LAPORAN PEMANTAUAN
TAMBANG EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE SULAWESIUTARA
中中中中中串 品品品品品器
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
LAPORAN PEMANTAUAN
TAMBANG EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE, SULAWESIUTARA
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
PENAMBANGAN EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE, SULAWESI UTARA
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber: Komnas Perempuan (2023).
Tim Pemantau dan Penulis laporan::
Olivia Chadidjah Salampessy, Siti Aminah Tardi, Novianti, Citra Adelina, Gina Faidah
Editor dan Penyelaras Akhir:
Siti Aminah Tardi
Perancang sampul:
@sadternal
Gambar Sampul:
Pola tenun Sohi dan Salikuku dari Kabupaten Kepulauan Sangihe
Penata letak:
Muhammad Nur Hakim
Cetakan pertama, Desember 2023
viii + 61 halaman
15 x 23 cm
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Faks. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
omnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap konflik K sumber daya alam dan tata ruang, termasuk proses penerbitan dasar hukum untuk proses-proses pembangunan mengingat kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kehilangan sumber daya pengetahuan perempuan seperti budaya dan adat istiadat, nilai-nilai sejarah dan asal usul, serta kedaulatan pangan dan obat-obatan. Di sisi lain, pendekatan kepala keluarga dimana pihak laki-laki yang diutamakan kerap menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pada pemulihan konflik SDA dan tata ruang.
Komnas Perempuan pada 29 April 2021, telah menerima pengaduan dari perwakilan masyarakat Kepulauan Sangihe dan Jaringan Masyarakat Sipil terkait penambangan oleh PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan atas dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 163.K/MB/04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe.
Dalam rangka menjalankan mandat dan tugas Komnas Perempuan, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan, Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung ke Kepulauan Sangihe pada 3-9 Oktober 2021.
Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta jajaran Pemerintahannya serta masyarakat sipil di wilayah Kepulauan Sangihe dan para pendamping. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini.
Jakarta, Maret 2023
Olivia Chadijah Salampessy Wakil Ketua
Daftar Isi
Kata Pengantar. #BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Latar belakang ..3 5 B. Tujuan Pemantauan C. Hasil Yang Diharapkan 5 D. Metode Pemantauan ..5 #BAB II PEMANTAUAN PENAMBANGAN EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE. 7 …9 A. Gambaran Umum Kepulauan Sangihe B. Posisi Kasus Ijin Penambangan Emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS). .12 C. Keterangan Berbagai Pihak.. ..15 #BAB III HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN .35 A. Sentralistik Pengelolaan Pertambangan, Berorientasi Investasi dan Bertentangan dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) dan UU Kehutanan ........... ..37
..46 B. Pelanggaran Hak Perempuan .. C. Potensi Pelanggaran Hak Perempuan ..51
#BAB IV
PENUTUP. ..55 A. Kesimpulan . …57 B. Rekomendasi .… 59 Daftar Pustaka. ..61
viii
#BAB Pendahuluan
A. Latar belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Perpres No. 65/2005. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.
Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang telah berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang. Salah satu konflik SDA dan Tata Ruang terjadi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Pada 29 Januari 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP) No. 163.K/MB.04/ DJB/2021 yang meningkatkan ijin kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (PT.TMS). Dengan luas konsesi 42.000 Ha yang berlaku 29 Januari 2021 – 28 Januari 2054 (33 tahun). Luas Wilayah Pulau Sangihe sendiri adalah 73.600 Ha. Dengan demikian jika PT Tambang Mas Sangihe mulai melakukan eksploitasi PT TMS akan mencakup lebih dari setengah luas pulau Sangihe. Padahal ketentuan dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pulau Sangihe (736 KM) masuk ke dalam kriteria pulau kecil (<2.000 KM) dan ada larangan untuk melakukan penambangan mineral di Pulau Kecil. Wilayah konsesi yang mencakup 80 desa dalam 7 kecamatan, dimana didalamnya terdapat hutan lindung, hutan mangrove, kawasan pelestarian hewan endemik, gunung api, dan gunung di dalam laut.
Masyarakat yang tergabung dalam #SaveSangiheIsland mengadukan persoalan ini ke Komnas Perempuan. Pengaduan didasarkan kesepakatan masyarakat untuk menolak tambang karena mengamati dampak kerusakan lingkungan, isu Kesehatan khususnya perempuan dan anak, kematian warga, dan hal lainnya pada kasus PT Newmont Minahasa Raya di Desa Buyat, Pulau Romang, Minahasa Utara. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas Perempuan melakukan pemantauan.
B. Tujuan Pemantauan
1. Mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat korban yang berpotensi terdampak pertambangan PT TMS.
2. Mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk indikasi adanya kekerasan berbasis gender.
3. Menyusun saran dan rekomendasi Komnas Perempuan terkait Rencana Penambangan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
C. Hasil Yang Diharapkan
1. Adanya identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat korban yang berpotensi terdampak pertambangan.
2. Adanya fakta-fakta pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk indikasi adanya kekerasan berbasis gender.
3. Adanya saran dan rekomendasi Komnas Perempuan terkait terkait Rencana Penambangan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
D. Metode Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan melalui:
1. Kajian Pustaka
2. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan: (1) Pada 6 Juli 2021, rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (2) Pada 28 Juli 2021, dilaksanakan juga rapat koordinasi bersama Kantor Staf Presiden.
3. Pemantauan langsung ke lapangan yang dilakukan dari tanggal 4 – 8 Oktober 2021.
#BAB PEMANTAUAN PENAMBANGAN EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE
A. Gambaran Umum Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Tahuna yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada 2002. Secara Astronomis, Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara 20 4'13" - 40 44' 22" Lintang Utara dan 1250 9' 28" – 1250 56' 57" Bujur Timur.
Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Sangihe berbatasan dengan Pulau Mindano, Philipina dan Kabupaten Kepulauan Talaud (Utara), Kabupaten Sitaro (Selatan), dengan Samudra Pasifik dan Laut Maluku (Timur) dan Laut Sulawesi (Barat). Kabupaten Sangihe memiliki luas 736,98 km2, memiliki 15 kecamatan dengan 167 desa/kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat hingga tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 139.684 jiwa dengan rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.
Perda No. 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyebutkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas Kawasan rawan letusan gunung api Awu, gunung api bawah laut Banua Wuhu dan gunung api bawah laut Kawio Barat. Merupakan kawasan rawan gempa karena dipengaruhi oleh dua lempeng besar (Eurasia dan Pasifik), dua lempeng kecil (Sangihe dan Laut Maluku), dan gunung api Karangetang, gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan gunung Api Awu.² Karenanya kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe juga merupakan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.
Masyarakat Kepulauan Sangihe menggantungkan kehidupannya kepada sumber daya alam pesisir yang melimpah dengan keanekaragaman flora dan fauna serta biota bawah laut. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Hasil tanaman tahunan seperti kelapa, cengkeh, dan pala menjadi penopang roda perekonomian masyarakat. Sistem bertani palawija dengan menanam tanaman makanan berupa pisang, pohon sagu dan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, talas di selasela tanaman tahunan menjadi sumber pangan keluarga. Hal ini nampak dari hasil pendataan BPS untuk produksi tanaman perkebunan pada 2021, yaitu pala (4.335,50 ton), Kelapa Dalam (23.712,21 ton), Kelapa Hibrida (497,86 ton), dan Sagu Barug (2.621,01 ton). Sedangkan untuk ternak babi terdapat 14.535 ekor. Produk Domestic Regional Bruto sendiri Rp. 3.664.841,2 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,46% yang bersumber dari perdagangan, kehutanan, transportasi dan pengudangan serta kegiatan social.
Kekayaan alam nampak dari hutan lindung dan flora-fauna yang ada di Kepulauan Sangihe. Kawasan hutan lindung Sahendarumang di kecamatan Tamako yang telah menjadi rumah dari habitat hewan-hewan endemik Sangihe termasuk spesies burung yang dilindungi yang kini terancam keberadaannya. Hutan ini menjadi penopang hidup masyarakat dan menjadi hulu dari sungai-sungai yang mengalir di setiap kampung. Masih terdapat pula burung langka Seriwang Sangihe, atau yang disebut masyarakat lokal sebagai manu' niu yang hanya ada di Pulau Sangihe.
Burung endemik ini sempat dianggap punah selama seratus tahun, sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika mereka terlihat kembali. Kendati demikian, burung berukuran sekitar 18 sentimeter, berwarna kebiruan dan pemakan serangga ini jumlahnya kini semakin kritis. Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memiliki potensi pariwisata baik wisata alam dengan pesona pasir putih dan air terjun maupun keindahan dunia bawah laut serta budaya daerah yang terus dilestarikan.
