Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Jaringan Pemantau Aceh 231 dan Komnas Perempuan

157 halaman · 157 halaman diproses dengan OCR · 56.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh
  2. LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH
  3. Tim Penulis:
  4. LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH
  5. Penanggung Jawab:
  6. Tim Penulis:
  7. Tim Pemantau:
  8. Penyelaras Akhir:
  9. Tim Penyelaras Bahasa:
  10. Katalog Dalam Terbitan (KDT)
  11. ISBN:
  12. KATA PENGANTAR
  13. OV
  14. DAFTARTABEL
  15. DAFTARSINGKATAN
  16. DAFTAR ISI
  17. B A B PENDAHULUAN
  18. A. LATAR BELAKANG
  19. B. RUMUSAN MASALAH
  20. C. TUJUAN
  21. D. METODELOGI PEMANTAUAN
  22. 1. Pengumpulan Data
  23. 2. Lokasi Pemantauan dan Pemantau
  24. 3. Populasi Pemantauan
  25. 4. Instrumen Pemantauan
  26. 5. Tahapan dan Jadwal Pemantauan
  27. Gambar 1 Tahapan dan Jadwal Pemantauan
  28. E. TANTANGAN PENGAMBILAN DATA DAN INFORMASI
  29. 1. Singkatnya Proses Persiapan
  30. 2. Kapasitas Pemantau
  31. 3. Kesediaan Narasumber
  32. 4. Sulitnya Pengumpulan Data
  33. F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
  34. PLURALISME HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
  35. A. PLURALISME HUKUM DI ACEH
  36. Gambar 2
  37. Alur Penyelesaian Perkara di Tingkat Gampong
  38. G. HAK KORBAN
  39. KARAKTERISTIK NARASUMBER DAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN
  40. A. PROFIL NARASUMBER
  41. B. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENYEDIA LAYANAN
  42. C. KARAKTERISTIK KASUS KEKERASAN SEKSUAL
  43. KONDISI PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN
  44. A. PENANGANAN MELALUI MEKANISME PERADILAN
  45. 1. Penyelidikan dan Penyidikan
  46. 2. Penuntutan
  47. 3. Persidangan
  48. 4. Pelaksanaan Putusan
  49. B. PENANGANAN MELALUI MEKANISME DI LUAR PERADILAN
  50. C. KONDISI LAYANAN DI DAERAH PEMANTAUAN
  51. BAB V POTRET KONDISI KORBAN
  52. A. KEMANDIRIAN KORBAN DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KASUS
  53. B. AKSES KORBAN UNTUK LAYANAN
  54. C. DAMPAK BAGI KORBAN (EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, KESEHATAN REPRODUKSI)
  55. D HARAPAN KORBAN
  56. A. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
  57. B. DILAPORKAN PERKOSAAN DIPUTUSKAN ZINA
  58. C. SUMPAH DAN DAMPAKNYA PADA KORBAN PERKOSAAN
  59. D. PENGABAIAN PELAPORAN PERKOSAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN
  60. E. KETERSEDIAAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN
  61. 1. Hak atas informasi
  62. 2. Hak atas dokumen hukum
  63. 3. Hak atas layanan hukum
  64. 4. Hak atas layanan kesehatan
  65. 5. Hak atas penyediaan fasilitas
  66. 6. Hak atas penguatan dan pemberdayaan
  67. 7. Hak atas ganti rugi
  68. 8. Hak atas reintegrasi
  69. F. INISIATIF WARGA UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN
  70. A. KESIMPULAN
  71. B. REKOMENDASI
  72. D A F T A R PUS T A K A
  73. BUKU
  74. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  75. WEBSITE
  76. V
  77. NARASUMBER: PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
  78. Tujuan Wawancara:
  79. A. IDENTITAS NARASUMBER
  80. B. PERTANYAAN WAWANCARA
  81. II. PENEGAKAN HUKUM
  82. 1.Tahapan Pelaporan dan Penyidikan
  83. 2. Tahap Penyidikan (Pemeriksaan di Kepolisian)
  84. 3. Tahap Penyusunan Dakwaan (Pemeriksanaan di Kejaksanaan)
  85. Tahap Persidangan dan Putusan
  86. 5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Paska Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  87. 6. Dampak dan Pemulihan Korban
  88. 7. Pandangan/Reflesi terhadap Qanun Jinayat
  89. NARASUMBER: GEUCHIK, TUHA PEUT/TOKOH PEREMPUAN
  90. Tujuan Wawancara:
  91. A. IDENTITAS NARASUMBER
  92. B. PERTANYAAN WAWANCARA
  93. 1 Jika Kasus diselesaikan melalui Mekanisme Adat
  94. 5. Jika kasus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
  95. 7. Dampak yang dialami korban/keluarga korban
  96. KATEGORINARASUMBER: PARALEGAL/PETUGAS UPTD
  97. Tujuan Wawancara:
  98. A. IDENTITAS NARASUMBER
  99. B. WAWANCARA
  100. KATEGORINARASUMBER: JPU PENUNTUT UMUM/JPU
  101. TUJUAN WAWANCARA:
  102. A. IDENTITAS NARASUMBER
  103. B. PERTANYAAN WAWANCARA
  104. KATEGORINARASUMBER: PETUGAS RUMAH AMAN/SEMENTARA
  105. Tujuan Wawancara:
  106. A. IDENTITAS NARASUMBER
  107. B. WAWANCARA
  108. KATEGORINARASUMBER: PENYIDIK POLRI/WH
  109. Tujuan Wawancara:
  110. A. IDENTITAS NARASUMBER
  111. B. PERTANYAAN WAWANCARA
  112. KATEGORINARASUMBER: HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH (MS)
  113. Tujuan Wawancara:
  114. A. IDENTITAS NARASUMBER
  115. B. PERTANYAAN WAWANCARA

Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh

JARINGAN PEMANTAU ACEH 231 DAN KOMNAS PEREMPUAN

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH

Andy Yentriyani Olivia Salampessy Imam Nahei Dewi Kanti Veryanto Sitohang

Tim Penulis:

Nursiti Norma Manalu Suraiya Kamaruzzaman Laila Juari Ruwaida

Tim Pemantau :

Aisyiyah wilayah Aceh, Flower Aceh Serikat Inong Aceh (SelA),

Solidaritas Perempuan (SP) Bungoeng Jeumpa Aceh Balai Syura Aceh Utara, Balai Syura Aceh Barat Daya Balai Syura Ureung Inong Aceh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Aceh Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK)

Pekka Cerana Institute Pusat Riset Gender USK

Penyelaras Akhir : Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa : Triana Komalasari Rezki Joseph Himawan V

JARINGAN PEMANTAU ACEH 231 Dan KOMNAS PEREMPUAN

BANDA ACEH 2024

LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ACEH

Penanggung Jawab:

Andy Yentriyani Olivia Salampessy Imam Nahei Dewi Kanti Veryanto Sitohang

Tim Penulis:

Nursiti Norma Manalu Suraiya Kamaruzzaman Laila Juari Ruwaida

Tim Pemantau:

Aisyiyah wilayah Aceh, Flower Aceh Serikat Inong Aceh (SelA), Solidaritas Perempuan (SP) Bungoeng Jeumpa Aceh Balai Syura Aceh Utara, Balai Syura Aceh Barat Daya Balai Syura Ureung Inong Aceh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Aceh Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Pekka Cerana Institute Pusat Riset Gender USK

Penyelaras Akhir:

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa:

Triana Komalasari Rezki Joseph Himawan V

Design Layouter:

Janu Wibowo

Tahun: 2024

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual Di Aceh/ Penyusun, Tim Penulis, Tim Penyusun, dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan, - Banda Aceh: Jaringan Pemantau Aceh 231 & Komnas Perempuan 2024 xii, 143 hlm. ; 27 cm

ISBN:

Hak Cipta @ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Jl Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta 10310 Telepon : 0213903963 Email : [email protected] Website : www.komnasperempuan.go.id

KATA PENGANTAR

Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus telah memberlakukan Qanun Hukum Jinayat sejak tahun 2015 yang di dalamnya memuat pengaturan terhadap tindak pidana pelecehan seksual dan perkosaan. Pada tahun 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Pemerintah sebagai payung hukumyang berlaku secara nasional, dan memberikan terobosan hukum terhadap perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencermati, penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual dan perkosaan di Aceh masih menggunakan Qanun Hukum Jinayat. Sebagaimana laporan Badilag di tahun 2022, perkara tertinggiyang masuk dan ditangani di pengadilan adalah perkosaan dan pelecehan seksual yang ditangani melalui Qanun Hukum Jinayat.

Kehadiran UU TPKS dapat memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban serta langkah pencegahan yang lebih efektif. Perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual seharusnya menjadi tidak terkecuali. Adanya dua pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan perkosaan menjadi salah satu bentuk ketidakpastian hukum, karena adanya ketidaksinkronan dalam pengaturan, jenis pidana maupun perlindungan untuk korban. Komnas Perempuan mengkhawatirkan situasi tersebut dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum bagi perempuan korban di Aceh.

Komnas Perempuan memandang penting untuk mengetahuisituasiyang dihadapi perempuan di Aceh pasca diberlakukannya UU TPKS. Oleh karenanya, bersama sembilan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang dihimpun dalam Jaringan Pemantau 231 di lima kabupaten yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Bener Meriah, Komnas Perempuan melakukan pemantauan. pemantauan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penanganan kekerasan seksual di Aceh, pasca satu tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan juga memandang penting keberadaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang di dalamnya juga mengatur mengenai kewenangan penyelesaian mengenai pelecehan seksual. Oleh karenanya, pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban.

Pemantauan bersama ini dilakukan untuk menemukenali penanganan kasus kekerasan seksual melalui mekanisme peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga untuk mengenali dampak terhadap korban, keluarga, komunitas dan pelaku kasus kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak yang diselesaikan dengan mekanisme Jinayat, pengadilan negeri atau mekanisme adat. Serta memetakan para pihak yang terlibat dan perannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual secara non litigasi atau mekanisme adat.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Jaringan Pemantau 231 yang telah bersama-sama melakukan pemantauan. Juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai informasi maupun masukan dalam proses pemantauan.

Kami berharap hasil pemantauan ini dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan antara lain Pemerintah Rl, Pemerintah Aceh serta Aparat Penegak Hukum dalam memberikan arah kebijakan dan pertimbangan untuk melakukan upaya-upaya penanganan hambatan yang dihadapi oleh perempuan korban dan keluarganya di Provinsi Aceh dalam mendapatkan perlindungan dan penanganan yang komprehensif serta pemulihan sebagaimana dilakukan di daerah lain di Indonesia.

Ketua,

Andy Yentriyani

OV

DAFTARTABEL

NomorJudul TabelHalaman
Tabel 1Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2019-20233
Tabel 2Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019-20233
Tabel 3Perkara Kekerasan Seksual yang Diselesaikan di Mahkamah Syariyah Tahun 2017-20214
Tabel 4Daftar Lembaga Pelaksana Pemantauan8
Tabel 5Daftar Narasumber Pemantauan8
Tabel 6Hak-Hak Korban dan Keluarga Korban29
Tabel 7Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin32
Tabel 8Profil Narasumber Petugas UPTD/P2TP2A32
Tabel 9Profil Petugas Rumah Aman/Rumah Sementara33
Tabel 10Peningkatan Kapasitas Hakim Mahkamah Syar'iyah di Lokasi Pemantauan37
Tabel 11Data Usia dan Tingkat Pendidikan Korban39
Tabel 12Data Jenis Kekerasan Seksual yang Dipantau40
Tabel 13Relasi antara korban dengan Pelaku41
Tabel 14Tempat kejadian Kekerasan Seksual43
Tabel 15Mekanisme Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual45
Tabel 16Status Penahanan Saat Penyidikan50
Tabel 17Sanksi Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah53
Tabel 18Sanksi Melalui Peradilan Adat56
Tabel 19Bentuk Layanan57
Tabel 20Pandangan Petugas Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Adat59
Tabel 21Penyelesaian Kasus dengan Qanun Jinayat61
Tabel 22Bentuk Layanan dan Sumber Dana di Rumah Aman/Rumah Sementara65

DAFTARGRAFIK

NomorJudul GrafikHalaman
Grafik 1Peningkatan Kapasitas Polisi Berkaitan Dengan Isu Jinayat Dan UU TPKS35
Grafik 2Peningkatan Kapasitas Jaksa pada Lokasi Pemantauan36
Grafik 3Peningkatan Kapasitas Petugas Paralegal38

DAFTAR GAMBAR

NomorJudul GambarHalaman
Gambar 1Tahapan dan Jadwal Pemantauan11
Gambar 2Alur Penyelesaian Perkara di tingkat Gampong20
Gambar 3Alur perkara pidana47

DAFTARSINGKATAN

Abdya : Aceh Barat Daya APH : Aparat Penegak Hukum Bansos : Bantuan Sosial BAP : Berita Acara Pemeriksaan Bimtek : Bimbingan Teknis BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPPPA : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPSDM : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia CEDAW : The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Diklat : Pendidikan Latihan Dinsos : Dinas Sosial DPMG : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong DP3AP2KB : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DPO : Daftar Pencarian Orang DSI : Dinas Syariat Islam JPU : Jaksa Penuntut Umum LBH APIK : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MA : Mahkamah Agung MAA : Majelis Adat Aceh MABES : Markas Besar MoU : Memorandum of Understanding MSY : Mahkamah Syar'iyah NA : Not Available NAD : Nanggroe Aceh Darussalam P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak POLDA : Polisi Daerah POLRI : Polisi Republik Indonesia PPA : Pelayanan Perempuan dan Anak PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil PRG USK : Pusat Riset Gender Universitas Syiah Kuala

vii

OMS : Organisasi Masyarakat Sipil

QJ : Qanun Jinayat

RI : Republik Indonesia

RPUK Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan

Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja

SEIA : Seurikat Inong Aceh

SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung

SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak

TPKS : Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UPTD :Unit Pelaksana Teknis Daerah

UU : Undang-Undang

UUPA : Undang-Undang Pemerintahan Aceh

WH : Wilayatul Hisbah

YKPI : Yayasan Keadilan Perdamaian Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii DAFTAR TABEL vii DAFTAR GRAFIK vi DAFTAR GAMBAR. vi DAFTAR SINGKATAN vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .. B. Rumusan Masalah. 6 C. Tujuan 6 D. Metodelogi Pemantauan 1. Pengumpulan Data. 2. Lokasi Pemantauan dan Pemantau 3. Populasi Pemantauan .. 8 4. Instrumen Pemantauan 10 5. Tahapan dan Jadwal Pemantauan 11 E. Tantangan Pengambilan Data dan Informasi 12 1. Singkatnya Proses Persiapan 12 12 2. Kapasitas Pemantau 3. Kesediaan Narasumber 12 4. Sulitnya Pengumpulan Data 13 F. Sistematika Pembahasan 14 x BAB II

PLURALISME HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 15 A. Pluralisme Hukum di Aceh 15 B. Hak Korban 23 Sumber: Data Diolah (2024) 32 BAB III KARAKTERISTIK NARASUMBER DAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN 31 A. Profil Narasumber 31 B. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Penyedia Layanan 34 C. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual 39 BAB IV KONDISI PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN 45 A. Penanganan Melalui Mekanisme Peradilan 47 1. Penyelidikan dan Penyidikan 47 2. Penuntutan 51 3. Persidangan. 52 4. Pelaksanaan Putusan 54 B. Penanganan Melalui Mekanisme Di luar Peradilan 55 C. Kondisi layanan di Daerah Pemantauan 57 BAB V POTRET KONDISI KORBAN 69 A. Kemandirian Korban Dalam Mengupayakan Penyelesaian Kasus 69 B. Akses Korban untuk Layanan. 73 C. Dampak Bagi Korban (Ekonomi, Sosial, Politik, Kesehatan Reproduksi) 76 D Harapan Korban 77 BAB VI ANALISIS TEMUAN PEMANTAUAN 79 A. Anak Berhadapan Dengan Hukum 79 81 B. Dilaporkan Perkosaan Diputuskan Zina C. Sumpah dan Dampaknya Pada Korban Perkosaan 83

D. Pengabaian Pelaporan Perkosaan Dan Dampaknya Terhadap Korban. 84 E. Ketersediaan Perlindungan bagi Korban 86 1. Hak atas informasi 86 2. Hak atas dokumen hukum 87 3. Hak atas layanan hukum. 87 4. Hak atas layanan kesehatan 88 5. Hak atas penyediaan fasilitas 89 6. Hak atas penguatan dan pemberdayaar 90 7. Hak atas ganti rugi... 90 8. Hak atas reintegrasi 91 F. Inisiatif Warga untuk perlindungan Korban 91 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 93 A. Kesimpulan. 93 B. Rekomendasi 96 DAFTAR PUSTAKA 97 LAMPIRAN INSTRUMEN PEMANTAUAN 99

X

B A B PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Aceh memiliki empat keistimewaan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun yang menjadi keistimewaan Provinsi Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dari ketentuan ini kemudian lahirlah sejumlah Qanun, di antaranya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Qanun-Qanun ini merupakan pengaturan awal mengenai hukum Jinoyat di Aceh.

Keistimewaan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Aceh diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan keistimewaan untuk pelaksanaan Syariat Islam.² Penjabaran lebih lanjut tentang pelaksanaan Syariat Islam diatur dalam Pasal 125 yang salah satunya mengatur tentang Jinoyah (hukum pidana Islam).

Pemerintahan Aceh kemudian berusaha menurunkan kewenangan tentang Jinayat tersebut ke dalam hukum materil dan hukum formil. Namun karena masih ada sejumlah masalah terkait substansi yang dikhawatirkan dapat memicu persoalan baru pada implementasinya, maka Pemerintah Aceh membatalkan pengesahan Qanun Jinoyat (hukum pidana materil) pada tahun 2009. Sementara hukum pidana formilnya berhasil disahkan oleh Pemerintahan Aceh menjadi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Acara Jinayat). Qanun Acara Jingyat ini menyediakan landasan hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan³ sebagai berikut:

a) mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara Jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar,

b) memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam, dan

c) mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan Jarimah bertaubat secara sungguhsungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan Jarimah.

Setahun setelahnya, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat. Qanun ini baru berlaku satu tahun kemudian pada 22 Oktober 2015. Qanun Jinayat ini juga mencabut Qanun tentang Khamar, Maisir dan Khalwat karena sudah menyatu di dalam substansinya.

Qanun Hukum Jinayat memuat 10 (sepuluh) tindak pidana (Jarimah), meliputi 8 (delapan) tindakan pelanggaran, yaitu 1) Khamar, 2) Maisir, 3) Khalwat, 4) Ikhtilath, 5) Zina, 6) Qadzaf, 7) Liwath dan 8) Musahagah. Sedangkan 2 (dua) lainnya masuk dalam kategori kekerasan seksual, yaitu 1) Pelecehan seksual dan 2) Pemerkosaan.

Jika dilihat pada makna, terjadinya tindak kekerasan seksual karena adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender dan sosial. Pelaku menggunakan kuasa yang dimilikinya secara sewenang-wenang terhadap korban/pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, politik dan sosial. Umumnya kerugian yang dialami korban berada dalamjangka waktu yang relatif panjang. Proses penanganan juga masih jauh dari rasa adil dan minim pada pemenuhan hak korban terutama hak pemulihan psiko-sosial. Ini menandakan, kekerasan seksual yang dialami seseorang terutama perempuan dan anak, berdampak sangat signifikan pada kehidupannya pasca kejadian. Pada banyak kasus, korban sering mengalami kekerasan berlapis dan berulang. Korban juga semakin rentan mengalami kekerasan seksual berikutnya dan atau dalam bentuk lain baik oleh pelaku, keluarga dan juga masyarakat.

Kompleksitas dalam penanganan perkara kekerasan seksual, belum menjadi fokus dalam Qanun Jinayat, yang lebih banyak mengatur tentang terdakwa atau pelaku pelanggaran. Masih ditemukan permasalahan yang cukup serius terkait penanganan perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pada tataran substansi, redaksi yang digunakan masih multi tafsir dan tanpa ada pengaturan tentang hak korban yang lebih komprehensif, selain restitusi (pada Qanun Hukum Acara disebut dengan Kompensasi) yang hampir tidak pernah digunakan karena tidak ada pengaturan teknis pelaksananya yang dapat dirujuk.

Mekanisme pembuktian sumpah yang akan dilakukan jika korban pemerkosaan tidak mampu menyerahkan alat bukti awal, dinilai dapat melemahkan korban. Jika pelaku di persidangan membalas sumpah korban dan tidak mengakui perbuatannya, penanganan kasus akan dihentikan dan perkara dinyatakan selesai. Padahal dalam karakteristik manusia, orang yang melakukan tindakan kejahatan akan berupaya menyangkal agar terhindar dari sanksi dan hukuman. Kondisi akan semakin rumit karena korban yang menyebutkan nama terduga pelaku pemerkosaan tapi disangkal dan tidak mampu dibuktikan, maka dapat diadukan dengan Jarimah gadzaf (menuduh orang berzina).

Pengaturan tentang cambuk sebagai salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku, juga menimbulkan masalah baru dalam penanganan perkara Jinayat, terutama kasus pemerkosaan. Eksekusi cambuk berjalan relatif lebih cepat. Jika tidak ada halangan dalam kesehatan terhukum, proses cambuk berlangsung beberapa jam saja. Pelaku yang kembali pulang ke lingkungannya akan menjadi ancaman bagi korban yang sedang berusaha pulih dari pengalaman trauma-nya secara mandiri karena tidak ada intervensi khusus yang disediakan oleh pemerintah. Eksekusi cambuk juga dapat dihentikan, ditunda atau tidak dilaksanakan karena alasan kesehatan pelaku.4

Pada sisi lain, kasus kekerasan seksual di Aceh masih terus terjadi. Berdasarkan data yang diolah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh, untuk kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak, dengan menggunakan nomenklatur SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)5, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2019-2023

No.Bentuk Kekerasan SeksualTahun
20192020202120222023
1Pemerkosaan3323243327
2Pelecehan Seksual2026192231
3Ekploitasi Seksual11000
Total Kasus5450435558

Sumber: Data SIMFONI PPA (2023)

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya rata-rata 50 (lima puluh) orang perempuan di Aceh mengalami kekerasan seksual. Angka kasus yang lebih tinggi dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk termasuk pemaksaan incest6, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019-2023

NoBentuk Kekerasan SeksualTahun
20192020202120222023
1Pelecehan Seksual166157131150164
2Sexual (Incest)74882
3Sodomi111641716
4Eksploitasi Seksual10102
5Pemerkosaan918710082139
Total Kasus276264244257323

Sumber: Data SIMFONI PPA (2023)

Data yang disebutkan dalam tabel di atas tidak dapat mendeskripsikan situasi sebenarnya, tapi setidaknya dapat menjadi eviden bahwa kasus kekerasan seksual ada dan benar terjadi di tengah masyarakat. Jumlah kasus yang terungkap dan dilaporkan hanya sebagian kecil dari banyaknya kejadian, karena ada banyak faktor penghambat baik dari sisi korban, keluarga korban, masyarakat hingga pada akses pada layanan yang tersedia.

Korban/keluarga korban 'dipaksa' oleh kondisi untuk memilih bungkam agar tidak mengalami berbagaitekanan dan situasiyang tidak menguntungkanlainnya. Selainjuga karena ketidakpahaman tentang apa yang dialami dan jarak yang relatif jauh dari lembaga layanan yang ada. Dalam kondisi di mana kasus dapat diadili dan terbukti serta pelaku mendapatkan vonis, namun tidak signifikan mengubah kehidupan korban menjadi lebih baik. Pada kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan, seringkali tidak dapat diperadilan-kan karena kesulitan menyediakan alat bukti, karena pengakuan korban semata, dinilai tidak memadai. Akhirnya pelaku kembali hidup bebas dan memiliki peluang untuk mengulangi pada korban atau orang lain yang berada di bawah relasi kuasanya. Dari data Dinas Syariat Islam, tercatat sejumlah kasus yang diselesaikan melalui mahkamah syar'iyah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

Perkara Kekerasan Seksual Yang Diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Tahun 2017-2021

NoJenis PelanggaranTahunTotal
201720182019202020212022
1Pelecehan seksual264316413655217
2Pemerkosaan918214915136248
Jumlah Kasus3561379051191465

Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh (2023)

Penyelesaian kasus pemerkosaan dengan 'mekanisme adat', sebagaimana yang dipilih masyarakat selama ini, juga tidak memberikan keadilan dan jaminan pemenuhan hak korban. Penyelesaian bertumpu pada upaya menjaga nama baik Gampong karena ada anggapan bahwa pemerkosaan dianggap aib yang akan mengundang malapetaka. Tidaklah heran dalam penyelesaian dengan mekanisme ini, ada korban yang diusir, diminta membayar denda (uang atau dalam bentuk barang/material yang ditetapkan) atau malah dikawinkan dengan pelaku/laki-laki lain. Sulit dibayangkan bagaimana beratnya beban psikologis korban yang harus melayani suami yang merupakan pelaku pemerkosaan atas dirinya.7

Indonesia sebagai negara, memiliki kewajiban untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan ini dan memastikan keadilan, perlindungan dan pemenuhan hak lainnya terjadi sesuai kondisi dan kebutuhan korban. Kewajiban ini juga merupakan konsekuensi politik karena Indonesia meratifikasi berbagai konvensi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai instrumen hukum internasional salah satunya The Convention on the Elimination ofAll Forms ofDiscrimination Against Women (CEDAW). Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau pengaturan pasal-pasal tertentu, untuk menjadi jaminan. Salah satunya dapat dilihat pada UUPA Pasal 231 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat". UU ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk Qanun/Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Aceh untuk mendukung pelaksanaannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi terobosan penting dalam memastikan keadilan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. UU ini mengatur pemaknaan lebih luas tentang kekerasan seksual, dari sisi bentuk dan juga modus, seperti eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi dan lainnya.

Sayangnya, keberadaan UU TPKS diperkirakan tidak akan memberi dampak positif pada korban kekerasan seksual di Aceh, terutama pada kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hal ini dikarenakan adanya penutupan akses sebagaimana yang disebutkan Pasal 72 dalam Qanun Jinayat yaitu "Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini." Pasal ini sangat kontradiktif dengan prinsip apa yang berlaku secara nasional akan berlaku pula di tingkat daerah.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan pencarian fakta tentang segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan. Hasil pemantauan ini akan menjadi referensi bagi Komnas Perempuan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, Lembaga Legislatif dan Yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat untuk mendorong adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM dengan mandat sebagaimana yang dipaparkan di atas, bersama dengan Balai Syura Ureung Inong Aceh (selanjutnya disebut Balai Syura) yang merupakan rumah bagi organisasi perempuan di Aceh, melihat ada kemendesakan untuk melakukan advokasi lanjutan terhadap penanganan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan khususnya dalam Qanun Jinayat, agar lebih memberikan keadilan pada korban sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

1Lihat Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

2 Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

3 Lihat Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat

4 Dahlia Madani dkk, Menyusuri Jalan Keadilan - Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh, 2018.

5 Daftar Berita Kategori Rekap Kekerasan, https://dinaspppa.acehprov.go.id/ berita/kategori/rekap-kekerasan diakses pada 25 Januari 2024

6 Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan perkawinan atau hubungan darah

7 Komnas Perempuan, Transformasi yang tertunda: Temuan Pemantauan Beprperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi, 23 Kota/Kabupaten, 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Penjabaran pada latar belakang telah menggambarkan problematik yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual di Aceh, terutama perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan. Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah dalam pemantauan ini adalah:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual untuk pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam memberikan keadilan bagi korban di Aceh.

2. Bagaimana dampak dari kekerasan seksual mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi korban atau keluarga korban pasca penyelesaian kasus melalui pengadilan atau di luar pengadilan di Aceh.

3. Bagaimana para pihak dapat berkontribusi dan memberikan dukungan kepada korban atau keluarga korban dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di pengadilan atau di luar pengadilan.

C. TUJUAN

Pemantauan inibertujuan untuk mendapatkan gambaran yang relatiflebih utuh tentang penanganan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan melalui sistem yang berlaku di Aceh. Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran mengenai penanganan kasus kekerasan seksual untuk pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diselesaikan melalui pengadilan (mahkamah syar'iyah atau pengadilan negeri) dan di luar pengadilan dalam memberikan keadilan bagi korban di Aceh.

2. Mendapatkan gambaran mengenai dampak darikekerasan seksual mempengaruhikehidupan sosial dan ekonomi korban atau keluarga korban pasca penyelesaian kasus melalui pengadilan atau di luar pengadilan di Aceh.

3. Mendapatkan informasi tentang kontribusi dan dukungan yang bisa diberikan oleh para pihak kepada korban atau keluarga korban dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di pengadilan atau di luar pengadilan.

D. METODELOGI PEMANTAUAN

Pemantauan ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan atau implementasi suatu ketentuan hukum di lokus area berdasarkan pada kasus yang dianalisis secara deskriptif. Metode ini dipilih agar analisis yang dilakukan nanti mampu menggambarkan kondisi korban pada saat penanganan dan dampak yang dirasakan serta penanganan kasus kekerasan seksual secara umum di Aceh.

1. Pengumpulan Data

Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur yang sebagian besarnya menggunakan pertanyaan terbuka dengan tujuan untuk memberi keleluasaan bagi pemantau dan narasumber dalam melihat situasi dan kondisi dengan lebih luas. Selain itu juga dilakukan pendekatan kepustakaan untuk mendapatkan referensi yang terkait. Studi dokumen merupakan metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung proses analisis dari hasil pemantauan ini.

2. Lokasi Pemantauan dan Pemantau

Rujukan lokasi pemantauan didasari pada tingginya angka kekerasan yang dialami Perempuan dan anak, yang dikeluarkan oleh DP3A dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Selain itu, keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) turut menjadi pertimbangan dalam penetapan wilayah, karena pemantau yang akan dilibatkan adalah orang setempat yang terlibat dalam kerja-kerja pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan memiliki pemahaman terlibat dalam kajian dengan tema yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diputuskan 5 wilayah pemantauan yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Barat Daya.

Pemantau yang dilibatkan merupakan perwakilan dari OMS, yang berada dalam Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231yang dikelola oleh Balai Syura Urueng Inong Aceh (Balai Syura). Jaringan ini dibentuk pada tahun 2012 bertepatan dengan Launching Catatan Tahunan (CATAHU) Gerakan perempuan Aceh, di Banda Aceh. Angka 231 yang tersematkan dalam nama jaringan ini, diambil dari nomor pasal dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur tentang kewajiban pemerintah Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam mengupayakan perlindungan dan penghormatan yang bermartabat terhadap hak asasi perempuan dan anak. Sebagaimana namanya, JPA 231memiliki mandat untuk melakukan pemantauan atas penanganan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Aceh.

Pemantauan ini dilakukan melalui investigasi, pemantauan media, pendampingan terhadap korban/keluarga korban (litigasi dan non litigasi), menjembatani korban pada lembaga layanan sesuai kebutuhan. JPA 231juga melakukan pendokumentasian dan analisis yang hasilnya menjadi dasar dalam advokasi penghentian kekerasan, penegakan keadilan dan pemenuhan hak korban yang komprehensif dan terintegrasi dalam program pemerintah. Pada kegiatan pemantauan ini, pemantau yang dilibatkan adalah lembaga yang berada di lokasi pemantauan yang ditetapkan. Berikut data pemantau di masing-masing lokasi:

Tabel 4

Daftar Lembaga Pelaksana Pemantau

WilayahOrganisasi Pemantau
Banda AcehAisyiyah wilayah Aceh, Flower Aceh
Aceh BesarSerikat Inong Aceh (SelA), Solidaritas Perempuan (SP) Aceh
Aceh UtaraBalai Syura Aceh Utara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Aceh
Bener MeriahRelawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK)
Aceh Barat DayaPekka dan Cerana Institute

Sumber: Data Diolah (2024)

Selain pemantau, terdapat tim rekapitulasi, analisis dan penyusunan laporan hasil pemantauan, terdiri dari Balai Syura, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Pusat Riset Gender – Universitas Syiah Kuala (PRG - USK), dan Yayasan Keadilan Perdamaian Indonesia (YKPI).

3. Populasi Pemantauan

Pemantauan ini melibatkan 82 (delapan puluh dua) orang narasumber yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5

Daftar Narasumber untuk Pemantauan

NoNarasumberWilayah PemantauanJumlah
Banda AcehAceh BesarAceh UtaraBener MeriahAceh Barat Daya
1Korban/ keluarga Korban3443317
2Geuchik/Sekdes3232212
3Tuha Peut/ Tokoh Perempuan3333214
4Petugas Rumah Aman/ Rumah Sementara211127
5Paralegal Komunitas121127
6Petugas UPTD PPA/ P2TP2A111115
7Polisi111115
8Wilayatul Hisbah111115
9Jaksa111115
10Hakim Mahkamah Syar'iyah111115
Jumlah171717151682

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam situasi dimana narasumber kategori korban dalam usia anak, maka proses wawancara dilakukan kepada orang tua atau keluarga inti yang terlibat langsung dalam pengasuhan atau mengetahui kasus yang dialami oleh korban. Narasumber dalam kategori aparatur Gampong difokuskan pada Geuchik atau Sekdes yang aktif/menjabat tugas di waktu kasus terjadi, dengan begitu kategori narasumber ini bisa saja aparatur Gampong yang sudah paripurna tugas. Narasumber dari unsur Tuha Peut/Tokoh Perempuan menjadi pihak yang diwawancarai karena memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung korban kekerasan seksual secara non litigasi. Jika di Tuha Peut yang terlibat atau mengetahui terjadinya kasus tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka proses wawancara dilanjutkan dengan tokoh perempuan di lokasi kejadian yang mengetahui dan terlibat dalam penanganan kasus. Namun jika Tuha Peut yang ditemui berjenis kelamin perempuan, maka kebutuhan untuk mewawancarai tokoh perempuan tidak lagi dilakukan oleh pemantau lapangan.

Petugas layanan UPTD PPA dan petugas rumah aman/sementara yang menjadi narasumber merupakan orang-orang yang selama ini bekerja di lembaga layanan Pemerintah baik yang memiliki memiliki fasilitas tempat singgah ataupun tidak. Sementara paralegal dan petugas rumah aman komunitas, merupakan anggota masyarakat yang yang memberikan layanan pendampingan atau menyediakan rumahnya sebagai tempat singgah bagi korban.

Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan perwakilan dari kesatuan intitusi Polri, Satpol PP dan WH, Kejaksaan dan Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) pada level Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyidikan penyelidikan dan peradilan kasus kekerasan seksual di Aceh. Penentuan unsur penyidik dari keterwakilan 2 instansi dalam pemantauan ini berdasarkan pada fungsi yang berbeda dari kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian perkara Jinayat, khususnya perkosaan dan pelecehan seksual.

4. Instrumen Pemantauan

Instrumen pemantauan adalah panduan bagi pemantau lapangan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Seluruh instrumen disiapkan bersama dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemantauan ini. Ada 4 (empat) aspek pemantauan yang menjadi fokus untuk penggalian data dan informasi, yaitu;

1. Aspek penanganan kasus dan dampak yang dialami korban dan keluarganya, yang memuat informasi terkait proses penanganan kasus kekerasan seksual/kasus pelanggaran asusila yang melibatkan anak (termasuk tahap pelaporan sampai persidangan dan putusan untuk penegakan hukum jika anak sebagai pelanggar asusila), tantangan yang dihadapi dan dampak serta pemulihan perempuan korban, anak dan keluarga anak pelanggaran asusila.

2. Aspek penanganan di tingkat Gampong yang memuat tentang mekanisme adat dalam memproses kasus kekerasan seksual, para pihak yang dilibatkan, layanan yang tersedia di komunitas serta perlakuan dan upaya aparatur Gampong untuk pemenuhan hak korban terkait penanganan, perlindungan dan pemulihannya.

3. Aspek layanan pendampingan bagi korban dan anak sebagai pelaku pelanggar asusila yang memuat informasi tentang peran yang dilakukan untuk mengupayakan pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan anak sebagai pelanggar asusila, sumber anggaran pendampingan korban, tantangan dan pandangannya terhadap praktik penanganan kasus kekerasan seksual dan anak sebagai pelanggar asusila dengan menggunakan Qanun Jinayat dari penyediaan alat bukti, persidangan dan eksekusi putusan.

