Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Ringkas Pemantauan Pengungsi Rohingya Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Langsa Provinsi Aceh

8 halaman · 8 halaman diproses dengan OCR · 4.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pelaksana Pemantauan: Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Waktu Pemantauan: 3-5 Juni 2015
  2. Gambaran Umum
  3. Temuan:
  4. Kesimpulan:
  5. Rekomendasi:

Laporan Ringkas Pemantauan Pengungsi Rohingya Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Langsa Provinsi Aceh

Pelaksana Pemantauan: Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Waktu Pemantauan: 3-5 Juni 2015

Gambaran Umum

Pengungsi Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), mengalami konflik sosial berkepanjangan dan diskriminasi berdasarkan etnis dan agama. Keputusan mereka melarikan diri dari Myanmar adalah karena kondisi konflik, mengalami diskriminasi dan kekerasan serta karena dijanjikan oleh sindikat perdagangan manusia yang akan membawa mereka ke Malaysia menemui keluarga. Sebagian dari mereka sudah punya tujuan untuk menemui keluarganya di Malaysia, tapi sebagian lainnya tidak punya tujuan, selain meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri.

Rata-rata mereka berada selama 2-3 bulan di laut. Mereka meninggalkan Rohingya dengan kapal-kapal kecil dan kemudian dikumpulkan dalam kapal yang lebih besar oleh sindikat perdagangan manusia. Di kapal yang besar ini mereka disatukan dengan imigran dari Bangladesh. Hingga kemudian tanpa alasan yang jelas mereka ditinggalkan begitu saja oleh sindikat perdagangan manusia tersebut di tengah laut. Kapal mereka sempat di tolak masuk oleh tiga negara Malaysia, Thailand dan Indonesia, sebelum akhirnya masuk perairan Andaman dan diselamatkan oleh nelayan Aceh.

Jumlah pengungsi adalah sekitar 1.759 orang terdiri dari 1.062 warga Rohingya dan sisanya imigran Bangladesh. Mereka ditempatkan di empat tempat penampungan, masing-masing di gedung

Foto 1: Pengungsi Rohingya di atas Kapal (Foto: http://newsandletters.org)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kuala Cangkoy Kabupaten Aceh Utara dan di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, di Desa Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur, di Pelabuhan Kuala Langsa Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Komnas Perempuan mendatangi tiga dari empat titik lokasi pengungsian serta menemui Dinas Sosial dan UNHCR di Aceh Utara dan Aceh Timur, serta berdialog dengan relawan perempuan

dari lembaga -lembaga local Tanda Seru, Balai Syura dan RPuK di Aceh Utara serta dari HMI di Aceh Timur. Jumlah pengungsi di ketiga lokasi ini:

a. Kuala Cangkoy: 141 orang laki-laki, 90 orang perempuan (14 orang ibu hamil),

Foto 3: Suasana dalam posko Kuala Cangkoy, Aceh Utara (Foto: Komnas Perempuan)

90 orang anak-anak.

b. Bayeun: 194 orang laki-laki, 79 orang perempuan (1 orang perempuan hamil berumur 14 tahun) dan 84 orang anakanak

C. Kuala Langsa: 163 orang laki-laki, 46 orang perempuan, 41 anak-anak (1 bayi berumur 4 bulan).

Foto 2: Pintu masuk Posko Kuala Cangkoy, Aceh Utara (Foto: Komnas Perempuan)

Foto 4: MCK Kuala Cangkoy, Aceh Utara (Foto: Komnas Perempuan)

Foto 5: Suasana di salah satu kamar Kuala Cangkoy, Aceh Utara (Foto: Komnas Perempuan)

Pengungsi Rohingya ditempatkan di tempat yang terpisah dari imigran Bangladesh. Di Aceh Utara, warga Bangladesh ditempatkan pada lokasi penampungan yang berbeda dengan warga Rohingya., yaitu di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (untuk warga Bangladesh yang seluruhnya laki-laki) dan di TPI Desa Kuala Cangkoy Kabupaten Aceh Utara untuk pengungsi Rohingya. Jarak antara Desa Kuala Cangkoy dan Blang Mangat sekitar 20 Km. Di Aceh Timur, imigran Bangladesh (seluruhnya laki-laki) ditempatkan pada tenda yang terpisah dari laki-laki pengungsi Rohingya, meskipun masih dalam satu areal pengungsian, demikian pula di Kota Langsa. Namun di Kota Langsa, tidak semua imigran Bangladesh ini laki-laki, ada 1 orang perempuan, yang ditempatkan di tempat pengungsi perempuan Rohingya.

