DAN LEMBAGA NEGARA
  41. A. RESPON MASING-MASING INSTITUSI
  42. 1. Komnas HAM
  43. 2. Komnas Perempuan
  44. 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  45. 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  46. 5. Ombudsman Republik Indonesia
  47. 6. Respon Bersama Tim Gabungan
  48. VI. ANALISIS
  49. Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional C. Hak Sipil Politik:
  50. VII. KESIMPULAN
  51. VIII. REKOMENDASI
  52. PEMERINTAH PUSAT
  53. PEMERINTAH PROVINSINUSA TENGGARA BARAT
  54. KEPOLISIAN DAERAN NTB
  55. PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  56. Website:

Laporan Tim Gabungan

ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA JEMAAT AHMADIYAH DI NUSA TENGGARA BARAT

ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA JEMAAT AHMADIYAH DI NUSA TENGGARA BARAT

Disusun Bersama Oleh:

1. M. Imdadun Rahmat (Komnas HAM]

2. Nurjaman (Komnas HAM)

3. Maharani (LPSK)

4. Lili Pintauli (LPSK)

5. Hendra Nurtjahjo (Ombudsman)

6. Dominikus Dalu (Ombudsman)

7. Siti Uswaun Hasanah (Ombudsman)

8. Maria Ulfa Ansor (KPAI)

9. Waspada (KPAI)

10. Masruchah (Komnas Perempuan)

11. Husein Muhammad [Komnas Perempuan]

12. Andy Yentriyani (Komnas Perempuan)

13. Selviana Yolanda (Komnas Perempuan)

14. Salamun Ali Mafaz [Komnas Perempuan]

ISBN 978-602-330-001-3

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta 10310 Telepon : 021 3903963 Faksimili: 021 3903922 Email:[email protected] Web-site:www.komnasperempuan.or.id

1. Hak-Hak Konstitusional 2. Konstitusi 3. Diskriminasi 4. Kekerasan terhadap Perempuan 3. Kebebasan Beragama

© Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasiini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warga negara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan, dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan.

Program dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan kedutaan Besar Norwegia. Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggung jawab Komnas Perempuan dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu perencanaan, pengembangan dan pelaksana program ini.

Keterangan Foto Cover:

Searah jarum jam:

1. Foto puing-puing bangunan rumah milik Jemaat Ahmadiyah yang dibakar dan dihancurkan massa intoleran. Dokumentasi JAI NTB 2011

2. Foto seorang anak dari Jemat Ahmadiyah menyapa dari balik kayu pembatas ruangan pengungsian. Dokumentasi KPAl 2013

3. Foto kondisi luar bangunan pengungsian di Transito. Dokumentasi JAl NTB 2011

4. Foto anak-anak sedang berkumpul menunggu ibu-ibu mereka selesai shalat. Dokumentasi Komnas Perempuan 2013

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN II. GAMBARAN TENTANG TINDAK INTOLERANSI DAN PELANGGARAN 4 KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH NTB A. Gambaran Umum Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah 4 B. Gambaran Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, Periode 1996-2006 10 C. Kebijakan Pemerintah Daerah NTB Tentang Ahmadiyah. 15 D. Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Pengungsian, Periode 2006-2013 17 III. DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN DAN KOMUNITAS 23 A. Dampak Secara Umum 23 B. Dampak yang Dialami Perempuan. 25 27 C. Dampak yang Dialami Anak.. IV. TEMUAN TENTANG PENANGANAN 29 29 A. Penanganan yang Dilakukan Pemerintah dan Aparat Kepolisian. 30 B. Penanganan oleh Negara terhadap Pengungsi, Periode 2006-2013. C. Penanganan oleh Lembaga Masyarakat. 32 D. Sikap Lembaga Agama 33 V. RESPON YANG DILAKUKAN INSTITUSI HAM NASIONAL DAN LEMBAGA NEGARA 35 A. Respon Masing-Masing Institusi 35 43 VI. ANALISIS VII. KESIMPULAN 53 VIII. REKOMENDASI 57 Pemerintah Pusat 57 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 57 Kepolisian Daeran NTB. 58 Pemerintah Pusat Dan Daerah 58 BAHAN BACAAN 60

P. LOMBOK PANTAI Gondang Bayan Gilil SENGGIGI 100 Tanjung Darakuncl 3726 OSa Prawire Segaraanak-tAa G. Rinjani Melimbu 41490 2974 G.Punikan Lomt G.Kondo Selaperang Ampenan Cakranegara Sukamulia Narmada MATARAM Masbagik SELONG Mentang Terare Labuhanha OPRAYA Giligede Sakra Tel. Taliwan Lembar Mujur BatuceraKen Keruak Tel. Kartas SengkolQ Tg. Ringgit Kuta Batunampar Tel Blongas SELAT ALAS Ekas Lintang Selatan Tel. Gumbang Tel

Peta Lokasi Provinsi NTB. Sumber www.google.com

Foto puing-puing bangunan rumah milik Jemaat Ahmadiyah yang habis dibakar massa. Dokumentasi JAI NTB 2011

I. PENDAHULUAN

anggal 23 April 2013, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan T ditembuskan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM], Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Ombudsman Republik Indonesia [ORI] menerima pengaduan dari Solidaritas Korban Tindak Kekerasan Beragama dan Berkeyakinan (SOBAT KBB) Wilayah NTB melalui surat pengaduan dengan nomor: Khusus/12-0402013 tertanggal 14 April 2013.

SOBAT KBB1 menyampaikan laporan kondisi Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hidup dalam pengungsian selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2006 hingga sekarang, dikarenakan adanya tindakan kekerasan yang disasarkan pada penganut Ahmadiyah, berupa penyerangan massa, pengrusakan atau penjarahan harta benda, penganiayaan dan pembunuhan.

Dalam surat pengaduannya SOBAT KBB juga meminta agar LPSK bersama Lembaga HAM Nasional dan Lembaga Nasional untuk berkunjung dan melihat langsung kondisi korban di dua lokasi pengungsian, gedung Transito Mataram dan Eks Rumah Sakit Praya Lombok Tengah. Kunjungan tersebut diharapkan untuk dapat merumuskan kebijakan masa depan bagi para korban.

Merespon surat KBB, maka Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK dan Ombudsman mengadakan pertemuan bersama pada 24 Juni 2013 dan membentuk Tim Gabungan yang bertujuan untuk melakukan advokasi bersama hak pengungsi Ahmadiyah baik di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat maupun Nasional. Tim Gabungan bersama-sama melakukan kunjungan ke NTB untuk: a) mendapatkan informasi dan kondisi terkini yang dialami pengungsi Ahmadiyah, b) melakukan dialog dengan Pemda NTB tentang kebijakan penanganan pengungsi Ahmadiyah, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan, dan c) melakukan dialog dengan Kepolisian Daerah NTB tentang tindak lanjut penanganan tindak pidana kekerasan dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Tim Gabungan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pengungsi Ahmadiyah, mencatat isu-isu penting yang perlu diverifikasi dan dimintakan kepada Pemerintah dan Aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Tim Gabungan juga berkomunikasi dengan Kepolisian di tingkat resort untuk mendalami berkas laporan Polisi atas kasus-kasus yang diadukan oleh Jemaat Ahmadiyah.

Laporan Tim Gabungan utamanya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik, Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tim Gabungan juga mengacu pada instrumen HAM Internasional lainnya yang terkait diantaranya, Deklarasi Universal HAM 1948 dan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (Deklarasi 1981).

Foto Anggota Tim Advokasi dari KPAl Bapak Waspada sedang meninjau anak-anak Ahmadiyah di lokasi pengungsian. Dokumentasi KPAl 2013

Foto seorang anak dari Jemaat Ahmadiyah sedang mengumpulkan bekas minuman untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dokumentasi JAl NTB 2011

II. GAMBARAN TENTANG TINDAK INTOLERANSI DAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH NTB

1 SOBAT KBB (Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) merupakan sebuah wadah yang dibentuk berdasarkan inisiasi korban pada Maret 2013 di Jakarta

A. GAMBARAN UMUM SERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH

Ahmadiyah pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1925 karena adanya keingintahuan ketiga pemuda dari pesantren Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga pemuda tersebut bernama Zaini Dahlan, Abu Bakar Ayyub, dan Ahmad Nuruddin akhirnya berangkat ke Lahore pada tahun 1923 untuk mengetahui ajaran Ahmadiyah tersebut. Dari Lahore mereka melanjutkan ke Qadian dan berdialog dengan pimpinan Jemaat Ahmadiyah pada saat itu Khalifah Masih Il, setelah itu mereka dibaiat dan belajar mendalami Ahmadiyah. Atas permohonan ketiga pemuda ini kepada Khalifatul Masih Il, maka dikirimlah utusan pertama Jemaat Ahmadiyah ke Indonesia pada tahun 1925, yaitu Hz. Mlv. Rahmat Ali.

Pertama kali Hz. Mlv. Rahmat Ali memasuki Nusantara yaitu dari Aceh ke Tapaktuan. Kemudian tahun 1926 Hz. Mlv. Rahmat Ali menuju Padang, dan pada tahun 1929 Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri di Padang. Pada tahun 1930 Hz. Mlv Rahmat Ali menuju ke Batavia/Jakarta, dan tahun pada tahun 1932 Jemaat Ahmadiyah telah berdiri di Batavia/Jakarta. Mulai dari sini banyak cabang Jemaat Ahmadiyah berdiri di Jawa Barat dan beberapa kawasan lainnya di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1933 terjadi perdebatan antara Ahmadiyah dengan ulama Islam lainnya di Jakarta. Pada mulanya pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1935 berada di Jakarta, tetapi pada tahun 1987 pindah ke Parung, Bogor.

Pada periode 1950-an terjadi pembantaian beberapa pengikut Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat oleh pemberontakan DI/Tll, mereka dibantai karena menolak untuk keluar dari Ahmadiyah. Sekitar tahun 1953, pemerintah mengesahkan Jemaat Ahmadiyah sebagai badan hukum dalam Republik Indonesia. Organisasi ini berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Tetapi kemudian pada awal 1970-1980, Rabithah Alam Islami (Ikatan Islam sedunia) sebuah organisasi non-pemerintah yang berpusat di Mekkah, Arab Saudi, mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari agama Islam. Langkah ini diikuti Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 yang menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat.

Di era reformasi, penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah mulai marak terjadi ketika tahun 2005. Pada tanggal 15 Juli 2005 terjadi penyerangan oleh sekelompok massa di Kampus Al-Mubarok Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2005 masjid Istigamah milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat juga dirusak oleh massa. Pada tanggal 30 September 2005 percetakan Binangkit milik ketua Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat pun ikut dirusak oleh massa. Di Kampung Ciherang, Desa Sukadana, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Massa yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan pengrusakan terhadap masjid dan rumah Jemaat Ahmadiyah sejak tanggal 3 September 2005. Rentetan penyerangan terus terjadi pada tanggal 19 September 2005, massa yang berjumlah kurang lebih 200 orang melakukan pengrusakan rumah dan harta benda Jemaat Ahmadiyah di Desa Ciparay, Kecamatan Cibeber dan pengrusakan terus menyebar sampai ke Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kampung Panyairan dan Desa Campaka, Kecamatan Campaka.

Peristiwa penyerangan juga dialami Jemaat Ahmadiyah di NTB. Pada 19 Oktober 2005 di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, penyerangan dan pengrusakan dialami oleh 33 KK Jamaah Ahmadiyah yang tinggal dalam satu RT 11. Penyerangan dilakukan oleh massa dari 8 kampung sekitar yang mengakibatkan rumah rusak dan terbakar. Selama tinggal di Dusun Ketapang sejak tahun 2005, jemaat Ahmadiyah telah mengalami 4 lempat] kali penyerangan. Pada penyerangan ketiga mereka masih berusaha kembali ke Dusun Ketapang, tetapi pada penyerangan terakhir tahun 2009 mereka sudah tidak berani lagi kembali Dusun Ketapang tersebut, sehingga sampai sekarang jemaat Ahmadiyah masih mengungsi di Transito.

Sementara di Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, penyerangan diawali dengan selebaran surat dari AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) pada 20 Februari 2006 yang berisi bahwa Jamaah Ahmadiyah tidak diijinkan berada di Lombok Tengah, kelompok ini memberi batas waktu sampai 17 Maret 2006. Penyebaran surat dilakukan sambil melakukan orasi dan demonstrasi dari Mesjid Agung menuju Polres Lombok Tengah. Pada 17 Maret 2006, terjadi penyerangan oleh massa tidak dikenal ke beberapa desa di Kecamatan Praya. Akibatnya, 16 KK 58 jiwa terdiri dari 31 perempuan dan 27 laki-laki mengungsi ke kantor Polres Lombok Tengah. Setelah beberapa hari, mereka dipindahkan ke gedung KNPl di Praya, Lombok Tengah hingga bulan Agustus. Setelah itu mereka dipindahkan lagi ke gedung bekas Rumah Sakit Praya.

Terus terjadinya penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah ditengarai karena adanya fatwa sesat dari MUl terhadap Jemaat Ahmadiyah yaitu pada Keputusan Fatwa Munas II MUI Tahun 1980. Kemudian diperkuat dengan fatwa MUI tanggal 28 Juli 2005 pada Munas VII MUI melalui Keputusan Fatwa Nomor:11/MUNAS VII/ MUI/15/2005 yang menetapkan aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Selain fatwa sesat MUl, berulangnya peristiwa penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah karena adanya Surat Keputusan Bersama [SKB) Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 2008, Menteri Dalam Negeri Nomor: 199 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2008. Isi dari SKB tersebut yaitu tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/ atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Muspida, Pimpinan DPRD, MUI, Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam se-Kabupaten Kuningan menandatangani SKB yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kuningan pada tanggal 3 November 2002 tentang pelarangan aliran/ajaran Ahmadiyah. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2005, Pemda Kabupaten Kuningan kembali mengeluarkan SKB II dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. SKB ini ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Departemen Agama dan Sekretaris Daerah. Akibatnya pada tanggal 30 Juli 2005 terjadi penutupan terhadap 1 masjid dan 7 mushola milik Jemaat Ahmadiyah di Manislor, Kuningan. Peristiwa intimidasi dan penyegelan tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah terus terjadi hingga tahun 2010 terdapat 1 masjid dan 6 mushola yang kembali disegel.

