Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN PEMANTAUAN PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/ LAMBO DI DESA RENDU BUTOWE, KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

50 halaman · 50 halaman diproses dengan OCR · 20.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. AEA
  2. KATA PENGANTAR
  3. DAFTAR ISI
  4. BAB I
  5. PENDAHULUAN
  6. 1. Latar Belakang
  7. 2. Tujuan Pemantauan
  8. Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk:
  9. 3. Kerangka Pemantauan
  10. 4. Prinsip Pemantauan
  11. 1) Pengutamaan kepentingan korban;
  12. 2) Menggunakan perspektif HAM dan Gender;
  13. 3) Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;
  14. Kerjasama dengan berbagai pihak; 4)
  15. 5. Prosedur Pemantauan
  16. 6. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional
  17. 3.2 Instrumen Hukum Nasional
  18. 7. Metode dan Cakupan Pemantauan
  19. 8. Cakupan Pemantauan
  20. 9. Pertanyaan Kunci
  21. 10. Tahapan Pemantauan
  22. TEMUAN
  23. 1. Posisi Awal Kasus
  24. Kerangka Waktu Konflik Periode 2016-20211
  25. 2. Temuan
  26. 2.1 Keterangan Otoritas Provinsi
  27. 2.1.1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  28. 2.1.2 DPRD Provinsi NTT
  29. 2.2 Keterangan Otoritas Kabupaten/Kota
  30. 2.2.1 Pemerintah Kabupaten Nagekeo
  31. 2.2.2 DPRD Kabupaten Nagakeo
  32. 2.3 Keterangan Kepolisian
  33. 2.3.2 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
  34. 2.3.3 Kepolisian Resor Nagekeo
  35. 2.4 Keterangan Komunitas Terdampak
  36. 2.4.2 Pertemuan dengan Masyarakat yang Melakukan Penolakan Lokasi Pembangunan Bendungan, pada 26 Juli 2022
  37. 2.4.3 Pertemuan dengan Masyarakat sekitar lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kantor Desa Rendu Butowe
  38. 2.5 Keterangan Jaringan
  39. 2.5.2 Akademisi
  40. 2.5.3 Jaringan Masyarakat Sipil/ CSO
  41. John Bala (Koordinator PPMAN Region Bali-Nusra)
  42. 2.5.4 Media
  43. 2.6 Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II
  44. BAB III
  45. ANALISIS
  46. 1. Aspek Lingkungan
  47. 2. Aspek Gender
  48. 3. Aspek Politik
  49. 4. Aspek Institusi
  50. 5. Aspek Perlindungan HAM
  51. BAB IV
  52. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  53. Kesimpulan
  54. Rekomendasi
  55. A. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
  56. B. Untuk Aparat Penegak Hukum dan Institusi HAM
  57. C. Untuk Masyarakat Sipil dan Organisasi Pendukung

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCEAGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAPORAN PEMANTAUAN

PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDU BUTOWE, KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR akat 02

OA IOLEGEN OAN NAT CSISOINOINON

E TU AAAS PEE

AEA

LAPORAN PEMANTAUAN

Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Pembangunan Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025)

Tim Pemantau dan Penulis Laporan: Andy Yentriyani, Dewi Kanti, Tiasri Wiandani, Citra Adelina, Novianti

Penyalaras akhir: Novianti

Desain Sampul: Inda Bahriyuhani

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

[email protected]

https://www.komnasperempuan.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan pemantauan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan menganalisis situasi yang dihadapi oleh komunitas adat, khususnya perempuan, dalam konflik pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pemantauan ini dilakukan untuk menyoroti secara mendalam berbagai persoalan struktural, kultural, dan sosial yang muncul akibat proyek pembangunan yang tidak sepenuhnya menjunjung prinsip partisipasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Temuan utama dalam pemantauan ini menunjukkan adanya resistensi sosial yang kuat dari masyarakat adat, terutama perempuan, sebagai respons atas absennya proses konsultasi yang sejati dan partisipatif. Penolakan terhadap pembangunan bendungan tidak semata dilandasi persoalan ekonomi, melainkan terkait erat dengan cara komunitas adat memaknai tanah sebagai ruang hidup yang sakral, historis, dan spiritual. Bagi perempuan adat, tanah bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi bagian dari identitas dan keberlanjutan kehidupan lintas generasi.

Di tengah struktur sosial yang patriarkal, perempuan adat menghadapi kerentanan ganda. Tidak hanya tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, mereka juga menjadi sasaran stigma dan kekerasan simbolik ketika menyuarakan haknya. Sayangnya, tidak ada asesmen dampak pembangunan yang secara khusus melihat situasi perempuan, yang memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka alami.

Selain itu, laporan ini juga mencatat bagaimana gerakan masyarakat yang awalnya muncul secara organik, mengalami pelemahan akibat tekanan, kriminalisasi, dan minimnya perlindungan hukum. Tuduhan bahwa gerakan ditunggangi kepentingan luar turut mengaburkan substansi perjuangan warga yang ingin mempertahankan ruang hidup dan warisan budayanya.

Dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional maupun internasional, pembangunan waduk ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sejumlah prinsip dasar: partisipasi, keadilan ekologis, perlindungan terhadap perempuan dan masyarakat adat, serta hak atas rasa aman. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup progresif, implementasinya di lapangan belum mencerminkan semangat perlindungan dan penghormatan terhadap kelompok rentan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan penting bagi semua pihak—pemerintah, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak—untuk mendorong perubahan yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada kemanusiaan serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Jakarta, Agustus 2025

Sundari

Ketua Sub Komisi Pemantauan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. iii DAFTAR ISI. ..iv BABI PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. 1 2. Tujuan Pemantauan ..2 3. Kerangka Pemantauan ...3 4. Prinsip Pemantauan.. ……3 5. Prosedur Pemantauan. …….4 6. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional .4 7. Metode dan Cakupan Pemantauan 4 8. Cakupan Pemantauan. 5 9. Pertanyaan Kunci 5 10. Tahapan Pemantauan 7 BAB II TEMUAN. .8 1. Posisi Awal Kasus. .8 2. Temuan .11 BAB III ANALISIS. .40 1. Aspek Lingkungan ..40 2. Aspek Gender.. ….41 3. Aspek Politik.. ....41 4. Aspek Institusi. ….42 5. Aspek Perlindungan HAM .42 BABIV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dikuatkan kembali melalui Perpres No. 8/ 2024. Tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain: (a) melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (b) memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2012, Komnas Perempuan telah mengeluarkan laporan "Pencerabutan Sumbersumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM". Laporan tersebut menyimpulkan bahwa krisis ekonomi semakin membuka peluang terjadinya pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencerabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor seperti arah pembangunan yang kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan; tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan sumber daya alam. Persoalan sumber daya alam belum dianggap penting oleh banyak pihak terutama negara. Cara pandang bahwa perempuan sebagai alat penyelesaian krisis ekonomi; pola kepemimpinan yang kurang mandiri, bergantung pada pembiayaan luar negeri: yang selama ini menyebabkan penumpukan utang luar negeri termasuk standardisasi perdagangan internasional. Kondisi ini dibarengi dengan lahirnya seperangkat aturan yang meneguhkan agenda pembangunan pun meneguhkan arah pembangunan pada pencapaian ekonomi semata.

Isu konflik sumber daya alam (SDA), Bencana dan Pembangunan adalah salah satu isu strategis dari lima isu prioritas yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan, maka pemantuan isu Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo menjadi hal penting yang dikerjakan Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemajuan hak asasi perempuan, memiliki mandat melakukan pemantauan demi upaya penegakan Hak Asasi Perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Berdasarkan pengaduan masyarakat adat Rendu, Ndora, dan Lambo, yang mendiami wilayah adat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak dari pembangunan bendungan Mbay/Lambo ke Komnas

Perempuan pada 28 Oktober 2021. Dari pengaduan yang disampaikan bahwa masyarakat adat Rendu terdiri dari suku Redu, Isa, Gaja, dan Malawawo. Sedangkan masyarakat adat Ndora terdiri dari suku Olameze, Leawala, Lio, Sena, dan Tolaja. Adapun masyarakat adat Lambo terdiri dari suku Abudai, Naka Robho, Ana Jogo, Ana Lara. Semuanya tergabung dalam Forum Perjuangan Penolakan Pembangunan Waduk Mbay sejak 2002, yang kemudian berganti nama menjadi Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo pada 2015.

Penolakan pembangunan waduk telah dilakukan warga sejak tahun 2000 sampai sekarang dengan menggunakan pendekatan anti kekerasan dan berbagai mekanisme keluhan yang disediakan negara. Masyarakat menolak pembangunan waduk di lokasi saat ini karena pembangunan bendungan berpotensi memengaruhi kehidupan warga. Di antaranya adalah risiko hilangnya hutan adat, mata air dan lahan pertanian, kehancuran sungai, menenggelamkan padang penggembalaan, dusun pemukiman, dan menghancurkan tempat ritual masyarakat adat. Oleh karenanya, masyarakat adat setempat mengusulkan lokasi baru untuk pembangunan Bendungan Lambo dari Lowo Se ke Lowo Pebhu dan Malawaka, karena pada lokasi baru hanya sedikit berdampak pada lahan pertanian dan belum optimal digunakan masyarakat adat. Komnas Perempuan mendapatkan informasi adanya kekerasan yang terjadi disertai kriminalisasi sejak 2016 – 2021, termasuk dengan mengerahkan pasukan gabungan bersenjata lengkap disertai ancaman pengeboman kampung.

2. Tujuan Pemantauan

Pemantauan ditujukan untuk mengumpulkan temuan-temuan terkait situasi dan kondisi Perempuan di wilayah pembangunan Waduk serta dampaknya terhadap anggota keluarga dalam kerangka HAM dan keadilan gender. Pemantauan dilakukan dalam kerangka besar grand design pembangunan infrastruktur.

Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendokumentasian/pemutakhiran data terkait kondisi masyarakat adat di wilayah adat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

2. Mengumpulkan fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan di wilayah adat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

3. Melakukan analisis 5 aspek feminist political ecology atas temuan-temuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia Perempuan di wilayah adat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

4. Mendiskusikan dan merumuskan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di NTT.

5. Melakukan dialog dengan pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kepolisian, dan DPRD.

6. Merumuskan rekomendasi lanjutan untuk pemenuhan hak perempuan adat di wilayah adat di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak konflik sosial.

3. Kerangka Pemantauan

Dalam menjalankan proses pemantauan terhadap situasi yang dihadapi Perempuan adat di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur—khususnya dalam konteks konflik pembangunan Bendungan Lambo/Mbay—digunakan prinsip-prinsip yang menekankan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender. Prinsipprinsip ini menjadi dasar etis dan metodologis dalam setiap tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan temuan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa pengalaman dan suara Perempuan menjadi pusat dari proses pemantauan, tetapi juga menjamin bahwa hasilnya kredibel, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah sebagai berikut:

4. Prinsip Pemantauan

Prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah pendekatan HAM dan keadilan gender, yaitu:

1) Pengutamaan kepentingan korban;

Narasumber utama dalam pemantauan ini adalah Perempuan di wilayah adat di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, di mana menempatkan tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.

2) Menggunakan perspektif HAM dan Gender;

Pemantauan dilakukan dengan kerangka HAM. Standar yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami oleh Perempuan dan keluarganya dengan sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi, yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sipil, politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak pada situasi Perempuan adat di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

3) Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;

Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalaman yang disebutkan dalam laporan pemantuan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan objektif.

Kerjasama dengan berbagai pihak; 4)

Pemantauan tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak terutama Perempuan adat dan keluarganya serta organisasi pendamping. Selain itu juga melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai pihak lain. Prinsip kerja sama ini bagian dari cara Komnas perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitra-mitranya dan mengefektifkan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.

5) Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu; Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh Perempuan Adat. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban, tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu.

5. Prosedur Pemantauan

Pemantauan kasus perempuan dalam konflik Pembangunan Bendungan Lambo/Mbay di Nagekeo diputuskan melalui rapat Paripurna Komnas Perempuan tanggal 12-13 April 2022, untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Dalam rapat koordinasi tim yang akan pemantauan ke lapangan, tanggal 24-30 Juli 2022 diputuskan melakukan pemantauan lapangan. Subkom Pemantauan menjadi penanggung jawab kegiatan pemantauan ini.

6. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

Dalam pemantauan ini digunakan instrumen hukum internasional dan nasional sebagai landasan kerja dan analisis, yaitu:

3.1 Instrumen Hukum Internasional

a. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

b. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment)

c. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

d. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)

e. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat tahun 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

3.2 Instrumen Hukum Nasional

a. UUD NRI 1945

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya

d. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksananya

e. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksananya

f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya

g. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

7. Metode dan Cakupan Pemantauan

Metode Pencarian Fakta dan Pemantauan:

a. Kajian literatur b. Wawancara Mendalam

c. Diskusi terfokus

d. Pengamatan langsung/observasi

e. Dialog konstruktif

8. Cakupan Pemantauan

a. Lokasi Pemantauan

Pemantauan dan pendokumentasian yang akan dilakukan difokuskan pada konflik yang terjadi terhadap masyarakat adat Ndora, Rendu, dan Lambo. Cakupan dan wilayah pemantauan yaitu di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

b. Pemantauan menggunakan lima komponen pendekatan feminist political ecology yang meliputi Aspek Lingkungan, Aspek Gender, Aspek Politik, Aspek Institusional dan Aspek Perlindungan HAM.

9. Pertanyaan Kunci

a. Aspek Lingkungan

Pola kebergantungan perempuan pada alam/ekologi, baik secara spiritual maupun material dan immaterial, dampak pembangunan terhadap alam/ekologi

b. Aspek Gender

Aspek gender yang digali dalam pemantauan ini adalah: (1) bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan; (2) Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan melalui pembangunan infrastruktur.

c. Aspek Politik

Apakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada perempuan.

d. Aspek Institusi

Untuk melihat apakah sebuah gerakan merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu yang kemudian menjadi gerakan bersama/komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/terinstitusionalisasi. Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out). Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi.

e. Aspek Perlindungan HAM

Untuk melihat tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami serta tindakan dan penyikapan dari aparat terhadap kasus juga dukungan pemulihan yang diperoleh.

