LAPORAN PEMANTAUAN PENCARIAN DAN PEMETAAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASIPEREMPUAN DALAM ISU KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (PENCEMARAN LINGKUNGAN) DIKITARAN KALDERA TOBA, SUMATERA UTARA NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
PENCARIAN DAN PEMETAAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM ISU KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (PENCEMARAN LINGKUNGAN) DI KITARAN KALDERA TOBA, SUMATERA UTARA
Laporan Pemantauan
Pencarian Dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Isu Konflik Sumber Daya Alam (Pencemaran Lingkungan) Di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2024)
Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Veryanto Sitohang, Indah Sulastry, Fadillah Adkiras, Verena Vanya
Penyelaras Akhir:
Rainy Maryke Hutabarat
NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINSTONOEN OMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
Pada awal September 2022, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan pemantauan intensif di kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara. Kunjungan kerja yang berlangsung selama lima hari ini merupakan respon atas pengaduan yang disampaikan oleh Aliansi Gerak Tutup TPL, sebuah koalisi yang mewadahi 30 organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak perempuan masyarakat adat di kawasan tersebut.
Konflik sumber daya alam yang telah berlangsung hampir empat dekade ini, tepatnya sejak 26 April 1983, telah menciptakan dampak berlapis bagi kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Dalam rangkaian pemantauan ini, tim Komnas Perempuan melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat seperti Sdri. Saur Tumiur Situmorang, warga desa Sihaporas dan Natumingka, AMAN Tano Batak, hingga dialog dengan pemerintah daerah yang mencakup Bupati Toba, Bupati Tapanuli Utara, dan Wakil Bupati Simalungun. Kami juga melakukan audiensi dengan DPRD Simalungun, berdialog dengan BAKUMSU, serta beraudiensi dengan Polda Sumatera Utara.
Temuan-temuan dari pemantauan ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan di kitaran Kaldera Toba. Ancaman terhadap peran perempuan dalam kehidupan spiritual dan budaya, rusaknya keseimbangan ekologis, dan infrastruktur dasar yang jauh dari memadai telah menciptakan pemiskinan berkelanjutan. Di tengah situasi ini, perempuan harus mengemban peran ganda sebagai pejuang di garis terdepan sekaligus penyangga kehidupan keluarga dengan beban yang berlapis.
Aspek yang terabaikan dalam konflik ini adalah pemulihan akibat kekerasan, tekanan ekonomi, dan perusakan lingkungan hidup dan sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan sosial, yang termanifestasi dalam bentuk dendam dan keretakan sosial akibat pro-kontra yang terjadi. Modalitas sosial bersama untuk hidup berkembang pun telah lenyap dan dampaknya diturunkan lintas generasi. Hal ini menciptakan trauma dan amarah yang tidak jarang salah sasaran, serta memicu kebencian antara warga pendatang dengan penduduk setempat.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas Perempuan telah menyusun rekomendasi komprehensif yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan. Kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPR RI, dan kementerian terkait khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami menekankan pentingnya perhatian terhadap konflik sumber daya alam dan dampaknya terhadap perempuan. Kepada kepolisian dan TNI, kami menghimbau untuk tidak mengedepankan pendekatan keamanan yang berlebihan dalam menangani kritik dan protes sosial masyarakat. Sementara kepada pihak perusahaan, kami merekomendasikan penghentian sementara kegiatan produksi PT TPL hingga tim pencari fakta dari Kementerian KLHK menyelesaikan tugasnya.
Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan dalam konflik sumber daya alam di Kaldera Toba. Semoga temuan dan rekomendasi yang kami sampaikan dapat menjadi landasan bagi upaya penyelesaian konflik yang berkeadilan dan memperhatikan hak-hak perempuan. Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka dari Pemerintah dan jajaran Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, DPRD Simalungun, Polda Sumatera Utara, AMAN Tano Batak, BAKUMSU, tokoh masyarakat serta masyarakat sipil di kitaran Kaldera Toba. Juga kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini.
Olivia Chadidjah Salampessy Wakil Ketua Komnas Perempuan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN PEMANTAUAN C. HASIL YANG DIHARAPKAN BAB II.. KERANGKA PEMANTAUAN A. PRINSIP PEMANTAUAN. B. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIC C. METODE PEMANTAUAN. 6 D. CAKUPAN PEMANTAUAN .6 E. PERTANYAAN KUNCI .6 F. RENTANG WAKTU PEMA .7 BAB III. .10 TEMUAN .10 A. POSISI AWAL KAS ..10 B. TEMUAN ..25 BAB IV ..31 ANALISIS ..31 Pelanggaran Hak Perempuan ..32 ..34 BABV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..34 Kesimpulan.. .34 Rekomendasi. .36
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 Juncto Perpres No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain: (a) melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (b) memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat untuk mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penangangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Pada 22 November 2021, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Aliansi Gerak Tutup TPL. Aliansi ini merupakan koalisi dari 30 organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga non-pemerintah yang mewakili perempuan dari masyarakat adat di kitaran Kaldera Toba, yang bertujuan melakukan advokasi atas berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pengaduan yang disampaikan ke Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa pelanggaran oleh PT TPL menyebabkan berbagai penderitaan panjang bagi banyak pihak khususnya masyarakat adat yang wilayah adatnya dijadikan konsesi oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi sejak tahun 1987.
Kehadiran PT TPL berdampak buruk dalam setiap aspek kehidupan baik masyarakat adat di kitaran maupun lingkungan hidup. Hak-hak dasar masyarakat adat dilanggar khususnya menyangkut ruang hidup antara lain hak atas air bersih, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang nyaman dan sehat dan hak atas sumber ekonomi. Pelanggaran nyata yang dilakukan PT TPL mengakibatkan pencemaran air Sungai Asahan dan udara yang berbau busuk dari limbah pabrik yang berlangsung setiap hari. Pencemaran air sungai menyebabkan hilangnya sumber ekonomi akibat ikan mas yang menjadi sumber utama peternakan mati. Pencemaran air juga berakibat rusaknya lahan pertanian dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar. Efek kesehatan yang sangat dirasakan adalah penyakit kulit, penduduk sekitar merasakan gatalgatal pada kulit.
Efek buruknya tidak berhenti sampai di situ. Kehadiran PT TPL juga merusak kehidupan sosial-budaya. Contohnya, merusak keberadaan situs kuno dan makam leluhur yang selama ini dirawat oleh masyarakat adat secara turun temurun.
Menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak PT TPL dibarengi kekerasan berulang serta kriminalisasi yang terjadi sejak tahun 1987 hingga kini. Kriminalisasi itu terlihat dari tindakan berlebihan oleh aparat keamanan dalam merespon protes sosial masyarakat. Pengerahan pasukan gabungan bersenjata lengkap, menyekap, hingga menembaki masyarakat adat yang melakukan aksi penolakan PT TPL. Respons sedemikian tidak hanya bersifat eksesif, represif, namun juga tidak memenuhi standar dan ketentuan tentang mekanisme preventif untuk meminimalisir dampak, seturut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Juga melanggar hak sosial politik masyarakat adat untuk berpartisipasi penuh dalam penanganan konflik sumber daya alam. Pola klasik dengan mengadu domba antar kelompok masyarakat adat juga dilakukan oleh PT TPL sehingga tatanan dalihan na tolu menjadi rusak dan kehidupan masyarakat terpecah-belah.
Di tengah-tengah prahara tersebut, perempuan merupakan kelompok masyarakat yang terdampak buruk dan rentan kekerasan berlapis akibat aktivitas PT TPL. Dalam kehidupan sosial keseharian, budaya patriarki mendiskriminasi dan membebani perempuan untuk bertanggung jawab di ruang domestik maupun komunitasnya. Konflik dengan PT TPL menambah beban berlapis dan kerentanan khusus terhadap perempuan. Efek dari polusi dan pencemaran air bersih berdampak pada kesehatan mental dan fisik perempuan. Mengingat, kesehatan masyarakat sekitar juga tergantung pada pasokan air bersih yang diperlukan dan terganggu oleh polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi PT TPL.
Kualitas hidup perempuan yang menurun berefek domino, menimbulkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami. Efek selanjutnya, pertumbuhan mentalitas anak-anak pun menjadi terganggu. Kecemasan berlebihan, trauma kekerasan yang berdampak buruk terhadap kesehatan lansia dan anak-anak serta ancaman keamanan dan keselamatan anggota keluarga laki-laki dari tindak penculikan dan penyekapan paksa baik terhadap suami, anak maupun saudara laki-laki, semua mengakibatkan kualitas perempuan menurun dalam pusaran konflik SDA.
Berkaca dari situasi tersebut serta atas dasar laporan (pengaduan) dari Aliansi Gerak Tutup TPL, Komnas Perempuan telah melayangkan surat permohonan informasi/klarifikasi penanganan pencemaran lingkungan oleh PT TPL kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2022. Namun, hingga kini surat tersebut belum direspon. Pada 20 Juli 2022 Komnas Perempuan kemudian mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan RI atas pencemaran lingkungan oleh PT TPL. Selanjutnya, pada Sidang Komisi Paripurna Nomor 004/SKP/IV/2022, Komnas Perempuan memandang penting turun ke lapangan dan telah memutuskan untuk membentuk tim pemantauan dalam rangka mengumpulkan fakta dan data terkait pelanggaran hak asasi perempuan, khususnya dampak berbasis gender dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT TPL.
B. TUJUAN PEMANTAUAN
Pemantauan bertujuan untuk mengumpulkan temuan-temuan terkait situasi dan kondisi perempuan di wilayah konflik termasuk kekerasan berbasis gender serta dampaknya terhadap perempuan dan anggota keluarga dalam kerangka HAM dan keadilan gender. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki desain besar infrastruktur pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Pemantauan lapangan ini bertujuan:
1. Melakukan pendokumentasian/pemutakhiran data terkait kondisi masyarakat terdampak di sekitar lokasi konflik SDA;
2. Memetakan fakta/indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan di sekitar lokasi konflik SDA;
3. Melakukan analisis 5 aspek feminist ecological politic atas temuan-temuan pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia perempuan di sekitar lokasi konflik SDA;
4. Mendiskusikan dan merumuskan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil dan pemuka masyarakat setempat di Toba;
5. Melakukan dialog dengan pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
6. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi lanjutan untuk pemenuhan hak perempuan di sekitar lokasi yang terdampak konflik sosial SDA.
C. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Tersedia dokumentasi/data mutakhir tentang kondisi masyarakat di sekitar lokasi konflik;
2. Tersedia fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan di sekitar lokasi konflik SDA;
3. Tersedia hasil-hasil analisis aspek feminist ecological politic dan hak asasi manusia atas temuan-temuan yang diperoleh dari pemantauan untuk melihat faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia perempuan di sekitar lokasi konflik SDA;
4. Tersedianya rumusan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di Toba;
5. Terjadinya dialog dengan pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memberikan perlindungan dan langkah pengamanan bagi masyarakat terdampak konflik serta memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara komprehensif dan partisipatoris dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara.
6. Tersedia saran dan rekomendasi Komnas Perempuan agar para pemangku kebijakan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat dan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dan proses sosialisasi, perencanaan maupun penyelesaian konflik.
BAB II KERANGKA PEMANTAUAN
A. PRINSIP PEMANTAUAN
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah pendekatan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender, yakni:
Mengutamakan kepentingan korban
Narasumber utama dalam pemantauan ini adalah perempuan terdampak di sekitar lokasi konflik SDA dengan menempatkan tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
Menggunakan perspektif HAM dan gender
Pemantauan dilakukan dengan kerangka HAM dan gender. Standar yang digunakan dalam menelisik situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan dan keluarganya adalah sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan-kerentanan khusus perempuan dilakukan untuk melihat lapisan persoalan yang dihadapi, yakni ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sipil, politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan agama yang diakibatkan oleh kegiatan (operasi) produksi PT TPL.
Menjaga kredibilitas kerahasiaan, akurasi, objektivitas data dan persetujuan narasumber
Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi dan korban. Semua kisah dan pengalaman yang disampaikan dalam laporan pemantauan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan objektif.
■ Kerjasama dengan berbagai pihak terkait
Dalam kerja pemantauan, Komnas Perempuan tidak melakukan sendiri tetapi melibatkan berbagai pihak terutama perempuan dan keluarganya serta organisasi pendamping. Juga melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lain. Prinsip kerjasama ini merupakan bagian dari strategi Komnas Perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitra-mitranya, khususnya untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang konflik SDA. Lebih jauh lagi untuk mengoptimalkan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.
■ Imparsial, tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu Pemantauan bertujuan mendapatkan fakta terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perempuan. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban serta tidak menutupi temuan fakta demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu.
B. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL
Dalam pemantauan ini digunakan instrumen hukum internasional dan nasional sebagai landasan kerja dan analisa yaitu:
Instrumen HAM Internasional
a. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Tahun 1979 diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
b. Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment) 1984 diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
c. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya.
d. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial Politik (International Covenant on Social and Politic Rights) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
e. Deklarasi PBB tentang Hak hak Masyarakat Adat Tahun 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
f. Deklarasi PBB tentang Hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Daerah Pedesaan (UNDROP 2019, A/RES/73/165.
g. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan Tahun 2020 (UNSCR 1325)
h. Resolusi PBB No. 64/292 tanggal 28 Juli 2010 tentang hak atas Air dan Sanitasi
i. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM) Tahun 2011
j. Resolusi PBB 2022 bahwa Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan Merupakan Hak Asasi Manusia.
k. Rekomendasi Umum CEDAW No. 30 tentang Perempuan dalam Situasi Konflik (2013)
1. Rekomendasi Umum CEDAW No. 34 CEDAW tentang Hak Perempuan Pedesaan
m. Rekomendasi Umum No. 35 CEDAW tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
n. Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Ekosob.
o. Sustainable Development Goals (SDGs)-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan bagi Semua.