Surat Keputusan Bersama yang mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah terus dikeluarkan di berbagai wilayah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat SKB tentang pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah keluar pada tanggal 20 Juli 2005. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat SKB Nomor 450/Kep. 225 PEM/2005 keluar pada tanggal 9 Agustus 2005. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 2006, keluar SKB Nomor 143 Tahun 2006 tentang penutupan sementara tempattempat ibadah Jemaat Ahmadiyah yaitu 5 masjid di 4 Kecamatan. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat keluar SKB Nomor 21 Tahun 2005 pada tanggal 17 Oktober 2005, tentang larangan melakukan penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Sementara di Kabupaten Lombok Timur Surat Keputusan Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.Ill.3/11/83 tentang pelarangan terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 21 November 1983. Kemudian surat larangan terhadap aktifitas penyebaran Jemaat Ahmadiyah kembali ditegaskan pada tanggal 10 Juli 2001 melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001. Pada tanggal 13 September 2002 Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 045.2/134/KUM/2002 yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Jemaat Ahmadiyah.

Tabel kebijakan larangan terhadap Jemaat Ahmadiyah

Pada awal 1970-1980, Rabithah Alam Islami [Ikatan Islam sedunia] sebuah organisasi non-pemerintah yang berpusat di Mekkah, Arab Saudi, mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari agama Islam.

Pada 21 Juni 1983, Surat Keputusan Jaksa Agung No: Kep.IV.141/B/6/1983 tentang pelarangan jemaah Ahmadiyah penyebarannya baik secara lisan maupun tertulis.

Tahun 1984 diperkuat oleh Surat Edaran Departemen Agama yang mempertegas pelarangan ajaran Ahmadiyah.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 yang menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat.

Tahun 2005, MUl kembali mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah.

16 April 2008, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam.

Pada 9 Juni 2008 diterbitkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama, Mentri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP- 033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008).

Kebijakan Daerah Larangan Jemaat Ahmadiyah

NoWilayahKebijakan
1Jawa Barat1] 2]Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 tahun 2011, tertanggal 4 Maret 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 188.3/15- kesbangpol, tertanggal 14 Maret 2011, kepala Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat, tentang Tindak
2Tasikmalaya1] 2]Surat Bupati Tasikmalaya kepada Presiden RI No. 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007, perihal usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Surat Bupati Tasikmalaya kepada Instansi Pemerintah daerah Kabupaten tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Depag, Ketua MUI dan para Camat), No.450/175/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007 perihal Pengawasan terhadap Jemaah Ahmadiyah
3Sukabumi1]SKB No. 143 tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang Penutupan Sementara tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi, ditandatangani oleh Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua MUl Kabupaten Sukabumi.
4Garut1]SKB No. 450/Kep.225 PEM/2005 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut
5Bogor1]Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 2005 tentang Pelarangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim O621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI kabupaten Bogor.
6Kota Bogor1)Surat Keputusan Walikota Bogor 300.45-122/2011, tertanggal 3 Maret 2011, tentang Pelarangan Kegiatan di Kota Bogor.
7 8Depok1]Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011, Tertanggal 9 Maret 2011, tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok Surat Keputusan Bersama (SKB) I, yang ditandatangani oeh
Kuningan1) 2]Surat Keputusan Bersama (SKB) I, yang ditandatangani oeh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian resort (Kapolres) Kuningan, dan MUI, tertanggal 03 Nopember 2002 yang Intinya Melarang Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di Kab. Kuningan Surat Keputusan Bersama (SKB) II, yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian resort ( Kapolres] Kuningan, dan MUI, tertanggal 03 Januari 2005. Tentang Larangan Seluruh Kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang
NoWilayahKebijakan
1) Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 pada 21 November 1983, tentang pelarangan terhadap kegiaan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. 2) Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor 045.2/134/ KUM/2002 pada 13 September 2002 yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah dan pimpinan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap larangan sesuai
2Lombok Barat1) Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001 pada 10 Juli 2001 tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat.
3Kota Mataram1) Surat Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/INKOM/02 pada 10 Oktober 2002 terkait pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok.

B. GAMBARAN SERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH NTB, PERIODE 1996-2006

Penyerangan Awal di Desa Keruak Lombok Timur dan Sambielen, Lombok Barat

Kebencian dan tekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB mulai menguat pada tahun 1996, berawal dari ceramah seorang tokoh lokal bernama Tuan Guru Jerowaru ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gubuk Sikur, desa Selebung, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur. Ceramah berisikan hasutan dan fitnah bahwa Ahmadiyah kafir murtad, sesat, merusak akidah Islam.

Pada 1 Oktober 1998, sekelompok massa yang baru pulang sholat Jum'at berjumlah sekitar 50 orang, membakar dan menghancurkan rumah milik Jemaat Ahmadiyah dan satu masjid di dusun Keranji, desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur. Aksi massa dipimpin oleh seorang yang bernama Badar bin Amaq Setur. Akibat penyerangan tersebut, Jemaat Ahmadiyah yang berjumlah 6 KK, 24 orang jiwa, terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke sesama Jemaat Ahmadiyah di Pancor, Kabupaten Lombok Timur.

Pada 4 Oktober 1998 menyusul serangan terhadap 4 rumah dan 1 mushala milik Jemaat Ahmadiyah di dusun Tompok-Ompok Kampung Ekas, desa Pemongkong, kecamatan Keruak, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi serangan pertama. Jemaat Ahmadiyah berhasil melarikan dan mengungsi ke Pancor, Kabupaten Lombok Timur.

Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah kembali terjadi pada 22 Juni 2001 di desa Sambielen, desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Massa penyerang berjumlah sekitar 100 orang membakar dan merusak 14 rumah milik Jemaat Ahmadiyah, 1 mushola dan 1 masjid yang sedang dibangun. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 9 KK, 39 orang jiwa Jemaat Ahmadiyah dibawa oleh polisi ke kantor Camat Bayan. Namun karena tidak ada jaminan keamanan, pengurus Ahmadiyah mengevakuasi para Jemaat ke Mataram dan dititipkan di rumah-rumah Jemaat Ahmadiyah.

Setelah tiga bulan, 6 dari 9 KK Jemaat Ahmadiyah Sambielen pindah ke Empan Sumbawa, dan 3 KK pindah ke Lombok Timur. Namun 6 KK yang pindah ke Sumbawa hanya bertahan selama 1 tahun, mereka kemudian diusir oleh aparat pemerintah setempat dengan alasan warga Empan tidak mau ada warga Ahmadiyah tinggal di Empan. Akhirnya 6 KK Jemaat Ahmadiyah tersebut kemudian kembali ke Mataram. Rangkaian serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Sambielen sebelumnya terjadi 3 (tiga) kali, yaitu tahun 1997, 1999 dan 2000.

a) Rentetan Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Pancor, Lombok Timur

Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Pancor dipicu oleh isi pengajian rutin dari warga Nahdatul Wathon (NW) yang menyebut haram menjalin hubungan dengan orang Ahmadiyah, haram hukumnya mengadakan jual beli dengan orang Ahmadiyah karena mereka mendapatkan gaji dari luar negeri. Tak lama berselang setelah pengajian, mulai terjadi intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah, di tembok rumah salah seorang Jemaat Ahmadiyah ada tulisan, Ahmadiyah sesat, tobatlah sebelum..., lalu ada selebaran yang mengatasnamakan masyarakat Pancor Bersatu yang isinya menjelek-jelekan Ahmadiyah.

Pada 10 September 2002, terjadi pelemparan batu terhadap pengurus Ahmadiyah Pancor yang sedang melaksanakan rapat bulanan. Tak lama kemudian, massa sekitar 1000 orang menyerang masjid al-Khilaf, Pancor. Meski sudah dijaga oleh Polisi, aksi pelemparan tidak bisa dibendung. Setelah merusak masjid, massa bergerak merusak rumah-rumah milik Jemaat Ahmadiyah yang terletak di sekitar lokasi masjid. Massa penyerang juga merusak rumah-rumah milik Jemaat Ahmadiyah di Kampung Pancor Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong.

Rentetan aksi penyerangan dan pengrusakan harta benda milik Jemaat Ahmadiyah Pancor menyebabkan Jemaat Ahmadiyah yang berjumlah 383 orang mengungsi ke Polres Lombok Timur, sebanyak 81 unit rumah, 8 toko, 1 buah masjid dan 1 buah mushala rusak.

Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Pancor juga berimbas ke wilayah lain di sekitar Pancor, Jemaat Ahmadiyah di dusun Medas desa Obel-Obel mulai mengalami ketakutan karena ada mobil yang juga berpatroli di desa tersebut. Hal ini menyebabkan Jemaat Ahmadiyah di daerah tersebut juga turut mengungsi ke Polres Lombok Timur.

Selama berada di Polres Lombok Timur, Jemaat Ahmadiyah menyampaikan bahwa mereka mengalami tekanan dari berbagai pihak, diantaranya dari Kapolres Lombok Timur AKB M.A. Wiguna yang menyampaikan bahwa kalau Warga Ahmadiyah ingin selamat, maka harus keluar dari Ahmadiyah, pengurus Ahmadiyah dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, bahkan keluarga Non Ahmadiyah juga turut membujuk warga Ahmadiyah untuk keluar dari keyakinannya. Penganut Ahmadiyah juga diberikan jatah makan yang begitu minim dan dilaporkan banyak anak yang kelaparan, sementara tidak ada masyarakat sekitar yang berani menjual makanan kepada mereka.

Pengurus Ahmadiyah kemudian mengontrakkan rumah-rumah bagi Jemaat Ahmadiyah dari Pancor di beberapa lokasi di Mataram. Setelah satu tahun berjalan, pada tahun 2003, Jemaat Ahmadiyah kemudian pindah menempati perumahan di Bumi Asri Ketapang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Namun setelah dua tahun menempati lokasi tersebut, Jemaat Ahmadiyah kembali diusir oleh massa. Jemaat Ahmadiyah Pancor kemudian pindah ke lokasi Transito hingga sekarang.

b) Pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Empan, Sumbawa

Pada 16 April 2003, staf Camat Labuan Badas dan Kepala Desa serta staf datang ke rumah salah seorang Jemaat Ahmadiyah dengan tujuan memberikan peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah supaya meninggalkan Sumbawa secepatnya dengan alasan warga setempat tidak suka dengan kehadiran Ahmadiyah di desa Empan. Setelah negosiasi, Jemaat Ahmadiyah diberi waktu selama satu bulan untuk meninggalkan Empan. Jika dalam waktu satu bulan tidak meninggalkan Empan maka Jemaat Ahmadiyah akan diusir secara paksa.

Selama 1 bulan warga Ahmadiyah mengalami intimidasi dan ancaman diantaranya, melepas ternak ke kebun milik Jemaat Ahmadiyah, memasukan kotoran manusia ke dalam sumber air minum warga Ahmadiyah, dan aparat desa tidak memberikan kartu tanda penduduk dengan alasan organisasi yang mereka ikuti adalah sesat.

Pada 12 Mei 2003, Jemaat Ahmadiyah mengungsi ke Polres Sumbawa. Selama 4 hari berada di Polres Sumbawa, Jemaat Ahmadiyah menyampaikan mereka kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih.

Untuk menangani masalah ini Bupati Sumbawa kemudian mengirimkan surat melalui faxmile kepada Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan bahwa warga Ahmadiyah yang berasal dari Lombok Timur saat ini tengah mendapat masalah yakni ditolak keberadaannya di Sumbawa. Jawaban Bupati Lombok Timur mengatakan bahwa Penduduk Lombok Timur masih marah sehingga keberadaan Jemaat Ahmadiyah masih sulit diterima.

Atas kondisi ini, Jemaat Ahmadiyah dievakuasi ke Mataram dan kemudian tinggal di rumah-rumah yang dikontrakan oleh Pengurus Ahmadiyah NTB.

c) Pengusiran Berulang terhadap Jemaat Ahmadiyah di Ketapang, Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Pengusiran pertama terjadi pada 19 Oktober 2005 (Jemaat Ahmadiyah Pancor pindah ke Gegerung pada 2003, lihat paragraph 15.5), berawal dari kegiatan pengajian yang digelar oleh Tuan Guru Muhammad Izzi di Masjid di desa Gegerung, berjarak sekitar 1 km dari Perumahan Bumi Asri Ketapang, lokasi tempat tinggal Jemaat Ahmadiyah. Dalam ceramahnya Tuan Guru menyuruh warga desa Ketapang untuk mengusir warga Ahmadiyah. Dampak dari pernyataan tersebut, pada malam harinya terjadi pengrusakan terhadap 3 unit rumah Jemaat Ahmadiyah.

Pada 21 Oktober 2005, pertemuan beberapa tokoh agama, camat dan aparat keamanan di masjid desa Ketapang. Hasil pertemuan memutuskan agar Jemaat Ahmadiyah secepatnya pindah dari Perumahan Bumi Asri Ketapang dalam jangka waktu tiga bulan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak meninggalkan Ketapang maka akan diusir paksa.