Foto 6: Suasana Pengungsian Kota Langsa (Foto: Komnas Perempuan)

Selain itu, pengungsi perempuan dan anak ditempatkan pada gedung yang terpisah dari pengungsi laki-laki. Kecuali di

Pelabuhan Kuala Langsa, dimana pengungsi laki-laki dan perempuan diletakkan dalam satu ruangan yang hanya dibatasi pembatas dari tripleks setinggi 2 meter. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara dan Asisten Il Bupati Aceh Timur, di tingkat kebijakan, imigran Bangladesh seluruhnya akan dipulangkan ke negara asal dan saat ini menunggu proses imigrasi. Sedangkan bagi pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia memutuskan menampung untuk jangka waktu 1 tahun. Menurut Kepala Satgas Penanganan

Foto 7: Suasana Posko Kuala Langsa, Aceh Timur (Foto: Komnas Perempuan)

Pengungsi Rohingya Aceh Utara dan juga Aceh Timur, Pemda Aceh menunggu perintah pemerintah pusat untuk penanganan lanjutan karena pengungsi Rohingya adalah pengungsi internasional, sehingga bukan kewenangan daerah untuk menanganinya. Pemerintah daerah hanya membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga internasional dan juga lokal yang menangani pengungsi. Disebutkan juga bahwa, Menteri Keuangan sudah mengingatkan tidak bisa menggunakan dana APBD untuk ini.

Temuan:

1. Pada setiap lokasi pengungsian diatas menunjukan bahwa kebutuhan dasar berupa makan tiga kali sehari sudah terpenuhi. Bahkan menurut Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Timur, pengungsi juga mendapat makanan selingan (snack) dua kali sehari. Di setiap lokasi pengunsian terdapat dapur umum yang dikelola Dinas Sosial setempat yang menyediakan makanan bagi pengungsi. Salah satu dari tiga dapur umum (di Kuala Langsa) melibatkan pengungsi perempuan dalam penyediaan makanan, namun di dua dapur umum lainnya (Kuala Cangkoy dan Bayeun), tidak demikian. Bantuan lain yang bersifat fisik terus berdatangan. Kebutuhan pakaian terpenuhi bahkan banyak bantuan pakaian yang menumpuk, karena untuk perempuan dan laki-laki tidak terbiasa memakai pakaian dalam seperti BH dan celana dalam.

Foto 8: Bantuan pakaian yang menumpuk di Posko Bayeun, Aceh Timur (Foto: Komnas Perempuan)

2. Akses pada pelayanan kesehatan. Semua pengungsi di tiga lokasi pantauan Komnas Perempuan sudah diperiksa kesehatan dasar, pertolongan pertama sudah dilakukan. Ibu hamil juga sudah mendapat perhatian khusus berupa barak/kamar khusus bagi sebagian ibu hamil dan barak keluarga bagi mereka yang berkeluarga. Masalah kesehatan yang banyak terjadi adalah penyakit kulit (gatal-gatal) dan TBC.

3. Kondisi sanitasi dan higinitas di tiga lokasi pengungsian rata-rata buruk. Terdapat standar kebersihan yang rendah di kalangan pengungsi karena masalah budaya dan pengetahuan yang minim tentang sanitasi dan higiene. Anak-anak sering tidak pakai celana dalam dan BAK/BAB kadang dilakukan di sembarang tempat, meskipun toilet disediakan. Kondisi ini menimbulkan bau-bau tidak sedap di seluruh areal pengungsian, bahkan juga dalam kamar-kamar pengungsi perempuan dan anak-anak (di Bayeun). Udara Aceh yang panas dan lembab memperburuk situasi. Pengungsi juga belum dilibatkan secara intensif dalam menjaga kebersihan masing-masing kamar. Bahkan WC/toilet harus dibersihkan oleh relawan yang membantu di sana (Kuala Cangkoy dan Bayeun).