No Aspek
1Aspek LingkunganMelihat pola kebergantungan perempuan pada alam/ekologi, baik secara spiritual maupun material dengan pertanyaan:
Bagaimana Perempuan memaknai kehadiran lingkungan? Narasi keterhubungan Perempuan memaknai lingkungan di
dalam komunitas adatnya (kosmologi ruang)
Bagaimana akses Perempuan dalam pengelolaan lingkungan (sebelum dan sesudah adanya konflik)?
Bagaimana struktur masyarakat adat pada akses pengelolaan lingkungan tersebut?
Jika lingkungan terdegradasi, apa bentuknya dan bagaimana dampaknya pada perempuan serta bagaimana model/pola
2Aspek GenderApakah bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan? Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan? Secara umum, Perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai level:
individu, komunitas, negara Apa kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan dalam pengelolaan SDA?
Aspek PolitikMemahami soal political ecology, misalnya adakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada gerakan. Misalnya apakah beban kerja bertambah saat kebijakan tersebut dipraktikkan.
Politik negara terhadap lingkungan dan masyarakat yang menduduki di lingkungan tersebut khususnya terhadap masyarakat adat.
masyarakat adat. Langkah-langkah yang direncanakan pemerintah untuk
—Politik dalam masyarakat: aktor di lapangan dalam konflik SDA baik pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan penggunaan SDA itu dasar pertimbangan, posisinya terkait narasi keterhubungan lingkungan masyarakat adat dan penyelesaian konflik serta posisi Perempuan di dalam peta aktor tersebut maupun akses Perempuan dalam pengambilan keputusan.
4Aspek InstitusiUntuk melihat apakah sebuah gerakan merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu yang kemudian menjadi gerakan bersama/komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/terinstitusionalisasi. Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out). Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi. Strategi yang dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan
5Aspek perlindungan HAMsejenis di tingkat daerah nasional maupun internasional. Tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami, posisi APH pada tindakan dan penyikapan kasusnya, dampak dan dukungan pemulihan yang diperoleh. Keterhubungan kasus SDA dengan kasus-kasus lain yang ada

10. Tahapan Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan tahapan, pertama, pra pemantauan yang mencakup melakukan koordinasi dan diskusi bersama jaringan masyarakat yang melakukan pendampingan, menyusun instrumen pemantauan dan kerangka acuan. Kedua, tahapan pemantauan lapangan yang dilakukan pada tanggal 24 – 30 Juli 2022 dengan melakukan dialog dengan pemerintah daerah, kepolisian (Polda NTT, Polres Nagekeo), DPRD, dialog dengan akademisi, media, juga warga yang terdampak pembangunan waduk/ bendungan. Ketiga, setelah pemantauan lapangan, Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Balai Wilayah Sungai NT II dan Kementerian PUPR – dilakukan secara daring melalui zoom meeting.

TEMUAN

1. Posisi Awal Kasus

Pada 28 Oktober 2021, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mewakili perempuan adat Rendu, Ndora, dan Lambo yang mendiami wilayah adat di Kecamatan Aisesa, Aisesa Selatan dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dari pengaduan yang disampaikan Komnas Perempuan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Rendu terdiri dari suku Redu, Isa, Gaja, dan Malawawo. Sedangkan masyarakat adat Ndora terdiri dari suku Olameze, Leawala, Lio, Sena dan Tolaja. Adapun masyarakat adat Lambo terdiri dari suku Abudai, Naka Robho, Ana Jogo, Ana Lara. Semuanya tergabung dalam Forum Perjuangan Penolakan Pembangunan Waduk Mbay sejak 2002, yang kemudian berganti nama menjadi Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo pada 2015.

2. Penolakan pembangunan waduk telah dilakukan warga sejak 2000 sampai sekarang dengan menggunakan pendekatan anti kekerasan dan berbagai mekanisme keluhan yang disediakan negara.

3. Masyarakat menolak pembangunan waduk di lokasi saat ini dikarenakan pembangunan waduk berpotensi memengaruhi kehidupan warga. Di antaranya adalah risiko hilangnya hutan adat, mata air dan lahan pertanian, kehancuran sungai, menenggelamkan padang penggembalaan, dusun pemukiman dan menghancurkan tempat ritual masyarakat adat. Oleh karenanya, masyarakat adat setempat mengusulkan lokasi baru untuk pembangunan Waduk Lambo dari Lowo Se ke Lowo Pebhu dan Malawaka, karena pada lokasi baru hanya sedikit berdampak pada lahan pertanian dan belum optimal digunakan masyarakat adat.

4. Komnas Perempuan mendapatkan informasi adanya kekerasan yang terjadi disertai kriminalisasi sejak 2016 – 2021, termasuk dengan mengerahkan pasukan gabungan bersenjata lengkap disertai ancaman pengeboman kampung. Pengerahan dan intimidasi ini merupakan tindakan yang berlebihan (eksesif) dan represif. Juga, tidak memenuhi standar dan ketentuan tentang mekanisme preventif yang bisa ditempuh untuk meminimalisir dampak dari praktik penggusuran berdasarkan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kerangka Waktu Konflik Periode 2016-20211

Waktu Keterangan
18 - 19 April 2016Pemerintah melakukan sosialisasi di Lobolewa dan Rendu Butowe. Pada saat sosialisasi, oknum Satpol PP yang tidak berseragam mendorong Maximus Ede Sena hingga jatuh, Yosep Doze berniat melerai, tetapi kemudian dituduh melakukan penganiayaan. Maximus ditetapkan sebagai saksi, sedangkan Yosep Doze ditetapkan sebagai
menghadir menghadirkan keluarga dengan proses yang begitu cepat dan divonis penjara selama 9 bulan.
6 – 7 Juni 2016Tim Survei dikawal dengan Satpol PP, Polisi, TNI bersenjata lengkap memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Ibu-ibu menghadang dan menutup jalan dengan cara bergandengan tangan. Satpol PP memaksa untuk membuka jalan, memukul tangan, mendorong para ibu-ibu hingga jatuh dan mengakibatkan dua orang perempuan Bibiana Doe
1 Oktober 2016dan Maria Sana pingsan. Kapolres Ngada, Dandim 1605 Ngada, Kapolsek Aesesa mendatangi lokasi waduk dan mengeluarkan tembakan beberapa kali di sekitar pemukiman penduduk.
17 Oktober 2016pemukiman penduduk. Pemda bersama wakil Ketua DPRD, Satpol PP, TNI, Polisi, dan Kejari Bajawa mendampingi Tim Survei dengan bersenjata lengkap.
18 – 19 Oktober 2016Polisi dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo membangun camp disekitar Kantor Desa Rendu Butowe. Polisi melarang masyarakat untuk mendekati lokasi pembangunan. Masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, mengalami tekanan psikologi dan tidak dapat menjalankan aktivitas keseharian, seperti berkebun, beternak di padang rumput, memasak, dan pergi ke sekolah. Masyarakat kemudian melakukan seremonial adat untuk mengutuk semua pihak yang
Oktober - November 2016Satpol PP melakukan teror dalam bentuk ancaman penangkapan kepada Ketua Forum Bernardinus Gaso dan melakukan tuduhan pada Willy brodus Bei Ou sebagai provokator. Satpol PP juga melakukan intimidasi dengan mendatangi rumah warga pada malam hari dan melakukan razia di malam hari.
8 November 2016Pukul 08.00-09.30 WITA, masyarakat melihat mobil truk menuju lokasi pembangunan waduk dengan dipimpin oleh KASAT POL PP beserta beberapa anggota dengan 1 buah mobil DALMAS Polres Ngada. Sopir truk mengatakan kalau mereka membawa 3 mesin bor dan 12 batang pipa ke lokasi pembangunan. Masyarakat kemudian menghadang truk.
Pukul 10.00-13.00 WITA, sekitar 15 orang masyarakat membawa tali dan bambu untuk memperbaiki pagar yang dirusak oleh KASAT POL PP, Jon Dou. Masyarakat, utamanya para ibu-ibu, mulai mendatangi lokasi dan berdiri didepan pagar jalan menuju lokasi pembangunan waduk.
Pukul 14.00 WITA, Kapolres Ngada memerintahkan SATPOL PP untuk membuka pagar. Terjadi aksi saling dorong antara ibu-ibu dan dan aparat SATPOL PP. Karena terus terdesak, ibu-ibu melakukan aksi telanjang dada dan mengutuk dengan sumpah adat kepada Pemda Nagekeo, SATPOL PP dan Polres Ngada. Melihat aksi telanjang dada,
Kapolres Ngada, Andi Suwandi, menghina aksi itu dengan mengatakan "saya sedang menonton video gratis, silahkan telanjang. Apa yang ada di kamu, sama dengan saya punya istri, hanya beda tipis”. Salah satu ibu atas nama Nobenda Silva dari KOMNAS HAM, Jaringan Mitra Perempuan dan Anak Flores Timur, dipukul oleh salah satu oknum intel Polres Ngada ketika hendak mengambil gambar. Pada
25 April – 9 Mei 2017Pukul 15.00-20.00 WITA, Kapolres Ngada meninggalkan lokasi. Masyarakat mendatangi rumah Kepala Desa Rendu Butowe untuk membuat pengaduan. Melalui telepon, Wakil Bupati Nageko mengatakan akan tetap melanjutkan aktivitas pembangunan waduk. Tim Konsultan dari PT. Jasa Patria melakukan survei ke lokasi yang diusulkan masyarakat. Masyarakat Rendu Butowe tidak dilibatkan
27 April 2021dalam kegiatan survei. Tim Konsultan menyatakan secara lisan bahwa lokasi yang diusulkan masyarakat tidak layak tanpa memberikan informasi lebih detail. Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan pemasangan plang yang berisikan pengadaan tanah dan skema ganti rugi dengan data yang
27 September 2021tidak akurat dan merugikan masyarakat. Tiga Perempuan Adat yaitu Siti Aisyah, Hermina Mawa, dan Beatrix Nazu dipanggil oleh Satuan Reskrim Polres Nagekeo untuk dilakukan
4 Oktober 2021penyelidikan. Tiga orang tersebut kemudian dibebaskan dalam pengawasan. Hermina Mawa diborgol paksa oleh Brimob senjata lengkap karena
9 Desember 2021menjaga pintu masuk dan keluar pembangunan Waduk Lambo. Polres Nagekeo mendatangi, memasuki lokasi Rendubotowe untuk melakukan pembongkaran paksa rumah warga. Pasukan dari Polres
10 – 14 Desember 2021Nagekeo dipimpin oleh Kasat Intel Serfulus Tegu. Polres Nagekeo dan Brimob Polres Ende Kembali memasuki lokasi dan mengawal tim dari pihak perusahaan yang akan melakukan
pengukuran di lokasi pembangunan Waduk Lambo. Terjadi kejadian perusakan pagar rumah jaga, saling dorong, perobekan dan pembakaran baliho, bendera Perempuan AMAN, intimidasi, kekerasan, represif.
Mama-mama melakukan aksi penghadangan dengan cara melakukan aksi telanjang dada. Pihak kepolisian memaksa masuk hingga mengakibatkan satu buah gawai milik mama Rosina Wonga rusak karena dibanting oleh polisi, mama Kristina Ito mengalami luka lecet di hidung bagian kiri.
Pada 11 Mei 2022Polres Nagekeo mendatangi rumah salah satu anggota Forum Perjuangan Penolakan Waduk Lambo dengan melakukan tindakan intimidasi disertai ancaman kepada warga terkait tujuan pembangunan kantor PPMAN di komunitas Adat Rendu Butowe di kampung Roga- roga, desa Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Polisi juga mengancam dan mengintimidasi agar Forum Perjuangan Penolakan Waduk Lambo mencabut kuasa kepada PPMAN. Polisi mengancam 3 (tiga) orang warga anggota Forum Perjuangan Penolakan Waduk Lambo bahwa akan dipanggil dan diproses secara

Kronologis berdasarkan pengaduan Tanggal 28 Oktober 2021

2. Temuan

Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung atas konflik pembangunan bendungan di Kabupaten Nagekeo yang merupakan proyek strategis nasional ini dengan melakukan dialog ke berbagai pihak seperti Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, DPRD Provinsi dan Kabupaten, Kepolisian (Polda NTT dan Polres Nagekeo), akademisi, jurnalis, pendamping, juga masyarakat. Berikut beberapa informasi yang didapat dari dialog yang dilakukan:

2.1 Keterangan Otoritas Provinsi

2.1.1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam pertemuan dengan Sekda dan OPD pada 26 Juli 2022 yang diselenggarakan di Kantor Pemprov NTT. Maksi Nerabu selaku Kadis PUPR menyampaikan bahwa pembangunan Waduk Lambo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan dalam Perpres No.58/Tahun 2017. Seharusnya pembangunan proyek ini sudah direncanakan sejak lama tetapi sampai saat ini belum terealisasi dikarenakan adanya protes dari sekelompok warga. Tetapi pada saat ini hanya tinggal satu kelompok warga yang melakukan penolakan pembangunan waduk.

Kepemilikan tanah di NTT sebagian besar merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh sukusuku. Masing-masing suku mengakui memiliki hak kepemilikian atas tanah, akan tetapi ada sekelompok kecil yang mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penentuan lokasi pembangunan waduk. Hal seperti inilah yang seringkali menyebabkan sekolompok masyarakat melakukan penolakan dalam proyek pembangunan dalam skala besar.

Pemerintah menerima bentuk penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, sampai saat ini pemerintah belum melakukan upaya represif atas bentuk penolakan tersebut pada perempuan dan anak. "Penolakan memang dilakukan oleh kelompok perempuan. Hal ini seperti tren yang dipakai sebagai alat penolakan/keberatan", Maksi Nerabu – Kadis PUPR,

26 Juli 2022. Menurutnya, bahwa sekelompok ibu-ibu yang melakukan penolakan bukan bagian dari budaya NTT, bahkan dikatakan bahwa para ibu-ibu melakukan penolakan dengan cara membuka pakaiannya. Dengan adanya aksi penolakan tersebut pemerintah telah melakukan pendekatan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai NT II (BWS) yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan Waduk Lambo. Selanjutnya pemerintah membuat tim untuk melakukan identifikasi tanah yang akan diganti untung, karena pada saat ini ada perluasan area genangan waduk.

