Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

135 halaman · 135 halaman diproses dengan OCR · 40.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. JIWA JIWA YANG DISIKSA:
  2. Tim Pemantau
  3. Komnas Perempuan
  4. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
  5. Tim Diskusi
  6. Tim Penulis
  7. Penyelaras Akhir
  8. Tim Pendukung
  9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  10. KATA PENGANTAR
  11. RINGKASAN EKSEKUTIF
  12. DAFTAR ISI
  13. BAB IV
  14. DAFTAR TABEL, DIAGRAM, dan GRAFIK
  15. TABEL
  16. DIAGRAM
  17. GRAFIK
  18. BABI PENDAHULUAN
  19. 1.1. Latar Belakang
  20. 1.2. Tujuan
  21. 1.3. Metodologi
  22. Pendekatan dan Desain Pemantauan
  23. 1.4. Cakupan Wilayah dan Waktu
  24. Sasaran Pemantauan
  25. 1.5. Metode analisis
  26. 1.6. Prinsip dan Pendekatan
  27. 2.1. Instrumen HAM Internasional
  28. 1. The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
  29. 6. Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Mandela Rules)
  30. 2.2. Kerangka Hukum Nasional
  31. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  32. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  33. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  34. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  35. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  36. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  37. 3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
  38. 3.1.1. Kelas dan Daya Tampung LPP
  39. 3.1.2. Pendekatan Pembinaan
  40. 3.1.3. Kegiatan WBP di LPP
  41. 3.1.4. Sistem Perwalian
  42. 3.1.5. Pembinaan untuk WBP Perempuan Terpidana Mati
  43. 3.1.6. Pemenuhan Hak atas Kesehatan, termasuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi
  44. 3.1.6.1. Kebersihan dan Ketersediaan Fasilitas
  45. 3.1.6.2. Tenaga Kesehatan dan Status Klinik
  46. 3.1.6.3. Akses pada Jaminan Kesehatan
  47. 3.1.6.4. Kesehatan Seksual dan Reproduksi
  48. 3.1.6.5. Perempuan Hamil, Menyusui, dan Memiliki Anak
  49. 3.2. Situasi Perempuan Terpidana Mati
  50. 3.2.1. Data Diri dan Latar Belakang Kasus
  51. Grafik 3.2. Jenjang Pendidikan Terakhir Perempuan Terpidana Mati
  52. 3.2.2. Kualitas Pendampingan Hukum Sebelum dan Sesudah Putusan
  53. 3.2.3. Akses Bantuan Hukum
  54. 3.2.4. Upaya Hukum yang Telah dan Sedang Dilakukan selama di LPP
  55. 3.2.5. Eksekusi Mati
  56. 3.2.5.1. Wacana Pelaksanaan Eksekusi Mati dan Komutasi Pidana Mati
  57. 3.2.5.2. Proses Pelaksanaan Eksekusi Mati
  58. 3.2.6. Kegiatan dan Pemenuhan Kebutuhan Perempuan Terpidana Mati di LPP
  59. 3.2.7. Prinsip Non-diskriminasi dalam Pembinaan Perempuan Terpidana Mati
  60. 3.3. Pengaturan Lain Terkait Terpidana Mati
  61. 3.3.1. Penempatan dan Pemindahan Perempuan Terpidana Mati
  62. 3.3.2. Kunjungan dan Komunikasi
  63. 3.4. Dampak Menjalani Pidana dalam Deret Tunggu Hukuman Mati
  64. 3.5. Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan
  65. 3.5.1. Asesmen dan Skrining
  66. 3.5.2. Akses Layanan Kesehatan Jiwa
  67. [Kanwil Kemenkumham]lakukan."(L, Kanwil Kemenkumham Banten, diskusi tanggal 30 Oktober 2023)
  68. 3.6. Aspirasi Pemasyarakatan
  69. 3.6.1. Persepsi tentang Hukuman Mati
  70. Peningkatan Kapasitas Petugas
  71. 3.6.2. Kebutuhan Petugas dalam Mengatasi Kejenuhan Kerja
  72. 3.6.3. Tantangan Pengawasan
  73. BAB IV ANALISIS
  74. 4.1. Penyiksaan dalam Sindrom Deret Tunggu
  75. 4.2. Situasi LPP yang semakin Memberatkan Terpidana Mati
  76. 4.2.1. Minimnya Akses Layanan Kesehatan Mental
  77. 4.2.2. Kelebihan Kapasitas Daya Tampung LPP
  78. 4.2.3. Beban Finansial yang Terbatas dan Tekanan Psikologis bagi Keluarga
  79. 4.3. Akses pada Keadilan yang Tidak Selalu Tersedia
  80. 4.4. Tertutupnya Ruang pada Kesalahan Peradilan
  81. 4.5. Negara Belum Menghapuskan Penyiksaan dan I// treatment
  82. 4.6. Pengaturan Hukuman Mati dalam KUHP Baru
  83. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  84. 5.1. KESIMPULAN
  85. 5.2. REKOMENDASI
  86. Presiden Republik Indonesia
  87. DPR RI:
  88. Kejaksaan Agung
  89. Mahkamah Agung:
  90. Kementerian Hukum dan HAM
  91. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
  92. Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Agama, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga masyarakat lainnya:
  93. DAFTAR PUSTAKA
  94. Peraturan Perundang-Undangan
  95. Standar HAM Internasional
  96. Buku, Jurnal, dan Artikel
  97. Situs

JIWA JIWA YANG DISIKSA:

Laporan Pemantauan

Situasi Perempuan Terpidana Mati

di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

eem P itti d Lapoornuan

IA

JIWA-JIWA YANG DISIKSA: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), Komnas Perempuan 2024

Tim Pemantau

Komnas Perempuan

Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi, Mariana Amiruddin, Veryanto Sitohang, Thaufiek Zulbahary, Fatma Susanti, Indah Sulastry, Citra Adelina Widiningtyas, Fadillah Adkiras, Martini Elisabeth, Maria Margareth Du'a Judith

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Muhammad Afif Abdul Qoyim, Yosua Octavian Simatupang, A'isyah Humaida Musthafa

Tim Diskusi

Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Fatma Susanti, Indah Sulastry, Maria Ulfah Anshor, Martini Elisabeth, Meilia Irawan, Ngatini, Olivia Chodijah Salampessy, Retty Ratnasari, Rina Refliandra, Siti Cotijah, Tiasri Wiandani, Yemima Katherine MS

Tim Penulis

Satyawanti Mashudi, Tiasri Wiandani, Fatma Susanti dan Arinta Dea Dini Singgi,

Penyelaras Akhir

Andy Yentriyani

Tim Pendukung

Martini Elisabeth, Meilia Irawan, Yemima Katherine Mutiara Siregar

Laporan Pemantauan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2024)

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

JI. Latuharhary No.4B,

RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

Email: [email protected] Webmail: https://komnasperempuan.go.id

KATA PENGANTAR

ak atas hidup merupakan hak asasi paling fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikitpun dalam situasi apapun dan pelanggaran atas hak untuk hidup tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Tanpa pemenuhan hak hidup, hak-hak asasi manusia lain tidak akan mempunyai arti apa-apa.Hal ini dipertegas dalam Konstitusi negara pasal 28A ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", serta dalam pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Selain itu, pelindungan atas hak hidup juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2o05 yang juga menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.

Namun, hingga saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Hukuman mati seolah sangat dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia karena diasumsikan bahwa praktik hukuman mati dapat memberikan efek jera sehingga dapat mengendalikan kejahatan tertentu dan membawa rasa aman bagi masyarakat dan negara. Sungguh sebuah praktik yang tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana karena masih menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal paradigma dalam tatanan hukum pidana Indonesia saat ini telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice).

Besar potensi vonis atas hukuman mati justru dihasilkan dari rentetan proses hukum yang tidak adil. Khusus untuk perempuan terpidana mati, vonis yang dijatuhkan terhadap mereka bahkan tidak memperhitungkan posisi perempuan sebagai korban dalam berbagai kasus. Terdapat pula praktik pengabaian pada kerentanan perempuan dalam beberapa kejahatan, seperti narkotika, yang saat ini cenderung dengan sengaja menyasar untuk memanfaatkan anak dan perempuan. Hukuman mati dan situasi perempuan dalam deret tunggu merupakan situasi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM dan penyiksaan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) yang juga telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 maupun Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah lebih dulu diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Untuk memperkuat advokasinya dan sesuai dengan mandatnya sebagai lembaga nasional HA, Komnas Perempuan memandang penting untuk mengetahui lebih utuh pengalaman para perempuan terpidana mati terkait kerentanan khusus yang dialami sebagai perempuan dan mengidentifikasi kekerasan berbasis gender (KBG), serta praktik penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mungkin dialami oleh para perempuan terpidana mati. Pemantauan yang dilakukan terhadap 14 perempuan terpidana mati yang berada di Banten, Bali, Bandung, Lampung, Malang, Medan, Semarang dan Yogyakarta. Pemantauan dilakukan dengan pelibatan lembaga pemasyarakatan, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil di wilayah pemantauan serta berbagai pemangku kepentingan seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan tinggi dan Pemerintah Daerah. Pelibatan dimaksudkan tidak saja untuk mendapatkan informasi langsung dan memverifikasi dengan situasi faktual, melainkan juga menjadi ruang bagi Komnas Perempuan dalam melakukan konsolidasi dan advokasi terhadap praktik dan upaya hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan dan sejalan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan dan kekerasan berbasis gender terutama terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan perempuan terpidana mati.

Hasil temuan dan analisis yang tersaji dalam laporan ini menjadi rekomendasi kebijakan bagi kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari mandat Komnas Perempuan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Juga memberikan gambaran kepada publik tentang situasi perempuan terpidana mati, serta untuk memperkuat dukungan publik terhadap upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para perempuan terpidana mati, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, rekanrekan jaringan masyarakat sipil dan publik luas yang juga terlibat memberikan masukan pada Konsultasi Publik dalam penulisan laporan ini. Secara khusus kepada Tim Penyusun Laporan, seluruh Tim Pemantau baik dari Komnas Perempuan maupun kepada Tim dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), dan Tim Diskusi Komnas Perempuan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi upaya pemenuhan dan pelindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan di Indonesia.

Ketua,

Andy Yentriyani

RINGKASAN EKSEKUTIF

ak untuk hidup merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) paling mendasar dan absolut bagi manusia. Namun hingga saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati meskipun praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Di Indonesia, hak untuk hidup sendiri dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (biasa disebut dengan CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang menegaskan tentang hak hidup dan pengakuan atas hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Proses hukum yang tidak selalu adil dan sempurna turut mendorong penghapusan pidana mati untuk melindungi HAM terpidana. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum sehingga pidana mati dinilai tidak tepat dan mengancam HAM. Akan tetapi Indonesia masih mempertahankan legalitas dalam hukuman mati sebagai pidana pokok sesuai ketentuan dalam hukum positif. Hal ini diperkuat oleh praktik pemidanaan mati setiap tahunnya. Saat ini terdapat total 428 terpidana mati yang berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia. Dengan pertambahan jumlah terpidana mati maka akan menambah jumlah deret tunggu orang-orang yang akan menghadapi pidana mati.

Berdasarkan pada situasi tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu untuk dapat menemukenali dan mengidentifikasi fakta, bentuk dan pola pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di samping itu juga penting dilakukannya pemantauan terhadap Lapas-lapas yang menampung para terpidana mati dengan berbagai konsekuensinya serta implementasi kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan terpidana mati di Lapas.

Komnas Perempuan telah melakukan kunjungan dan pemantauan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 di Lapas Perempuan di 8 (delapan) wilayah di Indonesia yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten. Melalui pemantauan ini Komnas Perempuan dapat mendokumentasikan situasi dan kondisi dari 14 Perempuan terpidana mati di 8 (delapan) Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dari total 15 perempuan terpidana mati yang menunggu eksekusi di 9 (sembilan) LPP.

Pemantauan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa diskusi kelompok terpimpin (FGD), wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Selain melakukan kunjungan terhadap perempuan terpidana mati, pemantauan juga dilakukan melalui pengamatan terhadap situasi Lapas dan Petugas Lapas. Komnas Perempuan juga berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), Petugas Lapas, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil di mana perempuan terpidana mati berada.

Analisis data temuan pemantauan menggunakan prinsip-prinsip standar HAM internasional, khususnya The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(CAT) atau Konvensi Anti Penyiksaan. Tentunya analisis juga dilakukan dengan merujuk pada perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan kerangka konseptual dari kondisi ideal pengakuan, pelindungan, penegakan dan pemenuhan HAM, termasuk penghapusan diskriminasi berbasis gender.

Dalam pemantauan ini, perempuan terpidana mati dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan sebanyak 6 perempuan dan untuk kasus narkotika sebanyak 8 orang. Para perempuan terpidana mati ini telah menjalani pidana kurungan dalam LPP dalam jangka waktu dari 2 tahun hingga 22 tahun, artinya ada yang telah melebihi maksimal hukuman penjara di Indonesia yaitu 20 tahun. Hasil kunjungan dan pemantauan memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terutama dalam masa deret tunggu. Keputusan penjatuhan hukuman mati pada pelaku perempuan seringkali tidak mempertimbangkan kerentanan, latar belakang serta kondisi sosial ekonomi mereka yang dapat menempatkan perempuan melakukan pelanggaran hukum tersebut karena tidak mengetahui, ditipu daya, dijebak atau dipaksa. Masa tunggu tanpa kepastian di tengah bayang-bayang ancaman kematian, dan berlarut-larut, berdampak pada kondisi psikologis. Apalagi dalam masa tunggu tersebut, para perempuan terpidana mati ini berada dalam Lapas yang melebihi kapasitas, fasilitas kebersihan dan kesehatan terbatas, serta tidak tersedia layanan kesehatan mental yang memadai. Hal ini memperberat kondisi dan penderitaan psikologis yang dialami oleh perempuan terpidana mati dan dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan diskriminasi terhadap martabatnya serta perampasan hak asasi manusia. Di samping itu juga terdapat kondisi ketersediaan pendampingan hukum yang terbatas serta masih sulitnya mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas baik serta tidak berbayar. Kondisi peradilan yang tidak adil dan bantuan hukum yang tidak memadai untuk memperjuangkan hak atas keadilan yang berujung pada pemidanaan mati dapat menjadi peristiwa perampasan hidup secara sewenang-wenang.

Dampak dari penjatuhan hukuman mati, merupakan penyiksaan yang tidak hanya dirasakan oleh terpidana mati, tetapi juga keluarga dan pihak-pihak yang ada di sekitar terpidana mati. Stigma, diskriminasi, penderitaan dan kesedihan, serta ketakutan dialami oleh keluarga dari perempuan terpidana mati sejak dalam masa deret tunggu hingga eksekusi mati dilaksanakan, bahkan pada keluarga dan anakanak dari perempuan terpidana mati.

Berdasarkan pada temuan tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan serta penganggaran untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan terpidana mati yang berada di Lapas yaitu hak atas kesehatan, khususnya akses terhadap layanan kesehatan mental, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan kesehatan reproduksi, serta memastikan penyediaan pendampingan hukum yang berkualitas dan dapat diakses. Di samping itu, mengingat hukuman mati adalah bagian dari pelanggaran dan penyiksaan, Komnas Perempuan juga merekomendasikan pelaksanaan komutasi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan grasi dan tidak melakukan eksekusi terhadap para Perempuan terpidana mati yang berada dalam deret tunggu. Pemerintah juga perlu segera mengeluarkan kebijakan dan mekanisme dalam proses hukum dan pemasyarakatan dalam upaya pencegahan penyiksaan dan penghapusan pidana mati dengan tidak melakukan penuntutan pidana mati.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF vii DAFTAR ISI X DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN DIAGRAM xiii BABI 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. 3 6 1.2. Tujuan 7 1.3. Metodologi 1.4. Cakupan Wilayah dan Waktu 7 1.5. Metode analisis 11 1.6. Prinsip dan Pendekatan 16 BAB II 19 KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN 19 2.1. Instrumen HAM Internasional 21 2.2. Kerangka Hukum Nasional 24 BAB III 27 TEMUAN PEMANTAUAN 27 3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 29 3.2. Situasi Perempuan Terpidana Mati 46 3.3. Pengaturan lain terkait Terpidana Mati 67 3.4. Dampak menjalani pidana dalam deret tunggu hukuman mati 71 3.5. Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan 75 3.6. Aspirasi Pemasyarakatan 82

BAB IV

ANALISIS 89 4.1. Penyiksaan dalam Sindrom Deret Tunggu 89 4.2. Situasi LPP yang semakin Memberatkan Terpidana Mati 91 4.3. Akses pada keadilan yang tidak selalu tersedia 94 4.4. Tertutupnya Ruang pada Kesalahan Peradilan 97 4.5. Negara belum menghapuskan penyiksaan dan ill treatment 98 4.6. Pengaturan Hukuman Mati dalam KUHP Baru 100 BABV 101 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 105 5.1. KESIMPULAN 107 5.2. REKOMENDASI 108 DAFTAR PUSTAKA 113

DAFTAR TABEL, DIAGRAM, dan GRAFIK

TABEL

Tabel 1.1. Daftar Kunjungan Komnas Perempuan berdasarkan Lokasi, Jumlah Terpidana Mati dan Waktu Kunjungan 8 Tabel 1.2. Jumlah Narasumber berdasarkan Lokasi dan Jenis Narasumber .... 10 Tabel 3.1. Jumlah WBP, Daya Tampung Lapas dan Tingkat Kepenuhan 30 Tabel 3.2. Status Klinik, Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan 38 Tabel 3.3. Rentang Usia WBP Perempuan Terpidana Mati 48 Tabel 3.4. Status Perkawinan WBP Perempuan Terpidana Mati 49 Tabel 3.5. Jumlah Anak WBP Perempuan Terpidana Mati 49

DIAGRAM

Diagram 1.1. Lini Masa Pemantauan Komnas Perempuan tentang WBP Terpidana Mati 7 Diagram 3.1. Jenis Tindak Pidana Perempuan Terpidana Mati 47 Diagram 3.2. Status Kewarganegaraan WBP Perempuan Terpidana Mati 47

GRAFIK

Grafik 3.1. Lama WBP Perempuan Terpidana Mati Dipenjara 48 Grafik 3.2. Jenjang Pendidikan Terakhir Perempuan Terpidana Mati 50

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ingga saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati meskipun banyak negara telah menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Kecenderungan internasional juga semakin meninggalkan praktik hukuman mati seperti Laporan Amnesty International yang menginformasikan bahwa pada saat mereka mulai bekerja di tahun 1977 terdapat hanya 16 negara yang secara total menghapus hukuman mat. Saat ini, jumlahnya bertambah menjadi 112 negaralebih dari setengah dari jumlah negara-negara di dunia. Lebih dari dua pertiganya mengarah pada penghapusan hukuman mati di dalam hukum dan praktiknya. Hal ini karena penerapan hukuman mati dianggap melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan.

Hak untuk hidup merupakan HAM paling mendasar dan absolut bagi manusia, sehingga penghapusan pidana mati dilaksanakan di banyak negara seperti Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia yang juga telah meratifikasi The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). UDHR dan ICCPR merupakan dokumen kesepakatan Internasional yang memuat isi mengenai HAM dan Hak sipil dan politik dimana hak tersebut berkaitan dengan HAM dan hukum nasional yang melindungi HAM tersebut. Proses hukum yang tidak selalu adil dan sempurna turut menyebabkan penghapusan pidana mati untuk melindungi HAM terpidana. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses hukum sehingga pidana mati dinilai tidak tepat dan mengancam HAM.

Di Indonesia, hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hukuman mati dapat dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam Pasal 28l ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Pengakuan atas hak untuk bebas dari penyiksaan juga dijamin secara tegas dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-1/2003, pengaturan tentang pembatasan hak sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tidak berlaku bagi hak-hak yang telah dikecualikan oleh Konstitusi itu sendiri, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan. Perlindungan ini juga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang lainnya, karena seriusnya tindakan ini bagi martabat manusia. Selain itu, hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sebagaimana diatur juga dalam Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (biasa disebut dengan CAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia pada tahun 1998 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Ratifikasi tersebut bertujuan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan HAM. Akan tetapi Indonesia masih mempertahankan legalitas dalam hukuman mati sebagai pidana pokok sesuai ketentuan dalam hukum positif bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah. Kondisi ini tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana dimana pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice).

Setiap tahun Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan pengumpulan data terhadap pidana mati, di mana sebanyak 171 dan 210 orang dijatuhi vonis pidana mati pada tahun 2021 dan 2020. Sepanjang tahun 2022, ICJR menemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang: terdapat 1 perempuan, sedangkan sisanya 144 terdakwa laki-laki².

Pertambahan jumlah terpidana mati maka akan menambah jumlah deret tunggu orang-orang yang akan menghadapi pidana mati. Dengan mendasarkan pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), laporan ICJR menyebutkan bahwa sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia. Penambahan 6% ini bisa dikatakan relatif menurun dibandingkan dengan rasio penambahan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penambahan tertinggi sebanyak 33% jatuh di periode 2017-2018, diikuti peningkatan 30% dari periode 2019-2020, 25% dari periode 2018-2019, kemudian 13% dari tahun 2020-2021. Total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 428. Dilihat dari jenis kelaminnya, ada 417 (97%) terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan 11 (3%) terpidana mati berjenis kelamin perempuan.3

Para perempuan terpidana mati ini telah masuk dalam deret tunggu yang bahkan bisa sampai 10 tahun lebih berada di dalam Lapas yang sama dengan terpidana lainnya. Mereka dipidana karena kasus peredaran obat-obatan terlarang (narkotika/psikotropika) dan kasus tindak pidana umum (pembunuhan/pembunuhan berencana). Komnas Perempuan sebagai Lembaga HAM dengan mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati ini dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu dan ditempatkan dalam Lapas yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi terpidana mati tetapi dalam Lapas wanita umum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan berbagai pertimbangan di atas maka sangat penting untuk melakukan pemantauan pada Lapas-lapas yang menampung para terpidana mati dengan berbagai konsekuensinya mengingat status mereka berbeda dengan terpidana lain yang notabene masih memiliki harapan dan kesempatan untuk bebas dan meneruskan kehidupan di luar Lapas.

1 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/ diunduh pada 20 Juni 2023.

2 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf

3 ibid

1.2. Tujuan

Pendokumentasian ini dilakukan untuk memantau kerentanan-kerentanan khas yang dialami perempuan terpidana mati yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas terkait pemenuhan HAM dan juga hak reproduksi/maternitasnya. Dari hasil pemantauan diharapkan adanya gambaran situasi pemenuhan dan pelanggaran hak asasi perempuan serta perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan yang dialami oleh perempuan terpidana mati dengan melihat kerentanan spesifik perempuan, latar belakang terjadinya pelanggaran, serta dampak tindak pelanggaran yang terjadi. Secara spesifik, tujuan pemantauan dirumuskan sebagai berikut:

a) Menemukenali dan mengidentifikasi fakta, bentuk dan pola pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang dialami oleh perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

b) Mengumpulkan fakta mengenai implementasi kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

c) Melakukan analisis dengan kerangka HAM dan gender terhadap temuan pelanggaran HAM perempuan, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusia, merendahkan martabat terhadap perempuan terpidana mati.

d) Melakukan analisis mengenai berbagai faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

e) Merekomendasikan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender dan perlakuan-perlakuan yang mengarah pada penyiksaan, perlakuan tidak manusia, merendahkan martabat terhadap perempuan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

f) Merekomendasikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan terpidana mati dengan kerangka HAM dan gender.

1.3. Metodologi

Pendekatan dan Desain Pemantauan

Diagram 1.1. Lini Masa Pemantauan Komnas Perempuan tentang WBP Terpidana Mati

Kunjungan ke LPP Uji coba dan finalisasi Penyusunan laporan Yogyakarta dan Semarang instrumen pemantauan Mar-Apr 2023 Ags-Okt 2023 Des 2022 Mei-Jul 2023 Nov 23 - Apr 24 Penyusunan instrumen Pemantauan pemantauan

Pemantauan situasi perempuan terpidana mati melalui empat tahapan seperti yang terlihat pada grafik di atas. Untuk mendapatkan informasi mengenai situasi perempuan terpidana mati di lapas, Komnas Perempuan bersama Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang selama ini aktif mendampingi perempuan terpidana mati di Indonesia, melakukan wawancara, diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan observasi. Wawancara, FGD, dan observasi dipandu dengan sebuah instrumen yang berisi sejumlah pertanyaan terbuka.

Tahap pertama pemantauan adalah penyusunan draf 1 (satu) instrumen pemantauan melalui serangkaian proses diskusi di internal Komnas Perempuan dan konsultasi dengan ahli. Instrumen lalu diuji coba di 3 (tiga) wilayah yaitu Medan, Semarang, dan Malang dengan melihat aspek keterbacaan, relevansi, dan efektivitas. Setelah uji coba, instrumen pemantauan difinalisasi dan digunakan pada empat wilayah selanjutnya. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah di mana terdapat perempuan terpidana mati yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Instrumen pemantauan terlampir dalam laporan ini. Seluruh proses wawancara dan FGD direkam dengan alat perekam dan ditranskripsi oleh transkripter.