Pasca pertemuan tersebut, intimidasi dialami Jemaat Ahmadiyah, diantaranya: ada sekelompok orang tak dikenal menumpang mobil bak melintas di depan perumahan sambil berteriak menyerang Ahmadiyah, ada kabar yang beredar akan terjadi serangan diantara masa tenggang waktu 3 bulan. Akibatnya Jemaat Ahmadiyah tiap malam tidur di emperan depan rumah untuk berjaga-jaga kemungkinan ada serangan. Jemaat yang berjualan di pasar dan bekerja di luar terpaksa tidak bekerja lagi karena harus berjaga-jaga jika setiap saat terjadi serangan.

Beberapa ibu melaporkan bahwa sebelum insiden penyerangan mereka mendapatkan terror dalam bentuk tulisan di tembok rumah mereka yang berisi, Ahmadiyah Anjing, Ahmadiyah Sesat, bertobatlah, kamu punya darah itu, sekarang halal.

Tiga bulan kemudian pada 4 Februari 2006 sekitar pukul 13.30 wita, massa dari arah timur perumahan datang mendekati rumah-rumah Jemaat Ahmadiyah. Massa berhenti di salah satu rumah Jemaat yang sedang dijaga polisi. Saat itu semua Jemaat Ahmadiyah yang berada di dalam rumah tersebut diperintahkan keluar. Mereka kemudian dikumpulkan di sebuah lahan kosong dekat rumah ketua RT 11 Perumahan BTN, Sabri Ghafur. Selama hampir 1 jam Jemaat Ahmadiyah dijemur di bawah teriknya matahari, termasuk orang tua dan anak-anak. Di saat yang bersamaan, terdengar suara pengeras suara diperkirakan dari masjid dari sekitar Mambalan bahwa: "bagi masyarakat yang masih kuat, tua muda, laki-laki, mari keluar bersama untuk mengusir Ahmadiyah dengan cara paksa." Setelah pengumuman tersebut, massa semakin beringas dan pada pukul 15.00 WITA terjadilah penyerangan, pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah-rumah milik Jemaat Ahmadiyah. Akibat penyerangan tersebut, 6 rumah hangus terbakar, 18 rumah rusak berat, 2 sepeda motor dan 1 buah sepeda terbakar, harta benda dan ternak dijarah. Jemaat kemudian dibawa ke Mapolda NTB dan kemudian ditempatkan di Asrama Transito Mataram.

Setelah serangan pada Oktober 2005, Jemaat Ahmadiyah masih sempat kembali ke Ketapang, namun mereka kembali mengalami serangan. Tercatat 4 kali serangan berulang yang mereka alami. Setelah serangan keempat pada tahun 2009, Jemaat

Ahmadiyah tidak kembali lagi ke Ketapang, dan hingga sekarang menetap di lokasi Pengungsian Transito, Mataram.

d) Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Praya

Serangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Ketapang juga meluas ke Praya. Pada 17 Maret 2006 terjadi pengusiran paksa terhadap Jemaat Ahmadiyah di Praya, Lombok Tengah. Namun sebelum kejadian, tercatat bahwa pengajian digelar di berbagai tempat yang menyudutkan Ahmadiyah, akibatnya banyak ancaman dan intimidasi ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah.

Seorang Ibu, penganut Ahmadiyah, melaporkan bahwa warungnya yang terletak di samping SMK I Praya beberapa kali harus diperbaiki karena dirusak orang tak dikenal. Kadang-kadang ketika ia datang pagi hari untuk menata barang di meja warung ada kotoran manusia. la juga sering didatangi oleh oleh sesorang yang mengaku Ustad dari Jemaat Tabligh bernama Arif yang juga pegawai Pemda Lombok Tengah, yang mengatakan "kalau Ibu tidak keluar dari Ahmadiyah jangan salahkan saya menghancurkan rumah Ibu."Seorang ibu juga melaporkan bahwa ada orang meletakkan kotoran manusia di bawah jendela dan di ventilasi kamar mandi di rumahnya di Kulaa Pagi, Kelurahan Prapen, Praya. la juga menerima ejekan dari tetangganya bahwa suaminya orang gila, kalau sholatnya menari-nari. Seorang perempuan lain melaporkan ia didatangi warga di rumahnya di perumahan Tampar- Ampar, kecamatan Praya yang meminta ia meninggalkan ajaran Ahmadiyah; jika tidak pelaku mengancam akan mendatangkan massa dan merusak rumah korban.

Pada 11 Februari 2006, rumah-rumah milik Jemaat Ahmadiyah di keluarahan Prapen, didatangi lurah bersama stafnya yang menyarankan para Jemaat Ahmadiyah untuk meninggalkan rumahnya. Lurah juga menakut-nakuti warga non Ahmadiyah yang rumahnya dikontrakan kepada Jemaat Ahmadiyah; jika masih mengijinkan Jemaat Ahmadiyah tinggal di rumahnya maka massa akan datang untuk menghancurkan rumah itu. Karena ketakutan, pemilik rumah menyuruh Jemaat Ahmadiyah untuk meninggalkan rumah mereka.

Pada 17 Februari 2006, beberapa Jemaat Ahmadiyah pindah ke rumah Mubaligh Praya. 21 Februari 2006, terjadi ancaman terhadap Jemaat Praya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah). Mereka berorasi di depan masjid Agung Praya dan menyatakan somasi dengan bunyi, jika Jemaat Ahmadiyah tetap pada keyakinan mereka maka seluruh Jemaat Ahmadiyah harus segera meninggalkan wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Somasi atau peringatan ini berlaku sampai dengan batas toleransi yaitu pada 17 Maret 2007.

Tanggal 23 Februari 2006, pengurus Ahmadiyah Praya melapor kepada Polres Lombok Tengah, yang dilanjutkan dengan laporan tertulis kepada Bupati Lombok Tengah, Muspida dan DPRD untuk memohon perlindungan dari ancaman AMANAH tersebut. Pada 16 Maret 2006, Jemaat mendatangi kantor Bupati untuk mengkonfirmasi permohonan perlindungan yang pernah mereka ajukan sebelumnya. Mereka bertemu Sekda yang merespon bahwa Bupati belum menerima surat tersebut. Selanjutnya tanggal 17 Maret 2006, terjadi serangan oleh massa terhadap Jemaat Ahmadiyah di beberapa desa di Praya. Akibatnya Jemaat Ahmadiyah sebanyak 16 KK dan 58 jiwa, terdiri dari 31 perempuan dan 27 laki-laki, dievakuasi ke Polres Lombok Tengah selama 4 hari.

Tanggal 21 Maret 2006 Jemaat Ahmadiyah dipindahkan ke Gedung KNPI yang berada di depan Polres. Karena gedung KNPI tidak layak untuk dipakai karena kotor, tidak ada penerangan, tidak ada air bersih, atap bocor dan buku-buku bekas berantakan, Jemaat Ahmadiyah menolak dipindahkan.

Tanggal 27 maret rapat antara Pemda Lombok Tengah dan Jemaat Ahmadiyah di Kantor Polres. Pemda meminta Jemaat Ahmadiyah untuk pindah dan berjanji akan memperbaiki kondisi gedung KNPI. Namun ketika sudah pindah ke gedung KNPI janji Pemda untuk memperbaiki tidak terealisasi.

Setelah 3 (tiga) bulan tinggal di gedung KNPI, Jemaat Ahmadiyah dipaksa pindah lagi ke gedung eks Rumah Sakit Praya. Jemaat Ahmadiyah hidup dalam keprihatinan dengan bantuan seadanya dari Pemda. Mereka juga tidak bisa bebas bekerja karena dibayangi ancaman, sementara pemerintah belum juga mencari jalan keluar penyelesaian kasus-kasus mereka. Berulangkali Jemaat Ahmadiyah mendatangi pemerintah diantaranya Bupati Lombok Tengah, DPRD, Kesbanglinmas namun tidak ada jalan keluar permasalahan mereka.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NTB TENTANG AHMADIYAH

Di Kabupaten Lombok Timur pada 21 November 1983, Kepala Kejaksaan Negeri Selong mengeluarkan surat Keputusan Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang Pelarangan terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur. Surat ini dikeluarkan dengan menimbang antara lain sejak berdirinya Ahmadiyah menimbulkan pertentangan yang mengakibatkan keresahan di kalangan sesama umat Islam. Juga hasil rapat antara Bupati, MUSPIDA, DPRD, Kantor Departemen Agama dan MUI Lombok Timur pada 3 November 1983 yang mendesak pihak berwajib agar menghentikan kegiatan Ahmadiyah dan memperhatikan antara lain: (1) Surat Edaran Kejakasaan Agung Rl tanggal 16 Agustus 1969 Nomor: B.523/

C/8/1969 tentang ketentuan-ketentuan/dasar-dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan; (2) Surat Edaran Kejakasaan Agung RI tanggal 30 Januari 1973 Nomor: B.170/B.2/1/1973 tentang pelarangan masalah aliran kebatinan/kepercayaan; (3) Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tanggal 18 Agustus 1983 Nomor: R-614/D.1/8/1983 Perihal Pemeriksaan 2 orang Jemaat Ahmadiyah; (4) Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI tanggal 21 Juni 1983 Nomor: KEP-IV-141/B/6/1983 tentang Pengangkatan Kepala Kejaksaan Negeri Selong. Surat ini antara lain memutuskan: pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan penyebarannya baik secara lisan maupun tertulis dan akan diambil tindakan hukum kepada siapapun yang melanggar keputusan ini.

Di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada 4 Juli 2001, keluar Rekomendasi MUI Kabupaten Lombok Barat tentang jemaat Ahmadiyah dan sejenisnya. Rekomendasi ini mengusulkan antara lain:

a. Jamaat Ahmadiyah keluar dari Islam, untuk itu tidak boleh mengatasnamakan diri dan kegiatannya dengan nama Islam;

b. Pemerintah dengan tegas melarang kegiatan kelompok ini;

C. Masyarakat diminta waspada terhadap ajaran kelompok ini namun tidak bertindak di luar hukum;

d. Media massa turut memberikan sumbangsih dalam menjaga dan memelihara kemurnian Islam sehingga kerukunan umat beragama tercipta dengan baik.

Di Kota Mataram, NTB, pada 10 Oktober 2002, Walikota mengeluarkan Seruan Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi jemaat Ahmadiyah dari Lombok Timur yaitu:

a. Jamaat Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama jemaat Ahmadiyah;

b. segera membaur dengan masyarakat sekitar;

C. tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan fahamnya;

d. bila mengalami hal-hal yang tidak diharapkan segera melapor lurah setempat;

e. seluruh warga agar tidak bertindak anarkis kepada pengungsi dan menerima mereka sebagaimana adanya.

Di Lombok Timur, pada 13 September 2002, Bupati mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002 tentang penegasan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah dan pimpinan Pemkab Lombok Timur agar mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap larangan sesuai ketentuan undang-undang.

Di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada 10 Juli 2001, Keluar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001 tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Surat dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa di Dusun Sambi Elen, Desa Lelean, Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah akibat penyebaran Ahmadiyah dan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Surat ini antara lain memutuskan melarang penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah dalam segala bentuknya.

Setelah penyerangan yang terahir, di Lombok Barat, NTB pada 14 Februari 2006, lahir Kesepkatan Tim Lima--Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Barat, Ketua MUI, Lobar, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah Wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah yang menyepakati:

a. Jamaat Ahmadiyah yang dievakuasi dari Lobar direlokasi ke wilayah Kota Mataram dan tidak terlalu lama berada di asrama Transito Majeluk Mataram;

b. Aset anggota Jemaat Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Diganti/dibayar oleh Pemkab Lombok Barat.

D. KONDISI JEMAAT AHMADIYAH DI PENGUNGSIAN, PERIODE 2006-2013

1. Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Lokasi Pengungsi Transito Kelurahan Majeluk, Kota Mataram

Sudah 7 (tujuh) tahun Jemaat Ahmadiyah tinggal di pengungsi Transito Kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Mereka menempati Gedung yang disekat dengan kain dan kardus antara satu keluarga dan keluarga lain. Hingga Juli 2013, tercatat jumlah pengungsi di Transito sejumlah 146 jiwa atau 33 KK. Sebanyak 22 orang anak telah lahir di pengungsian, 6 orang telah menikah dan 6 orang meninggal dunia.

Permasalahan utama yang dialami pengungsi Ahmadiyah adalah tidak bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP]. Atas kondisi itu pengungsi ada yang bertahan tanpa memiliki KTP, sebanyak 21 orang, meski ada juga pengungsi sebanyak 41 orang memiliki KK dan KTP dengan mengurus di luar kelurahan Majeluk dan membayar dengan harga yang tinggi serta tidak memberitahu kalau mereka penganut Ahmadiyah. Akibat tidak ada KTP, pengungsi tidak bisa mengurus bantuan sosial seperti RASKIN, BLT, BLSM dan BBG.

Pemerintah menawarkan untuk relokasi, transmigrasi dan pergantian aset di Ketapang. Namun tawaran tersebut hanya disampaikan di media massa dan tidak pernah serius dibicarakan dengan pengungsi. Ketika pihak JAl menanyakan langsung, pihak pemerintah daerah mengelak pernah menyampaikan usulan tersebut. Jadi menurut pengungsi tawaran tersebut hanya retorika pemerintah di media massa saja.

Ketika Pilkada Walikota Mataram, pengungsi Ahmadiyah tidak bisa memberi suara dengan alasan pengungsi adalah warga titipan.' Namun ketika pilkada di Lombok Barat, pengungsi Ahmadiyah juga tidak memberi suara dengan alasan mereka sudah bukan warga Ketapang, Lombok Barat lagi. Pada saat Pilkada NTB, penganut Ahmadiyah diminta ikut Pilkada dengan alasan mereka warga NTB.

