Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan Konflik SDA oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) Provinsi Sumatera Utara

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 14.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
  2. LINGKUP HAK CIPTA
  3. KETENTUAN PIDANA
  4. KONFLIK SUMBER DAYA ALAM OLEH PT DAIRI PRIMA MINERAL (PT DPM) DI KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA
  5. Tim Pemantau:
  6. Tim Penulis:
  7. Gambar Sampul:
  8. Penata letak:
  9. Pengantar
  10. Daftar Isi
  11. #BAB LATAR BELAKANG
  12. A. Prinsip Pemantauan Komnas Perempuan
  13. B. Prosedur Pemantauan
  14. C. Instrumen Pemantauan
  15. D. Tahapan Pemantauan
  16. Pra Pemantauan:
  17. E. Metode yang Digunakan
  18. 2. Dialog
  19. 4. Observasi
  20. #BAB KEBIJAKAN TERKAIT TAMBANG DI INDONESIA
  21. A. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
  22. B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  23. C. Instrumen Hukum Internasional
  24. III #BAB TEMUAN DAN ANALISIS
  25. A. Temuan Umum
  26. 1. Minimnya Partisipasi Masyarakat
  27. 2. Pengabaian Suara Masyarakat oleh Pemerintah di Berbagai Level Pemerintahan
  28. Daya Rusak Tambang Terhadap Sumber Air warga
  29. Ancaman Gudang Bahan Peledak
  30. 4. Ketidakpatuhan Hukum
  31. 6. Ancaman Terhadap Ekonomi Masyarakat Setempat Yakni Ekonomi Pertanian.
  32. B. Temuan Khusus: Gender Based Violence dalam konflik SDA
  33. 1. Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik SDA PT Dairi Prima Mineral
  34. 2. Terancamnya Air Sebagai Sumber Hidup Perempuan
  35. 3. Pengabaian Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
  36. 4. Perempuan Terjauhkan dari Sumber Ekonomi
  37. 5. Peningkatan Industri Hiburan, Kekerasan Seksual dan Konflik Keluarga
  38. 6. Daya Survival Perempuan
  39. IV #BAB KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

LAPORAN PEMANTAUAN

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM OLEH PT DAIRI PRIMA MINERAL (PT DPM) DI KABUPATEN DAIRI, PROVINSISUMATERA UTARA

+X+X+X+X+X+X+X

BAEAHABAHAH

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LAPORAN PEMANTAUAN

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM OLEH PT DAIRI PRIMA MINERAL (PT DPM) DI KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM OLEH PT DAIRI PRIMA MINERAL (PT DPM) DI KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber: Komnas Perempuan (2023).

Tim Pemantau:

Dewi Kanti, Veryanto Sitohang, Dwi Ayu, Aflina Mustafainah, Luthfi

Tim Penulis:

Penyelaras Akhir: Dwi Ayu

Perancang sampul: @sadternal

Gambar Sampul:

Ragam hias Ragidup dari Sumatera Utara

Penata letak:

Ari Abi Azis Bustomy

Cetakan pertama, Desember 2023

x + 47 halaman

15 x 23 cm

KOMNAS PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Faks. +62 21 390 3911

[email protected]

www.komnasperempuan.go.id

Pengantar

omnas Perempuan, sebagai lembaga independen yang berperan sebagai K mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional, berdiri dengan tujuan utama memberantas kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan penegakan hak asasi perempuan. Lembaga ini memiliki mandat meliputi pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan, dan penyebarluasan temuan pemantauan kepada masyarakat. Selain itu, Komnas Perempuan bertanggung jawab untuk mendorong pertanggungjawaban dan tindakan penanganan dalam konteks pelanggaran hak asasi perempuan.

Salah satu fokus utama Komnas Perempuan adalah mengatasi isu konflik sumber daya alam (SDA) dan dampaknya terhadap perempuan, serta isu kemiskinan perempuan. Oleh karena itu, pemantauan konflik SDA di Kabupaten Dairi dianggap sebagai elemen penting dalam ranah tugas dan tanggung jawab lembaga ini. Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai mekanisme nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan memajukan penegakan Hak Asasi Perempuan, Komnas Perempuan berkomitmen menjalankan mandatnya dengan melakukan pemantauan demi mendukung penegakan Hak Asasi Perempuan dan memberantas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Beberapa aspek esensial yang menarik perhatian Komnas Perempuan dalam relasi antara konflik SDA dan perempuan melibatkan: 1) Risiko yang dihadapi perempuan sebagai konsekuensi dari perusakan lingkungan,

2) Keterkaitan peran gender perempuan dengan isu lingkungan, dan 3) Adanya bias gender dalam perspektif Barat yang dapat memunculkan dominasi laki-laki dan pengelolaan lingkungan yang tidak adil. Pengelolaan lingkungan yang hanya berorientasi pada keuntungan dan nilai kapital seringkali menempatkan unsur alam dan kelompok manusia tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dalam posisi yang tidak adil. Pemahaman ini menunjukkan bahwa aspek ekosistem sering diabaikan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia. Di samping itu, pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, khususnya pada kelompok yang sering dianggap sebagai "other human nature." Ketiadaan perhatian terhadap hak-hak ini dapat berdampak pada eskalasi kekerasan dengan beragam lapisan dan dimensi.

Berdasarkan pengaduan masyarakat terdampak aktivitas PT Dairi Prima Mineral (DPM) kepada Komnas Perempuan pada 17 Desember 2019. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas Perempuan melaksanakan pemantauan langsung pada 18-22 Oktober 2021 dan mendapati bahwa masyarakat terdampak telah melakukan upaya penolakan terhadap proyek PT.DPM, namun respons yang diterima masih tergolong tidak memadai. Hasil pemantauan mencakup sejumlah aspek, antara lain, pengabaian hak warga terhadap lingkungan, pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam, serta dampak merugikan terhadap sumber air dan lingkungan hidup. Temuan tersebut juga mencakup ketidakpatuhan hukum terkait kontrak karya PT DPM, yang menyebabkan kerusakan pada kohesi sosial, polarisasi antara pendukung dan penentang tambang, dan ancaman serius terhadap sektor pertanian di kalangan masyarakat setempat.

Pemantauan lapangan menyoroti kekerasan berbasis gender dalam konflik sumber daya alam, mengancam sumber kehidupan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun PT DPM belum sepenuhnya beroperasi, dampaknya mencakup keretakan kohesi sosial, kehilangan harapan pada masa depan pertanian, kekerasan terhadap perempuan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak tambang. Komnas Perempuan merekomendasikan mitigasi konflik, koordinasi dengan Kementerian terkait, perlindungan bagi masyarakat terdampak, dan penyelesaian konflik izin pertambangan yang adil dan menyeluruh, dengan perhatian khusus pada hak konstitusional warga negara dan kerentanan perempuan.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga laporan pemantauan Komnas Perempuan ini dapat menjadi landasan untuk tindakan mitigasi yang efektif dan solusi kolaboratif antara pihak terkait. Harapan kami adalah agar rekomendasi yang diajukan dapat berperan dalam meningkatkan keberlangsungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tim Pemantauan

Daftar Isi

Pengantar. #BAB I LATAR BELAKANG .1 ..7 A. Prinsip Pemantauan Komnas Perempuan B. Prosedur Pemantauan. ..8 C. Instrumen Pemantauan. ..8 D. Tahapan Pemantauan ..10 10 E. Metode yang Digunakan. #BAB II KEBIJAKAN TERKAIT TAMBANG DI INDONESIA. 13 A. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. .16 B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). .17 C. Instrumen Hukum Internasional. .18 #BAB III TEMUAN DAN ANALISIS. .23 A. Temuan Umum .26 B. Temuan Khusus: Gender Based Violence dalam konflik SDA .34 #BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .41

#BAB LATAR BELAKANG

omnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan K mekanisme HAM Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki mandat melakukan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Pada penyusunan rencana strategis 2014-2019, Komnas Perempuan merumuskan rencana untuk membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan pekerja migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Pada tahun 2012 Komnas Perempuan telah mengeluarkan laporan "Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM". Laporan tersebut menyimpulkan bahwa krisis ekonomi semakin membuka peluang terjadinya pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor seperti arah pembangunan yang kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan; tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan sumberdaya alam. Persoalan sumberdaya alam belum dianggap penting oleh banyak pihak terutama negara. Cara pandang bahwa perempuan sebagai alat penyelesaian krisis ekonomi; pola kepemimpinan yang kurang mandiri, bergantung pada pembiayaan luar negeri: yang selama ini menyebabkan penumpukan hutang luar negeri termasuk standarisasi perdagangan internasional. Kondisi ini dibarengi dengan lahirnya seperangkat aturan yang meneguhkan agenda pembangunan pun meneguhkan arah pembangunan pada pencapaian ekonomi semata.

Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pemiskinan akibat pendekatan pembangunan: pekerja migran, perempuan yang bekerja di industri hiburan, PRT, buruh industri, dan perempuan adat adalah salah satu isu dari tujuh isu prioritas Komnas Perempuan pada periode tahun 2015-2019. Isu konflik sumber daya alam (SDA) dan isu 1 pemiskinan perempuan isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan maka pemantuan Konflik SDA di kabupaten Dairi menjadi hal penting yang dikerjakan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong penegakan Hak Asasi Perempuan memiliki mandat melakukan pemantauan demi upaya penegakan Hak Asasi Perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada penyusunan rencana strategis 2020-2025 Komnas Perempuan merumuskan isu prioritas perempuan dalam konflik dan bencana menjadi salah satu isu dari lima isu prioritas. Isu prioritas ini merumuskan rencana untuk membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan pekerja migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan pengaduan masyarakat warga desa terdampak PT Dairi Prima Mineral ke Komnas Perempuan pada 17 Desember 2019, telah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang berdampak terhadap perempuan.

Sejarah konflik bermula sejak tahun 1998, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, PT DPM mendapatkan izin pembangunan area tambang PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Sopo Kamil, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi mengeluarkan Keputusan Bupati Dairi No.78/Tahun 2005 tentang kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan pertambangan seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral. Keputusan Bupati Dairi tersebut menjadi salah satu dokumen rujukan dalam penerbitan AMDAL.

Semula izin adalah untuk penambangan emas yang kemudian berubah menjadi penambangan biji besi. PT DPM menerbitkan AMDAL yang berlaku hingga 2005, namun sejak AMDAL keluar belum juga ada aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Permenhut No. 387 tahun 2012 butir 15 menyebutkan jika dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas maka berarti izin dianggap batal atau gugur, maka mengacu pada Permenhut tersebut, artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan untuk menolak izin pinjam pakai hutan lindung yang akan digunakan PT DPM. Namun setelah lebih dari dua tahun dan AMDAL telah habis masa berlakunya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada tahun 2017 tetap memberikan izin konsensi eksplorasi seluas 27,420 ha kepada PT DPM, dengan luas area aktivitas tambang 24,636 ha, yang di dalamnya termasuk dalam kawasan hutan lindung seluas 16,050 ha.

Dengan bekal surat izin tersebut, PT DPM meneruskan aktitivitasnya dan saat ini sedang dalam tahap konstruksi. PT DPM telah menggunakan sekitar 53,11 ha untuk membangun gudang bahan peledak, area pengolahan tambang, dan tempat pembuangan limbah. Lokasi gudang bahan peledak sendiri sangat dekat dengan pemukiman dan ladang pertanian warga (sekitar 64 langkah dari rumah warga).

Kekhawatiran warga yang membuat mereka menolak aktivitas PT DPM didasari beberapa hal berikut:

1. Gunung Deleng Simangun, lokasi tempat penambangan merupakan sumber mata air untuk 7 desa.

2. 96% warga bertani dan mengandalkan hidupnya dari sumber air tersebut. Komoditas pertanian andalan masyarakat antara lain adalah padi, jagung, cokelat, kopi, dan duku. Sejak kehadiran PT DPM pertanian menurun utamanya karena irigasi desa mati sehingga mengurangi pendapatan warga khususnya petani perempuan.

3. Warga mengkhawatirkan bahwa eksplorasi yang dilakukan di Gungung Deleng Simangun akan mengakibatkan erupsi seperti yang terjadi di Gunung Sinabung. Trauma erupsi Gunung Sinabung sangat membekas pada warga, mengingat asapnya dan hujan debu serta pasir sampai hingga ke lokasi rumah warga.

4. Kekhawatiran lainnya adalah, Kabupaten Dairi merupakan daerah patahan gempa di antaranya adalah patahan Renun, warga mengkhawatirkan aktivitas penambangan yang dilakukan dengan mengebor bawah tanah untuk membuat terowongan akan memicu gempa bumi. Selain itu proses membuat terowongan dengan menggunakan bahan peledak dikhawatirkan membahayakan warga yang tinggal di sekitar lokasi.

5. Pada tanggal 18 Desember 2018 terjadi banjir bandang di kawasan tersebut, yang diyakini oleh warga merupakan salah satu dampak dari aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT DPM. Akibat dari banjir bandang tersebut selama 51 hari masyarakat tidak mendapatkan air bersih. Pihak yang paling dirugikan dari kejadian tersebut adalah perempuan karena harus mencari air di lokasi yang jauh untuk memenuhi kebutuhan air di rumah tangga seperti untuk membersihkan dirinya, memandikan anak, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Situasi tersebut juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk jual beli air bersih dengan harga yang relatif lebih mahal sehingga menambah beban pengeluaran keluarga.

6. Di lokasi pertambangan banyak situs bersejarah dan memiliki nilai historis tersendiri bagi warga, seperti mata air yang keluar dari batu. Konon kabarnya mata air ini ditemukan oleh Sisingamaraja saat berada di wilayah itu. Mata air jernih ini tidak pernah kering dan menjadi satu-satunya sumber mata air warga ketika terjadi banjir bandang Desember 2018 yang lalu. Selain itu juga terdapat beberapa kuburan leluhur. Pertanian juga merupakan warisan nenek moyang seperti nama Desa Bonian awalnya disebut Bunin/ Bibit karena suburnya wilayah ini.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat rekomendasi pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan Kementrian KLHK, Kementrian ESDM, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Dairi. Komnas Perempuan melalui keputusan sidang paripurna bermaksud melakukan pemantauan ke lapangan untuk melengkapi informasi terkait indikasi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang berbasis gender dalam konflik tersebut. Untuk tujuan tersebut, maka Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan yang sudah dilakukan pada tanggal 18-22 Oktober 2021. Langkah yang dilakukan di antaranya:

1. Meninjau langsung ke lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral;

2. Melakukan diskusi terbatas dengan jaringan masyarakat sipil yang melakukan pendampingan serta beraudiensi dengan pemerintah di tingkat daerah. Sebelum melakukan pemantauan lapangan, Komnas Perempuan berinisiatif melakukan rapat jaringan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk aksi yang dapat dilakukan bersama-sama.

3. Melakukan diskusi dengan tim pembuat AMDAL yang terdiri dari akademisi dari Universitas Sumatera Utara dan Staf PT. DPM

1 Pulau Sumatera ada banyak patahan yang terbentang dari Aceh sampai Lampung, kemudian terdiri dari ruas-ruas. Di Sumatera Utara sendiri ada empat patahan. Tiga diantaranya Patahan Renun, Patahan Angkola dan Patahan Barumun. Semuanya memicu gempa. Untuk daerah Samosir. Patahan Reunun adalah patahan utama yang mempengaruhi gempa bumi.

A. Prinsip Pemantauan Komnas Perempuan

Dalam melakukan pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di Dairi, Komnas Perempuan mendasarkan pada kerangka HAM dan gender sebagai alat analisis terhadap kekerasan maupun pelanggaran hak-hak dasar perempuan yang terjadi. Dalam melakukan pemantauan ini, Komnas Perempuan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Imparsial yaitu tidak berpihak pada salah satu kelompok akan tetapi berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

2. Berperspektif HAM dan keadilan gender yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan pemantauan memperhatikan nilai-nilai HAM yang dilanggar dalam setiap kasus yang terjadi serta menghindari setiap cara pandang dan sikap yang bias gender.

3. Melibatkan seluruh pihak untuk dimintai keterangan dan informasi berkaitan dengan pemantauan yang dilakukan.

B. Prosedur Pemantauan

Pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA PT. Dairi Prima Mineral Kabupaten Dairi diputuskan melalui Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan IX tahun 2021 tanggal 14-15 September 2021 yang menyepakati bahwa: Subkom Pemantauan memastikan SOP Turun Lapangan dan Menyusun kembali agenda serta menentukan tim yang akan melakukan pemantauan lapangan ke Dairi dan Sangihe. Rapat paripurna memutuskan untuk melakukan pemantauan lapangan dengan terlebih dahulu melihat peta masalah yang telah dibangun oleh jaringan masyarakat sipil pendamping masyarakat korban konflik SDA PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, di mana subkom pemantauan menjadi penanggung jawab kegiatan pemantauan ini.