Perundang-undangan Nasional
a. UUD 1945
b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya
d. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya
e. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaannya
f. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang g.
h. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya
i. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
j. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
k. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
m. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan n. Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
0. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
p. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan q. Kepolisian.
r. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar S. HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI.
C. METODE PEMANTAUAN
1. Pencarian Fakta dan Pemantauan:
a. Kajian literatur
b. Wawancara mendalam
c. Diskusi Kelompok Terpumpun
d. Pengamatan/observasi lapangan langsung
e. Dialog konstruktif
D. CAKUPAN PEMANTAUAN
a. Lokasi: Pemantauan dan pendokumentasian difokuskan pada konflik SDA di sekitar Kaldera Toba. Cakupan dan wilayah pemantauan meliputi Kaldera Toba.
b. Pemantauan menggunakan lima komponen pendekatan feminist political ecology yang meliputi aspek lingkungan, aspek gender, aspek politik, aspek institusional dan aspek perlindungan HAM.
E. PERTANYAAN KUNCI
a. Aspek Lingkungan
Pola kebergantungan perempuan pada alam/ekologi baik secara spiritual-budaya maupun material dan immaterial, dampak pembangunan terhadap alam/lingkungan hidup/ekologi.
b. Aspek Gender
Penggalian aspek gender dalam pemantauan: (1) bentuk-bentuk dampak langsung dan tidak langsung dari pembangunan yang dialami oleh perempuan; (2) apakah konstruksi gender dilanggengkan atau terhapuskan melalui pembangunan infrastruktur.
c. Aspek Politik
Apakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi/lingkungan hidup dan bagaimana dampaknya terhadap perempuan.
d. Aspek Institusi
Menelisik apakah sebuah gerakan dilahirkan oleh individu tertentu yang kemudian menjadi gerakan bersama/komunal atau gerakan lahir dari kesadaran individu menjadi kesadaran komunal dan selanjutnya terbentuk/terinstitusionalisasi. Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out). Seperti apakah model 'gerakan' berjalan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi?
e. Aspek Perlindungan HAM
Menelisik berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami komunitas/masyarakat, khususnya perempuan serta tindakan dan penyikapan dari aparat atas kasus dan dukungan pemulihan yang diperoleh para perempuan korban.
F. RENTANG WAKTU PEMANTAUAN
| Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan |
| Senin, 10 September 2022 | Diskusi dengan Sdri. Saur Tumiur Situmorang (Direktur Purnabakti dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) |
| Selasa, 6 September 2022 | Pemetaan Wilayah Desa Sihaporas |
| Pemetaan Wilayah Desa Natumingka | |
| Rabu, 7 September 2022 | Diskusi dengan Aman Tano Batak (pendamping komunitas). |
| Audiensi dengan Pemerintah dan Wakil Bupati Toba | |
| Audiensi dengan Bupati Tapanuli Utara | |
| Kamis, 8 September 2022 | Audiensi dengan Pemerintah dan Bupati Simalungun |
| Jumat, 9 September 2022 | Audiensi dengan DPRD Simalungun Dialog dengan BAKUMSU |
| Audiensi dengan Polda Sumatera Utara |
WILAYAH PEMANTAUAN
Komunitas Masyarakat Adat Natumingka
PETA WILAYAH ADAT NATUMINGKA KECAMATAN BORABAR OBA SAMOSIR SKALA 1:17.000 LUAS : 2409, 70 Ha
Alamat: Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba.
Luas wilayah: 2409,70 hektar.
Jumlah kepala keluarga: 77 kepala keluarga.
Populasi: perempuan 73 jiwa, laki-laki 68 jiwa.
Mata pencaharian: mayoritas bertani.
Hasil bumi utama: padi, jagung, kopi, jahe, andaliman, jeruk, cabe, tomat, dan tanaman palawija lainya.
Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas
PETA USULAN HUTAN ADAT MASYARAKAT ADAT SIHAPORAS 1:90.000
Alamat: Huta Sihaporas, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Luas wilayah adat: 2049,86 hektare
Jumlah kepala keluarga: 52 kepala keluarga
Mata pencaharian: mayoritas bertani.
Hasil bumi utama: jagung, kopi, cabai, jahe, nira, aren.
BAB III TEMUAN
A. POSISI AWAL KASUS
1. Sejarah Konflik1
Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, dikenal dengan keindahan alamnya dan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain wisata danau, Danau Toba juga berpotensi wisata geologi, religi dan budaya serta olahraga air. Wisata geologi layak dijual karena Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Api Toba sekitar 70.000 tahun lalu. Inilah salah satu alasan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark (UGG) pada 2019. Juga masih terdapat 4.444 penganut kepercayaan tradisional (Parmalim) di sekitaran Danau Toba sehingga memiliki potensi wisata religi untuk dikembangkan lebih jauh. Sianjur Mulamula secara budaya diakui sebagai asal mula suku Batak (Toba) dan dari sana kemudian menyebar ke segala penjuru.
Namun, di balik keindahan alam dan budayanya ternyata Danau Toba memendam ragam persoalan dan pelanggaran hak asasi terhadap masyarakat adat sejak kehadiran PT Inti Indorayon Utama (IIU, kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di penghujung tahun 1983 hingga sekarang). PT TPL diberi izin oleh Menteri Kehutanan untuk menggarap hutan pinus seluas 86.000 hektar di Sumatera Utara pada 1984, menyusul Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 150.000 hektar yang diperoleh pada 1986. Padahal di atas lahan tersebut, seluas 20.754 hektar telah dihuni oleh 23 kelompok masyarakat adat di kitaran Kaldera Toba yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, di antaranya: Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, semuanya hidup dan menetap berdampingan di atas tanah berstatus tanah adat ulayat.
Operasi pabrik PT TPL tercatat sangat eksploitatif, gemar memecah-belah masyarakat dan menyengsarakan masyarakat sekitarnya yang terdampak secara ekologis, sosial, ekonomi dan budaya spiritual. Gerakan perlawanan sudah muncul saat pabrik TPL mulai beroperasi tahun 1988 di lahan 200 hektar di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea. Pemicunya adalah perampasan tanah dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik. Perusahaan penghasil pulp dan rayon yang pabriknya berada di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea, dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat serius tidak hanya di sekitar pabrik, tetapi juga di desa-desa sepanjang daerah aliran Sungai Asahan. Gerakan perlawanan dengan isu lingkungan ini semakin meluas ke daerah-daerah lain yang juga terkena dampak serupa. Aksi massa yang berujung pada kekerasan kerap terjadi. Korban jiwa pun tak terhindarkan, baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan.
Pada 19 Maret 1999, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT IIU. Keputusan tersebut disambut hangat oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kemenangan gerakan rakyat. Namun, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, korporasi ini kembali dibuka. Melalui Sidang Kabinet 10 Mei 2000 yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik rayon namun membuka kembali pabrik pulp. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat, perlawanan pun kembali marak. Namun, perusahaan terus menjalankan pelbagai strategi agar bisa beroperasi kembali. Salah satunya adalah, mensosialisasikan apa yang mereka sebut dengan 'paradigma baru' Indorayon. PT IIU berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang resmi beroperasi kembali pada 6 Februari 2003 walau tetap mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen masyarakat.
Perlawanan kembali bergolak pada 2007 di Kecamatan Pollung, kali ini datang dari para petani pemilik kebun kemenyan yang masuk dalam wilayah konsesi PT TPL. Ratusan hektar hutan kemenyan (syntrax sp) ditebang oleh perusahaan dengan alasan tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Berbagai aksi massa digerakkan sebagai bentuk protes masyarakat setempat. Pada Juni 2009 perlawanan kembali bergerak dari masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Habinsaran. Pemicunya juga penebangan hutan kemenyan oleh PT TPL tanpa sepengetahuan mereka. Selain penduduk Pandumaan-Sipituhuta, masyarakat adat lainnya di wilayah Tano (Tanah) Batak terus melawan di semua wilayah konsesi PT TPL. Tercatat, dari tahun 2009 - 2021, konflik telah memakan korban sebanyak 56² warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dan dilaporkan dengan tuduhan menduduki konsesi perusahaan tanpa izin dan 14 perempuan adat menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di Tano Batak.
Warga sangat resah oleh limbah kimia gas, cairan dan padat dari pabrik tersebut. Bau busuk dihirup tiap hari, lahan pertanian rusak akibat air, tanah, dan udara tercemar, kulit mengidap gatal-gatal dan atap seng rumah menjadi rusak bolong-bolong. Semua dampak diderita oleh penduduk di sepanjang aliran Sungai Asahan karena air Danau Toba yang digunakan oleh PT TPL dalam proses produksi dialirkan kembali ke sungai dengan kondisi sudah tercemar limbah kimia. Padahal, masyarakat memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pertanian.
Saat ini, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN TB) mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 (lima) kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan perusahaan tersebut. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar.
Ringkasan Eksekutif Aliansi Gerak Tutup TPL, Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran kaldera Toba
2 Data diperoleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
2. Lini Masa Konflik
| Tahun Kegiatan | |
| 26 April 1983 | Terbentuknya PT Inti Indorayon Utama (IIU) atau disebut juga PT Indorayon |
| 22 Desember 1983 | Indorayon Perusahaan yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan Sukanto Tanoto itu mendapat status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan mendapat persetujuan tetap dari Badan Koordinasi |
| 31 Oktober 1984 | Penanaman Modal (BKPM) di bidang pabrik pulp dan rayon di Sumatera Utara (SUMUT) Gubernur SUMUT yang kala itu dijabat oleh Kaharuddin Nasution mengabulkan permohonan lokasi pabrik PT Indorayon seluas 200 hektare di daerah Sosor Ladang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Pada tahun yang sama, tanggal 19 November 1984, PT Indorayon memperoleh Hak |
| 17 Mei 1985 | hutan pinus merkusi yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten di SUMUT. Dalam sebuah rapat ilmiah pembahasan rencana proyek PT Indorayon, yang digelar di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), muncul beda pendapat antara Menneg KLH Emil Salim dan Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie tentang layak tidaknya lokasi pabrik di |
| Sosor Ladang, hulu Sungai Asahan. Bahkan, kala itu Prof Dr Otto Soemarwoto, Pakar Ekologi Lingkungan dan Guru Besar Pro Lingkungan, juga Otorita Pengembangan Proyek Asahan (OPPA), menolak ikut bertanggungjawab atas keputusan rapat ilmiah tersebut dengan alasan tidak cukup data untuk mengambil keputusan ilmiah. BJ Habibie pernah meminta petunjuk kepada Presiden Soeharto tentang dampak lingkungan proyek PT IIU, namun yang | |
| 1986 | PT Indorayon dilaporkan melakukan perampasan tanah adat turunan Raja Sidomdom Barimbing di Desa Sugapa Kecamatan Silaen, seluas 51,36 hektare dengan memanipulasi hukum adat. Tanah adat itu akhirnya berhasil kembali milik masyarakat adat. 13 November; Menristek BJ Habibie dan Menneg KLH Emil Salim mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Indorayon dalam melaksanakan pembangunan dan operasi proyek/pabrik pulp dan rayon terpadu dengan wawasan lingkungan. |
| Juni - Agustus 1987 | Perlawanan masyarakat mulai muncul. Masyarakat dari Desa Sianipar I dan Sianipar II serta Simanombak mengajukan protes kepada PT Indorayon terkait longsor yang membenamkan persawahan. Longsor tersebut terjadi akibat pembuatan jalan di hutan Simare yang belum |
| memenuhi syarat. Seluas 15 hektar sawah milik sekitar 43 kepala keluarga | |
| tertimbun. Pada 7 Oktober terjadi lagi longsor di Desa Natumingka, Kecamatan Habinsaran, yang mengakibatkan 18 warga meninggal. Longsor itu disebabkan oleh aktivitas pembukaan jalan yang dilakukan oleh PT | |
| 1988 | 9 Agustus, penampungan air limbah (aerated lagoon) dilaporkan jebol saat dilakukan uji produksi. Diperkirakan satu juta meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan. |
| Tak lama setelah kejadian tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengadukan PT Indorayon, BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menneg KLH, dan Gubernur SUMUT atas pelanggaran Undang-Undang Lingkungan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. WALHI menuntut izin PT Indorayon dibatalkan. Pada 14 Agustus 1989 | |
| PN Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut. Sekitar Oktober 1988, 150 hektar perladangan yang digarap 100 KK di Desa Negeri Dolok dirusak menggunakan alat berat oleh PT Indorayon dengan alasan ladang tersebut masuk dalam areal konsesi PT Indorayon. | |
| 1989 | Terjadi longsor di Desa Bulu Silape, Kecamatan Silaen. Dugaan kuat, longsor disebabkan aktivitas PT Indorayon yang melakukan pembukaan jalan di atas bukit untuk dilalui truk (logging), dengan cara mengeruk tanah dan batu di perut Dolok Tampean. Ketika turun hujan, terjadi longsor yang menimpa perkampungan dan areal persawahan. 13 warga meninggal, 5 rumah hancur, 30 hektar persawahan tertimbun, 6 hektar perladangan |