1 Biro Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka TAhun 2022, Sangihe, 2022 halaman 3-5
2 Pasal 40-41 Perda No.
4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Burung-burung endemik Sangihe
Anis-bentet Sangihe Coracornis sanghirensis Kritis
Seriwang Sangihe Eutrichomiyas rowleyi Kritis
Paok Merah Sangihe Erythropitta caeruleitorques Rentan
Serindit Sangihe Loriculus catamene Rentan
Burung Madu Sangihe Aethopyga duyvenbodei Rentan
Celepuk Sangihe Otus collari Rentan
Raja Udang Sangihe Cittura sangirensis Rentan
Udang Merah Sangihe Ceyx sangirensis Kritis*
Kacamata Sangihe Zosterops nehrkorni Kritis
Brinjji Emas Sangihe Thapsinillas platenae Kritis
*kurang data Sumber: Burung Indonesia, Perkumpulan Sampiri
BBC
Untuk mencapai Pulau Sangihe, dapat ditempuh menggunakan transportasi atau udara. Transportasi laut dengan kapal dari Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Bitung, yang berlabuh di Pelabuhan Tahuna dengan jarak tempuh kurang lebih 9 jam. Selain dengan transportasi laut, ke Sangihe dapat ditempuh dengan pesawat terbang dari Bandara Sam Ratulangi Manado. Namun, jumlahnya terbatas dan tutup di masa pandemic covid 19.
Mayoritas masyarakat Sangihe ingin menyelamatkan kehidupan di pulau Sangihe, baik lingkungan hidup maupun manusia. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mengkelompokkan diri yang terdiri dari 27 organisasi dan melebur dalam sebuah gerakan yang dinamakan Save Sangihe Island (SSI). Namun, terdapat kelompok yang mendukung operasionalisasi PT. TMS dan pertambangan rakyat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
B. Posisi Kasus Ijin Penambangan Emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS)
Proyek Sangihe pertama kali ditemukan dan dieksplorasi pada 1986 secara sederhana oleh PT. Meares Soputan Mining (MSM). PT. MSM telah melakukan eksplorasi untuk kegiatan penambangan yang meliputi pengambilan sampel sedimen sungai, serpihan batuan dan magnet tanah serta survei polarisasi terinduksi. Kegiatan ini mengarah pada penggambaran lubang bor pertama pada tambang emas di tahun 1987- 1988. Dari pengeboran lubang pertama didapati bahwa terdapat peningkatan emas dalam aliran dan sampel serpihan batu di Kepulauan Sangihe. Hal tersebut menyebabkan penemuan deposit Binebas dan Bawone yang dibor oleh PT MSM/Ashton Mining antara tahun 1989 dan 1993. Selanjutnya dilakukannya pengeboran tambahan yang dilakukan oleh Bre-X di prospek Taware antara tahun 1994 dan 1996. Petak mineral Sangihe awalnya terdiri dari dua blok, satu terletak di Pulau Talaud dan lainnya di Pulau Sangihe. Keduanya merupakan kepulauan kabupaten di bawah wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
PT Tambang Mas Sangihe (TMS) adalah perusahaan dengan komposisi saham terdiri dari Sangihe Gold Corporation asal negara Kanada memegang 70 persen. Adapun, 30 persen saham dipegang oleh perusahan
Indonesia, yakni PT Sungai Belayan Sejati (10 persen), PT Sangihe Prima Mineral (11 persen), dan PT Sangihe Pratama Mineral (9 persen). Sangihe Gold Corporation menjadi bagian dari konsorsium Baru Gold Corporation yaitu perusahaan pengembang emas junior yang dinamis dengan sumber daya emas NI 43-101 di Indonesia, salah satu dari sepuluh negara penghasil emas terbesar di dunia. Berbasis di Indonesia dan Amerika Utara, tim profesional pertambangan dan keuangan Baru memiliki pengalaman dalam memulai dan mengoperasikan aset emas dan batubara skala kecil. Dengan dukungan pemegang saham ritel dan institusional yang kuat, Baru diposisikan untuk menjadi produsen emas Indonesia berikutnya.3
Sangihe Gold Project = Contract of Work (CoW) Tenure Location 、 LACTIMALURI
Kontrak Kerja (KK) PT. TMS meliputi dua lokasi, yaitu:
1. Blok A di Pulau Sangihe seluas 42.000 Ha
2. Blok B di Pulau Talaud seluas 40.000 Ha
Pada 27 April 1997 PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) menandatangani Kontrak Karya (KK) generasi ke 6 dengan pemerintah Indonesia yang berlaku hingga tahun 2027, dan dapat dua kali diperpanjang selama 10 tahun. KK PT. Tambang Mas Sangihe sempat dibekukan pada bulan Mei 1997 oleh Menteri Pertambangan dan Energi saat itu. Hingga di tahun 2006, Pemilik KK Sangihe Indonesia meminta Menteri ESDM untuk menentukan status ukuran pertambangan yang dapat dilakukan oleh PT. TMS. Pada tanggal 31 Agustus 2009 Pemerintah menanggapi permintaan tersebut dengan mengaktifkan kembali KK PT TMS pada 10 Desember 2010. Luas KK PT TMS berkurang, namun bagian Pulau Sangihe luasnya tetap sama dengan luas KK asli yaitu 42.000 Ha.
Selanjutnya di 2017 PT. Tambang Mas Sangihe telah mengusahakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kepada Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Pada 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat Keputusan mengenai Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dengan Nomor: 163.k/MB.04.DJB.2021. Keberadaan surat keputusan tersebut memunculkan banyak penolakan dari masyarakat yang daerahnya berada dalam konsesi lahan penambangan PT. Tambang Mas Sangihe
Pulau Sangihe memiliki sumber daya mineral tereka Instrumen Nasional 43-101 sebanyak 114.700 indikasi dan 105.000 ons tereka emas, sebagaimana dilaporkan dalam "Laporan Teknis Independen Perusahaan tentang Estimasi Sumber Daya Mineral dari Deposit Binebase dan Bawone, Proyek Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia " (30 Mei 2017). 4
Mineralisasi utama ada pada area KK Tambang Mas Sangihe yang terdapat di Prospek Bawone dan Binebase, yang menunjukkan karakteristik tipe epitermal sulfidasi tinggi.
Prospek Bawone : 200 Ha
Prospek Binebase : 300 Ha
Prospek Sade : 1500 Ha
Sangihe Gold Project - Prospects and Regional Geology The fwe named exploration prospects on the Sanghe Property
Prospek Kupa : 2.500 Ha
Masyarakat yang mengadukan persoalan ini bersepakat menolak tambang emas PT TMS karena hal-hal sebagai berikut:
a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT TMS, terletak pada luasan 57% dari luas Pulau Sangihe yang luasnya 736,98 km2, mencakup areal 7 (tujuh) Kecamatan dengan 80 (delapan puluh) desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menyebabkan rusaknya sistem kehidupan ekonomi, social, budaya dan lingkungan di Pulau Sangihe.
b. Setengah luas Pulau Sangihe yang akan ditambang akan menyebabkan masyarakat kehilangan tanah, sumber daya alam dan ruang hidup. Perwakilan dari PT. TMS melakukan sosialisasi perihal rencana penambangan dan memberikan penawaran harga beli tanah dalam pembebasan lahan kepada masyarakat Desa Bowone sebesar Rp. 5.000 per meter dan Rp. 50 juta rupiah per hektar kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lahannya berada dalam konsesi wilayah penambangan PT. TMS. Pembebasan lahan akan menyebabkan warga terusir dari Pulau Sangihe, tidak tahu harus kemana.
c. Potensi ternjadinya bencana alam, terlebih pada 10 April 2021 terjadi gempa, pusat gempa berada 94-kilometer dari Tahuna, Kepulauan Sangihe, dengan kekuatan lebih dari 6 SR yang menambah kekhawatiran masyarakat akan dampak PT TMS jika beroperasi.
d. Akan merusak hutan lindung yang menjadi sumber air dan tempat endemic burung manu' niu.
e. Penambangan juga akan menyebabkan tercemarnya air tanah yang sehari-hari digunakan warga, yang dapat mempengaruhi Kesehatan warga, termasuk perempuan.
f. Penambangan akan menyebabkan laut tercemar dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ikan atau hasil tangkapan lainnya, yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar warga yang umumnya bekerja sebagai nelayan.
3 https://barugold.com/projects/sangihe-gold-project/
4 Mining Associates Pty Ltd, Independent Technical Report on The Mineral Resource Estimates Of The Binebase And Bawone Deposits, Sangihe Project, North Sulawesi, Indonesia, Mei 2017
C. Keterangan Berbagai Pihak
1. Masyarakat
a. Keterangan Masyarakat diperoleh melalui: (a) Pertemuan dengan masyarakat di kampung Bowone; (b) Berdialog dengan perempuan penggugat izin IUP dan Izin Lingkungan PT TMS di PTUN; (c) Berdilaog dengan SSI wilayah Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah; dan (d). Pertemuan bersama perwakilan pendeta dari Gereja Masehi Injil di Sangihe.
b. Pulau Sangihe Sebagai Ruang Hidup Masyarakat. Wilayah Pulau Sangihe selama berabad-abad merupakan ruang hidup masyarakat. Hal ini ditandai dengan kepemilikan bangunan rumah tinggal yang telah digunakan secara turun temurun, tanah pertanian yang selama ini menghidupi dengan tanaman pala, cengkih, kelapa dll. Ruang hidup juga melingkupi kehidupan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai sejarah dan asal-usul, makam leluhur dan makam keluarga serta kerabat, serta kehidupan keagamaan.
