Laporan Pemantauan Papua 2018-2021
POTRET PEREMPUAN DALAM KONFLIK PAPUA: BELUM BERKESUDAHAN (PENGUNGSIAN, RASISME DAN PEREMPUAN PEMBELA HAM)
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
O EUAN IOILAEEN OA NATIMASIOCIVLN ON
EAIAAM) A
LAPORAN PEMANTAUAN PAPUA TAHUN 2018 – 2021
POTRET PEREMPUAN DALAM KONFLIK PAPUA: BELUM BERKESUDAHAN (PENGUNGSIAN, RASISME DAN PEREMPUAN PEMBELA HAM)
@Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Laporan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang untuk memperjualbelikannya. Meskipun demikian, silahkan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak Perempuan korban kekerasan dan pelembagaan pengetahuan dari Perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Editor: Mariana Amiruddin dan Bahrul Fuad
Penulis: Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, Adriana Venny, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Indah Sulastry, Dwi Ayu, Aflina Mustafainah, Novianti, Citra Adelina
Tim Diskusi: Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, Adriana Venny, Saur Tumiur Situmorang, Dewi Kanti, Retty Ratnawati, Soraya Ramli, Indah Sulastry, Novianti, Citra Adelina
Penata letak : Anis Meilani
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan YME, Laporan Pemantauan Papua 2018 – 2021 yang disusun oleh Komnas Perempuan dapat diselesaikan dan sampai ke pembaca. Laporan pendokumentasian yang berjudul, "Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM)" yang memotret beragam pantauan Komnas Perempuan tentang kondisi Papua pasca dua laporan besar sebelumnya yaitu "Stop Sudah" dan "Anyam Noken". Pada laporan pertama, merupakan potret kondisi perempuan dalam pusaran konflik di Papua selama 1963-2009 dan proses penggarapannya dikerjakan sejak 2007 hingga 2009. Laporan kedua adalah hasil pendokumentasian pemenuhan hak-hak EKOSOB terhadap perempuan di Papua dan memotret kondisi perempuan Papua sepanjang tahun 2012-2014. Laporan terakhir ini, adalah kerja-kerja yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Komnas Perempuan dalam merespon konflik di Papua, khususnya terhadap perempuan, yang menginformasikan tentang berbagai persoalan (carut-marut) diantaranya tentang pengungsian Nduga, rasisme dan stigma terhadap orang asli Papua, serta peristiwa penangkapan para aktivis pembela HAM. Laporan ini memotret betapa konflikkonflik di Papua seperti tidak berkesudahan. Komnas Perempuan melihat bahwa Pertama, penanganan konflik yang hanya bertumpu pada pendekatan keamanan-pertahanan. Perbedaan persepsi yang berhadap-hadapan, antara potensi ancaman disintegrasi dan gangguan keamanan-ketertiban dan persepsi perjuangan aspirasi sejumlah masyarakat lokal yang beragam, turut membuat runyam persoalan. Terlebih bila perjuangan itu dilakukan dengan cara bersenjata.
Kedua, pendekatan politik yang hingga kini terbukti belum efektif dalam penanganan konflik di Papua yang belum menyentuh akar konflik . Ketiga, hingga kini belum ditemui pendekatan holistik dalam menemukan dan menangani akar konflik di Papua. Termasuk menempatkan pendekatan dialogis dari dimensi HAM, kemanusiaan hingga kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dalam penanganan akar konflik di Papua. Intensitas konflik yang terjadi jelas mengorbankan masyarakat sipil, tidak terkecuali perempuan dalam kondisi mereka yang sangat rentan. Laporan ini menggambarkan lebih jauh bagaimana kondisi perempuan di Papua, terpaksa harus mengungsi demi keamanan mereka lantaran konflik bersenjata yang sempat terjadi di sejumlah distrik. Efek trauma dan psikologi hingga kini masih menghantui sejumlah perempuan di Papua yang berada di pusaran konflik. Bahkan trauma yang dirasakan perempuan Papua, lebih dahsyat daripada bencana alam, ditambah lagi minimnya upaya memulihkan rasa trauma dan penanganan terhadap kaum perempuan di Papua oleh otoritas pemerintah dan institusi terkait. Para perempuan pengungsi harus tinggal di lokasi pengungsian di mana sarana dan prasarana, dukungan logistik serta hak-hak dasar lainnya tidak memadai.
Pada kesempatan itu, perkenankan kami untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan laporan ini. Tentunya, laporan ini masih jauh dari sempurna. Itu sebabnya, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan laporan ini.
Besar harapan kami dan tentu kita semua, agar kedamaian di bumi Papua dapat nyata terjadi dan tidak lagi ada konflik bersenjata yang berdampak pada masyarakat sipil, terkhusus perempuan. Demikian laporan ini kami sajikan. Sekali lagi, atas atensi dan apresiasi seluruh pihak kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Januari 2025
Mariana Amiruddin
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI. DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Pemantauan 8 1.3. Tujuan Pemantauan 9 9 1.4. Lokasi dan Waktu Pemantauar 1.5. Pendekatan dan Metodologi Pemantaua 10 1.6. Keterbatasan Pemantauan .11 BAB II KERANGKA KERJA/ INSTRUMEN HAM .13 2.1. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL .13 2.1.1 UDHR/ DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) tahun 1948. ..13 2.1.2 CERD (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) tahun 1965. .13 2.1.3 Konvensi Hak Sipil dan Politik (tahun 1966). ..14 2.1.4 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (tahun 1966) .14 2.1.5 CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979. 15 2.1.6 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (tahun 1984). .16 2.1.7 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (UNSCR 1325) berikut turunannya (tahun 2000).. ...16 2.1.8 Panduan PBB tentang Pengungsi Dalam Negeri .... ..16 2.1.9 UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) tahun 2007...... 16 ..17 2.1.10 Bangkok Rules tentang Hak Tahanan Perempuan, tahun 2010. 2.1.11 Rekomendasi Majelis Umum PBB tentang Keamanan Insani (Human Security), 2012. .17 2.1.12 Rekomendasi Umum (General Recommendation) No. 30 dari Komite CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) tentang Perempuan di Situasi Konflik (tahun 2013)......... 18 2.1.13 Rekomendasi Umum No. 35 CEDAW tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (tahun 2017). ..18 2.1.14 Rekomendasi Umum No. 36 tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan ..18 atas Pendidikan..
2.1.15 Deklarasi Marakesh tentang Perlindungan Pembela HAM (tahun 2019)......... 19 2.1.16 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat atau Declaration on the rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (2007), A/RES/61/295. ..19 2.2. INSTRUMEN HAM NASIONAL .20 2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945. ..20 2.2.2 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). .20 2.2.3 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau ..21 Merendahkan Martabat Manusia... 2.2.4 UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.. .22 2.2.5 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. .22 2.2.6 UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social ...23 and Cultural Rights – ICESCR) tahun 1966 2.2.7 UU No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ..23 2.2.8 UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik.. .23 2.3.1 UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. .24 2.3.2 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. .25 2.3.3 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. .25 2.3.4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ......25 2.3.5 Peraturan Presiden No.18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. ..26 2.3.6 Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ..26 BAB III TEMUAN. .27 A. KONFLIK NDUGA .27 3.1 Gambaran Singkat Kabupaten Nduga .27 3.2 Kronologis Singkat Konflik Nduga .28 3.3 Situasi Umum Pengungsian. .30 .30 3.3.1 Sekolah Darurat di Pengungsian 3.3.2 Keamanan dan Rasa Aman Pengungs .30 3.4 Pengungsi Dan Lokasi Pengungsian. .31 3.4.1 Pengungsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya .31
3.5 Pengalaman Pengungsi .32 3.6 Penanganan Pengungsi. .35 .35 3.6.1 Masyarakat Sipil. 3.6.2 Pemerintah Kabupaten dan Provinsi .37 3.7 Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR P) .41 B. PENYERANGAN ASRAMA MAHASISWA SURABA .42 3.8 Latar Belakang. .42 3.9 Waktu dan Lokasi Pemantauan ..43 3.10 Temuan Umum. .43 3.10.1 Penyerangan, Stigma Dan Penghinaan Bernuansa Rasisme Terhadap .43 Mahasiswa Papua yang Terus Berulang 3.10.2 Kekerasan dan Penangkapan Paksa. .45 3.10.3 Upaya Konsolidasi Minim Dialog dan Abai akan Partisipasi Korban. ...47 3.10.4 Stigma Organisasi Kiri, Separatis dan bagian OPM dari Otoritas Pemerintah Daerah dan Polda ... ..48 3.10.5 Pengabaian Laporan dan Intimidasi Berlanjut: Krisis Kepercayaan Mahasiswa Papua terhadap Aparat Penegak Hukum.. ..50 3.11 Temuan Khusus: Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM. ..52 3.11.1 Kasus AS: Pelecehan Seksual dan Kriminalisasi. ..52 3.11.2 Kasus VK: Kriminalisasi dan Tuntutan Pengembalian Dana Beasiswa ..53 C. KASUS TAHANAN POLITIK DI MANOKWARI (Papua Barat) .55 3.12 Latar Belakang. ..55 3.12.1 Temuan-temuan. .56 D. KONDISI TAHANAN PEREMPUAN .57 E. Pernyataan Pejabat Publik Papua terkait Konflik di Papua .59 F. TAHANAN POLITIK DI RUTAN PONDOK BAMBU .60 3.13 Pemantauan Kasus dilakukan Komnas Perempuan Bersama Komnas HAN ..60 3.14 Gambaran Umum Rutan Pondok Bambu. ..60 3.14.1 Gambaran Umum SDM, dan Warga Binaan Permasyarakatan ..61 3.15 Tahanan Politik Perempuan: AE. ..62 G. PENANGKAPAN BERDAMPAK TERHADAP HILANGNYA HAK PENDIDIKAN ..63 H. IDENTIFIKASI TEMUAN-TEMUAN ..64 BAB IV DISKRIMINASI BERLAPIS, KEKERASAN BERULANG DAN PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN SITUASI: PENGALAMAN PEREMPUAN PAPUA ...68
A. INDIKASI PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA .74 4.1 Pengabaian Hak Perempuan dan Anak di Pengungsian. ..74 4.2 Pengabaian atas Hak Bebas dari Diskriminasi Berbasis Ras dan Etnis ..77 4.3 Berlanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM) ..78 4.4 Pengabaian Hak Perempuan dalam Tahanan. ...83 4.5 Pengabaian Hak atas Pendidikan ... ..85 4.6 Pengabaian HAM dan Tanggung Jawab Negara akibat Kebijakan Pembangunan dan Peralihan Fungsi Sumber Daya Alam (SDA) serta Pendekatan Keamanan ... ….86 4.7 Pengabaian HAM Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender.. ....89 4.8 Minimnya Layanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. ....89 4.9 Pengabaian Hak Perempuan Asli Papua.. ...92 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...99
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Jumlah Narapidana, Tahanan, dan Lain-lain pada Rutan Pondok Bambu Berdasarkan Kategori. ..63 Tabel 3.2 Subjek yang Dipantau dan Bentuk Kekerasan yang Diterima. .68 Tabel 4.1 Data Situsi Perempuan Berdasarkan Pendekatan Interseksionalitas.. ...70
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Data Kematian Pengungsi Interna. ...35 Gambar 3.2 Jumlah Data Perempuan dan Anak Pengungsi Nduga 2019 ..36 ..67 Gambar 3.3 Linimasa Peristiwa yang Terjadi di Nduga.
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan Mekanisme Nasional Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005. Mandat Komnas Perempuan di antaranya: melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak asasi manusia, serta menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Melalui mandat tersebut Komnas Perempuan dituntut untuk peka dan responsif terhadap berbagai situasi kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, termasuk dalam konteks konflik. Kepekaan dan tindakan responsif tersebut untuk memahami dan menyikapi segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik terkait dengan kekerasan dan diskriminasi yang dialami ketika peristiwa konflik terjadi, maupun dampak dan pelaksanaan penanganannya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Terkait perempuan Papua dalam situasi konflik, pada 2007-2009 Komnas Perempuan bersama Jaringan Pembela HAM Perempuan Papua atas dukungan intensif Majelis Rakyat Papua (MRP) dan International Centre for Transitional Justice (ICTJ), Jakarta melakukan pendokumentasian pola-pola kekerasan yang dialami perempuan Papua pada periode 1963 –2009 yang dimuat dalam Laporan "Stop Sudah". Selain itu, sepanjang tahun 2012 hingga 2014 juga telah dilakukan pendokumentasian kondisi pemenuhan hak-hak EKOSOB perempuan Papua dan pandangan mereka tentang Papua damai. Hasil dokumentasi ini dirangkum dalam Laporan "Anyam Noken Kehidupan". Ini merupakan gambaran bahwa perempuan Papua kerap berada dalam situasi rentan dari masa ke masa dalam berbagai konteks dan fase konflik. Karenanya, Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (LN-HAM) perlu memastikan situasi pemenuhan hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan maupun kebijakan penanganan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan Papua.
Dalam laporan "Stop Sudah"disampaikan lima temuan utama yang membuat kondisi yang membiarkan dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Papua, yakni : 1
1. Pendekatan keamanan oleh negara yang mengedepankan kekerasan untuk melumpuhkan lawan, tanpa ada sanksi yang serius bagi pelaku pelanggaran HAM, termasuk pelaku kekerasan terhadap perempuan;
2. Diskriminasi terhadap perempuan dalam adat dan budaya di Papua mengakibatkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan;
3. Konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari tingkat lokal sampai dengan nasional, menumbuhkan situasi dimana kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan negara maupun kekerasan dalam keluarga, semakin meningkat;
4. Tidak adanya respon dan kemauan politik yang serius dari pihak Pemerintah untuk mengatasi konflik di Papua secara umum, atau masalah kekerasan terhadap perempuan secara khusus;
5. Trauma dan ketidakberdayaan berlapis yang tumpang-tindih tidak tertangani sehingga menimbulkan siklus viktimisasi.
Selanjutnya dalam buku "Stop Sudah" juga dimuat sejumlah rekomendasi kepada berbagai pihak diantaranya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua, Aparat Keamanan serta Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) sebagai berikut2:
1 Stop Sudah , halaman 62-65
1. Pemerintah Pusat agar :
a. meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua, termasuk mengurangi jumlah pasukan yang dikerahkan, mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perempuan, menghukum dan memecat pelaku pelanggaran HAM. Menghapus stigma 'separatis,' 'makar' dan 'subversif' pada pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak perempuan di Papua;
b. melaksanakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sesuai dengan spirit dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, dan dengan kemauan politik, khususnya untuk menjalankan kewajiban mengungkapkan kebenaran dan mengakui kekerasan negara yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan perempuan Papua pada khususnya;
c. melakukan dialog yang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papua sebagaimana telah dan sedang didorong prosesnya oleh sebagian komponen masyarakat, dan memastikan dilibatkannya perempuan sekurang-kurangnya 30% dari peserta dialog tersebut; membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, sesuai mandat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, pasal 45 & 46; dan Undang-Undang pengadilan HAM Berat No. 26 Tahun 2000, serta memastikan diadilinya para pelaku kejahatan berat, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang dialami perempuan Papua;
d. mendorong perlindungan hak-hak perempuan, hak atas kesehatan, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua, serta menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi CEDAW, termasuk melaporkan perkembangan situasi perempuan Papua pada laporan berkala kepada Komite CEDAW dan CERD;
e. membuat suatu Peraturan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM bagi Perempuan Papua Korban Kekerasan Negara;
f. membuat program pemulihan untuk korban, khususnya memberikan pengakuan, reparasi dan rehabilitasi pada korban DOM, menghapus stigma OPM, dan menjalankan berbagai kegiatan pemulihan dan pemberdayaan korban;
g. melaksanakan Undang-Undang PKDRT secara menyeluruh di Papua, termasuk membentuk dan mendukung rumah aman (women's crisis center) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memastikan perlindungan dan keberpihakan polisi pada perempuan korban.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setanah Papua agar menjalankan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan:
a. menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat di lembaga pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan memutuskan untuk kepentingan publik/bersama;
b. membuat regulasi yang mengatur tentang pemulihan perempuan korban kekerasan oleh negara dan memastikan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terlayani sesuai UU yang berlaku;
c. membuat Perdasus dan kebijakan lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuan asli Papua, termasuk memastikan hak perempuan dalam Perdasus perlindungan sumber daya alam (SDA), peradilan adat, akses atas kesejahteraan dan kemandirian ekonomi dan pasar, tenaga kerja, pembatasan minuman keras, hak atas kesehatan perempuan termasuk hak reproduksi tanpa diskriminasi dan paksaan, serta penanganan HIV/AIDS yang komprehensif sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. mengembangkan dan melaksanakan program khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan negara, publik dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk memastikan adanya pemulihan, tempat tinggal, keberlanjutan pendidikan dan kesempatan kerja anak-anak perempuan korban serta akses pada layanan publik lainnya;
e. mengalokasikan dana/anggaran khusus yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan perlindungan HAM perempuan asli Papua.
3. TNI agar mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara:
a. memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya;
b. memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi3 pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual;
c. memasukkan kurikulum khusus dalam pendidikan TNI terkait dengan HAM berbasis gender kepada anggotanya di semua tingkatan, serta membuat kebijakan yang melarang eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan sanksi hukum yang tegas.
4. POLRI agar mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara:
a. memberikan sanksi bagi anggotanya yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya;
b. memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan termasuk perkosaan, KDRT, dan lain-lain berdasarkan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dengan membuat mekanisme dan pendidikan khusus tentang undang-undang tersebut;
memberi pendidikan HAM berbasis gender, serta pengetahuan tentang budaya c. lokal, kepada anggotanya di semua tingkatan.
2 Stop Sudah, halaman 66-68
3 Reparasi adalah kewajiban negara untuk memulihkan korban pelanggaran HAM berat. Bentuk-bentuknya, sebagaimana dinyatakan dalam Panduan Umum PBB adalah termasuk: kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemenuhan kepuasan korban.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar:
a. menindaklanjuti laporan pendokumentasian ini dengan mengembangkan investigasi HAM dan melakukan penyidikan pelanggaran HAM Ad Hoc di Papua;
b. mendorong pemerintah pusat agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua.
6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) agar
a. mendukung pembangunan jaringan rumah aman untuk perempuan di Papua;
b. mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme HAM internasional;
c. ikut memfasilitasi dan mendukung advokasi tindak lanjut rekomendasi Laporan pendokumentasian ini terkait pemenuhan HAM perempuan Papua di tingkat daerah (Papua);
d. mengambil peran memimpin advokasi hak-hak perempuan asli Papua di tingkat nasional dan internasional, khususnya menyangkut penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan peran pemerintah di tingkat nasional;
e. membentuk desk Papua yang harus dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap penanganan masalah-masalah kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua.
Dalam evaluasi 7 tahun laporan "Stop Sudah" yang diadakan oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Kerja Perempuan Pembela HAM Papua (TIKI) di Kantor Pemprov Papua yang dihadiri Kadis PPPA Provinsi Papua dan Dirjen HAM Kemenkumham pada tanggal 31 Mei 2017 direview bersama dan follow up dilakukan oleh masing-masing lembaga penerima rekomendasi. Komnas Perempuan sebagai salah satu penerima rekomendasi dari buku laporan “Stop Sudah" telah melakukan sejumlah hal sebagai berikut:
1. Mendukung pembangunan jaringan rumah aman untuk perempuan di Papua, ditindaklanjuti dengan Mendorong Pemerintah (Kabupaten/kota/Provinsi/ nasional) untuk mendirikan rumah aman bagi korban): Dalam beberapa kali audiensi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) di Provinsi dan beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat, Komnas Perempuan selalu menyampaikan pentingnya pemerintah menyediakan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan. Menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan saat audiensi tersebut, Pemerintah membangun rumah aman di Polda Papua, beberapa kabupaten berkomitmen membangun rumah aman bagi korban (Jayapura, Keerom, Kaimana, Fakfak, Manokwari). Komnas Perempuan mendorong agar rumah aman tidak ditempatkan di lokasi Polda mengingat tak jarang pelaku Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) ada juga dari aparat keamanan sehingga korban merasa tidak aman tinggal di rumah aman yang lokasinya di markas Polda.
2. Mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme HAM internasional: Komnas Perempuan menyampaikan kondisi pemenuhan HAM perempuan Papua dalam laporannya ke berbagai lembaga HAM internasional, antara lain ke Universal Periodic Review (UPR), Komite CEDAW, Komite ECOSOB, Komite ICCPR, Minority Forum.
Menyikapi laporan Komnas Perempuan tersebut, PBB memberikan rekomendasi untuk penanganan masalah HAM Perempuan Papua kepada pemerintah Indonesia. Di nasional Pemerintah memasukkan isu Papua menjadi salah satu Program Prioritas Nasional (PPN).
3. Ikut memfasilitasi dan mendukung advokasi tindak lanjut rekomendasi Laporan pendokumentasian ini terkait pemenuhan HAM perempuan Papua di tingkat daerah (Papua): Bersama MRP dan ICTJ, Komnas Perempuan memfasilitasi penyusunan draft naskah akademis (NA) Perdasus tentang Pemulihan Perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM. DPRP dan Pemprov Papua telah menerbitkan Perdasus No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Perempuan Papua Korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Sayangnya Perdasus No. 1 tahun 2-11 tersebut belum diimplementasikan oleh pemerintah. Selain itu, bersama Jaringan Kerja Pembela HAM Perempuan Papua (Tiki) membangun rumusan 5 tahapan Pemulihan berbasis komunitas dengan metode Anyam Noken dan mengujicobakannya di komunitas korban. Juga, bersama Tiki memfasilitasi FGD di 4 kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk membangun konsep wilayah bebas kekerasan yang merujuk pada substansi Perdasus Papua No. 1 tahun 2011.
4. Mengambil peran memimpin advokasi hak-hak perempuan asli Papua di tingkat nasional dan internasional, khususnya menyangkut penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan peran pemerintah di tingkat nasional: Komnas Perempuan telah menyampaikan laporan "Stop Sudah" kepada Presiden SBY dan Jokowi dan mendorong agar segera menangani kasus kekerasan di Papua dan melakukan pemulihan bagi korban. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ada staf khusus menangani isu Papua khususnya pemulihan korban (pembangunan pasar mama-mama). Selanjutnya, dengan adanya surat dukungan Komnas Perempuan bagi korban, aparat keamanan pelaku kekerasan dihukum maksimal. Bersama Tiki tahun 2012 - 2014 melakukan pendokumentasi kondisi pemenuhan hak EKOSOB perempuan Papua dengan narasumber berkisar 1200 orang yang tersebar di 28 kabupaten di Papua dan Papua Barat, Hasil pendokumentasian tersebut dimuat dalam laporan Anyam Noken Kehidupan. Laporan ini telah disampaikan ke sejumlah Pemda Papua, DPRP Papua, MRP, K/L terkait, dan Presiden Jokowi.
5. Membentuk desk Papua yang harus dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap penanganan masalah-masalah kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua: Dalam masa kerja tahun 2010 – 2015 Komnas Perempuan membentuk unit kerja khusus yakni Gugus Kerja Papua (GK Papua) yang tugas utamanya melakukan pemantauan dan pendokumentasian perkembangan isu HAM Perempuan di Papua. Tahun 2016 GK Papua dibubarkan karena tugas utama tersebut sudah dijalankan dengan adanya dua laporan pendokumentasian yakni Stop Sudah dan Anyam Noken Kehidupan. Selanjutnya Komnas Perempuan lebih fokus pada pemantauan dan mengadvokasi kebijakan pemulihan serta tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan dalam dua laporan pendokumentasian tersebut oleh masing-masing pihak penerima rekomendasi. Oleh karena itu lanjutan kerja-kerja GK Papua diintegrasikan ke sub komisi – sub komisi terkait yakni Pemulihan, Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), serta sub komisi Pemantauan.
Pendokumentasian dalam laporan "Stop Sudah" lebih banyak mencatat pelanggaran hakhak Sipil dan Politik (Sipol) orang asli Papua pada masa konflik, sedangkan dalam buku "Anyam Noken Kehidupan"lebih banyak menggambarkan pengabaian hak-hak ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang terjadi pasca konflik.
Harapan utama dari narasumber pendokumentasian "Anyam Noken Kehidupan" yang berjumlah berkisar 1200 orang tersebut adalah pemenuhan 10 Hak Dasar Perempuan Papua dan memastikan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di Papua sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi PBB 1325.4
Di dalam 10 Hak Dasar Perempuan Papua disebutkan sepuluh hak asasi perempuan yang dilindungi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU nasional lainnya yang perlu menjadi prioritas semua pihak dalam upaya memenuhi hak asasi manusia perempuan Papua. Hak itu meliputi hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan, hak atas hidup dan rasa aman, hak bebas dari diskriminasi dan hak atas perlakuan khusus, hak atas pendidikan dan profesi, hak atas kesehatan dan pemulihan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan, hak ikut mengambil keputusan, hak atas identitas budaya dan adat serta hak berekspresi, serta hak menyatakan pendapat dan membela HAM.
Sementara itu Resolusi 1325 secara khusus memberi peluang untuk memahami dan menangani konflik Papua berdasarkan pengalaman dan pemahaman perempuan. Sebab resolusi 1325 mengakui bahwa dampak konflik terhadap perempuan berbeda dengan lakilaki, dan bahwa perempuan harus menjadi bagian dari resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan. Resolusi 1325 menekankan pentingnya kehadiran perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan, serta mewajibkan negara melibatkan perempuan di garda depan penyelesaian konflik. Resolusi 1325 juga mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam membangun keamanan nasional, serta mensyaratkan partisipasi perempuan dalam semua aspek membangun perdamaian.
Resolusi ini penting dipakai sebagai kerangka kerja normatif memahami dan menangani konflik Papua antara lain, karena pendekatannya yang mengintegrasikan isu HAM perempuan dengan program-program perdamaian dan keamanan. Resolusi 1325 memiliki empat (4) pilar utama yaitu: pemajuan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan pengambilan keputusan; perlindungan hak-hak perempuan dewasa dan anak dari kekerasan dan pelanggaran HAM; pelibatan penuh perempuan dalam mencegah konflik, membangun perdamaian dan pemulihan.
Berlandaskan pada 10 Hak Dasar Perempuan Papua, khususnya pasal 28 UUD 45 tentang Hak Asasi Manusia, serta dengan memakai prinsip-prinsip empat pilar Resolusi 1325 perempuan Papua sebagai narasumber pendokumentasian "Anyam Noken Kehidupan" merekomendasikan pada Pemerintah di tingkat pusat, di Jakarta langkah-langkah mengakhiri kekerasan, penanganan konflik, membangun perdamaian dan keamanan berkelanjutan di tanah Papua sebagai berikut:
1. Memakai pendekatan bottom up dan tidak hanya fokus pada kesepakatan teknis, logistik maupun pembagian kekuasaan dalam menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah perlu melibatkan suara masyarakat sipil termasuk perempuan dan fokus pada agenda mereka, terutama terkait isu kemanusiaan dan kepentingan kelompok perempuan, terutama perempuan di wilayah-wilayah terpencil sebagai kelompok yang paling terpinggirkan dalam proses penanganan konflik Papua.
2. Segera memulai dialog dengan perempuan Papua, sebagai cara untuk mendengar aspirasi dan harapan perempuan tentang penyelesaian konflik Papua, tentang keadilan, pemenuhan HAM, keamanan manusia dan perdamaian berkelanjutan di tanah Papua. Serta melibatkan perempuan di semua level pengambilan keputusan untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan dan membangun perdamaian berkelanjutan di tanah Papua.
3. Membangun dan memperkuat kepercayaan (trust) antara masyarakat dengan Pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan, penegakkan hukum dan keamanan yang berpihak pada hak-hak asasi perempuan asli Papua yang dilindungi Konstitusi; memperkecil kemungkinan atau mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan baru terhadap perempuan Papua; memenuhi hak perempuan Papua dan keluarganya yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu, meliputi hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.
Untuk menindak lanjuti rekomendasi "Anyam Noken Kehidupan" tersebut pada Tahun 2016 – 2017, Komnas Perempuan menggagasi diskusi reguler dengan 10 K/L (KPPPA, Kemensos, KHAM, LPSK, Kemendagri, Kemendes, Kemenkumham, Kemenko PMK Kemenkopolhukam, LIPI) mendorong pengintegrasian program pemulihan bagi perempuan korban dalam program di masing-masing institusi yang bekerja di Papua. Diskusi reguler tersebut difasilitasi secara bergantian sempat berlangsung 6 (enam) putaran yang difasilitasi secara bergantian (Komnas Perempuan, Kemenkumham, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenko PMK). Dari diskusi tersebut itu terbangun persamaan persepsi tentang pentingnya pemulihan bagi perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM dan semua institusi bersepakat untuk memasukkan aspek pemulihan Korban dalam program mereka di Papua. Untuk itu disepakati Komnas Perempuan menyusun Konsep Wilayah Bebas Kekerasan terhadap Perempuan (Konsep WBK). Komnas Perempuan bersama Jaringan Kerja Pembela HAM Perempuan Papua (Tiki) membangun Konsep WBK tersebut dengan melakukan 4 FGD dan telah mengkonsultasikannya dengan berbagai pihak terkait di 4 kabupaten (Jayapura, Keerom, Fakfak dan Kaimana masing-masing 2 kabupaten di Papua dan Papua Barat mengatakan bersedia untuk mengujicobakannya. Namun sampai akhir tahun 2019 hanya Bupati Jayapura yang telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 35 tahun 2019 tentang Wilayah Bebas Kekerasan, 3 kabupaten lainnya Pemkab berjanji akan segera mengadopsi konsep wilayah bebas kekerasan tersebut. Selain itu Konsep WBK tersebut telah disampaikan kepada Kantor Staf Kepresidenan dan BAPPENAS.
Sementara Presiden Jokowi dalam banyak hal memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur dan menunjukkan kepedulian pada mama-mama pasar, namun masalah pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM di Papua belum menjadi prioritas, belum ada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diselesaikan. Bahkan kebijakan pemulihan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pun tak diimplementasikan, misalnya saja Perdasus No. 1 Tahun 2011 Tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Kurangnya perhatian pemerintah pada pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM orang asli Papua semakin jelas dengan 3 (tiga) kasus yang terjadi di tahun 2019 yang dipantau oleh Komnas Perempuan sebagaimana dimuat dalam laporan ini.
Misalnya saja kejadian pada akhir Desember 2018, di Bukit Tabi, kabupaten Nduga, provinsi Papua terjadi penembakan terhadap karyawan P.T. Istaka Karya yang tengah mengerjakan pembangunan jembatan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Dalam konflik tersebut warga sipil turut menjadi sasaran penyisiran, pemukulan oleh aparat keamanan. Rumah warga ada yang dibakar, warga sipil ada yang cedera karena penembakan saat konflik bersenjata tersebut. Kondisi mencekam tersebut membuat warga Nduga ketakutan dan merasa tidak aman khususnya perempuan dan anak, sehingga mereka mengungsi ke sejumlah wilayah di sekitar Nduga.
Konflik di Nduga masih berlanjut sampai awal 2019, pemerintah pusat terus menambah pasukan keamanan dan eskalasi konflik semakin meningkat. Menyikapi kasus Nduga tersebut, Komnas Perempuan pada 26 – 29 Maret 2019 melakukan pemantauan terhadap situasi pengungsi yang berada di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mendampingi pengungsi di Wamena juga yang concern pada isu Papua, baik di Papua maupun di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, diperoleh sejumlah informasi tentang situasi konflik Nduga dan pengungsi yang kondisinya memprihatinkan. Namun belum tuntas proses penanganan pengungsi yang tengah dibangun bersama sejumlah pihak baik di Papua maupun di tingkat nasional dengan mengurai tantangan penanganannya, pada Agustus 2019, pecah konflik di sejumlah wilayah di Papua, diantaranya; Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Wamena. Konflik tersebut dipicu adanya penghinaan bernuansa rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Asrama Kalasan Surabaya yang menyebabkan 2.047 mahasiswa asal Papua terpaksa pulang ke Papua karena merasa tidak aman, sedangkan di Wamena sebanyak 7.339 warga pendatang meninggalkan Wamena karena alasan keamanan.5
Menyikapi situasi tersebut, Komnas Perempuan kembali melakukan pemantauan pada 13- 15 Oktober 2019, 3-5 Desember 2019 dan 14 Februari 2020 dengan melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah diantaranya; Manokwari, Surabaya dan Jakarta dimana terdapat sejumlah aktivis Papua ditahan, termasuk perempuan. Sebelum pemantauan dilakukan, terkait konflik di sejumlah wilayah di Papua, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari jejaring masyarakat sipil di Jakarta yang memiliki perhatian pada Papua. Dalam pertemuan tersebut Komnas Perempuan diminta untuk melakukan pemantauan kekerasan terhadap perempuan dan Perempuan Pembela HAM yang terjadi dalam rentetan peristiwa konflik tersebut. Pelaksanaan pemantauan ini diputuskan dalam Sidang Komisi Paripurna Khusus pada tanggal 2 September 2019, serta Sidang Komisi Paripurna yang diadakan pada 8-9 Oktober 2019.
Meski kedua insiden konflik ini berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda, namun melihat intensitas konflik di Papua yang hampir tidak pernah surut yang juga berdampak luas terhadap masyarakat sipil, Komnas Perempuan berpandangan bahwa kedua peristiwa konflik tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan dari peristiwa kekerasan di Papua yang terjadi di sepanjang tahun 2019. Laporan pelaksanaan pemantauan 2 (dua) kasus inipun disusun menjadi satu kesatuan dalam buku laporan ini yang diberi judul, Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM).
4 Lihat Anyam Noken Kehidupan, hal 81-94
1.2. Dasar Pemantauan
Pemantauan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas Komnas Perempuan menjalankan mandatnya yaitu; melakukan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan merekomendasikan langkah-langkah pertanggungjawaban dan penanganan konflik dan pasca konflik yang harus ditempuh oleh pemerintah dan para pihak terkait.
Pemantauan ini juga dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM), dimana situasi yang dialami oleh masyarakat Papua tidak semata-mata dilihat sebagai dampak konflik namun harus dikaji lebih dalam menggunakan pemahaman dan kerangka pemenuhan HAM. Pemahaman ini didasarkan pada landasan hukum yakni instrumen HAM baik nasional maupun internasional, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
3. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993)
4. International Convention on Population and Development (ICPD 1994)
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) yo Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UNSCR 1325 atau Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
10. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
11. Perdasus Papua No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM
12. PERKAB Jayapura NO. 35/2019 tentang Wilayah Percontohan Bebas Kekerasan
5 Hal 82, Laporan Tahunan 2019 KOMNAS HAM
1.3. Tujuan Pemantauan
Sesuai dengan mandat Komnas Perempuan pemantauan ini bertujuan untuk:
1. Mendapatkan informasi awal mengenai kondisi masyarakat yang mengungsi terutama perempuan dan anak-anak, guna mendorong penanganan dan perlindungan segera terutama pemenuhan hak-hak dasarnya selama di pengungsian
2. Menemukenali pola kerentanan Perempuan Pembela HAM ( dalam 12 tahun terakhir (jangka panjang), terutama di dalam konteks konflik bernuansa rasisme di Papua dan Papua Barat
3. Memperkuat pengetahuan publik maupun negara tentang kompleksitas kekerasan terhadap perempuan Papua dan kerentanan Perempuan Pembela HAM dalam pendampingan korban serta mengadvokasi konflik bernuansa rasisme
Hasil pemantauan ini ditujukan kepada otoritas terkait, baik pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi di Papua dan Papua Barat maupun Pemerintah Pusat serta untuk memperkuat pengetahuan publik maupun negara untuk perlindungan dan pemenuhan hakhak perempuan di pengungsian, serta perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM dalam penanganan konflik di Papua.