1.4. Cakupan Wilayah dan Waktu

Tahun 2022 dan 2023, Komnas Perempuan melakukan pemantauan di 8 (delapan) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) di Indonesia yang dihuni oleh perempuan terpidana mati. Terdapat 7 (tujuh) LPP sesuai daftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum HAM RI, dan ada 1 (satu) LPP yang belum masuk dalam daftar tetapi berada dalam pemantauan Komnas perempuan yaitu LPP Kelas IIA Malang Jawa Timur di mana terdapat 1 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dijatuhi 2 putusan yaitu terpidana mati dan seumur hidup.

Sebelum melakukan pemantauan Tahun 2023 tersebut, Komnas Perempuan juga telah melakukan kunjungan pada akhir tahun 2022 di LPP Yogyakarta dan LPP Semarang. Sehingga kegiatan ini sejatinya dilakukan sebanyak 2 kali yaitu yaitu mengunjungi 2 (dua) LPP pada Desember 2022 dan 7 (tujuh) LPP pada Mei hingga Oktober 2023 karena ada 2 LPP yang dikunjungi 2 kali yaitu LPP Semarang. Hal ini karena terdapat perubahan putusan salah satu WBP terpidana mati yang mendapatkan grasi menjadi seumur hidup. Laporan Kunjungan Komnas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) untuk Tahun 2022 telah disusun terpisah dari Laporan ini. Berikut detail lokasi dan waktu kunjungan serta pemantauan disampaikan pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1. Daftar Kunjungan Komnas Perempuan berdasarkan Lokasi, Jumlah Terpidana Mati dan Waktu Kunjungan

No.LapasJumlah Perempuan Terpidana MatiTanggal
1Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang Banten230 Oktober 2023
2Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali24 - 5 Oktober 2023
3Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung220 - 21 September 2023
4Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat224 - 25 Agustus 2023
5Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Sumatera Utara27 Juli 2023
6Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Jawa Timur120 Juni 2023
7Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Jawa Tengah25 Mei 2023
8Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta122 Desember 2022

Sasaran Pemantauan

Komnas Perempuan awalnya merencanakan untuk mengunjungi 12 perempuan terpidana mati di Indonesia dan melakukan wawancara mendalam dengan mereka dan dapat mendengarkan langsung pengalaman hidup mereka selama menjalani pidana sebagai terpidana mati dan masa menunggu eksekusi. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan data perempuan terpidana mati yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan data Ditjen PAS per Februari 2023, terdapat 13 perempuan terpidana mati di Indonesia yang tersebar di 8 (delapan) LPP. Karena ada keterbatasan waktu dan anggaran, Komnas Perempuan tidak mengagendakan kunjungan pada 1 (satu) perempuan terpidana mati di LPP Kelas IIA Pekanbaru Riau, sedangkan LPP IIB Wonosari Yogyakarta telah dikunjungi pada akhir tahun 2022.

Dalam perkembangan pemantauan Komnas Perempuan terdapat perbedaan data dalam daftar Ditjen PAS tersebut sehingga mengubah jumlah sasaran sesuai dengan kondisi lapangan karena: a) LPP Kelas IlA Malang tidak ada dalam daftar tapi terdapat perempuan WBP yang memiliki 2 putusan terpidana mati; dan b) 1 (satu) perempuan terpidana mati yang baru diputuskan setelah daftar tersebut dikeluarkan. akhirnya Komnas Perempuan mengunjungi total 14 perempuan terpidana mati, tetapi hanya mewawancarai 13 perempuan terpidana mati. Seorang perempuan terpidana mati menolak untuk bertemu dan diwawancarai sehingga data dan keterangan terkait WBP dimaksud didapatkan dari LPP tempatnya berada. Dari 13 perempuan terpidana mati tersebut, sudah termasuk dengan 1 perempuan terpidana mati yang telah mendapatkan grasi sehingga berubah putusan menjadi hukuman seumur hidup.

Komnas Perempuan juga berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), Petugas Lapas, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil di mana perempuan terpidana mati berada. Dialog dan FGD bertujuan untuk mengetahui lebih detail upaya penegakan hak-hak perempuan terpidana mati dari sudut pandang pelaksana undang-undang dan organisasi masyarakat sipil. Daftar jumlah narasumber berdasarkan lokasi dan jenis narasumber ditampilkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1.2. Jumlah Narasumber berdasarkan Lokasi dan Jenis Narasumber

WilayahNama Instansi/LembagaJumlah narasumber
LampungKantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung3
Lapas Kelas IIA Bandar Lampung10
Kejaksaan Tinggi Prov. Lampung
Pemerintah Kota Bandar Lampung (Walikota, Sekda, Biro Hukum, DP3AKB, Depdikbud)7
KKepolisian Sektor Kota bandar Lampung2
Korg Kejaksaan Negeri Bandar Lampung1
Organisasi Masyarakat Sipil5
Bali(LBH Nasional, DAMAR Lampung, Peradi, Solidaritas Perempuan, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
BaliKepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kerobokan beserta jajarannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM10
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili oleh2
Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili oleh Wakil Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Negeri Badung, dan Polres Badung23
Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Wakil Walikota dan DP3AKB, Kejaksaan Negeri Denpasar dan Polresta Denpasar9
ejak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali7
a Organisasi masyarakat sipil jaringan anti hukuman mati yang terdiri atas LBH Bali, PBHI Bali, LBH Apik Bali, dan PAWIN)6
WilayahNama Instansi/LembagaJumlah narasumber
Jawa BaratKepala Lapas beserta jajarannya13
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat5
CSO yang terdiri atas SAPA Institute, Rumah Cemara, LBH Bandung, WCC Bandung.5
Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Plt Walikota, Dinas Sosial, DP2KB, DPBA, dan Bagian Hukum12
Polrestabes Bandung1
Kejaksaan Negeri Bandung2
BantenKantor Wilayah Hukum dan HAM Banten4
Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang10
Sumatera UtaraLapas Perempuan Kelas IIA Medan3
Jawa TengahLapas Perempuan Kelas IIA Semarang1
Jawa TimurLapas Perempuan Kelas IIA Malang2
YogyakartaLapas Perempuan Kelas II Wonosari4

Observasi dilakukan untuk memperkuat temuan hasil diskusi dan wawancara dengan mengamati situasi dan kondisi Lapas, termasuk sarana, prasarana dan fasilitas yang ada, serta aktivitas WBP.

1.5. Metode analisis

Temuan pemantauan situasi perempuan terpidana mati di LPP dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam standar HAM internasional, khususnya The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(CAT)/Konvensi Anti Penyiksaan, dan peraturan perundang-undangan nasional. Laporan ini akan juga melihat bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan terpidana mati yang tercantum pada standar internasional dan perundang-undangan.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang lebih sering dikenal dengan Konvensi Menentang Penyiksaan/Convention Against Torture (CAT), membedakan antara pengertian 'penyiksaan' dan 'perbuatan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia lainnya'. Pengertian penyiksaan ditemukan pada Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, yang berbunyi sebagai berikut:

“any act by which severe pain or suffering. whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions"

“setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental, dengan sengaja dilakukan pada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukannya atau orang ketiga, atau diduga melakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dirinya atau orang ketiga, atau karena alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apa pun, bila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau persetujuan pejabat publik atau orang lain bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya timbul dari, melekat atau insidental terhadap sanksi yang sah"

Sementara, perbuatan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang tidak termasuk tindak penyiksaan, bisa ditemukan pada Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan yang berbunyi:

Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I. when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acguiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Setiap Negara pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1. ketika tindakan semacam itu dilakukan atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Adanya ketentuan Pasal 1 dan Pasal 16 tersebut, Konvensi Menentang Penyiksaan mendefinisikan 'penyiksaan' lebih detil daripada yang dirumuskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil Politik (KIHSP). KIHSP menyatukan kebebasan dari penyiksaan dan perbuatan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan dalam satu pasal yakni Pasal 7. Pasal 7 KiHSP, yang biasa disebut sebagai 'ketentuan mengenai larangan penyiksaan' menentukan:

Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Sebagaimana penjelasan di atas, penyiksaan adalah 'setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk maksud tertentu...'. Unsur-unsur kumulatif untuk menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana penyiksaan adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang parah; Rasa sakit ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku, misalnya pemenjaraan.

2. Kesengajaan, baik melalui tindakan (act) atau pembiaran (omission) haruslah sengaja ditimpakan kepada korban.

3. Adanya tujuan spesifik, bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan parah dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu. Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan telah memberikan daftar tujuan melakukan penyiksaan, yaitu untuk:

a. Memperoleh informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga;

b. Untuk alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apapun.

c. Menghukumnya atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;

d. Mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga.

Bila tidak ada maksud atau tujuan yang disebut di atas, rasa sakit dan penderitaan yang sangat parah sekalipun, tidak memenuhi syarat sebagai penyiksaan.

4. Dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas resmi. Artinya, pelaku dari penyiksaan adalah pejabat publik itu sendiri, seorang pelaku dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Selain empat unsur di atas, melekat dalam perbuatan penyiksaan, baik sebagai tindakan langsung (act) maupun pembiaran (omission) adalah ketidakberdayaan dari korban (powerlessness). Ketidakberdayaan terjadi misalnya ketika korban merupakan seorang tahanan atau seseorang yang di bawah kekuatan faktual atau di bawah kendali dari orang yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tersebut. Pelaku menggunakan situasi ketidaksetaraan dan kekuatannya ini untuk tercapainya efek tertentu, seperti penggalian informasi, intimidasi, dan penghukuman. Bentuknya misalnya, penahanan tanpa komunikasi yang lama dalam sebuah tempat rahasia, atau saat korban diborgol. Ketidakberdayaan ini juga bisa terjadi di luar fasilitas penahanan resmi.

Manfred Nowak, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan menyebutkan bahwa perbedaan pokok keduanya terletak pada ada/tidaknya maksud (purpose) dari tindakan yang bersangkutan dan korban di bawah kendali penuh secara de facto (powerless) dari pelaku. Karenanya, sebuah penyiksaan adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti dan atau memberi penderitaan dengan maksud tertentu oleh aparat negara. Sedangkan 'perlakuan semena-mena lainnya' tidak selalu berujung pada penyiksaan. Adanya maksud spesifik dari tindakan/act (yaitu mencari informasi, membuat pengakuan, melakukan diskriminasi) inilah yang menjadi pembeda utama 'penyiksaan' dengan 'perlakuan semena-mena' lainnya.

Meski tidak ada definisi yang lebih rinci, perbuatan yang tergolong ill treatment memiliki elemen yang sama dengan 'penyiksaan' dalam hal keterlibatan pejabat publik. Semua perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat bukanlah tindak penyiksaan apabila tidak memenuhi salah satu dari tiga elemen (a) kesengajaan (b) penderitaan yang parah, atau (c) elemen tujuan dari 'penyiksaan'. Misalnya, menyetrum atau memukul dalam rangka mencari informasi bisa merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai penyiksaan. Sementara keadaan kelebihan kapasitas hunian (Overcrowding) pada ruang atau tempat tahanan

(Rutan/Lapas) yang tersedia dapat merupakan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Apalagi jika terpidana mati juga ditempatkan di Lapas tersebut.

Juan E. Mendez, Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang penyiksaan dan kekejaman lainnya (periode 2010-2016), telah membahas bahwa fenomena deret tunggu (death row phenomenon) menghasilkan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan sebagai akibat dari keadaan fisik dan konsekuensi dari mental kesedihan akibat lamanya masa tunggu pada eksekusi pidana mati. Berada di deret tunggu dalam waktu yang lama maka kondisi tersebut sudah merupakan bentuk penyiksaan.

1.6. Prinsip dan Pendekatan

Pendokumentasian ini menggunakan prinsip dan pendekatan antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan korban; narasumber utama dalam pemantauan ini adalah perempuan terpidana mati, pemantauan ini menempatkan tuturan & pengalaman narasumber utama sebagai data primer.

2. Menggunakan perspektif HAM & Gender; Pemantauan ini dilakukan dengan kerangka hak asasi manusia. Standar yang digunakan untuk melihat situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan hak terpidana mati termasuk hak reproduksi/maternitasnya. Telaah atas kerentanan khusus yang dialami perempuan terpidana mati juga dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sosial, ekonomi, hukum dan budaya yang berdampak pada situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan terpidana mati dalam Lapas.

3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data; Pemantauan ini menggunakan prinsip perlindungan korban dan saksi, termasuk melindungi identitas korban. Semua kisah dan pengalamannya disebutkan dalam pemantauan ini digali atas persetujuan dan izin dari narasumber. Informasi narasumber utama dan pendukung dalam pemantauan ini akan dianalisis dan diolah secara akurat dan objektif.

4. Kerjasama dengan berbagai pihak; Pemantauan ini tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak yaitu pendamping, LSM, anggota keluarga, institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait, baik di daerah dan nasional.

5. Imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu; Pemantauan ini tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan kepentingan atau lembaga tertentu. Fakta-fakta yang ditemukan berbasis pada situasi nyata yang dihadapi perempuan terpidana mati karena merekalah yang menjadi sumber utama tuturan dengan berbasis pada perspektif korban.

2.1. Instrumen HAM Internasional

1. The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Untuk pemantauan ini pasal yang relevan antara lain Pasal 3 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu". Selain itu, Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa "Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat." Aturan lainnya yang berkaitan erat pada isu perempuan terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi adalah Pasal 7 dan Pasal 10 yang menegaskan bahwa setiap individu setara di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil dan atas perlindungan hukum.

2. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

ICCPR khususnya Pasal 6 ayat (1) yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, menyatakan "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."

a. Komentar Umum Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 6 juga mendorong setiap negara untuk menghapus hukuman mati. Dokumen ini menyatakan bahwa negara-negara Pihak tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati, semua Negara Pihak berkewajiban untuk membatasi penggunaannya dan khususnya, untuk menghapuskan hukuman mati bagi kejahatan selain “kejahatan yang paling serius". Dengan demikian, Negara-negara Pihak seharusnya meninjau ulang hukum pidananya dalam perspektif ini, dan dalam hal apa pun, berkewajiban untuk membatasi penerapan hukuman mati hanya bagi "kejahatan yang paling serius". Pasal ini juga merujuk pada penghapusan istilah yang sangat disarankan (ayat 2 angka(2) dan angka (6)) bahwa penghapusan hukuman mati adalah sangat diinginkan. Komite menyimpulkan bahwa semua langkah penghapusan harus dianggap sebagai perkembangan dalam penikmatan hak hidup dalam pengertian Pasal 40, dan harus dilaporkan kepada Komite. Komite mencatat bahwa sejumlah Negara telah menghapuskan hukuman mati atau menunda penerapannya. Namun demikian, laporan-laporan Negara menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi atas penghapusan atau pembatasan penerapan hukuman mati masih tidak cukup.

b. Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Pada bagian Pendahuluan disebutkan bahwa "penghapusan hukuman mati berkontribusi terhadap peningkatan martabat manusia dan pembangunan progresif hak asasi manusia." Namun, Protokol Opsional Kedua ICCPR belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

3. The Convention of Anti Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment and Punishment (CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Pasal 1 CAT mendefinisikan penyiksaan dengan tiga unsur pokok yaitu: 1) perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa; 2) Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang; dan 3) Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman, atau intimidasi. Selain itu, CAT juga menyatakan tidak ada pengecualian apapun atas penggunaan penyiksaan.

4. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

CEDAW telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Negara diwajibkan untuk membentuk kebijakan yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kebijakan mengenai perlindungan hukum. Pasal 15 CEDAW menyebutkan bahwa, "Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum."

5. The Safeguard Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing Death Penalty/Pengaman tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati

Angka 6 menyatakan, “Siapa pun yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dengan yurisdiksi yang lebih tinggi..." Selain itu, terpidana mati juga berhak untuk mengajukan pengampunan dan komutasi hukuman.

6. Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Mandela Rules)

Mandela Rules memberikan panduan rinci perlindungan terhadap orangorang yang dibatasi kebebasannya, dari tahanan hingga terpidana yang dijatuhi hukuman. Panduan didasarkan pada kewajiban negara untuk memperlakukan semua tahanan/narapidana dengan menghormati martabat dan nilai yang melekat pada mereka sebagai manusia, dan untuk melarang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya.

7. Aturan PBB Mengenai Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan bagi Terdakwa Perempuan (Bangkok Rules)

Bangkok Rules dirumuskan 50 tahun setelah Mandela Rules bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan khusus narapidana perempuan di penjara termasuk, diantaranya hak atas perlakuan non-diskriminasi; hak terkait kesehatan reproduksi dan maternitas untuk perempuan hamil, menyusui, dan perempuan dengan anak di penjara; hak atas akses kunjungan dan komunikasi; hak atas pendidikan, kegiatan rekreasional, pekerjaan, dan menjalankan ibadah; hak atas kebersihan dan kesehatan; hak atas kesejahteraan jiwa dan kesehatan; hak atas keselamatan dan keamanan.

1 The Safeguard Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing Death Penalty dalam Resolusi No.

50 Dewan ECOSOC PBB tahun 1984. Lihat: https://www.unodc.org/pdf/criminal justice/Safeguards_Guaranteeing_Protection_of_the_Rights_of_those_Facing_the_Death_ Penalty.pdf

2.2. Kerangka Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28A menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dalam Pasal 28l ayat (1), bahkan ditegaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) menjabarkan lebih rinci jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 diantaranya hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak memperoleh keadilan. Undang-Undang ini juga membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak narapidana ketika menjalani hukuman di Lapas. Secara khusus disebutkan pada Pasal 61 ayat (2) huruf c mengenai pelindungan hak perempuan tahanan dalam fungsi reproduksi. Dalam penjelasan Huruf c yang dimaksud dengan "perempuan dalam fungsi reproduksi" antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Revisi KUH ini mengadopsi pendekatan komutasi dalam hal hukuman mati. Pasal 100 KUHP menjelaskan bahwa terpidana mati akan diberikan masa percobaan sepuluh tahun untuk berbuat baik di penjara. Bila selama sepuluh tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang prosedur acara hukum pidana, termasuk upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali).

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Grasi mengatur tentang definisi dan prosedur permohonan grasi yang diajukan ke Presiden. Perubahan ketentuan Undang-Undang Grasi tahun 2010 adalah permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Grasi seringkali digunakan oleh terpidana mati sebagai upaya hukum terakhir.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam hal Terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Keluarga tanpa persetujuan Terpidana" serta pada Pasal 4 ayat (1) bahwa "Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi juga pada Pasal 5, 8, dan 14 yang menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan Grasi harus melampirkan dokumen surat persetujuan terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh keluarga terhadap terpidana mati.

BAB III

TEMUAN PEMANTAUAN ab ini mendeskripsikan temuan lapangan hasil pemantauan berupa dokumen- B tasi implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak, berkaitan dengan perempuan terpidana mati. Bab ini juga menjabarkan pengalaman perempuan terpidana mati selama di penjara dan menunggu eksekusi.

3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

3.1.1. Kelas dan Daya Tampung LPP

Komnas Perempuan melakukan kunjungan dan pemantauan sejak Desember 2022 - Oktober 2023 di 8 (delapan) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan terpidana mati. Saat ini seluruh perempuan terpidana mati menempati LPP baik Kelas IIA maupun IIB, tidak ada yang menempati Lapas campur. Terdapat 3 (tiga) kelas Lapas di Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.' Setiap kelas juga memiliki tingkat keamanan berbeda. Lapas Kelas Il merupakan Lapas dengan tingkat keamanan sedang yang dihuni oleh narapidana, yang sekarang penyebutannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang melakukan tindak pidana kejahatan sedang seperti pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan. Fasilitas Lapas Kelas Il umumnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan Lapas Kelas I.² Saat ini, tidak ada Lapas perempuan yang berstatus Kelas I sehingga perempuan terpidana mati ditempatkan di Lapas Kelas II.

Sebagian besar LPP telah melampaui kapasitas daya tampungnya, kecuali LPP Tangerang, LPP Medan dan LPP Yogyakarta. Mayoritas WBP perempuan dipidana atas kasus narkotika; setidaknya di LPP Tangerang (85%), LPP Kerobokan (70%), dan LPP Bandar Lampung (64%) yang menyebabkan Lapas terlalu penuh. Tabel 3 di bawah ini adalah data ketika Komnas Perempuan berkunjung dan melakukan pemantauan.

Tabel 3.1. Jumlah WBP, Daya Tampung Lapas dan Tingkat Kepenuhan

LapasJumlah WBPDaya Tampung Lapas%Tingkat Kepenuhan
LPP Tangerang23525085%
LPP Bandung438227193%
LPP Kerobokan219120190%
LPP Bandar Lampung262252105%
LPP Malang445164271%
LPP Medan68780086%
LPP Semarang295174170%
LPP Yogyakarta16425066%

Petugas LPP, khususnya petugas keamanan, memiliki beban yang cukup berat dalam memastikan situasi LPP tetap kondusif. Misalnya, di LPP Bandung, perbandingan petugas jaga dengan narapidana adalah 1:13 yang berarti bahwa satu petugas jaga bertanggung jawab atas 13 orang WBP.3 Beberapa data yang Komnas Perempuan peroleh mengenai perbandingan antara petugas jaga dan jumlah narapidana di LPP adalah sebagai berikut:

LPP Tangerang 1:7

LPP Kerobokan 1:8

LPP Bandar Lampung 1:8

LPP Bandung 1:13

LPP Medan 1:10

1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

2 Humas Lapas Sampit, [@lapas_sampit], (2024, 12 Februari), Apa saja perbedaan lapas kelas 1,2, dan 3???, Instagram, https://www.instagram.com/lapas_sampit/p/C3PWB9jvtSw/?img_index=1.

3.1.2. Pendekatan Pembinaan

Pendekatan pembinaan yang digunakan LPP menggunakan pendekatan yang bersifat humanis guna memastikan para WBP dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi positif dan mencegah keberulangan. Hal ini ditegaskan oleh petugas LPP Tangerang agar WBP dapat kembali dan berkontribusi ke masyarakat dengan keahlian yang didapat di LPP.

“Jadi kalau sekarang prinsip kami itu di sini pendekatan humanis, Bu. Kita harus humanis terhadap warga binaan. Karena bagaimanapun juga meskipun di luar mereka melakukan pelanggaran, tetapi saat ini mereka ada di sini [Lapas], kita harus membuat mereka baik . Jangan lebih baik dulu deh, baik saja dulu gitu. Kalau lebih baik ya itu nanti bonusnya. Kalau bisa lebih baik ya alhamdulillah berarti dia kembali ke masyarakat, [WBP] bisa diterima kembali oleh masyarakat. Berkontribusi kepada masyarakat dengan keahlian atau kemampuan yang didapatkan di dalam Lapas."(N, LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Sedangkan orientasi pembinaan di LPP Bandar Lampung adalah kepribadian yang berarti bahwa, “pengetahuan-pengetahuan dasar yang menyentuh kalbunya agar dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah, menyalahi aturan agama maupun aturan negara."

3 Jumlah rasio ideal petugas dan warga binaan adalah 1:20. Hal ini disampaikan dalam informasi Menteri Hukum dan HAM dalam pemberitaan di https://www.ditjenpas. go.id/kalau-terjadi-keributan-di-lapas-petugas-bisa-jadi-tape sebagaimana diunduh pada 22 November 2024, jam 22.39 WIB

3.1.3. Kegiatan WBP di LPP

Di seluruh wilayah pemantauan, LPP memiliki berbagai aktivitas yang dapat diikuti oleh WBP yang umumnya berupa kegiatan keagamaan dan peningkatan keterampilan teknis (hard skill). Kegiatan keagamaan wajib diikuti oleh WBP dan tersedia untuk semua agama. Sedangkan peningkatan keterampilan teknis merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi sebagai bekal WBP setelah menjalani hukuman, misalnya seperti ternak ikan lele, sulam tikar, berkebun, membuat kue, salon, dan lain sebagainya.

Kegiatan yang diselenggarakan di LPP berdasarkan program pemberdayaan kapasitas ekonomi yang ditetapkan oleh pusat untuk semua LPP di seluruh Indonesia seperti memasak, menjahit, merajut, melukis, dan salon kecantikan. Tidak semua LPP melaksanakan semua kegiatan karena berdasarkan akses dan biaya yang ada, seperti di LPP Bandar Lampung dengan lokasi yang luas sehingga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dengan ruang yang memadai, misalnya dapur yang luas, laundry dengan mesin-mesin cuci yang memadai, ruang menjahit yang cukup luas. Lapas juga memiliki ruang pameran barang-barang hasil kerajinan WBP sehingga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melihat dan bahkan membeli produk-produk yang ada.

Prosentase keuntungan hasil penjualan atau upah harian dapat diberikan kepada WBP sebagai premi yang dapat ditransfer ke dalam kartu elektronik milik bank seperti BRI yaitu Brizzi, akan tetapi ada juga bentuk tunai seperti di LPP Medan. Semestinya semua Lapas melarang peredaran uang tunai untuk transaksi ekonomi yang masih terjadi, tetapi pengajuan dari LPP Medan belum dapat disetujui oleh bank sehingga masih berbentuk tunai. Aturan pembayaran premi tergantung dari kebijakan masing-masing LPP, seperti misalnya di LPP Kerobokan, premi dibayarkan per hari kerja sebesar 10.000 rupiah kepada WBP meskipun barang yang dihasilkan tidak laku terjual. Jumlah maksimal penghasilan yang bisa diperoleh WBP di LPP Kerobokan jika bekerja selama 25 hari per bulan adalah 250.000 rupiah. Dalam penyelenggaraan kegiatan, Lapas dapat bekerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, termasuk menjadikan WBP sebagai pelatih bagi WBP lainnya.