C. Instrumen Pemantauan

Pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di Dairi menggunakan metodologi feminist political ecology² yaitu pendekatan teori feminisme yang menggabungkan analisis ekologi (lingkungan), ekonomi dan kekuasaan politik. Teori feminist political ecology memuat empat komponen yang dibutuhkan untuk mengkerangkai pemantauan ini, yaitu:

1. Aspek lingkungan, melihat pola kebergantungan perempuan pada alam/ ekologi, baik secara spiritual maupun material. Apakah ada keuntungan yang mereka dapat dalam pemenuhan gender strategisnya? Jika lingkungan terdegradasi, apa bentuknya dan bagaimana dampaknya pada perempuan serta bagaimana model/ pola survival perempuan? Apa kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan dalam pengelolaan SDA? Adapun hak-hak perempuan dalam pengelolaan SDA adalah sebagai berikut; a) Hak atas air, perempuan adalah pihak yang paling banyak berhubungan dengan air karena konstruksi sosial yuang dibebankan kepadanya, karena itu kehilangan akses atas air akan menyulitkan kehidupan perempuan, b) Hak atas udara bersih dan kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki. Udara yang sehat merupakan kebutuhan hidup yang utama, c) Hak atas keanekaragaman hayati berhubungan dengan kelestarian alam, d) Hak atas energi adalah hak untuk mendapatkan energi yang bersih dan berkualitas, dimana perempuan mempunyai hak hidup sehat dengan menggunakan energi yang ada.

2. Aspek Politik; memahami soal political ecology, misalnya adakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada perempuan. Misalnya apakah beban kerja perempuan bertambah saat kebijakan tersebut dipraktekkan.

3. Aspek Gender; apakah bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan? Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan? Secara umum, Perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai level: a) Perempuan sebagai individu: ketika lahir sebagai manusia perempuan sudah mengalami kekerasan karena kerangka patriarkhi di keluarga/ komunitas, b) Perempuan di tingkat keluarga: terbatasnya akses akan pangan, kesehatan, reproduksi, alat produksi, hak atas tanah, perempuan tidak mendapat warisan dalam keluarga karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah pihak luar. Perempuan juga berisiko menjadi aset keluarga dan tidak mempunyai akses dalam pengelolaan sumber daya alam, c) Perempuan sebagai anggota wilayah/ komunitas. Komunitas sering mematahkan perjuangan perempuan dalam membela SDA dengan menggunakan stereotipe-stereotipe yang spesifik budaya, misalnya dengan tuduhan mempunyai black magic dan supranatural yang membahayakan masyarakat, dituduh provokator. Perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka hak atas kepemilikan tanah dari suaminya dialihkan oleh keluarga almarhum suami atau dikawinkan dengan saudara laki-laki almarhum suaminya, d) Di tingkat internasional: perempuan terancam dengan kondisi lingkungan Indonesia yang terus menerus dieksploitasi demi kepentingan konsumsi negara-negara maju, e) Gerakan aktivis lingkungan hidup belum melihat perempuan sebagai korban dari pengelolaan SDA dan masih memprioritaskan gerakan melawan negara terlebih dahulu padahal perempuan adalah pihak yang bisa terpisahkan dari konflik SDA.

4. Aspek Institusi; dalam melihat gerakan perempuan di Kabupaten Dairi, apakah gerakan ini merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu menjadi gerakan bersama/ komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/ terinstitusionalisasi? Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out)? Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi?

2 Rocheleau D., B. Thomas-Slayter and E. Wangari (eds). 1996. Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences. London and New York: Routledge.

D. Tahapan Pemantauan

Pra Pemantauan:

Komnas Perempuan telah menerima pengaduan pada tanggal 17 Desember 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan menuliskan surat rekomendasi pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan Kementrian KLHK, Kementrian ESDM, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Dairi. Komunikasi intensif juga terus dilakukan Komnas Perempuan dan pendamping korban terkait perkembangan advokasi.

E. Metode yang Digunakan

Pemantauan Lapangan menggunakan metode FGD, Observasi, wawancara mendalam dan dialog.

1. Focus group discussion (FGD):

a. FGD Pendamping Komunitas Masyarakat Terdampak Tambang di Kabupaten Dairi. Hadir 20 orang mewakili individu dan 4 lembaga:

Yayasan Diakonia Pelangi Kasih

Bakumsu

Petrasa

Pesada

Pertemuan dengan Tim Amdal dan PT. Dairi Prima Mandiri

2. Dialog

a. Audiensi dengan Pemkab Dairi terkait aduan masyarakat di Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi

b. Audiensi dengan Kepolisian Dairi; mendiskusikan kasuskasus kriminal akibat konflik tambang juga kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (pelecehan seksual pelaku Kepala Dinas)

Pertemuan dengan Pemprov Sumut yang dihadiri Tenaga Ahli C. Gubernur, Biro Hukum, Biro ESDM dan Dinas P3AKB

3. Wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci utamanya pemimpin gerakan

a. Diskusi dengan Ibu dan Bapak korban dari pencemaran air di hulu sungai Lei Pucu Desa Lokotan

b. Diskusi dengan dua perempuan korban dan pengacaranya, yang dikriminalisasi oleh PT. DPM karena adanya polusi udara dan polusi suara di lokasi pengeboran di Desa Longkotan

C. Mendiskusikan ketidakseimbangan informasi terkait tambang dan menurunnya hasil pertanian dan hilangnya kohesi sosial masyarakat yang tolak dan pro tambang di Desa Bonian.

4. Observasi

a. Lokasi 1: Desa Bongkaras

b. Lokasi 2: Gudang penyimpanan detonator di Desa Longkotan

c. Lokasi 3: Desa Bunian, sebagai daerah lingkar dalam tambang yang terdekat dengan mulut terowongan yang akan dibangun.

#BAB KEBIJAKAN TERKAIT TAMBANG DI INDONESIA

omnas Perempuan dalam buku Pencerabutan Sumber-Sumber Kehi- K dupan Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM menganalisis bahwa pilihan pembangunan yang dilakukan sejak tahun 1967 yang bertumpu kepada utang dan investasi luar negeri ternyata telah membuat bangsa Indonesia tidak mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hampir di seluruh sektor dewasa ini pengadaan barang dan jasanya dipenuhi melalui pasar luar negeri. Lewat dukungan lembagalembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), maupun perjanjian bilateral yang dahulu tergabung dalam Consultative Group on Initiatives (CGI), yaitu gabungan Negara-negara kreditur ke Indonesia. Sebagai misal, hampir 100 persen pangan yang dikonsumsi berasal dari impor³.

Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan pada pengaduan yang dilakukan oleh sekelompok korban yang terdampak tambang PT Dairi Prima Mineral, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sejumlah problem yang mereka alami melanggar beberapa kebijakan yang beririsan dengan lingkungan hidup. Sejumlah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut4:

3 Komnas Perempuan. PencerabutanSumber-SumberKehidupanPemetaan Perempuan dan PemiskinandalamKerangka HAM. Jakarta: 2012 h.1

4 Komnas Perempuan. Laporan Pemantauan:Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Jakarta: 2018 h. 24-26

A. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaannya, AMDAL diterapkan bagi setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan

2. Luas wilayah penyebaran dampak

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak

5. Sifat kumulatif dampak

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/ atau

7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: (1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (8) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/ atau (9) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat: (1) Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan; (2) Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan; (3) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan; (4) Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (5) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan (6) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dilibatkan adalah meliputi mereka: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam proses pelibatan ini, masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

C. Instrumen Hukum Internasional

Free and Prior Informed Consent (selanjutnya disingkat FPIC) semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya harus mengetahui setiap proses dan jenis pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi (sebagai perlindungan hak individual pasien). Salah satu kodifikasi formal pertama PIC (Prior Informed Consent) adalah Kode Nuremberg tahun 1947 yang berhubungan dengan syarat melakukan riset dan eksperimen medis terhadap manusia. Kode Nuremberg terbentuk karena dalam proses peradilan penjahat perang dunia II, khusus untuk para dokter dan ilmuwan Nazi di Nuremberg, 25 Oktober 1946 hingga 20 Agustus 1947, ditemukan begitu banyak fakta mengenai percobaan atas tubuh manusia oleh rezim fasis Nazi yang merendahkan dan menghina martabat manusia. Kode Nuremberg 1947 mengeluarkan sepuluh standar yang harus dipatuhi dokter ketika hendak mengadakan eksperimen atas tubuh manusia. Dalam poin pertama standar disebutkan "Persetujuan yang dilakukan secara sukarela oleh subjek manusia merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan." Standar ini mengawali berkembangnya prinsip consent yang berkembang luas dalam bidang kedokteran dan kemudian menjadi informed consent dan selanjutnya Prior Informed Consent (PIC). Dari bidang kedokteran PIC kemudian berkembang menjadi FPIC yang menyebar ke berbagai kegiatan non medis. FPIC sebagai klausula medicalnormative yang awalnya bersifat individual, saat ini telah ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

Sebuah definisi tentang PIC menyebutkan: PIC adalah izin sosial untuk bertindak. PIC merupakan cara yang ampuh untuk meyakinkan bahwa orang yang potensial terkena dampak memiliki semua informasi yang diperlukan sehingga dapat melakukan negosiasi dalam hubungan yang setara dengan penganjur proyek. PIC berarti bahwa orang yang terkena dampak memiliki kekuatan untuk memveto proyek apapun yang terdapat dalam wilayah mereka. Dengan kekuatan veto itulah hadir kekuatan penyeimbang untuk bernegosiasi dalam hubungan yang setara dengan pengaju.

Dalam konsep FPIC terdapat empat unsur atau prinsip penting yakni Free, Prior, Informed dan Consent yang berlaku secara kumulatif (bersamasama). Secara definitif keempat hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Free:berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyakarat. Prinsip umum dalam hukum adalah persetujuan dikatakan tidak sah jika diperoleh melalui atau berlangsung di bawah tekanan maupun manipulasi (khilaf, tekanan, manipulasi. Lihat pasal 1320 KUHpdt). Selain itu, walaupun tidak ada aturan hukum dan kebijakan yang memadai, mekanisme tetap harus dibangun supaya memastikan bahwa persetujuan diperoleh lewat proses yang bebas.

2. Prior: artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat izin masyarakat. Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami. Perundingan dengan pihak yang berpotensi terkena dampak harus sudah dilakukan sebelum pemerintah dan pemrakarsa proyek memutuskan rencana yang hendak dikerjakan.

3. Informed:artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dampak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/proyek, pihakpihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, periset, dan lain-lain). Dalam menyampaikan informasi tersebut, pemberi informasi harus menggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat di lokasi yang potensial terkena dampak proyek. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak berubahubah secara sepihak tapi harus disepakati dengan masyarakat di wilayah yang potensial terkena dampak proyek. Juga harus ada kejelasan mengenai proses dan tahapan pemberian informasi.

4. Consent: artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri. Konsultasi dan partipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek). Persetujuan diberikan oleh otoritas yang mempunyai hak memberi persetujuan. Untuk sampai pada persetujuan harus dilakukan dengan menggunakan hukum lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, FPIC harus didokumentasikan dan mengikat secara hukum.

Secara historis-sosiologis, konsep FPIC sebenarnya bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausula ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum izin kegiatan diberikan pemerintah. Negosiasi mendapatkan persetujuan itu harus didahului dengan pemberian informasi yang menyingkap keuntungan dan kerugian serta konsekuensi hukum atas suatu kegiatan tertentu. FPIC bukan proses gelondongan atau sekali jadi, tetapi proses yang terus dilakukan tidak hanya ketika proyek hendak diusulkan tetapi juga pada saat proyek dilaksanakan hingga proyek berakhir. Artinya, setiap aktivitas dalam proyek yang berpengaruh terhadap komunitas harus menempuh proses FPIC. Komunitas memiliki hak veto untuk menentukan setuju atau tidak atau merumuskan opsi lain terhadap suatu proyek pembangunan tersebut. Jika tidak setuju maka pengajuan atau pelaksanaan proyek tersebut harus dihentikan. Jika ada opsi lain maka opsi-opsi tersebut harus masuk dalam kerangka perbaikan rencana atau implementasi proyek.

Keistimewaan FPIC ada pada dua aspek. Pertama, hak menentukan pola dan model pembangunan bagi suatu komunitas ada pada komunitas yang bersangkutan tidak dikemudikan orang lain. Kedua, FPIC mengandalkan dialog sebagai metode pengambilan keputusan bukan penentuan pendapat secara sewenang-wenang oleh suatu kelompok atau elit. Karena itu, secara prosedural FPIC adalah dialog terus menerus antara berbagai pihak dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan pemrakarsa proyek. Seringkali FPIC dianggap penghambat pembangunan tetapi justru FPIC adalah lisensi sosial-politik paling mendasar terhadap pembangunan. Tanpa FPIC, proyek pembangunan apapun bentuknya kehilangan legitimasinya dan hanya berhenti menjadi wujud fisik yang tidak dihargai komunitas di sekitar proyek tersebut.

III #BAB TEMUAN DAN ANALISIS

erangka pikir pembangunan yang memandang lingkungan sebagai K sumber penghidupan manusia yang dapat dimanfaatkan seluruh isinya untuk kepentingan manusia ini melahirkan satu perspektif bahwa lingkungan adalah komoditas. Padahal didalamnya terdapat hutan yang diwariskan leluhur kita untuk menyimpan air, pepohonan, satwa dan nilai spiritualitas antara masyarakat dan tanah pijakannya. Pada tiap konflik sumber daya alam, kekerasan berbasis gender, kerap diabaikan. Suara perempuan korban konflik SDA tidak terdengar dan kerap tidak dilihat sebagai bentuk pelanggaran HAM. Padahal peristiwa pelanggaran HAM berbasis gender telah berlangsung lama.

Irisan konflik SDA dan Perempuan adalah: 1) Perempuan memiliki risiko dari dampak perusakan alam, 2) Peran gender perempuan bersinggungan dengan masalah lingkungan, 3) Perspektif barat melahirkan bias lakilaki dan dominasi pada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang hanya menekankan pada keuntungan dan nilai kapital menempatkan non-human nature (burung, hutan, tanah), dan other human nature (perempuan, anak, orang miskin) pada posisi unjustiabily dominated group10. Artinya ekosistem tidak menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan di Indonesia. Pemerintah juga abai pada hak ekonomi, sosial budaya warga negara utamanya kelompok other human nature. Pengabaian hak, berlanjut pada kekerasan dengan lapis dan dimensi beragam.

Temuan Komnas Perempuan selama melakukan pemantauan konflik SDA di Dairi adalah sebagai berikut:

A. Temuan Umum

1. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Dari dokumen AMDAL PT DPM tahun 2005 disebutkan bahwa konsultasi/dialog dengan masyarakat hanya dihadiri oleh 26 orang warga dari 4 desa, dan tidak terdapat data terpilah mengenai berapa jumlah perempuan yang dilibatkan. Adalah suatu keharusan untuk melibatkan warga yang berpotensi terkena dampak, ketentuan ini adal pada Pasal 34 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan.

Dalam kurun waktu 2006-2011, ketika PT DPM melakukan sosialisasi, hanya di hadiri oleh tokoh masyarakat dan aparat desa sebanyak 37 orang. Kehadiran tokoh masyarakat dan aparat desa tidak merepresentasikan masyarakat secara umum khususnya di wilayah tambang. Dilihat dari minimnya jumlah warga terdampak yang dilibatkan dalam sosialiasi dan konsultasi maka dapat disimpulkan bahwa bahwa baik proses konsultasi, sosialiasi dan penyusunan AMDAL PT DPM minim melibatkan masyarakat terdampak atau dilakukan tanpa partisipasi yang berarti (meaningful participation).

Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dengan pendamping dan warga didapatkan informasi bahwa ketika ada addendum/ perubahan AMDAL yang diusulkan sejak lama dari tahun 2014 yang lalu, dilakukan tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat. Keterangan baru diberikan setelah timbul masalah dan konflik.

2. Pengabaian Suara Masyarakat oleh Pemerintah di Berbagai Level Pemerintahan

Beberapa strategi penolakan PT DPM yang sudah dilakukan oleh warga antara lain adalah aksi, rapat dengar pendapat, audiensi dari tingkat Kabupaten sampai Provinsi. Sejumlah 817 orang warga mengajukan petisi mendesak KLHK meninjau Addendum AMDAL RKL-RPL Tipe A yang terbit pada 2019. Warga juga melakukan penolakan melalui surat penolakan yang ditandatangani 938 orang warga dan ditujukan kepada Kementerian LHK pada Desember 2019. Di tingkat lokal upaya advokasi yang sudah dilakukan warga untuk menolak PT DPM antara lain adalah mendatangi Bupati Dairi, namun saat itu Bupati menjawab bahwa pertambangan PT DPM adalah proyek nasional Government to Government, (Negara dengan Negara), dimana Indonesia diwakili Bakrie Group dengan pihak investor dari China, sehingga dalam hal ini Bupati tidak dapat melakukan apapun. Selain itu audiensi juga dilakukan ke Kementrian ESDM, BNPB atas potensi bencana alam akibat pertambangan. Namun upaya advokasi dan lobi ini menemui berbagi kendala, seperti kurang tepatnya momentum dan minimnya tanggapan. Warga juga pernah melakukan aksi di depan kedutaan China, memprotes investasi China pada proyek pertambangan tersebut. Berbagai surat protes dan penolakan yang dikirimkan kepada Gubernur, Kementerian LHK, ESDM dan PuPR yang hanya mendapatkan sedikit tanggapan. Pihak yang memberikan tanggapan antara lain adalah KLHK, masyarakat melaporkan kasus ini ke KLHK dengan tujuan agar KLHK menolak izin pinjam pakai kawasan hutan lindung seluas 16,050 ha yang akan digunakan PT DPM, laporan didasarkan pada dokumen AMDAL yang sudah habis masa berlaku. Tanggapan yang diberikan adalah KLHK akan meninjau ke lapangan terlebih dahulu. Pada bulan tanggal 24 Mei 2021, KLHK akhirnya melakukan peninjauan ke lapangan, namun yang disayangkan ketika melakukan pemantauan lapangan, KLHK sama sekali tidak menemui pendamping.

Upaya lain yang dilakukan warga Parongil yaitu dengan mengajukan gugatan keterbukaan informasi publik terhadap Salinan Kontrak Karya dan status operasi produksi terbaru pertambangan DPM.

3. Pengabaian Hak Warga atas Lingkungan Hidup dan Pengabaian Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Daya Rusak Tambang Atas Lingkungan Hidup

a. Rencana penambangan PT. Dairi Prima Mineral akan melakukan penambangan dengan sistem penambangan bawah tanah (Underground Mining), sementara Dairi berada di

Patahan Gempa Pulau Sumatera. Jika penambangan bawah tanah dengan sistem Underground Mining ini diteruskan akan mengakibatkan tanah amblas, hal ini tentu akan mengancam keselamatan lingkungan dan keselamatan warga di sekitar penambangan.

b. Sesuai dengan rencana penambangan PT. DPM, pengangkutan konsentrat biji seng dari Parongil Kecamatan Silima Pungga- Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara ke Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara dengan transportasi darat, diperkirakan 50 (lima puluh) truk pengangkut tambang setiap hari yang lalu lalang menggunakan jalan umum. Tentu hal ini berpotensi akan mengakibat polusi udara, kebisingan dan juga tingkat kecelakaan tinggi. Demikian juga jalan umum yang digunakan berpotensi cepat rusak.

C. Penambangan PT. DPM yang akan membangun Tailing Storage Facility (TSF) atau bendungan penyimpanan tailing (tempat penyimpanan limbah tambang) yang berlokasi di hulu Desa, hal ini berpotensi mengganggu desa yang berada di hilir tambang. Diperkirakan terdapat 11 (sebelas) Desa dan 57 (lima puluh tujuh) Dusun yang berpotensi air sungainya tercemar dan akan mengganggu pertanian masyarakat di sepanjang aliran sungai Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara.

Daya Rusak Tambang Terhadap Sumber Air warga

Pembangunan Tambang mengancam sumber mata air yang menjadi sumber air bersih (PDAM) untuk 8 (delapan) Desa yaitu Desa Longkotan, Desa Tungtung Batu, Kelurahan Parongil, Desa Hutaginjang, Desa Siratah, Desa Siboras, Desa Uruk Mblin, Desa Bakal Gajah. Seluruhnya sekitar 6000 (enam ribu) jiwa pemanfaat air bersih tersebut yang artinya hampir setengah penduduk Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang bergantung pada pasokan air tersebut.

Daya Rusak Tambang Terhadap Hutan dan Biodiversitas Dari luas wilayah konsesi pada izin operasi produksi seluas 24.636 Ha terdapat 16.050 Ha hutan lindung, dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan, Terowongan, Perumahan dan fasilitas lainnya. PT. DPM menebang hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 578 tahun 2012, PT. DPM akan membangun semua fasilitas tersebut di kawasan hutan seluas 53,11 Ha. Alih fungsi hutan ini akan mengancam keselamatan keberagaman hayati baik flora dan fauna.

Ancaman Tailing Storage Facility (TSF) atau Bendungan Penyimpanan Tailing

Menurut hasil analisis ahli Teknik Sipil Bendungan dari Amerika Serikat, Ricard Meehan5

a. Lokasi pembangunan ini berada di daerah yang struktur tanahnya tidak stabil (pelapukan toba thuf)

b. Berada di daerah yang curah hujannya tinggi

C. Patahan gempa dan rawan bencana. Risiko pecahnya dan tailing sangat berisiko dikarenakan daerah ini rawan bencana dan dekat dengan pemukiman masyarakat.

Menurut hasil analisis ahli, Steven Emerman

a. Pembangunan bendungan tailing dengan jarak 1000 meter dari rumah-rumah warga dan rumah ibadah, beberapa negara sudah memutuskan ini sebagai hal yang ilegal (contoh: China).

b. DPM tidak menyebutkan darimana sumber air untuk tambang atau perkiraan tingkat pemakaian air.

C. PT. DPM tidak memiliki rencana penutupan yang aman untuk bendungan limbah dan tentunya tidak ada rencana untuk memantau dan memelihara bendungan limbah untuk waktu yang lama supaya tidak menjadi sumber bahaya bagi generasi mendatang.

d. DPM tidak memberikan jaminan bahwa ada tanaman lokal yang akan berhasil tumbuh di bendungan limbah tambang Timbal-Seng.

5 Richard Meehan adalah Ashli geologi asal AS yang diminta oleh yayasan lokal untuk memeriksa Analisa Dampak Lingkungan milik PT DPM. Meehan adalah seorang veteran tambang yang berpuluh tahun ikut mendesain bendungan tailing di seluruh dunia.

Ancaman Gudang Bahan Peledak

a. Sesuai dengan dokukem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT. DPM yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2012 seharusnya gudang bahan peledak dibangun di dalam kawasan hutan. Namun, pada kenyataannya, gudang tempat penyimpanan bahan peledak dibangun di Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan dan tidak sesuai AMDAL yakni berda sangat dekat dengan wilayah pemukiman dan perladangan masyarakat. (Dokumen Terlampir)

b. Gudang penyimpanan bahan peledak di bangun di Dusun Sifat Desa Longkotan dan jaraknya hanya 50.64 (lima puluh koma enam puluh empat) meter dari rumah warga. (Dokumen Terlampir)

C. Sesuai dengan informasi yang tertera di papan informasi di dekat gudang bahan peledak dengan kapasitas Amunium Nitrat 100 (seratus) Ton, Detonator 20.000 (dua puluh ribu) pcs dan Dinamit 5.000 (lima ribu) Kilogram (Kg).

4. Ketidakpatuhan Hukum

Selain mengenai minimnya partisipasi masyarakat terkait penyusunan AMDAL, persoalan ketidakpatuhan hukum juga terkait perpanjangan otomatis kontrak karya PT DPM. Pasal 83 huruf g UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menetapkan bahwa

"periode yang diberikan untuk Izin Penambangan Khusus (IUPK) untuk

Produksi Logam Mineral dan Batubara maksimal adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan setiap periodenya adalah 10 (sepuluh) tahun".

Bertentangan dengan ketentuan pasal 83 tersebut, kontrak karya PT DPM diperpanjang secara otomatis hingga 20476 pada tahun 2018. Selain itu, apabila jangka waktu sebuah kontrak karya selesai, maka penetapan hak dan kewajiban baru tidak dapat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa bahwa kontrak karya sebuah usaha pertambangan tidak dapat serta merta diperbaharui atau serta merta mendapatkan Izin Pertambangan Khusus (IUPK). UU Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mendapatkan izin pertambangan baru pasca Kontrak Karya telah berakhir. 7 Melihat jangka waktu kontrak karya tersebut dan masalah prosedur maka bagaimana kontrak karya PT DPM tersebut mendapatkan perpanjangan otomatis, perlu ada penyelidikan lebih lanjut apakah proses tersebut bermasalah secara hukum.

Hal lain terkait ketidakpatuhan hukum adalah mengenai tidak adanya persetujuan lingkungan yang baru. Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan jo Pasal 50 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan

"Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan."

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga menyatakan bahwa operasi di luar kegiatan yang sebelumnya telah disetujui adalah bertentangan dengan hukum.

Direktorat Jenderal di Direktorat Jenderal kehutanan dan Perencanaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah memberikan tanggapan melalui 2 surat yang ditujukan kepada penduduk Dairi yang dikirimkan kepada pendamping. Satu tertanggal 30 Juli 2019 dan yang lainnya tertanggal 16 Maret 2020. Dalam surat yang pertama, menanggapi pertanyaan tentang status persetujuan lingkungan DPM, perwakilan kementerian menyatakan bahwa Kementrian telah menginformasikan bahwa PT DPM wajib mendapatkan persetujuan lingkungan yang baru, informasi tersebut diberikan kepada PT DPM pada 10 Januari 2019. Sedangkan pada surat yang kedua tertanggal 16 Maret 2020, dalam rangka menanggapi permintaan informasi terbaru, perwakilan kementerian mengatakan bahwa PT DPM telah mengajukan perubahan atas keputusan kelayakan lingkungan dengan menyerahkan dan meninjau Adendum AMDAL dan RKL-RPL8, tetapi belum memenuhi persyaratan yang memungkinkan kementerian dapat mengeluarkan persetujuan lingkungan baru. Selanjutnya dalam ketentuan perundang-undangan ketika persetujuan lingkungan yang baru dari hasil addendum yang nantinya akan terbit tidak dapat berlaku surut/ex post facto.9

Mengamati surat tanggapan yang dikirimkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup tersebut, setidaknya dalam periode Januari 2019 sampai Maret 2020, aktivitas PT DPM yang telah memasuki fase konstruksi seperti membangun jalan dan infrastruktur tambang seperti fasilitas penyimpanan bahan peledak, jalan penambangan dari Parongil, jalan lingkar dalam, konstruksi perumahan untuk lebih dari 400 karyawan dilakukan sebelum mendapatkan izin lingkungan yang baru. Dapat disimpulkan bahwa pada periode ini aktivitas konstruksi yang dilakukan PTDPM telah melanggar AMDAL, SKKLH 2005, dan IPPKH 2012.10

5. Rusaknya Kohesi Sosial, Menguatnya Polarisasi Pro Kontra Tambang dan Stigma terhadap Pihak yang Kontra Tambang

Upaya untuk menghentikan pendirian tambang PT DPM dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai cara, seperti melalui aksi, audiensi, lobi petisi dan surat penolakan. Namun, tidak dapat dihindari kehadiran tambang menyebabkan polarisasi antara pihak yang pro dan kontra tambang. Polarisasi, pro, kontra, dan rusaknya kohesi sosial dapat ditemui hampir di seluruh wilayah konflik sumberdaya alam yang dipantau Komnas Perempuan. Pola lainnya adalah masyarakat akan berhadap-hadapan dengan aparat pemerintahan dari tingkat yang paling rendah seperti aparat desa. Sebagai contoh adalah berkembangnya isu-isu bahwa aparat desa harus menandatangani perjanjian tidak menolak tambang. Dalam diskusi terbatas ketika Komnas Perempuan melakukan pemantauan, ada pengakuan peserta diskusi bahwa kepala-kepala Desa di Desa Tutunia, Bonian, dan Langiatan mempersulit pengurusan KTP warga yang menolak tambang.

Retaknya kohesi sosial juga terjadi sampai pada lingkup keluarga, konflik antar keluarga terjadi khususnya bila di keluarga ada yang bekerja untuk PT DPM. Retaknya kohesi sosial antar masyarakat dapat diamati pada saat sosialisasi yang dilakukan pada Desember 2019 oleh PT DPM kepada warga desa untuk menjelaskan bahwa masyarakat di desa yang masuk dalam ring satu pusat penambangan akan disejahterakan, PT DPM berjanji bahwa kehadiran tambang tidak akan memberikan dampak atau risiko bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area penambangan. Retaknya kohesi sosial bahkan juga terjadi pada komunitas adat, Pemegang Hak Ulayat (PHU) yakni suku Pak-pak mendukung PT DPM dan membantu perusahaan untuk meyakinkan warga. Namun warga tetap pada pendirian bahwa tidak pernah ada perusahaan tambang yang menyejahterakan masyarakat justru merusak lingkungan. Masyarakat di Kecamatan Silima Pungga- Pungga yang adalah masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada pertanian juga akan kesulitan menemukan generasi penerus yang melanjutkan usaha pertanian karena remaja dan anak-anak melihat lahan pertanian mati sementara aktivitas pertambangan sedang maju sehingga tidak melihat potensi pertanian lagi.

6 Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Indonesia Nomor KK 272. KK/30/DJB/2018, untuk memperpanjang izin DPM untuk tahap Operasi Produksi yang berlaku 27 Juli 2018 sampai 29 Desember 2047,di atas tanah seluas 24,636 Ha, yang terletak di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharatdan Kabupaten Subulsalam.

7 UU No.

4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, lihat Pasal 27, Pasal 29, Pasal 74, dan Pasal 75.

8 Sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 9 Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Pasal 50 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

10 SKKLH adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan IPPKH adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

6. Ancaman Terhadap Ekonomi Masyarakat Setempat Yakni Ekonomi Pertanian.

Mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Dairi adalah Bertani. Sektor pertanian berdasarkan data BPS pada tahun 2020-2022 juga menyumbang rata-rata 42-43% produk domestik regional bruto kabupaten Dairi, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya menyumbang PDRB sebesar 0.07%. 11 Kehadiran pertambangan di Kabupaten Dairi, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur pertambangan seperti jalan dan fasilitas lainnya termasuk Tailing Storage Facility (TSF) atau bendungan penyimpanan tailing dan juga Gudang Penyimpanan Bahan Peledak. Hal ini menakutkan bagi masyarakat terdampak yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai petani. Kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka mereka khawatirkan akan menyebabkan kemerosotan perekonomian mereka.

B. Temuan Khusus: Gender Based Violence dalam konflik SDA

Gender based Violence diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV)", adalah tindakan kekerasan yang terutama atau eksklusif dilakukan terhadap perempuan atau anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian, yang dilakukan terhadap perempuan atau anak perempuan khususnya karena mereka perempuan, dan bisa dalam berbagai bentuk.

KTP memiliki sejarah yang sangat panjang, meskipun insiden dan intensitas kekerasan tersebut bervariasi dari waktu ke waktu dan bahkan saat ini bervariasi antar masyarakat. Kekerasan semacam itu sering dilihat sebagai mekanisme penaklukan perempuan, baik dalam masyarakat secara umum maupun dalam hubungan interpersonal. Kekerasan tersebut dapat timbul dari rasa berhak, superioritas, kebencian terhadap wanita atau sikap serupa pada pelaku atau sifat kekerasannya, terutama terhadap perempuan.

Perempuan sering lupa dilihat dan dikaji isunya dalam konflik sumber daya alam. Perempuan hampir selalu luput dari perhatian atau nyaris tidak ada—bahkan bisa dikatakan tidak ada—identifikasi kekerasan berbasis gender dalam setiap kelas sosial, baik dalam konteks pemecahan masalah hingga upaya pemulihan, akibatnya pengungkapan kekerasan yang dialami perempuan juga luput dari upaya penyelesaiannya, padahal perempuan adalah kelompok paling rentan ketika konflik sumber daya alam terjadi. Komnas Perempuan juga mengidentifikasikan belum terdapat kepekaan untuk melihat persoalan perempuan dalam isu sumber daya alam, sehingga fakta dan penegakan hak asasi perempuan dalam isu tersebut sering terabaikan. Subordinasi masalah perempuan yang dianggap sepele dibanding persoalan sumber daya alam, dan anggapan jika masalah sumber daya alam terselesaikan otomatis masalah perempuan akan terselesaikan dengan sendirinya. Aktivitas gerakan perempuan masih dianggap parsial hanya memahami isu kekerasan terhadap perempuan, tetapi belum berhasil menyambungkan dengan isu sumber daya alam, juga minimnya analisa struktural dari gerakan perempuan sehingga faktafakta kekerasan terhadap perempuan hanya dilihat sebagai fenomena tunggal yang tidak terkait dengan kondisi struktural dan kultural dimana perempuan tersebut berada.

11 https://dairikab.bps.go.id/indicator/52/92/1/distribusi-persentase-pdrb-atas-dasar-hargaberlaku.html

1. Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik SDA PT Dairi Prima Mineral

Pada saat pemantauan dilakukan, Komnas perempuan menemui keluarga Jaben Sihaloho yang jarak rumahnya hanya berkisar 20m dari lokasi TSF (Tailing Storage Facility) PT DPM di desa Longkotan. Bendungan tailing tersebut sudah lama diprotes keberadaan nya oleh pihak keluarga Jaben Sihaloho, saat itu Komnas Perempuan menemui anak Jaben Sihaloho yaitu Nia Sihaloho

Sebenarnya pada 21 Juli 2021 yang lalu, pembangunan bendungan Tailing ini sudah dihentikan, karena pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan surat izin pembangunan Tailing. Sampai akhirnya tanggal 26 Juli 2021 Camat Silima Pungga-pungga, Horas Pardede menyurati pihak PT DPM agar menghentikan pekerjaan itu sebelum Revisi Amdal keluar. Namun pada bulan Agustus 2021, Camat Silima Pungga-pungga kembali mengeluarkan surat memberikan izin kegiatan PT DPM dengan beberapa syarat diantaranya, PT DPM harus melakukan sosialisasi yang benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat. Kejadian bentrok dalam bentuk saling dorong antara NS seorang perempuan dengan security PT DPM adalah ketika NS masuk ke lokasi konstruksi dan coba menghentikan aktivitas PT DPM. Saling dorong tersebut menyebabkan NS terjatuh dan kakinya terinjak, hingga harus dipapah dan dibawa berobat ke Puskesmas Parongil. Pengakuan NS ketika kejadian tersebut:

"Aku mau masuk ke lokasi Tailing memohon supaya diberhentikan mesinnya. Aku dihalangi securitynya, aku didorong kebelakang, aku jatuh dipijak kakiku, pinggangku sakit karena aku terguling-guling,"

Peristiwa demonstrasi yang berujung pada bentrok, tidak jarang menimbulkan kekerasan fisik kepada perempuan yang mencoba melakukan protes atas pembangunan fasilitas pertambangan dlsb. Pihak PEMDA yang saat ditemui Komnas Perempuan diwakili oleh Setda Kab Dairi, Kepala Dinas Biro PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Camat Silima Pungga-pungga, mengatakan bahwa keluarga NS dan juga keluarga Boang Manalu adalah pihak yang bermasalah karena meminta ganti rugi yang tidak masuk akal atas tanah mereka. Mereka meminta harga setinggi langit sejumlah 9M. padahal tanah mereka adalah hutan milik negara. Alasan mereka meminta harga setinggi langit karena pada tanah tersebut ada tanaman milik mereka, padahal tidak ada tanaman. Harga tinggi tersebut yang menyebabkan PT DPM menolak ganti rugi. Saat situasi sedang tenang dan tidak ada aktivitas perusahaan maka masyarakat tidak ribut. Pihak PEMDA mengakui bahwa tidak semua pihak dapat terpuaskan.

"Keluarga kami terganggu dengan suara mesin alat berat dan suara mesin bornya yang sangat bising dan mengganggu"

2. Terancamnya Air Sebagai Sumber Hidup Perempuan

Air bagi perempuan bukanlah sekadar air, air bagi perempuan adalah sumber kehidupan, kehilangan sumber air bagi perempuan sama dengan mencerabut sumber kehidupan mereka. Perempuan adalah penanggunjawab utama pangan keluarga, ketika air langka atau tercemar, perempuan adalah pihak yang paling rentah terdampak jika kehilangan sumber air. Penambangan PT. DPM yang akan membangun Tailing Storage Facility (TSF) atau bendungan penyimpanan tailing (tempat penyimpanan limbah tambang) yang berlokasi di hulu Desa, hal ini berpotensi mengganggu desa yang berada di hilir tambang. Diperkirakan terdapat 11 (sebelas) Desa dan 57 (lima puluh tujuh) Dusun yang berpotensi air sungainya tercemar dan akan mengganggu pertanian masyarakat disepanjang aliran sungai Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan Tambang mengancam sumber mata air yang menjadi sumber air bersih (PDAM) untuk 8 (delapan) Desa yaitu Desa Longkotan, Desa Tungtung Batu, Kelurahan Parongil, Desa Hutaginjang, Desa Siratah, Desa Siboras, Desa Uruk Mblin, Desa Bakal Gajah. Seluruhnya sekitar 6000 (enam ribu) jiwa pemanfaat air bersih tersebut yang artinya hampir setengah penduduk Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang bergantung pada pasokan air tersebut.

Bencana alam berupa banjir bandang yang menimpa kecamatan Silima Pungga-pungga pada Desember 2018 yang lalu yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan hortikultura warga, di duga akibat penebangan liar yang terjadi di areal hutan di gunung. Selain itu dampak banjir bandang adalah 300 meter dari lokasi Lae Pucuk Desa Lokkotan, tidak ada air selama 51 hari yang meliputi 7 desa dan 1 kelurahan. Banjir bandang ini walaupun tidak ada hubungan secara langsung dengan keberadaan tambang PT DPM menimbulkan ketakutan warga akan kelestarian alam dan lingkungan tempat mereka hidup dan menggantungkan hidup mereka, inilah yang menyebabkan penolakan warga terhadap kehadiran tambang menguat.

3. Pengabaian Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, proses komsultasi dan sosialiasi pertambangan PT DPM di Dairi dilakukan tanpa melalui proses partisipasi yang berarti (meaningful participation). Para perempuan yang diwawancarai ketika pemantauan di lakukan mengatakan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi dan sosialisasi. Dalam kurun waktu 2006-2011, ketika PT DPM melakukan sosialisasi, hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan aparat desa sebanyak 37 orang. Kehadiran tokoh masyarakat dan aparat desa tidak merepresentasikan masyarakat secara umum, khususnya di wilayah tambang dan tidak ada data terpilah berapa orang perempuan yang terlibat dalam proses tersebut. Dapat disimpulkan bahawa ada pengabaian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

4. Perempuan Terjauhkan dari Sumber Ekonomi

Terhambatnya akses perempuan pada lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka adalah karena areal tersebut menjadi konsesi areal penambangan dan fasilitas pertambangan PT DPM. Petugas (security DPM) melakukan pengawasan sehingga menghilangkan akses masyarakat ke ladang dan rumah, dengan dalil bahwa rumah dan ladang mereka masuk kawasan hutan negara. Sebagai contoh, dampak yang dirasakan Petani perempuan yang menanam gambir di Kecamatan Silima pungga-pungga, Desa Bongkaras berpotensi kehilangan kerja selain itu perempuan tidak lagi bisa menikmati hasil tanaman mereka; seperti durian dll. Hilangnya akses terlebih lagi kontrol perempuan kepada lahan pertanian mereka, akan menjauhkan mereka dari sumber-sumber ekonomi.

5. Peningkatan Industri Hiburan, Kekerasan Seksual dan Konflik Keluarga

Retaknya kohesi sosial juga terjadi sampai pada lingkup keluarga, konflik antar keluarga terjadi khususnya bila di keluarga ada yang bekerja untuk PT DPM. Sejak adanya aktivitas tambang terjadi kawin kontrak antara pendatang sebagai pekerja tambang dengan perempuan lokal. Bila pendatangnya pergi, maka perempuan lokal ditinggal, ada yang ditinggal setelah hamil. "Rumah Kitik" adalah sebutan lokalisasi di kawasan tambang yang walaupun perempuan pekerja seksnya bukan perempuan lokal, namun sejak adanya aktivitas penambangan banyak rumah kitik ini bermunculan.

6. Daya Survival Perempuan

Daya survival perempuan Dairi adalah dengan menggunakan pendekatan budaya. 'Mangandung, merupakan budaya Batak yang mengekspresikan ratapan dan tangisan atas duka, pergumulan, harapan dan penderitaan yang dihadapi. Para perempuan di Dairi menulis ulang andung-andung untuk aksi ke berbagai instansi dan pihak yang mereka rasa bisa mengabulkan advokasi mereka menghentikan tambang PT Dairi Prima Mineral di wilayah mereka. Selain itu mereka juga mengorganisir diri dan berkumpul pada setiap persiapan aksi yang akan mereka lakukan.

Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kasus perempuan dalam konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang, antara lain: pada konteks ini, konflik dipicu oleh prioritas pembangunan dan politik infrastruktur yang massif yang ditemani dengan impunitas pada pelanggaran HAM dan supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan sebagai wilayah kelola, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok yang paling rentan dirugikan baik di ranah domestik atau publik. Di sisi lain, pendekatan kepala keluarga, menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam konsultasi perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

Marginalisasi perempuan di dalam proses konsultasi merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender, yang menghasilkan dampak yang juga sangat khas perempuan, sebagaimana tampak dalam kasus DPM, seperti dalam hal hilangnya air bersih. Diskriminasi yang dihadapi tentunya bertentangan dengan amanat Konstitusi, khususnya Pasal 28 I Ayat 2 UUD NRI 1945, yang juga ditegaskan dalam komitmen pemerintah dengan mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No.7 Tahun 1984. Sementara, dampak yang diakibatkan telah merugikan perempuan dalam hal menikmati hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945, yang juga telah ditegaskan komitmen tanggung jawab negara atas pelindungan hak tersebut melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ancaman akan pencemaran air, berkurang atau hilangnya sumbermata kehidupan mereka, terkadang memaksa perempuan menggunakan apapun yang ada pada dirinya untuk mempertahankan kehidupan. Kewajiban Negara sebagai pemangku HAM adalah menjamin dan memenuhi serta melindungi hakhak perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) melalui UU No.7 Tahun 1984, dimana negara mempunyai kewajiban untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak Perempuan. Negara harus hadir dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya bagi perempuan di wilayah pedesaaan (tertuang dalam pasal 14 CEDAW).

