NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK HUTAN ADAT PUBABU BASIPAE DI NUSA TENGGARA TIMUR
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
LAPORAN PEMANTAUAN
KONFLIKHUTAN ADATPUBABU BESIPAEDINUSA TENGGARATIMUR
LAPORAN PEMANTAUANA KONFLIK HUTAN ADAT PUBABU BESIPAE DI NUSA TENGGARA TIMUR
©Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), 2024
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Editor dan Penyelaras Akhir:
Siti Aminah Tardi
Penulis:
Novianti, Rina Refliandra, Siti Aminah Tardi
Tim Pemantau:
Andy Yentriyani, Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul, Rina Refliandra, Novianti
Perancang Sampul & Isi:
@abeje.project
NATONALC000 KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
JI. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Faks. +62 21 390 3911
http://www.komnasperempuan.go.id
KATAPENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini yang berjudul "Laporan Pemantauan Konflik Sumber Daya Alam Hutan Adat Pubabu Besipae di Nusa Tenggara Timur" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang telah berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.
Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari perempuan Adat Pubabu, Nusa Tenggara Timur yang didampingi oleh Solidaritas Perempuan (SP) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 18 Juni 2020 yang mengadukan konflik penguasaan lahan dan hutan adat Pubabu yang berlokasi di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Agustus 2020 terjadi penggusuran paksa terhadap 29 KK, terdiri dari 34 laki-laki, 50 perempuan. Diantaranya terdapat 6 orang Lanjut Usia (lansia), 48 anak-anak, 6 bayi dan 2 ibu hamil, dan 6 orang ibu menyusui. Penggusuran paksa ini menyebabkan warga khususnya perempuan dan anak-anak mengalami ketakutan, dan kekecewaan. Warga yang tidak mengetahui harus kemana, dan kehilangan barang-barang rumah tangganya yang selanjutnya mendirikan bangunan tempat tinggal sementara. Pada 15 Oktober 2020, 18 rumah kembali dibongkar, terjadi kekerasan terhadap warga yang kemudian berkembang menjadi konflik social dengan Warga Desa Lopo. Berdasarkan hal tersebut, Sidang Komisi Paripurna (SKP) memutuskan Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan ke Besipae.
Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan analisis atas dinamika konflik yang terjadi di wilayah Hutan Adat Pubabu Besipae, yang telah menjadi perhatian publik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemantauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai akar konflik, dampaknya terhadap masyarakat adat, serta upaya-upaya penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik individu maupun lembaga. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, masyarakat adat Pubabu Besipae, organisasi masyarakat sipil, serta pihak pemerintah yang telah membuka ruang dialog dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pemantauan berlangsung.
Kami menyadari keterlambatan penerbitan laporan pemantauan ini, walau pada tatanan surat rekomendasi dan dialog konsultasi telah dilakukan sebelum, sepanjang maupun setelah pemantauan lapangan. Aprsesiasi dan ucapan terimakasih kepada Tim Pemantau Komisioner Andy Yentriyani dan Siti Aminah Tardi, Badan
Pekerja: Isti Fadatul, Rina Refliandra, dan Novianti yang melakukan pemantauan langsung di tengah kondisi pandemi Covid 19 dan sulitnya medan.
Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan semua pihak yang peduli terhadap keadilan pengelolaan sumber daya alam serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Amin
Desember, 2024
Ketua Subkom Pemantauan
Bahrul Fuad
DAFTARISI
Kata Pengantar. BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 3 1.2 Tujuan .... 4 1.3 Keluaran. 1.4 Metode Pemantauan. 4 1.4.1 Prosedur Pemantauan 1.4.2 Instrumen Pemantauan 1.4.3 Tahapan Pemantauan. BAB II GAMBARAN UMUM DAN POSISI KASUS 7 2.1 Gambaran Umum .. ..9 2.2 Sejarah Hutan Adat Besipae.. .11 2.3 Kronologi Konflik Hutan Adat Pubabu-Besipae... 12 .13 2.4 Upaya Penanganan Konflik. BAB III TEMUAN PEMANTAUAN .15 3.1 Konteks Dinamika Sosial Politik Lokal 17 3.2 Keterangan Pemerintah Daerah .... …17 3.2.1 Badan Pendapatan dan Aset Daerah …17 3.2.2 Dinas Peternakan … 18 3.2.3 Dinas Kehutanan.. …18 3.2.4 Dinas Sosial... …19 3.2.5 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..19 3.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).. …19 3.3 Keterangan Polda Nusa Tenggara Timur.... ..… 19 3.4 Temuan Pemantauan .. 20 3.4.1 Temuan Umum. .… 20 3.4.2 Temuan Khusus Terkait Kondisi Perempua ..20 3.4.3 Kondisi Rumah Pengganti... .21 3.4.4 Kondisi Tempat Pengungsian. . 22
BAB IV
ANALISIS HAK ASASI PEREMPUAN ..25 4.1 Hilangnya hak pengambilan keputusan .… 27 4.2 Hak Atas Kewarganegaran....... …27 4.3 Hak Atas Hidup ..... 28 4.4 Hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan. 29 4.5 Jaminan Negara untuk memeberikan rasa Aman dan Hak untuk terbebas dari rasa takut.... 30 4.6 Hak atas Pemulihan. …30 4.7 Hak atas pendidikan. 31 BABV REKOMENDASI 33 Referensi .37
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Hutan Adat Pubabu Besipae.. .9 Gambar 3.1 Tampak Depan. … 21 Gambar 3.2 Pemberian Tanda Peruntukan Rumah …21 Gambar 3.3 Fasilitas Listrik. … 22 Gambar 3.4 Bagian Dalam Rumah Pengganti.. ..22
1 BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Perpres No. 65/2005. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.
Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang telah berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.
Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari perempuan Adat Pubabu, Nusa Tenggara Timur yang didampingi oleh Solidaritas Perempuan (SP) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 18 Juni 2020. Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut, perempuan Adat Pubabu mengadukan konflik penguasaan lahan dan hutan adat Pubabu yang berlokasi di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada Agustus 2020 terjadi penggusuran paksa terhadap 29 KK, terdiri dari 34 laki-laki, 50 perempuan. Diantaranya terdapat 6 orang Lanjut Usia (lansia), 48 anak-anak, 6 bayi dan 2 ibu hamil, dan 6 orang ibu menyusui. Penggusuran paksa ini menyebabkan warga khususnya perempuan dan anak-anak mengalami ketakutan, dan kekecewaan atas proses penggusuran dengan cara kekerasan. Warga yang tidak mengetahui harus kemana, dan kehilangan barang-barang rumah tangganya selanjutnya mendirikan bangunan tempat tinggal sementara. Pada 15 Oktober 2020, 18 rumah kembali dibongkar, terjadi kekerasan terhadap warga yang kemudian berkembang menjadi konflik social dengan Warga Desa Lopo. Berdasarkan hal tersebut, Sidang Komisi Paripurna (SKP) memutuskan Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan ke Besipae.
1.2 Tujuan
Mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat korban, khususnya a. perempuan dalam konflik SDA;
b. Mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya berbasis gender;
C. Menyusun saran dan rekomendasi Komnas Perempuan untuk penanganan dan pemulihan korban kekerasan dan penggusuran SDA.
1.3 Keluaran
a. Adanya identifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat korban, khususnya perempuan dalam konflik SDA;
b. Fakta-fakta pelanggaran hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya berbasis gender;
C. Saran dan rekomendasi Komnas Perempuan untuk penanganan dan pemulihan korban kekerasan dan penggusuran SDA.
1.4 Metode Pemantauan
1.4.1 Prosedur Pemantauan
Pemantauan kasus Perempuan dalam konflik SDA di Masyarakat Adat Pubabu diputuskan melalui Sidang Komisi Paripurna (SKP) Komnas Perempuan tanggal 10-11 November 2020. Didalam SKP diputuskan melakukan pemantauan lapangan dengan terlebih dahulu melihat peta masalah yang telah dibangun oleh jaringan masyarakat pemantau/ yang mengadvokasi konflik SDA di Pubabu. Subkom Pemantauan menjadi penanggung jawab kegiatan pemantauan ini.