C. Perijinan PT Tambang Mas Sangihe
IUP diketahui dari mulut ke mulut. Masyarakat mengetahui IUP PT TMS dari mulut ke mulut bahwa IUP operasi produksi tentang pertambangan emas telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM RI.
Pernah ada sosialisasi di kantor Kelurahan Bowane dengan jumlah undangan terbatas atau perwakilan warga. Pada pertemuan tersebut, warga tidak mendapatkan informasi tentang dampak jika PT TMS beroperasi. Perwakilan dari PT. TMS memberikan penawaran harga beli tanah dalam pembebasan lahan kepada masyarakat Desa Bowone sebesar Rp. 5.000 per meter dan Rp. 50 juta rupiah per hektar kepada masyarakat yang lahannya berada dalam konsesi wilayah penambangan PT. TMS.
Tidak Mengetahui Adanya Amdal. Masyarakat termasuk perempuan yang terkena dampak tidak pernah mengetahui adanya pengumuman AMDAL yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik berupa media cetak maupun pengumuman pada papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta media lainnya. Masyarakat termasuk perempuan juga tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik AMDAL seperti Lokakarya, Seminar, Focus Group Discussion, Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, dan/atau metode lain untuk berkomunikasi secara dua arah sehingga masyarakat tidak dapat memahami secara jelas dan terang mengenai maksud dan tujuan dari Izin PT TMS.
Tidak ada forum perlibatan perempuan secara substantif. Dalam sosialisasi diundang beberapa perwakilan perempuan dalam forum bersama lak-laki. Tidak ada forum khusus untuk perempuan, sehingga tidak dikenali kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
d. Tidak Dipenuhinya Akses Informasi tentang Ijin Lingkungan. Masyarakat tidak mendapatkan informasi, termasuk dokumen AMDAL dan Ijin Lingkungan PT TMS
e. Potensi Dampak. Adanya kegiatan operasional PT Tambang Mas Sangihe akan berdampak psikis, kesehatan, ekonomi dan sosial, yaitu:
Dampak Psikis. Kehilangan rasa aman karena kekhawatiran akan hilangnya hak kepemilikan tanah, kawasan pesisir, hutan, hak atas air dan semua yang terkandung di dalamnya sebagai sumber penghidupan masyarakat Sangihe. Penghidupan dari alam ini khususnya berdampak kepada perempuan yang memiliki kedekatan dan keterikatan dengan sumber daya alam.
Dampak Kesehatan. Keresahan akan adanya dampak Kesehatan sebagai akibat kerusakan lingkungan, penyakit-penyakit baru, kematian ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan. Kekhawatiran ini didasarkan pengetahuan dampak yang telah nyata terjadi seperti proyek-proyek pertambangan di sejumlah tempat khususnya yang terdekat yakni pada PT Newmont Minahasa Raya di Desa Buyat, Pulau Romang, Minahasa Utara5.
Dampak Ekonomi. Kekhawatiran kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam akan menyebabkan hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian, berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan kehilangan potensi pariwisata
Dampak Sosial. Terkoyaknya relasi sosial akibat perbedaan posisi antara masyarakat yang menolak, menerima, dan penambang rakyat. Penambang rakyat memiliki persepsi bila tambang yang berijin resmi saja ditutup apalagi tambang rakyat. Potensi konflik sosial yang dapat berujung pada terciptanya gangguan stabilitas keamanan.
Dampak Budaya. Sebagai daerah adat, Sangihe memiliki sejarah dan situs-situs peninggalan yang berkaitan langsung dengan peradaban masyarakat Sangihe. Penambangan di setengah wilayah pulau akan menyebabkan hilangnya sejarah peradaban Sangihe, padahal disisi lain masyarakat Sangihe memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat budaya.
f. Upaya yang sedang/sudah dilakukan masyarakat diantaranya:
Meminta informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Ketua Badan Adat Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Juni 2021 yang tidak ditanggapi.
Surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minahasa tertanggal 20 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan informasi Salinan dokumen lingkungan kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ditanggapi dengan surat No. 660.1/316/I/DLHD/2021 tanggal 2 Juni 2021, perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menolak memberikan Salinan dokumen lingkungan yang dimohonkan.
Pada 23 Juni 2021, melakukan gugatan PTUN Jakarta terhadap SK Menteri ESDM RI nomor 163.K/MB.04/ DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tanggal 29 Januari 2021. Gugatan ditujukan kepada Menteri ESDM-RI dan tergugat intervensi PT. Tambang Mas Sangihe.
Pada Oktober 2021, Yultrina Pieter bersama 55 perempuan warga desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah melayangkan gugatan di PTUN Manado kepadaKepala Dinas Penanaan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara atas penerbitanijin lingkungan bagi PT. TMS dengan nomor 503/DPMPTSPD/IL/IX/2020 tanggal 25 September 2020. Ijin lingkungan tersebut diduga diterbitkan dengan dasar dokumen AMDAL yang penyusunannya tidak melibatkan masyarakat, termasuk perempuan.
g. Institusionalisasi gerakan masyarakat melalui #SaveSangiheIsland.
Permasalahan adanya ijin pertambangan diketahahui melalui Ibu Elbi Pieter yang mengikuti sosialisasi terbatas yang dilakukan PT.TMS. Ibu Elbi menyampaikan informasi ini kepada perempuan lain dan kemudian terjadi diskusi dengan kelompok masyarakat dari desa lainnya. Selanjutnya meluas dan terbangun Gerakan Masyarakat #SaveSangiheIsland.
Pada 3 April 2021, bertempat di Pelabuhan Tua kota Tahuna, dilakukan deklarasi penolakan terhadap PT. TMS. Salah satu agenda yang dilaksanakan adalah peluncuran petisi kepada Presiden Republik Indonesia di platform change.org Indonesia dengan judul: Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang. Itu dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan penolakan terhadap PT. TMS di sebuah spanduk.
Dalam petisi "Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang" tertulis organisasi-organisasi yang bergabung dalam SAVE SANGIHE ISLAND (SSI), yaitu: Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM – Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Divers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.
Adanya telaah teologis Gereja Masehi Injili Sangihe dan Talaud yang ditandatangani oleh ketua Sinode Pdt. Patras Madonsa.
Penggalangan dana secara publik dilakukan dengan beberapa cara; seperti patungan, penjualan kartu kawan, atau penjualan kaos, yang bertujuan membiayai gugatan warga Sangihe ke pengadilan PTUN di Jakarta. Gereja di Kepulauan Sangihe juga membuka penggalangan dana setiap pelaksanaan ibadah.
Dukungan terhadap #SaveSangiheIsland juga datang dari berbagai kalangan dalam dan luar Indonesia.
Partisipasi perempuan dalam Gerakan ini cukup kuat, hal ini nampak dari gugatan 53 perempuan Pulau Sangihe yang mengajukan gugatan TUN ke PTUN Manado.
5 PT Newmont Minahasa Raya di Desa Buyat memunculkan masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Yakni produksi ikan merosot, sering ditemukan ikan mati secara massal, kualitas air bersih masyarakat menurun, dan timbulnya penyakit-penyakit aneh yang sebelum Newmont beroperasi tidak ditemukan. Penyakit ini diduga penyakit minamata akibat terkontaminasi logam berat Arsen (As) dan Merkuri (Hg).
2. Kementerian ESDM6
a. Wilayah Dan Rencana Penciutan PT Tambang Mas Sangihe
Luas awal wilayah KK PT TMS [1997] seluas 123.850 ha. Amandemen KK pada 5 Juni 2018, PT TMS diciutkan wilayahnya menjadi 42.000 ha dengan mempertimbangkan wilayah prospek, rencana penambangan jangka panjang, dan wilayah penunjang.
PT TMS telah memohonkan untuk menciutkan wilayah KK menjadi 25.000 ha, dengan hanya mempertahankan wilayah yang akan ditambang dan wilayah-wilayah prospek untuk eksplorasi lanjutan. Wilayah yang dideleniasi merupakan wilayah yang tidak dijumpai mineralisasi logam secara berarti berdasarkan pada data geologi, geokimia dan geofisika serta wilayah pada Kawasan Taman Nasional dan/atau Hutan Lindung.
b. Rencana Kerja PT. Tambang Mas Sangihe
Studi Kelayakan yang disetujui untuk masa penambangan 5 tahun dengan luasan area yang digunakan untuk kegiatan pertambangan 22,98 ha, meliputi:
Luas pit 7 ha
Waste dump 7,1 ha
Area pendukung 8,88 ha
Berdasarkan Izin lingkungan PT TMS mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan operasi produksi pada area dengan luasan 65,5 ha. PT TMS merencanakan eksplorasi lanjutan selama produksi pada wilayah prospek lainnya dengan anggaran USD 6.023.341. 42000.