Pemprov telah mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Nagekeo bahwa saat ini pembangunan waduk sudah berjalan. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengaduan yang dilakukan masyarakat (ibu-ibu) pada April 2022 ke Komnas Perempuan belum didapatkan. "Saya telah mencoba menghubungi kepala BWS tetapi belum terhubung untuk mendapatkan informasi terbaru dari tim pertanahan. Setelah ini kami akan koordinasi agar mendapatkan informasi apakah ada gejolak baru jika memang terjadi maka kami akan membentuk tim baru berkoordinasi dengan bapak intel yang ada disana untuk menyikapi gejolak ini," Maksi Nerabu - Kadis PUPR, 26 Juli 2022. Selanjutnya perwakilan dari DP3A Provinsi NTT juga telah melakukan koordinasi dengan DP3A Nagekeo bahwa sampai saat ini para perempuan yang melakukan penolakan dalam proses pembangunan waduk tetap terlindungi. Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Oder M. Sembu selaku Karo Hukum Pemprov NTT bahwa konflik yang terjadi pada April 2022 dipicu oleh kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh suku Kawa yang mendapat penghadangan oleh suku Rendu. Dalam hal ini Pemprov tentu melindungi hak-hak perempuan yang ada disana. Lalu Yoli Oktavianus selaku Kabag Kesbangpol menyampaikan bahwa saat ini Kesbangpol tidak hanya memonitor konflik dalam pembangunan waduk melainkan ada hal lainnya yang sedang dipantau oleh komunitas intelijen yang tidak bisa disampaikan dalam forum.

Domu Warandoy selaku Sekda menyampaikan terkait peran Pemprov dalam proyek pembangungan Waduk Lambo, yaitu pemerintah telah mengikuti regulasi dalam tahap perencanaan. Menurut Sekda bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti terdapat gejolak atau penolakan. Mekanisme perencanaan sudah dilakukan sesuai aturan tetapi masyarakat pasti ada saja yang menolak. Lalu bagaimana cara menyikapinya bisa diredam tetapi hal ini juga akan meluap terus, Domu Warandoy – Sekda Prov. NTT, 26 Juli 2022. Selanjutnya dalam forum disampaikan juga bahwa pemerintah akan mencari jalan tengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Negara kita adalah negara hukum, maka hukum akan melindungi pemerintah maupun masyarakat. Dalam pembangunan PSN, pemerintah ingin mengembangkan suatu Kawasan maka dibutuhkan lahan. Terkait aturan lahan, pemprov NTT mengacu pada aturan yang tertera di Permen tentang Agraria. Menurut pengalaman Sekda selama menjabat sebagai Camat di Sumba Timur bahwa pemerintah tetap memiliki hak untuk menentukan tanah ulayat yang akan digunakan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan tujuan pembangunan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Selanjutnya disampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan merupakan hasil kesepakatan dari musyawarah Musrenbang tingkat desa sampai struktur selanjutnya. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang adalah wajib, tetapi pada kenyataan kehadiran perempuan dalam Musrenbang ada yang hadir ada pula yang tidak hadir. Walaupun seperti itu pemerintah telah memberikan ruang untuk keterwakilan perempuan dalam menghadiri Musrenbang. Dalam pembangunan waduk Nagekeo saya tidak begitu tau seberapa banyak perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan tetapi pasti kesempatan untuk terlibat tetap ada, Domu Warandoy – Sekda Prov.NTT, 26 Juli 2022.

Selanjutnya Sekda juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan Waduk Lambo perlu melihat kepentingan masyarakat secara umum karena pembangunan waduk ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat di Nagekeo. Perlu mempertimbangkan aspek manfaat dari pembangunan ini tanpa mengesampingkan hak-hak warga, karena kepentingan sekelompok masyarakat yang menolak perlu dilihat lebih lanjut, pemerintah harus tegas dalam menentukan kepentingan dan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

2.1.2 DPRD Provinsi NTT

Dalam ruang dialog Komnas Perempuan dengan Ketua DPRD Provinsi NTT disampaikan bahwa kewenangan pembangunan proyek strategis nasional ada di pemerintah pusat dan daerah. DPRD tidak terlibat langsung karena secara struktur dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

DPRD Provinsi NTT juga menyampaikan bahwa harus ada proses dari pusat sampai daerah dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, karena pada setiap proyek strategis nasional dari pusat diserahkan ke satkernya yang ada di daerah.

Berkaitan dengan kelompok masyarakat terdampak yang masih berbeda pandang dengan adanya pembangunan waduk Lambo, maka perlu adanya ruang dialog agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya, meskipun jumlah mereka kecil atau sedikit.

2.2 Keterangan Otoritas Kabupaten/Kota

2.2.1 Pemerintah Kabupaten Nagekeo

Dalam pertemuan dengan Bapak Imanuel Ndun pada 27 Juli 2022 telah disampaikan bahwa pembangunan waduk ini bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat Desa Mbay menjadi lebih baik, karena kondisi masyarakat Desa Mbay sangat kekeringan, untuk kebutuhan air minum saja mereka kesulitan. Saat kemarau masyarakat minum dari air tampungan tanpa memikirkan higienitas. Jika musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran selain itu masyarakat juga sangat buruk kondisi ekonominya.

Untuk proses sosialisasi pembangunan waduk telah dilakukan oleh Pemkab. Pemkab melakukan sosialiasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan wisata dalam prospek pembangunan waduk. Sedangkan, untuk sosialiasi teknis pembangunan waduk bukan menjadi tanggung jawab Pemkab. Sosialisasi pembahasan teknis pembangunan telah disampaikan kepada masyarakat oleh BWS mengenai luas, ketinggian dan proses pembangunan. Untuk itu, Pemkab telah melakukan upaya sosialiasi sesuai dengan prosedur, "Ada standar umum yang dijadikan parameter, kelayakan sosialisasi yang telah dilakukan adalah yang terbaik sudah kami lakukan" (Imanuel Ndun, 27 Juli 2022).

Pembangunan waduk dilakukan di atas tanah ulayat yang kepemilikannya komunal. Status kepemilikan dilihat dari tempat aktivitas yang dilakukan selama ini sehingga adanya perbedaan titik kepemilikan tanah dengan persepsi masyarakat pada umumnya. Pembagian kepemilikan tanah sudah dilakukan sesuai tradisi setempat. Pemkab juga sudah memperhitungan pemindahan situs-situs adat yang terdampak. Dalam pembangunan waduk ini seluruh aspek dan elemen sudah diperhitungkan penggantian dan pemindahannya. "Ada I warga yang membayangkan mendapatkan uang 50 juta. Pada kenyataannya, ia mendapatkan hampir 300 juta karena seluruh tanamannya dihitung. Penggantian ini sama sekali tidak akan merugikan mereka" (Imanuel Ndun-Sekda Prov. NTT, 27 Juli 2022). Proses perhitungan penggantian kepemilikan dilakukan oleh lembaga appraisal. Lembaga appraisal adalah lembaga independen yang ditunjuk berdasarkan hasil tender oleh BWS/KemenPUPR.

Dalam proses penggantian kepemilikan tanah terdapat 2 gambaran skema yaitu dengan pembangunan desa kembali atau penggantian uang, masyarakat lebih memilih penggantian uang karena mereka masih memiliki tanah lainnya yang tidak terdampak pembangunan waduk sehingga uang tersebut digunakan untuk membangun tanah tersebut. Saat ini telah dilakukan proses penggantian kepemilikan tanah oleh negara kepada warga setempat. Proses penggantian dilakukan dalam 4 tahap pembayaran yang dilakukan oleh LMAN. LMAN berwenang dalam pengurusan administrasi pembayaran. LMAN melakukan proses verifikasi data kepemilikan tanah. Pemkab tidak berhubungan langsung dengan LMAN.

Pemkab juga sudah merencanakan program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat dengan harapan ketika mereka menerima uang keberlangsungan hidupnya meningkat dan menjadi sejahtera dengan melakukan pelatihan kewirausahaan dan pertanian. Karena pembangunan waduk ini dapat dijadikan magnet ekonomi dalam sektor pariwisata bagi masyarakat setempat.

Luasan pembangunan waduk saat ini sudah dikurangi dari rencana awal berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat. Luasan pembangunan waduk sebesar 592,59 hektar dengan debit air 205 liter/detik. Dalam proses pembangunannya dianggap telah melebihi luasan wilayah yang disepakati, kemungkinan hal ini terjadi karena ada beberapa titik yang dijadikan sebagai tempat pengukuran yang kemudian dianggap masyarakat sebagai titik pembangunan. Hal ini terjadi karena adanya miskomunikasi dari bagian teknis dengan masyarakat sehingga memengaruhi kondisi masyarakat. Kesalahpahaman ini seharusnya disampaikan dengan baik sehingga tidak dijadikan bahan oleh komunitas penolakan pembangunan waduk. Dalam pembangunan waduk ini terdapat banyak tendensi, salah satunya kepentingan politik yang memecah belah masyarakat menjadi dua yaitu yang menolak dan menerima pembangunan waduk. Adapun kondisi masyarakat saat ini juga dikhawatirkan terjadi konflik horizontal antar suku Kawa dan Rendu yang menempati wilayah pembangunan waduk. Suku Kawa sepakat dengan adanya pembangunan waduk, sedangkan suku Rendu terbagi menjadi 2 komunitas yang menerima dan menolak. Komunitas penolak waduk suku Rendu melakukan penghadangan pembangunan waduk, seperti saat kejadian ritual adat penolakan bala yang dilakukan oleh suku Kawa yang melibatkan Pemkab dan Polres Nagekeo. Wilayah teritori kedua suku ini dibatasi oleh kali, tetapi sampai saat ini kedua suku masih memperebutkan wilayah kali tersebut.

Pembagian wilayah berdasarkan aturan pertanahan sudah dilakukan dengan mekanisme pengukuran yang dilakukan oleh bagian pertanahan. Mereka sudah menanyakan kepada kepala suku dan warga. Diberikan kesempatan selama 2 minggu untuk dilakukan identifikasi kepemilikan tanah, lewat waktu yang ditentukan maka akan dilakukan tahapan selanjutnya" (Imanuel Ndun-Sekda Prov. NTT, 27 Juli 2022). Karena masalah kepemilikan tanah ini, agenda pembangunan waduk menjadi tertundaadahal tahun 2024 pembangunan waduk harus selesai.

2.2.2 DPRD Kabupaten Nagakeo

DPRD Kabupaten Nagakeo tidak memiliki kewenangan, kewenangan ada di pemerintah daerah, semestinya yang pro aktif dalam proses bersama masyarakat adalah pemerintah daerah.

2.3 Keterangan Kepolisian

2.3.2 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Saat Komnas Perempuan berdialog dengan pihak Polda Nusa Tenggara Timur pada 25 Juli 2022, didapati informasi bahwa belum ada pelaporan secara langsung yang diterima yang berkaitan dengan pembangunan Bendungan Lambo di Nagekeo. Lebih lanjut Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan proses pembangunan bendungan Lambo mendapat atensi karena merupakan pembangunan proyek strategis nasional. Terkait kondisi dan situasi di tahun 2022 ini sudah kondusif. Beberapa proses telah dilakukan untuk mengatasi agar tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Sudah ada pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat Nagekeo, PPMAN, IPW, Komnas HAM, Polda NTT, Polres Nagekeo. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan terkait program dan manfaat dari pembangunan bendungan, semua yang hadir sudah memahami dan bisa menerima. Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai pun sama-sama sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Propam Polda NTT sudah melakukan konfirmasi terkait adanya informasi bahwa terjadinya kekerasan oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat yang menyebabkan luka-luka, Perempuan yang di borgol, barang-barang yang dirusak. Pihak Kepolisian berharap agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan sesuai jadwal. Komnas Perempuan bisa melakukan pendekatan secara positif juga.

Sebagai proyek strategi nasional pembangunan Waduk Lambo mendapat pengawalan penuh dari Polda. Disampaikan bahwa saat ini pembangunan sudah berjalan dengan bagus, masyarakat sudah mendukung, persoalan sudah selesai semua, dan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat, dan titik nol untuk pembangunan waduk sudah disepakati oleh masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh adatnya. Saat ini situasi sudah kondusif dan pembangunan akan terus berjalan sampai selesai.

2.3.3 Kepolisian Resor Nagekeo

Di dalam pertemuan antara Komnas Perempuan dengan Kepolisian Resor Nagakeo yang disampaikan oleh Kasad Intel, masyarakat yang menolak Waduk Lambo tinggal kelompok kecil. Masyarakat sudah mendukung, meskipun masih ada sekelompok kecil masyarakat yang menolak tapi masih dibesarbesarkan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung pembangunan Waduk Lambo.

Saat ini pengamanan pembangunan Waduk Lambo sudah aman dan seratus persen (100%) sudah mendukung. Terkait kegiatan tgl 4 April 2022 Polres Nagakeo melakukan kegiatan pengamanan di lokasi pembangunan Waduk Lambo karena ada sekelompok masyarakat yang menolak, ada 2 Laporan Polisi (LP) yang dilakukan kepolisian yaitu 1) terkait LP membawa sajam; dan 2) LP terkait penyebaran berita bohong. Ke dua LP tersebut sudah diproses di Reskrim Polres Nagakeo.

2.4 Keterangan Komunitas Terdampak

2.4.2 Pertemuan dengan Masyarakat yang Melakukan Penolakan Lokasi Pembangunan Bendungan, pada 26 Juli 2022

Masyarakat terdampak menyampaikan kehadiran polisi membuat masyarakat terdampak merasa terganggu dan takut termasuk anak-anak. Warga terdampak yang ingin masuk ke wilayah titik nol diminta untuk tanda tangan absen dan mereka menolaknya.

Disampaikan oleh masyarakat terdampak proses pembangunan sudah mulai berjalan, sudah ada pekerja, dan sudah mulai pengerjaan dengan alat berat. Warga tidak bisa masuk ke wilayah hutan untuk mengambil bahan-bahan kebutuhan dari alam karena setiap memasuki lokasi pembangunan waduk harus mengisi buku tamu. Pos jaga yang dulu digunakan warga sekarang diambil oleh petugas proyek pembangunan waduk.

Masyarakat terdampak sudah menyampaikan permintaan audensi ke Bupati tetapi belum ditemui, selain ke Bupati juga ke DPRD, dan BPN, akan tetapi juga belum ada respon. Sudah ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN dan datanya juga sudah ada di BPN. Warga telah menyampaikan agar difasilitasi adanya ruang dialog untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebuah tembang yang diciptakan oleh salah satu perempuan dari Rendubutowe yang melakukan perjuangan dalam penolakan lokasi pembangunan Bendungan Lambo di Nagekeo. Lagu ini ia ciptakan sebagai gambaran spirit perjuangan khususnya bagi para perempuan. Perempuan adat merangkai asa lewat nada-nada tembang perjuangan yang mewakili perasaan dan pikiran kegelisahan mereka untuk bertahan di tanah leluhurnya.

Miu ma'e ole ne ta rendubutowe Kamu jangan tipu tipu dengan orang
Ma'e teka legha ne'e ta labolewarendubutowe
Ma'e mutu mumu ne'e ta ulu puluJangan memperdagangkan dengan orang labolewa
Oooo pemerintahJangan berdiskusi/ kompromi dengan orang ulupulu oooo pemerintah
Waduk leba ta kami mona enga Waduk mai ta kami mona paiTanah yg luas dengan bebatuan yg terhampar di atas tanah itu hasil perjauangan leluhur yg dengan darah dan nyawa,dan titip di kami jaga
Oooo pemerintah
Keli zele ne'e mala lau
Ma'e sua uta ne'e ta wage watupernah minta pembangunan waduk di atas tanah kami oooo pemerintah
Kena mema ta ame ebu na'u
Oooo pemerintah
Miu leba ma'e tau bi'a beghaKamu datang jangan kasih pisau dan parang
Miu mai ma'e ti'i tuba ne'e go fadhi
Oooo pemerintahKamu datang jangan kasih porak porandaantara masyarakat dengan maayarakat oooo pemerintah
Kami oa mosa ata nama ola
Kami minta bantuan kepada orang yg punya kepedulian dan kemampuan untuk membela hak
Mo nawe bela gheo tanah watu kamihak kami karena kami orang petani oooo pemerintah
Oooo pemerintahpemerintah Kehidupan kami hanya bertani kerja kebun
Le muzi kami ata ta petaniKehidupan kami hanya bertani kerja kebun dan menanam oooo pemerintah
Kema uma ne'e toni mulaKami lapar tidak minum hanya air,
Oooo pemerintahKami tdk mau piara ikan kehidupan kami hanya dengan parang dan tajak oooo pemerintah
Kami mange mona inu tuga aeKami tidak pernah minta pembangunan waduk di atas tanah kami oooo pemerintah.
Kami bhia tena ina ana ikadi atas tanah kami oooo pemerintah.
Le muzi kami tuga tofa ne'e go fadhi
Oooo pemerintah
Waduk leba da kami mona enga
Waduk mai ta kami mona pai
Oooo pemerintah

2.4.3 Pertemuan dengan Masyarakat sekitar lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kantor Desa Rendu Butowe

Pada saat dilakukan pertemuan pada 28 Juli 2022, masyarakat yang hadir semuanya belum tanda tangan terkait persetujuan dibangunnya bendungan di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat menginginkan adanya pembangunan bendungan karena kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat di NTT khususnya di daerah Nagekeo adalah air. Tentunya masyarakat tidak menolak pembangunan bendungan, tetapi yang masyarakat perjuangkan terkait lokasi pembangunan bendungannya. Sejak diketahui akan dibangun bendungan, masyarakat sangat menyambut dengan baik. Masyarakat juga telah mengusulkan lokasi pembangunan bendungannya dengan alasan lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak tepat karena lokasi tersebut merupakan tempat masyarakat beraktivitas seperti berburu, bertani, sebagai mata pencaharian dan tempat ritual masyarakat adat dan akan menggusur budaya dan berdampak lebih banyak terhadap masyarakat.

Masyarakat tetap akan bertahan ditempat masing-masing walau sudah banyak intimidasi dan ancaman, karena mereka secara turun temurun tinggal di sana. Tidak mudah bagi masyarakat untuk berpindah dan harus berhadapan dengan pemerintah dan aparat untuk memperjuangkan tempat tinggal dan hak-haknya.

"saya tidak butuh soal ganti rugi. Saya tidak mau terima ganti rugi, saya masih mau mengelola lahan saya sendiri menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Saya tinggal tunggu kapan air datang, saya keluar. Karena sementara yang mereka masih kerja silakan kerja, saya masih kerja bertanam untuk kebutuhan hidup saya dan anak-anak saya", tutur seorang perempuan yang terdampak dari pembangunan bendungan.

Masyarakat ada yang menerima, ada juga yang menolak dimana masing-masing mempunyai pendapatnya mengapa harus menerima, mengapa harus menolak. Pada 2017, perwakilan dari masyarakat yang menolak diundang oleh pak Gories Mere ke Jakarta. Dalam perjalanan menuju Jakarta, masyarakat mendatangi beberapa masyarakat yang terdampak oleh pembangunan bendungan Raknamo yang masih di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan melihat secara langsung bendungannya. Setelah sampai di Jakarta, mereka mendatangi dan melihat bendungan Jatiluhur. Mereka melihat masyarakat yang terdampak sudah beralih profesi menjadi pedagang di sekitar bendungan Jatiluhur. Yang disampaikan oleh pak Gories Mere dan pihak pemerintahan di Jakarta hanya yang indah-indah saja. Padahal setelah melihat dan menemui beberapa masyarakat di bendungan Raknamo dan bendungan Jatiluhur, tidak seindah yang disampaikan oleh pemerintah. Bahkan di Jatiluhur, pemakaman leluhur terendam air bendungan.

2.5 Keterangan Jaringan

2.5.2 Akademisi

Diskusi dengan perwakilan akademisi yang hadir adalah dari keuskupan Maumere, IFTK Ledalero dan Puslit Candraditya Maumere. Mengenai pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo, para akademisi yang hadir tidak terlibat secara langsung untuk urusan bendungan Lambo, tidak seperti mereka terlibat saat pembangunan bendungan Napun Gete. Proses akan dibangunnya bendungan Napun Gete, saat itu masyarakat yang terdampak juga tidak memperoleh informasi yang jelas dan detail dari pemerintah bahkan ada yang tidak menerima ganti untung. Pembangunan bendungan/ waduk ini bukan hanya permasalahan tentang perempuan dan anak, tetapi juga penghidupan masyarakat secara umum yang nantinya akan kesulitan. Mungkin hal-hal tersebut terjadi di berbagai tempat Proyek Strategis Nasional lainnya. Pemerintah hanya memikirkan ganti untung dan uang, tanpa adanya konsultasi lebih jauh tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kehidupan yang lebih baik pasca proyek selesai. Sejauh ini, akademisi belum ada yang pernah dengar mengenai konsultasi pasca pembangunan, juga tidak ada konsep pemberdayaan untuk masyarakat dalam mengelola uang (ganti untung) yang telah menyebabkan aspek kultural masyarakat menjadi hilang.

Pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjang untuk masa depan masyarakat, menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, sementara kultur masyarakat dalam bertani dll itu sudah tercabut akibat pembangunan.

2.5.3 Jaringan Masyarakat Sipil/ CSO

John Bala (Koordinator PPMAN Region Bali-Nusra)

Pertemuan dengan Bpk. John Bala dilakukan pada 30 Juli 2022 di Maumere. Pada pertemuan tersebut John Bala menyampaikan bahwa Kepolisian Daerah NTT dan Polres Nagekeo begitu konsisten mengamankan pembangunan ini agar dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan rencana pemrakarsa pembangunan yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) NT II dan Pemda Nagekeo. Kementerian PUPR sebagai lembaga struktural yang berada di Provinsi yang bertugas melakukan koordinasi sedangkan seluruh tanggung jawab pembangunan berada di tangan BWS.

Kegiatan dialog dan ritual dengan masyarakat suku Lambo dan Ndora dilakukan oleh polisi dan dilaporkan ke BWS. Kedua suku tersebut mayoritas menerima pembangunan waduk, berbeda dengan suku Rendu yang kemudian lebih kecil disebut dengan suku woe dilkeo, woe lakalado, woe lakoma yang memiliki aset di titik pembangunan tidak dilibatkan dalam dialog tersebut. Selanjutnya dalam kronologis yang disampaikan oleh John Bala dijelaskan bahwa masyarakat adat Rendu menolak pembangunan waduk di Lowo Se karena mereka akan mengalami kerugian seperti kehilangan tempat ritual adat, kuburan leluhur, tempat pemburuan adat, padang pengembalaan ternak, lahan garapan yang subur, sebagian perkampungan penduduk serta bangunan prasarana publik (sekolah, puskesmas pembantu, gereja, dll) yang akan tenggelam.

Masyarakat sudah memberikan alternatif lokasi lain untuk pembangunan waduk, karena pada dasarnya masyarakat menyetujui pembangunan waduk di daerah Lambo. Alternatif lokasi yang diberikan adalah di Malawaka atau Lowo Phebu. Karena jika pembangunan waduk di lokasi ini maka seluruh kemungkinan kerugian atas kehilangan yang disampaikan sebelumnya tidak akan dialami oleh masyarakat adat Rendu, Lambo dan Ndora. Lokasi yang ditawarkan masih berada dalam wilayah adat, selama ini tidak digarap karena struktur tanah yang berbatu-batu dengan topografi yang curam. Daerah ini berada dalam aliran suangai yang sama yakni DAS Aemau. Selain itu, tersedia akses jalan yang baik untuk mobilisasi alat dan fasilitas pembangunan menuju 2 lokasi alternatif tersebut.

Masyarakat Rendu, Lambo dan Ndora tidak seluruhnya melawan pembangunan waduk. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok besar yaitu kelompok yang menerima pembangunan tanpa syarat, kelompok yang menerima pembangunan dengan syarat adanya pengakuan hakhak masyarakat adat atas tanah sehingga ganti rugi/ganti untung atau bentuk kompensasi lainnya itu tetap sasaran untuk mereka yang sungguh berhak dan kelompok yang menolak pembangunan di waduk dengan alasan-alasan yang telah disampaikan sebelumnya. AMAN, PPMAN dan Pemuda AMAN selama ini mendukung perjuangan kelompok yang menolak pembangunan karena dua alasan prinsipil yaitu masyarakat adat Rendu adalah anggota AMAN sejak 17 Maret 1999 dan substansi perjuangan kelompok penolak pembangunan waduk merupakan implementasi dari perintah masyarakat adat seluruh nusantara yang tertuang dalam anggaran dasar dari AMAN dan organisasi sayapnya.

Perlawanan yang sudah mereka lakukan selama ini adalah melakukan dialog dengan berbagai pihak di tingkat lokal maupun dengan Menteri PUPR. Selain itu menyampaikan pernyataan sikap dan perlawanan melalui demonstrasi ke Pemda dan DPRD Nagekeo serta membangun posko penjagaan di pintu masuk menuju lokasi pembangunan waduk. Eskalasi perjuangan dan tindakan kekerasan terhadap kelompok penolakan ini meningkat sejak bulan September 2021 pada saat proyek waduk telah mendapatkan pemenang tendernya. Pihak pemrakarsa proyek, pelaksana proyek, Pemda Nagekeo dengan dikawal oleh polisi mengawali kegiatan mereka dengan menanam papan nama proyek selanjutnya berusaha untuk memasuki lokasi proyek guna melakukan pengukuran. Namun kegiatan ini mendapatkan aksi perlawanan dari masyarakat terutama perempuan Rendu, Ndora dan Lambo.

Para perempuan ini sempat beberapa kali menggagalkan rencana pengukuran oleh pihak pelaksana proyek walaupun dikawal oleh pihak Polres Nagekeo dan satuan Brimob Polda NTT.

Mereka tetap bertahan di posko pintu masuk dan tidak mengizinkan untuk dilakukan pengukuran. Akibatnya mereka mengalami berbagai bentu kekerasan dari aparat seperti kekerasan verbal dan kekerasan fisik (didorong) karena polisi membongkar pagar. Bahka ada beberapa yang diborgol, para perempuan juga sempat melakukan aksi bertelanjang dada saat menghadapi polisi.

Rangkaian kekerasan awal ini, telah dilapokan (diadukan) PPMAN ke Propam Mabes Polri pada tanggal 20 Desember 2021 dengan No: 105/ppman-XII/2021. Dan telah pula mendapat tanggapan dari Kapolda NTT dengan No: B/508/II/HUK.12.10/2022 tertanggal 26 Februari 2022 yang menyatakan bahwa surat pelimpahan Dumas dari Kadiv Propam Polri terkait pengaduan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara telah diterima dan ditindaklanjuti Bidpropam Polda NTT. Bentuk tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan penggantian Kapolres dari AKBP Agustinus Hendrik Fai, SH,MH kepada AKBP Yudha Pranata melalui Surat Telegram Nomor: ST/166/I/KEP/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol. Wahyu Widada.

Setelah Kapolres yang baru menjabat terjad berbagai kekerasan dan rekayasan persetujuan masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan waduk Lambo di Lowo Se, seperti :

1. Pada tanggal 23 Maret 2022 Kapolres Nagekeo berkunjung dan bertemu dengan Masyarakat adat di Malapoma. Hadir pada kesempatan itu Suku Kawa dan Suku Rendu. Pada kesempatan itu Kapolres melakukan :

a. Penyampaian bahwa ia bertindak sebagai Pembina Kantibmas yang bertugas menjaga dan memastikan bahwa semua warga aman,tertib,dan kondusif.

b. Kedatangannya untuk mendengar langsung keluhan masyarakat berkaitan keluhan masyarakan yang akan disampaikan ke pemerintah berkaitan dgn PSN.

c. Mendampingi masyarakat suku Kawa untuk melakukan ritual adat atas permintaan dari suku Kawa

Pernyataan Kapolres ini langsung dibantah oleh salah seorang tokoh muda dari Rendu bahwa: Ritual di Lokasi Titik Nol Lowo Se harus dilakukan oleh orang Rendu karena itu tanah ulayat dari suku rendu. Masyarakat Rendu keberatan jika Kapolres mengizinkan, berarti akan menciptakan konflik horizontal. Akhirnya dalam pertemuan itu Kapolres memutuskan untuk membuat ritual di Kampung adat Kawa.