4. Aspek penegakan hukum oleh APH sebagai pihak pelaksana Qanun Jinayat yang memuat informasi terkait kapasitas APH tentang UU TPKS dan Qanun Jinayat, proses penanganan dan penetapan hukumnya, serta tantangan yang dihadapi selama menggunakan Qanun Jinayat pada kasus kekerasan seksual dan anak sebagai pelanggar asusila serta upaya yang dilakukan untuk pemulihan terkait restitusi bagi korban kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019-2023.

Terdapat 5 (lima) instrumen wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan penggalian data dan informasi dari masing-masing narasumber, yaitu:

1. Instrumen wawancara untuk korban atau keluarga korban kekerasan seksual

2. Instrumen wawancara untuk Aparatur Gampong (Geuchik, Sekdes, Tuha Peut Perempuan atau tokoh perempuan)

3. Instrumen wawancara untuk Petugas UPTD PPA/P2TP2A dan Paralegal

4. Instrumen wawancara untuk Petugas Rumah Aman/Sementara

5. Instrumen wawancara untuk APH (Penyidik Kepolisian/WH, Jaksa Penuntut Umum, Hakim).

5. Tahapan dan Jadwal Pemantauan

Pemantauan ini dimulai dari Juni 2023 sampai Januari 2024, mencakup 4 tahap sebagaimana dalam diagram berikut:

Gambar 1 Tahapan dan Jadwal Pemantauan

1. Tahap Persiapan (Juni-November 2023)

2. Tahap Pengumpulan Data dan Input Hasil Wawancara (Desember 2023)

3. Tahap Tabulasi dan Pengolahan Data (Desember 2023 – Januari 2024)

4. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan Hasil (Desember 2023 – Januari 2024)

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan, adalah:

1. Tahap Persiapan mencakup kegiatan membangun konsep dan desain pemantauan, menyusun instrumen pemantauan, membentuk dan memperkuat formasi tim pemantau lapangan dan tim analisis data serta penyiapan kebutuhan administrasi pendukung

2. Tahap Pengumpulan data dan Input Hasil dimulai dengan membangun komitmen waktu wawancara dengan narasumber, dilanjutkan dengan proses wawancara narasumber dan melakukan proses input hasil wawancara ke dalam instrumen yang telah disiapkan. Dalam tahapan inijuga dilakukan kajian dokumen terkait dengan isu pemantauan.

3. Tahap Tabulasi dan Pengolahan Data meliputi pemilahan dan pengelompokan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diolah untuk kebutuhan analisis

4. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan melingkupi aktivitas menganalisa seluruh data yang telah diklasifikasi dan informasi untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang selanjutnya dituliskan menjadi laporan hasil.

Seluruh kegiatan pemantauan, dari proses persiapan sampai dengan penulisan laporan akhir berlangsung selama 8 (delapan) bulan yang dimulai sejak bulan Juni 2023 dan selesai pada Januari 2024.

E. TANTANGAN PENGAMBILAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data di lapangan tidaklah berjalan lancar tanpa hambatan. Beberapa tantangan harus dihadapi oleh pemantau yang berdampak pada durasi waktu dan kualitas wawancara yang dilakukan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas data dan informasi yang dikumpulkan. Tantangan-tantangan ini datang dari dalam diri pemantau terkait dengan kapasitas masing-masing, keterbatasan persiapan pemantauan dan dari para narasumber yang telah dipetakan.

1. Singkatnya Proses Persiapan

Persiapan pemantauan ini berlangsung dalam yang relatif singkat (6 bulan) untuk menghasilkan konsep dan desain pemantauan yang sesuai dengan konteks Aceh yang disesuaikan pada karakteristik keunikan di masing-masing lokasi pemantauan. Termasuk proses merumuskan instrumen pertanyaan sebagai panduan bagi pemantau dalam mengumpulkan data, yang harus mengacu pada kebutuhan data pemantauan untuk mendukung langkah advokasi yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan - Balai Syura dan Jaringan Pemantau Aceh 231. Di sisi lain, proses ini tidak dibarengi dengan komunitasi intens antar pihak karena kesibukan masing-masing yang sedang terlibat dalam advokasi memastikan jaminan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dalam revisi Qanun Jinayat, termasuk aksi penggalangan sumber dana untuk mendukung pemantauan yang akan dilakukan ini.

2. Kapasitas Pemantau

Terbatasnya waktu dalam tahap persiapan, mempengaruhi proses penguatan para pemantau lapangan. Meski semua tim telah melewati proses seleksi terhadap kapasitas terkait dengan perspektif dan pengalaman pendampingan, namun intervensi untuk meningkatkan pemahaman tim atas konsep dan desain pemantau menjadi aksi yang tetap perlu dilakukan agar ada pemahaman yang lebih utuh atas seluruh konsep, tujuan dan pencapaian dari pemantauan ini. Terutama dalam memberikan kesempatan bagipemantaulapangan untuklebih menyelami pertanyaan-pertanyaan panduan melalui try-out. Apalagi tim pemantau juga memiliki pengalaman dan ketrampilan yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas enumerataur.

Kebutuhan ini tidak dilakukan dengan cukup baik karena kemendesakan waktu, meski proses diskusi dan asistensi tetap dilakukan beriringan dengan proses pengumpulan data dijalankan. Ternyata pendekatan ini telah mempengaruhi kemampuan tim lapangan dalam mengumpulkan data-data penting dan terkait yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhikeutuhan gambaran terhadap proses penanganan kasus yang terjadi di Aceh.

3. Kesediaan Narasumber

Tidak semua narasumber, baik yang diminta kesediaannya karena telah saling mengenal atau yang ditetapkan oleh instansi di mana narasumber bekerja. Pemantau harus menghadapi proses birokrasi yang relatif panjang dan berbelit dari mulai proses disposisi dan ketersediaan sumber daya yang dituju sesuai dengan informasi dan data yang dibutuhkan serta kesepakatan waktu. Tidak semua narasumber kooperatif dalam menjadwalkan pertemuan dengan pemantau.

Kadang pemantau juga harus menerima perubahan jadwal pertemuan dari narasumber meski telah disepakati. Perubahan ini karena kondisi hujan yang sering terjadi di akhir tahun atau narasumber harus menjalankan pekerjaan lain yang dadakan terkait dengan institusinya. Perubahan kondisi ini mempengaruhi susunan seluruhjadwal wawancara yang telah disiapkan oleh pemantau, karena harus melakukan penyesuaian kembali jika usulan waktu yang diberikan tumpeng tindih atau berdekatan dengan jadwal wawancara narasumber lainnya yang berjarak jauh.

Selain ini, jarak tempat tinggal pemantau yang relatif jauh dengan pusat administrasi ibu kota yang menjadi lokasi instansi di mana narasumber berada, atau desa tempat narasumber berada yang sulit terjangkau karena jauh dan kondisi jalan yang buruk. Terdapat dua orang narasumber dari unsur Geuchik yang menolak wawancara dengan alasan-alasan tertentu yang disampaikan kepada pemantau dan dinilai tidak rasional.

4. Sulitnya Pengumpulan Data

Wawancara dengan narasumber juga tidak berjalan mulus, karena ada saja kendala-kendala dihadapi. Dalam salah satu wawancara dengan korban, pelaku yang merupakan tetangga korban dan telah bebas serta kembali ke desa, datang dan menyatakan keberatannya atas proses wawancara tersebut karena dia menilai kasus tersebut telah selesai. Berikut pernyataan yang disampaikan dan didokumentasikan oleh pemantau: "peu nyan ... soe troh lom, keun ka selesai, peu yak tanyong tanyong lom" (apa tu ... siapa lagi yang sampai, kan sudah selesai, apa tanyatanya lagi)®

Pemantaujuga harus mempertimbangkan permintaan dari pihak narasumber terutama yang menyangkut dengan stabilitas psikologis. Ada narasumberyang kurang nyaman kalau wawancaranya direkam, sehingga pemantau perlu memberikan perhatian dalam mencatat informasi yang disampaikan sekaligus mengelola proses dialog. Narasumber juga sangat berhati-hati, selektif dan membatasi informasi yang disampaikan kepada pemantau. Kendala lain yang dialami pemantau jika narasumber menolak proses rekam, transkrip data yang disajikan tidak utuh, karena keterbatasan kecakapan pemantau dalam menulis cepat dengan penggunaan kode-kode tertentu.

Selain itu, pemantau juga kesulitan mendapatkan rekap data pada instansi APH, serta kendala teknis terkait pengisian seluruh informasi yang telah diperoleh ke dalam form digital (dalam hal ini G-Drive). Hal ini berimplikasi pada kebutuhan kelengkapan data yang harus diinput berulangulang oleh pemantau.

* Disampaikan oleh Pamantau di Aceh Utara pada pertemuan konsolidasi data tanggal 20 Desember 2023 di Hotel Grand Arabia

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan pemantauan ini terdiri dari tujuh bab sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Metodologi Pemantauan, Tantangan Pengambilan Data dan Informasi serta Sistematika Pembahasan.

Bab Il merupakan bab yang akan membahas mengenai Pluralisme Hukum di Aceh dan perlindungan Korban Kekerasan Seksual.

Bab Ill tentang Karakteristik Narasumber dan Kasus Kekerasan Seksual Hasil Pemantauan. Bab ini berisikan tentang Profil Narasumber, Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Penyedia Layanan, Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual.

Bab IV berisikan tentang Kondisi penanganan Kasus Kekerasan Seksual Hasil Pemantauan. Sub babnya terdiri dari penanganan melalui Mekanisme Peradilan dan Di Luar Peradilan, serta Kondisi Layanan Kekerasan Seksual.

Bab V merupakan Bab tentang Kondisi Korban Hasil Pemantauan yang terdiri dari sub bab tentang Kemandirian Korban Dalam Penyelesaian Kasus, Akses Korban untuk Layanan, Dampak bagi Korban (Ekonomi, Sosial, Politik, Kesehatan Reproduksi) dan Harapan Korban.

Bab VI Analisis Temuan Pemantauan yang berisikan uraian Anak Berhadapan dengan Hukum, Dilaporkan Pemerkosaan Diputuskan Zina, Sumpah dan Dampaknya pada Korban Pemerkosaan, Pengabaian Pelaporan Pemerkosaan dan Dampaknya terhadap Korban, Ketersediaan Perlindungan Bagi Korban, dan Inisiatif Warga untuk Perlindungan Korban.

Bab VIl merupakan bab Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

PLURALISME HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. PLURALISME HUKUM DI ACEH

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Di Aceh khususnya terkait dengan kekerasan seksual, berlaku banyak aturan hukum dengan mekanisme yang berbeda-beda.

Sebagai bagian darinegara Indonesia, di Provinsi Aceh sesungguhnyajuga berlaku perundangundangan yang bersifat nasional seperti UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta nantinya akan berlaku UU Nomor1Tahun 2023 tentang KUHP. Keseluruhan kebijakan tersebut ada mengatur tentang kekerasan seksual.

Hanya saja di Aceh, diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pembentukan Qanun ini sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Pelaksanaan Qanun ini tetap melalui jalur hukum pidana dengan melalui penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Hanya saja persidangan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama). Pelaksanaan hukuman jika yang dijatuhkan adalah uqubat (penjara), maka dilaksanakan di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Jinayat dapat diartikan dengan pidana Islam. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah' dan 'Ugubat². Qanun Jinayat mengatur tentang 10 (sepuluh) Jarimah beserta turunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu: Khamar³, Maisir4, Khalwat, ikhtilath6, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, liwath® dan Musahagahº. Dari 10 Jarimah ini hanya dua Jarimah yang tidak terkait dengan seksualitas, yaitu Khamar dan Maisir. Lainnya berhubungan dengan seksualitas baik yang dilakukan dengan sukarela maupun dengan paksaan. Ada dua Jarimah yang kedudukannya tidak setara dengan Jarimah yang lain, yaitu Jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah Jarimah yang menimbulkan korban.

Dalam Qanun Jinayat yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Ugubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."

Pasal di atas bisa diterapkan pada kasus-kasus seseorang yang melakukan perbuatan asusila di depan umum walaupun terhadap dirinya sendiri, dan bisa juga untuk perbuatan yang ada korbannya. Pelecehan seksual terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 47, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat To'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 9o0 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."

7 Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

'Ugubat yang lebih berat diancamkan pada Jarimah pelecehan seksual yang korbannya adalah anak. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang tidak menjadikan perkawinan sebagaifaktor yang menghalangi anak untuk mendapatkan perlindungan.

Sedangkan pemerkosaan yang diatur dalam Qanun ini memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan pengertian yang ada dalam KUHP (sebelum revisi 2023). Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap fargj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 48, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan."

Bila pemerkosaan dilakukan terhadap terhadap orang yang memiliki hubungan mahram10 dan terhadap anak-anak, maka ancaman 'ugubatnya ditambahkan menjadi minimal 150 kali dan maksimal 200 kali cambuk atau denda paling sedikit 1.500 gram dan paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Qanun Jinayat.

Khusus tentang Pasal 48 dan Pasal 49, Qanun Jinayat mengatur tentang restitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu: "Dalam hal ada permintaan korban, Setiap orang yang dikenakan 'Ugubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Ugubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni."

Ketentuan dalam pasal ini dirasakan tidak tepat karena mengabaikan pemerkosaan yang menimpa anak yang diatur dalam Pasal 50. Walaupun Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, namun dalam Qanun Jinayat ini restitusi hanya dikategorikan sebagai salah satu jenis 'ugubat ta'zir utama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) bersama dengan 'ugubat cambuk, denda dan penjara. Atau diatur juga dalam Pasal 4 ayat (5) sebagai 'ugubat ta'zir tambahan untuk restitusi yang dibayarkan oleh orang tua.

Jarimah yang menimbulkan korban selayaknya diatur dalam ruang lingkup khususnya tentang korban, tapi dalam ruang lingkup Qanun Jinayat tidak mengatur tentang korban. Dampak dari tidak diaturnya tentang korban dalam ruang lingkup Qanun Jinayat menimbulkan berbagai persoalan pada penanganan yang tidak peka terhadap korban, dan berpeluang memberikan impunitas bagi pelaku, serta mengesampingkan rasa keadilan bagi korban atas kepentingan pemulihan.

Terkait dengan Qanun, di Aceh juga berlaku Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dulu hingga sekarang mempunyai peran penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.

Sesuai dengan adanya peran adat dari lembaga adat dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, yang telah ada ketentuan yang mengatur sampai di mana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan perkara. Dalam menyelesaikan sebuah kasus lembaga adat lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan “hukom ngen adat lagee zaat ngen sifeuet (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifat)". Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasikan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam adat Aceh dikenal adanya istilah "uleu beu mate, ranteng bekpatah (ular harus mati tapi rantingjangan patah)". Makna utama dari perkataan ini adalah masalah harus dapat diselesaikan dan kerusakan atau kerugian harus dihindari. Karena itu setelah ada perdamaian jangan sampai timbul permasalahan lagi.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

1) Perselisihan dalam rumah tangga

2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh

3) Perselisihan antar warga

4) Khalwat/mesum

5) Perselisihan tentang hak milik

6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)

7) Perselisihan harta seuhareukat

8) Pencurian ringan

9) Pencurian ternak peliharaan

10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan

11) Persengketaan di laut

12) Persengketaan di pasar

13) Penganiayaan ringan

14) Pembakaran hutan

15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik

16) Pencemaran lingkungan (dalam skala ringan)

17) Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan

18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/667/2011, 1054/MAA/XIl/2011, B/121/I/2012 menjelaskan bahwa sengketa perselisihan yang terjadi di tingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat istiadat waiib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Dasar hukum terhadap perkara yang dapat diselesaikan di tingkat peradilan adat sesungguhnya hanyalah untuk perkara-perkara yang sudah disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut.

Perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Ide-ide pembaharuan hukum pidana (pena/ perform), ada yang dikaitkan dengan masalah prakmatis. Latar belakang ide-ide "penalperform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara.

Dengan adanya istilah penyelesaian di luar pengadilan, maka muncullah altermatif yang disebut dengan peradilan adat Gampong. Muhammad Umar dalam bukunya Peradaban Aceh mengatakan pengadilan adat merupakan pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang perkara, bukan mencari mana yang benar mana yang salah, tetapi mengusahakan yang bertikai untuk berbaikan/berdamai. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Umarjuga menambahkan, kalau dilihat dari sisi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Karena itu peradilan adat disebutkan juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat yakni Gampong dan mukim. Majelis ini terdiri dari tokoh mukim dan tokoh Gampong.

Berdasarkan rancangan konsep MOU antara Gubernur, MAA dan Polda NAD bahwa perkaraperkara ringan yang memungkinkan diselesaikan di tingkat komunitas menjadi kewenangan peradilan adat. Di satu sisi pembagian kewenangan peradilan adat untuk perkara-perkara inijauh lebih rumit dilakukan. Hal ini karena ada perkara-perkara pada awalnya merupakan perkara ringan, namun pada tahap selanjutnya perkara ini menjadi perkara berat, atau pada awalnya perkara tersebut bersifat perdata yang dapat berubah menjadi perkara yang bersifat pidana.

1 Jarimah adalah tindak pidana perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam yang pada Qanun ini diancam dengan 'Ugubat Hudud dan/atau Ta'zir.

2 Ugubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah yang dapat terdiri dari jenis 'Ugubat yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah

3 Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

4 Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

5 Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

6 ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka

* liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

9 Musahagah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

1o mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

"Muhammad Umar, Peradaban Aceh (Tamadun), Buboen Jaya, Banda Aceh, 2006, hlm 83.

Gambar 2

Alur Penyelesaian Perkara di Tingkat Gampong

Dilaporkan oleh Keuchik/ Kasus korban/Keluarga/saksi Aparatur Gampong Mempertemukan Mencari Mengamankan Informasi Kasus para pihak masing-masing pihak Upaya Penyelesaian

Sumber: Badruzzaman Ismail (Ketua MAA, 2018)

Bila terjadi perkara pidana, maka tata cara prosesi pengurusan (semacam hukum acara pidana adat) setiap perbuatan pelanggaran pidana yang dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, harus sangat segera/secepat mungkin ditangani oleh keuchik. Proses dan prosedural pengurusannya adalah sebagai berikut:12

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan:

a. Melindungi pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat Gampong tidak mengenal rumah tahanan/penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau rumah keuchik, atau untuk sementara waktu meninggalkan Gampong, pergi ke tempat lain yang aman. Lembaga adat juga tidak mengenal rumah tahanan/penjara/lembaga pemasyarakatan. Namun bila perkaranya agak ringan, misalnya hanya pertengkaran, atau pidana ringan lainnya, maka cukup dengan berdiam diri sementara di rumah saja.

b. Mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga yang masih emosional.

C. Perangkat Gampong pro aktif, menghubungi berbagai pihak.

2. Siapa pun yang melihat/mengetahui peristiwa itu terjadi/tertangkap tangan, dapat segera melaporkan/mengadu kepada keuchik untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau oleh salah satu pihak kepada keuchik (tidak terkait prosedural waktu dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat ringannya pelanggaran mereka masing-masing. Situasi laporan demikian, dimaksudkan untuk segera dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas/berkembang korban). Misalnya perkelahian, perzinaan, pencurian dan lain-lain.

3. Keuchik bersama perangkat Gampong, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan berbagai beberapa pendekatan, di luar persidangan musyawarah formal. Keuchik harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan "damai". Keuchik atau Ureung Tuha lainnya, seperti Tuha Peut atau tokoh lain bersama keuchik terus mengusut, menyelidiki dan menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi perkara pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak-pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut.

4. Di samping itu orang-orang tua (keluarga para pihak) harus/terus berupaya membuat suasana yang kondusif bagi para pihak, melalui penyadaran segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka berselisih.

5. Membuka sidang musyawarah di meunasah. Bila upaya-upaya perundingan telah berhasil baik dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga, beserta para pihak “ureung-ureung tuha" dibawa ke sidang musyawarah di meunasah (bila warga se-Gampong) atau ke Mesjid (bila warga antar Gampong yang berlainan).

6. Prosesi persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan masingmasing pihak secara formal dalam persidangan di hadapan perangkat Gampong badan yang berwenang menyelesaikan sengketa). Tingkat musyawarah itu dilakukan berdasarkan data-data/bukti yang telah diinventarisasi dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat.

7. Keputusan sidang musyawarah. Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran, arahan dan saran-saran ureung tuha/perangkat adat yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Keputusan yang dibuat harus diterima oleh para pihak berlandaskan asas-asas damai/mengembalikan keseimbangan.

8. Eksekusi/menjalankan keputusan oleh keuchik dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama.

Secara umum penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan di tingkat Gampong seperti yang diatur di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menggunakan mekanisme yang sama. Tahapan pertama pada saat adanya pengaduan dari korban maupun dari saksi-saksi yang melihat terjadinya kekerasan/tindak pidana. Kemudian korban diamankan terlebih dahulu atau dijauhkan antara pelaku dan korban tindak pidana. Setelah diberi pengamanan terhadap korban, aparatur Gampong lainnya memanggil pelaku dan mengamankan pelaku. Kedua belah pihak diamankan, kemudian masing-masing pihak dimintai keterangan. Keterangan yang pertama didengar adalah keterangan korban/saksi yang melihat langsung pada saat kejadian.

Aspek hukum adat tidak mengenal adanya tindakan memaksa, berbeda dengan hukum acara nasional. Dalam menyelesaikan perkaranya butuh pendekatan-pendekatan dan kesadaran yang dilakukan oleh aparatur Gampong yang berwenang. Ketentuan hukum adatjuga menggunakan tahapan administrasi. Seperti adanya tahapan proses registrasi, pembuatan berita acara, dan putusan terhadap suatu perkara. Dalam berita acara dituangkan identitas para pihak dan pertanyaanpertanyaan yang akan diajukan kepada para pihak. Namun tidak pada semua tempat ketentuan administrasi ini dipatuhi oleh aparatur Gampong. Faktor penyebabnya adalah masih terbatasnya kapasitas aparatur Gampong untuk membuat kelengkapan administrasi persidangan tersebut. Kebutuhan untuk membuat laporan atau berita acara biasanya baru menguat ketika pemerintah daerah menyediakan alokasi dana khusus untuk penggantian biaya penyelesaian kasus di tingkat peradilan adat. Untuk Kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2017, untuk satu perkara akan mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menetapkan bahwa penyelesaian perkara pada peradilan adat berada dalam dua tingkatan yaitu penyelesaian di tingkat Gampong dan penyelesaian di tingkat mukim. Sebuah perkara merupakan kewenangan peradilan adat Gampong jika para pihaknya berasal dari satu Gampong yang sama. Sedangkan peradilan adat di tingkat mukim berwenang untuk menyelesaikan perkara yang para pihaknya berasal dari Gampong yang berbeda, atau perkara yang dimaksud memang merupakan kewenangan Mukim. Peradilan adat mukim juga merupakan peradilan banding bagi perkara-perkara yang tidak berhasil diselesaikan secara damai di tingkat peradilan adat Gampong.

Terkait dengan aparatur Gampong yang bertanggungjawab untuk menjadi aparat penegak hukum dalam persidangan peradilan adat, maka untuk penyelesaian secara adat di Gampong akan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, sekretaris Gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk penyelesaian secara peradilan adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Imeum Mukim, Imeum Chik, Tuha Peut, Sekretaris Mukim, dan Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Adat lainnya di Mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Tempat sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan di tingkat Gampong akan dilaksanakan di meunasah atau tempat lain yang ditunjuk oleh keuchik. Sedangkan tempat untuk musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan di Tingkat mukim adalah di masjid atau tempat lain yang ditunjuk oleh Imeum Mukim.

Jika merujuk kepada pemikiran awal tentang pembentukan peradilan adat, maka penyerahan wewenang penyelesaian tindak pidana ringan yang bernilai muatan adat (norma/kaidah) bertujuan untuk antara lain:

1. Mempercepat mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat, dengan prosedur dan mekanisme yang mudah, murah, sederhana, cepat, efisien dan efektif.

2. Membangun dan memperkuat kembali wibawa, harkat, dan martabat para tokoh adat yang memiliki peran dan pengaruhnya dalam masyarakat, sebagai faktor penunjang dinamisasi dan motivasi masyarakat dalam pembangunan (seperti Keuchik, Imeum Mukim, Imeum Meunasah dan Tuha Peut).

3. Menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih efisien, efektif, rukun dan damai, sehingga peran Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM/Polmas dapat berfungsi dengan baik dalam mewujudkan masyarakat Madani.

4. Segera memulihkan ketidakharmonisasan hubungan dalam masyarakat yang terganggu karena perkara tersebut. Dalam persepsi masyarakat adat, yang terpenting dalam penyelesaian perkara/sengketa bukanlah penerapan hukumannya (vonis), melainkan yang diharapkan adalah solusi penyelesaian perkara/sengketa sehingga dapat pulih kembali (damai dan seimbang/eguilibrium) seperti sediakala (persaudaraan).

5. Meskipun sanksi hukum adat tidak dikenakan ancaman sanksi badan/penjara, namun bagi pelanggar hukum adat (pidana ringan) dapat menimbulkan/berimplikasi "nilai-nilai rasa malu" di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbeda disekitarnya.13

Tujuan-tujuan sebagaimana tersebut di atas tentunya sangatlah baik dan patut untuk didukung. Namun sebagaimana alasan pembentukannya, maka sepatutnya pengadilan adat hanya menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan. Jika hal tersebut dilampaui maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan semakin jauhnya korban dari upaya untuk mendapatkan keadilan.

12 Badruzzaman Ismail, Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2013, hlm. 159-163.

G. HAK KORBAN

Perundang-undangan Indonesia mendefinisikan korban secara berbeda-beda, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan peraturan yang dimaksud. Dalam UU TPKS, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu korban kekerasan seksual memiliki sejumlah hak yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Hak atas penanganan diatur dalam Pasal 68 UU TPKS yang terdiri dari:

a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.

C. Hak atas layanan hukum.

d. Hak atas penguatan psikologis.

e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.

f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perintah untuk memberikan perlindungan kepada korban diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, yaitu:

a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.

b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

C. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.

d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.

Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban. e.

f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik

Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak g. Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Sementara pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Pemulihan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan setelah proses peradilan. Hak atas pemulihan ini diatur dalam pasal 70 UU TPKS yaitu:

Rehabilitasi medis. a.

b. Rehabilitasi mental dan sosial.

C. Pemberdayaan sosial.

d. Restitusi dan/atau kompensasi.

e. Reintegrasi sosial.

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi hak korban untuk:

a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik.

b. Penguatan psikologis.

C. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan.

d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban.

f. Pendampingan hukum.

g. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas.

h. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman

i. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual.

j. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban.

k. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban.

I. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman.

m. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi hak korban untuk:

a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan.

b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban.

Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi. C.

d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban.

e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu.

f. Pemberdayaan ekonomi.

Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga g. Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Selain untuk korban yang langsung mengalami kekerasan seksual, UU TPKSjuga memberikan perlindungan terhadap keluarga korban. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

Hak keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU TPKS meliputi;

Hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana a. sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana.

b. Hak atas kerahasiaan identitas

C. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan

d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual.

e. Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan

f. Hak mendapatkan penguatan psikologis.

g. Hak atas pemberdayaan ekonomi.

h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

i. Hak atas fasilitas Pendidikan

j. Layanan dan jaminan Kesehatan

k. Jaminan sosial

Dalam hal korban kekerasan seksual memiliki kondisi khusus misalnya penyandang disabilitas atau orang dengan kebutuhan khusus, pelaku bisa ditambahkan sanksi pidananya. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalamjangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada UU Penyandang Disabilitas ditetapkan empat ragam penyandang disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Fisik, Penyandang Disabilitas Intelektual, Penyandang Disabilitas Mental, dan Penyandang Disabilitas Sensorik.14 Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang terganggu fungsi gerak, bisa akibat dari amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi5, celebral palsy6, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Sementara yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Penyandang disabilitas mental ini antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta disabilitas perkembangan. Termasuk ke dalam penyandang disabilitas mental ini adalah autis dan hiperaktif yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial di antaranya.

Kemudian yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.17

Terhadap korban kekerasan seksual dengan penyandang disabilitas, korban berhak mendapatkan seluruh hak yang diatur dalam UU TPKS dengan aksesibilitas terhadap seluruh fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu korbanjuga berhak mendapatkan pelayanan atas akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya. Aksesibilitas dan Akomodasi Layak adalah istilah yang digunakan untuk mengatasi hambatan, sehingga Penyandang Disabilitas dapat beraktivitas, mandiri, dan berpartisipasi.

Secara khusus UU Penyandang Disabilitas, mengatur hak-hak perempuan dengan disabilitas sebagai berikut:

1. Hak atas kesehatan reproduksi.

2. Hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis.

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sementara terhadap korban kekerasan seksual yang masih berada dalam kategori umur anak, yaitu orang yang belum berumur delapan belas tahun, mendapatkan perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

a. Non Diskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi Anak

C. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat Anak.

Menurut Pasal 1angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa bentuk perlindungan pada anak yang diatur dalam UU ini:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi: a.

1) Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun luar Lembaga.

2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenaiperkembangan perkara.

b. Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:

1) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.

2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

C. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.18

Di Aceh, sebagai daerah otonomi khusus di mana berlaku syariat Islam, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan seksual, Aparat Penegak Hukum dengan alasan lex specialis, maka diterapkanlah Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Hanya saja dalam Qanun tersebut tidak ada diatur mengenai hak korban. Dalam Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban yaitu sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat".

Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak-hak yang harus diterima oleh anak yang mengalami kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi sebagai berikut:

“setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 berhak:

a. Mendapatkan perlindungan;

b. Diinformasikan pelayanan terpadu; dan

Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara C. rahasia baik dari individu, kelompok atau Lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah."

Dari keseluruhan hak korban dan keluarga korban maka dapat dirumuskan hak yang wajib didapatkan oleh korban dan keluarga korban sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 6

Hak-Hak Korban dan Keluarga Korban

NoKategoriJenis Hak
1Hak atas informasiSosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan
Seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan
pemulihan Hak dan fasilitas perlindungan
Penyelenggaraan perlindungan
Hak korban dan keluarga korban
Proses peradilan sejak pelaporan sampai pemidanaan
Layanan pemulihan bagi korban
Narapidana yang telah selesai menjalani hukuman
2Hak atas dokumenNarapidana yang telah selesai menjalani hukuman Dokumen hasil penanganan
Dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban
3Hak atas layanan hukumperlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain
perlindungan atas kerahasiaan identitas
perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
Penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik
Keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau
gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan
Bantuan hukum
Konsultasi hukum
Pendampingan hukum
4Hak atas layanan kesehatanPemantauan, pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis secara
berkala dan berkelanjutan.
Pemulihan fisik;
5Hak atas fasilitasPenguatan psikologis
Layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas
Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman
Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD
PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
6 Hak atas 7 RugiHak atas penguatan dan pemberdayaanPemberdayaan sosial
perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan,
pendidikan, atau akses politik Bimbingan rohani dan spiritual
Akses pendidikan bagi korban
Bantuan dan beasiswa pendidikan
Jaminan sosial, jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan
Pemberdayaan ekonomi
7Hak atas Ganti RugiRestitusi dan/atau kompensasi
Pendampingan penggunaan Restitusi
Rehabilitasi psiko-sosial
Rehabilitasi mental spritual
9Hak atas reintegrasiRenidbiltashmentar sphituar
Reintegrasi sosial
Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban

Sumber: Data Diolah (2024)

3 Badruzzaman Ismail, Ibid.

14 Lihat Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas

15 Paraplegia adalah kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah. Kondisi ini disebabkan oleh hilangnya fungsi gerak (motorik) dan fungsi indra (sensorik) akibat adanya gangguan pada otak atau saraf tulang belakang yang mengendalikan otot panggul dan tungkai, https://www.alodokter.com/paraplegia, diakses tanggal 28 Desember 2023.

16 Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh, https://www. alodokter.com/lumpuh-otak, diakses tanggal 28 Desember 2023

17 Lihat penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas

1º Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: ANDI, 2018, hIm.19- 23

KARAKTERISTIK NARASUMBER DAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN

A. PROFIL NARASUMBER

Keberagaman narasumber ditetapkan berdasarkan pada keterhubunganjabatan yang berkorelasi dengan peran, tanggung jawab dan kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk keberadaan narasumber Wiloyatul Hisbah (WH) sebagai institusi khusus di Aceh sebagai daerah dengan pelaksanaan Syariat Islam.

Keberadaan satuan WH disebutkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat pada Pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa Polisi WH adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam. WH memiliki peran yang setara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di bawah pemerintah Aceh dan diatur dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan WH adalah mengontrol atau mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut (Pasal 20 ayat 1). Namun demikian di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perda tersebut juga mengatur tentang tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Total narasumberyang diwawancarai dalam pemantauan ini sebanyak 82 orang. Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, meski ada kesamaan dalam total narasumber namun terdapat perbedaanjumlah dari masing-masing unsur. Secara keseluruhan karakteristik narasumber dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7

Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NoKlasifikasi NarasumberJumlah Narasumber
Laki-lakiPerempuanTotal
1Korban/ keluarga Korban1717
2Geuchik/Sekdes10212
3Tuha Peut/Tokoh Perempuan11314
4Petugas Rumah Aman77
5Paralegal Komunitas-77
6Petugas UPTD PPA/ P2TP2A145
7Polisi325
8Wilayatul Hisbah325
_Jaksa5-5
10Hakim Mahkamah Syar'iyah415
Total275582

Sumber: Data Diolah (2024)

Merujuk dari tabel di atas, untuk semua unsur narasumber sudah terwakili. Narasumber perempuan dari berbagai usia menjadi prioritas dari unsur korban dalam pemantauan ini.

Selain itu, unsur Tuha Peut, paralegal, petugas UPTD dan pengasuh rumah aman/sementara, juga lebih diutamakan narasumber perempuan untuk diwawancarai. Diperkirakan bahwa jenis kelamin yang sama memiliki ikatan emosional yang lebih kuat, sehingga dapat lebih memahami apa yang dirasakan korban. Di Aceh Besar, UPTD PPA Provinsi menjadi pihak yang diwawancarai karena layanan yang diberikan oleh UPTD PPA mencakup 10 Kecamatan di Aceh Besar.1

Adapun profil petugas UPTD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Profil Narasumber Petugas UPTD/P2TP2A

NoUPTD WilayahJenis KelaminUsiaMasa Kerja
1.UPTD PPA di Banda AcehLaki-laki36-456 tahun
2.UPTD PPA di Banda AcehPerempuan36-452 tahun
3.UPTD PPA di Provinsi AcehPerempuan46-5510 tahun
4.P2TP2A di Aceh UtaraPerempuan46-5514 tahun
Perempuan46-558 tahun

Sumber: Data Diolah (2024)

Rata-rata petugas berjenis kelamin perempuan, hanya satu yang berjenis kelamin laki-laki. Empat di antara petugas memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sementara satu orang petugas memiliki gelar pasca sarjana. Dari kelima petugas tersebut, empat telah berpengalaman lebih dari lima tahun, sedangkan satu lainnya baru berpengalaman selama dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dalam mendampingi korban sangat beragam dan kaya. Saat ini, dari kelima petugas tersebut, tiga di antaranya menjabat sebagai Kepala, menunjukkan bahwa narasumber pemantauan ini adalah orang yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan tertinggi di Lembaga UPTD.

Profil paralegal atau petugas rumah aman yang dijadikan narasumber pada pemantauan ini sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 9

Profil Petugas Rumah Aman/Rumah Sementara

NoKabupatenJKUsiaPendidikanMasa kerjaJabatan
1.Banda AcehPr26-35S19 tahunIbu Asuh
2.Banda AcehPr>56SLTA>9 tahunPetugas rumah aman
3.Aceh BesarPr36-45S114 tahun 2 bulanPenyuluh Sosial
4.Aceh UtaraPr>56S111 tahunKetua Yayasan Panti Jompo Al Huda Syuhada/Rumah Aman
5.Bener MeriahPr18-25S11tahunParalegal/petu-gas rumah aman
6.Aceh Barat DayaPr36-45S29 bulan
7.Aceh Barat DayaPr36-45S13 tahunAnalis Kebijakan PPA

Sumber: Data Diolah (2024)

Seluruh narasumber dari unsur petugas rumah aman/rumah sementara berjenis kelamin perempuan. Rata-rata petugas memiliki latar belakang pendidikan sarjana, dengan satu orang memiliki latar belakang pendidikan tingkat SLTA dan satu orang memiliki gelar pasca sarjana.