Dalam hal nanti sudah masuk tahap operasi produksi maka PT TMS berdasarkan regulasi yang ada dimungkinkan untuk melakukan eksplorasi lanjutan yaitu untuk melihat adanya potensi cadangan ditempat lain.
6 Rakor pada Selasa, 6 Juli 2021 dihadiri oleh perwakilan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah KLHK dan PT Tambang Mas Sangihe
C. Kronologis Status PT Tambang Mas Sangihe
Kementerian ESDM menyampaikan kronologis status PT TMS sebagai berikut:
| Tahun | Status PT Tambang Mas Sangihe |
| 1997 | 17 Maret 1997, Keputusan Presiden No. B.143/Pres/3/1997: PT Tambang Mas Sangihe [PT TMS] sebagai pemegang Kontrak Karya [KK] Generasi VI |
| 2009 | 31 Agustus 2009, 2511/30/DJB: Pengaktivan kembali Kontrak Karya |
| 2010 | 10 Desember 2010, SK 514.K/30/DJB/2010: Penciutan wilayah KK menjadi 82.080 ha dan permulaan tahap eksplorasi |
| 2013 | [berlaku surut sejak 6 Juli 2010 s/d 5 Juli 2013] 5 Desember 2013, SK Dirjen 1081.K/30/DJB/2013: |
| 2015 | Perpanjangan kegiatan eksplorasi [berlaku s/d 5 Juli 2014] 28 April 2015, SK Dirjen 651.K/30/DJB/2015: Perpanjangan II kegiatan eksplorasi [berlaku s/d 5 Juli 2015] |
| 2016 | 19 September 2016, Surat Direktur Mineral No. 1603/30/ DBM.PU/2016, perihal penetapan default KK PT TMS |
| 2017 | DBM.PU/2016, perihal penetapan default KK PT TMS 10 Mei 2017, Surat Dirjen Minerba No. 1009/10/ DJB/2017, perihal penetapan default KK PT TMS. SK Menteri ESDM No. 414.K/30/DJB/2017, perpanjangan |
| Tahun | Status PT Tambang Mas Sangihe |
| 2018 | 5 Juni 2018, SK 259.K/30/DJB/2018: penciutan wilayah KK menjadi 42.000 ha. 11 Desember 2018, Surat Dirjen Minerba No. 2118/30.07/ |
| 2019 | DJB/2018: perpanjangan suspensi s/d 11 Desember 2019 13 November 2019, Surat Dirjen Minerba No. 1923/30.07/ |
| 2021 | DJB/2019: perpanjangan suspensi s/d 25 September 2020 29 Januari 2021, SK Menteri ESDM No. 163.K/MB.04/ |
| 2021 | 29 Januari 2021, SK Menteri ESDM No. 163.K/MB.04/ DJB/2021: persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi |
Penetapan penerbitan IUP kemudian juga sampai dengan diterbitkannya dokumen lingkungan hidup melalui proses. Dokumen lingkungan hidup diproses di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas tidak bisa langsung menyetujui tetapi melalui Komisi Amdal dimana terdiri dari instansi-instansi terkait. PT TSM telah memiliki dokumen legal dan kemudian melakukan kegiatan sesuai area yang disetujui. Melalui stud kelayakan harus diyakini layak teknis sehingga mampu membiayai layak lingkungan.
d. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pencemaran air tanah, laut, hutan dan gempa bumi)
Terkait kekhawatiran kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air tanah, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa tambang PT TMS ini kedalamannya hanya 25 meter sehingga belum menyentuh air tanah. Kemudian kekhawatiran tentang pembuangan limbah ke dalam laut, Kementerian ESDM menjelaskan tidak adanya pembuangan ke laut. Sedangkan terkait larangan penambangan di pulau-pulau kecil, UU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diundangkan pada 2014.
Untuk 65,2 ha yang telah diberikan ijin produksi, tidak ada di kawasan hutan tetapi ada di areal pemanfaatan lain. PT TMS akan melakukan penciutan dari 42.000 menjadi 25.000 ha itu juga tidak ada dikawasan hutan lindung. Jadi kawasan hutan lindung tidak akan diusahakan untuk kegiatan tambang mas Sangihe. Kemudian 65,2 ha itu yang akan digunakan namun saat ini belum dimulai.
Sedangkan terkait dengan kekhawatiran aktivitas PT TMS akan memicu gempa dan Tsunami. Kementerian ESDM menyatakan bahwa kondisi alaminya daerah di Indonesia sering mengalami kegempaan. Tidak ada kegiatan pertambangan yang memicu gempa bumi.
e. Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Terkait dengan dampak social dan lingkungan, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa PT.TMS memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Yaitu usaha meningkatkan kemampuan masyarakat, secara individual mapun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. PPM secara umum mengacu pada UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 108) yang memandatkan: (1) Badan usaha wajib menyusun program PPM; (2) Badan usaha wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri; dan (3) Penyusunan program PPM dikonsultasikan kepada Menteri, Pemda dan Masyarakat.
Secara khusus merujuk pada UU No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Program Utama PPM Subsektor Minerba, termasuk PT TMS meliputi:
i. Pendidikan. Dalam bentuk beasiswa, pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dasar, bantuan tenaga pendidik, bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan, pelatihan dan kemandirian masyarakat
ii. Kesehatan. Kesehatan masyarakat sekitar tambang, tenaga kesehatan, sarana prasarana dan/atau prasarana kesehatan.
iii. Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki (perdagangan, perkebunan, pertanian, perternakan, perikanan, kewirausahaan) Pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi.
iv. Kemandiriaan Ekonomi. Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
v. Sosial Budaya. Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan, bantuan bencana alam, partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
vi. Partisipasi Pengelolaan Lingkungan. Pemberian Kesempatan Kepada Masyarkat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakarak sekitar tambang yang berkelanjutan
vii. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandiriaan PPM,
viii. Infrasruktur yang Penunjang PPM (8 Aspek untuk IUP Loham, 3 aspek untuk IUP Non logam dan batuan (Pendidikan, Kesehatan,kemandirian ekonomi)
Program PPM Perusahaan akan menyasar kaum perempuan berupa:
i. Pelatihan usaha-usaha produktif UMKM
ii. Simpan pinjam dengan system kelompok
iii. Penguatan kelompok petani yang mayoritas kalangan perempuan (lelaki di ring 1,2 dan 3 banyak beralih ke usaha jasa, dan tambang tanpa izin)
iv. Prioritas bantuan Pendidikan untuk kaum perempuan terutama mengisi kebutuhan profesi di daerah seperti tenaga medis dan dokter, guru.
V. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk usaha-usaha konseling.
vi. Berdasarkan dokumen AMDAL, perusahaan akan melakukan pertemuan berkala di desa-desa terdampak dengan pemangku kepentingan.
vii. Pertemuan berkala ini akan dimanfaatkan juga untuk edukasi kesadaran hukum bekerja sama dengan Kajari dan Kepolisian.
f. Permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sangihe
Kementerian ESDM meminta dibedakan antara pertambangan rakyat dengan pertambangan illegal atau tanpa ijin (PETI), karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertambangan rakyat, ada regulasinya dan bersifat legal. Kegiatan pertambangan rakyat harus ada diwilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Pulau Sangihe tidak pernah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat sehingga yang saat ini menambang emas dan menghasilkan 200 lubang adalah kegiatan tanpa izin walaupun dikerjakan oleh rakyat. Dengan demikian PETI tidak masuk dalam kategori pertambangan rakyat.
Kementerian ESDM menyampaikan bahwa PETI di Sangihe menimbulkan permasalah yaitu lingkungan rusak tidak ada yang akan memperbaikinya, manfaat untuk masyarakat bentuknya donasi yang sifatnya tidak berkelanjutan dan tidak ada program yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sedangkan bagi negara, PETI menyebabkan tidak ada penerimaan negara.
Sedangkan dengan melalui Kontrak Karya PT TMS, untuk lingkungan akan dilakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan penempatan jaminan reklamasi dan paska tambang. Masyarakat akan terdapat program PPM yang wajib dilakukan perusahaan bagi masyarakat lingkar tambang dan penggunaan tenaga kerja setempat. Dari sisi negara akan mendapatkan penerimaan melalui pajak yang akan kembali dalam bentuk dana desa dan PNBP dalam bentuk dana bagi hasil bagi Pemprop dan Pemkab. 4,5% PNBP kita dari pertambangan minerba saja diluar migas. Sebagai gambaran, tahun 2021-2022 hampir 50% pendapatan negara bukan pajak itu dari sektor ESDM.