2. Pada tanggal 24 Maret 2022, Kapolres bersama Masyarakat Adat Kawa, Ketua DPRD Nagekeo, Asisten 1 Setda Nagekeo, Camat Aesesa serta serta Pol-PP langsung turun ke lokasi titik Nol Lowo Se. Pada kesempatan itu nyaris terjadi konflik antara masyarakat Adat Rendu dan Kawa. Namun akhirnya terkendali dan seterusnya terjadi dialog yang difasilitasi oleh Asisten 1 di bawah pohon asam di lokasi Lowo Se.

Dalam dialog itu, Masyarakat Rendu (Mateus Bhui dan Bernadinus Gaso) menjelaskan tentang asal-usul lokasi Lowo Se sebagai wilayah adat masyarakat adat Rendu. Untuk penjelasan ini secara adat diakui dan tidak ada bantahan dari masyarakat Suku Kawa.

Suku Kawa hanya menjelaskan bahwa telah dilakukan penyerahan lahan dari Masyarakat Adat Isa, Gajah dan Rendu kepeda Pemerintah untuk PSN, namun pernyataan ini tanpa bukti dan mungkin juga kalau ada bukti hanya berupa penyerahan sepihak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab.

Kepala Desa Rendu Butowe pada kesempatan itu juga diberikan waktu untuk menjelaskan tentang cakupan wilayah administrasi desanya. Dari penjelasan Kepala Desa menujukan beberapa titik yang diklaim oleh suku Kawa termasuk dalam wilayah adat suku Rendu. Pertemuan ini lalu bubar tanpa kesimpulan apapun.

Pada kesempatan itu, Kapolres sempat mengeluarkan perintah dengan nada tegas agar Kepala Desa menjaga alat-alat berat yang sudah berada di lapangan karena itu alat adalah milik negara.

3. Tanggal 30 Maret 2022 Pemasangan Bendera merah putih di sepanjang jalan dari Malapoma hingga titik nol yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Nagekeo dan tim survey. Sambil memasang bendera merah putih, polisi mengancam warga dengan mengatakan jika ada yang cabut bendera merah putih itu maka akan ditangkap dan diproses hukum. Polisi juga mengatakan bendera AMAN yang tidak penting saja dipasang. Lebih baik pasang bendera merah putih.

4. Pada tanggal 4 April 2022 Kapolres Nagekeo memimpin langsung Apel Siaga di Lokasi Lowo Se. Pada saat itu Kapolres Nagekeo menegaskan akan menindak tegas siapa yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

https://floresku.com/read/gelar-apel-di-titik-nol-kapolres-nagekeo-waduk-mbayuntuk-kemakmuran-dan-kemaslahatan-masyarakat.

5. Setelah apel siaga itu, Kapolres dan anggotanya lalu bergabung dengan masyarakat adat (tidak diketahui suku asal dari masyarakat adat yang dimaksud) untuk melakukan ritual adat, namun masyarakat adat Rendu sekali lagi menghadang mereka. Karena penghadangan ini 23 orang (22 Laki-laki dan 1 orang perempuan) masyarakat Rendu ditangkap oleh pihak kepolisian.

Setelah ditangkap, 23 orang ini lalu di bawah ke Polres Nagekeo untuk dimintakan keterangan. Menurut informasi dari mereka sebelum mengambil keterangan 22 orang laki-laki ini sempat dijemur diteriknya matahari, beberapa dari mereka sempat dipukul dan ditendang oleh Kapolres dan beberapa anggota polisi lainnya. Mereka juga sempat mendapatkan represi mental berupa ancaman dan olok-olokan dari anggota polisi.

Ada satu anggota masyarakat (Matius Bui) yang sempat dilakukan persekusi oleh seorang wartawan di dalam ruangan kantor Polisi ketika sedang diambil keterangan. Wartawan ini bukan Polisi, masuk ke dalam ruangan pemeriksaan dan melakukan persekusi terhadap terperiksa dihadapan polisi dan semua itu dibiarkan seolah-olah benar dan normal.

Hal menarik lainnya yang terjadi adalah, seorang warga masyarakat adat Rendu atas nama Hiparkus Ngange yang datang ke Polres untuk menjenguk saudara-saudaranya yang ditangkap, justru ditangkap, dipukul dan diambil BAP dengan tuduhan yang direkayasa.

https://news.okezone.com/play/2022/04/05/1/146715/terkait-penangkapan-wargatolak-pembangunan-waduk-lambo-di-nagekeo-polisi-belum-bersuara

Setelah selesai memberikan keterangan yang di mulai sekitar pukul 14.00 s/d 12.00 Wita, kecuali Hiparkus Ngange diizinkan pulang, 23 warga ini tidak diizinkan pulang dan menginap di Polres Nagekeo. Mereka tidur beramai-ramai di lantai beralaskan karpet di aula Polres Nagekeo.

6. Keesokan paginya tanggal 5 April 2020, mereka bertemu dengan Kapolres di Aula Polres Nagekeo. Pada pertemuan itu, Polres menyapa mereka satu per satu dengan gaya humanis dan seterusnya memberikan instruksi agar menerima pembangunan Waduk di Lowo Se. Pernyataan ini akan disampaikan di hadapan media lokal agar bisa disebarluaskan.

Sebelum memberikan pernyataan kepada Media yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Kapolres, Kapolres masih menegaskan kepada Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo untuk menyatakan untuk menerima pembangunan waduk. Kalau tidak demikian, maka dari antara mereka ada yang akan tidak dipulangkan atau diteruskan proses hukumnya dengan ancaman pidana 15 berdasarkan UU darurat No: 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam. Karena dalam aksi sebelumnya terbukti ada warga yang membawa senjata tajam (berupa parang).

Akibat kekerasan fisik dan psikis yang dialami sehari sebelumnya dan ditambah pula dengan ancaman pidana tersebut akhirnya Bernadinus Gaso sebagai Katua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo memberikan pernyataan sebagaimana tersiar dalam video dan berita berikut ini. (Terlampir).

• https://www.youtube.com/watch?v=oYX UdncuHA

https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313149300/kepada-kapolres-nagekeobernadinus-janji-kibarkan-merah-putih-tanda-dukungan-pembangunan-waduklambo

http://florespos.net/fppwl-siap-dukung-pembangunan-waduk-lambo-di-lowose

https://zonalinenews.com/2022/04/akhirnya-fppwl-dukung-pembangunanbendungan-di-mbay-nagekeo/

https://www.storiloka.com/ntt/pr-3653145227/ngeri-ngeri-sedap-fppwl-nyatakandukungan-pembangunan-waduk-lambo-di-nagekeo

Setelah membuat pernyataan ini, 23 orang ini kemudian dipulangkan ke kampungnya masingmasing dengan mobil dan pengawalan Polisi.

2.5.4 Media

Media lokal di NTT tidak bisa berbuat apa-apa atas konflik yang terjadi pada masyarakat di Nagekeo atas proyek strategis nasional pembangunan bendungan. Pemberitaan yang viral terkait hal tersebut adalah media dari Maumere. Media sebenarnya kesulitan untuk menjangkau ke sana, walau ada kawan media di sekitar wilayah Nagekeo, tapi tidak melakukan back-up perjuangan masyarakat atau pun mengangkat hak-hak masyarakat yang terabaikan. Konflik ini sudah dilaporkan sejak 2017, Komnas HAM sudah datang ke Nagekeo dan bertemu dengan masyarakat. Media di sekitar Nagekeo lebih banyak meliput tentang hak atas tanah, bukan HAM atau terkait perempuan. Banyak perempuan di Nagekeo yang mengabadikan dan mendokumentasikan apa yang mereka alami dan kemudian disebarluaskan ketika media-media tidak memiliki keberpihakan kepada mereka.

Jaringan masyarakat sipil yang membuka posko di sekitar Nagekeo untuk pengaduan masyarakat, dibubarkan oleh Lurah karena tidak ada izin dan diduga akan menimbulkan kekacauan. Beberapa hal yang dialami oleh perempuan-perempuan di Lambo, yang pertama adalah tentang hak untuk mempertahankan tanahnya itu terancam. Perempuan-perempuan mempertahankan tanah karena mereka melihat ikatan sejarah yang ada serta masa depan. Kedua mereka mengalami tindak kekerasan saat mereka melakukan penolakan ketika menyampaikan keluhan secara terbuka dan berdampak pada sosial dan ekonomi. Dari pemerintah pusat juga menjanjikan ganti untung dan perubahan profesi.

Masyarakat yang terdampak langsung memang jumlahnya sedikit, jumlah mereka semakin menyempit dan kecil, lama-lama mereka menyerah. Ditambah lagi ada konflik internal dengan suku lain. Pemda tetap konsisten untuk melanjutkan pembangunan bendungan. Masyarakat juga bukan menolak pembangunan bendungannya, tetapi lokasi pembangunannya agar tidak di Mbay tapi dipindah ke lokasi yang masyarakat sarankan. Terkait dengan intimidasi, media yang membuat pemberitaan tentang konflik yang terjadi di Nagekeo yang berkaitan dengan proses pembangunan bendungan Lambo mengalami intimidasi dari Polisi.

"Berbicara tentang waduk Lambo, tidak hanya ibu-ibu yang mendapatkan intimidasi. Saya sendiri juga merasakan, terutama dari Pak Kapolresnya yang baru. Dia itu provokator masyarakat disini. Saya kan kalau buat berita itu saya upload ke grup masyarakat. Nah dia minta supaya untuk jangan lagi menyebarkan berita demi kebaikan masyarakat. Dia mempermasalahkan karena saya tidak ada di TKP sehingga tidak merasakan langsung. Saya mengatakan bahwa saya tidak perlu ada di sana untuk mengetahui apa yang terjadi. Kemudian suatu hari polisi menelpon saya bahwa ada yang dia tangkap sebanyak 24 orang. Polisi meminta jangan memberitakan lagi. Saya bilang selagi ada video dan data yang masuk ke saya akan terus saya beritakan, saya tidak takut. Kapolres minta saya datang menemuinya."

Yang sangat berperan besar adalah Kepolisian Nagekeo. Kepolisian hingga meminta media agar menghentikan peliputan dan pemberitaan. Persoalan ganti untung juga belum di terima oleh masyarakat. Kapolres Nagekeo datang ke masyarakat dan menemui ketua-ketua adat dan melakukan penghormatan.

2.6 Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II

Pertemuan dilakukan pada 25 Agustus 2022 secara daring antara Komnas Perempuan dan Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air. Pertemuan dilakukan guna melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi dari Kementerian PUPR terkait pemantauan lapangan yang dilakukan Komnas Perempuan atas pengaduan masyarakat Rendu yang terdampak pembangunan Waduk Lambo.

Lucky Torah sebagai Tenaga Ahli KemenPUPR (Direktorat Sumber Daya Air) menjelaskan bahwa mekanisme suatu pembangunan dalam proses pengadaan tanah menggunakan UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 serta PP No. 19 Tahun 2021 yang menjabarkan 4 tahap pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Lambo sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan dibuat oleh instansi yang membutuhkan tanah melalui KemenPUPR Direktorat Sumber Daya Air diwakili oleh BWS NT II membuat dokumen perencanaan.

2. Tahap persiapan, penetapan lokasi akan disahkan oleh Gubernur melalui mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah tingkat II. Penetapan lokasi melalui mekanisme yang panjang dilakukan konsultasi publik dengan masyarakat, hasilnya dapat menyatakan apakah penentuan lokasi ditetapkan atau dibatalkan. Jika terjadi penolakan masyarakat maka akan dibentuk tim kajian yang dipimpin oleh Sekda yang bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan input kepada Gubernur terkait penetapan lokasi tersebut. Penentuan lokasi merupakan pintu untuk melanjutkan tahapan pembangunan selanjutnya.

3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini merupakan tanggung jawab BPN yang kemudian didelegasikan kepada kabupaten/kota. "BPN sebagai panitia pengadaan/pembebasan tanah memiliki satgas-satgas yang diketuai oleh Kakandim atau Kakan Pertanahan Kabupaten/Kota. Satgas A menangani teknis pertanahan, output peta bidang. Satgas B menyangkut hal-hal yang diatas tanah termasuk perumahan, perkebunan, pertanian (yang dilakukan oleh kedinasan terkait). Lalu keluar hasil identifikasi dan inventaris yang nantinya akan dinilai oleh lembaga independent yaitu konsultan jasa penilaian publik (KJPP). KJPP yang melakukan penilaian semua yang terdapat di atas tanah termasuk perhitungan dampak sosialnya"(Lucky Torah – TA KemePUPR, 25 Agustus 2022).