1.4.2 Instrumen Pemantauan
Pemantauan kasus Perempuan dalam konflik SDA di Pubabu menggunakan metodologi feminist political ecology yaitu pendekatan teori feminism yang menggabungkan analisis ekologi (lingkungan), ekonomi dan kekuatan politik. Juga instrumen pemantauan mengenai pengungsian yang terdiri dari informasi dasar, akses bantuan, keterlibatan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan, rasa aman dan/atau nyaman perempuan di pengungsian.
1.4.3 Tahapan Pemantauan
Penyikapan Awal
Pemantauan Lapangan
Tindak Lanjut Rekomendasi
Tahapan pemantauan dilakukan melalui persiapan, pemantauan lapangan dan pematauan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Sebagai berikut:
1. Penyikapan Awal
Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, Komnas Perempuan memberikan penyikapan dengan mengirim surat rekomendasi kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Gubernur NTT, Polda NTT, Komnas HAM dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, tertanggal 20 Juni 2020. Dalam surat rekomendasi Komnas Perempuan menilai terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas hidup dan penghidupan yang layak, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga hak milik yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindunagn dari ancaman ketakuan.
Komnas Perempuan merekomendasikan Gubernur dan DPRD Propinsi NTT diantaranya agar: (a) Memastikan penyelesaian konflik hutan adat Pubabu-Besipae diselesaikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara; (b) menjamin rasa aman dari Masyarakat Adat Pubabu dengan menarik pasukan keamanan dari wilayah hutan adat Pubabu sampai dihasilkan kesepakatan penyelesaian konflik tanah dan hutan adat Pubabu; dan (c) memastikan warga terdampak pembangunan instalasi ternak Besipae khususnya perempuan, sebagai subyek hukum harus dilibatkan dalam seluruh proses, termasuk dalam berpendapat dan pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan.
Selanjutnya Komnas Perempuan juga menyampaikan surat rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, pada 10 November 2020. Komnas Perempuan merekomendasikan Kemenko PMK untuk:
b. Mengkoordinasikan penanganan konflik social yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
2. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan
Pemantauan lapangan dilaksanakan pada 19 – 22 Nopember 2022, dengan agenda sebagai berikut:
a. FGD dengan jaringan NGO pendamping korban dan jaringan yang turut mengadvokasi, tanggal 19 November 2020.
b. Dialog dengan Pemprov NTT dan Polda NTT, tanggal 20 November 2022
c. Diskusi dan wawancara dengan komunitas Besipae yang mengungsi di Kupang, tanggal 20 November 2020.
d. Dialog dengan Ketua Sinode GMIT, tanggal 21 November 2020
e. Pengamatan langsung ke lokasi pengungsian di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 22 November 2020.
f. Dialog dan wawancara dengan Kepala Desa Linamnutu, perwakilan kelompok masyarakat korban, perwakilan dari Nabuasa dan masyarakat yang mengungsi di Kanor Camat, pada 22 November 2020.
BABII
GAMBARAN UMUMDAN POSISIKASUS
2.1 Gambaran Umum
Gambar 1. 1 Peta Hutan Adat Pubabu Besipae
Tapak Desa Mio Sungai Noelmi Mikro Hutan Lindung Besipae Desa Sungai Noelmia Linamnutu Desa Pollo Sungai Noelmia Kota Amanuban Selatan
Sumber: (Celine Anatta)
Hutan Besipae terletak di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan. Desa Linamnutu adalah salah satu desa di Kecamatan Amanuban Selatan yang merupakan bagian dari agroekosistem dataran tinggi iklim kering karena berada pada 900 sampai 1.078 mdpl, secara potensi fisik sesuai dengan kondisi daerah yang ideal sangat cocok untuk pengembangan tanaman padi sawah. Sementara Kecamatan Amanuban Selatan, memiliki luas wilayah 326.01 Km2 serta terdiri dari 10 (sepuluh) desa yaitu Desa Pollo, Bena, Oebelo, Noemuke, Oekiu, Batnun, Kiubaat, Linamnutu, Mio dan Enoneten Desa Bena merupakan desa terluas dengan persentase 17.34 % dari seluruh wilayah yang ada dikecamatan Oenino yang memiliki luas wilayah 326.01 Km2.
Desa Linamnutu terdiri dari tiga dusun yakni dusun Oematan, dusun Hasanuf dan dusun Linamnutu. Batas-batas wilayahnya meliputi:
Utara berbatasan dengan Desa Mio
Selatan berbatasan dengan Sungai Noelmina
Timur berbatasan dengan Desa Polo, dan
Barat berbatasan dengan Sungai Noelmina.
Desa Linamnutu berada di tepi aliran Sungai Noelmina (17 km) yang kering pada musim kemarau. Terletak 9 km dari ibu kota kecamatan (Panite) dan 59 km dari Ibu Kota Kabupaten (So'e). Desa Linamnutu adalah desa yang sebagian wilayahnya ada di dataran tinggi dan sebagaian ada di dataran rendah. Curah hujan di desa ini tergolong rendah, dan kebanyakan dari masyarakat Desa Linamnutu berprofesi sebagai petani dan peternak.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2023 penduduk Kecamatan Amanuban Selatan berjumlah 24.976 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 12.465 jiwa dan perempuan 12.511 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Amanuban Selatan adalah 100 artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Desa Pollo merupakan desa dengan penduduk terpadat di Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 256 jiwa per Km2, meskipun penduduknya hanya sebesar 18.50 persen dari total penduduk di Kecamatan Amanuban Selatan. Hal ini dikarenakan Desa Pollo memiliki luas wilayah yang cenderung lebih kecil di antara desa lainnya dan merupakan Ibu Kota Kecamatan.
Masyarakat di NTT, termasuk di Desa Linamnutu masih terikat dengan nilai-nilai tradisionalnya, memiliki ikatan geneologis dan teritorial, serta sistem hukum adat. Walau secara hukum belum ada kebijakan daerah yang mengakui sebagai masyarakat hukum adat, namun prasyarat sebagai mayarakat hukum adat tetap terjaga, termasuk dalam pengelolaan hutan. Kearifan lokal dalam mengelola hutan di Pubabu hidup, tumbuh dan berkembang terus menerus dalam kesadaran masyarakat.
Terdapat konsep segitiga kehidupan mansinan-muit-nasi, na bua, berarti manusia, ternak, dan hutan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Mereka saling memiliki ketergantungan. Ekosistem dan jejaring kehidupan yang saling hidup menghidupi sangat dihargai. Manusia memerlukan ternak dan hutan. Ternak mencari makan di hutan, dan manusia memelihara hutan. Jika salah satu dari ketiga unsur dipisahkan, bisa berdampak kepada unsur lain. Dalam menjalankannya, masyarakat adat di Timor, mempunyai jabatan adat dengan tugas dan fungsi masing-masing. (Nahar)
• Usif sebagai pemimpin yang mengendalikan dan mengawal semua nilai dan norma dalam persekutuan hidup serta pengawasan.
Amaf sebagai tokoh panutan dan pendukung Usif dalam penetapan nilai, norma lokal, serta tanggungjawab wilayah tertentu.
Meo sebagai pengaman kehidupan komunitas dan wilayah,
Ana'Tobe yang berfungsi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
Ma'Fefa sebagai juru bicara.