Pada tanggal 4 Juli 2013, Mubaligh Praya, Pak Usman, mengalami intimidasi dari ketua RT dan 7 orang tokoh masyarakat setempat ketika hendak mendiami kembali rumah mereka yang sebelumnya dirusak oleh massa. Mereka beralasan bahwa ada ancaman penyerangan dari massa jika Mubaligh kembali mendiami rumahnya. Karena kuatir dengan ancaman tersebut, Mubaligh kembali ke lokasi pengungsian di Praya, sementara isteri dan anaknya kembali ke lokasi pengungsian Transito. Polisi dari sektor Praya, Polres Lombok Barat, juga ikut bersama Ketua RT dan tokoh masyarakat mendatangi rumahnya. Namun polisi justru ikut menyarankan agar Mubaligh dan keluarga keluar dari rumah mereka dan kembali ke pengungsian tidak berusaha mencari tahu atau mengantisipasi ancaman serangan.

Progam yang dimaknai oleh Pemprov sebagai pembinaan' warga Ahmadiyah sudah dihentikan sejak Juli 2013. Program ini dianggap gagal oleh sejumlah Tuan Guru, karena penganut Ahmadiyah tetap pada keyakinannya.

Tercatat 22 orang anak yang belum mendapatkan Akte Kelahiran dengan alasan tidak ada surat nikah orang tua.

2. Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Lokasi Pengungsi Praya

Jamaat Ahmadiyah yang sejak tejadi penyerangan mengungsi di Polres Lombok Tengah dan pindah ke Gedung KNPI pada 17 Juli 2006 kembali dipindahkan ke bangunan bekas Rumah Sakit Praya. Pada kepindahan yang terakhir, menurut Jamaat Ahmadiyah terjadi koordinasi yang tidak cukup baik antara kepolisian dan Pemkab Lombok Tengah. Akibatnya mereka harus mempersiapkan kepindahan dalam waktu satu hari, termasuk membersihkan bangunan rumah sakit yang akan mereka tempati. Masing-masing keluarga menempati satu kamar dengan luas 3 x 5 meter, dengan kamar mandi di dalam. Mereka juga menggunakan dua kamar untuk remaja, satu kamar remaja perempuan dan satu kamar remaja laki-laki. Hingga kini, telah 7 tahun lebih mereka mengungsi di sini.

Beberapa masalah yang dihadapi Jemaat dipengungsian adalah terbatasnya sumber air sehingga tidak mencukupi kebutuhan 16 KK. Bantuan bahan makanan pun berkurang, antara lain bantuan mie instan yang awalnya 1 orang 3 bungkus/minggu menjadi 1 bungkus/minggu. Masalah lain adalah tidak tersedia bantuan khusus untuk perempuan, seperti pembalut untuk masa menstruasi dan alat kontrasepsi. Dari 4 perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi, satu yang bisa melanjutkan.

Sementara yang lain tidak dapat melanjutkan karena tidak mampu untuk membiayainya sendiri. Untuk anak-anak yang sekolah, kepindahan ke RS Praya membuat mereka semakin jauh ke sekolah. Dengan menggunakan transportasi publik, mereka harus membayar Rp. 500. Jika tidak punya uang sama sekali, mereka jalan kaki sejauh 2 km.

Pada awalnya ada bantuan dari Pemda untuk 1 (satu) tahun untuk kebutuhan makan dan minum tetapi hanya di tahun 2006 saja. Setahun kemudian bantuan tersebut tidak ada lagi, warga Ahmadiyah kemudian pergi ke pemda untuk meminta klarifikasi dan juga bantuan. Namun pada akhirnya Pemda maupun DPRD tidak bisa membantu permasalahan yang dihadapi warga Ahmadiyah.

Jumlah Pengungsi Praya 9 KK, 27 jiwa diantaranya perempuan sebanyak 8 orang dan anak perempuan 6 orang, laki-laki 13 orang. Tercatat 4 orang anak yang tidak memiliki akte lahir.

Pengungsi tidak pernah diundang oleh kelurahan untuk pengurusan e-KTP. Sehingga sampai sekarang pengungsi tidak memiliki KTP. Hal ini berdampak pada tidak bisa mengurus bantuan-bantuan dari pemerintah. Pengungsi menyampaikan bahwa alasan mereka tidak mendapat KTP dan tidak bisa akses bantuan pemerintah karena mereka tinggal di pengungsi dan penganut Ahmadiyah.

Perempuan juga menyampaikan bahwa selama ini mereka takut berobat ke puskesmas karena takut kalau ditanya-tanya panjang. Mereka merasa cemas karena status alamat mereka yang tinggal di pengungsian menyebabkan mereka tidak dilayani oleh petugas.

Secara umum dampak dari penyerangan masih menyisakan trauma dan ketakutan kepada anak-anak dan perempuan. Mereka masih kuatir jika kembali ke tempat asal karena takut jika diserang kembali.

3. Kategorisasi Pengungsi

Di dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai "seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan antara lain ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara teresebut.

Konvensi PBB 1951 yang mengatur mengenai perlindungan pengungsi. Berdasarkan Konvensi tersebut, terdapat lima elemen definisi pengungsi: 1. berada di luar negaranya, 2. memiliki ketakutan yang jelas (well founded fear) atas persekusi, 3.

berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, 4. kelompok sosial, dan 5. tidak memiliki alternatif perlindungan di dalam negara asalnya.

Jika dilihat dari elemen definisi yang terdapat di dalam Konvensi PBB tahun 1951 ini, maka peristiwa yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di NTB dilihat dari berbagi macam aspek persoalan, seperti latar belakang peristiwa penyerangan yang terjadi dan pengasingan dari tempat aslinya sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk elemen dari defenisi pengungsi itu sendiri. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal yaitu:

“yang dimaksudkan dengan para pengungsi internal ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal - terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hakhak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia - dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Konvensi tentang pengungsi sendiri telah diterima secara resmi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi Nomor 429 serta Protokol Tentang Status Pengungsi 1967 "Protocol Relating to the Status of Refeguees 1967" yang ditandatangani oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal pada 31 Januari 1967. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi ini. Meski demikian tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap hak asasi manusia menjadi sebuah keharusan karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Foto seorang ibu dari Jemaat Ahmadiyah melintas di depan mushola dan rumah yang rusak dibakar massa intoleran. Dokumentasi Komnas Perempuan 2013

Foto ibu-ibu dan anak-anak dari Jemaat Ahmadiyah sedang membuat kerajinan dari kain sebagai upaya untuk bertahan hidup. Dokumentasi JAl NTB 2o11

Foto hasil kerajinan dari ibu-ibu Jemaat Ahmadiyah yang terbuat dari kain. Dokumentasi JAI NTB 2011

III. DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN DAN KOMUNITAS

A. DAMPAK SECARA UMUM

Hingga sekarang tercatat tinggal 33 KK, 137 jiwa masih tinggal di lokasi pengungsi Transito. Selama 7 (tujuh) tahun tinggal di pengungsian, kondisi kehidupan pengungsi tidak banyak berubah, kondisi tempat tinggal masih seperti awal mereka datang, berupa aula dengan sekat kamar dari kain atau tripleks antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. Tentu ini bukan hunian yang layak bagi sebuah keluarga, apalagi ditempatkan selama bertahun-tahun. Kondisi ruangan tempat tingggal berupa ruang tanpa kamar, hanya disekat dengan kain, kayu bahkan kardus antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Warga yang meninggal di penampungan sejumlah 8 orang, lahir sudah 17 orang, melangsungkan pernikahan sudah 7 pasang.

1. Permasalahan yang dihadapi pengungsi yaitu:

a. Sulitnya akses pada pekerjaan, perpindahan mata pencaharian bahkan kehilangan mata pencaharian. Sehingga kondisi ini menuntut mereka harus melakukan penyesuaian dalam banyak hal;

b. Ketidakjelasan status administrasi kependudukan juga merupakan permasalahan yang dihadapi para pengungsi. Mereka dibiarkan terkatungkatung di pengungsian tanpa status kependudukan yang jelas. Ketika hendak mengurus KTP ke desa atau kelurahan setempat, mereka ditolak dengan alasan pendatang, namun ketika mengurus ke desa asal di Lombok, kepala desa juga menolak karena mereka dianggap sudah bukan warga desa tersebut lagi;

C. Pengungsi juga sulit mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte nikah dan sertifikat rumah/tanah, yang terbakar pada saat penyerangan di kampung asal;

d. Dampak lanjutan dari ketiadaan Akte Nikah dan KTP dari para orang tua, terdapat 8 (delapan) orang anak yang terancam tidak bisa masuk sekolah dasar karena tidak memiliki Akte Kelahiran;

e. Tinggal di pengungsian asrama Transito, Jl. Transmigrasi, Desa Majeluk, Mataram – NTB dengan kondisi PAKUMIS (Padat Kumuh dan Miskin) yang sangat memprihatinkan dan tidak ada kepastian masa depan. Warga disekatsekat dengan ukuran 2x3, 3x3, 4x4 (sesuai dengan jumlah jiwa dalam satu KK) yang dibatasi oleh kain, karung bekas, plastik bekas iklan atau baliho kampanye;

f. Untuk menghidupi putra-putri mereka, para orang tua Ahmadi pengungsi bekerja ala kadarnya seperti menjadi: Tukang ojek, buruh tani, jual sayur mayur, dan pekerjaan serabutan lainnya; yang penting halal dan tidak melanggar hukum;

Sejak warga Ahmadiyah berada dipengungsian banyak kehilangan hak-haknya g. sebagai warga negara seharusnya diterima oleh mereka, seperti : Pengurus E-KTP sangat sulit, seandainya ingin memiliki harus pindah alamat dengan "gerilya" dan harga cukup tinggi;

h. Akibat tidak memiliki KTP ini, berimbas kepada kesulitan memperoleh layanan Jamkesmas, BLT (Bantuan Langsung Tunai], Raskin [Beras Miskin], Konversi BBG (Bahan Bakar Gas), BLSM (Bantuan Langsung Masyarakat) dan layanan publik lainnya. Apabila berobat dikategorikan pasien umum dengan biaya tinggi. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja sangat kesulitan. Sikap pemerintah (Lombok Barat atau Kota Mataram) mengambang dan tidak ada bantuan sosial yang seharusnya disalurkan dan tidak ada bantuan kesehatan yang seharusnya mereka terima. Memang pernah 2-3 bulan, 2006, ada bansos dan bankes. Itupun ala kadarnya saja. Setelah itu, dihentikan sampai sekarang. Akibat perlakuan ini, ada beberapa Ahmadi yang akan berobat tidak jadi. Ada juga yang terpaksa berobat karena harus cuci darah. Itupun dipulangkan oleh keluarganya karena tidak ada biaya dan pihak RS tidak serius dalam menanganinya. Bahkan ada yang takut berobat kerena biaya tinggi dan akhirnya meninggal;

i. Janji pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan mengganti aset lainnya hingga kini tak kunjung terealisasi. Situasi ini membuat warga semakin pesimis atas niat baik pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Padahal ada warga yang harus mengungsi berkali-kali karena rumahnya dibakar beberapa kali. Hingga kini, pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab dan tidak ada kepastian apapun bagi warga;

j. Sementara Pengungsi di Praya Mataram hingga sekarang terdapat 16 KK, 56 jiwa yang tinggal di Lokasi Pengungsian Praya. Akses pada fasilitas umum seperti layanan kesehatan, Jamkesmas dan pembuatan KTP tidak ada kendala, walaupun tetap harus bayar. Lokasi pengungsian yang ditempati saat ini merupakan lokasi rekomendasi Bupati sebelumnya. Pengalaman warga lainnya adalah ketika beberapa kali ada warga yang memprovokasi untuk mengusir mereka. Warga Ahmadiyah selalu mengatakan "jika mau mengusir kami dari sini silahkan bicara dengan Bupati."Hingga kini, warga Ahmadiyah masih menempati lokasi tersebut dan merasa terbantu dengan kepemimpinan Bupati saat ini.

B. DAMPAK YANG DIALAMI PEREMPUAN

a. Mengalami penurunan status kesehatan akibat serangan ke komunitasnya seorang perempuan Ahmadiyah melaporkan setelah menyaksikan rumahnya dibakar, ia mengalami tekanan dan stres hingga dirawat beberapa hari di rumah sakit jiwa Mataram. Seorang perempuan juga menyampaikan bahwa ia keguguran setelah seminggu tinggal di pengungsi. la menduga kegugurannya akibat dia menggendong anaknya dengan cara diikatkan ke perut saat membawanya lari keluar rumah ketika menyelamatkan diri dari serangan di Ketapang. Selama evakuasi dan di pengungsian, anaknya tidak mau turun dari gendongan, saat itu dia sudah merasakan sakit di bagian perut. Seminggu kemudian dia mengalami keguguran. Perempuan-perempuan lainnya di lokasi pengungsian juga menyampaikan, setelah kejadian penyerangan, mereka mengalami gangguan menstruasi, sebagian tidak teratur dan dua orang ibu mengalami pendarahan;

b. Mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Perempuan Ahmadiyah juga menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan akses terhadap sumber penghidupan akibat keyakinanya setelah insiden penyerangan terjadi;

C. Seorang perempuan yang memiliki gudang pisang dan kelapa di Pasar Baratais, Lombok Barat, tidak dapat berjualan karena ada ancaman bahwa gudangnya akan dirusak. Kemudian ia menitipkan gudang itu kepada temannya untuk dikelola. Namun orang ini tidak pernah memberikan hasil usaha kepadanya;

d. Seorang perempuan yang berjualan sandal di Pasar Sayang-Sayang, Lombok Barat berhenti berjalan setelah mendapat ocehan ibu-ibu di sekitarnya yang menyatakan "Haram! Orang Ahmadiyah itu;"

e. Ibu-ibu yang berjualan di pasar menyatakan setelah penyerangan dan mengungsi, pembeli berkurang karena tidak mau membeli karena "Mereka Ahmadiyah;"

f. Seorang perempuan yang berjualan makanan di lapak meja, sejak tahun 2003 sampai penyerangan terjadi, mengalami 3 kali pengrusakan tempat jualannya. la juga mengalami intimidasi dengan cara seorang laki-laki menyatakan di depan pembeli bahwa ia Ahmadiyah, haram dan pembeli diminta berbelanja di tempat lain yang penjualnya muslim;