Selain itu, kegiatan LPP juga diisi dengan olahraga dan rekreasi seperti voli, senam, menulis cerpen, atau bermain musik. Di LPP Malang, misalnya, menonton setiap hari Sabtu, nobar setiap hari Minggu, dan bersantai di Cafe Karmila. Ada pula kegiatan panggung seni yang berisi band dan pentas seni, yang diadakan dua kali dalam satu tahun. Selain itu, WBP diberi fasilitas membaca buku dan perpustakaan digital serta dapat mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Siaran media massanya dapat diakses melalui internet dan TV. Menurut LPP Bandar Lampung, minat dan kebutuhan pembinaan ditentukan melalui asesmen kebutuhan WBP. Tidak diketahui apakah asesmen ini juga dilakukan di Lapas lain.

3.1.4. Sistem Perwalian

Setiap LPP juga membuat sistem perwalian dimana wali adalah petugas LPP yang ditugaskan untuk mendampingi beberapa WBP. Namun, tidak semua petugas dapat menjadi wali. erdasarkan Peraturan Pengangkatan Wali, wali setidaknya lulusan SMA dan telah bekerja di Lapas selama minimal lima tahun. Petugas yang masih muda dan minim pengalaman dikhawatirkan akan “ikut-ikutan" dan direkrut oleh WBP.

"Karena Pimpinan [Lapas] yang terdahulu menyampaikan, memang ada persyaratan di Peraturan Pengangkatan Wali itu lulusan SMA [dengan pengalaman] 5 tahun bekerja, itu sudah bisa diangkat menjadi Wali. Tetapi kami juga tidak serta-merta mengangkat pegawai yang baru untuk menjadi Wali, karena kita lihat dulu ya, Bu, ya—-Takutnya tidak sesuailah kkarena kalau jiwa muda itu memang ada yang pemikirannya sudah dewasa, tetapi juga ada yang masih malah ikut-ikutan. Kayak narapidana teroris saja kita petugas harus ada benteng. Meskipun kita dekat tetapi kita harus ada benteng karena tidak sedikit Petugas Pemasyarakatan, Polisi, Kepolisian yang sudah direkrut [narapidana teroris]." (D, LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Di LPP Kerobokan misalnya, satu wali mendampingi 20 orang WBP karena masih sedikit Pegawai Lapas yang memenuhi syarat. Ketika pemantauan dilakukan mendapatkan informasi banyak pegawai baru mengisi Lapas Kerobokan. Sementara di LPP Tangerang. WBP memiliki kebebasan untuk mengganti wali yang menurut mereka lebih nyaman agar mengurangi stres narapidana. Terkait kebebasan untuk memilih wali ini tidak diketahui apakah berlaku juga di Lapas lainnya.

"Kayak saya, walinya membawahi warga binaan sekitar 14 orang dengan hukuman yang berbeda-beda, tetapi saya menyampaikan juga kepada mereka, kan mungkin nyaman tidak nyaman ya Mbak cerita [dengan walinya]. “Kalaupun kamu tidak nyaman dan nyaman dengan [wali] yang lain, ya silahkan." Apa salahnya, yang penting tidak menambah tingkat kestresan mereka, gitu."(N, LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Salah satu WBP perempuan terpidana mati merasa nyaman ketika bercerita dengan Wali dan mengungkapkan keresahan mereka.

“Cuma kalau misal udah gak kuat [kondisi Lapas] paling aku minta di [tidak terdengar]. Atau gak ke Bu Lxxxx. Dia kan ngasuh aku, Bu Lxxxx baik. Dia suka ngobrol, “ya, gimana masih stres? ya nanti kita usulkan ya." “aku [EF] cuma pengen deket sama orang tua dan anak, udah gak punya duit aku buat ini buat itu. Mau ngajuin jalur hukum kan tetep aja harus ongkosan juga. Pikiranku seperti itu, Bu." (EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

3.1.5. Pembinaan untuk WBP Perempuan Terpidana Mati

Terkait dengan adanya pembinaan yang berbeda karena status hukuman WBP, khususnya terpidana mati, petugas LPP memberikan penjelasan yang cukup beragam dan kontekstual. Misalnya dalam hal perwalian, LPP Tangerang mengatur agar WBP dengan pidana berat termasuk pidana mati, didampingi oleh wali dengan jabatan Eselon IV karena petugas tersebut dianggap lebih memiliki kompetensi untuk memberikan dampingan. Sedangkan di LPP lainnya tidak ada perbedaan; perempuan dengan pidana mati bergabung dengan wali yang menangani narapidana dengan hukuman beragam.

LPP Bandung mengatakan terpidana mati dan seumur hidup tidak boleh keluar LPP untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan peraturan Ditjen PAS. Kepala Lapas (Kalapas) menyayangkan kebijakan ini dan meyakini jika terpidana mati punya kesempatan keluar, mereka akan lebih punya semangat hidup.

"Ada aturan sih sebetulnya dari Dirjen Pemasyarakatan yang membatasi bahwa hukuman mati dan seumur hidup tidak bisa keluar. Padahal momen-momen itu sebetulnya bisa menstimulus mereka supaya mereka itu, "Ih, ada secercah harapan." Itu yang kadangkadang kita kasihanlah sebetulnya... Pasti kita akan dikawal ketat tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Sebetulnya kita kasihan sama mereka."(K, LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Kanwil Kemenkumham Bali juga menyatakan hal yang serupa mengenai larangan terpidana mati mengikuti kegiatan di luar Lapas. Belum dimungkinkan terpidana mati dapat mengikuti kegiatan di luar Lapas karena khawatir dengan respon masyarakat, khususnya WBP terpidana kasus pembunuhan.

Meskipun bukan bagian dari pemantauan LPP yang dikunjungi oleh Komnas Perempuan, terdapat perbedaan perlakukan untuk terpidana mati di Lapas Perempuan Palembang. Salah satu perempuan terpidana mati sempat menghuni LPP Palembang sebelum dipindahkan ke LPP Bandung. la mengatakan tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan apapun karena berstatus sebagai terpidana mati. Tidak banyak kegiatan di LPP Palembang dan hanya WBP yang sudah mau pulang yang bisa ikut bekerja.

“Jadi kalau turun cuma senam aja, gantian giliran [turunnya] per kamar. Kalau di sini plong banget. Terus pas disuruh kerja itu [bilangnya], “Bu, emang boleh aku kerja?." Ya kita itu kan kalau hukuman tinggi ini kalau gak kerja itu sumpek kan, gak berbaur. Kalau di sini alhamdulillah berbaur, gak punya masalah." (TH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

LPP Tangerang mengatakan tidak ada keringanan untuk terpidana mati jika berkelakuan baik, berbeda dengan terpidana lainnya. Perlakuan seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap terpidana mati dan terpidana seumur hidup. Penilaian pembinaan terpidana mati dimasukkan ke dalam Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) setiap bulan oleh LPP karena WBP terpidana mati terlibat aktif dalam kegiatan dan bersikap sopan.

“Iya ini kan kayak jadi diskriminasi SPPN ya? Kalau pidana angka dipertimbangkan dalam skema grasi, pemotongan tahanan, revisi dan lain-lain, tetapi untuk pidana SH [seumur hidup]. pidana mati tidak ada. Itu hanya sebagai formalitas saja, bukan kewajiban. Tidak ada potongan apapun juga. Jadi kayak [terpidana mati] itu berapa belas tahun sih di sini dari 2000, 14 tahun ya begitu enggak ada potongan apa-apa. JLC dari Tahun 2009 sampai sekarang." (M, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Lebih lanjut Petugas LPP Tangerang beranggapan seharusnya ada penghargaan atas upaya Lapas melakukan pembinaan berupa pelibatan Lapas dalam mencegah pelaksanaan eksekusi. Karena usaha Lapas dalam membina terpidana mati menjadi sia-sia jika pada akhirnya terpidana mati dieksekusi.

“ Sama seperti yang saya sudah katakan, jadi harus sudah mengakomodir kami itu Petugas Pemasyarakatan karena yang hidup sehari-hari itu kita. Jadi kita mengetahui seperti apa perilaku yang bersangkutan [WBP]. Benar-benar kita ini benar-benar dilibatkan. Dan upaya kita untuk itu ya [pembinaan] harusnya dihargai kan? Jadi enggak ada [penghargaan] sudah sekian tahun tiba-tiba dieksekusi. Sia-sia saja. Buat apa uang negara [di]habiskan, dikasih makan segala macam."(N, Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

3.1.6. Pemenuhan Hak atas Kesehatan, termasuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi

3.1.6.1. Kebersihan dan Ketersediaan Fasilitas

Kondisi kebersihan pada masing-masing LPP cukup beragam. Di LPP Kerobokan, dapur sudah mendapat sertifikat higienis dan air minum bersih. Sumber air utama Lapas adalah air tanah yang disedot menggunakan mesin jet pump. Jika air tanah tidak tersedia, maka LPP menggunakan air PAM. Pada pagi hari, air yang keluar biasanya sedikit karena harus rebutan dengan pemukiman di sekitar Lapas. Jatah minum per orang per hari adalah dua liter.

Di LPP Bandung, setiap kamar memiliki satu buah kamar mandi yang privasinya terjaga menurut WBP. Kondisi air untuk mandi dan mencuci di Lapas Perempuan Bandung jernih menurut WBP dan kran air langsung terhubung ke kamar mandi. Di setiap kamar diatur sistem piket untuk membersihkan toilet dan kamar. Staf Lapas juga mengontrol kebersihan kamar mandi secara reguler.

Sedangkan di LPP Semarang banyak WBP yang kulitnya tidak cocok dengan air yang tersedia karena mengandung kapur, sehingga banyak yang berkulit buduk. Karenanya, khusus untuk air minum, LPP bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan air layak minum. Sementara air yang ada hanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

Menurut perempuan terpidana mati di LPP Malang, sumber air di Lapas berasal dari air sumur dan biasanya mendapat subsidi air dari Pemerintah Kota Malang ketika air sumurnya mati. Akan tetapi, saat kunjungan dilakukan, LPP Malang sudah tidak mendapatkan subsidi air sehingga s air tidak mengalir sampai di kamar mandi yang ada di sel kamar. Akibatnya, WBP harus mengambil air di keran air di luar sel kamar dengan cara mengangkut airnya menggunakan ember. Pada situasi tersebut, WBP terpidana mati sebagai kepala kamar pun berinisiatif untuk mengajak teman-teman WBP di sel kamarnya untuk bekerja sama mengangkat air untuk kebutuhan air di kamar mandi sel mereka. Tindakan petugas LPP ketika terjadi kekurangan air di dalam kamar mandi sel, yaitu memberitahukan untuk mengambil airnya dari keran air di luar sel.

Selain ketersediaan air, WBP juga memiliki kebutuhan alat mencuci dan mandi. LPP Bandung membagikan sabun, pembalut, pasta gigi, dan detergen setiap bulan secara gratis namun tidak dapat memenuhi kebutuhan WBP dalam satu bulan. WBP harus merogoh kocek sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut. Terkadang donatur memberikan bantuan atau bahkan sesama WBP saling membantu jika ada yang tidak mampu membeli.

Di LPP Tangerang, Kanwil Kemenkumham Banten mengatakan kebutuhan alat kebersihan pribadi WBP sudah terpenuhi karena jumlah WBP di Lapas masih di bawah kapasitas Lapas. Namun, menurut petugas LPP Tangerang anggaran keperluan mandi per WBP per tahun hanya 25.000 rupiah. Keperluan kamar mandi diberikan dua kali dalam satu tahun.

"Perorangnya itu cuma dapat jatah 2 pasta gigi, 2 sabun mandi, 2 shampo. Ukuran itu ukuran sabun Lifebuoy batangan terus pasta giginya ukuran 120 ml, kemudian untuk shamponya ukuran 120 ml." (P, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Sedangkan menurut WBP di LPP Medan sudah sejak sekitar enam bulan lamanya fasilitas yang diberikan oleh Lapas untuk kebutuhan seperti sabun, pasta gigi, sampo, sabun cuci, dan pembalut wanita sudah tidak diberikan oleh LPP. Jadi, WBP harus membeli sendiri untuk semua kebutuhan perlengkapan mandi dan cucinya. Menurut WBP, untuk perlengkapan mandi dan cuci di dalam LPP itu harganya mahal, sehingga salah satu contohnya seperti rambut WBP menjadi kutuan karena tidak pernah keramas rambut akibat mahalnya harga shampoo yang dijual di dalam LPP.

Berbeda halnya dengan kondisi LPP Lampung, dimana WBP tidak memiliki privasi yang cukup layak di kamar mandi. Ini dikarenakan LPP di Lampung dasar awalnya merupakan Lapas yang diperuntukkan untuk warga binaan laki-laki lalu dialihkan menjadi Lapas perempuan. Karenanya, kamar mandi yang digunakan WBP adalah kamar mandi laki-laki yang hanya berukuran setengah badan saja.

3.1.6.2. Tenaga Kesehatan dan Status Klinik

Setiap LPP memiliki klinik dan tenaga kesehatan yang bertugas jaga setiap hari secara bergantian di LPP dan dapat diakses kapan saja. Sayangnya di LPP Kerobokan petugas yang bukan tenaga kesehatan harus turut berjaga di klinik di luar jam kerja karena hanya ada satu dokter umum dan satu perawat. Jumlah dokter dan perawat bervariasi disebabkan karena ketersediaan SDM yang ada. Status klinik di LPP juga berbeda-beda: ada yang berstatus klinik pratama dan ada yang tidak. Berikut dalam Tabel 4 rincian informasi jumlah tenaga kesehatan dan status klinik di LPP yang bisa dihimpun:

Tabel 3.2. Status Klinik, Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan

LPPStatusTenaga Kesehatan
LPP TangerangKlinik Pratama1 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat
LPP BandungBukan Klinik Pratama1 dokter umum, 2 bidan, 4 perawat
LPP KerobokanKlinik Pratama1 dokter umum, 1 perawat
LPP Bandar LampungKlinik Pratama2 dokter, 1 bidan, 3 perawat
LPP Malang(Tidak ada data)1 dokter, 2 perawat
LPP Medan(Tidak ada data)2 dokter, 2 perawat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Layanan tersebut berupa pelayanan dokter umum, pelayanan dokter gigi umum, pelayanan tindakan sederhana, pelayanan kebidanan sederhana, dan pelayanan administrasi rekam medis.4 Menurut PMK 9/2014, syarat jumlah tenaga kesehatan pendirian klinik adalah setidaknya dua orang dokter dan/atau dokter gigi.

Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi, namun jika menyelenggarakan maka wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SiPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.5 Selain itu, pendirian klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Izin pendirian merupakan wewenang dari pemerintah daerah setempat, sedangkan izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah atau kepala dinas kesehatan setempat.6

Klinik di LPP Bandung termasuk yang tidak berstatus klinik pratama sehingga petugas kesehatan Lapas tidak dapat merujuk WBP langsung ke rumah sakit, namun ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama terlebih dahulu. Informasi dari LPP Bandung menyatakan bahwa syarat pendirian izin klinik pratama dari pemerintah daerah setempat adalah memiliki dua orang dokter dan satu orang apoteker. LPP merasa terbatas dan kurang leluasa dalam menyediakan layanan kesehatan karena tidak memiliki izin klinik pratama.

"Kalau misalnya dari Komnas Perempuan bisa mendorong terutama ke Pemerintah Provinsi atau ke Kota. Kami ini kesulitan untuk mendapat izin klinik, Bu. Dengan berbagai macam syarat yang rumit, yang itu kita tidak mungkin bisa dapat sebetulnya. Jadi kenapa tidak ada kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat untuk memprioritaskan UPT Pemasyarakatan untuk diberikan izin klinik. Karena kalau tidak ada izin klinik, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya terbatas semua. Kalau kenapa-kenapa nanti gak ada klinik, kita disalahin. Padahal selama saya di sini banyak warga binaan kita yang kena penyakit yang termasuk berat, sampai meninggal; .. kanker serviks satu, kanker payudara satu. . Padahal tujuan kita untuk melakukan penyelamatan terhadap warga binaan yang kena penyakit. (K, LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Selain layanan kesehatan dari dokter, ketiadaan apoteker juga mempengaruhi kebutuhan obat dan ketersediaan obat di klinik juga dalam pengobatan pada WBP. Ketersediaan obat berkaitan dengan penyedia obat (distributor obat) yang membutuhkan surat izin praktek apoteker untuk menyediakan obat yang dibutuhkan LPP.

"Terutama sih pengobatan ya, karena sekarang itu distributor obat itu selalu menanyakan surat izin praktik dari apoteker. Nah, akhirnya kita sendiri dilema jadinya gitu. Kita melakukan pengobatan kepada warga binaan, tentunya ada obat-obatan juga. Ketika persediaan obat sudah mulai menipis, belanjanya pun kita bingung karena terpentok dari regulasi yang meminta ada surat izin praktik dari apoteker, sedangkan kita gak ada. ... Dan obat-obatan kan tidak sembarangan kita bisa beli." (K, LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

LPP Tangerang berusaha mengatasi hal ini dengan menjalin kerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang telah menentukan obat apa saja yang boleh disimpan di Lapas. Begitu pula dengan Lapas Kerobokan yang diizinkan untuk menyimpan obat meskipun tidak memiliki apoteker.

“ Untuk mendaftar izin klinik harus daftar ke PTSP.. Di dalam PTSP itu ada beberapa persyaratan yang memang kami tidak bisa penuhi. Salah satunya kalau memang izin klinik yang idealnya itu harus ada apoteker. Nah, di kami kan tidak ada apoteker. Akhirnya kami melihat apa s kendalanya yang ada di dalamnya itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Akhirnya diberikan pencerahan, diberikan penjelasan bahwa kalau di Lapas itu ada aturan SKB nomor berapa gitu, Bu. Jadi itu bisa untuk yang tidak mengobati [obat tanpa resep dokter/obat warung]. Jadi apoteker itu kita tidak ada obatobat yang memang ini hanya obat emergency aja yang disediakan oleh Lapas. Jadi tidak obat-obat yang seperti khalayak di luar." (N, LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

4 Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Tentang UPK, https://upk.kemkes.go.id/ new/profil/tentang-upk, diakses pada 23 April 2024.

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Pasal 21.

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Pasal 25.

3.1.6.3. Akses pada Jaminan Kesehatan

Informasi yang didapatkan saat pemantauan bahwa semua WBP tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kesehatan di klinik Lapas meskipun tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). LPP Kerobokan mengkategorikan layanan yang diberikan kepada WBP tanpa BPJS sebagai layanan darurat kesehatan. Akan tetapi tanpa BPJS, WBP yang perlu dirujuk ke faskes lanjutan tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan harus menanggung secara pribadi. Komnas Perempuan menemukan di beberapa wilayah layanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Jika WBP warga Kota Bandar Lampung tidak memiliki BPJS, hanya KTP, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan jaminan kesehatan gratis untuk warganya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lapas menemui kesulitan untuk WBP bukan warga Kota Bandar Lampung dan tidak mempunyai KTP dan BPJS. Padahal di Lapas banyak WBP berasal dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung bahkan Aceh, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya. LPP Bandar Lampung sangat mengupayakan dan memfasilitasi WBP untuk mendapat jaminan kesehatan.

"Sampai kita bawa kursi rodanya untuk merekam KTP, karena memang gak ada KTP itu kita gak bisa akses ke RS. [Sejak] 2020 ke atas itu NIK-nya harus muncul. Nah itu kesulitan-kesulitan kita [dan] kita sampaikan ke beliau-beliau ini supaya jadi rekomendasi. Karena memang ini kesulitan. Saya sering emosi jujur saja, panik, 'Bu, ini ada yang sakit, coba cek BPJS.' Kalau BPJS gak ada mulai panik saya, karena apa, Bu? Karena memang NIK aja muncul masih bisa dibantu, tapi kalau NIK gak muncul itu sudah gak bener." (P, LPP Bandar Lampung, wawancara tanggal 19 September 2023)

Hal serupa dilakukan oleh LPP Kerobokan. Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, tidak semua warga binaan LPP Kerobokan memiliki KTP dan/atau BPJS. Ketika pemantauan, didapatkan keterangan hanya 115 WBP yang memiliki BPJS aktif dari total 219 warga binaan. Juga, Dukcapil setempat juga sering berkunjung ke LPP untuk mendata warga binaan yang belum memiliki KTP. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga menyediakan jaminan layanan kesehatan gratis bagi warga binaan dengan KTP Badung melalui program Krama Badung Sehat (KBS). Kebijakan ini bahkan mencakup delapan program yang tidak ada di BPJS seperti visum dan tubektomi di luar masa interval. Selain pemerintah daerah, Kanwil Bali mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya kesehatan WBP sebesar 100 juta rupiah per tahun. Namun, dana ini tidak cukup. Kanwil terkadang harus berhutang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat hingga 100 juta rupiah per tahun.

Di LPP Bandung, KTP dengan domisili Bandung akan lebih mudah mendaftar BPJS PBI (Penerima Bukan luran).

"Kalau yang di kota Bandung sih, asal punya KTP, langsung bisa diurus untuk BPJS yang PBl-nya. Tapi untuk yang di luar Kota Bandung, sekarang kita kesulitan juga. ... Jadi sebetulnya Kota Bandung sempat ada aturan yang menyebutkan bahwa warga binaan itu termasuk yang mendapatkan bantuan, walaupun dia bukan domisili Bandung. Tapi ternyata dari tahun 2021 ke 2022 aturan itu gak berlaku lagi gitu. Jadi akhirnya kita juga kesulitan.." (Kr, LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Seringkali biaya kesehatan ditanggung oleh sesama WBP atau staf Lapas dengan iuran jika WBP yang sakit dan keluarganya tidak mampu. Pihak ketiga seperti yayasan dan gereja turut membantu menanggung biaya layanan kesehatan.

"Sekarang kerja sama dengan pihak ketiga, yayasan. Yayasan ini yang membantu seperti kemarin ada yang kanker stadium 3B, jadi sudah lemas, sudah di RS, di-handle sama yayasan, yayasan sosial. ... apa pun [kendalanya] hamil pun kalau gak punya suami, gak punya keluarga, bisa." (NP, LPP Kerobokan, wawancara tanggal 3 Oktober 2023)

3.1.6.4. Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Sesuai ketentuan yang ada, seluruh WBP wajib mengikuti skrining Human Immunodeficiency Virus (HIV) saat masuk LPP. Hasil skrining dirahasiakan oleh LPP dari penghuni lainnya sedangkan keputusan diserahkan kepada WBP apakah ingin membuka statusnya atau tidak. Di LPP Malang, pihak LPP bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan layanan Tes HIV ini sehingga meskipun tes ini sifatnya mandatory (wajib) tetapi WBP yang positif dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan.

Selain skrining HIV, beberapa LPP juga menyediakan skrining Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker serviks dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. LPP Kerobokan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk mengadakan skrining kanker leher rahim/serviks dengan metode pap smear dan Inspeksi Visual Asetat (IVA) setiap tahun di Lapas. Sedangkan LPP Bandung pernah bekerja sama dengan yayasan kanker untuk pemeriksaan kanker serviks di tahun 2018, namun saat ini sudah tidak kali melakukan skrining tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh LPP Bandar Lampung dengan bekerja sama dengan PKBI Daerah Lampung, Puskesmas, dan Lab Paramitra. PKBI juga menyediakan layanan pelepasan alat kontrasepsi jangka panjang. Di LPP Malang, Lapas berkoordinasi dengan Puskesmas tapi tidak ada pemeriksaan rutin atau tahunan. Pengecekan hanya dilakukan jika ada keluhan dari WBP.

Dari berbagai informasi tersebut dapat dilihat bahwa pemeriksaan kanker leher rahim sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, inisiatif LPP untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, dan ketersediaan layanan di wilayah tersebut. Tidak ada jaminan keberlanjutan ketersediaan layanan karena tidak disediakan dari pemerintah pusat. Apresiasi juga patut diberikan kepada petugas Lapas yang berupaya mencari solusi dengan berbagai keterbatasan agar WBP dapat mengakses layanan pencegahan kanker leher rahim.

Ketersediaan pembalut wanita di seluruh LPP yang dikunjungi dan dipantau sangat terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan WBP setiap bulannya. Berbagai upaya ditempuh oleh LPP untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti dengan mencari donatur, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau membuat pembalut wanita dari kain.

Sebagai gambaran, anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP Kerobokan tidak cukup memenuhi kebutuhan WBP setiap bulan sehingga LPP bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan pembalut wanita. Menurut Lapas, selalu ada donatur yang menyumbang untuk pengadaan pembalut wanita. Sementara di LPP Bandar Lampung, sekitar 80% perempuan WBP masih menstruasi namun, setiap perempuan hanya mendapat jatah pembalut wanita untuk tiga hari setiap bulannya. Staf LPP Bandar Lampung menyebutkan jika WBP kekurangan dan tidak dapat membeli pembalut wanita, WBP tersebut dapat meminta ke LPP. Namun, umumnya mereka merasa malu untuk minta. LPP juga berusaha untuk mengatasi masalah kekurangan pembalut wanita ini dengan pembalut wanita dari kain. Jika masih tidak mencukupi, maka WBP terpaksa membeli sendiri di koperasi.