Wilayah kelola pun terbagi dalam beberapa bagian. Ada disebut Suf, Autif, yakni wilayah yang dibatasi alur air. Nuaf yaitu wilayah kesatuan dari suatu gunung. Wilayah kelola juga terbagi menurut fungsi dan manfaat. Ada po'an. Ini areal bagi kegiatan budidaya terutama pangan, dimana warga menanam padi, jagung hingga sorgum. Maman atau mamar, yakni wilayah sumber mata air untuk budidaya tanaman sirih, pinang, dan kelapa.
Hutan adat Pubabu yang menjadi wilayah konflik melingkupi kehidupan beberapa desa seperti Desa Linamnutu, Polo, Oe Ekam, dan Desa Mio. Ketergantungan masyarakat adat Pubabu terhadap hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sangat tinggi. Dari sumber pangan berupa flora dan fauna, hingga obat-obat ada di hutan. Bagi masyarakat adat ini, hutan memiliki makna sebagai nono hau ana (tali dan pohon), ninik haumeni (lilin dan cendana), one sisi (madu dan daging), oel maka (air dan pangan). Juga, kuna tilun (habitat), dan lopo pinis akun (lumbung embun). (Nahar) Sehingga, ketika terjadi pengelolaan hutan yang merusak akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, berupa mempertahankan dan memastikan agar fungsi hutan adat tetap terjaga.
2.2 Sejarah Hutan Adat Besipae
Awal mula hutan ini bernama "klai", berarti "lebat, rimbun dan tak bisa dilalui". Para tokoh adat saat itu berkumpul mengadakan upacara dikenal dengan Kio, satu upacara yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk hutan dan binatang. Hutan adat dikenal dengan Nais Kio, berarti hutan yang dilarang para tokoh-tokoh adat, yakni Amaf Lopo-Puay, Amaf Nau-Tunliu, dan Meo Nabuasa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sopaba bersama-sama Usif Nabuasa berkumpul dan upacara adat guna menetapkan hutan larangan. Hutan tidak boleh dikelola siapapun termasuk berburu satwa liar. Hutanpun berganti nama menjadi Hutan Pubabu yang berarti "batang pohon tali hutan yang dapat menghasilkan air". (Nahar)
Fungsi Hutan Adat Pubabu-Besipae (Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan)
1. Menyediakan tempat tinggal bagi margasatwa baik yang liar maupun yang digembalakn (He muittan haket tan tainina)
2. Menjaga kelestarian hewan atau binantang yang ada didalamnya, oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali kehutan, maka tidak boleh ditangkap lagi.
3. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada didalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh, menjadi besar dan Rimbun serta lebat atau (Haut nam nasimma makona, Nonoh nam nais)
4. Penyangga kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan, terutama untuk menjafa sumber air agar tidak kering
Aturan melarang memasuki hutan atau Kio ini agar hutan adat bisa menjadi tempat tinggal satwa baik liar maupun gembalaan (he muittan haket tan tainina). Warga juga tidak boleh berburu di hutan. Perburuan hanya boleh ketika ada binatang liar keluar dari hutan dan masuk kampung. Namun, jika binatang liar lari dan masuk hutan, tidak boleh dikejar lagi. Dengan larangan itu, pohon-pohon juga bisa tumbuh menjadi besar, rimbun dan lebat (haut nam nasimma makona, honot nam nais/ klai). Menurut tradisinya, ketika masyarakat ingin berburu margasatwa liar maupun memotong tanaman-tanaman yang ada dalam kawasan hutan adat tersebut, harus melalui kesepakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buka Banu dan Tutup Banu. Menurut Amaf Nikodemus Manao, buka banu adalah serangkaian kesepakatan ritual adat yang dilakukan bersama-sama masyarakat adat dengan mempersembahkan salah satu hewan sebagai lambang dari buka banu sehingga bagi masyarakat adat yang melanggar kesepakatan tersebut maka akan dikenai denda hewan sebagai lambang dari buka sesuai dengan yang disepakiti (Nikodemus Manao, 2019).
Pada 1982, Gubernur NTT berkunjung ke Australia dan tertarik dengan program pengembangan ternak sapi. Gubernur mengusulkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Australia untuk mengembangkan peternakan sapi di NTT, dan daerah yang diusulkan untuk menjadi project percontohan tersebut adalah Kio Pubabu. Hutan adat Pubabu menjadi "Hutan Besipae", gabungan dua usif yakni Besi dan Pa'e. Para tokoh adat kemudian meminjamkan Hutan Besipae kepada Pemerintah Propinsi NTT. Peminjaman Hutan Pubabu ini-lah yang kemudian menjadi konflik agraria antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Propinsi NTT.
2.3 Kronologi Konflik Hutan Adat Pubabu-Besipae
Berdasarkan kronologi yang disusun oleh organisasi korban yaitu Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, pengaduan ke Komnas Perempuan dan pemberitaan, berikut kronologi konflik hutan adat Pubabu Besipae (Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan).
| Tahun | Peristiwa Penting Terkait |
| 1982 | kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tua-tua Adat di Desa Mio pada 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat |
| 1982-1987 | Polo dan Linamnutu, yang memakai lahan dam hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6.000 Ha. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintahan Australia Proyek intensifikasi peternakan |
| 1987 | Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekan dan Desa Eno Neten dengan luas mencapai ± 6.000 ha oleh |
| 1988 sd 2008 | Dinas Kehutanan HGU untuk budi daya untuk tanaman komoditas seperti Jati dan Mahoni |
| 1995 | Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) nomor 29 yang ditanda tangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan termuat dalam berita tata batas negara. Dinas Kehutanan memasukan kawasan hutan Pubabu-Besipae ke dalam kawasan hutan negara dengan fungsi |
| 2003 sd 2008 | hutan lindung seluas ± 2.900 Ha. Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas ± 1050 Ha yang mengakibatkan hutan menjadi gundul |
| 2008 | Program GERHAN ini dilanjutkan lagi oleh Dinas Kehutanan di areal yang sama. Terjadi pembabatan hutan Besipae di Desa Pollo, dan desa Linamnutu, yang menyebabkan keringnya sumur-sumur di sekitar kawasan hutan, sulitnya masyarakat khusunya perempuan untuk mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga kehilangan |
| 2009 | 7 (tujuh) orang masyarakat adat Besipae melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta |
| 2011 | Masyarakat membentuk Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae dengan |
| 2013 | nomor surat: 03/ITAPKK/II/2011. Pemerintah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 00001/2013-BP.794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas area 37.800.000 meter kubik |
| 17 Oktober 2017 | Pemerintah Daerah Propinsi NTT mendatangi masyarakat dengan membawa surat Nomor: BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, perihal : Penegasan Tentang Tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Propinsi. Surat tersebut menyatakan: (1) Tanah instalasi Besipae merupakan tanah milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Propinsi NTT dan Daftar Barang Pengguna pada Dinas Peternakan Propinsi NTT; (2) Meminta masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah instalasi Besipae milik pemerintah Propinsi NTT tersebut dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2017, (3) Apabila |
| Tahun | Peristiwa Penting Terkait |
| 09 Februari 2020 | Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset (gedung) yang peninggalan Australia melalui proyek intensifikasi peternakan dan mengatakan bahwa Masyarakat Adat Pubabu harus segera keluar dari lahan karena milik Pemerintah Provinsi NTT dan akan dilakukan renovasi |
| 13 Februari 2020 | Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mengeluarkan surat nomor : BU.005/89/BPAD/2020. perihal undangan kepada Masyarakat Adat Besipae untuk melakukan sosialisasi rencana pengembangan lahan Instalasi Ternak Besipae |
| 14 Februari 2020 | Rencana sosialisasi oleh Pemerintah Propinsi NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak. |
| 15 Februari 2020 | Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, namun sosialisasitersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak dan kembali masyarakat menolak dengan alasan : Sosialisasi nya mengintimidasi masyarakat karena Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata Sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah propinsi NTT melakukan penipuan publik karena peremerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk direlokasi dan setuju diberi tanah seluas 20X40 M2 dengan bukti sertifikat. |
| 17 Februari 2020 | Tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI, juga ada sniper pasukan anti huru hara dengan membawa water canon melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim Gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang klaim oleh pemerintah sebagai asset pemerintah |
| 18 Februari 2020 | Wakil Bupati Timor Tengah Selatan menemui masyarakat adat pubabu untuk melakukan negosiasi dengan 3 kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan memberikan bantuan rumah sosial pada 3 kepala keluarga yang rumah telah dieksekusi oleh Pemerintah Propinsi NTT. Tapi 3 kepala keluarga tersebut juga masyarakat menolak bantuan tersebut. Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Propinsi NTT, Tiga kepala keluarga tersebut masih tetap bertahan dikawasan hutan tersebut. Selama kurang lebih satu minggu mereka tinggal dan tidur di "Lopo" |
| 12 Mei 2020 | Gubernur NTT, Bupati Timor Tengah Selatan dan rombongan datang dari arah Kolbano menuju Batu Putih. Ketika sampai di Pubabu, Gubernur dan rombongan berhenti dan berjalan ke lokasi rumah masyarakat. Gubernur meminta masyarakat untuk membuka pagaryang direspon dengan menghalangi, namun rombongan gubernur tetap memaksa untuk masuk. Karena terdesak, ibu-ibu melakukan aksi buka baju bagian atas untuk menghadang dan menghalau Gubernur memasuki lokasi |
| 18 Agustus 2020 | Pemerintah Propinsi NTT melakukan penggusuran paksa terhadap 29 KK, terdiri dari 34 laki-laki. 50 perempuan. Diantaranya terdapat 6 orang Lanjut Usia (lansia), 48 anak-anak, 6 bayi dan 2 ibu hamil, dan 6 orang ibu menyusui. Warga yang tidak mengetahui harus kemana, dan kehilangan barang-barang rumah tangganya selanjutnya mendirikan bangunan tempat tinggal sementara. |
| 15 Oktober 2020 | 18 rumah kembali dibongkar, terjadi kekerasan terhadap warga yang kemudian berkembang menjadi konflik social dengan Warga Desa Lopo. |
2.4 Upaya Penanganan Konflik
a. Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae dengan nomor surat: 03/ITAPKK/II/2011.
b. Pada 06 April 2011 Komnas HAM Republik Indoonesia mengeluarkaan surat dengan Nomor 873/K/ PMT/IV/2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor
Tengah Selatan, dengan isi surat yang pada intinya para pihak diminta untuk: (i) Menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut. (ii) Menjaga agar kawasan hutan tetap lestari Menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Prov.NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian; dan (iii) Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan atau melakukan upaya mediasi para pihak.
C. Pada tanggal 09 November 2012 KOMNAS HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 2.720/K/PMT/XI/2012, perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan yang pada intinya merekomendasikan untuk mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Prov. NTT yang berakhir pada tahun 2000 kepada warga untuk dikelola demi menghidupi keluarganya. Mengevaluasi UPTD Prov.NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga tetapi justru membebani warga.
BABIII
TEMUAN PEMANTAUAN
3.1 Konteks Dinamika Sosial Politik Lokal
Pada tataran politik lokal, masyarakat adat Pubabu merupakan konstituen dari tokoh politik dan/atau partai politik. Nabuasa sebagai pemimpin adat menjadi representasi masyarakat adat Pubabu, meskipun dinamika sosial, ekonomi, dan budaya telah menyebabkan melemahnya mekanisme hukum adat. Fungsi Nabuasa semakin melemah, sementara kekuasaan negara dan modal semakin menguat.
Konflik yang awalnya merupakan konflik agraria antara masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan negara, kemudian berkembang menjadi konflik horizontal. Masyarakat adat semula berupaya memperjuangkan pembatalan sertifikat atas hutan adat yang diterbitkan atas nama pemerintah desa, termasuk dengan menguasai secara de facto tanah adat mereka. Namun, upaya tersebut berubah menjadi konflik horizontal di antara sesama masyarakat adat Pubabu-Besipae. Hal ini dipicu oleh berbagai kepentingan yang muncul serta laporan adanya kekerasan terhadap tetua adat yang dilakukan oleh kelompok 37, yang memicu penyerangan dan pembakaran rumah oleh warga desa tetangga.
Dalam konflik ini, muncul empat narasi yang melekat pada kelompok korban:
1. Stigma sebagai pendatang
Kelompok yang menolak program pemerintah dan tinggal di hutan Pubabu-Besipae dianggap sebagai masyarakat pendatang, dengan ditandai oleh tidak dimilikinya dokumen kependudukan resmi di wilayah administratif Pubabu-Besipae.
2. Reklaiming tanah
Kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam IKA PKK dianggap melakukan okupasi atas hutan adat, dengan menggarap dan mendirikan gubuk tanpa koordinasi dengan Nabuasa.
3. Radikalisasi anak dan perempuan
Perempuan dan anak-anak ditempatkan di garis depan dalam aksi-aksi perlawanan. Sejak 2017, ketegangan meningkat dan ditandai dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dalam protes.
4. Ancaman Kriminalisasi dan stigmatisasi perempuan tidak bermoral
Perempuan yang menolak kedatangan Gubernur NTT dengan membuka bagian atas pakaian mendapat stigma sebagai tidak bermoral. Aksi ini menjadi simbol perjuangan, tetapi juga menjadi alat kriminalisasi melalui ancaman Undang-Undang Pornografi.
3.2 Keterangan Pemerintah Daerah
3.2.1 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Menurut Badan Pendapatan dan Aset Daerah, kelompok korban yang melapor adalah "kelompok 37", yang dianggap mengokupasi lahan seluas 3.780 hektare milik Nabuasa. Tanah tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 1982-1987 untuk kerja sama peternakan sapi dengan Pemerintah Australia.
Kelompok 37 mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hutan adat yang terletak di lima desa: Mio, Linamnutu, Polo, Enoneten, dan Pio. Sejak 1998, selama 12 tahun mereka menguasai kawasan instalasi peternakan. Dalam periode tersebut, mereka dituduh merusak hutan serta menguasai fasilitas instalasi peternakan hingga Oktober 2020. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan peternakan dan pertanian, namun kelompok ini menolaknya dan menuntut pencabutan sertifikat hak pakai atas lahan tersebut.
Puncak ketegangan terjadi pada Februari 2020, ketika kelompok ini mengeksploitasi perempuan dan anak-anak dengan menempatkan mereka di garis depan aksi protes, bahkan hingga bertelanjang dada. Pada Agustus 2020, Komnas HAM turun ke lapangan dan memberikan rekomendasi agar kelompok ini menghuni rumah yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi, dengan fasilitas seperti lahan seluas 800 m² dan instalasi listrik. Namun, tawaran ini ditolak.
Pada 15 Oktober 2020, saat pemerintah provinsi melakukan identifikasi lahan untuk penanaman jagung, terjadi insiden penyerangan terhadap staf perempuan pemprov yang berusaha membantu seorang perempuan yang terjatuh. Rambut dan jilbab staf tersebut dijambak. Berlanjut pada 16 Oktober 2020, saat proses penanaman rumput berlangsung, kelompok ini dituduh menyerang kelompok masyarakat lain yang diberdayakan oleh pemprov, menyebabkan luka pada salah satu keluarga Nabuasa. Akibatnya, kelompok 37 dikeluarkan secara paksa oleh masyarakat lainnya.