Pemberi layanan di tingkat Gampong, dari 5 (lima) wilayah yang dipantau hanya 2 (dua) Gampong di Aceh Besar dan Aceh Utara yang belum melibatkan Tuha Peut perempuan/tokoh perempuan sebagai pihak yang wajib dilibatkan dalam mendampingi dan memberi pelayanan bagi korban sehingga yang diwawancarai akhirnya adalah Tuha Peut yang laki-laki.

Pada unsur narasumber dari Aparatur Gampong/Desa dan APH, juga sudah terwakili meski belum adanya keseimbangan gender. Pelibatan perempuan dalam unsur ini di luar kendali tim pemantau di lapangan. Narasumber dari unsur aparatur Gampong (Geuchik/Sekdes) mengikuti kasus yang dipetakan dan diwawancarai oleh pemantau.

Penentuan narasumber pada unsur APH ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing, sesuai dengan surat permohonan wawancara yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Di samping itu tim pemantau juga diberi keleluasaan untuk melakukan wawancara dengan APH yang dikenal secara personal dan terlibat penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah masing-masing. Pendekatan ini dimungkinkan untuk dilakukan karena hubungan yang telah terbangun berdampak pada tingkat kepercayaan yang baik antara keduanya, sehingga proses wawancara dapat berlangsung dinamis yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang diskusi penanganan kasus yang lebih baik.

1Kecamatan di Aceh Besar yang menjadi kewenangan Provinsi adalah Baitussalam, Blang Bintang, Darul Imara, Peukan Bada, Ingin Jaya, Mesjid Raya, Kuta Baro, Darul Kamal, Krueng Barona Jaya, Darussalam.

B. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENYEDIA LAYANAN

Pemantauan menemukan informasi terkait dengan berbagai peluang peningkatan kapasitas yang diikuti oleh aparatur. Dengan kesempatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual dengan kualitas yang baik, semakin mendekatkan korban pada keadilan dan pemenuhan hak yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan korban.

Idealnya, semua aparatur yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sudah mendapatkan intervensi peningkatan kapasitas baik yang dilakukan oleh instansi masing-masing atau memanfaatkan peluang yang dilakukan oleh instansi lain. Terkhusus di Aceh, para aparatur wajib memahami mekanisme Jinayat sebagaimana yang diatur dalam Qanun karena mengatur tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pada faktanya, masih ada aparatur yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai peluang penguatan kapasitas yang dilaksanakan.

Pemantauan ini menemukan bahwa masih banyak narasumber dari unsur APH, petugas layanan dan aparatur Gampong yang belum mendapatkan kesempatan ikut dalam kegiatan peningkatan pemahaman terkait dengan materi hukum dan kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan sebagaimana yang dipaparkan di atas. Untuk dapat menjalankan fungsi dalam penegakan hukum Jinayat, secara umum Wilayatul Hisbah (WH) yang diwawancarai mengatakan belum pernah mendapatkan kesempatan ikut dalam kegiatan pembinaan terkait Qanun Jinayat, hanya 2 petugas saja yang menyampaikan pernah ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Belum ada yang pernah ikut dalam kegiatan apa pun terkait dengan UU TPKS.

Akses pada peningkatan kapasitas WH berbeda dengan yang disampaikan oleh polisi. Temuan dari hasil wawancara, secara umum petugas polisi telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan Hukum Jinayat yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam atau Polda Aceh. Hanya ada 1 orang petugas polisi yang mendapatkan kesempatan ikut dalam sosialisasi UU TPKS yang dilakukan oleh Mabes Polri. Sebagian besar narasumber juga menyebutkan tidak mengetahui keberadaan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.124/2022 tentang penyidikan kasus KS dengan UU TPKS yang ditujukan kepada Kapolda. Data detail dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1

Peningkatan Kapasitas Polisi Berkaitan Isu Jinayat dan UU TPKS

Pembekalan Jinayat 1,2 Pembekalan UU TPKS Pengetahuan Keberadaan Telegram Kapolri 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Polisi dari Poltabes Polisi dari Polres Polisi dari Polres Polisi dari Polres Polisi dari Aceh Banda Aceh Aceh Besar Aceh Utara Bener Meriah Barat Daya

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel ini, terdapat 1 orang polisi dari Bener Meriah yang belum pernah terlibat terkait dengan Jinayat dan TPKS. Menariknya lagi pasca disahkannya UU TPKS pada Mei 2022 lalu, Kepolisian RI sudah memiliki Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.124/2022 tentang penyidikan kasus kekerasan seksual dengan UU TPKS. Surat Kapolri ini sudah dikirimkan kepada seluruh Kapolda di Indonesia dan mewajibkan penyidikan kasus kekerasan seksual dengan UU TPKS. Harusnya proses revisi Qanun Jinayat yang belum selesai hingga saat ini menjadi peluang bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dengan dasar surat telegram Kapolri tersebut, untuk menjamin pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Apalagi ada 2 dari 5 Penyidik Kepolisian yang diwawancarai (Abdya dan Aceh Utara), menyatakan pernah mendapat informasi tentang Surat Telegram Kapolri ini.

Umumnya narasumber dari unsur Jaksa menyatakan telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan Qanun Jinayat. Dikarenakan ini merupakan kebijakan lokal, maka keikutsertaan ini lebih pada kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi lain, seperti Dinas Syariat Islam. Kejaksaan sendiri (baca Kejaksaan Agung) lebih fokus pada pelatihan-pelatihan berkaitan isu hukum dan kebijakan secara nasional.

Kegiatan peningkatan kapasitas untuk Jaksa terkait dengan Jinayat dilakukan oleh Dinas Syariat Islam yang diikuti oleh sebagian besar narasumber dari Kejaksaan Negeri. Hanya ada 2 orang Jaksa yang mengatakan telah ikut dalam sosialisasi UU TPKS yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2023. Selain itu, diskusi tentang UU TPKS juga berlangsung dalam grup intemal untuk mengenali lebih lanjut pengaturan dalam UU TPKS. Karena secara institusional, Kejaksaan Agung melakukan sosialisasi keberadaan hukum dan kebijakan nasional. Rekap data kapasitas Jaksa, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 2

Peningkatan Kapasitas Jaksa Pada Lokasi Pemantauan

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Jaksa dari Jaksa dari Jaksa dari Jaksa dari Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Banda Aceh Aceh Besar Aceh Utara Bener Meriah Abdya Pembekalan Jinayat Pembekalan UU TPKS

Sumber: Data Diolah (2024)

Narasumber dari unsurHakim diMahkamah Syar'iyahpada wilayah pemantauan menyampaikan telah mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan Jinayat. Bentuk kegiatan relatif beragam mulai dari Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Pembekalan Khusus, Kajian dan Sosialisasi. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Syar'iyah Aceh (MSA) dan Dinas Syariat Islam (DSl). Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Peningkatan Kapasitas Hakim Mahkamah Syar'iyah di Lokasi Pemantauan

NoNarasumberBentuk PembekalanPelaksana
1Hakim MS Banda AcehPelatihan Tahunan, SPPAKerjasama MA dan BPSDM
2Hakim MSDiklat TahunanDSI
3Hakim MS LhoksukonBimtek SPPA dan DiklatBIMTEK - MA, Diklat - MSA
4Hakim MS RedelongPembekalan Khusus, Kajian Hukum dan SosialisasiDSI kerjasama dengan MSA
5Hakim MS Blang PidieDiklat Sertifikasi, SPPAMA

Sumber: Data Diolah (2024)

Melihat pada data yang disajikan di atas bahwa sebagian besar APH sudah mendapatkan pengetahuan tentang hukum Jinayat. Minimnya jumlah APH yang terlibat dalam kegiatan pemahaman pada isu UU TPKS bisa jadi dikarenakan keberadaan UU ini yang relatif baru dan kebijakan turunan untuk pelaksanaannya masih dalam proses persiapan.

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat peningkatan kapasitas APH terkait Qanun Jinayat rutin dilakukan kepada para hakim Mahkamah Syar'iyah. Berbeda dengan JPU dan Penyidik Kepolisian serta WH yang diketahui masih ada yang belum mendapat penguatan tentang Qanun Jinayat, padahal APH diketahui intens menangani kasus Jinayat setiap tahun.

Minimnya penguatan kapasitas APH dalam hal ini, mempengaruhi cara pandangan dan cara bersikap kepada korban. APH akan memiliki kecenderungan untuk bias dan tidak mempercayai informasi yang disampaikan korban. Dengan cara-cara seperti ini, bisa saja kasusnya dihentikan pada tahap penyidikan sehingga korban kehilangan akses untuk keadilan. Tanpa pengetahuan dan sensitivitas, APH dapat saja melakukan kekerasan secara verbal kepada korban melalui berbagai pertanyaan yang diajukan.

Pendamping UPTD PPA/P2TP2A dan paralegal komunitas yang diwawancarai menyatakan telah mendapatkan kesempatan ikut kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun tidak semua pendamping mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas terkait Jinayat. Meskipun tidak ada peluang khusus yang diikuti, pendamping belajar otodidak untuk memahami Qanun Jinayat karena tuntutan pekerjaan saat penanganan kasus, diiringi dengan diskusi antar sesama pendamping².

Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui kegiatan yang beragam seperti sosialisasi, diskusi, training, workshop dan seminar. Pelaksana kegiatan ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah di wilayah masing-masing (DP3AP2KB Aceh Besar, DSI, Dinsos PPA Aceh Utara, DPPPA Aceh) ataupun LSM lokal seperti Flower Aceh, RPuK, BPPPA, Yayasan Pulih, LBH Apik Aceh, SelA. Data detail dilampirkan dalam grafik berikut:

Grafik 3

Peningkatan Kapasitas Petugas dan Paralegal

10 Paralegal3 Abdya Paralegal2 Abdya 0 Paralegal1 Abdya Paralegal Bener Meriah 0 Petugas UPTD PPA Bener Meriah Paralegal Aceh Utara Petugas UPTD PPA Aceh Utara Paralegal Aceh Besar Petugas UPTD PPA Provinsi/Aceh Besar 0 Paralegal Banda Aceh Petugas2 UPTD PPA Banda Aceh Petugas1 UPTD PPA Banda Aceh 0,2 0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Pembekalan Jinayat Pembekalan Pendamping

Sumber: Data Diolah (2024)

Narasumber petugas rumah aman/sementara yang diwawancarai tidak semata dari rumah aman/sementara yang difasilitasi oleh pemerintah, tapi juga mencakup rumah aman/sementara paralegal/masyarakat. Seluruhnya pernah ikut dalam kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung peran dan tugasnya seperti penanganan dan pendampingan korban, hukum dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesejahteraan dan merawat lansia, pembinaan fisik dan mental. Kegiatan dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah di masing-masing daerah (DP3A, BPPKS, Dinsos Aceh dan Dinsos Aceh Utara, P2TP2A Bener Meriah, dan DPMG Abdya).

Dari total tujuh petugas, enam di antaranya telah mengikuti peningkatan kapasitas, namun satu petugas tidak mengikuti peningkatan kapasitas sama sekali. Jenis peningkatan kapasitas yang diterima oleh petugas sangat bervariasi, kecuali dua petugas dari Banda Aceh yang mengikuti jenis pelatihan yang sama. Hal ini tergantung pada kesempatan yang diberikan kepada petugas serta pilihan jenis pelatihan atau pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pelaksana. Dengan demikian, ketika menjadi petugas di rumah aman/sementara, tidak selalu diawali dengan upaya peningkatan kapasitas yang komprehensif dan terencana dengan baik sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan. Meskipun pendamping telah bekerja selama lebih dari sembilan tahun, hal ini tidak menjamin bahwa mereka telah memperoleh informasi atau peningkatan kapasitas yang komprehensif tentang tanggungjawab dan kewenangan di rumah aman/rumah sementara. Terlebih lagi, jabatan pendamping di setiap Kabupaten/Kota memiliki perbedaan, di mana setiap posisi atau jabatan memiliki tanggung jawab atau kewenangan yang berbeda.

Jenis peningkatan kapasitas yang diperoleh petugas, antara lain adalah:

1. Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak, termasuk penanganannya, pengenalan UU PKDRT, serta pemahaman tentang kekerasan dan pencabulan.

2. Pelatihan dalam melakukan assesment terhadap penerima manfaat, yang mencakup penanganan awal klien saat diterima di rumah aman sebelum dirujuk untuk mendapatkan layanan lainnya.

3. Pelatihan tentang kesejahteraan dan perawatan lansia, yang meliputi pembinaan fisik dan mental agar lansia dapat hidup normal dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

4. Pelatihan dalam memberikan pendampingan kepada korban.

5. Pelatihan tentang konvensi hak anak.

Salah satu petugas denganjabatan penyuluh sosial, ketika diwawancarai, menyatakan bahwa meskipun ada banyak pelatihan yang tersedia, dia hanya mengikuti Pelatihan Assesment Penerima Manfaat.

2 Ey, Petugas UPTD Aceh Utara, Wawancara tanggal 2 Desember 2023.

C. KARAKTERISTIK KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Pemantauan ini difokuskan pada kualitas informasi yang diperoleh dari kasus kekerasan seksual di lokasi yang telah ditetapkan. Sebanyak 17 kasus yang dilakukan pemantauan sebagai referensi utama dalam penyediaan data primer. Lima orang (29,4%) merupakan perempuan dewasa dan 12 lainnya (70,6%) adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, berusia di bawah 18 tahun. Bahkan di antaranya ada yang masih berusia 3 tahun dan belum sekolah pada saat mengalami kekerasan tersebut. Data usia dan tingkat pendidikan korban dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Data Usia dan Tingkat Pendidikan Korban

Wilayah PemantauanKorbanUsia Saat KejadianPendidikan Saat Kejadian
Banda AcehMd26 tahunSLTA
APD4 tahunBelum sekolah
IN16 tahunSiswa SLTA
Aceh BesarAN3 tahunBelum Sekolah
Nu16 tahunSiswa SLTP
Km10 tahunSiswa SD
AS13 tahunSiswa SLTP
RR8 tahunSiswa SD
NS29 tahunS1
NN5 tahunSiswa TK
FS14 tahunSiswa SLTP
Bener MeriahNF14 tahunSiswi SLTP
Rm29 tahunSudah menikah
SM15 tahunSantriwati di Pesantren (setingkat SLTP)
Aceh Barat DayaTP19 tahunTidak bersekolah
Mw12 tahunSiswa SLTP
Mr13 tahunSiswa SD

Sumber: Data Diolah (2024)

Kasus kekerasan seksual yang dialami korban yang dipantau ini, memiliki keragamam jenis, dari pelecehan seksual, pemerkosaan termasuk incest. Beberapa kasus menyebutkan, sebelum pelaku bertindak ada upaya bujuk rayu dan janji akan bertanggungjawab yang disampaikan kepada korban. Ingkar janji pelaku dapat memperkuat korban untuk melaporkan apa yang dialaminya pada pihak lain. Harusnya untuk memberikan akses keadilan bagi korban, penyidik polisi dapat mengarahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun ini jarang terjadi, karena kasus-kasus tersebut seolah dipaksakan masuk dalam kewenangan perkara yang diselesaikan menggunakan Qanun Hukum Jinayat. Karakteristik kasus kekerasan seksual yang dipantau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12

Data Jenis Kekerasan Seksual yang Dipantau

Wilayah PemantauanKorbanJenis Kekerasan Seksual
Banda AcehMDPemerkosaan
APDPemerkosaan Anak
INPersetubuhan Anak
Aceh BesarANPelecehan Seksual Anak
NuPemerkosaan Anak
KmPemerkosaan mahram/Incest
ASPelecehan Seksual Anak
Aceh UtaraRRPemerkosaan Anak
NSPemerkosaan
NNPemerkosaan Anak
FSPelecehan Seksual Anak
Bener MeriahNFPemerkosaan mahram/Incest
RmPemerkosaan
SMPemerkosaan mahram/Incest
Aceh Barat DayaTPPemerkosaan
MwPemerkosaan Anak
MrPelecehan Seksual Anak

Sumber: Data Diolah (2024)

Pelaku kekerasan yang terpetakan adalah yang orang-orang yang harusnya memberikan perlindungan, keselamatan, nama baik dan masa depan korban, seperti ayah kandung, abang tiri atau paman. Selain itu, pelaku juga ada yang menjadi pacar korban, orang lain yang dikenal karena tinggal dalam lingkungan yang sama ataupun yang tidak dikenal. Data pelaku yang dipetakan dari hasil pemantauan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13

Relasi antara korban dengan Pelaku

Wilayah PemantauanKorbanPelaku Kekerasan Seksual
Banda AcehMDKenalan
APDTetangga
INPacar
Aceh BesarANKerabat (suami kakak sepupu ibu)
NuKenalan
KmAyah kandung dan Paman
ASTetangga
Aceh UtaraRR3 orang Teman sepermainan/tetangga dan Tukang Bangunan
NSTabib pengobatan alternatif
NNTetangga
FSTetangga
Bener MeriahNFAyah Kandung
RmPacar
SMAyah kandung
Aceh Barat DayaTPAbang tiri
MwTetangga
MrAyah Kandung

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pelaku adalah orang yang memiliki relasi kuasa atas korban, secara gender dan atau sosial. Seluruh pelaku merupakan laki-laki dengan posisi sebagai orang tua, atau orang yang berusia lebih tua dari korban. Korban adalah pihak yang berada dalam pengaruh kekuasaan pelaku yang membuat ketidakmampuan korban untuk melawan.

Secara lebih detail dapat diketahui bahwa jumlah pelaku lebih banyak dari jumlah korban, ini karena dalam kasus yang masuk dalam pantauan terdapat dua kasus yang pelakunya lebih dari satu orang, yaitu kasus Km di Aceh Besar dengan dua orang pelaku yaitu ayah kandung dan pamannya. Dan kasus RR di Aceh utara yang pelakunya 3 orang anak yang merupakan teman sepermainan, teman sepengajian, teman satu sekolahan yang rumahnya bertetanggaan. Turut serta sebagai pelaku adalah seorang tukang bangunan yang saat itu sedang membangun rumah korban. Orang tua korban mendapatkan bantuan rumah duafa dari desanya. Untuk pelaku dewasa ini tidak dapat diproses karena terduga pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri ke Malaysia.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa 17 orang (81%) pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korbannya, hanya 4 orang (19%) yang tidak dikenal baik oleh korbannya. Ayah kandung sebagai pelaku berjumlah 4 orang (19%). Anak yang diperkosa dengan berumur antara 10 sampai 15 tahun. Yang dimaksud dengan kerabat sesungguhnya adalah saudara dekat yang tinggal bersama dengan korban atau bersebelahan dengan korban. Untuk korban dari kerabat ini berumur dari 3 tahun, 10 tahun dan 19 tahun dengan jumlah kerabat sebagai pelaku adalah 3 orang (14,3%). Jenis kekerasan yang dilakukan oleh kerabat ini sesungguhnya bisa dikenakan Pasal 49 Qanun Jinayat yaitu pemerkosaan terhadap mahram. Tapi berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh JPU untuk perkara yang menggunakan mekanisme Jinayat, pelaku hanya didakwa dengan Pasal 47 Qanun Jingyat tentang pelecehan seksual terhadap anak atau Pasal 50 Qanun Jinayat tentang pemerkosaan terhadap anak.

Kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yangjuga dikenal oleh korban yaitu pacar. Jumlah pelaku yang punya relasi pacar berjumlah 2 orang (9,6%). Pada satu kasus di Banda Aceh, pelaku dan korban keduanya masih berusia anak. Korban hamil akibat persetubuhan dan dipaksa menikah dengan pelaku. Tapi setelah menikah korban dan anaknya mendapatkan kekerasan oleh pelaku dan keluarganya. Satu kasus pacaran lainnya terjadi di Bener Meriah antara pelaku yang duda dan korban yang janda. Dalam kasus ini korban diperkosa dan hamil, tetapi pelaku tidak mau bertanggungjawab.

Kasus yang ada dalam pemantauan paling banyak pelakunya adalah tetangga, yaitu berjumlah 8 orang (38,1%). Pelaku memiliki umur yang sangat bervariasi, dari anak-anak berumur 8 tahun sampai dengan kakek-kakek berumur 71 tahun. Korban yang mengalami kekerasan seksual semuanya adalah anak, dengan rentang umur dari 4 tahun sampai 14 tahun.

Kategori pelaku sebagai kenalan yang berjumlah 4 orang (19%), dimaksudkan adalah orang yang sekedar di kenal atau baru di kenal oleh korbannya. Dua kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar, korban baru berkenalan dengan pelaku melalui handphone. Korban diajak bertemu untuk berwisata dan diperkosa. Dalam kasus lainnya, pelaku adalah tukang di rumah korban, dan satu orang lagi adalah seorang dukun atau tabib pengobatan tradisional.

Relasi antara pelaku dan korbanjuga dapat memetakan tempat terjadinya kekerasan seksual. Tempat kejadian perkara kekerasan seksual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Tempat kejadian Kekerasan Seksual

Wilayah PemantauanKorbanTempat Terjadinya Perkara Kekerasan Seksual
Banda AcehMDMobil Rental
APDRumah Pelaku
INRumah Korban
Aceh BesarANRumah Pelaku
NuTempat Wisata
KmRumah Korban dan Pelaku
ASRumah Pelaku
Aceh UtaraRRLingkungan tempat tinggal
NSRumah Korban
NNRumah Pelaku
FSRumah Korban
Bener MeriahNFRumah Korban dan Pelaku
RmGubuk di Kebun Kopi
SMGubuk di Kebun Kopi
Aceh Barat DayaTPRumah Korban
MwGedung Sekolah (MAS)
MrRumah Korban dan Pelaku

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari data diketahui bahwa 4 kasus terjadi di rumah korban di mana pelaku mendatangi korbannya, dan memaksa korban untuk melakukan kekerasan seksual. Empat kasus terjadi di rumah pelaku, di mana korban adalah anak-anak yang mudah diiming-imingi atau diancam dan ditakut-takuti. Tiga kasus yang terjadi di rumah tempat pelaku dan korban karena korban dan pelaku punya relasi ayah kandung dan anak. Ada satu kasus ayah dan anak yang tempat kejadiannya tidak di rumah, melainkan di gubuk di tengah kebun kopi, dalam perjalanan pulang ke rumah Ketika korban dijemput pulang dari pesantren oleh ayahnya. Kejadian di gubuk di kebun kopi juga menimpa Rm yang ditipu serta diancam oleh pacarnya. Sisa kasus yang dipantau semuanya terjadi di tempat publik seperti di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, di dalam mobil di pinggir jalan, atau di lokasi sepi tempat wisata. Fakta ini memperkuat data bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di tempat umum maupun privat.

BAB IV

KONDISI PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL HASIL PEMANTAUAN

Kasus-kasus kekerasan seksual yang dipantau ini diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman korban tentang hukum dan kasus yang dialami, tingkat keberanian korban/ keluarga untuk membuka dan melaporkan, ketersediaan alat bukti pendukung, jarak lembaga layanan dari tempat tinggal korban, dukungan keluarga dan atau masyarakat, karakteristik masyarakat di masing-masing lokasi dan lainnya, menjadi faktor yang menentukan pada upaya yang dipilih oleh korban/keluarga korban. Data yang disampaikan oleh korban/keluarga korban terkait mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual, berdasarkan apa yang dipahami dan diketahui oleh korban/keluarga korban, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15 Mekanisme Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Wilayah PemantauanNarasumberJenis Kekerasan SeksualMekanisme Penyelesaian
Banda AcehMDPemerkosaanMekanisme Jinayat
APDPemerkosaan AnakMekanisme Jinayat
INPersetubuhan AnakMekanisme Adat
Aceh BesarANPemerkosaan mahram/ncestMekanisme Jinayat
NuPemerkosaan AnakMekanisme Jinayat
KmPemerkosaan mahram/ncestMekanisme Jinayat
ASPelecehan Seksual AnakMekanisme Adat dan Mekanisme Jinayat
Aceh UtaraRRPemerkosaan AnakMekanisme Adat
NSPemerkosaanMekanisme Jinayat
NNPemerkosaan AnakMekanisme UU Perlindungan Anak
FSPelecehan Seksual AnakMekanisme Adat dan Mekanisme Jinayat
Bener MeriahNFPemerkosaan mahram/ncestMekanisme Jinayat
RmPemerkosaanMekanisme Adat
SMPemerkosaan mahram/ncestMekanisme Jinayat
Aceh Barat DayaTPPemerkosaanMekanisme Jinayat
MwPemerkosaan AnakMekanisme Jinayat
MrPelecehan Seksual Anak/ incestMekanisme Adat

Sumber: Data Diolah (2024)

Mekanisme penanganan dalam pemantauan ini dibedakan menjadi dua cara yaitu melalui mekanisme peradilan dan mekanisme diluar pengadilan. Untuk mekanisme peradilan, sesungguhnya berdasarkan teritorial Aceh yang merupakan salah satu provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga berlaku Kebijakan nasional seperti KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Namun karena berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur masalah Jinayat sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Jinayah (hukum pidana Islam). Terlebih lagi sejak Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalam Pasal 72 mengatur bahwa “Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini." Itu sebabnya kasus-kasus kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi di Aceh, diselesaikan dengan menggunakan Qanun Jinayat.

Korban atau keluarga korban umumnya melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, baik pada saat mengalami kekerasan atau pada saat korban mengetahui dirinya atau diketahui oleh keluarga dalam keadaan hamil. Pilihan melaporkan pada jalur hukum atau pada aparatur Gampong (untuk diselesaikan secara adat) dipengaruhi pada tingkat keberanian korban atau keluarganya, respon aparatur Gampong atas laporan yang disampaikan dan juga keeratan hubungan antara korban dengan pelaku. Pelaku yang memiliki hubungan darah karena perkawinan, memiliki kecenderungan untuk menempuhjalur adat atau kekeluargaan agar pelaku tidak dikenai hubungan penjara.

A. PENANGANAN MELALUI MEKANISME PERADILAN

Mekanisme peradilan yang ditempuh dalam penanganan perkara kekerasan seksual di Aceh yang dipantau semuanya menggunakan mekanisme Jinayah, artinya diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan Qanun Jinayat. Terdapat satu kasus yang juga dipantau yang diselesaikan di pengadilan negeri, tetapi karena kasus tersebut kejadian pada sebelum adanya Qanun Jinayat.

Gambar 3 Alur Persidangan Perkara Pidana

1. 6. 2. 3. 4. 5. Peristiwa Pelaksanaan Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Persidangan Hukum Putusan

Sumber: Hukum Acara Pidana, Nursiti (2020)

Pilihan menggunakan mekanisme Jinayat maupun mekanisme peradilan umum, keduanya tetap menempuh alur penanganan yang sama. Dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan di polisi, penuntutan di kejaksaan dan mulai berbeda di persidangan. Yang satu di mahkamah syar'iyah, dan satunya lagi di pengadilan negeri. Ketika putusan sudah ada maka jika pidananya berwujud penjara, maka kedua mekanisme akan berujung ke tempat yang sama yaitu lembaga pemasyarakatan.

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan adalah proses awal dari penyelesaian perkara pidana baik melalui mekanisme Qanun Jinayat di mahkamah syariyah ataupun melalui mekanisme hukum nasional di pengadilan negeri. Dari 13 kasus yang diselesaikan melalui jalur peradilan, semuanya diawali dengan adanya laporan dari pihak korban. Namun respon yang diberikan oleh penyelidik berbeda-beda antara kasus satu dengan yang lainnya.

Ditahapan awal melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami korban ke pihak kepolisian, perasaan korban/keluarga korban sangat beragam. Ada yang menyatakan bahwa mereka malu, sedih, takut, bingung, marah karena kasus perkosaan yang sudah lama terjadi katanya sulit untuk dibuktikan, cemas, dan gemetaran. Ada pula yang kecewa karena pernah ditolak laporannya oleh kepolisian dengan alasan sudah ada perjanjian damai di tingkat Gampong. Perasaan takut korban juga disebabkan salah satunya oleh perlakuan dan sikap polisi yang menyalahkan korban atas peristiwa perkosaan yang dialaminya, seperti yang diungkapkan oleh korban dari Aceh Besar; “kalau tidak mau kawin jangan melakukan", lalu polisi menyarankan kami untuk menikah agar si pelaku tidak ditangkap."1

Rata-rata korban/keluarga korban menerima tanda bukti lapor atas kasus kekerasan seksual yang dilaporkannya di kepolisian, jika ada yang tidak diberikan tanda bukti lapor di data pemantauan ditemukan korbannya/keluarga tidak didampingi pendamping/paralegal. Namun ada satu kasus di Aceh Utara, alasan yang disampaikan ketika bukti lapor tidak diberikan karena kasus tersebut digabungkan dengan kasus pada korban lain dengan pelaku yang sama, berikut pernyataan korban dari Aceh Utara:²

"saya tidak menerima tanda lapor, karena kasus saya digabungkan dengan kasus tetangga yang sudah duluan dilaporkan dan diproses. Kasus saya sebagai tambahan dalam perkara perkosaan tetangga yang diproses secara bersamaan."

Pemantauan ini juga menyoroti secara mendalam terkait proses pengambilan keterangan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kasus kekerasan seksual di kepolisian, khususnya di Unit PPA di tingkat kabupaten/kota yang memang khusus dibentuk untuk memeriksa kasus-kasus yang dialami perempuan dan anak. Dalam proses BAP ini, korban diperiksa di ruang khusus yang cukup nyaman untuk penyidikan dan hanya ada orang-orang tertentu saja seperti pendamping, keluarga dan penyidik/polwan yang ada di Unit PPA Polres setempat. Korban/ keluarga korban diminta untuk menyerahkan alat bukti awal, dan pada tahapan ini 11 dari 13 korban kasus perkosaan yang disidik telah didampingi oleh paralegal/pendamping dari Lembaga layanan. Menurut pengakuan 9 korban/keluarga korban, pada proses BAP ini memang mereka ada yang tidak mendapatkan penjelasan dari penyidik tentang hukuman yang bisa diterapkan pada pelaku, salah satu alasan yang terdengar aneh dari yang disampaikan penyidik bahwa jaksa yang akan memberi tahu tentang hukuman, berikut pernyataan keluarga korban dari Aceh Besar;

“tidak ada dibilang, kami bertanya mereka bilang kami cuma penyidik, mengenai hukumannya jaksa yang akan memberi tahu."3

Dari hasil wawancara bersama korban, diketahui bahwa proses BAP pada kasus kekerasan seksual rata-rata dilakukan 2-6 kali pertemuan. Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan 5 penyidik kepolisian di 5 kab/kota, semua penyidik mengakui bahwa proses BAP terkadang memakan waktu paling lama 10 hari, hanya pada kasus yang tingkat psikologi korban cukup stabil maka BAP dapat dilakukan paling cepat 1 sampai 2 hari.

Salah satu alasan yang banyak dikemukakan pihak penyidik terkait lamanya proses BAP ini adalah faktor trauma yang dialami korban sehingga prosesnya perlu dihentikan hingga kondisi korban kekerasan seksual kembali stabil, apalagi ketika korbannya adalah anak-anak dan disabilitas yang membutuhkan dukungan dari pihak keluarga maupun pendamping dari lembaga layanan secara khusus. Berikut yang disampaikan salah satu yang disampaikan oleh penyidik dari Aceh Utara;

"sebagian besar korban kasus kekerasan seksual, dalam keadaan psikologisnya tertekan (trauma), pendamping yang membantu menenangkan korban ketika proses BAP dilakukan, di sini peran pendamping sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses BAP korban."4

Sejumlah upaya juga dilakukan penyidik agar kondisi psikologis korban Kembali stabil di antaranya dengan menghentikan proses penyelidikan sementara serta memastikan mendapat dukungan penuh dari keluarga maupun pendamping dari Lembagalayanan, bahkan mendatangkan psikolog, sebagaimana disampaikan oleh penyidik dari Aceh Besar5

"selain menghentikan penyelidikan, ada yang harus kita titipkan ke lembaga misalnya lembaga SOS, LPKS, kadang juga menghadirkan psikolog."

Delapan puluh persen (12 orang) korban/keluarga korban yang menjalani proses BAP di kepolisian menyatakan bahwa dirinya diminta untuk membaca kembali BAP yang sudah disiapkan oleh penyidik sebelum mereka menandatangani BAP tersebut. Namun sayangnya, bagi korban/ keluarga korban yang menjalani proses BAP yang lama, menggaku bahwa mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dengan penghasilan mereka yang terbatas, ditambah lagi dengan lokasi Unit PPA kepolisian kab/kota yang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Ratarata mereka harus mengeluarkan biaya Rp. 300.000,- sampai Rp. 3.000.000,- untuk transportasi dan konsumsinya selama proses bolak balik yang harus mereka jalani. Hanya pada 1 kasus kekerasan seksual yang dialami anak di Aceh Besar dan pendampingannya dilakukan oleh UPTD PPA Aceh, keseluruhan tahapan sampai BAP selesai hingga persidangan, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkannya.

Selama proses penyidikan juga terdapat beberapa permintaan damai yang diajukan pelaku atau keluarganya agar mencabut laporan kasus kekerasan seksual dan pelaku bersedia membayar ganti rugi bahkan di dukung oleh aparatur desa. Bahkan ada yang lebih parah justru menyalahkan pelaku sebagai anak durhaka jika nanti pelaku (ayahnya) sampai di penjara. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh korban/keluarga korban dari Aceh Utara dan Bener Meriah;

“ada, pada saat polisi menjemput dan menahan pelaku dan membawa pelaku dari rumahnya ke Polres, pihak keluarga pelaku (istrinya pelaku) datang ke rumah kami dan minta damai dan minta kami cabut laporan, mereka mau ganti rugi sejumlah uang untuk menutup kasus ini".6

Desakan untuk berdamai juga terjadi dalam kasus SM di Bener Meriah;

“Ada dari keluarga bapak saya mengatakan kamu nanti durhaka kalau penjarain bapak kamu, jadi damai saja, tapi tidak ada penawaran apa-apa untuk saya"

Hampir semua penyidik yang mengetahui ada tawaran perdamaian yang diajukan pelaku pada korban/keluarga korban menyatakan bahwa perdamaian tidak bisa menghentikan penyidikan kasus perkosaan

Berikut ini tabel mengenai informasi penahanan pelaku pada saat penyidikan:

Tabel 16

Status Penahanan Saat Penyidikan

Wilayah PemantauanKorbanJenis Kekerasan SeksualStatus Penahanan Saat Penyidikan
Banda AcehMDPemerkosaanBebas
APDPemerkosaan AnakDitahan
Aceh BesarANPemerkosaan AnakBebas
NuPemerkosaan AnakDitahan
KmPemerkosaan AnakDitahan
Aceh UtaraASPelecehan Seksual AnakBebas
NSPemerkosaanDitahan
NNPemerkosaanBebas
FSPelecehan Seksual AnakDitahan
Bener MeriahNFPemerkosaan mahram/IncestDitahan
SMPemerkosaan mahram/IncestDitahan
Aceh Barat DayaTPPemerkosaanDitahan
MwPemerkosaan AnakDitahan

Sumber: Data Diolah (2024)

Terkait dengan informasi penahanan pelaku pada tahap penyidikan, maka dari pemantauan ditemukan fakta bahwa tidak semua pelaku ditahan dalam proses penyidikan kepolisian. Dari 13 kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan, berdasarkan pengakuan korban ada 7 kasus (53,8%) di mana pelakunya bebas selama proses penyidikan di kepolisian. Hal ini memang dimungkinkan jika penyidik berkeyakinan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, merusak barang bukti atau melarikan diri. Hanya saja keyakinan penyidik ini bersifat subjektif dan bisa keliru. Ini terbukti dengan dua dari kasus yang dipantau, pelakunya melarikan diri, yaitu kasus RR di Aceh Utara yang terduga pelakunya melarikan diri ke Malaysia.º Satu kasus lagi yang terjadi di Aceh Barat Daya, dimana pelaku setelah proses berjalan dua bulan kemudian melarikan diri dan berstatus sebagai DPO.9

Jika penyidik menilai bahwa alat bukti sudah cukup, maka berkas dan tersangka akan diserahkan kepada penuntut umum.