4. Akses pada sanitasi dan air bersih. Kondisi air bersih di Kuala Cangkoy sangat terbatas (air harus beli – walau sudah dibangun sumur bor). Kamar mandi dan toilet dibedakan untuk pengungsi laki-laki dan perempuan. Kamar mandi dan toilet untuk perempuan berada dekat dengan gedung penampungan pengungsi perempuan dan anak-anak namun tempat untuk mencuci berada di dekat kamar mandi dan toilet laki-laki (sekitar 75 meter dari gedung penampungan pengungsi perempuan dan anak-anak). Akses air bersih di Bayeun cukup baik dan akses kamar mandi perempuan tidak jauh dari kamar sehingga mudah dan tidak harus melewati laki-laki ketika akan ke kamar mandi. Namun tempat mencuci berada di dekat tenda penampungan pengungsi laki-laki. Tenda pengungsi laki-laki Rohingya dan imigran Bangladesh juga berdekatan. Di Kuala Langsa kamar mandi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Bahkan pintu kamar mandi terbuat seadanya (dari selembar terpal plastik yang mudah terbuka jika tertiup angin).

Jarak ke kamar mandi sekitar 40 meter dari kamar tempat menginap. Hal ini dapat berpotensi pada terjadinya pelecehan/kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan.

Foto 9: Lokasi MCK di Kuala Langsa, Aceh Timur (Foto: Komnas Perempuan)

Foto 10: Lokasi MCK di Posko Bayeun, Aceh Timur (Foto: Komnas Perempuan)(Foto: Komnas Perempuan)

5. Pengungsi di Desa Kuala Cangkoy akan dipindahkan ke Gedung BLK di kawasan Desa Blang Adoe Kecamatan Simpang Keuramat Aceh Utara (sekitar 20 KM) dari Desa Kuala Cangkoy, keduanya di Kabupaten Aceh Utara. Ada 2 gedung BLK yang akan dijadikan tempat penampungan pengungsi laki-laki dan perempuan, dan di masing-masing gedung ada kamar yang dapat ditempati oleh pengungsi yang berkeluarga. Pemindahan ini akan dilakukan sebelum bulan puasa tiba. Sementara untuk dua lokasi lain (Bayeun dan Kuala Langsa) belum tampak ada rencana pemindahan dari lokasi tempat pengungsi berada saat ini.

6. Meskipun bantuan logistik berlimpah, namun bantuan pemulihan trauma (terutama untuk perempuan dan anak-anak) belum ada yang melakukan, padahal rata-rata pengungsi mengalami peristiwa traumatis sejak dari Myanmar hingga perjalanan mereka di laut (dalam kapal). Dari cerita beberapa perempuan pengungsi, mereka dan anak-anak menyaksikan bagaimana orang-orang dibunuh di kapal dan kemudian mayatnya dibuang ke laut. Dari UNHCR diketahui ada perempuan yang saat ini sedang dalam keadaan hamil dan stress yang diduga mengalami perkosaan selama di kapal (korban saat ini berada di penampungan pengungsi di Braspati Sumatera Utara). Dari relawan yang melakukan pendampingan diketahui, selama di pengungsian sangat sering terjadi pertengkaran antar pengungsi, bahkan ada yang berujung dengan pemukulan. Beberapa ibu juga mudah sekali membentak dan memukul anak. Indikasi trauma beberapa perempuan terlihat antara lain tidur berkepanjangan, mengamuk, menangis dan menelantarkan/tidak peduli kepada anak.

7. Di tiga lokasi pengungsian yang dipantau Komnas Perempuan terdapat perempuan muda/anak-anak yang hamil dengan kisaran usia 13-15 tahun, hasil wawancara dengan salah seorang pengungsi Rohingya yang bekerja sebagai Penerjemah UNHCR (ditemui di lokasi pengungsian). Perkawinan anak ini dimaksudkan untuk melindungi anak perempuan dari perkosaan di Myanmar, (dinikahkan secepatkan agar mereka tidak diperkosa dan supaya ada yang melindungi).

8. Terlihat belum ada koordinasi menyeluruh antara pemerintah daerah dan organisasiorganisasi pemberi bantuan. Tumpang tindih dalam pemberian bantuan sangat kuat terlihat. Pada minggu-minggu awal, pemberi bantuan dapat memberikan bantuan langsung kepada pengungsi berupa uang tunai atau bantuan lain. Sebagian pengungsi memiliki uang tunai Rupiah, HP dan pulsa. Banyak lembaga memberikan bantuan pangan, sandang dan layanan pendidikan agama, namun hanya ada satu organisasi setempat yaitu Tandaseru yang merencanakan bantuan pemulihan psikososial dan penanganan trauma kepada perempuan yang mengalami/menyaksikan kekerasan.