1.4. Lokasi dan Waktu Pemantauan
Pemantauan dilakukan di empat tempat kejadian dan atau tempat dimana Perempuan Pengungsi dan PPHAM berada dan mengalami peristiwa. Pertama pemantauan kondisi perempuan Pengungsi Nduga dilakukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 26 - 29 Maret 2019. Kemudian untuk peristiwa Penyerangan dan Penghinaan bernuansa rasisme pemantauan dilakukan di Surabaya pada tanggal tanggal 13 - 15 Oktober 2019. Selanjutnya untuk kasus kriminalisasi PPHAM dan pemantauan kondisi Perempuan dalam tahanan dilakukan di Rutan Polres Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 3 - 5 Desember 2019 dan di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada tanggal 29 Januari 2020.6
1.5. Pendekatan dan Metodologi Pemantauan
Keseluruhan informasi, analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan serta untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan Pengungsi Nduga dan PPHAM yang mengalami peristiwa dalam penanganan konflik di Papua. Untuk mengumpulkan fakta dan informasi terkait kekerasan dialami serta harapan dari para Perempuan dan anak Pengungsi Nduga serta PPHAM yang mengalami kriminalisasi, dalam pemantauan ini digunakan beberapa metodologi antara lain :
1. Studi kepustakaan (dokumen), pengumpulan data/informasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik, dan gambar terkait pengalaman dan kondisi subyek dan kasus yang di pemantauan: Dalam pemantauan ini dilakukan terhadap dokumen pengaduan korban dan/atau pendamping korban, laporan dari Lembaga-lembaga lain ke komite CEDAW serta instrumen HAM nasional dan internasional yang diduga dilanggar/diabaikan oleh pemerintah dalam proses penangan kasus-kasus yang dipantau tersebut
2. Kelompok Diskusi Terpumpun (Forum Group Discussion/FGD), pengumpulan data/informasi melalui diskusi yang sistematis dan terarah terhadap suatu grup untuk membahas masalah/peristiwa yang dipantau: Untuk peristiwa Penanganan Pengungsi Nduga dilakukan bersama Lembaga Agama dalam hal ini Penatalayan Gereja, relawan/pendamping pengungsi dan pengungsi; terkait peristiwa penyerangan dan penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dilakukan dengan NGO Pendamping; dan terkait peristiwa penangkapan PPHAM dilakukan di Manokwari bersama Jaringan NGO Pembela HAM, Pendamping Korban dan Dewan Adat Papua (DAP).
3. Observasi, pengumpulan data melalui pengamatan ke lokasi tempat dimana subyek pemantauan berada: Untuk kasus Pengungsi Nduga dilakukan di lokasi pengungsian di Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk melihat kondisi sekolah darurat, kondisi beberapa rumah penampungan pengungsi, ketersediaan pangan serta layanan dasar bagi pengungsi. Kemudian terkait kasus kriminalisasi PPHAM di lakukan observasi kondisi Rutan dan tahanan PPHAM di markas Polres Manokwari dan kondisi tahanan PPHAM di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur.
4. Wawancara mendalam, pengumpulan informasi/data melalui tanya jawab secara mendalam, terbuka, dan bebas pada subyek pemantauan yang dilakukan secara tatap muka: Dalam kasus Pengungsi Nduga dilakukan wawancara terhadap relawan pendamping pengungsi serta beberapa pengungsi; kasus Kriminalisasi PPHAM dilakukan pada PPHAM yang menjalani proses hukum di Polres Manokwari dan yang di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
5. Interseksionalitas, pengumpulan data/informasi yang melihat bahwa penindasan yang terjadi atau yang dialami oleh perempuan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (diskriminasi tumpang tindih atau berlapis): Dalam kasus Pengungsi Konflik Nduga, mereka mengalami pengabaian hak atau ketidakadilan karena adanya stigmatisasi sebagai orang Papua, dituduh sebagai bagian dari PNPB, adanya teror dari aparat keamanan. Dalam kasus penyerangan dan penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, mahasiswa tidak mau disuruh oleh petugas kecamatan memasang bendera Merah Putih di depan asrama mereka, kemudian dituduh merusak bendera Merah putih yang berada di selokan di depan asrama mahasiswa. Hal itu kemudian oleh sekelompok ormas dan massa yang tidak dikenal melakukan penyerangan dan penghinaan yang bernuansa rasisme karena mahasiswa tersebut orang Papua. Demikian juga dalam kriminalisasi PPHAM, ada PPHAM yang mengalami pelecehan seksual dan penghinaan karena dia perempuan, ada yang karena rasnya Tionghoa di stigma sebagai antek asing, karena menyuarakan dan mengadvokasi masalah pelanggaran HAM Papua.
6. Rapat koordinasi terkait temuan lapangan dengan para pihak yang berwenang/bertanggung jawab untuk penanganan kasus-kasus tersebut: Untuk kasus dugaan pelanggaran hak-hak Pengungsi Nduga koordinasi dilakukan dengan Bupati Kabupaten Jaya Wijaya beserta jajarannya, dan di tingkat provinsi Tim Pemantauan meminta bertemu dengan Gubernur Papua dan OPTD terkait tetapi didisposisi pada Dinas P3A Provinsi Papua yang tidak pernah ikut dalam diskusi penangan Pengungsi Nduga. Di nasional, dilakukan lintas Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh Kemenko PMK dihadiri oleh 12 K/L, yakni: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UPPA POLRI, Kantor Staf Presiden (KSP), KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri; Kasus Penyerangan dan Penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dilakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur yang dihadiri beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), juga dengan Polda yang dihadiri unit-unit terkait; Kasus kriminalisasi PPHAM berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur; Polres Manokwari, dan Kepala Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta beserta jajarannya. Rakor dengan para pihak tersebut dilakukan untuk mendapat masukan dan informasi terkait peran dan tanggung jawabnya masing-masing terkait penanganan kasus-kasus tersebut, dan menyampaikan upaya-upaya yang urgen dilakukan oleh para pihak tersebut untuk pemenuhan hak korban dan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah keberulangan kasus serupa.
6 Pemantauan Lapas Perempuan Pondok Bambu dilakukan bersama dengan Komnas HAM
1.6. Keterbatasan Pemantauan
Pemantauan ini memiliki keterbatasan, selain keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sebagai tim Pemantau, keterbatasan khusus yang dihadapi dalam melakukan pemantauan di masing-masing tempat dan kasus yang dipantau sebagai berikut:
1. Kasus Pengungsi konflik Nduga :
a. Keterbatasannya pengungsi yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya tidak tinggal disatu tempat penampungan, melainkan tersebar di rumah-rumah warga Nduga yang tinggal di Wamena. Selain itu juga para pengungsi sangat tertutup kepada pihak luar akibat rasa takut dan trauma, sehingga informasi yang dapat peroleh dari pengungsi hanya lebih mereka yang ikut dalam kegiatan di sekolah darurat juga dari relawan dan Penatalayan gereja yang menggalang dukungan bantuan makanan dan pakaian untuk pengungsi.
b. Tim tidak dapat berkunjung ke Nduga karena situasi konflik daerah tersebut tertutup, tidak ada transportasi publik yang masuk. Oleh karenanya Tim pemantau tidak bisa datang untuk bertemu dengan Pihak Pemkab Nduga. Tim pemantauan hanya bertemu dengan staf dinas Kesehatan Kabupaten Nduga yang kebetulan datang ke lokasi sekolah darurat di Wamena. Itu merupakan pertama kalinya setelah pengungsi ada di lokasi itu berkisar 2 bulan dan mereka tidak memiliki data terkait kondisi pengungsi dan sebaran daerah pengungsian warga Nduga.
c. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu kabupaten penerima pengungsi, Pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat semua bersifat pasif menunggu adanya permintaan Pemkab Nduga dalam melakukan penanganan dan Perlindungan Pengungsi Nduga.
2. Kasus Penyerangan dan Penghinaan bernuansa rasisme: keterbatasan yang dihadapi dalam mendapatkan informasi tentang penanganannya adalah, adanya penolakan dari mahasiswa Papua yang ada di asrama Kalasan Surabaya karena mereka tidak percaya kepada semua pihak luar yang datang. Sehingga tidak dapat diketahui kondisi mereka saat dan pasca terjadinya penyerangan, dan pasca pemeriksaan pihak kepolisian.
3. Penangkapan terhadap 7 orang dengan tuduhan makar, ditangkap dan ditahan di Mako Brimob, Depok: Tim pemantau tidak diijinkan masuk oleh petugas Mako Brimob, Depok. Sehingga tim pemantauan tidak dapat bertemu dengan ketujuh orang tersebut.
BAB II KERANGKA KERJA/ INSTRUMEN HAM
Bab ini mengenalkan beberapa instrumen HAM yang nantinya digunakan untuk menganalisis temuan-temuan pemantauan Komnas Perempuan terkait penanganan pengungsi dan peristiwa yang dialami perempuan pembela HAM Papua sepanjang 2015-2020. Instrumen HAM yang digunakan baik internasional maupun nasional.
2.1. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
2.1.1. UDHR/ DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) tahun 1948.7
Indonesia mengadopsi DUHAM terutama dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus terkait penanganan pengungsi dan stigma perempuan pembela HAM, DUHAM antara lain di pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu, pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum, pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.
2.1.2. CERD (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) tahun 1965.8
Indonesia sudah meratifikasi konvensi CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD) dengan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.9 Adapun instrumen yang digunakan dalam pemantauan ini terdapat dalam pasal 4 tentang tindakan diskriminatif ras dan etnis. Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
b. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
7https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights
8 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-allforms-racial
2.1.3. Konvensi Hak Sipil dan Politik (tahun 1966)10
Konvensi hak sipil dan politik (ICCPR) telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).11 Dalam kaitannya dengan pemantauan, terdapat dalam pasal 17:
1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.
2.1.4. Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (tahun 1966)12
Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).13 Beberapa kaitan pemantauan dengan kovenan ini dalam hal penanganan pengungsi dan perempuan pembela HAM antara lain:
Pasal 11:
1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terusmenerus. Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas.
2. Negara-negara Peserta Perjanjian, yang mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil tindakan, secara perorangan dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus, yang diperlukan: a) Memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi makanan dan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan atau memperbarui sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai pembangunan yang pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien. b) Dengan membahas masalahmasalah negara-negara yang mengimpor dan mengekspor makanan, berusaha menjamin distribusi yang wajar atas penyediaan makanan dunia yang diperlukan.
Pasal 12 ayat 1: Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
10https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politicalrights
11 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005
12https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-andcultural-rights
2.1.5. CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 197914
Konvensi CEDAW telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).15
Adapun konteks pemantauan dengan konvensi ini dalam kasus konflik SDA antara lain di pasal 2: Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:
1. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
2. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
3. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
4. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembagalembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
5. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
6. Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
7. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.
Dalam perkembangannya, Komite CEDAW hingga tahun 2021 telah mengeluarkan 39 rekomendasi umum yang harus dipatuhi oleh negara-negara pihak dan dimasukkan dalam laporannya. Adapun rekomendasi umum (general recommendation) yang terkait dengan kasus Papua antara lain adalah GR 30 tentang perempuan dalam konflik, GR 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan GR 36 tentang hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan.
2.1.6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (tahun 1984).16
Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia).17
2.1.7. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (UNSCR 1325) berikut turunannya (tahun 2000).18
UNSCR 1325 berisi tentang seruan kepada negara-negara anggota terkait peran perempuan sebagai agen perdamaian dan pencegahan kekerasan berbasis gender di wilayah konflik. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia wajib mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjabarkannya dalam Rencana Aksi Nasional melalui Perpres No. 18 tahun 2014. Indonesia telah memiliki RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial)19 sebagai spirit dari UNSCR 1325. RAN ini memiliki payung hukum UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.20
14https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-formsdiscrimination-against-women
2.1.8. Panduan PBB tentang Pengungsi Dalam Negeri21
Dalam pasal 4 panduan PBB tentang pengungsi dalam negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, etnik, nasionalitas, status legal dan sosial, umur, disabilitas, property, tempat lahir atau kriteria sejenis.
2.1.9. UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) tahun 2007.22 Dalam pasal 10 UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People) disebutkan bahwa masyarakat adat tidak boleh tergusur dari tanah adat/ teritorinya. Merelokasi masyarakat adat tidak dibenarkan tanpa persetujuan bebas dari masyarakat adat meskipun dengan kompensasi yang adil.
Dan selanjutnya jika memungkinkan adalah opsi untuk mengembalikan mereka ke tanah leluhurnya.
16 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruelinhuman-or-degrading
17https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45437/uu-no-5-tahun-1998
18 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325
19 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/65968/Perpres%20Nomor%2018%20Tahun%202014.pdf
20 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012
21 https://www.unhcr.org/43ce1cff2.pdf
22https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
2.1.10. Bangkok Rules tentang Hak Tahanan Perempuan, tahun 2010.23
Instrumen Bangkok Rules tentang Hak Tahanan Perempuan ini memberi perhatian pada terlanggarnya hak reproduksi perempuan terutama di pasal 4 tentang lokasi penahanan dan pasal 6 tentang rekam medis tahanan perempuan.
2.1.11. Rekomendasi Majelis Umum PBB tentang Keamanan Insani (Human Security), 201224
Dalam rekomendasi Majelis Umum PBB tentang Human Security poin 3 menyebutkan bahwa:
1. Hak manusia untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan putus asa. Semua individu, khususnya kelompok rentan, berhak atas kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan, dengan kesempatan yang sama untuk menikmati semua hak mereka dan mengembangkan sepenuhnya potensi manusia mereka;
2. Keamanan insani menyerukan negara untuk berpusat pada manusia secara komprehensif, spesifik kontekstual dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang dan komunitas;
3. Keamanan insani mengakui keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, dan bersama mempertimbangkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
4. Gagasan tentang keamanan insani berbeda dari tanggung jawab untuk melindungi dan implementasinya;
5. Keamanan insani tidak mengandung ancaman atau penggunaan kekerasan atau pemaksaan yang terukur. Keamanan insani tidak menggantikan keamanan negara;
6. Keamanan insani didasarkan pada kepemilikan nasional. Dimana kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat bervariasi dan lintas di dalam negara, pada titik waktu yang berbeda, keamanan insani memperkuat solusi nasional yang sesuai dengan realitas lokal;
7. Pemerintah mempertahankan peran dan tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup, penghidupan, dan martabat warga negaranya. Peran masyarakat internasional adalah untuk melengkapi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah, atas permintaan mereka, untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menanggapi ancaman yang muncul. Keamanan manusia membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang lebih besar antara pemerintah, organisasi internasional dan regional dan masyarakat sipil;
8. Keamanan manusia harus dilaksanakan dengan penuh hormat untuk tujuan tersebut dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk penghormatan penuh untuk kedaulatan Negara, integritas teritorial dan non-intervensi dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik Negara. Keamanan manusia tidak memerlukan kewajiban hukum tambahan di pihak negara.
2.1.12. Rekomendasi Umum (General Recommendation) No. 30 dari Komite CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) tentang Perempuan di Situasi Konflik (tahun 2013).25
Salah satu tujuan Komite CEDAW PBB mengeluarkan rekomendasi umum no 30 ini, dalam paragraf 2 disebutkan adalah agar pemerintah negara anggota melindungi hak asasi perempuan setiap saat, memajukan gender yang substantif, kesetaraan sebelum, selama dan setelah konflik dan memastikan bahwa perempuan yang beragam pengalaman sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua pembangunan perdamaian, penciptaan perdamaian, dan proses rekonstruksi. Komite juga menegaskan kembali bahwa kewajiban negara pihak terus berlaku selama konflik atau negara darurat tanpa diskriminasi antara warga negara dan bukan warga negara dalam wilayah atau kontrol efektif, bahkan jika tidak terletak di dalam wilayah negara pihak. Komite telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang dampak gender dalam konflik dan pengucilan perempuan dari upaya pencegahan konflik, pasca-konflik proses transisi dan rekonstruksi.
23 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
24https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/22/PDF/N1147622.pdf?OpenElement
2.1.13. Rekomendasi Umum No. 35 CEDAW tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (tahun 2017)26
GR (General Recommendation) No. 35 dari Komite CEDAW tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Updating GR 19, dinilai cukup relevan dalam menangkap persoalan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban konflik SDA. Kasus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan di Seko yang dilakukan oleh aparatur desa yang pro pembangunan PLTA persis menggambarkan paragraf 20 GR 35 Komite CEDAW yang menjelaskan bagaimana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di segala ranah interaksi manusia. Baik di ruang publik maupun privat, termasuk konteks keluarga, komunitas, ruang publik, pekerjaan, tempat wisata, ranah politik, olah raga, pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, teknologi digital, bahkan pelakunya bisa aktor negara, non negara, koalisi antar pemerintah dan pebisnis swasta.
2.1.14. Rekomendasi Umum No. 36 tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan atas Pendidikan27
Di bagian C tentang Kerangka Normatif tentang hak atas pendidikan, disebutkan bahwa selain DUHAM, hak atas pendidikan ditegaskan kembali dalam beberapa kerangka kerja internasional dan regional yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum nasional.
25https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf
26 https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no- 35-2017-gender-based
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_36_8422 E.pd f-
2.1.15. Deklarasi Marakesh tentang Perlindungan Pembela HAM (tahun 2019)28
Deklarasi Marrakesh bertujuan untuk memperluas ruang sipil dan mempromosikan serta melindungi pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM dan NHRI (lembaga HAM Nasional).
Dalam paragraf 5, deklarasi ini mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua orang, termasuk pelaksanaan uji tuntas sehubungan dengan perlindungan terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara. Negara juga memiliki kewajiban untuk memajukan pelaksanaan instrument HAM instrumen HAM dan melaporkannya ke tingkat nasional dan internasional.
Paragraf 9: Pembela HAM memiliki peran positif, penting dan sah dalam berkontribusi untuk mewujudkan seluruh HAM, di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, termasuk dengan terlibat dengan pemerintah dan berkontribusi pada upaya-upaya di pelaksanaan kewajiban dan komitmen negara dalam hal ini.
Prinsip yang dirumuskan dalam dokumen ini menetapkan hak-hak dan jaminan yang relevan untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi internal dalam setiap tahap proses pengungsian internal. Dan memberikan perlindungan kepada pengungsi internal dari tindakan pemindahan secara sewenang-wenang, perlindungan dan bantuan selama masa pengungsian termasuk jaminan pengembalian, pemukiman alternatif, dan reintegrasi.
2.1.16. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat atau Declaration on the rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (2007), A/RES/61/295
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat menekankan perlindungan hak individual dan kolektif para penduduk asli dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi, dan hak akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka.
Ketentuan bahwa pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil (pasal 20 ayat (2), dan masyarakat adat memiliki hak untuk secara aktif menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan (pasal 23).
28https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/11/Marrakech-Declaration_ENG_-12102018-FINAL.pdf
2.2. INSTRUMEN HAM NASIONAL
2.2.1. Undang-Undang Dasar 194529
Tentang hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berekspresi. Pasal 28 UUD RI menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. Pasal 28 F UUD RI menjamin setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal lain yaitu pasal 31 UUD 1945 (1) Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2.2.2. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)30
Indonesia sudah meratifikasi CEDAW sehingga Indonesia juga wajib melaksanakan seluruh rekomendasi komite CEDAW. Terkait dengan isu konflik SDA, terdapat rekomendasi yang khusus yaitu Rekomendasi Umum No. 30 CEDAW tentang Perempuan di Situasi Konflik.
Komite CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 30 mengenai perempuan di situasi konflik pada tanggal 1 November 2013. Tujuan utama diterbitkannya GR 30 adalah memberikan panduan pada negara terkait dengan kebijakan, aturan-aturan dan alat ukur untuk memastikan pemenuhan kewajiban negara bagi perempuan di situasi konflik dalam kerangka penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Sebelum lahirnya GR 30, pada tahun 2000 PBB juga mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, dalam upaya merespon situasi perempuan di wilayah konflik. Namun di Indonesia resolusi ini memiliki landasan hukum, sementara itu GR 30 secara hukum mengikat karena bagian tak terpisahkan dari CEDAW yang telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena sifatnya mengikat maka negara yang telah meratifikasi CEDAW, termasuk Indonesia terikat untuk pelaksanaan GR 30 di tingkat Nasional. Banyak pihak menyebut diterbitkannya GR 30 CEDAW memberikan penguatan secara legal kepada Resolusi 1325.
Mengenai perempuan di situasi konflik, Komite CEDAW merekomendasikan agar negara melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menegaskan dan mendukung upaya-upaya informal dan formal perempuan dalam pencegahan konflik
2. Memastikan partisipasi setara perempuan di organisasi nasional, regional, dan internasional, termasuk proses informal, lokal dan berbasis komunitas yang berhubungan dengan diplomasi untuk pencegahan
3. Membangun sistem peringatan dini dan adopsi alat keamanan yang peka gender yang mencegah eskalasi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan
4. Memasukkan indikator gender dan tolak ukur dalam kerangka manajemen dalam sistem deteksi dini.
2.2.3. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.31
Konvensi anti Penyiksaan telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Terkait dengan pemantauan dampak pemilu 2019, Komnas Perempuan menyorot beberapa hal terutama pada pasal 10: 1) Setiap negara pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orangorang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara; 2) Setiap negara pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut diatas.
Pada pasal 11 dimana setiap negara pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaankebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.
Pada pasal 12 dimana setiap negara pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.
Serta pada pasal 13, setiap negara harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang, serta perlindungan dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka.
Terakhir pasal 16 menyatakan bahwa setiap negara pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan, terakhir apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya.
2.2.4. UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.32
Konvensi mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya. Termasuk didalamnya hak atas perumahan, perlindungan kesehatan, perawatan kesehatan, keamanan sosial dan pelayanan sosial, hak atas pendidikan dan pekerjaan.
29https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
2.2.5. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.33
Pelanggaran HAM yang berat merupakan istilah umum, bukan istilah yuridis dengan segala implikasinya. Instrumen internasional yang memuat istilah tersebut instrumen yang menetapkan aturan hukum. Oleh karena itu, instrumentinstrumen tersebut tidak mendefinisikan atau menetapkan unsur-unsur untuk dapat mengkategorikan suatu kebijakan atau perbuatan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Namun sebuah perbuatan atau kebijakan tersebut memiliki salah satu atau beberapa ciri sebagai berikut:
1. Menyangkut HAM yang tidak dapat disimpangi (non-derogable) atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
2. Kebijakan atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang menimbulkan rasa sakit (harm) fisik dan/atau mental yang berat;
3. Mengabaikan proses hukum;
4. Mencederai martabat kemanusiaan
5. Bertentangan dengan hak atas penentuan nasib sendiri;
6. Melanggar hak untuk hidup, keamanan pribadi, hak milik dan menimbulkan korban jiwa dan/atau harta benda secara indiskriminasi34;
7. Melanggar hak ekonomi, sosial, dan/atau budaya yang paling esensial yakni hak atas pangan; dan/atau
8. Mengabaikan golongan rentan.
Penggunaan istilah pelanggaran HAM yang berat pada Pasal 104 ayat (1) dan penjelasannya merancukan kategori kejahatan menurut Hukum Internasional dan pelanggaran HAM yang berat dalam arti umum.
Sedangkan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tidak mendefinisikan pengertian HAM yang berat melainkan menetapkan dua kategori yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2.2.6. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) tahun 1966
Kovenan Ekosob merupakan instrumen HAM yang menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan sumber ekonomi dan penghidupan yang layak. Kovenan ini memaparkan bentuk perlindungan pemerintah dalam pemenuhan hak ekosob antara lain fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan jaminan sosial yang memungkinan bagi setiap individu anggota komunitas di satu wiayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (right to livelihood).
2.2.7. UU No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional35
Pasal 5 ayat 3 dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Sementara dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2.2.8. UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.36
Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966. International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR berisi ketentuan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2005. Hak sipil dan politik meliputi: hak hidup, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Terkait dengan demonstrasi/ aksi massa paska pemilu yang berujung dengan bentrokan massa dengan aparat keamanan, hak-hak sipol yang harus dipenuhi oleh negara adalah hak hidup. Pasal 6 sampai dengan pasal 27 Konvenan Hak Sipol menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
Hak lainnya ialah bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (pasal 7). Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 9). Hak tahanan atas perlakuan manusiawi yang menyebut bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10).
Pasal 14-16 menyebut hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum, baik persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi, juga perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum atau kriminalisasi. Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan pilihan politik, juga ditegaskan dalam pasal 26 Kovenan ini.
Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19), dan pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21).
34Indiskriminasi adalah pengingkaran terhadap kekhasan atau karakteristik seseorang. Hambatan mekanis adalah hambatan teknis sebagai konsekuensi penggunaan media massa. Hambatan mekanis terjadi karena adanya gangguan pada saluran komunikasi. Sumber:http://learning.upnyk.ac.id/mod/resource/view.php?id=2129
2.3.1. UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.37
Dalam ketentuan umum poin 6 dalam UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
Sedangkan pada poin 7 disebutkan bahwa status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
Sedangkan pada pasal 5 dijelaskan bahwa Konflik dapat bersumber dari:
1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
2.3.2. UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.38
Di dalam prosedur perlindungan LPSK, pasal 1 UU ini mengenai ketentuan, dijelaskan bahwa saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK jika sudah membuat laporan kepada aparat penegak hukum, persoalanya adalah bahwa dalam kasus konflik sosial, aparat penegak hukum menjadi bagian dari pelaku kekerasan. Akibatnya korban dipersulit ketika melapor, bahkan dikriminalisasi. Kasus kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM sulit untuk dimintakan perlindungan kepada LPSK karena harus ada bukti laporan ke kepolisian.
2.3.3. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.39
Tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak pengungsi termasuk anak perempuan juga mengalami pelanggaran hak anak sesuai yang tertera dalam UU Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam ayat 12: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan secara khusus disebutkan dalam ayat 15 bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
2.3.4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1: 4. memasukkan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror sebagai bencana sosial. Sehingga terror akibat konflik bersenjata yang dihadapi warga Nduga sehingga mereka terpaksa mengungsi seharusnya juga ditangani juga dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas;
Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
2.3.5. Peraturan Presiden No.18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.40
Tidak banyak pihak yang memahami bahwa Indonesia telah memiliki Perpres ini, padahal payung hukum dari Perpres ini adalah UU Penanganan konflik sosial. Tim Terpadu bahkan tidak menggunakannya untuk acuan dalam perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial, demikian juga aparat penegak hukum. Padahal dalam Perpres ini tugas melindungi perempuan dan anak adalah tugas dari Polisi, demikian juga perlindungan perempuan pembela HAM dalam Perpres ini menjadi tanggung jawab dari Kapolri.
2.3.6. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.41
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada tujuan global XVI menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
Terkait dengan konflik, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyebut sasaran Nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:
1. Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas (point 1.1.)
2. Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (point 6.5.)
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM (poin 8.1.)
40 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/65968/Perpres%20Nomor%2018%20Tahun%202014.pdf
41 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017
BAB III TEMUAN
A. KONFLIK NDUGA
3.1 Gambaran Singkat Kabupaten Nduga
Kabupaten Nduga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2008. Kabupaten dengan ibukota Kenyam ini luas wilayahnya 12.941 Km2 dan memiliki penduduk per tahun 2018 sekitar 108.941 jiwa (Laki-laki 59.375, Perempuan 49.566) yang tersebar di 32 Distrik (kecamatan) dan 248 Desa. Kabupaten Nduga dikelilingi oleh Kabupaten Asmat di bagian selatan, Kabupaten Lani Jaya di sebelah utara, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya.42 Masyarakat Nduga juga dikenal sebagai suku Nduga dan merupakan salah satu suku asli Papua selain suku Asmat, suku Dani dan suku-suku lain. Suku Nduga tersebar di sejumlah wilayah di Papua, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nduga.
Kabupaten Nduga memiliki layanan dasar yang masih terbatas seperti layanan kesehatan dan pendidikan jika dibandingkan dengan jumlah, sebaran penduduk (kepadatan tertinggi 71.33 per km2, terendah 4.11 per km2) dan luas wilayah. Hingga 2019, untuk layanan kesehatan Kabupaten Nduga hanya memiliki 1 unit Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 11 Poliklinik dan 7 Puskesmas Pembantu. Sarana pendidikan terdiri dari; 24 unit Sekolah Dasar (SD), 7 (tujuh) unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 (dua) unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 (dua) unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan total guru/tenaga pengajar untuk SD yaitu 136 orang dengan 4820 murid, SMP total guru 75 orang dengan 847 murid, sedangkan SMA total guru sebanyak 21 orang dengan jumlah murid 152 orang; SMK total guru dan murid sama dengan SMA yaitu guru sebanyak 21 orang dan murid sebanyak 152 orang. Perguruan Tinggi tidak tersedia.43
Seperti yang tergambar pada data di atas, seluruh kabupaten Nduga hanya memiliki 4 unit sekolah SMA dan SMK dan terletak hanya di Kenyam, Mbuwa dan Mapenduma. Sementara jarak ibu kota kabupaten yaitu Kenyam dengan distrik terdekat yaitu Distrik Krepkuri 19 km, dan yang terjauh yaitu Distrik Nenggeangin dengan jarak 67 km.44
Gambaran data diatas dapat dipastikan bahwa sebagian besar anak-anak di kabupaten Nduga belum memiliki atau sulit mengakses pendidikan hingga ke jenjang menengah atas, salah satu alasannya karena gedung sekolah letaknya jauh dari sebagian besar distrik/kecamatan. Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nduga 2019 juga menunjukkan terdapat 56,17 persen penduduk yang belum/tidak pernah bersekolah, dan hanya 49,72 persen dari kelompok umur 15 tahun keatas yang bisa membaca.45
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten Nduga masih rendah. Hal ini tentu berpengaruh pada persaingan sekaligus menghambat pencapaian masyarakat baik di sektor formal dan non formal yang membutuhkan keahlian di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial dan politik.
Hal serupa juga terjadi pada sektor kesehatan, misalnya rumah sakit hanya terletak di Kenyam (ibu kota kabupaten), dan tidak memiliki rumah sakit bersalin. Namun angka kesakitan tergolong rendah yaitu 17,20 persen di tahun 2019 dengan persentase penggunaan jaminan kesehatan sebesar 96,39 persen. Sementara usia harapan hidup tertinggi yaitu 65 tahun, dimana laki-laki rata-rata 62 tahun dan perempuan 65 tahun.46
Sedangkan pada layanan administrasi publik, warga usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran hanya mencapai; laki-laki 2,25 persen dan perempuan 0,56 persen. Sedangkan usia 18 tahun keatas yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), laki-laki 3,55 persen dan perempuan 0,90 persen. 47 Data ini sekali lagi menggambarkan bahwa peta rendahnya pelayanan publik yang diterima warga Nduga. Padahal ketiga sektor ini; pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan merupakan hak pada layanan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai pemenuhan hak di bidang ekonomi, sosial dan politik. Karena ketiga hak dasar sebagai warga negara ini jika tidak terpenuhi, maka akan menghambat akses mereka pada layanan-layanan lebih lanjut, misalnya pada pekerjaan dan layanan lainnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Sebagaimana mandat Undang- Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa "mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yakni hak atas pekerjaan (pasal 6), hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11), dan hak atas pendidikan (pasal 13 dan 14).
42 Kabupaten Nduga dalam Angka, tahun 2020
43 Ibid
44 Ibid
45https://ndugakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTUyZTk3Y2NkYTIzOWE5MzEwNzYzZj g2&xzmn=aHR0cHM6Ly9uZHVnYWthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOS8xMi8zMS85NTJ lOTdjY2RhMjM5YTkzMTA3NjNmODYvc3RhdGlzdGlrLWtlc2VqYWh0ZXJhYW4tcmFreWF0LWthYnVw
3.2 Kronologis Singkat Konflik Nduga
Pasca penembakan 17 pekerja P.T. Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua, di Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada tanggal 2 Desember 2018, TNI dan Polri melakukan operasi gabungan dengan memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) pimpinan Egianus Kogoya. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar yaitu sekitar 2000 personil ini membuat masyarakat ketakutan. 48 Hasil pemantauan Komnas Perempuan, berdasarkan tuturan warga, sekitar 4 unit helikopter terbang di atas wilayah pemukiman mereka pada tanggal 4 Desember 2018, dan melempar benda berbentuk lonjong seperti lonceng dengan ukuran besar yang meledak ketika jatuh ke tanah. Suara ledakan itu juga disertai kepulan asap dan suara tembakan. Masyarakat ketakutan dan lari menyelamatkan diri ke hutan. Diperkirakan ada sekitar 12 Distrik yang mengalami serangan.
Sejak saat itu, penyisiran dan baku tembak terus berlangsung di sejumlah desa yang menyebabkan masyarakat yang mengungsi ke hutan makin bertambah. Meninggalkan kampung halaman bukanlah tanpa resiko, mereka harus meninggalkan harta miliknya seperti rumah, kebun, ternak bahkan anggota keluarga yang sedang sakit karena harus melewati hutan dengan medan jalan yang sulit. Awal Januari 2019 beberapa warga yang mengungsi ke hutan mencoba kembali ke desa, namun karena banyak rumah yang sudah hancur dan ada juga yang ditempati aparat keamanan, sehingga mereka memilih kembali ke hutan, selain itu harta benda dan ternak yang ditinggalkan sudah hancur, bahkan hilang.
Menyelamatkan diri dengan mengungsi ke hutan membawa persoalan berikutnya bagi masyarakat, bukan saja bahan makanan yang sulit diperoleh, tetapi juga cuaca yang sangat dingin dan lembab membuat mereka mudah sakit. Hingga bulan Februari 2019, secara berkelompok masyarakat yang mengungsi di hutan sembari mencari pemukiman terdekat untuk menyelamatkan diri. Dengan berjalan kaki mereka mengupayakan agar bisa sampai ke lokasi dimana tersedia angkutan transportasi yang bisa membawa mereka meninggalkan Nduga. Warga masyarakat yang pertama sekali berhasil meninggalkan Kabupaten Nduga adalah masyarakat dari Distrik Mbuwa. Akses transportasi di Distrik Mbuwa lebih mudah dibandingkan masyarakat di Distrik Yigi yang juga sedang mengalami konflik bersenjata.
Rombongan pertama masyarakat dari Mbuwa yang mengungsi ke Wamena tiba sekitar pertengahan Februari 2019. Setelah itu, secara bertahap warga Nduga yang berhasil meninggalkan hutan dan memperoleh kendaraan, berdatangan ke sejumlah pemukiman masyarakat Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Asmat, Yahukimo dan Kabupaten Timika.
Jauh sebelum konflik yang dipicu peristiwa awal Desember 2018, masyarakat Nduga telah mengalami konflik panjang yang telah berlangsung sejak tahun 1969 dimana masyarakat Nduga menolak hasil Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA 1969) karena menginginkan Papua menjadi sebuah negara independen dan tidak berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan ini dimotori oleh sejumlah tokoh Papua, pada Juli 1971 mereka mendeklarasikan Republik Papua Barat. Dan sebagai upaya pembatasan pada gerakan ini, pada tahun 1977 pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer pimpinan Jenderal Imam Munandar. Operasi yang dikenal dengan "Operasi Kikis" ini pertama-tama dilancarkan di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. Serangan lewat operasi ini mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat setempat yang kemudian menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) atau kerap juga disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Daniel Yudas Kogeya yang mencakup daerah Tembagapura hingga Ndugama yang berpusat di Kampung Mapenduma (saat ini bagian dari wilayah kabupaten Nduga).49
Perlawanan TPN-PB ini terus terjadi atas serangan operasi militer Indonesia yang terjadi tidak hanya di wilayah Nduga tapi di wilayah Papua lainnya, termasuk operasi militer pada 9 Mei 1996 untuk pembebasan 11 orang anggota Tim Ekspedisi Lorentz 95 dan World Wildlife Fund International yang disandera oleh OPM pimpinan Daniel Yudas Kogeya. Operasi tersebut berlangsung sejak awal Januari 1996 di Kampung Mapenduma.50 Kekerasan yang terjadi pada peristiwa tersebut juga merambah hingga ke Distrik Jila Kabupaten Mimika. Seorang saksi melaporkan kasus pemerkosaan berulang-ulang terhadap seorang perempuan Amungme yang terjadi sesudah aksi militer berkaitan dengan kasus Mapenduma tersebut. Saat itu, tentara 753 Nabire bertugas di Jila dan mulai melakukan penyisiran.51
Karena konflik yang kerap berlangsung di wilayahnya, masyarakat Nduga mengalami trauma berkepanjangan dan kerap menjadi korban pelanggaran ham. Situasi ini semakin memperburuk kehidupan masyarakat Nduga, yang hidup dalam ketakutan dan trauma akibat konflik. Situasi ini tentu berdampak terhadap seluruh masyarakat Nduga, terutama pada perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang dianggap lebih rentan terdampak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik lebih banyak mendatangkan kerusakan sehingga menghambat kemajuan dan kualitas hidup warganya. Sehingga perlu ada upaya untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik, termasuk pendekatan-pendekatan yang lebih baik dalam penanganan konflik.