| rusak. Penolakan masyarakat atas kehadiran PT Indorayon bergerak saat 16 warga Sugapa, Kecamatan Silaen mencabuti patok PT Indorayon yang berada di atas lahan warga seluas 52 hektar pada 15 Desember 1989. Pencabutan patok itu berujung pada penangkapan 16 warga tersebut. | |
| Pada bulan yang sama, sekitar 70 hektar lahan kopi, cengkeh, kemiri dan tanaman-tanaman lainnya, yang digarap dan dikelola oleh 43 KK Huta Maria, di Desa Dolok Parmonangan, Dolok Pangaribuan, ditraktor oleh PT Indorayon karena dianggap masuk dalam konsesi perusahaan. | |
| Di tahun selanjutnya, 18 hektar lahan penggembalaan ternak warga Desa Sianjur Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, dirampas PT Indorayon. Sebelumnya, warga telah menyerahkan 225 hektar lahan dengan ganti rugi Rp1,25 per meter persegi. Perampasan lahan ini mendapat perlawanan dari 14 KK di sana. Masih di tahun yang sama, PT Indorayon menebangi pohon pinus di atas lahan seluas 160 hektar di Parik Sabungan, Tapanuli Utara, dan mendapat |
| perlawanan warga. Lahan tersebut merupakan lahan yang dipinjam oleh | |
| Dinas Kehutanan untuk areal percontohan pohon pinus pada 1951. Antara tahun 1989 hingga 1990, tanah-tanah adat di Sampuara-Jangga dan Parsoburan dijadikan areal HPH PT Indorayon dan ditanami eukaliptus dengan memanipulasi hukum adat. Namun warga sadar akan bahaya | |
| 1990 | PT Indorayon mulai mendapat suntikan dana dari luar negeri dan statusnya berubah dari PMDN menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), dengan surat pemberitahuan Ketua BKPM tentang Persetujuan Presiden. Investor asing yang membiayai PT Indorayon kala itu adalah Cellulosa International S.A (6,2%) dan Scann Fibre Co. S.A. dari Luxemburg (9,3%). Sedangkan investor dalam negeri tercatat Sukanto Tanoto (24,3%), Polar Yanto Tanoto (5,8%), PT Adimitra Rayapratama (25,2%), |
| Semion Tarigan dan Hakim Haryanto. Tak lama menyandang status sebagai PMA pada 20 November 1990, PT Indorayon mendapat persetujuan Presiden mengenai perluasan usaha dengan surat pemberitahuan Ketua BKPM. Perluasan usaha tersebut mencakup tujuh jenis produk, yakni Pulp (165.000 ton), HCL, NaOH, Viscose rayon staple fiber (rayon) diperluas, Na2SO4 diperluas, CS2 diperluas dan H2SO4 diperluas. Investasi awal PT Indorayon sebesar Rp 489,132 miliar dan perluasan sebesar Rp 451,336 miliar, termasuk nilai | |
| 1991 1 Juni 1992 | PT Indorayon dilaporkan melakukan penanaman eukaliptus di atas tanah adat milik para ahli waris Ompu Debata Raja Pasaribu di Huta Maria, Desa Dolok Parmonangan, Dolok Panribuan. Dengan alasan tanah-tanah adat itu masuk dalam konsesi PT Indorayon sesuai SK Menteri Kehutanan. Izin HPH PT Indorayon bertambah luas menjadi 269.060 hektar Lewat SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak |
| November 1993 | Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang dikeluarkan Menteri Kehutanan Hasjrul Harahap. 5 November terjadi peristiwa meledaknya boiler dan kebocoran klorin, menyebabkan pencemaran udara dan pabrik PT Indorayon terpaksa ditutup. Peristiwa itu memicu kemarahan masyarakat yang sejak awal menolak kehadiran PT Indorayon. Masyarakat melakukan perusakan terhadap rumah karyawan pabrik, dilaporkan 125 rumah rusak, juga 5 mobil pick-up, 5 sepeda motor, satu minimarket, satu stasiun radio sementara satu traktor dibakar. Masyarakat juga melakukan penutupan akses jalan untuk truk PT Indorayon. Pemerintah daerah kemudian memutuskan untuk menutup sementara pabrik tersebut. |
| menyatakan minta maaf dan menjanjikan bantuan kepada masyarakat melalui Yayasan Sinta Nauli. PT Indorayon juga berjanji akan melakukan audit dampak lingkungan dengan menggunakan jasa auditor internasional | |
| 1994 | dan pada 21 November 1993 PT Indorayon kembali beroperasi. Jebolnya penampungan limbah atau aerated lagoon kembali terulang pada 2 Maret 1994. Lagi-lagi hal ini menyebabkan Sungai Asahan tercemar dan banyak ikan mati. |
| 1998 | Pada Juni, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerja- sama dengan WALHI melakukan penelitian atas pencemaran lingkungan di Porsea. Hasilnya tercatat bahwa ibu 7x berisiko terkena penyakit kulit, 3x berisiko mengalami penyakit saluran pernapasan, dan 6x berisiko mengalami penyakit saluran pencernaan. Sedangkan balita 2x - 5x berisiko terkena penyakit kulit, 2x berisiko terkena penyakit saluran pernapasan, 6x berisiko mengalami penyakit saluran pencernaan, 2x-3x berisiko terkena penyakit mata, 6x berisiko mengalami mual-mual dan 2x berisiko terkena penyakit syaraf. Gubernur SUMUT, Raja Inal Siregar, mengeluarkan keputusan penghentian operasi PT Indorayon. Keputusan tersebut diambil setelah masyarakat sekitar pabrik PT Indorayon bersama ribuan mahasiswa di Medan berunjuk rasa. Penghentian operasi tersebut berlaku sampai ada keputusan lebih lanjut, dan penghentian operasi bergayung sambut hingga ke pusat. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Menneg KLH yang saat itu dijabat Panangian Siregar mengusulkan agar PT Indorayon ditutup. Terlepas dari usul tersebut, masyarakat Toba Samosir tetap melakukan aksi penutupan dengan cara mereka sendiri, yakni dengan menghentikan truk-truk PT Indorayon yang masuk ke pabrik pada 20 Juli 1998. Aksi tersebut tepatnya dilakukan di Simpang Sirait Uruk. Aksi masyarakat tersebut berlangsung hingga pertengahan Juli. Setelah 30 hari melakukan aksi, massa aksi diserbu oleh ratusan aparat keamanan gabungan dari kepolisi dan tentara. Beberapa warga diketahui luka terkena pentungan aparat, sebagian warga dikejar sampai ke pintu rumah, sebagian lain menyelamatkan diri ke persawahan. Seorang warga ditangkap, diseret dan mengalami kekerasan hingga dibuang ke parit, sebelum akhirnya ditemukan warga dalam keadaan koma. Namun hal tersebut tidak menyurutkan perlawanan warga, hari berikutnya aksi unjuk rasa kembali digelar. Kali ini aparat gabungan yang dihadapi bertambah banyak, mencapai ribuan. Dalam aksi tersebut |
| masyarakat sekitar pabrik PT Indorayon bersama ribuan mahasiswa di Medan berunjuk rasa. Penghentian operasi tersebut berlaku sampai ada keputusan lebih lanjut, dan penghentian operasi bergayung sambut hingga ke pusat. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Menneg KLH yang saat itu dijabat Panangian Siregar mengusulkan agar PT Indorayon ditutup. Terlepas dari usul tersebut, masyarakat Toba Samosir tetap melakukan | |
| Terlepas dari usul tersebut, masyarakat Toba Samosir tetap melakukan aksi penutupan dengan cara mereka sendiri, yakni dengan menghentikan truk-truk PT Indorayon yang masuk ke pabrik pada 20 Juli 1998. Aksi tersebut tepatnya dilakukan di Simpang Sirait Uruk. | |
| Aksi masyarakat tersebut berlangsung hingga pertengahan Juli. Setelah 30 hari melakukan aksi, massa aksi diserbu oleh ratusan aparat keamanan gabungan dari kepolisi dan tentara. Beberapa warga diketahui luka terkena pentungan aparat, sebagian warga dikejar sampai ke pintu rumah, sebagian lain menyelamatkan diri ke persawahan. | |
| Seorang warga ditangkap, diseret dan mengalami kekerasan hingga dibuang ke parit, sebelum akhirnya ditemukan warga dalam keadaan koma. Namun hal tersebut tidak menyurutkan perlawanan warga, hari berikutnya aksi unjuk rasa kembali digelar. Kali ini aparat gabungan yang dihadapi bertambah banyak, mencapai ribuan. Dalam aksi tersebut diketahui bahwa belasan warga terluka, puluhan rumah rusak dan beberapa warga dikabarkan hilang. 21 Juli, Meneg KLH Panangian Siregar akhirnya menyatakan operasi PT Indorayon ditutup, disertai syarat audit lingkungan. September kemudian, | |
| warga dikabarkan hilang. | dihadapi bertambah banyak, mencapai ribuan. Dalam aksi tersebut diketahui bahwa belasan warga terluka, puluhan rumah rusak dan beberapa warga dikabarkan hilang. 21 Juli, Meneg KLH Panangian Siregar akhirnya menyatakan operasi PT Indorayon ditutup, disertai syarat audit lingkungan. September kemudian, PT Indorayon mengumumkan telah mengalami kerugian sebesar USD 8 juta akibat penutupan pabrik. Pada 6 Oktober 1998, Meneg KLH |
| gas air mata. | mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan keputusan sebelumnya, yakni setuju PT Indorayon kembali beroperasi. 3 September, dua pemuda Desa Tambunan, Balige, dilaporkan ditangkap karena aksi-aksi yang dilakukan. Besoknya, 150 warga hadir melakukan aksi penghempangan jalan. Seorang warga bernama Rahman Sirait ditangkap. Warga melarang dan terjadi tarik- menarik dengan kaum ibu. Aparat disebut memukuli kaum ibu dengan pentungan dan menembakkan gas air mata. Akibat penangkapan, warga marah dan dalam waktu singkat 2000 warga hadir dari berbagai desa ke Porsea. Terjadi bentrokan dan aparat menembakkan gas air mata. Setelah warga pulang ke rumah masing- masing, aparat yang terdiri dari brimob dan tentara dari Titi Kuning, Medan, melakukan perusakan, penjarahan dan menembaki rumah |
| Aparat disebut memukuli kaum ibu dengan pentungan dan menembakkan gas air mata. Akibat penangkapan, warga marah dan dalam waktu singkat 2000 warga hadir dari berbagai desa ke Porsea. Terjadi bentrokan dan aparat menembakkan gas air mata. Setelah warga pulang ke rumah masing- masing, aparat yang terdiri dari brimob dan tentara dari Titi Kuning, Medan, melakukan perusakan, penjarahan dan menembaki rumah penduduk. Beberapa rumah dijarah disertai pemukulan terhadap warga yang ditemui di rumah, tidak peduli anak-anak maupun lansia. | ditangkap. Warga melarang dan terjadi tarik- menarik dengan kaum ibu. Aparat disebut memukuli kaum ibu dengan pentungan dan menembakkan Akibat penangkapan, warga marah dan dalam waktu singkat 2000 warga hadir dari berbagai desa ke Porsea. Terjadi bentrokan dan aparat menembakkan gas air mata. Setelah warga pulang ke rumah masing- masing, aparat yang terdiri dari brimob dan tentara dari Titi Kuning, Medan, melakukan perusakan, penjarahan dan menembaki rumah |
| masing, aparat yang terdiri dari brimob dan tentara dari Titi Kuning, Medan, melakukan perusakan, penjarahan dan menembaki rumah penduduk. Beberapa rumah dijarah disertai pemukulan terhadap warga yang ditemui di rumah, tidak peduli anak-anak maupun lansia. Pada 4 September, terjadi bentrok antara warga Sirait Uruk dengan aparat. Aparat menggunakan gas air mata dan melakukan penembakan hingga | masing, aparat yang terdiri dari brimob dan tentara dari Titi Kuning, Medan, melakukan perusakan, penjarahan dan menembaki rumah penduduk. Beberapa rumah dijarah disertai pemukulan terhadap warga yang ditemui di rumah, tidak peduli anak-anak maupun lansia. Pada 4 September, terjadi bentrok antara warga Sirait Uruk dengan aparat. Aparat menggunakan gas air mata dan melakukan penembakan hingga |
| mengakibatkan satu orang warga bernama Jhon Sirait terluka akibat tertembak di bagian kakinya. Dalam kejadian itu 50 ibu mengalami luka- luka dan lebam terkena pentungan aparat, 1 ibu lansia berusia 80 tahun diketahui diculik saat bekerja di sawah. Selanjutnya, 15 warga ditangkap dan dimasukkan ke truk dan dibawa paksa oleh aparat. Kemudian diketahui bahwa mereka ditahan di Polres Tarutung sementara 30 orang dikabarkan hilang. | mengakibatkan satu orang warga bernama Jhon Sirait terluka akibat tertembak di bagian kakinya. Dalam kejadian itu 50 ibu mengalami luka- luka dan lebam terkena pentungan aparat, 1 ibu lansia berusia 80 tahun diketahui diculik saat bekerja di sawah. Selanjutnya, 15 warga ditangkap dan dimasukkan ke truk dan dibawa |
| paksa oleh aparat. Kemudian diketahui bahwa mereka ditahan di Polres Tarutung sementara 30 orang dikabarkan hilang. Memasuki November, PT Indorayon akhirnya beroperasi lagi dengan penjagaan dan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dan militer. Hal itu memicu reaksi masyarakat, hingga pada 22 November terjadi unjuk rasa melibatkan banyak pihak yang jumlahnya dilaporkan mencapai 3 ribu | Selanjutnya, 15 warga ditangkap dan dimasukkan ke truk dan dibawa paksa oleh aparat. Kemudian diketahui bahwa mereka ditahan di Polres Tarutung sementara 30 orang dikabarkan hilang. Memasuki November, PT Indorayon akhirnya beroperasi lagi dengan penjagaan dan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dan militer. Hal itu |
| orang. tertangkap oleh tentara dan diserahkan kepada karyawan pabrik. | penjagaan dan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dan militer. Hal itu memicu reaksi masyarakat, hingga pada 22 November terjadi unjuk rasa melibatkan banyak pihak yang jumlahnya dilaporkan mencapai 3 ribu Unjuk rasa itu berujung bentrok dengan aparat militer yang saat itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menggunakan senjata api. Seorang pengunjuk rasa, Ir. Panuju Manurung |
| tertangkap oleh tentara dan diserahkan kepada karyawan pabrik. mendukung PT Indorayon dirusak. Tapanuli Utara. | Unjuk rasa itu berujung bentrok dengan aparat militer yang saat itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menggunakan senjata api. Seorang pengunjuk rasa, Ir. Panuju Manurung tertembak di bagian paha dan kemudian lari. Namun Panuju Manurung tertangkap oleh tentara dan diserahkan kepada karyawan pabrik. Dalam kejadian itu sebanyak 25 truk milik PT Indorayon dibakar, juga 4 mobil dan 7 sepeda motor. Sebanyak 23 rumah penduduk yang disangka mendukung PT Indorayon dirusak. Hari berikutnya terjadi bentrok massal yang melibatkan lebih banyak orang dengan ABRI, dan pihak polisi menggunakan gas air mata. Dalam |