Seorang ibu yang bekerja sebagai guru di SD Negeri 1 Jeunib, Praya, diminta g. berhenti mengajar oleh pihak sekolah setelah diketahui sebagai Jemaat Ahmadiyah;

h. Setelah penyerangan Praya, seorang Ibu bersaksi bahwa anak perempuannya yang menikah dengan muslim non-Ahmadiyah dianggap tidak sah, dianggap zina dan cucunya dianggap anak haram, karena Ahmadiyah dianggap bukan muslim. Gugatan ini dinyatakan oleh pihak KUA Praya yang telah menikahkan mereka pada 2003. Akibat kejadan ini, keluarga tersebut sangat tertekan – isteri menangis dan tidak keluar rumah, karena malu dianggap zina dan memiliki anak haram;

i. Empat orang Perempuan Ahmadiyah melaporkan mereka mengalami kekerasan seksual, yaitu seorang perempuan mengalami pelecehan seksual dan ancaman dari seorang tukang ojek di pasar. Tukang ojek tersebut menarik-narik seorang perempuan Ahmadiyah agar naik ke ojeknya, pelaku juga pernah nyelonong masuk ke tempat jualan perempuan tersebut dan ketika ditolak, pelaku mengancam akan memelet/diguna-guna agar jatuh cinta. Sementara seorang anak perempuan mengalami pelecehan verbal bernuansa seksual dari satpol PP yang bertugas menjaga keamanan lokasi pengungsian ketika ia meminta ijin keluar. Pelecehan itu berupa ungkapan "sayang-sayang mau kemana?" Ketika anak perempuan Il menanggapi "sayang-sayang nggak sopan!" Petugas merespon "masa bilang sayang nggak boleh" dan mengecam anak perempuan ini dengan menyebutnya teli(vagina). Ada pula seorang perempuan dipegang kakinya ketika sedang tidur di pengungsian. Pelaku masuk ke lokasi pengungsian melalui jendela yang tidak dapat dikunci, sebelum memegang kaki korban, pelaku mematikan lampu. Selain itu, ada pula seorang ibu dan balita diintip orang ketika sedang buang air besar di kamar mandi yang ventilasinya rusak;

j. Selama di pengungsian tidak ada bantuan khusus perempuan seperti pembalut, pil penambah darah, susu untuk bayi dan ibu hamil juga layanan kesehatan reproduksi selama di pengungsian. Ibu-ibu juga tidak sempat mengurus pemakaian alat kontrasepsi;

k. Untuk pemulihan psikis, jemaat perempuan melakukan saling curahkan hati ke sesama pengungsi. Sedangkan untuk pemulihan kesehatan, Pengurus Ahmadiyah NTB membantu biaya perawatan dan pengobatan ke rumah sakit terdekat, baik untuk pemulihan sakit secara umum maupun yang terkait kesehatan reproduksi;

l. Karena tidak bisa memiliki KTP mereka kesulitan mengurus surat keterangan miskin. Dengan demikian mereka juga tidak bisa mengakses bantuan pemerintah seperti bantuan pendidikan untuk anak ataupun bantuan Jamkesmas bagi ibu hamil dan melahirkan;

m. Perempuan Ahmadiyah menyampaikan mereka tidak memiliki sumber kehidupan yang layak untuk melanjutkan masa depan. Mereka kehilangan harta benda karena diserang, dijarah dan untuk melanjutkan usaha baru cukup menyulitkan karena kondisi tinggal di pengungsian dengan akses dan ruang gerak yang dibatasi membuat mereka tidak bisa menata kehidupan dan masa depan dengan baik. Perempuan juga menyampaikan mereka mudah stres karena kesulitan usaha sementara tuntutan biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga terus meningkat.

C. DAMPAK YANG DIALAMI ANAK

a. Karena tidak memiliki akte kelahiran sejumlah anak-anak Transito mengalami hambatan persyaratan masuk sekolah. Orang tua terpaksa harus melobi sekolah agar anak-anak masih diperkenankan masuk sekolah;

b. Terdapat 10 (sepuluh) siswa SD Negeri 42 Mataram yang pada saat pembagian raport, memperoleh raport yang bertuliskan "Raport Anak-anak Ahmadiyah." Pada saat ujian mereka mendapatkan jadwal yang berbeda dengan siswa lain. Mereka juga harus menjalankan ujian 6 mata pelajaran dalam waktu satu hari;

C. Seorang siswi ditanya oleh guru agama terkait siapa nabi terakhir mereka, apakah ia bisa bersahadat dan diminta untuk membacakan syahadat, ditanya tentang kitab Tadzkirah [kitab suci Ahmadiyah menurut MUI], dan dites membaca Al Qur'an. Guru agama di kelas menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak menganggap Al Qur'an sebagai kitab sucinya dan tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan menganggap Nabi Muhammad bukan nabi terakhir;

d. Seorang anak perempuan lain di sekolah ditanya teman-temannya mengenai "apakah Imam Mahdi itu nabimu? Apa kamu bisa baca Al Qur'an? Apa kamu bisa sahadat?" Mereka menyatakan bahwa sholatnya Ahmadiyah tidak sujud. Ahmadiyah asalnya dari Kristen yang mempercayai Nabi Isa sudah turun ke bumi. Teman-temannya juga bertanya "mengapa aliranmu disebut sesat?" juga mengoloknya dengan pernyataan "Ahmadiyah nabinya Ghulam Ahmad. Ahmadiyah itu haram, bekasnya najis, karena tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir;"

Sejumlah anak-anak pengungsi di Transito pada masa awal di pengungsian e. menerima perlakuan berbeda ketika mendaftar di sekolah dasar. Mereka dites baca Alquran, sementara anak-anak lain yang non-Ahmadiyah tidak diperlakukan demikian. Tetapi setelah Tim Advokasi melakukan pendampingan, pembedaan itu sudah tidak terjadi lagi.

Foto rumah milik Jemaat Ahmadiyah yang rusak oleh massa intoleran. Dokumentasi JAl NTB 2011

IV. TEMUAN TENTANG PENANGANAN

A. PENANGANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAN APARAT KEPOLISIAN

1. Penanganan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Untuk menangani kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi pertemuan Tim Lima terdiri dari: Kepala Kantor Agama Lombok Barat, Ketua MUl Lombok Barat, Camat Lingsar, Penasehat Organisasi Ahmadiyah Wilayah Nusa Tenggara, dan Ketua DPW Ahmadiyah yang menyepakati:

a. Jemaat Ahmadiyah yang dievakuasi dari Lombok Barat direlokasi ke wilayah Kota Mataram dan tidak terlalu lama berada di asrama Transito Majeluk Mataram;

b. Aset anggota Jemaat Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar diganti/dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

C. Untuk pengelolaan Jemaat Ahmadiyah selama mengungsi di Gedung Transito, Mataram, Pemkab Lombok Barat berkoordinasi dengan Wali Kota Mataram yang bersedia menerima pengungsi Jemaat Ahmadiyah dari wilayah Lombok Barat;

d. Untuk bantuan selama di pengungsian, Pemkab Lombok Barat memberikan bantuan bahan makanan dan bantuan ini terhenti setelah Pemkab merasa berat dan Jemaat yang mengungsi mendapat bantauan dari Dinsos Pemda NTB. Sedangkan untuk bantuan kesehatan, menurunkan Puskesmas Lingsar yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemkab. Lombok Barat.

2. Penanganan Pemerintah Daerah NTB

Setelah kejadian penyerangan, Pemda NTB menghadirkan Menteri Agama a. ke Mataram untuk memberikan penjelasan mengenai aliran Ahmadiyah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah dilarang dan harus kembali ke ajaran yang sebenarnya;

b. Melakukan pertemuan dengan Pemkab. Lombok Barat untuk membahas penyerangan di Dusun Ketapang. Keputusannya pihak Pemkab Lombok Barat bersedia membeli seluruh aset Jemaat Ahmadiyah yang berada di Dusun Ketapang;

C. Memberikan bantuan tempat pengungsian Gedung Transito dan bantuan makanan selama mereka mengungsi, yang menurut pengungsi terbatas dan berkurang jumlahnya.

3. Penanganan Kepolisian Daerah Provinsi NTB

a. Dua pleton Dalmas Polres Mataram, 1 pleton Dalmas Polres Lombok Barat, Polsek-polsek di Lombok Barat, Polda NTB dan 3 pleton Brimob melakukan evakuasi Jemaat Ahmadiyah ketika penyerangan terjadi untuk menghindari luka dan korban jiwa. Setelah Jemaat dievakuasi di tempat pengungsian Gedung Transito di kota Mataram, kepolisian melakukan penjagaan 24 jam hingga pemantauan ini dilaksanakan. Di samping itu, kepolisian juga melakukan penjagaan di kompleks perumahan Ahmadiyah, yang telah dirusak di Dusun Ketapang;

b. Untuk tindak pidana yang dilakukan para penyerang, Polres Mataram melakukan upaya represif berupa penyidikan terhadap 5 pelaku pengrusakan, pembakaran dan penyerangan. Satu tersangka terpaksa dibebaskan, karena Polres didatangi 9 truk masyarakat dari 8 desa yang meminta Polres membebaskan tersangka dari pemeriksaan;

C. Untuk pemulihan keamanan, kepolisian berkoordinasi dengan Muspida Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram untuk penanganan yang menyeluruh. Polres Mataram bersama Pemkab. Mataram dan Bupati Lombok Barat melakukan pendekatan ke pemuka agama dan menyampaikan pesan di masjid untuk menenangkan masyarakat. Juga melakukan patroli ke mesjid setiap sholat jum'at untuk menyampaikan pesan-pesan agar kekerasan tidak terulang.

B. PENANGANAN OLEH NEGARA TERHADAP PENGUNGSI, PERIODE 2006-2013

1. Penanganan oleh Pemprov NTB

Pemerintah Provinsi NTB melalui surat tertulis1 menyampaikan Langkah kebijakan yang ditempuh untuk permasalahan yang dialami Pengungsi Ahmadiyah di NTB. Melalui keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No: 357 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Warga Jemaat Ahmadiyah

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diketuai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbanpoldagri) Provinsi NTB, antara lain:

a. Melaksanakan sosialisasi terhadap SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang peningkatan dan perintah kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

b. Melaksanakan pembinaan kepada warga Ahmadiyah khususnya yang berada di wisma Transito Mataram agar dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam, sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW;

C. Melakukan koordinasi pembinaan agama dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi produktif bekerja sama dengan organisasi masyarakat (Ormas Islam), Tuan Guru, Pimpinan Ponpes dan institusi terkait;

d. Memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Ahmadiyah untuk mengenyam pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan amanat UU Dasar 1945;

e. Melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil memberikan kesempatan kepada seluruh warga Ahmadiyah untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk [KTP] dan Akte Kelahiran dengan catatan tetap mencantumkan identitas Agama Islam sebagai agamanya;

f. Memberikan hak-hak politiknya dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 yang lalu;

Memberikan kesempatan kepada Warga Ahmadiyah yang memiliki putera dan g. puteri untuk disekolahkan di Pondok Pesantren yang ada di pulau Lombok dengan segala biaya ditanggung pemerintah provinsi;

h. Memberikan jaminan perlindungan keamanan serta jaminan kesehatan terhadap seluruh Jemaat Ahmadiyah selama Jemaat kembali ke jalan yang benar yaitu Islam;

i. Memfasilitasi secara berkala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan dialog-dialog dengan warga Jemaat Ahmadiyah agar sadar bahwa ajaran yang dianutnya adalah ajaran yang telah menyimpang (sesat) dari tuntunan agama Islam Kaffah.

1 Nomor 451/726/Adm.Kesra, perihal: Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan Komnas HAM RI, tertanggal 30 Juli 2013.

2. Penanganan oleh Pemerintah Pusat

a. Ketika ada kunjungan Petugas dari Kementerian Dalam Negeri Rl yang mengusulkan agar kolom agama pada KTP para penganut Ahmadiyah dikosongkan saja seperti KTP keluarga penghayat kepercayaan. Namun usulan tersebut ditolak oleh pengungsi Ahmadiyah.

C. PENANGANAN OLEH LEMBAGA MASYARAKAT

1. Penanganan oleh Komite Rakyat Anti Kekerasan (KRAK)

KRAK sebagai organisasi non pemerintah yang merupakan koalisi dari beberapa LSM yang terbentuk untuk merespon peristiwa kekerasan di NTB, melakukan beberapa penanganan untuk kasus Ahmadiyah, sebagai berikut:

a. Melakukan kampanye melalui koran dan radio tentang kondisi Jemaat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah untuk perlindungan HAM mereka;

b. Melakukan dialog dengan kepala lingkungan yang ditempati Jemaat Ahmadiyah agar tidak terjadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah;

Ketika melakukan pendampingan kasus Ahmadiyah, KRAK mendapatkan C. intimidasi berupa pemberitaan di koran yang menyatakan bahwa kantor LARD (tempat KRAK bersekretariat) diserang karena membela Ahmadiyah. Ketua KRAK juga mendapatkan tantangan dari anggota DPRD PKS yang isinya "kalau anda pilihannya seperti itu (mendampingi Ahmadiyah), anda kita tunggu di lapangan." Akibat intimidasi itu, KRAK selanjutnya memilih pasif dalam melakukan pendampingan.