YXRlbi1uZHVnYS10YWh1bi0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wNS0xNSAxNDoxMTo 00Q%3D%3D
46Ibid
47 Ibid
48 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47411590
49 hal 24, Laporan MRP tahun 2019 :
50 hal 28, ibid.
3.3 Situasi Umum Pengungsian
3.3.1 Sekolah Darurat di Pengungsian
Pertengahan Januari 2019, atas persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga, Relawan mulai membuka sekolah darurat untuk anak-anak yang mengungsi di Wamena, dengan menggunakan tenda di halaman Gereja Kingmi Weneroma. Sekolah tersebut berjumlah 13 Kelas, 9 (sembilan) kelas menggunakan tenda dan 4 (empat) kelas menggunakan ruang belajar sekolah minggu Gereja Kingmi Weneroma. Tenaga pengajar berasal dari guru-guru asal Nduga yang juga ikut mengungsi. Anak-anak yang bersekolah berjumlah 697 siswa terdiri dari SD, SMP dan SMA. 52
Diantara anak-anak yang bersekolah, terdapat 6 (enam) perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak yang juga masih bersekolah di tempat yang sama mulai dari SD hingga SMA. Dua di antara peserta didik membawa bayi, saat mengikuti pelajaran ibu yang membawa bayi menitipkan bayinya diasuh oleh anaknya yang belum bersekolah. Bayi dan kakak pengasuhnya menunggu di luar kelas namun masih di lingkungan Sekolah Darurat. Peserta ajar yang membawa bayi menyusui bayinya saat jam istirahat. Alasan mereka bersekolah supaya bisa baca Alkitab dan mengajarkannya untuk anak-anak mereka. Namun, pada akhir 2019, diperoleh informasi bahwa sekolah darurat tersebut sudah tidak berjalan karena kondisinya yang rusak.
3.3.2 Keamanan dan Rasa Aman Pengungsi
Warga Nduga yang mengungsi ke Wamena meski berada di wilayah yang dianggap aman, namun rasa cemas dan khawatir kerap mereka alami. Mereka tidak hanya mencemaskan rumah, kebun, ternak yang ditinggalkan tapi juga mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, generasi penerus suku Nduga. Mereka juga mengkhawatirkan kampung halamannya yang saat ini ditempati aparat keamanan, bahkan rumahnya yang dijadikan pos aparat keamanan sudah dalam kondisi rusak. Kekhawatiran mereka karena belum pasti kapan bisa kembali ke kampungnya dan biaya untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.
Bahkan di beberapa distrik warga meninggalkan rumahnya karena khawatir menjadi korban operasi keamanan tersebut.
Pengalaman ini dirasakan oleh Ibu Y, dikarenakan rumah yang Ia tinggalkan dirusak dan saat ini dijadikan pos aparat keamanan. Ibu Y menyesalkan karena rumah tersebut Ia bangun dengan susah payah, bahkan material rumah dibawa dari Wamena dengan dipanggul. Karena jerih payah membangun rumahnya, Ia merasa sangat sedih setiap mengingat rumahnya yang saat ini telah rusak. Tidak hanya itu, selain rumah, Ibu Y juga memiliki warung yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti sembako, namun dagangannya tersebut juga dijarah dan warungnya dirusak.
Rasa ketidakamanan secara umum juga kerap menghantui pengungsi Nduga di Wamena, karena mereka merasa selalu diawasi dan dicurigai sebagai TPN-PB. Seperti saat sakit, mereka enggan untuk memeriksa/berobat ke puskesmas atau rumah sakit karena khawatir dicurigai jika diketahui mereka adalah pengungsi Nduga. Ini juga dialami oleh pengungsi lain, mereka tidak mudah menerima atau berbicara dengan orang yang belum mereka kenal, seperti yang juga dialami oleh tim Komnas Perempuan. Mereka baru mau bertemu atau berbicara jika ada saudara atau kenalan yang betul-betul bisa meyakinkan mereka. Sikap tidak mudah percaya pada orang yang menurut mereka orang asing ini dikarenakan pengalaman mereka yang kerap mengalami konflik dan selalu jadi sasaran tuduhan sebagai anggota TPN-PB.
51 STOP SUDAH, 2009. Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan pelanggaran HAM 1963-2009., Komnas Perempuan dan Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan Pelanggaran HAM Perempuan Papua.
52 YTHP (Yayasan Teratai Hati Papua), 2019.
3.4 Pengungsi Dan Lokasi Pengungsian
3.4.1 Pengungsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Warga Nduga yang mengungsi di Kabupaten Jayawijaya - Wamena berjumlah sekitar 2000-an,53 yang tersebar di 18 titik yaitu; Lokasi 3 (Belakang Kuburan), Perikanan Sinagma, Jalan Bhayangkara, Asrama Nduga, Samping kediaman Bupati Nduga, Potikelek, Hom-Hom, Tolikara Dalam, Walesi, Yagara, Megapura, Hubikiak (belakang puskesmas Hubikiak), Napua, Ilekma 1, Ilekma 2, Ilekma 3, Ilekma 4, Pintas, Woken, Walani, Karojaya, dan Jalan Papua. Sebagian besar menempati wilayah Ilekma. Pengungsi menempati rumahrumah penduduk yang merupakan saudara atau kenalan mereka yang juga berasal dari Nduga. Setiap rumah ditempati tiga sampai empat keluarga dengan jumlah penghuni mencapai hingga 30 orang. Menurut tuturan pendamping dan pengungsi, warga Nduga memiliki hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang sangat kuat meski tidak memiliki hubungan kekeluargaan secara dekat, sehingga tidak terlalu masalah jika mereka tinggal dalam jumlah besar dalam satu rumah termasuk dalam waktu lama.
Meski demikian, karena jumlah orang yang menempati setiap rumah cukup besar sementara ketersediaan air bersih dan bahan makanan terbatas, rata-rata mereka makan hanya 1 (satu) kali sehari. Situasi ini juga dialami perempuan dan anak-anak. Sebagian pengungsi juga mengalami gangguan kesehatan, diantaranya; sesak napas, diare, anemia, serta tuberculosis (TBC) yang sudah mulai menggejala. Terakhir dikhawatirkan penyebaran DBD yang juga sudah mulai menggejala.
Dari pantauan di lokasi pengungsian, terlihat bahwa pengungsi sangat membutuhkan layanan dasar seperti bahan makanan, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Disamping mereka juga sangat mengkhawatirkan harta benda di kampung yang ditinggalkan. Situasi ini juga menyebabkan hidup mereka tidak tenang, tidak aman dan cemas tentang masa depannya, terutama masa depan anak-anaknya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Y, salah satu pengungsi yang tinggal di wilayah Ilekma.
53 Ibid.
3.5 Pengalaman Pengungsi
3.5.1 Selama di Hutan
Sebelum tiba di Wamena, warga yang mengungsi menempuh perjalanan yang cukup lama yaitu sekitar 3 minggu di hutan bahkan lebih. Keadaan mereka selama di hutan tidak menentu karena ketiadaan makanan, disamping harus mencari berbagai cara untuk menghindar dari aparat keamanan karena khawatir dituduh/dicurigai sebagai anggota TPN-PB. Agar mendapat makanan, mereka harus mencari ke kebun-kebun warga yang ada disekitarnya atau ke kebun milik mereka yang harus ditempuh dengan berjalan kaki selama berhari-hari karena jarak yang jauh dengan situasi keamanan yang tidak menentu. Selain kekurangan bahan makanan, cuaca dingin yang ekstrim juga menyebabkan beberapa pengungsi meninggal dunia. Selama di hutan, mereka menempati guagua atau membuat tempat berlindung seadanya dari bahan-bahan yang ada di hutan. Keadaan ini yang menyebabkan kondisi kesehatan mereka menjadi buruk dan sulit bertahan dalam waktu lama.
3.5.2 Situasi Perempuan dan Anak di Perjalanan Menuju Pengungsian dan di Pengungsian
Kondisi Perempuan yang mengungsi di Wamena relatif sama dengan pengungsi lainnya, yaitu kekurangan bahan makan dan layanan kesehatan. Pengungsi yang mengalami sakit enggan untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-PB.
Sementara itu, kondisi pengungsi yang berada di hutan atau yang berada dalam perjalanan menuju tempat pengungsian lainnya, berdasarkan data dari organisasi pendamping Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) hingga Juli 2019 tercatat 26 orang meninggal dunia di antaranya 8 (delapan) perempuan yang meninggal di pengungsian baik yang berada di hutan maupun perkampungan di lokasi pengungsian.
Adapun rincian korban sebagai berikut; 1 (satu) korban meninggal di hutan saat melahirkan karena tidak ada penanganan yang memadai, 1 (satu) korban meninggal dengan kondisi badan menghitam terkena asap bom. Sementara itu, 5 (lima) korban lainnya masih berusia anak, yaitu 1 (satu) anak usia 7 tahun meninggal akibat panas tinggi, 1 (satu) anak usia 5 tahun meninggal karena kelaparan dan kedinginan, 1 (satu) anak usia 8 tahun meninggal dalam pengungsian di Timika, 1 (satu) anak usia 2 tahun meninggal karena kedinginan dan kelaparan, dan 1 (satu) anak usia 2 tahun meninggal di Wamena karena sakit. Terakhir, tanggal 5 Juli 2019, 1 (satu) orang meninggal ditembak di hutan saat mengungsi ketika sedang mencari bahan makanan di sekitar tempat mengungsi. Selain 8 (delapan) perempuan korban yang disebutkan di atas, terdapat 2 (dua) orang bayi meninggal setelah dilahirkan. Sedangkan 18 korban lainnya adalah laki-laki dewasa karena ditembak, dibakar hidup-hidup, dan sakit di lokasi pengungsian.
Data tersebut menggambarkan anak-anak yang menjadi korban meninggal ratarata berusia 0-8 tahun karena kelaparan dan kedinginan di hutan, termasuk yang baru dilahirkan karena tidak mendapatkan penanganan dan perawatan yang seharusnya. Kondisi ini menunjukkan kerentanan anak-anak saat konflik membawa dampak buruk pada kesehatan mereka hingga meninggal dunia dikarenakan kekurangan bahan makanan dan cuaca dingin. Kondisi serta pengalaman buruk ini juga tentu menghantui anak-anak korban konflik Nduga yang saat ini masih hidup dan tinggal di pengungsian untuk memperoleh kehidupan dan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Hipolitus Wangge - Tim Solidaritas untuk Nduga dalam Lembar Fakta: "Perkembangan Konflik Nduga dan Dampaknya" pada Desember 2018 hingga Juli 2019 tentang kematian pengungsi di Wamena, menyampaikan data sebagai berikut:
Gambar 3.1 Data Kematian Pengungsi Internal
Data Kematian Pengungsi Internal di Wamena Berdasarkan Usia (per 16 Juli 2019)
36 40 28 30 24 16 20 12 12 6 10 4 0 Balita 0 - 5 Tahun Anak Remaja 6 - 17 Dewasa Produktif 18 - Lansia61 - 90 Tahun Tahun 60 Tahun Laki - Laki Perempuan
Sumber: Data Majelis Rakyat Papua, dalam laporan tahun 2019
Selain korban meninggal, kondisi lainnya juga dialami perempuan pengungsi (Ibu R), tangannya patah ketika lari dan terjatuh di pinggir sungai karena terpeleset saat hendak mengungsi. Ibu R tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga turut membantu dan menyelamatkan warga lainnya yang sama-sama mengungsi. Ibu R sempat menyembunyikan sakitnya karena khawatir membebani orang lain, namun karena terlalu sakit akhirnya diantar relawan untuk berobat ke salah satu puskesmas di Wamena. Awalnya Ibu R sempat kesulitan karena Puskesmas tidak memiliki pen penyangga sebagai bagian dari pengobatan, namun pada tanggal 8 Maret 2019, tangan Ibu R akhirnya dipasang pen penyangga dan sudah bisa beraktivitas meski belum sepenuhnya pulih. Ibu R saat bertemu dengan Komnas Perempuan di sekolah darurat masih menggendong tangannya yang dipasang pen.
Gambar 3.2 Jumlah Data Perempuan dan Anak Pengungsi Nduga 2019
Jumlah Data Perempuan dan Anak Pengungsi Nduga Tahun 2019
Lansia 958 Remaja 2179 Balita 1139 Ibu Melahirkan (Nifas) 2007 Ibu Hamil yang beresiko 427 Ibu Hamil 2013 Bayi dalam resiko 287 Bayi 1912 0 500 1000 1500 2000 2500
Sumber: Data Majelis Rakyat Papua, dalam laporan tahun 2019
Data yang disampaikan oleh Hipolitus Wangge, Laporan MRP tahun 2019, dan CSO (baca: YTHP) memberikan gambaran bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan mengalami dampak buruk konflik juga dialami oleh perempuan dan anak-anak di konflik Nduga, termasuk kemungkinan dampak lanjutan karena tinggal di pengungsian dengan kondisi yang terbatas. Karenanya, intervensi penanganan secara menyeluruh sangat dibutuhkan dan mendesak dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan pusat sebagai pemangku kebijakan.
3.5.3 Perempuan Korban Meninggal di Hutan dan Pengungsian
Dari data yang ditampilkan di atas, terdapat 8 (delapan) perempuan meninggal yaitu di hutan, dalam perjalanan menuju lokasi pengungsian dan di pengungsian. Terdapat 1 orang perempuan (Ibu SL) meninggal di hutan saat melahirkan karena plasenta tidak keluar. Ibu SL, saat kejadian penyerangan oleh aparat keamanan pada tanggal 4 Desember 2018 merasa ketakutan kemudian tiba-tiba merasa sakit bersalin. Hal itu merupakan kejadian yang sangat tragis karena tidak memperoleh layanan medis yang seharusnya menyebabkan perempuan yang melahirkan anak kembar laki-laki tersebut akhirnya meninggal, beberapa saat kemudian anaknya juga meninggal dalam kondisi tubuh yang membiru.
Selain itu, ada juga Ibu SG, 38 tahun. Ibu SG yang sedang hamil usia 9 (sembilan) bulan mengalami ketakutan ketika terjadi penyerangan pada tanggal 19 Desember 2018. Saat kejadian, Ibu SG sedang sarapan, ia mendengar suara helikopter dan (melihat) ada tembakan ketika helikopter sudah mulai turun. Dalam keadaan sakit, ia bersama keluarga dan masyarakat lainnya harus mengungsi menuju hutan dan tinggal di hutan selama 1 minggu. Pada 26 Desember 2018 Ibu SG melahirkan dan sempat mengalami kesulitan karena tidak ada air dan kain untuk membungkus anaknya, tidak ada gunting untuk memotong tali pusar anaknya, dan tidak ada makanan. Malam harinya hujan deras dan Ibu SG mengalami pendarahan dan kondisinya semakin lemah, sementara itu pusar anaknya juga mengalami pendarahan. Dengan kondisi seperti ini, Ibu SG (bersama para pengungsi lain) mereka berjalan dan tiba di Wamena pada 11 Maret 2019.54
Gambaran kasus di atas memperlihatkan betapa perempuan, apalagi perempuan hamil mengalami kerentanan berlapis karena konflik hingga meresikokan nyawanya, termasuk bayinya yang baru dilahirkan. Misalnya kondisi Ibu SG dan bayinya belum bisa dipastikan terutama kondisi kesehatan pasca melahirkan yang membutuhkan perawatan khusus agar segera pulih dan dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berdampak buruk pada kehidupan perempuan saat konflik terjadi tetapi juga mengancam masa depan mereka dan generasi selanjutnya.
3.6 Penanganan Pengungsi
3.6.1 Masyarakat Sipil
3.6.1.1 Relawan Jaringan Masyarakat Sipil
Relawan Jaringan Masyarakat Sipil melakukan pendampingan dengan membangun posko. Posko yang dibentuk awal Januari 2019, sebelumnya dibentuk oleh pemerintah Nduga tidak berfungsi sehingga para aktivis yang tergabung sebagai relawan ini akhirnya membentuk posko baru di lokasi yang sama, yaitu di kompleks Gereja Kingmi Weneroma. Aktivitas posko awalnya masih sebatas mengumpulkan informasi dan mendistribusikan bantuan obat-obatan dan bahan makanan kepada pengungsi. Setelah itu, karena terdapat jumlah anak-anak usia sekolah yang sangat banyak, akhirnya relawan memutuskan untuk mendirikan sekolah darurat di lokasi yang sama atas persetujuan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Para relawan juga kemudian mengorganisir guru-guru asal Nduga yang juga mengungsi di Wamena sebagai tenaga pengajar, dan dibantu para relawan. Adapun alat-alat belajar seperti buku, pulpen merupakan sumbangan dari pihak gereja dan donatur pribadi.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Bupati, Komandan Korem, dan Kapolres menawarkan agar anak-anak pengungsi mengikuti sekolah formal yang sudah ada, namun mereka menolak. Alasannya, pendidikan di Nduga lebih terbelakang karena proses belajar mengajar tidak lancar sehingga siswa sering ketinggalan pelajaran. Ini yang membuat mereka merasa kurang percaya diri jika harus bergabung di sekolah yang ada. Di samping itu mereka merasa kurang aman, karena selalu merasa dicurigai sebagai orang Nduga dengan berbagai stigma. Bahkan mereka juga secara tegas menolak ketika aparat keamanan menawarkan untuk mengawal proses belajar jika merasa tidak aman. Justru itu yang mereka hindari, yaitu berkontak dengan aparat keamanan karena menurut mereka serangan aparat keamanan di kampungnyalah yang menyebabkan mereka harus mengungsi. Anak-anak dan pengungsi umumnya masih trauma melihat aparat keamanan .
Hal yang disayangkan oleh para relawan, pemerintah seharusnya memberi perhatian kepada hal-hal yang belum dapat perhatian penuh seperti bahan makanan dan obat-obatan, serta keamanan pengungsi. Sementara pendidikan sudah tertangani oleh relawan yang meski darurat namun sudah berjalan. Sayangnya, justru yang dipersoalkan pemerintah dan aparat keamanan adalah sekolah.
Selain kebutuhan pendidikan, karena anak-anak pengungsi ini tinggal dalam keluarga yang jumlahnya banyak, mereka seringkali hanya makan sekali dalam sehari karena kekurangan bahan makanan. Kondisi ini sangat mempengaruhi proses belajar mereka, sehingga para relawan memutuskan untuk membangun dapur umum dan memasak untuk kebutuhan anak-anak tersebut. Bahan makanan juga diperoleh dari sumbangan gereja dan donatur pribadi. Namun, dapur umum tidak bertahan lama, para relawan memutuskan untuk sementara tidak menyediakan makanan karena ada beberapa siswa tidak mau makan dengan alasan takut makanannya tidak aman karena belum tahu siapa penyumbang bahan makanan tersebut, dan mereka meminta agar diberikan bahan makanan yang belum dimasak, namun relawan menolak.
54 Hal 74, Laporan MRP tahun 2019 : Konflik Tak Berujung di Nduga
3.6.1.2 Peran Organisasi Keagamaan
Organisasi gereja di Papua dalam hal ini Gereja Kingmi di Tanah Papua Klasis Baliem Tengah yang mewadahi 11 Klasis yang berada di Nduga telah meminta kepada setiap klasis untuk melakukan identifikasi anggota jemaatnya baik sebagai pengungsi maupun yang menjadi korban meninggal akibat konflik Nduga. Ini dimaksudkan agar pengelolaan bantuan dari gereja dapat terdistribusi dengan baik dan dukungan-dukungan lain yang dibutuhkan. Selain memberikan bantuan bahan makanan, pihak gereja juga memberikan dukungan dalam bentuk trauma healing atau pelayanan penguatan bagi anggota jemaat agar mereka kuat menghadapi persoalan. Pihak gereja juga mencemaskan keamanan anggota jemaatnya, disamping kebutuhan bahan makanan pengungsi yang sangat terbatas. Pihak gereja Kingmi berharap agar keadaan lebih cepat aman dan warga bisa kembali ke Nduga.
Selain memberikan dukungan dan pendampingan terhadap pengungsi, masing-masing organisasi masyarakat, jejaring masyarakat sipil lainnya yang juga concern pada isu Papua, termasuk konflik Nduga baik yang berada di Papua maupun di Jakarta, menggelar sejumlah konferensi pers dan rilis ke media menyikapi situasi Nduga dengan mendesak pemerintah termasuk aparat keamanan agar segera mengambil langkah komprehensif untuk penanganan pengungsi, serta tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganan konflik tersebut. Pendekatan keamanan tu tidak hanya merugikan warga sipil tapi juga kerugian di pihak aparat keamanan itu sendiri. Rakyat menjadi tidak percaya pada aparat keamanan. Seperti yang disampaikan oleh Tim Investigasi Kasus Nduga Papua dalam Pernyataan Pers bahwa "sebanyak 34 Gereja ditutup dan dirusak oleh anggota TNI, bahkan Gereja SION GKI Mapenduma dijadikan markas TNI. Akibatnya, masyarakat terpaksa beribadah di lokasi pengungsian di hutan. Masyarakat yang ditemui oleh tim mengatakan "kami tidak mau masuk di kampung kami apabila tentara masih berada di daerah kami." 55
Pernyataan Pers di atas disampaikan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden yang saat itu sedang dalam masa "kampanye" pencalonan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
3.6.2 Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 3.6.2.1 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Dalam rangkaian pemantauan, Komnas Perempuan menemui pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena untuk mengkonfirmasi agenda penanganan sebagai wilayah yang saat ini ditempati pengungsi Nduga. Bupati Kabupaten Jayawijaya menyampaikan bahwa belum ada langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Jawawijaya untuk menangani pengungsi Nduga karena belum ada koordinasi atau permintaan bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga. Sepanjang tidak ada permintaan dari Pemkab Nduga pada Pemkab Jayawijaya, maka urusan pengungsi yang ada di Wamena adalah tanggungjawab dari Pemkab Nduga. Menurut Bupati, gudang logistik dan farmasi Kabupaten Nduga berada di Wamena, namun Pemkab Nduga tidak pernah menyampaikan bantuan apa yang diperlukan oleh warganya yang mengungsi di Wamena. Lebih lanjut diinformasikannya bahwa di Papua terdapat asosiasi bupati wilayah pegunungan yang pada dasarnya untuk saling berkoordinasi, juga membangun solidaritas, namun belum ada yang berinisiatif untuk langkah penanganan pengungsi Nduga. Sementara, asosiasi bupati pegunungan ini sudah memberikan bantuan untuk pengungsi korban banjir di Kabupaten Jayapura yang terjadi pada pertengahan Maret 2019. Bupati juga menyampaikan bahwa tawaran gedung sekolah untuk menggantikan sekolah darurat bersama TNI dan Polri ditolak oleh relawan, termasuk dukungan transportasi antar jemput.
3.6.2.2 Pemerintah Kabupaten Nduga
Menanggapi kondisi warganya yang saat ini mengungsi ke Wamena, setelah hampir 4 (empat) bulan sejak pecah konflik Nduga, baru pada tanggal 28 Maret 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga datang mengunjungi posko dan berdiskusi dengan relawan mengenai kondisi pengungsi. Kehadiran mereka atas inisiatif kepala dinas karena mendapat informasi kondisi pengungsi yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Di hari yang sama juga diturunkan sejumlah obat-obatan, kelambu anti nyamuk untuk mencegah penularan demam berdarah sekaligus membentuk posko layanan kesehatan yang berlokasi di Posko relawan dan menempatkan 1 (satu) orang tenaga kesehatan di posko tersebut. Kepala Dinas juga menugaskan 4 (empat) orang kepala Puskesmas yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Wamena untuk bertugas sebagai tenaga layanan kesehatan untuk pengungsi. Pada saat kedatangan Dinas Kesehatan, Komnas Perempuan sedang berada di lokasi sekolah darurat/posko Relawan. Mengingat Kabupaten Nduga yang masih tertutup karena situasi konflik yang membuat Komnas Perempuan tidak dapat melakukan pemantauan ke Kabupaten Nduga, sehingga Komnas Perempuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan Kesehatan kepada pengungsi serta penyediaan obat=obatan dan vitamin khususnya buat para perempuan dan anak. Juga mendorong agar bekerja sama dengan Pemkab Jayawijaya dalam penanganan pengungsi Nduga.
Namun, pada pertengahan Juli 2019 diperoleh informasi dari relawan bahwa pasca penyerahan obat-obatan dari Dinas Kesehatan, tidak ada kelanjutan pengobatan kepada warga termasuk 1 (satu) orang tenaga kesehatan yang ditempatkan di lokasi pengungsian sama sekali tidak menjalankan tugasnya. Hingga beberapa bulan kemudian, karena ancaman salah satu relawan bahwa jika obat-obatan tersebut tidak diserahkan kepada pengungsi maka obat-obatan tersebut akan dibakar. Setelah itu keesokan harinya datang petugas kesehatan mengambil obat-obatan dan dibagikan kepada pengungsi.
55 Jakarta tanggal 29 Maret 2019, Pernyataan Pers Tim Investigasi Kasus Nduga Papua di kantor Amnesty International, "Masyarakat Nduga Mengalami Trauma Berkepanjangan"
3.6.2.3 Pemerintah Provinsi Papua
Melihat kondisi pengungsi yang sangat membutuhkan layanan dasar dan bantuan logistik, Komnas Perempuan berinisiatif menemui pemerintah provinsi Papua namun pejabat terkait tidak ada di tempat. Komnas Perempuan hanya ditemui oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) namun sama sekali tidak mengetahui respon pemerintah Kabupaten Nduga terhadap pengungsi Nduga dan respon Pemprov Papua karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya.
Informasi yang diterima Komnas Perempuan dari pendamping pengungsi bahwa tidak lama setelah terjadinya konflik, pemerintah Papua sudah membentuk tim untuk penanganan pengungsi, namun karena tidak diperoleh informasi dari pihak pemerintah sehingga Komnas Perempuan tidak memiliki data yang utuh untuk dituliskan dalam laporan ini. Disamping itu tidak diperoleh informasi yang lebih akurat dari sumber manapun tentang bentuk penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Papua. Hanya saja, beberapa pengungsi menyampaikan bahwa tidak lama setelah konflik pemerintah Papua yaitu Dinas Sosial telah turun ke lokasi pengungsi dan mengajarkan keahlian sederhana untuk pemulihan diri, namun warga sulit menerapkannya karena hanya sekali latihan dan belum dipahami dengan baik oleh pengungsi cara menerapkan serta kegunaannya.
Menyikapi minimnya informasi penanganan pemerintah Papua terhadap pengungsi Nduga karena tidak bertemu langsung dengan pengambil kebijakan, Komnas Perempuan menyurati Gubernur Papua untuk menanyakan tentang langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan dan temuan tim evakuasi oleh pemerintah Papua. Surat yang disampaikan pada tanggal 4 April 2019 tersebut hingga laporan ini ditulis tidak memperoleh balasan.
3.6.2.4 Pemerintah Nasional - Kementerian/Lembaga
3.6.2.4.1 Layanan Dasar
Menindaklanjuti temuan hasil pemantauan, Komnas Perempuan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) yang membawahi sejumlah Kementerian/Lembaga terkait penanganan konflik Nduga. Pada 24 Juli 2019, Kemenko-PMK menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait mengenai perkembangan penanganan konflik Nduga di masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pada pertemuan koordinasi tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan temuan-temuannya untuk mendapat tanggapan dari K/L terkait. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)menyampaikan bahwa merekakesulitan berkoordinasi dengan pemerintah Papua dan Pemkab Nduga terkait situasi Nduga karena sejak konflik, roda pemerintahan Kabupaten Nduga terhenti. Padahal ini sangat penting untuk memastikan koordinasi terkait penanganan pengungsi dan tata kelola administrasi daerah dalam hal penanganan konflik, khususnya pengungsi yang lebih baik. Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tidak menghadiri rapat tersebut. Hasil konfirmasi Komnas Perempuan ke KPPPA diperoleh informasi bahwa KPPPA belum mengambil langkah apapun karena masih menunggu informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua.
Padahal, pada 15 Maret 2019 Komnas HAM bersama Kemenko- PMK melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM tentang konflik Nduga. Rekomendasi pertemuan tersebut yaitu membentuk tim penanganan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi di Kabupaten Nduga, dan Komnas HAM meminta KPPPA segera melakukan pendataan kembali terkait jumlah pengungsi dan sebaran tempat-tempat pengungsian terkini dan melakukan penanganan darurat.56
Sementara itu, Pusat Bencana dan Krisis Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan telah menyalurkan bantuan senilai 740 juta dan 100 ton beras kepada pemerintah kabupaten Nduga untuk penanganan konflik. Meski Kemensos masih kesulitan untuk memahami konteks pengungsi dalam kasus ini. Dimana mereka (pengungsi) tidak terkonsentrasi dan belum tersedia data dari pemerintah daerah setempat yang bisa dijadikan rujukan. Terkait hal ini, temuan Komnas Perempuan di lapangan, beberapa pengungsi mengatakan tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat, dan Kementrian Sosial hanya memberikan praktik singkat tentang trauma healing tapi tidak ada pendampingan lebih lanjut. Sementara Komnas HAM menyampaikan bahwa pemberian bantuan mengalami kendala karena pengungsi Nduga menolak pemberian bantuan dengan alasan distribusinya melibatkan aparat kepolisian dan TNI.57
Sedangkan Kementerian Kesehatan lewat Kepala Pusat Krisis menyampaikan bahwa sejauh ini Kementerian Kesehatan hanya melakukan peran mendampingi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sedangkan yang melaksanakan tindakan penanganan adalah pemerintah kabupaten. Namun sejauh ini sistem tersebut tidak berjalan sehingga pemerintah pusat kesulitan untuk melakukan pendampingan karena dikhawatirkan melampaui kewenangan pemerintah daerah setempat.
56 Hal 68. Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2019.
3.6.2.4.2 Pendekatan Politik dan Keamanan
Komnas Perempuan rapat koordinasi bersama Kemenko-PMK, yang juga dihadiri oleh Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam) menyampaikan bahwa persoalan Papua kerap menggunakan pendekatan politik dan keamanan dalam penyelesaiannya, termasuk lewat programprogram pembangunan.58
Hal ini terlihat dari kebijakan penanganan konflik Nduga dengan pendekatan keamanan, sebagaimana dilansir oleh sejumlah media tentang operasi keamanan oleh TNI dan POLRI, seperti yang diberitakan oleh BBC pada 1 Maret 2019 "Kapendam XVII/Cendrawasih, Muhammad Aidi, menyebut kontak senjata terjadi di dekat pos penjagaan Polri sehingga ia belum bisa memastikan apakah ada anggota polisi yang terkena tembakan atau tidak. Lebih jauh Ia menyebut, "TNI-Polri akan terus melakukan operasi militer tanpa batas waktu dan akan menangkap seluruh anggota TPNPB pimpinan Egianus Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Hingga kini belum ada satupun yang berhasil ditangkap atas kasus pembunuhan karyawan PT Istaka Karya.59 Dan hingga kini tidak ada data resmi dari pemerintah tentang jumlah aparat keamanan dalam operasi tersebut. Hal ini semakin memunculkan spekulasi tentang tujuan operasi tersebut.
Pendekatan keamanan melalui kontak senjata yang digunakan dalam penyelesaian konflik kerap menimbulkan korban jiwa di masyarakat sipil, termasuk konflik Nduga. Hal tersebut dapat dipastikan menimbulkan dampak lanjutan yang lebih besar, salah satunya terbengkalainya layanan publik sehingga layanan dasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat turut terabaikan, bahkan warga harus mengungsi dan tinggal di lokasi-lokasi pengungsian tanpa kepastian penanganan. Berkaca dari pengalaman-pengalaman penanganan konflik dengan pendekatan yang sama hanya menimbulkan persoalan baru bahkan mengakibatkan konflik berkepanjangan.
57 Ibid
58 29 Juli 2019, Catatan Rapat Koordinasi Kementerian Pembangunan Kebudayaan dan Manusia (PMK) bersama jajaran terkait
59https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47411590
3.7 Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR P)
Pada awal Maret 2020, Tim Pansus Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan kunjungan kerja ke Wamena dan menemui pengungsi. Tujuan kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa pengungsi konflik Nduga di Kabupaten Jayawijaya betul-betul ada dan membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan dan bahan makanan. Selesai kunjungan kerja, tim akan mengambil langkah-langkah penanganan lebih lanjut untuk penanganan pengungsi konflik Nduga, yang tidak hanya berada di Kabupaten Jayawijaya tapi juga yang berada di kabupaten lain.60
Kunjungan ini juga sebagai pesan sekaligus mengingatkan pemerintah pusat tentang tanggung jawabnya terhadap penanganan pengungsi termasuk menyarankan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsi agar mengetahui secara langsung keadaan pengungsi dan mengambil langkah-langkah penanganan yang tepat.
Berselang hampir 4 tahun pecah konflik Nduga yang bermula dari penembakan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada desember 2018, konflik dan peristiwa kekerasan kembali beberapa kali terjadi di Nduga seperti Juli 2020 yang melibatkan aparat keamanan dan menewaskan masyarakat sipil. Konflik yang berujung pada gelombang aksi masyarakat ini juga menuntut aparat keamanan agar ditarik mundur namun langkah penanganan lebih jauh belum dilakukan.
Informasi yang diperoleh dari masyarakat dan juga dilansir media menyebutkan bahwa, pada Maret 2022 Asosiasi Bupati Pegunungan Papua memberikan bantuan untuk korban konflik Nduga sekitar Rp. 5 milyar.61 Bantuan tersebut diberikan secara hibah yang diterima oleh tokoh masyarakat di Nduga dan Lanny Jaya, dimana terdapat pengungsi Nduga.
Selain itu, mengenai penanganan pengungsi, Komnas Perempuan dalam kunjungan ke Wamena November 2021, juga melakukan kunjungan ke lokasi baru yang saat ini ditempati sebagian pengungsi Nduga yaitu di Distrik Muliama. Di lokasi tersebut ditempati hanya sekitar 20an keluarga, sementara lainnya berpencar di wilayah lain. Lokasi baru ini merupakan tanah milik salah satu keluarga dari suku nduga yang secara sukarela diberikan kepada sesama saudara suku Nduga untuk ditempati mereka membangun rumah untuk ditempati bersama keluarga dan berkebun di sekitar rumah.
60https://kawattimur.id/2020/03/09/pansus-kemanusiaan-papua-kunjungi-warga-pengungsi-asal-nduga/diunduh pada 25 Maret 2020
61 Buntut penembakan pekerja di Nduga, 2.000 orang mengungsi ke Wamena, Papua - BBC News Indonesia
B. PENYERANGAN ASRAMA MAHASISWA SURABAYA
Penghinaan Bernuansa Rasisme Pada Mahasiswa Papua dan Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM
3.8 Latar Belakang
Jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, publik dikejutkan oleh peristiwa penyerangan massa dan penghinaan yang bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di asrama milik Pemprov Papua, di Surabaya, Jawa Timur. Penyerangan dan penghinaan terhadap Mahasiswa Papua tersebut berawal dari adanya dugaan perusakan bendera Merah Putih oleh mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Papua yang berada di Jl. Kalasan, Surabaya (Asrama Kalasan). Rekaman penyerangan dan penghinaan terhadap mahasiswa Papua yang bernuansa rasisme viral yang kemudian memicu reaksi dan kerusuhan diberbagai kota di Papua dan Papua Barat.
Kasus penyerangan dan makian yang bersifat rasis tersebut akhirnya meluasnya memicu kerusuhan di berbagai kota di Papua dan Papua Barat berujung pada penangkapan beberapa orang aktivis pembela HAM termasuk terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) Papua seperti (VK), (SM) dan (AE).
Sebelumnya satu kasus lainnya perempuan pembela HAM Papua bernama (AS, 24) terjadi pada tahun 2018 mengalami pelecehan seksual di Surabaya. Pada Agustus 2018, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kriminalisasi terhadap AS. PPHAM yang peduli pada isu Papua. Ia mengalami pelecehan seksual saat tengah berdialog dengan sejumlah tim gabungan Pemkot Surabaya yang membubarkan paksa dialog tentang Papua atas nama Operasi Yustisi, di Asrama Kalasan, yaitu di tempat yang sama dengan dugaan insiden perusakan bendera dan peristiwa makian yang bernuansa rasisme pada 15 Agustus 2019. Dalam rangka mencari keadilan, tak lama setelah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, AS mengunggah di facebooknya dengan menggambarkan ciri-ciri pelakunya tanpa menyebut identitas pelaku. Namun, ia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dengan jeratan hukum, yaitu pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus yang menggunakan rujukan hukum ini yang merupakan delik aduan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19/2016. Pasal itu juga mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.62
PPHAM lain yang mengalami kriminalisasi adalah VK, seorang pengacara yang selama ini aktif mengusung isu Papua, pengungsian internasional, dan pencari suaka. Sejak 2016, VK bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Oleh Polda Jatim, VK ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan 4 (empat) lapis pasal pelanggaran hukum yakni, UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160, dan UU Nomor 40 tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Kedua kasus kriminalisasi PPHAM Papua yang lokasinya di Jawa Timur ini, beserta kasus penyerangan dan penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan diadukan ke Komnas Perempuan oleh Koalisi Pembela Aktivis HAM Papua pada 9 September 2019. Berdasarkan pengaduan kasus tersebut Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan 10 September 2019 memutuskan untuk melakukan pemantauan ke lapangan karena adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM dari dua orang PPHAM tersebut atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara.
Peristiwa Surabaya yang diikuti aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat diikuti gelombang penangkapan para aktivis. Per 30-31 Agustus 2019, Polda Metro Jaya menangkap tujuh aktivis mahasiswa Papua dan seorang Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yakni (SA). Dua mahasiswa Papua di antaranya dibebaskan karena dinilai salah tangkap. Sisanya, (AA), (AM), (SA), (DT), (CK), dan (IW) ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, karena diduga terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora saat unjuk rasa damai di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019.
Penangkapan demi penangkapan kemudian terjadi di tanah Papua. Di Manokwari, Papua Barat, polisi menangkap dan menahan SM pada 2 September 2019, karena membawa 1500 bendera bintang kejora mini. Selang beberapa hari, dari 6-11 September 2019, polisi menangkap beberapa aktivis mahasiswa Papua di Jayapura, Papua. Mereka adalah (FK), (AG), (HH), dan (IU). Mereka disangka sebagai dalang kerusuhan dalam unjuk rasa damai anti rasialisme di Jayapura yang berujung rusuh, 29 Agustus 2019. Tuduhan melakukan kerusuhan terhadap mereka, menurut pengaduan yang disampaikan, hanya didasarkan pada fakta bahwa organisasi mahasiswa merekalah yang mengirim surat pemberitahuan unjuk rasa pada polisi.
62 Lih; Dieqy Hasbi Widhana, Mufti Sholih. "Korban Pelecehan Seksual Dijerat UU ITE oleh Satpol PP
Surabaya."
23 Agustus 2018. (https://tirto.id/korban-pelecehan-seksual-dijerat-uu-ite-oleh-satpol-pp-surabayacUkX) Diakses pada 20 Oktober 2019
3.9 Waktu dan Lokasi Pemantauan
Komnas Perempuan melalui Sidang Komisi Paripurna Khusus pada 10 September 2019 memutuskan melakukan pemantauan isu ini. Pemantauan sendiri baru dilaksanakan pada 13 – 15 Oktober 2019. Pada tanggal 14 Oktober, tim pemantauan melakukan pertemuan dengan jaringan CSO dan Pemprov Jawa Timur, dan di tanggal 15 Oktober 2019 bertemu dengan Polda Jawa Timur. Komnas Perempuan tidak berhasil bertemu dengan mahasiswa Papua yang tinggal di asrama mahasiswa yang ada di Jl. Kalasan, Surabaya karena menurut CSO pendamping, para mahasiswa tersebut menolak bertemu dengan pihak luar, siapa pun juga. Beberapa waktu setelah kejadian, Gubernur Papua dan DPR RI yang hendak berjumpa untuk melihat situasi juga ditolak oleh para mahasiswa.
3.10 Temuan Umum dari Hasil Pemantauan - Penghinaan Bernuansa Rasisme Pada Mahasiswa Papua dan Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM
3.10.1 Penyerangan, Stigma dan Penghinaan Bernuansa Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua yang Terus Berulang
Pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil/lembaga pendamping dimaksudkan untuk menggali informasi terkait kronologis insiden penyerangan dan penghinaan/makian yang bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan, bagaimana kondisi mahasiswa Papua tersebut pasca pernyataan maaf Gubernur Provinsi Jawa Timur serta upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah; dan perkembangan kasus kriminalisasi (penetapan status tersangka) terhadap dua orang PPHAM, yakni AS dan VK.
Di beberapa kota di Jawa Timur, khususnya Surabaya, menurut jaringan masyarakat sipil/lembaga pendamping penyerangan dan penghinaan yang bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua bukan pertama kalinya terjadi khususnya yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya. Mereka melanjutkan bahwa hal serupa sudah terjadi sejak lama dan berulang setiap kali mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa memperingati hari-hari bersejarah bagi masyarakat Papua dan menjelang 17 Agustus setiap tahunnya. Ketika demo mahasiswa Papua itu menuntut/mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan menarik aparat keamanan dari Papua, seringkali ada ormas yang melakukan penyerangan dan penghinaan yang bernuansa rasisme dan menuding kelompok mahasiswa Papua sebagai perusuh, pemabuk, pro OPM dan berbagai stigma lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa kejadian bermula pada 15 Agustus 2019, sejumlah pejabat dan personel Satpol PP Kecamatan Tambaksari datang ke pondokan mahasiswa Papua Bernama Asrama Kalasan. Mereka datang bersama personel Koramil 02/0831 dan Polsekta Tambaksari. Konfirmasi lembaga pendamping ketika pemantauan dilakukan menyatakan bahwa para mahasiswa asrama Kalasan mengetahui pihak pemerintah setempat (kecamatan bersama Satpol PP) yang memasang bendera. Pada 16 Agustus ternyata ada yang melakukan perusakan tiang bendera dan menyebabkan bendera Merah Putih yang dipasang di hari sebelumnya berada di dalam selokan di depan asrama, perusakan tiang bendera tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Mahasiswa Asrama Kalasan siapa yang melakukannya.
Isu perusakan bendera dan penistaan lambang negara tersebar cepat dan memprovokasi massa melakukan pengepungan asrama mahasiswa Papua. Pendamping korban yang mencoba memastikan mengapa sampai terjadi penyerangan dan pengepungan asrama, bertanya pada tukang parkir yang sedang bertugas dekat asrama itu. Menurut tukang parkir berdasarkan informasi temannya sesama tukang parkir yang melihat kejadian tersebut, bahwa ada anak asrama yang merobohkan bendera. Pendamping lalu mencoba mengkonfirmasi mengapa jalan ditutup kepada orang yang berdiri di pinggir jalan yang tak diketahui identitasnya mengatakan "ada orang Papua yang merusak bendera Indonesia". Mengingat bendera adalah simbol negara, massa dengan cepat tersulut kemarahan dan segera bergerak menuju asrama dan melakukan penyerangan dan penghinaan yang bernuansa rasisme atau berdimensi SARA.
Dilanjutkan bahwa pada 16 Agustus 2019, sekitar pukul 15.20 oknum anggota TNI mendatangi Asrama mahasiswa Papua, kemudian disusul oknum anggota SatPol PP kemudian mereka menggedor pagar Asrama, dan meneriaki mahasiswa Papua yang sedang di dalam Asrama dengan kata-kata penghinaan "monyet, babi, binatang, babi anjing". Dan "kamu jangan keluar, sa tunggu kamu disini. Sampai jam 12 kamu jangan keluar". Koramil serta aparat Kepolisian yang sudah siaga dengan mobil water canon dan gas air mata dan menutup jalan yang menuju/melalui asrama mahasiswa Papua sehingga para pengendara motor, mobil, dan angkot serta pejalan kaki yang akan melintasinya terpaksa berhenti. Dalam waktu singkat di persimpangan jalan itu menjadi kerumunan manusia. Kemudian tak berselang lama puluhan ormas datang ke depan asrama, selain meneriaki mahasiswa dengan kata-kata diatas mereka juga melakukan tindakan melempari dengan batu hingga mengakibatkan pecahnya kaca Asrama. Aksi pengepungan berlanjut hingga jam 01.40 massa masih terlihat di sekitaran Asrama dan Polisi juga masih melakukan penjagaan di sekitar Asrama.
3.10.2 Kekerasan dan Penangkapan Paksa
Jaringan masyarakat sipil/lembaga pendamping menceritakan bahwa telah terjadi kekerasan dan penangkapan paksa. Aksi pengepungan dan penyerangan terjadi sejak Jumat, 16 Agustus, 2019 pukul 15.30 hingga Sabtu, 17 Agustus 2019, pukul 16.00. Pola penyerangan kali ini berbeda dengan penyerangan tahun-tahun sebelumnya. Pada penyerangan tahun-tahun sebelumnya, ormas yang datang lebih banyak, namun lebih sedikit pada tahun ini, banyak anak-anak di bawah umur yang terindikasi supporter bonek disusul gerombolan massa yang tak jelas apakah ada yang mengarahkan atau tidak.
Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Kontras Surabaya yang merupakan pendamping mahasiswa Papua datang ke asrama. Saat itu kondisi asrama gelap gulita, semua lampu dimatikan oleh mahasiswa untuk menghindari massa yang sudah ramai di luar asrama. Akibatnya pendamping tidak bisa masuk ke dalam asrama. Sementara itu, di lokasi asrama sudah ada polisi lengkap dengan anjing pelacak, mobil yang membawa water canon yang dilengkapi dengan lampu tembak, meski tidak mengarah ke dalam asrama. Sepasukan polisi masih berada di lokasi asrama hingga larut malam tanggal 16 Agustus 2019. Mereka wira-wiri naik sepeda motor kemudian pasukan lainnya datang, bergantian terus menerus. Suasana mencekam dengan kondisi dalam asrama yang gelap gulita membuat suasana terasa genting di dalam asrama Kalasan.
Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00, lembaga pendamping yang berencana kembali mendatangi asrama Kalasan tidak bisa memasuki lokasi karena ada penutupan jalan dari gang arah ke pom bensin menuju asrama mahasiswa Papua oleh anggota ormas. Pendamping harus melalui jalan lain. Anggota ormas yang menutup jalan itu menyampaikan informasi yang bernada provokasi pada seorang lembaga pendamping, "Mas, jangan lewat situ, ada anak Papua mau bawa panah, bom dan macem-macem," kata mereka. Ketika pendamping menanyakan dari mana anggota ormas itu mengetahui informasi tersebut, orang tersebut menjawab supaya massa semakin banyak datang ke asrama tersebut, yang artinya ini merupakan sebuah provokasi.
Saat pendamping tiba kembali di asrama dan berencana berkoordinasi dengan Wakapolres. Pendamping hanya dapat bertemu dengan petugas yang berada di lapangan. Petugas itu mengatakan, "Kami repot mas, perintah ke kami hanya mengamankan" dan pendamping mengatakan "Mohon simpatik mas, bagaimana pun mereka manusia yang butuh makan." Setelah itu pendamping mencoba cara lain untuk mengirim makanan tapi kondisi tidak kondusif. Massa demonstran yang kebanyakan pemuda dan anak berada di lokasi sampai pukul 02.00 dini hari, mereka membawa bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan asrama. Mereka terlihat sangat terorganisir, dan sepertinya bukan pemuda-pemuda yang tinggal di dekat-dekat asrama. Menurut sumber dari tidak diketahui siapa yang menggerakkan pemuda dan anak-anak tersebut.
Kemudian pada 18 Agustus 2019 (17 Agustus 2019 dini hari) dua orang mahasiswa dari organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional Surabaya yang memiliki kedekatan dengan mahasiswa Papua datang ke asrama untuk mengirimkan makanan. Ketika kedua mahasiswa pengantar makanan itu datang, anak-anak dan pemuda yang mengepung asrama itu langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya dan situasi kembali memanas dan tidak kondusif. Kedua mahasiswa pengantar makanan itu akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian dengan dalih diamankan.
Proses penangkapan kedua mahasiswa pengantar makanan itulah yang dicuit oleh VK di twitter dan dinyatakan hoax oleh Kemenkominfo melalui siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua6³ di dalam rilis tersebut Kemenkominfo menyebutkan telah mengidentifikasi 2 hoax diantaranya yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Sedangkan pada tanggal 22 Agustus 2019 64, Kemenkominfo mengaku keliru soal hoax penculikan mahasiswa Papua padahal VK dalam akun twitter-nya tidak pernah menulis penculikan, melainkan penangkapan mahasiswa. Penggunaan istilah "penangkapan" yang digunakan VK merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam KUHAP. Sementara pada tanggal 19 Agustus 2022 kedua pengantar makanan itu diperiksa dan pukul 14.00 baru dikeluarkan dari Polrestabes. LBH Surabaya dan Kontras Surabaya mendampingi kedua mahasiswa pengantar makanan tersebut.
Selanjutnya sore hari tanggal 18 Agustus 2019 terjadi penangkapan paksa terhadap mahasiswa yang tinggal di asrama Kalasan. Cara penangkapan dilakukan dengan membongkar paksa pagar asrama dengan gergaji, setelah mahasiswa selesai diperiksa kemudian dikembalikan. Pagar asrama yang digergaji itu kemudian dilas lagi. Penangkapan tersebut juga diiringi dengan penembakan gas air mata, pemukulan, dan teriakan penghinaan bernuansa rasisme. Para mahasiswa juga menemukan 3 selongsong peluru senjata laras panjang dan 1 peluru dari pistol berkode SS dan 1 peluru tajam. Menurut pendamping, akibat dari kejadian ini setidaknya 4 (empat) mahasiswa mengalami luka, tangan kanan keseleo, kaki kiri berdarah bekas lemparan gas air mata, serta luka di atas pelipis mata. Punggung dan wajah terlihat memar.
Penangkapan mahasiswa tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur KUHAP. Surat perintah penangkapan diberikan pada saat di kantor polisi dan mereka diminta untuk menandatangani surat penangkapan dan penggeledahan bahkan pendamping sempat menolak surat tersebut dan akhirnya mereka revisi kembali. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, sekitar jam 23.30 mereka dipulangkan kembali ke Asrama Papua.
LBH Surabaya bersama Kontras Surabaya mendampingi mahasiswa saat pemeriksaan mereka sebagai saksi di Polrestabes Surabaya tanggal 18 Agustus 2019 mengatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan bermuara pada kasus perusakan bendera Merah Putih. Menurut polisi, mereka menerima laporan pengaduan masyarakat (ormas) tentang perusakan bendera Merah Putih tersebut yang disampaikan dalam rilis media saat ada aksi ormas pada tanggal 16 Agustus 2019 dan menurut pengakuan Muhammad salah satu perwakilan massa mengatakan di group (Whatsapp) Aliansi Pencinta NKRI sudah banyak beredar foto-foto oknum mahasiswa Papua yang diduga mematahkan tiang bendera merah putih dan dibuang di selokan.. Dalih Polisi melakukan pengamanan adalah untuk mencegah konflik horizontal serta menyarankan ormas itu untuk melapor jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Hari itu juga ormas melapor dan esoknya Polisi langsung melakukan pengamanan/penangkapan terhadap semua mahasiswa Papua, penghuni asrama Kalasan.
Dari hasil diskusi dengan pendamping yang waktu itu berada di lapangan terdapat penggunaan kekuatan yang berlebih oleh aparat Kepolisian dengan melibatkan personil yang jumlahnya mencapai ratusan, dari beberapa instansi seperti TNI dan Satpol PP, mengingat jumlah mahasiswa yang ada di asrama hanya 42 orang dan 1 orang dengan gangguan jiwa yang juga ditampung di Asrama Papua. Menurut mereka, selama peristiwa pengepungan aparat keamanan terkesan membiarkan tindakan diskriminasi yang dilakukan massa yang melakukan pengepungan. Kasus pelecehan/pengrusakan bendera Merah Putih hingga kini belum diketahui siapa pelakunya. Di media banyak yang mengeluarkan pernyataan bahwa penghuni asrama Papua tidak tahu menahu perihal perusakan bendera. Namun tidak diketahui apakah kepolisian mencari siapa pelaku pelecehan bendera tersebut.
3.10.3 Upaya Konsolidasi Minim Dialog dan Abai akan Partisipasi Korban Setelah pengepungan, penyerangan dan penangkapan terjadi, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pertama kali meminta maaf pada tanggal 19 Agustus 2019 (2 hari setelah kerusuhan), disusul permintaan maaf yang datang dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pada tanggal yang sama. Keduanya menyayangkan insiden tersebut dan membantah kalau ada unsur kesengajaan mengusir mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan telah menginisiasi pertemuan atau cangkrungan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak bersama Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) pada 19 Agustus 2019, namun Kapolda dan Pemprov Jatim justru tidak melibatkan mahasiswa yang menjadi korban pengepungan dan penyerangan di Asrama Kalasan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Hal inilah yang membuat kecewa para korban dan merasa tidak dilibatkan karena IKBPS sebenarnya tidak merupakan korban langsung.
Diketahui bahwa organisasi-organisasi mahasiswa Papua mempunyai organisasi besar bernama Ikatan Mahasiswa Pelajar Papua (IMAPA) yang memayungi organisasi pelajar, mahasiswa, dan AMP adalah salah satu anggota IMAPA. AMP inilah yang selalu menjadi korban termasuk pada kejadian Agustus 2019.
63 https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatanakses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers
64 https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/10550861/kominfo-mengaku-keliru-soal-hoaks-penculikanmahasiswa-papua?page=all
65 https://regional.kompas.com/read/2019/08/16/20151141/asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya-didatangiratusan-kelompok-ormas-ini
3.10.4 Stigma Organisasi Kiri, Separatis dan bagian OPM dari Otoritas Pemerintah Daerah dan Polda
Pada pertemuan Komnas Perempuan dengan Pemprov Jatim 66 tanggal 14 Oktober 2019, Jajaran Pemprov Jawa Timur mengungkapkan bahwa Kasus Papua ditangani lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dimana unsurunsurnya meliputi; Kesbangpol, Polda, Dinsos, dan Biro Kesos. Tahun 2019 tercatat ada 3000 (tiga ribu) mahasiswa Papua yang tersebar di Jawa Timur. Selama mereka disini, mereka membentuk, berbagai organisasi tentang Papua. Menurut pemprov AMP (dimana mahasiswa asrama Kalasan bergabung) adalah organisasi mahasiswa yang agak kekiri-kirian, mereka radikal. Setiap kegiatan AMP selalu melakukan unjuk rasa. Bahkan sampai kegiatan tanggal 17 Agustus, AMP berunjuk rasa terkait kemerdekaan Papua. Dari 38 asrama mahasiswa Papua yang tersebar di Jatim, hanya asrama Kalasan saja yang bermasalah dan tertutup sekali, dan sampai kini mereka juga tidak mau ditemui. Pemicunya memang ada di Surabaya dan semua sudah ditangani oleh Polda. Terkait penggunaan asrama tersebut, Pemprov menilai penggunaan tidak sesuai fungsi di mana seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan oleh mahasiswa Papua, faktanya digunakan oleh AMP untuk kegiatan separatis.
Pemprov menilai bahwa mahasiswa Asrama Kalasan tidak suka dan menolak pemasangan bendera Merah Putih. AMP dinilai semakin berani melakukan aksi separatis di Surabaya, Malang dan melakukan provokasi mereka kepada mahasiswa yang lain. AMP memprovokasi Mahasiswa Papua yang baru tiba di Surabaya. Tidak semua mahasiswa AMP aktif mengikuti perkuliahan. Sebagian dari mereka sudah DO (drop out) dan mahasiswa abadi yang tidak lulus. Pemprov juga menilai bahwa tidak ada mekanisme kontrol dari Pemda Papua, terhadap mahasiswa Papua yang dibiayai Pemda Papua. Mereka dapat bantuan sekitar 10 juta satu orang namun tidak ada kontrol dan transparansi penggunaan bantuan.
Pejabat Kesbangpol Pemda Jatim menyatakan bahwa 38 orang mahasiswa asrama kalasan anggota AMP tidak mau membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka mengalami masalah ideologi, sosial dan ekonomi, jadi ideologi mereka sudah terdoktrinisasi (mahasiswa di Kalasan lebih dominan AMP). Sehingga Pemprov Jatim mendorong kampus untuk ikut mengawasi kegiatan belajar-mengajar mahasiswa Papua dan mengukur "kesetiaan" mereka terhadap NKRI. Mahasiswa Papua anggota AMP itu tidak hanya berada di satu kampus, tetapi berbeda-beda kampus, mayoritas di Universitas Dr Soetomo. Langkah kedua yang dilakukan Pemprov Jatim adalah meminta pemerintah dan Pemprov Papua untuk mengembalikan asrama Kalasan seperti sediakala, sehingga tidak ada lagi cap separatis, namun hingga sekarang belum berhasil karena mereka menolak berdialog dan bertemu. Langkah selanjutnya adalah mendata semua pelajar dan mahasiswa yang ada di Jawa Timur, dan langkah lain yang sudah dilakukan permintaan maaf Ibu Khofifah, juga melakukan langkah pendekatan dengan mahasiswa Papua, namun karena doktrin untuk lepas dari NKRI sudah melekat sekali terutama pada organisasi AMP maka sangat sulit dilakukan dialog.
Pihak POLDA Jatim ketika ditemui Komnas Perempuan menyampaikan hal yang hampir senada dengan Pemprov. Menurut Kanit IV/ Polda Jatim prinsip pendekatan keamanan yang dilaksanakan karena ada perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum dilakukan karena ada peristiwa tindak pidana yang dimulai dari Asrama Papua hingga ke dunia maya. Mahasiswa Papua di Asrama Kalasan memang tidak mau membaur dengan masyarakat sekitarnya, tidak mau menunjukkan identitas yang sebenarnya ketika dilakukan pendataan. Dari beberapa kasus yang ditangani, mahasiswa tidak mau berkomunikasi dengan baik dengan petugas maupun dengan masyarakat sekitar, mereka mengasingkan diri seolah (membuat) negaranya sendiri dan tidak mau dicampuri urusannya oleh warga/orang lain. Ketika peristiwa, polisi tidak bisa masuk ke sana. Kanit IV/I hanya menangani perkara makar dan sekarang kasusnya belum diproses dan karena tidak bisa melakukan penyelidikan jika tidak ada kasus untuk pendalamannya. Ketika pemantauan dilakukan belum ada dan tidak ada mahasiswa yang ditahan terkait kasus makar. Semua warga Papua yang tinggal di Asrama Papua itu setelah diperiksa dipulangkan.
Dalam pertemuan dengan Pemprov, Komnas Perempuan juga bertemu dengan Dinas Sosial. Karena peristiwa Surabaya memicu gelombang unjukrasa yang berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat, termasuk di Wamena. Pemprov Jatim berkonsentrasi memulangkan warga Jawa Timur yang ada di Wamena. Ketika kerusuhan terjadi banyak Perantau Jawa Timur yang ingin kembali, Pemprov Jatim memfasilitasi mereka pulang dari mulai mereka berangkat dari Wamena sampai ke kampung halamannya masing-masing. Berikut keterangan Dinas Sosial.
66 Peserta dari Pemprov Jatim yakni: Dewi Putriyadi (Plt Kepala DP3AKB, Frans Sohilat Biro Kesbangpol, Restu Novi (Dinas sosial) dan Ita Listiani (Dinas Sosial), Abdul Gofur (Biro Kesos) , Hary (DP3AK, Amandan (DP3AK).
Tanggapan Dinas Sosial Terkait Perantau Jawa Timur di Wamena:
Khusus untuk perantau dari Jawa Timur di Wamena yang ingin kembali ke Jawa Timur, Dinsos Surabaya sudah bekerjasama bersama Bakesbangpol dan Biro Kemsos serta BPBD. Ada kewenangan masing-masing untuk menangani perantau. Dinsos menangani penyediaan makan dan minum ketika sampai di Jawa Timur, lalu melakukan pendataan dan memberikan bantuan sembako ketika kembali ke daerah masing-masing yang cukup untuk 1-2 minggu. Biro Kesos memberikan bantuan penggantian transport sebesar 1jt per KK, BPBD memberikan bantuan sandang baru. Dinsos sudah melakukan itu sejak 29 September dan Oktober 2019. Jumlah warga yang kembali ke Jawa Timur itu sekitar 690 orang, terdiri dari 490 orang laki-laki dan 180 perempuan (lansia 5 orang, anak-anak 44 orang). Pemulangan disegerakan dikarenakan kondisi psikis dan perjalanannya sangat melelahkan. Dinsos hanya mendata dan sedikit yang diwawancara apa yang terjadi ketika kerusuhan terjadi namun belum secara detail, seperti bagaimana hal itu terjadi, misalnya terhadap perempuan, apakah mereka menerima perlakuan dan tindakan kekerasan mereka belum tahu karena fokus dinsos adalah menyegerakan pemulangan perantau ke daerah asal masingmasing.
Para perantau setiap ditanya apakah mereka akan kembali ke Papua, khususnya yang perempuan, mereka mengatakan akan memikirkan kembali kalau harus kembali kesana. Namun para pemuda yang kebanyakan bekerja sebagai ojek online di Wamena, mereka mengatakan masih ingin kembali ke Wamena, karena di
Jawa Timur belum tentu ada lapangan pekerjaan. Sepanjang dinsos melayani mereka (warga yang pulang dari Wamena-red) hanya satu saja kasus yang membuat miris, yaitu seorang ibu perantau di Malang yang kebetulan masih menyusui harus di rawat di rumah sakit selama 2 hari karena kekurangan nutrisi.
Para perantau yang pulang mendapatkan bantuan oleh Dinas Sosial di Kab/Kota tempat mereka berasal. Pemprov Jawa Timur tidak menarik warganya kecuali jika mereka pulang secara mandiri. Pemprov berusaha untuk selaras dengan pemerintah pusat untuk membangun Papua kembali. Jadi tidak ada kebijakan untuk menarik warga asal Jawa Timur, namun jika ada yang ingin kembali ke Jawa Timur, pihak Pemprov menerima secara terbuka dan memberikan pelayanan secara maksimal. Sejumlah 690 orang perantau yang kembali ke Jawa Timur tersebut kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki rumah, sementara hartanya banyak yang habis di Papua sana. Ini menjadi PR selanjutnya setelah menangani perantau Jatim dari Papua.
"Nanti di tanggal 16 Oktober 2019 kami akan menerima 519 orang perantau Jawa Timur dari Wamena. Kabupaten yang banyak perantaunya yaitu: Sampang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang yang merantau ke Wamena. Kurang lebih sekitar seribu orang dari Jawa Timur yang mandiri, juga kami tangani. Mandiri karena mereka pulang ke Jatim dengan bantuan uang dari keluarganya. Di sana perempuan bekerja di restoran, toko sembako dan ada juga yang di kafe remangremang." Namun Dinsos belum ada pendekatan lebih jauh terutama perempuan karena kami menyegerakan (fokus) kepulangan ke daerah asalnya masingmasing. Nanti diharapkan Dinas P3AKB yang akan melakukan pendekatan. Memang penanganan perantau perempuan dan anak berusaha memberikan pelayanan yang lebih, fasilitas dan sarana yang harus dioptimalkan. "Kita menanti warga asal Jatim yang akan datang tanggal 16 Oktober 2019 belum diketahui apakah lebih banyak laki-laki atau perempuannya, namun ada fenomena, jika keluarga yang diutamakan dipulangkan adalah perempuan dan anak".
3.10.5 Pengabaian Laporan dan Intimidasi Berlanjut: Krisis Kepercayaan Mahasiswa Papua terhadap Aparat Penegak Hukum
Kekecewaan mahasiswa yang tergabung dalam AMP bertambah dalam karena respon negatif polisi terhadap laporan mereka pasca penyerangan. Ketika mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan melapor kerusakan di asrama akibat penyerangan, polisi menolak laporan dan menjawab "Tidak usah lapor nanti kerusakan diganti oleh Pemprov, sebaiknya kalian pulang saja". LBH dan Kontras Surabaya, yang melakukan pendampingan pun disuruh pulang. Polisi malah bertanya "Kalian siapa? Kalian tidak tahu, saya yang selalu menelpon ke Papua untuk menginformasikan keselamatan mereka," ujar anggota polisi itu. Akibat respon polisi yang tidak positif ini mereka kemudian mengurungkan pengaduannya. Polisi mengatakan, "jika kalian melapor maka nanti akan ada laporan balik buat kalian. Waktu penyerangan itu terjadi lempar-lemparan, dari dalam asrama juga melempar, dan ada warga yang kena lemparan tersebut". Intimidasi ini menyebabkan mahasiswa tidak melanjutkan proses pelaporan. Tidak hanya diintimidasi mereka juga dipersulit untuk melakukan pelaporan, polisi memberi syarat bahwa yang melapor harus Ketua Asrama dan polisi meminta struktur organisasi untuk dapat melapor dan mewakili asrama. Padahal ketika pelaporan akan dilakukan ketua asrama saat itu sedang berduka karena ada anggota keluarganya yang meninggal.
Sebagai contoh lain, sebelum kejadian di Surabaya, di Malang juga ada peristiwa bentrok mahasiswa Papua AMP dengan warga di Malang, ketika mahasiswa Papua sedang unjukrasa pada 15 Agustus 2019. Peristiwa Malang yang kasusnya sudah diadukan ke Komnas HAM dan LPSK juga mengalami intimidasi dari kepolisian.
Ada juga beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa Papua menutup diri antara lain adalah mereka memandang bahwa para pejabat datang ke asrama bukan karena peduli dengan nasib mereka tapi peduli dengan kasus yang terjadi di Papua (kerusuhan di beberapa kota di Papua) karena penghinaan yang bernuansa rasisme terhadap mereka menjadi penyebab kerusuhan di Papua maka semua datang ke asrama Kalasan. Seandainya tidak rusuh di Papua tak mungkin ada pejabat yang datang melihat kondisi mahasiswa Papua di asrama Kalasan, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Media dianggap tidak memberitakan secara benar dan tidak melakukan klarifikasi atau meminta persetujuan mengingat situasi genting. Para mahasiswa merasa ada politisasi situasi penyerangan karena pasca peristiwa mereka didatangi Fadli Zon, anggota dewan dari Papua, Gubernur Papua dan Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur.
Kekerasan, diskriminasi, rasisme, minim-nya partisipasi, stigma, intimidasi berkelanjutan dan pengabaian yang mewarnai pengalaman dengan aparat penegak hukum dan Pemprov Jatim ini menyebabkan turunnya kepercayaan mahasiswa Papua terhadap aparat dan lembaga negara ataupun pihak yang ingin membantu. Hal ini dibuktikan dengan keengganan mahasiswa korban bertemu dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan meski sudah diyakinkan oleh pendamping. Mereka juga tidak mau menerima wartawan dari media manapun. "Kami sudah tidak percaya lagi dengan siapapun". Mereka takut terkena imbas dari kerusuhan di Papua seperti ancaman pengusiran dari pemerintah setempat. Wakil Walikota Malang saat itu ketika ditanya wartawan terkait bentrok mahasiswa Papua dengan warga Malang pada 15 Agustus 2019 menyatakan "Kalo nggak ada izin ya nggak boleh. Ya pidana, kan? Perusakkan, kan? Itu kan membahayakan, kan?" Lalu, wartawan bertanya lagi, apakah Wakil Walikota Malang, akan mengambil opsi pemulangan mahasiswa seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2016? "Ya dilihat dulu yang namanya Pak Kapolres sudah bekerja ini lakukan apa nanti salah satu opsinya itu yang sudah pernah dilakukan kan".
Sama seperti yang dilakukan pemprov Jatim, menurut informasi dari pendamping mahasiswa bahwa Pemkot Malang, juga telah melakukan pertemuan dengan warga Papua yang tidak menjadi korban penyerangan. Warga Papua yang tidak menjadi korban penyerangan membuat pernyataan bahwa tidak ada masalah dan semua baik-baik saja. Pernyataan itu kemudian digeneralisir oleh Pemda dan Kepolisian bahwa warga Papua yang ada di Jatim baik-baik saja, dan dijadikan justifikasi bahwa tidak ada masalah di Jawa Timur tentang Papua. Pendamping tidak mengetahui apa alasan pemerintah tidak ada yang mau melakukan pendekatan terhadap mahasiswa Papua korban penyerangan asrama Kalasan tersebut.
3.11 Temuan Khusus: Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM
Komnas Perempuan menerima pengaduan dari dua orang Perempuan Pembela HAM Papua yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi karena mengadvokasi kasus/isu Papua di tahun 2019.
3.11.1 Kasus AS: Pelecehan Seksual dan Kriminalisasi
Korban adalah anggota salah satu organisasi mahasiswa yaitu Front Mahasiswa Nasional (FMN). Pada tanggal 6 Juli 2018 IPMAPA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua) bekerjasama dengan FMN mengadakan diskusi film di asrama Papua di jalan Kalasan Surabaya. Saat diskusi berlangsung kurang lebih 100 orang aparat datang bersama TNI, Satpol PP dengan membawa senjata laras panjang dengan dalih operasi yustisi. Namun saat korban bersama LBH Surabaya meminta surat tugas operasi Yustisi namun aparat serta camat tidak dapat menunjukkan surat tugas yang dimaksud.
Ketika pembubaran diskusi terjadi aparat meneriakkan kata-kata yang ditujukan pada korban seperti "Ngapain perempuan disini, makanya jangan jadi perempuan kayak gini." Aparat memaksa masuk dan terjadilah perlawanan dari peserta diskusi. Saat itu, korban mendapatkan pelecehan seksual dari salah satu aparat yang saat itu tidak berseragam resmi. Pelaku dengan sengaja meremas payudara korban, korban teriak dan diseret menuju salah satu pojok asrama dan di bully oleh beberapa aparat lainnya. Korban juga ditertawai ramai-ramai oleh aparat dan dikatai tahi, anjing, angkat itu perempuan. Setelah kasus tersebut terjadi, korban membagikan kejadian tersebut di laman Facebook (FB) yang berisi kronologis pembubaran diskusi serta pelecehan seksual yang dialaminya. Namun pada tanggal 7 Juli 2018 Kapolrestabes Surabaya menyebarkan pernyataan di sosial media melalui grup MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) bahwa pelecehan seksual dan pembubaran diskusi yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2018 adalah hoax.
Pihak pemerintah kota Surabaya, kecamatan dan Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) mendatangi asrama Papua dan menghubungi korban meminta agar kasus ini tidak diperpanjang. Korban menolak karena penolakan tersebut korban dituduh provokator, menyebarkan fitnah tentang pelecehan seksual dan antek asing oleh orang-orang tersebut.
Dampak dari kejadian tersebut, korban selalu merasa diikuti dan diawasi seperti misalnya tiap kali korban mengisi acara atau diskusi, panitia penyelenggara selalu didatangi pihak kepolisian dan ditanya-tanya tentang keberadaan korban. Selain itu, tetangga korban melaporkan bahwa sering melihat ada beberapa aparat yang tiap hari duduk-duduk di sekitar rumah korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan hanya keluar rumah bila ada yang menemani. Korban risih karena kegiatannya menjadi terbatas. Kuliah korban juga terhambat. Korban juga merasa tertekan secara psikologis atas kejadian ini. Setiap kali melihat orang menggunakan seragam, korban merasa marah. Untuk diketahui bahwa korban saat ini sedang dilaporkan oleh seseorang atas nama PF dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui kolom komentar di salah satu postingan teman korban. Saat ini para saksi telah mendapat panggilan pemeriksaan sedangkan korban tidak mendapatkan surat panggilan. Berbeda dengan kasus insiden bendera dan penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua, namun kasus AS tidak bisa dipisahkan dengan isu Papua yang disuarakan oleh mahasiswa Papua dan aktivis pemerhati Papua. Ketika Komnas Perempuan mencoba meng-update kasus AS saat pemantauan di Oktober 2019, pihak Polda mengatakan bahwa kasus AS tidak ada disampaikan oleh Polrestabes Surabaya.