4. Tahap legalitas, pada tahap ini ditetapkan sertifikat tanah tersebut menjadi kepemilikan barang milik negara. Dalam pembangunan Waduk Lambo tanah tersebut menjadi milik Dirjen Sumber Daya Air KemenPUPR

Berikut merupakan skema pembangunan Waduk Lambo yang disampaikan oleh Neny Hidayat selaku perwakilan dari BWS NT II:

PUPUPR Skema Rencana Aksi Pembahasan lahan Bendungan Mbay/Lambo TA 2021 SIGAP MEMBANGUN NEGERI Lahan Masyarakat: 501,33 Ha 485 Bidang Delegasi Tugas Kebutuhan Lingkar Luar oleh dari Kanwil 1. Appraisal Satgas A dan B Lahan ATR/BPN NTT ke Penetapan Peta 2. Musyawarah 592,59 KANTAH Nagekeo selisih : [SK Bidang (BPN) Bentuk Ganti (PENLOK) 617 Ha sudah diumumkan Rugi 485 Bidang no.80/SK53/AT02.0 554 Bidang 3. Validasi 2/VI/2020) Selisih Luas: 91,26 Ha GANTI RUGI 69 Bidang Rencana Revisi PENLOK

Neny Hidayat juga menyampaikan bahwa terdapat pembaharuan dari penlok yang telah disepakati sebelumnya seluas 592 Ha menjadi 617, 6 Ha karena adanya perbedaan pengukuran dari BPN. Selanjutnya disampaikan oleh Pak Medya selaku DJSDA Kementerian PUPR bahwa pembangunan Waduk Lambo mulai diproses sejak tahun 1999, lokasi bendungan di kabupaten Nagekeo, kapasitas air yang ditampung 51,74 juta M3, luas genangan 499,55 Ha. Pembangunanan Waduk Lambo bermanfaat untuk irigasi Mbay Kanan 4.966 Ha dan Mbay Kiri 932,6 Ha. Pemenuhan air baku 205 liter/detik dan pengendali banjir 283,33 m3/det, selain itu juga bermanfaat untuk sektor pariwisata.

UPUPR Kronologi PENLOK Bendungan Mbay/Lambo SIGAP MEMBANGUN NEGERI
NoData / Dokumen Keputusan Gubernur NTT Nomor : 414/KEP/HK/2019 fentang LokasiTanggalKeterangan
414/KEP/HK/2019 fentang Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kec. Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kec. Aesesa, dan Desa Ulupulu Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo Prov. NTT Keputusan Gubernur NTT Nomor :20 Desember 2019Luas = 592.59 Ha Jangka Waktu = 2 tahun, dapat diperpanjang 2 tahun Luasan mengikuti LARAP tahun 2018
2Keputusan Gubernur NTT Nomor : 432/KEP/HK/2021 fentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kec. Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kec. Aesesa, dan Nagekeo Prov. NTT Keputusan Gubernur NTT Nomor :17 Desember 2021Luos = 592,59 Ha Penambahan jangka waktu PENLOK hingga 21 Desember 2022
3Keputusan Gubernur NTT Nomor : 434/KEP/HK/2021 tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kec. Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kec. Aesesa, dan Desa Ulupulu Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo Prov, NTT21 Desember 2021Luas = 617,76 Ha Luasan mengikuti Data Identifikasi dan Inventarisasi BPN 2018

Pembangunan Waduk Lambo merupakan proyek strategis nasional masuk dalam Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres No. 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dengan luas berdasarkan hasil pengukuran BPN sebesar luas bidang tanah 501.327 Ha, luas sungai 112,830 Ha dan luas jalan eksisting 3,607 Ha. Total bidang yang terukur oleh BPN sebesar 617,764 Ha. Dengan perizinan pembangunan sebagai berikut:

● Izin pembangunan lingkungan berdasarkan keputusan Kepala DPMPTSP No.668/05/DPM-PTSP/2019

Izin kelayakan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Kepala DPMPTSP No.668/05/DPM-PTSP/2019

Persetujuan desain bendungan berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. SA.0403- Mn/660.

Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Mbay berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. SA.0403-MN/661.

Adapun kronologis tahapan persiapan pembangunan Waduk Lambo, sebagai berikut : Tahun 1999 dilakukan pelaksanaan studi kelayakan bendungan.

Tahun 2001-2002 dilakukan kegiatan detail desain bendungan Waduk Lambo lalu dilakukan Amdal pembangunan waduk tetapi tidak selesai, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan amdal tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai dokumen lingkungan.

Tahun 2018, amdal dan larap serta DD dan sertifikasi desain bendungan Mbay/Lambo dilakukan kembali.

Tahun 2019, dilakukan penyelidikan geologi dan pembuatan model test dan sertifikasi desain bendungan Mbay/Lambo. 20 Februari 2019, izin lingkungan hidup dan kelayakan lingkungan hidup pembangunan bendungan Mbay diterbitkan.

20 Desember 2019, SK Penlok pembagunan bendungan Mbay/Lambo diterbitkan oleh Gubernur NTT

29 Januari 2021, izin penggunaan sumber daya air bendungan Mbay/Lambo diterbitkan oleh KemenPUPR.

13 April 2021, persetujuan desain pembangunan dan izin pelaksanaan konstruksi bendungan Mbay/Lambo diterbitkan

30 Juni 2021, kontrak supervisi pembangunan bendungan Mbay untuk paket 1 dan 2 diterbitkan.

19 Agustus 2021, kontrak pembangunan bendungan Mbay paket 1 dan 2 diterbitkan.

17 Desember 2021, SK penlok yang pertama berakhir sehingga diterbitkan SK penambahan jangka waktu penlok dari Gubernur NTT (SK Gubernur NTT No. 432/KEP/HK/2021)

21 Desember 2021, SK perubahan Penlok Gubernur NTT diterbitkan (SK Gubernur NTT No.434/KEP/HK/2021)

Saat ini proses pembangunan Waduk Lambo terus berjalan untuk progres pekerjaan konstruksi dan supervisi terdiri dari 3 paket. Paket 1 adalah kegiatan konstruksi dengan progres pembangunan fisiknya 3.28 %, sedangkan untuk paket 2 dengan progres kegiatan konstruksi sebesar 2.43%. Untuk paket 3 adalah paket supervisi atau pengawasan terkait pekerjaan paket 1 dan 2. Lokasi pembangunan dilakukan di Lowo Se. Terdapat 3 alternatif wilayah pembangunan yaitu Lowo Se, Lowo Phebu dan Malawaka. Berdasarkan hasil kajian maka ditetapkan Lowo Se sebagai lokasi ideal pembangunan waduk karena memliki daya tampung air yang terbesar. Hal ini dikarenakan jika pembangunan waduk di Lowo Phebu da Malawaka tinggi bendungan tidak boleh lebih dari 30 meter karena di bagian hulu terdapat air terjun Ngabatata yang tidak boleh digenangi air. Sedangkan di Lowo Se posisinya berada di bagian hulu air terjun maka tidak akan menggenangi air terjun tersebut. Terkait perhitungan umur waduk yang ditentukan oleh laju sedimentasi disimpulkan bahwa di Lowo Phebu dan Malawaka laju sedimentasi lebih tinggi dibanding di Lowo Se.

Resume Data Teknis – Manfaat - Masalah

NoLokasi Terpilih AlternafifAlternatifAlternatifAlternatif MALAWAKA
1TEKNIS 1 Tinggi Bendungan
MANm483030
37
36
2 VolumeTotal MAN7.3
Efeklif2.56.5
3 Luas GenanganHa32,8 6061234.9
Thn5012.5
4 Umur Waduk MANFAAT232.5
。FAAT
1 Air Baku201.000 (Daerah sekitar & Hilir)201.000 (Daerah hilir saja)201.000 (Daerah hilir saja)
2 Air TerjunDebit terjaga
3 PariwisataMasyarakat sekitar Lowo SeMasyarakat sekitar Lowo PhebuMasyarakat sekitar Lowo Malawaka
4 Sawah1500265600
5 Konservasi (Muka Air Tanah)Masyarakat sekitar Lowo SeMasyarakat sekitar Lowo PhebuMasyarakat sekitar Lowo Malawaka
6 Infrastruktur di sekitar lokasiMasyarakat sekitar Lowo SeMasyarakat sekitar Lowo PhebuMasyarakat sekitar Lowo Malawaka
MASALAH UTAMA
1 Doerah GenanganDaerah Aktivitas Ekonomi 96 KKTidak ada aktivitas ekonomiTidak ada aktivitas ekonomi
Kebun - Ladang
2 InfrastrukturRelokasi Jalan - JembatanTidak adaTidok ada
Air Terjun
3 Ngabatatahook TorgonMaeBagian bawah air terjun tergenangBerpotensi tergenang saat banjirarpotensi tergenang saat bo

Selanjutnya Pak Medya selaku DJSDA Kementerian PUPR juga menjelaskan bahwa semua kegiatan dan proses pembangunan yang dimulai dari studi kelayakan memiliki mekanisme konsultasi publik. "Hasil dari desain studi kelayakan dikonsultasikan kepada masyarakat sehingga kami mendapatkan masukan substantif dari sektor manapun untuk kepentingan masyarakat. Jika sudah disepakati oleh masyarakat maka akan dilakukan tahap detail desain lalu melakukan konsultasi publik juga dimulai dengan diskusi intim dan laporan akhir. Jika desain telah disetujui secara keseluruhan dan secara detail maka akan dikonsultasikan kepada masyarakat yang terdampak dan memiliki kepentingan"(Medya-DJSDA Kementerian PUPR, 25 Agustus 2022).

Konsultasi publik dilakukan pada tahap studi kelayakan, detail desain dan penetapan lokasi. Penentuan lokasi pembangunan Waduk Lambo disahkan oleh Gubernur NTT, sebelumnya Pemda Nagekeo melakukan konsultasi publik yang berkaitan dengan dikeluarkan atau tidaknya penetapan lokasi. Pada tahap ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menolak, jika penolakan dilakukan sesuai aturan yang berlaku maka penlok (penentuan lokasi) tidak dapat disahkan. Sedangkan untuk sosialisasi dilakukan pada tahap proses pembangunan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai dampak pelaksanaan pembangunanan kepada masyarakat. Dampak pembangunan Waduk Lambo yang disampaikan kepada masyarakat adalah kehilangan tanah, kemudian pemerintah memberikan mekanisme pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi. "Pemberian ganti rugi dinilai oleh lembaga independent yang dilakukan oleh KJPP untuk menilai dan menetapkan nilai ganti rugi. Pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh KemenPUPR sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012, pelaksanaan penggantian ganti rugi dengan sangat layak, karena nilai yang di appraisal oleh KJPP bukan hanya nilai materi saja melainkan nilai historis dan fisiologis terkaitan dengan desa dan masyarakat sekitarnya. Bisa dikatakan penilaian bukan hanya ganti rugi materi melainkan perhitungan ganti rugi lainnya juga" (Medya-DJSDA Kementerian PUPR, 25 Agustus 2022).

Neny Hidayat juga menyampaikan bahwa saat ini progres pengadaan tanah sudah berjalan sekitar 81 bidang terealisasi, sebesar 30 milyar sudah terbayar pada April 2022, BWS sebagai pemilik dan pembangun bendungan memastikan bahwa pemerintah benar-benar membayar dan hadir untuk pengadaan tanah melalui LMAN Kementerian Keuangan. Untuk tahap II pembayaran dilakukan sebelum tanggal 8 September 2022 yang akan membayarkan 267 bidang sebesar 98 milyar. Saat ini proses pembayaran sedang tahap pemeriksaan untuk pengecekan persiapan pembayaran oleh LMAN.

Medya juga menjelaskan terkait dengan situs dan makam keluarga akan dilakukan pembebasan lahan dan mengakomodir pemindahannya. Pemindahan ini menjadi tanggung jawab KemenPUPR dari segi agama dan budaya. Sebelum pemindahan akan dilakukan pembicaraan dengan masyarakat untuk teknis pemindahaan dan pilihan lokasinya.

Selain mempertimbangkan dampak langsung, dalam sebuah pembangunan KemenPUPR juga sudah mempertimbangkan terkait risiko bencana sehingga pada awal dilakukan studi kelayakan sudah diperhitungkan bencana yang ditimbulkan terkait pembangunan pada setiap tahapannya. KemenPUPR juga sudah membuat dokumen mitigasi bencana yang dinamakan Rencana Tindak Darurat (RTD) yang akan disosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi pembangunan Waduk Lambo. Dalam dokumen tersebut disampaikan secara teknis konstruksi pembangunan yang sesuai perencanaan desain yang menyebabkan kecilnya risiko pembangunan. Tetapi sekecil apapun risiko dalam pembangunan perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga jika terkadi bencana sudah disampaikan bentuk mitigasinya. Selama pelaksanaan konsultasi publik maupun sosialisasi dengan masyarakat selalu didampingi oleh Pemda setempat dan tokoh masyarakat sehingga jika dalam penyampaiannya terkendala bahasa maka akan dibantu oleh Pemda dan tokoh masyarakat. Selanjutnya Lucky Torah menambahkan bahwa perlu juga disampaikan dampak risiko, memperhitungkan faktor-faktor keamanan dan memiliki komite keselamatan bendungan (KBB). Pada proses pembangunan juga perlu adanya keterlibatan masyarakat sekitar sesuai dengan kemampuannya, baik laki-laki maupun perempuan (penyerapan tenaga kerja)

KemenPUPR sebelum berdialog dengan Komnas Perempuan, telah melakukan dialog dengan Komnas HAM dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Kesimpulan hasil dialog tersebut tertera dalam surat tentang tindak lanjut penanganan kasus pembangunan Waduk Lambo berdasarkan surat KHAM No.0.853/R-PMT/IX/2019 yang berisikan :

● Pembangunan Waduk Lambo termasuk dalam 7 proyek strategis nasional di Nusa Tenggara, sudah memiliki penilaian dari BWS dan studi maupun survey LARAP.

Lokasi pembangunan Waduk Lambo tidak bisa digeser ke wilayah lain karena penetapan lokasi sudah mengacu pada hasil kajian Tim Teknis BWS NTT dan KemenPUPR.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap memberikan atensi terhadap hak-hak warga dan melakukan sensus warga yang potensial terkena dampak di 3 desa yaitu Labolewa, Rendubutuwe dan Ulupulu. Hal ini penting guna mengidentifikasi warga yang berhak mendapatkan ganti rugi dan proses relokasi warga dari lokasi pembangunan waduk.

Masih terdapat kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait dengan luasan lahan masyarakat dan lokasi yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan, misalnya 295 Ha atau 431 Ha.

Pemkab perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan warga sehingga masyarakat memperoleh informasi yang menyeluruh terkait rencana pembangunan Waduk Lambo termasuk kepastian mengenai luasan wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan waduk. Pihak kantor pertanahan Nagekeo masih menunggu penetapan lokasi dari Gubernur NTT, baru kemudian dilaksanakan pengukuran lokasi (tahun 2019).