Kementerian ESDM menyampaikan bahwa untuk tidak mempertentangkan pembangunan berkelanjutan dengan industri pertambangan, karena dapat dipertanggung jawabkan secara legal dan teknis profesional.
g. Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Rp. 5.000/m2
Pada saat akan memulai sosialisasi pembebasan lahan, tim TMS sudah coba mendapatkan nilai jual tanah ataupun NJOP yang berlaku di area prospek di Desa Bowone. Info NJOP yang berlaku di area tersebut sebesar Rp5.000/ m2. Pemilik lahan saat itu belum mau memberikan harga jual. Namun, pada akhirnya nilai Rp 5.000/m2 disampaikan dalam sosialisasi sebagai penawaran awal. Sampai sekarang belum ada eksekusi untuk pembebasan lahan.
Menyangkut budaya dan adat di Sangihe tidak ada pemakaman umum, jadi setiap keluarga atau kerabat yang meninggal itu selalu dimakamkan di halaman rumah atau kebun. Ketika kami door to door dan ketika nanti ada lahan yang dibebaskan dan disitu ada makam itu kami berkomitmen untuk membantu pemindahan makam ke tempat yang mereka tunjuk kembali dan semua hal-hal yang menyangkut upacara adatnya, upacara agamanya itu akan ditanggung oleh perusahaan.
h. Penjelasan akan Dampak Serupa Kasus Buyat
Kementerian ESDM meminta untuk melihat semua kronologis yang dituduhkan pada waktu itu yaitu mencemari lingkungan karena penggunaan mercuri. Dalam proses panjang itu tuduhan pencemaran lingkungan dan dan dampak merkuri tidak terbukti. Begitu tambang buyat selesai pemerintah mewajibkan untuk melakukan pemantauan laut selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak ada terbukti adanya pencemaran dari penempatan teling dibawah laut, bahkan ditahun ke-7 masyarakat sekitar buyat mengatakan sudah dihentikan saja pemantauan itu karena sudah ditetapkan tidak terbukti. Tetapi karena sudah komitmen ditetapkan pemantauan 10 tahun, maka 10 tahun itu tetap dilaksanakan. Jadi tidak ada dampak dari pertambangan itu mencemari laut.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah KLHK yang berwenang untuk mengurus ketika ada kegiatan di kawasan hutan. Sampai saat ini belum ada korespondensi atau permohonan dari PT TMS, apakah PT TMS akan menggunakan hutan atau belum.
4. Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
KKP telah menerima pengaduan dari masyarakat Sangihe dan KKP tetap consern untuk melaksanakan program pelestarian lingkungan. Terkait pertambangan di Sangihe, dari awal KKP tidak dilibatkan, dan sudah ada izin dari ESDM dan juga KLHK, dari Pemprov. KKP akan memantau pelaksanaannya di lapangan dan berharap dampak-dampak negatif yang dikhawatirkan bisa diminimalkan.
KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas kurang dari 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan menggunakan OSS. Pulau Sangihe sendiri luasnya 700 km2 jadi diatas 100 km2. KKP meminta dilibatkan dan diinformasikan atau diikutsertakan dalam setiap pembahasan perijinan terkait pulau kecil dan laut. KKP menyarankan jika ke depan nanti ada ruang laut yang akan dimanfaatkan oleh TMS untuk melihat kawasan kawasan konservasi yang ada di lokasi perairan dan mengajukan perijinan kepada KKP
5. Keterangan PT Tambang Mas Sangihe
a. Rencana Operasi
Pada saat ini wilayah IUP PT. TMS adalah 42.000 ha. Rencana operasi PT TMS hanya di 65 ha yang mana sebelumnya saat proses AMDAL sudah berkoordinasi dengan Bale Pemantapan Kawasan Hutan dengan ada rekomendasi bahwa operasi PT TMS ada di sekitar areal untuk peruntukan lainnya. Sampai saat ini PT. TMS belum memakai pemanfaatan hutan.
Aktifitas eksplorasi secara administratif berada di sekitar Desa Bowone. Area yang akan ditambang sepenuhnya masuk ke Desa Bowone. Namun, masyarakat yang akan berkegiatan bukan hanya dari Bowone tetapi ada dari Minebas, dan desa2 terdekat lainnya.
b. Mobilitas Peralatan. Untuk mobilisasi peralatan, harus melewati laut karena jalan darat yang tersedia tidak memungkinkan untuk alat berat. PT TMS akan berkoordinasi untuk izin pemakaian pantai seperti halnya izin lainnya.
c. Bantuan PT TMS untuk Paska Badai
PT TMS menyampaikan telah memberikan bantuan pasca badai pada 19 April 2021 disekitar tambang, perbaikan lalu lintas disekitar area kerja seperti pembersihan pohon tumbang dan pembersihan tanah longsor.
d. Partisipasi Warga dan PPM Untuk Perempuan
PT TMS memfokuskan disekitar area tambang yaitu di desa Bowone. PT TMS melakukan sosialisasi terhadap pemilihan lokasi, karyawan dari masyarakat setempat dan program PPM untuk kelompok tani itu sudah dijalankan. Dalam kegiatan sehari-hari tidak ada konflik.
Pada saat akan menyusun dokumen lingkungan, sebelumnya ada konsultasi pubik pada masyarakat sekitar yang dipimpin oleh kepala desa atau camat setempat. Secara pernyataan tidak ada harus berapa persen pelibatan perempuan, diserahkan kepada pemerintah setempat.
Sosialisasi selalu melibatkan perempuan termasuk ketika kajian lingkungan dilakukan. Pemerintah setempat sudah melibatkan tokoh perempuan termasuk perempuan yang sudah mengadu kepada Komnas Peremuan. Dalam kajian Amdal, PT TMS diminta untuk secara berkala bersosialisasi. Ketika nanti beroperasi, setiap 3 bulan itu akan ada konsultasi di setiap desa.
Menurut PT TMS, PT TMS telah melakukan konsultasi kepada perempuan yang tergabung dalam SSI yang kebanyakan perempuan, dan ibu pendeta. PT TMS sudah membuat MoU dengan dinas di Kabupaten Sangihe, dimana 75% penerima manfaat dari CSR adalah perempuan. Seperti sudah berbicara dengan Dinas PPA untuk membentuk program bersama dan akan membuat cetak biru,70% dari manfaat PT TMS adalah untuk kaum perempuan. Budaya minum tuak akan dihilangkan karena memicu terjadinya kekerasan diantaranya akan diberlakukan larangan minum tuak dan minuman alkohol lainya di camp. Terkait pendidikan, PT TMS akan membuat beasiswa untuk dokter atau bidan
6. Pemda Kabupaten Sangihe7
Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Sangihe telah menolak permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diajukan PT.TMS, sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe kepada Bupati Sangihe No.050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang pada intinya permohonan PT.TMS ke Bupati Sangihe tidak dapat dipenuhi. Juga Bupati Kabupaten Sangihe telah mengajukan keberatan dan memohon Peninjauan Kembali Prosedur dan Penilaian Dokumen AMDAL PT TMS melalui surat No. 663/24/2345 tertanggal 22 September.
Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM-lah yang berwenang memberikan izin penambangan.
7. Pemda Sulawesi Utara8
Keterangan Dinas ESDM Pemda Sulawesi Utara tidak berbeda dengan keterangan Kementerian ESDM terkait proses penerbitan ijin operasi PT.TMS. Terkait partisipasi perempuan dalam sosialisasi atau konsultasi public, perwakilan perempuan diundang untuk hadir. Namun diakui bahwa tidak ada forum khusus kelompok rentan, termasuk perempuan yang memungkinkan perempuan dapat hadir dalam forum, tidak disatukan dengan laki-laki untuk memberikan ruang berpendapat dan mengenali kebutuhankebutuhan spesifik perempuan. Diinformasikan bahwa sidang Amdal dilakukan secara online.
8. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara9
Kapolda telah menyampaikan informasi terkait penyebab meninggalnya Helmud Hontong, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang dikaitkan dengan sikap Almarhum terhadap pertambangan PT Tambang Mas Sangihe. Penolakan Wabup Helmud Honton secara terbuka dan meninggal diatas peswat, menyebabkan munculnya rumor bahwa Wabup meninggal karena diracun. Kapolda merespon rumor ini dengan melakukan autopsi jenazah. Dari hasil autopsy disimpulkan bahwa penyebab kematiaan Bapak Helmud adalah karena penyakit menahun yang sudah lama diderita dan bukan karena kejahatan.
7 Dialog konstruktif dilaksanakakan pada 5 Oktpber 2021 di Kantor Bupati Sangihe dan diterima oleh Sekretaris Daerah bersama jajarannya.