3.11.2 Kasus VK: Kriminalisasi dan Tuntutan Pengembalian Dana Beasiswa Kekerasan yang dialami VK dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Koalisi Pembela Aktivis HAM pada 9 September 2019. Kasus ini ini berawal soal pengepungan dan penyerangan Asrama Mahasiswa Papua pada bulan Agustus 2019 Polda Jatim kemudian menetapkan VK sebagai tersangka provokasi insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 4 September 2019. VK dijadikan tersangka terkait cuitannya di Twitter menginformasikan kondisi Mahasiswa Papua yang di kepung di asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Padahal informasi yang disampaikan VK adalah informasi yang sebenarnya dan berasal dari para mahasiswa Papua yang terkepung di dalam asrama dan tidak makan seharian.
VK ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan empat lapis pasal pelanggaran hukum yakni, UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160, dan UU Nomor 40 tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dari pengaduan VK melalui pendampingnya kepada Komnas Perempuan di 2019 diperoleh informasi bahwa:
1. Polisi mengancam mencabut paspor dan VK akan kehilangan kewarganegaraan. Paspor merupakan kemudahan untuk mobilitas dan kebutuhan penting bagi VK sebagai Advokat dan Mahasiswa di Luar Negeri.
2. Polisi mengklaim telah melakukan pemblokiran rekening VK.
3. Keluarga VK didatangi oleh Polisi dan wartawan. Ayahnya juga diancam. VK dijadikan tersangka dan identitasnya juga tersebar luas.
Seiring situasi yang memanas di Papua dan Indonesia, VK mengatakan mendapat ancaman pemerkosaan dan pembunuhan setiap hari.67
Intimidasi juga ditujukan kepada kantor VK (LBH Jakarta/YLBHI) menjadi sasaran pelemparan batu, didemo dlsb; intimidasi meluas dimana Perempuan pembela HAM yang mendukung VK di media sosial mendapatkan pelecehan, sangat khas penyerangan yang menyasar seksualitas akan dialami oleh perempuan pembela HAM.
Ketika Komnas Perempuan melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur pada 14 Oktober 2019, diperoleh informasi dugaan campur tangan wartawan asing, yang diduga adalah VK dalam kasus Penyerangan di Asrama Kalasan. Informasi lain Pemprov telah meminta VK diekstradisi karena sangat dekat sekali dengan AMP dan telah ditindaklanjuti oleh imigrasi.
Dalam pertemuan Komnas Perempuan dengan Polda Jatim pada 15 Oktober 2019 diperoleh informasi bahwa penetapan VK sebagai tersangka disebabkan oleh unggahan bernada provokatif di Twitter-nya. Setidaknya ada tiga konten yang sempat diposting oleh VK saat terjadi insiden di Asrama mahasiswa Papua, Surabaya. Konten pertama diunggah pada 18 Agustus 2019: seruan mobilisasi aksi turun ke jalan untuk besok di Jayapura; konten kedua: momen polisi melakukan penembakan ke dalam asrama Papua, total 23 tembakan termasuk gas air mata, anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus, terkurung, disuruh keluar ke lautan massa; Konten ketiga: 43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas 5 orang terluka dan 1 terkena tembakan gas air mata.68
Informasi lain terkait dengan Penyerangan Asrama Kalasan adalah teridentifikasinya dua kubu yang terlibat yaitu mahasiswa dan massa menurut Polrestabes. Informasi dari petugas Polda terkait penyerangan tidak berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Pemprov Jatim. Namun demikian pihak Kepolisian beranggapan bahwa posisi mereka sebagai penengah diduga dilakukan karena adanya potensi konflik horizontal. Penembakan gas air mata memang dilakukan dengan alasan supaya para mahasiswa mau keluar dari asrama demi keamanan mereka dari penyerangan massa yang berada di lokasi asrama. Pihak kepolisian mengevakuasi semua penghuni yang ada di asrama tersebut untuk diamankan di Polrestabes Surabaya untuk menghindari kekerasan.
Ketika peristiwa penyerangan/pengepungan terjadi, petugas menghalau dan memukul mundur massa, petugas mengevakuasi ke-44 orang yang ada di asrama Kalasan yang tidak seluruhnya mahasiswa. Proses evakuasi ada perlawanan, polisi mengakui ada korban luka tapi mungkin terbentur pintu. Penjemputan dari asrama ke Polrestabes menggunakan truk dalmas.
Dari 44 orang tersebut 43 orang diinterogasi dan 1 orang tidak diperiksa karena memiliki gangguan jiwa. Pemeriksaan dilakukan di Badaraksa yang adalah aula/hall. Karena petugas yang memeriksa tidak banyak maka banyak mahasiswa yang duduk di lantai menunggu giliran pemeriksaan, ada beberapa pula mahasiswa yang tidur-tidur dibawah. Menurut Polisi lalu ada yang mengambil foto kondisi pemeriksaan dan kemudian foto-foto itu disebarkan tidak sesuai dengan fakta dimana-mana seolah-olah mahasiswa yang sedang diperiksa diperlakukan tidak manusiawi dan tidak dikasih makan dari pagi. Menurut Polisi, mereka yang sakit diperiksa oleh petugas dari Bidang Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) kepolisian untuk melakukan pengobatan, walau saat pemeriksaan ada juga mahasiswa yang menolak diobati. Pemberian makan oleh Polwan diperiksa, pihak penyidik juga diperiksa, divideokan dan difoto lengkap.
Kondisi saat evakuasi dan pemeriksaan inilah yang difoto oleh mahasiswa dan kemudian diposting di media sosial milik VK (Instagram dan Twitter). Dalam postingan-nya VK menuliskan kalimat yang mengandung ajakan untuk melakukan perlawanan yang memicu sentimen SARA, perlawanan ke pemerintah Indonesia dengan memposting beberapa gambar tentang referendum Papua & Papua Barat. Sehingga Polisi menangani kasus ITE yang berkaitan dengan postingan VK tersebut. Kanit Cyber Polda Jatim saat itu mengatakan bahwa Polda telah mengumpulkan beberapa alat bukti khususnya dari para saksi serta dari 44 orang yang dievakuasi ke Polrestabes Surabaya, unit cyber hanya memeriksa keterangan dari penyidik Polrestabes saja.
Polisi juga mengatakan sangat berhati-hati dalam kasus VK, karena mereka mengetahui bahwa VK keturunan Tionghoa Medan dan adalah WNI. Tanggal 4 September 2019, diperoleh informasi bahwa VK telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran kabar bohong dan provokasi dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa di Surabaya. Pada Oktober 2019, status VK berubah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan paspornya diusulkan oleh polisi untuk ditarik sesuai dengan pasal 63 UU Imigrasi.69
Terkait dengan status mahasiswa VK, pihak Kepolisian menginformasikan bahwa masa studi VK di Australia seharusnya sudah selesai pada tahun 2018. Namun, selama berkuliah VK beberapa kali menjadi narasumber terkait isu Papua. Kepolisian menginformasikan bahwa pihak Kemenlu sebenarnya sudah mengingatkan LPDP dan Kemenkeu terkait dengan adanya mahasiswa Indonesia yang menjadi narasumber isu Papua, yang awalnya VK menjadi narasumber isu HAM tapi kemudian mengarah ke isu kemerdekaan Papua.
Ketika ditanyakan mengenai persoalan pemblokiran rekening, pihak Kepolisian dalam hal ini Panit Krimsus menjawab bahwa pemblokiran rekening itu tidak pernah keluar dari pihak polisi, pada saat itu Polisi hanya menyampaikan "kami sudah mengetahui jumlah rekening VK" tidak ada mengatakan "pemblokiran rekening".
67 https://www.suara.com/news/2019/10/04/153618/veronica-koman-diancam-dibunuh-karena-mereka-tahusaya-benar-soal-papua?page=all
68 Sri Juliati, et.,all. Rusuh di Papua. Siapa Veronica Koman? Tersangka Provokasi Asrama Mahasiswa Papua Pernah Buat Mendagri Rabu, 4 September 2019. yang Berang. (https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/04/siapa-veronica-koman-tersangka-kerusuhan-asramamahasiswa-papua-yang-pernah-buat-mendagri-berang?page=4) Diakses pada 20 Oktober 2019
C. KASUS TAHANAN POLITIK DI MANOKWARI (PAPUA BARAT)
3.12 Latar Belakang
Efek dari penyerangan asrama mahasiswa Papua di Kalasan Surabaya memunculkan gelombang protes di beberapa kota di Papua, Papua Barat dan Jakarta. Di Manokwari, protes anti rasisme yang berujung pada kerusuhan tanggal 19 Agustus 2019. Dampak peristiwa kerusuhan tersebut adalah penangkapan sejumlah aktivis Papua yang ikut unjuk rasa dan orang-orang yang dianggap oleh aparat keamanan sebagai provokator dan melakukan perusakan fasilitas umum.
Merespon situasi tersebut, Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan pada 8 - 9 Oktober 2019 memutuskan untuk melakukan pemantauan kasus penangkapan aktivis HAM yang dituduh melakukan makar di Manokwari dan untuk membuat penyikapan terhadap situasi HAM Perempuan di Papua, khususnya perkembangan terbaru tentang kondisi kemanusiaan dan keamanan.
Pada tanggal 3-5 Desember 2019 Komnas Perempuan melakukan FGD dengan LSM dan Jaringan Pembela HAM di Manokwari bertempat di kantor Dewan Adat Papua untuk mendapatkan informasi terkait tahanan perempuan yang dituduh melakukan makar. Jaringan yang hadir diantaranya Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), YLBH Papua Barat (Posbakum, Tim Kemanusiaan Pembela Keadilan),
KontraS Papua, dan Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
Kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 Komnas Perempuan melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Manokwari beserta jajarannya untuk mendapatkan informasi terkait perempuan dalam tahanan dan izin bertemu dengan tahanan. Komnas Perempuan diizinkan bertemu dengan tahanan perempuan di ruang data Polres Manokwari. Setelah pertemuan dengan tahanan Perempuan, Komnas Perempuan menyampaikan kepada Kapolres terkait harapan tahanan yang dapat menjadi rekomendasi bagi Polres Manokwari untuk pemenuhan hak tahanan perempuan.
Pada tanggal 5 Desember 2019 Komnas Perempuan melanjutkan pertemuan dengan: Pemerintah Kabupaten Manokwari, pihak keluarga SM dan YLBH Papua Barat selaku pendamping SM.
69 Syarat penarikan paspor antara lain pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat lima tahun atau red notice yang telah berada di luar negeri.
3.12.1 Temuan dari Hasil Pemantauan
1. Kasus Makar Yang dituduhkan Pada SM
Setibanya dari Sorong, SM (aktivis partai politik)70 ditangkap di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 2 September 2019. Ia dituduh melakukan upaya makar karena membawa 1.496 replika bendera bintang kejora berukuran kecil terbuat dari kertas bertangkai lidi, empat kaos oblong putih bergambar monyet memegang bendera bintang kejora bertuliskan 'lawan'. Kemudian, tiga rim kertas dengan cetakan kalimat 'Tanah dan Bangsa dari Ombak Besar (New Guinea)' dan teks lagu 'Hai Tanahku Papua'. Saat itu polisi menduga SM akan ikut unjuk rasa anti rasisme di Manokwari pada 3 September 2019. Bendera bintang kejora, kaos dan berbagai barang bawaan SM lainnya diduga akan dibagikan kepada para pengunjukrasa. SM didakwa dengan dakwaan rencana makar.
SM ditangkap sore hari tanpa surat penangkapan. Pada awal penangkapan pengacara tidak boleh bertemu, ia merasa diperlakukan sangat diskriminatif, karena ada juga perempuan Menado yang juga ditahan karena kasus miras justru bebas keluar masuk tahanan polisi. Kasat Serse mengatakan alasan mengapa diisolasi karena pasalnya makar, jadi SM sama sekali tidak boleh keluar dari sel.
SM memiliki 3 anak, yang pertama berusia 3 tahun, yang kedua 2 tahun, dan yang ketiga 3 bulan. Saat ditahan di Polres Manokwari, SM masih dalam proses nifas setelah melahirkan. Keluarga SM (kakak kandung) baru mengetahui kabar SM ditahan pukul 21.00 WIT.
Ketika pemantauan dilakukan, berkas belum dilimpahkan ke Kejaksaan karena masih ada berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh Polisi. Adapun perpanjangan penahanan sudah yang kedua, sehingga jika pada tanggal 30 Desember 2019, berkas belum dilimpahkan maka seharusnya tahanan dibebaskan. Menurut informasi dari pengacara, tanggal 15
Desember 2019 Kejaksaan dan pengadilan akan libur Natal dan tahun baru sampai Januari 2020.
Proses persidangan aktivis lainnya yang ditangkap saat kerusuhan juga diwarnai sikap represif aparat penegak hukum yang membuat trauma ibuibu dan anak-anak. Kewenangan mengatur tentang siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke ruang sidang sudah menyalahi aturan. Kondisi di tiap sidang, banyak aparat yang berjaga. Kalau telat sedikit, ruang sidang ditutup dan masyarakat tidak dapat masuk, justru pihak polisi yang banyak berada di dalam ruangan. Ada juga pelanggaran yang dilakukan hakim di masa persidangan. Persidangan berjalan tidak sesuai dengan aturan persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP bahkan ada yang dipindah ke kasus perdata. Saksi-saksi yang dihadirkan pengacara ditolak semua. Pasal KUHAP dilanggar karena mengubah-ubah status, dari terdakwa menjadi tersangka, besok berubah menjadi saksi.
70 SM merupakan Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong. Saat itu tetap menjadi ketua DPD dan telah ditunjuk PLT oleh Ketua Umum. Dia pernah kuliah di fakultas hukum dan sering memimpin aksi unjukrasa.
D. KONDISI TAHANAN PEREMPUAN
Dalam proses pemantauan Komnas Perempuan, tim menemui SM yang sedang ditahan di Polres Manokwari. SM ditahan dalam kamar berukuran 2x3 meter, dimana pada awal penahanan ia tidak diberikan alas tidur (kasur/matras). Lantai yang lembab hanya dilapisi karpet sehingga mudah basah, baru pada tanggal 16 September 2019 ia mendapat matras namun di bawah karpet ada ulat kaki seribu karena di bagian bawah yang lembab, sehingga di malam hari ia sering harus menggeser kasur ke tengah. Di dalam ruang tahanan itu ada 1 kamar mandi namun sanitasi kurang baik, walaupun air lancar. Untuk pencahayaan di malam hari lampu sering padam.
Dalam tahanan tidak disediakan psikolog dan rohaniawan, sehingga SM beribadah sendiri di dalam sel, selain itu tidak ada kesempatan untuk berolahraga dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Keluhan utama SM adalah tidak adanya ruang menyusui. Tanggal 10 September 2019, anak ketiga SM yang masih bayi dibawa oleh keluarga untuk disusui. Menurut pengakuan keluarga dan SM sendiri, tidak ada ruang menyusui di Polres tersebut (berbeda dengan versi Kapolres Manokwari beserta jajarannya) sehingga SM menyusui di dalam sel. Proses menyusui berlangsung selama 30 menit. Menurut SM mereka (polres) menyediakan ruang menyusui setelah peristiwa foto SM menyusui dalam sel menjadi viral. Karena tahanan Polres dimana SM ditahan di Manokwari. Maka SM terpaksa harus berpisah kota dari bayi nya sehingga tidak bisa menyusui secara rutin akibatnya payudaranya membengkak bahkan sampai demam dan harus dikompres setiap hari. Namun, petugas kesehatan tahanan sama sekali tidak memberikan obat untuk membuat ASI-nya kering. Selama SM ditahan, anak ketiga dirawat oleh Mama Ade (bibi), anak sulung dirawat oleh ibu dari SM, dan anak kedua dirawat oleh kakak laki-laki SM. SM juga terpaksa menjual mobil untuk biaya kebutuhan ketiga orang anaknya.
Makanan yang diberikan oleh Polres pada SM adalah nasi bungkus yang dibeli di warung, namun terkadang saat dibeli tidak langsung diberikan sehingga seringkali nasi yang diterima sudah basi.
Selama dalam sel, aktivitas SM antara lain adalah membaca Alkitab, menulis dan membaca buku, berpuasa, menemui pihak yang membesuk dan dua kali makan, makan pagi pada pukul 10-11, makan sore pada pukul 17.00-17.15.
Untuk kunjungan keluarga, RM, kakak SM menjelaskan beberapa hal terkait kondisi adiknya. Ia cukup sering berkunjung ke Polres Manokwari, setiap waktu kunjungan. Terkadang di luar waktu kunjungan pun tetap datang untuk membawakan makanan, pakaian atau keperluan lainnya. Keluarga sempat merasa ketakutan pasca berita SM menyusui di dalam sel tahanan menjadi viral. Tidak ada satupun keluarga yang mengeluarkan pernyataan di media terkait kasus SM karena takut informasi yang dimuat tidak sesuai dan merugikan. Sehingga keluarga menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menanggapi segala proses hukum yang dijalani SM. RM mengatakan bahwa setiap kunjungan pasti harus ribut dulu dengan petugas baru diberikan ijin menjenguk. RM mengungkapkan bahwa SM merupakan perempuan yang sangat teliti, kritis dan berani. Misal, ketika melihat salinan BAP, BAP tersebut dicoret-coret aparat. Ia protes mengapa ada ditulis sesuatu yang tidak dikatakan olehnya. Ia berkata "Bapak dengarkah saya ada bicara ini?". Juga saat HP nya diambil ketika awal penangkapan. Dia minta HP dan bilang "atas dasar apa HP saya diambil?" Mengenai ketiadaan ruang menyusui, SM sempat menangis ketika RM menawarkan obat mengeringkan ASI. Keluarga hampir setiap hari membawakan air panas untuk kompres dan kebutuhan minum. Karena kondisi masih menyusui tersebut, pendamping hukum SM sempat mengajukan penangguhan penahanan, pengajuan sudah diajukan semenjak 3 September 2019, namun tidak di respon oleh Kepolisian.
Dari hasil wawancara SM menyampaikan beberapa hal yang paling dibutuhkannya dalam tahanan adalah dapat berkomunikasi dengan anak, petugas yang jaga malam sebaiknya Polwan, penyediaan kebutuhan spesifik perempuan seperti pembalut, dipan, situasi aman, serta adanya Rohaniawan.
Pertemuan dengan Kapolres Manokwari dilakukan Komnas Perempuan pada 4 Desember 2019. Menurut pihak kepolisian, peristiwa kerusuhan di Manokwari terjadi pada 19 Agustus dan diikuti oleh serangkaian kejadian yaitu: pembakaran kantor DPR Papua Barat, dealer mobil, Hawaii Bakery, dan pembobolan ATM BNI eks kantor gubernur. Para pendemo dan pelaku kerusuhan seluruhnya sudah di sidang kecuali 1 perempuan, yaitu SM.
Menurut Kasat Reskrim Polres Manokwari, pada mulanya SM dititipkan ke Polda, tapi karena tidak ada tahanan di Polda, SM dititip di Polres. SM tidak dibawa ke Lapas karena lokasinya yang jauh, susah dibesuk oleh keluarga. Jarak LAPAS sekitar 1½ jam dari Polres. SM juga tidak bisa dipindahkan ke Kota Sorong (dekat dengan anak dan keluarga) karena wilayah hukum kejadiannya di Manokwari. Unsur-unsur rencana makar yang didakwakan kepada SM antara lain perencanaan, persiapan (membentuk, dan memisahkan).
Untuk kondisi ruang tahanan, di Manokwari belum ada Lapas khusus perempuan dan ruang menyusui hanya ada di Binmas dan Sat Intel. Polisi juga tidak memiliki tenaga medis hanya secara rutin ditanyakan kepada tahanan, misal "ada yang sakit atau tidak" dan biasanya ada yang sakit demam namun jika kondisi cukup parah akan dibawa ke rumah sakit Bhayangkara. Keterangan Polres berbeda dengan keterangan SM soal ruang menyusui, menurut polres ruang laktasi sudah ada sejak 2 tahun lalu (ruangan yang di Sat intel), sedangkan ruang menyusui di Binmas menyatu dengan ruang kerja.
Menurut kepolisian, kerusuhan di Manokwari akan dilakukan berjilid. Jilid 1 pada 19 Agustus tersebut dan jilid II di bulan September, sebelum jilid II terjadi, Polisi menangkap SM di bandara. Terkait tahanan anak di rutan Polres Manokwari ada 3 anak yang di diversi. Saat 19 Agustus, 2 anak diversi (17 tahun), namun belum ada ruang pemeriksaan dan ruang tahanan khusus anak.
Jadwal kunjungan di Rutan adalah setiap Selasa dan Kamis, pukul 09.00-12.00 namun untuk kondisi urgent, kunjungan bisa lebih dari dua kali seminggu. Mengenai jumlah Polwan, di Polres terdapat 12 polwan dan di UPPA 2 polwan. Pihak Polres mengatakan bahwa SM sudah dikunjungi Ombudsman daerah dan Komnas HAM daerah.
E. Pernyataan Pejabat Publik Papua terkait Konflik di Papua
Senada dengan pernyataan Pemprov Jawa Timur dan Polda Jatim, konflik di Papua selalu dinilai karena ada upaya provokasi dan pecah belah yang didanai asing. Menurut Kapolres Manokwari upaya yang paling baik adalah asimilasi (transmigrasi) berupa pernikahan atau perkawinan lintas suku untuk mengatasi perpecahan. Kapolres menyatakan bahwa kondisi di Papua hari ini jangan dianggap sepele, situasi sedang genting. Konflik di Papua karena orang Papua menganggap orang Indonesia adalah penjajah dimana Belanda lebih baik, dan menurut dia orang Papua ini adalah orang-orang yang mudah tersulut, sehingga masalah kecil pun sulit diselesaikan. Hanya dengan pendekatan hati untuk jadi solusi. Kapolres juga menyatakan jika "ada anggota polisi yang melakukan kesalahan, jangan diutarakan di medsos, itu namanya mendiskreditkan dan menghancurkan kami sebagai alat negara."
Pada pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Komnas Perempuan bertemu dengan Bagian Humas Pemda Manokwari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Manokwari. Komnas Perempuan di terima Wakil Bupati Manokwari. Komnas Perempuan menyampaikan tentang maksud dan tujuan termasuk pertanyaan akan beberapa hal terkait kasus makar, tahanan perempuan, data kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), dan sebagainya. Hasil pertemuan adalah: 1) kesepakatan dari Wakil Bupati akan memberi atensi pada kasus kekerasan terhadap perempuan; 2) kesepakatan Pemda untuk memperhatikan fasilitas tahanan perempuan agar lebih baik yakni Rutan Polres di kantor yang baru yang saat ini belum dibangun. Wakil Bupati merespon bahwa program pembangunan rutan Polres akan mereka masukkan di tahun 2021.
Terkait kasus SM, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kapolda Papua dan Kapolres Manokwari tertanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan: a) Mendorong untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh SM dan/atau pendamping hukumnya, mengingat kondisi khususnya sebagai ibu dari tiga Balita dan masih menyusui; b) Dalam hal tidak menemukan bukti agar segera menetapkan penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap kasus ini dan membebaskan Sdri. SM; c) Memperbaiki kondisi dan fasilitas ruang tahanan termasuk terkait rasa aman dan untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; d) Memberikan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan menerima kunjungan keluarga dan pendamping. Termasuk kemungkinan SM berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui video-call; e) Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Manokwari agar menghormati dan memenuhi hak-hak tahanan perempuan serta pemenuhan standar ruang tahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen HAM internasional seperti tersebut di atas. Pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan informasi dari Penasehat Hukum, SM sudah dalam tahap persidangan dan proses pemeriksaan saksi. Pada 19 Mei 2020, SM diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan amar putusan bahwa SM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan bebas dari dakwaan Pasal 160 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Namun SM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk menghasut secara lisan dan tulisan di muka umum dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. SM akhirnya bebas pada 3 Juni 2020, setelah 9 bulan ditahan.
F. TAHANAN POLITIK DI RUTAN PONDOK BAMBU
Peristiwa pengepungan oleh massa dan penghinaan yang bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di asrama milik Pemprov Papua, di Surabaya, Jawa Timur memicu terjadinya unjuk rasa tidak hanya di Papua dan Papua Barat, tapi juga di Makassar dan Jakarta. Aksi di Jakarta diikuti penangkapan para aktivis oleh aparat kepolisian. Pada 30-31 Agustus 2019, Polda Metro Jaya menangkap 7 (tujuh) aktivis mahasiswa Papua dan seorang Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) SA. Dua mahasiswa Papua di antaranya dibebaskan karena salah tangkap. Sisanya (AE, AM, SA, DT, CK, dan IW) ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, karena diduga terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora saat unjukrasa damai di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019.
Atas kondisi tersebut, Komnas Perempuan menindaklanjuti Keputusan Sidang Paripurna X tanggal 8-9 Oktober 2019 tentang kunjungan tahanan bekerjasama dengan Komnas HAM. Pemantauan bersama dilakukan karena kerusuhan di Papua dan Papua Barat merupakan kasus luar biasa, korbannya bukan hanya perempuan, terjadi di beberapa kota dan perlu dilihat dari aspek dugaan pelanggaran HAM secara komprehensif, sehingga tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.
3.13 Pemantauan Kasus dilakukan Komnas Perempuan Bersama Komnas HAM Kegiatan pemantauan bersama ini dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan tim terdiri dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Tujuan kunjungan bersama ini adalah memantau kondisi tahanan perempuan, termasuk tahanan perempuan Papua di Rutan Pondok Bambu, sebagai bagian dari kerja-kerja pemantauan kedua Lembaga HAM RI. Selain pemantauan kondisi tahanan perempuan, Komnas Perempuan bersama Komnas HAM menyepakati bahwa kunjungan ke Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba juga untuk mengunjungi tahanan politik terkait kasus Papua.
Saat pemantauan di Rutan Pondok Bambu, Komnas Perempuan dan Komnas HAM diterima oleh Ibu Ema Puspita, Kepala Rutan yang baru dilantik pada 21 Januari 2020 sebagai Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu. Ibu Ema didampingi oleh Subagyo Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, dan Bidan yang bertugas.
3.14 Gambaran Umum Rutan Pondok Bambu
Rutan Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur didirikan pada tahun 1974 oleh PEMDA DKI Jakarta yang ditujukan untuk pelanggar Peraturan Daerah. Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menyerahkan kepada Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman dan selanjutnya Menteri Kehakiman RI memfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara, dengan status pinjam pakai.
Area kerja Rutan dan Lapas dibagi menjadi: (a) Lapas terdiri atas Blok B, Blok E, Paviliun Kenanga, Masjid dan Penjaga Pintu Utama (P2U) sisi Utara; (b) Rutan terdiri dari Blok A, Blok C, Blok D, Poliklinik dan P2U sisi barat; dan (c) Gedung perkantoran dibagi proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.
Sementara itu kondisi gedung dan bangunan terdiri dari (a) Gedung dan bangunan Lapas berada lebih tinggi dari bangunan Rutan; (b) Gedung dan bangunan lapas
100% baru setelah direnovasi oleh Pemda DKI Jakarta (2001 dan 2010) dan (c) Gedung dan bangunan Rutan, hanya blok C , Blok D dan sebagian gedung kantor yang merupakan hasil renovasi Pemda. Sedangkan sisanya masih gedung dan bangunan lama yang posisinya lebih rendah dari jalan.
3.14.1 Gambaran Umum SDM, dan Warga Binaan Permasyarakatan
Pegawai Rutan Pondok Bambu berjumlah 144 pegawai, yang melayani 595 warga binaan. Kapasitas Rutan seharusnya adalah 411 orang. Dengan demikian terdapat kelebihan kapasitas 184 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP). Berikut kondisi rutan per 13 Februari 2020:
Tabel 3.1 Jumlah Narapidana, Tahanan, dan Lain-lain pada Rutan Pondok Bambu berdasarkan kategori
| Narapidana | Tahanan | Lain-lain | |||
| B1 | 156 | AI | 23 | Anak negara | 0 |
| BIIA | 9 | AII | 84 | Anak sipil | 0 |
| B II B | 0 | A III | 274 | Anak Bawaan | 1 |
| B III | 9 | A IV | 32 | ||
| Pidana Mati | 0 | AV | 7 | ||
| Seumur hidup | 0 | Tahanan Militer | 0 | ||
| Anak Didik | 0 | Tahanan Anak | 0 | ||
| JUMLAH | 174 | JUMLAH | 420 | JUMLAH | 1 |
Tahanan perempuan yang paling banyak (mayoritas) adalah kasus narkoba, dengan modus dipacari, diminta membawa koper, lalu menjadi pemakai dan kemudian tertangkap dan ditahan.
Pada awal tahun 2020 Rutan mengalami kebanjiran dengan ketinggian air 80 cm, dan air masuk ke dalam ruang tahanan. Hal ini disebabkan gedung yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan serta saluran air yang tidak dapat menyerap kapasitas air. Di dalam sel tahanan, air mencapai batas tembok tempat tidur mereka, sehingga mereka berdesakan di atas tempat tidur sampai air surut. Pasca banjir, tahanan mengalami kesulitan air bersih. Pada saat pemantauan dilakukan tidak sedang hujan, tetapi selokan kecil di depan ruang tahanan tampak air tergenang.
Tim Komnas Perempuan dan Komnas HAM diijinkan untuk mengunjungi blokblok tahanan, setiap ruang tahanan diisi sekitar 17 orang dengan satu kamar mandi kecil yang hanya tertutup tirai kain. Dalam ruang tahanan, 7 orang tidur di sisi kanan di atas tembok tempat tidur, 7 orang tidur di sisi kiri di atas tembok tempat tidur dan 3 orang tidur di bawah di depan kamar mandi dan di depan jeruji. Kasurkasur matras hitam dijejer di atas lantai yang lebih tinggi, dan para tahanan tidur berjejal-jejal. Setiap ruang tahanan hanya dibatasi oleh jeruji dan tembok-tembok di sisinya. Pintu jeruji langsung menghadap area terbuka, yang kemungkinan bila angin kencang disertai hujan akan mengenai penghuni yang sedang di dalam. Area terbuka dipergunakan penghuni untuk menjemur pakaian, dan menyimpan berbagai perlengkapan.
Terdapat tahanan yang berstatus HIV+, penempatannya tidak dipisah dari tahanan lain. Ia dapat mengakses obat retrivoral yang biasanya sudah digunakan sejak belum ditahan. Hambatan terkait adanya tahanan berstatus HIV+ adalah memberikan edukasi kepada sesama tahanan bahwa HIV tidak menyebar dengan tinggal bersama. Terdapat dua tahanan yang diisolasi yaitu tahanan yang menderita herpes dan TB Paru. Isolasi TB Paru adalah program Dirjen Pass agar tahanan lain tidak tertular dan tahanan yang sakit dapat lebih mudah dirawat.
Menurut Ibu Ema, pembinaan yang dilakukan terhadap WBP (Warga Binaan Perempuan) adalah kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi tantangan paling besar adalah ketika mereka bebas, mengalami stigma dan tidak disambut dengan baik oleh masyarakat, sehingga ada yang malah ingin kembali lagi ke lapas. Terdapat sejumlah tahanan yang keluar selama 3 bulan kemudian kembali lagi sebagai tahanan.
3.15 Tahanan Politik Perempuan: AE
AE pada awalnya tidak mengerti mengapa ditangkap, menurutnya bergabung mengikuti unjuk rasa pada 28 Agustus 2019 di depan Istana Merdeka karena memprotes soal isu rasisme bukan tentang Papua Merdeka. AE melakukan persiapan aksi pada jam 9 pagi dan tiba di Istana Merdeka jam 10. Ketika unjuk rasa berlangsung, diatur: "Perempuan harus maju ke depan", ada yang membawa bendera bintang kejora dan dibagikan, dan ketika sampai ke tangannya, difoto, dan fotonya menjadi viral di sosial media. AE tidak melakukan orasi dalam aksi protes tersebut.
Dari viralnya foto tersebut kemudian AE ditangkap oleh aparat yang tidak memakai seragam. AE menyampaikan bahwa ia diikuti dari toserba (toko serba ada) tempatnya belanja sampai ke tempat kostnya. Mereka mengaku wartawan yang ingin berdiskusi tentang perkembangan budaya Papua. AE mengaku ketakutan karena tidak mengetahui bahwa mereka adalah polisi. Saat itu AE sempat merekam suara minta tolong ke Whatsapp group, tetapi telepon genggamnya dirampas kemudian dimasukkan ke dalam mobil, dan dikatakan bahwa mereka hanya ingin mengajak "jalan-jalan malam mingguan".
AE dimintai keterangan (BAP) di Polda Metro Jaya, dan ditanyakan soal fotofotonya di media sosial dan ditunjukkan foto aksinya yang viral. AE dibawa ke Mako Brimob dengan mobil yang melaju kencang. Di Mako Brimob terdapat tiga orang perempuan lain yang juga menjalani pemeriksaan yaitu (NE, AE dan NA). Pemeriksaan dilakukan sampai jam 12 malam tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Dua perempuan lain (NE dan NA) dilepaskan, sementara AE ditahan.
Saat di Mako Brimob, AE mengalami sakit selama 14 hari, dan depresi berat selain terkejut dengan kejadian yang dialaminya, ia tidak memiliki teman, sehingga melihat bayangan-bayangan mengerikan seperti berhalusinasi. Pada tanggal 18 Oktober 2019, dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu. AE menyampaikan ia "lebih senang" di Pondok Bambu karena ada teman lain sesama tahanan.
AE mengkonfirmasi bahwa benar terjadi banjir pada awal tahun 2020, namun tidak masuk ke tempatnya karena posisi ruang tahanannya di lantai 2. Di ruang tahanannya AE sekamar dengan 18 orang, AE kebagian tidur di bawah (ubin) tetapi beralas kasur (sisi kanan dan kiri tempat tidur penuh). Arina mendapatkan kiriman kasur, namun oleh pengurus kamar tidak diijinkan untuk dipakai, karena akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Kasur tersebut akhirnya dititipkan ke petugas dan akan dibawa ketika bebas. AE ditahan bersama tahanan tindak pidana penipuan, dan pencurian. Ketika tahanan lain bertanya mengapa ia ditahan, AE menyampaikan bahwa ia ditahan karena ikut unjuk rasa yang dinilai tahanan lain sebagai berani melawan negara.
Ketika ditanya adakah tindakan rasis dan pelecehan seksual yang terjadi padanya di Rutan Pondok Bambu, AE menjawab tindakan rasisme datang dari teman-teman sekamarnya. Ketika banjir masuk ke Rutan Pondok Bambu dan terjadi kesulitan air (air mati), mereka mengatakan, "Kamu mandi aja kelihatan kotor apalagi kalau tidak mandi." Pada saat awal masuk Rutan Pondok Bambu, AE juga diperintah oleh kepala kamar tahanan untuk mandi lebih dahulu sebelum tahanan lainnya bangun. AE diminta mandi pukul 4 pagi. Sementara untuk petugas tahanan pernah menyeletuk "kamu nanti pakai koteka ya," padahal menurut AE koteka itu untuk laki-laki dan tidak pantas disampaikan kepadanya.
AE mengatakan yang paling membuatnya sedih adalah ketika ditangkap dan ditahan menyebabkannya meninggalkan pendidikan teologinya. AE termasuk tahanan yang sering dikunjungi, oleh teman-teman dan pendamping hukumnya, dan kadangkadang teman-teman tahanannya cemburu ketika dibelikan kasur, dan menerima makanan. Akhirnya AE melipat kembali kasur yang diberikan oleh temantemannya, dan juga tidak boleh memakan daging babi di piring karena piring digunakan bersama. Saat AE dibelikan makanan dengan lauk daging babi oleh teman-teman yang mengunjunginya, itu membuat resistensi tahanan lainnya. Soal makanan dan menu di lapas, AE mengatakan sehari tiga kali dengan menu yang terjamin. Menurut AE, ada kewajiban dalam aturan kamar tahanan bahwa setiap kunjungan pertama kalinya membayar sebesar Rp. 200.000; dan Rp. 25.000,- setiap minggunya. Dalam wawancara tersebut AE menyampaikan bahwa yang diinginkannya adalah melanjutkan pendidikan yang tertunda. Pada 5 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus AE dengan putusan bahwa AE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Setelah 9 bulan di penjara, akhirnya AE bebas pada 27 Mei 2020.
G. PENANGKAPAN BERDAMPAK TERHADAP HILANGNYA HAK PENDIDIKAN Sebagai tindak lanjut pemantauan tahanan politik perempuan untuk isu Papua ke Rutan Pondok Bambu, Komnas Perempuan menerima pengaduan perempuan yang mengalami penangkapan dan kekerasan terkait unjukrasa anti rasisme di Jakarta. Pengaduan diterima pada 25 Februari 2020. Tercatat yang melakukan pengaduan ada 3 orang yaitu NG, NK, YK.
NG dan NK ditangkap pada 31 September 2019 karena ikut aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta. NG dan NK dibawa ke Mako Brimob dan diinterogasi oleh Polisi dengan dibentakbentak setelah itu diperbolehkan pulang.
Dampak penangkapan terhadap NG yang saat itu masih kuliah di salah satu Perguruan Tinggi terpaksa tidak masuk kuliah, karena selain terkait kasusnya, NG juga harus mendampingi kakaknya AE yang ditahan terkait unjuk rasa anti rasisme. Ketika NG datang ke kampus, pihak kampus sudah mengeluarkan surat Drop Out. Begitu juga dengan NK yang merupakan mahasiswi tingkat akhir ilmu keperawatan di salah satu Perguruan Tinggi diberikan surat yang menyatakan bahwa ia telah di Drop Out.
Selanjutnya, YK istri dari salah seorang dari peserta aksi yang ditangkap. YK dan suaminya mengalami pengintaian yang diduga adalah Intel. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang mengepung rumahnya, polisi juga mendobrak pagar dan pintu rumah dan menodongkan pistol ke kepala suaminya. Polisi menggeledah isi rumah untuk mencari bendera bintang kejora namun polisi tidak menemukan apa-apa, lalu suami YK dibawa ke Polda Metro Jaya.
YK yang masih kuliah, setelah kejadian penangkapan suaminya menjadi ketakutan untuk pergi keluar karena masih merasa diikuti dan juga harus mengurus kasus suaminya. YK mendapat informasi dari pihak kampus bahwa ia sudah dinyatakan tidak aktif lagi menjadi mahasiswi. Dampak lain yang dialami YL setelah penangkapan suaminya, ia mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki penghasilan, secara psikologis ia merasa tertekan karena selalu diawasi oleh intel.
H. IDENTIFIKASI TEMUAN-TEMUAN
Berdasarkan temuan selama pemantauan, berikut rangkuman linimasa dari setiap peristiwa yang terjadi dan dialami oleh pengungsi Nduga, mahasiswi yang ikut aksi maupun PPHAM.
Gambar 3.3 Linimasa Peristiwa yang Terjadi di Nduga
Juli 2018, IPMAPA dan FMN mengadakan diskusi di Asrama PAPUA, kemudian TNI & Satpol PP membubarkan diskusi, seorang Desember 2018, aparat meremas payudara korban Penembakan Karyawan PT dan kekerasan verbal oleh aparat Istaka Karya berlanjut lainnya. Korban membagikan konflik bersenjata antara kejadian tersebut di laman 2018 TNI & Polri dengan TPN-PB Facebook kemudian korban diancam pidana pelanggaran UU ITE Dampak : Warga Nduga Agustus 2019, mengungsi sehingga Penyerangan Asrama Perempuan kehilangan Papua dan penghinaan akses untuk hidup aman terhadap mahasiswa dan nyaman, kesehatan Papua bernuansa rasis reproduksi, pendidikan, akses hidup Agustus 2019, penangkapan karena mengibarkan bendera bintang kejora di 2019 depan Istana Negara pada September 2019, Kasus SM 28 Agustus 2019 yang ditangkap di Bandara AE ditangkap karena terlibat Rendani dengan tuduhan kasus makar, di Rutan AE makar dan kehilangan hak mengalami tindakan rasis maternitas untuk memberikan ASI untuk anaknya September 2019, VK Februari 2020, Komnas ditetapkan menjadi Perempuan tersangka kasus makar mendapatkan 2020 karena cuitannya di pengaduan 3 orang Twitter tentang kondisi yang ditangkap karena mahasiswa Papua di ikut aksi unjukrasa anti Surabaya saat rasisme di Jakarta yang berdampak korban mengalami drop out (DO) dari kampus November 2021, 2021 Teror Bom terhadap keluarga VK
Berdasarkan uraian seluruh temuan diatas, teridentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berlapis yang dialami oleh para perempuan korban sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Subjek yang Dipantau dan Bentuk Kekerasan yang Diterima
| Tabel 3.2 Subjek yang Dipantau dan Bentuk Kekerasan yang Diterima | ||
| No 1 | Subjek yang Dipantau Juli 2018, IPMAPA dan | Bentuk Kekerasan yang Diterima • Pelecehan Seksual |
| 2 | FMN mengadakan diskusi di Asrama PAPUA, kemudian TNI & Satpol PP membubarkan diskusi, seorang aparat meremas payudara korban dan kekerasan verbal oleh aparat lainnya. Korban membagikan kejadian tersebut di laman Facebook kemudian korban diancam pidana pelanggaran UU ITE September 2019, VK ditetapkan menjadi | • Tuduhan Pelanggaran UU ITE • Kekerasan verbal: "Ngapain perempuan disini, makanya jangan jadi perempuan kayak gini." • Tuduhan Makar |
| tersangka kasus makar karena cuitannya di Twitter tentang kondisi mahasiswa Papua di Surabaya saat penyerangan September 2019, Kasus SM yang | •Tuduhan menyebarkan berita hoax dan provokatif • Ancaman pemerkosaan dan pembunuhan • Intimidasi di kantor VK : pelemparan batu, di demo) • Serangan siber menyasar seksualitas dialami oleh VK dan PPHAM lain yang mendukungnya • Pemprov meminta VK di ekstradisi •Mendapatkan status DPO dari Polda Jatim • Penarikan Paspor • Tuntutan pengembalian dana beasiswa • Teror bom terhadap keluarga •Penangkapan tidak sesuai KUHAP dan | |
| 3. | September 2019, Kasus SM yang ditangkap di Bandara Rendani dengan tuduhan makar dan kehilangan hak maternitas untuk memberikan ASI untuk anaknya | •Penangkapan tidak sesuai KUHAP dan mendapatkan diskriminatif • Mendapatkan sikap represif dari APH • Persidangan berjalan tidak sesuai dengan aturan • Pelanggaran pasal KUHAP, mengubah status terdakwa menjadi tersangka dan berubah menjadi saksi •Tidakdisediakanpsikologdan rohaniawan dalam tahanan • Tidak diberikan ruang untuk menyusui • Tidak menyusui bayinya secara rutin karena jarak dengan anaknya yang jauh dan kondisi sel tahanan yang tidak layak mengakibatkan payudara SM bengkak bahkan sampai demam. Namun petugas tidak memberikan obat untuk membuat asinya kering. |
| 4 | AE ditangkap karena terlibat kasus makar | • Korban tidak ditahan di Lapas khusus perempuan • Pembatasan tamu pengunjung |
| karena bergabung saat unjukrasa pada 28 Agustus 2019 di depan Istana Merdeka soal isu rasisme. | • Korban ditangkap oleh aparat yang tidak memakai seragam. • Telepon genggam korban dirampas saat penangkapan. • Mendapatkan tindakan rasis dari sesama warga binaan yang mengatakan "kamu mandi aja kelihatan kotor apalagi kalau tidak mandi". Petugas keamanan juga mengatakan "kamu nanti pakai koteka ya" • Kondisi sel yang tidak layak, sanitasi yang buruk | |
| 5 | Penangkapan 3 orang yang perempuan yang mengikuti aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta yang berdampak korban mengalami DO | yang buruk • Tuduhan makar • Kehilangan hak pendidikan |
BAB IV DISKRIMINASI BERLAPIS, KEKERASAN BERULANG DAN PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN SITUASI: PENGALAMAN PEREMPUAN PAPUA
Bab ini merupakan bagian analisis terhadap temuan-temuan yang tersaji di Bab III dan berdampak pada situasi perempuan Papua utamanya situasi dan kondisi Perempuan Papua di pengungsian dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Papua hingga 2020. Pendekatan interseksionalitas digunakan untuk memotret situasi perempuan secara lebih detail.
Tabel 4.1 Data Situsi Perempuan Berdasarkan Pendekatan Interseksionalitas
| Tabel 4.1 Data Situsi Perempuan Berdasarkan Pendekatan Interseksionalitas No Tahun Wilayah Pihak yang Bentuk Kekerasan dan GBV Dampak | ||||||
| No 1. | Tahun Desembe | Wilayah dan Provinsi Nduga, | Pihak yang berkonflik Masyarakat – | Bentuk Kekerasan dan GBV | Dampak | Dugaan Pelanggaran HAM Hak Untuk |
| 1. | Desembe r2018 | Nduga, Papua | Masyarakat – PT. Istaka Karya Aparat Keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN- PB) | Perempuan kehilangan akses untuk hidup aman dan nyaman. (kehilangan rumah, tinggal di pengungsian) Untuk tiba di pengungsian, harus melalui perjalanan dengan jarak jauh melewati hutan yang menyebabkan kondisi kesehatan memburuk bahkan ada yang meninggal dunia karena cuaca ekstrim dan keterbatasan akses hidup. Adapun rincian korban sebagai berikut; 1 (satu) korban meninggal di hutan saat melahirkan karena tidak ada penanganan yang memadai, 1 | • Kondisi Kesehatan memburuk hingga menyebab kan kematian. • Tidak adanya kepastian untuk keamanan | Hidup Hak untuk Mencari Tempat yang Aman Untuk Hidup Hak Atas Rasa Aman |
| anak usia 2 tahun meninggal di Wamena karena sakit. Terakhir, tanggal 5 Juli 2019, 1 | |||||||
| 2 3. | 1 | anak usia 2 tahun meninggal di Wamena karena sakit. Terakhir, tanggal 5 Juli 2019, 1 (satu) orang meninggal ditembak di hutan saat mengungsi ketika sedang mencari bahan makanan di sekitar tempat mengungsi. | 1 | ||||
| Terakhir, tanggal 5 Juli 2019, 1 (satu) orang meninggal ditembak di hutan saat mengungsi ketika sedang mencari bahan makanan di sekitar tempat mengungsi. Selain 8 (delapan) perempuan korban yang disebutkan di atas, terdapat 2 (dua) orang bayi meninggal setelah dilahirkan. Lalu 1 ibu mengalami patah tulang tangan. | |||||||
| — | Kondisi di Pengungsian : 1. Ketersediaan air bersih dan bahan makanan terbatas 2.Mengalami gangguan kesehatan, diantaranya; sesak napas, diare, anemia, serta tuberculosis (TBC) dan DBD yang sudah mulai menggejala. 3.Situasi keamanan yang tidak menentu | ||||||
| 2 | 2018 | Surabaya , Jawa Timur | PPHAM – Pemkot - APH | • Pelecehan seksual PPHAM • Kriminalisasi PPHAM | • Trauma • Ketakutan karena korban juga mengalam i kriminalis asi dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE | •Hak mendapat rasa aman •Hak perlindungan hukum • Hak untuk berdemokrasi | |
| 3. | 2019 | Surabaya , Jawa Timur | PPHAM – ORMAS – Polres, Satpol PP, TNI Surabaya | Penyerangan, stigma dan penghinaan bernuansa rasisme. Kekerasan secara verbal | • Menyeb abkan luka- luka dibagia n tubuh Penang kapan oleh | Hak untuk tidak diskriminas i Hak untuk berdemokr asi Hak untuk menyampai | |
| Polisi kan | ||||||
| 2019 | PPHAM - | Kriminalisasi PPHAM | Polisi yang tidak sesuai dengan prosedu r KUHA P Mengalami | kan pendapat Hak kesetaraan dihadapan hukum | ||
| 4 5 | 2019 | Manokw ari, | PPHAM - Polda Jatim PPHAM - | Kriminalisasi PPHAM Kriminalisasi PPHAM | P Mengalami intimidasi berupa ancaman pencabutan paspor, pemblokira n rekening pribadi, pengamcam an terhadap keluarga hingga pengancama n akan diperkosa dan dibunuh. • Mengala | Hak tanpa diskriminasi hak untuk berdemokra si Hak menyampai kan pendapat Hak kesetaraan dihadapan hukum • Hak kesetaraan |
| 5 | Septemb er 2019 | Manokw ari, Papua Barat | PPHAM - APH | Kriminalisasi PPHAM | dibunuh. • Mengala mi sakit pada bagian payudara karena tidak bisa menyusui anaknya. • Tidak bisa bertemu dengan anak- anaknya dan | • Hak kesetaraan dihadapan hukum Hak tanpa diskriminasi Hak maternitas (menyusui) |
| 6 | Agustus 2019 | Jakarta | Aktivis - APH | Kriminalisasi PPHAM (AE) AE pada awalnya tidak mengerti mengapa dia ditangkap, padahal menurutnya, dia bergabung | keluarga. Trauma dan hilangnya hak pendidikan | Hak tanpa diskrimina si Hak untuk berdemokr asi |
| mengikuti unjukrasa pada 28 Hak untuk Agustus 2019 di depan Istana menyampa Merdeka karena protes soal isu ikan rasisme, bukan tentang Papua pendapat Merdeka. AE melakukan Hak persiapan aksi pada jam 9 pagi Kesetaraan dan tiba di Istana Merdeka jam dihadapan 10. Ketika unjukrasa Hukum berlangsung, diatur: "Perempuan harus maju ke depan", ada yang membawa bendera bintang kejora dan dibagikan, dan ketika sampai | mengikuti unjukrasa pada 28 Agustus 2019 di depan Istana Merdeka karena protes soal isu rasisme, bukan tentang Papua Merdeka. AE melakukan persiapan aksi pada jam 9 pagi dan tiba di Istana Merdeka jam 10. Ketika unjukrasa berlangsung, diatur: "Perempuan harus maju ke depan", ada yang membawa bendera bintang kejora dan dibagikan, dan ketika sampai ke tangannya, difoto, dan fotonya menjadi viral di sosial media. AE tidak melakukan orasi di aksi protes tersebut. Dari viralnya foto tersebut kemudian AE ditangkap oleh aparat yang tidak memakai seragam. AE menyampaikan bahwa ia diikuti dari toserba tempatnya belanja sampai ke tempat kostnya. Mereka | Hak untuk menyampa ikan pendapat Hak Kesetaraan dihadapan Hukum |
| Polda, ia dan teman-temannya diminta untuk menyerahkan handphone dan ditanya beberapa hal seperti "kenapa turun aksi?, siapa yang memerintahkan?, berapa orang yang turun aksi?". NG dan teman-temannya dipindahkan ke Mako Brimob, lalu jam 01.00-10.00 pagi diinterogasi oleh polisi dengan cara dibentak-bentak sambil memukul meja. Pada jam 10 malam polisi meminta NG untuk menandatangani berkas lalu pada jam 12 malam ia dibolehkan pulang. NG di drop out dari kampus. NK : NK ditangkap pada 31 September 2019. Ia ikut ditangkap di depan toserba karena ikut aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta. Ia ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi setelah itu diperbolehkan pulang. NK di drop out, KP mengirimkan surat klarifikasi kepada STIK St. Carolus lalu ditanggapi dengan dicabutnya status DO NK YK : Sebelum terjadinya penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. Pada tanggal 30 September | Polda, ia dan teman-temannya diminta untuk menyerahkan handphone dan ditanya beberapa hal seperti "kenapa turun aksi?, siapa yang memerintahkan?, berapa orang yang turun aksi?". NG dan teman-temannya dipindahkan ke Mako Brimob, lalu jam 01.00-10.00 pagi diinterogasi oleh polisi dengan cara dibentak-bentak sambil memukul meja. Pada jam 10 malam polisi meminta NG untuk menandatangani berkas lalu pada jam 12 malam ia dibolehkan pulang. NG di drop out dari kampus. NK : NK ditangkap pada 31 September 2019. Ia ikut ditangkap di depan toserba karena ikut aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta. Ia ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi setelah itu diperbolehkan pulang. NK di drop out, KP mengirimkan surat klarifikasi kepada STIK St. Carolus lalu ditanggapi dengan dicabutnya status DO NK YK : Sebelum terjadinya penangkapan, komunitas | |||||||
| turun aksi?, siapa yang oleh polisi dengan cara dibentak-bentak sambil dibolehkan pulang. rasisme di Jakarta. Ia pulang. NK di drop out, KP status DO NK yang ditempati YK dan | handphone dan ditanya beberapa hal seperti "kenapa turun aksi?, siapa yang memerintahkan?, berapa orang yang turun aksi?". NG dan teman-temannya dipindahkan ke Mako Brimob, lalu jam 01.00-10.00 pagi diinterogasi oleh polisi dengan cara dibentak-bentak sambil memukul meja. Pada jam 10 malam polisi meminta NG untuk menandatangani berkas lalu pada jam 12 malam ia dibolehkan pulang. NG di drop out dari kampus. NK : NK ditangkap pada 31 September 2019. Ia ikut ditangkap di depan toserba karena ikut aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta. Ia ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi setelah itu diperbolehkan NK di drop out, KP mengirimkan surat klarifikasi kepada STIK St. Carolus lalu ditanggapi dengan dicabutnya status DO NK YK : Sebelum terjadinya penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan | |||||||
| NK : NK ditangkap pada 31 September 2019. Ia ikut ditangkap di depan toserba karena ikut aksi unjukrasa anti rasisme di Jakarta. Ia ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi setelah itu diperbolehkan pulang. NK di drop out, KP mengirimkan surat klarifikasi kepada STIK St. Carolus lalu ditanggapi dengan dicabutnya status DO NK | kil.l J uh | |||||||
| —— | mengirimkan surat klarifikasi kepada STIK St. Carolus lalu ditanggapi dengan dicabutnya status DO NK YK : Sebelum terjadinya penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian | ulh | ||||||
| — | penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT | |||||||
| — | mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari | 1 | ||||||
| 1 | penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT | |||||||
| penangkapan, komunitas mahasiswa Papua di Depok menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT | mahasiswa Papua di Depok suaminya selama 4 hari. Intel | |||||||
| menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT | menduga intel kepolisian sudah mengintai kos-kosan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT informasi tentang YK dan | |||||||
| sudah mengintai kos-kosan yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari | sudah mengintai kos-kosan suaminya selama 4 hari. Intel | |||||||
| yang ditempati YK dan suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan | suaminya selama 4 hari. Intel | |||||||
| suaminya selama 4 hari. Intel juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. | suaminya selama 4 hari. Intel Pada tanggal 30 September | |||||||
| juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. | informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | |||||||
| juga mendatangi pak RT setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. | informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | |||||||
| setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. | setempat untuk mencari informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | |||||||
| setempat untuk mencari informasi tentang YK dan suaminya. Pada tanggal 30 September | setempat untuk mencari informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | 一 | ||||||
| informasi tentang YK dan suaminya. Pada tanggal 30 September | informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| informasi tentang YK dan suaminya. Pada tanggal 30 September | informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| informasi tentang YK dan suaminya. Pada tanggal 30 September | informasi tentang YK dan Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | 一 | ||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| suaminya. Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | 一 | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | _ | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | — | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | — | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | — | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | — | ||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | Pada tanggal 30 September 2019 suami YK ditangkap oleh 50-an orang polisi yang | |||||||
| mengepung kos-kosannya, polisi juga mendobrak pagar dan pintu kos-kosan dan menodongkan pistol ke kepala suaminya. Polisi menggeledah isi kos-kosan untuk mencari bendera bintang kejora namun polisi tidak menemukan apa- apa, lalu suami YK dibawa ke | ||||||
| polisi tidak menemukan apa- apa, lalu suami YK dibawa ke Polda Metro Jaya. |
Berbasis pada Bab III, ada 5 kategori temuan yang teridentifikasi dan juga memperlihatkan dampak yang dialami oleh para perempuan korban akibat konflik, yaitu:
1. Temuan pertama terkait situasi pengungsian Nduga di Wamena, Kab. Jayawijaya dimana perempuan harus melalui perjalanan jarak jauh melewati hutan yang menyebabkan kondisi kesehatan memburuk bahkan ada yang meninggal dunia karena cuaca ekstrim dan keterbatasan akses hidup. Salah satunya meninggal berkaitan dengan maternitasnya, saat melahirkan di hutan karena tidak ada penanganan yang memadai. Di tempat pengungsian sendiri, layanan air bersih dan bahan makanan tersedia terbatas; mereka juga mengalami gangguan kesehatan, diantaranya; sesak napas, diare, anemia, serta tuberculosis (TBC) dan DBD yang sudah mulai menggejala dan situasi keamanan yang tidak menentu.
2. Temuan kedua meliputi a) penyerangan, stigma dan penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terus berulang; b) kekerasan dan penangkapan paksa; c) upaya konsolidasi yang minim dialog dan abai akan partisipasi korban; d) stigma organisasi kiri, separatis dan bagian OPM dari otoritas pemerintah daerah dan polda; e) pengabaian laporan dan intimidasi berkelanjutan yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian dan pemerintah semakin tinggi.
3. Temuan ketiga berupa kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM yang meliputi a) kriminalisasi dan pelecehan seksual; dan b) hukuman finansial untuk menghalangi aktivisme yang kemudian berdampak lebih jauh pada hilangnya hak-hak mereka dalam mengakses keadilan dan pemulihan.
4. Temuan keempat terkait dengan dampak kekerasan berbasis gender yang dirasakan para perempuan korban. Dampak lain antara lain a) hilangnya akses perempuan untuk hidup aman dan nyaman (kehilangan rumah, tinggal di pengungsian); b) unfair trial dimana persidangan berjalan tidak sesuai dengan aturan persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP bahkan ada yang dipindah ke kasus perdata; c) putus sekolah dari kampus dan kehilangan hak atas pendidikan; d) trauma akibat kekerasan; e) hilangnya hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.
5. Temuan kelima tentang minimnya respons pemerintah daerah dan kebijakan penanganan baik di pengungsian maupun terkait PPHAM Papua. Kondisi pengungsian yang minim layanan dan tidak mengalami peningkatan kualitas serta minimnya perlindungan terhadap PPHAM menunjukkan lemahnya kehendak politik pemerintah daerah. Sementara upaya membantu koordinasi di tingkat lokal oleh pemerintah pusat juga tidak optimal.
Dalam berbagai temuan pemantauan tersebut, tampak bahwa persoalan perempuan dalam konflik di Papua perlu dilihat melalui pendekatan interseksionalitas, adalah pendekatan tentang titik temu atau hubungan antara segala sistem atau bentuk penindasan, dominasi atau diskriminasi. Pendekatan ini berangkat dari teori sosiologi feminis yang menunjukkan berbagai kategori persoalan biologis, sosial dan budaya seperti gender, ras, kelas, dan sumbu lainnya yang saling berinteraksi, yang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang sistematis. Interseksionalitas menjelaskan seperti rasisme, seksisme tidak bertindak secara independen satu sama lain, melainkan bentuk-bentuk penindasan tersebut saling berhubungan, menciptakan sistem penindasan yang mencerminkan "persimpangan" dari berbagai bentuk diskriminasi.
Interseksional pertama kali diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1989) ketika mendiskusikan tentang pekerja wanita kulit hitam di Amerika Serikat. Dalam agenda World Conference Against Racism (WCAR) pada bulan September 2001 di Durban, Afrika Selatan, interseksional adalah:
“.. recognized the importance of examining the intersection of multiple forms of discrimination, including their root causes from a gender perspective. (ResolutionE/CN.4/2002/L.59)." Diskursus mengenai interseksional yang melibatkan kategori gender, kelas sosial dan ras diidentifikasikan sebagai gabungan subordinasi dan triple oppression (Brah and Phoenix, 2004).71
Dimensi interseksualitas tersebut terjadi pada perempuan Papua, perempuan pembela HAM, yaitu keterhubungan antara stigma yang bernuansa rasisme, seksisme, serta kebijakan yang dominan melakukan pendekatan keamanan dan human security serta human rights yang tidak menggunakan analisis gender yang melahirkan ketidakpercayaan, ketakutan, dan tergerusnya hak-hak sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan budaya mereka sebagai masyarakat sipil. Dampaknya sampai pada ranah privat, seorang perempuan Papua yang sedang mencari kayu di hutan ikut tertembak, dan perempuan yang mengalami kematian dalam situasi melahirkan di hutan saat mengungsi. Demikian pula yang terjadi pada para perempuan pembela HAM yang berunjuk rasa, atau melakukan pendampingan dan advokasi yang mengalami pelecehan, dan pada saat penangkapan komentar yang rasis dan seksis. Dampak lainnya para perempuan yang ditangkap mengalami diskriminasi berlapis mulai dari hak maternitasnya/pengasuhan anak, hingga kondisi tahanan.
Melalui pendekatan interseksionalitas ini dapat kita temukan apa saja yang terlanggar dari pemantauan yang telah dilakukan. Seluruh temuan ini kemudian dihadapkan pada prinsip dan instrumen HAM internasional dan nasional sebagaimana uraian berikut ini:
A. INDIKASI PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
4.1 Pengabaian Hak Perempuan dan Anak di Pengungsian
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengabaian dapat dilihat dari terlantarnya para pengungsi dan tiadanya layanan di pengungsian yang mengakibatkan kerugian bagi perempuan dan anak-anak yang bersamanya. Dari temuan Komnas Perempuan, tercatat 1 (satu) korban meninggal di hutan saat melahirkan karena tidak ada penanganan yang memadai, 1 (satu) korban meninggal dengan kondisi badan menghitam terkena asap bom. Sementara itu, 5 (lima) korban lainnya masih berusia anak, yaitu 1 (satu) anak usia 7 tahun meninggal akibat panas tinggi, 1 (satu) anak usia 5 tahun meninggal karena kelaparan dan kedinginan, 1 (satu) anak usia 8 tahun meninggal dalam pengungsian di Timika, 1 (satu) anak usia 2 tahun meninggal karena kedinginan dan kelaparan, dan 1 (satu) anak usia 2 tahun meninggal di Wamena karena sakit. Terakhir, tanggal 5 Juli 2019, 1 (satu) orang meninggal ditembak di hutan saat mengungsi ketika sedang mencari bahan makanan di sekitar tempat mengungsi. Selain 8 (delapan) perempuan korban yang disebutkan di atas, terdapat 2 (dua) orang bayi meninggal setelah dilahirkan. Lalu 1 ibu mengalami patah tulang tangan.
Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh PBB untuk Urusan Kemanusiaan, pada prinsip 1 menyatakan para pengungsi internal memiliki, dalam kesetaraan penuh, hakhak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional, sama seperti orang-orang lain di negeri mereka. Mereka tidak boleh didiskriminasi secara merugikan dalam memperoleh hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun dengan alasan bahwa mereka adalah pengungsi internal.
Tanggung jawab dan wewenang pemerintah dinyatakan dalam prinsip 3 yaitu pihakpihak berwenang di tingkat nasional lah yang pertama-tama memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal di dalam wilayah hukum mereka.
Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang ini tentu saja tidak boleh melanggar prinsip 4 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini harus diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, haluan politik atau pendapat, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, status hukum atau sosial, usia, kecacatan, harta kekayaan, status kelahiran, atau kriteria apa pun yang serupa itu. Pengungsi-pengungsi internal tertentu, misalnya anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak didampingi orang dewasa, para ibu hamil, ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan kepala rumah tangga, para penyandang disabilitas, dan orang-orang usia lanjut, berhak menerima perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, serta berhak menerima perlakuan yang memperhitungkan kebutuhankebutuhan khusus tersebut.
Dalam rekomendasi Majelis Umum PBB tentang Human Security poin 3 menyebutkan bahwa:
1. Keamanan insani tidak mengandung ancaman atau penggunaan kekerasan atau pemaksaan yang terukur. Keamanan insani tidak menggantikan keamanan negara;
2. Keamanan insani didasarkan pada kepemilikan nasional. Dimana kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat bervariasi dan lintas di dalam negara, pada titik waktu yang berbeda, keamanan insani memperkuat solusi nasional yang sesuai dengan realitas lokal;
3. Pemerintah mempertahankan peran dan tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup, penghidupan, dan martabat warga negaranya. Peran masyarakat internasional adalah untuk melengkapi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah, atas permintaan mereka, untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menanggapi ancaman yang muncul. Keamanan manusia membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang lebih besar antara pemerintah, organisasi internasional dan regional dan masyarakat sipil;
4. Keamanan manusia harus dilaksanakan dengan penuh hormat untuk tujuan tersebut dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk penghormatan penuh untuk kedaulatan Negara, integritas teritorial dan non-intervensi dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik Negara. Keamanan manusia tidak memerlukan kewajiban hukum tambahan di pihak negara.
Mengenai perempuan di situasi konflik, Komite CEDAW merekomendasikan agar negara melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menegaskan dan mendukung upaya-upaya informal dan formal perempuan dalam pencegahan konflik
2. Memastikan partisipasi setara perempuan di organisasi nasional, regional, dan internasional, termasuk proses informal, lokal dan berbasis komunitas yang berhubungan dengan diplomasi untuk pencegahan
3. Membangun sistem peringatan dini dan adopsi alat keamanan yang peka gender yang mencegah eskalasi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan
4. Memasukkan indikator gender dan tolak ukur dalam kerangka manajemen dalam sistem deteksi dini
Dalam instrumen Nasional bahkan ketentuan umum poin 6 dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
Sedangkan pada poin 7 disebutkan bahwa Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
Sedangkan pada pasal 5 dijelaskan bahwa Konflik dapat bersumber dari:
1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1: 4. memasukkan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror sebagai bencana sosial. Sehingga terror akibat konflik bersenjata yang dihadapi warga Nduga membuat mereka terpaksa mengungsi seharusnya juga ditangani juga dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas;
Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
71 DISKURSUS FEMINISME TRANSNASIONAL: PENGARUH INTERSEKSIONALITAS DALAM AGENDA KEAMANAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA Rini Afriantari Universitas Pasundan dalam Paradigma POLISTAAT, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4.2 Pengabaian atas Hak Bebas dari Diskriminasi Berbasis Ras dan Etnis
Temuan juga memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan dan tidak menerapkan dialog dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik, serta kecurigaan kuat terhadap etnis dan ras tertentu, memicu munculnya tindakan diskriminasi baik dari oknum aparat maupun masyarakat umum (yang diwakili ormas) terhadap kelompok masyarakat Papua sebagaimana terjadi pada kasus penyerangan asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan, Surabaya. Kata-kata 'monyet', 'si hitam' dan 'orang bau' atau 'tidak pernah pakai baju' kerap muncul dalam situasi tersebut. Stigma bernuansa rasial ini memicu kemarahan dan konflik dengan masyarakat umum yang akhirnya justru menyalahkan dan menstigma orang Papua sebagai orang yang sulit diatur dan suka memberontak.
Problem diskriminasi rasial ini juga semakin pelik manakala beririsan dengan isu gender karena menyumbang pada buruknya layanan-layanan publik bagi perempuan dan anak misalnya terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan kesehatan (reproduksi), layanan pendidikan ataupun layanan lainnya di wilayah konflik.
"Informasi jumlah perempuan yang jadi korban itu masih sedikit. Saya berikan catatan dalam analisa teman-teman di DPRP jika melihat konflik tidak bisa pukul rata meski perempuan dan laki-laki mengalami dampak tapi perempuan itu bisa berlapis. Situasi Papua situasi konflik masih nomor satu dan masih berbeda pandangan dengan pemerintah, saat menyusun kerangka melihat perempuan dalam situasi konflik kadang perspektif mereka berubah, artinya dianggap bicara Papua Merdeka".72
Buruknya layanan ini kemudian menyumbang pada rendahnya kualitas hidup perempuan Papua sebagaimana tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Papua yang menempati angka terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Pasal 19 ICCPR dan Komentar Umum No. 34 tentang Pasal 19 ICCPR secara khusus melindungi hak atas kebebasan berekspresi 73. Namun perlakuan diskriminasi ras terhadap orang Papua akhirnya memicu pada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Misalnya saja dalam temuan Komnas Perempuan di kabupaten Marauke dan Kabupaten Keerom saat melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 bahwa warga yang dicurigai ada keluarganya berafiliasi pada OPM maka keluarga tersebut tidak diberikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga mereka tidak dapat ikut dalam Pemilu/Pilkada. Dengan tidak memiliki identitas kependudukan bukan saja hak politiknya saja tak dapat diakses tetapi juga hak-hak EKOSOB karena layanan Kesehatan, pendidikan dan bantuan ekonomi dari pemerintah hanya dapat diakses bila warga dapat menunjukkan kartu identitas kependudukannya.
Selain itu menjatuhkan orang Papua dengan kata-kata rasis juga banyak dipakai sebagai bentuk penaklukan. Hal itu, berlangsung bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia melontarkan hinaan pada orang Papua. Aksi ini diidentifikasi sebagai tindakan rasisme sebagaimana disebut dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi pada 25 Juni 1999. Dalam Pasal 1 "diskriminasi rasial" berarti suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal-usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya.
Juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Tindakan diskriminasi rasial sebenarnya telah ada dalam sejarah bangsa Indonesia, baik dalam bentuk kebijakan negara maupun tindakan yang dilakukan negara atau masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa terjadi pada masa Orde Baru dan di wilayah tertentu masih ada hingga saat ini. Kebijakan tersebut menyumbang pada munculnya kerusuhan sosial yang menyasar pada etnisetnis tertentu. Meski kasus bernuansa rasisme terus berulang, aparat negara cenderung menafikannya dengan mengatakan tidak ada perbedaan ras di Indonesia. Hingga saat ini Pemerintah RI juga belum melaporkan perkembangan situasi dan kondisi Papua di Komite CERD.
Selain itu, pendahuluan dalam konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Sedangkan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis, mengatur bahwa tindakan diskriminasi adalah perbuatan berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
72FGD tentang situasi Lembaga Layanan Papua 20 November 2020
73https://www.amnesty.id/rasisme-sistemik-terhadap-orang-papua-juga-harus-dihapuskan/
4.3 Berlanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM)
Pengabaian perlindungan pada PPHAM Papua mengakibatkan berlanjutnya kekerasan terhadap mereka. Pada Juli 2020, Komnas Perempuan telah melaporkan situasi PPHAM Papua ini kepada Komite CEDAW. Dokumentasi Komnas Perempuan menunjukkan Perempuan Pembela HAM Papua amat rentan mengalami kekerasan seksual/pelecehan seksual saat terjadi bentrokan massa, atau saat terjadi evakuasi paksa. Mereka juga rentan mengalami pemidanaan (kriminalisasi) bila membela, mendampingi, mengangkat suara komunitas Papua yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Stigma anti pemerintah, pengkhianat bangsa atau pelaku makar kerap disematkan pada mereka. Pasal yang dituduhkan ke mereka adalah pasal tentang keamanan negara (makar) dan pelanggaran UU ITE terkait dengan tindakan penghasutan melalui media massa atau media sosial, seperti yang dialami oleh VK.
Temuan diperlihatkan dari pemantauan terhadap mahasiswa Papua yang melakukan protes dan demonstrasi di Surabaya dan menimbulkan gelombang reaksi menunjukkan bahwa respons Pemprov Jatim juga ikut mendorong potensi 'pengawasan melekat' terhadap mahasiswa Papua dengan munculnya 'kebijakan' Pemprov Jatim untuk mengawasi kegiatan belajar-mengajar mahasiswa Papua di kampus.
Sementara para perempuan Papua mengalami dampak dari penahanan yang berpengaruh pada situasi buruk tahanan seperti gangguan pernafasan karena sel yang penuh sesak dan lantai yang keras, sebagaimana dialami AE; sedangkan SM tidak dapat menyusui bayinya yang berusia 6 bulan selama di penjara karena bayinya tinggal beserta keluarga di kota berbeda. Dampak kekerasan dialami oleh 3 mahasiswa Papua (NG, NK dan YK) di Jakarta mendapatkan surat dari Rektor untuk mengeluarkan mereka dari kampus akibat aktivitas yang mereka lakukan. Akibatnya NG dan YK tidak melanjutkan pendidikan mereka dan kembali ke Papua sementara NK dapat meneruskan sekolah setelah Komnas Perempuan melayangkan surat ke pihak pimpinan kampus.
Perhatian ekstra pada PPHAM dan aktivis HAM Papua terus berlanjut bahkan setelah kasus Surabaya. Pasca pemantauan di lapangan, Komnas Perempuan masih menerima pengaduan dari VK75 terkait teror yang dialami orangtuanya pada November 2021. Berdasarkan laporan ke Komnas Perempuan, keluarga VK mendapatkan intimidasi dan ancaman berupa pelemparan bom Molotov ke rumah orangtuanya di Jakarta Barat dari orang tak dikenal. Peristiwa terjadi pukul 10.45 WIB dan sudah dikonfirmasi pihak kepolisian. Dalam insiden tersebut ditemukan secarik kertas bertuliskan ancaman yang dilaminating di TKP. Kertas itu bertuliskan ancaman terhadap Veronica jika aparat berwajib tak bisa menangkapnya.
Berdasarkan pantauan media yang dilakukan Komnas Perempuan, berita tentang VK yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap provokator kerusuhan di Papua mendominasi sebaran isu kriminalisasi Perempuan Pembela HAM dalam kurun waktu 2015 -2021 yaitu sebanyak 161 kasus.
Pada 2 Agustus 2021, Ni Kadek Vanu Primaliraning, Direktur LBH Bali, mendapatkan pengenaan Pasal 107 ayat (1) UU KUHP dari polisi terkait tindakan makar karena melakukan pendampingan hukum terhadap mahasiswa Papua. Pelapornya adalah Rico Ardika Panjaitan SH, terdaftar dengan nomor Dumas/539/VIII/2021/SPKT Polda Bali^76.
Kasus kekerasan, teror dan intimidasi juga dialami oleh YY, pengacara HAM perempuan dari Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsham Papua) pada tanggal 8
Juni 2020. Saat itu YY sedang membela 7 (tujuh) tahanan politik yang dituduh makar. YY dipukul orang tak dikenal saat bersepeda motor untuk membeli makanan. YY kemudian mengadukan kasus pemukulan yang terjadi di Jalan Raya Abepura, Kota Jayapura itu kepada penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua77. Terkait dengan teror dan intimidasi yang dialaminya, YY melaporkan bahwa dua orang tak dikenal menyusup ke rumah pengacara dan menerima suara teror telepon berulang kali.
Upaya penangkapan secara sewenang-wenang kepada aktivis yang melakukan kritik terhadap Pemerintah RI juga dilaporkan oleh Amnesty International, (2020).78 Tercatat 63 orang yang ditangkap, 4 orang diantaranya adalah perempuan, 6 orang narapidana politik divonis dan dibebaskan pada Mei 2020. Sementara sisanya masih menunggu proses hukum dan pengadilan. Amnesty International Indonesia juga melaporkan bahwa masih ada setidaknya 50 aktivis Papua di balik jeruji besi semata-mata karena menjalankan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Semuanya terkena tuduhan makar, yang berisiko mendapat vonis seumur hidup.
Seluruh situasi kekerasan pada PPHAM ini sesungguhnya menyumbang pada menurunnya aspek kebebasan sipil pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua pada 2020 sebesar 64.54 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 65.25 poin.79
Pada konteks pandemi Covid-19, PPHAM Papua yang bekerja di lembaga layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan melakukan pendampingan korban juga mengalami tantangan yang besar. Wilayah Papua yang luas dan belum semuanya terjangkau teknologi internet menyebabkan minimnya keterlibatan PPHAM Papua dalam ruang-ruang pertemuan secara daring sehingga informasi perkembangan Papua menjadi terhambat. Selain itu, perempuan pendamping korban seringkali rentan mengalami kekerasan dari orang-orang yang tidak mendukung kerja-kerja pendampingan termasuk keluarga/suami.
Rekomendasi umum PBB secara spesifik memandu negara-negara peserta mengenai penerapan kewajibannya untuk melakukan Uji Cermat Tuntas (Due Diligence) sehubungan dengan tindakan-tindakan orang pribadi atau badan yang mengganggu hak-hak yang tercantum dalam Konvensi. 80 Dalam Kerangka Hukum Publik Internasional tentang Due Diligence Framework on State Accountability to Eliminating Violence Against Women (tahun 2014) disebutkan bahwa due diligence atau uji cermat tuntas dalam konteks penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah mandat dari hukum publik internasional yang menuntut tanggung jawab negara dalam rangka menghapus kekerasan terhadap perempuan. Ada 5 prinsip due diligence yaitu: Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, Penghukuman dan Pemulihan. Komnas Perempuan mengadopsi kelima prinsip ini ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) dan Pemulihan dalam Makna Luas (PDML). Dalam kasus Papua, perempuan korban kekerasan juga berhak atas pemulihan.
Sementara Rekomendasi Umum CEDAW No. 30 tahun 2015 tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik mengatur bahwa untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi. Namun, dalam pelaksanaannya, ketika konflik dengan warga terjadi, karena ada yang pro dan kontra, pemerintah ternyata juga tidak melibatkan perempuan dalam proses perdamaian.
Dalam sandar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM periode 2020–2023 mencatat bahwa selama periode 2015-2019, pembunuhan terhadap Pembela HAM paling tidak terjadi di 64 negara, termasuk Indonesia. Michel Forst, Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM periode 2014–2020, juga telah menerima laporan penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM di Indonesia. Pada 2019, Michel Forst menyatakan di dalam laporannya agar Pemerintah Indonesia memberikan akses terhadap para jurnalis dan lembaga internasional sehubungan dengan kerja-kerja pembelaan HAM di Papua.
Berdasarkan data Komnas HAM dimaksud, pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM meliputi fitnah, penggunaan proses hukum secara tidak sah, pemberangusan hak berserikat, serangan atau kekerasan fisik, pembubaran kegiatan, dan penembakan. Khusus untuk Perempuan Pembela HAM diantaranya mengalami ancaman dan/atau serangan yang lebih khusus. Dibandingkan dengan Pembela HAM yang lain, Perempuan Pembela HAM lebih berisiko mengalami kekerasan dengan bentuk tertentu karena gendernya atau kekerasan berbasis gender, prasangka buruk, pengasingan, penyangkalan, pelecehan seksual, gender stereotip, dan dianggap melanggar adat. Pelanggaran terhadap hak Perempuan Pembela HAM justru berasal dari komunitas, keluarga inti, atau kerabat dari tempat mereka berasal. Hal ini diantaranya karena perempuan dilihat dari sudut pandang peran tradisional mereka di dalam komunitasnya. Keterlibatan perempuan dalam pembelaan HAM ditentang, dibatasi, atau dipersalahkan saat mengalami serangan. Selain juga mengalami risiko pelanggaran terhadap integritas fisik dan psikologisnya, Perempuan Pembela HAM juga mengalami kekerasan berbasis gender, perkosaan dan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, pelecehan secara fisik atau verbal, kekerasan sosial dan ekonomi, serta serangan terhadap reputasinya, baik secara langsung maupun melalui sarana digital, sebagaimana yang telah tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 (terdapat 36 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM).
Dalam kerangka Hukum Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28C Ayat (2), menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hukum hak-hak Pembela HAM pada Bab Partisipasi Masyarakat, antara lain: (a) Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia." (b) Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia." (c) Pasal 102: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya." (d) Pasal 103: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia." Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup kerja tertentu memiliki pengakuan serta perlindungan sesuai dengan latar profesi atau lingkup kerjanya masing-masing.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kerangka hukum pengakuan dan perlindungan Pembela HAM dengan latar profesi atau lingkup pekerjaan tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: (a) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pekerja pers/pewarta. (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan jaminan perlindungan terhadap Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membela dan memperjuangkan hak-hak anggotanya. Perlindungan tersebut termasuk larangan bagi perusahaan untuk menghalang-halangi Pembela HAM yang tergabung di dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, mutasi, tidak membayar upah, melakukan intimidasi, atau melakukan kampanye anti pembentukan serikat. (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi sebagai advokat. d). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM yang berperan dalam pemberian Bantuan Hukum.
Di tingkat internasional, jaminan hak Pembela HAM telah dinyatakan dalam Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia Universal dan Kebebasan Dasar, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Pada Pasal 1 Deklarasi ditegaskan: "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional." Pada Pasal 12 Deklarasi ditegaskan: "Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar." Pada 2013, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah Resolusi tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM. Resolusi ini pada intinya mengajak semua negara untuk memajukan, menerjemahkan, dan menjalankan isi Deklarasi Pembela HAM, termasuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan praktis untuk melindungi Perempuan Pembela HAM.
Resolusi ini lahir karena adanya keprihatinan atas situasi pelanggaran terhadap Perempuan Pembela HAM. Impunitas terhadap pelaku pelanggaran terjadi akibat dari lemahnya pelaporan, dokumentasi, investigasi, dan akses atas keadilan, hambatan sosial dalam mengatasi masalah-masalah kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan stigma, serta minimnya pengakuan atas peran Perempuan Pembela HAM. Deklarasi Marrakech tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM, dengan fokus khusus terhadap perempuan, menegaskan peran positif, penting, dan sah Pembela HAM, terutama Perempuan Pembela HAM, dalam berkontribusi untuk perwujudan keseluruhan HAM, pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, termasuk terlibat dengan Pemerintah dan berkontribusi dalam usaha penerapan kewajiban dan komitmen Negara dalam bidang ini. Pembela HAM menurut Deklarasi Marrakech meliputi setiap orang yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk pekerja HAM profesional atau nonprofesional; mereka yang bekerja untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender; mereka yang bekerja untuk hak-hak minoritas etnis, bahasa, seksual, atau agama; mereka yang bekerja untuk hak penyandang disabilitas; pembela yang bekerja di isuisu lingkungan dan pertanahan; mereka yang bekerja untuk hak-hak masyarakat adat; relawan; jurnalis; pengacara; dan setiap orang yang melakukan kegiatan HAM. Beberapa instrumen HAM internasional juga mengatur tentang pentingnya perlindungan Pembela HAM. Pada beberapa Komentar Umum terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), dinyatakan bahwa negara pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM.
Komentar Umum KIHESB Nomor 2, tentang Hak Atas Kondisi Kerja yang Adil dan Menguntungkan, pada Paragraf 49, menyatakan bahwa Pembela HAM harus dapat berkontribusi pada realisasi sepenuhnya hak-hak yang diatur di dalam Kovenan untuk semua orang, bebas dari segala bentuk pelecehan. Negara Pihak harus menghormati, melindungi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan aktor masyarakat sipil lainnya terhadap terwujudnya hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk dengan memfasilitasi akses informasi dan memungkinkan pelaksanaan hakhak mereka terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan partisipasi publik..
74 Pernyataan dari Biro Kesbangpol pada saat audiensi dengan Komnas Perempuan tanggal 14 Oktober 2019.
75 Komnas Perempuan. 2020. Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Komnas Perempuan.
76https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210803203321-12-675999/direktur-lbh-bali-dipolisikan-dugaanmakar-bantu-massa-papuadiunggah pada 13 Oktober 2022.
77 https://jubi.co.id/dipukul-orang-tak-dikenal-pengacara-tapol-papua-melapor-ke-polisi/
78 Laporan Amnesty Internasional, 2020, kondisi HAM di Papua ke Komite CEDAW PBB
79 https://www.antaranews.com/berita/2335666/bps-sebut-indeks-demokrasi-indonesia-di-papua-2020-turuntipis
80 disebutkan bahwa sesuai dengan rekomendasi umum No.
19 dan 28, Komite telah menguraikan kewajibankewajiban due diligence dalam melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan menitikberatkan bahwa, seiring dengan langkah-langkah konstitusional dan legislasi, negara-negara peserta harus juga memberikan dukungan administratif dan finansial yang memadai untuk melaksanakan konvensi.
4.4 Pengabaian Hak Perempuan dalam Tahanan
Temuan kondisi perempuan dalam tahanan di Surabaya, Manokwari maupun di Jakarta memperlihatkan pengabaian hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Bangkok Rules. Sebagai contoh, AE mengalami tidur di sel yang penuh sesak dan lantai yang keras, serta menderita gangguan pernafasan; SM tidak dapat menyusui bayinya yang berusia 6 bulan selama di penjara karena bayinya tinggal beserta keluarga di kota berbeda. Hak maternitas SM di tahanan terlanggar, yang juga merupakan hak bagi anak yang masih menyusui. Pembengkakan pada payudara dan mengalami demam merupakan dampak pada terlanggarnya hak maternitas SM di dalam tahanan. Bangkok Rules menyebutkan dalam aturan 22 bahwa hukuman dengan kurungan sempit atau pemisahan disipliner tidak boleh diterapkan bagi ibu hamil, ibu dengan bayi dan ibu menyusui di tahanan.
Pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau yang dikenal dengan The Bangkok
Rules. The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.
Beberapa aturan di dalam The Bangkok Rules yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan pemenuhan makanan dan air minum yang layak.
Semua aturan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah karena konstitusi sudah memberikan jaminan HAM untuk semua warga negaranya. Hal ni dapat terlihat dari adanya satu bab khusus di dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya adalah hak untuk melanjutkan keturunan yang diatur di dalam Pasal 28B bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Dengan adanya pengaturan di dalam konstitusi ini, maka seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan kebijakan dalam peraturan perundangundangan yang melindungi dan mendukung terpenuhinya hak tersebut. Selain itu, terdapat hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak berupa makan dan minum yang menunjang kehidupan setiap warga negara termasuk di dalam lapas.81
Hal lainnya adalah penghalangan kunjungan ke tahanan politik terkait Papua yang dialami OW sebagai anggota Tim Kuasa Hukum Advokasi Papua. Pada 6 Februari 2020, OW melapor ke Komnas Perempuan atas larangan masuk dan mengunjungi kliennya, seorang tahanan politik Papua di Rumah Tahanan Kelas IJakarta Pusat/Rutan Salemba yang terjadi tanggal 30 Januari 2020. Alasan yang digunakan petugas Rutan Salemba adalah pakaian yang dipakai melanggar aturan yang berlaku untuk mengunjungi tahanan. Aturan mengenai pakaian bagi pengunjung perempuan di Rutan Salemba adalah: rok atau celana di bawah lutut.
OW sempat memprotes alasan tersebut karena saat itu menganggap pakaiannya masih sesuai aturan yaitu pakaian terusan yang longgar dan panjang hingga bawah lutut. Namun protes tersebut tidak digubris dan OW tetap tidak diijinkan masuk oleh petugas rutan selaku petugas Bantuan Hukum dan Penyuluh Tahanan (BHPT). Mereka menyatakan bahwa aturan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual serta adanya "aturan tidak tertulis yaitu perintah atasan". Akibat larangan tersebut, OW tidak dapat menjalankan tugas pendampingan hukum dalam kapasitasnya sebagai pengacara publik. Sebagai bentuk protes selanjutnya, Tim Advokasi Papua memutuskan tidak melanjutkan kunjungan dan melapor ke Komnas Perempuan.
Dampak psikis dari peristiwa ini juga dialami oleh OW yang saat itu sedang hamil 4 (empat) bulan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tanggal 12 Maret 2020 Komnas Perempuan mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke Rutan Tahanan Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) nomor: 02/KNKTP/Pemantauan/Surat Klarifikasi/III/2020 mengingat bahwa larangan tersebut menghalangi hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan bagi PPHAM sendiri, pelarangan ini memberikan dampak negatif bagi upaya pemajuan HAM dan perlindungan HAM. Namun hingga akhir 2020, belum ada tanggapan dari pihak Rutan Salemba atas surat klarifikasi yang dikirimkan Komnas Perempuan.
81 https://law.ui.ac.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh-ryan-muthiarawasti/
4.5 Pengabaian Hak atas Pendidikan
Temuan lain memperlihatkan bahwa hak atas pendidikan diabaikan sebagaimana dialami 2 mahasiswa Papua yang dikeluarkan dari kampus tempat mereka belajar. Abainya hak atas Pendidikan juga dialami oleh mereka di pengungsian. Sebagai kelompok rentan, anak-anak berhak mendapat perlindungan lebih dari negara. Tampak bahwa negara telah gagal dalam melindungi dan memenuhi hak anak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia juga gagal dalam mengintegrasikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem Pendidikan meski telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Convention on the Right of the Child dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,
Padahal, konvensi tersebut seharusnya menjadi dasar dan norma untuk mewujudkan proses pembelajaran berbasis hak anak (child rights-based approach of education) dengan kepentingan terbaik pada anak. Komentar Umum PBB Nomor 14 (2013) tentang Hak Anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik menyebutkan tiga prinsip yang fundamental untuk mewujudkan hak-hak anak.
Pertama, hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Prinsip itu melarang segala bentuk diskriminasi atas penikmatan hak-hak anak. Negara harus bersikap pasif agar tidak mengganggu, mengurangi, atau menghalangi anak dalam menikmati hak-haknya. Di samping peran pasif negara, dibutuhkan tindakan proaktif dari negara untuk menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk menikmati hak-haknya.
Kedua, hak untuk hidup, bertahan, dan mengembangkan diri. Negara harus menciptakan lingkungan yang mampu menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan diri yang holistik bagi setiap anak. Dengan demikian, anak mampu mengembangkan potensi dirinya secara bebas dan dinamis. Peran dari sekolah adalah memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran.
Ketiga, hak untuk didengar. Negara harus menghormati hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas. Terkadang, karena dianggap masih di bawah umur, orang tua atau sekolah atau negara mengabaikan aspirasi atau pendapat anak. Padahal, anak pada setiap jenjang umur dan tingkat kedewasaan mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan dirinya. Semua pihak harus belajar untuk memahami ekspresi anak sebagai bagian dari hak anak untuk didengar.
Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan bahwa negara berkewajiban memastikan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak dalam pendidikan agar melakukan pengawasan dalam bidang kesehatan dan keselamatan anak. Proporsi antara petugas dan anak didik harus sesuai dan seimbang, sehingga pengawasan anak dapat dilakukan secara intensif. Demikian juga dengan fasilitas keamanan dan kenyamanan yang memadai dan aksesibilitas anak terhadap fasilitas pendidikan yang aman harus dijamin dan terukur.
4.6 Pengabaian HAM dan Tanggung Jawab Negara akibat Kebijakan Pembangunan dan Peralihan Fungsi Sumber Daya Alam (SDA) serta Pendekatan Keamanan
Pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia didasarkan pada analisa berbasis konstitusi dan peraturan turunannya mengingat setiap gerak dan laku negara selalu didasarkan pada amanat konstitusi dan peraturan lainnya. Pemenuhan tanggung jawab oleh pemerintah ini diamanatkan oleh CEDAW pasal 2 (b) yang mengatur bahwa:
"Negara Pihak penting membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan".
Pola pengabaian HAM dan tanggung jawab negara terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam ini terlihat dari minimnya peran negara dalam memberikan perlindungan termasuk dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Pendekatan keamanan kerap menjadi cara untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami masyarakat Papua termasuk perempuan dan kelompok miskin. Pengabaian ini juga beririsan dengan problem masih kuatnya budaya patriarki di Papua yang terus menempatkan perempuan, utamanya perempuan asli Papua sebagai masyarakat kelas dua.
Informasi yang diperoleh dari salah satu PPHAM yang bekerja di El Adpper Merauke pada FGD bersama Komnas Perempuan tanggal 6 November 2020 memberikan gambaran betapa dalam dan kompleksnya konflik tanah dan sumber daya alam di Papua. Persoalan tanah dan SDA merupakan persoalan utama yang tidak pernah diselesaikan dan menjadi akar konflik di Papua. Dengan terjadinya alih fungsi tanah dan hutan yang selama ini sebagai sumber pangan berubah menjadi perkebunan sawit, maka perempuan menjadi tercerabut dari sumber penghidupannya. Perempuan di beberapa desa untuk menopang kehidupan keluarganya, mereka terpaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit.
Tercatat bahwa salah satu wilayah yang rentan dengan isu perampasan lahan adalah Merauke dan Boven Digoel82. Kedua wilayah ini merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang merekrut perempuan sebagai buruh. Banyak buruh perempuan mengalami kekerasan seperti kasus kekerasan seksual dan pelanggaran hakhak perempuan lainnya dalam ketenagakerjaan. Selain itu aparat keamanan yang berada pada wilayah perkebunan dianggap tidak cukup responsif dan cenderung menutup-nutupi isu pelanggaran hak buruh perempuan.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia lebih bersandar pada kepentingan pemodal dan untuk mengamankan kepentingan pemodal, peran dari pihak keamanan, dalam hal ini, militer menjadi krusial.83 Sebagai contoh, konflik SDA bermunculan dengan hadirnya PT. Freeport, yang sejak semula mendapat penolakan dari warga Papua; berkali-kali terjadi konflik, penangkapan, pembunuhan, tetapi sampai sekarang konflik masih terus terjadi. Menurut Crouch (2007: 273)84, pada masa Orde Baru, militer secara sistematis dicitrakan tidak hanya sebagai penyeimbang dan dinamisator tatanan sosial pasca tahun-tahun panjang perseteruan politik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi. Militer dimunculkan sebagai kekuatan baru dalam ruang-ruang ekonomi yang berpihak kepada kepentingan segelintir orang tertentu yang dianggap memiliki kekuasaan.85
Setelah perusahaan pertambangan Freeport masuk tahun 1967 (Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport)86, upaya eksploitasi kekayaan alamnya berlanjut di sektor perkebunan dimulai sejak tahun 1988 sebagaimana dilaporkan oleh Down to Earth, sebuah organisasi lingkungan internasional.8' Scott Paper, sebuah perusahaan milik Amerika Serikat melakukan okupasi lahan besar-besaran untuk perkebunan eucalyptus. Lahan seluas sekitar 790.000 hektar di distrik Merauke ditargetkan untuk dijadikan perkebunan eucalyptus untuk memasok kilang kayu serpih dan bubur kayu di Bade (sekarang di distrik Mappi) di Sungai Digul. Tanah milik sekitar 15.000 masyarakat adat yang hidup sebagai pemburu dan peramu masuk dalam wilayah konsesi Scott. Perusahaan itu berjanji untuk mempekerjakan sebanyak mungkin warga setempat, dan saat bersamaan juga menegaskan bahwa masyarakat non-Papua juga akan didatangkan dengan bantuan Departemen Transmigrasi pemerintah Indonesia.
Sejak okupasi Scott Paper tersebut, berbagai mega proyek, mulai dari perkebunan hingga infrastruktur terus mengepung Papua. Ada yang sudah berjalan, ada yang baru rencana atau baru akan memulai; ada dalam skala kecil, tapi ada juga yang masif dan besar. Sebagai contoh, rencana mega proyek Mamberamo seluas 8 juta hektar untuk pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air, infrastruktur, industri berat dan agro-industri (belum dimulai meski sudah mulai ada pertemuan investor pada 2019), juga ada rencana BPH untuk membuka pertambangan nikel raksasa di Pulau Gag (dibatalkan) hingga proyek Tangguh yang luar biasa besarnya milik BP berupa ekstraksi gas dan pabrik LNG di Teluk Bintuni yang tengah berjalan. Proyek-proyek tersebut juga merambah hutan88, mula-mula melalui konsesi HPH dan pembukaan hutan untuk lokasi transmigrasi, dan belakangan melalui konsesi HTI.
Pada konteks Papua sesungguhnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Inpres tersebut merupakan kebijakan untuk mempercepat kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas89. Sayangnya kebijakan tersebut belum cukup merekatkan semua pihak. Berbagai pembangunan terutama pada infrastruktur jalan, belum dapat menyambungkan berbagai kepentingan dan kebutuhan di Papua. Ketegangan-ketegangan yang nyata ada, tampaknya juga belum terkelola dengan baik.
Penggunaan pendekatan keamanan-militeristik di Papua khususnya dalam penanganan konflik SDA dan juga penerapan pembangunan ini menjadi kian pelik di tengah ketegangan politik antara pemerintah pusat dan aktivis Papua serta Dewan Adat Papua (DAP). Tak jarang, ketegangan ini memicu kekerasan baik dalam skala kecil maupun massal, bahkan konflik bersenjata.
Misalnya saja dalam kasus Pengungsi Nduga yang berawal dari konflik SDA dan pembangunan jalan. Kebijakan pembangunan yang top down tersebut menutup ruang dialog terhadap warga yang merasa hak-haknya diabaikan. Hal tersebut mengundang penolakan dan semakin buruk lagi dengan mendatangkan pekerja dari luar daerah yang membuat orang Papua semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan yang berlangsung yang kemudian berujung pada unjuk rasa. Unjuk rasa tersebut kemudian dijadikan Pemerintah Pusat alasan untuk melakukan penambahan personel TNI-Polri dalam jumlah besar. Lalu terjadilah penggeledahan, penangkapan dan pembakaran rumah orang yang dicurigai sebagai "pembangkang". Suasana pemukiman menjadi sangat mencekam, sehingga sebagian besar penduduk Nduga khususnya perempuan dan anak-anak terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri dari berbagai bentuk teror di desanya. Ironisnya, di pengungsian pun mereka tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai sebagaimana diuraikan dalam Bab III.
Pendekatan keamanan digital menjadi hal baru dalam penanganan kerusuhan di beberapa wilayah Papua seperti Fakfak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura pada 2019 melalui pelambatan ataupun pemblokiran koneksi internet di Papua. Pemerintah saat itu bersikeras tak akan mencabut pemblokiran di seluruh wilayah Papua guna meredam kabar bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan provokasi di Papua selain juga terkait 'keamanan nasional'.
82 Beatriks Gebze, presentasi pada 6 November 2020, dalam FGD yang diselenggarakan Komnas Perempuan
83 Kebijakan pengelolaan sumber daya alam telah dimulai pada sekitar tahun 1960-an seiring dengan pembangunan negara pada masa Orde Baru. Kebijakan tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh global karena kuatnya ketergantungan Pemerintahan Soeharto pada IMF dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut terus dilanjutkan dengan berbagai variasi dan modifikasi dan pada akhirnya menimbulkan ekses dan konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian yang adil bagi para pihak yang berkonflik. Umumnya konflik terjadi antara masyarakat adat pemilik atau masyarakat pengelola lahan dengan pengusaha yang mendapatkan ijin pengelolaan sumber daya alam dengan dukungan dari pihak keamanan.
84 Elsam, Melewati Jalan Penuh Marabahaya, hal.8
85 Dalam kondisi tanpa konflikpun Papua merupakan wilayah yang memiliki rasio aparat keamanan paling banyak (tirto.id, 4 September 2019). Terakhir penambahan personel TNI-Polri tersebut dilakukan di Intan Jaya yang saat ini mengalami konflik yang ditengarai berkorelasi dengan sumber daya alam yaitu adanya deposit emas baru di Intan Jaya (Kompas, 14 Feb 2021 dan 15 Feb 2021) dan kolusi dengan pengusaha.
86 https://ekbis.sindonews.com/berita/961702/39/awal-mula-freeport-keruk-emas-di-indonesia
87 https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahundengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah
88 luas hutan Papua mencapai 405,443 km2 atau 24 persen dari total luas hutan Indonesia dan menjadi rumah bagi 54 persen keanekaragaman hayati Indonesia. Luas hutan ini terdiri dari 106,191 km2 hutan lindung, 80,258 km2 hutan konservasi, 20,541 km2 hutan produksi terbatas, 105,832 km2 hutan produksi permanen dan 92,621 km2 hutan produksi yang dapat dikonversikan.
89 Untuk memastikan percepatan tersebut, pemerintah pusat telah mengembangkan panduan dan arahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga dan aparatur pemerintah, masyarakat dan pelaku lain yang bergerak dalam peningkatan pembangunan di wilayah Papua. Rencana aksi ini dijabarkan lebih lanjut secara teknis oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga menjadi kegiatan nyata yang dapat merespon kebutuhan pembangunan wilayah Papua.
4.7 Pengabaian HAM Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan Papua mengindikasikan pengabaian HAM yang terus terjadi dan mempengaruhi kualitas hidup perempuan Papua. Indeks Pembangunan Manusia (2020) untuk Provinsi Papua sebesar 60,84. Angka ini menurun sebesar 0.40 poin atau turun -0.66% dibandingkan tahun 2019 (BPS Prov. Papua, 2020)90. Lebih detail lagi, ketimpangan IPM antar kabupaten/kota di Papua tercatat menjadi yang paling tinggi dan menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan. Sementara, Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Papua (2019), yang berada pada level 80.05 (BPS Prov. Papua, 2019)91 juga masih merupakan yang terendah di Indonesia meski mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rendahnya indeks pembangunan gender Papua itu antara lain disebabkan tingginya angka kekerasan berbasis gender, serta rendahnya akses maupun pemenuhan hak dasar perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Keterlibatan perempuan Papua dalam pengambilan keputusan tercatat rendah dan penting untuk didorong lebih jauh. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa halangan seperti terbatasnya representasi perempuan di dalam pembuatan kebijakan yang terjadi karena lemahnya sumber daya perempuan yang memadai; rintangan sosial yang berupa norma dan nilai yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan di ruang politik; dan masih adanya anggapan bahwa politik adalah kegiatan laki-laki sehingga terjadi penolakan atau marginalisasi perempuan.92
Lemahnya SDM perempuan direspons negara dengan kebijakan Tindakan Afirmasi bagi perempuan melalui UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, namun kedua undang-undang tersebut dalam implementasinya tidak memastikan keterwakilan 30 persen perempuan di masing-masing lembaga tersebut. Dalam konteks Papua, pemerintah nasional memberikan tindakan afirmatif melalui pemberian otonomi khusus (UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).
4.8 Minimnya Layanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Lambatnya perkembangan penguatan lembaga untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan meski telah ada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) No.1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya perhatian yang cukup dan sungguhsungguh mengenai dari pihak-pihak yang berwenang dalam implementasi otonomi khusus pada persoalan ini. Selain itu ada kesulitan lain yang dihadapi mulai dari persoalan infrastruktur bangunan fisik, SDM yang berkemampuan untuk menangani pelaporan kekerasan terhadap perempuan, minimnya anggaran penanganan kasus dan pencegahan. Kondisi ini dihadapi bukan saja oleh lembaga yang dioperasionalkan oleh masyarakat, tetapi juga di pemerintah.
Siti Akmianti, aktivis LP3A-P, Jayapura sekaligus sebagai DPN FPL Wilayah Timur pada saat itu menginformasikan bahwa organisasinya masih membuka layanan secara online dan tatap muka, dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Namun, lembaga layanan lainnya tutup sesuai dengan aturan internal organisasi, juga karena tidak adanya anggaran pendampingan lanjutan bagi korban. Selain itu dilaporkan juga tentang menurunnya kualitas layanan di P2TP2A, yang dipengaruhi oleh perspektif pendamping korban di P2TP2A yang adalah staf Dinas P3A terhadap korban dan pelaku dan minimnya analisa kebutuhan korban untuk intervensi selanjutnya sesuai kebutuhan korban.
Mekanisme rujukan di P2TP2A juga belum berjalan maksimal meski ada beberapa lembaga pengada layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang juga merupakan anggota dalam struktur P2TP2A. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh bergantinya orang/staf/juga pemimpin dalam Dinas P3A dan cukup mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, program pencegahan dan penanganan kasus KtP/A. Politisasi kepemimpinan ditenggarai juga mempengaruhi pemilihan pejabat dalam struktur organisasi pemerintah termasuk Dinas P3A. Minimnya kesadaran untuk bekerja sinergi dan terpadu ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan.
"Di LSM, LP3A dan LBH APIK terlibat dalam P2TP2 tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam analisis masalah kasus, mereka justru lakukan pendampingan langsung. Dan yang terbaru dalam MoU dengan pemerintah daerah itu tidak jelas kebutuhan korban untuk visum, di Jayapura meski ada RS Bhayangkara tapi korban untuk pembuatan visum harus bayar 500 ribu dan belum lagi bayar jasa dokter dan obat. Menurut kami mekanisme penanganan kasus di kabupaten kota belum terintegrasi dan justru membuat korban tidak mau untuk melakukan proses hukum".
Pada kunjungan lapangan yang dilakukan Komnas Perempuan di Desember 2020 ke Papua Barat tampak bahwa Dinas P3A bergabung dengan Dinsos dan Dinas Kependudukan, namun sayangnya belum ada komitmen kerja bersama untuk pencegahan dan penanganan kasus. Hal ini juga ditegaskan oleh aktivis perempuan Papua yang juga mengalami tantangan mendorong kerja terpadu di antara lembaga layanan.
Menurut peserta FGD, meski sudah ada nota kesepahaman lintas Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dan P2TP2A di Kota Jayapura untuk penanganan kasus KtP/A namun dalam prakteknya belum melibatkan mitra lembaga layanan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya untuk layanan bantuan hukum, layanan psiko-sosial. Konsep pemulihan korban masih sangat terbatas diterjemahkan dalam rujukan korban ke rumah sakit saja.
"Provinsi Papua saya bicara 2 kabupaten. Sejak kita sama-sama dengan Komnas Perempuan mendorong peraturan bupati Kabupaten Jayapura Nomor 35 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura, setelah itu memang beberapa teman-teman termasuk di Kabupaten Jayapura menggagas kerja bersama antara kepolisian, kejaksaan untuk penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan untuk Kota Jayapura, ada kerjasama dengan APH, kejaksaan dan pengadilan negeri Kota Jayapura per-tanggal 17 Agustus 2020 penandatangan MoU". (Akmianti, FGD, 20 Nov 2020)
Namun demikian, meski beberapa lembaga sudah mulai melakukan koordinasi tetapi masih ditemukan kasus-kasus yang belum ditangani dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah perspektif petugas kepolisian yang masih bias gender. Polsek merupakan tempat pertama dan terdekat dengan korban, namun saat kasus terkait kekerasan di masa covid, seringkali polisi menganggap kasus tersebut adalah persoalan internal rumah tangga. Contoh lain adalah kasus inses dianggap kasus keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu dilaporkan ke polisi. Pada dasarnya polisi memahami bahwa inses berdampak pada anak tetapi mereka hanya menyampaikan efek dan dampak inses terhadap anak ke keluarga korban. Prinsip penanganan korban tidak dijalankan. Ancaman terhadap korban oleh pelaku juga sering terjadi namun seringkali diabaikan oleh pihak kepolisian. Ditemukan juga kasus janji nikah oleh oknum tentara, namun kasusnya tidak ditindaklanjuti karena dianggap kasus rayuan biasa dan kedua pihak dianggap sama-sama dewasa dan tidak dianggap sebagai kasus perkosaan.
Terkait dengan layanan Visum et Repertum (VeR), permintaan VeR masih berbayar. Biayanya pun beragam; untuk RS Swasta (seperti Bhayangkara) biayanya adalah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum termasuk jasa dokter dan obatobatan, sedangkan untuk RS Negeri, biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Persoalan visum yang berbayar ini tentu saja makin menyulitkan kondisi korban yang sudah mengalami keterpurukan.
Tantangan lain adalah soal rendahnya kapasitas SDM yang menyediakan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Seringkali terjadi mutasi terhadap SDM yang sudah terlatih dan siap membantu korban. Akibatnya proses penguatan kapasitas harus diulang kembali dari awal karena proses kaderisasi juga belum terencana dengan baik. Atau karena minimnya anggaran, lembaga tidak mampu membayar staf sehingga staf akhirnya harus keluar dari lembaga.
"Sumber daya manusianya terbatas, tantangannya orang kemudian beralih ke pekerjaan lain dan lembaga tidak lagi disupport donor. Tantangan lainnya advokasi dilakukan masih sendiri-sendiri, sementara dibutuhkan teman untuk lakukan advokasi dengan keberlanjutannya."(Akmianti, FGD, 20 Nov 2020)
Peserta FGD dari Papua menyatakan bahwa pendamping komunitas membutuhkan dukungan dari lembaga pendamping yang sudah kuat seperti LP3A-P di masa pandemi COVID-19. Bentuk dukungan yang dimaksudkan adalah penguatan kapasitas mereka untuk melakukan pendampingan kepada korban dalam situasi COVID-19, karena lembaga layanan seperti kepolisian di tingkat polsek dianggap belum responsif terhadap pengaduan korban.