1Nu, Korban, Wawancara tanggal 18 Desember 2023

2 FS, Korban, Wawancara tanggal 5 Desember 2023

3 CF, ibu Korban AS, Wawancara tanggal 16 Desember 2023

4 ZA, Penyidik, Wawancara tanggal 1 Desember 2023.

5 Rd, Penyidik, Wawancara tanggal 12 Desember 2023

6 NN, Korban, Wawancara tanggal 5 Desember 2023.

7 SM, Korban, Wawancara tanggal 29 November 2023

2. Penuntutan

Penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik dapat segera menyusun dakwaan. Proses penyusunan materi dakwaan membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Bisa berkisar 7 hari sesuai dengan SOP, ada yang dua minggu, dan ada juga persiapan materi dakwaan kasus yang membutuhkan 1-3 bulan, ini semua tergantung kelengkapan dokumen kasusnya. Tetapi secara normatif setelah berkas diterima akan dilengkapi dalam waktu 7 hari. Setelah pemberitahuan tersebut akan berikan petunjuk. Setelah pemberian petunjuk akan diberikan 7 hari lagi. Jadi totalnya 14 hari semuanya untuk penyidik. Untuk proses dakwaan rata-rata 1 bulan dengan 3-4 kali sidang tuntutan.

Enam puluh persen (60%) JPU mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam membangun dakwaan untuk perkara kekerasan seksual. Sementara 40% JPU yang diwawancarai mengatakan mengalami kesulitan untuk membangun dakwaan terhadap perkara kekerasan seksual. Kesulitan tersebut dialami jika pelaku dan korban adalah anak, karena ada anggapan bahwa pada dasarnya suka sama suka. Tapi karena UU dan pembuktian, bisa menjerat anak menjadi pelaku. Kendala lainnya, jika berkas tidak lengkap menggambarkan lokusnya, waktunya, korbannya seperti apa, cara-cara seperti apa belum tergambarkan dalam berkas perkara. JPU bisa lengkapkan pra penuntutan, dan melakukan koordinasi dengan penyidik seperti keterangan yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen harus ada, sehingga memudahkan saat menyusun dakwaan di pengadilan, sehingga saat jaksa peneliti menemukan fakta-fakta yang kurang dia akan kasih petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi berkas, itu namanya p19. kalau sudah lengkap semuanya sepanjang unsur pasal terpenuhi dan tata cara pidana sudah terpenuhi biasanya cepat, namun jika hal itu tidak bisa dipenuhi maka JPU sulit membangun dakwaan dalam sidang pengadilan.

Secara khusus, untuk kekerasan seksual JPU mengatakan cenderung menggunakan dakwaan alternatif, karena itu mengatur satu undang-undang tetapi deliknya berbeda. Tindak pidananya satu, tapi deliknya berbeda. Contoh tindak pidana pelecehan dan perkosaan, itu diatur dalam tidak pidana yang berbeda, pelecehan lain pasalnya, perkosaan lain pasalnya. Jadi tidak bisa menggunakan primer subsider karena bukan pemberatan pidana karena deliknya terpisah, dan pembuktiannya pun juga berbeda.

Dari 13 korban yang perkaranya menempuh penanganan melalui peradilan, hanya 3 orang (23%) korban yang diwawancarai menyatakan mendapatkan informasi yang diberikan oleh JPU. NN mengatakan dirinya mendapatkan penjelasan dari JPU yang menyatakan bahwa “kasus yang dialaminya adalah kasus pemerkosaan dan pelaku bisa dihukum hingga lebih 6 tahun penjara".10 Ada pula JPU yang menenangkan korban dan menjanjikan bahwa pelaku akan diberikan sanksi yang maksimal. Namun ada 10 korban atau orang tua korban yang menyatakan tidak mendapatkan informasi apa pun dari JPU terkait kasus yang sedang dihadapi. Am misalnya, Ibu dari korban AN merasa penyelesaian kasusnya tidak jelas. "Saya sebagai ibu dari korban anak yang usianya 3 tahun tetapi tidak terlibat dalam semua tahapan proses peradilan anak saya ini," tuturnya. Am menggaku tidak pernah berjumpa dengan JPU yang menangani perkaranya sebelum memberi kesaksian satu kali di persidangan.12 Pernyataan senada juga disampaikan oleh NS seorang korban di Aceh Utara;

"Saya tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan",3

Terkait dengan restitusi, sesungguhnya JPU diminta untuk memberitahukan kepada korban dan keluarga korban. Pemantauan ini menemukan hanya 2 korban (15%) yang menerima informasi tersebut dari JPU, sementara 11 korban (85%) lainnya tidak menerima informasi tentang restitusi dari JPU. Korban tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan, makanya korban tidak mengajukan permintaan untuk ganti rugi. Walaupun ada 1 kasus perkosaan dari Abdya yang menyatakan bahwa setelah mendapat informasi dari JPU tentang adanya restitusi, korban menyatakan keinginan meminta ganti rugi kepada pelaku, namun karena tidak paham dan kondisi psikologis yang tertekan (korban lebih banyak menangis) akhirnya hanya pasrah saja.14

* MI, ibu korban RR, Wawancara tanggal 11 Desember 2023.

9 Mw, Korban, Wawancara tanggal 3 Desember 2023.

3. Persidangan

Sebagaimana tergambarkan dalam alur penyelesaian perkara pidana pada gambar 3, setelah dari JPU menilai bahwa perkara sudah lengkap, dengan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, maka jaksa dapat melimpahkan berkas dakwaan ke pengadilan atau mahkamah.

Perkara yang dilimpahkan kemudian diregister dan ketua mahkamah menunjuk hakim sebagai majelis sidang. Majelis hakim akan menetapkan hari persidangan pertama dan memanggil terdakwa. Kemudian, tahapan persidangan akan dimulai sampai dengan tahapan pembacaan putusan.

Di sisi yang lain, pemahaman tentang restitusi juga masih belum cukup dipahami dari sisi keberpihakan pada korban kekerasan seksual, bahwa ganti rugi (restitusi) ini akan menjadi bagian dalam proses pemulihan bagi korban. Hal ini terlihat dari pernyataan tertulis yang disampaikan oleh salah satu Hakim KA dari Bener Meriah menyatakan.

“Kekerasan seksual yang seharusnya dinilai tabu dan keji menjadi dapat dinilai materi, kekerasan seksual yang seharusnya dinilai tabu dan keji dapat disalahgunakan oknum [calon tersangka, calon korban/orang tua atau wali korban-mencari penghasilan] karena adanya ganti rugi materil terhadap harga kemaluan."15

Secara keseluruhan, kasus pemantauan yang diselesaikan melalui pengadilan, putusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17

Sanksi Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah

Wilayah PemantauanKorbanJenis Kekerasan SeksualPutusan
Banda AcehMDPemerkosaan175 bulan Penjara
APDPemerkosaan Anak180 bulan penjara
Aceh BesarANPemerkosaan AnakBebas
NuPemerkosaan Anak150 bulan Penjara
KmPemerkosaan Anak200 bulan penjara untuk Ayah, dan 200 bulan penjara untuk paman
Aceh UtaraASPelecehan Seksual Anak36 bulan penjara
NSPemerkosaanPenjara, namun tidak diketahui berapa lama
NNPemerkosaanBebas
Bere MerichFSPelecehan Seksual Anak40 kali Cambuk
Bener MeriahNFPemerkosaan mahram/Incest180 bulan penjara
SMPemerkosaan mahram/Incest180 bulan penjara
Aceh Barat DayaTPPemerkosaan96 bulan penjara
MwPemerkosaan Anak156 bulan penjara

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, hanya 3 orang pelaku yang mendapatkan sanksi maksimal, itu pun setelah JPU menempuh upaya-upaya hukum. Md yang walaupun bertempat tinggal di Banda Aceh, tetapi persidangan kasusnya dilakukan di Mahkamah Syari'iyah Jantho. Hal ini karena pemerkosaan dilakukan di wilayah Loknga, Aceh Besar. Kepada terdakwa hakim menjatuhkan putusan maksimal 175 bulan penjara. Kasus yang menimpa Km dengan dua orang terdakwa di Mahkamah Syar'iyah Jantho diputuskan secara berbeda. Ayahnya AM di tingkat pertama diputuskan bebas, sehingga JPU mengajukan kasasi. Dalam Putusan Kasasi, AM dinyatakan terbukti bersalah dan di hukum 200 bulan penjara. Sementara pamannya DP, pada persidangan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dihukum 200 bulan penjara. Namun penasehat hukum terdakwa melakukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dan berakhir dengan dibebaskannya terdakwa, karena hakim banding menganggap tidak cukup bukti. Hal ini membuat JPU mengajukan upaya hukum kasasi, dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan kembali hukuman 200 bulan penjara. Dalam masa kasasi tersebut, terdakwa DP sempat melarikan diri dan menjadi DPO. Syukurlah akhirnya terdakwa dipidana.

Terkait dengan putusan bebas, ada dua kasus yang terdakwanya di putus bebas. Yang pertama adalah kasus AN balita berumur 3 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh pamannya yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Mahkamah Syar'iyah memutuskan bebas karena tidak cukup bukti. JPU sudah mengajukan kasasi tetapi putusannya tetap bebas. Putusan bebas terhadap terdakwa juga terjadi di Aceh Utara terhadap kasus NN yang terjadi 8 tahun lalu sebelum berlakunya Qanun Jinayat. Perkara ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan menggunakan UU Perlindungan Anak. Sayangnya pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti. JPU juga telah melakukan kasasi tapi Mahkamah Agung memutuskan terdakwa tetap bebas. Dari dua putusan bebas ini mengakibatkan keluarga korban dikucilkan. Pada kasus yang pelakunya bebas, saat ini salah satu korban sedang menghadapi tuntutan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pelaku dan proses hukumnya sedang berjalan.

10 NN, Korban, Wawancara tanggal 5 Desember 2023.

"Mw, Korban, Wawancara tanggal 3 Desember 2023.

12 Am, Ibu Korban AN, Wawancara tanggal 15 Desember 2023

13 NS, Korban, Wawancara tanggal 5 Desember 2023.

14 Mw, Korban, Wawancara tanggal 3 Desember 2003

5 KA, Hakim, Wawancara tanggal 14 Desember 2023

4. Pelaksanaan Putusan

Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan/mahkamah adalah kejaksaan. Pemantauan ini mewawancarai 5 orang jaksa yang berasal dari Kejaksaan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Barat Daya. Menurut informasi dari narasumber tersebut, ada banyak putusan dari kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang sudah dilaksanakan. Ada 80% JPU yang menyatakan putusan untuk perkara kekerasan seksual secara umum adalah hukuman penjara, 20% JPU lainnya menyatakan pernah menangani 2 kasus yang putusannya adalah hukuman cambuk. Selain itu ada juga JPU yang pernah menangani kasus pemerkosaan anak yang diputuskan bebas oleh hakim tingkat Mahkamah Syar'iyah.

Dari 14 putusan Mahkamah Syar'iyah diketahui bahwa 5 korban/keluarga korban tidak mengetahui putusan hakim atas kasus kekerasan seksual yang dialami, korban/keluarga korban justru mengetahui putusan dari tetangga dan media sosial. Bahkan pada saat pelaku akan dieksekusi, 8 korban/keluarga korban menyatakan tidak diberitahukan informasi eksekusinya.

Mungkin tidak terlalu berpengaruh buat korban yang pelakunya diputuskan penjara, namun bagi pelaku yang diputuskan cambuk akan sangat berpengaruh pada trauma korban. Dari data pemantauanjuga diketahui para pelaku seluruhnya adalah orang-orang yang dikenal dan bahkan ada yang dekat dengan korban. Seperti yang terjadi pada Korban FS. FS bertambah trauma karena tiba-tiba pelaku sudah kembali ke desa paska eksekusi. Setiap saat dirinya berupaya menghindari pelaku yang tinggal bersebelahan dinding dengan rumahnya. Berikut pernyataan Korban;

“Karena hukuman bagi pelaku hanya hukuman cambuk, dan sekarang pelaku kembali ke desa, saya semakin tertekan di saat melihat pelaku dan mendengar suaranya."16

Korban/keluarga korban merasa keberatan dengan putusan hakim tersebut, namun karena tidak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait putusan dan eksekusi, akhirnya harus menerima putusan yang menurut korban tidak adil, harusnya pelaku di penjara agar ada efek jera. Selain itu, Korban juga tidak mengajukan banding karena tidak pernah mendapat informasi tentang putusan hakim dan mekanisme banding yang dapat diajukan korban;

“Saya tidak melakukan banding, karena saya tidak dapat informasi apa pun terkait putusan dan perkembangan kasus."17

B. PENANGANAN MELALUI MEKANISME DI LUAR PERADILAN

Berdasarkan tabulasi pilihan penyelesaian 17 kasus kekerasan seksual di 5 kabupaten di atas, ternyata tidak semua korban kekerasan seksual melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Ada 4 kasus kekerasan seksual yang hanya dilaporkan di tingkat Gampong dan 2 kasus dilaporkan dan ditangani keduanya yaitu di kepolisian dan di tingkat Gampong.

Kasus yang diselesaikan melalui mekanisme adat juga tidak semua memberi sanksi adat/ sosial, ada yang berupa ganti rugi uang dan pengobatan, bahkan ada aparatur Gampong dan pelaku yang sama-sama melanggar kesepakatan, ada yang hanya sekedar menandatangani surat perjanjian untuk tidak akan mengulang perbuatan tersebut, bahkan 1 di antara penyelesaian kasusnya berakhir dengan pernikahan anak karena dianggap hubungan suka sama suka. Namun ada juga yang tidak berhasil didapatkan informasinya oleh pemantau.

Temuan dari pemantauan ini memperkuat fakta bahwa kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda, karena modus yang sangat beragam dan sangat terkait dengan kegagalan pelaku dalam mengelola hasrat yang dimilikinya, sehingga menempatkan pihak korban dalam situasi buruk dan merugi secara psikologis, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Mengalami kekerasan seksualjuga menempatkan korban pada kerentanan lainnya, seperti menjadi pihakyang dipaksakan untuk bertanggungjawab dengan menjalankan kesepakatan di masyarakat untuk membayar denda, diusir atau dikawinkan:

Tabel 18

Sanksi Melalui Peradilan Adat

Wilayah PemantauanKorbanJenis Kekerasan SeksualSanksi
Banda AcehINPersetubuhan AnakDinikahkan dengan pelaku
Aceh BesarASPelecehan SeksualTidak boleh berkeliaran di Gampong, tidak boleh menjaga kios
Aceh UtaraRRPemerkosaan AnakGanti Rugi 6 juta membayar biaya pengobatan hingga sembuh
Aceh UtaraFSPelecehan SeksualPerjanjian untuk tidak mengganggu lagi
Bener MeriahRmPemerkosaanPelaku bersumpah tidak akan mengganggu korban lagi
AbdyaMrPelecehan Seksual/ incestPelaku diwajibkan shalat berjamaah dan dalam pengawasan Aparatur Gampong Pelaku tidak boleh mengulangi perbuatannya, jika melanggar akan diusir dari Gampong Korban dipindahkan ke rumah neneknya agar pisah tinggal dengan ayahnya (pelaku)

Sumber: Data Diolah (2024)

Aparatur Gampong memilih menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban dengan pendekatan adat, seperti membuat surat perjanjian dengan pelaku, membuat perjanjian dengan prosesi sumpah (menyumpah pelaku untuk tidak lagi mengganggu korban), memindahkan korban ke Gampong lain, dan korban hanya diberikan ganti rugi dengan sejumlah uang untuk pengobatan medis yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Bahkan ada 1 kasus yang berakhir dengan pernikahan anak karena dianggap bukan kasus perkosaan tapi hubungan suka sama suka. Selebihnya korban dan keluarganyalah yang menanggung bebannya.

Masyarakat dan pihak lain dari keluarga korban (paman, keluarga dari pihak ayah dan lainlain) juga memperkuat keputusan adat yang ditetapkan kepada korban oleh aparatur Gampong, hal ini membuat korban semakin tidak berdaya untuk melawan semua keputusan adat dan bahkan mereka mengalami kekerasan lainnya. Tim pemantau mendapatkan data bahwa 16 orang korban dari 17 korban kekerasan seksual yang ditemui menyatakan bahwa dalam masa proses penyelesaian kasus di Gampong, mereka mengalami kekerasan lain baik fisik maupun verbal, seperti di makimaki, dimandikan dengan air comberan, dituduh sebagai pelaku zina, mendapatkan lontaran kata-kata kasar/buruk dari masyarakat, keluarga pelaku yang menyebutkan bahwa korban anak yang centil/gatal bisa 'melayani' lebih dari satu laki-laki, dilecehkan, ganjen, tidak tahu diri mau saja diajak berzina dengan ayahnya, dan sebagainya. Padahal korban sudah menggaku bahwa dirinya diperkosa, namun masyarakat dan keluarga pelaku malah lebih percaya pengakuan pelaku yang menyatakan hanya khilaf.

Korban kekerasan seksual menyatakan tidak mengetahui jika kasus yang mereka alami tidak semestinya diselesaikan secara hukum adat. Sebanyak 8 orang korban menyatakan bahwa mereka tidak paham tentang itu. Sementara itu, 9 korban lainnya menyatakan bahwa mereka paham dan baru mengetahui bahwa ternyata kasus mereka seharusnya tidak diselesaikan secara hukum adat. Mereka mendapatkan informasi tersebut dari para pendamping P2TP2A, Keuchik, kepala dusun juga menyampaikan hal yang sama saat musyawarah penyelesaian di Gampong, dan ada juga yang mendapatkan informasi tersebut saat melapor ke unit PPA.

* FS, Korban, Wawancaea tanggal , Desember 2023.

17 ..., Wawancara tanggal

C. KONDISI LAYANAN DI DAERAH PEMANTAUAN

Kondisi pelayanan yang didapatkan oleh korban sangat bervariasi, tergantung kesiapan Lembaga pemberi layanan di lokasi pemantauan sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 19

Bentuk Layanan

NoWilayah PemantauanBentuk LayananKeterangan
1Banda Acehmendampingi korban, keluarga korban dan terdakwa dengan mekanisme penyelesaian kasus menggunakan Qanun Jinayat di Mahkamah Syariah meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi, mediasi, dan diversi; mendampingi penyelesaian kasus melalui Pengadilan Negeri (PN); dan mekanisme adatPernah mendampingi korban kekerasan seksual yang kasusnya diselesaikan melalui mekanisme adat
2Aceh Besar/ RNmendampingi korban dengan mekanisme penyelesaian kasus menggunakan Qanun Jinayat di Mahkamah Syariah meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi, eksekusi, dan diversi; dan mendampingi penyelesaian kasus melalui Pengadilan Negeri.Tidak pernah mendampingi korban kekerasan seksual yang kasusnya diselesaikan melalui mekanisme adat
Aceh Utara/Emendampingi korban, keluarga korban dan terdakwa dengan mekanisme penyelesaian kasus menggunakan Qanun Jinayat di Mahkamah Syariah meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, mediasi dan diversi; mendampingi penyelesaian kasus melaluiPernah mendampingi korban kekerasan seksual yang kasusnya diselesaikan melalui
4Benar Meriah/NImendampingi korban dan terdakwa dengan mekanisme penyelesaian kasus menggunakan Qanun Jinayat di Mahkamah Syariah meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, banding, Mediasi, diversi, psiko-sosialPernah mendampingi korban kekerasan seksual yang kasusnya

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel, dapat diamati bahwa di Kabupaten Aceh Besar, petugas hanya mendampingi korban, sedangkan di Kabupaten Bener Meriah, petugas mendampingi korban dan terdakwa. Di sisi lain, di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara, petugas memberikan pendampingan kepada korban, keluarga korban, dan terdakwa.

Selain itu, mekanisme penyelesaian kasus yang diikuti oleh petugas juga berbeda-beda. Petugas dari Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya hanya mendampingi proses di Mahkamah Syariah dengan menggunakan Qanun Jinayat dan di Pengadilan Negeri. Di lain pihak, petugas di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara mendampingi proses di Mahkamah Syariah dengan menggunakan Qanun Jinayat, di Pengadilan Negeri, dan melalui mekanisme adat.

Hanya petugas dari Kabupaten Aceh Besar yang tidak pernah mendampingi korban kekerasan seksual yang kasusnya diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara petugas dari empat wilayah lainnya mengaku telah melakukannya.

Dari kelima petugas tersebut, salah satunya yang menjabat sebagai kepala UPTD di Kota Banda Aceh, justru menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian kekerasan seksual melalui adat dianggap adil. Argumentasinya adalah bergantung pada kasus yang dihadapi, apakah kasus tersebut dianggap ringan atau tidak, serta bergantung pada penilaian dari aparatur setempat. Contohnya, keputusan aparatur bisa saja termasuk mengusir pelaku dari Gampong atau tempat tinggalnya, atau mungkin aparatur hanya melindungi pelaku agar tidak menjadi korban dari kemarahan massa. Meskipun menyatakan persetujuannya, dalam penjelasan ketika ditanyakan kenapa mendampingi penyelesaian kasus kekerasan seksual berdasarkan mekanisme adat, yang bersangkutan menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual kategori berat tetap harus diselesaikan secara hukum, karena kalau diselesaikan secara adat bisa merugikan korban.

Meskipun empat petugas lainnya menyatakan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme adat tidak memberi keadilan bagi korban, terlihat bahwa tidak semuanya menolak berdasarkan pemahaman mereka tentang konsep adil itu sendiri. Alasan mendampingi dan peran pendamping dalam kasus kekerasan seksual yang diselesaikan secara adat juga beragam:

Tabel 20 Pandangan Petugas Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Adat

NoWilayah PemantauanPandangan PetugasAlasan Pendampingan
1.Banda Aceh/NHTidak adil, karena ada korban (anak) yang tidak mau diselesaikan secara adatpetugas merasa berkewajiban untuk tetap mendampingi korban, karena korban telah melaporkan kasusnya. agar hukuman penjara yang dijatuhkan, bukan hukuman
2.Banda Aceh/NAdil, tergantung kasusKarena kasusnya pelecehan seksual kategori ringan,
Aceh Besar/RNTidak adil karena kasus kekerasan seksual harusnya memang di tangani oleh pihak berwajib. Tidak boleh diadili menggunakan hukum adat. Jika korban pemerkosaan diselesaikan dengan adat, maka pasti akan dinikahkan. Korban akan menderita seumur hidup.
dijalankan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi unsur-unsur serta sesuai aturan dimana para pihak yang mestinya terlibat dan paham tentang hukum adat dilibatkan, mungkinproses persidangan adat, memastikan hak korban terpenuhi dan memberikan pertimbangan yang berkeadilan bagi semua pihak.
aparatur desa, karena kurangnya pemahaman-/kapasitas tentang hukum adat itu sendiri, dan ada pelaku, dan tidak adanya dipengaruhi oleh pandangan/ perspektif aparatur yang terlibat sehingga putusan yang diambil cenderung tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Keputusan yang diambil bahkan membuat korban makin dirugikan, misalnya korban perkosaan di nikahkan dengan pemerkosanya dengan alasan agar ada yang korban hamil. Keputusan lainnya sebanding dengan dampak danNamun praktiknya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan peradilan adat yang di jalankan oleh aparatur desa, karena kurangnya pemahaman-/kapasitas tentang hukum adat itu sendiri, dan ada kepentingan-kepentingan kelompok pelaku, dan tidak adanya keberpihakan kepada korban. Tidak adanya keberpihakan kepada korban dipengaruhi oleh pandangan/ perspektif aparatur yang terlibat sehingga putusan yang diambil cenderung tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Keputusan yang diambil bahkan membuat korban makin dirugikan, misalnya korban perkosaan di nikahkan dengan pemerkosanya dengan alasan agar ada yang bertanggung jawab bagi korban jika korban hamil. Keputusan lainnya
5. Bener Meriah/NInikahkan dengan pemerkosanya dengan alasan agar ada yang bertanggung jawab bagi korban jika korban hamil. Keputusan lainnya memberi biaya ganti rugi yang tidak sebanding dengan dampak dan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut terhadap korban, misalnya hanya dengan membayar sejumlah uang dianggap perkara selesai. Tidak adil, karena secara mental korban akan menanggung hingga dewasa.Mediator dan pendamping

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari penjelasan yang diberikan oleh masing-masing petugas, terdapat beberapa analisis yang dapat dilakukan:

1. Banda Aceh/NH menyoroti bahwa korban anak yang menolak penyelesaian kasus melalui mekanisme adat, sehingga kasusnya tidak diputuskan melaluijalur adat. Namun, tidak jelas bagaimana jika korban tidak memahami hukum atau risiko ketidakadilan yang mungkin timbul dari penggunaan mekanisme adat.

2. Banda Aceh/N menyatakan penyelesaian kasus melalui mekanisme adat akan adil jika kasus kekerasan seksual kategori ringan. Jika kategori berat tetap harus di proses hukum. Namun yang bersangkutan tidak dijelaskan batasan ringan dan berat dan mekanisme hukum apa yang akan digunakan jika kasusnya berat.

Aceh Besar/RN: menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual memang harus ditangani 3. oleh pihak berwajib dan tidak boleh diputuskan melalui hukum adat. Pemikirannya mencerminkan kekhawatiran akan kemungkinan korban diperlakukan tidak adil dalam proses penyelesaian yang melibatkan hukum adat, khususnya terkait dengan kemungkinan korban dipaksa untuk menikahi pelakunya.

4. Aceh Utara/E: menganggap bahwa dalam teori, mekanisme adat mungkin saja memenuhi keadilan bagi korban jika dijalankan sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam praktiknya, seringkali tidak terjadi demikian karena kurangnya pemahaman dan kapasitas tentang hukum adat, serta kepentingan-kepentingan kelompok pelaku, dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil bagi korban. Kalau argumen ini yang digunakan, maka yang perlu disempumakan dan diperkuat adalah implementasi hukum adat.

5. Bener Meriah/Nl: menyoroti dampak secara mental yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual dan menegaskan pentingnya mempertimbangkan konsekuensijangka panjang bagi korban dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, penjelasan dari kelima petugas tersebut menunjukkan kompleksitas dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme adat, dimana peran pendamping juga berbeda. Selain itu, terlihat bahwa tidak semua pendamping memiliki pemahaman yang memadaitentang batasan-batasan di mana penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui mekanisme adat. Meskipun, semua petugas telah mengikuti peningkatan kapasitas tentang pendampingan kasus, dan sebagian petugas juga telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang Qanun Jinayat.

Tabel 21

Penyelesaian Kasus dengan Qanun Jinayat

NoWilayah PemantauanPositifNegatifUsulan perbaikan
1.Banda Aceh/NHDari satu sudut pandang, Qanun Jinayat bagus, karena merupakan kearifan lokal danSebagian isi Qanun Jinayat tidak pas, lebih bagus Undang- Undang Perlindungan Anak. TerdapatPenerapan Qanun Jinayat perlu memastikan rasa keadilan yang setimpal bagi pihak korban dengan tingkat
penerapan Qanun Jinayat, bahkanJangan sampai
2.Banda Aceh/NPelaku mendapat setidaknya adayang terlibat. Selain itu, penerapan Qanun Jinayat seringkali terbatas pada kalangan menengah bawah. menikahkan dari 1 sisi pelaku tapi dari sisi korban pemulihan dan pemberdayaanyang panjang. Pada Qanun Jinayat perlu mengatur tentang diperlukan upaya pemulihan dan pemberian santunan
3.Aceh Besar/RNPenyelesaian kasus dapat menjadi komulatif, dengan pilihan hukuman yang bisa mencakuptidak paham) Dalam penerapannya, hakim tidak mau membuat terobosan- terobosan baru, meskipun terkadang hukuman cambukmencakup tidak hanya aspek pemulihan fisik dan mental, tetapi juga pemberdayaan korban. 1. Pelaksanaan restitusi bagi korban perlu dipertimbangkan dalam setiap putusan hukum untuk memastikan
2. Perlu ada aturan
4.Aceh Utara/EHukuman cambuk sering kali tidak memberikan efek jera yang diinginkan. Bahkan,Memberikan hukuman berupa kurungan penjara cenderung lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikanLembaga mana yang mengelolanya 3. Dalam kasus zina, pengakuan saja tidak cukup untuk menetapkan kesalahan. 1. Perlu dipertimbangkan untuk mempermudah proses pembuktian dalam kasus perkosaan. 2. Perlu tinjauan ulang terhadap usia
5.Bener Meriah/NImenghadirkan ancaman kembali.bertemu pelaku selama beberapa waktu, korban memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Dalam pembuktian kasus kekerasan seksual menurut Qanun Jinayat, terutama kasus perkosaan, seringpasal 72 agar memastikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan revisi terhadap beberapa Qanun yang cenderung tidak memihak pada korban, sehingga keadilan bagi korban
diancam dengan hukuman yang ringan, seperti sumpah, denda, atau hukuman cambuk, yang tidak memadai untuk kejahatan semacam itu.

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari analisis tabel, terlihat bahwa ada pandangan-pandangan positifterhadap Qanun Jinayat yang menyoroti kemampuan Qanun Jinayat dalam menyelesaikan kasus secara kumulatif, memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan hukuman, baik itu penjara atau hukuman cambuk, serta anggapan Qanun Jinayat sebagai bagian kearifan lokal dan hanya berlaku Aceh. Namun, dalam praktiknya, terdapat keengganan dari pihak penegak hukum untuk mengambil inisiatif baru, serta kegagalan hukuman cambuk dalam mencapai tujuan jera terhadap pelaku kejahatan. Dari lima yang diwawancarai, ada satu petugas yang tidak memberikan catatan penilaian positif terhadap Qanun Jinayat.

Secara kontras, pandangan negatif jauh lebih mendominasi, baik dari segi substansi maupun pemahaman oleh aparat penegak hukum. Rekomendasi yang dihasilkan menekankan perlunya revisi dan peningkatan dalam Qanun Jinayat untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban, serta hukuman yang sesuai bagi pelaku. Ini termasuk peningkatan dalam pemulihan korban, perbaikan proses pembuktian, serta peninjauan kembali terhadap ketentuan yang tidak adil bagi korban.

Dengan demikian, perlu adanya upaya konkret untuk meningkatkan dan mereformasi Qanun Jinayat agar dapat memenuhi standar keadilan yang diharapkan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh.

Dari proses pemantauan yang telah dilakukan, tidak ada informasi atau data yang menjelaskan mengenai kualitas fisik dan fasilitas pendukung bangunan yang dijadikan sebagai rumah aman atau rumah sementara. Selain itu, tidak ada informasi yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan rumah aman tersebut. Namun, satu-satunya Kabupaten yang menyebutkan identitas petugas dari nama institusi panti jompo adalah Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa panti jompo digunakan sebagai rumah aman di sana. Selain itu, dari hasil wawancara terdapat informasi Kabupaten Aceh Barat Daya juga belum memiliki rumah aman sehingga korban dititipkan di rumah salah satu warga.

Salah satu petugas dengan jabatan penyuluh sosial, ketika diwawancarai, menyatakan bahwa meskipun ada banyak pelatihan yang tersedia, yang bersangkutan hanya mengikuti Pelatihan Assesment Penerima Manfaat. Alasannya adalah karena ia menganggap pelatihan ini sebagai langkah awal yang krusial ketika klien pertama kali datang ke rumah aman. Menurutnya, rumah aman berperan sebagai tempat perlindungan sementara, sehingga perannya terutama berfokus pada koordinasi dengan DP3A untuk memastikan bahwa korban dilindungi dan mendapatkan fasilitas makanan serta penginapan. Jika korban membutuhkan akses kesehatan, petugas akan membawanya ke rumah sakit. Namun, petugasjuga menjelaskan bahwa jika korban membutuhkan pendampingan untuk rehabilitasi psiko-sosial, pendampingan psiko-sosial akan dilakukan oleh petugas, kecuali jika sejak awal klien didampingi oleh petugas dari DP3A:

Tabel 22

Bentuk Layanan dan Sumber Dana di Rumah Aman/Rumah Sementara

No KabupatenKabupatenJenis LayananSumber Dana
1.Banda AcehMemantau untuk memastikan korban aman: Menjaga agar korban tidak menyakiti dirinya sendiri dengan cara menyimpan pisau dan barang-barang tajam di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh korban. Mengunci rumah aman atau bangunan dan memasang teralis untuk mencegah korban melarikan diri, terutama bagi mereka yang sedang mengalami trauma. Memastikan bahwa korban meminta izin jika ingin keluar dari lokasi rumah aman untuk urusan tertentu. Memberikan pengingatan kepada korban bahwa mereka tidak boleh melarikan diri dari tempat tersebut tanpa izinUPTD DP3A
2.Aceh Besardiri dari tempat tersebut tanpa izin Membuat beberapa kegiatan sehari- hari, misalnya: Mengadakan kegiatan bemuansa keagamaan untuk memperkuat spiritualitas korban. Memperkenalkan dan melatih pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan dan membagi tanggung jawab dalam aktivitas harian kepada setiap korban usia anak untuk mengembangkan kemandirian. Jika diperlukan, merujuk korban kepada psikolog untuk mendapatkan bantuan1. Biaya makanan dan transportasi korban ke rumah sakit dari Daruss'adah, 2. Perlengkapan sekolah buat korban usia anak bekerja sama dengan perujuk
3. Aceh UtaraAceh UtaraMemastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Memberikan pendidikan agama, seperti pembelajaran sha/at dan mengaji.1. Biaya pribadi pimpinan yayasan 2. Dukungan individu 3. Dinas sosial Kabupaten dan Provinsi (untuk biaya makanan seluruh penghuni panti,
4.Bener Meriahkorban. mendampingi dan memberikan dukungan agar korban merasa aman, tidak merasa takut, dan tidak berniat untuk melarikan diri. Selain itu, memberikan pendampingan untuk mencegah upaya korban yang mencoba menyakiti diri sendiri, seperti menolak makan dan perilaku lainnya.UPTD P2TP2A
5.Aceh Barat DayaMerawat korban untuk memastikan kesehatannya tetap optimal, termasuk pemeriksaan rutin oleh bidan setempat bagi korban yang sedang hamil. Memberikan pendampingan serta konsultasi yang diperlukan kepada korban.Anggaran minim, dari: 1. Donasi dari perorangan 2. Organisasi Perempuan (Alppera dan BSUIA) 3. Pribadi dari rumah yang tempat korban tinggal

Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di setiap Kabupaten/Kota yang dipantau, secara umum pelayanan difokuskan pada tersedianya tempat menginap dan penyediaan makanan. Namun, aspek lain dari pelayanan seperti pengelolaan rumah aman/rumah sementara masih sangat bergantung pada inisiatif dari institusi/petugas yang terlibat, yang ditentukan oleh pandangan, pemahaman, pengalaman, keterampilan, dan ketersediaan dana mereka. Saat ini, belum ada standar yangjelas mengenai kriteria rumah aman/rumah sementara yang layak, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk penyelenggaraannya masih belum tersedia.

Dari hasil wawancara, terungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh pendamping. Dari tujuh pendamping yang diwawancarai, hanya satu pendamping dari Banda Aceh yang menyatakan tidak mengalami kendala, sementara yang lainnya menghadapi tantangan yang beragam. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan fasilitas pendukung di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara, serta kekurangan jumlah pendamping di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kendala-kendala yang diidentifikasi meliputi:

Dana operasional yang sangat minim tidak mencukupi.

Jumlah pendamping di rumah aman terbatas, bahkan ada yang hanya terdiri dari dua orang yang bekerja secara bergantian, satu staf di siang hari dan satu staf di malam hari.

Fasilitas di rumah aman terbatas.