"Mungkin kalau misalnya mungkin ada jatah [pembalut], kadang seperti dari apa katun gitu ada yang kebagian. Tapi kalau memang kurang, kita mengertilah kalau kita tinggal di sini dengan keterbatasan. Kalau kita kurang, kita mungkin bisa beli sendiri, tersedia di koperasi." (MF, LPP Malang, wawancara tanggal 20 Juni 2023)

Petugas LPP Malang mengakui keterbatasan tersebut disebabkan jumlah WBP yang melebihi kapasitas daya tampung Lapas tersebut. Kapasitas daya tampung Lapas adalah 164 WBP sedangkan per Juni 2023 pada saat Komnas Perempuan melakukan pemantauan terdapat 445 WBP.

Jika WBP merasa nyeri karena menstruasi, mereka dapat melapor ke klinik untuk ditangani. Hal ini seperti yang diceritakan oleh salah seorang WBP mengenai menstruasi yang dialaminya tahun 2019 lalu. Pada waktu itu selama beberapa bulan hingga hampir setengah tahun ia mengalami menstruasi yang tidak berhenti. Hasil dari diagnosa dokter, ia mengalami gejala miom karena stress.

"Banyak [darah menstruasi] terus sampe berapa bulan itu, setengah tahun. Sempat stress, mungkin gejala menopause. Tanda-tandanya tuh nanti [keluar] darah lagi. Diperiksa klinik di luar, gejala miom, stress."(Bidan, LPP Medan, wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Salah satu WBP perempuan terpidana mati (AK) mengalami keputihan terus menerus sehingga harus berobat secara rutin setiap bulannya. la mengeluarkan biaya sekitar Rp. 300.000 setiap bulan untuk membeli obat. Adapun untuk biaya pengobatan ditanggung sendiri dengan bantuan dana dari keluarganya. Karena sakitnya ini AK juga dikucilkan warga binaan lainnya dan dianggap mengidap penyakit menular serta vaginanya mengeluarkan bau. Setelah sakit, AK kehilangan penghasilannya di Lapas karena awalnya biasa diminta warga binaan lain untuk pijat refleksi, namun karena dianggap punya penyakit menular maka tidak ada yang mau meminta jasa pijatnya.

3.1.6.5. Perempuan Hamil, Menyusui, dan Memiliki Anak

Perempuan hamil, menyusui, memiliki anak, dan lansia merupakan bagian dari kelompok rentan dimana Lapas memiliki anggaran terpisah. Pemeriksaan kehamilan rutin dapat dilakukan di klinik yang tersedia di Lapas. Namun, jika ada kondisi khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan lebih lanjut biasanya Lapas akan merujuk WBP ke rumah sakit.

“Jadi sebelum bersalin paling tidak ke rumah sakit karena kami pemeriksaannya enggak lengkap, Bu. Kalau nanti ternyata ada kelainan apa atau gangguan apa." (SW, LPP Malang, wawancara tanggal 20 Juni 2023)

“Tapi selama ini, dia [WBP hamil] kontrol aktif tiap bulan. Jadi sudah di-assess mana yang sudah terencana. Misalnya ada operasi sebelumnya atau faktor penyulit, dia akan operasi terencana jadi udah tahu tanggalnya kapan. Di luar itu, kami kerja sama sama regu jaga. Dia khusus di kamar ibu hamil atau bawa anak, itu biasanya yang jaga yang lapor [perawat]. Kebetulan sebelum ini ada 4 bidan. Jadi saya tiap mau pencet alat detak jantung bayi, saya gak bisa make. Jadi yang jaga [yang menggunakannya]. Tanya untuk minta tolong cek denyut bayi. Sekali-kali kita perlu. Di luar itu kita kontrol rutin setiap bulan ke puskesmas, selama masa kehamilan itu. [untuk] USG."(D, LPP Kerobokan, wawancara tanggal 3 Oktober 2023)

Di LPP Malang jika WBP yang hamil sudah masuk usia enam bulan kehamilannya, maka WBP yang hamil tersebut akan dipindahkan ke klinik di Lapas. Sedangkan di LPP Kerobokan dan LPP Bandar Lampung, perempuan hamil dan memiliki anak ditempatkan di kamar tersendiri.

Upaya preventif layanan kesehatan untuk ibu hamil adalah skrining HIV, hepatitis B, dan sifilis di LPP Bandar Lampung. Selain itu juga ada kelas untuk ibu hamil, melahirkan, dan sedang menyusui yang memberikan edukasi mengenai kesehatan yang pesertanya memang ibu hamil, melahirkan, maupun yang sedang menyusui.

“Kemudian kita juga ada kelas. Isinya memang ibu dalam keadaan hamil, melahirkan, maupun yang sedang menyusui. Di situ kita promosi kesehatan tentang bagaimana tatalaksana kehamilan yang baik, menjaga kesehatan seperti apa. Kemudian memperhatikan persalinan yang baik seperti apa dan menyusui." (D, LPP Bandar Lampung, wawancara tanggal 19 September 2023)

Terkait fasilitas untuk WBP yang melahirkan, tidak semua Lapas memiliki fasilitas yang layak seperti di LPP Lampung yang memiliki kebutuhan akan ruang bersalin yang layak bagi WBP perempuan.

Lapas tetap memberikan perhatian terhadap WBP dan anaknya pasca melahirkan. Lapas berusaha menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh WBP dengan melakukan kerja sama dengan puskesmas sehingga WBP tetap dapat mengakses obat-obatan yang dibutuhkannya. Melalui Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, anak-anak dapat tinggal dengan ibunya di Lapas hingga usia tiga tahun, menggantikan ketentuan yang sebelumnya membatasi hanya dua tahun.

3.2. Situasi Perempuan Terpidana Mati

Komnas Perempuan menemukan berbagai temuan yang menggambarkan situasi perempuan terpidana mati selama menempati LPP dan menunggu eksekusi mati. Bagian ini akan menjabarkan tentang pengalaman perempuan terpidana mati berhadapan dengan hukum, kegiatan sehari-hari di Lapas, komunikasi dengan keluarga dan teman, serta bagaimana hukuman mati berdampak pada terpidana perempuan.

3.2.1. Data Diri dan Latar Belakang Kasus

Dari total 14 perempuan terpidana mati yang dikunjungi oleh Komnas Perempuan, 8 (delapan) orang WBP dipidana karena tindak pidana narkotika sedangkan 6

(enam) orang lainnya dipidana atas tindak pidana pembunuhan. Dua di antara 14 perempuan terpidana mati adalah warga negara asing yaitu Warga Negara Filipina dan Inggris. Diagram 2 dan 3 di bawah ini memvisualisasi kategori WBP perempuan terpidana mati berdasarkan jenis tindak pidana dan kewarganegaraannya.

Diagram 3.1. Jenis Tindak Pidana Perempuan Terpidana Mati

Tindak Pidana

Pembunuhan 42.9% 6 Narkotika 8 57.1%

Diagram 3.2. Status Kewarganegaraan WBP Perempuan Terpidana Mati

Status Kewarganegaraan

Inggris 7.1% Filipina 7.1% 12 Indonesia 85.7%

Rentang usia WBP perempuan terpidana mati yang diketahui adalah 30-67 tahun dengan rata-rata 45 tahun dan median 43 tahun, dengan rincian sebagaimana ditampilkan di Tabel 5 berikut.

Tabel 3.3. Rentang Usia WBP Perempuan Terpidana Mati

Rentang UsiaJumlah WBP
26 - 301
31 - 352
36 - 401
41 -453
46 -502
51- 552
56 - 602
>611

Lama WBP perempuan terpidana menempati Lapas juga cukup bervariasi yaitu mulai dari 2 tahun hingga paling lama 22 tahun, melebihi waktu maksimal hukuman penjara di Indonesia yaitu 20 tahun. Sebanyak 6 perempuan terpidana mati telah lebih dari 10 tahun menjalani pidana. Rincian lama waktu deret tunggu WBP perempuan terpidana mati ditampilkan di Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 3.1. Lama WBP Perempuan Terpidana Mati Dipenjara

Lama Dipenjara (dalam tahun)

25 22 20 18 16 15 13 12 11 10 8 7 4.8 3.6 4 5 3 2 7 0 SL LAS AK ZR EF TH RS MF LS PA MJV JLC BT MU

Hampir seluruh WBP perempuan terpidana mati menikah atau pernah menikah serta memiliki anak. Hanya satu WBP yang masih lajang dan tidak memiliki anak. Jumlah berdasarkan status perkawinan WBP perempuan terpidana mati ditampilkan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 3.4. Status Perkawinan WBP Perempuan Terpidana Mati

Status PerkawinanJumlah
Belum menikah2
Menikah3
Cerai9

Umumnya WBP memiliki 1-2 orang anak. Sebanyak 4 orang WBP memiliki 1 anak, 6 orang WBP memiliki 2 anak, 1 orang WBP memiliki 3 anak, dan 1 WBP lainnya tidak memiliki anak. Tabel 7 berikut adalah daftar jumlah anak yang dimiliki oeh WBP terpidana mati yang dikunjungi Komnas Perempuan.

Tabel 3.5. Jumlah Anak WBP Perempuan Terpidana Mati

Jumlah AnakJumlah WBP
Tidak punya anak1
16
26
31

Jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh perempuan terpidana mati juga cukup beragam. Ada WBP yang telah menyelesaikan pendidikan S1, ada juga WBP yang sama sekali tidak sekolah. Data jenjang pendidikan terakhir WBP terpidana mati dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini.

Grafik 3.2. Jenjang Pendidikan Terakhir Perempuan Terpidana Mati

Jenjang Pendidikan Terakhir 5 4 3 5 2 3 1 2 1 1 1 1 0 D1 D3 S1 Tidak sekolah SD SMP SMA

Dari total 14 perempuan, 1 (satu) perempuan WBP terpidana mati menolak untuk bertemu dan diwawancarai sehingga data terkait WBP dimaksud menggunakan hasil wawancara dan data dari LPP terkait.

Pemantauan mencatat adanya 3 (tiga) perempuan terpidana mati kasus narkotika adalah residivis atau pernah dipidana sebelumnya. Salah satunya adalah EF yang awalnya ditangkap karena penggunaan narkotika dan dipidana empat tahun penjara. Tiga bulan menjelang bebas, EF ketahuan terlibat dalam transaksi narkotika bernilai ratusan juta rupiah dan dijanjikan mendapat upah 50 juta rupiah. EF mengaku tergiur karena membutuhkan uang untuk membayar kuliah anaknya dan memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sedang sakit diabetes.

Sedangkan SL juga merupakan pengguna berat narkotika dan pernah dua kali ditangkap karena menggunakan narkotika. Awalnya SL hanya pemakai, namun ia kemudian ikut menjual narkotika karena membutuhkan uang. Lingkungan penjara justru memperkenalkan SL kepada peredaran gelap narkotika. SL dipidana mati karena menjadi perantara transaksi narkotika dengan menawarkan pekerjaan kepada temannya yang sedang membutuhkan uang. SL mengaku tidak mengetahui secara detail jumlah narkotika dan tidak menerima upah.

"Saya pemakai berat dulu, saya parah sekali... Terus sudah dua kali saya di sini. ... Ya karena nakal-nakal make mau gak mau terkena begini jadi bandar juga. Saya gak pungkiri itu. Karena lingkungan masuk penjara ini ya bisa dibilang mau baik [ya jadi] baik, engga [mau baik ya jadi] engga [baik]. Memang dulu agama kurang gitu loh, jadi make... Namanya orang make pastinya butuh uang. Mau gak mau jadi kena bandar buat beli, lama lama jadi jual, begitu.

..kadang-kadang penjara itu tidak membangun kita. Jadi kadang kadang kita banyak mengenal lingkungan itu [narkotika] karena stay dipenjara itu..."(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Dua orang perempuan dipidana mati karena membawa narkotika di tas dan koper tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu di antaranya adalah MJV yang merupakan seorang pekerja migran dari Filipina. Pelaku yang merekrut MJV dihukum penjara seumur hidup pada tahun 2020 atas perekrutan pekerja migran ilegal skala besar. Namun, hingga saat ini fakta tersebut tidak memberikan pengampunan terhadap MJV.

Di berbagai kasus Tim Pemantau juga menemukan keterlibatan pasangan intim dalam tindak pidana. Salah satu perempuan terpidana mati, LAS, mengaku tidak menyangka pacarnya akan membunuh korban. Awalnya mereka mengajak korban bertemu untuk menagih hutang. Ketika itu LAS tidak memiliki pekerjaan dan bergantung secara ekonomi kepada pacarnya serta dijauhi oleh teman dan keluarga karena hubungan mereka. LAS mengatakan tidak turut membunuh dan melakukan mutilasi namun dipidana sama dengan pacarnya yaitu pidana mati.

Sedangkan pada kasus JLC, ia dan suaminya adalah pengguna narkotika. Selain pengguna, suami JLC juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Ketika mereka ditangkap, JLC mengira ia akan dipidana atas penggunaan narkotika tapi justru suaminya menjebak JLC untuk mengaku salah sehingga JLC dipidana mati sedangkan suaminya di pidana ringan atas pemakaian narkotika. Terdapat indikasi bahwa suami JLC menyuap aparat penegak hukum agar lolos dari hukuman.

“Saya sih gak terima sama hukuman saya hukuman mati. Kalau dihukum sebagai pemake okelah saya sama suami pake... Jadi, kenapa mesti diberatkan kepada saya... Suami saya tinggalkan saya...Semua suamí punya pekerjaan nempel ke saya. Harusnya yang bebas saya, jadi saya memakai. Waktu ditangkap juga saya gak ada barang bukti. Suami saya [ditangkap] masih ada barang bukti... Pas ketangkep semua dilempar ke saya."(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Beberapa WBP perempuan terpidana mati menceritakan pengalaman mendapatkan kekerasan dari pasangan mereka. Salah satu WBP mendapatkan kekerasan fisik dari suami dan diancam karena berencana melaporkan kekerasan ke polisi. Selain itu, ia juga merupakan tulang punggung keluarga karena suaminya tidak bekerja.

“Setiap bangun tidur harus mencari cara mencari uang 250 juta perbulan, bagaimana cara mengurusi anak, karena dia [suami] juga tidak bekerja. Boro-boro bekerja, bagaimana cara mengurus rumah tangga dan pembantu lainnya, semua dilempari ke saya. Ada juga main fisik ke saya, ini juga ada bekasnya dan mereka [polisi] tidak tahu . . . Saya tidak ada [keberanian] karena waktu saya sudah ingin visum, kata dia, “awas jika sampai lapor polisi”, ada ancaman dari almarhum. Terakhir saat sedang puasa dan statement saya di TV juga ibarat kata, saya sedang berbuka puasa bareng, saya omongin bagaimana ini hutang kita?

Saya kemarin waktu dilempar asbak, saya sampai bilang, “ini ada bekas dan saya bisa laporkan ke polisi." Terus dia berkata, “awas aja sampai lapor ke polisi kamu”. Dari situ saya sudah merasa khilaf, sudah lelah menghadapi perdebatan hutang dengan menjual tanah untuk melunasi. Lalu dia bilang saya yang punya hutang jadi harus saya yang melunasi. Terus saya bilang “terus harus saya mati dulu?" dan dia berkata “ya sudah, mati saja."(AK, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Salah satu WBP mengaku diperkosa oleh salah satu warga desa namun karena keterbatasan bahasa, Komnas Perempuan belum mendapatkan banyak informasi terkait hal ini. Sedangkan WBP lainnya mengatakan suaminya berselingkuh setelah enam bulan menikah. Perselingkuhan ini diketahui oleh rekan kerja, keluarga, dan tetangga sekitar.

3.2.2. Kualitas Pendampingan Hukum Sebelum dan Sesudah Putusan

Dalam persidangan yang dilalui oleh para perempuan terpidana mati sebelum putusan pengadilan maupun ketika mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi, para perempuan terpidana mati ini mendapatkan pendampingan hukum dengan kualitas yang berbeda-beda, bahkan seringkali tidak sesuai yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang disampaikan adalah seringkali kuasa hukum tidak komunikatif. PA, seorang perempuan terpidana mati mengatakan tidak pernah berbincang dengan pengacaranya ketika persidangan sehingga PA tidak bisa bercerita dan berbagi isi hatinya. Lebih jauh PA menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui rencana pembunuhan yang dibuat oleh suaminya, tetapi suaminya memberikan pernyataan bahwa PA mengetahui rencana tersebut. Namun, fakta ini tidak bisa disampaikan kepada pengacara.

"Buat Penegak Hukumlah. Tolong kalau memang hukuman berat, kasihlah PA kesempatan didampingi sama pengacara. Kalau memang ada LBH, biar didampingi sama LBH, biar PA gak merasa tertekan sendiri. Makanya kayak PA ya, umur baru mau 22 sih, gak pernah yang namanya ke kantor polisi, disidang tanpa pendamping." (PA, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Oktober 2023)

Pada tahap PK, PA juga mengaku tidak mengetahui alasan penolakan PK dan tidak memegang dokumen putusan. la mengetahui putusan PK karena dikirimi surat oleh pengadilan ke Lapas dan tidak mendapatkan informasi dari advokat pendamping. Berkas-berkas PK sempat dimintakan oleh pendamping hukum PA yang baru untuk mengajukan grasi, namun LBH tersebut mengatakan berkas-berkas tidak boleh diambil. PA berharap ia mendapatkan kualitas bantuan hukum yang baik.

"Untuk LBH, LBH juga tolong dampingi yang hukuman tinggi [mati], orang-orang yang membutuhkan. Janganlah setengah hati, bantulah mereka dengan tulus, sepenuh hati biar mereka benar-benar merasa didampingi, ditemani."(PA, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Oktober 2023)

Pengalaman LAS tidak jauh berbeda dengan PA ketika berhadapan dengan proses penuntutan dirinya sebagai tersangka yang diberikan bantuan pengacara oleh negara. LAS merasa bahwa tidak terjadi komunikasi apapun dengan pengacaranya selama proses peradilan berlangsung hingga putusan.

"Lawyer cuma nongol doang.... Nggak [kenal].... lya [lawyer yang sama dengan pasangan]. Tapi habis itu aku juga gak tahu. Orang dia juga gak pernah nanya-nanya apapun...." (LAS, perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

Berbeda dengan AK yang mampu menyewa pengacara dengan membayar sejumlah uang dengan harapan akan mendapatkan bantuan hukum memadai. Akan tetapi hal ini tidak sesuai yang diharapkan karena pada akhirnya justru AK merasa bahwa pengacara tersebut mengambil keuntungan darinya. AK juga merasa bahwa pengacara yang disewanya tidak menindaklanjuti proses banding yang diajukan. Akhirnya ketika mendapatkan surat dari kejaksaan untuk memastikan upaya hukum lanjutan dalam mengajukan PK atau Grasi, AK memutuskan untuk berhenti menggunakan jasa pengacara tersebut dan memilih untuk meminta bantuan dari LBH Masyarakat.

Terdapat salah satu perempuan terpidana mati, SL, didampingi oleh seorang pengacara yang dikenal di kalangan WBP sebagai makelar kasus (markus) dan tidak cukup mumpuni untuk memberikan dampingan hukum yang berkualitas untuk dirinya. Kepada Komnas Perempuan, SL mengatakan ingin mencabut surat kuasa dan mengganti pengacara dan meminta rekomendasi nama pengacara yang kompeten.

“... ada yang namanya Bang Haji ini dia terkenal markus [makelar kasus] di antara kita semua ini. Dia juga sempat urus [tidak terdengar] yang tadi yang katanya dibanding jaksa itu dia urus 20 tahun... Dia [Bang Haji] orang biasa tapi memang sering bantu di Mabes, bantu urus kasus. [Dia] banyak kenal orang-orang Polisi, Lapas, yang sering ditunjuk jadi kuasa di polisi juga. Dan memang pernah urus kita [tidak terdengar] JLC juga pernah diurus. Nah, kemarin itu mepet waktunya, harusnya lawyer yang mengurus, jadi pake día [Bang Haji]."(SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

3.2.3. Akses Bantuan Hukum

Terdapat situasi adanya pengacara-pengacara yang tidak bertanggungjawab dan ingin mencari keuntungan mendatangi LPP untuk menawarkan bantuan. Di LPP Tangerang, petugas khawatir dengan pengacara-pengacara yang memeras warga binaan dan memberikan dampingan hukum berkualitas buruk. Bahkan terdapat pengacara yang menawarkan fee kepada petugas LPP jika dapat memberikan klien WBP. Pihak LPP mengaku kesulitan membedakan mana advokat yang berkualitas dan gratis sehingga merasa takut salah memberikan rekomendasi advokat ke WBP.

“ Ada pengacara, kita dampingi kok lama-lama kayak begini ya-ini benar apa bukan sih takutnya nanti malahan warga binaan kami diperas. Karena kebanyakan kasusnya seperti itu, dia [WBP] sudah jor-joran ngasih [uang], tahunya hasilnya nihil. Kan kasihan.

...kayak sama pengacara, LBH kayak gitu, kami juga antara takut dan tidak... takutnya sudah maju-maju “wih ibu ini dapat fee berapa nih gitu kan". Sampai ada pengacara yang bilang ' Bu, ini ntar Ibu hubungi saya saja; ntar Ibu dapat I.'[Saya tanya] Maksudnya fee apaan ya?" Kan saya selama ini enggak pernah seperti itu Iho, Bu. Ternyata kalau misalnya goal nih, kita dapat fee ."(N, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, LPP Tangerang meminta bantuan Komnas Perempuan untuk memberikan referensi lembaga-lembaga hukum atau perorangan yang menyediakan bantuan hukum yang berkualitas untuk WBP.

Sedangkan LPP Kerobokan bekerja sama dengan LBH Apik Bali untuk memberikan pendampingan hukum gratis kepada WBP. Hubungan kerja sama dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, Lapas juga bisa menghubungi Kanwil setempat untuk mendapatkan rekomendasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi.

Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat, termasuk anak dan perempuan tersangka, untuk memastikan pendampingan hukum secara maksimal. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya dengan LBH Garuda untuk dampingan hukum tersebut. Namun, tidak ditegaskan apakah bantuan hukum juga berlaku untuk terpidana yang sedang menjalani hukuman dan ingin mengajukan upaya hukum. Di samping itu, meski sudah adanya PKS antara LPP dan lembaga bantuan hukum terkait, namun terdapat pendamping hukum yang tidak bersedia mendampingi WBP terpidana mati terutama kasus narkotika.

"Pasti akan banyak kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah ber-concern pada hal ini, sehingga tidak ada kebingungan dari pihak pelaku maupun korban dan temanteman di bidang hukum dalam pendampingan.Kemudian hak-hak dari korban perempuan maupun perempuan pelaku, kami melakukan koordinasi ketika ada korban perempuan kepada UPTD Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Untuk anak perempuan kami juga minta Dinsos yang ada di Denpasar maupun Badung. Kemudian hak-hak ketika korban perempuan menjadi tersangka, kami selalu menyiapkan [pendampingan] ketika yang bersangkutan tidak mampu .. dengan pendampingannya secara maksimal."(B3, Pemerintah Kabupaten Badung, wawancara tanggal 6 Oktober 2023)

3.2.4. Upaya Hukum yang Telah dan Sedang Dilakukan selama di LPP

Seluruh WBP perempuan terpidana mati yang dikunjungi oleh Komnas Perempuan sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum lanjutan yang bisa diambil di antaranya adalah peninjauan kembali (PK) dan grasi. Setidaknya 5 dari 13 WBP perempuan terpidana mati telah mengajukan PK; 3 (tiga) di antara permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan 2 lainnya masih menunggu putusan. Setidaknya 3 (tiga) WBP telah mengajukan grasi ke Presiden; hanya 1 (satu) WBP terpidana mati (MU) yang telah mendapatkan putusan setelah menunggu selama tujuh tahun. MU mengajukan permohonan grasi di tahun 2016 dan mendapatkan putusan grasi di tahun 2023. Putusan tersebut mengubah pidana mati menjadi seumur hidup, namun MU tetap merasa tidak puas dan kecewa karena harus menunggu tujuh tahun untuk mendapatkan putusan. la juga sudah menghuni penjara selama 22 tahun.

"Namun maksud saya, di penjaranya sampai kapan? Karena penjara di Indonesia itu ada batas maksimalnya. Sementara saya sudah melebihi batas maksimal. Yang membuat saya kecewa adalah halhal seperti itu sih . . . yang membuat kecewa seperti ini karena dari 2016 kita ajukan [grasi] namun tidak ada jawaban di dalam penantian kita sampai 7 tahun. Kok jawabannya [putusan] hanya seperti ini. Seandainya sudah dijawab dari 2016 kita bisa ajukan ini dan itu ... kita kecewa, khususnya saya." (MU, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Sedangkan MJV sudah mendapatkan putusan grasi di tahun 2014 yang menyebutkan bahwa permohonan grasinya ditolak. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2002 tentang Grasi, grasi hanya dapat diajukan satu kali. Keputusan atas permohonan grasi seharusnya paling lama empat bulan sejak permohonan diajukan.

Menurut keterangan dari berbagai petugas Lapas, kejaksaan secara aktif mengirimkan surat ke Lapas-lapas yang dihuni oleh terpidana mati untuk menanyakan kapan WBP akan mengajukan upaya hukum. WBP perempuan terpidana mati, JLC, dikirimi surat oleh Kejaksaan pada Februari 2023. Menurut Lapas, surat dikirim akhir tahun 2022, yang menanyakan apakah JLC akan mengajukan upaya hukum. Surat tersebut juga menyebutkan jika JLC tidak mengajukan upaya hukum maka dia akan masuk dalam daftar eksekusi. Pasca mendapatkan surat dari pihak kejaksaan, JLC merasa panik dan buru-buru mencari kuasa hukum.