Persoalan anggaran layanan menjadi persoalan yang diangkat oleh banyak peserta FGD. Pada konteks Papua, dengan situasi geografis yang luas dan transportasi yang sulit dan mahal, minimnya anggaran pendukung dari pemerintah ataupun dari yang dinas berwenang dalam implementasi otonomi khusus juga mempengaruhi kualitas layanan dari lembaga-lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
"Pada tahun 2012-2015, sebagai sekretaris P2TP2A Kabupaten Merauke namun tidak ada transparansi perencanaan dan penganggaran. Lembaga layanan yang berada dalam struktur P2TP2A dituntut memberikan data, namun tidak disertai dengan penguatan kapasitas termasuk transparansi anggaran." (El Adpper, FGD, 6 Nov 2020)
Kebijakan ketahanan pangan dan juga bergulirnya dana bantuan di masa COVID-19, dianggap menjadi peluang bagi perempuan untuk bertahan namun dana bantuan tersebut ternyata tidak dapat diakses oleh perempuan. Terbatas informasi terkait bantuan yang sampai kepada perempuan menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengakses bantuan tersebut sementara perempuanlah yang memiliki beban ganda, bekerja di rumah, termasuk memastikan kecukupan pangan bagi keluarganya di masa pandemi.
Situasi perempuan korban KDRT semakin miris ketika mereka juga mengidap HIV/AIDS. Catatan kasus HIV/AIDS yang begitu tinggi di Papua ternyata tidak diimbangi dengan upaya lebih dari pemerintah untuk secara berkala melakukan monitoring dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Meski layanan kesehatan telah sedikit membaik dan jumlahnya sedikit lebih banyak ketimbang layanan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan namun dibutuhkan layanan integrative untuk HIV-AIDS dan kekerasan terhadap perempuan.
90 https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/495/indeks--pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papuatahun-2020.html
91 https://papua.bps.go.id/indicator/40/136/1/indeks-pembangunan-gender-menurut-kabupaten-kota.html
92 Joni Lovenduski, Politik Berparas Perempuan. Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2008 hlm. 88.
4.9 Pengabaian Hak Perempuan Asli Papua
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjamin hak atas standar kehidupan yang layak sebagaimana terdapat dalam pasal 11: negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama Internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Indonesia telah meratifikasi konvenan tersebut melalui Undang- Undang Nomor: 11 tahun 2005.
Pengakuan negara terhadap hutan dan wilayah adat sangat minim meski dalam UUD 1945 diakui adanya masyarakat hukum adat. Hal ini dilihat dari maraknya konflik SDA milik masyarakat adat yang diklaim oleh negara sebagai hutan negara. Masyarakat hukum adat sejak dulu sudah menjaga harmoni hidup manusia dengan alam, dan merawat kelestarian dan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup berdasar kearifan lokal
Pemberian izin konsesi dapat menyebabkan degradasi lingkungan dalam jangka panjang, itu berarti mendegradasi sumber penghidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada hutan karena 100% kehidupan mereka bergantung pada alam. Bagi MHA tanah leluhur mereka yang merupakan wilayah adat tidak sekedar tanah tetapi penyedia makanan dan kesehatan, keamanan dan budaya serta ruang membangun relasi spiritual dengan Sang Khalik untuk membangun dan mempertahankan kehidupannya. Terkhusus pada perempuan adat yang kehilangan tanah dan airnya, tidak hanya kehilangan wilayah kelola tetapi pengetahuan perempuan pada benih dan bibit, pada tumbuhan dan teknik pengelolaan hutan. Perempuan adat juga tercerabut identitasnya sebagai penyembuh (healer) karena jenis tanaman obat yang mereka kenali dan gunakan hilang saat hutan adat mereka beralih fungsi.
Perempuan adat berperan sebagai penjaga budaya karena memahami jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan ritual, juga titik wilayah yang merupakan keterhubungan secara spiritualitas antara tanah dan manusia yang dapat menjadi tempat ritual adat dilakukan. Tugas perempuan adat dalam perawatan untuk penyembuhan dan dalam ritual budaya dan spiritual merupakan martabat dan pengakuan bahwa perempuan sebagai penjaga adat. Perempuan adat juga memiliki peran merawat heritage (warisan) dalam seni tenun, anyam noken, yang bahannya dari berbagai tanaman. Kehilangan tanah leluhur sama dengan menghilangkan peran perempuan adat dalam menjaga dan mewarisi pengetahuan tradisional mereka tentang keanekaragaman hayati ke generasi penerus mereka. Generasi MHA akan teraleniasi dari tradisi dan budayanya, dan kehilangan kedaulatan atas tanah dapat menyebabkan MHA rentan kelaparan, sakit dan malnutrisi.
El Adpper Merauke membagikan pengalaman mereka melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat dengan fokus pendampingan pada pemberdayaan ekonomi. El Adpper berpendapat bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan adat adalah masalah ekonomi keluarga dalam konteks yang lebih luas adalah kemiskinan.93
Dalam proses pendampingan masyarakat adat tersebut, El Adpper juga melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan dan penanganan yang banyak dilakukan adalah mediasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses pendampingan perempuan korban kekerasan menjadi tidak gampang. Salah satunya adalah rendahnya perspektif korban di kalangan aparat kepolisian dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya korban merasa tertekan dan korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya pada kepolisian.
Jika melihat kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak EKOSOB perempuan Papua maka Komnas Perempuan memandang bahwa: a) Hutan dan spiritualitas perempuan menjadi sebuah konektivitas yang sewajarnya dirawat dan penting dilindungi keberlanjutannya. Perempuan Papua bergantung pada hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka, b) Hilangnya pengetahuan asli perempuan; diantaranya pengetahuan tanaman obat dan hutan sebagai apotek masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah. c) Lemahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, d) Perempuan mengalami kerumitan ekonomi, e) stigma pada perempuan Papua yang anti Negara Kesatuan RI.
Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan delapan hutan adat. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari sebagian rekomendasi yang disampaikan oleh Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan yang diadakan oleh Komnas HAM bersama dengan Komnas Perempuan tahun 2014. Juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kepemilikan hutan adat. Selanjutnya, tahun 2021 - Mei 2022 di Kawasan Danau Toba ada 6 Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan SK Hutan Adat, yakni : 2 di kabupaten Humbang Hasundutan, 1 di Tapauli Utara, 1 di Samosir, 1 di Toba dan 1 di kabupaten Simalungun. Pengakuan dan penetapan hutan adat tersebut sekaligus juga pengakuan terhadap nilai-nilai asli dan jati diri bangsa Indonesia. Ini merupakan terobosan luar biasa dari negara yang selama ini lebih memfokuskan pada investasi lokal dan asing dengan memberikan perijinan dan konsesi pada industri ekstraktif dan perkebunan dalam skala besar.
93 FGD op.cit. 2020
B. INDIKASI PELANGGARAN INSTRUMEN HAM PEREMPUAN 4.10 Instrumen HAM Internasional
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terkait kekerasan terhadap Perempuan Papua termasuk Perempuan Pembela HAM, dalam pantauan Komnas Perempuan dengan berbasis pada instrumen HAM Internasional maka ada beberapa instrumen HAM yang dilanggar yaitu:
1. Rekomendasi Umum 19 (ayat 1) Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (1992) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.
2. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, serta menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka.
3. UNSCR 1325 atau Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi 1325 tersebut menekankan bahwa pemerintah mengakui adanya peran perempuan di dalam penanganan dan resolusi konflik, terutama di dalam perundingan dan pengambilan keputusan.
4. Rekomendasi Umum CEDAW No.30 tahun 2015 tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik mengatur bahwa untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalamanpengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi.
5. Bab khusus dalam International Convention on Population and Development (ICPD 1994) ada bab khusus tentang masyarakat hukum adat (indigenous people) sebagai komunitas yang memiliki perspektif yang khas dan penting dalam relasi kependudukan dan pembangunan, yang seringkali berbeda dengan populasi di mana mereka berhubungan dalam batasan-batasan nasional (a distinct and important perspective on population and development relationships, frequently quite different from those of the populations with which they interrelate within national boundaries).
6. Rekomendasi Umum CEDAW No. 34 (2016) artikel 59 yang mengamanatkan pada negara untuk memastikan bahwa perempuan adat di daerah perdesaan memiliki akses yang sama dengan laki-laki adat untuk kepemilikan dan kontrol atas tanah, air, hutan, perikanan, budi daya dan sumber daya lain yang mereka miliki secara tradisional, ditempati atau digunakan atau diperoleh, termasuk dengan melindungi mereka terhadap diskriminasi dan perampasan. Selain itu, negara-negara pihak harus:
a. Mempromosikan akses dan partisipasi perempuan dalam koperasi pertanian
b. Meningkatkan peran perempuan pedesaan dalam perikanan dan akuakultur, serta pengetahuan mereka tentang pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan, dan mempromosikan akses mereka ke hutan dan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk akses aman untuk kayu bakar dan sumber daya non-kayu hutan;
c. Memperkuat lembaga dan mekanisme adat dan hukum untuk membela atau melindungi hak-hak perempuan atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya, termasuk layanan paralegal masyarakat.
7. Aturan-Aturan Bangkok (The Bangkok Rules)
Adalah aturan PBB untuk perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-penahanan bagi Perempuan Pelanggar", merupakan seperangkat 70 aturan yang berfokus pada perlakuan terhadap pelaku dan tahanan perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 22 Desember 2010.
8. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia); yang terkait dengan unsurunsur pokok dalam konvensi tersebut yaitu timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi. Intinya adalah relasi antara individu dengan negara. Tahanan perempuan tidak dipertemukan dengan anaknya karena lokasi tahanan yang tidak dekat dengan rumah dan untuk menyusui dalam ruang tahanan yang tidak memadai, dengan tujuan sebagai bagian dari penghukuman adalah salah satu bentuk penyiksaan.
4.11 Instrumen HAM Nasional
Selain melanggar instrumen HAM internasional, dugaan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM sebagaimana diuraikan di Bab III juga melanggar instrumen HAM nasional, antara lain:
1. UUD NRI 1945
Pasal 28I ayat (4) Konstitusi 1945 menyatakan bahwa:
"perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah".
Pasal 18b ayat 2: 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat 3: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28A dan 28I yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif.
Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang sistem perekonomian yakni:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kenyataannya pengelolaan sumber daya alam kekayaan alam terjebak pada pemenuhan kepentingan pemodal sehingga kemakmuran rakyat jauh dari kenyataan. Dalam mengembangkan perekonomian negara, Pemerintah kerap abai pada prinsip yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut.
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 4 dan pasal 5 yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 6. Selanjutnya dalam Pasal 9 menjamin hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 25 menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34 menjamin setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan secara sewenagwenang. Pasal 35 Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 36 menjamin hak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
Pasal 45 Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Pasal 49 menjamin adanya hak -hak yang khusus yang melekat pada diri perempuan.
Pasal 52 menjamin hak anak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 62 menjamin hak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Pasal 63 Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
Undang-Undang HAM ini juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya sesuai UU HAM ini dan hukum internasional tentang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
Dalam penanganan konflik dan pengungsi Nduga serta penanganan kasus penyerangan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Jl. Kalasan Surabaya menunjukkan pengabaian pada hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 ini.
3. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1: 4. memasukkan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror sebagai bencana sosial. Sehingga terror akibat konflik bersenjata yang dihadapi warga Nduga sehingga mereka terpaksa mengungsi seharusnya juga ditangani juga dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas;
Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan (g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
Dalam penanganan pengungsi Nduga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemprov Papua dan Pemkab Jayawijaya) tidak memberikan penanganan yang baik terhadap pengungsi dengan alasan tidak ada permintaan dari Pemkab Nduga.
4. PERDASUS NO. 1/2011 tentang Pemulihan Hak-hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Perdasus No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM seharusnya sebagai regulasi khusus buat Perempuan Papua dapat digunakan untuk respons cepat memberikan pemulihan bagi perempuan Papua korban tindak kekerasan atau pelanggaran HAM tanpa harus menunggu putusan peradilan. Termasuk memberikan pemulihan bagi perempuan Nduga, korban konflik bersenjata yang terpaksa mengungsi ke beberapa kabupaten yang berdekatan. Sangat disayangkan Perdasus ini belum diimplementasikan oleh pemerintah provinsi Papua.
5. UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
Dalam Kovenan EKOSOB Pasal 1 dan 2, yang memuat tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 3 dan 6 yang memuat tentang hak atas kehidupan yang layak. Juga Pasal 13 dan 14, yang memuat tentang hak atas pendidikan dan meneruskan pendidikan kepada keluarganya.
(1) UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik).
Dalam Kovenan SIPOL, Pasal 3 dan 26, yang memuat tentang hak atas penikmatan kehidupan yang layak bagi perempuan. Pasal 9 dan 10 yang memuat tentang hak atas kehidupan yang baik dan aman. Pasal 19 dan Pasal 25 Konvenan SIPOL yang memuat tentang hak atas informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Dan pasal 18 yang memuat tentang Perempuan adat dan spiritualitas.
(2) UU No 29 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD 1965), dan UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
b. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
c. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
d. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
(3) UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia); sebagaimana yang telah dituliskan dalam instrumen HAM internasional.
BABV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pada temuan-temuan dan instrumen HAM dalam laporan ini Komnas Perempuan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa laporan Pemantauan Papua 2018 -2021 ini bagian yang tidak terpisahkan dari dua laporan Komnas Perempuan sebelumnya tentang kondisi kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua yakni "Stop Sudah" dan "Anyam Noken Kehidupan". "Stop Sudah" mengungkap pelanggaran/pengabaian hak-hak Sipil Politik saat konflik dan pasca konflik, sementara "Anyam Noken Kehidupan" lebih fokus pada pengungkapan pengabaian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada masa pasca konflik. Sedangkan laporan ini memaparkan kondisi pemenuhan HAM Pengungsi khususnya perempuan dan Pembela HAM Perempuan di Papua dan dua kota lainnya yakni Surabaya dan Jakarta setelah peristiwa penyerangan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua.
2. Bahwa konflik bersenjata, tindak kekerasan dan diskriminasi di Papua dan Papua Barat terjadi secara berulang dan Orang Papua semakin kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah dan Orang Pendatang:
a. Sejak tahun 1967 telah mengorbankan kehidupan Orang Papua khususnya perempuan. Kehidupan mereka jauh dari rasa damai dan aman, mereka mengalami ancaman dan perlakuan diskriminatif.
b. Orang Papua termasuk perempuan dalam laporan ini mengalami trauma berat dan kehilangan kepercayaan kepada hampir semua pendatang, ditambah dengan konflik bersenjata yang terus berulang mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran. Perempuan dan anak-anak tak jarang harus mengungsi berpindahpindah untuk menyelamatkan diri dan bertahan hidup.
c. Dalam situasi pengungsian para perempuan tidak mendapatkan rasa aman dan dalam kondisi terancam, diantaranya ada yang menjadi korban penembakan.
d. Penyerangan, penghinaan bernuansa rasisme serta penangkapan aktivis menyebar ke berbagai kota. Mahasiswa dan PPHAM menjadi ketakutan ditambah lagi dengan adanya stigma separatis, pro terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi kiri dan radikal, yang sewaktu-waktu dapat mengancam kebebasan hidup dan nyawa mereka ketika berupaya menyuarakan keadilan, atau sekedar meminta bantuan;
3. Bahwa alih fungsi lahan dan hutan serta perampasan tanah adat (Konflik SDA) merupakan salah satu akar pelanggaran HAM Orang Papua:
a. Dalam proses alih fungsi lahan dan hutan adat Papua terjadi pengabaian hak-hak tradisional masyarakat Papua yang memicu terjadinya konflik sosial bahkan konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan kelompok PNPB (sipil bersenjata) yang mengakibatkan masyarakat ketakutan dan merasa terancam terutama warga yang diduga oleh TNI ada keluarganya yang ikut dalam PNPB. Mereka mengalami intimidasi dan stigma separatis dan tuduhan makar dengan mudahnya diancamkan pada mereka saat mereka menolak pembangunan yang mencederai rasa keadilan mereka. Kondisi tersebut membuat masyarakat terutama perempuan dan anak terpaksa mengungsi sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Nduga;
b. Peralihan fungsi tanah dan hutan adat serta perampasan SDA secara meluas telah mengakibatkan orang asli Papua khususnya perempuan tercerabut dari sumber kehidupannya: Masuknya berbagai industri ekstraktor yang dilindungi oleh kebijakan pemerintah dan tanpa partisipasi Orang Asli Papua merupakan salah satu akar dari konflik dan pelanggaran HAM di Papua;
4. Bahwa Pendekatan keamanan yang diterapkan tidak mencegah konflik meluas dan kompleks dan tidak melalui dialog dengan masyarakat sipil yang mengakibatkan:
a. Akibat konflik bersenjata perempuan dan anak-anak ketakutan dan sulit bermobilisasi khususnya untuk masuk ke hutan mengambil bahan makanan dan kerajinan, yang juga menjadi sentral titik spiritual mereka.
b. Dalam kejadian konflik bersenjata/penembakan di Nduga pada Desember 2018 mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran yang mengorbankan kehidupan perempuan dan anak. Untuk menyelamatkan diri dan menyambung kehidupan perempuan dan anak terpaksa memberanikan diri menembus hutan lebat yang penuh bahaya dan cuaca dingin yang ekstrim selama hampir dua bulan untuk sampai ke kabupaten tetangga terdekat yang relatif aman buat mereka.
5. Bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah abai setidaknya sangat lamban dalam penanganan Pengungsi dan lemahnya koordinasi:
a. Pengungsi Nduga tiba di pengungsian di Wamena pada Februari 2019 tanpa perlindungan dan bantuan pemerintah.
b. Di Pengungsian, sampai saat kehadiran Komnas Perempuan, Maret 2019 pemerintah tidak memberikan perhatian pada masalah pangan dan kesehatan para pengungsi. Pemkab Nduga seperti tak peduli sementara pemkab Jayawijaya merasa tak punya kewajiban terhadap warga Nduga yang mengungsi ke wilayahnya, lebih memilih pasif menunggu ada permintaan dari pemkab Nduga. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat.
6. Bahwa dengan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap kasus Penyerangan, penghinaan bernuansa rasisme terhadap kelompok Mahasiswa Papua yang tinggal di asrama mahasiswa di jalan Kalasan Surabaya dan penistaan bendera Merah Putih berpotensi kasus berulang. Penangkapan dan proses hukum terhadap para aktivis HAM terkesan tidak menyelesaikan masalah dan membuat para aktivis menjadi bungkam dalam hal ini mahasiswa Papua:
a. Pelaku penistaan Bendera Merah Putih tidak diungkap, padahal kasus inilah yang menjadi pemicu terjadinya penyerangan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan Surabaya dan mengakibatkan tidak adanya pengungkapan kebenaran, dan pemulihan nama baik mahasiswa Papua yang distigma sebagai separatis dengan tuduhan menista Bendera Merah Putih;
b. Polisi tidak mengungkap dan melakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan, penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan yang berpotensi peristiwa berulang.
c. Aparat kepolisian menangkap dan menahan serta melakukan proses hukum terhadap aktivis HAM termasuk Perempuan Pembela HAM di Surabaya, Jakarta dan beberapa daerah di Papua yang membela hak korban penghinaan/penyerangan bernuansa rasisme yakni mahasiswa Papua di Asrama Kalasan.
7. Bahwa stigma separatis dan tuduhan makar masih digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat orang Papua yang menuntut hak orang asli Papua.
a. Tuduhan separatis dialami aktivis HAM Papua, seperti yang dialami oleh mama SMB dan sejumlah aktivis Papua di beberapa kota yang unjukrasa karena terjadinya penyerangan/penghinaan bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
b. Tuduhan yang sama juga dipakai aparat keamanan dan pemerintah untuk melumpuhkan ruang gerak para perempuan pembela HAM Papua seperti yang dialami oleh AF dan VK.
8. Bahwa penyerangan, penghinaan bernuansa rasisme berpotensi terjadinya konflik sosial yang meluas dan bersifat adu domba membuat orang yang tidak bersalah menjadi korban: Ada sejumlah 2.047 mahasiswa asal Papua pulang ke Papua karena merasa tidak aman, sedangkan di Wamena sebanyak 7.339 warga pendatang meninggalkan Wamena karena alasan keamanan.
9. Bahwa proses penangkapan yang diterapkan tidak disertai surat perintah dan mengakibatkan ketakutan: penyerangan di asrama mahasiswa dan penangkapan terhadap AE, NK, SM, dalam aksi demonstrasi yang bertujuan untuk memprotes rasialisme dan nasib orang Papua diartikan menjadi pro kemerdekaan.
10. Bahwa proses penangkapan dan penahanan terhadap para aktivis dan pembela HAM telah melanggar Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia); yang terkait dengan unsur-unsur pokok dalam konvensi tersebut yaitu timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi. Intinya adalah relasi antara individu dengan negara. Tahanan perempuan tidak dipertemukan dengan anaknya karena lokasi tahanan yang tidak dekat dengan rumah dan untuk menyusui dalam ruang tahanan yang tidak memadai, dengan tujuan sebagai bagian dari penghukuman adalah salah satu bentuk penyiksaan.
11. Bahwa kondisi perempuan dalam tahanan terutama yang masih menyusui tidak mempertimbangkan kesehatan reproduksinya, dan dalam kondisi yang tidak layak; Penahanan yang terjadi pada SM salah satu demonstran yang ditangkap baru selesai nifas dan masih menyusui anaknya tidak mendapatkan tempat menyusui yang layak (ruang khusus), untuk kenyamanan bagi ibu dan anak dalam proses menyusui adalah tidak mempertimbangkan kesehatan reproduksinya, dan penundaan dalam proses menyusui mengakibatkan SM mengalami demam dan kesakitan pada payudaranya.
12. Bahwa penyelesaian konflik yang berkepanjangan tidak melibatkan orang Papua yang menjadi korban khususnya perempuan, termasuk dalam hal pengungsian.
a. Dalam peristiwa penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, penyelesaian tidak menggunakan metode yang partisipatif dan imparsial dalam mengumpulkan informasi maupun saksi. Hal ini mengakibatkan menguatnya stigma dan hilangnya kepercayaan dari pihak yang saling mencurigai maupun berkonflik. Baik dari masyarakat umum maupun orang Papua;
b. Demikian pula dalam hal pengungsian, dimana masyarakat terdesak untuk meninggalkan rumah mereka akibat konflik dan tiadanya jaminan keamanan, dalam mengambil keputusan penanganan pengungsi, perlu melibatkan pihak-pihak yang mengungsi, terutama tentang kebutuhan-kebutuhan mereka;
c. Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2008 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana dalam Bab II tentang Prinsip Pasal 2 disebutkan bahwa "Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif dalam penanggulangan bencana.
B. REKOMENDASI
Komnas Perempuan memandang bahwa peristiwa kekerasan dan diskriminasi serta rasisme yang berulang mencerminkan gagalnya upaya pencegahan dan penanganan konflik, pemerintah perlu melalui proses yang memastikan proses hukum yang adil bagi pelaku kekerasan, rasisme dan diskriminasi lainnya, serta perlunya partisipasi perempuan dan komunitas korban secara setara, penuh, dan efektif dalam semua tingkat pengambilan keputusan untuk mengakhiri konflik, pengungsian, kekerasan, menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan menciptakan rasa aman serta penyediaan mekanisme pemulihan.
Proses partisipasi publik adalah salah satu upaya membangun kepercayaan kepada orang asli Papua terhadap Pemerintah Indonesia, dan membantu strategi penanganan dan upaya perdamaian. Konflik tidak hanya berdampak buruk pada kehidupan perempuan tetapi juga mengancam masa depan anak-anak mereka dan generasi selanjutnya.
Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Pemerintah pusat, pemerintah daerah di Papua, aparat keamanan dan penegak hukum serta korporasi, agar :
1. Mengubah upaya pendekatan keamanan menjadi pendekatan yang partisipatif dan kemanusiaan yang berkeadilan dalam penanganan konflik dan menjalankan pembangunan: Konflik tidaklah serta merta berhenti semata-mata dengan mengerahkan aparat keamanan.
a. Berkaca dari pengalaman-pengalaman penanganan konflik dengan pendekatan yang sama banyak menimbulkan persoalan baru bahkan mengakibatkan konflik berkepanjangan. Oleh karenanya, pendekatan keamanan ini harusnya tidak menjadi pilihan dalam penanganan konflik.
b. Perlu dilakukan pendekatan persuasif dan pelayanan publik yang mengutamakan perlindungan masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak melalui bantuan tempat mengungsi yang layak, makanan dan obat-obatan, pemulihan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, trauma healing, dll.
Dalam kasus Nduga para pengungsi mengalami ketakutan karena merasa diawasi dan dicurigai sebagai TPNPB. Sehingga saat mereka sakit, mereka enggan untuk periksa/berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Lebih jauh lagi, mereka memiliki sikap tidak mudah percaya dengan orang yang belum mereka kenal, termasuk yang dialami oleh tim Komnas Perempuan.
2. Dalam membangun perdamaian dan menghilangkan kecurigaan, pemerintah perlu fokus pada perlindungan HAM dan pembangunan yang benar-benar melibatkan dan memberikan kesejahteraan hidup masyarakat Papua, termasuk perempuan. Hal ini akan membangun kepercayaan terhadap upaya pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus masyarakat Papua.
3. Menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua: Stigmatisasi terhadap rakyat Papua antara lain disebut sebagai "anti pemerintah dan pro kemerdekaan, separatis" terjadi baik dalam kondisi pengungsian, maupun ketika melakukan aksi damai untuk mengangkat kasus penyerangan bernuansa rasisme. Upaya tersebut dengan melakukan sosialisasi dan citra orang Papua sebagai bagian dari orang Indonesia, serta menindak tegas peristiwa-peristiwa yang mengandung sentiment ras dan etnis, termasuk dalam bentuk kekerasan verbal dalam ucapan atau kata-kata di ruang publik.
4. Dalam hal penanganan pengungsi atas situasi bencana sosial/konflik maupun alam, pemerintah Indonesia melalui BNPB baik dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 yang menyebutkan berulangkali tentang pentingnya partisipasi dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana termasuk pengungsian, perlu juga memperhatikan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2008 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana dalam Bab II tentang Prinsip Pasal 2 disebutkan bahwa "Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks Papua meskipun sering tidak diartikan sebagai konflik sosial ataupun bencana alam sebagaimana dalam UU No. 7 tahun 2012, namun konteks pengungsi perlu diberlakukan sama dengan aturan yang sudah ada.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi dan/atau penanganan konflik antar kelompok etnis/ras atau daerah yang kelompok rakyatnya mengungsi atau menerima pengungsi:
a. Dalam Kasus Pengungsi Nduga, penting kehadiran pemerintah untuk memastikan koordinasi terkait penanganan pengungsi dan tata kelola administrasi daerah dalam hal penanganan konflik.
b. Dalam Penanganan penyerangan, penghinaan bernuansa rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Pemerintah provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua serta Papua Barat perlu bersinergi dalam penanganan kasus ini dan membangun rekonsiliasi antar kelompok serta memberikan pemulihan bagi korban, yakni mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kalasan.
6. Dalam melakukan pembangunan dan alih fungsi lahan/hutan adat serta penanganan konflik SDA harus melakukan antara lain:
a. Memastikan ketersediaan ruang kelola dan partisipasi perempuan dalam proses peralihan fungsi SDA dan dalam semua proses pembangunan: Dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam sering terjadi penghancuran kohesi sosial yang mengakibatkan resistensi dan kehilangan kepercayaan masyarakat Papua terutama masyarakat adat terhadap pihak luar Papua. Pemerintah harus melibatkan masyarakat setempat seluas-luasnya dan memberikan dampak langsung bagi mereka.
b. Pemerintah maupun korporasi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam:
c. Tidak melakukan eksploitasi berlebih terhadap SDA yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
d. Dalam penanganan konflik sumber daya alam dan pendekatan pembangunan perlu dilakukan secara partisipatif termasuk memastikan partisipasi masyarakat khususnya perempuan, dan mencegah adanya ketimpangan akses antara masyarakat lokal dengan pendatang, yang kerap menjadi akar persoalan dari berbagai konflik yang ada di Papua.
7. Dalam Penanganan penyerangan/penghinaan bernuansa rasisme, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berpedoman pada Konvenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi pada 25 Juni 1999. Dalam Pasal 1 "diskriminasi rasial" berarti suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal-usul etnik atau kebangsaan. Serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Khusus dalam kasus penyerangan/penghinaan bernuansa rasisme yang terjadi di Surabaya, Jakarta dan beberapa daerah di Papua pada Agustus - September 2019 seharusnya menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindak penyerangan/ penghinaan bernuansa rasisme tersebut.
8. Dalam penanganan konflik Papua, Pemerintah nasional mengambil peran strategis dan persuasif dengan menghimpun seluruh organ sosial yang ada di Papua:
a. Pemerintah perlu memastikan perbedaan aktor-aktor dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa dengan konflik yang terjadi atau yang sedang menyuarakan keadilan dan perdamaian, dengan kelompok bersenjata. Demikian pula dengan penggunaan symbol-simbol yang dianggap terlarang, perlu ada pengecekan motif dan tujuannya. Kepastian ini untuk mencegah pemerintah bertindak salah sasaran dan salah tangkap dalam mengoperasikan pendekatan keamanan.
b. Dalam penanganan konflik perlu dilakukan secara partisipatif termasuk memastikan partisipasi masyarakat khususnya perempuan sebagaimana dimandatkan dalam UNSCR 1325 atau Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, serta melihat adanya ketimpangan masyarakat lokal dengan pendatang, yang kerap menjadi akar persoalan dari berbagai konflik yang ada di Papua ataupun terkait isu Papua di lokasi lainnya di Indonesia.
c. Dalam penyelesaian konflik Nduga, dan kasus penyerangan /penghinaan bernuansa rasisme di Surabaya dan beberapa kota di Papua serta pelanggaran HAM dan konflik lainnya di Papua secara luas, termasuk menyikapi sikap sebagian rakyat Papua yang ingin menentukan nasibnya sendiri yaitu merdeka.
d. Menyelesaikan konflik dengan penegakan Hak Asasi Manusia melalui pendekatan kultural, dialog dengan melibatkan korban, para aktivis pro keadilan dan kemanusiaan (pembela HAM), bahkan para pihak yang ingin merdeka, serta masyarakat umumnya yang mengalami situasi teror dan intimidasi. Pendekatan tersebut untuk mendinginkan suasana, membangun kepercayaan dan situasi kondusif sehingga masyarakat secara perlahan dapat melanjutkan kehidupannya dengan tenang, khususnya para perempuan dan anak-anak.
9. Dalam proses penangkapan atas peristiwa di Asrama Kalasan Surabaya maupun di kota lainnya, perlu menggunakan prinsip keadilan seperti asas praduga tak bersalah, proses pemanggilan dan pemeriksaan yang manusiawi sesuai standar prosedur keamanan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak terjadi salah tangkap, dan memberikan kesempatan pada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk membela diri. Bahwa:
a. Penangkapan dilakukan tidak diinformasikan terlebih dahulu mengenai tujuan penangkapan dan ruang untuk pembelaan diri dalam hal verifikasi dan konfirmasi (tidak ada surat penangkapan).
b. Penangkapan dilakukan dalam suasana yang intimidatif dan kekerasan, terutama di Surabaya, sehingga menimbulkan trauma.
c. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian perlu dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
d. Dalam Seri Dokumen Kunci 10 Komnas Perempuan tentang "Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia," dalam kasus-kasus konflik sosial maupun bersenjata, seringkali ditemukan pola penyiksaan yang masih dianggap praktik biasa sejak proses penangkapan, pemeriksaan, dan penghukuman. Pihak terduga tidak memiliki hak-hak dan terjadi penyiksaan dan kesewenang-wenangan.
e. Seringkali dalam proses penangkapan terjadi perlakuan penghukuman.
f.Aparat negara tidak boleh melakukan penyiksaan dalam bentuk apapun (ill treatment) termasuk intimidasi untuk memperoleh pengakuan dari tahanan sebagai pelaku.
10. Oleh karena itu dalam proses penangkapan Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak terduga agar aparat penyidik tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan yaitu:
a. Hak untuk meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya kepada petugas yang melakukan penangkapan.
b. Hak untuk meminta penjelasan tentang tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tempat ia akan dibawa/diperiksa atau ditahan, serta bukti awal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya.
c. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.
d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan atas dirinya.
e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah yang akan menjelaskan kepada tersangka bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.
f. Hak untuk mendapatkan juru bahasa yang menguasai bahasa isyarat apabila ia seorang disabilitas.
g. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan dari polisi atau penyidik.
h. Hak untuk didampingi oleh satu atau lebih penasihat hukum yang ia pilih sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum.
i. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma-cuma.
j. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan.
k. Hak untuk diam dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi tidak diperkenankan adanya tekanan.
Persyaratan dalam proses penangkapan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ill treatment atau perlakuan buruk sebagai bentuk penyiksaan/penghukuman sewenang wenang yang tidak boleh dilakukan. Perlakuan yang manusiawi tidak akan menghambat tindakan hukum dan berjalannya proses hukum yang berlaku. Selain itu, untuk menghindari salah tangkap pada orang yang tidak bersalah.
11. Dalam hal penahanan pada tahanan perempuan terutama berkaitan dengan reproduksinya, Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kondisi kesehatan reproduksi perempuan, seperti yang dialami oleh SM yang baru melahirkan (masa nifas) dan menyusui yaitu:
a. Dalam proses penahanan, SM sedang dalam nifas dan harus menyusui bayinya, namun terjadi pembatasan terhadap Sayang tentang kunjungan keluarga dll sejak fotonya diviralkan di sosial media.
b. Tidak ada ruang menyusui khusus untuk tahanan ibu yang menyusui. Karena pembatasan dan tidak diberi ruang dan waktu untuk menyusui, tersebut Sayang Mandabayan mengalami pembengkakan di payudaranya dan suhu badannya tinggi.
c. Dalam "Aturan-Aturan Bangkok" atau Bangkok Rules, dinyatakan bahwa dalam aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan Perempuan sebelum atau pada saat penerimaan, perempuan yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak harus diizinkan untuk mengatur rencana untuk anak tersebut, termasuk kemungkinan penundaan penahanan yang wajar, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak tersebut.
d. Dalam aturan 4 Bangkok Rules dinyatakan bahwa tahanan perempuan harus ditempatkan, sedapat mungkin, ditahan yang dekat dengan rumah atau tempat rehabilitasi sosial mereka, dengan memperhitungkan tanggung jawab pengasuhan mereka, serta preferensi pribadi perempuannya dan ketersediaan program dan layanan yang sesuai. Dalam kasus SM ditempatkan di tahanan Manokwari, sementara keluarganya di Sorong. Permintaan pemindahan tidak dipenuhi karena berbenturan dengan aturan soal wilayah penangkapan.
12. Pemerintah perlu memperhatikan pentingnya pemulihan pasca penahanan seperti yang tertulis di dalam Bangkok Rules yang menekankan tentang:
a. Reintegrasi (pasca penahanan perempuan) memerlukan proses-proses perbaikan nama baik dan penerimaan masyarakat, terutama untuk kebutuhan keluarga dan anak-anaknya agar tidak mengalami stigma.
b. Media massa dan masyarakat harus terinformasi mengenai alasan yang mengakibatkan terjebaknya perempuan dalam sistem peradilan pidana dan cara yang paling efektif untuk meresponnya, dalam rangka mengampu reintegrasi sosial perempuan, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak-anak mereka.
Publikasi dan diseminasi penelitian dan contoh praktik baik harus menjadi elemen c. yang komprehensif dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan keadilan dari respons peradilan pidana terhadap pelanggar perempuan bagi perempuan dan anak-anak mereka.
d. Media massa, masyarakat dan pihak-pihak dengan tanggung jawab profesional dalam urusan terkait tahanan dan pelanggar perempuan harus secara berkala diberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang tercakup dalam aturan-aturan ini dan mengenai pelaksanaannya.
e. Program-program pelatihan mengenai aturan-aturan yang ada saat ini dan hasil penelitian harus dikembangkan dan dilaksanakan bagi pejabat peradilan pidana terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan mereka terhadap ketentuanketentuan yang terkandung di dalam aturan-aturan tersebut.
13. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan tentang pentingnya perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, agar tidak dicampuradukkan dengan kasus Makar. Pembela HAM memiliki peran yang penting, sah, dan positif dalam berkontribusi pada realisasi HAM di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, serta upaya mendorong implementasi kewajiban dan komitmen HAM oleh Negara. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28C Ayat (2), menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." 26. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hukum hak-hak Pembela HAM pada Bab Partisipasi Masyarakat, antara lain: a. Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia." b. Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."