NoAspekInformasi yang dieksplore/Pertanyaan KunciInformasi yang terkumpul
Lingkungan dengan pertanyaan: di dalam komunitas adatnya (kosmologi ruang)alam/ekologi, baik secara spiritual maupun material Bagaimana Perempuan memaknai kehadiran lingkungan? Narasi keterhubungan Perempuan memaknai lingkungan Bagaimana akses Perempuan dalam pengelolaan lingkungan (sebelum dan sesudah adanya konflik)?Lokasi yang dipersengketakan dimaknai sebagai rujukan identitas diri oleh perempuan, karena: Merupakan lokasi identitas komunitas Masih ada situs bersejarah yg terkait semesta keyakinan masyarakat setempat Lokasi ingatan sejarah keluarga, terkait makam, dari perkawinan Sumber penghidupan lintas generasi
Dampak persengketaan dan penyikapan sengketa Pemerintah mengusulkan untuk mengganti kerugian didasarkan pada luasan lokasi yang dikelola oleh masing-masing individu/keluarga dan aset di atasnya, termasuk tanaman. Proses ini dianggap oleh pihak pemerintah sebagai solusi dan ganti untung. <-- asisten 1 Kab Nagakeo Namun bagi perempuan, penyikapan ini justru merugikan karena: Kehilangan rujukan jati diri. Bagi perempuan, tanah adalah titipan dari generasi leluhur yang diperjuangkan dengan darah dan menjadi tanggung jawab untuk menjaganya. Juga,
Pemerintah mengusulkan untuk mengganti kerugian didasarkan pada luasan lokasi yang dikelola oleh masing-masing individu/keluarga dan aset di atasnya, termasuk tanaman. Proses ini dianggap oleh pihak pemerintah sebagai solusi dan ganti untung. <-- asisten 1 Kab Nagakeo Namun bagi perempuan, penyikapan ini justru merugikan karena: Kehilangan rujukan jati diri. Bagi perempuan, tanah adalah titipan dari generasi leluhur yang diperjuangkan dengan darah dan menjadi tanggung jawab untuk menjaganya. Juga, merupakan benteng dari kerusakan lebih besar (terjemahan bebas dari lagu yang disusun oleh perempuan) Kehilangan sumber penghidupan karena jenis tanaman tidak bisa serta-merta ditemukan di lokasi baru dan butuh waktu untuk tanaman bisa dipanen Kehilangan jaminan turun-temurun, karena perubahan karakter tanah komunal/ulayat
厂alam dan potensi keterputusan pengetahuan dari perempuan untuk generasi berikutnya. Mode/pola survival perempuan Mengorganisir diri dan berjejaring (dengan perempuan Aman dan PPMAN) untuk mengadvokasi penyelematan lingkungannya Mengembangkan gerakan menenun Menarasikan keterhubungan lingkungan, perempuan dan komunitas, mis. lewat
2Aspek GenderApakah bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan? Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan? Secara umum, Perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai level: individu, komunitas, negara Apa kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan dalam pengelolaan SDA? KeterlibatankepemimpinanPerempuandalamDam Tindakan yang dihadapi (kerentanan dan kekerasan yang dialami) Diskriminasi: marginalisasi dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan tanah Intimidasi untuk tidak melanjutkan protes, baik dalam bentuk ancaman kriminalisasi (desas-desus ataupun sebagai dampak dari kriminalisasi anggota keluarga atau anggota komunitas), ancaman luka fisik jika bentrok
mengembangkan strategi dan konstruksi gender yang digunakan di dalam strategi Pola-pola yang dikembangkan Perempuan dalam bertahan dan mengalami dampakkriminalisasi anggota keluarga atau anggota komunitas), ancaman luka fisik jika bentrok dalam aksi damai, ancaman konflik antar komunitas pro-kontra bendungan Dampak Fisik: Luka lecet, memar dan/atau terkilir karena terjadi aksi saling dorong Psikis: takut tertekan karena stigma "perempuan tidak beradat, menghina adat"
karena aksi buka baju, khawatir berkepanjangan atas dampak jangka panjang dari kehilangan lahan dalam aras personal
Aspek PolitikMemahami soal political ecology, misalnya adakah politikSosial:stigma"antipembangunan", provokator, menghambat kesejahteraan Keterlibatan perempuan dalam mengembangkan strategi dan konstruksi gender yang digunakan: Feminisasi narasi keterhubungan antara tanah dan tubuh perempuan Pola gerakan kultural yang menggunakan peran gender seperti menenun Kepemimpinan perempuan dalam mengkomunikasikan concern dan positioning --> kami bergabung dalam satu forum bukan untuk menolak pembangunan pemerintah, tetapi ingin menyampaikan perasaan seorang perempuan
3Aspek PolitikMemahami soal political ecology, misalnya adakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada gerakan. Misalnya apakah beban kerja bertambah saat kebijakan tersebut dipraktekkan.Proyek waduk merupakan kebutuhan yang dinyatakan lintas kelompok, namun yang menjadi sengketa adalah posisi waduk. Kebutuhan ini sudah disampaikan sejak tahun 80an dan menjadi semakin urgen pasca pemekaran wilayah yang menjadikan Kab Nageko tidak memiliki waduknya sendiri, sementara sumber pengairan berasal dari waduk
masyarakat adat. pengambilan keputusan.Politik negara terhadap lingkungan dan masyarakat yang menduduki di lingkungan tersebut khususnya terhadap Langkah-langkah yang direncanakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak lingkungan maupun dampak pada komunitas akibat penggunaan SDA yang menuai protes. Politik dalam masyarakat: aktor di lapangan dalam konflik SDA baik pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan penggunaan SDA itu dasar pertimbangan, posisinya terkait narasi keterhubungan lingkungan masyarakat adat dan penyelesaian konflik serta posisi Perempuan di dalam peta aktor tersebut maupun akses Perempuan dalam pengambilan keputusan.Pemerintah mengklaim sudah melakukan assesment atas 3 opsi lokasi, 2 diantaranya adalah usulan masyarakat. Hasil asesment menemukan bahwa lokasi sengketa inilah yang paling tepat untuk pembangunan waduk dalam pertimbangan sumber air, luasan daerah yang dapat diairi, biaya pembentukan dinding waduk, usia sendimentasi, dan potensi penggunaan waduk untuk ekowisata. Pemerintah juga menyatakan sudah mengupayakan sosialisasi hasil assessment, dan memfasilitasi kelompok masyarakat yang menolak untuk mempelajari manfaat waduk melalui studi banding (difasilitasi oleh Gorys Mere). Sosialisasi juga sudah dilakukan terhadap kelompok perempuan dengan informasi yang sama bagi kelompok umum. Kelompok masyarakat yang menolak pemilihan lokasi waduk mencurigai objektivitas dari asesment, terutama karena sejumlah pertanyaan kunci yang mencerminkan kekhawatiran warga tidak dapat dijawab dengan memuaskan, misalnya tentang informasi usia waduk, lokasi ketinggian, respon pada kekhawatiran tentang situs atau makam yang akan terendam air, dan tentang bahaya jika waduk bocor. Pemerintah juga dinilai tidak mampu merespon kekhawatiran masyarakat akibat kehilangan jati dirinya sebagai akibat dari kehilangan tanah ulayat
Menyikapi situasi ini, dari pihak pemerintah, kritik utama adalah sikap pasif pemerintah kabupaten dalam melakukan sosialisasi dan persuasi kepada masyarakat. Misalnya BWS sudah menyampaikan informasi teknis, dan ada kebutuhan untuk menyampaikan ke masyarakat dengan cara, bahasa maupun alat komunikasi yang lebih mudah dipahami. Pihak Pemkab menyoal sumber daya yang dimilikiMenyikapi situasi ini, dari pihak pemerintah, kritik utama adalah sikap pasif pemerintah kabupaten dalam melakukan sosialisasi dan persuasi kepada masyarakat. Misalnya BWS sudah menyampaikan informasi teknis, dan ada kebutuhan untuk menyampaikan ke masyarakat dengan cara, bahasa maupun alat komunikasi yang lebih mudah dipahami. Pihak Pemkab menyoal sumber daya yang dimiliki untuk bisa melakukan sosialisasi secara meluas karena sifat pembangunan adalah proyek strategis nasional (PSN) dan dianggap seabgai tanggung jawab BWS (pusat). Di tingkat Provinsi, pemprov menyatakan pembangunan telah mengikuti regulasi sejak tahap perencanaan, dan turut mencari jalan tengah untuk mengatasi protes mengingat proyek ini merupakan kepentingan umum dan berdasarkan musyarawarah sejak tingkat desa. Dalam kondisi ini, pihak kepolisian menjadi yangMenyikapi situasi ini, dari pihak pemerintah, kritik utama adalah sikap pasif pemerintah kabupaten dalam melakukan sosialisasi dan persuasi kepada masyarakat. Misalnya BWS sudah menyampaikan informasi teknis, dan ada kebutuhan untuk menyampaikan ke masyarakat dengan cara, bahasa maupun alat komunikasi yang lebih mudah dipahami.
masyarakat. Misalnya BWS sudah menyampaikan informasi teknis, dan ada kebutuhan untuk menyampaikan ke masyarakat dengan cara, bahasa maupun alat komunikasi yang lebih mudah dipahami. Pihak Pemkab menyoal sumber daya yang dimiliki untuk bisa melakukan sosialisasi secara meluas karena sifat pembangunan adalah proyek strategis nasional (PSN) dan dianggap seabgai tanggung jawab BWS (pusat). Di tingkat Provinsi, pemprov menyatakan pembangunan telah mengikuti regulasi sejak tahap perencanaan, dan turut mencari jalan tengah untuk mengatasi protes mengingat proyek ini merupakan kepentingan umum dan berdasarkan musyarawarah sejak tingkat desa.
karismatik bernama Vincent Sina). Namun, kebutuhan waduk ini terus-menerus muncul dalam
kebutuhan waduk ini terus-menerus muncul dalam aspirasi perencanaan pembangunan daerah, terutama pasca pemekarana kabupaten sehingga nagakeo kehilangan akses otoritas pada waduk Sutami, terkait kewenangan tata kelola sumber daya alam (air) lintas kabupaten dalam rezim otonomi daerah. Karenanya, pada periode 2014-2015 Pemkab kembali meminta alokasi dana pusat untuk pembangunan waduk, sehingga ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Target penyelesaiannya adalah dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan jika penolakan terus berlanjut dikhawatirkan menjadi proyek mangkrak karena dana tidak terserap, tidak dapat dialokasikan kembali dan kemungkinan dipindahkan ke daerah lain. Pada fase 2 ini, jumlah warga yang menolak terus berkurang karena tidak adanya tokoh lokal sebagai pengikat gerakan (tokoh meninggal dunia) dan intimidasi yang dihadapi warga. Kondisi ini mendorong kelompok warga berjejaring dengan organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh
dapat dialokasikan kembali dan kemungkinan dipindahkan ke daerah lain. Pada fase 2 ini, jumlah warga yang menolak terus berkurang karena tidak adanya tokoh lokal sebagai pengikat gerakan (tokoh meninggal dunia) dan intimidasi yang dihadapi warga. Kondisi ini mendorong kelompok warga berjejaring dengan organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh
kepentingan dari luar.intimidasi yang dihadapi warga. Kondisi ini mendorong kelompok warga berjejaring dengan organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh kepentingan dari luar.
organisamendorong kelompok warga berjejaring dengan organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh
_organmendorong kelompok warga berjejaring dengan organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh
organisasi di luar komunitasnya. Strategi ini rentan dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh kepentingan dari luar.
kependituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh kepentingan dari luar.
dituduh sebagai aksi yang diboncengi oleh kepentingan dari luar. Dalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung
Dalakepentingan dari luar. Dalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat
DalDalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat
一DaDalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat
LmeDalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang
LDalam fase-2, pemerintah juga terkesan cenderung menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang
L一damenggunakan sejarah konflik antar komunitas adat dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi
L-damenggunakan sejarah konflik antar komunitas adat dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi
L-menggunakan sejarah konflik antar komunitas adat dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi
sadan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes
一一dan hirarki dalam komunitas adat itu sendiri yang sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes
一sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes
一sangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一lsangat feodal dan patrilineal untuk mereduksi legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一legitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一pelegitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一—pelegitimasi kelompok masyarakat yang memprotes pembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
一/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
/pepembangunan waduk terkait klaim kepemilikan tanah
dan hak budaya. Strategi ini menghadirkan risiko konflik antar komunitas adat, apalagi ketika kelompok yang diajukan adalah yang akan mendapatkan manfaat terbanyak dari kehadiran waduk. Model strategi konfrontasi kelompok pro- kontra proyek pembangunan di dalam warga sebetulnya kerap ditemukan di banyak konflik SDA lainnya.dan hak budaya. Strategi ini menghadirkan risiko konflik antar komunitas adat, apalagi ketika kelompok yang diajukan adalah yang akan mendapatkan manfaat terbanyak dari kehadiran waduk. Model strategi konfrontasi kelompok pro- kontra proyek pembangunan di dalam warga sebetulnya kerap ditemukan di banyak konflik SDA lainnya. Pelabelan 'ditunggangi kepentingan luar" juga diperburuk dengan ketidakpahaman pada pemaknaan
4Untuk melihat apakah sebuah gerakan merupakan gerakanyang sekedar meniru gerakan luar dan karenanya, merendahkan adat setempat. Label ini semakin memarginalisasikan perempuan dalam proses penyelesaian konflik karena anggapan gampang disusupi kepentingan luar. Padahal dalam proses dialog, penyampaian kekhawatiran perempuan pada pembangunan waduk ini sangat membumi dan sederhana, misalnya terkait dengan janji pada suami yang sudah wafat untuk menjaga tanah, keterhubungan antara pencapaian sebagai ibu dan orang tunggal yang mampu menyekolahkan anak- anaknya, tentang tanggung jawab pada leluhur, tentang sejarah komunitas yang harus ia rawat keberlanjutannya bagi generasi berikutnya. Gerakan penolakan merupakan gerakan yang terus
gerakanyang dilahirkan oleh individu yang kemudian menjadi hadir karena kegelisahan masyarakat pada dampak gerakan bersama/komunal atau lahirnya kesadaran yang akan ditanggung secara personal, keluarga
individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian maupun komunitas adat di jangka pendek maupun terbentuk/terinstitusionalisasi. Apakah gagasan tersebut panjang. Misalnya, saat melihat waduk Jatiluhur yang dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside merendam kuburan leluhur masyarakat setempat, out). Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum semakinmenguatkankekhawatiranbahwa terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi. /penjaga amanah.
terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi. Strategi yang dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan Gerakan. Keterhubungan Gerakan ini dengan Gerakan lain sejenis ditingkat daerah nasional maupun internasional.pembangunan waduk akan membuat mereka melupakan tanggung jawabnya sebagai pelestari /penjaga amanah. Gerakan ini lahir dari dalam, terorganisir dan terinstitusionalisasi, tetapi dengan daya tahan yang terbatas dan rentan terbelah. Gerakan ini terhubung dengan gerakan di nasional, tetapi rentan diisukan sebagai aksi yang ditunggangi kepentingan luar. Jumlah warga yang bertahan terus berkurang dan
5Aspek perlindungan HAMTindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami, posisi APH pada tindakan dan penyikapan kasusnya, dampak dan dukungan pemulihan yang diperoleh. Keterhubungan kasus SDA dengan kasus-kasus lain yang ada di wilayah setempat atau sekitar daerah.Propam Polda NTT sudah melakukan konfirmasi terkait adanya informasi bahwa terjadinya kekerasan oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat yang menyebabkan luka- luka, Perempuan yang di borgol, barang- barang yang dirusak. Pihak Kepolisian berharap agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan sesuai jadwal. Komnas Perempuan bisa melakukan pendekatan secara positif juga. Kepolisian Daerah NTT dan Polres Nagekeo begitu konsisten mengamankan pembangunan ini agar dapat terlaksana tepat waktu dan sesuaidenganrencanapemrakarsa pembangunan yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) NT II dan Pemda Nagekeo. Dikuatkan
juga dengan pernyataan dari Kapolda NTT yang menyampaikan bahwa pembangunan bendungan ini mendapat atensi karena Proyek Strategis Nasional. Pihak Polres Nagekeo menyampaikan klarifikasi terkait penangkapan terhadap 24 orang (di antaranya terdapat 1 orang perempuan) saat aksi. Semuanya diperiksa dan kemudian dilepaskan pada malam hari. Pemeriksaan terhadap 1 orang perempuan yang ditangkap, ditangani dan diperiksa oleh Polwan. Dari penyelidikan kepolisian, 2 orang dijadikan tersangka terkait kepemilikan senjata tajam dan penyebaran berita bohong yang diproses di Reskrim Polres Nagekeo.