8 Dialog konstruktif dilaksanakakan pada Pada 8 Oktober 2021, diterima oleh Kepala Dinas ESDM dan jajaran
9 Dialog konstruktif dilaksanakakan pada Pada 8 Oktober 2021, diterima oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan jajaran
9. Pemantauan di Lokasi10
a. Plang Penolakan PT TMS
PT.TMS DILARANG SANGIHE Karena Tidak Momiliki lia Pemanfaatan Prian Tu Aenters kelantan lan Forik Son Sagthn Srlanh
Foto: Komnas Perempuan, 5 Oktober 2021
b. Teluk Sangihe
Foto: Komnas Perempuan, 6 Oktober 2021
c. Hutan Lindung sebagai Sumber Mata Air dan Tempat Endemik
Foto: Komnas Perempuan, 5 Oktober 2021
d. Hutan Manggrove
Foto: Komnas Perempuan, 5 Oktober 2021
e. Lokasi tambang PETI di Entana Mahamu dari jembatan mangrove di Binebas
Foto: Komnas Perempuan, 5 Oktober 2021
#BAB
HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN
A. Sentralistik Pengelolaan Pertambangan, Berorientasi Investasi dan Bertentangan dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) dan UU Kehutanan
1. Sentralistik Pengelolaan Pertambangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tidak Memiliki Otoritas atas Pertambangan di wilayahnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba 2020) mengambil alih secara penuh perizinan dari Pemerintah Daerah. Pada UU Minerba tersebut, terdapat konsep Wilayah Hukum Pertambangan, yaitu seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen1. Didalam Wilayah Hukum Pertambangan terdapat Wilayah Pertambangan (WP) yaitu wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional2. Selanjutnya didalam WP akan ditentukan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) untuk wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.13
UU Minerba 2020 menetapkan kewenangan Pemerintah Pusat di pengelolaan Minerba dari hulu ke hilir. Dari perencanaan, perijinan, sampai pada pengawasannya. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. lzin terdiri diantaranya adalah: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi.14 IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: (a). Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan (b) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
Ketentuan dalam UU Minerba 2020 ini menjadikan Pemerintah Pusat sebagai pemberi ijin usaha pertambangan. Sebelumnya, dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten berbagi berwenang memberikan IUP sebagai berikut15:
| Pemerintah Pusat | Propinsi | Kabupaten/Kota |
| berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; | usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil | usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil |
| lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai | operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; | operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil |
| berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai | langsung lintas kabupaten/kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil |
Pada 2009-2014, penerbitan izin tambang menjadi kewenagan bupati, pada tahun 2014-2020 kebijakan tersebut direvisi menjadi penerbitan izin tambang menjadi kewenangan gubernur seiring pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan: pertama, membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral). Kedua, kewenangan menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan pertambangan. Ketiga, kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambanagan rakyat (IUPR). Tindaklanjut dari peralihan urusan minerba berakibat pada penyerahan pengelolaan IUP/IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari bupati/walikota kepada gubernur dan penyerahan pengelolaan IUP PMA (Penanaman Modal Asing) dari bupati/walikota/gubernur kepada menteri. Pemerintah propinsi juga wajib membentuk
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan.16 Pasca diterbitkannnya UU Minerba dan UU Ciptaker pada 2020, kewenangan IUP bergeser menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM. Dalam konsideran huruf b UU Minerba 2020 dinyatakan bahwa pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dinilai menjadi salah satu kendala termasuk perizinan, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. 17 Hal ini kemudian menjadi pertimbangan perubahan UU No. 4 tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menjadikan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian ESDM sebagai pemberi perijinan usaha pertambangan.
Dalam kronologis status PT TMS pada periode 2009 sd 2020 berada pada pengaktivan kembali Kontrak Karya, tahap ekplorasi dan study kelayakan. Merujuk pada UU Minerba 2020, UU ini juga memberikan jaminan terhadap pemegang IUP eksplorasi untuk mendapatkan IUP kegiatan operasi produksi (Pasal 46). Hal ini dinyatakan sebagai berikut:
(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
Dengan demikian perubahan UU Minerba-lah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Sangihe, dimana usaha pertambangan dan lokasi produksi berada tidak dilibatkan dalam proses penerbitan ijin PT. TMS. Disisi lain Pemerintah Pusat tidak mempertimbangkan rekomendasi dan permohonan peninjauan kembali terkait ijin lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Sangihe. Hal ini menunjukkan power full-nya kewenangan pengelolaan pertambangan ada di tangan otoritas pemerintah pusat dan menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.
Sentralistiknya penerbitan izin ini menurut Derita Prapti Rahayu dapat dilihat bertujuan untuk mengurai permasalahan perizinan yang nantinya akan mempermudah iklim berinvestasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun apabila dilihat melalui kacamata Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, terdapat ketidaksesuaian antara aturan tersebut dengan nilai konstitusi, keadilan, keberlanjutan lingkungan, hingga semangat reformasi18. Belajar pada era hukum pertambangan pada masa orde baru (UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) yang kental dengan nuansa sentralistiknya, menurut I Wayan I Nyoman Nurjaya menunjukkan beberapa kelemahan substansial seperti Pertama, hukum hanya digunakan sebagai sebuah legal instrument untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan pengelolaan sumber daya alam berorientasi pada eksploitasi dan cenderung mengabaikan kepentingan konservasi serta keberlanjutan sumber daya alam; Kedua, mengabaikan ragam akses dan kepentingan serta mematikan potensi ekonomi masyarakat karena cenderung berpihak pada pemodal besar (capital oriented); Ketiga paradigma pengelolaan yang sentralistik karena menganut paham penguasaan negara hanya dilaksanakan oleh negara/ pemerintah (state-based resource management); Keempat tidak terintegrasinya sistem ekologi akibat pendekatan yang bernuansa sektoral; Kelima nihilnya koordinasi dan keterpaduan antar pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam; Keenam terjadi pengabaian atas hak-hak asasi manusia, khususnya pada hak masyarakat adat dalam kemajemukan hukum penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.19 Politik hukum yang tidak demokratis dan berorientasi investasi yang demikian menjadi penyebab utama konflik perijinan pertambangan di Indonesia.
2. Tidak Sinkronnya Peraturan Daerah dengan UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K)
UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) mendefinisikan Pulau Kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya20. Wilayah Pulau Sangihe mempunyai luas 736,98-kilometer persegi. Dengan demikian, Pulai Sangihe digolongkan ke dalam pulau kecil dan pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU 27/2007 jo UU 1/2014 merupakan jurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya dan diprioritaskan untuk:
a. konservasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. budi daya laut;
e. pariwisata;
Kemudian kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: (a). memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; (b). memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan (c). menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.21 Maka, dengan melihat potensi alam Pulau Sangihe dan yang telah dikembangkan secara turun temurun pemanfaatan yang seharusnya diprioritaskan adalah (i) budi daya laut; (ii) usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari mengingat sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan; (iii) pariwisata, dengan potensi kepulauan ini memiliki gugusan pulau yang indah, dan kekayaan biota bawah laut; (iv) pertanian organik, dimana wilayah ini dan penduduk telah mengembangkan biofarma dan tanaman hias.
Sedangkan untuk pemanfaatan dalam rangka PMA, UU WP3K memandatkan harus mendapat izin Menteri, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. PMA sendiri harus mengutamakan kepentingan nasional. Juga izin yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.22 Izin yang diberikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
2) Menjamin akses publik;
3) Tidak berpenduduk;
4) Belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal;
5) Bekerja sama dengan peserta Indonesia;
6) Melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
7) Melakukan alih teknologi; dan
8) Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 26A UU WP3K, secara tegas bahwa Pulau Kecil tidak diprioritaskan untuk Pertambangan, termasuk untuk PMA. Demikianhalnya Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Permen-Kp/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-Kp/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi), tidak menegasikan ketentuan undang-undang. Permen KKP mengatur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) vaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Namun, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada 55 pulau kecil dengan 164 konsesi pertambangan mineral dan batubara. Diantaranta di pulau Bunyu di Kalimantan Utara, Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara dan Pulau Gebe di Maluku Utara. Keberadaan tambang di pulau kecil ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, diantaranya membuat sumber air tercemar dan hilang, serta penghancuran sumber pangan.23
Menurut Suharyanto Direktur Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, mengatakan salah satu persoalan yang menyebabkan pertambangan bisa masuk di pulau-pulau kecil karena ini tidak diatur dalam RZWP3K. Peruntukan suatu wilayah, termasuk untuk pertambangan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Selama Perda RTRW mengatur bahwa di pulau kecil pada wilayah tersebut bisa dilakukan pertambangan, maka izin bisa diterbitkan24.