IV #BAB KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah mempelajari informasi langsung dan berkas pengaduan, Komnas Perempuan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) adalah perusahaan investasi dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) antara PT DPM dan China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), yang bergerak di bidang pertambangan mineral dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penambangan emas dan perak dan memperoleh Kontrak Karya No. KW 99 PK 0071 pada 18 Pebruari 1998 seluas 24.636 ha, yang mana sebagian besar konsesi izin tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

2. Sejak ditandatanganinya Kontrak Karya sampai dengan tahun 2005, PT DPM belum melaksanakan aktivitas pertambangan baik eksplorasi maupun eksploitasi, meskipun sebelumnya PT DPM telah mendapatkan izin Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 53,11 ha melalui SK. 387 Menhut II/2012 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (pada waktu itu Kementerian Kehutanan). Kegiatan PT DPM mulai dilakukan pada tahun 1998, yaitu melakukan konstruksi dengan okupasi lahan seluas 53,11 ha untuk pembangunan gudang peledak, area tambang bawah tanah, dan tempat pembuangan limbah yang sangat dekat dengan ladang pertanian milik warga.

3. Eksplorasi Tambang Bawah Tanah (underground mining) yang dilakukan oleh PT DPM dengan menggunakan bahan peledak dikhawatirkan akan merusak kelestarian hutan, daerah aliran sungai, pencemaran air serta risiko bencana alam berupa gempa. Hal ini mengingat areal konsesi PT DPM berada di jalur perambatan gempa bumi (segmen patahan renun), dan pada 18 Desember 2018 terjadi banjir bandang, yang diyakini sebagai salah satu dampak dari aktivitas penambangan. Saat banjir terjadi, selama 51 hari masyarakat tidak mendapatkan air bersih.

4. Pengalaman bencana banjir bandang pada 18 Desember 2018 telah menunjukkan kondisi perempuan yang menjadi korban paling terdampak karena sulitnya akses air bersih. Tanggung jawab sehari-hari berbasis gender terhadap perawatan anggota keluarga serta pekerjaan domestik lainnya menjadikan persoalan akses pada air bersih telah membuat perempuan kesulitan untuk memasak, mencuci, memandikan anak, mengurus kebutuhan keluarga termasuk membersihkan diri (terutama pada periode menstruasi). Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat khususnya perempuan terpaksa membeli air untuk kebutuhan rumah tangga sehingga berdampak terhadap meningkatkan biaya kebutuhan keluarga.

5. Areal konsesi PT DPM berada di wilayah Gunung Deleng Simungun yang merupakan sumber mata air untuk 7 (tujuh) desa, yang mana 76% warga mayoritas perempuan bekerja sebagai petani dan mengandalkan hidupnya dari pertanian padi, jagung, cokelat, kopi dan hasil hutan lainnya. Pertanian telah diwariskan turuntemurun karena suburnya wilayah ini, yang diabadikan dalam nama Desa Bonian yang berarti Bunin/Bibit. Konsensi pertambangan PT DPM akan menghilangkan akses perempuan pada pertanian, hasil hutan dan flora fauna, yang akan mempengaruhi kualitas hidup perempuan.

6. Meski belum sepenuhnya beroperasi, keberadaan PT DPM telah menimbulkan berbagai bentuk permasalahan sosial antara lain: 1) keretakan kohesi sosial antar warga yang pro dan kontra pada tambang, 2) hilangnya harapan remaja dan anak-anak akan masa depan pertanian, 3) munculnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu: KDRT terutama dipicu masalah ekonomi, munculnya “"rumah kitik" atau lokalisasi di kawasan tambang, dan kawin kontrak antara pendatang sebagai pekerja tambang dengan perempuan lokal. Ada salah seorang korban perempuan lokal yang ditinggal setelah hamil, 4) Kriminalisasi masyarakat (termasuk terhadap perempuan) yang menolak operasional PTDPM di desanya.

7. PT DPM diwajibkan untuk melakukan perbaikan dokumen perizinan pasca sidang Adendum ANDAL, RKL, RPL, Tipe A, dalam waktu 30 hari kerja sejak notulensi diterima pada Juli 2021. Hingga saat ini PT DPM belum mendapatkan persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Satu organisasi pendamping masyarakat yang menolak kehadiran tambang adalah Yayasan Diakonia Pelita Kasih (YDPK). Organisasi ini melakukan mendampingi warga dalam mengawal perbaikan dokumen perizinan paska sidang Adendum ANDAL, RKL, RPL, Tipe A, yang kemudian mendapatkan tekanan baik dari kepolisian saat menyertai warga dalam aksi demonstrasi, maupun dari masyarakat yang pro tambang. Mereka juga direndahkan sebagai warga pendatang yang tidak tahu apa-apa dalam pemberitaan media online. Dampak dari stigma dan tekanan tersebut, staf dan pengurus YDPK terutama perempuan, merasa ketakutan dan merasa tidak aman untuk beraktivitas mendampingi warga yang menolak tambang.

9. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Keputusan Bupati Dairi No.78 tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Suatu Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal oleh PT DPM, yang mana surat keputusan tersebut mendukung terbitnya AMDAL yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pada tahun 2021 AMDAL tersebut telah diajukan untuk direvisi. Masyarakat sekitar tambang bersama lembaga pendamping meminta Bupati Kabupaten Dairi mencabut Surat Keputusan Bupati tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi AMDAL. Dalam praktiknya, Komnas Perempuan menerima informasi bahwa Pemerintah Kabupaten

Dairi melalui jajarannya di Kecamatan Silima Punggapungga, aparat desa setempat dan Tim PT DPM melakukan sosialisasi AMDAL hanya kepada masyarakat yang mendukung tambang dan tidak membuka dialog dengan masyarakat yang menolak tambang. Bahkan masyarakat yang menolak tambang dan hadir dalam sosialisasi justru mendapatkan intimidasi dan stigma sebagai msyarakat yang menolak pembangunan serta mengganggu relasi sosial antara masyarakat yang mendukug dan menolak kehadiran tambang. Kekhawatiran masyarakat bahwa tambang berdampak terhadap debit air dan hasil pertanian masyarakat justru ditepis oleh pemerintah daerah dengan mengatakan bahwa hasil pertanian masyarakat berkurang karena jenis tanaman yang telah berusia tua. Debit air yang berkurang dianggap tidak benar (informasi palsu). Masyarakat menganggap bahwa pemerintah daerah tidak mendengar aspirasi masyarakat sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat yang menolak dengan masyarakat yang mendukung tambang dan pemerintah.

Berkenaan dengan kasus tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) agar:

1. Melakukan mitigasi berupa pemantauan dan analisis terhadap potensi konflik sosial yang terjadi antara PT DPM dengan masyarakat desa yang terdampak konsesi pertambangan.

2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian KLHK serta Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar bersama dalam penanganan konflik sosial antara PT DPM dengan masyarakat desa yang terdampak konsesi pertambangan, dengan memperhatikan pengalaman khas perempuan pada dampak itu.

3. Memberikan perlindungan dan langkah pengamanan bagi masyarakat desa terdampak konsesi pertambangan, termasuk organisasi yang mendampingi masyarakat dari ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintahan Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Pemerintah

Kabupaten Dairi, PT DPM, maupun aksi-aksi yang menimbulkan konflik horizontal antara warga pro dan kontra tambang.

4. Memastikan adanya proses penyelesaian konflik izin pertambangan secara adil dan menyeluruh melalui pendekatan hak konstitusional warga negara, dengan memperhatikan kerentanan khusus perempuan.

Rekomendasi Komnas Perempuan turut disampaikan kepada Kepala Staf Presiden, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bupati Dairi dan lembaga pendamping korban.

OA VIOLAAANOMEN OAN NAONSISTLON

+X+Y+X+X+X+X+X