9. Keamanan dan interaksi dengan penduduk setempat. Lokasi pengungsian dapat didatangi dengan mudah oleh orang luar. Demikian pula pengungsi bisa keluar masuk dengan mudah jika mereka mau, karena diberi penanda hanya berupa gelang. Secara fisik wajah dan postur tubuh orang Rohingya dan Bangladesh tidak jauh berbeda dengan pendudukan setempat. Petugas/relawan laki-laki bebas masuk ke barak perempuan tidak ada aturan ketat. Banyak juga perempuan lokal yang sengaja bermain ke lokasi untuk berkenalan dengan laki-laki pengungsi Rohingya/Bangladesh. Ada informasi terjadi pelecehan seksual kepada relawan perempuan yang bertugas di Bayeun oleh pengungsi Bangladesh.

10. Terdapat indikasi kecemburuan sosial dari penduduk yang bermukim di sekitar lokasi pengungsian. Terutama di Desa Kuala Cangkoy, yang masyarakatnya korban konflik dan tsunami, dan saat ini juga kondisi sosial ekonomi mereka miskin.

Kesimpulan:

1. Keberadaan Pengungsi Rohingya terkait erat dengan tidak diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar oleh Pemerintah Myanmar, yang kemudian diikuti oleh sejumlah perlakuan kekerasan dan diskriminasi berkepanjangan yang mereka alami. Penanganan Pengungsi Rohignya di Indonesia perlu diletakkan dalam skema mendorong adanya tekanan internasional terhadap Myanmar, untuk segera mengakhiri dehumanisasi warga Rohignya di Myanmar.

2. Tujuan meninggalkan Myanmar adalah Malaysia untuk berkumpul kembali dengan anggota keluarga laki-laki yang bekerja di sana. Tidak ada keinginan untuk menetap di Aceh/Indonesia.

3. Bantuan dasar fisik seperti sandang, pangan dan tempat berteduh relatif mencukupi namun perlu koordinasi yang lebih baik agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat terdistribusi dengan baik.

4. Bantuan psiko sosial bagi pengungsi perempuan yang trauma karena menjadi korban/menyaksikan kekerasan masih sangat minim.

5. Belum ada SOP penanganan pengungsi internasional di Indonesia terutama ketika berurusan dengan perempuan dan anak (do's and don'ts).

6. Bahasa adalah kendala terbesar dalam proses penggalian informasi untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan mereka. Ketika Komnas Perempuan datang, penerjemah yang disediakan oleh UNHCR adalah penerjemah laki-laki, sehingga pertanyaan sensitif soal menstruasi, pembalut, reproduksi dan indikasi kekerasan sangat sulit ditanyakan karena mereka malu. Bahasa juga menjadi kendala terbesar dalam rencana tindak lanjut.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga internasional dan lembaga-lembaga lokal yang menangani pengungsi, agar:

a. Memastikan mekanisme penanganan pengungsi Rohingya tidak memunculkan kecemburuan sosial masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini memastikan keterwakilan penduduk setempat (laki-laki dan perempuan) dalam perencanaan intervensi terhadap pengungsi;

b. Melibatkan partisipasi pengungsi (dalam batas-batas yang memungkinkan) baik dalam penyediaan makanan maupun dalam hal sanitasi dan higiene di lokasi pengungsian.

C. Menciptakan ruang-ruang dimana pengungsi perempuan dapat melakukan aktivitas bersama untuk mengatasi kejenuhan dan saling menguatkan (bertukar informasi, pengalaman dan motivasi).

d. Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan pengungsi, dengan memastikan sarana MCK bagi perempuan mudah diakses dan aman (dekat dengan barak perempuan, memiliki pintu yang dapat dikunci, serta penerangan yang cukup).

2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi-organisasi pemberi bantuan dasar (sandang, pangan) agar tidak tumpang tindih dan bantuan dapat terdistribusi dengan baik.

3. Perlu pendidikan dan pelibatan pengungsi secara lebih intensif khususnya dalam penanganan kebersihan dan menjaga sarana prasarana di lokasi pengungsian.

4. Perlu disegerakan lebih banyak bantuan psikososial dan penanganan trauma bagi pengungsi perempuan dan anak-anak, dan melakukan intervensi khusus terhadap perempuan yang diduga mengalami perkosaan selama di kapal dan di negara asal.

5. Perlu disegerakan lebih banyak pengadaan penerjemah dan atau pendidikan bahasa Indonesia bagi pengungsi agar dapat mendukung keberhasilan penanganan pengungsi.