Perda yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah (Perda) Sulut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014-2034 yang mencatat lima kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan peruntukan pertambangan emas. Lima kecamatan itu adalah Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu Selatan, dan Tamako. Hal yang sama juga diatur Perda Kepulauan Sangihe Nomor 4/2014 tentang RTRW 2014-2034. Dua perda ini tidak harmonis dengan UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K). Seharusnya, pemanfaatan pulau dengan luas di bawah 200.000 hektar diprioritaskan untuk, antara lain, konservasi, pariwisata, dan perikanan. Selain itu terdapat perusahaan yang sudah mengantongi izin sebelum UU No.1 Tahun 2014 terbit, sehingga perusahaan itu sudah melakukan aktivitas di pulau kecil. Tapi melalui koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait itu diharapkan ke depan pemerintah dapat mendorong revisi Perda RTRW, sehingga melarang pertambangan di pulau-pulau kecil. Hasil koordinasi itu akan selesai tahun ini dengan menerbitkan satu aturan bersama seperti Surat Edaran (SE). Aturan itu pada intinya menegaskan agar Perda RTRW yang tidak selaras dengan UU No.1 Tahun 2014 harus ditinjau kembali dan untuk izin yang habis, maka tidak bisa diperpanjang lagi.25
Walau PT TMS telah mendapatkan Kontrak Karya pada 1997 dan melakukan permulaan tahap eksplorasi pada 2010, bukan berarti penerbitan izin operasional tidak berkoordinasi dengan KKP. Terlebih PT.TMS menyatakan bahwa mobilitas peralatan akan menggunakan jalur laut
3. Minimnya Pengawasan terhadap Perlindungan Hutan Lindung karena wilayah Konsesi PT TMS Mencakup Hutan Lindung yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Wilayah Konsensi PT TMS seluas 42.000 ha mencakup pula kawasan Hutan Sahendaruman. Hutan Sahendaruman sudah ditetapkan sebagai hutan lindung melalui SK MenHutBun No.452/ KTPS-II/1999 pada tanggal 17 Juni 1999 wilayah konsesi PT TMS.
Pada hutan lindung ini terdapat 70 hulu sungai yang menjadi sumber air bagi seluruh masyarakat Pulau Sangihe. Masyarakat mendapatkan berupa hasil hutan bukan kayu seperti sagu, umbiumbian, kelapa dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Terdapat pula Hutan Purba yang oleh kearifan lokal setempat tidak pernah dirambah dan wilayah hutan ini juga merupakan habitat satwa endemic endemik Sangihe termasuk 10 (sepuluh) spesies burung diantaranya spesies burung "seriwang" (dalam bahasa lokal "manu niu") yang sangat dilindungi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 angka 8, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Oleh karena itu pemanfaatan hutan lindung tidak boleh merusak ekosistem hutan lindung. Pasal 38 UU ini memastikan hal tersebut dengan melarang penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Keterangan KLHK menyatakan PT TMS belum mengajukan permohonan pemanfaatan konsesinya di hutan lindung. Informasi bahwa PT TMS akan melakukan penciutan dari 42.000 menjadi 25.000 ha itu juga tidak ada dikawasan hutan lindung, haruslah dikawal dan dipastikan diajukan, sehingga kawasan hutan lindung diluar wilayah konsesi tambang PT. TMS.
Selain hutan lindung di Kawasan Gunung Hutan Sahendaruma, di seluruh pesisir Pulau Sangihe terdapat kawasan hutan mangrove (green belt) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. Hutan mangrove dapat rusak sebagai akibat operasi pertambangan.
10 Pemantauan di Lokasi dilakukan pada 5 Oktober 2021
11 Pasal 1 angka 28a. Sebelumnya dalam UU No.
4 tahun 2009 tentang Minerba tidak terdapat definisi Wilayah Hukum Pertambangan.
12 Pasal 1 angka 29
13 Pasal 1 angka 30
14 Pasal 35 Ayat 1 sd 3
15 Pasal 6 Ayat (1) huruf f,g,h
16 Dewi Anggraini dan Febriani (2017), Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Pembangunan Nagari, [S.l.], v. 2, n. 2, p.
123 - 136, jan. 2018. ISSN 2527- 6387. <https://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn/article/view/33>.
17 Konsideran huruf b UU Minerba 2020
18 Derita Prapti Rahayu Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, Volume 16. Number 1. June 2021 Page 164-172 Pandecta http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta
19 INyoman Nurjaya, Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional, dilansir melalui laman https://simposiumjai. ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/8.2.1-I-Nyoman-Nurjaya.pdf, h. 4-5.
20 PAsal 1 angka 3 UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K)
21 Pasal 23 UU WP3K
22 Pasal 26A UU WP3K
23 Kementerian KKP: Tidak Boleh Ada Penambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil https://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-kkp--tidak-boleh-ada-penambangan di-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecil-lt5c98ca39eca40/?page=2
24 Ibid
25 Kementerian KKP: Tidak Boleh Ada Penambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil https://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-kkp--tidak-boleh-ada-penambangandi-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecil-lt5c98ca39eca40/?page=2
B. Pelanggaran Hak Perempuan
1. Pelanggaran Hak Atas Informasi
UUD 1945 telah menjadikan hak atas informasi sebagai hak konstitusional warga termasuk perempuan. Pasal 28F menjamin bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pemenuhan hak atas informasi ini berkontribusi terhadap hak partisipasi warga negara dalam pembangunan, termasuk untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Perempuan di Pulau Sangihe menyampaikan bahwa mereka mengetahui IUP operasi produksi PT TMS telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM RI dari mulut ke mulut. Walaupun pernah dilakukan sosialisasi terbatas di kantor Kelurahan Bowane, warga tidak mendapatkan informasi tentang dampak jika PT TMS beroperasi. Juga tidak ada sosialisasi khusus untuk perempuan sebagai kelompok rentan yang akan mendapatkan dampak dari pembangunan.
Masyarakat termasuk perempuan yang terkena dampak tidak pernah mengetahui adanya pengumuman AMDAL yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik berupa media cetak maupun pengumuman pada papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta media lainnya. Masyarakat termasuk perempuan juga tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik AMDAL seperti Lokakarya, Seminar, Focus Group Discussion, Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, dan/atau metode lain untuk berkomunikasi secara dua arah sehingga masyarakat tidak dapat memahami secara jelas dan terang mengenai maksud dan tujuan dari Izin PT TMS. Masyarakat juga tidak mendapatkan akses terhadap dokumen AMDAL dan Ijin Lingkungan PT TMS.
Untuk memperoleh informasi, masyarakat telah meminta informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara melalui: (i) surat Ketua Badan Adat Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Juni 2021 yang tidak ditanggapi; dan (ii) Surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minahasa tertanggal 20 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Utara perihal permintaan informasi Salinan dokumen lingkungan kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ditanggapi dengan surat No. 660.1/316/I/DLHD/2021 tanggal 2 Juni 2021, perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menolak memberikan salinan dokumen lingkungan yang dimohonkan.
Dari uraian diatas, negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara telah melanggar hak konstitusional yaitu ha katas informasi. Tidak dijalankannya UU PPLH dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Dengan tidak dipenuhinya ha katas informasi, menyebabkan masyarakat, termasuk permepuan tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan, termasuk keberatannya. Ketertutupan informasi menjadikan informasi yang berkembang didalam masyarakat berpotensi terjadinya dissinformasi atau tidak terinformasikan secara benar dan utuh.
2. Tidak Adanya Konsultasi Publik Yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Perempuan
Untuk memberikan panduan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan KLHK menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:
a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak pihak yang terkait.26
Tujuan dilibatkannya masyarakat agar:27
1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;
PermenLHK No. 26 Tahun 2018 menjabarkan masyarakat yang terkena dampak mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), dan kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Dengan demikian perempuan wajib diikut serta dalam setiap proses konsultasi.
Hal inipun dijamin dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 7 CEDAW huruf b mewajib negara untuk memastikan perempuan setara dengan laki-laki, dalam berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan.
Secara khusus UU No. 7 tahun 1984 memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk memberikan akses dan manfaat yang setara antara lelaki dan perempuan di perdesaan, yaitu :
(1) Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalahmasalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.
(2) Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upayaupaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;"
Dengan demikian, perempuan harus dilibatkan secara setara dalam proses-proses pembangunan yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Seperti penyediaan forum tersendiri, bahasa yang mudah dipahami dan metode konsultasi publik yang berbeda dengan kelompok laki-laki. Dalam kasus ini, tidak ada perlibatan perempuan, termasuk mengenali kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan yang sebagian besar waktunya berada di rumah.
Dengan tidak adanya konsultasi khusus untuk kelompok perempuan perdesaan, baik untuk pembangunan maupun operasi pertambangan, maka proses penerbitan SIUP Operasional PT TMS tidak sesuai prosedur, dan melanggar peraturan-peraturan yang diterbitkan negara sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan pemenuhan hak atas perlakukan khusus bagi kelompok rentan.
3. Tertundanya Laporan Autopsi Mempengaruhi Kehidupan Perempuan
Istri mendiang Helmud Hontong mengalami kesulitan untuk mengurus Tabungan Pensiun (Taspen) dan asuransi pendidikan anaknya karena adanya persyaratan untuk melampirkan hasil autopsi kematian. Hasil autopsy sendiri sampai pemantauan lapangan belum diterima keluarga. Hal ini berdampak terhadap perempuan (isteri) yang kehilangan rasa aman terhadap kondisi keluarga.