2. Penanganan oleh LBH APIK Mataram

Merespon kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah, LBH Apik Mataram melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Menerima pengaduan Jemaat Ahmadiyah untuk kasus intimidasi sebelum terjadinya penyerangan;

b. Menerima pengaduan terkait kondisi perempuan Ahmadiyah di pengungsian yang mengalami stress paska penyerangan dan kondisi perempuan yang kesulitan ke puskesmas ketika mau melahirkan;

C. Memediasi pertemuan Jemaat Ahmadiyah dan Pemkot Mataram untuk membahas semua pengaduan tesebut. Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan Pemkot Mataram yang menyatakan menerima Jemaat Ahmadiyah dan bersedia merelokasi pengungsi ke kelurahan-kelurahan di Mataram dengan syarat mereka tidak tertutup (memilih tinggal berkelompok]. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Mataram bersedia memfasilitasi sekolah yang terdekat dengan pengungsian untuk anak-anak Ahmadiyah;

d. Dalam melakukan pendampingan kasus Ahmadiyah, aktivis LBH Apik juga mengalami ancaman sebagai berikut: seorang tak dikenal menelpon ke telpon aktivis perempuan yang isinya "dasar kamu kafir, suka melindungi orang kafir, kamu lindungi Ahmadiyah berarti kamu kafir, pantesan kamu dicerai sama orang Lombok. Pulang sana kamu ke negaranya, haram menginjak Lombok, kamu kan orang Surabaya" Padahal aktivis tersebut seorang muslim dan tidak diceraikan melainkan ia yang menggugat cerai suaminya. LBH Apik juga mendapat kecaman dari tokoh masyarakat sebagai "lembaga pro setan." Mereka juga mendapatkan ancaman melalui sms yang isinya "Anda tidak berhenti dari upaya yang tidak Islami, maka kami akan menjadi musuh Anda!" LBH Apik juga didatangi dua orang perempuan berjilbab yang menyatakan "Kalau tidak menghentikan perjuangan-perjuangan yang tidak Islami ini maka kami dengan organisasi yang ada akan datang untuk menyerbu kantor ini!"

3. Penanganan yang dilakukan Pengurus Ahmadiyah

a. Untuk melanjutkan kerja advokasi, pengurus membentuk organisasi Persatuan Masyarakat (PAMAS) yang dijalankan oleh perempuan Ahmadiyah muda untuk melakukan kerja advokasi kepada pemerintah terkait pendidikan, layanan kesehatan Jemaat ahmadiyah. Dalam menjalankan programnnya PAMAS bekerja sama dengan LBH APIK Mataram;

b. Selain itu pengurus juga menemui konsulat Australia di Denpasar, Bali untuk menyampaikan pelanggara HAM yang mereka alami dan permintaan suaka politik. Pihak konsulat merespon bahwa permintaan mereka akan disampaikan ke Kedubes Australia di Jakarta.

D. SIKAP LEMBAGA AGAMA

1. Sikap MUI Lombok Barat

a. Sikap MUI terhadap aliran Ahmadiyah, aliran ini dianggap mengganggu umat Islam karena menggunakan kitab Tadzkiroh bukan Al Qur'an sebagai kitab suci dan ajarannya dinyatakan sesat oleh ulama di seluruh dunia;

b. MUl juga sudah beberapa kali menerima surat dari Ahmadiyah untuk mediskusikan beberapa perbedaan, tetapi MUl tidak bersedia, karena menurut MUl akidah Islam adalah hal yang sudah jelas dan bukan hal yang dapat diperdebatkan;

C. MUl mengusulkan dua opsi untuk Jemaat Ahmadiyah yaitu kembali ke ajaran Islam atau berhenti mengatasnamakan Islam atau membuat agama baru.

2. Sikap DPW Muhammadiyah NTB

a. Muhammadiyah melalui musda dan pengajian-pengajian menyatakan aliran Ahmadiyah sesat tetapi melarang anggotanya untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun bahkan terhadap bangunan dan ternaknya, dan himbauan ini berlaku untuk semua kasus tidak spesifik pada Ahmadiyah.

Foto atap atas ruangan dalam pengungsian Transito yang rusak dan bocor. Dokumentasi JAI NTB 2011

Foto ruangan dalam pengungsian Transito yang disekat-sekat dan kumuh. Dokumentasi JAI NTB 2011

V. RESPON YANG DILAKUKAN INSTITUSI HAM NASIONAL DAN LEMBAGA NEGARA

A. RESPON MASING-MASING INSTITUSI

1. Komnas HAM

Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak-hak warga negara untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi terkait dengan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, Komnas HAM melakukan:

a. Pada 10-14 Juli 2013 melakukan Pemantauan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Jemaat Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat di Pengungsian Selama 7 Tahun. Komnas HAM melakukan pertemuan dan kunjungan ke beberapa lokasi dan instansi serta Jemaat Ahmadiyah yang berada di Wisma Mataram dan di bekas RSUD Praya Lombok Tengah;

b. Pada Rabu, 10 Juli 2013 Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan para pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Gedung Transito Mataram;

C. Pada Kamis, 13 Juli 2013 Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Muh Nur;

d. Pada Kamis, 13 Juli 2013 Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Kombes Reinhard Silitonga;

e. Pada Jumat, 14 Juli 2013 Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Jemaat Ahmadiyah Praya di Praya Lombok Tengah;

f. Pada 24-28 Maret 2014 melakukan Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Jemaat Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat;

g. Pada Senin, 24 Maret 2014, Tim Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Jemaat Ahmadiyah di Transito Mataram yang diwakili oleh Basyirudin sebagai Pembinaan Lokal Jemaat Ahmadiyah di Transito;

h. Pada Senin 24 Maret 2014, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Jemaat Ahmadiyah di Pengungsian eks RSUD Lombok Tengah Praya Lombok Tengah;

i. Pada Kamis, 27 Maret 2014 pukul 10.00 – 12.00 WITA, Tim Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Sdr. Syamsudin Komisioner Bawaslu Provinsi NTB didampingi Komisioner dari Bawaslu Kota Mataram;

j. Pada Kamis, 27 Maret 2014 pukul 14.00- 16.00 WITA, Tim Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori;

k. Pada Jumat, 28 Maret 2014 pukul 10.00-12.00 WITA, Tim Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat Brigjend Pol. Drs Moechgiyarto S.H, M.Hum beserta jajarannya;

l. Pada 7-11 April 2014 melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Jemaat Ahmadiyah NTB. Komnas HAM melakukan pantauan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB khususnya yang berada di Wisma Transito yang melaksanakan hak pilihnya pada 9 April 2014 di TPS 19 dan TPS 21 yang lokasinya berada di sekitar Wisma Transito;

m. Pada pelaksanaan pencoblosan jumlah pemilih Jemaat Ahmadiyah Transito Mataram sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang terbagi di TPS 21 sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan di TPS 19 sebanyak 1 (satu) orang. Seluruh Jemaat Ahmadiyah Transito Mataram tersebut juga mendapatkan surat undangan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS yang telah ditentukan. Para Jemaat Ahmadiyah Transito bisa melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa adanya intimidasi maupun ancaman dari masyarakat di luar Jemaat Ahmadiyah Transito. Masyarakat yang melaksanakan hak pilihnya di TPS 21 dan TPS 19 bersama Jemaat Ahmadiyah menganggap Jemaat Ahmadiyah adalah masyarakat pada umumnya dan sebagai warga Negara yang berhak untuk memilih. Pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti untuk Jemaat Ahmadiyah Transito Mataram.

2. Komnas Perempuan

Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hakhak warga negara khususnya perempuan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi terkait dengan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, Komnas Perempuan melakukan:

a. Melakukan pemantauan kondisi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB pada 24 – 29 Mei dan 20 – 23 Agustus 2006;

b. Melakukan peluncuran publik Laporan Pemantauan tentang Perempuan dan Anak Ahmadiyah Mengalami Diskriminasi Berlapis pada Mei 2008;

C. Mengintegrasikan laporan kondisi perempuan Ahmadiyah dalam berbagai laporan Komnas Perempuan Pemerintah Indonesia dan publik, serta ke komite

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSINUSATENGGARA BARAT

Foto Pertemuan Komnas HAM dengan KPUD Prov. NTB

Foto Warga Jemaat Ahmadiyah setelah memberikan hak suaranya di TPS

HAM PBB diantaranya Laporan ke Komite CERD, Laporan ke Komite CEDAW, laporan Universal Periodic Review (UPR);

d. Mengintegrasikan temuan kondisi perempuan dalam kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB ke dalam laporan pemantauan Komnas Perempuan, termasuk melalui pelaporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kebebasan Beragama di Indonesia;

e. Mengintegrasikan laporan kondisi perempuan dalam kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB ke dalam laporan-laporan Komnas Perempuan di berbagai forum nasional dan internasional.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak-hak warga negara, khususnya saksi dan korban, untuk bebas dari diskriminasi dan intimidasi terkait dengan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, LPSK melakukan:

a. Pada tanggal 10-13 Juli 2013 Tim LPSK melakukan pemantauan ke lapangan sebagai upaya tindak lanjut atas permohonan dari Jemaat Ahmadiyah yang meminta perlindungan dari adanya ancaman terhadap mereka, serta untuk menggali informasi dan koordinasi terkait tindak lanjut penanganan kasus yang dilaporkan pemohon;

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat b. bertempat di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 09.00-12.00 WIB;

C. Melakukan kunjungan dan berdialog dengan pengungsi di lokasi pengungsian Transito Desa Majeluk, Mataram pada tanggal 10 Juli 2013 pukul 21.00-23.00 Wita dan tanggal 11 Juli 2013 pukul 18.00-22.00 Wita;

d. Melakukan koordinasi dengan Polda NTB bertempat di kantor Polda NTB pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 15.30-18.00. Tim LPSK ditemui oleh Direskrim Polda NTB beserta seluruh jajarannya. Koordinasi tersebut terkait dengan rencana Tim LPSK yang akan bertemu dengan jajaran Polres di Lombok Barat dan Lombok Tengah;

e. Koordinasi dengan Polres Lombok Barat bertempat di kantor Polres Lombok Barat tanggal 12 Juli 2013 pukul 10.00-13.00 Wita. Tim LPSK bertemu dengan Wakapolres Lombok Barat, Kasatreskrim dan Tim Penyidik terkait dengan laporan korban dari Jemaat Ahmadiyah kepada LPSK dengan surat laporan STTL/269/XI/2010/SPK atas nama Pelapor Basyiruddin Aziz. STPL/28.a/II/2009/ SPK atas nama Pelapor Inaq Maream. LP/K/29/II/2009/SPK Tanggal 29 Februari 2009 atas nama Pelapor Hani Iswanti. STPL/30.a/II/2009/SPK Tanggal 22 Februari 2009, atas nama Pelapor Hajah Rasmiah;

f. Koordinasi dengan Polres Lombok Tengah Bertempat di kantor Polres Lombok Tengah pada tanggal 12 Juli 2013, Pukul 14.00 -16.00 WITA. Tim LPSK bertemu dengan Kaur Ops dan Kanit IIl Polres Lombok Tengah dan menyampaikan maksud dan tujuan LPSK berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah. Tim LPSK menanyakan perkembangan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: 48/XI/2002/Serse tertanggal 7 Nopember 2002, No Pol: STPL Nomor: 281/ VII/2004/KA SPK, No Pol: STPL/62/II/2006/KA SPK atas nama Suhartono, No Pol: STPL/71/II/2006/KA SPK atas nama Amag Suwandi, No Pol: STPL/70/II/2006/KA SPK atas nama Rukiyah, dan No Pol: STPL/74/II/2006/KA SPK:

g. Melakukan penelaahan berdasarkan hasil koordinasi dan investigasi dengan korban dan aparat penegak hukum terkait penanganan bentuk perlindungan saksi dan korban dalam upaya penegakan hukum yang melibatkan Jemaat Ahmadiyah;

h. Memutuskan dalam Rapat Paripurna LPSK dengan Keputusan Paripurna LPSK Nomor: A. 519- A.533/KEP/RP-LPSK/IX/2013 pada tanggal 9 September 2013 untuk memberikan perlindungan berupa rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait dalam hal ini Polda NTB. Polres Lombok Tengah, Polres Lombok Barat, dan Polres Lombok Timur untuk memberi kepastian hukum terhadap korban dan pelapor, terutama dalam hal upaya penegakan hukum penanganan kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak-hak warga negara, khususnya anak, untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi terkait dengan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan:

a. Menerima pengaduan dari pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan kondisi Jemaat Ahmadiyah di NTB;

b. Pada tanggal 24 Juli 2013, menyelenggrakan FGD dengan tema "Mencari Solusi Problem Perlindungan Anak-anak Ahmadiyah Korban Konflik di Pengungsian Transito Nusa Tenggara Barat" dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM, Kementian Dalam Negeri, Mabes Polri, Mentri Koordinator Poitik Hukum dan Keamanan dan Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah di Jakarta. Dari FGD itu menghasilkan beberapa rekomendasi dari KPAl, yaitu Pemda NTB harus bertanggungjawab atas kondisi pengungsi, dan meminta agar segera dipindahkan sesuai dengan keinginan pengungsi yang berlokasi di sekitar Mataram di perkampungan Bali atau BTN karena menurut pengungsi kondisinya lebih aman. KPAl juga merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar mengeluarkan E-KTP kepada Jemaat Ahmadiyah. Untuk rekomendasi kepada Kemendikbud, KPAl mendesak Kemendikbud agar mendorong terwujudnya proses pendidikan yang ramah dan toleran bagi anak Ahmadiyah baik di lingkungan pemukiman maupun sekolah agar mereka terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara rekomendasi untuk Kemenag yaitu agar melakukan pembinaan yang intensif dalam menuntaskan kesenjangan pemahaman mengenai hubungan antara Negara dan agama agar terwujud kehidupan antar umat beragama yang toleran dan menghargai perbedaan terhadap keyakinan. Rekomendasi juga diberikan kepada Kemenpolhukam dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

C. Melakukan pemantauan ke lokasi pengungsian Transito dan Praya pada 17 September 2013;

d. Melakukan pertemuan dengan SKPD Pemprov. NTB, 18 September 2013. Peserta pertemuan 21 orang terdiri dari unsur: BP3KB Prov NTB, Kesbangpol Prov. NTB, Biro Umum Setda Prov. NTB, Kanwil Kemenag Prov NTB, Polda NTB, Disdukcapil NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, MUI NTB, Disdikpora Prov NTB. Biro Kesos Setda NTB, & LPA NTB:

Melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemprov NTB pada Rabu 18 e. September 2013;

f. Melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Provinsi NTB Kamis 19 September 2013;

Menindaklanjuti hasil pantauan lapangan dan pertemuan dengan SKPD Pemprov g. NTB, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB dan Komisi IV DPRD Provinsi NTB, dengan melayangkan surat ke Kemneterian Perumahan Rakyat RI terkait relokasi para pengungsi ke tempat yang lebih layak, nyaman dan aman;

h. Selanjutnya hasil pemantauan tersebut dijadikan bahan masukan kepada Presiden dalam laporan Tri Wulan kepada Presiden.