Kurangnya perhatian dari keluarga yang menitipkan korban di rumah aman.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, belum tersedia rumah aman yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sehingga korban yang hamil karena perkosaan abang tirinya terpaksa ditampung di rumah tinggal salah satu pendamping, sebagai tempat perlindungan sementara. Namun, kondisi ini menghadirkan sejumlah kendala yang berbeda dengan rumah aman lainnya. Misalnya, pemilik rumah yang menampung korban tidak dapat melakukan aktivitas di luar daerah karena tidak ingin meninggalkan korban tanpa pengawasan. Selain itu, aparatur Gampong (Keuchik) kurang memberikan dukungan yang memadai meskipun awalnya Keuchik-lah yang meminta bantuan pendamping untuk menitipkan korban selama tiga hari saja, yang pada kenyataannya berlangsung hingga sembilan bulan. Korbanjuga sering menghadapi penolakan dari masyarakat setempat yangjuga berdampak pada pendampingnya, yang mendapat perlakuan kurang baik, seperti ditolak saat berbelanja kebutuhan sehari-hari di tempat-tempat langganan selama periode tertentu. Pendamping juga harus mengatasi tantangan tambahan seperti merawat korban yang sering mengalami sakit. Semua ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang sangat terbatas, dimana donasi yang diterima dari perorangan dan lembaga perempuan mayoritas juga bekerja secara sukarela. Hal ini menyebabkan pemilik rumah harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak ter-cover oleh donasi untuk menopang kebutuhan korban.

Semua kendala di atas menunjukkan perlunya perbaikan dan peningkatan dukungan untuk memastikan pendampingan yang efektif bagi korban. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam mendampingi korban dan mengatasi berbagai kendala, pendamping memiliki harapanharapan berikut:

1. Diperlukan anggaran yang berkelanjutan dan penyediaan rumah aman dengan fasilitas lengkap oleh Pemerintah Daerah, serta keberadaan petugas yang memadai baik dari segi jumlah maupun pengetahuan, yang memilikitanggungjawab untuk memastikan pendampingan optimal bagi korban kekerasan seksual, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

2. penanganan hukum terhadap pelaku harus lebih baik dan serius.

3. Memberikan pemahaman kepada ulama-ulama dan keuchik di desa-desa untuk memberikan dukungan kepada korban.

4. Perlu dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dan aparat desa, serta tingkat kabupaten/kota, agar mereka memahami bagaimana menangani situasi ketika ada korban, terutama anak-anak disabilitas.

5. Dukungan penuh dari pemerintah untuk memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi termasuk memberikan pendidikan yang lebih baik, peningkatan ekonomi, serta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan generasi muda untuk mengurangi pergaulan bebas, pelecehan, dan perundungan.

6. Tanggung jawab terhadap korban kekerasan seksual seharusnya tidak hanya ditanggung oleh masyarakat, melainkan juga oleh pemerintah.

Dari harapan petugas di atas dapat ditemukan beberapa catatan penting, yaitu:

1. Pentingnya Dukungan Keuangan dan Fasilitas: Kendala yang dihadapi oleh petugas menyoroti urgensi dari dukungan keuangan yang berkelanjutan dan penyediaan fasilitas lengkap oleh Pemerintah Daerah. Tanpa anggaran yang memadai dan fasilitas yang cukup, efektivitas pendampingan bagi korban kekerasan seksual dapat terganggu.

2. Penanganan Hukum yang Lebih Baik: Harapan akan peningkatan penanganan hukum terhadap pelaku menunjukkan perlunya sistem hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan sinyal jelas bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

3. Pemahaman dari Pihak Agama dan Pemerintah Lokal: Mengajak ulama-ulama dan keuchik di desa untuk memberikan dukungan kepada korban adalah langkah positif dalam memperluas jaringan dukungan sosial. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh komunitas dalam upaya pencegahan dan pemulihan.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: Sosialisasi kembali kepada masyarakat dan aparat desa tentang penanganan kasus kekerasan seksual adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menangani kasus semacam ini. Hal ini juga penting untuk memperluas pemahaman tentang kebutuhan khusus korban, seperti anak-anak dan disabilitas.

5. Dukungan Penuh Pemerintah: Dukungan penuh dari pemerintah tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapijuga pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Fokus pada pembangunan fisik saja tidak cukup, dan diperlukan perhatian serius terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis korban.

6. Tanggung Jawab Bersama: Penekanan terhadap tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah adalah penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Secara keseluruhan, petugas menyoroti perlunya pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam menangani masalah kekerasan seksual, yang melibatkan berbagai stakeholder dan mengintegrasikan aspek-aspek seperti dukungan sosial, hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dimana pemerintah merupakan penanggung jawab utama.

BAB V POTRET KONDISI KORBAN

A. KEMANDIRIAN KORBAN DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KASUS

Temuan dari pemantau membuktikan korban dan keluarganya memiliki keberanian dan kemandirian dalam menyelesaikan kasus yang dialami. Dari 17 kasus yang ditemukan, hanya ada 1(satu) korban tidak melaporkan pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Ikatan antara korban dengan pelaku, telah membuat korban tidak berani menyampaikan apa yang dialaminya kepada orangorang dewasa dalam keluarganya. Rasa takut tersebut dipastikan akibat korban tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Hingga kasus ini tertangani secara adat, hanya nenek korban saja yang memberikan perhatian untuk melindungi korban. Dalam rasa ketakutannya, korban hanya bercerita kepada pacarnya dan teman sepermainan yang dipercayai korban. Hingga akhirnya berita tersebut sampai ke pihak sekolah yang ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparatur desa.

Keluarga korban yang juga memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian adalah kasus persetubuhan dengan pacarnya (kedua pihak berusia di bawah 18 tahun) yang terjadi di Banda Aceh. Keduanya sering bertemu di rumah pihak perempuan dan melakukan persetubuhan. Kunjungan tersebut telah memicu aksi penggerebekan oleh masyarakat yang diikuti dengan rapat Gampong. Hasil kesepakatan rapat ini, memutuskan keduanya dinikahkan, terlebih karena pihak perempuan mengalami kehamilan. Perkawinan dilakukan di tempat tinggal pihak laki-laki, karena aparatur desa ditempat tinggal pihak perempuan menolak prosesi pernikahan tersebut. Ibu pihak perempuan pasrah dengan keputusan tersebut dan tidak lagi berupaya mencari cara lainnya;

“untuk apa dilapor lagi, toh anak saya sudah dinikahkan."1

Keputusan berbeda disampaikan oleh CF (ibu AS yang mengalami pelecehan seksual. Pelaku mendapatkan sanksi sosial yang diputuskan oleh aparatur Gampong, agar membatasi ruang geraknya agar tidak beraktivitas di sekitar korban. Namun pelaku tidak mengindahkan sanksi tersebut. Pada akhirnya pihak keluarga korban harus menempuhjalur hukum dengan melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi. Upaya yang ditempuh di jalur hukum, juga tidak mudah. Laporan yang diajukan ke Polres Jantho ditolak dengan alasan telah ada surat damai sehingga kasus tidak bisa dilanjutkan secara hukum. Penolakan ini membuat keluarga korban kecewa sebab telah menempuhjarak yangjauh untuk mencapai kantor Polres. Syukurnya, laporan yang disampaikan ke Polda diterima dan ditindaklanjuti, meski pada awalnya tidak berjalan lancar.

Keberanian menolak proses damai, juga disampaikan oleh Nenek dari korban yang mengalami pemerkosaan oleh ayah kandungnya;

"tidak ada upaya damai karena itu kejahatan, perbuatan yang sangat keji ayah memperkosa anaknya. Anaknya masih kecil, seharusnya ayahnya yang melindungi anaknya, tapi ini pelakunya ayahnya sendiri."2

Kasus yang diselesaikan dengan mekanisme adat sebanyak 5 kasus, yang mencakup persetubuhan anak, pemerkosaan anak, pemerkosaan dan pelecehan seksual anak. Pada salah satu kasusnya, bahkan melanjutkan upayanya ke proses hukum. Kelanjutan laporan ini dilakukan oleh keluarga korban karena pelaku ingkar atas keputusan adat yang telah disepakati.

Sementara korban/keluarga korban pada 15 kasus lainnya, bersikap berbeda dengan kedua kasus tersebut. Ke-15 korban/keluarga korban lebih berani untuk mengungkapkan kekerasan untuk mendapatkan keadilan. Selain kepada keluarga inti (seperti orang tua, wali, saudara lakilaki/saudara perempuan, paman, bibi), kasus yang terjadi juga diceritakan kepada tetangga, pacar, sahabat, guru. Cerita tersebut dilaporkan ke petugas UPTD PPA/P2TP2A atau aparat kepolisian, sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga korban;

"tetangga yang membantu kami melapor ke aparatur Gampong"3.

Cerita lainnya disampaikan oleh keluarga korban yang mengalami ancaman dari pelaku;

"tidak melaporkan takut karena diancam akan dipukul sampai mati oleh pelaku, jadi segala urusan laporan dan keputusan saya wakilkan pada keluarga melalui abang kandung saya (paman korban)."4

Kondisi lainnya yang menyebabkan korban berani bicara, pada saat mengalami kehamilan yang menjadi dampak serius dari kekerasan seksual yang dialami, sementara pelaku menolak bertanggungjawab dan mengancam korban5.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa dukungan dari keluarga inti, kerabat dan sahabat, menjadi faktor yang paling menentukan bagi korban/keluarga korban untuk berani bicara dan membuat laporan pada pihak berwajib, meski kadang keberanian untuk terbuka ini baru terjadi setelah bertahun-tahun. Pengalaman ini disampaikan oleh korban pemerkosaan pada usia anak di Aceh Utara, yang mengatakan ketidakpahaman atas apa yang terjadi karena usia yang masih sangat muda (11 tahun) dan dipengaruhi pula rasa takut atas ancaman pelaku yang merupakan tetangga korban. Keberaniannya baru muncul pada saat korban kelas 3 SLTA.6 Sulit membayangkan bertahun-tahun korban yang berada dengan pelaku dan mengalami rasa takut.

Keberanian korban untuk terbuka dan berbicara, merupakan potensi luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua korban/keluarga korban. Bukan tanpa sebab jika korban lebih banyak memilih diam, karena terungkapnya kasus sering tidak sebanding dengan perlindungan dan pemenuhan hak yang harusnya diperoleh korban dan keluarganya. Sering sekali korban yang kasusnya diketahui masyarakat, harus menghadapi berbagai tantangan berat yang dapat melemahkan semangat dan masa depan korban. Keadaan buruk ini dialami oleh IN, Nu dan Mr yang harus putus sekolah, atau TP yang selain putus sekolah juga harus pindah ke tempat tinggal ke lokasi yang baru. Sedangkan Km, Rm dan SM terpaksa pindah ke Gampong lain untuk melanjutkan hidup dan jauh dari pelaku.

Atas dasar informasi ini, Md yang mengalami pemerkosaan memilih untuk tidak terbuka dengan aparatur Gampong, tapi langsung mengajukan laporannya ke polisi. Pilihan ini dipengaruhi karena Md adalah pendatang yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di salah satu rumah di Gampong tersebut. Dengan status sosial dan kasus yang dia alami, besar kemungkinan tidak akan diperhatikan oleh masyarakat Gampong. Apalagi, mengharapkan dukungan dan keberpihakan atas apa yang dialami Md. Korban juga khawatir kejadian yang dialaminya bisa menyebar luas yang pada akhirnya dapat merugikan korban karena mendapatkan berbagai stigma dan tindakan kekerasan lainnya. Polisi yang menerima laporan Md, merespon dan menindaklanjuti kekerasan seksual yang dialaminya. Kasus diselesaikan dengan mekanisme Jinayat di Mahkamah Syar'iyah, dan pelaku dihukum dengan 175 bulan penjara.

Keberanian dan kemandirian dalam menindaklanjuti penanganan kasus yang mereka alami, juga didorong adanya harapan yang kuat agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan korban mendapatkan keadilan dan hak lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sayangnya, tidak semua harapan korban terpenuhi, karena ada pelaku yang diputuskan bebas meski kasus diselesaikan melalui jalur hukum Jinayat melalui Mahkamah Syar'iyah. Pengalaman AN (berusia 3 tahun) dan keluarganya harus menelan pil pahit saat hakim memutuskan pelaku bebas. Sebagaimana pengalaman AN, yang diperkosa oleh pamannya sendiri, F, dan pelaku diputus bebas oleh Mahkamah Syar'iyah. Pengalaman lainnyajuga disampaikan FS, yang meski telah melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada aparatur Gampong, namun pelaku bebas beraktivitas di sekitar korban;

"karena aparatur Gampong juga tidak mendukung saya dan anak saya. Aparatur Gampong lebih membela pelaku dan keluarga pelaku."7

Di sisi lain, korban dan keluarga yang mengalami kekerasan seksual juga cenderung tidak mendapatkan hak pemulihan sebagaimana yang dibutuhkan. Meski ada pengaturan tentang restitusi/kompensasi dalam mekanisme Jinayat, namun tidak satu pun korban yang mendapatkan hak ganti kerugian dimaksud. Dalam kasus yang diselesaikan secara adat, ditemukan upaya ganti rugi sebesar 6 juta meski ini berbeda dengan yang harapkan keluarga;

“harapannya dibayar ganti rugi sebesar yang kami minta 10 juta dan diberikan biaya pengobatan hingga sembuh, pelaku juga mendapatkan hukuman berat."8

Besaran ganti rugi yang diharapkan ibu korban adalah berdasarkan pada kondisi korban yang masih mengalami trauma dan keluhan sakit pada alat kelamin yang infeksi akibat tindakan 3 pelaku. Keberatan atas keputusan adat telah disampaikan langsung oleh keluarga korban, tapi belum mendapat respon yang baik dan tuntutan keluarga tidak terpenuhi. Keberhasilan mendapatkan ganti rugi meski tidak sesuai dengan harapan keluarga, meskipun pada proses musyawarah desa, ada pihak kepolisian, petugas P2TP2A dan paralegal. Posisi tawar pihak korban bisa jadi makin lemah jika tidak ada pihak-pihak yang mendampingi pada saat musyawarah berjalan. Hal ini juga dialami dalam proses hukum yang ditempuh korban/keluarnya. Jadi, pendampingan bagi korban/keluarga dalam kasus kekerasan seksual menjadi hal penting yang harusnya dipastikan tersedia dan dapat diakses dengan mudah.

Harapan tentang hukuman tertinggi bagi pelaku, disampaikan juga oleh korban/keluarga lain dalam pemantauan ini. Secara umum korban meyakini bahwa hukuman maksimal dapat memberi efek jera pelaku dan bisa meminimalisir adanya keberulangan atau kekerasan lainnya.

"Pelaku di hukum seberat-beratnya di penjara atau dipindahkan dari desa, hukumannya jangan dengan cambuk karena pelaku cepat bebas, tetapi hukuman dengan penjara biar ada efek jera."9

"Mudah-mudahan kejadian ini tidak berulang lagi kepada adek saya dan orang lain, semoga saya bisa bahagia ke depannya."10

"Jangan ada lagi perempuan-perempuan yang mengalami kasus seperti saya... karena itu sangat menyakitkan, dan merendahkan martabat saya sebagai perempuan dan sebagai manusia.""

Korban dan keluarga korban juga mengharapkan adanya putusan yang berpihak dan mengakomodasi pemulihan psiko-sosialnya. Sejumlah korban merasakan kasusnya diselesaikan dengan cara tidak adil, pelaku belum dihukum setimpal dengan perbuatannya. Mereka berharap pelaku kekerasan seksual mestinya dihukum penjara, merasakan efekjera, dan korban dipulihkan dengan sempurna. Misalnya harapan dari korban yang ingin melanjutkan sekolah karena terpaksa terhenti akibat kejadian yang dialami, sebagaimana yang disampaikan oleh korban saat wawancara: "saya ingin sekolah lagi12" atau "saya ingin sekolah dan kuliah13". Selain sekolah, korban juga mengharapkan adanya keadilan dan dukungan yang dapat membantu proses pemulihan dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar keluarga korban. SA - Nenek dari Korban Km mendapatkan rumah duafa, yang diperjuangkan oleh pendamping UPTD PPA karena rumah yang ditempati bersama dengan cucunya sangat tidak layak (gubuk lantai tanah dan sumur tanah yang dangkal). SA sangat berterimakasih dengan bantuan tersebut. Selama ini belum pernah ada bantuan yang dia terima meski pemerintah mendistribusikan bantuan sosial. Harapan lainnya disampaikan oleh salah seorang ibu, karena anaknya yang diperkosa masih mengeluh kesakitan:

"berharap anak saya pulih secara fisik dan traumanya, dan pelaku dihukum, setidaknya keluarganya mengakui bahwa anaknya bersalah, dan masyarakat mendukung kami untuk pemulihan anak saya dan tidak lagi mengejek atau mencemooh dan menghina kami, dan aparatur juga mendukung kami mendapat keadilan."14

Sementara dalam proses penyidikan korban berpendapat agar pelaku kekerasan seksual sebaiknya tidak dihukum secara Qanun Jinayat, karena terlalu ringan dan tidak ada efek jera, karena hanya sebentar dicambuk. Korban berharap pelaku bisa dipenjara dan bahkan dihukum seumur hidup. Apalagi ada proses sumpah di dalamnya yang membuat sumpah pelaku lebih dipercayai dan pengakuan korban, karena korban tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa memperkuat sumpahnya. Selama ini korban merasa sulit untuk menyediakan bukti pemerkosaan. Dengan begini sebaiknya proses tidak mengandalkan sumpah sehingga korban memiliki peluang untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan atas haknya.

1Yy, Ibu korban IN, wawancara tanggal 20 Desember 2023

2 SA, nenek Korban Km, wawancara tanggal 13 Desember 2023

3 SA, nenek korban Km, wawancara tanggal 13 Desember 2023.

4 MI, ibu korban RR, wawancara tanggal 11 Desember 2023

5 Rm, wawancara tanggal 27 November 2023

6 NN, wawancara 5 Desember 2023

7 FS, wawancara tanggal 5 Desember 2023

* MI, Ibu Korban RR, wawancara tanggal 11 Desember 2023

9 FS, Wawancara tanggal 5 Desember 2023

10 SM, Wawancara tanggal 29 November 2023

"NS, Wawancara tanggal 5 Desember 2023

B. AKSES KORBAN UNTUK LAYANAN

Tim pemantau mendapatkan data bahwa 9 korban kekerasan seksual paham bahwa kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. Sebagian lainnya menyatakan mereka tidak paham sama sekali dan menyerahkan kasusnya kepada putusan keluarga dan masyarakat desa. Untuk kasus yang dilaporkan kepada polisi, sebagian dari mereka tidak menerima bukti tanda terima laporan dari pihak kepolisian. Satu korban menyatakan saat menyampaikan laporan mereka mendapatkan tindakan yang tidak baik dari polisi, dimana polisi menyarankan agar korban menikah dengan pelaku, agar pelaku tidak ditangkap. Tindakan Polisi tersebut membuat korban dan keluarganya tersudut dan merasa kecewa. Seperti pernyataan narasumber berikut,

"jika tidak mau kawin maka jangan melakukannya".15

Selain itu, polisi juga meminta korban untuk melakukan visum, dan memberikan surat pengantar visum bagi korban. Namun, ada lima kasus yang dalam pemantauan yang menyatakan bahwa polisi tidak memberikan surat pengantar visum agar korban dapat melakukan visum di rumah sakit. Untuk mengakses layanan visum, korban memiliki beragam pengalaman. Ada yang bisa mengakses visum secara gratis seperti yang dialami oleh korban di Aceh Utara. Pihak kepolisian Aceh Utara sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan juga pihak P2TP2A. Namun begitu, pemantau juga menemukan data di Aceh Utara ternyata ada korban kekerasan seksual yang harus mengeluarkan biaya untuk visum sebanyak Rp. 250.000,- plus dengan biaya untuk transportasi saat visum Rp. 150.000,-. Sementara daerah kabupaten kota lainnya juga memiliki pengalaman yang berbeda, ada yang mendapatkan layanan visum gratis, dan bahkan ada yang tidak diminta untuk melakukan visum, malah oleh polisi korban disuruh pulang saja saat selesai membuat laporan.

Pada saat menjalani visum, korban pemantauan juga memiliki pengalaman yang berbeda. Korban didampingi oleh pendamping tapi dari unsur yang berbeda-beda. Ada korban yang didampingi dari pihak keluarga maupun dari pihak P2TP2A, paralegal, Geuchik, dan ada juga yang didampingi oleh pihak KPAI.

Secara umum korban merasa nyaman dengan layanan visum yang mereka terima. Namun, dua korban di antaranya yang merasakan tidak nyaman, sedih dan malu karena saat visum mereka diminta membuka semua pakaiannya. Hasil visum diberikan kepada mereka sekitar 2-3 hari setelah pemeriksaan dan bahkan ada setelah satu minggu. Selain itu, ada juga korban yang menyatakan hasil visum tidak diberikan kepada mereka. Menurut sembilan korban yang ditemui, saat BAP pun pihak penyidik juga tidak memberitahukan hasil visum kepada korban dan juga tidak menjelaskan tentang hukuman yang bisa diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual. Penyidikan dilakukan di ruang tertutup dengan dihadiri oleh penyidik polisi (termasuk sebagian kasus ada didampingi oleh polisi perempuan), pendamping dan keluarga. Penyidik hanya meminta alat bukti lain, seperti pakaian, saksi, HP dan kesediaan bersumpah di pengadilan. Korban tidak hanya diminta untuk bersumpah pada saat di pengadilan, namunjuga mereka diminta bersumpah saat penyidikan kasus di Gampong-nya. Mirisnya, sumpah yang dilakukan oleh korban tidak dipercayai oleh warga, malah yang dipercayai adalah sumpah dari pelaku yang menyatakan dirinya tidak memperkosa korban.

Semua alat bukti yang dimintai oleh para pihak yang ikut menyelesaikan kasus, baik di level Gampong maupun di pengadilan dipenuhi oleh korban dan keluarganya. Namun, sayangnya semua alat bukti tidak dirasakan cukup untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Malah selama proses penyidikan berlangsung, sebagian besar pelaku justru bebas berkeliaran. Hanya sebagian kecil kasus yang pelakunya langsung ditahan.

Proses BAP korban berlangsung antara 2 sampai 6 kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan berlangsung sekitar lebih dari satu jam sampai dengan 10 jam. Namun ada juga kasus yang prosesnya sampai 2 bulan karena status pelaku DPO.

Selain layanan di atas, korban yang kasusnya diproses hukum mendapatkan pendampingan mulai saat membuat laporan BAP sampai ke persidangan. Hanya 2 kasus yang ditemui yang tidak mendapatkan layanan pendampingan. Saat korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, mereka didampingi oleh pihak P2TP2A. Ada juga yang didampingi oleh keluarga, guru, dan ada juga yang hanya didampingi tetangganya. Mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda saat membuat laporan ke pihak polisi. Aada yang kasusnya ditolak karena polisi menyatakan sudah ada surat perdamaian pada proses sebelumnya yang dilakukan di Gampong. Ada juga yang merasa sedih karena saat melaporkan kasus polisi menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan sudah lama terjadi katanya sulit untuk dibuktikan. Ada juga yang menyatakan setelah melapor kasusnya tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak melapor ke lembaga lain. Selain itu, ada juga korban yang menyatakan bahwa laporan kasusnya diterima dengan baik dan bahkan didampingi oleh banyak pihak. Selain itu korban juga bisa mengakses layanan konseling, pemeriksaan medis. pendampingan dari paralegal dalam setiap tahapan pemeriksaan dan juga mendapatkan bantuan pendamping hukum. Sebanyak 13 korban menyatakan bahwa semua layanan yang mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara dua korban lainnya menyatakan bahwa layanan yang mereka dapatkan belum sesuai dengan kebutuhan mereka, karena sampai saat pemantauan dilakukan korban belum pulih secara fisik dan psikisnya (trauma). Pemulihan psikis yang sangat dibutuhkan, namun belum diberikan secara maksimal.

Sementara pada level Gampong ada beberapa praktik baik yang dilakukan oleh aparatur desa, yaitu memberikan akses bantuan sosial kepada korban, seperti dana bansos dan bantuan rumah duafa. Namun sebagian kasus lainnya yang pelakunya orang terdekat, permintaan damai dilakukan pihak keluarga dan juga aparatur desa, dengan memberikan tawaran-tawaran ganti rugi dan menanggung biaya pengobatan kepada korban, pihak keluarga pelaku yang meminta korban untuk mencabut laporannya dan bersedia memberikan sejumlah uang ganti rugi, dan ada juga yang dilakukan aparatur desa yang hanya membuat surat pernyataan pelaku untuk tidak mengganggu korban lagi. Sementara pada kasus yang pelakunya ayah kandung, malah keluarga meminta korban untuk tidak melaporkan tindakan pelaku, dengan tekanan interpretasi agama yang salah, yang menganggap korban sebagai anak durhaka. Permintaan damai baik yang dilakukan oleh keluarga maupun pihak aparatur desa pada dasarnya tidak diterima satu pun oleh korban karena korban tetap menginginkan pelaku dihukum penjara dan bahkan ada yang menginginkan dihukum mati.

Tim pemantau menemukan data yang berbeda saat tuntutan di pengadilan yang dilakukan secara tertutup. JPU malah tidak memberitahukan sama sekali terkait ganti rugi (restitusi) yang merupakan hak bagi korban. Malah dalam proses tuntutan di pengadilan, selain korban tidak mendapatkaninformasitersebut, sebagian besar korbanjuga tidak diberitahu tentang perkembangan kasusnya. Setidaknya hal tersebut tergambarkan pada 17 kasus yang ditemui tim pemantau, hanya 2 kasus yang oleh JPU memberitahukan hak restitusi bagi korban. Dari 17 kasus hanya 3 kasus yang mendapatkan update perkembangan kasus dari JPU di pengadilan. Namun tidak ada satu kasus pun yang oleh JPU memasukkan tuntutan ganti rugi untuk korban dalam materi tuntutannya. Bahkan ada satu kasus yang jaksanya justru bersikap atau memperlakukan korban yang membuatnya sedih dan malu atau merasa direndahkan selama proses pengambilan keterangan oleh JPU.

12 Mw, Wawancara tanggal 3 Desember 2023

3 NF, Wawancara tanggal 22 Deseber 2023

4 MI, Ibu korban RR, Wawancara tanggal 11 Desember 2023

15 Korban, Wawancara tangga Desember 2023

C. DAMPAK BAGI KORBAN (EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, KESEHATAN REPRODUKSI)

Berdasarkan wawancara dengan keluarga korban (korban dengan usia anak), didapatkan informasi anak mereka yang menjadi tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena merasa malu. Korban juga terhalang pendidikannya karena tidak memiliki cukup biaya. Hal ini karena korban harus berpindah tempat tinggal setelah kejadian perkosaan yang dialaminya seperti nasib SN di Bener Meriah.

Dampak lain bagi korban adalah mengalami gangguan psikis, seperti kehilangan rasa percaya diri, merasa dirinya tidak berharga, takut dengan orang asing, trauma, menghindari pergaulan dengan laki-laki. Dampak psikis semakin menghancurkan kepercayaan diri korban karena kesaksiannya tidak dipercaya.

Di samping itu, korban juga merasa dihina, tidak percaya diri, menghindari hubungan dengan laki-laki, tidak dapat hidup normal seperti biasa karena sering diejek, dicemoohkan oleh teman sebaya dan masyarakat lainnya. Dan sebagai orang tua korban, keluarga korban juga merasa mendapatkan sikap sinis dari kepolisian saat ibu korban melaporkan pelaku, ibu korban distigma sebagai istri yang tidak bisa membahagiakan suami, sementara anak (korban) dlabel dengan centil, gatal, mentel, bodoh hingga dibilang anak durhaka. Korban usia anak sering disindir dengan kata-kata tidak pantas bermain bersama teman-temannya,

"Ooh ka puleh keuh nonok kah nyan ka kajak meurawoeh lom. (ooh udah sembuh ya kelaminmu, udah pergi jalan jalan lagi)."16

Selain dampak tersebut, korban dari unsur perempuan dewasa juga merasa gangguan psikologis seperti merasa dirinya tidak berharga, rendah diri, tidak dapat bekerja seperti biasa, karena kesehatannya terganggu, baik fisik, psikis (mengalami trauma), merasa terpojok karena kesaksiannya tidak dipercayai oleh masyarakat, diusir dari tempat tinggal/Gampong, nama baik keluarga tercemar, tidak dipandang sebagai keluarga baik-baik di tengah-tengah masyarakat di Gampong, dan korban memilih menghindari hubungan dengan laki-laki. Keluarga korban dan korban dengan usia dewasa juga mengalami dampak secara ekonomi, seperti korban dan keluarganya harus pindah ke desa lain, harus menyewa rumah dan mereka kehilangan mata pencahariannya. Di sisi lain ada banyak kebutuhan pengeluaran untuk biaya pelaporan dan biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh keluarga dan korban, karena sebagian pengobatannya tidak ditanggung BPJS.

"Ibu dan saya memutuskan untuk pindah ke rumah nenek saya di desa lain. Ibu saya gak bisa bekerja di kebun lagi, saya tidak melanjutkan sekolah karena malu dan tidak ada biaya," 7

Selain persoalan kesehatan reproduksi dan gangguan pada organ reproduksinya, secara umum korban dengan usia anak masih mengalami trauma, rasa takut, ketika bertemu dengan pelaku, merasa khawatir jika sewaktu-waktu mereka didatangi oleh pelaku yang pernah mengancam akan membunuh mereka, karena pelaku sudah bebas dari hukuman, khawatir dan takut sama laki-laki asing, karena takut peristiwa dulu terulang kembali. Korban dan keluarganya dikucilkan, dicemooh dan bahkan dihina oleh masyarakat, sehingga membuat mereka harus pindah tempat tinggal ke desa lain dan memulai kehidupan dengan segala keterbatasan di tempat tinggal yang baru, seperti tidak memiliki pekerjaan, harus tinggal di rumah kontrakan, korban tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena rasa malu dan juga keterbatasan biaya di tempat tinggalnya yang baru. Sementara mereka harus mengurus anaknya yang menjadi korban, membawa ke rumah sakit sebulan 2 kali, dan harus ekstra menjaga dan mendampingi anaknya yang masih trauma. Di samping itu, mereka tertekan, lelah dan situasi dalam rumah tangga tidak tentram, menjadi sering berantam karena anaknya hamil dan nama baik keluarga tercemar.

D HARAPAN KORBAN

Hasil pemantauan menggambarkan bahwa banyak harapan korban terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, baik pada saat penanganan litigasi maupun non litigasi. Korban berharap kepada masyarakat untuk tidak menganggap pemerkosaan dan pelecehan sebagai Khalwat

Sementara dalam proses penyidikan korban juga berharap agar pembuktian kasus harus dimudahkan. Selama ini korban merasa sulit untuk menyediakan bukti pemerkosaan. Proses hukumannyajangan hanya dengan sumpah, agar mereka mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai korban terpenuhi. Menurut pengalaman sejumlah korban yang ditemui, mereka merasakan kasusnya diselesaikan dengan cara tidak adil, pelaku belum dihukum setimpal dengan perbuatannya, mereka berharap pelaku kekerasan seksual mestinya dihukum penjara, merasakan efek jera, dan korban dipulihkan dengan sempurna.

Jika pelaku kekerasan seksual tinggal satu desa dengan korban, maka pasca hukuman penjara juga diberikan sanksi sosial dengan memindahkan pelaku ke desa lain, dan memastikan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, korban juga memiliki harapan yang sangat besar kepada masyarakat, aparatur Gampong agar membantu dan mendukung mereka dalam upaya memulihkan trauma yang dialami anaknya, aparatur Gampong bisa melindungi korban dari ancaman pelaku, melindungi korban agar bisa meneruskan pendidikannya dengan baik, memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya sehingga korban bisa leluasa menjalani kehidupannya. Juga, pemerintah Aceh diharapkan peduli terhadap keluarga korban karena keluarga korban termasuk keluarga tidak mampu, namun tidak pernah mendapat bantuan sosial apa pun, hanya mendapat rumah duafa dari bantuan dinas sosial.

Pelaku kekerasan seksual sebaiknya tidak dihukum secara Qanun Jinayat, karena terlalu ringan dan tidak ada efek jera, karena hanya sebentar dicambuk. Korban berharap pelaku bisa dipenjara dan bahkan dihukum seumur hidup. Apalagi ada proses sumpah di dalamnya yang membuat sumpahnya pelaku lebih dipercayai dan pengakuan korban menjadi terabaikan, karena korban tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa memperkuat sumpahnya. Harapan lainnya agar pemerintah melakukan sosialisasi Qanun Jinayat dan hukum lain yang digunakan untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual, agar masyarakat luas lebih paham hukum yang mengatur dirinya dan korban kekerasan seksual tidak dihakimi begitu saja oleh masyarakat.

BAB VI

ANALISIS TEMUAN PEMANTAUAN

A. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pada UU Perlindungan Anak, unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya terbatas pada unsur kekerasan dan paksaan, namun diperluas dengan tambahan unsur seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk. Karenanya, dalam kondisi apapun, Anak tetap akan disebut sebagai korban, tidak akan mengalami kriminalisasi sebagai pelaku. Bahkan dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, setiap orang juga dilarang membiarkan perbuatan cabul terjadi terhadap anak. Sementara dalam Qanun Jinayat belum mengatur sampai sejauh itu.

Kelemahan Qanun Jinayat lainnya adalah tidak adanya pengaturan mengenai perbuatan percobaan, sehinggajika Jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut belum berhasil dilakukan, pelaku tidak bisa dijerat dengan hukum. Pemerkosaan dan pelecehan seksual baru dapat diproses apabila perbuatan tersebut telah terbukti terjadi.

Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Merujuk pada aspek pemidanaan/hukuman terhadap Jarimah pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 46 s/d Pasal 50 Qanun Jingyat, terdapat 3 bentuk hukuman bersifat pilihan. Pasal 47 Qanun Jinayat menyebutkan: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bentuk hukuman dalam Qanun Jinayat yang bersifat alternatif tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memilih salah satu dari tiga bentuk hukuman untuk dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual, yaitu cambuk, atau denda, atau penjara. Dengan demikian tentu saja bentuk hukuman cambuk dinilai sangat ringan jika diterapkan bagi pelaku kejahatan serius seperti kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan korban dan keluarga korban yang dijumpai dalam proses pemantauan, dimana 10 korban menyatakan hukuman cambuk sangat ringan dan tidak adil, 4 orang korban menyatakan belum memahami tentang hal itu, dan 3 lainnya tidak memberikan tanggapan.

"Belum adil, kalau bisa dihukum seumur hidup. Tidak adil karena pelaku ayah kandung yang seharusnya menjaga anaknya ini malah dia yang melakukan, seharusnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup,"1

Hal serupa juga disampaikan oleh 3 orang narasumber dari UPTD yang mengatakan jika kasus kekerasan seksual ditangani dengan hukum Jinayat sangat sulit apalagi untuk usia anak. Jinayat belum mengatur detail seperti dalam UU TPKS dan UU Perlindungan anak,

“Jika hukuman yang diberikan dalam bentuk kurungan penjara lebih memberikan efek jera bagi pelaku dan korban punya ruang untuk pemulihan karena tidak bertemu pelaku sekian lama. Sedangkan cambuk sama sekali tidak memberikan efek jera, bahkan sesudah menjalanihukuman pelaku bisa langsung bertemu dan melakukan ancaman lagi terhadap korban,"²

Sementara itu, 4 hakim mahkamah yang dijumpai dalam pemantauan inijuga mengatakan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak memilikitantangan tersendiri, seperti keterangan yang diberikan oleh anak terkadang susah jadi harus ada psikolog klinis.