| Dalam kejadian itu sebanyak 25 truk milik PT Indorayon dibakar, juga 4 mobil dan 7 sepeda motor. Sebanyak 23 rumah penduduk yang disangka mendukung PT Indorayon dirusak. Hari berikutnya terjadi bentrok massal yang melibatkan lebih banyak orang dengan ABRI, dan pihak polisi menggunakan gas air mata. Dalam bentrok tersebut, sebanyak 79 orang ditangkap dan ditahan di Mapolres Tapanuli Utara. | Dalam kejadian itu sebanyak 25 truk milik PT Indorayon dibakar, juga 4 mobil dan 7 sepeda motor. Sebanyak 23 rumah penduduk yang disangka mendukung PT Indorayon dirusak. Hari berikutnya terjadi bentrok massal yang melibatkan lebih banyak orang dengan ABRI, dan pihak polisi menggunakan gas air mata. Dalam bentrok tersebut, sebanyak 79 orang ditangkap dan ditahan di Mapolres |
| 1999 | Tiga hari kemudian, pada 26 November 1998, Panuju Manurung yang tertembak dan tertangkap dilaporkan meninggal. Panuju Manurung diduga mengalami kekerasan. Ribuan mahasiswa dari Medan kemudian melakukan aksi menuntut agar 79 orang yang ditahan segera dilepaskan. |
| melakukan aksi menuntut agar 79 orang yang ditahan segera dilepaskan. Hal itu mengakibatkan bentrok dengan polisi, 39 orang mengalami luka dan 15 orang lainnya dirawat. Desember 1998, sejumlah LSM yakni Forum Bona Pasogit dan Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba (YPPDT) bersama Gubernur SUMUT, melakukan pertemuan dengan BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto pasca-lengser, untuk membicarakan | |
| tentang sikap pemerintah terhadap PT Indorayon. Belum ada pernyataan sikap dalam pertemuan tersebut dari Presiden Habibie. Dua bulan kemudian, para pekerja PT Indorayon melakukan demonstrasi ke PT Inalum di Paritohan. Mereka menuduh PT Inalum telah mendanai serta mengipas gerakan anti PT Indorayon dan perusahaan itu mengusulkan agar pemerintah menunjuk auditor independen. 16 Maret 1999, 4 karyawan PT Indorayon dilaporkan hilang. Konon, hilangnya 4 | |
| 1999 | Presiden Habibie mengeluarkan keputusan lisan yang isinya, Danau Toba segera akan ditetapkan sebagai cagar alam, seni, dan budaya yang harus dijaga kelestariannya dan berpotensi sebagai daerah wisata. Wilayah itu hendaknya ditangani oleh suatu badan pengelola yang akan mengusulkan kepada UNESCO agar dijadikan world heritage. Presiden Habibie menghentikan operasi Indorayon untuk sementara dan meminta YPPDT menyusun kerangka acuan (ToR) audit total dampak lingkungan perusahaan itu dan hasilnya akan dipakai untuk memutuskan status PT Indorayon selanjutnya. Sayang, keputusan Presiden Habibie tersebut tidak terlaksana sepenuhnya akibat hasil dari perdebatan antara LSM yang anti PT Indorayon (YPPDT, Forum Bona Pasogit) dan pro PT Indorayon (Permata dan Pencinta Toba |
| 2000 | Panangian Siregar Meneg LH Sonny Keraf mengambil keputusan untuk menghentikan operasional PT Indorayon. Hal tersebut disampaikan dalam surat kepada Ketua BKPM yang isinya, pertama, PT Indorayon telah menimbulkan kerusakan lingkungan, dan kedua, maraknya keluhan, protes serta aksi penduduk setempat. Kantor Meneg LH telah melaksanakan pengkajian terhadap kasus lingkungan hidup PT Indorayon. Delapan butir hasil kajian, seluruhnya menunjukkan kelalaian PT Indorayon. DPRD Toba Samosir (saat itu Kabupaten Toba dan Samosir masih belum berpisah) setuju operasi PT Indorayon dihentikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tobasa yang digelar di Balige 1 Maret 2000. |
| Penutupan atau penghentian operasi PT Indorayon ini memicu investor asing yang mendanai PT Indorayon mengancam akan menuntut pemerintah Indonesia di Centre for Settlement of Foreign Investment | |
| 2001 | pertengahan 1998. Menneg LH Sonny Keraf mengeluarkan usulan tentang penyelesaian kemelut PT Indorayon. Ada enam alternatif penyelesaian yang disampaikan. Namun sejumlah pihak menganggap usulan tersebut tidak masuk akal dan sulit dipahami logikanya, mengingat pernyataan sebelumnya. Sebelumnya, Sonny pernah mengatakan pelanggaran pidana dan ganti rugi terhadap penduduk tetap menjadi tanggung jawab PT Indorayon. Sonny juga mengatakan bahwa sejak awal kegiatan PT Indorayon sudah |
| juga mengatakan bahwa sejak awal kegiatan PT Indorayon sudah menimbulkan pertentangan karena lokasinya yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan dan dampak negatifnya sulit ditanggulangi. Sonny juga menyatakan, lokasi dan kegiatan PT Indorayon telah melanggar peraturan dan undang-undang. Pada 10 Mei 2000, Rapat Kabinet memilih alternatif win-win solution terkait kemelut PT Indorayon, dengan tiga syarat, pertama, berupa persyaratan khusus yang ketat menggantikan SKB 1986 untuk boleh beroperasi dan hanya pulp tanpa rayon. Kedua, setelah mematuhi syarat- syarat baru itu, setahun kemudian PT Indorayon akan diaudit untuk menentukan apakah boleh terus atau tidak. Yang ketiga, PT Indorayon harus melakukan sosialisasi terlebih dulu bahwa beroperasinya pabrik | |
| polisi. Kasus ini belum pernah diusut. | syarat baru itu, setahun kemudian PT Indorayon akan diaudit untuk menentukan apakah boleh terus atau tidak. Yang ketiga, PT Indorayon harus melakukan sosialisasi terlebih dulu bahwa beroperasinya pabrik akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan yang akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Bentrokan besar kembali terjadi di Porsea, antara masyarakat dengan polisi pada 21 Juni 2000. Bentrok tersebut disebabkan penculikan warga yang bertugas jaga malam oleh aparat kepolisian. Seorang pelajar kelas |
| merusak lingkungan. | polisi pada 21 Juni 2000. Bentrok tersebut disebabkan penculikan warga yang bertugas jaga malam oleh aparat kepolisian. Seorang pelajar kelas dua STM Yayasan Parulian Porsea, bernama Hermanto Sitorus, yang kebetulan lewat tewas terkena terjangan peluru yang ditembakkan oleh polisi. Kasus ini belum pernah diusut. Bulan berikutnya, Komisi VIII DPR RI memberi waktu satu tahun untuk melakukan audit, untuk memastikan bahwa kegiatan PT Indorayon tidak merusak lingkungan. |
| Bulan berikutnya, Komisi VIII DPR RI memberi waktu satu tahun untuk melakukan audit, untuk memastikan bahwa kegiatan PT Indorayon tidak merusak lingkungan. PT Indorayon dilaporkan melakukan pertemuan dengan bank dan investor asingnya. Seluruh investor menuntut agar PT Indorayon mengakhiri pendekatan kekerasan dan bersepakat dengan masyarakat. Pada 28 Agustus 2000, investor asing juga mengakui kesalahan PT Indorayon dan dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, seorang wakil investor asing, Julian Hill mengusulkan agar operasi PT Indorayon lebih |
| Indorayon. besar yang melibatkan ribuan warga. Walhasil pengoperasian kembali PT Indorayon batal dilakukan. Pihak PT Indorayon menuding unjuk rasa tersebut didalangi oleh orang- orang dari Medan dan Jakarta. Hal tersebut dibantah oleh WALHI dan menyatakan bahwa unjuk rasa betul-betul merupakan hasil inisiatif masyarakat sedangkan WALHI dan LSM lainnya hanya sebagai pendukung. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul suara-suara pejabat yang mengatakan PT Indorayon boleh beroperasi lagi. Di antaranya datang dari Meneg LH Sonny Keraf, Menakertrans Jacob Nuwa Wea dan Gubernur Sumut Tengku Rizal Nurdin. 2002 Pada Oktober 2002 PT Indorayon melakukan restrukturisasi utang dengan kreditor asing. Konversi 90 persen utang ke 40 persen saham Utang | Usul penggunaan soda sebagai teknologi kraft tersebut mendapat pertentangan. Prof Dr Firman Manurung dalam diskusi lanjutan tentang teknologi pengganti di Jakarta, 31 Agustus 2000, memberi penjelasan tandingan. Firman mengatakan, tetap saja dalam proses pemutihan pulp (bleaching) akan terjadi persenyawaan gas klorin (Cl) dengan bahan- bahan organik yang menghasilkan organochlorin, zat yang menyebabkan banyak kematian dan penyakit di seluruh dunia. Gubernur SUMUT sebagai pemrakarsa kembali menggelar Temu Kajian Ilmiah di Hotel Niagara, Parapat pada 22-23 September 2000. Kegiatan itu dihadiri 68 peserta dari 108 undangan dan ini merupakan kelanjutan dua pertemuan sebelumnya dengan tema Temu Kajian Ilmiah Upaya Penyelesaian Permasalahan PT IIU. Temu kajian tersebut berujung pada kesimpulan bahwa kesempatan beroperasi akan diberikan kepada PT Indorayon. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Indorayon yang digelar pada 15 November 2000, menghasilkan paradigma baru. Isinya berupa kerja sama bisnis dengan masyarakat, dana satu persen dari nilai penjualan setiap tahun untuk masyarakat disalurkan lewat yayasan, mengutamakan putra daerah setempat dalam pengangkatan karyawan, teknologi pabrik yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, seperti hanya menebang pohon yang ditanam dan menyediakan sebagian HTI (90.576 Ha atau 32 persen) untuk konservasi. Selanjutnya PT Indorayon, melalui Direktur Utama Bilman Butarbutar, memohon bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan karena perusahaan tersebut berencana akan operasi kembali pada 31 Maret 2001. Seperti diprediksi sebelumnya, pada tanggal tersebut terjadi demonstrasi |
| 2003 | Pada 20 November 2002, ribuan kaum ibu mendatangi kantor Camat Porsea, dipimpin Pendeta Miduk Sirait untuk menanyakan sikap camat terhadap reoperasi PT IIU. Di hari selanjutnya, polisi diketahui menangkap sekitar 18 pengunjuk rasa di Porsea, dengan sangkaan merusak kantor Camat saat warga melakukan aksi di Kantor Camat. Saat itu Musa Gurning, pimpinan Suara Rakyat Bersama (SRB), ditangkap dekat Kantor Bupati lalu dibawa ke Tarutung. Beberapa kepala desa (kades) ikut unjuk rasa, antara lain Kades Sirait Uruk, Mangatas Sirait dan (pelaksana) Kades Nagatimbul, Lbn Julu, Pahala Sitorus. Sebanyak 16 orang tersangka perusak kantor Camat ditahan. Berbagai organisasi mengajukan gugatan. Antara lain WALHI, BAKUMSU (Bantuan Hukum Sumatera Utara), Lentera, dan Pusaka |
| ditangkap oleh polisi. Pada Januari 2003, 49 organisasi non pemerintahan (ornop) mendesak pemerintah untuk menutup PT Indorayon. Sekitar 5 ribu warga melakukan pemblokiran jalan masuk ke PT Indorayon. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan permintaan masyarakat agar menutup PT Indorayon. Pada awal pengoperasian kembali, PT Indorayon yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) itu menambah modal kerja sebesar USD50 juta dari kreditor asing untuk produksi tahun pertama 150- 160 ribu ton pulp (kapasitas produksi 180.000 ton). Kerugian selama empat tahun tutup operasi sebesar USD 500 juta, termasuk pembayaran bunga dan cicilan utang pokok USD 360 juta. Sebelum tutup, penghasilan setahun perusahaan itu sebesar USD 150 juta. Meneg LH Nabiel Makarim mengirimkan surat tentang Persyaratan Lingkungan PT Indorayon, kepada Menperindag Rini M.S. Suwandi. Isinya persyaratan pengelolaan lingkungan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dalam rangka pelaksanaan kegiatan pra-operasi pabrik pulp. Persyaratan ini dianggap perlu dibuat karena dengan berubahnya PT Indorayon menjadi PT TPL otomatis SKB 1986 tidak berlaku lagi. Pada Maret 2003 PT Indorayon yang sudah berganti nama jadi PT TPL, disebut diam-diam melakukan reoperasi. Sebagai respon, para orang tua di Porsea sepakat untuk meliburkan anak-anak sebagai aksi mogok untuk menolak beroperasinya PT TPL. Sebanyak 13 pimpinan gereja di SUMUT |
| Peringatan Hari Bumi ke 33 yang sedianya akan digelar masyarakat anti PT Indorayon/TPL, di Porsea pada 21 April 2003, mendapat gangguan. Kelompok pendukung PT Indorayon/TPL mengeluarkan seruan agar kepolisian menggagalkan pertemuan akbar tentang Hari Bumi seDunia yang akan digelar di Sirait Uruk, Porsea. Pada peringatan Hari Bumi dan Paskah tersebut muncul konvoi truk yang menerobos acara. Pemimpin agama di SUMUT marah dan menganggap itu sebagai pelecehan agama, | |
| 2004 | melakukan aksi dipukul dengan pentungan dan mengalami luka tembak, memar, terkilir dan patah tulang. Dua anggota masyarakat adat Sihaporas, Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita, dicokok polisi dan pihak keamanan PT TPL dan akhirnya harus menjalani persidangan dan divonis bersalah. |
| 2006 | menjalani persidangan dan divonis bersalah. Pada 2006, penggarapan tanah adat oleh PT Indorayon kembali terjadi di 11 desa di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan. Tanah adat dan hutan kemenyan seluas 3.500 hektare, milik keturunan Bius Marbun dirusak dan ditebangi oleh PT TPL dengan alasan tanah adat tersebut |
| 2009 | masuk dalam areal HPHHTI PT TPL. Pada 2009, tanah adat dan hutan kemenyan yang dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun sejak 300 tahun lalu dan merupakan sumber mata pencaharian utama 700 KK, di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, |
| 2010 | Kecamatan Polung, Humbang Hasundutan, ditebang dan dirusak oleh PT TPL karena dianggap konsesi HPHHTI PT TPL. Pada 2010, pohon-pohon pinus yang berada di tanah adat milik bersama Bius Lontung (Sinaga dan Situmorang) ditebang oleh PT TPL dan tanah adatnya diambil alih hanya dengan melakukan pendekatan dengan sejumlah orang. PT TPL mengklaim sudah melakukan pembelian dengan beberapa orang. Di tahun yang sama, PT TPL menggarap secara paksa lahan Lumban Naiang di Desa Aek Lung, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Padahal dulunya lahan tersebut digunakan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk areal penghijauan, dengan perjanjian 30 tahun setelah tanaman pinus dipanen, tanah akan dikembalikan kepada masyarakat. Namun setelah pinus dipanen, tanah tersebut langsung |
| 2013 | Seorang Pendeta, bernama Haposan Sinambela, pengurus Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, Humbang Hasundutan sejak 2009, ditangkap dan ditahan oleh kepolisian setelah ikut serta dalam aksi demonstrasi yang digelar masyarakat adat tersebut di Simpang Marade, Februari 2013. Pendeta tersebut ikut berjuang untuk mempertahankan wilayah dan hutan adat dari PT TPL. |
| Pada 25 Februari 2013, pekerja PT TPL diketahui menanam eukaliptus di wilayah tombak haminjon (hutan kemenyan) di Dolok Ginjang, Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal, sesuai kesepakatan harus melakukan 'gencatan senjata', tidak ada aktivitas. Warga protes hingga terjadi bentrok dengan massa karyawan TPL. Brimob Polri yang menjaga perusahaan menangkap 31 warga, 16 orang ditetapkan tersangka, 15 dibebaskan. | |
| 2015 | Akibatnya, terjadi bentrok dan ditandai dengan penangkapan. 16 Warga yang ditangkap dari Desa Sipituhuta adalah, Hanup Marbun, Leo Marbun, Onri Marbun, Jusman Sinambela, Jaman Lumban Batu, Roy Marbun, Fernando Lumbangaol, Filter Lumban Batu dan Daud Marbun. Sedangkan dari Desa Pandumaan tercatat Elister Lumbangaol, Janser Lumbangaol, Poster Pasaribu, Madilaham Lumbangaol, dan Tumpal Pandiangan. Di tahun yang sama, Rusliana Boru Marbun dari Komunitas Adat Matio diketahui dikriminalisasi oleh PT TPL dan divonis 6 bulan penjara. Ia |
| mempertahankan dan memprotes sawahnya ditimbun oleh PT TPL yang membuka perkebunan eukaliptus. Pada 14 Juli 2015, Sammas Sitorus dari Komunitas Adat Guru Datu Sumalanggak Sitorus, Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, dilaporkan PT TPL ke Polres Toba atas dugaan pemukulan dan penganiayaan terhadap seorang karyawan PT TPL. Laporan ini menuai kontroversi dan amarah warga, meminta Sammas tidak diproses secara hukum karena penyidikan penuh kejanggalan. Sammas Sitorus dikenal giat membela masyarakat adat sejak 1997, untuk mendapatkan hak ulayatnya kembali dari PT TPL. Puncaknya demonstrasi di depan pintu PT TPL pada 13 Juli 2015. Aksi ini berjalan sepanjang | |
| 2016 2019 | Pada September 2016, Hotman Siagian anggota Komunitas Adat Matio, Kabupaten Toba, dikriminalisasi oleh PT TPL atas tuduhan merusak hutan, menduduki lahan konsesi dan melawan hak merintangi kemerdekaan bergerak dari orang di jalan umum. |
| 2019 | Pada Januari 2019, keturunan Op. Sinta Manurung melaporkan PT TPL ke Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakum KLHK) wilayah Sumatera atas rusaknya lahan pertanian milik keturunan Op. Sinta Manurung dan milik warga, yang terletak di kampung Parbulu Desa Banjar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba akibat terpapar limbah nursery milik PT TPL. Namun hampir 3 tahun laporan tersebut belum juga |
| mendapat kejelasan. Dengan hal tersebut, pada 8 Mei 2019 keturunan Op. Sinta Manurung juga melaporkan PT TPL ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pemakaian tanah milik Op. Sinta Manurung tanpa izin (penyerobotan), |
| yang dipakai sebagai saluran pembuangan limbah nursery milik PT TPL. Lagi-lagi, laporan tersebut tidak mendapat kejelasan hingga kini. Pada 10 Juni 2019, PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Tor Nauli Parmonangan ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan penyerobotan tanah. Masyarakat adat Tor Nauli menolak menghadiri pemanggilan oleh Polres Tapanuli Utara karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Selanjutnya, pada 16 September 2019 Masyarakat Adat Sihaporas juga terlibat bentrok dengan karyawan PT TPL. Bentrokan terjadi karena pegawai PT TPL mencemari sumber air minum dan merusak tanaman milik Masyarakat Adat Sihaporas serta melarang masyarakat adat bercocok tanam di tanah adatnya. | |
| pemanggilan oleh Polres Tapanuli Utara karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Selanjutnya, pada 16 September 2019 Masyarakat Adat Sihaporas juga terlibat bentrok dengan karyawan PT TPL. Bentrokan terjadi karena pegawai PT TPL mencemari sumber air minum dan merusak tanaman milik Masyarakat Adat Sihaporas serta melarang masyarakat adat bercocok tanam di tanah adatnya. TA dan MT Ambarita (anak usia 3 tahun 6 bulan) menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh Bahara Sibuea (Humas Sektor Aek Nauli) dan sekuriti PT TPL. Dalam bentrok tersebut, Humas PT TPL atas nama Bahara Sibuea, justru malah melaporkan Komunitas Masyarakat Adat | Nauli Parmonangan ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan penyerobotan tanah. Masyarakat adat Tor Nauli menolak menghadiri pemanggilan oleh Polres Tapanuli Utara karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Selanjutnya, pada 16 September 2019 Masyarakat Adat Sihaporas juga terlibat bentrok dengan karyawan PT TPL. Bentrokan terjadi karena pegawai PT TPL mencemari sumber air minum dan merusak tanaman milik Masyarakat Adat Sihaporas serta melarang masyarakat adat bercocok tanam di tanah adatnya. |
| bercocok tanam di tanah adatnya. penganiayaan. | pegawai PT TPL mencemari sumber air minum dan merusak tanaman milik Masyarakat Adat Sihaporas serta melarang masyarakat adat bercocok tanam di tanah adatnya. TA dan MT Ambarita (anak usia 3 tahun 6 bulan) menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh Bahara Sibuea (Humas Sektor Aek Nauli) dan sekuriti PT TPL. Dalam bentrok tersebut, Humas PT TPL atas nama Bahara Sibuea, justru malah melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas ke Polres Simalungun dengan tuduhan melakukan tindak pidana |
| penganiayaan. turun temurun. | sekuriti PT TPL. Dalam bentrok tersebut, Humas PT TPL atas nama Bahara Sibuea, justru malah melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas ke Polres Simalungun dengan tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebagai respons, pada 18 September 2019, Thomson Ambarita juga melaporkan Bahara Sibuea ke Polres Simalungun terkait penganiayaan yang dialaminya dalam peristiwa bentrok pada 16 September 2019. 23 September 2019, PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan ke Polres Simalungun dengan tuduhan penyerobotan tanah. Komunitas masyarakat adat tersebut menolak panggilan Polres |
| yang dialaminya dalam peristiwa bentrok pada 16 September 2019. 23 September 2019, PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan ke Polres Simalungun dengan tuduhan penyerobotan tanah. Komunitas masyarakat adat tersebut menolak panggilan Polres Simalungun karena tanah itu merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Pada 24 September 2019, Thompson Ambarita dipanggil sebagai saksi Pelapor atas laporannya. Namun sesampainya di Polres Simalungun, Thomson justru ditangkap dan ditahan atas laporan pihak PT TPL. Selain Thomson, Sekretaris Umum Lamtoras Jonny Ambarita, juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Simalungun. Keduanya kemudian mendapat vonis 9 bulan penjara pada 13 Februari 2020. | melaporkan Bahara Sibuea ke Polres Simalungun terkait penganiayaan yang dialaminya dalam peristiwa bentrok pada 16 September 2019. 23 September 2019, PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan ke Polres Simalungun dengan tuduhan penyerobotan tanah. Komunitas masyarakat adat tersebut menolak panggilan Polres Simalungun karena tanah itu merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Pada 24 September 2019, Thompson Ambarita dipanggil sebagai saksi |
| turun temurun. (dua) orang masyarakat adat atas nama Hasudungan Siallagan dan Sorbatua Siallagan dengan tuduhan melakukan aktivitas pendudukan hutan negara. 2020 Pada 27 Mei 2020 Bahara Sibuea yang dilaporkan oleh Thomson Ambarita diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Simalungun. | Simalungun karena tanah itu merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun. Pada 24 September 2019, Thompson Ambarita dipanggil sebagai saksi Pelapor atas laporannya. Namun sesampainya di Polres Simalungun, Thomson justru ditangkap dan ditahan atas laporan pihak PT TPL. Selain Thomson, Sekretaris Umum Lamtoras Jonny Ambarita, juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Simalungun. Keduanya kemudian mendapat vonis 9 bulan penjara pada 13 Februari 2020. Pada Oktober 2019, PT TPL membawa kepolisian dan aparat TNI bersenjata lengkap melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Dolok Parmodanangan, Simalungun. Saat itu warga melakukan aktivitas tani di wilayah adatnya. PT TPL juga melaporkan 2 |
| melakukan beberapa upaya, baik mendesak Polres Simalungun, Polda Sumut, melakukan audiensi ke Kapolres Simalungun maupun melaporkan Penyidik ke Wasidik Polda Sumut. Namun hingga saat ini, Bahara Sibuea | |
| ditahan. Kawasan Hutan. temurun. wilayah adatnya. 2021 | Sumut, melakukan audiensi ke Kapolres Simalungun maupun melaporkan Penyidik ke Wasidik Polda Sumut. Namun hingga saat ini, Bahara Sibuea (Humas PT. TPL) belum juga diseret ke Pengadilan dan tidak pernah ditahan. Pada Juni 2020, PT TPL dituding melakukan kriminalisasi terhadap 5 (lima) orang masyarakat adat Huta Tor Nauli, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara. Perusahaan tersebut |
| (lima) orang masyarakat adat Huta Tor Nauli, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara. Perusahaan tersebut melaporkan Bohari Job Manalu, Manaek Manalu, Nagori Manalu, Jamanti Manalu, Ranto Dayan Manalu dengan tuduhan perkebunan tanpa izin di Kawasan Hutan. Pada 17 September 2020, Komunitas Masyarakat Adat OP. Panggal | |
| Manalu melaporkan PT TPL ke Polres Tapanuli Utara atas dugaan tindak pidana perusakan tanaman milik masyarakat adat yang terletak di Ladang Parbutikan, Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara. Kasus ini berjalan di tempat hingga kini karena Komunitas Masyarakat Adat OP. Panggal Manalu diminta Polres Tapanuli untuk menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah. | |
| menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah. Pada 22 September 2020, PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Ompu Ronggur Sipahutar ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan tindak pidana penggunaan kawasan hutan. Namun Komunitas Masyarakat Adat Ompu Ronggur Sipahutar menolak panggilan Polres Tapanuli Utara | |
| tindak pidana penggunaan kawasan hutan. Namun Komunitas Masyarakat Adat Ompu Ronggur Sipahutar menolak panggilan Polres Tapanuli Utara karena tanah tersebut merupakan tanah yang telah dikuasai secara turun- temurun. PT TPL melaporkan Komunitas Masyarakat Adat Natumingka ke Polres Toba pada 24 Oktober 2020 dengan tuduhan tindak pidana perusakan tanaman milik PT TPL. Namun Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menolak panggilan Polres Toba. | |
| 2021 | tanaman milik PT TPL. Namun Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menolak panggilan Polres Toba. Pada 15 Desember 2020, PT TPL diduga melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat keturunan Ompu Ronggur Simanjuntak di Desa Sabungan Ni Huta II Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara. Lima warga, Dapot Simanjuntak, Maruli Simanjuntak, Pariang Simanjuntak, Sudirman Simanjuntak dan Rinto Simanjuntak dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggunaan kawasan hutan negara. Padahal mereka berlima bertani di wilayah adatnya. Pada Januari 2021, pihak PT TPL melaporkan 3 orang anggota Komunitas Masyarakat Adat Huta Natumingka dengan tuduhan perusakan tanaman milik PT TPL. Tiga orang tersebut adalah Anggiat Simanjuntak, Pirman |
| Pada Januari 2021, pihak PT TPL melaporkan 3 orang anggota Komunitas Masyarakat Adat Huta Natumingka dengan tuduhan perusakan tanaman milik PT TPL. Tiga orang tersebut adalah Anggiat Simanjuntak, Pirman Simanjuntak, dan Risna Sitohang. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Toba pada 31 Maret 2021. Atas penetapan tersangka tersebut, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka mengadukannya ke DPRD SUMUT namun pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius. |
| Manurung ditahan pihak kepolisian. TPL. |
| 18 Mei 2021, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka bentrok dengan ratusan karyawan PT TPL. Hal tersebut diawali keinginan PT TPL yang memaksa melakukan penanaman eukaliptus di wilayah adat Op. Punduraham Simanjuntak, di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menjadi korban penganiayaan pegawai PT |
| Punduraham Simanjuntak, di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menjadi korban penganiayaan pegawai PT TPL. |
| Satu hari kemudian, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka melaporkan para karyawan PT TPL ke Polres Toba dengan tuduhan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polres Toba sempat enggan untuk menerima laporan Komunitas Masyarakat Adat Natumingka tersebut, namun setelah berdebat panjang, laporan diterima petugas SPKT Polres Toba. |
B. TEMUAN LAPANGAN
1. Keterangan Masyarakat Terdampak
Masyarakat di Komunitas Lamorta Sihaporas dan Natumingka sudah berjuang sejak tahun 1998, tercatat sekitar 24 tahun masyarakat telah melakukan perlawanan terhadap PT TPL. Wilayah adat yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun dan dikelola untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, diambil paksa oleh PT TPL. Dampak pembangunan dan pengoperasian PT TPL terhadap masyarakat Lamorta Sihaporas bersifat fisik, psikis, ekonomi, spiritual budaya maupun lingkungan hidup yang sehat dan berdampak khas terhadap perempuan, yakni:
a. Ancaman terhadap Peran Perempuan dalam Kehidupan Spiritual Budaya
Di Desa Sihaporas masih berlaku 7 (tujuh) ritual adat besar sebagai tradisi dan keyakinan masyarakat adat sekitar. Ritual tersebut umumnya ditujukan untuk mengucapkan syukur atas kesehatan, hasil panen, dan memohon kepada leluhur agar masyarakat maupun tanaman-tanaman yang ditanam serta hewan-hewan yang diternakkan dijauhkan dari penyakit, juga memohon perlindungan atas rasa aman kepada para leluhur. Hal yang sama juga masih berlaku di desa Natumingka.
Setiap bulan Oktober - November, masyarakat Natumingka menjalankan kegiatan adat berupa doa bagi bibit padi dan meletakkannya di bawah batu-batu besar, lalu didoakan bersama. Tujuannya, meminta petunjuk tentang bibit-bibit manakah yang terbaik. Saat ini, beberapa batu sudah digeser dan dihancurkan saat pembukaan lahan PT TPL. Ketika panen, masyarakat juga melakukan persembahan sederhana dengan menyembelih kambing dan mempersembahkan sesajen kepada para leluhur.
Namun, karena pembukaan lahan dan pengalihfungsian lahan menjadi monokultur, banyak hasil hutan yang sudah tidak tumbuh lagi, seperti daun sirih, jeruk purut, dan kemenyan. Sebelum pembangunan PT TPL, warga masih dapat beternak kambing dan mengambil rerumputan untuk makanan kambing, namun saat ini semuanya harus dibeli dari luar hutan dan itu memakan waktu cukup lama, tenaga dan ongkos untuk membelinya. Kondisinya semakin parah oleh dampak berantai di tempat-tempat penampungan air bersih yang bercampur lumpur akibat penanaman tanaman monokultur.
Tanaman eukaliptus dikenal menyerap banyak air sehingga penampungan air bersih tersebut mengering di musim kemarau. Dan sebaliknya, di musim hujan penuh lumpur di mana kondisi air tanah bercampur dengan lumpur. Hal ini juga terjadi di tempat penampungan air yang diyakini masyarakat Natumingka sebagai tempat penampungan air suci. Efeknya tidak berhenti sampai di situ. Ekosistem ikan Batak yang merupakan ikan persembahan warga desa tidak lagi bisa hidup di tempat tersebut. Untuk memberi persembahan ikan Batak, warga desa harus membelinya di pasar yang terletak di luar desa, yang artinya mengeluarkan biaya waktu, tenaga dan uang.
Komnas Perempuan mencatat, dalam masyarakat adat, kehidupan spiritual budaya bertumpu pada lingkungan hidup (tanah, air, pepohonan, bebatuan, dan lain-lain) dan perempuan berperan signifikan dalam menjaga, merawat dan melestarikan ekosistem tersebut. Peran perempuan di antaranya adalah meramu obat-obatan herbal, pengolah makanan untuk pemulihan sehabis sakit seperti ikan Batak yang dipercaya berkhasiat untuk memulihkan kesehatan, penyedia bahan-bahan persembahan dari hasil-hasil bumi setempat. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan hidup berupa pencemaran air bersih dan lenyapnya spesies tertentu yang menjadi bahan-bahan persembahan dalam kegiatan ritual masyarakat adat, tak hanya mengancam kehidupan spiritual budaya umumnya melainkan juga peranperan khas perempuan dalam kehidupan sosial budaya.
b. Rusaknya Keseimbangan Ekologis, Infrastruktur Dasar Jauh dari Memadai dan Pemiskinan Berkelanjutan
Sekitar tahun 1970-1980-an, masyarakat Desa Sihaporas masih memiliki berbagai jenis penghasilan yang diperoleh dari dalam hutan maupun luar hutan. Salah satunya adalah menjual kemenyan dan rotan. Namun, saat ini kedua tanaman tersebut sudah langka ditemukan di Sihaporas dan warga beralih bertani palawija.
Kondisi yang sama juga terjadi di Natumingka yang memiliki sejarah ragam mata pencaharian yang bertumpu pada sumber-sumber alam di lingkungan sekitar. Natumingka merupakan daerah yang dilewati banyak sungai, pecahan Danau Toba. Banyak warga yang bekerja sebagai pencari ikan air tawar khususnya mujair, nila, dan ikan Batak. Selain jenisjenis ikan, Natumingka juga dikenal sebagai penghasil kopi, yang pada rentang 1980 - 1990-an omset penjualan bisa mencapai Rp. 4 juta - Rp. 6 juta setiap panen. Akibat penyemprotan hama yang masif atas hutan industri eukaliptus, yang letaknya berdekatan dengan kebun kopi warga desa, hama-hama tanaman justru berpindah dan merusak kebun kopi milik warga desa Natumingka.
Kondisi pemiskinan juga berlangsung semakin parah ketika infrastruktur dasar, seperti transportasi, institusi pendidikan dan layanan Kesehatan di Sihaporas dan Natumingka, jauh dari memadai. Kondisi ini menambah beban berlapis perempuan mengingat dalam keluarga patriarki, tanggungjawab rumah tangga dibebankan ke pundak perempuan. Dengan demikian, beban ekonomi, otomatis beralih ke pundak perempuan ketika para lelaki desa ditahan di penjara lantaran melayangkan protes kepada PT TPL.
Ancaman terhadap peran perempuan terlihat pada:
1. Infrastruktur transportasi merupakan sarana vital bagi perekonomian warga Sihaporas dan Natumingka untuk memasarkan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Jalan utama desa Sihaporas dan Natumingka berbatu-batu tanpa aspal, tak layak dilalui kendaraan bermotor maupun sepeda dan pejalan kaki. Di musim kemarau bila kendaraan lewat, debu mengepul-ngepul sementara di musim penghujan, becek berlumpur. Malam hari, tanpa lampu jalan sehingga gelap gulita.
Tanpa infrastruktur transportasi yang memadai, konflik SDA semakin memiskinkan dan meminggirkan warga Sihaporas dan Natumingka termasuk perempuan. Apalagi koneksi internet putus sambung, tidak membuka peluang untuk memanfaatkan teknologi digital untuk aktivitas ekonomi.
2. Hanya tersedia satu Sekolah Dasar sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, anak-anak desa harus menempuh jarak sekitar 6 kilometer dengan menggunakan sepeda motor yang memakan waktu sekitar satu jam sekali jalan. Sebagian anak-anak sekolah terpaksa kos di kota, yang artinya membutuhkan dana pendidikan yang lebih banyak.
3. Demikian juga halnya dengan infrastruktur kesehatan, hanya tersedia satu puskesmas yang menjadi pusat kesehatan seluruh warga dengan fasilitas sederhana. Puskesmas ini menjadi rujukan warga Sihaporas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah karena dampak pencemaran air oleh aktivitas PT TPL, mengakibatkan banyak warga rentan sakit termasuk penyakit kulit. Bagi perempuan, air bersih tak hanya berhubungan dengan kesehatan kulit dan kesehatan umumnya, melainkan juga kesehatan reproduksi.
Rusaknya lingkungan hidup yang aman dan damai akibat konflik SDA juga mengakibatkan tekanan psikis dan perempuan paling terdampak karena sehari-hari lebih banyak berada di rumah dan lingkungan rukun tetangga atau rukun warga. Komunitas warga yang terpecah antara yang pro dan kontra juga menambah beban psikis bagi perempuan warga di Sihaporas dan Natumingka karena jauh dari kehidupan yang damai dan sehat. Di wilayah konflik SDA, infrastruktur kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan mental yang memadai semakin mendesak dibutuhkan warga terdampak.
c. Pejuang di Garis Terdepan dan Penyangga Kehidupan Keluarga dengan Beban Berlapis
Suku Batak memiliki hukum adat yang bersifat patrilineal (garis keturunan laki-laki) artinya posisi dan peran laki-laki sangat mendominasi dalam struktur masyarakat maupun keluarga. Laki-laki merupakan kepala, baik kepala adat/komunitas maupun rumah tangga dan pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Sedangkan posisi dan peran perempuan merupakan subordinat sehingga jarang terlibat dalam mengambil keputusan dalam adat maupun kehidupan komunitas.
Kondisi konflik SDA di Desa Sihaporas dan Natumingka memunculkan tantangantantangan setempat atas posisi dan peran perempuan sebagai subordinat dalam masyarakat/komunitas maupun keluarga. Perempuan harus aktif dalam perjuangan untuk mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, yang menjadi dasar kehidupan ekonomi dan sosial-budaya, termasuk berada di garis depan.
Komnas Perempuan mencatat, dalam konflik SDA, perempuan memiliki perjuangan tersendiri dan khas. Baik negara maupun pihak PT TPL kerap mengandalkan pendekatan keamanan (baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP) dalam merespons perlawanan tanpa kekerasan dari masyarakat desa. AMAN Tano Batak selaku pendamping masyarakat adat telah beberapa kali melakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan paralegal dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan penguatan keterlibatan signifikan perempuan dalam komunitas.
Menyangkut peran-peran gender dalam konflik SDA, Komnas Perempuan memiliki catatan-catatan khusus bertolak dari hasil pemantauan dilengkapi dengan penelusuran sejarah konflik:
(1) Pada aksi protes terkait konflik SDA yang menimbulkan perlawanan fisik di Kitaran Kaldera Toba, para inang (sebutan untuk kaum ibu dalam masyarakat adat Batak) selalu menempatkan diri di garda terdepan. Merekalah yang kemudian bernegosiasi dan melakukan lobi-lobi dengan kekhasan mereka kepada para aparat. Bahkan dalam perlawanan tanpa kekerasan, mereka pernah memanfaatkan tubuh mereka sebagai kekuatan terakhir yang mereka memiliki, yakni membuka baju. Politik tubuh merupakan strategi terakhir (ekstrim) perempuan dalam memperjuangkan kehidupan mereka, mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Berbeda halnya dengan laki-laki saat berada di garis depan, dan dituntut untuk mempertahankan diri mereka. Para laki-laki akan menggunakan kekuatan fisik yang berujung pada kekerasan. Namun dalam adu kekuatan fisik, tak jarang perempuan juga menjadi korban kekerasan aparat yang umumnya terdiri dari laki-laki. Nama-nama perempuan masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi fisik aparat, antara lain:
Nama-nama korban perempuan Sihaporas:
1. M (37 tahun) kejadian tanggal 24 September 2019
2. N (34 tahun) kejadian tanggal 24 September 2019
3. B (7 tahun) kejadian tanggal 24 September 2019
4. R (62 tahun) kejadian tahun 2002
5. MS (34 tahun) kejadian tanggal 22 Agustus 2022.
6. D (58 tahun) kejadian tanggal 22 Agustus 2022.
7. J (44 tahun) kejadian tanggal 22 Agustus 2022.
Nama-nama perempuan korban Natumingka:
1. T (56 tahun) kejadian 18 Mei 2021
2. TS (45 tahun) kejadian 18 Mei 2021
3. NS (35 tahun) kejadian 18 Mei 2021
4. RS (45 tahun) kejadian 22 Maret 2021 pemanggilan Polres Toba dan kejadian 18 Mei 2021
(2) Aktivitas perlawanan perempuan menempatkan mereka sebagai sasaran ancaman dan kriminalisasi. Para aparat menggunakan berbagai cara untuk mengancam, meneror, mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka. Kehidupan mereka berubah drastis, tak lagi nyaman bergerak karena ketakutan dan memaksa mereka membatasi ruang gerak. Berkebun pun mereka merasa takut, akibatnya tak bisa mengelola kebun secara optimal sebagai sumber ekonomi mereka.
(3) Perlawanan masyarakat juga mengakibatkan beberapa laki-laki dipenjara. Keluarga terpisah dan perempuan terpaksa menanggung beban berlapis rumah tangga. Mulai dari mengelola urusan domestik sehari-hari (mengambil air bersih untuk konsumsi rumah tangga, mencuci, memasak, dll.), pendidikan dan pengasuhan anak serta merawat anggota keluarga yang lansia. Ditambah lagi menjadi pencari nafkah untuk kelanjutan kehidupan keluarga selama suami dipenjara. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga.
Akumulasi dampak konflik SDA di Kaldera Toba adalah ancaman atas pemenuhan hak atas hidup akibat perusakan ruang hidup masyarakat di sekitarnya. Jika dipetakan, dampak konflik SDA terhadap perempuan adat saling bertautan, berefek domino berlapis yakni dampak yang satu menimbulkan dampak yang lain, meliputi:
1. Ekonomi dan pekerjaan berupa pemiskinan: Rusaknya ketahanan pangan dan sumber daya lokal untuk produk pengetahuan lokal sebagai mata pencaharian dan kebutuhan pangan sehari-hari berbahan lokal.
2. Spiritual budaya: Penghilangan peran perempuan sebagai pengampu dan pengelola kearifan lokal berbasis sumber alam; pemuliaan benih, obat-obatan herbal, ritual & nilai-nilai ekologis termasuk pola pertanian, kerajinan tangan; dll
3. Pencemaran lingkungan hidup: bebas polusi air, tanah, udara sebagai hak dasar untuk dapat hidup berkelanjutan.
4. Kesehatan termasuk kesehatan psikis dan reproduksi.
5. Lingkungan sosial dan keluarga yang aman dan damai: kehadiran aparat menimbulkan situasi mencekam. Aparat juga kerap mengintimidasi dan melakukan kekerasan. Kohesi sosial retak akibat pro-kontra; keluarga tercerai-berai karena mengungsi atau ayah/ibu ditahan.
6. Kriminalisasi: Perempuan warga yang turut berjuang mengalami kriminalisasi dan kekerasan oleh APH yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikis.
2. Keterangan Pemerintah Daerah
a. Aspek Politik
Sampai saat ini, baru dikeluarkan 5 (lima) Surat Keputusan (SK) Hutan Adat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari 13 SK hutan adat yang diusulkan. Salah satu yang masih terhambat adalah pengeluaran SK Hutan Adat di Kabupaten Toba. Saat Komnas Perempuan melakukan audiensi dengan Bupati Toba beserta jajarannya, dicatat bahwa masalah definisi dan kriteria masyarakat adat yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah, menjadi sumber utama konflik SDA di Sihaporas dan Natumingka. Di Indonesia, keberagaman masyarakat adat belum terakomodir dalam kebijakan pemerintah. Masih terbatas upaya progresif oleh pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat adat secara lebih luas. Pemerintah daerah masih menganggap masyarakat desa yang mengajukan SK Hutan Adat, seperti Desa Sihaporas dan Natumingka, belum memenuhi regulasi tentang masyarakat adat. Masyarakat Natumingka dipandang sebagai masyarakat pendatang sebagaimana teridentifikasi dari marga-marga warga yang bukan berasal dari daerah Natumingka sehingga klaim masyarakat adat tidak diakui.
b. Aspek Institusi
Keterlibatan Kepolisian dan TNI berperan signifikan dalam konflik antara masyarakat desa terdampak dan petugas keamanan PT TPL. Saat dikonfirmasi ke Polda Sumatera Utara, Kapolda memberikan komitmen bahwa laporan yang dipahami sebagai upaya memecahbelah masyarakat terutama menyurutkan semangat perjuangan.
BAB IV ANALISIS
Dampak operasi PT TPL terhadap masyarakat di sepanjang aliran sungai Asahan khususnya masyarakat Sihaporas dan Natumingka, di antaranya adalah kehilangan sumber air bersih, karena air Danau Toba yang digunakan PT TPL dalam proses produksi dialirkan kembali ke sungai dengan kondisi sudah tercemar oleh limbah kimia berbahaya. Padahal, masyarakat memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti keperluan rumah tangga dan pertanian. Pada Agustus 2022, Komnas Perempuan melakukan pemantauan, kondisi sungai saat itu dipenuhi lumpur sementara masyarakat tetap menggunakan air tersebut walaupun sudah tercemar. Kondisi tersebut menimbulkan banyak penyakit berupa gatal-gatal. Situasi ini tentu menambah beban khususnya perempuan, ketika sakit perlu perawatan dan biaya untuk berobat ke puskesmas. Di sisi lain, fasilitas layanan kesehatan sangat terbatas, hanya tersedia satu puskesmas dengan standar layanan tidak memadai, hanya ada seorang tenaga kesehatan, yakni bidan. Sebelumnya, masyarakat dapat memanfaatkan tumbuhan yang subur tumbuh di sekitar hutan untuk dijadikan sebagai obat tradisional. Selain itu, sumber air bersih menjadi berlumpur dan bila dikonsumsi terus-menerus berpotensi berdampak buruk pada kesehatan reproduksi dan kesehatan umumnya. Belum lagi limbah kimia-gas, cairan dan padat, bau busuk dihirup tiap hari, udara tercemar dari pabrik.3
Jika situasi sedemikian terus berlanjut, dapat berdampak pada pemiskinan karena masyarakat dipaksakan untuk membeli air bersih. Untuk mendapatkan air bersih tidak mudah karena lokasi yang jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi yang besar. Di sisi lain, infrastruktur transportasi seperti kondisi jalan umum, listrik penerang jalan dan angkutan publik, juga tidak memadai. Ketika kehilangan sumber-sumber kehidupan seperti air bersih, perempuan juga mengalami beban berlapis karena dalam konteks rumah tangga patriarki perempuan harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pangan dan kebutuhan sehari-hari keluarga yang sebelumnya bisa diperoleh dari lingkungan sekitar mereka tinggal termasuk dari hutan.
Salah satu permasalahan yang menjadi akar konflik juga adalah mengenai tidak adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Toba. Temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan bulan Agustus 2022, yakni adanya pengabaian pemerintah daerah Kabupaten Toba terhadap keberadaan masyarakat adat walaupun sudah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur masyarakat adat. Pemerintah dengan gamblang mengatakan bahwa di wilayah Kabupaten Toba tidak mengakui adanya masyarakat adat. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kehadiran fisik, kapasitas masyarakat adat yang hidup untuk memperlihatkan teritori mereka, serta menjalankan sistem sosial dan aturan perilaku yang mereka produksi dan sepakati bersama sebagai tatanan sosial dan perilaku hidup di antara mereka, merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan amanat Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3) dan 32 ayat (1) UUD 45 maupun ICDP 1994 dan UNDRIP 20114, namun pengabaian kerap terjadi. Ketiadaan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tersebut berimplikasi pada ketidakpastian dan marjinalisasi status mereka menurut hukum.
Selain itu, hilangnya tanah adat berdampak terhadap kehidupan perempuan adat, di antaranya karena perempuan adat memiliki hubungan yang khas dengan tanah adat dan komunitas wilayahnya. Dalam keseluruhan kehidupan, para perempuan adat berperan penting dalam merawat dan mewariskan sumber-sumber pengetahuan tradisional yang diampu, mencakup persoalan pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, keragaman pangan lokal, beragam keterampilan tangan, upacara adat, dan prinsip-prinsip dalam kelola ekosistem sumber daya alam. Perampasan atas wilayah berakibat pada perubahan peran perempuan, tergerusnya pengetahuan lokal-tradisional serta terpinggirkannya peran perempuan dalam dimensi lain kehidupan keluarga dan masyarakat hukum adat.
Dampak lainnya adalah pemiskinan terhadap perempuan. Kebijakan negara yang memiskinkan dan abai terhadap penghidupan warga perempuan dapat dilihat dalam kasus kehidupan masyarakat yang tinggal di aliran Sungai Asahan. Dua puluh empat tahun lalu mereka masih hidup sejahtera dan damai dari hasil tangkapan ikan, berkebun dan memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti rotan. Namun, sekarang kemiskinan melilit mereka ketika ikan sudah mulai sulit dipanen karena pencemaran limbah pabrik yang dibuang ke Danau Toba oleh PT TPL. Izin operasi yang memiskinkan masyarakat sekitar tidak menjadi perhitungan pemerintah.
Konflik sumber daya alam juga seringkali disertai tindakan-tindakan sebagai serangan langsung. Penganiayaan fisik dan deraan psikis terhadap warga yang diancam mengakibatkan kehilangan nyawa, sakit-sakitan, luka berat atau ringan. Kondisi tersebut diperburuk oleh dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan dan mengakibatkan penderitaan mental dan fisik korban. Seperti yang terjadi pada Ibu S di Desa Natumingka mendapatkan ancaman penangkapan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) atau dipenjara. Juga, intimidasi terhadap warga sipil yang berseberangan pendapat dengan perusahaan, sementara kehidupan keluarga mereka sehari-hari semakin berat oleh rusaknya lingkungan hidup.
Keterlibatan TNI dan polisi juga ditemukan pada proses penjagaan lahan PT TPL. Pendekatan dengan mengerahkan kepolisian dan represif menyebabkan warga tertekan, terancam hukum/kriminalisasi dan penuh dengan kekerasan. Pada konflik di TPL misalnya aksi penolakan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Brimob berupa penembakan pada massa dan penangkapan. Pasal pidana yang digunakan untuk mengkriminalisasi warga antara lain perusakan dan memasuki pekarangan. Kriminalisasi yang terjadi pada berbagai konflik lahan merupakan pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Kovenan sipil dan politik yang memberikan perlindungan bagi mereka yang mengalami perampasan hak atas rasa aman dan keamanan pribadi. Pelanggaran HAM juga terjadi karena negara tidak menjalankan kewajiban untuk mencegah TNI dan polisi terlibat aktif dalam konflik lahan.
3 Pencemaran udara dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, meski harus ditelusuri lebih mendalam dengan melakukan uji klinis untuk memastikan derajat polusi udara yang muncul akibat kegiatan operasi produksi PT TPL.
4 Komnas perempuan, pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan-laporan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) untuk inkuiri nasional Komnas HAM : hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya kawasan hutan jakarta:2016 h.13
Pelanggaran Hak-Hak Perempuan dalam Konflik SDA
➢ Hak atas tanah sebagai bagian dari hak atas budaya dan sumber daya ekonomi. Hak atas tanah dan sumber daya alam dan kebijakan pertanian maupun ketahanan pangan (Rekomendasi Umum CEDAW No. 34).
Hak atas tanah terkait dengan hak atas pekerjaan dan sosial budaya dan spiritual UUD 1945 Pasal 28D ayat (2), DUHAM Pasal 23 ayat (1), Kovenan Ekosob Pasal 6. Konflik SDA mengakibatkan rusaknya tanah tempat bertumpu kehidupan budaya lokal berupa pengetahuan dan keterampilan. Akibatnya, perempuan tercerabut dari peran dan pekerjaannya karena sumber-sumber lokal termasuk tanaman obat berkurang atau rusak.
> Hak-hak dasar di antaranya air bersih dan sanitasi
(UUD 1945 Pasal 28A), lingkungan yang sehat dan aman (Pasal 28H ayat (1)). Hak atas air merupakan bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak atas hidup sebab air merupakan kebutuhan pokok kehidupan dan memastikan keberlanjutan hidup seseorang dan komunitasnya.
> Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman.
Resolusi PBB No. 48/13 Tahun 2021 dan No. 76/300 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan HAM. Hak dasar bertautan erat dengan hak atas hidup. Tanpa pemenuhan hak-hak dasar maka hak atas hidup warga tak dapat dipenuhi sebab hidup warga menjadi terancam.
> Hak atas kesejahteraan
(UU HAM Pasal 36-42): saat perempuan tak punya akses atas informasi dan kepemilikan atas tanah yang setara dengan laki-laki, perempuan rentan terhadap pemiskinan ekonomi dan sosial serta tak memiliki akses pada bantuan program usaha produktif, dll.
> Hak politik
Partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan termasuk penyelesaian konflik. Perempuan tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik SDA oleh pihak pemangku kepentingan untuk berdialog sepenuhnya dalam posisi yang setara dengan PT TPL.
> Hak berekspresi dan berpendapat secara damai dan tanpa kekerasan
(UUD Pasal 28E ayat (3) dan 28F, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik Pasal 19 ayat (2)).
Hak berkumpul dan berorganisasi
(UUD 1945 Pasal 28E ayat (3); UU HAM No. 39/1999 Psl 24 ayat (1).
Hak bebas dari diskriminasi berbasis gender
(CEDAW Pasal 1 tentang Kesetaraan) diiringi hak bebas dari kekerasan (Rekomendasi Umum CEDAW Pasal 19 dan 35 tentang kekerasan terhadap perempuan dan tanggung jawab negara mengeluarkan perundang-undangan dan kebijakan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak korban termasuk pemulihan). Rekomendasi Umum CEDAW No. 37 tentang Perempuan dalam konteks Bencana Alam karena Perubahan Iklim.
Hak atas kesehatan
termasuk kesehatan jiwa, kesehatan seksual dan reproduksi.
Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat Pedesaan mengamanatkan akses untuk pemanfaatan dan pengelolaan setara bagi perempuan dan prioritas bagi perempuan dalam reforma agraria maupun skema penyelesaian konflik.
BABV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Konflik SDA yang terjadi di Kitaran Kaldera Toba disebabkan oleh kegiatan produksi PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sejak tahun 1983 berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Operasi PT TPL selain tidak mengindahkan AMDAL, lebih jauh lagi melakukan pelanggaran HAM termasuk hak asasi perempuan, maupun hak ulayat masyarakat adat. Kegiatan produksinya berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan hidup, kebudayaan masyarakat adat, dan mata pencaharian masyarakat sekitar hingga dampak beban berlapis yang dialami oleh perempuan.
Selain perusakan ruang hidup yang mengancam hak atas hidup, PT IIU pola operasinya tidak berubah setelah berganti nama menjadi PT TPL. Masyarakat sekitar kerap merasa terancam oleh gangguan ekosistem lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan produksi perusahaan yang mengabaikan AMDAL, di antaranya konsesi lahan kehutanan industri (HTI). Gangguan ekosistem tersebut misalnya, beberapa kali longsor yang berakibat terbenamnya lahan persawahan oleh kegiatan operasi PT TPL hingga gangguan terhadap beragam polusi, utamanya udara dan air.
PT TPL selagi masih bernama PT IIU, sempat ditutup akibat terjadi ledakan boiler dan kebocoran klorin yang berdampak pada pencemaran udara. Peristiwa tersebut sempat membuat operasi perusahaan itu ditutup pada November 1993. Namun, entah mengapa penutupan itu hanya berumur jagung dan perusahaan itu diizinkan untuk kembali beroperasi.
Ada dugaan kuat bahwa PT TPL turut memecah-belah kelompok masyarakat adat. Dugaan ini memang harus ditelaah lebih dalam. Dari sejumlah indikasi, terlihat pemecahan itu bermaksud untuk melemahkan semangat dan soliditas kelompok masyarakat sipil yang berupaya melayangkan kritik maupun protes terhadap PT TPL.
Akumulasi dampak operasi PT TPL yang telah berlangsung sejak beroperasi pada 1988 hingga kegiatan pemantauan ini (lihat: Lini Masa PT TPL), telah berakibat hilangnya sejumlah nyawa warga, puluhan keluarga tertimbun longsor beberapa kali, selain juga mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sebagian dampak operasi PT TPL, juga bersifat lintas generasi. Akumulasi dampak tersebut, menunjukkan adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi akibat pengabaian berlarut oleh negara, mencakup (1) gangguan kesehatan sebagai dampak perusakan lingkungan yang berakibat adanya berbagai penyakit yang diderita warga; (2) terbelahnya kehidupan komunitas di kitaran PT TPL, (3) dampak lingkungan yang berakibat rusaknya sumber ekonomi, sosialbudaya dan spiritualitas. Lenyapnya lingkungan hidup yang sehat dan nyaman serta retaknya kehidupan keluarga, semuanya menunjukkan ancaman terhadap hak atas hidup.
Sebelum terjadinya konflik SDA, perempuan telah menanggung beban berlapis dalam kehidupan keluarga dan komunitas karena struktur sosial-budaya masyarakat Toba yang patriarki. Dalam konteks sosial budaya sedemikian, maka terjadinya konflik SDA justru semakin menambah beban hidup berlapis terhadap perempuan akibat rusaknya ruang kehidupan khususnya kehidupan keluarga yang terpecah akibat suami ditahan atau dipenjara karena kritis dan vokal, anak-anak harus merantau atau tinggal di rumah saudara di kota lain, penghasilan dari tanah pertanian dan peternakan/perikanan terus merosot dan kehidupan komunitas terbelah antara pro dan kontra serta kehidupan sosial budaya dan spiritual yang tergerus.
Selain perempuan, anak-anak juga menjadi kelompok paling rentan dalam konflik SDA. Kerentanan tak hanya berupa ancaman atas kesehatan fisik dan mental akibat rusaknya lingkungan hidup yang sehat, melainkan juga ancaman atas hilangnya hak pendidikan yang disebabkan oleh tidak tersedianya lembaga pendidikan terdekat dengan lingkungan, infrastruktur transportasi berupa jalan umum yang rusak dan ketidaktersediaan angkutan umum terjangkau, serta infrastruktur listrik yang kurang memadai. Di sisi lain, tekanan ekonomi menempatkan anak-anak sebagai pekerja di ladang untuk membantu orang tua.
Pemulihan akibat kekerasan, tekanan ekonomi dan perusakan lingkungan hidup dan sosial merupakan hal yang terabaikan oleh negara. Pemulihan mencakup fisik, psikis dan sosial yang diakibatkan oleh dendam, keretakan sosial akibat pro-kontra, lenyapnya modalitas sosial bersama untuk hidup berkembang, diturunkan lintasgenerasi. Hal ini terjadi dalam berbagai konflik SDA, yang membuat korban trauma dan menaruh amarah kepada pihak belum tentu merupakan actor riil di balik konflik SDA. Di sisi lain, juga timbul kebencian antar-warga pendatang, dan lain-lain.
Dalam mempertahankan ruang hidup dan kebudayaannya, masyarakat adat sering distigma sebagai entitas yang diperhadapkan pada kepentingan negara, dipandang sebagai pihak yang menghalangi pembangunan. Padahal sejatinya masyarakat adat adalah perawat dan pelanjut nilai-nilai, sejarah dan identitas suatu budaya atau akar suatu bangsa. Mereka juga perawat keberlanjutan kehidupan semesta.
Rekomendasi
Komnas Perempuan memberikan perhatian penting pada konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berdampak kekerasan terhadap perempuan, maka atas temuan dan fakta tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan :
• Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Simalungun
a. Membangun komunikasi dengan Kepolisian dan melibatkan masyarakat sekitar dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan agar tercipta situasi kondusif dalam menyikapi konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk mencegah Kepolisian Resor di sekitar wilayah kerja PT TPL melakukan tindakan represif maupun kekerasan terhadap masyarakat dan perempuan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan hak asasi setiap warga negara atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Menyelenggarakan forum koordinasi berkala dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Desa Sihaporas.
b. Membangun dialog dengan masyarakat Sihaporas dan organisasi masyarakat sipil pendamping masyarakat untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi dampak yang terjadi dari operasional PT TPL terhadap kehidupan masyarakat khususnya di sektor pertanian, sumber air, hutan, relasi sosial dan lain-lain.
c. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga berbasis masyarakat, membentuk posko-posko atau kelompok-kelompok kerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa dan kecamatan beserta dukungan sumber daya bagi operasionalisasinya.
d. Mendorong pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur yang berkeadilan gender terutama perbaikan jalan dan ketersediaan transportasi umum menuju desa serta membangun sekolah yang terjangkau hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pemerintah Kabupaten Toba
a. Mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
b. Bersama dengan Kepolisian membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat sekitar dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan untuk mendukung situasi kondusif terkait konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk mencegah keterlibatan kepolisian resor di sekitar wilayah kerja PT TPL agar tidak melakukan tindakan represif maupun kekerasan terhadap masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan hak masyarakat atas rasa aman dan kondusif.
c. Memberikan layanan pemulihan terhadap masyarakat Natumingka khususnya perempuan yang menjadi korban kriminalisasi PT Toba Pulp Lestari (TPL).
d. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian) untuk menemukan solusi penghentian hukum terhadap masyarakat Natumingka yang dilaporkan ke Kepolisian dengan menggunakan pendekatan mediasi atau Restorative Justice sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum.
e. Melakukan sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan mengembangkan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kab. Toba serta alokasi anggaran dari Dana Desa diperuntukkan pada pemberdayaan perempuan, dan penyuluhan ke desa-desa.
f. Memastikan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat, seperti tersedianya air bersih, pendidikan untuk anak-anak hingga tingkat SMA yang terjangkau.
g. Mendorong adanya perbaikan sarana dan prasarana terutama perbaikan jalan yang berkeadilan gender menuju desa Natumingka.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
a. Memberikan dukungan pemulihan terhadap masyarakat khususnya perempuan di wilayah terdampak operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tapanuli Utara.
b. Mendorong komitmen berkelanjutan pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap masyarakat adat khususnya perempuan sebagai cara deteksi dini dan pencegahan konflik berkaitan dengan SDA
c. Mendorong terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tapanuli Utara disertai dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai sebagaimana mandat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ dan 460/813/SJ tanggal 28 Januari 2020 tentang Perencanaan dan Penganggaran untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Nomor 060/1416/OTDA dan Nomor 060/1417/OTDA tanggal 10 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyiapan program kegiatan, penganggaran dan pembentukan unit pelaksana teknis untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini selaras dengan mandat konstitusi dan Undang- Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
d. Penguatan kapasitas jajaran aparatur pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelatihan atau metode lain terkait penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
e. Melakukan sosialisasi UU TPKS bagi masyarakat luas dengan melibatkan lembaga-lembaga layanan/pendamping perempuan korban kekerasan dan organisasi masyarakat sipil di Tapanuli Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
a. Melakukan proses audit mendalam terhadap keseluruhan kegiatan operasi dan dampak terhadap lingkungan hidup secara berkala PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berdampak kerusakan ekosistem alam, budaya, hingga hak dasar masyarakat, terutama perempuan;
b. Mengkaji ulang proses perizinan PT Toba Pulp Lestari (TPL);
c. Memfasilitasi proses dialog antara seluruh stakeholder, baik lokal maupun level provinsi;
d. Melakukan proses pendampingan dan memberikan bantuan terhadap para korban terdampak, yakni masyarakat adat, terlebih perempuan dan anak;
e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, agar tidak melakukan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik sosial antara masyarakat dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
f. Berkoordinasi dengan Lintas Kementerian untuk memastikan bahwa proses operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) sesuai dengan peraturan dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
DPR RI
a. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan memperhatikan keberagaman masyarakat adat di Indonesia;
b. Melakukan harmonisasi perundang-undangan terkait lingkungan hidup, agraria, investasi agar berperspektif berkelanjutan dan selaras dengan amanat Konstitusi RI terkait pengelolaan sumber daya alam.
c. Melakukan audit terhadap operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara
DPRD Kabupaten Simalungun
a. Menyelenggarakan koordinasi berkala dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, institusi penegak hukum dan masyarakat sipil untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Desa Sihaporas;
b. Melakukan turun lapangan ke masyarakat untuk melihat situasi secara langsung dan memastikan ketersediaan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan disabilitas;
c. Ikut serta mengawal program pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur yang berperspektif gender serta memastikan adanya proses pemulihan baik fisik dan psikologi bagi masyarakat korban terutama perempuan korban kekerasan.
d. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Bupati Simalungun dalam rangka memastikan adanya Peraturan Daerah (Perda) Hutan/Tanah Adat;
e. Membangun komunikasi dengan Kepolisian dan melibatkan masyarakat sekitar dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan agar tercipta situasi kondusif dalam menyikapi konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk mencegah Kepolisian Resor di sekitar wilayah kerja PT TPL melakukan tindakan represif maupun kekerasan terhadap masyarakat dan perempuan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
a. Membentuk tim pencari fakta. Komposisi tim pencari fakta juga harus melibatkan berbagai unsur, termasuk unsur dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Pembentukan tim pencari fakta ini juga harus diumumkan di massa media;
b. Mengkaji ulang dan bila perlu melakukan moratorium terhadap kegiatan operasi PT TPL, hingga tim pencari fakta menelusuri data dan temuan mutakhir;
Kepolisian RI
Aparat Kepolisian dan TNI
a. Dalam penyelesaian konflik SDA, tidak mengedepankan pendekatan keamanan berlebihan dalam menangani kritik dan protes sosial masyarakat. Terlebih masyarakat adat merupakan bagian dari ekosistem alam yang secara turun temurun turut melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar;
b. Memfasilitasi terbentuknya ruang dialog yang sehat, jujur dan terbuka antar semua pihak yang berkonflik;
POLDA SUMUT
Memperkuat kapasitas jajaran aparat Kepolisian, Polisi Perempuan (Polwan) dan Penyidik melalui pelatihan atau metode lain dalam penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khususnya pada Unit PPA di wilayah kerja Polda Sumatera Utara hingga jajaran di bawahnya.
a. Membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan melibatkan masyarakat sekitar dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan agar tercipta situasi kondusif dalam menyikapi konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), termasuk mencegah Kepolisian Resor di sekitar wilayah kerja PT TPL melakukan tindakan represif maupun kekerasan terhadap masyarakat dan perempuan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan hak asasi setiap warga negara atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Menghentikan proses hukum yang ditujukan kepada masyarakat Natumingka yang dilaporkan ke Kepolisian saat konflik antara masyarakat dengan PT TPL.
PT Toba Pulp Lestari (TPL)
Menghentikan sementara kegiatan produksi PT TPL hingga tim pencari fakta yang dibentuk oleh Kementerian KLHK selesai melakukan tugasnya dan memutuskan apakah konsesi lahan itu perlu diperbaiki atau dicabut izinnya
Masyarakat Sipil
Tetap intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di a. tingkat nasional;
b. Melakukan konsolidasi dengan media massa nasional agar persoalan tersebut dapat didorong menjadi isu nasional. Tujuannya agar persoalan klasik yang berkepanjangan ini membuahkan keputusan afirmatif dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akibat dari kegiatan operasi PT TPL dapat tercapai;