"Akhir tahun kemarin itu sempat memang kami dapat surat dari Kejari [Kejaksaan Negeri] Jakarta Barat kan selaku eksekutor. Nah, di suratnya infonya tentang rencana akan dieksekusi apabila memang tidak ada upaya hukum."(N, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Salah satu WBP terpidana mati tidak ingin mengajukan PK dan grasi karena takut permohonannya ditolak dan ia akan dieksekusi. Petugas LPP sering berbincang dengan WBP tersebut untuk membujuk mengajukan PK dan grasi.

"Iya, itu juga salah satu alasan si WBP bule ini takut mengajukan grasi. Kalau PK saya ditolak, langsung saya didor [dieksekusi],'kata dia gitu. Nah selama ini selalu kami ajak ngobrol dia. 'Ini seperti ini, gimana?' Dia tetap menolak karena menjawab, yang bersangkutan tidak bersedia. Kami harus menjawab karena ada surat. Bahkan beberapa orang ngerayu. Saya yang paling sering ke kamarnya. Kalau sudah ke kamarnya bisa 2 jam ngobrol sama dia. Jadi saya tanya, "kenapa kamu gak mau?" Itulah [WBP bule] ketakutan, kalau ditolak dia mati. Padahal dia di sini juga, apa ya, akhirnya sekarang udah mau. 'Pokoknya saya sudah pasrah, saya akan ikuti prosesnya.' (NP, Petugas LPP Kerobokan, wawancara tanggal 3 Oktober 2023)

LPP Bandar Lampung mendorong perempuan WBP yang memiliki hukuman tinggi untuk mengajukan grasi setelah menjalani pidana selama lima tahun dan mempunyai hasil asesmen yang baik. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya mengenai masa remisi. Remisi seharusnya tidak berlaku bagi narapidana seumur hidup dan terpidana mati, kecuali hukuman mereka diubah menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu. Aturan ini diinterpretasikan oleh LPP sebagai waktu yang tepat untuk mengajukan grasi yaitu setelah menjalani pidana selama lima tahun dan disosialisasikan kepada WBP.

Grasi dapat diajukan oleh perempuan WBP jika sudah ada laporan penelitian masyarakat (Litmas) terlebih dahulu. Agar laporan Litmas keluar, perempuan WBP harus memiliki penjamin. LPP seringkali kesulitan menghubungi penjamin dan harus 'jemput bola' dengan mendatangi langsung tempat kediaman penjamin dan berdialog dengan kepala desa dan keluarga. Kendala lainnya adalah keluarga tidak mau menjadi penjamin sehingga perempuan WBP tidak bisa mengajukan grasi.

“...setelah Litmas penelitian pemasyarakatan itu, memang dia dari keluarga tidak mampu [menjadi penjamin WBP]. Nah kita dari Lapas perempuan jemput bola, Bu. Mungkin bisa dilakukan untuk Lapas-lapas lain. Kita pokoknya ketika penjamin itu kesulitan untuk bertelepon, ketika kesulitan untuk bersurat, kami jemput bola, Bu. Jadi petugas kami mendatangi langsung untuk ke desa itu untuk melakukan pembicaraan dengan Kadesnya, dengan keluarganya, agar penjamin itu bisa dihadirkan." (P, Petugas LPP Bandar Lampung, wawancara tanggal 19 september 2023).

LPP juga melaksanakan penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang berlaku secara nasional, terdigitalisasi, dan dilaporkan oleh Lapas setiap bulan. Laporan ini dilampirkan ketika pengajuan grasi. Namun menurut LPP Bandung, tidak ada pertimbangan atas pembinaan yang telah dilakukan LPP dan perubahan sikap WBP selama menjalani hukuman ketika upaya hukum ditolak. Penolakan upaya hukum berdampak pada WBP, membuat mereka kehilangan semangat untuk mengikuti pembinaan lagi di LPP.

“Kalau dari kami, dari UPT, lapas, rutan yang mengajukan pengusulan grasi, kami sekarang ada penilaian yang banyak tentang mereka. perubahan pembinaannya seperti apa, sikap mereka di sini seperti apa. Mungkin maksudnya kalau sudah ada seperti itu, tolong dilihat. Itu kan kerja kami di sini menilai mereka. Kalau kasus-kasus seperti itu kan kita tidak sembarangan juga menilai mereka untuk itu. Kalau narkotika itu susah sekali untuk meng-goal-kan upaya hukum. ... Mereka tidak melihat bagaimana kami memproses mereka agar menjadi lebih baik... Saya juga tidak mengerti.." (K, Petugas LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Menurut LPP Bandung, terpidana kasus pembunuhan jauh lebih mudah mendapatkan grasi dibandingkan terpidana kasus narkotika.

"Karena memang yang saya tahu bukan di Lapas ini saja, yang narkotika mengajukan grasi itu banyak yang ditolak juga. Tapi kalau kasus pembunuhan ini pasti banyak yang pidananya diubah dari hukuman mati ke seumur hidup. Tapi kalau pidana narkotika itu sangat sulit sekali. Ada yang sampai beberapa kali sudah mengajukan, itu gak goal gitu,."(K, Petugas LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung yang menyebutkan bahwa seringkali upaya PK gagal pada kasus narkotika.

"Kami menunggu upaya hukum luar biasa tadi. Tapi upaya hukum luar biasa kan jarang [dikabulkan]. Misal dari hukuman mati kemudian seumur hidup. Tapi rata-rata kalau narkoba sih [jarang dikabulkan]." (B1, Kejaksaan Tinggi Lampung, Diskusi tanggal 19 September 2023)

3.2.5. Eksekusi Mati

3.2.5.1. Wacana Pelaksanaan Eksekusi Mati dan Komutasi Pidana Mati

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo eksekusi mati telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tahun 2015-2016 terhadap 18 (delapan belas) orang terpidana mati, 2 (dua) di antaranya adalah perempuan. Pengalaman dari LPP Tangerang menyebutkan bahwa telah menerima daftar terpidana mati dari Kejaksaan yang akan dieksekusi dengan menyebutkan bahwa perempuan terpidana mati (JLC) merupakan salah satu WBP dalam daftar tersebut. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga JLC dan membuatnya khawatir.

"Cuma kemarin tuh, Bu, kemarin kan, Cece JLC tanya ke saya lagi juga. 'Ibu katanya saya mau dieksekusi ya? Saya lihat di berita, dengar di berita, katanya saya mau dieksekusi.' 'Waduh enggak ah ce', saya bilang gitu kan...

Memang dari pihak Kejaksaan menyurati ke kami minta data semua-semuanya. Laporan ke saya Kasubsi 'Mbak, ini kayanya mau dieksekusi.' Akhirnya kita nanyalah ke sana [ke jaksa]. “Sepertinya iya Bu dalam waktu dekat" katanya [jaksa]. Nah JLC-nya sendiri juga sudah dengar info begitu... makanya saya bilang “Sudah Ce enggak apa-apa, ini mungkin cuma update batas saja." "(N, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Sebagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan paska Pemilu tahun 2015 dan 2016, maka pelaksanaan Pemilu tahun 2024 memberikan dampak tersendiri bagi para perempuan terpidana mati ini. Salah satu perempuan terpidana mati (SL) merasakan kekhawatiran yang dalam akan adanya eksekusi pasca Pemilu 2024 nanti.

"Selama ini kan kejadian dan abis pergantian Pemilu pasti ada tahap 1 dan tahap 2 [eksekusi]..." (SL, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wacana tentang komutasi dan penghapusan hukuman mati sudah tersebar di kalangan narapidana di Lapas. Saat di LPP Tangerang, SL dan JLC sering mempertanyakan soal ini karena mendengar adanya penghapusan hukuman mati di tahun 2026. Sementara pihak LPP berharap aturan tentang hukuman mati berlaku surut untuk terpidana mati yang kasusnya diputus sebelum KUHP 2023 disahkan.

“Ya, saya sih harapannya bisa segera direalisasikan [komutasi dan penghapusan hukuman mati] tetapi kalau bisa jangan nunggu nanti dulu, yang sudah ada saja. Karena perempuan itu, yang tadi Ibu bilang, ‘kelompok rentan' ya; bisa jadi korban dari suaminya. Atau mungkin ada faktor lain, ekonomi atau gimana, buat apa biaya kan kita juga enggak tahu."(N, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

3.2.5.2. Proses Pelaksanaan Eksekusi Mati

Menurut Kejaksaan Tinggi Lampung, perintah eksekusi berasal dari Jaksa Agung yang kemudian dilaksanakan oleh kejaksaan tinggi di mana perkara terjadi. Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Lapas untuk memperoleh informasi apakah terpidana mati sedang mengajukan upaya hukum. Kejaksaan akan menunggu terpidana mati mengajukan PK sebelum meletakkan mereka dalam daftar eksekusi.

Lokasi eksekusi di Nusa Kambangan dan Surabaya, yang jauh dari rumah penduduk sehingga proses eksekusi dapat berjalan lancar. Dalam proses eksekusi, terpidana mati berada di bawah pengawasan kejaksaan. Sedangkan ketika putusan inkracht, Lapaslah yang bertanggung jawab atas warga binaan tersebut.

"Jadi, setelah putus pengadilan, masih ada upaya hukum luar biasa: kasasi, PK, grasi. Ini sampai sekarang belum turun, sehingga [tidak terdengar] pun bisa lakukan eksekusi. Tapi secara legal itu sebenarnya sudah putus. Tinggal eksekusi saja. Kami menunggu upaya hukum luar biasa tadi."(B1, Kejaksaan Tinggi Lampung, wawancara tanggal 19 September 2023)

Petugas LPP Tangerang dan LPP Yogyakarta sudah pernah berhadapan dengan proses pelaksanaan eksekusi mati. LPP Tangerang menghadapi proses adanya 2 (dua) orang WBP terpidana mati MU dan RA yang dijemput menjelang eksekusi, pada awal tahun 2015. Hal ini menunjukkan prosesnya cepat dan rahasia serta dikoordinir oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan LPP Yogyakarta menghadapi proses ini saat WBP Perempuan terpidana mati MJV dijemput oleh Kejaksaan. Pelaksanaan eksekusi mati terjadi pada RA di Januari 2015 tetapi terhadap MU dan MJV dibatalkan secara mendadak ketika MU dan MJV sudah berada di Nusa Kambangan dan "dipersiapkan" untuk menghadapi eksekusi.

3.2.6. Kegiatan dan Pemenuhan Kebutuhan Perempuan Terpidana Mati di LPP

Hampir seluruh WBP perempuan terpidana mati terlibat dalam kegiatan di LPP; hanya satu WBP (LJS) yang memilih untuk menghabiskan waktu di kamar saja. Aktivitas-aktivitas di LPP dapat membantu WBP tetap sibuk dan bersemangat menjalani hari. Beberapa WBP memilih untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti EF yang memilih untuk mengajar ngaji meskipun tidak mendapatkan premi atau pendapatan. Menurutnya, mengajar mengaji membuat EF tidak stres. la juga mengikuti ta'lim, paduan suara, marawis, dan tahfiz. Sedangkan MU aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja, bahkan beberapa kali memberikan khotbah pada jemaat WBP. MU tergabung dan memimpin Paduan

Suara Wire, serta aktif menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang diciptakannya meliputi lagu religi yang di antaranya berjudul "Indah Pada Waktunya" dan "Hatiku Milikmu".

Selain kegiatan keagamaan, terdapat beberapa kegiatan keterampilan yang diikuti WBP Perempuan terpidana mati. Salah satu WBP terpidana mati, TH, terlibat dalam pembuatan kue untuk dijual. Hasil penjualan diberikan oleh LPP kepada TH dalam bentuk premi sebanyak kurang lebih 100.000 rupiah per bulan. Jumlah tertinggi premi yang bisa didapatkan WBP setiap bulannya adalah 200.000 rupiah. Sedangkan di LPP Tangerang, aktivitas sehari-hari JLC adalah mencuci baju dan menjahit. JLC bekerja mencuci baju enam hari dalam satu minggu selama dua jam per hari. Setiap kilogram baju dihargai 7.0o0 rupiah. Dalam satu bulan JLC memperoleh 250.000 rupiah.

Uang atau premi yang didapatkan oleh WBP dari hasil bekerja biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Lapas seperti membeli pembalut wanita, sabun, dan sampo atau dikirimkan ke keluarga mereka. Premi yang diperoleh TH hasil membuat kue digunakan untuk membeli alat kebersihan pribadi dan pembalut wanita. Sedangkan EF terkadang dikirimi uang oleh anaknya sekitar 300.000- 500.000 rupiah per bulan. Karena tidak cukup, EF juga mengerjakan tugas piket WBP lain dan mendapatkan upah.

"Karena emang banyak orang mampu [di Lapas Tangerang]. Orang luar negeri nyuci gak sendiri. Jadi kita yang ngambil korfein. Ngorfein kalau misalkan cucian kadang dapat 500, 300 dari satu orang. Kalau nyuciin 10 orang saja sudah lumayan. Kalau di sini memang sama rata. ... Sekarang aku nyuciin cuma 2 orang. Cukup buat apa kubilang? Sementara aku butuh buat telepon."(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

WBP terpidana mati lainnya, yang berinisial PA, pernah bekerja membantu mengangkat air untuk temannya dan dibayar kurang lebih sebanyak 300.000 rupiah per bulan. Uang yang ia peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada uang berlebih, PA akan mengirimkan ke orang tuanya. PA mengatakan pernah mengirim 500.000 rupiah ke orang tua dan hal tersebut membuatnya bahagia. Oleh karenanya, mengingat kondisi di mana terdapat perempuan terpidana mati yang bahkan menjadi tulang punggung keluarga, perpindahan ke Lapas yang mempengaruhi penghasilan sehingga WBP terpidana mati tidak dapat mengirimkan penghasilan untuk dikirimkan ke orang tua dan keluarganya terkadang dapat menjadi permasalahan tersendiri.

7 MU pada april 2023 mendapatkan grasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/G Tahun 2023 setelah 22 berada di deret tunggu. MJV kemudian dipindahkan sebagai narapidana ke negara asalnya pada 10 Desember 2024

3.2.7. Prinsip Non-diskriminasi dalam Pembinaan Perempuan Terpidana Mati

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa bahwa setiap narapidana berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat. Namun pada Pasal 10 ayat (4), hak-hak tersebut tidak berlaku untuk narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan terpidana mati. Tidak diketahui dasar dari pembedaan ini dalam Undang-undang, terutama pada hak cuti mengunjungi keluarga.

WBP terpidana mati memiliki hak yang sama dengan warga binaan lainnya tanpa diskriminasi. Menurut WBP terpidana mati di LPP Bandar Lampung, tidak ada pembedaan perlakuan dari petugas Lapas. Petugas Lapas memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan justru sedikit istimewa. EF dan TH tidak ditempatkan di kamar khusus, bergabung dengan perempuan WBP lainnya.

“Tapi di sini itu alhamdulillah-nya hukuman mati sama hukuman seumur hidup kita berbaur Iho, Bu, banyak yang ngerangkul, gak stres kita. Jadi, kita di dalam [Lapas] dihibur."(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

Namun, pengalaman TH sedikit berbeda ketika menempati sebuah Lapas di Palembang, sebelum dipindahkan ke LPP Bandar Lampung. Terpidana mati dan terpidana hukuman berat lainnya dimasukkan dalam satu kamar dan selalu dikurung dan tidak boleh keluar. TH dan teman sekamarnya hanya bisa keluar ketika piket mengambil makanan. TH juga dikawal dan ditemani oleh petugas ketika menelepon.

"Bedanya di sini, peduli kasihnya lebih tinggi. Kalau di sana [Palembang] kita gak bisa ngobrol kayak gini. Ketemu sama Kalapas pun susah. Terus kalau ada tamu-tamu kayak gini, kita dikurung di dalem. Steril dua, digembok, gak boleh [jumpa]. Susah kita omongin. Terus kayak dikucilin. .. Maksudnya kita itu harus hormat banget. Ya memang kita itu harus hormat ya, tapi beda pas aku dioper kesini [LPP Bandar Lampung], “Ya Allah semoga ini yang terbaik," aku ngomong. Ternyata Kalapas di sini langsung nemuin kita waktu kita dikenalin. Peduli banget di sini."(TH, perempuan WBP terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

RS juga terkadang merasa diacuhkan oleh petugas Lapas, namun karena RS banyak berkontribusi dalam kegiatan di Lapas, perlakuan petugas menjadi lebih baik.

“Kalau masalah ini itu ini itu, tergantung kedekatan kita dengan petugas. Kadang kalau kita bukan siapa-siapa, apalagi kita gak ada ini ya [uang]. Biasalah Kalapas itu. Lapas di mana saja saya rasa sama. Kalau mereka tahu kita ada [uang]... perlakuannya pasti beda. Misalkan, kalau kita lagi gak ada [uang], "Bu, boleh minta tolong?" "Nanti aja." Gak pernah jajan. Ya itu kan sebenarnya kebencian. Kenapa saya ungkapin, kadang-kadang saya ada perasaan kayak begitu sama petugas-petugas yang di blok, gak di Pondok Bambu, gak di sini, sama aja. Tapi, kalau kita sudah kayak sekarang ini, alhamdulillah. Kemarin itu sebelum mereka kenal. Setelah saya sudah sering tampil di sini, tampil di lapangan, tampil untuk baca Al-Quran. Kemarin ada lomba, saya menang juara 1. Jadi mereka, “oh ini namanya RS ya." Jadi sudah tahu, lama-lama berkurang rasa mereka yang tadinya cuek. Seiring berjalannya waktu sih." (RS, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

Perlakuan berbeda juga bisa didapatkan oleh perempuan terpidana mati dari sesama WBP. Perempuan terpidana mati, LAS, pernah dipanggil "si pembunuh" oleh sesama WBP yang membuatnya merasa marah. la juga sering merasa dibicarakan oleh WBP lain karena kasus dan statusnya sebagai terpidana mati.

"Karena orang mikirnya aku yang gini-gini 「 prasangka negatif karena kasus pembunuhan]. Itu yang bikin aku emosi. “Lu tuh gak tahu apa-apa, kayak gitu."(LAS, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

Hasil pemantauan juga menemukan bentuk perlakuan khusus untuk terpidana mati, salah satunya adalah pemilihan wali di LPP Bandung. Setiap WBP dibagi dalam beberapa kelompok dan didampingi oleh seorang wali. Lapas menempatkan terpidana mati tidak dalam satu kelompok dan memilih wali yang memiliki kapasitas dan kompetensi mendampingi terpidana mati.

Pemilihan kamar untuk terpidana mati juga melalui asesmen. Sebelum ditempatkan, LPP membangun komunikasi terlebih dahulu dengan terpidana mati dan menggunakan pendekatan personal agar WBP merasa lebih nyaman. Lapas juga akan mengedukasi dan memberi pengertian kepada WBP lain yang berada di kamar tersebut untuk menerima WBP hukuman mati di kamar mereka.

"Untuk penempatan kamarnya juga dipisah. Kita asesmen juga, dia bisa di kamar mana. Karena di kita kamarnya gak satu-satu; satu kamar itu ada yang 10, ada yang 8, ada yang 5 [penghuni]. Jadi, dia bisa ditempatkan ke kamar mana itu ada asesmennya. Karena mereka kalau sehari-hari itu di luar, tapi kebanyakan di dalam, apalagi malam. Jadi kalau, misalkan, kita lihat seperti yang hukuman mati kemarin ini, yang kasus pembunuhan ini, saya dapat info dari Pondok Bambu waktu itu. Pas waktu pindah, dia ini ada mengancam WBP lainnya, pernah akan membunuh WBP lainnya. Saya juga agak takut, "Mana ini orangnya?" saya bilang gitu. Setelah saya perhatikan dan setelah saya ajak ngobrol, saya kasih pengertian dia, dia ini pengen apa silakan. 'Bu, saya bikin boneka', silahkan. Jadi kalau trik dari kami sih memang pendekatannya kalau perempuan ini kan hatinya yang harus diambil. Nah, jadi warga binaan yang seperti ini memang kami adakan pendekatan." (YK, LPP Bandung, diskusi tanggal 23 Agustus 2023)

Kondisinya berbeda dengan LPP Malang di mana terpidana mati, MF, ditugaskan menjadi kepala kamar yang bertugas mengatasi masalah yang terjadi di dalam kamar sel. Karena tidak ada asesmen dalam penempatan WBP, ketika terjadi konflik dengan teman sekamarnya, MF harus memberikan perhatian dan mencari penyelesaian yang kadang tidak mudah. Selain itu, MF merasa Petugas Lapas tidak memahami kondisinya dan meminta ia bersabar menghadapi kedua orang temannya. Hal ini membuatnya bertambah stres dan merusak kondisi psikisnya.

3.3. Pengaturan Lain Terkait Terpidana Mati

3.3.1. Penempatan dan Pemindahan Perempuan Terpidana Mati

Perempuan terpidana mati bisa saja menempati Lapas di mana tindak pidana terjadi. Mereka juga dapat dipindahkan tanpa mendapatkan penjelasan alasan dari pemindahan tersebut. Banyak di antara WBP perempuan terpidana mati yang telah beberapa kali berpindah Lapas, seperti misalnya MU telah menjalani hukuman selama 22 tahun dan telah berpindah sebanyak tiga kali yaitu, secara berurutan, LPP Tangerang. Lapas Cilacap, dan saat ini di LPP Semarang. Sedangkan MJV telah menjalani pidana selama kurang lebih 13 tahun di Lapas Sleman, Lapas Wirogunan, Lapas Bantul, dan LPP Yogyakarta. Terkadang pemindahan tersebut berdampak baik dan disukai oleh WBP. Namun, seringkali pemindahan Lapas juga membuat jarak dengan keluarga menjadi jauh sehingga keluarga tidak dapat sering berkunjung.

Komnas Perempuan berdialog dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Banten terkait kebijakan pemindahan narapidana dan disampaikan bahwa pola pemasyarakatan adalah dengan mendekatkan narapidana dengan keluarga yang berarti menempatkan narapidana di Lapas yang dekat dengan keluarga. Keluarga narapidana boleh mengajukan pemindahan, namun kendalanya adalah tidak semua Lapas memiliki level keamanan dan fasilitas untuk terpidana mati.

"Karena mungkin juga ada permintaan dari pihak keluarga, sehingga dia ingin dekat dengan keluarga. Itu bagian dari hak mereka juga. Sebenarnya secara aturan, pemasyarakatan polanya mendekatkan kepada keluarga." (L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Sedangkan Kanwil Kemenkumham Bali menyatakan bahwa Kanwil adalah pihak yang mengatur tentang persebaran narapidana di wilayah. Terpidana tidak akan ditempatkan jauh dari lokasi kasus pidana. Namun, jika jauh dari keluarga, LPP Kerobokan berupaya memberikan pengertian kepada keluarga ketika memutuskan untuk memindahkan WBP. Permohonan pemindahan dapat juga diajukan oleh WBP.

Kanwil Kemenkumham Bali menyatakan bahwa prosedur pengajuan pemindahan adalah yang pertama dengan mengajukan permohonan ke Kalapas. Lalu, Kalapas akan mengajukan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan melakukan asesmen untuk melihat penjamin. Terkadang ada WBP yang penjaminnya di kabupaten lain, sedangkan permohonan pemindahan bukan di kabupaten tersebut; serta alasan pemindahan juga ditinjau. Setelah itu pihak Kanwil akan melakukan pengecekan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT LPP) tujuan, sedangkan biaya pemindahan ditanggung oleh WBP. Salah satu kondisi dimana para perempuan terpidana mati memiliki kebutuhan terkait pemindahan Lapas adalah kebutuhan dekat dengan keluarga terutama dalam situasi mereka yang telah divonis hukuman mati dan situasi dimana terdapat anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan perawatan dari seorang ibu. Seperti EF yang memiliki anak yang masih berusia 10 tahun.

"Ada yang mau saya sampaikan satu lagi, Bu. Maksudnya, keluarga saya di Aceh semua, ingin saya [dipindahkan] ke Lapas Aceh... Tapi kan kalau untuk saya sendiri mengusulkan kan takutnya tidak ada [tidak bisa]... Saya udah gak mikirin kondisi di dalam ini gitu [jikapun LPP di Aceh belum tentu lebih baik].... Baru ini, baru sama ibu, belum pernah sebelumnya [menyampaikan keinginan terkait pemindahan termasuk ke Lapas]" (ZH, LPP Kelas IIA Medan. wawancara pada 7 Juli 2024)

Di sisi lain, meskipun WBP memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah, tetapi permohonan tersebut dapat ditolak. Hal ini terjadi pada salah satu WBP terpidana mati yang sudah mengajukan permohonan pindah dengan biaya sendiri namun ditolak.

“Saya makanya kemarin sempat ingin bunuh diri karena saya ditolak untuk pindah walaupun dengan biaya sendiri."(AK, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Salah satu perempuan WBP terpidana mati (EF) merasakan penyesalan telah dipindahkan ke LPP Bandar Lampung dari LPP Tangerang karena keluarga sulit berkunjung disebabkan jarak jauh dan membutuhkan biaya. Selama empat tahun tinggal di LPP Tangerang, EF melarang keluarganya berkunjung. Penyesalannya melarang keluarganya berkunjung menjadikannya sulit bertemu, dan ketika pindah ke LPP Bandar Lampung lebih sulit lagi bagi keluarganya untuk berkunjung karena faktor jarak dan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu EF juga sulit mendapatkan penghasilan di LPP Bandar Lampung dibandingkan dengan LPP Tangerang yang membuat dia tidak bisa mengirim uang ke keluarganya.

"Aku pengen balik lagi ke sana [LPP Tangerang] Bu, pengen deket sama orang tua. Aku di situ [LPP Tangerang] kan dilimpahkan, ke sini [LPP Bandar Lampung] memang titipan. Cuma lagi diproses katanya, lagi diusulkan. Sekarang aku gak punya duit, mau ngapain lagi sih, Bu? Pikiranku cuma mau dekat sama orang tua, mau jadi kuli cuci kek, apa kek di Tangerang. Kan masih hidup ... Kasihan mereka bilang sudah lama gak cari duit lagi." (EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

Meskipun beberapa WBP terpidana mati merasakan kekecewaan, akan tetapi setidaknya ada 5 (lima) WBP Perempuan terpidana mati merasa senang dipindahkan karena sebelumnya menempati (Rumah Tahanan) Rutan atau Lapas yang tidak banyak kegiatan dan terlalu penuh.

3.3.2. Kunjungan dan Komunikasi

Perempuan terpidana mati memiliki hak untuk dikunjungi dan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Setidaknya di lima Lapas yaitu LPP Bandung, LPP Kerobokan, LPP Malang, LPP Medan, dan LPP Bandar Lampung. Kunjungan tidak terbatas hanya pada keluarga inti. Warga binaan diperbolehkan untuk dikunjungi teman, keluarga besar, maupun pihak-pihak lainnya. Menurut LPP Bandung, salah satu alasan kebijakan ini adalah karena bisa saja hubungan antara WBP dan keluarga inti kurang baik. Lebih lanjut, LPP Bandar Lampung menyebutkan Perempuan WBP dapat menulis nama di kartu kunjungan, juga berhak untuk menolak dikunjungi. Petugas LPP Bandar Lampung juga bercerita pernah memperbolehkan kunjungan di luar jam besuk untuk agar terpidana mati bisa bercengkrama lebih lama dengan anaknya yang datang dari Nigeria.

"Kalau di sini untuk hubungan dengan keluarga sih kami tidak membeda-bedakan, karena memang kalau sekarang kita sudah gak keluarga inti saja. Karena, bukan keluarga saja yang menjadi support-nya mereka waktu di dalam, tapi teman juga. Kami tetap mengawasi, tidak ada perbedaan, sama. Dan bíasanya mereka itu kurang mendapat support dari keluarganya, kalau yang hukuman seperti itu. Karena keluarganya sudah men-judge mereka juga dengan kasusnya mereka. Kalau sudah hukuman mati, ini berat banget. Di sini ada satu pembunuhan, satu narkotika yang kasus pidana mati ini. Dari keluarganya mereka juga ada yang support, ada yang tidak. Kami tidak membatasi siapa saja yang bisa support mereka, itu sangat bisa membantu kami yang di sini dalam melaksanakan pembinaan yang ada di Lapas Perempuan Bandung."(PR, LPP Bandung, wawancara tanggal 19 September 2023)

Salah satu WBP sering dikunjungi oleh orang-orang terdekat, tidak hanya keluarga inti. Hal ini membuatnya bahagia karena merasa didukung.

"Orang tua, anak-anak, saudara pun ada, sepupu-sepupu. Adalah, ya namanya jauh ya, Bu. Adalah satu tahun dua kali orang itu datang dengan orang yang berbeda [tamu]; jadi ada terus. Ini baru dua bulan lalu ada datang, ada dikunjungi terus. Kalau keluarga, support keluarga bagus. Maksudnya, orang itu memahami, Bu, walau tidak pernah dibenarkan perbuatan saya ini. Cuma mereka paham kenapa ini semua terjadi. Mereka tahu kek mana [bagaimana] saya. Saya musuh pun gak pernah ada seumur-umur, apalagi sampai melakukan ini."(ZH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Namun, kebijakan ini tidak berlaku di LPP Semarang. Hanya keluarga inti dari WBP perempuan terpidana mati yang boleh berkunjung ke Lapas. Petugas Lapas beralasan pembatasan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Salah satu terpidana mati pernah didatangi oleh teman kakaknya, namun tidak bisa masuk ke Lapas. Kebijakan ini sangat dikeluhkan oleh WBP perempuan terpidana mati karena menyulitkan kunjungan dan membuat mereka tidak dapat bertemu orang-orang terdekat.

"Kemarin sempat ada yang berkunjung, yaitu kakak, namun bukan kakak kandung, yaitu teman dekatnya kakak. Terus ketika datang ke sini, sudah bawa pakaian. Namun, [ia] tidak boleh [masuk Lapas] karena kebijakannya bukan keluarga dan kedua tidak boleh juga karena harus keluarga. Kemarin anak juga sempat bertanya kenapa kakak tidak boleh masuk. Dikarenakan memang bukan keluarga, jadi tidak diperbolehkan untuk masuk." (AK, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Ada juga yang meskipun kunjungan sudah dimudahkan, WBP yang ditempatkan jauh dari keluarga tidak pernah dikunjungi karena terkendala waktu dan biaya.

"Kami gak perlu duit, kami cuma mau dipeluk. Ngerasa bersalah banget. Makanya aku pengen pindah ke sana lagi, pengen deket sama orang tua."

(EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

Selain memiliki jadwal kunjungan, Lapas juga memfasilitasi komunikasi WBP melalui telepon dan panggilan video. Di LPP Tangerang. WBP boleh video cal/ gratis selama 15 menit per hari, kecuali hari Jumat dan Minggu, di ruang Bimaswat. Percakapan melalui video call diawasi oleh seorang petugas piket. Jadwal video cal/ berlangsung dari pagi hingga siang hari pukul 12. Sekitar 15 orang WBP per hari yang mendapatkan giliran panggilan video. Warga binaan juga bisa memilih komunikasi berbayar menggunakan voucher yang dibeli di koperasi dan bebas mau menelpon kapan saja dan berapa lama. Sistem ini juga mirip diberlakukan di LPP Bandung, LPP Kerobokan, LPP Bandar Lampung, dan LPP Semarang.

3.4. Dampak Menjalani Pidana dalam Deret Tunggu Hukuman Mati

Masa tunggu yang dijalani oleh perempuan terpidana mati memberikan dampak yang berat bagi mereka yang memunculkan depresi dan stres berkepanjangan. Seringkali juga memunculkan kondisi sulit tidur atau bisa tidur tetapi bangun dengan kegelisahan tentang kapan waktu eksekusi akan dilaksanakan. WBP Perempuan terpidana mati, RS, telah dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun. Saat ia ini lebih tenang dibandingkan ketika baru menerima putusan. Namun, RS terkadang merasa sedih kembali ketika mendengar WBP yang sudah mau bebas.

"Cuma saya kadang-kadang kalau dengerin ada orang yang sudah bebas, mau pulang. itu sedikit pengaruh ke saya. Bagaimana ya nanti proses saya ke depannya? Saya bisa pulang gak sih kayak orang lain? Kadang suka begitu. Ada gak sih kesempatan buat saya? Kadang suka, saya butuh apa ya?"(RS, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

JLC tinggal di LPP Tangerang dan menjadi saksi ketika tahun 2015, RA, dijemput dan dieksekusi, dan juga menyaksikan MU dijemput oleh Kejaksaan. Situasi tersebut memperberat kondisi JLC yang akhirnya sering merasa gagal karena tidak bisa hadir untuk anaknya dan pernah mencoba bunuh diri tiga kali. Ketika JLC merasa sedih, ia suka termenung dan menyesali masa lalu.

"Aku bilang langsung tembak [eksekusi]. Saya merasa gak sukses karena cuma ngelahirin tapi ninggalin anak saya sendiri. Kalau saya, gak bisa ngasi perhatian ke anak saya. Saya juga sempat mau bunuh diri, tapi saya agak takut juga."(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

JLC juga berdoa agar dia bisa meninggal karena sakit saja karena merasa malu jika bebas. Tapi di saat yang bersamaan JLC juga tidak mau tinggal di penjara selamanya karena takut tidak bisa mengontrol pikirannya.

"Aku juga minta sama Buddha. Aku bilang kalau bisa aku mati sakit. Kita Chinese, sudah jelek masuk penjara. Gimana perasaan kita. Contohnya, kita bebas nih. [kalau] Bebas, kita juga malu, bikin malu diri sendiri. Gak mungkin anak saya sama saya juga. Saya mau bebas tapi saya disuruh tinggal di penjara juga gak apaapa. Saya juga takut sepi dan sedih, soalnya otaknya bisa mikir aneh-aneh."(JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Petugas LPP Tangerang juga menjelaskan bahwa JLC pernah meminta tidur bersama anaknya jika ia akan dieksekusi. Perasaan pesimis juga muncul dan merasa tidak akan mendapatkan perubahan pidana.

“JLC ini untuk mempersiapkan terjadinya eksekusi itu, jadi sudah menyerahkan hak asuh anaknya kepada adiknya. Kebetulan anaknya ini 2-dari umur kecil sampai sekarang sudah, yang 1 sudah dapat beasiswa di Korea, yang 1 masih SMA- sudah besar. 'Bu, boleh enggak, Bu, kalau saya nanti mau dieksekusí, satu malam saja, Bu, saya pulang ke rumah dulu tidur meluk-melukin anak-anak saya.' Sampai sebegitunya [pesan JLC], apa enggak sedih, Bu. Saya bilang 'itu mah tergantung dari sana, tetapi kok ngomongnya begitu ya?... memang gak mau berubah pidananya?' 'Ya maulah, Bu, tetapi saya gak punya siapa-siapa, bayar pengacara mahal,' kata [JLC]..

(N, Petugas Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Situasi yang sama juga dialami WBP terpidana mati (AK) yang sampai meminta racun sianida ke sesama WBP terpidana mati (MU). la berharap jika ia bunuh diri maka anaknya, yang juga dihukum mati pada kasus yang sama, dapat dimaafkan oleh keluarga korban dan terlepas dari hukuman mati.

"Saya sampai bilang kalau memang mau bunuh [eksekusi], saya minta tolong Presiden untuk tembak mati sekarang saja, daripada harus dibunuh secara perlahan seperti ini karena capek. Mereka tidak tahu penderitaan saya selama ini bersama almarhum. (AK, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Kondisi berbeda terjadi terhadap MU yang pada April 2023 mendapatkan putusan grasi perubahan hukuman menjadi seumur hidup. Akan tetapi, putusan ini tidak memuaskan dan membuat MU kecewa.

“Sama aja sih [perasaannya], kita mati kapan saja. Namun maksud saya di penjaranya sampai kapan? Karena penjara di Indonesia, ada batas maksimalnya. Sementara saya sudah melebihi batas maksimal

[20 tahun]. Yang membuat saya kecewa adalah hal-hal seperti itu sih."(MU, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 4 Mei 2023)

Berbagai cara dilakukan oleh perempuan terpidana mati untuk menenangkan diri dan menjalani kehidupan di penjara. Seringkali WBP menenangkan diri dengan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini ditempuh oleh WBP terpidana mati EF, RS dan H yang beragama Islam untuk mengatasi kegundahan perasaan.

"Kadang kan kita kalau misalnya lagi ingat hukuman, Bu, 'Ya Allah kenapa jadi begini?' Ya, dulu mungkin pas pertama kali vonis, aku masih sempet, 'Sudahlah gua mati saja, daripada musingin orang', kan ada [pikiran] kadang begitu. Cuma untuk sekarang. alhamdulillah, aku lebih panjang pikirannya. Kalau aku mati sudah bikin malu, anak sama siapa? Síapa tahu aku bisa pindah lagi ke sana [Tangerang], aku bisa cari duit,." (EF, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

"Saat ini, satu-satunya tempat cerita itu di mushola saja. Kadangkadang jawabannya lama ya sama Allah. Paling bertahap, bersabar, baru ketemu jawabannya, 'Oh begini'."(RS, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

"Saya yang paling sakitlah ingat anak saya saja. Maksudnya atas perbuatan saya ini efeknya saya harus jauh dari anak saya. Kalau ingat itu, saya mencoba menenangkan diri di sini dengan beribadah terus. Tadi pagi pun saya di mushola. Hari-hari saya kalau ibu-ibu di sini mengaji tiap hari." (ZH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Begitu pula JLC yang ketika memikirkan tentang bunuh diri lagi, biasanya berbicara dengan Buddha, membaca buku dan berdoa. Dia juga mengungkapkan harapannya agar tidak dipidana mati.

“Kalau bisa hukuman untuk ibu-ibu jangan [pidana mati]. Kita sebagai cewek melahirkan. Kita semua pasti ada nakalnya. Saya sering doa tiap pagi secara Buddhis dan Kristiani. Untungnya ada adik saya yang merawat anak saya. Suami meninggalkan saya, [dia] tahunya main cewek [dan] pake narkoba." (JLC, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Situasi dan kondisi itu juga diperberat dengan tidak adanya kontribusi atas kelakuan baik yang dilakukan oleh WBP terpidana mati selama di LPP, baik untuk mendapatkan remisi/pengurangan hukuman atau jaminan percepatan pengajuan grasi. Meskipun demikian, terpidana mati (TH) tetap berkelakuan baik dan berharap suatu hari bisa pulang.

"Kebanyakan orang itu begini, “Hukuman aku tinggi, aku gak dapat remisi," malah bandel. Kalau aku justru gak dapat remisi, gak mau dapat masalah. Aku juga pengen pulang, aku punya anak." (TH, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 20 September 2023)

3.5. Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan

Hukuman mati dan fenomena deret tunggu menunjukkan dampak besar terhadap kondisi kesehatan jiwa dan kesejahteraan WBP perempuan terpidana mati. Layanan perawatan kesehatan jiwa masih minim di Lapas dan seringkali bergantung pada inisiatif Lapas, pemerintah daerah, atau pun Kanwil Kemenkumham dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Hampir di seluruh Lapas di mana pemantauan dilakukan, tidak ada psikolog in-house yang memberikan layanan kesehatan jiwa, kecuali LPP Malang.

3.5.1. Asesmen dan Skrining

LPP Bandar Lampung dan LPP Bandung melakukan asesmen dan skrining terhadap narapidana perempuan, termasuk terpidana mati, untuk menilai kondisi kesehatan jiwa dari WBP tersebut. Di LPP Bandar Lampung, asesmen kesehatan jiwa dilakukan kepada perempuan WBP yang baru menghuni Lapas atau baru dipindahkan dari

Lapas lain. Asesmen menggunakan alat SJL 90 untuk mengukur tingkat somatisasi, depresi, kecemasan, dan interpersonal sensitivity. Instrumen ini digunakan psikolog di Lapas di LPP Semarang dan direkomendasikan oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung. Hasil SJL akan menjadi panduan Lapas untuk merancang pola pembinaan untuk WBP tersebut. Lapas bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan mendapatkan pelatihan cara melakukan asesmen SJL 90.

Setiap perempuan WBP juga didampingi oleh seorang wali asuh sehingga perempuan WBP bisa bercerita dan menumpahkan perasaan. Setiap wali asuh mendampingi 5-6 perempuan WBP. Jika wali asuh mencurigai kondisi kesehatan jiwa yang kurang baik pada perempuan WBP, wali asuh dapat melakukan skrining terhadap perempuan WBP tersebut. Hasil skrining yang menunjukkan 9-10 gejala akan dirujuk oleh Lapas ke rumah sakit jiwa (RSJ). Namun, perempuan WBP tidak boleh rawat inap. Lapas sudah konsultasi ke Ditjen PAS Kemenkumham dan tidak ada peraturan yang memperbolehkan perempuan WBP untuk menjalani rawat inap di rumah sakit jiwa.

“Jadi perlu ada kerja sama, intervensi dari pusat untuk mengatur. Orang dengan gangguan jiwa pun, kalau memang sudah dinyatakan dia perlu perawatan di RSJ, ya harus diterima. Jangan dilarikan ke berobat jalan karena kami mengalami kesulitan bener."(P, Petugas Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)

Informasi dari Kanwil Banten menjelaskan bahwa WBP yang dijatuhi pidana berat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa di luar, namun terkait hal ini Kanwil tidak dapat menyebutkan secara jelas alasannya selain faktor pengamanan dan keamanan.

"Namun untuk pelaksanaan kaitannya dengan kejiwaan ini, apa lagi yang bersangkutan pidananya tinggi, kadang kita agak kesulitan juga masuknya ke ranah hukum. Meskipun bagi hasil pemeriksaan kesehatan jiwanya ada gangguan misalnya, tapi aspek lain harus dilihat juga."(L, Kanwil Kemenkumham Banten, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Temuan di LPP Bandung memperlihatkan skrining kesehatan jiwa dilakukan kepada narapidana. Jika WBP merupakan pindahan dari Rutan/Lapas, maka Rutan/Lapas sebelumnya akan menyerahkan rekam medis WBP tersebut.

“Untuk informasi-informasi itu, biasanya UPT yang lama pasti akan melampirkan rekam medis kalau misalkan memang mereka punya kondisi khusus. Misalnya, penyakit yang menjangkit, ataupun memang ada riwayat-riwayat [percobaan] bunuh diri seperti tadi, mereka pasti akan menyampaikan pada kita. Tentang bunuh diri tadi tentunya mereka akan menginfokan kepada kita, bahwa 'Ini pernah begini [percobaan bunuh diri], minta tolong diperhatikan secara khusus.' Contohnya kemarin juga ada itu yang pernah punya kecenderungan untuk isolasi sosial, menyakiti diri sendiri. Nah, mereka pasti akan menginfokan kepada kita. Tentu nanti akan menjadi perhatian kita juga di sini." (Kr, Petugas LPP Bandung, wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

LPP Bandung bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung untuk mengadakan sesi konsultasi setiap minggu dan melakukan asesmen awal bagi WBP. Jika berdasarkan asesmen awal WBP butuh tindakan lanjutan, WBP bisa dirujuk ke rumah sakit untuk bertemu psikiater. Saat ini terdapat dua WBP warga negara asing yang setiap bulan berkonsultasi ke psikiater untuk mendapatkan perawatan.Salah satu WBP perempuan terpidana mati merasa sedikit terbantu dengan adanya sesi konsultasi tersebut meskipun ia sempat merasa skeptis pada permulaan pertemuan.

"Kemarin ada dari mahasiswa 9 apa 10 orang, bergantian sih ya di warga binaan sini. Mereka [mahasiswa] kayak lagi training gitu ya, psikologi sih. Sudah saya ngobrol-ngobrol berapa kali, setiap hari berapa kali pertemuan. Ya kadang-kadang kita juga butuh berinteraksi dengan orang luar ya, pikiran longgar sedikitlah. Bisa ngobrol walaupun masih bocah, masih kecil. ... Saya tadinya gak mau cerita, 'Buat apa sih, Mbak?'... Dia [mahasiswa] tanya-tanya lagi...Saya gak suka kalau ditanya-tanya, tapí lama-lama día [mahasiswa] sabar. Hari itu dia [mahasiswa] diam doang, Ya sudahlah, terserah Mbak RS kalau gak mau cerita,' [katanya.] Besoknya mulai itu sedikit [membuka diri], besoknya lagi, kebuka lagi. Akhirnya kita jadi kayak defend [saling mengungkapkan]..'Gimana perasaannya sekarang?' [tanya mahasiswa itu]. Nah nanti setelah itu serius, [sesi konsultasinya] gambar-gambar apa lah. Nah, ending-nya baru diuraikan. 'Mbak RS, kata dosen saya begini. Mbak RS ini ini ini’. [kata mahasiswa itu]. [Saya pikir] Oh, iya sih."(RS, WBP perempuan terpidana mati, wawancara tanggal 24 Agustus 2023)

3.5.2. Akses Layanan Kesehatan Jiwa

LPP dan Kanwil di berbagai wilayah juga telah menyadari pentingnya psikolog dan layanan kesehatan jiwa namun tidak dapat berbuat banyak karena terkendala dengan sumber daya manusia dan anggaran. Kanwil Banten memanfaatkan pegawai yang mempunyai latar belakang studi sarjana psikologi untuk mengadakan konseling. Kanwil Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan warga binaan mendapatkan layanan kesehatan jiwa seperti mendatangkan praktisi/ psikolog. Kegiatan konseling terkadang dilakukan di Lapas dengan mendatangkan psikolog dan psikiater dari luar, ada juga dengan melalui telemedicine. Kanwil Banten juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ingin melakukan studi di Lapas dan menjalin komunikasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik Banten. Namun, asosiasi psikolog tidak bersedia memberikan dampingan gratis untuk warga binaan. Kanwil juga baru saja mendapat tawaran kerja sama dari rekanrekan psikolog klinis dan sedang berupaya agar mereka mau mendampingi WBP secara gratis. Selain itu, Kanwil berupaya mendekati dokter kejiwaan berkunjung ke Lapas Cilegon.

"Di Cilegon kami melakukan [kerja sama] di mana teman-teman psikolog dan psikiater melakukan kunjungan ke puskesmas [untuk studi]. Ada kebijakan dari Kemenkes [bahwa] ada kunjungan rutin dokter-dokter kejiwaan ke puskesmas-puskesmas [Lapas Cilegon]. Itu kami manfaatin mendorong satuan kerja kami untuk bekerja sama dengan mereka. Pada saat mereka melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan jiwa di puskesmas yang bersangkutan, ada petugas kami yang mendorong psikolog atau dokter tersebut untuk melakukan konseling di Lapas Cilegon bagi warga binaan kami, khususnya yang ikut dalam program rehab medis. Itu upaya-upaya yang sudah kami

[Kanwil Kemenkumham]lakukan."(L, Kanwil Kemenkumham Banten, diskusi tanggal 30 Oktober 2023)

Kanwil Banten mengatakan tidak ada anggaran namun juga menyebutkan Lapas Rangkasbitung dapat mengalokasikan anggaran untuk konseling. Anggaran yang tersedia hanya dua juta rupiah untuk dua kali kegiatan. Kanwil mengklaim Lapas Rangkasbitung merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia yang mengalokasikan anggaran untuk konseling.Upaya peningkatan kondisi kesehatan jiwa sudah dilakukan tapi Kanwil Banten menyadari bahwa upaya tersebut belum sistematis dan terstruktur, masih bersifat kontemporer dan aksidental, bergantung pada pihak-pihak yang mengadakan kerja sama.

“Ya [layanan kesehatan jiwa diberikan] terhadap pidana matinya, kadang-kadang seumur hidup, kadang-kadang publik figur yang sedang menjalani pidana. Jadi, masih banyak random, tidak utuh sebagaimana harapan kita, khususnya pidana mati [untuk] bisa mendapatkan konseling secara utuh, termasuk juga dengan temanteman yang seumur hidup... Insyaallah kami nanti ke depan akan melakukan rangkaian kegiatan untuk bagaimana teman-teman psikologi bisa masuk, bisa melakukan intervensi terhadap warga binaan yang memang secara tanda kutip “membutuhkan sentuhan-sentuhan secara aspek psikologi, begitu."(L, Kanwil Kemenkumham Banten, diskusi tanggal 30 Oktober 2023)

Kanwil Banten mengatakan pernah merujuk WBP ke rumah sakit jiwa dan sejauh ini hanya Lapas Kelas I yang pernah merujuk. Kanwil sudah membuat perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Grogol.

"Memang kalau secara deteksi dini pada tingkat gangguan kejiwaan yang berat, itu kecuali sekali. Dan itu pun kalau berat, karena kita tidak punya layanan psikologis, biasanya kita bawa ke klinik. Dari klinik lalu menunjuk ke RSJ atau ke bagian kejiwaan. Jadi memang kami tidak punya akses ke sana. Jadi kita punya hasil, hasil itu kita berikan kepada klinik, nanti klinik yang merujuk. Sama halnya dengan Petugas Kemasyarakatan." (B, Kanwil Kemenkumham Banten, diskusi tanggal 30 Oktober 2023)

Ketiadaan tenaga kesehatan profesional dan larangan rawat inap bagi WBP dengan hukuman berat mengkhawatirkan petugas LPP Bandar Lampung. Hal ini karena Lapas Bandar Lampung tidak memiliki kompetensi dan keahlian untuk menghadapi narapidana yang mengamuk atau menyakiti dirinya sendiri. Petugas Lapas belum pernah mendapatkan pelatihan konseling maupun penanganan perempuan WBP dengan gangguan kejiwaan.

"Nah sarana contohnya, ketika nanti [WBP] mengalami ngamuk atau apa kan, petugas juga gak berani dekat... cara-cara penanganan untuk gangguan jiwa kan gak mudah juga. Kami juga gak dibekali untuk mengatasi kalau lagi ngamuk, lagi orang bentur-benturin kepala ke tembok itu gimana. Nah, itu kecemasan kami di lapangan. .. Akhirnya kita mau masuk, ya takut. Mau cara mengikat, [kuatir apakah ]cara itu sudah benar. Tapi kalau kita kan gak bisa dimasukan ke kamar yang terisolasi. Kami seharian gak tidur, saya gak tidur. Ini penjagaanya. Ini yang saya alami ketika menangani orang yang kena gangguan jiwa di Lapas." (P, Petugas Lapas Perempuan Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)

Selain itu, LPP Bandar Lampung juga tidak memiliki psikolog dan psikiater. Akan tetapi, pengajuan pengadaan tambahan petugas kesehatan ke pusat, kecil kemungkinan akan dikabulkan. LPP pernah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Poltekkes, dan PKBI Daerah Lampung untuk mengadakan sesi konseling di LPP. Menurut PKBI, LPP yang akan memilih perempuan WBP yang mengikuti sesi konseling. LPP menyadari bahwa intervensi agama dan pembinaan keterampilan tidak cukup. Namun, LPP juga pernah memanggil ustad untuk menenangkan perempuan WBP.