BAB III

ANALISIS

Dari pemantauan mengenai pencarian fakta pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo, baik atas kasus yang dilaporkan maupun informasi dari berbagai pihak, dapat diidentifikasikan bahwa:

1. Aspek Lingkungan

Perempuan adat memaknai lingkungan bukan hanya sebagai ruang hidup material, tetapi juga spiritual dan historis. Dalam komunitas adat, tanah merupakan rujukan identitas—mengandung situs bersejarah, makam leluhur, dan penanda relasi lintas generasi. Namun, proyek pembangunan waduk yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) justru mengabaikan nilai-nilai tersebut. Negara melalui Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang PSN memang mendorong percepatan proyek strategis, namun peraturan tersebut tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Praktik penggantian rugi yang dilakukan pemerintah hanya berdasarkan luasan dan nilai material tanah serta tanaman di atasnya menunjukkan bahwa makna lingkungan secara kosmologis dan kultural tidak diakui. Ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dan penghormatan terhadap nilai lokal yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.

Ketika lingkungan terdegradasi, perempuan bukan hanya kehilangan sumber pangan dan obatobatan, tetapi juga kehilangan pengetahuan budaya, termasuk bahan pewarna alam untuk menenun. Perempuan pun mengembangkan pola survival seperti membentuk jejaring advokasi dengan organisasi perempuan adat, menarasikan keterhubungan tanah dan tubuh melalui tembang, serta membentuk forum penolakan. Semua ini mencerminkan ketahanan ekologi berbasis budaya yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan.

2. Aspek Gender

Perempuan mengalami dampak yang kompleks dari proyek pembangunan ini, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan simbolik. Dalam masyarakat patrilineal, perempuan tidak memiliki hak formal atas tanah sehingga jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka menjadi korban ganda: kehilangan ruang hidup dan tidak diakui sebagai subjek penting dalam negosiasi.

Diskriminasi ini mencerminkan lemahnya implementasi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, yang mewajibkan negara menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Tindakan stigmatisasi terhadap perempuan yang melakukan aksi buka baju sebagai bentuk protes damaidengan label "tidak beradat"—adalah bentuk kekerasan simbolik yang bertentangan dengan semangat CEDAW dan standar Komnas Perempuan tentang perlindungan bagi perempuan pembela HAM lingkungan.

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan gerakan terlihat melalui pendekatan berbasis kultural seperti menenun, membentuk narasi tanah sebagai tubuh, dan forum komunikasi perempuan. Strategi ini menantang struktur patriarkal, namun belum mendapat pengakuan atau dukungan dalam kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial. Padahal, dalam kerangka UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara wajib menghormati dan melindungi hak partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

3. Aspek Politik

Proyek pembangunan waduk ini sarat dengan dimensi politik-ekologis. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, mendorong proyek dengan alasan efisiensi, konektivitas, dan kepentingan umum. Namun, pendekatan tersebut lebih menekankan sisi teknokratis dan mengecilkan keberatan komunitas terdampak. Proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya transparan dan partisipatif, bahkan menimbulkan kecurigaan terhadap objektivitas asesmen lokasi.

Padahal, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan desa adat dan menjamin hak asal usul dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, hierarki kekuasaan adat justru digunakan untuk memperlemah kelompok penolak dengan menggandeng kelompok adat yang setuju terhadap proyek. Strategi divide et impera ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang lebih luas.

Penggunaan aparat keamanan sebagai pengaman proyek semakin menguatkan kecenderungan negara menggunakan pendekatan koersif. Polisi hadir sebagai simbol negara yang lebih mengutamakan kelancaran pembangunan daripada pemenuhan hak warga. Padahal, berdasarkan prinsip-prinsip hukum HAM yang termaktub dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, pembangunan harus dilaksanakan tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara, apalagi dengan cara intimidatif.

4. Aspek Institusi

Gerakan perempuan adat dalam menolak pembangunan waduk adalah gerakan yang lahir dari kegelisahan kolektif, yang berangkat dari pengalaman personal menjadi kesadaran komunal. Gerakan ini menunjukkan ciri khas "inside-out", bukan sekadar reaksi terhadap kepentingan luar. Namun demikian, kekuatan gerakan ini masih rentan terhadap tekanan, terutama karena absennya pengakuan formal terhadap wilayah adat (yang seharusnya bisa diberikan melalui Permendagri No. 52 Tahun 2014).

Gerakan ini pernah berhasil menggagalkan pembangunan waduk pada fase sebelumnya karena dipimpin tokoh lokal yang karismatik. Namun, pada fase saat ini, tanpa pengikat yang kuat dan dengan meningkatnya tekanan serta kriminalisasi, gerakan ini mulai melemah. Upaya menghubungkan gerakan lokal dengan jaringan nasional dan internasional seperti AMAN dan PPMAN sering kali malah disalahartikan sebagai intervensi luar atau aksi "ditunggangi".

Padahal dalam konteks hukum internasional, khususnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), upaya membangun solidaritas antar-komunitas adalah sah dan dijamin sebagai bagian dari hak kolektif masyarakat adat atas pelestarian budaya, tanah, dan identitas.

5. Aspek Perlindungan HAM

Kehadiran aparat negara dalam bentuk polisi bersenjata, penangkapan terhadap warga termasuk perempuan, dan laporan intimidasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, kebebasan berpendapat, dan hak atas tanah. Laporan keterlibatan aparat dalam kekerasan fisik, seperti memar dan luka saat aksi, serta tindakan borgol terhadap perempuan, memperlihatkan pendekatan keamanan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.

Meskipun pihak kepolisian menyatakan telah mematuhi prosedur (misalnya pemeriksaan dilakukan oleh Polwan), kenyataan di lapangan menunjukkan trauma psikis dan tekanan sosial yang berkelanjutan terhadap perempuan. Keberadaan negara justru tidak memberikan pemulihan yang layak bagi perempuan terdampak, baik dalam aspek keadilan, pemulihan hak, maupun jaminan non-ulang.

Padahal, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga, terutama terhadap kelompok rentan dan minoritas budaya. Di sisi lain, Komnas Perempuan telah mendorong pendekatan yang lebih positif dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam, namun pendekatan ini belum sepenuhnya diinternalisasi oleh lembaga keamanan maupun pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, konflik pembangunan waduk di wilayah adat menggambarkan ketimpangan relasi kuasa dalam pembangunan dan lemahnya penghormatan terhadap norma hukum yang menjamin perlindungan atas masyarakat adat, lingkungan, dan hak perempuan. Meskipun secara normatif banyak regulasi yang progresif, implementasi di lapangan masih jauh dari prinsip-prinsip keadilan ekologis, keadilan gender, dan pengakuan hak kolektif. Negara perlu segera memperkuat mekanisme pengakuan wilayah adat, mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan, serta menjamin perlindungan bagi perempuan adat sebagai pembela lingkungan hidup. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan dan penghilangan identitas komunitas yang diwariskan turun-temurun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Pembangunan bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo telah menimbulkan resistensi sosial yang kuat, terutama dari komunitas adat dan kelompok perempuan, karena tidak dilakukannya proses konsultasi yang sejati dan partisipatif. Pemerintah lebih mengedepankan sosialisasi prosedural dan teknokratis, yang cenderung hanya melibatkan kelompok yang menyetujui pembangunan. Kelompok masyarakat yang menolak—terutama yang berupaya menjaga situs budaya, makam leluhur, dan identitas komunitastidak diberi ruang dialog yang adil.

2. Konflik ini menunjukkan rendahnya pengakuan terhadap cara masyarakat adat memaknai tanah sebagai ruang hidup spiritual, kultural, dan historis, yang tidak bisa dinilai semata-mata secara ekonomis. Tanah bagi perempuan adat adalah bagian dari tubuh dan jati dirinya, sehingga relasi mereka dengan alam sangat mendalam dan bersifat lintas generasi.

3. Perempuan mengalami kerentanan ganda dalam proses ini, karena struktur sosial yang patriarkal membuat mereka tidak memiliki hak atas tanah, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan ketika bersuara, mereka justru menjadi korban stigmatisasi dan kekerasan simbolik. Tidak adanya asesmen dampak pembangunan terhadap perempuan secara spesifik memperparah situasi ini.

4. Secara kelembagaan, gerakan perlawanan masyarakat awalnya bersifat organik dan berbasis pengalaman komunitas. Namun dalam prosesnya, tekanan, kriminalisasi, dan kurangnya perlindungan hukum melemahkan ketahanan gerakan ini. Stigmatisasi bahwa gerakan ditunggangi kepentingan luar makin meminggirkan aspirasi warga, terutama perempuan yang memperjuangkan kelestarian ruang hidupnya.

5. Dalam konteks hukum dan HAM, pembangunan waduk ini mencerminkan pelanggaran prinsip-prinsip partisipasi, keadilan ekologis, perlindungan perempuan dan masyarakat adat, serta hak atas rasa aman. Meskipun secara normatif terdapat banyak regulasi progresif (UU Perlindungan Lingkungan, UU Pengadaan Tanah, UU HAM, CEDAW, UNDRIP), pelaksanaannya tidak berjalan sejalan dengan semangat perlindungan dan keadilan.

Rekomendasi

A. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Menghentikan praktik sosialisasi simbolik dan menggantikannya dengan proses konsultasi yang bermakna dan inklusif, sebagaimana mandat dalam UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 32 Tahun 2009, dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek.

2. Melakukan audit sosial dan ekologi terhadap proyek bendungan, termasuk peninjauan ulang terhadap lokasi pembangunan yang dipersoalkan secara adat dan kultural. Penilaian dampak lingkungan harus disertai analisis gender dan kajian dampak terhadap komunitas adat, bukan hanya perhitungan teknis.

3. Menjamin bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak warga, terutama perempuan. Negara harus memastikan bahwa proyek PSN tidak menyingkirkan nilai-nilai budaya, hak ulayat, dan kedaulatan komunitas lokal.

4. Memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai dan setara, baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun antar komunitas pro-kontra. Ini bisa dilakukan melalui fasilitasi dialog budaya, mediasi independen, dan penguatan peran lembaga adat yang inklusif terhadap perempuan.

B. Untuk Aparat Penegak Hukum dan Institusi HAM

5. Menghentikan pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan penolakan terhadap pembangunan waduk. Aparat keamanan harus menjalankan fungsinya sesuai prinsip penghormatan hak asasi manusia, serta melakukan penanganan yang adil dan transparan terhadap laporan kekerasan, termasuk yang berbasis gender.

6. Menjamin perlindungan bagi perempuan pembela lingkungan hidup, termasuk memastikan bahwa mekanisme pemulihan trauma dan perlindungan dari intimidasi tersedia secara nyata. Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LPSK perlu memperkuat pemantauan dan intervensi di lapangan.

C. Untuk Masyarakat Sipil dan Organisasi Pendukung

7. Mendukung dan memperkuat kapasitas perempuan adat dalam menyuarakan hak atas lingkungan dan identitas budaya mereka melalui pendekatan budaya, pendidikan kritis, dokumentasi narasi, serta jejaring advokasi lintas wilayah.

8. Mendorong konsolidasi gerakan akar rumput yang berkelanjutan dan tidak terputus, agar tidak mudah dilemahkan oleh tekanan luar. Solidaritas antar komunitas, lintas isu, dan lintas generasi menjadi kunci dalam membangun kekuatan kolektif berbasis keadilan ekologis dan gender.