26 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
27 Ibid Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
C. Potensi Pelanggaran Hak Perempuan
1. Potensi Kehilangan Hak Atas Tanah, Sumber Daya Alam dan Ruang Hidup
Walau Izin lingkungan PT TMS mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan operasi produksi pada area dengan luasan 65,5 ha dari 42.000 Ha wilayah konsesinya. Secara bersamaan dapat melakukan eksplorasi lanjuta di wilayah lainnya. Wilayah konsesi penambangan yang mencapai 57% dari wilayah Kepulauan Sangihe dan berada di kawasan berpenduduk. Maka, berpotensi merugikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi penambangan. Potensi hak yang dilanggar yaitu: Hak atas tanah (hak milik, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan)
2. Potensi Kehilangan Hak atas Tempat Tinggal dan Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak
Tawaran harga pembebasan lahan dari PT TMS kepada masyarakat seharga Rp 5.000 per meter atau Rp 50.000.000 per hektar menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpastiaan masa depan warga. Penawaran harga tanah yang tidak mendasar yang berpotensi menyebabkan warga kehilangan lahan pertanian dan/atau tempat tinggalnya, juga menyebabkan mereka tidak tahu harus kemana, mengingat kecilnya Pulau Sangihe.
Pembebasan lahan akan menyebabkan masyarakat yang hidup sebagai petani akan kehilangan pekerjaannya. Begitupun, masyarakat yang tidak bertanah atau menjadi penggarap pada pemilik tanah, akan semakin miskin. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak".
3. Potensi Pelanggaran Hak atas Lingkungan Yang Sehat dan Baik
Penambangan emas, kecil atau besar berpotensi merusak lingkungan hidup. Kekhawatiran terjadinya kerusakan pada hutan lindung dan hutan mangrove, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air bersih, dan pencemaran lain, masih bersifat potensi. Konstitusi Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan perlakuan khusus, sebagai berikut:
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan perlakuan khusus termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak konstitusionalnya.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kembali hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik Pasal 65, yaitu:
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
UU Lingkungan Hidup juga memerintahkan adanya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (Pasal 13 UUPPLH). Salah satu bentuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah adanya ... e. Amdal (Pasal 14 UUPPLH).
Namun dengan tidak dipenuhinya hak masyarakat dan perempuan dalam AMDAL untuk memastikan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, ketertutupan informasi dan tidak koordinatifnya antar Kementerian/Lembaga, maka potensi pelanggaran hak ini akan terjadi ketika operasi produksi dilaksanakan.
#BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pulau Sangihe Sebagai Ruang Hidup Masyarakat. Wilayah Pulau Sangihe selama berabad-abad merupakan ruang hidup masyarakat. Hal ini ditandai dengan kepemilikan bangunan rumah tinggal yang telah digunakan secara turun temurun, tanah pertanian yang selama ini menghidupi dengan tanaman pala, cengkih, kelapa dll. Ruang hidup juga melingkupi kehidupan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai sejarah dan asal-usul, makam leluhur dan makam keluarga serta kerabat, serta kehidupan keagamaan.
2. PT TMS mendapatkan Kontrak Karya pada 1997 dan berproses sampai dengan terbitnya SK Menteri ESDM No. 163.K/MB.04/ DJB/2021: Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada 29 Januari 2021. Berdasarkan Izin lingkungan PT TMS mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan operasi produksi pada area dengan luasan 65,5 ha. PT TMS merencanakan eksplorasi lanjutan selama produksi pada wilayah prospek lainnya
3. PT TMS telah memohonkan untuk menciutkan wilayah KK menjadi 25.000 ha, dengan hanya mempertahankan wilayah yang akan ditambang dan wilayah-wilayah prospek untuk eksplorasi lanjutan. Wilayah yang dideleniasi merupakan wilayah yang tidak dijumpai mineralisasi logam serta wilayah pada Kawasan Taman Nasional dan/atau Hutan Lindung.
4. Pemantauan menemukan bahwa terbitnya IUP PT TMS disebabkan tiga hal utama yaitu: Pertama, Sentralistik pengelolaan pertambangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe tidak memiliki otoritas atas pertambangan di wilayahnya. Hal sebagai akibat perubahan-perubahan UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah yang tidak diiringi persiapan pelaksanaan undang-undang dan penyelesaian dampak akibat perubahan serta power fullnya kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, tidak sinkronnya Peraturan Daerah dengan UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (WP3K) yang melarang penambangan di Pulau Kecil; dan Ketiga, Minimnya Pengawasan terhadap Perlindungan Hutan Lindung karena wilayah Konsesi PT TMS Mencakup Hutan Lindung yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Orientasi sectoral menyebabkan lemahnya koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, seperti tidak dilibatkannya Kementerian Kelautan dan Perikanan, masuknya Kawasan hutan lindung dalam wilayah konsensi dan tidak melibatkan pemerintah daerah setempat.
5. Pelanggaran Hak Perempuan dalam penerbitan IUP PT TMS yaitu: (1) Pelanggaran Hak Atas Informasi yaitu perempuan tidak pernah mengetahui adanya pengumuman AMDAL yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan ditolaknya permohonan informasi tentang AMDAL dan Ijin Lingkungan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara; dan (2) Tidak Adanya Konsultasi Publik Yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Perempuan. Dengan tidak adanya konsultasi khusus untuk kelompok perempuan perdesaan, baik untuk pembangunan maupun operasi pertambangan, maka proses penerbitan SIUP Operasional PT TMS tidak sesuai prosedur, dan melanggar peraturan-peraturan yang diterbitkan negara sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan pemenuhan hak atas perlakukan khusus bagi kelompok rentan.
Secara khusus pemantauan mendapati hasil autopsy kematian Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang belum diterima keluarga, padahal dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administrative berbagai hal telah berdampak terhadap hilangnya rasa aman perempuan, dalam hal ini isteri almarhum.
6. Pemantauan mencatat potensi pelanggaran hak perempuan, yaitu: (i) Kehilangan Hak Atas Tanah, Sumber Daya Alam dan Ruang Hidup; (ii) Kehilangan Hak atas Tempat Tinggal dan Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak akibat pembebasan lahan; dan (iii) Hak atas Lingkungan Yang Sehat dan Baik. Dengan tidak dipenuhinya hak masyarakat dan perempuan atas hak informasi dan hak berpartisipasi secara bermakna serta dan lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga, maka pelanggaran hak ini akan terjadi ketika operasi produksi dilaksanakan
B. Rekomendasi
1. Komnas Perempuan
Menerbitkan surat rekomendasi untuk penerbitan Visum Wakil Bupati Kepulauan Sangihe ke Kapolda Sulawesi Utara
Mendukung upaya hukum warga untuk pembatalan surat ijin dengan memberikan Keterangan Tertulis sebagai sahabat Keadilan dalam gugatan 53 perempuan ke PTUN Manado
Tetap melakukan pemantauan Kasus Penambangan Emas Sangihe
2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait untuk pengelolaan pertambangan di Indonesia
Bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan review IUP yang diberikan di Pulau Kecil untuk dihentikan
Bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan PTTMS mengajukan penciutan wilayah konsesi dan mengeluarkan hutan lindung dari wilayah konsesi.
Melakukan pengawasan pertambangan terhadap PT TMS
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bersama-sama dengan Kementerian ESDM memastikan PT TMS mengajukan penciutan wilayah konsesi dan mengeluarkan hutan lindung dari wilayah konsesi.
Memenuhi hak atas informasi dan partisipasi perempuan dalam penyusunan AMDAL dan ijin lingkungan
Mensosialisasikan Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan kepada seluruh pemrakarsa dan penyelenggara AMDAL dan izin Lingkungan
4.Kementerian Kelautan dan Perikanan
Melakukan pengawasan pelaksanaan operasi produksi PT.TMS, khususnya penggunaan ruang laut di Kepulauan Sangihe
Bersama-sama dengan Kementerian ESDM melakukan review IUP yang diberikan di Pulau Kecil sebelum keberlakuan UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Sangihe dan Sulawesi Utara melakukan review Perda tentang tata ruang yang belum sesuai dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5. Masyarakat #SaveSangiheIsland
Mengedepankan mekanisme keberatan dan koreksi secara konstitusional
Menggunakan pendekatan anti kekerasan sebagai cara kerja
Melibatkan partisipasi bermakna perempuan Sangihe.
DAFTAR PUSTAKA
Biro Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka TAhun 2022, Sangihe, 2022 halaman 3-5
Derita Prapti Rahayu Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, Volume 16. Number 1. June 2021 Page 164-172 Pandecta http://journal.unnes.ac.id/nju/ index.php/pandecta
Dewi Anggraini dan Febriani (2017), Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Pembangunan Nagari, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 123 - 136, jan. 2018. ISSN 2527-6387. <https://ejournal.sumbarprov.go.id/ index.php/jpn/article/view/33>.
https://barugold.com/projects/sangihe-gold-project/
https://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-kkp--tidakboleh-ada-penambangan-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecillt5c98ca39eca40/?page=2
I Nyoman Nurjaya, Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional, dilansir melalui laman https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/ uploads/20/2020/03/8.2.1-I-Nyoman-Nurjaya.pdf, h. 4-5.
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN