汇
LAPORAN PEMANTAUAN
PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASAR SELUMA, KABUPATEN SELUMA, PROVINSIBENGKULU
EVAW, NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
LAPORAN PEMANTAUAN
PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASAR SELUMA, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU
LAPORAN PEMANTAUAN PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASAR SELUMA, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber: Komnas Perempuan (2023).
Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
Alimatul Qibtiyah, Dewi Kanti, Novianti, Triana Komalasari
Perancang sampul:
@sadternal
Penata letak:
Ari Abi Azis Bustomy
Cetakan pertama, Desember 2023
viii + 56 halaman
15 x 23 cm
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Faks. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
Kata Pengantar
omnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap konflik K sumber daya alam dan tata ruang, termasuk proses penerbitan dasar hukum untuk proses-proses pembangunan mengingat kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kehilangan sumber daya pengetahuan perempuan seperti budaya dan adat istiadat, nilai-nilai sejarah dan asal usul, serta kedaulatan pangan dan obat-obatan. Di sisi lain, pendekatan kepala keluarga dimana pihak laki-laki yang diutamakan kerap menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pada pemulihan konflik SDA dan tata ruang.
Komnas Perempuan pada 27 Januari 2022, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia yang mewakili perempuan-perempuan Warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mengenai pertambangan pasir besi oleh PT. Faminglevto Bhaktiabadi.
Dalam rangka menjalankan mandat dan tugas Komnas Perempuan, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan, Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung ke Pasar Seluma, Bengkulu pada 28 Agustus – 2 September 2022.
Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma beserta jajaran Pemerintahannya serta masyarakat sipil di wilayah Bengkulu dan para pendamping. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini. Temuan selama pemantauan akan dituliskan pada laporan pemantauan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan HAM dan keadilan gender dengan lima prinsip, yaitu yang digunakalan dalam feminist political ecology.
Jakarta, April 2023
Tim Penyusun
Daftar Isi
Kata Pengantar #BAB I PENDAHULUAN .1 A. Latar Belakang …3 ..5 B. Tujuan Pemantauan C. Hasil yang Diharapkan 6 #BAB II KERANGKA PEMANTAUAN …9 A. Pendekatan dan Prinsip Pemantauan. .11 B. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. ..12 C. Metode Pemantauan ..13 #BAB III GAMBARAN KASUS .17 A. Posisi Awal Kasus. .19 B. Legalitas Perusahaan ..23 C. Dampak Ketidakadilan Gender, Lingkungan, Ekonomi dan Sosial .26 D. Pola Survival Perempuan Desa Pasar Seluma ..28
#BAB IV INDIKASI DAN POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASAR SELUMA, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU .41 A. Hak atas Lingkungan yang Sehat dan Baik... .43 B. Tidak Adanya Konsultasi Publik yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Kelompok Rentan... .. 47
#BAB V PENUTUP. ..53 Kesimpulan. ..55 Rekomendasi. ..56
#BAB PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain: (a) melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (b) memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Pada 27 Januari 2022, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia yang mewakili perempuan-perempuan Warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan bahwa:
1. Pertambangan Pasir Besi di Pasar Seluma pertama kali dilakukan pada tahun 1973. Namun karena ada penolakan warga, rencana tersebut dibatalkan. Kemudian pada tahun 2005, PT. Famiaterdio Negara (PT. FN) mendapatkan izin dari Bupati Seluma Murman Effendy untuk melakukan pertambangan di wilayah Seluma termasuk 5 (lima) desa lain di sekitar Pasar Seluma. Pada tahun 2011, PT. FN menutup seluruh kegiatan pertambangan akibat penolakan keras dari warga sejumlah desa di Seluma.
2. Pada tahun 2021, izin pertambangan PT. FN diambil alih PT. Faminglevto Bakti Abdai (PT. FBA) seluas 168 hektar, tidak ada sosialisasi di masyarakat soal status peralihan pertambangan ini. November 2021 Sejumlah alat berat, truk berukuran besar memobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat menambang pasir besi ini meresahkan warga setempat, tidak ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan oleh PT. FBA kepada warga desa Pasar Seluma. Pada 23 Desember 2021, warga desa Pasar Seluma menggelar aksi penolakan tambang pasir besi milik PT. FBA. Warga membangun tenda darurat di wilayah yang berencana ditambang untuk mencegah alat berat tambang beroperasi, dan menuntut aktivitas pertambangan segara dihentikan. PT. FBA melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin menyatakan adanya ancaman pidana berdasarkan pasal 162 UU Minerba terhadap aksi yang dilakukan warga.
3. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. FBA berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kelompok rentan, diantaranya berdampak terhadap perubahan tipologi garis pantai di wilayah Pasar Seluma dimana akan mengakibatkan gelombang pasang menjadi lebih jauh tertransport ke daratan dan menyebabkan abrasi Pantai karena Pasar Seluma termasuk di dalam wilayah mega thrust yang rawan bencana gempa. Sehingga aktivitas pertambangan pasir besi akan menghilangkan benteng alami laut yang dapat berpotensi tsunami di wilayah Pasar Seluma. Dampak lainnya yakni kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Warga Desa Pasar Seluma. Masyarakat pesisir Pasir seluma sangat bergantung pada hasil laut. Bapak-Bapak bekerja sebagai nelayan, sedangkan Ibu-Ibu bekerja sebagai pencari remis. Salah satu biota laut yang terdampak adalah remis (sejenis kerang) yang menjadi salah satu komoditas ekonomi warga serta akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dari para nelayan tradisional setempat. Pertambangan akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial komunitas nelayan. Terjadinya keretakan sosial antara masyarakat yang menolak dan mendukung aktivitas pertambangan;
4. Dampak aktivitas pertambangan terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak diantaranya perempuan-perempuan yang mencari remis akan kehilangan pekerjaan, hilangnya rasa aman, saat perempuan mengalami ketakutan, cemas, intimidasi misalnya kedatangan aparat keamanan yang menkriminalisasi diri serta keluarganya dan trauma yang berkepanjangan karena perempuan-perempuan warga Pasar Seluma pernah menjadi korban kekerasan oleh Aparat Kepolisian yang berpakaian preman dan Polwan pada saat pendudukan wilayah konsesi berupa penarikan paksa yang mengakibatkan beberapa perempuan pingsan, jilbab lepas, kancing baju terlepas dan seluruh perempuan-perempuan yang mengadakan aksi lebam dan luka. Handphone dan beberapa barang juga sempat dirampas, juga beban kerja ganda selain kegiatan domestik, mereka juga bertanggungjawab untuk mencari penghasilan lain karena telah kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan laporan tersebut Komnas Perempuan yang mempunyai mandate penghapusan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk upaya-upaya pencagahannya memandang perlu untuk melihat langsung di wilayah pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
B. Tujuan Pemantauan
Pemantauan ditujukan untuk mengumpulkan temuan-temuan terkait situasi dan kondisi Perempuan di wilayah pertambangan serta dampaknya terhadap anggota keluarga dan relasi masyarakat dalam kerangka HAM dan keadilan gender serta melihat melihat kerangka besar grand design pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk:
1. Melakukan pendokumentasian/pemutakhiran data terkait kondisi masyarakat terdampak di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
2. Mengumpulkan fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan di di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu.
3. Melakukan analisis 5 aspek feminist ecological politic atas temuantemuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia Perempuan di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Kabupaten Seluma, Bengkulu.
4. Mendiskusikan dan merumuskan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di Bengkulu.
5. Melakukan dialog dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.
6. Merumuskan rekomendasi lanjutan untuk pemenuhan hak perempuan di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang terdampak konflik sosial.
C. Hasil yang Diharapkan
1. Adanya pendokumentasian/pemutakhiran data hasil terkait kondisi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
2. Adanya fakta-fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu.
3. Adanya hasil analisis 4 aspek feminist ecological politic atas temuantemuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia Perempuan di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
4. Adanya rumusan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di Bengkulu.
5. Terjadinya dialog dengan pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memberikan perlindungan dan langkah pengamanan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik serta memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara.
6. Adanya saran dan rekomendasi Komnas Perempuan agar para pemangku kebijakan mempertimbangkan masukan masyarakat dan melibatkan masyarakat khususnya Perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dan proses sosialisasi.
#BAB KERANGKA PEMANTAUAN
A. Pendekatan dan Prinsip Pemantauan
Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan HAM dan keadilan gender dengan lima prinsip, yaitu:
1. Pengutamaan kepentingan korban;
Narasumber utama dalam pemantuan ini adalah Perempuan di sekitar lokasi pertambangan pasir besi di Kecamatan Seluma, Bengkulu, dimana menempatkan tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
2. Menggunakan perspektif HAM dan Gender;
Pemantauan dilakukan dengan kerangka HAM. Standar yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami oleh Perempuan dan keluarganya dengan sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sipil, politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak pada situasi Perempuan di Kecamatan Seluma, Bengkulu.
3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;
Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalaman yang disebutkan dalam laporan pemantuan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan obyektif.
4. Kerjasama dengan berbagai pihak;
Pemantauan tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak terutama Perempuan dan keluarganya serta organisasi pendamping. Selain itu juga melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai pihak lain. Prinsip kerja sama ini bagian dari cara Komnas perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitra-mitranya dan mengefektifkan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.
5. Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;
Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh Perempuan. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban, tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu. Pemantauan dilakukan dengan berprinsip pada netralitas dan objektivitas, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu.
B. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional
Dalam pemantauan ini digunakan intrumen hukum internasional dan nasional sebagai landasan kerja dan analisa yaitu:
1. Instrumen Hukum Internasional
a. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)
b. Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment- CAT)
C. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights-ICESCR)
d. Deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat tahun 2007 (United Nations Declaration on the Rights ofIndigenous Peoples- UNDRIP)
2. Instrumen Hukum Nasional
a. UUD 1945
b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan C. Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksananya
d. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengadaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
e. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksananya
f. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
g. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
h. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya
C. Metode Pemantauan
1. Pertanyaan Pemantauan
Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan HAM dan keadilan gender dengan lima prinsip, yaitu yang digunakalan dalam feminist political ecology yang meliputi Aspek Gender, Aspek Lingkungan, Aspek Politik, Aspek Institusional dan Aspek Perlindungan HAM. Pertanyaan Kunci untuk mendalami aspek tersebut adalah:
a. Aspek Gender
Aspek gender yang digali dalam pemantauan ini adalah: (1) Apa bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan?; (2) Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan melalui pembangunan infrastruktur?.
b. Aspek Lingkungan
Bagaimana Pola kebergantungan perempuan pada alam/ ekologi, baik secara spiritual maupun material dan immaterial, dampak pembangunan terhadap alam/ekologi?
c. Aspek Politik
Apakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada perempuan?.
d. Aspek Institusi
Apakah sebuah gerakan merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu yang kemudian menjadi gerakan bersama/komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/terinstitusionalisasi?. Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out)?. Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi?.
e. Aspek Perlindungan HAM
Apakah tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami serta tindakan dan penyikapan dari aparat terhadap kasus juga dukungan pemulihan yang diperoleh?.
2. Metode Pencarian Fakta dan Pemantauan:
Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Kajian literatur
b. Wawancara Mendalam
c. Diskusi terfokus
d. Pengamatan langsung/observasi
e. Dialog konstruktif
3. Lokasi dan Waktu Pemantauan
Pemantauan dan pendokumentasian yang telah dilakukan difokuskan pada konflik yang terjadi terhadap masyarakat di sekitar pertambangan pasir besi. Cakupan dan wilayah pemantauan yaitu di Kecamatan Seluma, Bengkulu. Pemantauan secara langsung dilakukan 28 Agustus – 2 September 2022.
IⅢI #BAB GAMBARAN KASUS
A. Posisi Awal Kasus
Berdasar pengaduan kepada Komnas Perempuan pada 27 Januari 2022. Bahwa kehadiran pertambangan pasir besi memunculkan penolakan sebagian besar warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma membuat reaksi beberapa desa di sekitarnya. Sejarah penolakan industri ekstaktif yang menurut warga akan mengancam keselamatan hidup mereka tidak dapat dilepaskan dari beberapa desa pesisir di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Sehingga sangat masuk akal saat Desa Pasar Seluma menolak tambang pasir di desanya maka ada lima desa lain ikut bersuara yaitu Desa Penago I, Rawa Indah, Pasar Talo, Penago Baru dan Marga Sari karena keterikatan sejarah perjuangan.
Pada 23 Desember 2021, warga desa Pasar Seluma menggelar aksi penolakan tambang pasir besi milik PT Faminglevto Bakti Abadi. Aksi penolakan yang di dominasi oleh Perempuan menoak keberadaan tambang pasir besi karena mengancam ekosistem pesisir yang rentan abrasi dan mengganggu mata pencaharian masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan, dimana salah satu biota laut yang akan terdampak di wilayah ini adalah remis. Remis adalah sejenis kerang yang menjadi salah satu komoditas ekonomi warga setempat. Dengan ancaman rusaknya lingkungan akibat dari kegiatan PT. FBA nantinya akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari para nelayan tradisional setempat. Selain itu, kekhawatiran warga desa Pasar Seluma terhadap aktivitas pertambangan di kawasan pesisir ini tidak lepas dari situasi pesisir Kabupaten Seluma yang juga merupakan kawasan rawan bencana, dimana potensi gempa di laut di berasal dari Segmen Megathrust Mentawai-Pagai (kekuatan maksimum magnitudo 8,9) dan Megathrust Enggano (magnitudo 8,4) yang bisa memicu Tsunami di kawasan pesisir Kabupaten Seluma.
Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu di dalam dokumen RZWP3K (Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), rawan bencana tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 386 dan 269 kejadian. Seluma menjadi salah satu kabupaten yang sering terjadi mengalami bencana di wilayah pesisir. Keberadaan ekosistem lingkungan pesisir yang masih terjaga baik akan memberikan perlindungan wilayah ini dari ancaman bencana gempa bumi dan tsunami yang dapat datang kapan saja.
Hingga 27 Desember 2021, aksi warga desa Pasar Seluma yang didominasi perempuan masih terus berlanjut. Warga membangun tenda darurat pada wilayah yang berencana ditambang untuk mencegah alat berat tambang beroperasi, dan menuntut aktivitas pertambangan PT FBA untuk segera dihentikan. PT FBA, melalui kuasa hukumnya, Husni Thamrin, pada 23 Desember 2021, dalam konfrensi pers nya bersama Direktur PT. FBA dan sejumlah mantan Kepala Desa menyatakan adanya ancaman pidana berdasarkan Pasal 162 UU Minerba terhadap aksi yang dilakukan warga tersebut. Hal ini terbilang sengaja dilakukan sebagai bentuk intimidasi terhadap warga penolak tambang di Seluma, yang pada hari yang sama tengah melakukan penolakan rencana operasi produksi tambang pasir besi PT. FBA.
Pada 27 Desember 2021, aparat kepolisian dari Polres Seluma datang ke lokasi tenda penolakan penambangan pasir besi yang didirikan oleh Warga Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Aparat menghimbau warga yang bertahan di dalam tenda penolakan tambang pasir besi oleh PT Faminglevto Bakti Abadi untuk membubarkan diri. Aparat Polres Seluma meminta ada perwakilan untuk bicara, dan ibu-ibu warga Pasar Seluma menunjuk Sdr. Abdul (staf WALHI
Bengkulu), sebagai kuasa warga Pasar Seluma yang menolak penambangan pasir besi untuk bernegosiasi dengan pihak aparat kepolisian Polres Seluma. Namun kemudian, pihak kepolisian malah mengangkut paksa Sdr. Abdul ke mobil milik aparat kepolisian. Selanjutnya Kabag OPS Polres Seluma memaksa warga untuk membubarkan diri dan memerintahkan pasukannya untuk membubarkan warga yang masih bertahan di tenda penolakan tambang pasir besi, yang telah berlangsung sejak 5 hari tersebut. Pada hari yang sama, warga penolak tambang ini diangkut paksa dan tenda dirubuhkan oleh aparat, kurang lebih 9 (sembilan) orang dibawa paksa oleh aparat kepolisian Polres Seluma, adapun warga yang dibawa paksa oleh polisi adalah: Warga: Fitri, Novita, Rustam Efendi, Rivaldo, dan Agus; Aktivis Pendamping: Abdul (WALHI Bengkulu), Selvia (GENESIS), Rahmad Coucil dan Anton. Pada malam hari 9 (sembilan) orang yang ditangkap ini kemudian di lepaskan oleh Polres Seluma.
Sejarah dan Posisi masuknya tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma:
| Tahun | Kegiatan |
| 2005 | Bupati Seluma, Murman Effendi mengeluarkan surat nomor 35 tahun 2005 yang berisikan pemberian izin pertambangan di Desa Penago Baru, Penago I dan Desa Rawa Indah diberikan pada PT. Famiaterdio Negara (FN). Izin diberikan selama 10 tahun hingga 2015. |
| Di Desa Pasar Talo masuklah PT. Pringgodani mengantongi izin tambang SK Bupati Seluma Nomor 126 tahun 2006. Kuatnya penolakan warga Desa Pasar Talo dibantu warga Desa Rawa Indah, Penago Baru, Penago I dan Tegal Arum yang berjuang mengusir PT. FN membuat PT. Pringgodani tidak melanjutkan eksplorasi. | |
| 2010 | PT. Famiaterdio Negara (FN) juga mendapatkan izin menambang pasir besi di Desa Pasar Seluma. Penolakan juga terjadi di Pasar Seluma dibantu 5 desa lainnya. Di Desa Pasar Seluma penolakan tambang pasir cukup sengit, pembakaran alat berat milik perusaahan, pembakaran tambang dilakukan oleh massa warga. |
| Tahun | n Ke | Kegiatan |
| jang tahun | n | Sejak izin dikeluarkan, bermuculan penolakan dari warga Desa Rawa Indah, Penago I, Penago Baru. Warga merasa kecewa dengan proses sosialisasi pertambangan yang tidak jujur dan transparan. Bentuk protes warga dilakukan dengan berkirim surat pada DPRD Seluma, bupati, gubernur, Komnas HAM, hingga presiden RI. |
| 2005 - 2011 | Bentuk protes warga dilakukan dengan berkirim surat pada DPRD Seluma, bupati, gubernur, Komnas HAM, hingga presiden RI. Aksi unjuk rasa baik skala kecil dan besar juga dilakukan, bahkan warga desa yang menolak sempat menduduki kantor Bupati Seluma selama beberapa hari meminta bupati Seluma mencabut izin pertambangan. | |
| 2011 | P | PT Famiaterdio Negara (FN) akhirnya menutup semua kegiatan pertambangan di tengah penolakan keras warga sejumlah desa. Berhentinya PT FN beroperasi disambut masyarakat dengan menyembelih sapi sebagai |
| 2016 | Wa | bentuk rasa syukur. Warga Desa Pasar Seluma mendapatkan rumor bahwa izin pertambangan PT. Famiaterdio Negara diambil alih PT. Faminglevto Bakti Abdai seluas 168 hektare, tidak ada sosialisasi di masyarakat soal status peralihan |
| 2021 | .N | pertambangan ini. November 2021, sejumlah alat berat, truk berukuran besar memobilisasi peralatan untuk pertambangan pasir besi masuk ke Pasar Seluma. Mobilisasi alat-alat menambang pasir besi ini meresahkan warga setempat, tidak ada sosialisasi secara terbuka, namun PT. Faminglevto begitu saja memobilisasi alat berat dan membangun camp untuk karyawan tambang. Masuknya PT. Faminglevto Bakti Abadi tidak pernah izin dan pamit dengan pemimpin desa (Kades) apalagi masyarakat terbuka. |
| Masuknya PT. Faminglevto Bakti Abadi tidak pernah izin dan pamit dengan pemimpin desa (Kades) apalagi masyarakat terbuka. Desember 2021, setelah mendapatkan kritik keras dari masyarakat barulah PT. Faminglevto Bakti Abadi mengumpulkan masyarakat melakukan sosialisasi dengan posisi camp karyawan, sejumlah alat berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah | ||
| pemuka desa. | berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT. Faminglevto Bakti Abadi telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan | |
| pemuka desa. | representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT. Faminglevto Bakti Abadi telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi | |
| bre | berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | |
| melakukan sosialisasi dengan posisi camp karyawan, sejumlah alat berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | ||
| ¬rp | berat lebih dahulu masuk ke lokasi desa. Sosialisasi dianggap tidak representative karena tidak melibatkan perangkat desa dan sejumlah pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | |
| . pDe | pemuka desa. Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT. Faminglevto Bakti Abadi | |
| Desu | Desember 2021, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT. Faminglevto Bakti Abadi telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi | |
| Stelab | Seluma, Mahwan Jayadi, menyebutkan PT. Faminglevto Bakti Abadi telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan | |
| telah | telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear | |
| Sumb | telah dicabut izinnya sejak 2016 dan diblacklist oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ | |
| Sumbenn | Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ | |
| pengum | Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 4 September 2016 berdasarkan pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ | |
| pengu e | pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang | |
| And lAle | pengumuman No. 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP Clear And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang | |
| AndClea | And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang | |
| Aupatiea | And Clean kesembilan belas dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/ Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. | |
| Bupati/Wa | Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. | |
| Bupati/a / | Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. | |
| kembali bil | Bupati/Walikota. PT. Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto | |
| kembali bila | kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto | |
| embali bla | kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto | |
| 10 Desember | 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto | |
| • 10 Desember | 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| • 10 Desember | 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| T0 Desember | 10 Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT. Faminglevto Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| Bakti Abadi izi | Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| Bakti Abadi izi | Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| Bakti Abadi izi | Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| Bakti Abadi izin | Bakti Abadi izin telah kedaluwarsa namun prakteknya mereka terus | |
| Bakti Abadi izm | membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini | |
| membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini | ||
| membengun leke | membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini | |
| membangun loka | membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini | |
| membangunloka | membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini | |
| membangun loka | mbangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, I | |
| mcmbangon | mahin embinornahen merneahat terrteme malibeteile | |
| makin membingunakan masvarakat terutama molibet sike | ||
| makin membingungkan masvarakat terutama melibat sika | ||
| semakin membingungkan masyarakat terutama melihat sikap Pemda | ||
| semakin membingungkan masyarakat terutama melihat sikap Pemda | ||
| samainmemb | semakin membingungkan masyarakat terutama melihat sikap Pemda | |
| cemain mem | makin membingungkan masyarakat terutama melinat sika | |
| semakn mem | makm membngungkan masyarakat terutama mennat sika | |
| scmakmmcm | makln ncllbllngulngkaln asyarakat icrutallna lcnlat sika |
B. Legalitas Perusahaan
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kajian dan analisis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu dan beberapa informasi dari sumber berbasis website Kementerian ESDM RI, disebutkan informasi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha yang melakukan pertambangan, berikut informasinya:
PT.Faminglevto Bakti Abadi tidak mematuhi Keputusan Bupati Nomor 467 Tahun 2010.
Berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 467 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.Faminglevto Bakti Abadi seluas 168 Ha.
Jangka Waktu Tahap Kegiatan (sesuai Komoditas Tambang)
1) Konstruksi selama 2 Tahun
2) Produksi selama 18 Tahun
Kewajiban Perusahaan dalam Putusan 467 yang terindikasi tidak dilaksanakan:
1) Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang akan diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri ESDM dan Gubernur Provinsi Bengkulu.
2) Menyampaikan laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati.
3) Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum menyampaikan RKAB kepada Bupati.
4) Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundan-undangan.
6) Menempatkan Jaminan Reklamasi Sebelum melakukan kegiatan Produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi,
Produksi, Pengolahan pemurnian dan pengakutan penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan.
8) Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9) Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
10) Perusahaan Wajib mengolah Produksinya di dalam negeri.
Usulan wilayah eksploitasi pasir Besi (izin Usaha Operasi dan Produksi) PT.Faminglevto Bakti Abadi adalah seluas 168 hektar. Wilayah ini memiliki garis pantai 2400 meter, lebar kearah daratan 350 meter dan kearah laut 350 meter dari garis pantai (total 700 meter). Sampai bulan mei 2010, luas lahan daratan yang dibebaskan perusahaan lebih kurang 8 Hektar yang terdiri atas tanah milik Tajuddin, Tugino dan Kasdi. Lahan ini terletak di lingkungan muara sungai Air Buluan. Direncanakan lahan ini diperuntukan sebagai lokasi Base-Camp, Kantor, Processing Plan, timbangan, Workshop, Stockpile Pasir Besi, Stockpile Bahan baku Pasir dan Kolam limbah seluas lebih kurang 2 Ha – 4 ha. Sisa lahan akan digunakan Areal Tambang daratan.
Pengumuman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral NOMOR:1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear And Clean ke-Sembilan Belas dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota tertanggal 5 Oktober 2016, salah satunya Faminglevto Baktiabadi.
Lokasi izin usaha pertambangan berada dalam kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma
Wilayah pesisir Kabupaten Seluma berada di zona merah rawan bencana tsunami
Tidak adanya sosialisasi secara proporsional yang dilakukan oleh pihak PT FBA maupun Pemerintah
Saat pembubaran aksi melibatkan aparat kepolisian dan Densus 88 hingga terjadi kerusuhan yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dan psikis yang dialami masyarakat yang melakukan perjuangan dalam menolak pertambangan
Aparat kepolisian melakukan penjagaan di lokasi tambang setiap hari
| NO SK PENCABUTAN | |||||||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | KABUPATENKOTA | NOMOR SK | (HA) | KEGIATAN | PASIR BESI | SA KCKUT SMWONSAGITEP DUMB - PROV BENOKUU |
| 279 FAM | 279 FAMINGLEVTO BAKTABAD | SELUNA | 471N210 | 188 | PRODUKSI OPERASI | TA A 388 TAHUN 2016 | |
| 290 FH | SELUMA | 30 TAHUN 210 | 1 | PRODUKSI OPERASI | BATUAN | 309 TAHUN 2018 | |
| 21 | HARAPANMAMUR.C | SELUMA | 219 THUN 2011 | i | PRODUKSI | BATUAN | 363 TAHUN 20168 |
| 202 | NTERMITRA SEARAS UNUL PT | SELUMA | 275 TAHUN 2010 | EXSPLORASI OPERASI | PASIR BESI | 370 TAHUN 2016 | |
| 3 KEMB | 20 KEMDANG SER PERMA CY | SELUMA | 300A TAHUN 2010 | 2 | PRODUKSI | BATUAN | 371 TAHUN 2016 |
| 284 | LMA PUTRI CV | SELUMA | 336 TAHUN 2010 | 7 | OPERASI PRODUKSI OPERASI | BATUAN | 372 TAHUN 2016 |
| 285 | LUBUKSANDI LENTERA SAKTPT | SELUMA | S13 TAHUN 2010 | PRODUKSI | BATUAN | 373 TUN 2016 | |
| 26 | LUBSAND ENTERA SAT PT | SELULMA | TAMUN 2010 | EXSPLORASI OPERAS | BATUAN | 374 THUN 2016 | |
| 287 | OMBONEX.CV | SELLMA | 201 TAMUN 2010 | PRODUKSI | BATUAN | ||
| 28 | PUGUK SATI PERMAL PT | SELLMA | 20 TAHUN 2010 | 94 | DXSPLORASI OPERAS | PASR BESI | 34 TAHUN 2016 |
| 280 | PUGUK SAKTI PERNAL PT | SELLMA | 502 TAHUN 2010 | PRODUKSI OPERAS | BATUAN | 375THUN 2016 | |
| PUCUK | PUGUK SAKTI PERMA, PT | SELLMA | 424 TN219 | 1 | PROOUKSI | BATUAN | 37E TRUN 2016 |
| STAM | SYAM & SYAH ARYA SINERGY INVESTMENT PT | SELUMA | 150 TAHN 2013 | 4540 | EXGPLORAS OPERAS | BATUBARA | 307 TAHUN 2016 377 TAHUN 2016 |
| rovn | YOVN KONTRAKTOR, CV | SELUMA | 215 TA-UN 2010 | 5 | PROOUKSI | BATUAN | 157 TAHUN 2015 |
| 3 | 290 ALAM SETIATAMIA AYA, PT | SERAM BAGIAN BARAT | 5402 1ahn 2010 | 1200 | EXSPLORAGI | EMAS EMAS | 540290ES0N |
| 294 BACOM TIRTA INDOTAMA, PT | SERAM BAGIAN BARAT | S36-13 TAMUN 2009 | EXSPLORAD | EMAS | 15M TAHUN 2015 | ||
| MASIN | 295 MASINDO PUTRA ENERGY PT | SERAM BAGIAN BARAT | 540-28.n Tahun 2010 | 1 | EXSPLORASI | EMAS | 154 TAHUN 2015 |
| 296MITRAUNGGUL PERSADA PT | SERAM BAGIAN BARAT | 540-28: Tahun 2010 | EXSPLORASI | AKEL | 162 TAHUN 2015 | ||
| 1 | SERAM BAGIAN BARAT | 545-236 17AHUN 200 | 6006 | EXSPLORASI | 181 TAHUN 2015 | ||
| 297 SERAM JAYA PERKASA PT 298 SERAM JAYA PERKASA, PT | SERAM BAGAN BARAT | 546-236 M TAHUN 2019 | 406 | EKSPLORASI | NKEL | ||
Aktivitas pertambangan merusak lingkungan dan merusak pesisir barat
PT FBA sebagai penanggungjawab pertambangan pasir besi tidak pernah melakukan konsultasi publik kepada masyarakat khususnya nelayan dan pencari remis yang terdampak oleh pertambangan ini.
Berdasarkan dokumen-dokumen di atas terlihat bahwa ada persoalan dengan IUP yang hal ini diperkuat dengan hasil FGD dengan masyarakat setempat dan juga wawancara dari beberapa pihak dan di dapatkan akan menimbulkan dampak baik dampak ketidakadilan gender, lingkungan, ekonomi maupun secara sosial.
C. Dampak Ketidakadilan Gender, Lingkungan, Ekonomi dan Sosial
Berdasarkan hasil observasi, Focus Group Discussion (FGD) dan juga wawancara dengan key informan didapatkan informasi bahwa, jika dilakukan kegiatan penambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka akan terjadi kekerasan fisik, psikis dan hilangnnya rasa aman. Selain itu juga akan terjadi terancamnya lingkungan dari aktivitas pertambangan yang berakibat mata pencaharian masyarakat di Desa Pasar Seluma yang mayoritas sebagai nelayan dan pencari remis, perempuan terjauhkan dari sumber ekonomi. Pengabaian partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan juga akan masih terjadi. Hilangnya kehidupan komunal yang rukun di masyarakat karena terjadinya kohesi sosial antara masyarakat yang menolak dan mendukung tambang juga akan semakin meruncing.
1. Dampak ketidakadilan Gender
Hilangnya rasa aman, saat perempuan mengalami ketakutan, cemas, intimidasi misalnya kedatangan aparat keamanan yang menkriminalisasi diri serta keluarganya.
Trauma yang berkepanjangan karena perempuan-perempuan warga Pasar Seluma pernah menjadi korban kekerasan oleh Aparat Kepolisian yang berpakaian preman dan Polwan pada saat pendudukan wilayah konsesi berupa penarikan paksa yang mengakibatkan beberapa perempuan pingsan, jilbab lepas, kancing baju terlepas dan seluruh Perempuan-perempuan yang mengadakan aksi lebam dan luka. Handphone dan beberapa barang juga sempat dirampas.
Beban kerja ganda selain kegiatan domestik, mereka juga bertanggung jawab untuk mencari penghasilan lain karena telah kehilangan pekerjaan.
2. Dampak Lingkungan
Wilayah ekosistem remis adanya di pesisir, getaran mesin dari aktivitas pertambangan berdampak ke pencarian remis yang mengakibatkan remis sangat sensitif dengan getaran
Masyarakat di Desa Pasar Seluma banyak yang menolak pertambangan karena daerah ini rawan tsunami (bencana). Kawasan pesisir kabupaten seluma berada di zona merah rawan bencana tsunami, hal itu ditandai dengan adanya shalter tsunami di Desa Rawa Indah.
Disepanjang pesisir barat pantai Seluma terdapat hutan pantai yang selama ini menjadi sabuk hijau kawasan pantai, hutan pantai ini dihuni oleh beberapa fauna seperti kera, burung dll, selain itu hutan pantai juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi resiko bencana tsunami maupun abrasi. Jika perusahaan PT. FBA beroperasi, maka hutan pantai seluma, khususnya di desa pasar seluma akan hilang, hal ini sudah terbukti dengan adanya aktifitas pertambangan di wilayah base camp PT. FBA.
Kekhawatiran dengan abrasi dan tsunami di kemudian hari yang bisa saja membuat pulau tenggelam.
3. Dampak ekonomi
Aktifitas operasi tambang pasir besi akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat Desa Pasar Seluma yang sebagian besar adalah pencari remis.
Mata pencaharian masyarakat rata-rata pencari remis. Karena adanya aktivitas tambang, berkurangnya pendapatan yang biasanya dalam satu malam bisa dapat 400-700 biji remis, kemudian dijual Rp.45.000 /100 biji untuk ukuran remis yang besar, ukuran sedang 25.000/ 100 biji, sedangkan untuk ukuran yang kecil biasanya ditakar menggunakan kaleng susu ukuran 370 gram, dihargai Rp. 5.000/kaleng susu.
Selain mencari remis, masyarakat juga sebagai nelayan pencari udang dan dijual.
Untuk kebutuhan pakaian sekolah anak-anak dll, Perempuan biasanya mendapatkannya dengan membeli secara kredit, dengan berkurangnya pendapatan menyebabkan pembayaran kredit menjadi sering telat.
Pasar Seluma merupakan wilayah dari masyarakat Suku Serawai. Leluhur Suku Serawai mempunyai 3 (tiga) aktivitas pokok, yaitu berotan (bercocok tanam di kebun), berawang (mencari ikan) dan beremis (mencari remis). Jika pertambangan terus dilakukan maka perempuan-perempuan yang mencari remis akan kehilangan pekerjaan.
4. Dampak Sosial
Masyarakat yang mendukung tambang mengejek yang menolak tambang dengan perkataan "kalian tidak akan menang melawan tambang", "Tambang ini berduit, masyarakat tidak ada duit"
Masyarakat yang mendukung tidak saling menegur atau menyapa masyarakat yang menolak tambang.
Pihak perusahaan mempekerjakan beberapa masyarakat Desa Pasar Seluma, sehingga masyarakat yang bekerja di Desa Pasar Seluma menjadi berpihak kepada perusahaan PT. FBA, hal ini menjadi pemicu konflik antara masyarakat yang menolak dan yang bekerja di tambang.
Konflik sosial pun sudah terjadi sejak pertama perusahaan masuk (2010)
Bentuk konflik yang terjadi seperti adanya masyarakat yang menolak tambang mengontrak rumah masyarakat mendukung tambang, masyarakat penolak tambang di usir dari rumah kontrakannya.
D. Pola Survival Perempuan Desa Pasar Seluma
Dalam melakukan perjuangan untuk menolak pertambangan di Desa Pasar Seluma, masyarakat terus berupaya melakukan penjagaan di sekitar lokasi tambang dengan cara berjaga secara bergantian, mendirikan tenda dari terpal. Untuk pembiayaan, masyarakat melakukannya dengan iuran secara sukarela, membuat kerajinan dari cangkang remis yang dijual Rp. 5.000/pcs. Berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh masyarakat yang menolak tambang, berikut jumlah data masyarakat yang menolak tambang di Desa Pasar Seluma:
Jumlah Data Masyarakat yang Menolak Pertambangan di Desa Pasar Seluma 130 125 120 128 115 110 114 105 Perempuan Laki-Iaki
Sumber: data dari masyarakat yang melakukan penolakan
Perempuan paling aktif dalam perjuangan menolak tambang karena khawatir kejadian sebelumnya terulang dengan adanya penangkapan dan penahanan selama berbulan-bulan apabila laki-laki yang melakukan perjuangan paling depan. Perempuan masih trauma karena kalau lakilaki/ suami mereka ditangkap/ ditahan oleh aparat, Perempuan juga sangat memperhatikan anak-anaknya agar tidak terlibat, menjadi korban, ketakutan/ trauma dan mendapat stigma sebagai anak dari napi.
PULMY LEBIH GEPAT BANGKIT PESISIRBARATMERDEKATANPATAMP #SELAMATKANPESISIRBARAT #TOLANTANGANGPASIRBESI ATAN RAKYAT
IFREVOKASI TOLAKITAMSANG SIR BESI RARGA NATEH
Poster penolakan tambang di depan rumah Foto: Komnas Perempuan, Agustus 2022
MENDUKUN PT.FAMINGLET EXENCVTMASUWASD LUMISEJMHTERA
Spanduk di depan rumah yang mendukung tambang Foto: Komnas Perempuan, Agustus 2022
Plang atau spanduk dipasang di depan masing-masing rumah masyarakat yang menolak dan yang mendukung tambang dengan jarak rumah yang berdekatan. Dari keterangan masyarakat, bahwa yang mendukung tambang diberikan spanduk oleh perusahaan. Pemantauan dari Komnas Perempuan secara langsung di lokasi, dengan melihat dari spanduk dan plang tersebut bahwa mayoritas masyarakat di Desa Pasar Seluma menolak adanya tambang.
Lokasi pertambangan PT FBA, terlihat tumpukan pasir besi Foto: Komnas Perempuan, Agustus 2022
Cara masyarakat untuk mencari remis Foto: Komnas Perempuan, Agustus 2022
Tenda dari terpal yang dibuat oleh masyarakat untuk melakukan penjagaan di depan lokasi tambang.
Early Warning System Tsunami dan papan penunjuk jalur evakuasi
PEMINTENAN INSYUNSAN W DA EAN KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM PASAR SELUMA
Papan terkait Kawasan Hutan Cagar Alam Pasar Seluma
Didepan pintu masuk ke lokasi tambang, perusahaan memasang papan terkait larangan masuk dengan disertai pasal 167 ayat 1 KUHP
Keterangan dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian melalui Dialog Kontruktif
Selain FGD, wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak dan observasi secara langsung ke lokasi, Komnas Perempuan juga melakukan dialog kontruktif dengan beberapa pihak diantaranya DPRD Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu, berikut informasi yang didapat:
DPRD Kabupaten Seluma
Komnas Perempuan melakukan dialog pada 30 Agustus 2022 dan terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Seluma, komisi 1, komisi 2 dan Sekretaris Dewan. Dalam dialog tersebut, DPRD Kabupaten Seluma telah melakukan sidak ke lokasi pertambangan. Izin dari PT FBA sudah lengkap namun ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi. Tidak ditemukan terjadinya kekerasan. DPRD tidak bisa mengakomodir semua yang menjadi kegelisahan masyarakat karena kewenangannya di Provinsi, namun DPRD akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak juga berkoordinasi dengan Pemprov.
Pemerintah Kabupaten Seluma
Setelah dari DPRD, Komnas Perempuan berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Seluma pada 30 Agustus 2022 yang diterima oleh Wakil Bupati, Sekda dan Asisten Bupati. Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk menutup tambang karena distribusi langsung ke Pusat tidak ke Pemda. Juga, terkait perizinan, pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan Pusat. PT FBA izinnya sudah lama dan sempat berhenti beroperasi. Pemerintah sudah melakukan inspeksi bersama dan mengeluarkan rekomendasi kepada PT FBA agar melakukan evaluasi AMDAL sesuai dengan peraturan yang baru.
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Surat permohonan dialog Komnas Perempuan kepada Gubernur Bengkulu di disposisi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dialog dilakukan pada 31 Agustus 2022, turut hadir dari Dinas ESDM, Dinas
Lingkungan Hidup, Walhi Bengkulu, UPTD PPA Provinsi Bengkulu, Dinas PPA Kabupaten Seluma, dan Perusahaan PT FBA.
Dari Walhi Bengkulu menyampaikan bahwa yang dilakukan masyarakat adalah untuk memperjuangkan hak untuk lingkungan yang sehat. Perjuangan yang dilakukan masyarakat di Desa Pasar Seluma sudah sejak dari 1973. Perjuangan penolakan ini dilakukan karena masyarakat tidak menginginkan adanya pertambangan, karena akan merusak lingkungan juga akan hilangnya budaya mencari remis. Masyarakat di Desa Pasar Seluma mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan dan pencari remis. Dalam melakukan mencari remis, udang dll masyarakat masih menggunakan cara yang alami begitupun alat yang digunakan tentu saja yang tidak akan merusak lingkungan di laut.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa DLHK terlibat dalam tim terpadu yang dibentuk oleh Gubernur untuk menindaklanjuti terkait pelaporan tambang oleh Perempuan Desa Pasar Seluma.
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Plh Kabid Minerba menyampaikan bahwa perizinan PT FBA berlaku dari 18 Oktober 2010 – 18 Oktober 2030. Dinas ESDM masuk dalam tim terpadu dan bersama-sama telah melakukan inspeksi ke lokasi tambang PT FBA di Desa Pasar Seluma pada 7 Juli 2022 dan ditemukan sejumlah objek terjadinya pelanggaran salah satunya tumpukan pasir besi dan ditemukan adanya bekas galian. Dari hasil peninjauan, karena banyak dugaan pelanggaran untuk sementara ini aktivitas pertambangan ditutup, sebelum diputuskan tahap selanjutnya pada rapat sinkronisasi dengan melibatkan pihak Kementerian ESDM dan klarifikasi dari pihak perusahaan pada 21 Juli 2022. Pada 2 Agustus 2022 telah dilaksanakan pertemuan antara Inspektur Tambang Wilayah Bengkulu terkait polemic pertambangan pasir besi PT FBA dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Inspektur Tambang penempatan Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada kepala Inspektur Tambang/ Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Mineral dan Batubara untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT FBA sampai adanya Tim Kementerian ESDM RI yang diminta oleh Gubernur Bengkulu untuk meninjau PT FBA berdasarkan surat No. 540/1317/B.1/2022.
2. Inspektur Tambang penempatan Provinsi Bengkulu meminta secara lisan kepada pihak PT FBA untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan sampai dengan adanya surat resmi dari Kepala Inspektur Tambang.
3. Masyarakat Desa Pasar Seluma dan Inspektur Tambang penempatan Provinsi Bengkulu bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa poin 1 dan 2 menjadi perhatian bersama hingga ditetapkan.
Melalui surat No. B-3603/MB.07/DBT/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT FBA di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu melayangkan surat kepada Kementerian ESDM RI. Kemudian pada 3 Agustus 2022 melalui surat No. B-4368/MB.07/DBT/2022 perihal Teguran 1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI mengirimkan surat teguran 1 tersebut kepada Direktur PT Faminglevto Baktiabadi yang intinya PT FBA diminta untuk melaksanakan tindak lanjut dimana salah satu pointnya untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan sampai memperbaharui dokumen lingkungan atau mendapatkan rekomendasi atau izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan PT FBA diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Dari pihak PT FBA yang hadir Direktur, tim hukum dan perwakilan humas perusahaan menyampaikan beberapa hal diantaranya, PT Faminglevto Baktiabadi (PT FBA) adalah perusahaan pertambangan pasir besi yang terletak di desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan dan desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. PT.Faminglevto Baktiabadi sebagai salah satu perusahaan penanaman modal dalam negeri yang melakukan usaha di bidang pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 467 tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Perizinan sudah lengkap, namun karena perizinannya sudah lama sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Perusahaan tidak melakukan penggalian sampai 30 meter, dalam mencuci pasir besi tidak memakai air laut juga tidak memakai mercuri tetapi memakai air yang ada (sudah dilakukan pengujian di lab yang hasilnya tidak terkontaminasi apa-apa) air pencucian diolah ulang sehingga tidak dibuang ke laut.
Dalam melakukan kegiatan, perusahaan selalu berupaya mengoptimalkan dampak positif baik secara fisik, dan sosial ekonomi kemasyarakatan (pengelolaan tambang yang bertanggung jawab). Sedangkan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, berpedoman pada dokumen lingkungan yang telah disahkan sebagai panduan.
Dalam merancang dan melaksanakan program-program pengembangan dan pemberdayaan, kerangka kerja antara lain mengacu pada 5 pilar pemberdayaan ,yaitu:
1. Ekonomi
Berangkat dari data potensi desa yang didapatkan dari hasil pemetaan sosial, perusahaan akan menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat di desa lingkar tambang. Berbagai program direncanakan, diterapkan dan dievaluasi dengan melibatkan masyarakat dan juga Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan agar tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tambang yaitu Kemandirian Pasca Tambang dapat terwujud. Pemberdayaan di bidang Ekonomi tidak berbentuk program-program jangka pendek, melainkan program yang berkelanjutan serta dapat mendukung kegiatan operasional pertambangan. Salah satu contoh yang akan dilaksanakan adalah memberikan pelatihan keterampilan dan memberikan modal usaha.
2. Infrastruktur
Di bidang Infrastruktur, berbagai program pembangunan desa dilakukan perusahaan dengan melibatkan perusahaan lain, pemerintah setempat dan juga masyarakat. Langkah ini sangat mendukung percepatan dari program yang dijalankan. Program utama adalah upaya pemenuhan akan sarana prasarana dasar seperti perbaikan jalan desa.
Sosial Kegiatan yang direncanakan dalam bidang Sosial mencakup kegiatan perayaan hari besar keagamaan, bantuan paket sembako, bantuan kegiatan kepemudaan dan bantuan tunai untuk rumah ibadah.
3. Pendidikan
Bidang Pendidikan juga menjadi perhatian dalam rencana program yang akan dijalankan. Perusahaan akan memberikan bantuan studi kepada siswa berprestasi yang terpilih.
4. Kesehatan
Perusahaan memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan. Berbagai program akan dijalankan agar masyarakat dan juga karyawan dapat menjadi lebih baik dan sehat. Salah satu yang akan dijalankan adalah membuka klinik pemeriksaan kesehatan. Perusahaan akan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendatangkan tenaga kesehatan.
Termasuk menyiapkan obat-obat umum jika dibutuhkan
Terkait pemberhentian sementara dari Pemerintah, perusahaan menerimanya sembari melakukan kelengkapan dokumen. Di dalam lokasi masih ada beberapa alat berat, perusahaan setiap hari menyalakan alat berat hanya untuk memanaskan mesin saja tidak untuk melakukan penggalian. Perusahaan memohon kepada Polres Seluma untuk melakukan penjagaan di sekitar lokasi dan penjagaan asset perusahaan. Aparat yang melakukan penjagaan ada 4 orang polisi dan 2 orang Brimob.
Sedangkan dari UPTD PPA Provinsi dan Dinas PPA Kabupaten Seluma, akan terus melakukan pemantauan dan melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang sedang melakukan perjuangan penolakan tambang di Desa Pasar Seluma.
Kepolisian Daerah Bengkulu
Pada 31 Agustus 2022, Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Kepolisian Daerah Bengkulu dan jajaran. Dalam dialog ini hadir juga Kepala Kepolisian Resort Seluma dan menyampaikan bahwa Polres melakukan kerja berdasarkan arahan Presiden yang disampaikan pada Rapim TNI-POLRI di bulan Desember 2021, agar mengawal investasi dan pembangunan yang ada di daerah. Saat melakukan pengawalan saat pembubaran aksi di depan lokasi pertambangan di Desa Pasar Seluma pada tahun 2021 lalu, semua pihak ikut hadir, dari kepolisian mengerahkan 10 orang Polwan juga. Sudah dipastikan bahwa pengamanan yang dilakukan aparat sudah sesuai SOP sehingga tidak terjadi kekerasan. Terkait laporan dumas yang melaporkan mengenai perizinan tambang, laporannya masuk ke Polda Bengkulu pada 8 Desember 2021, pada 11 Januari 2022 mulai dilakukan pemanggilan terhadap pelapor yakni Walhi Bengkulu. Status laporan tersebut masih dalam penyelidikan. SP2HP sudah disampaikan tetapi belum ada tanggapan lagi dari pelapor.
#BAB IV
INDIKASI DAN POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASAR SELUMA, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU
A. Hak atas Lingkungan yang Sehat dan Baik
Konstitusi Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan perlakuan khusus, sebagai berikut:
Pasal 27
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan perlakuan khusus termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak konstitusionalnya.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kembali hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik, yaitu:
Pasal 65
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
UU Lingkungan Hidup juga memerintahkan adanya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (Pasal 13 UUPPLH). Salah satu bentuk pencegahan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah adanya ... e. Amdal (Pasal 14 UUPPLH).
Bahwa kegiatan atau usaha pertambangan haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai aturan turunannya.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir Laut dan Laut Untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut menyebutkan bahwa dalam zona pemanfaatan pengusahaan pasir laut dibatasi dengan persyaratan: a. jenis dan jumlah kapal; b. sistem penambangan dan pengerukan; c. volume pasir laut yang dapat ditambang; d. jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan. Pengusahaan pasir laut wajib memperhatikan kawasan tangkapan ikan tradisional dan kepentingan nelayan tradisional. Sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Zona Pemanfaatan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi : a. skema pemisah lalu-lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS); b. kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dan daerah lego jangkar (anchorage area); c. Alur lalu-lintas pelayaran; d. Kawasan wisata bahari; e. Kawasan tangkapan ikan tradisional; f.
(2) Pada kawasan tangkapan ikan tradisional, pengusahaan pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya.
Perempuan pesisir tergantung kepada hasil tangkapan yang dihasilkan nelayan tradisional untuk keberlangsungan ekonomi subsiten seperti remis dan udang yang banyak dijual oleh masyarakat di Desa Pasar Seluma. Dengan demikian kepentingan nelayan tradisional harus dilihat pula dengan kepentingan perempuan pesisir.
Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, telah menerbitkan "Guiding Principles on Bussines and Human Right; Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy". Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan Bisnis dan HAM melalui penyusunan RAN Bisnis dan HAM dan Peraturan Komnas HAM No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (Lembaran Negara no. 856)
UNGP didasarkan pada 3 pilar yaitu:
a. Kewajiban negara untuk melindungi (state duty to protect/DtP): 'Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan, dan pengadilan.'
b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (corporate responsibility to respect/RtR): 'Perusahaan harus melindungi hak asasi manusia. Artinya badan usaha harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan harus mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mereka timbulkan.
C. Akses terhadap pemulihan (access to remedy): 'Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang-undangan, atau upaya lainnya yang sesuai, bahwa ketika pelanggaran terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, maka pihak yang terkena dampaknya akan memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.
d. Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan atau bekerjasama dalam penanggulangan dampak buruk terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.
Dalam Panduan Bisnis dan HAM tersebut, tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikian, dan struktur yang mereka miliki. Untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk: a. Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia; b. Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak pada hak asasi manusia; c. Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.
B. Tidak Adanya Konsultasi Publik yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Kelompok Rentan
UUD 1945 telah menjadikan hak atas informasi sebagai hak konstitusional warga perempuan. Pasal 28F menjamin bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pemenuhan hak atas informasi ini berkontribusi terhadap hak partisipasi warga negara dalam pembangunan, termasuk untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Bahwa untuk memberikan panduan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Analisa dampak lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.1
Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:2
1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;
PermenLHK No. 26 Tahun 2018 menjabarkan masyarakat yang terkena dampak mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), dan kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
Bahwa terkait hak partisipasi warga akan adanya pekerjaan proyek yang berdampak pada kehidupan mereka maka perempuan wajib diikut serta dalam proses konsultasi sebagaimana dijamin dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 7; diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, wajib memastikan bagi perempuan, setara dengan laki-laki, hak-hak: (b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan.
Secara khusus UU No. 7 tahun 1984 memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk memberikan akses dan manfaat yang setara antara lelaki dan perempuan di perdesaan, yaitu:
1 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
2 Ibid Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
Pasal 14
(1) Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.
(2) Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;"
Dengan demikian, perempuan harus dilibatkan secara setara dalam proses-proses pembangunan yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Seperti penyediaan forum tersendiri, bahasa yang mudah dipahami dan metode konsultasi publik yang berbeda dengan kelompok laki-laki. Dalam kasus ini, tidak ada perlibatan perempuan, termasuk mengenali kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan yang sebagian besar waktunya berada di rumah.
Untuk mengukur keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka haruslah diukur (1) Akses; (2) Manfaat; (3) Kontrol; dan (4) Partisipasi dalam setiap kegiatan. Juga, dari awal sangat diperlukan analisa yang peka terhadap gender ("gender sensitive") dan yang memakai "gender disaggregated data" yaitu data yang dikumpulkan yang mampu membedakan antara dampak proyek terhadap perempuan dan laki-laki dan hambatan yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki untuk partisipasi dan keterlibatan penuh dalam setiap tahap siklus proyek ("project cycle") termasuk mengidentifikasikan proyek dan tempat, persiapan proyek, penilaian risiko proyek terhadap lingkungan hidup dan perempuan dan laki-laki, implementasi proyek, pengawasan dan evaluasi proyek. Assessment ini, yang membedakan dampak terhadap perempuan versus dampak terhadap laki-laki mesti dilaksanakan dengan teliti untuk meyakinkan partisipasi penuh kaum perempuan dan penghindaran dampak negatif dan berat terhadap kaum perempuan.
Dengan tidak adanya konsultasi khusus untuk kelompok perempuan perdesaan, baik untuk Pembangunan maupun Pertambangan, maka proses penerbitan surat keputusan tidak sesuai prosedur, dan melanggar peraturan-peraturan yang diterbitkan negara sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan pemenuhan hak atas perlakukan khusus bagi kelompok rentan.
Dalam hal Permohonan Izin Lingkungan Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengumumkan adanya permohonan izin lingkungan kepada masyarakat terdekat dan terdampak disekitar lokasi penambangan. Pemerintah belum pernah mengumumkan permohonan izin lingkungan kepada masyarakat terutama warga yang terdampak. Karena itu warga tidak dapat menyampaikan saran dan pendapatnya sebagaimana bagian dari hak partisipasi warga.
Pemerintah telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
Bahwa selanjutnya untuk memberikan panduan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Analisa dampak lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:
1. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
2. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
3. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
4. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.3
Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:4
1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.
Hal ini sejalan dengan pemantauan Komnas Perempuan terkait konflik sumber daya alam yang menemukan bahwa perempuan memiliki resiko dari dampak perusakan alam baik langsung maupun tidak langsung dan peran gender perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi perempuan kelompok yang paling rentan dirugikan baik di ranah domestik atau publik. Perspektif profit melahirkan bias maskulin dan dominasi pada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup hanya menekankan pada keuntungan dan nilai kapital yang menempatkan non human nature (binarang, florafauna, hutan, tanah) dan other human nature (perempuan, anak, orang miskin) pada posisi yang tidak diperhitungkan.
3 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
4 Ibid Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
#BAB PENUTUP
Kesimpulan
1. Keberadaan PT. Faminglevto Baktiabadi berpotensi menghancurkan ruang hidup dan sumber ekonomi rakyat desa Pasar Seluma dan desa sekitarnya yang berada di zona merah bencana. Selain itu perusahaan pasir besi ini juga akan menganggu ekosistem di Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma yang berfungsi sebagai sabuk hijau desa. Kondisi ini kemudian melahirkan penolakan yang sebenarnya telah terjadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang oleh desa – desa di pesisir barat.
2. Perjuangan menolak kehadiran PT. Faminglevto Baktiabadi saat ini telah berhasil mendesak Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Hal ini tercantum dalam Surat Nomor : B-4368 / MB.07 / DBT / 2022 tentang Teguran 1 tertanggal 3 Agustus 2022 yang juga meminta PT. Faminglevto Baktiabadi untuk memperbaharui dokumen lingkungan atau mendapatkan rekomendasi atau izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga PT FBA untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan.
Rekomendasi
1. Dari beberapa kesimpulan dan temuan yang telah disampaikan di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
2. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Kepolisian agar tetap berkoordinasi dan melakukan penyelesaian konflik dengan berkesesuaian kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal proses, penanganan, dan pengambilan keputusan Perempuan selalu dilibatkan.
3. Pihak PT FBA agar membuat surat yang menyatakan bahwa perusahaan mematuhi teguran 1 dan tidak akan melakukan operasi pertambangan sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM RI.
O UA ÉOAN NANTICISTANOINN VIOLALANOMEN F JS.