"Perkara perkosaan di Mahkamah Syariah Bener Meriah kebanyakan korbannya adalah anak. Dalam hal ini sistem peradilan anak tidak mengenal anak sebagai pelaku, yang menyebabkan anak yang "nakal" pun tetap menjadi pihak korban", 3

Di sisi lain pengakuan JPU terkait dengan pengalamannya selama ini menangani pelanggaran asusila juga menggunakan Jinayat untuk perkara-perkara yang pelaku anak/ABHjuga dikatakan sangat sulit. Sebanyak 2 orang JPU dari 5 orang yang diwawancarai mengatakan penerapan Qanun Jinayat untuk pelanggaran asusila dinilai tidak adil, karena Qanun Jinayat tidak mengatur tentang persetubuhan anak yang dilakukan dengan bujuk rayu, iming-iming dan rangkaian kata bohong lainnya, termasuk memberikan obat-obatan yang membuat tubuh si anak tidak merasakan apa-apa akibat tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh anak (NF);

".. ayahnya (Idris) satu malam tiba-tiba menyuruh NF untuk minum obat flu dan sakit kepala katanya harus minum setelah minum obat tersebut NF tertidur gak terasa apapun, tapi ketika pagi dia merasa kemaluannya dan bagian duburnya perih, NF mengira mungkin sakit ambien atau apalah, beberapa hari selalu begitu NF merasa kesakitan tapi dia gak berani mengatakan kepada siapapun karena malu. Malam ke 4 ketika hendak tidur ayahnya lupa memberinya obat, jadi sekitar jam 9.00 NF tidur dan ayahnya masuk kamarnya, langsung membuka celana tidurnya, NF terkejut tiba-tiba

Ayahnya sudah menindihnya. NF berteriak sebisanya dan didengar tetangga yang kemudian mengamankannya"4

Betapa kasus tersebut telah menunjukkan tindakan kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan hak hidup anak, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya telah dirampas begitu saja. Anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, jika Qanun Jinayat yang notabanenya dilandaskan pada penegakan syariat Islam, maka justru tindakan pidana tersebut jika diselesaikan dengan Qanun Jinayat yang belum mengakomodir hak anak untuk korban kekerasan seksual, maka Qanun dinilai jauh lebih rendah dari UU lainnya, seperti UU perlindungan anak dan UUTPKS, yang sudah mengaturnya sangat komprehensif.

"Kalau dilihat daristrakmanya iya, karena ancaman hukumannyajauh lebih tinggi Jinayat dibandingkan undang-undang lain. Nah kemudian ya itulah ya kenapa efektif untuk efek jera ya hukumannya lebih tinggi. Kan ada minimal walaupun ada kekurangan yang saya sampaikan tadi ada, beberapa unsur yang tidak dicover oleh Qanun contohnya bujuk rayu, persetubuhanlah kalau di undangundang perlindungan anak."5

Sementara UU TPKS telah mengatur hak-hak untuk korban kekerasan seksual, korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, dan beberapa hak terkait pemulihannya antara lain meliputi; rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini yang belum diatur dalam Qanun Jinayat. Bahkan, 5 orang JPU yang diwawancarai mengatakan bahwa QJ belum mengatur program khusus untuk ABH terpidana agar tidak mengulang tindakannya dan dapat terpantau dampak cambuk terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikisnya paska eksekusi.

1 SA, Nenek Korban Km, Wawancara tanggal 15 Desember 2023.

2 Ey, UPTD, Wawancara tanggal 2 Desember 2023.

3 KA, Hakim, Wawancara tanggal 14 Desember 2023.

B. DILAPORKAN PERKOSAAN DIPUTUSKAN ZINA

Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakarpelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pengertian pemerkosaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat ini sesungguhnya lebih luas dibandingkan pengaturan dalam KUHP yang hanya mengakui pemerkosaan jika terjadi penetrasi kelamin lakilaki pada kelamin perempuan.

Qanun Jinayat hanya mengakomodir pemerkosaan yang memenuhi unsur kekerasan atau paksaan atau ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara, tindakan pemerkosaan yang diawali dengan unsur rayuan, iming-iming/janji-janji tertentu yang disampaikan kepada korban, tidak diakomodir oleh Jinayat. Padahal beberapa kasus yang dijumpai dalam pemantauan ini telah menunjukkan ada tindakan pelaku yang mengancam korban, mengiming-imingi akan menikahinya jika korban mau melayaninya.

"Sm (pelaku) merayu saya ngajak berhubungan saya nggak mau, kita belum nikah. Dia terus maksa. Saya dorong dia tapi dia mengancam dengan mengatakan 'awas kalau nggak mau tak matiin kamu, tenang aku nanti tanggung jawab. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, mau lari tapi bagaimana dengan anak saya, nggak tau jalan juga, takut dibunuh. Malam itu kami menginap di situ sebelum saya diantar pulang oleh Sm. Lagi-lagi dia ngancam 'kalau kamu masih mau hidup jangan bilang-bilang kejadian ini.' Saya ketakutan dan pulang, beberapa bulan kemudian saya tahu kalau saya hamil, ketika saya minta pertanggungjawaban dia nggak mau dan masih ngancam saya."6

Kasus pemerkosaan dengan pola tersebut, dalam proses penanganannya cenderung dinilai sebagai Jarimah lain seperti zina dan ikhtilat. Jingyattidak menggunakan terminologi “Pemaksaan Bersetubuh" dengan cara memaksanya namun tidak menggunakan kekerasan atau ancaman atau paksaan, tetapi bisa dilakukan atas relasi kuasa dengan tipu daya, iming-iming, dan rangkaian kata-kata bohong yang mengatakan mau menikahkannya. Ketika kasusnya juga dinilai tidak memenuhi unsur ancaman, kekerasan, paksaan dan tidak ada saksi yang bisa ditunjukkan, penanganannya akan membebaskan pelaku dari hukuman dan tanggung jawabnya. Akibatnya, korban harus menanggung penderitaan sendiri karena kehamilannya. Bahkan, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya juga tidak mendukung korban, korban harus pindah rumah, dan harus rela berpisah dengan anaknya, agar tidak digunjingkan oleh masyarakat.

Pada salah satu hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar diketahui bahwa ada temuan perkara perkosaan yang dalam proses peradilannya diputuskan zina. Hal ini menurut hakim dikarenakan adanya pengakuan pelaku dan korban bahwa hubungan yang dilakukannya berdasarkan suka sama suka. Berikut pernyataan hakim MSY, Aceh Besar;

“ini akibat ego orang tua, karena orang tua memberi keterangan ke penyidik Polri bahwa anaknya diperkosa. Namun ketika diinterogasi kepada anak di pengadilan mereka melakukannya atas hubungan suka sama suka, jatuhnya zina. Jadi sebenarnya anak itu tidak diperkosa."7

Hal ini merupakan salah satu kerentanan yang dialami korban kekerasan seksual ketika pengaturan tentang kasus kekerasan seksual (yang di dalamnya melibatkan korban) dalam Qanun Jinayat setara/sejajar dengan pelanggaran asusila (keduanya adalah pelaku). Tidak heran ketika pada kasus laporan kekerasan seksual sebagaimana contoh kasus di pengadilan Aceh Besar di atas, akan rentan menggelincirkan korban perkosaan menjadi pelaku zina dengan hanya berdasar pada sebuah pengakuan korban.

4NF, Korban, Wawancara tanggal 22 Desember 2023.

5 WF, Jaksa, Wawancara tanggal 12 Desember 2023

6 Rm, korban, Wawancara tanggal 27 November 2023.

7 MR, Hakim, Wawancara tanggal 11 Desember 2023.

C. SUMPAH DAN DAMPAKNYA PADA KORBAN PERKOSAAN

Mekanisme sumpah dipakai jika alat bukti sah tidak memadai. Hal tersebut diatur dalam Qanun Jinayat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Ayat (3) dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.8

Dalam praktiknya, sebagaimana pengakuan ibu dari korban CF-Aceh Besar yang menyatakan bahwa dirinya diminta menyediakan alat bukti awal termasuk di dalamnya kesediaan bersumpah di pengadilan, berikut pernyataannya; "Saksi, Kesediaan bersumpah di Pengadilan, baju anak yang dipakai pada saat kejadian, surat perjanjian pada saat itu diminta"9

Menurut ibu dari CF, harusnya sumpah ini tidak diberikan untuk pelaku karena hal itu sangat merugikan anaknya sebagai korban perkosaan dan pelaku berpeluang untuk mengulang lagi perbuatannya, berikut pernyataan Ibu dari CF-Aceh Besar;

"tidak bisa begitu, keenakan pelaku macam itu dan makin banyak pelaku kalau begini. Dia cuma bersumpah, tinggal melanggar.710

Begitu pula dengan pernyataan Rm korban dari Bener Meriah. Menurutnya jika kesempatan untuk bersumpah juga diberikan bagi pelaku bahwa dirinya tidak melakukan perkosaan maka akan mengabaikan pengakuan korban beserta alat bukti awal yang telah disediakannya. Berikut pernyataannya;

“Sangat tidak adil pembuktian (melalui sumpah), dan pengakuan korban gak ada gunanya."

Pada kasus korban NN dari Aceh Utara, kesempatan sumpah yang diberikan kepada pelaku perkosaan adalah sesuatu yang tidak adil bagi korban karena pelaku bisa berbohong dan melakukan sumpah palsu karena karakter pelaku kejahatan biasanya akan berupaya untuk menyangkal setiap kejahatan yang telah dilakukannya untuk menghindari hukuman yang akan didapatnya. Berikut pernyataannya NN;

"tidak adil, karena manusia bisa berbohong dan manusia sekarang tidak takut dengan sumpah palsu.712

Lebih fatal lagi, mekanisme sumpah sebagai bentuk pembelaan diri pelaku, selain dapat melemahkan korban juga berdampak pada keberanian pelaku maupun keluarga pelaku untuk menuntut balik korban dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik pelaku. Hal ini terjadi pada 3 orang korban perkosaan yang ditemukan dalam pemantauan ini. Ketiganya dari Aceh Utara, bahkan salah satu korban saat ini sedang menjalani proses tuntutan pencemaran nama baik atas kasus perkosaan yang dilaporkannya setelah pelaku dibebaskan dari tuntutan akibat alat bukti yang tidak mendukung, keterangan saksi yang juga tidak berpihak pada korban. Padahal dalam UU TPKS telah diatur bahwa korban kekerasan seksual tidak dapat dituntut atas kasus kekerasan seksual yang sedang diadukannya (Pasal 69 huruf g yang berbunyi "perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan), yang merupakan bagian dari hak korban atas perlindungan.

* Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

9 CF, Ibu Korban AS, Wawancara tanggal 16 Desember 2023

10 CF, Ibu Korban AS, Wawancara tanggal 16 Desember 2023

" Rm, Korban, wawancara tanggal 27 November 2023

12 NN, Korban, Wawancara tanggal 5 Desember 2023.

D. PENGABAIAN PELAPORAN PERKOSAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN

Korban kasus kekerasan seksual mengalami banyak tekanan yang membuat mereka tidak merasa aman untuk menceritakan kasusnya kepada orang lain. Kelemahan lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah pengetahuan, perspektif, keberpihakan dan kemauan APH dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, dalam proses pelaporan juga ditemukan bahwa korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya harus menyediakan bukti yang cukup, jika tidak memenuhi bukti yang cukup maka laporannya tidak bisa diproses oleh kepolisian. Hal ini membuat korban sering kali merasa putus asa dengan ketidakmampuannya menyediakan bukti lebih selain visum. Di sisi lain, saksi yang sulit dihadirkan membuat korban merasa putus asa, karena kesaksian dirinya sendiri sebagai korban dinilai oleh APH tidak cukup.

Semua korban (17 kasus) yang dijumpai dalam pemantauan ini mengatakan bahwa mereka melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak aparatur desa, pendamping dan bahkan sampai kepada pihak kepolisian. Tidak semua kasus yang dilaporkan ditindaklanjuti sampai proses pengadilan. Tiga kasus yang ditemui hanya diproses dalam musyawarah desa oleh aparatur desa, yang juga dihadiri oleh aparat kepolisian yaitu kasus pemerkosaan anak dengan pelaku anak yaitu kasus Ml di Aceh utara, kasus pemerkosaan Rm di Bener Meriah, dan kasus pelecehan seksual anak CF-Aceh Besar. Penyelesaian kasus yang dilakukan di desa dinilai belum taat pada hukum yang berlaku, aparatur desa belum melihat bahwa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual sebagai satu tindakan pidana, sehingga ditindaklanjuti dengan sekedar memberikan sanksi sosial dan biaya ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku untuk korban hanya dengan sejumlah uang saja.

Ketidakberpihakan dan minimnya pengetahuan aparatur desa dan kepolisian dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual, telah mengakibatkan korban tidak mendapatkan keadilan dan menjadi tidak bisa mendapatkan layanan pemulihan yang harusnya menjadi hak korban.

Contoh kasus Ml yang pelakunya juga anak dan harus diversi anak, kemudian diselesaikan dengan musyawarah. Korban anak yang vaginanya mengalami infeksi akut hanya mendapatkan uang ganti rugi dari pelaku sebanyak 6 juta, padahal kondisi alat reproduksinya membutuhkan pengobatan jangka panjang yang juga membutuhkan biayanya besar, dan semuanya menjadi beban keluarga, belum lagi traumanya tidak dipulihkan.

Sementara korban Rm, karena kasusnya dianggap tidak mempunyai bukti yang cukup, malah masyarakat menilainya zina, maka korban harus pindah tempat tinggal dan mengurusi anak yang dikandungnya sendiri. Sementara pelaku bebas dari jeratan hukum. Di samping itu, minimnya pengetahuan korban dan keluarganya terhadap kasus yang dialaminya membuat mereka tidak berdaya dengan keputusan yang diputuskan masyarakat untuk dirinya. Seperti kasus yang dialami oleh CF, keluarganya tidak paham jika surat penyelesaian kasus di desa yang mereka tanda tangani adalah surat yang menunjukkan bahkan kasusnya sudah selesai, sehingga saat korban berinisiatif melanjutkan pelaporannya kepada pihak kepolisian, malah surat tersebut yang dijadikan alasan oleh aparat polisi untuk menolak kasusnya diproses lebih lanjut, karena sudah diselesaikan oleh aparatur desa.

"Kami komplain ke ke geuchik karena tidak ada keputusan dari mereka. Malah kami tidak bisa melapor ke kantor polisi akibat ada surat perjanjian dari Gampong yang pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan korban."13

Proses penanganan kasus dengan pendekatan adat, musyawarah ternyata telah menggores luka yang lebih perih bagi korban, karena pasca penyelesaian tersebut berdampak lebih buruk bagi korban. Mereka mendapat perlakuan yang tidak baik dari sebagian masyarakat, seperti dicemoohkan dengan sebutan "perempuan kotor" "perempuan penggoda", dan untuk keluarga korban yang anaknya diperkosa oleh ayah tiri menyebutnya “istri yang tidak bisa melayani suami dengan baik". Masyarakat tidak melihat perlakuan pelaku, tapi mereka lebih cenderung menilai posisi korban saat peristiwa terjadi.

Sementara kasus yang berlanjut di tingkat kepolisian juga mengalami kendala yang sama soal perspektif APH, saksi yang diminta kadang kala tidak cukup dengan hasil visum dan pengakuan korban. Hal ini menjadi momok dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, yang kemudian berujung pada penanganan kasus dihentikan atau APH menyarankan tindakan lain kepada korban.

"Mereka (polisi) mengatakan kalau tidak mau kawin jangan melakukan. Mereka menyarankan kami untuk menikah agar pelaku tidak ditangkap, 14

APH enggan membantu korban mencari bukti-bukti lain selain visum. Tim pemantau menjumpai dua kasus yang dilaporkan kepada polisi, namun oleh kepolisian menilai bahwa laporan kasusnya tidak bisa ditindaklanjuti: yang pertama karena pelaku usia anak dan harus diversi anak dan kasusnya diselesaikan dengan cara adat dan musyawarah. Padahal kasus yang dialami anak tersebut menurut pengamatan warga dan pendamping tergolong berat, karena anak memiliki keterbatasan mental sehingga butuh diperiksa lebih lanjut secara medis.

"Pihak pelaku minta damai yang didukung oleh aparatur desa. Minta diselesaikan di desa dengan ganti rugi dan membiayai pengobatan korban hingga sembuh",15

Padahal kasus tersebut yang tergolong dalam kasus pidana pemerkosaan berat, karena perkosaan dilakukan terhadap orang yang memiliki keterbatasan kemampuan, penyandang disabilitas dan usia anak (5 tahun). Namun sayangnya dalam Qanun Jinayat hal ini belum diatur secara khusus. Pengakuan, persetujuan korban usia anak dan penyandang disabilitas mental tidak berlaku. Pada akhirnya laporan kasus yang mereka alami tidak bisa diselesaikan dengan adil dan mengingkari semua hak korban.

3 CF, ibu korban AS, Wawancara tanggal 17 Desember 2023.

4 Nu, Korban, Wawancara tanggal 18 Desember 2023.

E. KETERSEDIAAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN

Dari hasil wawancara bersama korban dan keluarga korban terhadap 17 kasus yang dipantau pada pemantauan ini, ditemukan fakta minimnya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban. Analisis ini merujuk pada hak-hak korban seperti yang termuat dalam Bab Il. Diketahui bahwa hak korban dan keluarga korban masih banyak yang belum terpenuhi. Baik selama proses penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dijalaninya

1. Hak atas informasi

Semua korban maupun keluarga korban yang diwawancara menyatakan tidak mengetahui bahwa ada informasi tentang hak atas restitusi (biaya ganti rugi dari pelaku) atau kompensasi (biaya ganti rugi dari negara) yang dapat diaksesnya dan diatur dalam Qanun Jinayat. Bahkan saat kasus kekerasan seksualnya sudah sampai di tingkat kejaksaan, ada 15 dari 17 korban/keluarga korban yang diwawancara menyatakan dirinya tidak diinformasikan oleh JPU bahwa mereka (korban) dapat menuntut restitusi (ganti rugi) dalam bentuk emas murni kepada pelaku. Tidak sampai di situ saja, sebagian besar JPU (dinyatakan oleh 14 korban/keluarga korban) tidak menjelaskan dakwaan yang sedang disusunnya dan hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku. Semua korban/keluarga korbanjuga menyatakan tidak mendapat informasi tentang mekanisme banding jika mereka merasa tidak puas atas hasil putusan sidang.

Informasi tentang hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual juga masih belum semua diketahui oleh korban/keluarga korban. Dari pemantauan ini diketahui bahwa pihak-pihak yang memberikan informasi hukuman ini di antaranya adalah paralegal, penyidik, P2TP2A, Jaksa, tetangga yang mengetahui putusan melalui medsos dan juga keluarga. Ada 7 korban/keluarga korban dari 17 yang diwawancara menyatakan tidak mengetahui informasi terkait hukuman pelaku tersebut, termasuk 12 dari 17 korban/keluarga korban menyatakan tidak diberitahu ketika pelaku akan dieksekusi. Pada satu kasus di Aceh Besar, Ibu Am yang merupakan ibu dari Korban AN menyatakan dirinya tidak mengetahui kapan dilaksanakan sidang putusan atas kasus perkosaan yang dialami anaknya. Seharusnya narapidana yang telah selesai menjalani hukuman wajib diberitahukan pada korban/keluarga korban. Berikut pernyataannya Ibu Am-Aceh Besar;

"tidak tahu, bahkan dalam sidang putusan saya tidak terlibat dan tidak tahu kapan sidang putusan dilakukan, tahu-tahu pelaku sudah pulang dalam kurun waktu 2 bulan lebih kurang."16

Informasi tentang bebas biaya visum, perkembangan pemeriksaan kasus dan perkembangan sidang, 12-15 dari 17 korban/keluarga korban menyatakan tidak mendapatkan informasi tersebut. Artinya rata-rata informasi awal setiap tahapan yang dilalui korban dalam penanganan kasus yang harusnya menjadi hak korban/keluarga korban memang belum dipenuhi oleh APH.

15 MI, ibu korban RR, Wawancara tanggal 11 Desember 2023.

2. Hak atas dokumen hukum

Hak atas dokumen, terkait dokumen, pada awal pelaporan di kepolisian, 7 dari 17 korban/keluarga korban menyatakan tidak mendapatkan tanda terima laporan dari polisi. Dari 17 kasus kekerasan seksual, hanya 1 kasus yang diajukan banding oleh jaksa. Namun korban menyatakan dirinya tidak pernah mendapatkan salinan permohonan banding, salinan memori banding dan salinan kontra memori banding. Salah satu korban/keluarga korban juga menyatakan bahwa hasil visum juga tidak diberikan pada mereka. Berikut pernyataan Am: "Hasil visum tidak diberikan kepada saya"17

3. Hak atas layanan hukum

Hak atas layanan hukum, di tingkat kepolisian, 14 dari 17 korban/keluarga korban mengaku tidak mengalami perlakuan yang merendahkan yang membuat korban/keluarga korban marah, sedih, dan malu selama proses pelaporan. Namun ketiga korban/keluarga korban yang masih mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan merendahkan harus menjadi catatan tersendiri dalam pemantauan ini, artinya praktik ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Ketiga korban tersebut berasal dari 2 korban Aceh Besar dan 1 Banda Aceh. Korban Banda Aceh menyatakan ada rasa sedih namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dua orang korban dari Aceh Besar yaitu Nu yang menyatakan merasa dirinya direndahkan oleh penyidik saat proses pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, berikut pernyataan korban Nu;

"karena mereka mengatakan kalau tidak mau kawin jangan melakukan, sebab mereka menyarankan kami untuk menikah agar si pelaku tidak ditangkap."18

Sedangkan CF merasa kecewa karena pengaduan yang dilakukannya ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan ada surat perjanjian damai dari Gampong padahal korban telah menempuh perjalanan cukup jauh menuju Polres Aceh Besar (sekitar 61,8 km atau sekitar 1jam perjalanan darat), berikut pernyataan CF;

"kami ditolak dengan alasan ada surat perjanjian yang di bilang damai dari Gampong, padahal kami udah tanya ke Gampong katanya masalah polisi ya diselesaikan di polisi. Kecewa karena kami dari Lhoknga ke Jantho dan kami butuh bantuan. Malah mereka menolak kami padahal di situ tidak ada nama saya."19

Hak atas layanan hukumjuga melingkupi perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Data temuan pemantauan menunjukkan ada 1kasus kekerasan seksual di Aceh Utara yang korbannya sekarang sedang menjalani persidangan tuntutan pencemaran nama baik atas laporan perkosaan yang diadukannya, dan 2 kasus lagi juga dari Aceh Utara yaitu ancaman tuntutan pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku/keluarga pelaku terhadap pengaduan korban kekerasan seksual. Berikut pernyataan korban NN yang sedang dituntut pencemaran nama baik oleh pelaku;

“ancaman tuntutan balik untuk tuduhan pencemaran nama baik, dan diminta tanda tangan surat untuk pembersihan nama baik pelaku."20

Hasil pemantauan juga masih menunjukkan bahwa korban/keluarga korban belum mendapatkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan. Ini terlihat dari tidak adanya intervensi yang dilakukan para pihak atas ancaman atau kekerasan dari pelaku. Rata-rata korban/keluarga korban masih mengalami kekerasan psikologis dari pelaku/keluarganya seperti dibenci, di caci maki, marah, di hina, sinis, di ejek, mengancam, dan memusuhi. Berikut pernyataan salah satu korban dari Am (Ibu dari AN);

"mengejek-ngejek saya, marah sampai sekarang, saya diremehkan dan direndahkan. Bahkan pelaku berkata kepada orang-orang bahwa saya yang menghilangkan perawan anak saya, memasukkan gagang sapu ke kemaluan anak saya sendiri"21

6 Am, Ibu Korban AN, Wawancara tanggal 15 Desember 2023

17 Am, Ibu Korban AN, Wawancara tanggal 15 Desember 2023.

* Nu, Korban Wawancara tanggal 18 Desember 2023

4. Hak atas layanan kesehatan

Dalam hak atas layanan kesehatan, korban selayaknya mendapatkan perlakuan yang baik dan bermartabat dari pihak nakes ketika sedang menjalani proses pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya. Namun praktik yang terjadi di lapangan justru kebalikannya. Nakes tidak memiliki empati terhadap kekerasan seksual yang dialami korban sehingga justru membuat korban menjadi tidak nyaman. Hal ini dinyatakan oleh salah satu korban SM dari Bener Meriah.

“Saat saya masuk ke ruang dokter di puskesmas, perawat dan para petugas di sana mengerumuni saya, melihat saya sambil berbisik-bisik. Kemudian saat hendak divisum, dokter dan seorang perawat malah menginterogasi saya. Menanyakan kejadiannya seperti apa, sehingga paralegal marah kepada dokter tersebut. Mengatakan itu bukan hak dokter untuk bertanya, tugas dokter hanya memvisum. Kemudian dokter marah dan tidak memperbolehkan pendamping untuk menemani visum. Tapi saya gak mau kalau gak ditemani pendamping pada saat itu."22

Terdapat 4 korban hamil akibat perkosaan yang dialaminya yaitu dari 1 dari Aceh Utara, 2 dari Abdya dan 1 dari Bener Meriah. Keempatnya menyatakan mendapatkan layanan pemulihan psikis dan medis. Namun korban NS dari Aceh Utara menyatakan bahwa dirinya harus membayar biaya visum sebesar Rp. 250.000,- karena tidak mengetahui bahwa visum tersebut gratis dan tidak ada yang memberi informasi tersebut padanya, pada saat itu juga korban NS tidak didampingi pendamping dari lembaga layanan berbasis masyarakat maupun pemerintah.

19 CF (Ibu dari AS), wawancara tanggal 16 Desember 2023.

20 NN, Korban, Wawancara tanggal Desember 2023.

21 Am, Ibu Korban AN, Wawancara tanggal 15 Desember 2023.

5. Hak atas penyediaan fasilitas

Mengenai hak atas fasilitas, diketahui masih ada 4 dari 17 korban/keluarga korban yang menyatakan bahwa fasilitas ruangan pemeriksaan yang belum nyaman selama mereka melaporkan dan memberikan keterangan di kepolisian, 8 korban juga menyatakan dirinya tidak mendapatkan ruangan khusus ketika menunggu persidangan sehingga berdampak terhadap ketidaknyamanan, ketakutan dan kekhawatiran korban bertemu pelaku. Pernyataan tidak nyaman dan merasa terancam23 dikemukakan dalam bahasa yang berbeda oleh para korban. "tidak nyaman dan takut, karena bertemu dengan pelaku",24 atau "kurang nyaman".25

Keberadaan seorang pendamping/paralegal baik dari unsur layanan berbasis masyarakat maupun pemerintah menjadi urgen bagi korban kekerasan seksual, untuk memastikan hak-haknya dapat dipenuhi oleh para pihak selama proses penanganan, perlindungan dan pemulihan. Walaupun faktanya, hak untuk didampingi oleh seorang pendamping profesional belum tentu didapatkan oleh korban karena berbagai kondisinya saat kasusnya masuk ke ranah hukum. Masih ada 9 korban/keluarga korban yang saat proses penyidikan di kepolisian datang dengan hanya didampingi oleh keluarga intinya saja.

Fasilitas dan layanan berupa ketersediaan penerjemah memang disediakan dan diberikan pada 2 korban/keluarga korban pada saat persidangan berlangsung untuk memastikan seluruh proses persidangan dipahami dalam bahasa korban. Selain itu, kebutuhan khusus lainnya yang dibutuhkan korban/keluarga korban juga diberikan oleh pengadilan.

22 SM, Korban, wawancara tanggal 29 November 2023

23 NN, Korban, wawancara tanggal 5 Desember 2023.

24 Am, Ibu Korban AN, wawancara tanggal 15 Desember 2023.

25 NS, Korban, wawancara tanggal 5 Desember 2023.

6. Hak atas penguatan dan pemberdayaan

Hak atas penguatan dan pemberdayaan, hampir semua korban menyatakan bahwa mereka tidak dapat hidup dengan normal, tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya dengan tenang, dikucilkan, tidak boleh membayar fitrah di Gampongnya, dipandang sinis oleh tetangga/masyarakat, di ejek/cemooh/direndahkan/dihina, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena hamil, tidak dapat beribadah dengan baik, berpindah-pindah tempat tinggal bahkan diusir dari desanya. Salah satu korban tidak mengalami dampak perlakuan yang tidak baik dari masyarakat karena memang kasus kekerasan seksual yang dialaminya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hanya 1 korban perkosaan anak yang masih bisa mendapatkan bantuan rumah dhuafa walaupun bantuan sosial lainnya sudah tidak didapatkan lagi, berikut pernyataan SA:

“dibilang ya juga iya, dibilang tidak juga ada yang memihak kepada kami di masyarakat. Namun saya setelah dapat bantuan rumah karena ada kasus cucu saya, tapi semua bantuan sosial lainnya saya diputuskan"26

7. Hak atas ganti rugi

Hak atas ganti rugi, sebagaimana informasi tentang restitusi yang semua korban/keluarga korban menyatakan tidak pernah tahu, maka korban tidak mengajukan permintaan untuk ganti rugi. Walaupun ada 1 kasus perkosaan dari Abdya yang menyatakan bahwa setelah mendapat informasi dari JPU tentang adanya restitusi, korban menyatakan keinginan meminta ganti rugi kepada pelaku, namun karena tidak paham dan kondisi psikologis yang tertekan (korban lebih banyak menangis) akhirnya hanya pasrah saja. Berikut pernyataan korban Mw dari Abdya;

“Tidak paham tentang ganti rugi, walaupun JPU berulangkali menjelaskannya, pasrah dengan keadaan"27

Di sisi yang lain, pemahaman tentang restitusi juga masih belum cukup dipahami dari sisi keberpihakan pada korban kekerasan seksual, bahwa ganti rugi (restitusi) ini akan menjadi bagian dalam proses pemulihan bagi korban. Hal ini terlihat dari pernyataan tertulis yang disampaikan oleh salah satu Hakim KA dari Bener Meriah menyatakan.

“Kekerasan seksual yang seharusnya dinilai tabu dan keji menjadi dapat dinilai materi, kekerasan seksual yang seharusnya dinilai tabu dan keji dapat disalahgunakan oknum (calon tersangka, calon korban/orang tua atau wali korban-mencari penghasilan) karena adanya ganti rugi materil terhadap harga kemaluan."28

26 SA, Nenek Korban Km, Wawancara tanggal 13 Desember 2023.

27 Mw, Korban, wawancara tanggal 3 Desember 2023.

28 KA (Hakim), wawancara tanggal 14 Desember 2023.

8. Hak atas reintegrasi

Hak atas reintegrasi, kondisi masyarakat yang masih banyak menyalahkan korban saat kasus kekerasan seksual dialaminya ternyata sangat berdampak pada perlakuan masyarakat terhadap perlakuan dan keberadaan korban maupun keluarga korban paska terjadinya kekerasan seksual. Hal ini terlihat juga dari seluruh korban/keluarga korban dari hasil pemantauan ini yang menunjukkan belum terjadi proses reintegrasi sosial dengan cukup baik bagi korban maupun keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual, termasuk belum mendapatkan dukungan komunitas untuk proses pemulihannya. Pengalaman baik dukungan komunitas hanya terlihat pada kasus perkosaan anak di Bener Meriah yang menyatakan bahwa masyarakat memberi mereka semangat dan keluarga juga memperlakukan mereka dengan baik. Berikut pernyataan korban NF; "Ada yang baik dan lebih banyak yang merasa kasihan"29

F. INISIATIF WARGA UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN

Tanggapan masyarakat terhadap korban kasus kekerasan seksual sangat tergantung pada seperti apa kasus tersebut sampai terjadi. Walaupun sudah menjadi korban, masyarakat belum tentu bersimpati dan berempati serta mendukung korban. Masih ada masyarakat yang tidak peduli, mengucilkan, mencibir, digunjing, bahkan diminta pindah Gampong. Pada kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak, masyarakat masih cukup berempati dengan mendukung korban untuk melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu Geuchik di Aceh Utara-FA;

"Masyarakat terkejut dengan kejadian tersebut dan mendukung korban untuk melaporkan ke pihak berwajib dan ke Geuchik agar diselesaikan dan pihak pelaku diberikan sanksi atau hukuman"30

Namun secara kebijakan anggaran, belum ada satupun Geuchik/sekdes maupun Tuha Peut Perempuan/Tokoh Perempuan yang diwawancara dalam pemantauan ini menyatakan bahwa tersedia anggaran Gampong untuk mendampingi korban. Dukungan masih dilakukan masih sebatas berupa inisiatif pribadi aparatur Gampong bersama warga, misalnya mencari rumah aman dan donasi untuk korban, keluarga korban diberi pekerjaan di Gampong, mendampingi jika diperlukan dalam proses hukum serta memasukkan korban di data untuk penerima bantuan di Gampong.

Pada kasus kekerasan seksual yang berulang dan terjadi pada anak, masih menyisakan pekerjaan panjang di masyarakat, karena masih dianggap hubungan suka sama suka, dan tanpa memperhitungkan dampakjangka panjang yang akan dialami anak. Aparatur Gampong menganggap bahwa 'menikahkan anak' sebagai salah satu solusi yang masih sering dipraktikkan masyarakat patriaki. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang bahwa demi menjaga nama baik keluarga dan Gampong, serta menjamin kehidupan anak perempuan.

Sebagai Tuha Peut Perempuan/Tokoh Perempuan juga memainkan peran khusus dalam upaya penguatan bagi korban dan keluarganya, ini sebagaimana diungkapkan oleh Tokoh Perempuan Am dari Abdya; "Membela dan melindungi, Menguatkan korban dan keluarga"31

Dari sisi korban, diketahui bahwa penerimaan masyarakat menjadi unsur yang penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan juga dukungan bagi keluarganya. Dari pemantauan ini diketahui dan harus diakui bahwa praktik baik berupa dukungan masyarakat/warga ini masih minim sekali. Hanya ada inisiatif-inisiatif secara personal yang sudah dilakukan oleh aparatur Gampong termasuk tokoh perempuannya dan ini perlu dikembangkan menjadi kebijakan khusus di tingkat Gampong dan dibarengi dengan proses membangun kesadaran dan keberpihakan pada korban kekerasan seksual.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

29 NF (Korban), wawancara tanggal 22 Desember 2023

30 FA (Geuchiek), wawancara tanggal 8 Desember 2023.

3 An (Tokoh Perempuan), wawancara tanggal 14 Desember 2023.

A. KESIMPULAN

1. Di Aceh khususnya terkait dengan kekerasan seksual, berlaku pluralisme hukum artinya digunakannya aturan hukum dengan mekanisme yang berbeda-beda. Misalnya dalam perkara kekerasan seksual anak, aparat penegak hukum menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun sayangnya, untuk tindak pidana kekerasan seksual perempuan dewasa hanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diberlakukan. Sementara perlindungan hak korban telah dicantumkan dan diundangkan dalam hukum nasional seperti UU Perlindungan Saksi Dan Korban, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No.12/2022).

2. Selain dalam Qanun Hukum Jinayat, pengaturan kekerasan seksual juga terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat, antara lain pelecehan yang mekanisme penyelesaiannya di luar pengadilan.

3. Dari 82 Narasumber yang diwawancarai, 16% di antaranya adalah aparatur penegak hukum berasal dari Wilayatul Hisbah, Polisi, Jaksa, Hakim. Sebagai pelaksana di lapangan sebagian besar WH menginformasikan tidak mendapatkan peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Sedangkan sebagian besar aparatur penegak hukum polisi, jaksa, hakim menyampaikan pernah mendapatkan pengetahuan/pelatihan mengenai Qanun Hukum Jinayat. Namun hanya 1-2 orang yang pernah mendapatkan informasi/ peningkatan pemahaman terkait dengan materi hukum dan kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan, termasuk tidak mengetahui adanya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.124/2022 tentang penyidikan kasus kekerasan seksual dengan UU TPKS.

4. Dari 17 kasus kekerasan seksual yang ditemui, ada 4 jenis bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan, persetubuhan terhadap anak, incest). Namun kasus tersebut ditangani dengan Qanun Jinayat yang hanya mengakomodir 2 jenis bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual dan perkosaan. Bahkan dari kasus yang ditemukan, perkosaan terhadap mahram juga tidak digunakan pada kasus perkosaan incest.