5. Ombudsman Republik Indonesia

Dalam rangka mendorong pemenuhan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak-hak warga negara khususnya para korban agar bebas dari kekerasan dan diskriminasi terkait dengan penyerangan Jemaat Ahmadiyah NTB, Ombudsman RI melakukan:

a. Melakukan pemantauan awal kondisi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB bersama Tim Advokasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, pada 24 – 29 Mei dan 20 – 23 Agustus 2006;

b. Menindaklanjuti laporan dari Jemaat Ahmadiyah mengenai terhambatnya akses terhadap layanan publik dari pemerintah/ instansi terkait dalam hal ini untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, antara lain: ;

C. Mengintegrasikan hasil pemantauan terkait dengan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan kepada Jemaat Ahmadiyah ke dalam laporan Ombudsman RI, khususnya terkait dengan dugaan terjadinya tindakan mal administrasi;

d. Hasil pemantauan terhadap Jemaat Ahmadiyah dijadikan acuan untuk memperoleh tindak lanjut khususnya berdialog dengan unsur-unsur dari pemerintahan yang terkait untuk memperoleh penyelesaian;

e. Menyampaikan hasil pemantauan terhadap Jemaat Ahmadiyah pada berbagai forum baik kepada publik maupun untuk internal Ombudsman sebagai acuan dalam mengambil kesimpulan mengenai pendapat dan saran Ombudsman kepada pemangku kepentingan terkait.

6. Respon Bersama Tim Gabungan

a. Pada 10-13 Juli 2013, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK dan Ombudsman Republik Indonesia secara bersama-sama melakukan kunjungan ke NTB untuk melakukan pemantauan lapangan dan dialog dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah NTB guna advokasi lanjutan bagi pemulihan hakhak pengungsi Ahmadiyah;

b. Pada 8 dan 18 Desember 2014, laporan gabungan Tim Advokasi Jemaat Ahmadiyah NTB disampaikan kepada otoritas dan publik nasional untuk ditindaklanjuti bersama.

Foto kondisi kamar Jemaat Ahmadiyah yang sempit dan kumuh, kamar tidur dan dapur menyatu menjadi satu. Dokumentasi JAl NTB 2011

Foto Ibu-ibu dan anak-anak dari Jemaat Ahmadiyah sedang melakukan shalat berJemaah di lokasi pengungsian. Dokumentasi Komnas Perempuan 2013

VI. ANALISIS

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, dokumen-dokumen yang diperoleh, dan temuan-temuan fakta yang berhasil ditemukan, maka Tim Gabungan menganalisa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Fakta bahwa Jemaat Ahmadiyah di NTB mengalami penyerangan berulang, pengusiran dari tempat tinggalnya, pengrusakan harta benda, tidak ada ganti rugi memadai atas rumah dan harta benda yang hilang dan rusak dan menyebabkan Jemaat Amadiyah tidak bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing dan terpaksa tinggal di pengungsian selama 7 (tujuh) tahun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28G Ayat (1), yaitu: hak setiap orang atas hak kemerdekaan agama, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Pasal 28H Ayat (4), yaitu: hak setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 30, yaitu: hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Pasal 36 Ayat (2), yaitu: hak setiap orang untuk tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum.

Fakta bahwa warga Ahmadiyah telah mengungsi di gedung Transito Mataram dan di eks Rumah Sakit Umum Praya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya hidup di lokasi pengungsian dengan kondisi yang tidak layak dan fasilitas yang minim. Hal ini bertentangan dengan hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat (1), yaitu: hak untuk bertempat tinggal, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 9 Ayat (3), yaitu: hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Fakta bahwa terdapat sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi dan menghambat akses Jemaat Ahmadiyah untuk menikmati hak-hak asasinya. Awalnya keputusan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Indonesia terjadi bukan melalui keputusan pengadilan, tetapi melalui Fatwa MUl, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Surat Dirjen Sospol maupun SK Bersama Menteri. Kebijakan tersebut diantaranya: Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B.523/C/8/1969 tentang dasar-dasar pembekuan suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan perdukunan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji no. D/ BA.01/3099/84 perihal Aliran Ahmadiyah, dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri: Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl] dan Warga Masyarakat. Akibatnya, Jemaat Ahmadiyah mengalami pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, terbuka untuk umum dan bebas tidak memihak, oleh suatu badan peradilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1) yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

C. Undang-Undang No 12 Tahun 1999 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, Pasal 14 Ayat (1 dan 2) yaitu hak untuk tidak dianggap bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;

d. Deklarasi Universal HAM 1948, Pasal 10, mencakup hak atas persamaan dan perlindungan di depan hukum, hak atas penyelesaian hukum yang efektif, hak untuk tidak dianggap tidak bersalah sampai segala tuntutannya terbukti.

Fakta bahwa Jemaat Ahmadiyah mengalami diskriminasi perlindungan hukum ketika mengalami penyerangan. Hal ini bertentangan dengan:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I Ayat [2] yang menyebutkan bahwa: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu;

b. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Sipil Politik, Pasal 26, yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Mengenai hal ini, hukum melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan setiap warga negara atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama pendapat politik dan yang lain. Hingga laporan ini dibuat pada tahun 2014, belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan terhadap para penyerang dan pelaku pengrusakan.

Fakta bahwa ketiadaan perlindungan oleh perangkat negara terhadap pengrusakan mesjid dan rumah, harta benda dan tidak ada jaminan kebebasan menjalankan ibadah bagi Jemaat Ahmadiyah oleh massa, menyebabkan Jemaat Ahmadiyah untuk mengungsi dan meninggalkan harta benda mereka begitu saja tanpa kepastian masa depan mereka. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan: setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut;

Fakta terjadi pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah baik oleh masyarakat dan diperkuat serta didukung oleh tindakan Negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diskriminatif dan tidak melakukan tindakan-tindakan efektif dalam menjamin keamanan dan kebebasan dasar Jemaat Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, Pasal 27, yang menyebutkan bahwa: di Negara-negara dimana terdapat orang-orang yang tergolong minoritas tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, menganut agama dan menjalankan ibadah mereka sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri;

Fakta terjadi pemaksaan pindah keyakinan, pelarangan aktivitas keagaman dari Jemaat Ahmadiyah merupakan pelanggaran hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama sebagaimana diatur dalam:

a. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945:

i. Pasal 28E Ayat (1), yaitu: hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal;

ii. Pasal 28E Ayat (2) yaitu: hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepercayaan dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

iii. Pasal 29 yaitu kewajiban Negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

i. Pasal 4, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, ii. Pasal 22 Ayat (1), yaitu: hak setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

iii. Pasal 55, yaitu: hak anak untuk beribadah menurut agamanya di bawah bimbingan orang tua atau wali;

iv. Pasal 4, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun;

v. Pasal 8, yaitu: hak atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan dari negara;

vi. Pasal 22 Ayat (1), yaitu: Hak setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

vii. Pasal 26 Ayat (1), yaitu: Hak setiap orang untuk memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya;

viii. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), yaitu: hak setiap warga negara untuk bebas bergerak dan berpindah tempat dalam wilayah negara Republik Indonesia;

ix. Pasal 30, yaitu: hak atas rasa aman, tentram serta perlindungan dari timidasi;

x. Pasal 36 Ayat (2), yaitu: hak kepemilikan atas harta benda;

xi. Pasal 40, yaitu: hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak;

xii. Pasal 41, yaitu: hak setiap warga Negara atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;

xiii. Pasal 49 (3), yaitu: hak yang melekat pada wanita dan fungsi reproduksi;

xiv. Pasal 52 (1), yaitu: hak atas perlindungan terhadap anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;

xv. Pasal 54, yaitu: hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;

xvi. Pasal 55, yaitu: hak anak untuk beribadah menurut agamanya di bawah bimbingan orang tua atau wali;

xvii. Pasal 61, yaitu: hak anak bermain, istirahat, bermain dengan teman, berrekreasi;

xviii. Pasal 62, yaitu: hak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentak spiritualnya;

xix. Pasal 63, yaitu: hak untuk tidak dilibatkan dalam kerusuhan sosial yang mengandung unsur kekerasan.

Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional C. Hak Sipil Politik:

i. Pasal 18 Ayat (1), yaitu: hak atas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran;

ii. Pasal 18 Ayat (2), hak untuk tidak dipaksa berpindah agama atau keyakinan. Hak ini mengatur bahwa dimana tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;

iii. Pasal 18 Ayat [4), yaitu: hak orang tua dan para wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

d. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 18, yaitu: hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Fakta terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Ahmadiyah, perempuan Ahmadiyah juga mengalami ancaman dan kekerasan ketika terjadi saat terjadi penyerangan. Perempuan Ahmadiyah mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan seksual, ketika sedang berjualan di pasar dan ketika berada di lokasi pengungsian;

Fakta bahwa perempuan Ahmadiyah diskriminasi karena status agamanya menyebabkan mereka mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan akses atas pekerjaan yang layak;

Fakta bahwa perempuan Ahmadiyah menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung ketika serangan terjadi, termasuk mengalami trauma dan penurunan status kesehatan mereka, terutama reproduksi;

Fakta bahwa perempuan Ahmadiyah yang menikah dengan laki-laki non Ahmadiyah mengalami pembatalan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Praya. Perempuan Ahmadiyah lainnya dipaksa bercerai dengan suami non Ahmadiyah;

Fakta bahwa perempuan Ahmadiyah hidup dalam kondisi memprihatinkan di pengungsian dengan fasilitas yang minim, kondisi tempat tinggal yang tidak layak dan ketiadaan bantuan dari pemerintah serta tidak bisa mengakses bantuan kesehatan dan kesehatan reproduksi.

Fakta bahwa atas kondisi tersebut, perempuan Ahmadiyah mengalami pelanggaran hak-hak asasi yang tercantum di dalam :

a. Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, mencakup:

i. Pasal 2 dan 3, yaitu: hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi;

ii. Pasal 12 Ayat (2), yaitu: hak atas pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma, serta pemberian makanan bergizi selama kehamilan dan menyusui;

iii. Pasal 14 (b), yaitu: hak untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai;

iv. Pasal 14 (h), yaitu: hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi;

V. Pasal 28B Ayat (1), yaitu: hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

vi. Pasal 16 (a), yaitu: hak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan.

b. Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Pasal 10 Ayat (2), yaitu: perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.

b. Deklarasi Universal HAM 1948, Pasal 25, yaitu: hak ibu dan anak mendapat perawatan dan bantuan khusus.

Fakta bahwa warga dan anak-anak Ahmadiyah di pengungsian di Gedung Transito Mataram ada yang tidak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk memperlihatkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak asasi manusia sebagaimana seharusnya dan sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 8, yaitu: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah; Pasal 71 yaitu: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia;

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 24 Ayat [3], yaitu: setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan;

C. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 53 Ayat (2), yaitu: setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

d. Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Pasal 53 Ayat [2], yaitu: hak setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Fakta bahwa ada pengungsi Ahmadiyah yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk berdampak pada ketiadaan jaminan sosial dan kesehatan yang disediakan Negara untuk mereka dan anggota keluarganya, sehingga bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat (1), yaitu: hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal;

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mencakup Pasal 26 Ayat [1), yaitu: hak setiap orang untuk memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya; Pasal 41 Ayat (1) yaitu: setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh; dan Pasal 62, yaitu: setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Fakta bahwa anak-anak Ahmadiyah juga mengalami kekerasan, ikut mengungsi bersama orang tua dan keluarga mereka, serta mengalami perlakuan buruk dari teman-teman di sekolah dan perlakuan berbeda atas dasar agama dan kepercayaannya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah. Kondisi ini bertentangan dengan hak-hak anak yang diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 52 Ayat (1), yaitu: hak tas perlindungan terhadap anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara; Pasal 54, yaitu: hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; Pasal 55, yaitu: hak untuk beribadah menurut agamanya di bawah bimbingan orang tua atau wali; Pasal 61, yaitu: hak untuk bermain, istirahat, bermain dengan teman, berrekreasi; Pasal 63, yaitu: hak untuk tidak dilibatkan dalam kerusuhan sosial yang mengandung unsur kekerasan;

b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Pasal 4 dan 54, yaitu hak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 42 Ayat (1) dan (2), Pasal 43 Ayat (1) dan (2), yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; Pasal 9, 48 dan 49, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, Pasal 11, yaitu: hak untuk beristirahat, bermain, rekreasi; dan Pasal 59,60 dan 65, yaitu hak atas perlindungan khusus dalam situasi darurat dan anak dari kelompok minoritas.