Pada 19 Oktober 2020, sebanyak 19 KK menyatakan bergabung dengan keluarga Nabuasa. Awalnya mereka ditampung di sekitar lahan Besipae, dan seminggu kemudian dipindahkan ke aula kecamatan. Bantuan berupa kebutuhan pokok, alat masak, dan pakaian layak pakai telah disalurkan.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Satpol PP. Kerusakan terhadap instalasi peternakan diduga dilakukan oleh kelompok 37. Keluarga Nabuasa telah mengalokasikan lahan seluas 50 × 25 meter untuk diberikan kepada 19 KK, meskipun proses pemindahan rumah belum dilakukan karena akses jalan belum tersedia. Koordinasi dengan Dinas PUPR telah dilakukan agar tersedia anggaran bantuan rumah untuk warga miskin. Dari 18 KK yang tersisa, 6 ditolak oleh keluarga Nabuasa karena dianggap sebagai provokator, sementara 12 KK lainnya telah kembali ke rumah masing-masing.
Pemerintah provinsi tetap menawarkan pemberdayaan kepada kelompok 37, namun mereka bersikeras pada pencabutan sertifikat Nomor 1 Tahun 1986. Sementara itu, keluarga Nabuasa bersikukuh bahwa tanah yang diserahkan kepada pemprov harus dikosongkan.
3.2.2 Dinas Peternakan
Pada tahun 2004, kelompok okupan meminta izin membangun gereja. Kemudian, pada 2013, kelompok ini ingin menguasai seluruh kawasan instalasi, yang mengakibatkan penarikan pegawai dan ternak dari lokasi tersebut. Meski demikian, kegiatan peternakan yang melibatkan masyarakat di luar instalasi tetap berjalan.
Pada tahun 2019 dilakukan inventarisasi. Besipae ditetapkan sebagai kawasan instalasi yang tidak boleh diduduki. Upaya pendekatan kepada masyarakat dilakukan pada 18 September 2019, namun terus mengalami penolakan. Dinas Peternakan menyebut ada empat orang yang dianggap sebagai provokator penolakan.
Relokasi pertama pada Februari 2020 disebut berlangsung tanpa kekerasan. Menurut Dinas Peternakan, masyarakat baru dilibatkan dalam program setelah ada hasil, karena mereka menilai program tersebut adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Pihak dinas menyatakan tidak ada korban yang mengungsi ke Kota Kupan
3.2.3 Dinas Kehutanan
Pada 1990-an dilakukan penetapan batas kawasan seluas 3.700 hektare yang digunakan untuk mendukung peternakan. Lokasi ini tumpang tindih dengan kawasan Hutan Poa seluas 2.650 hektare. Dengan demikian, terdapat 1.700 hektare yang tumpang tindih.
Dari 2.600 hektare kawasan hutan tersebut, beberapa area mengalami kerusakan akibat penebangan kayu. Sebanyak 458,64 hektare dinyatakan rusak. Rencana rehabilitasi akan dilakukan 5 hektare pada tahun 2020, dan sisanya pada tahun berikutnya. Rehabilitasi direncanakan melibatkan masyarakat.
3.2.4 Dinas Sosial
Ketika konflik terjadi, Dinas Sosial turut aktif berperan. Mereka membangun dapur umum dan menyalurkan bantuan berupa sembako kepada 19 KK yang mengungsi di gereja. Jumlah jiwa dari 19 KK tersebut adalah 79 orang, terdiri atas 42 laki-laki dan 37 perempuan. Di antaranya terdapat 10 anak-anak dan 2 bayi. Dinas Sosial menyatakan tidak melakukan klasifikasi khusus terkait perempuan dan anak dalam distribusi bantuan
3.2.5 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3A Provinsi NTT tidak melakukan intervensi langsung, tetapi hanya berkoordinasi dengan DP3AKB Kabupaten TTS. Pada 6 November, disimpulkan bahwa KPAI akan mengadakan pertemuan bersama dua lembaga nasional hak asasi manusia lainnya untuk merumuskan rekomendasi atas kasus ini.
Pada 26 Oktober 2020, DP3AKB menyalurkan bantuan spesifik bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti kebutuhan bayi, pembalut, dan perlengkapan lansia. Bantuan ini diberikan kepada 16 KK yang berada di kantor camat. Saat ini, beberapa pengungsi berada di Desa Mio, sementara lainnya kembali ke keluarga mereka masing-masing.
3.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satpol PP menyatakan telah bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam menghadapi aksi perempuan, Satpol PP menurunkan petugas perempuan untuk mencegah kekerasan dan melakukan pendekatan secara persuasif.
Pasca penertiban, Satpol PP mendirikan posko pengawasan terhadap kegiatan Dinas Pertanian guna mencegah tindakan melanggar hukum. Posko ini dijaga oleh 20 personel secara bergantian setiap minggu. TNI dan Polri turut membantu, dengan Satpol PP sebagai komando utama.
3.3 Keterangan Polda Nusa Tenggara Timur
Pada tahun 1982, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk membangun proyek peternakan di kawasan Hutan Pubabu. Pada 27 Desember 1982, pertemuan berlangsung di Kantor Camat Amanuban Selatan antara perwakilan Pemprov NTT, pihak Australia (diwakili oleh Mr. Voks), serta para tokoh masyarakat, termasuk Temukung Nabuasa Pae dan Nabuasa Besi.
Proyek peternakan berjalan selama lima tahun dan berakhir pada 1987. Proyek tersebut tidak diperpanjang karena muncul dua kelompok di masyarakat: kelompok yang mendukung dan yang menolak kelanjutan proyek Berbagai peristiwa terjadi sebagai bagian dari eskalasi konflik:
9 Februari 2020: Aksi pemblokiran jalan dilakukan untuk menanyakan alasan kunjungan Gubernur NTT ke Besipae.
4 Agustus 2020: Forum Pembela Rakyat menggelar mimbar bebas dengan pengamanan dari aparat gabungan Polres TTS, Kodim 1621 TTS, dan Polda NTT.
Dalam upaya penyelesaian konflik, Polda NTT mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengamanan lokasi sengketa oleh aparat gabungan (Polri, TNI, Satpol PP), dengan pendekatan deteksi dini dan edukasi preventif yang humanis.
2. Melakukan mediasi antara para pihak dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.
3. Mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan edukasi kamtibmas dan bantuan sosial seperti air bersih.
4. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku penganiayaan untuk kepastian hukum.
Menurut Polda NTT, kondisi di lokasi saat ini sudah kondusif. Sebanyak 25 KK telah direlokasi, sementara 12 KK masih bertahan. Pemerintah provinsi tetap melakukan pembersihan dan penanaman di area tersebut sesuai rekomendasi Komnas HAM RI.
3.4 Temuan Pemantauan
3.4.1 Temuan Umum
1. Kehilangan pekerjaan (sebagai petani) dan kehidupan berubah.
Pelapor sebagai bagian dari masyarakat adat Pubabu sangat bergantung pada hutan dengan memanfaatkan potensi alam (hutan) untuk keberlangsungan hidup masyarakat.
2. Kehilangan tempat tinggal.
Pelapor mengalami penggusuran yang terjadi pada 17 Februari 2020. Penggusuran dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI, dengan perlengkapan lengkap seperti senapan laras panjang dan water canon. Penggusuran kembali dilakukan pada bulan Agustus 2020 terhadap 29 Kartu Keluarga yang terdiri dari 34 laki-laki, 50 perempuan (termasuk Lanjut Usia (lansia), anak-anak, bayi dan permepuan yang sedang hamil, dan menyusui).
3. Kehilangan aset dan peralatan
Konflik yang berpuncak dengan terjadinya pembakaran terhadap rumah-rumah warga mengakibatka rusak dan hilangnya semua peralatan rumah tangga mulai dari lemari, piring hingga alat-alat untuk memasak. Kondisi ini berdampak pada aktifitas di pengungsian, dimana mereka tidak bisa memasak makanan karena tidak ada peralatan dan harus menunggu bantuan.
4. Kehilangan Kartu Identitas dan Administrasi Kependudukan.
Penggusuran dan pembakaran membuat pelapor kehilangan tanda identitas diri mereka. Kondisi ini tentu juga berdampak pada status mereka sebagai warga negara, dimana mereka dianggap sebagai pendatang. Kehilangan identitas juga mempersulit mereka dalam mengakses semua bantuan yang disediakan. Mengalami kekerasan fisik dan psikis saat terjadinya penggusuran.
5. Anak-anak yang bersekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) terhambat dalam proses mendapat sertifikat kelulusan karena terkait dengan ditahannya status sekolah oleh pihak Dinas Pendidikan.
3.4.2 Temuan Khusus Terkait Kondisi Perempuan
1. Stigma Tidak Bermoral
Pelapor perempuan mendapat stigma sebagai perempuan yang tidak bermoral, karena membuka baju bagian atas dan diancaman akan dijerat dengan sangkaan melanggar UU Pornografi.
2. Hilangnya Sumber Air Bersih
Akibat dari pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah melakukan eksploitasi terhadap hutan, dimana pohon-pohon yang ada di hutan tersebut diterbang mengakibatkan hilangnya sumber air bersih. Para pelapor, khususnya perempuan harus mengambil air dengan berjalan kaki cukup jauh, atau membeli air guna kebutuhan hidup sehari-harinya.
Kondisi ini tentu saja berdampak bagi perempuan dimana mereka harus pergi cukup jauh jika ingin mendapatkan air bersih atau harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air yang akan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dll.
3. Trauma
Perempuan dan anak-anak yang mengalami penggusuran dan berhadapan dengan aparat, mengalami trauma dan ketakutan karena mengalami kekerasan secara fisik dan psikis. Kekerasan fisik seperti ditarik dan diduduki saat terjatuh dan pingsan dan psikis seperti disebut bau dan tidak pernah mandi.
4. Malu
Perempuan merasa malu dengan keadaan yang ada hingga harus mengungsi ke daerah lain. Di tempat pengungsian, perempuan lebih banyak melamun dan menangis, merasa tidak berdaya karena sebelumnya biasa bekerja, karena adanya konflik sehingga tidak bisa melakukan aktifitas dan bekerja lagi. Salah seorang perempuan yang diwawancara mengatakan "kami tidak biasa hidup menumpang dan meminta, orang NTT itu harga dirinya tinggi. Tidak ada dalam budaya kami meminta-minta kepada orang lain, walaupun kami susah. Tidak ada orang NTT yang miskin".
3.4.3 Kondisi Rumah Pengganti
Tim Pemantau melihat rumah yang disediakan Pemprov sebagai rumah pengganti akibat penggusuran dan pembakaran. Rumah terletak di tepi jalan hutan adat Pubabu-Besipae dan berjumlah 19 rumah
Gambar 3. 1 Tampak Depan
Gambar 3. 2 Pemberian Tanda Peruntukan Rumah
3.4.4 Kondisi Tempat Pengungsian
Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke 3 (tiga) tempat pengungsian:
1. Pengungsian di Kantor Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK) di Kupang.
Ada 19 KK yang mengungsi di kantor KOMPAK. Awalnya mereka ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami pada saat pengusuran, namun karena terjadi pengusiran dan pembakaran tempat tinggal, akhirnya mereka memilih bertahan di Kupang. Yang mengungsi di kantor KOMPAK kebanyakan anak-anak dan perempuan. Dalam kantor ini ada 3 (tiga) ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk tidur dengan 2 (dua) kamar mandi. Ruangan untuk tidur diprioritaskan bagi anak-anak dan perempuan, sementara untuk laki-lakinya tidur di luar. Ada satu dapur yang digunakan sebagai tempat aktivitas memasak.
Untuk kebutuhan ekonomi, pengungsi mendapatkan bantuan dari gereja maupun relawan setempat, sementara bantuan dari pemerintah belum didapatkan sama sekali. Terkait layanan kesehatan maupun pemulihan psikologis tidak diberikan sama sekali. Selama mereka mengungsi tidak ada petugas kesehatan setempat maupun lembaga layanan (P2TP2A) datang untuk membantu pemeriksaan kesehatan, maupun memberikan layanan konseling dan pemulihan bagi korban yang ada di kantor KOMPAK. Bahkan keberadaan yang mengungsi di KOMPAK sama sekali tidak diketahui oleh pemerintah daerah.
2. Pengungsian di Rumah Warga
Kondisi pengungsi disini tidak jauh berbeda dengan kondisi yanag dialami oleh pengungsi di KOMPAK. Pengungsi di rumah warga kebanyakkan orang dewasa dan lansia. Namun jumlah masyarakat yang mengungsi di termpat tersebut jauh lebih banyak dari pada yang berada di KOMPAK. Rumah warga ini adalah kerabat dari sebagian besar anggota kelompok 37
Di tempat ini terdapat 2 kamar tidur, ruang tengah dan 2 toilet yang baru dibangun ketika masyarakat mulai mengungsi. 2 kamar tidur digunakan untuk lansia dan perempuan, sementara untuk laki-laki tidur di luar dan di ruangan tengah. Terkait kebutuhan untuk makan dan minum, para pengungsi juga tidak mendapatkan bantuan pemerintah setempat. Terkait kebutuhan air bersih, mereka setiap hari harus membeli air.
3. Perpindahan Pengungsian dari Kantor Kecamatan ke rumah warga
Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh pengungsi di dua tempat sebelumnya, beberapa masyarakat mengungsi di gereja dengan mendapat bantuan dari Pendeta. Mereka mengungsi di Gereja selama 1 minggu. Selama tinggal di Gereja tetap mendapatkan ancaman berupa pelemparan sesuatu ke Gereja. Setelah itu akhirnya masyarakat pindah ke kantor Kecamatan. Di kantor Kecamatan, mereka tinggal di aula, masyarakat pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kebutuhan pokok (beras 5 kg/KK, minyak 1-liter dan 4 bungkus mie instan). Sementara untuk kebutuhan anak-anak, bantuan berasal dari LPA dan kebutuhan perempuan dari BNPB.
Selama tinggal di kantor Kecamatan, warga tetap mendapatkan ancaman, salah satu polisi memperlihatkan status facebook dari salah seorang warga yang mengatakan akan ada penyerangan ke kantor Kecamatan, jika masyarakat masih tinggal disana. Karena takut akhirnya mereka mengungsi ke salah satu rumah masyarakat. Kondisi tempat pengungsian masyarakat cukup memprihatinkan, dimana tempat pengungsian tersebut tidak ada ruang yang cukup besar untuk ditinggali oleh para pengungsi. dimana ruangan yang ada didalam rumah hanya untuk anak-anak dan beberapa orang perempuan. Sementara untuk yang lainnya tidur di luar rumah hanya beralaskan terpal. Kondisi ini diperpuburuk dengan kekhawatiran akan segera memasuki musim hujan.
BABIV
ANALISIS HAKASASI PEREMPUAN
Konflik tanah dan hutan adat Pubabu-Besipae tidak dapat dilepaskan dari politik pengelolaan SDA pada masa pemerintah Orde Baru yang mengedepankan pendekatan investasi dan keamanan. Tafsir hak menguasai negara yang semula pengaturan atau penguasaan menjadi milik negara memberikan pengesahan atau pembenaran dalam klaim sepihak atas kawasan hutan yang sebenarnya dapat berasal dari praktik perampasan tanah.
Konflik tanah dan hutan adat Pubabu-Besipae dengan Pemprov NTT karena adanya klaim sebagai 'milik negara' tanpa melakukan proses verifikasi ulang adanya kepemilikan warga dan tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat adat.
Dari pemantauan Komnas Perempuan, terjadinya pelanggaran sebagai berikut:
4.1 Hilangnya hak pengambilan keputusan
Dalam temuan pemantauan, terjadi hilangnya hak pengambilan keputusan masyarakat adat, juga hilangnya suara perempuan dalam penentuan nasib mereka sendiri. Perempuan adat menjadi kelompok marjinal dalam masyarakatnya sendiri baik akibat pemiskinan struktural maupun peminggiran partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.
Konflik hutan adat Pubabu-Besipae mewakili potret perjuangan perempuan adat sebagai bagian mempertahankan kosmologi ruang hidup dan budaya masyarakat adat. Kehilangan tanah dan hutan akibat industri ekstraktif dan perkebunan monokultur bisa menghilangkan sumber kehidupan, pengetahuan, kearifan, rasa merasa akan kosmos dan sejarah asal muasalnya.
Aksi membuka pakaian oleh perempuan adat selain tidak sesuai dengan standar dan ketentuan tentang mekanisme preventif penggusuran paksa, juga merupakan senjata terakhir dan terkuat yang dimiliki dalam mempertahankan hak atas tanah. Dalam pengamatan Komnas Perempuan, aksi membuka baju bukanlah pertama kalinya terjadi Ketika rakyat berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Aksi ini untuk menunjukkan bahwa tubuh perempuan sebagai alat perlawanan dan simbol kosmis tanah dan SDA.
4.2 Hak Atas Kewarganegaraan
Seperti yang telah di jelaskan diatas, dimana karena konflik dan penggusuran yang terjadi yang berimbas pada pembakaraan rumah masyarakat yang tinggal di dalam hutan pubabu, membuat beberapa diantara mereka yang kehilangan dokumen terkait adminitrasi kependudukan, yang membuktikan status mereka sebagai penduduk yang secara sah tinggal di wilayah tersebut.
Disisi lain ketika ditanya kepada pemerintah setempat (kepala desa) maupun pemerintah provinsi yang awalnya berkonflik, bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat konflik, mereka bukanlah masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut, namun berasal dari wilayah lain.
Disisi lain dengan tidak adanya dokumen yang membuktikan terkait kependudukan masyarakat yang berkonflik, secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki status sebagai warga negara dan berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan. Namun karena mereka dianggap bukan sebagai warga asli daerah tersebut, pada saat konflik hingga Komnas Perempuan melakukan pemantauan, ada beberapa kelompok masyarakat yang terlibat konflik yang mengungsi di kantor KOMPAK dan rumah warga tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
Situasi ini tentu saja bertentangan dengan pasal 28D ayat 4 UUD 1945:
"Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan"
Dimana ayat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara, namun dalam kenyataannya hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah.
Kehilangan dokumen administrasi kependudukan bisa menjadi pangkal masalah dari tidak terpenuhinya hakhak lain yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sebagai warga negara, ketiadaan dokumen kependudukan dapat menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui, menyangkal dan mengenyampingkan hak seseorang atas pemenuhan hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak atas bantuan sosial, hak atas akta kelahiran, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan lain sebagainya.
4.3 Hak Atas Hidup
Konflik yang berlangsung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun secara tidak langsung menganggu kehidupan masayarakat yang tinggal di dalam hutan pubabu, dimana mereka hidup dalam ketidakpastian atas tanah dimana mereka tinggal, hidup bahkan mencari kehidupan untuk pemenuhan ekonomi mereka.
Dimana seperti yang disampaikan oleh salah satu mama yang jadi korban pengusuran, dimana aksi buka baju yang mereka lakukan merupakan salah bentuk perlawanan yang mereka lakukan, atas ketakutan mereka selama ini akibat konflik yang terjadi. Mereka merasa tidak tenang untuk melakukan aktivitasnya.
Disisi lain karena konflik ini kehidupan mereka menjadi sulit, dan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada, terutama ketika mereka berada di lokasi pengungsian (kantor kompak), salain itu juga ibu-ibu korban juga mengkhawatirkan bagaimana kehidupan anak-anaknya kedepan jika kondisi ini terus terjadi.
Alternatif untuk dilakukan relokasi terkait tempat tinggal mereka kedepan, ini juga masih menjadi persoalan dan ketakutan tersendiri korban khususnya perempuan, mereka meminta ada kejelasan terkait tanah tempat rumah baru yang akan mereka tinggali, jika tidak jelas. Masyarakat takut akan kembali mengalami pengusuran lagi dan juga lokasinya tidak jauh dari jalan raya, supaya mereka tetap bisa berjualan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Kondisi kekhawatiran akan kehidupan ini tentu saja bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945:
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
Pasal ini mengambarkan bahwa sebelum melakukan pengusuran yang berakhir pada konflik, pemerintah bisa duduk bersama-sama masyarakat membicaraan mengenia penggusuran dan lokasi relokasi yang akan disediakan oleh pemerintah bagi mereka, supaya ketika mereka pindah ke lokasi baru, mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannyanya.
Konstitusi juga telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk berhak atas pekerjaan dan hak atas hidup dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2), hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak milik yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Pasal 28H) dan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
4.4 Hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan
Seperti yang diketahui, konflik terkait hutan adat di pubabu meninggalkan dampak tersendiri bagi masyarakat yang menjadi korban pada saat konflik tersebut. dimana akibat dari konflik itu, masayarakat mengalami sejumlah kekerasan baik itu berupa kekerasan fisik maupun psikologis.
Begitupun juga pada perempuan yang ikut dalam aksi tersebut, dimana mereka ada ditarik, di cekik, bahkan perempuan yang pingsan diduduki oleh petugas. Sementara, bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan yang terlibat konflik, dimana aparat yang melakukan pengusuran mengatakan mereka bau, jangan melawan dll.
Kondisi ini tentu saja memperlihatkan bagaimana negara melalui pemerintah tidak bisa menjalankan mandat dari konstitusi sesuai dengan pasal 28I ayat 2 UUD 1945:
"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu"
Pasal tersebut mejelaskan bahwa setiap orang termasuk di dalamnya perempuan mempunyai hak yang sama terkait bebas dari diskriminasi. Sementara itu aparat pemerintah yang melakukan penggusuran, seharusnya mampu menjalankan mandat tersebut, walaupun pemerintah memiliki kuasa lebih, namun dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut pemerintah tidak boleh melanggar aturan konstitusi yang telah disusun oleh negara.
Hak konstitusional perempuan untuk bebas dari diskriminasi, selanjutnya dipertegas melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang selain memberikan kewajiban penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, juga secara khusus memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk memberikan akses dan manfaat yang setara antara lelaki dan perempuan di perdesaan, yaitu :
Pasal 14
1. Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.
2. Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;..."
Komentar Umum No. 7 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa perempuan, anak-anak, remaja, manula, penduduk asli, kelompok minoritas etnis dan lainnya, serta orang-orang dan kelompok-kelompok rentan lainnya menjadi korban praktek pengusuran-paksa. Kaum perempuan adalah yang paling rawan dengan adanya diskriminasi yang kerap terjadi sehubungan dengan hak atas properti (termasuk kepemilikan rumah) atau hak atas akses properti atau akomodasi, dan rentannya mereka terhadap tindak perkosaan dan pelecehan seksual jika dibuat tidak memiliki tempat tinggal. Juga memberikan beberapa standar dan ketentuan tentang mekanisme preventif yang bisa ditempuh untuk meminimalisir dampak dari praktik penggusuran, di antaranya: (a) Konsultasi terbuka dengan mereka yang potensial terkena dampak, (b) informasi yang memadai atas rencana penggusuran sebelum tanggal dan hari yang akan dijadwalkan, (c) tersedianya informasi yang memadai atas rencana penggusuran, dan jika diperlukan, sarana alternatif atas lahan atau rumah yang bisa mereka tempati di kemudian hari, (d) kehadiran pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka selama pelaksanaan proses penggusuran, (e) mereka yang bertugas untuk menjalankan penggusuran dapat diidentifikasi dengan baik, (f) penggusuran tidak akan dilakukan di malam hari atau ketika cuaca buruk, kecuali dengan seizin dari pihak yang tergusur, (g) menyediakan rujukan pemulihan dan solusi hukum bagi korban, (h) menyediakan, jika memungkinkan, bantuan hukum bagi mereka yang ingin mencari rasa keadilan melalui mekanisme judisial.
4.5 Jaminan Negara untuk memeberikan rasa Aman dan Hak untuk terbebas dari rasa takut
Bahwa konflik yang berlangsung secara terus menerus tanpa adanya upaya penyelesaiaan yang menyeluruh dari pemerintah akan menimbulkan trauma dan ketakutan terus menerus bagi kelompok rentan yang menjadi korban.
Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan tanggung jawab negara untuk memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera
Penggunaan kekuatan militer dan kepolisian dalam penanganan konflik hanya akan menimbulkan ketakutan dan trauma bagi korban, negara harusnya mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialogis untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menyelesaikan akar persoalan dari konflik penguasaan lahan, bukan hanya sekedar mendiamkan persoalan seperti memupuk api dalam sekam.
4.6 Hak atas Pemulihan
Seperti yang diketahui, bahwa setiap kekerasan yang terjadi tentu saja menimbulkan dampak tersendiri bagi orang tersebut, terutama perempuan yang menjadi korban dalam konflik tersebut, dimana dalam setiap aksi mereka yang selalu ada dan ikut serta dalam aksi tersebut, menyaksikan anak bahkan suami mereka mengalami kekerasan itu memberikan dampak tersendiri, belum lagi juga kekerasan yang mereka alami.
Salah satu perempuan yang Komnas Perempuan temui di tempat pengungsian, dimana menurut salah satu pendamping menyatakan, mama tersebut sering melamun dan tiba-tiba menangis, salah satu sebab dia menangis karena, suaminya pada saat konflik di tangkap oleh kepolisian dan di tahan di dalam penjara hingga saat ini karena kepemilikan sejanta api dan amunisinya. Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan lainnya.
Sementara untuk anak-anak, juga mengalami dampak tersendiri atas peristiwa konflik dan penggusuran yang mereka saksikan dan alami. Seperti cerita dari salah satu mama-mama, dimana pada disuatu hari sore hari mereka membangun tenda, kemudian anak-anak tersebut langsung berterian "gusur-gusur" sambil menendang dan merobohkan tenda tersebut.
Kondisi tersebut terntu saja memperlihatkan, bagaimana dampak yang mereka alami dari peristiwa konflik dan pengusuran tersebut dan perlu dilakukan pemulihan bagi korban, untuk membuat mereka lebih baik dari kondisinya saat ini, dimana kalau proses pemulihan ini tidak dilakukan secara tidak langsung juga akan berdampak pada kesehatan fisik mereka.
Hal yang sama juga terjadi pada perempuan dari kelompok yang melakukan penyerangan, mereka juga tidak mendapatkan proses pemulihan atas apa yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh ibu kepala desa. Walaupun mereka tetap bisa melakukan aktifitas sehari-hari, sedikit kekhawatiran juga ada dalam diri mereka, namun kemarahan di dalam diri mereka kepada kelompok masyarakat yang menglamai pengusuran, besar dan terlihat dari uacapan dan kata-kata yang di sampaikan.
Kondisi dan situasi di 2 kelompok ini tentu saja tidak bisa terus dibiarkan, proses pemulihan harus segara dilakukan, jika tidak maka potensi konflik baru tentu saja bisa kembali terjadi. Karena itu pemerintah wajib melakukan pemulihan bagi perempuan korban seperti yang disampiakan oleh Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan terhadap Perempuan dimana pemerintah perlu melakukan pemulihan bagi perempuan korban dan dalam proses pemulihan tersebut perlu memperhatikan beberapa aspek yang termuat didalamnya.
4.7 Hak atas pendidikan
Salah satu dampak yang dialami akibat konflik yang terjadi, dimana anak-anak harus berhenti dari sekolah, karena mereka harus ikut mengungsi bersama orang tua mereka, selain itu juga mereka juga mendapatkan kekerasan psikologis dari guru, hal ini tentu saja membuat anak-anak menjadi takut untuk pergi sekolah.
Selain itu juga ketika akan pergi kesekolah, mereka juga mendapatkan ancaman dari penduduk sepanjang perjalanan mereka menuju sekolah, kondisi ini juga yang membuat mereka dan orang tua makin takut untuk menyuruh anak-anaknya kesekolah. Mereka khawatir akan keselamatan diri anak-anak mereka.
Hal lain yang terjadi, dimana ada satu sekolah paud yang di miliki oleh salah satu masyarakat yang terlibat konflik untuk ijasah kelulusan siswanya tidak di terbitkan karena dia ikut terlibat dalam konflik yang terjadi, sehingga semua anak yang bersekolah di paud tersebut tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut.
Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi negara yaitu pasal 28C ayat 1 UUD 1945:
"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuian dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
Dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan sesuai dengan program pemerintah, pendidikan minimal 9 tahun harus di dapatkan oleh setiap anak. Selain itu juga apa yang dilakukan oleh guru yang ikut merundung anak-anak yang dianggap orang yang berkonflik dengan pemerintah, seharusnya tidka terjadi. Dimana mereka seharusnya netral tidak memihak ke salah satu pihak dan tetap menjalankan tugas mereka sebagai tenaga pendidik
Selain Konstitusi negara dalam hal konflik dan penggusuran yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di dalam hutan pubabu, pemerintah juga telah tidak menjalankan sejumlah konvensi yang telah di sepakati, yaitu:
a) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politcal Rights, pasal 2: Negara bertindak menghormati dan memberi jaminan bagi setiap individu yang hidup dalam wilayahnya dan yang merupakan subyek dalam jurisdiksinya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-muasal sosial atau kebangsaan, properti, kelahiran, atau status lainnya.
b) UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, pasal 16: Negara akan mengambil langkah untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di seluruh wilayah dalam jurisdiksinya ... ketika tindakantindakan tersebut dilakukan oleh atau dengan dipicu oleh atau dengan persetujuan atau dukungan dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.
c) UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 2: Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya ... dan, untuk tujuan ini, berusaha [a.l.] untuk mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembagalembaga pemerintahan akan bertindak sesuai kewajiban ini; mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan; serta mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan
d) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 4: Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 2: Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya ... dan, untuk tujuan ini, berusaha [a.l.] untuk mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan akan bertindak sesuai kewajiban ini; mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan; serta mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.
V BAB
REKOMENDASI
1. Pemerintah Daerah Propinsi NTT
a. Menjamin rasa aman sampai dihasilkan kesepakatan penyelesaian konflik dan memastikan penyelesaian konflik diselesaikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara;
b. Memastikan warga yang terdampak khususnya Perempuan sebagai subyek hukum harus dilibatkan dalam seluruh proses, termasuk dalam berpendapat dan pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan.
C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemulihan terhadap perempuan Pubabu yang menjadi korban konflik.
2. Kepolisian Daerah NTT
Melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dalam membantu penyelesaian konflik.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik dan memastikan tidak terjadi keberulangan.
REFERENSI
Celine Anatta, Agustinus Sutanto. "Kompromi Lokalitas dan Modernitas Pada Desa Adat Pubabu-Besipae." Stupa (Vol. 5, No. 2): hlm: 937 - 948 . ISSN 2685-6263. Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan. "KRONOLOGI KONFLIK MASYARAKAT ADAT PUBABU." 13 Mei 2020. https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2020/05/Kronologi- Konflik-Masyarakat-Pubabu-dengan-Pemerintah-NTT.pdf. Pdf. Nahar, Melkior. Belajar dari Masyarakat Adat Pubabu. 10 April 2022. https://www.walhi.or.id/belajar-darimasyarakat-adat-pubabu.