5. Sebagian besar pelaku 81% adalah orang yang dikenal dekat (ayah, abang atau paman) serta pacar. Sementara pelaku yang tidak dikenal 4% (tetangga, tukang di rumah, dukun, kenalan di medsos). Dengan usia pelaku mulai dari 8-71 tahun, dan korban dari 4-14 tahun).

6. Kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat privat dan publik. Tempat terjadinya kekerasan seksual dicatatkan terjadi di rumah korban (pelaku mendatangi korban, atau pelaku satu rumah dengan korban)), di rumah pelaku (dengan iming-iming, ancaman atau ditakuti), di gubuk, di tengah kebun, di sekolah, di dalam mobil, dipinggir jalan, atau di lokasi sepi tempat wisata.

7. Kasus-kasus kekerasan seksual yang dipantau ini diselesaikan dengan cara yang berbedabeda. Tingkat pemahaman korban tentang hukum dan kasus yang dialami, tingkat keberanian korban/keluarga untuk membuka dan melaporkan, ketersediaan alat bukti pendukung, jarak lembaga layanan dari tempat tinggal korban, dukungan keluarga dan atau masyarakat, karakteristik masyarakat di masing-masing lokasi dan lainnya, menjadi faktor yang menentukan pada upaya yang dipilih oleh korban/keluarga korban.

8. Pada proses penyelidikan daritemuan pemantauan bahwa rasa takut, trauma dan ketidaktahuan korban di perburuk dengan sikap aparat yang menyalahkan korban sejak proses pengaduan pertama. Hanya korban yang memiliki pendamping yang menerima bukti tanda lapor, sedangkan yang tidak didampingi tidak diberikan tanda bukti lapor. Sebanyak 80% korban dari kasus yang dilaporkan diminta membaca kembali BAP. Dari proses BAP yang lama, korban juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menjangkau kantor polisi yang tidak dekat dari rumahnya.

9. Dari 13 kasus yang menggunakan mekanisme peradilan, 10 korban menyampaikan tidak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya serta proses hukum, maupun restitusi oleh kejaksaan. Dari 17 kasus yang didokumentasikan, 4 kasus pelaku bebas, dan 12 kasus (pelaku ditahan).

10. Pada kasus mekanisme di luar pengadilan, menempatkan korban pada kerentanan lainnya. Misalnya yang diselesaikan melalui aparatur Gampong memilih menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban dengan pendekatan adat. Korban dan keluarganya mengalami kerentanan berganda antara lain menjadi pihak yang dipaksakan untuk bertanggungjawab dengan menjalankan kesepakatan di masyarakat untuk membayar denda, diusir atau dikawinkan. Sebagian besar korban yang menjalani proses penyelesaian kasus di Gampong, mereka mengalami kekerasan lain baik fisik maupun verbal, seperti di maki-maki, dimandikan dengan air comberan, dituduh sebagai pelaku zina, mendapatkan lontaran kata-kata kasar/buruk dari masyarakat.

11. Sebagian besar pendamping korban yang memberikan pelayanan dan pendampingan menyampaikan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme adat karena tidak mengetahui jika kasus yang mereka alami tidak semestinya diselesaikan secara hukum adat (50%), tidak mengetahui, namun paham setelah ada informasi yang diberikan baik dari pendamping, Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta kepala dusun (56%).

12. Para petugas pendamping korban yang memberikan layanan dan pendampingan terhadap korban berdasarkan pengalaman di lapangan menekankan perlunya revisi Qanun Jinayat untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban, serta hukuman yang sesuai bagi pelaku.

13. Dukungan dari keluarga inti, kerabat dan sahabat, menjadi faktor yang paling menentukan bagi korban/keluarga korban untuk berani bicara dan membuat laporan pada pihak berwajib. Serta, adanya harapan yang kuat agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Namun banyak korban memilih diam, karena terungkapnya kasus sering tidak sebanding dengan perlindungan dan pemenuhan hak yang harusnya diperoleh korban dan keluarganya.

14. Meskipun ada pengaturan tentang restitusi/kompensasi dalam mekanisme Jinayat, namun tidak satu pun korban yang mendapatkan hak ganti kerugian.

15. Pemantauan ini mendapatkan temuan persoalan penanganan kasus kekerasan seksual yang menggunakan mekanisme hukum Jinayat dan mekanisme di luar peradilan antara lain adanya persoalan anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

15.1. Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur tentang persetubuhan anak yang dilakukan dengan bujuk rayu, iming-iming dan rangkaian kata bohong lainnya, termasuk memberikan obatobatan yang membuat tubuh si anak tidak merasakan apa-apa akibat tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

15.2. Persoalan kedua adalah adanya kasus yang dilaporkan perkosaan namun kemudian putusannya Zina, dalam proses penanganannya cenderung dinilai sebagai Jarimah lain seperti zina dan ikhtilat. Dalam Qanun Jinoyat korban dianggap setara/sejajar telah melakukan dengan pelanggaran asusila (keduanya adalah pelaku).

16. Pengabaian Pelaporan Perkosaan Dan Dampaknya Terhadap Korban, yaitu dimana korban atau keluarganya melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak aparatur desa, pendamping dan bahkan sampai kepada pihak kepolisian. Tidak semua kasus yang dilaporkan ditindaklanjuti sampai proses pengadilan.

17. Pemantauan inijuga mendapatkan temuan dan fakta minimnya perlindungan yang diberikan negara kepada korban antara lain: hak atas informasi, hak atas dokumen hukum, ketiadaan perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, hak atas kesehatan, penyediaan fasilitas (ruang pemeriksaan yang nyaman), hak atas penguatan dan pemberdayaan , hak atas ganti rugi, hak atas integrasi.

18. Penerimaan masyarakat menjadi unsur yang penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan juga dukungan bagi keluarganya. Dari pemantauan ini diketahui dan harus diakui bahwa praktik baik berupa dukungan masyarakat/warga ini masih minim sekali. Ada inisiatifinisiatif secara personal yang sudah dilakukan oleh aparatur Gampong termasuk tokoh perempuannya namun ini perlu dikembangkan menjadi kebijakan khusus di tingkat Gampong.

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah Aceh telah menerapkan pluralisme hukum dengan menggunakan UU Perlindungan anak pada kasus Qanun Hukum Jinayat. Dengan tujuan kepentingan terbaik bagi korban, dan prinsip non diskriminasi dalam satuan hukum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Aceh wajib patuh dan melaksanakan hukum nasional untuk perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual, antara lain UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pemerintah Republik Indonesia penting untuk memberikan peningkatan pemahaman materi hukum untuk perlindungan perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU nasional lainnya yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan, dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menggunakan Qanun Hukum Jinayat maupun regulasi daerah lainnya.

3. Aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung) segera melakukan evaluasi untuk perbaikan layanan terhadap perempuan korban dalam proses hukum yang dilalui oleh korban, sebagai bentuk dukungan kepada korban, seperti layanan informasi, dokumen perkara, serta informasi mengenai restitusi.

4. Pemerintah, Pemerintah Aceh, Aparat Penegak Hukum melakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme layanan dengan prioritas pada aspek perlindungan dan pemulihan pada korban kekerasan seksual.

5. Pemerintah Aceh mendukung langkah-langkah inisiatif masyarakat sipil yang melakukan layanan pendampingan dan hukum pada korban dan keluarganya.

6. UU TPKS perlu digunakan oleh Pemerintah Aceh karena temuan pemantauan mendapatkan bahwa Qanun Hukum Jinayat mencampurkan persoalan pelanggaran kesusilaan dengan Kekerasan Seksual. Dengan fokus perhatian pada pelanggaraan kesusilaan, Qanun Jinayat tidak memiliki konstruksi hukum yang berporos pada hak korban, melainkan lebih menempatkan penanganan terhadap pelaku pelanggaran. Hak-hak korban dan mekanisme perlindungan dan pemulihan secara komprehensif diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D A F T A R PUS T A K A

BUKU

Badruzzaman Ismail, Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2013 Dahlia Madani dkk, Menyusuri Jalan Keadilan - Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh, 2018 Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: ANDI, 2018 Komnas Perempuan, Transformasi yang tertunda: Temuan Pemantauan Berperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi, 23 Kota/Kabupaten, 2023. Muhammad Umar, Peradaban Aceh (Tamadun), Buboen Jaya, Banda Aceh, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Qanun Nomor 9 Tahun

2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

WEBSITE

https://www.alodokter.com/paraplegia, diakses tanggal 28 Desember 2022. https://www.alodokter.com/lumpuh-otak, diakses tanggal 28 Desember 2022 https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/rekap-kekerasan diakses pada 25 Januari 2024

V

LAMPIRAN INSTRUMEN PEMANTAUAN

NARASUMBER: PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasi terkait dengan proses penanganan kasus KS/kasus pelanggaran asusila sesuai Qanun Jinayat yang melibatkan anak, dan tantangan yang dihadapi perempuan korban/ anak-keluarga anak pelanggaran asusila

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh perempuan korban/anakkeluarga anak pelanggaran asusila

3. Memetakan para pihak yang terlibat dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS/ kasus pelanggaran asusila sesuai Qanun Jinayat yang melibatkan anak

4. Mendapatkan informasi terkait dengan harapan perempuan korban/anak-keluarga anak pelanggaran asusila berkenan keadilan dalam pelaksanaan hukum Jinayat

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaan
1Nama
2Tempat/Tgl Lahir:
3Agama:
4Suku:
5AlamatSebelum:Sesudah:
6Pendidikan
7PekerjaanSebelum SesudahSesudah
8Status Perkawinan:☐ Kawin☐ Belum Kawin Cerai hidup☐ Cerai Mati
9Pekerjaan suami/ orangtua
10Status Perkawinan☐ Kawin☐ Tidak Kawin
☐ Tercatat oleh negara☐ Tidak Tercatat oleh negara
11Jumlah anak/ Tanggungan
12DisabilitasKeragaman Disabilitas:

B. PERTANYAAN WAWANCARA

NoPertanyaan YaYaTidakTidak
1Mohon anda menyampaikan tentang tindakan kekerasan seksual apa yang anda alami? Cat: jika pemantau sudah tahu kasusnya atau mendampingi kasusnya, informasi terkait kasus bisa diisi sendiri, agar korban/keluarga korban tidak mengulangi memberikan informasi yang sama.
2Kapan kejadiannya?
3Di mana terjadinya?
4Siapa yang melakukan?
5Bagaimana kejadiannya?
6Apakah anda melaporkan kejadian tersebut?
Jika tidak mengapa?
7Jika ya, kepada siapa anda melaporkannya?
Orang tua/Wali Teman/Pasangan—
Teman/Pasangan
Aparat Gampong
Wilayatul Hisbah
Aparat Kepolisian
P2TP2A/LSM
Kakak/Adik/Abang/ paman/ Tante/Keluarga inti
Lainnya, sebutkan...
8 laporan?Jika laporan ditujukan kepada pihak/lembaga selain Kepolisian, bagaimana tanggapan penerima laporan?ggapan ppenerimpenerima
Lalu apLalu apa tindakan selanjutnya yang dilakukan?
9Apakah penerima laporan mencatat pengaduan anda? Jika ya, apakah ada formulir yang tersedia secara khusus untuk itu?
10Jika ya, apakah ada formulir yang tersedia secara khusus untuk itu?
10 Menasehati;Apa yang dilakukan oleh penerima laporan untuk menindaklanjuti laporan anda?
Menasehati; Menyelesaikan secara kekeluargaanati;
Menyelesaikan secara kekeluargaan
Menuiuk Menyelesaikan dengan mekanisme adat
MerujukMerujuk ke lembaga layanan;
mene mmendampingi/memberikan layanan;
Mainn gMeneruskan laporan ke Polisi
Lainnya, sLainnyna, sebutkan:......
11Apakah tindaklanjut tersebut dibicarakan dengan Anda/berdasarkan persetujuan Anda?an
12Jika tidak apa yang anda lakukan?
12Jika kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, apa bentuk penyelesaiannya?elesaianaya?
13Siapa yang memutuskan bentuk penyelesaian tersebut? Apakah bentuk penyelesaian tersebut sudah memenuhi rasa keadilan anda?
JikApakah bentuk penyelesaian tersebut sudah memenuhi rasa keadilan anda? Jika tidak, mengapa?
14Jika anda keberatan atas penyelesaian tersebut, apakah anda sudah
menyampaikannya? Jika iya kepada siapa, dan jika tidak mengapa?
15Menurut anda bagaimana seharusnya bentuk penyelesaian yang dilakukan?
16 anda terima?
anda terima?
Penanganan Medis
Konseling Bantuan Hukum
Lainnya, sebutkan:
17Apakah layanan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda? Jika tidak mengapa?
18Ketika kekerasan seksual yang anda alami diketahui masyarakat, apakah ada
Ketika kekerasan seksual yang anda alami diketahui masyarakat, apakah ada tuduhan dari masyarakat untuk anda? Jika ya, apa tuduhan masyarakat terhadap anda? Cat: apakah juga dituduh melanggar Qanun Jinoyah? misalnya Zina, Khalwat, ikhtilot atau tuduhan
lainnya, mohon dijelaskan 19 Apakah anda mengalami penghakiman massa karena tuduhan itu (no. 18)?
Jika jawabannya Ya, apa yang anda alami? Dipukul Ditonton beramai-ramai
Dipukul Ditonton beramai-ramai
Dipukul Ditonton beramai-ramai—
Ditonton beramai-ramai
Disuruh reka ulang
Diarak keliling Gampong
Dimandikan air comberan
Direndam di SungaiL
Dilempari dengan benda-bendaL
Dicaci makiL
Dilecehkan secara seksual
Difoto dan direkamL
Diminta menyebutkan identitas lengkap/diinterogasiL
Lainnya, sebutkan:......L
Apa yang anda lakukan untuk membela diri?
Melawan
Memberikan penjelasan tentang apa yang anda alami
Menghubungi orang tua/wali/teman
Melaporkan ke polisi
Tidak melakukan apa-apa

II. PENEGAKAN HUKUM

(Jika narasumber juga mengalami penghakiman massa dan memproses penghakiman massa tersebut secara hukum, pertanyaan-pertanyaan berikut ini (sepanjang relevan)juga bisa ditanyakan untuk proses peradilan terhadap tindakan penghakiman massa yang dialami)

1.Tahapan Pelaporan dan Penyidikan

NoPertanyaanYaTidak
1Apakah anda tahu bahwa kasus anda tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan?
Kalau tahu, siapa yang memberitahu?
2Bagaimana pengalaman anda ketika melaporkan kasus perkosaan ini ke Polisi?
Apakah ada sikap/perlakuan Polisi yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses pelaporan?
Jika ada, jelaskan
3Apakah anda menerima Tanda Terima Laporan dari Polisi ketika melaporkan kasus perkosaan tersebut?
Kapan Tanda Terima diberikan?
4Apakah ada yang mendampingi anda saat melapor?
Jika ada siapa?
5Apakah Polisi meminta anda untuk melakukan visum (pemeriksaan tanda-tanda
kekerasan oleh dokter di RS/Puskesmas) Apakah Polisi memberikan Surat Pengantar untuk visum tersebut?
Apakah Polisi memberikan Surat Pengantar untuk visum tersebut? Jika iya di mana anda divisum dan siapa yang melakukan visum (dokter laki laki atau perempuan)?bu peremppuan)?
Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan visum (pembayaran visum dan transport ke tempat visum)? Siapa yang membayarnya?
dikenakan biaya)Apakah anda tahu bahwa untuk visum tidak dikenai biaya? (Cat: Pertanyaan ini diajukan sesuai konteks lapangan, apakah gratis atau korban
Apakah ada yang mendampingi anda saat melakukan visum?一
Jika ada siapa?
6Apakah ada yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan ketika visum dilakukan?
Jika ada, jelaskan.

2. Tahap Penyidikan (Pemeriksaan di Kepolisian)

NoPertanyaanYaTidak
1Berapa lama proses BAP dilakukan setelah anda melapor ke Polisi?
2Bagaimana pengalaman anda ketika dilakukan penyidikan/BAP (diambil keterangan oleh kepolisian)
3Apakah ada yang mendampingi anda saat penyidikan?
Jika ada siapa?
4Jika anda melakukan visum, apakah Penyidik memberitahukan hasil visum tersebut kepada anda atau pendamping?
5Apakah Polisi meminta anda untuk menyediakan alat bukti lainnya?
Jika ya, alat bukti apa yang diminta
Saksi
Kesediaan Bersumpah di Pengadilan
Lainnya, sebutkan:
Apakah anda memenuhi permintaan tersebut?
6Jika ya, alat bukti apa yang anda berikan?
Jika tidak, mengapa?
Berapa orang Polisi yang melakukan penyidikan?
Apakah di antaranya ada perempuan?一一
8Di ruangan mana penyidikan dilakukan?
Apakah ruangan tersebut cukup nyaman untuk anda memberikan keterangan/ penjelasan?
9Siapa saja yang berada dalam ruangan tersebut?
Ketika memberikan keterangan apakah anda bisa terlihat dari luar ruangan
Ketika memberikan keterangan apakah suara anda bisa didengar oleh orang lain di luar ruangan?
10Berapa lama penyidikan berlangsung?一
Apakah anda diberikan waktu untuk melakukan aktivitas khusus (menyusui, buang air kecil, beribadah dll)?
11Apakah ada diperiksa dalam bahasa yang anda mengerti?一
Jika tidak, apakah disediakan penerjemah?
Siapa dan darimana Penerjemah tersebut?
AApakah anda harus membayar jasa penerjemah?
Jika ya, berapa?
12Apakah Penyidik ada menjelaskan kepada anda tentang hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku perkosaan?
JiJika iya, apa yang disampaikan?
13Apakah ada sikap/perlakuan yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses penyidikan?
14Apakah ada media yang meliput anda di kantor Polisi?一
Jika ya apakah itu diketahui Penyidik?
BagaBagaimana tanggapan mereka?一
Apakah anda menandatangani Berita Acara penyidikan (BAP)?
Kapan BAP ditandatangani?
16Apakah diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari BAP tersebut sebelum ditandatangani?
17Berapa kali anda harus bolak balik ke kantor Polisi saat penyidikan?
Berapa biaya yang anda keluarkan ketika proses penyidikan? Untuk apa saja biaya tersebut?
nOngkos pulang pergi ke kantor polisi
MakaMakan dan Minum
KenPenghasilan yang hilang karena tidak bisa bekerja (jika bekerja)
18Kerugian karena meninggalkan aktivitas rutin, seperti sekolah
Apakah Pelaku ditahan atau bebas pada masa penyidikan, sepengetahuan anda?
19Jika Pelaku ditahan, berapa lama jarak antara Pelaku ditahan dengan anda melaporkan?
20Apakah Penyidik mempertemukan anda dengan Pelaku/keluarganya/ Pengacaranya pada saat penyidikan?
21Jika ya, untuk apa pertemuan tersebut? Apakah ada upaya damai yang diajukan Pelaku atau keluarganya selama proses
kpenyidikan? Jika ya, siapa yang menyampaikan keinginan perdamaian tersebut kepada anda, dan apa bentuk perdamaian yang ditawarkan?
JikApakah anda menerima proses perdamaian tersebut? Jika ya/tidak, mengapa?—
22
22Bagaimana pandangan Penyidik terhadap tawaran perdamaian tersebut:
MenolakSetuju dan mendorong untuk segera dilaksanakan; Menolak, dan menjelaskan bahwa perdamaian tidak bisa menghentikan一
Lainya, jelaskan:penyidikan kasus perkosaan
23_
23Apakah anda dilaporkan ulang ke Polisi karena pengaduan yang anda lakukan?
Jīka ya, siapa yanJika ya, siapa yang melaporkan dan apa tuduhannya?

3. Tahap Penyusunan Dakwaan (Pemeriksanaan di Kejaksanaan)

No 1PertanyaanTidak YaTidak
1Apakah anda pernah dipanggil ke kantor Kejaksaan setelah pemeriksaan di Kepolisian?
Jika pernah kapan dan berapa kali?
2Siapa Petugas yang anda jumpai anda di Kejaksaan?
Apakah Petugas tersebut yang mengambil keterangan dari Anda?
Apakah Petugas yang mengambil keterangan tersebut ada memperkenalkan dirinya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus anda?
3Berapa lama jarak antara pemeriksaan di Kepolisian dengan pemanggilan ke Kejaksaan?
4Apakah JPU menjelaskan kepada anda tentang dakwaan yang sedang disusunnya dan hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku?
Jika iya, apa yang disampaikan?Jika iya, apa yang disampaikan?
5Apakah Anda dimintakan pendapat mengenai bentuk hukuman bagi pelaku?
6Apakah JPU berkomunikasi dengan anda dalam bahasa yang anda mengerti?
7Jika tidak, apakah disediakan penerjemah?
7Apakah JPU memberitahukan kepada anda bahwa anda dapat menuntut Restitusi (ganti rugi) dalam bentuk emas murni kepada pelaku?
Jika iya apakah anda menyampaikan kepada JPU tentang keinginan meminta ganti rugi kepada pelaku?
8Bagaimana pengalaman anda ketika diambil keterangan di Kejaksaan? Apakah ada sikap/perlakuan yang membuat anda marah, sedih, malu atau
9Apakah ada sikap/perlakuan yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses pengambilan keterangan oleh JPU? Apakah ada yang mendampingi anda saat bertemu dengan JPU?
10Apakah ada yang mendampingi anda saat bertemu dengan JPU? Jika ada siapa?
Jika ada siapa?
11Berapa kali anda harus bolak balik ke kantor Jaksa untuk pemeriksaan?
12Apakah anda menerima informasi dari JPU tentang perkembangan pemeriksaan kasus anda?—
Jika iya kapan dan berapa kali?
13Berapa biaya yang harus anda keluarkan ketika pemeriksaan di kantor Jaksa?a?
Biaya tersebut untuk apa saja?
14Apakah Anda menduga JPU punya kerjasama dengan pelaku?
Mengapa?

Tahap Persidangan dan Putusan

NoPertanyaanYa"Tidak
1Apakah anda diberi akses untuk hadir dalam setiap persidangan?
Berapa kali anda hadir ke persidangan dan apa saja agendanya?
2Siapa yang memberitahukan kepada anda untuk hadir ke persidangan?
Kapan pemberitahuan tersebut disampaikan (berapa hari sebelum persidangan) dan melalui apa?rsidagan) damelalui apa?
3Siapa yang mendampingi anda selama persidangan?
Apakah Pendamping anda masuk ke ruang sidang?
Jika tidak, mengapa?
Apakah anda mendapat ruangan khusus ketika menunggu persidangan ?T—
Atau anda berbaur dengan pengunjung sidang dan tamu-tamu Mahkamah
Syariah lainnya? Bagaimana perasaan anda?—
Apakah ada bertemu dengan Pengacara atau keluarga Pelaku ketika menunggugu—
5persidangan?
Bagaimana sikap mereka kepada anda dan bagaimana perasaan anda?
6Apakah keluarga pelaku/pengacara pelaku ada meminta anda memberikan maaf kepada kepada pelaku?
Jika iya, bagaimana respon anda?
7Bagaimana pengalaman anda ketika mengikuti persidangan?
8Apakah sidang berlangsung secara terbuka (pintu ruang sidang dibuka dan boleh disaksikan oleh semua orang)
taAtau sidang berlangsung tertutup (pintu ruang sidang ditutup dan hanya Hakim, JPU, Pelaku dan Pengacaranya serta anda dan Pendamping
jika(jika ada) saja yang boleh masuk dalam ruang sidang?
9Jika anda memiliki kebutuhan khusus karena disabilitas dll, apakah disediakan perlakuan khusus sesuai dengan yang anda butuhkan oleh pengadilan?
10Berapa orang Hakim yang memeriksa?
AApakah di antaranya ada yang perempuan?
11Berapa orang JPU yang hadir ke persidangan?
—apakah di antaranya ada perempuan?
12Apakah Pelaku didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum dalam persidangan?
Jika iya, berapa orang?
13Apakah persidangan berlangsung dalam bahasa yang anda mengerti?
Jika tidak, apakah disediakan Penerjemah untuk anda?
14Apakah anda dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan?
15Jika ya, bagaimana perasaan anda? Ketika bertanya kepada anda, apakah hakim, JPU dan Pengacara Pelaku
mengajukan pertanyaan secara jelas dan mudah anda pahami?
16Jika tidak, apa yang anda lakukan?
16Apa anda tahu alat bukti apa yang diajukan JPU ke persidangan?
Jika ya, sebutkan
Apakah JPU menginformasikan kepada anda tentang perkembangan persidangan?
Jika ya berapa kali dan dengan cara apa?
18Bagaimana sikap Hakim, JPU dan Pengacara Pelaku saat proses persidangan?
19Apakah ada dari sikap tersebut yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan/dilecehkan?
20Jika sebelumnya anda sudah menyampaikan keinginan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pelaku, apakah JPU memasukkan tuntutan ganti rugi tersebut ke dalam tuntutannya?
Jika tidak mengapa?
21Apakah anda tahu hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang memperkosa anda?
Jika ya dari siapa tahu dan kapan (berapa lama dari sejak putusan dijatuhkan Hakim)?
22Apakah hukuman itu sudah adil menurut anda?
Jika tidak, mengapa?Jika tidak, mengapa?
23 PenjaraMenurut anda bentuk hukuman seperti apa yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku?
Penjara
DenDenda emas
DenDenda uang
HCambuk
24Mengapa? Jelaskan
24Jika Anda keberatan dengan putusan hakim, apakah Anda menyampaikannya kepada JPU atau minta JPU mengajukan Banding terhadap Putusan Hakim?
Jika iya bagaimana respon JPU?Jika iya bagaimana respon JPU?
Jika tidak, mengapa?
25Apakah JPU memenuhi permintaan anda untuk mengajukan Banding?
Jika ya, apakah kepada anda diberikan informasi mengenai mekanisme banding itu?
26Apakah Anda diberikan Salinan Permohonan Banding dan Salinan Memori Banding?
27Jika JPU tidak memenuhi permintaan anda untuk mengajukan Banding, apa alasannya?
28Setahu anda Apakah Pelaku mengajukan Banding terhadap Putusan Hakim?
Jika ya dari siapa anda tahu?
29Apakah JPU menyiapkan Kontra Memori Banding (tanggapan terulis) terhadap Banding tersebut?
Jika ya apakah anda/Pendamping diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan?kan?
30Apakah anda menerima Salinan Kontra Memori Banding dari JPU?
30 31Berapa biaya yang harus anda keluarkan selama proses persidangan?
Untuk apa saja biaya tersebut?—

5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Paska Pelaksanaan Putusan Pengadilan

NoPertanyaanYaTidak
dApakah anda diberitahukan ketika pelaku akan dieksekusi?
Jika ya, siapa yang memberitahukan?
2Apakah anda hadir pada saat pelaksanaan eksekusi?
Jika ya atau tidak, mengapa? Berapa lama jarak antara eksekusi dengan Pembacaan Putusan Hakim?
3Berapa lama jarak antara eksekusi dengan Pembacaan Putusan Hakim?
4Bagaimana sikap pelaku terhadap anda dan keluarga, pada saat dan paska eksekusi?
5Apakah anda mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku/ keluarga pelaku, paska eksekusi?
Jika ya dalam bentuk apa?
6Setelah menjalani hukuman cambuk Pelaku akan kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana pandangan anda tentang hal ini?a
Apakah ada yang anda khawatirkan?
Apa yang perlu dilakukan agar kekhawatiran itu tidak terjadi?
Siapa yang harus melakukannya? (hanya jika pertanyaan sebelumnya mengarah pada subjek tertentu)subjekertentu)
Jika ya, media apa?Apakah kasus anda diberitakan oleh media?
Media Cetak (..
Media online
Media Elektronik (tv swasta, tv local, radio swasta, radio local)
Media social (FB, I, ......)
8 Apakah media yang memberitakan tersebut mewawancarai/ mengkonfirmasi kepada anda atau keluarga?si
9Jika ya, apakah berita yang dituliskan sesuai dengan apa yang anda atau keluarga sampaikan?
10Apa dampak dari pemberitaan tersebut kepada anda dan keluarga?一

6. Dampak dan Pemulihan Korban

NoPertanyaanYaTidakTidak
1Apa dampak dari perkosaan tersebut bagi kehidupan anda?
Tidak dapat hidup normal seperti biasa.
Seperti apa misalnya?
Tidak dapat bekerja seperti sebelumnya
Tidak dapat melanjutkan Pendidikan
Tidak bisa dapat beribadah dengan baikan baik
Terhalang untuk mendapatkan pelayanan publik
Seperti apa persisnya?
Dikucilkan masyarakatDikucilkan masyarakat
Diusir dari tempat tinggal/GampongDiusir dari tempat tinggal/Gampong
Lainnya, jelaskan: ....Gangguan kesehatan (fisik, organ reproduksi, psikis), jelaskan.
2Lainnya, jelaskan: ....
Bagaimana tanggapan , tetangga dan masyarakat terhadap kasus anda?
Apakah keluarga anda ikut terkena dampak dari kasus yang anda alami? Jika ya, seperti apa?
Dikucilkan/ tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan Gampong
Disuruh pindah/diusir dari Gampong
Disuruh membayar denda
Diejek/direndahkan/digunjingkan
Lainnya, jelaskan: ..
3Apa saja kerugian yang dialami oleh keluarga anda sebagai dampak dari kasus ini?s ini?
4Apa yang dilakukan keluarga terhadap anda?
MMembela dan melindungi
Menyalahkan
Memberikan hukuman (dipukul, dilarang bersosialisasi, dilarang sekolah, diikat, dibedakan perlakuan dengan anak lainnya, dihina sebagai aib keluarga)
Dipaksa kawin dengan pilihan orang tua
Dipaksa kawin dengan pelaku
Diusir dari rumah
DipiDipindahkan tanpa persetujuan
LainnyLainnya, jelaskan: ..
5Menurut anda bagaimana seharusnya perlakuan keluarga dan masyarakat terhadap korban dalam kasus seperti ini?adap korban dan dalam
6Apakah ada proses pemulihan (fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi, dll) yang dilakukan terhadap anda?
Apa bentuknya?Jika ada, dari siapa atau Lembaga apa?
Apa bentuknya?Apa bentuknya?一
Siapa saja ySiapa saja yang terlibat dalam proses pemulihan anda?
JikeJika anda belum pernah mendapat pemulihan, mengapa?
7Apakah sekarang anda merasa sudah benar-benar pulih?
Jika ya, apa tanda-tandanya?
jika tidak mengapa?jika tidak mengapa?
8Apakah anda tahu ada hak restitusi (biaya ganti rugi dari pelaku) atau kompensasi (biaya ganti rugi dari negara) yang dapat anda akses?
9Apa harapan anda ke depan?

7. Pandangan/Reflesi terhadap Qanun Jinayat

No
kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Menurut anda apakah hukuman itu sudah adil? Jika iya atau tidak, jelaskan mengapa?
2kemudian di depan hakim, korban perkosaan tidak bersedia bersumpah, maka korban akan dituduh melakukan Qadzaf (menuduh orang berzina) dan akan dicambuk. Bagaimana menurut anda, apakah cara ini sudah tepat? Mengapa?
3berdusta, maka pelaku perkosaan akan dibebaskan dari hukuman. Bagaimana menurut anda cara penyelesaian ini? Apakah cara ini cukup adil?

NARASUMBER: GEUCHIK, TUHA PEUT/TOKOH PEREMPUAN

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasi terkait dengan proses penanganan kasus KS/kasus pelanggaran asusila sesuai Qanun Jinayat yang melibatkan anak, dan tantangan yang dihadapi perempuan korban/ anak-keluarga anak pelanggaran asusila

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh perempuan korban/anakkeluarga anak pelanggaran asusila

3. Memetakan para pihak yang terlibat dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS/kasus pelanggaran asusila sesuai Qanun Jinayat yang melibatkan anak, terutama peran aparatur desa dan tokoh perempuan

4. Mendapatkan informasi terkait dengan pandangan aparatur desa dan tokoh perempuan berkenan keadilan dalam pelaksanaan hukum Jinayat

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaan
1Nama:
2Jenis Kelamin:
3Agama:
4Suku:
5Alamat
6Pendidikan
7Pekerjaan:

B. PERTANYAAN WAWANCARA

NoPertanyaanYaTidak
1Berapa banyak kasus KS yang terjadi di Gampong ini, selama 2019 - 2023?
2Umumnya kasus diselesaikan melalui jalur apa? (MS, PN, RJ/Mekanisme adat)
Apakah korban mendapatkan dukungan dari aparatur Gampong dan masyarakat?
Jika ya atau tidak, mengapa?
4Apakah anda mengetahui kasus KS yang dialami oleh (nama korban) pada tahun berapa.......—一
5Bagaimana sikap dan respon anda sebagai Geuchik?
6Bagaimana penanganan kasus KS tersebut?
7Siapa saja yang terlibat dalam proses penanganan kasus tersebut? Dan apa peran yang dilakukan?
8Apakah penanganan kasus tersebut, menggunakan mekanisme
Jinayat?
Peradilan/Pengadilan Negeri?
Mekanisme adat/RJ?
Jika ya atau tidak, mengapa?—

1 Jika Kasus diselesaikan melalui Mekanisme Adat

NoPertanyaanYaYaTidak
1Apa peran anda dalam penanganan kasus KS tersebut?
2Jika kasus ditangani melalui mekanisme adat, bagaimana prosesnya?
3Siapa saja yang terlibat dan apa perannya dalam penanganan kasus KS melalui mekanisme adat?
4Apakah korban KS dikenai sanksi adat?
Dalam bentuk apa?
Atas pertimbangan apa sanksi tersebut diberikan?
Apakah dijalankan oleh korban?
Jika tidak, mengapa?
5Apakah Pelaku KS dikenai sanksi adat?
Dalam bentuk apa?
Atas pertimbangan apa sanksi tersebut diberikan?
Apakah dijalankan oleh pelaku? Jika tidak mengapa?
Apa yang dilakukan aparatur untuk memastikan pelaku menjalankan sanksi tersebut?
6 Apakah ada peraturan adat tentang penanganan kasus KS yang ditujukan untuk
korban dan pelaku? Apakah peraturan ini diimplementasikan?
Apakah peraturan ini diimplementasikan? Apakah ada kendala dalam proses implementasinya?
Jika ada, sebutkan:
7
Apakah korban dimintai pendapat terkait dengan penyelesaian kasus tersebut? 8 Apakah ada ruang yang disediakan untuk korban menolak sanksi tersebut?
9 Apa yang akan dilakukan aparatur desa jika korban menolak/tidak setuju dengan keputusan terkait sanksi tersebut?
8 Jika tidak selesai di tingkat Gampong melalui mekanisme adat, apakah kasus
dilanjutkan ke pihak berwajib? 9 Apakah ada dari aparatur Gompong atau Masyarakat desa yang mendampingi korban saat melapor?
korban saat melapor? 10 Dana yang dibutuhkan menyelenggarakan mekanisme ada tersebut, bersumber dari mana?
10 Dana yang dibutuhkan menyelenggarakan mekanisme ada tersebut, bersumber dari mana?

3. Jika kasus diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah (untuk mekanisme Jinayat)

NoPertanyaanYaTidak
1Siapa (dari perwakilan desa) yang mendampingi korban pada saat melapor ke Kepolisian?
2Apakah anda aktif memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus di polisi, jaksa, pengadilan?
Mohon ceritakan tentang pertanyaan yang diajukan polisi, jaksa, pengadilan?
3Apa putusan hakim untuk kasus tersebut? (jika hukuman cambuk, berapa kali, jika hukuman kurangan, berapa lama)
Cambuk—
Kurungan
4Apakah ada keputusan berkaitan dengan pemenuhan hak korban?
Jika ada, keputusan mengenai apa?
Jika tidak, apakah ada upaya anda untuk mendorong hakim memutuskan pemenuhan hak korban?
Mohon sebutkan
5Apakah ada alokasi anggaran di desa untuk mendampingi korban?
Berapa besar?
6Siapa saja yang terlibat dalam proses ini dan apa perannya?