Fakta bahwa status kependudukan warga Ahmadiyah yang menjadi tidak jelas dan hak politiknya diabaikan, karena ketika Pilkada Bupati Lombok Barat, warga Ahmadiyah tidak diperbolehkan ikut dengan alasan sudah bukan warga Lombok Barat lagi. Namun ketika pemilihan Walikota Mataram, warga Ahmadiyah juga tidak diperbolehkan ikut pemilu dengan alasan mereka hanya warga titipan di Mataram. Hal tersebut jelas telah bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945:

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 43 Ayat (1), yaitu: setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Undang-Undang N0 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Pasal 25 (b), yaitu: hak setiap orang untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Fakta bahwa telah terjadi kekerasan, diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB, karena impunitas negara serta keterlibatan negara baik secara langsung lby commison)atau dengan melakukan pembiaran (by ommision)yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat, Walikota Mataram, Kepala Kejaksaan

Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Kapolres Lombok Barat, Kanwil Kemenag Lombok Timur dan Lombok Barat, serta sejumlah unsur di pemerintahan Lombok Timur dan Lombok Barat.

Mengenali bahwa negara belum mampu memastikan jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya untuk merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini terlihat dari terus berulangnya kekerasan dan intoleransi yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah. Intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah akan terus berulang karena penyelesaian yang dilakukan negara belum menyentuh akar masalah serta belum terpenuhinya hak-hak korban, terutama atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

Tim Advokasi menilai pola kekerasan dan penyikapan negara atas kekerasan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok agama, dengan cara mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok serta pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa terhadap Jemaat Ahmadiyah NTB merupakan pelanggaran HAM.

Foto kondisi bangunan pengungsian Jemaat Ahmadiyah yang kumuh. Dokumentasi JAI NTB 2011

Foto Ibu-ibu Jemaat Ahmadiyah sedang berbincang-bincang di salah satu tempat pengungsian yang digunakan sebagai mushola. Dokumentasi Komnas Perempuan 2013

VII. KESIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dialami komunitas Jemaat Ahmadiyah berimplikasi pada perlakuan-perlakuan diskriminatif berdasarkan agama yang menghilangkan perlindungan hak-hak dasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perempuan kehilangan hak atas pendidikan yang memadai, perempuan kehilangan sumber penghidupan dan tidak dapat menjalankan mobilitas sosial dengan baik, perempuan yang menikah dengan muslim yang bukan Ahmadiyah digugat status hukum pernikahannya. Mereka juga tidak dapat menikmati layanan kesehatan secara memadai dan harus menanggung beban hidup yang berat selama di pengungsian;

2. Pelanggaran kebebasan beragama dan diskriminasi berdasarkan agama yang mereka alami tidak terlepas dari kebijakan yang dipilih oleh institusi pemerintah dan lembaga agama dalam merespon aliran Ahmadiyah yang menganggap aliran ini sesat dan menyatakan pelarangan;

3. Penyerangan jemaat Ahmadiyah juga tidak terlepas dari pandangan sosial masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pluralisme dalam kehidupan beragama. Kekhasan karakter masyarakat juga berpengaruh pada upaya-upaya penyelesaian kasus. Karakter masyarakat NTB yang keras memperlambat upaya-upaya penyelesaian antara pemerintah, masyarakat dan jemaat Ahmadiyah. Hal itu, berbeda dengan pilihan pemerintah, masyarakat dan jemaat Ahmadiyah di Cianjur yang segera saling menahan diri untuk menghindari pengulangan konflik;

4. Konflik berdasarkan agama ini juga membuat perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Ancaman perkosaan dan pelecehan seksual pada saat penyerangan dan di pengungsian, bahkan di wilayah publik (pasar) terkait dengan nilai-nilai patriakhal di masyarakat yang memosisikan perempuan sebagai objek seksual. Sementara itu, pemerintah belum membangun kepekaan yang memadai untuk mendeteksi kekerasan berbasis jender dalam konflik tersebut. Budaya masyarakat yang masih sering menyalahkan perempuan korban juga membangun kondisi yang tidak kondusif bagi perempuan korban untuk mengungkapkan kekerasan serupa, akibatnya mereka luput dari proses pemulihan, baik untuk pemulihan psikis, kesehatan maupun pemulihan melalui proses hukum;

5. Upaya penanganan konflik yang dilakukan negara seringkali tidak sejalan dengan persiapan pemulihan untuk komunitas korban konflik, akibatnya persoalan pelangaran HAM semakin panjang. Di sisi lain negara juga belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pembela HAM sebagai satu-satunya kelompok yang menjadi jembatan antara negara dan Jemaat Ahmadiyah dalam upaya-upaya penyelesaian dan perlindungan HAM komunitas korban. Perlindungan hukum dan kehidupan sosial dan sangat pentingnya perlindungan para pembela HAM belum terbangun dengan baik, sehingga hal ini pun luput dari pemikiran setiap pihak;

6. Penyerangan berulang dan pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat adalah sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada terpaksa mengungsinya warga Ahmadiyah hingga sekarang ke gedung Transito Mataram dan di eks Rumah Sakit Umum Praya Lombok Tengah. Penganut Ahmadiyah yang hidup di pengungsian selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah terlanggar hak-hak asasinya seperti hak atas hidup layak, hak atas identitas warga negara, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk memilih dalam pemilu;serta tidak ada ganti rugi atas rumah dan harta benda yang rusak saat terjadi penyerangan;

7. Seperti anggota Jemaat Ahmadiyah lain, perempuan Ahmadiyah setidaknya selama 15 tahun terus mengalami pengusiran dan hidup berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tanpa ada jaminan keamanan secara penuh dari Negara;

8. Perempuan Ahmadiyah mengalami pemiskinan, karena diusir berulang kali dari tempat tinggal menyebabkan mereka kehilangan sumber penghidupan terutama kebun, sawah, rumah dan tempat usaha. Perempuan juga kesulitan memulai usaha yang baru karena tidak ada jaminan keamanan:

9. Perempuan Ahmadiyah mengalami penurunan terhadap akses kehidupan yang layak karena kerap mengalami gangguan dan ancaman ketika sedang berjualan di pasar, karena keyakinannya Ahmadiyah. Perempuan juga tidak bisa mengakses bantuan pemerintah karena tidak memiliki KTP;

10. Perempuan Ahmadiyah kesulitan mengakses bantuan kesehatan karena selalu berhadapan dengan berbagai pertanyaan terkait tempat tinggalnya di pengungsian dan pada akhirnya pertanyaan tentang keyakinannya Ahmadiyah;

11. Program pemerintah tentang pembinaan warga Ahmadiyah merupakan yang mendasar pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 357 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Warga Jemaat Ahmadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan kebijakan yang keliru dan inkonstitusional. Muatan kebijakan didalam Keputusan Gubernur tersebut bersifat diskriminatif dan berpotensi melakukan pemaksaan pindah keyakinan terhadap penganut Ahmadiyah;

12. Kepolisian tidak sungguh-sungguh menjalankan fungsinya dalam melakukan pengamanan dan melindungi Jemaat Ahmadiyah, serta tunduk kepada kemauan kelompok mayoritas. Kepolisian juga tidak sungguh menindaklanjuti laporan para korban dan bersembunyi dibalik alasan ketiadaan bukti, ketiadaan saksi dan banyak petugas yang menangani kasus-kasus tersebut sudah pindah/ mutasi tugas. Hingga sekarang tidak ada satupun kasus penyerangan yang dilaporkan oleh Jemaat Ahmadiyah telah diproses tuntas oleh Polisi dan diajukan ke Pengadilan;

13. Bahwa model penyelesaian konflik Jemaat Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan keyakinan/keagamaan tidak efektif, oleh karenanya diperlukan model pendekatan alternatif yang lebih menyentuh dan solutif;

14. Peran SKPD Provinsi NTB dalam menyelesaikan problem para pengungsi Jemaat Ahmadiyah belum maksimal dan kurang bersinergi sehingga belum berdampak secara maksimal kepada para pengungsi. Oleh karenanya diperlukan peningkatan sinergitas antar SKPD serta terobosan - terobosan yang lebih konkrit dan masif;

15. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya tentang keberagaman keyakinan yang dilindungi Konstitusi;

16. SKB tiga menteri tidak efektif untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah, justru yang terjadi sebaliknya, dengan terbitnya SKB tiga Menteri tersebut konflik sosial berbasis agama semakin kompleks.

Foto Komisioner Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat sedang berdialog dengan Jemaat Ahmadiyah di lokasi pengungsian. Dokumentasi Komnas HAM 2013

VIII. REKOMENDASI

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim Gabungan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

PEMERINTAH PUSAT

1. Mendesak agar Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menjadi agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla;

2. Mendorong pemerintah dari hasil laporan ini sebagai bahan untuk masukan di RUU Perlindungan Kebebasan Beragama

PEMERINTAH PROVINSINUSA TENGGARA BARAT

1. Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang solusi yang menghormati hak asasi manusia bagi permasalahan pengungsi warga Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat termasuk opsi untuk mengembalikan warga Ahmadiyah ke rumah asalnya masingmasing;

2. Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan pelaksanaan progam khusus untuk perempuan, anak dan lansia. Memastikan kelompok perempuan dapat memperoleh/mengakses bantuan kesehatan dan kesehatan reproduksi dan bantuan lainnya tanpa hambatan;

3. Memastikan anak-anak Ahmadiyah dapat mengakses pendidikan dasar hingga menengah tanpa hambatan adminsitrasi dan pembedaan berdasarkan agama/ keyakinan;

4. Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dimana warga Ahmadiyah tinggal dan berasal untuk membangun sebuah komunikasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang wawasan kebangsaan serta pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

5. Kepada Pemerintah Daerah perlu adanya penyadaran terhadap pemuka agama (Tuan Guru) oleh Kementrian Agama, Urais.

KEPOLISIAN DAERAN NTB

1. Kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengrusakan, pembakaran, dan tindak pidana lainnya yang dialami oleh warga Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat;

2. Kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi warga Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat baik yang ada di tempat pengungsian maupun yang tidak;

3. Kepada kepolisian, untuk memberikan jaminan keamanan dan proses hukum terhadap sejumlah laporan polisi yang telah diajukan korban: dugaan pelaku tindak pidana pembakaran, perusakan bangunan, pembunuhan, penganiayaan, pengusiran

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Para pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat untuk segera di pindahkan ke tempat yang lebih layak, nyaman dan aman dengan melibatkan stakeholders terkait; Pemerintah Provinsi NTB, DPRD dan Kementerian Perumahan Rakyat;

2. Dalam menyelesaikan konflik sosial berbasis agama, baik itu pemerintah pusat, daerah juga kepolisian hendaknya menggunakan pendekatan konstitusi bukan pendekatan keyakinan. Hal tersebut selaras dengan UUD 1945 pasal 28 E ayat 2, dan pasal 29 ayat (2);

3. Pada tataran implementasi, penyelesaian masalah pengungsi Jemaat Ahmadiyah di NTB hendaknya dilakukan pengawalan dan pengawasan dari pihak pemerintah pusat maupun daerah, sehingga tidak terjadi lagi tindakan-tindakan anarkis dan diskriminatif kepada warga Ahmadiyah di NTB khusunya dan di seluruh Indonesia pada umumnya;

4. Seluruh kebijakan terkait penanganan korban konflik sosial berbasis Agama (Jemaat Ahmadiyah) di NTB, harus memperhatikan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.

5. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah NTB untuk memberikan pemulihan hak korban: kompensasi, restitusi, reparasi & rehabilitasi.

6. Kepada Pemda NTB dan Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Menteri Perumahan Rakyat) untuk memulangkan para pengungsi ke kampung halamannya. (Hak Keperdataan)

Foto Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah dan Tim Gabungan Advokasi sedang berdialog dengan Ibu-ibu Jemaat Ahmadiyah di lokasi pengungsian. Dokumentasi Komnas Perempuan 2013

CRCS, UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008. , Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009. , Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010. , Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981]. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948] Pasal 18. Human Rights Watch. Atas Nama Agama; Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, 2013. Hasani, Ismail and Naipospos, Bonar Tigor (ed), Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta 2011. Hasani, Ismail [ed), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan; Pustaka Masyarakat Setara Jakarta, 2011. Hasani, Ismail and Naipospos, Bonar Tigor (ed), Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pustaka Masyarakat Setara, 2011. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik [ICCPR] 1966. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya [IESCR] 1966. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD] 1965. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [CEDAW] 1979. Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, ICCPR Komite HAM PBB, 1993. Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, Jakarta, 22 Mei 2008. KontraS, Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah, 2012.

Lindholm, Tore. Durham, W. Cole. Bahia G, Jr. Lie, Tahzib. Eds. Rafael Edy Bosko, dkk [pen), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik, Kanisius, Yogyakarta 2010.

Islam Yusuf, R. H. Shd dan Sabandi Ekky O. Ahmadiyah Menggugat; Menjawab Tulisan Menggugat Ahmadiyah, Mubarok Publishing, Jakarta, 2011.

Setara Institute, Berpihak dan Bertindak Intoleran, Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008.

, Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2010.

, Mengenal Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri, 2010.

Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono, Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2011.

, Presiden Tanpa Prakarsa, Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012.

Sihombing, Uli Parulian, dkk., Menggugat BAKORPAKEM: Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia, ILRC, Jakarta 2008.

The Wahid Institute, Menapaki Bangsa yang Kian Retak, Laporan Tahunan Pluralisme Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008.

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Website:

http://www.setara-institute.org/

http://wahidinstitute.org/

http://www.hrw.org/id/reports/2013/02/28/atas-nama-agama

http://m.news.viva.co.id/cangkang/haji2014/read/203402-ahmadiyah--diserang-di-ri- -dibom-di-pakistan

http://www.tempo.co/read/news/2011/02/17/063313987/Amir-Jamaah-Ahmadiyah- Puji-Pemerintah-Malaysia

http://www.anneahira.com/sejarah-ahmadiyah.htm

http://www.hrw.org/news/2010/06/01/pembantaian-minoritas-ahmadiyah-di-pakistan