"Yang selanjutnya juga ada pendampingan psikologis dan konseling kepada WBP di Lapas...Juga, ada bentuk upaya pemberdayaan kepada mereka tanpa melihat berapa lama hukuman. Jadi kalau yang selama ini dilakukan memang pihak Lapas yang memilih siapa-siapa yang akan didampingi oleh kami dan kami berikan pemberdayaan." (I1, PKBI Daerah Lampung, diskusi tanggal 21 September 2023)

"Ada juga yang lagi gangguan jiwa. Saya bilang sama Bu KPLP. 'Bu, ini sudah dibawakan sama medis ke RSJ,' [Tapi ia] terus gak sembuh-sembuh. Saya bilang. 'Kita manggil ustad aja yuk, Bu.' Itu yang penting ada upaya. Kita gak mau tiap hari [dia] teriak-teriak, dikasih obat gak sembuh-sembuh. Ya akhirnya memang lumayan sembuh .. Harus [berpikir], 'Oh ternyata dalam alternatif juga boleh ya.' Walaupun di dalam aturan gak boleh ya. Tapi kita, ah bodo amat, yang penting gak tiap hari denger teriak-teriak". (P, Petugas LPP Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)

LPP Tangerang berupaya menghibur dengan menyuruh mereka menonton televisi dan melakukan pendekatan personal melalui wali. Terpidana mati merasa selalu khawatir akan dijemput sewaktu-waktu untuk dieksekusi. Mereka juga merasa sedih ketika temannya pulang atau bebas, apalagi ketika yang keluar adalah teman curhat [atau berbagi rasa] mereka.

"[Petugas Lapas] Pendekatan saja sih. Biasanya anak-anaknya yang pada nyamperin ibu-ibu di sini, bisa diajak ngobrol bersama walinya atau yang sedang pada ngumpul. Jadi [WBP terpidana mati] menyampaikan ‘Iya Bu, saya tuh kalau dengar kunci dibuka suka ini... [takut]'. [Petugas menyampaikan] 'Sudah, kalau kunci dibuka, kan [artinya] nonton TV atau apa.' Jadi kita ya menghiburnya seperti itu saja." (N, Petugas Lapas Perempuan Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Situasi sedikit berbeda di LPP Kerobokan. Berdasarkan keterangan dari Lapas, salah satu terpidana mati memiliki gangguan kejiwaan dan seringkali tidak mau keluar kamar. Lapas berupaya mendekati WBP tersebut dengan mengajak berbincang, termasuk membujuk ia mengajukan upaya hukum.

Menurut Kanwil Kemenkumham Bali, LPP sudah berkomunikasi dengan rumah sakit jiwa untuk memberikan layanan ke WBP yang membutuhkan. WBP bisa dirawat di rumah sakit jiwa, petugas tidak akan mengintervensi dan berjaga di depan kamar. Semua bentuk tindakan diserahkan kepada petugas kesehatan. LPP dan Kanwil kemudian akan diberi informasi oleh rumah sakit tentang obat yang diberikan kepada WBP.

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki dua psikolog yang dibiayai melalui APBD dan bersifat kontrak untuk waktu tertentu. Belum terdapat permintaan maupun kerja sama dengan LPP, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan LPP untuk memenuhi kebutuhan konseling. Selain berupaya meningkatkan akses layanan, masih terdapat stigma atau anggapan negatif tentang konseling psikologis di kalangan WBP sehingga petugas LPP harus berupaya meyakinkan WBP agar mau ikut serta.

"Awalnya, warga binaan seperti itu [komentarnya], 'Bu emang kita gila?.' 'Lah, konseling ke psikolog itu bukan berarti kita gila tetapi agar kita bisa mengeluarkan uneg-uneg kita, bisa sharing.' saya bilang begitu". (N, Petugas LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Konseling psikologis juga tersedia di LPP Malang. Jika WBP merasa membutuhkan konseling dengan psikolog, maka WBP dapat memberitahukan ke petugas Lapas untuk mendapatkan jadwal konseling dengan psikolog. Untuk mengakses layanan tersebut, para WBP yang membutuhkan layanan psikologis bisa membuat janji terlebih dahulu dengan psikolog. Selain itu, pihak LPP juga sudah bekerja sama dengan RSJ Lawang, untuk merujuk kasus WBP yang membutuhkan perawatan mental lebih lanjut atau harus kontrol. Namun, sejak tahun 2o05 belum pernah ada lagi WBP yang harus sampai dirujuk karena mengalami gangguan mental.

3.6. Aspirasi Pemasyarakatan

3.6.1. Persepsi tentang Hukuman Mati

Pemasyarakatan adalah bagian dari proses penegakan hukum yang salah satu fungsinya adalah memberikan pembinaan kepada WBP agar dapat kembali berfungsi di masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tidak seperti aparat penegak hukum lainnya, Lapas beserta jajarannya memiliki perspektif berbeda mengenai penghukuman terhadap perempuan pelaku tindak pidana dan atas hukuman mati.

Menurut petugas di LPP Bandar Lampung, proses peradilan pidana tidak melihat bukti pidana modern. Tidak ada pertimbangan faktor-faktor keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Hukuman yang perempuan dapatkan tidak proporsional dengan peran mereka dalam tindak pidana. Dibutuhkan edukasi kepada perempuan dan masyarakat tentang kerentanan perempuan terlibat dalam tindak pidana.

“Nah saat ini kok banyak ya pemakai bisa dihukum [sebagai] kurir, [sedangkan] bandar bisa dihukum [sebagai kurir. [Ini] sudah kebolak-balik. Selama saya mendalami hal-hal [proses pidana], “Kok kamu barangmu cuma 5 gram kenapa hukumanmu 17 tahun?". seperti itu. Perlu mungkin ada cara menginterpretasikan fakta di persidangan yang mungkin kita kaum perempuan juga perlu perlindungan [dari kekeliruan dalam penegakan hukum]...Ini contohnya, “Bu, saya cuma disuruh ngambil doang, Bu, ada paket di depan, saya lari." Lebih ngeri di situ, dia [pelaku] katakan [saya] selaku bandar juga. Menurut saya itu tidak adil seperti itu. Atau [ada] contoh [lain]nya [dimana WBP bercerita,]

“Bu, saya tuh dapat suami baru, tapí saya gak tahu suamí saya itu ternyata memanfaatkan saya dengan menikah untuk bantu-bantu [jadi] kurir i." [Karenanya,] perlu penguatan untuk kaum perempuan, agar dia bisa bersifat kritislah ... Rata-rata hampir sebagian besar begitu, Bu. Dia nikah itu dengan orang yang salah.." (PR, LPP Bandar Lampung, diskusi tanggal 19 September 2023)

Sedangkan LPP Tangerang mengatakan cara pandang publik bertolak belakang dengan semangat pemasyarakatan karena masih berorientasi penghukuman. Sementara, grasi bergantung pada persepsi Presiden tentang hukuman mati yang dipengaruhi oleh opini masyarakat mayoritas. LPP secara implisit berharap Presiden dapat menilai secara objektif permohonan grasi terpidana mati tanpa terpengaruh opini publik. Selain itu, pemerintah turut memberikan edukasi kepada publik penting untuk mengubah persepsi tentang penghukuman menggunakan pidana mati.

“Ya sebetulnya yang menjadi persoalan ketika grasi menjadi hak prerogatif Presiden [makan akan] tergantung kondisinya. Pertama untuk kasus-kasus narkoba, karena publiknya [berpendapat bahwa tinakan itu] adalah peran pendatang. Maka itu seringkali juga berbenturan [antara] cara pandang publik dan cara pandang Lembaga

Pemasyarakatan. Memang PR kita adalah bagaimana mengedukasi publik tentang kesadaran hukum, karena publik itu kan semangatnya juga masih sama dengan posisi semangat pidana mati. Itu yang menjadi persoalan; bahkan kita bisa berkaca pada kasus-kasus yang viral ‘Sambo' di publik, i [yang] minta hukuman pidana mati juga sangat tinggi [jumlahnya]...Terus kasusnya Jessica juga idulu ramainya publik semangatnya pidana mati, karena cara pandangnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Itu memang PR banget di negara kita tentang bagaimana kesadaran publik pada hukuman pidana mati...Tadi makanya disampaikan bahwa penilaian itu juga memang diberikan oleh Lapas. Tetapi ketika grasi menjadi hak prerogatif Presiden, persoalannya berani enggak Presiden melihat grasi ini sebagai penilaian yang objektif dibanding semangatnya publik yang mendorong eksekusi mati." (KB, LPP Tangerang, wawancara tanggal 30 Oktober 2023)

Kanwil Kemenkumham Jawa Barat turut mendukung kerja Komnas Perempuan dalam upaya penghapusan hukuman mati dan menolak adanya pidana mati. Esensi dari pemasyarakatan adalah pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat. Hukuman mati akan membuat upaya pemasyarakatan menjadi sia-sia.

"Kalau jiwa pemasyarakatan memang sangat tidak setuju adanya pidana mati. Ya kalau mau pidana mati, gak usah dibina kita lagilah; langsung dieksekusi saja.... Tapi kebanyakan mereka [WBP terpidana mati] sudah banyak berubah. Sudah berubah, minimal secara keagamaannya sudah sangat baik... Kalau dari pemasyarakatan, [kami] sangat mendukung upaya Ibu [Komnas Perempuan] pada perubahan-perubahan itu [menolak pidana mati]... ada di Lapas Cirebon itu sekitar 20 orang [terpidana mati]; yang laki-laki itu juga sudah lama menjalaninya. Mereka selama ini berkelakuan baik. kecuali yang narkoba. Yang narkoba kadang-kadang berulah. Kalau yang lain sudah betul-betul berubah; kasarannya bukan lagi sekian persen perubahannya], sudah 360 derajat berubahnya. Memang pada saat saya Kalapas Jambi, ada yang mau dieksekusi hukuman mati. Hampir semua pegawai nangis, karena [WBP itu] sudah di masjid sebagai imam, tahu-tahu langsung diambil. [Rasanya] percuma selama ini kita memberikan [pembinaan]."(G, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, diskusi tanggal 23 Agustus 2023)

Peningkatan Kapasitas Petugas

Dalam diskusi dan wawancara, LPP dan Kanwil juga berkesempatan untuk menyampaikan kepada Komnas Perempuan kebutuhan mereka dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk warga binaan. LPP Bandung merasa suara mereka sering tidak didengar dan hanya dipandang sebelah mata oleh pemangku kepentingan lain. Kesempatan untuk duduk bersama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga tidak banyak. LPP berkeinginan untuk lebih dilibatkan dalam proses peradilan pidana, seperti pelibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada kasus anak.

"Kenapa untuk yang lainnya itu tidak [proses peradilan pidana]? Kenapa yang untuk dewasanya itu [LPP] tidak [dilibatkan]? Karena mereka dalam proses tahanan itu mereka sudah di [pengawasan] kita, sudah di Rutan. Itu orang Bapas itu bisa dilibatkan, untuk didengar juga suaranya, perkembangan mereka itu seperti apa. Ini belum [dilakukan], baru [kasus] anak doang. Itu bisa juga sebenarnya menurut saya untuk mempertimbangkan nanti hukumannya." (PR, LPP Bandung, diskusi tanggal 23 Agustus 2023)

Peningkatan kapasitas petugas Lapas merupakan salah satu kebutuhan yang seringkali diungkapkan oleh petugas Lapas dalam diskusi. Di Bali, Kanwil melakukan asesmen kebutuhan peningkatan kapasitas lalu mengajukan ke pusat. Dulu pelatihan seringkali diadakan oleh Kanwil Bali namun sejak 4-5 tahun terakhir, pelatihan diberikan oleh pemerintah pusat dan hanya dapat diikuti oleh 2-3 orang. Jika kuota pelatihan sedikit, yang dipanggil Kepala Seksi atau Kepala Bidang, yang mana masa jabatannya akan habis 1-2 tahun lagi dan akan dimutasi. Menurut Kanwil Bali, terkadang pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan Lapas.

Kanwil Lampung juga mengatakan memiliki program peningkatan kapasitas untuk petugas Lapas, baik secara daring maupun luring. Namun menurut LPP Bandar Lampung, pelatihan yang diberikan kepada petugas biasanya mengenai kepemimpinan, fasilitatif, dan keuangan yang bersifat manajerial. Pelatihan yang diadakan oleh pusat hanya bisa dihadiri 2-3 orang dalam satu provinsi sehingga sulit untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Petugas LPP Bandar Lampung berharap mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas sebagai konselor untuk menghadapi WBP dengan kondisi kejiwaan yang berat.

3.6.2. Kebutuhan Petugas dalam Mengatasi Kejenuhan Kerja

Bekerja di LPP membutuhkan tingkat kewaspadaan yang harus dijaga terus-menerus karena status dari WBP dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kondisi ini tentu berakibat pada tingkat kelelahan dan kejenuhan yang tinggi karena dilakukan tanpa henti. Akan tetapi di LPP tidak disediakan layanan psikologis ataupun program-program yang sifatnya guna mengatasi kejenuhan dan kelelahan yang terjadi. Oleh karena itu, petugas LPP juga berharap mendapatkan konseling, terutama bagi pegawai yang berinteraksi dengan WBP setiap hari. Tanpa penguatan dari sisi kejiwaan, dikhawatirkan akan berdampak pada integritas dan cara petugas memperlakukan WBP.

"Pokoknya kamu harus kuat secara fisik, secara raga, secara jiwa, harus kuat. Sekarang kita menghadapi orang bermasalah, kemungkinan juga kita terpapar masalah mereka, yang itu akhirnya berimbas kepada integritas... Paling penguatannya di kelas itu lagi, kognitif, bukan untuk jiwa kami. Selama saya bekerja selama 15 tahun lebih belum ada... Belum pernah dikonseling saya Bu."(xx, Petugas LPP Bandung, diskusi tanggal 23 Agustus 2023)

Petugas lainnya, PR (LPP Bandung), juga menambahkan:

"Iya, akhirnya jadi tidak beretika. Petugasnya akhirnya karena terpapar .. akhirnya perlakuannya ke mereka [WBP] tidak menjunjung HAM. Itu sebenarnya yang berulang kali saya ngomong. 'Kalau ada masalah boleh kalian tegur, tapi harus ingat bahwa mereka ini posisinya gak lebih rendah daripada kita Iho. Mereka ini sama-sama manusia, cuma mereka ini sesat saja'.. Tapi kembali lagi karena gak ada konselingnya secara berkala, paling nggak 5 tahun sekalilah." (PR, LPP Bandung, diskusi tanggal 23 Agustus 2023)

3.6.3. Tantangan Pengawasan

Sesuai dalam paparan di awal laporan terkait gambaran umum LPP didapatkan perbandingan jumlah antara WBP dengan petugas yang cukup besar. Hal tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan. Termasuk pengawasan kinerja dan integritas petugas Lapas juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Masih terjadi pelanggaran seperti memberikan telepon genggam ke warga binaan yang tentunya bisa berakibat pada terjadinya hal-hal buruk dalam LPP yang tidak diharapkan.

"HP tidak akan pernah masuk ke Lapas tanpa bantuan [pegawai Lapas]... di sinilah integritas pegawai. Lebih sulit kita menjaga pegawai yang jumlahnya 60 atau 50 [orang], dibanding menjaga WBP yang jumlahnya 2 kali lipat.. Setiap saat pegawai itu mau ngapain, dia itu jam segini ada di mana. Kalau WBP gampanglah; besok saya gimanain, dia sudah takut duluan... Tapi pegawainya ini yang gak bisa kita jaga."(N, Kanwil Kemenkumham Bali, wawancara tanggal 3 Oktober 2023)

Kanwil Bali berupaya menggunakan berbagai metode pendekatan dalam melakukan pengawasan seperti pengawasan jam kerja dan pendekatan personal.

"Pokoknya jadi Kepala [Lapas] itu [mengawasi] ngapain dia ke dalam?, dia [Petugas Lapas] tugasnya di mana sih?, piket ngapain ada di dalam sini?, dia tugasnya jam ini di mana?. Itu yang kita tekankan. Kita lihat buku daftar jaganya [petugas]. Jam sekian dan sekian dia ada di Pos 2. ...Bahkan kadang-kadang kita kalau kita lengah sedikit, kalau tidak dekat dengan pegawai, saat itu dimanfaatkan. Kalau kita terlalu dekat dengan pegawai, bagaimana kita mengambil hatinya pegawai supaya dia segan sama kita?...walaupun kita gak ada, dia masih kerja. Bahkan sering karena mulai untuk menata pegawai, saya sering bilang, saya [Kalapas] udah 30 menit gak nyampai, udah di dalam lagi. Saya mutar, tunggu sebentar di dalam mobil, baru balik lagi ke dalam Lapas [monitoring pegawai]." (INM, Kanwil Kemenkumham Bali, wawancara tanggal 3 Oktober 2023)

BAB IV ANALISIS

ab ini akan menganalisa dan membahas temuan-temuan dalam Bab IIl yang B menggambarkan situasi dan kondisi perempuan terpidana mati, yang saat ini sedang menunggu upaya hukum yang lebih tinggi ataupun putusan eksekusi mati. Dalam masa tunggu ini, para perempuan terpidana mati ditempatkan oleh negara di Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang telah ditunjuk. Berbagai temuan yang diuraikan memperlihatkan sejumlah pola yang memperlihatkan terjadinya penyiksaan dan tidak terpenuhinya hak-hak sebagai terpidana yang disebabkan kelebihan tingkat hunian LPP sehingga berdampak pada keterbatasan berbagai fasilitas.

Aspek yang digunakan dalam analisis berdasarkan kerangka hukum dan HAM yang relevan, yaitu instrumen HAM Internasional yaitu Konvensi Anti Penyiksaan (Convention of Anti Torture/CAT). dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) maupun Konstitusi UUD NRI 1945 dan kebijakan nasional lainnya di Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Bab II Laporan ini.

4.1. Penyiksaan dalam Sindrom Deret Tunggu

Berdasarkan hasil temuan pada Bab sebelumnya, didapatkan data lamanya para terpidana mati telah menjalani pidana penjara dari 2 tahun hingga 22 tahun untuk menunggu hasil upaya hukum lebih tinggi yang dilakukan atau bahkan eksekusi. Kondisi ini menempatkan para terpidana mati berada dalam deret tunggu kematian (death row) dan mengakibatkan pemidanaan ganda yaitu penjara dan pidana mati. Selain fenomena deret tunggu (death row phenomenon) dengan ketidakpastian akan waktu eksekusi serta metode yang menyakitkan bagi terpidana mati, terpidana mati juga harus menghadapi kondisi pemenjaraan yang tidak dapat dikatakan manusiawi. Berada dalam Lapas yang melebihi kapasitas

(over capacity) sehingga tinggal dalam sel secara berdesakan, ditambah dengan kondisi pencahayaan yang buruk, minimnya akses terhadap kesehatan dapat berpotensi memperburuk kondisi kesehatan fisik maupun mental dari terpidana mati.

Dampak paling nyata adalah gangguan psikologis yang terjadi sebagai akibat dari penantian yang penuh ketidakpastian, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dengan harap cemas akan tibanya waktu eksekusi. Kondisi ini secara langsung dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan karena rasa sakit atau penderitaan psikologi yang dialami terus-menerus, dan juga bisa jadi berkepanjangan, merupakan akibat dari adanya ancaman kematian yang akan segera terjadi. Laporan Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) menyatakan bahwa dengan menempatkan seorang terpidana mati dalam kondisi ketakutan, kesedihan yang mendalam dan merendahkan dapat menghancurkan fisik dan mental seseorang dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bermartabat.

Beberapa temuan Komite HAM PBB melaporkan betapa buruknya kondisi psikologis dari terpidana mati, selama berada dalam deret tunggu.² Oleh karenanya, death row syndrome, juga dapat dianggap sebagai dampak tidak manusiawi dari hukuman mati. Special Rapporteur PBB tentang penyiksaan, Juan Mendez, dalam laporannya menyatakan bahwa death row phenomenon sebagai sebuah konsep baru dalam konteks penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

The phenomenon refers to a combination of circumstances that produces severe mental trauma and physical suffering among prisoners serving death sentences, including uncertainty and anxiety created by the threat of death and other circumstances surrounding execution, prolonged solitary confinement, poor prison conditions and lack of educational or recreational activities. (Fenomena ini sangat berkaitan dengan kondisi yang menyebabkan trauma psikologis yang parah dan penderitaan fisik di antara terpidana mati, termasuk ketidakpastian dan rasa cemas akibat ancaman kematian dan kondisi-kondisi lain seputar eksekusi, penahanan soliter yang berkepanjangan, kondisi tempat tahanan yang terbatas dan minimnya aktivitas-aktivitas pendidikan atau rekreasi.)3

Oleh karena itu, Specia/ Rapporteur PBB menyimpulkan bahwa segala kondisi yang menyertai hukuman mati, termasuk death row phenomenon di dalamnya, hampir selalu menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada terpidana, yang mana tidak sesuai dengan larangan atas penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi lainnya, serta prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia.4

…. the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has recalled that the circumstances accompanying the practice of the death penalty, including the “death row phenomenon", almost invariably inflict a degree of pain and suffering on convicts and their relatives, which cannot be reconciled with the prohibition of torture and ill-treatment and the underlying principle of human dignity.

(.. Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia mengingatkan bahwa keadaan yang menyertai praktik hukuman mati, termasuk "fenomena hukuman mati", hampir selalu menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada terpidana dan keluarga mereka, yang tidak dapat diselaraskan dengan larangan penyiksaan dan penganiayaan serta prinsip dasar martabat manusia.

Komite HAM PBB menjelaskan bahwa jangka waktu penundaan pelaksanaan hukuman mati yang begitu panjang merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan. Terlebih apabila selama dalam masa tunggunya, terpidana mengalami tekanan mendalam, diikuti dengan kondisi mereka yang menjadi sangat rentan karena faktor usia, dan menurunnya kondisi kesehatan fisik maupun psikologis.5 Oleh karenanya, penahanan yang berkepanjangan harus disertai dengan adanya mekanisme peninjauan yang dilakukan secara berkala. Pemberian bantuan medis khususnya psikologis juga perlu dijamin dengan tegas bagi para terpidana mati dan keluarganya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan penyiksaan (KUPP), Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan rekomendasi Komutasi Hukuman Mati, 2020.

2 UN Human Rights Committee, Communication No. 868/1999, (CCPR/C/79 D/868/1999), 11 November 2003, h. 13.

3 Press Release, Death penalty increasingly viewed as torture, UN Special Rapporteur Finds Death Penalty Seen as Torture, OHCHR, 23 Oktober 2012, Lihat: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/10/death-penalty-increasingly-viewed-torture-un-special-rapporteur-finds#:-:text=The%20phenomenon%20refers%20to%20a,prolonged%20solitary%20confinement%2C%20 poor%20prison.

4 UN General Assembly, "Moratorium on the use of the death penalty", (A/75/309), Op.Cit., h. 11.

4.2. Situasi LPP yang semakin Memberatkan Terpidana Mati

4.2.1. Minimnya Akses Layanan Kesehatan Mental

Jaminan bantuan medis khususnya psikologis seperti yang dinyatakan oleh Komite PBB tampaknya belum terjadi pada perempuan terpidana mati di LPP. Hampir semua LPP yang dikunjungi tidak menyediakan layanan konseling psikologis secara rutin khususnya untuk terpidana mati dan untuk WBP umumnya. Padahal, dampak psikologis pada perempuan terpidana mati cukup berat. Selain rasa tersiksa karena menunggu eksekusi, juga dampak dari tinggal di dalam LPP dengan fasilitas terbatas, serta kondisi melebihi kapasitas. Tinggal bersama banyak WBP dengan berbagai latar belakang dan riwayat kejahatan yang bervariasi dengan hukuman angka serta peluang mendapat remisi (pengurangan hukuman) sehingga mempercepat keluar dari Lapas, cukup menyesakkan bagi perempuan terpidana mati. Kondisi ini memperberat depresi yang diderita.

Meskipun terdapat LPP yang bekerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi misalnya) untuk menyediakan layanan psikolog dalam waktu terbatas, akan tetapi tidak serta-merta akan diakses oleh mereka dengan berbagai alasan. Anggapan bahwa seseorang yang berkonsultasi dengan seorang psikolog adalah 'orang gila' atau memiliki gangguan jiwa akan sangat memalukan dan membuat mereka dirundung oleh sesama WBP. Dalam hal ini peran negara harus didorong untuk melihat dampak gangguan jiwa bagi para terpidana dan memastikan adanya layanan psikologis di LPP dan Lapas atau Rutan lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga memberikan edukasi bahwa gangguan mental bisa terjadi dan harus diatasi agar tidak menjadi parah. Mengakses layanan psikologis adalah sama seperti mengakses layanan klinik ketika terpidana dalam keadaan sakit secara fisik.

5 UN Human Rights Committee, "General comment No.

36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life," (CCPR/C/GC/36), Op.Cit., hlm. 9.