5. Jika kasus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

NoPertanyaanYaTidak
1Siapa (dari perwakilan desa) yang mendampingi korban pada saat melapor ke Kepolisian?lislan?
2Apakah anda aktif memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus di polisi, jaksa, pengadilan?
Mohon ceritakan tentang pertanyaan yang diajukan polisi, jaksa, pengadilan?
3 4Apa putusan hakim untuk kasus tersebut? (jika hukuman kurangan, berapa lama)
4Apakah ada keputusan berkaitan dengan pemenuhan hak korban?
Jika ada, keputusan mengenai apa?
Jika tidak, apakah ada upaya anda untuk mendorong hakim memutuskan pemenuhan hak korban?
Mohon sebutkan
5Apakah ada alokasi anggaran di desa untuk mendampingi korban?T
Berapa besar?—
6Siapa saja yang terlibat dalam proses ini dan apa perannya?

7. Dampak yang dialami korban/keluarga korban

No 1PertanyaanYaYaTidak
Menurut pandangan anda, apa dampak dari KS tersebut bagi kehidupan korban?
Tidak dapat hidup normal seperti biasa. Seperti apa misalnya?
Tidak dapat bekerja seperti sebelumnya
Tidak dapat melanjutkan pendidikan
Tidak bisa dapat beribadah dengan baik
Terhalang untuk mendapatkan pelayanan publik. Seperti apa persisnya?sisnya?
Dikucilkan masyarakat
Diusir dari tempat tinggal/Gampong
Gangguan kesehatan (fisik, organ reproduksi, psikis), jelaskan.
.. Jelaskan
2 Bagaimana tanggapan warga dan masyarakat terhadap kasus tersebut? Apakah keluarga korban ikut terkena dampak dari kasus tersebut?
Apakah keluarga korban ikut terkena dampak dari kasus tersebut?
Jika ya, seperti apa?
Dikucilkan/ tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan Gampong
Disuruh pindah/diusir dari Gampong
Disuruh membayar denda
Diejek/direndahkan/digunjingkan
(sebutkan)
3Apa saja kerugian yang dialami oleh korban/keluarga korban sebagai dampak dari kasus ini?
4 5 6Apa yang anda lakukan terhadap korban?
Membela dan melindungi
Menyalahkan
Memberikan hukuman (dipukul, dilarang bersosialisasi, dilarang sekolah, diikat, dibedakan perlakuan dengan anak lainnya, dihina sebagai aib keluarga)
Dipaksa kawin dengan pilihan orang tua
Dipaksa kawin dengan pelaku
Diusir dari rumah
Dipindahkan tanpa persetujuan
(sebutkan)
5 kasus seperti ini?Menurut anda bagaimana seharusnya perlakuan masyarakat terhadap korban dalam
6Apakah ada proses pemulihan (fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi, dll)—
yang yang anda fasilitasi untuk korban? Jika ada, dari siapa dan apa bentuknya?
Siapa saja yang terlibat dalam proses pemulihan korban?
Jika tidak ada proses pemulihan, mengapa?
8Apa harapan anda ke depan terkait dengan keadilan bagi korban?

KATEGORINARASUMBER: PARALEGAL/PETUGAS UPTD

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasi terkait dengan peran dan tantangan petugas/pendamping dalam penanganan kasus KS dan pelanggaran asusila dalam Qanun Jinayat yang melibatkan anak

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh korban dan anak yang diduga melakukan pelanggaran asusila dalam masa pendampingan

3. Memetakan para pihak dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS dan pelanggaran asusila dalam Qanun Jinoyat yang melibatkan anak selama proses pendampingan

4. Mendapatkan informasi terkait dengan pandangan dan harapan petugas terkait dengan penerapan Jinayat dan keadilan bagi korban

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaanJawaban
1Nama:
2Jenis Kelamin:
3Usia:
4Pendidikan:
5Jabatan:
6Mobile Phone:
7Alamat Kantor:

B. WAWANCARA

NoPertanyaanYaTidak
1Sudah berapa lama menjadi Paralegal/Petugas UPTD
2Apakah pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (baik training, seminar, diskusi dll) terkait dengan pendampingan?
3Apakah pernah mendapatkan pendidikan/sosialisasi/pelatihan khusus tentang Qanun Jinayat?
=Qanun Jinayat? Apa bentuknya. Kapan, berapa lama dan siapa yang melakukannya?1
4Berapa kasus yang sudah anda dampingi?
4Berapa di antaranya kasus Kekerasan Seksual?
5Siapa yang Anda dampingi?
Korban (perempuan atau anak)
Terdakwa anak untuk kasus Khalwat, ikhtilat, zina, liwat, mushahgah
Terdakwa anak untuk kasus Khalwat, ikhtilat, zina, liwat, mushahgah Keluarga Korban
6Keluarga Korban
6Pada kasus yang anda dampingi, kasus KS umumnya diselesaikan melalui mekanisme apa?me apa?a?
Jinoyat/Mahkamah Syar'iyah
Pengadilan Negeri
7RJ/Mekanisme adat Menurut anda, apa yang melatarbelakangi penyelesaian kasus KS tersebut dengan mekanismeiee
8sebagaimana yang disebutkan di nomor sebelumnya? Jika kasus KS yang diselesaikan melalui mekanisme Jinoyat/Pengadilan, pada tahapan apa anda
mulai mendampingi klien? Pelaporan
Penyelidikan Penyidikan
Penyelidikan Penyidikan
Penyidikan PenuntutanLL
Penuntutan Persidangan
Persidangan
Bandingt
KasasiasitTT
Eksekusikusi
Eksekusi Mediasisi
Mediasi Diversiiasi
Diversi Lainnya:ersi
9Lainnya: Apakah anda pernah mendampingi korban KS yang kasusnya diselesaikan melalui mekanisme adat?korban KS vang kasusnva iselesaikan——
9melalui mekanisme adat? Jika pernah, mengapa anda mau mendampingi?
10
11Apa peran anda sebagai pendamping dalam kasus KS yang diselesaikan melalui mekanisme adat? Apakah menurut anda, mekanisme adat tersebut memberikan rasa keadilan bagi
korban Mengapa?1
12Siapa yang pertama kali menghubungi anda untuk minta bantuan pendampingan?
Korban/keluarga korbanuarga korban
Korban/keluarga korban Keluarga tersangka/Terdakwa—
Keluarga tersangka/Terdakwa
Aparatur desa (Ditempat tinggal korban/terdakwa)
PenyidikTetangga Korban
APHPenyidik
GuruAPH
13Guru/Ustadzah/ustadz
Apakah klien yang Anda dampingi berada dalam tahanan?
KanteJika Ya, dimana klien Anda ditahan?
Kantor WH_
Kantor Polisi
Kantor Jaksa
Kantor Pengadilan/MS
Rumah Tahanan
LaiLembaga Pemasyarakatan
14Lainnya:....
14Apakah korban yang anda dampingi, ada yang dirujuk ke rumah aman? Biasanya rumah aman yang dikelola siapa?
15
16Bagaimana kondisi korban KS selama berada di rumah aman?
16Apakah klien anda pernah diperiksa tanpa Anda dampingi? Jika pernah, apa yang anda lakukan?
17
Apakah klien anda ketika ditahan ada diberikan surat perintah penahanan? (ABH/PBH) Apakah ada pelanggaran terhadap batas waktu penahanan terhadap klien
18Apakah ada pelanggaran terhadap batas waktu penahanan terhadap klien Anda?L
19Dalam kasus yang ada dampingi, apakah ada yang mengajukan penangguhann
penanganan?
Jika pernah, apakah permohonan tersebut dikabulkan? Jika tidak dikabulkan, apa alasan dari penyidik?
Apakah anda diizinkan berkomunikasi setiap saat dengan klien anda yang
20 21Apakah anda diizinkan berkomunikasi setiap saat dengan klien anda yang berada di tahanan? Bagaimana cara anda berkomunikasi dengan klien yang ditahan? (cat utk peneliti: biasanya klien
yang ditahan tidak diizinkan memilki HP)
22 23Apakah perkara klien anda segera diproses secara hukum? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara Jinoyot?
23 24Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara Jinoyot?
24Apakah pernah mendampingi klien yang diproses persidangan melalui Jinayat yang selesai dalam 1 hari sidang? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana tanggapan anda tentang alat bukti "pengakuan tersangka" untuk kasus pemerkosaan?
25Bagaimana tanggapan anda tentang alat bukti "pengakuan tersangka" untuk kasus zina?
26 27Apakah selama proses persidangan ada tekanan yang diberikan kepada anda
dan klien anda? Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya?
28Berapa lama rentang waktu dari putusan pengadilan ke eksekusi?
29Jika cambuk, apakah anda menghadiri eksekusinya?
29 30Jika cambuk, apakah anda menghadiri eksekusinya? Bagaimana tanggapan anda tentang proses eksekusi tersebut?
31Apakah anda pernah terlibat dalam proses reintegrasi (pemulangan) klien andaT
32dengan masyarakat atau korban? Bagaimana prosesnya? Apakah anda pernah menolak untuk mendampingi/menerima korban perkara Jinayat?
Jinayat? Mengapa?—
33Menurut anda penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan, mana yang lebih efektif dan adil serta memberi perlindungan hak korban? Mengapa?
34Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari proses penyelesaian yang mengikuti QAJ?
35Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dari segi substansi dan dalam pelaksanaan QJ untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum?

KATEGORINARASUMBER: JPU PENUNTUT UMUM/JPU

TUJUAN WAWANCARA:

1. Mendapatkan informasiterkait penanganan kasus KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat dan tantangan yang dihadapi JPU

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh korban dan anak yang diduga melakukan pelanggaran asusila dalam masa penanganan JPU

3. Memetakan para pihak yang terlibat dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat dalam masa penanganan oleh JPU

4. Mendapatkan informasi terkait dengan pandangan dan harapan JPU terkait implementasi Jinayat dan keadilan bagi korban

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaan
1Nama:
2Tempat/Tgl Lahir:
3Jenis Kelamin:
4Agama:
5Suku:
6Alamat:
7Pendidikan
8Pekerjaan:
9Jabatan
10Pangkat/Golongan

B. PERTANYAAN WAWANCARA

No Pertanyaan
Kekerasan Seksual (pemerkosaan dan pelecehan seksual)
1Apakah sudah pernah mendapat penguatan kapasitas tentang UU TPKS?—
KapanKapan dan siapa yang memberikan?
2Apakah tersedia program bagi JPU untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan JPU dalam pelaksanaan QJ?
3Apakah ada kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang ditangani dengan menggunakan UU TPKS?
Jika tidak, mengapa?
4Ada berapa banyak kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang dibawa ke pengadilan oleh ke JPU-an dalam kurun waktu 2019-2022?
5Berapa persen pelaku KS yang mendapat vonis:
Cambuk
Kurungan Penjara
Bebas
6 7Apakah ada kasus perkosaan yang penyelesaiannya menggunakan mekanisme sumpah? Apakah ada proses penilaian personal untuk mendukung kesaksian korban yang
7Apakah ada proses penilaian personal untuk mendukung kesaksian korban yang disabilitas, dipengadilan? (PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; penilaian personal bisa keluarga dekat, keluarga inti, pendamping, organisasi disabilitas, atau lainnya)
8Butuh waktu berapa lama untuk menyusun penuntutan setelah berkas penyidikan lengkap?ap?
9Apakah JPU mengalami kesulitan dalam membangun dakwaan? Jika ya, dalam hal apa dan bagaimana cara menyelesaikannya?
10Apa saja yang menjadi pertimbangan JPU dalam memilih bentuk dakwaan (tunggal, kumulatif,
10alternatif, subsideritas atau kombinasi) dan pasal yang didakwakan?
11Alat bukti apa saja yang sering diajukan ke persidangan? Mengapa?
12Apa yang menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan jumlah hukuman yang dituntut?
13Jika ada perbedaaan berat ringannya tuntutan apa faktor penyebabnya?
14Apakah pernah JPU mencantumkan tuntutan restitusi dan/atau kompensasi dalam kasus perkosaan? Mengapa?
15Apakah JPU ada berkomunikasi dengan korban mengenai:
bentuk dan berat hukuman
bentuk dan jumlah kerugian
bentuk pemulihan dan restitusi
16proses peradilan dan perkembangannya
Dalam rangka persidangan, berapa hari sebelum waktu sidang JPU akan memberitahu terdakwa dan saksi (dan korban, dalam kasus perkosaan atau pelecehan seksual) tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan?
17Apakah ada kesulitan/kendala yang pernah anda alami pada proses ini? Jika ada, bagaimana hal itu diselesaikan?
Jika ada, bagaimana hal itu diselesaikan?
18Apakah pernah putusan hakim pernah berbeda dengan tuntutan JPU?
Apakah pernah putusan hakim pernah berbeda dengan tuntutan JPU? Jika ada beberapa kasus, kasus apa yang paling mencolok? Mengapa?
19Apakah JPU pernah mengajukan Banding untuk kasus perkosaan dan
Apakah JPU pernah mengajukan Banding untuk kasus perkosaan dan pelecehan seksual? Mengapa?
20Bagaimana putusan bandingnya?
Apakah pernah ada putusan yang memuat hak pada restitusi dan/atau kompensasi untuk korban? Jika tidak, mengapa?
21Bagaimana pendapat Anda mengenai kedudukan sumpah tertuduh (Psl. 55 dan 56) dalam
persidangan kasus tindak perkosaan? Bagaimana celah hukum ini dapat diminimalisir untuk tujuan keadilan bagi korban?
22Berapa lama waktu rata-rata yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi hukuman setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap?
Lputusan yang berkekuatan hukum tetap?
Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan hukuman?
Jika ada, bagaimana bentuk kerjasamanya?
24Bagaimana proses pelaksanaan hukuman berupa denda?
25Bagaimana proses pelaksanaan pidana penjara?
26Bagaimana prosesnya jika putusannya adalah cambuk?
27Apakah PERGUB No. 5/2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan eksekusi terkait cambuk?_
Jika tidak, mengapa?
28Bagaimana pelaksanaan restitusi dan kompensasi?
29Bagaimana memastikan bahwa hal ini terselenggara?
Bagaimana pendapat JPU terkait dengan mekanisme QJ dan KUHP dalam penanganan pelaku pemerkosaan, dalam kaitan lebih memberikan rasa keadilan kepada korban dan rasa jera kepada pelaku?dan rasa jeraepao
30Mengapa?
Bagaimana JPU memastikan agar korban tidak mengalami intimidasi, trauma berulang ataupun kerentanan kembali yang diakibatkan oleh integrasi pelaku dalam masyarakat?rakat?upun
MekaMekanisme apa yang sudah dibangun?
Pelanggaran AsusilaL
31pengadilan oleh ke JPU-an dalam kurun waktu 2019-2022?Ada berapa banyak kasus pelanggaran asusila (anak) dalam perkara Jingyat yang dibawa kelibawa k
32Berapa kira-kira usia anak yang melakukan pelanggaran tersebut? (usia ≥14 tahun ke atas, boleh diajukan ke pengadilan, usia <14 tahun ke bawah diupayakan melalui diversi)as, bole
33 CambukBerapa persen pelaku ABH yang mendapat vonis:
buk
Kurungan Penjara
Bebas
34 Apakah ada ABH yang ditahan selama proses persidangan berlangsung? Dimana biasanya penempatan ABH?sung?
35Dimana biasanya penempatan ABH? Bagaimana kondisi psikologis ABH pada saat persidangan berlangsung, apakah ada
Bagaimana kondisi psikologis ABH pada saat persidangan berlangsung, apakah ada pendampingan khusus saat kondisi psikologisnya sedang tidak stabil?
36Apakah ada penilaian personal yang diberikan kepada ABH yang disabilitas untuk mendukung kesaksiannya pada proses peradilan? (PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan)
37Bagaimana cara Anda memastikan bahwa alat bukti "peng-gakuan tersangka" tidak diperoleh dengan paksaan dan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah?ak diperolchpleh
38Berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyusun penuntutan setelah berkas penyidikan lengkap?berkas
39Apakah JPU mengalami kesulitan dalam membangun dakwaan? Jika ya, dalam hal apa dan bagaimana cara menyelesaikannya?
Jika ya, dalam hal apa dan bagaimana cara menyelesaikannya?
40Apa saja yang menjadi pertimbangan JPU dalam memilih bentuk dakwaan (tunggal, kumulatif, alternatif, subsideritas atau kombinasi) dan pasal yang didakwakan?
41Alat bukti apa saja yang sering diajukan ke persidangan? Mengapa ? Apa yang menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan jumlah hukuman yang dituntut? Jika ada
42 43Apa yang menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan jumlah hukuman yang dituntut? Jika ada perbedaaan berat ringannya tuntutan apa faktor penyebabnya? Apakah Pedoman Jaksa Agung No. 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi
43Apakah Pedoman Jaksa Agung No. 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan pidana, menjadi pertambangan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak? Jika tidak, mengapa?
44Berapa hari sebelum persidangan, JPU akan memberitahu terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan?
45Adakah kesulitan/kendala yang pernah anda alami pada proses ini?
JiJika ada, bagaimana hal itu diselesaikan?
46Berapa lama waktu rata-rata yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi hukuman setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap?man setelaelah ada
47Dalam hal hukuman berupa denda, bagaimana proses pelaksanaannya?
48Dalam hal pidana penjara, bagaimana proses pelaksanaannya ?
49Bagaimana prosesnya jika putusannya adalah cambuk?
50Apakah PERGUB No. 5/2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan eksekusi terkait cambuk?
51Jika tidak, mengapa? Bagaimana JPU memastikan seluruh prosedur hukum acara dilalui dalam penegakan Qanun
Jinoyah dengan memastikan asas praduga tak bersalah?
52Bagaimana prosedur pengembalian terpidana ABH ke masyarakat? Apakah ada proses penyiapan reintegrasi terpidana?
53 54Apakah ada proses penyiapan reintegrasi terpidana? Apakah ada program khusus yang diberikan kepada ABH terpidana agar tidak
54Apakah ada program khusus yang diberikan kepada ABH terpidana agar tidak mengulang tindakannya dan dapat terpantau dampak cambuk terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikisnya paska eksekusi
55Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah proses penanganan pelanggaran asusila menggunakan Jinoyat, lebih memberi keadilan bagi pelaku anak/ABH?
56Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah proses penanganan pelanggaran asusila menggunakan Jinoyat, lebih efektif menimbulkan rasa jera bagi pelaku anak/ABH? Mengapa?

KATEGORINARASUMBER: PETUGAS RUMAH AMAN/SEMENTARA

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasi terkait dengan peran dan tantangan petugas rumah aman/sementara dalam penanganan kasus KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh korban dan anak yang diduga melakukan pelanggaran asusila selama berada di rumah aman/sementara

3. Memetakan para pihak dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat selama di rumah aman/sementara

4. Mendapatkan informasi terkait dengan pandangan dan harapan petugas terkait dengan penanganan korban

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaanJawaban
1Nama:
2Jenis Kelamin:
3Usia:
4Pendidikan:
5Jabatan:
6Mobile Phone:
7Alamat Kantor:

B. WAWANCARA

NoPertanyaanYaTidak
1.Berapa lama anda bertugas di rumah aman/sementara?
2.Apakah pernah mendapatkan dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas?一
Kegiatan tersebut membahas tentang apa?
Siapa yang menyelenggarakan? Dan Kapan anda ikut dalam kegiatan tersebut?
3.Selama anda bertugas, sudah berapa banyak orang yang menetap di Rumah Aman/Sementara ini
4.Apakah anda tahu apa yang dialami oleh orang tersebut?T
Apa statusnya, korban atau pelaku/pelanggar?
Bagaimana anda mendapatkan informasi tersebut?
Siapa yang mengantar korban ke Rumah Aman/Sementara?
6.Siapa yang mengantar pelaku/pelanggar ke Rumah Aman/Sementara?
Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh yang mengantar korban?
Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh yang mengantar korban? Boleh anda sebutkan?
Boleh anda sebutkan?
Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh yang mengantar korban? Boleh anda sebutkan?
7.Tolong anda ceritakan secara umum bagaimana kondisi korban yang berada di Rumah Aman/ Sementara ini?
Sementara ini? Tolong anda ceritakan secara umum bagaimana kondisi korban yang berada di Rumah Aman/ Sementara ini?
8.Apakah di antara orang yang berada di Rumah Aman/Sementara, ada yang mencoba lari?
mencoba lari? Apakah di antara orang yang berada di Rumah Aman/Sementara, ada yang mencoba bunuh diri?
9.Apa saja yang anda lakukan selama ada orang yang berada di Rumah Aman/Sementara?
10.Siapa yang mendanai seluruh kebutuhan rumah aman pada saat ada korban yang dititipkan?
11.Apa kendala yang anda hadapi selama ini untuk mengelola rumah aman dan menjaga korban?
12.Apa harapan/pandangan anda ke depan untuk memastikan keadilan bagi korban atau pelaku/anak yang melakukan pelanggaran asusila?

KATEGORINARASUMBER: PENYIDIK POLRI/WH

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus KS dan pelanggaran asusila sesuai Qanun Jinayat yang melibatkan anak-anak dan tantangan yang dihadapi APH

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh korban dan anak yang diduga melakukan pelanggaran asusila

3. Memetakan para pihak yang terlibat dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat

4. Mendapatkan informasi terkait dengan pandangan dan harapan JPU terkait implementasi Jinayat dan keadilan bagi korban

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaan
1Nama:
2Tempat/Tgl Lahir:
3Jenis Kelamin:
4Agama:
5Suku:
6Alamat:
7Pendidikan
8Pekerjaan:
9Jabatan
10Pangkat/Golongan

B. PERTANYAAN WAWANCARA

NoPertanyaanYaTidakTidak
1Apakah pernah menerima pembinaan khusus untuk penegakan QJ?
Jika pernah, oleh siapa dan kapan?
2Apakah pernah menerima pembinaan terkait UU TPKS?
3Jika pernah, oleh siapa dan kapan?
3 −2022)Berapa banyak kasus KS yang ditangani dalam kurun waktu tiga tahun (minta data mulai tahun 2019
4Apakah semua kasus tersebut diselesaikan di pengadilan? Jika lebih banyak yang tidak sampai ke pengadilan, apa yang menjadi tantangannya
5Jika lebih banyak yang tidak sampai ke pengadilan, apa yang menjadi tantangannya Apakah pernah memproses kasus kekerasan seksual dengan menggunakan
5Apakah pernah memproses kasus kekerasan seksual dengan menggunakan UU TPKS? Jika tidak, mengapa?
6Jika tidak, mengapa? Apakah pernah mendapat informasi tentang Surat Telegram yang ditujukan
7Apakah pernah mendapat informasi tentang Surat Telegram yang ditujukan kepada Kapolda informasi/perintah melalui telegram Kapolri nomor ST/1292/VI/ RES.124/2022 tentang penyidikan kasus KS dengan UU TPKS? Dari mana biasanya informasi awal tentang adanya KS?
7Dari mana biasanya informasi awal tentang adanya KS? Laporan dari korban atau keluarga korban
Laporan dari korban atau keluarga korban
Laporan dari MasyarakatLaporan dari Pendamping
Lapora Laporan dari Masyarakat
Informasi dari MediaInformasi dari Media
Lainnya:
8Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyidik?
8Mempertanyakan bukti dari pelapor
MenangMenangkap pelaku一
MenMengumpulkan alat bukti/saksi-saksi
Memeriksa TKP
9Siapa yang melakukan BAP pada korban KS? (catatan TA: laki-laki atau perempuan)
10Berapa lama proses BAP dilakukan? (paling lama berapa, paling singkat berapa?)
11Bagaimana kondisi korban pada saat BAP?
12Jika tidak stabil secara emosional, apakah BAP tetap dilanjutkan?
13Apa yang diupayakan oleh penyidik untuk menenangkan korban? (bisa jadi menghadirkan psikolog
14atau membiarkan pendamping tetap mendampingi korban) Dalam hal bukti awal yang diberikan korban tidak memadai, apa yang dilakukan oleh Penyidik?
15Apakah semua pelaku KS akan ditahan oleh Penyidik?
16Apakah ada upaya damai yang didorong oleh penyidik?TT
17Apa peran penyidik dalam proses mediasi ini?
18Siapa saja yang terlibat dalam proses damai ini? Dan apa saja peran?
19Apa yang diperoleh korban dari proses damai ini?
20Sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku?
21Jika pelaku KS mengajukan penangguhan penahanan, apa yang menjadi pertimbangan penyidik
22untuk mengabulkan atau menolak? Jika penangguhan penahanan dikabulkan, apakah korban diberitahukan?
22Jika penangguhan penahanan dikabulkan, apakah korban diberitahukan? Jika tidak, mengapa?
Jika tidak, mengapa? Apakah penyidik menyampaikan tentang hak restitusi kepada korban yang
23Apakah penyidik menyampaikan tentang hak restitusi kepada korban yang penanganannnya menggunakan Jinoyat? Jika tidak, mengapa?
24Jika tidak, mengapa? Bagaimana penyidik memastikan pemenuhan hak korban, terkait dengan:
24 Kerahasiaan identitasBagaimana penyidik memastikan pemenuhan hak korban, terkait dengan: Kerahasiaan identitas
Kerahasiaan identitas Mendapatkan identitas baru bila dibutuhkan
Medap eMendapatkan identitas baru bila dibutuhkan
Mendapatkan perlindungan keselamatanMendapatkan perlindungan keselamatan
Mendapatkan perlindungan keselamatan Mendapatkan akses pada layanan kesehatan jika dibutuhkanMendapatkan akses pada layanan kesehatan jika dibutuhkan
Mendapatkan akses pada layanan kesehatan jika dibutuhkan Mendapatkan fasilitas transportasi dalam persidangan desenatan jika dibutnan
penerjemah bahasa isyarat)Mendapatkan fasilitas transportasi dalam persidangan Mendapatkan pendampingan atau akomodasi yang layak (termasuk
Mendapatkan pendampingan atau akomodasi yang layak (termasuk penerjemah bahasa isyarat)
Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus Mendapatkan akses terhadap semua dokumen Peradilan (dokumen dakwaan,
Mendapatkan akses terhadap semua dokumen Peradilan (dokumen dakwaan, tuntutan, hasil putusan, proses Peradilan, penanganan dan perkembangan kasus, rekam medis, pelaksanaan eksekusi putusan)
25Apa yang menjadi pertambangan penyidik dalam melakukan SP3 kasus KS?
Jika direspon karena alat bukti minim, upaya apa yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan ketersediaan alat bukti dimaksud?
26Dari mana biasanya informasi awal tentang adanya pelanggaran asusila?
Laporan dari Masyarakat
RaziaT
Tertangkap tangan1
Tertangkap tangan Targer Opertasi1
fo Targer Opertasi1
Lainnya:Informasi dari Media
27Dari kasus pelanggaran asusila yang ditangani, berapa persen yang para pihaknya adalah anak- anak
28Berapa kira-kira usia anak yang melakukan pelanggaran tersebut? (usia ≥14 tahun ke atas, boleh diajukan ke pengadilan, usia <14 tahun ke bawah diupayakan melalui diversi)atas, boleboleh
29Untuk tindak pidana apa saja pelanggaran yang dilakukan? Khalwat
Untuk tindak pidana apa saja pelanggaran yang dilakukan? Khalwat ikhtilat
ikhtilattT
zinaaTT
livoth
mliwath musahaqah
30musahaqah Tindakan apa yang dilakukan terhadap anak tersebut?
31Apakah ada upaya damai yang didorong oleh penyidik?
32Apakah ada upaya damai yang didorong oleh penyidik? Siapa saja yang terlibat dalam proses damai ini?
33Apa yang diperoleh korban dari proses damai ini?
34Sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku?
35Jika proses mediasi tidak berhasil, apakah yang dilakukan oleh penyidik?
Apakah anak-anak yang melakukan pelanggaran asusila tersebut ditahan?
36Apakah anak-anak yang melakukan pelanggaran asusila tersebut ditahan?
37Apa yang menjadi pertimbangan penyidik untuk mengabulkan atau menolak penangguhan penahanan?
38Bagaimana kondisi anak-anak tersebut pada saat BAP?
39Jika tidak stabil secara emosional, apakah BAP tetap dilanjutkan?
40Apa yang diupayakan oleh penyidik untuk menenangkan anak-anak tersebut? (bisa jadi menghadirkan psikolog atau membiarkan pendamping tetap mendampingi korban)
41Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah proses penanganan kasus KS menggunakan Jinayat, lebih memberi keadilan dan melindungi korban KS?
42Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah proses penanganan pelanggaran asusila menggunakan Jinoyat, lebih memberi keadilan bagi pelaku anak/ABH?
43Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah proses penanganan pelanggaran asusila menggunakan Jinoyat, lebih efektif menimbulkan rasa jera bagi pelaku anak/ABH? Mengapa?

KATEGORINARASUMBER: HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH (MS)

Tujuan Wawancara:

1. Mendapatkan informasiterkait penanganan kasus KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat dan tantangan yang dihadapi Hakim dalam proses peradilan

2. Mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang dialami oleh korban dan anak yang diduga melakukan pelanggaran asusila dalam proses peradilan

3. Memetakan para pihak yang terlibat dan peran yang dilakukan dalam proses penanganan KS dan pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam Qanun Jinayat dalam proses peradilan

4. Mendapatkan informasiterkait dengan pandangan dan harapan Hakim terkait implementasi Jinayat dan keadilan bagi korban

A. IDENTITAS NARASUMBER

NoPertanyaanRespon Narasumber
1Nama
2Jabatan
3Pendidikan Terakhir
4Jenis kelamin
5Catatan Tambahan Narasumber (pilih salah satu)a. Hakim yang menangani perkara yang diteliti; b. Hakim yang pernah menangani perkara serupa dengan perkara yang diteliti; Hakim yang belum pernah menangani perkara pelanggaran C.

B. PERTANYAAN WAWANCARA

NoPertanyaanYaTTidak
1Apakah ada pembekalan khusus yang didapatkan mengenai Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat?
Apa bentuk pembekalannya, kapan dan berapa lama?
Siapa yang melakukannya?
2Berapa jumlah rata-rata perkara perkosaan dan pelecehan seksual yang ditangani Mahkamah Syar'iyah setiap tahunnya?
3Berapa jumlah kasus perkosaan dan pelecehan seksual sejak tahun 2019-2022? (kalau datanya ditemukan, bisa dipisahkan saja langsung oleh tim lapangan)
4Apakah ada ruang tunggu khusus dan terpisah untuk Saksi Korban Perkosaan dengan pelaku?
5Berapa lama waktu yang dibutuhkan (paling lama dan paling singkat) untuk menyelesaikan 1 perkara perkosaan dan pelecehan seksual (sejak pembacaan dakwaan hingga putusan hakim)?
a. Paling lama
b. Paling singkat
6Apa yang menyebabkan perbedaan waktu penyelesaian antara satu perkara dengan perkara lainnya itu?
7Apakah ada pertimbangan khusus untuk Jarimah pelecehan seksual dan perkosaan yang melibatkan anak? Mohon jelaskan pertambangan dimaksud
8Mohon jelaskan pertambangan dimaksud Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan perkara pelanggaran Hukum Jinoyot
8disidangkan secara terbuka atau tertutup? Perkara pelanggaran Hukum Jinoyot apa saja yang disidangkan secara tertutup?
9 10Perkara pelanggaran Hukum Jinoyot apa saja yang disidangkan secara tertutup? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan jumlah hukuman yang dijatuhkan untuk Jarimah perkosaan dan pelecehan seksual?
10 12Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan jumlah hukuman yang dijatuhkan untuk Jarimah perkosaan dan pelecehan seksual? Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian ketentuan dalam Qanun Hukum Jinoyat dengan UU yang bersifat khusus lainnya? Ketentuan khusus yang mana yang akan digunakan Majelis Hakim dalam
13Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian ketentuan dalam Qanun Hukum Jinoyat dengan UU yang bersifat khusus lainnya? Ketentuan khusus yang mana yang akan digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman? (UU dimaksud terdiri dari UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU TPKS) Mohonjelaskan mengapa?
Mohonjelaskan mengapa? Apakah ada hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual pada
13Apakah ada hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual pada perempuan dewasa yang mendapat hukuman selain cambuk?
perempuan dewasa yang mendapat hukuman selain cambuk? Apa yang menjadi pertambangan dalam menetapkan hukuman cambuk dan kurungan/penjara?
14Apakah menurut anda hal (hukuman cambuk) tersebut sudah memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban?
Mengapa?
15Apakah menurut anda hal (hukuman kurungan/penjara) tersebut sudah memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban?
16Mengapa?
Apakah menurut anda hal (denda dengan mas) tersebut sudah memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban?
Mengapa?
17Apakah ada perkara perkosaan dan pelecehan seksual yang pelakunya di vonis bebas?
18Jika ada, mengapa?
Apa saja regulasi/kebijakan yang menjadi panduan Hakim MS dalam mengadili perkara pelanggaran Hukum Jinoyat selain Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat?
19Apakah ada kasus kekerasan seksual yang Anda sidangkan diminta banding?
a. Jika pernah, dalam kasus apa?
b. Siapa yang meminta pengajuan banding?
20c. Apa alasan yang digunakan untuk pengajuan banding?
(PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum?
21Boleh anda sebutkan kapan kegiatan tersebut? Menurut anda apakah PERMA ini dapat digunakan dalam mengadili perkara
perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jinayat? Jika ya/tidak, mengapa?
22Dalam persidangan perkara Jarimoh perkosaan selama ini, apakah Saksi Korban一
boleh didampingi Penasehat Hukum/Pendamping dalam memberikan keterangan di ruang pengadilan?
23Apakah pernah ada korban Jarimah Perkosaan yang menuntut restitusi?
Jika ada bagaimana prosedurnya?
24Apakah pengajuan ini disetujui/ditetapkan dalam putusan pengadilan?——
Jika ya/tidak, mengapa?—
25Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (cat: focus ke poin C no. 3 huruf a dan b), menjadi rujukan bagi hakim dalam memutuskan hukuman
26dalam kasus pemerkosaan terhadap anak? Apakah anda pernah mendapatkan tekanan atau intimidasi dalam menangani perkara pelanggaran Hukum Jinoyat?—
27Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya?—
28Bagaimana anda menyikapi tekanan/ancaman tersebut?
29Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dari segi substansi, kultur dan budaya hukum dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinoyat, untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum bisa
tercapai? a. Substansi
b. Aparatur Pelaksana—
c. Kultur/Budaya Masyarakat
c. Kultur/Budaya Masyarakat
1Pertanyaan untuk Pelanggaran Asusila yang melibatkan anak Ada berapa kasus pelanggaran asusila yang melibatkan anak dalam periode waktu 2019 - 2022?
2Apakah seluruh Terdakwa dengan ancaman hukuman 60 kali cambuk didampingi oleh Kuasa Hukum saat persidangan? (Perlu ada penjelasan tentang mengapa acuannya 60 kali agar tim wawancara
didampingi oleh Kuasa Hukum saat persidangan? (Perlu ada penjelasan tentang mengapa acuannya 60 kali agar tim wawancara paham) Jika tidak, mengapa?
3Dari keseluruhan perkara pelanggaran Hukum Jinoyat yang ditangani MS, berapa persen Terdakwa
yang didampingi Penasehat Hukum pada proses persidangan setiap tahunnya? Apakah ada ruang tunggu khusus dan terpisah untuk terduga kasus asusila yang
4Apakah ada ruang tunggu khusus dan terpisah untuk terduga kasus asusila yang melibatkan anak-anak dengan terdakwa dewasa?
5Apakah ada perkara perkosa yang dalam proses peradilannya diputuskan zina?—
Jika ada, apa yang menjadi pertimbangannya?
6Berapa lama waktu yang dibutuhkan (paling lama dan paling singkat) untuk menyelesaikan 1 perkara pelanggaran asusila yang melibatkan anak (sejak pembacaan dakwaan hingga putusan hakim)?hingga putusan hakim)?
Paling lama
Paling singkat
7Apakah ada pertimbangan khusus untuk pelanggaran asusila yang melibatkan
anak? Mohon sebutkan pertimbangan tersebut?
8Apakah ada tantangan dalam penanganan Perkara yang melibatkan anak?
Bagaimana mengatasi tantangan tersebut?—
9Apakah ada yang perlu diusulkan dalam penerapan Jingyot untuk memastikan keadilan bagi korban/anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pelanggaran
asusila? Jika ada, mohon sebutkan:—