4.2.2. Kelebihan Kapasitas Daya Tampung LPP

Saat menunggu terpidana mati melakukan upaya hukum lebih tinggi, mereka harus menjalani hukuman kurungan di LPP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari semua LPP yang dihuni perempuan terpidana mati dan dikunjungi, hanya 3 (tiga) LPP yang tidak mengalami kelebihan daya tampung WBP perempuan, meskipun dapat dikatakan bahwa kondisinya secara umum tidak terlalu jauh berbeda dengan lainnya. Dalam LPP, terpidana mati ditempatkan secara bersama dengan WBP lainnya: tidak terdapat pemisahan misalnya dengan menyediakan ruang kebutuhan khusus untuk menyendiri dengan asumsi tidak menciptakan diskriminasi, juga terkait manajemen Lapas mengenai flexibilitas pengaturan ruang terkait kebutuhan psikologi WBP. Akan tetapi jika melihat situasi WBP terpidana mati dengan terpidana angka (dengan rentang waktu tertentu) dan seumur hidup semestinya berbeda pada tekanan psikologis yang dialami. Sejauh ini kebijakan di Indonesia menempatkan perempuan terpidana mati berada dalam LPP bersama dengan WBP lain dengan aturan dan perlakuan yang sama, tidak ada faktor lain yang digunakan sebagai pertimbangan bahwa secara psikologis beban yang dirasakan sangat jauh berbeda.

Kelebihan kapasitas daya tampung LPP berpotensi menciptakan kondisi yang cukup menyesakkan ibarat orang yang hidup berdesak-desakan dalam 1 (satu) kamar/rumah tanpa ruang gerak yang cukup. Gesekan yang muncul di antara WBP dapat menciptakan konflik dan tekanan tersendiri. Konflik yang muncul juga harus diatasi dengan cukup berhati-hati dan perasaan menahan diri agar tidak memberikan catatan buruk bagi perilakunya. Apalagi sistem dalam LPP yang memberikan penilaian perilaku bagi WBP sebagai ukuran mendapatkan keringanan yang juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kapasitas hunian LPP, membuat perilaku baik yang ditunjukkan oleh perempuan terpidana mati seolah tanpa arti. Perasaan menahan diri harus tidak membuat kesalahan dan menjaga perilaku dalam berbagai keadaan menjadi tekanan tersendiri karena tidak memberikan jaminan apapun. Sejauh yang sudah banyak terjadi selama ini adalah sebaik apapun perubahan perilaku perempuan terpidana mati selama bertahun-tahun dalam LPP, tetap berujung pada eksekusi mati.

Selain itu, kelebihan hunian lapas juga memberikan dampak pada pengawasan yang dilakukan karena tidak seimbangnya jumlah petugas dan WBP yang diawasi. Terdapat perbedaan kebutuhan antara terpidana angka dengan seumur hidup dan terpidana mati yang tidak mudah untuk dipenuhi karena petugas yang harus membagi waktu dan perhatian dengan begitu banyak WBP dengan karakter masing-masing. Salah satu cara yang dipakai adalah pengaturan waktu para WBP harus berada dalam sel dalam waktu lama dari sore hingga pagi untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas. Padahal berada dalam sel sempit serta berdesakan dalam jangka waktu yang lama, secara psikologis juga memberikan dampak yang cukup berat. Terkait hal ini, terdapat beberapa alternatif pilihan mekanisme pengawasan dalam kondisi tidak seimbangnya jumlah petugas dan WBP yang diawasi tanpa harus membuat WBP yang menanggung beban tersebut seperti penambahan jumlah petugas jika memungkinkan atau sistem pengawasan lewat CCTV.

4.2.3. Beban Finansial yang Terbatas dan Tekanan Psikologis bagi Keluarga

Salah satu dampak munculnya depresi adalah keengganan untuk beraktivitas dan menghasilkan keuntungan finansial dari kerja yang dihasilkan. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan finansial pada keluarga yang ada di luar Lapas. Hal ini tidak menjadi masalah apabila berasal dari keluarga yang secara ekonomi cukup. Namun, jika dari keluarga kurang mampu dan kurang mendukung, maka akan menjadi beban tersendiri. Terlebih jika terpidana mati memiliki anak kecil yang membutuhkan perawatan, pengasuhan dan pembiayaan lebih jauh sementara tak ada keluarga yang bersedia mendukung.

Selain finansial, keluarga juga mengalami tekanan psikologis dari lingkungan sekitar karena memiliki anggota keluarga yang akan menghadapi eksekusi hukuman mati, apalagi jika anggota keluarga adalah anak. Kondisi masyarakat yang masih mengedepankan pembalasan dendam pada pelaku menempatkan anggota keluarganya berada pada penghakiman yang sama oleh masyarakat. Akibatnya, tidak jarang mereka memilih untuk menutupi identitas relasinya dengan terpidana mati. Di satu sisi hal ini meringankan keluarga terpidana mati tetapi di sisi lain dapat memperberat situasi terpidana mati karena, bisanya, ketiadaan dukungan keluarga yang datang menjenguk.

4.3. Akses pada Keadilan yang Tidak Selalu Tersedia

Perempuan terpidana mati dalam prosesnya sebagai Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) seringkali tidak mendapatkan akses pada keadilan dengan semestinya. Dari mulai proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum yang benar-benar kompeten dan memiliki komitmen dalam membela kepentingannya selaku tersangka. Begitu juga ketika PBH harus mengajukan kasasi dan banding serta ketika akan menjalankan upaya hukum yang lebih tinggi seperti Peninjauan Kembali (PK) dan atau Grasi. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap proses hukum dan pemikiran bahwa menyewa kuasa hukum membutuhkan biaya yang tinggi menjadi faktor yang berpengaruh dalam hal ini, terutama jika terpidana mati berasal dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan terbatas. Selain itu, pihak Lapas tidak memberikan akses informasi yang cukup terkait dengan ketersediaan bantuan hukum dan bagaimana mendapatkannya.

Kondisi di atas menyebabkan perempuan terpidana mati mengalami kesulitan mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum yang baik dalam mengupayakan hukum yang lebih tinggi atas kasusnya paska putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan kegelisahan dan keputusasaan tersendiri bagi mereka. Karena pengajuan upaya hukum membutuhkan pengawalan yang intensif dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu, keterbatasan petugas LPP juga tidak memungkinkan untuk memperluas jaringan dengan lembaga bantuan hukum non pemerintah yang mampu menangani isu hukuman mati dengan layanan pro bono misalnya, kecuali jika itu dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi misalnya Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil di wilayah Lapas berada.

Terkait dengan persoalan tersebut, sebenarnya dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 33 tentang Akses pada Keadilan6 secara jelas menyatakan bahwa negara pihak harus:

(b) Ensure that legal aid and public defense providers are competent and gender sensitive, respect confidentiality and are granted adeguate time to defend their clients:

(c) Conduct information and awareness raising programmes for women about the existence of legal aid and public defense services and the conditions for obtaining them using ICT effectively to facilitate such programmes;

(d) Develop partnerships with competent non governmental providers of legal aid and/or train paralegals to provide women with information and assistance in navigating judicial and guasi judicial processes and traditional justice systems;

(b) Memastikan bahwa penyedia-penyedia bantuan hukum dan pembelaan publik adalah orang yang kompeten dan sensitif gender, menghargai kerahasiaan dan diberikan waktu yang cukup untuk membela klien mereka;

(c) Melakukan program pemberian informasi dan peningkatan kesadaran bagi perempuan tentang keberadaan bantuan hukum dan pembelaan masyarakat serta syarat-syaratnya mendapatkan mereka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk memfasilitasi program serupa itu;

(d) Mengembangkan kemitraan dengan penyedia bantuan hukum non-pemerintah yang kompeten dan/atau melatih paralegal untuk memberikan informasi kepada perempuan dan bantuan dalam menavigasi proses yudisial dan kuasi-yudisial serta sistem peradilan tradisional/adat.

6 General Recommendation No.

33 on Women's Access to Justice, (cedaw/c/gc/33); h.15

4.4. Tertutupnya Ruang pada Kesalahan Peradilan

Proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan salah bentuk pengakuan tertinggi atas hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan peradilan yang baik. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kesalahan mustahil terjadi jika suatu proses penegakan hukum telah dilakukan dengan sempurna dan adil. Kesalahan dalam proses peradilan pidana mungkin terjadi karena adanya ruang antara rekonstruksi fakta dan kejadian yang sebenarnya. Juga, ada proses panjang yang harus dihadapi oleh terpidana sebelum sampai pada ruang peradilan: dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan dimana dalam banyak kasus seringkali terdapat praktik penyiksaan demi memperoleh pengakuan. Karenanya, penjatuhan hukuman mati menjadikan tertutupnya ruang penilikan ulang pada kemungkinan kesalahan peradilan/judicial error.

Pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan, dan berhak atas peradilan yang adil serta transparan berdasarkan hukum, oleh suatu badan peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak.

"All persons shall be egual before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law."

Jika dikaitkan dengan hukuman mati, Komite HAM Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa dengan tidak dijalankannya proses peradilan yang adil merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 ICCPR, yang secara khusus menekankan perlindungan terhadap hak untuk hidup, yang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang.7

"Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life".

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas peradilan yang adil ditujukan untuk melindungi individu dari perampasan hak-hak dasarnya secara sewenang-wenang. Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati yang kesalahannya belum diketahui secara pasti atau tidak berpedoman pada penyelenggaraan peradilan yang adil, dapat dianggap sebagai perampasan nyawa secara sewenang-wenang (extrajudicial killings).º

Temuan Komite HAM PBB menyebutkan bahwa mayoritas perempuan yang dijatuhi hukuman mati merupakan penyintas kekerasan berbasis gender yang telah berlangsung sangat lama. Meskipun demikian, kekerasan berbasis gender tidak pernah sepenuhnya dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman mati terhadap perempuan.9

Berdasarkan laporan terkait hukuman mati dalam kasus narkotika, terhadap beberapa negara termasuk Indonesia, memperlihatkan bagaimana perempuan yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rentan. Mereka justru dijatuhi hukuman mati secara tidak proporsional, tanpa melihat latar belakangnya, bagaimana mereka hidup dalam lingkar kekerasan yang memungkinkan mereka tanpa mengetahui, ditipu daya, terpojok atau terpaksa terlibat dalam kasus narkotika tersebut Sejumlahnya adalah juga korban kekerasan dalam rumah tangga atau kasus perdagangan orang.

Indonesia merupakan negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai putusan hukuman di dalam undang-undang pidananya. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika masih meyakini hukuman mati adalah suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Saat ini penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam melanggar aturan tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap inkracht harus tetap dilaksanakan di negara ini. Sementara jika melihat tatanan hukum internasional, pidana hukuman mati dalam kasus narkotika sejatinya tidak termasuk dalam kategori most serious crimes sehingga kejahatan narkotika tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman mati.

7 International Covenant on Civil and Political Rights; https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

8 Human Rights Council, "Question of the Death Penalty," (A/HRC/51/7), 26 Juli 2022, hlm. 18.

9 Ibid

4.5. Negara Belum Menghapuskan Penyiksaan dan I// treatment

Fenomena deret tunggu menghadirkan penderitaan psikologis yang berat bagi para perempuan terpidana mati, sementara negara tidak berupaya menyediakan layanan kesehatan psikologis yang memadai bagi mereka. Situasi ini memperlihatkan bagaimana negara belum dapat memastikan warga negaranya bebas dari penyiksaan. Negara justru berperan dalam menciptakan penyiksaan serta memperberat situasi tersebut dengan kondisi LPP yang penuh sesak serta memiliki fasilitas sangat terbatas.

Negara berupaya memberikan hak bagi perempuan terpidana mati untuk menempuh upaya hukum lebih tinggi, yang merupakan suatu hal yang baik dilakukan. Akan tetapi dalam prosesnya, selain tidak menyediakan informasi dan minim akses bantuan hukum yang Terus berada dalam ketidakpastian can ancaman kematian memperberat beban bagi para terpidana mati. Solusi paling baik dalam hal ini adalah negara menghapus hukuman mati, karena jika masih tetap melakukannya berarti negara tetap melanggengkan penyiksaan tidak saja dalam masa deret tunggu tetapi juga saat melakukan eksekusi yang tentu saja lebih menyakitkan.

Kondisi berlarut-larut mempertahankan hukuman mati tentunya bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) Pasal 2 Ayat (1). Pasal tersebut mengatur setiap negara pihak untuk semestinya mengambil langkah efektif baik secara kebijakan administrasi dan hukum serta pengaturan lain yang mencegah semua bentuk penyiksaan dalam wilayah teritorinya "Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction"

4.6. Pengaturan Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan untuk mengganti KUHP lama. Akan tetapi, KUHP Baru ini akan berlaku pada awal tahun 2026 atau setelah 3 tahun disahkan. Salah satu hal yang muncul dalam KUHP baru ini adalah terkait pengaturan hukuman mati. Jika dicermati maka pengaturan mengenai hukuman mati dalam KUHP baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan mengarah pada penghapusan hukuman mati dengan memperkenalkan pendekatan komutasi. Hal ini didasari dengan menurunnya derajat hukuman mati yang semula bersifat pokok menjadi alternatif. KUHP baru juga menjelaskan secara rinci prosedur hukuman mati yang sebelumnya tidak dijelaskan pada KUHP lama.

Mengenai komutasi dapat merujuk pada Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan bahwa hukuman mati dapat memiliki masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Ketentuan berikutnya dalam Pasal 100 ayat (4) menyatakan jika terpidana selama masa percobaan tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati dapat dilaksanakan.

Ketentuan dalam Pasal 100 KUHP tersebut dapat memberikan keringanan, namun pada implementasinya memungkinkan terjadinya kondisi yang tidak menguntungkan bagi para terpidana mati. Hal ini mengacu pada ketentuan tentang menunjukan “sikap dan perbuatan yang terpuji bagi terpidana mati" yang dalam kenyataannya bisa bersifat subyektif karena tergantung pada penilaian orang lain. Kebutuhan akan penilaian dan rekomendasi ini berpotensi membuka ruang-ruang lain dalam prosesnya seperti adanya intimidasi, ancaman hingga pemerasan. Apalagi dalam hal ini yang menjadi pertaruhan adalah hukuman mati yang dapat membuat orang menempuh cara apapun untuk terlepas dari jeratan itu.

Di sisi lain, belum adanya ketentuan apakah ketentuan komutasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru dapat berlaku pada para perempuan terpidana mati yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan yang berada dalam posisi deret tunggu di lapas. Namun, dalam hukum pidana materil, jika asas komutasi ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama yang masih berlaku saat ini, yang menyatakan bahwa "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.", serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru yang berbunyi "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana". Atas dasar tersebut, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana harus diuntungkan dari undang-undang tersebut. Sebagai konsekuensinya, eksekusi terhadap seluruh terpidana mati untuk itu perlu ditunda."1o Dengan demikian, berdasarkan prinsip hukum pidana, jika terjadi perubahan hukum ketika perbuatan pidana telah dilakukan, maka harus dipilih ketentuan yang lebih meringankan bagi pelaku.

Menyangkut eksekusi pidana mati, KUHP baru juga membutuhkan peraturan pelaksana untuk tata cara eksekusi (Pasal 102 KUHP baru)":

1. Aspek prosedural terkait norma-norma umum pelaksanaan eksekusi, dimana eksekusi hanya dapat dilakukan ketika upaya hukum telah selesai ditempuh dan telah terdapat keputusan terhadap permohonan grasi, serta adanya waktu yang cukup antara pemberitahuan dengan pelaksanaan eksekusi.

2. Penyesuaian dengan standar HAM internasional yang mengatur kelompok orang-orang yang tidak boleh dilakukan eksekusi seperti anak di bawah 18 tahun, lansia dengan usia maksimal misalnya 60 tahun, orang yang kemudian menjadi disabilitas mental atau intelektual setelah dituntut atau dijatuhi pidana mati, dan ibu hamil, menyusui, atau dengan anak kecil/anak masih dalam pengasuhan/anak yang jika orang tuanya dieksekusi akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.

10 ICJR, ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini, 02 Maret 2023, Lihat:https://icjr.or.id/icjr-sepakat-dengan-pemerintah-pengundangan-kuhp-baru-wajib-menunda-eksekusi-pidana-mati-saat-ini/

11 Berdasarkan masukan Konsultasi Publik Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di LPP yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 4 Juli 2024.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

omnas Perempuan melakukan kunjungan dan pemantauan untuk mendokumentasikan situasi dan kondisi dari 14 Perempuan terpidana mati di 8 (delapan) Lapas Pemasyarakatan Perempuan. Selain pidana mati, para perempuan terpidana mati ini telah menjalani pidana kurungan dalam LPP dalam jangka waktu dari 2 tahun hingga 22 tahun, melebihi maksimal hukuman penjara di Indonesia yaitu 20 tahun. Hasil kunjungan dan pemantauan memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terutama dalam masa deret tunggu.

Perempuan terpidana mati dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan sebanyak 6 (enam) perempuan dan untuk kasus narkotika sebanyak 8 (delapan) orang. Keputusan penjatuhan hukuman mati pada pelaku perempuan seringkali tidak mempertimbangkan latar belakang serta kondisi sosial ekonomi mereka. Juga ditemukan keterlibatan suami atau pasangan intim dalam kasus para perempuan terpidana mati ini. Misalnya, perempuan terpidana mati tidak mengetahui rencana suami atau pacarnya ketika melakukan pembunuhan; ataupun dijebak suaminya untuk mengaku sebagai pengedar narkotika sehingga suami dihukum ringan sedangkan dia dijatuhi hukuman mati.

Dalam masa tunggu yang lama tersebut berdampak pada kondisi psikologis karena penantian panjang tanpa kepastian dalam proses upaya hukum yang lambat. Apalagi dalam masa tunggu tersebut, para perempuan terpidana mati ini berada dalam Lapas yang melebihi kapasitas, fasilitas kebersihan dan kesehatan terbatas, serta tidak tersedia layanan kesehatan mental yang memadai. Hal ini memperberat kondisi dan penderitaan psikologis yang dialami oleh perempuan terpidana mati dan dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan diskriminasi terhadap martabatnya serta perampasan hak asasi manusia.

Meskipun sudah terdapat contoh salah satu WBP terpidana mati yang mendapatkan grasi sehingga hukuman berubah menjadi pidana seumur hidup, tetapi lebih banyak WBP terpidana mati yang merasa tidak optimis dengan upaya hukum lebih tinggi. Hal ini karena ketersediaan pendampingan hukum yang terbatas dan masih sulitnya mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas baik serta tidak berbayar. Pihak LPP juga seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan apakah pengacara yang menawarkan bantuan hukum bagi WBP tersebut baik atau buruk.

Dampak dari penjatuhan hukuman mati, merupakan penyiksaan yang tidak hanya dirasakan oleh terpidana mati, tetapi juga keluarga dan pihak-pihak yang ada di sekitar terpidana mati. Stigma, diskriminasi, penderitaan dan kesedihan, serta ketakutan dialami oleh keluarga dari perempuan terpidana mati sejak dalam masa deret tunggu hingga eksekusi mati dilaksanakan. Pada keluarga dan anak-anak dari Perempuan terpidana mati, stigma sosial juga terus menerus menghantui paska eksekusi dilakukan sehingga berdampak pada kondisi psikologis mereka.

5.2. REKOMENDASI

Presiden Republik Indonesia

1. Mengeluarkan peraturan/kebijakan terkait pelaksanaan komutasi yang telah diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Memberikan grasi atau moratorium eksekusi hukuman terhadap para perempuan terpidana mati yang berada dalam deret tunggu hingga berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Presiden membuat kebijakan mengenai mekanisme penilaian terhadap para Perempuan terpidana mati di tingkat Lapas sebagai rujukan pertimbangan dalam memberikan Grasi terhadap perempuan terpidana mati.

4. Mengeluarkan kebijakan antara terkait pidana mati sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku di tahun 2026.

DPR RI:

1. Meneguhkan upaya menentang penyiksaan dengan merumuskan sanksi dalam Undang-Undang (UU) tanpa memuat hukuman mati.

2. Menguatkan kebijakan serta penganggaran untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan terpidana mati yang berada di Lapas yaitu hak atas kesehatan, khususnya akses terhadap layanan kesehatan mental, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan kesehatan reproduksi, serta akses pendampingan hukum yang berkualitas.

Kejaksaan Agung

1. Mengeluarkan kebijakan internal Kejaksaan dalam upaya pencegahan penyiksaan dan penghapusan pidana mati dengan tidak melakukan penuntutan pidana mati.

2. Tidak melakukan eksekusi pidana mati terutama terhadap para perempuan terpidana mati yang berada dalam deret tunggu untuk mencegah penyiksaan dan mendorong penghapusan pidana mati.

Mahkamah Agung:

1. Tidak memberikan vonis pidana mati dan sebaliknya, memberikan putusan masa percobaan terhadap tindak pidana tertentu.

2. Mengingat pidana mati bukan lagi pidana pokok seperti dalam KUHP baru, maka seluruh tindak pidana yang memuat ancaman hukuman mati harus diperiksa secara ketat dan dengan penjatuhan hukuman yang memuat pertimbangan proporsional terutama terhadap kondisi kerentanan perempuan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, dengan semangat penghapusan hukuman mati.

Kementerian Hukum dan HAM

Mengajukan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, yang:

1. Memastikan terjadinya transparansi dalam proses permohonan sampai dengan pemberian Grasi terhadap Perempuan terpidana

2. Melakukan perbaikan dan transparansi data dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dikelola oleh Ditjen Pemasyarakatan.

3. Membuat kebijakan yang memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk pemenuhan hak asasi perempuan terpidana mati atas dampingan hukum dan dampingan psikologi di Lembaga Pemasyarakatan

4. Merumuskan kebijakan dan sistem pengawasan yang mumpuni untuk mencegah tindakan intimidasi, manipulasi atau penyimpangan lainnya dalam mekanisme penilaian WBP, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan terpidana mati

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

1. Memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan terpidana mati yang berada di LPP yaitu hak atas kesehatan, khususnya akses terhadap layanan kesehatan mental, fasilitas kesehatan dan kesehatan reproduksi, serta hak mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas;

2. Melakukan assessment berkala terhadap situasi perempuan terpidana mati untuk menentukan intervensi yang harus dilakukan oleh LPP untuk pemenuhan kebutuhan perempuan terpidana mati.

Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPp) yang terdiri dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas:

1. Memperkuat upaya advokasi kebijakan dan pendidikan publik untuk menghapus hukuman mati;

2. Memperkuat program bersama dan silang sumber daya dalam pemantauan kondisi tahanan untuk menentang penyiksaan, dengan memberikan perhatian khusus pada terpidana mati.

Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Agama, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga masyarakat lainnya:

1. Meningkatkan konsolidasi dalam advokasi kebijakan dan pendidikan publik untuk menghapus hukuman mati;

2. Memperkuat pendidikan publik untuk menghapus stigma pada mantan narapidana dan juga atas kebutuhan pendampingan psikolog dalma merespon persoalan kesehatan mental.

Ja

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman And Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5150.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 232.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Standar HAM Internasional

United Nations General Assembly. 1948. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly.

United Nations General Assembly. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

United Nations General Assembly.1989. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty. A/RES/44/128.

United Nations General Assembly. 1984. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Treaty Series, vol. 1465, p. 85.

United Nations General Assembly. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.

United Nations Human Rights Committee. General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. (CCPR/C/GC/36).

United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 33: The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. CCPR/C/GC/33.

United Nations General Assembly. 2016. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules): resolution/ adopted by the General Assembly. A/RES/70/175.

United Nations General Assembly. 2010. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules): note/by the Secretariat. A/C.3/65/L.5.

United Nations General Assembly. Moratorium on the use of the death penalty. (A/75/309).

United Nations Human Rights Committee. No. 868/1999 (CCPR/C/79 D/868/1999). 11 November 2003.

Human Rights Council, "Question of the Death Penalty," (A/HRC/51/7), 26 Juli 2022, hlm. 18.

Buku, Jurnal, dan Artikel

Adhigama Andre dan Maidina Rahmawati. Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2020. https://icjr. or.id/wp-content/uploads/2020/11/ICJR_Fenomena-Deret-Tunggu-Terpidana-Mati-di-Indonesia.pdf. Diakses pada 20 April 2024

Institute for Criminal Justice Reform. 2023. Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf.

Situs

Amnesty International. What We Do. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/ death-penalty/.

Humas Lapas Sampit. [@lapas_sampit]. (2024, 12 Februari). Apa saja perbedaan lapas kelas 1,2, dan 3???. Instagram. https://www.instagram.com/lapas_ sampit/p/C3PWB9jvtSw/?img_index=1. Diakses pada 23 April 2024.

Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/downloadSuppFile/1104/540. Diakses pada 31 Mei 2024.

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Tentang UPK. https://upk. kemkes.go.id/new/profil/tentang-upk. Diakses pada 23 April 2024.

Press Release. Death penalty increasingly viewed as torture. UN Special Rapporteur Finds Death Penalty Seen as Torture, OHCHR. 23 Oktober 2012. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/10/death-penalty-increasingly-viewed-torture-un-special-rapporteur-finds#:-:text=The%20 phenomenon%20refers%20to%20a,prolonged%20solitary%20confinement%2C%20poor%20prison. Diakses pada 24 April 2024.

ICJR. ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini. 2 Maret 2023.

https://icjr.or.id/icjr-sepakat-dengan-pemerintah-pengundangan-kuhp-baru-wajib-menunda-eksekusi-pidana-mati-saat-ini/.Diakses pada 14 Oktober 2024

Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty Approved by

Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Safeguards_Guaranteeing Protection_of_the_Rights_of_those_Facing_the_Death_Penalty.pdf, Diakses pada 22 Desember 2024.