LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK PULAU REMPANG: DAMPAK DARI PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY
PEREMPUAN REMPANG MEMPERTAHANKAN WARISAN LELUHUR
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
KONFLIK PULAU REMPANG: DAMPAK DARI PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY
PEREMPUAN REMPANG MEMPERTAHANKAN
WARISAN LELUHUR
LAPORAN PEMANTAUAN
KONFLIK PULAU REMPANG: DAMPAK DARI PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) REMPANG ECO CITY - PEREMPUAN REMPANG MEMPERTAHANKAN WARISAN LELUHUR
@Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh anggaran hibah dari Uni Eropa (European Union/EU), dilarang diperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
Olivia Chadidjah Salampessy, Bahrul Fuad, Indah Sulastry, Novianti, Citra Adelina
Penyelaras Akhir
Bahrul Fuad
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 dengan mandat spesifik untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Tugas Komnas Perempuan dua di antaranya melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang pertanggungjawaban dan penanganan; memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan lndonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap konflik sumber daya alam dan tata ruang. Pada 2023, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari masyarakat Rempang terkait dengan dugaan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM pada peristiwa 7 September 2023 yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat yang berkaitan dengan proyek Rempang Eco City. Pada 11-17 Oktober 2023, Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung ke Pulau Rempang yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan.
Laporan ini disusun sebagai hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap dinamika konflik agraria di Pulau Rempang, yang melibatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Rempang Eco City. Temuan-temuan yang kami paparkan dalam laporan ini menggambarkan adanya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berdampak pada perempuan, dalam seluruh tahapan pengembangan proyek ini. Sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan, konflik agraria yang terjadi telah mengakibatkan dampak sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang sangat besar bagi masyarakat setempat, terutama perempuan. Temuan-temuan ini dianalisis dengan menggunakan kerangka Feminist Political Ecology, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak pembangunan yang mengabaikan perspektif hak asasi manusia, gender, dan keadilan sosial. Dalam laporan ini, kami menyoroti kurangnya pendekatan yang inklusif terhadap perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengabaian terhadap analisis dampak lingkungan dan ketidaktransparanan dalam proses relokasi. Laporan ini juga mencatat bahwa meskipun pembangunan Rempang Eco City ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional, dimensi sosial dan hak-hak masyarakat, terutama perempuan, sangat sering terabaikan.
Melalui laporan ini, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk melihat lebih jauh dan lebih sensitif terhadap kebutuhan hak dasar masyarakat, khususnya perempuan, yang kerap kali menjadi kelompok paling rentan dalam konflik agraria. Kami berharap hasil pemantauan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sensitif terhadap dimensi sosial, budaya, serta hak asasi manusia. Diharapkan pula bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek ini dapat memberikan perhatian serius terhadap pelibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, guna memastikan hak-hak mereka terlindungi dan tidak terpinggirkan dalam agenda pembangunan.
Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran, aparat penegak hukum, Dewan Perwakilan Daerah serta masyarakat sipil di wilayah Kepulauan Riau terkhusus Perempuan Rempang dan para pendamping. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini.
Jakarta, Maret 2025
Bahrul Fuad
Ketua Sub Komisi Pemantauan
DAFTAR ISI
COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI .iii BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan Pemantauan 2 3. Hasil Yang Diharapkan 3 BAB II KERANGKA PEMANTAUAN 1. Prinsip Pemantauan .. 2. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional 3. Metode dan Cakupan Pemantauan ..8 BAB III TEMUAN. 15 1. Gambaran Umum Kasus yang Dipantau 15 2. Temuan Komnas Perempuan .……19 BAB IV ANALISA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY 30 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 35 1. KESIMPULAN 35 2. REKOMENDASI …337
BABI PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan institusi negara yang diberi mandat melakukan pemantauan dan memberikan saran kepada pemangku kepentingan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Mandat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain: a) menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; b) melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan; c) melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; d) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan lndonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan; e) mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Pada 7 September 2023, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia yang mewakili perempuanperempuan Warga Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 60 personil gabungan TNI - Polri yang sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran personil gabungan tersebut dalam rangka melakukan pemasangan Patok Tata Batas dan Cipta Kondisi di Kecamatan Galang, Pulau Rempang. Kegiatan Cipta Kondisi tersebut mendapat penolakan dari mayoritas warga di 16 kampung Melayu Tua karena pada kenyataanya, pemasangan patok tersebut diduga oleh warga sebagai upaya terselubung dari pengembang untuk merelokasi warga dari kampungnya demi kepentingan Pembangunan Kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang.
Sebagai dampak pembangunan Kawasan Rempang Eco City, warga di Pulau Rempang kehilangan hak atas tanahnya akibat dari Program Pengembangan Kawasan Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Program pembangunan tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Hak Pengelolaan (HPL) Kawasan Rempang yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau. SK tersebut menyatakan bahwa Pulau Rempang merupakan bagian dari kawasan investasi terpadu yang akan dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) melalui Proyek Rempang Eco City. Proyek ini direncanakan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun di atas lahan seluas 17 ribu hektar.
Berangkat dari situasi tersebut di atas, Komnas Perempuan memutuskan melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Rempang dengan tujuan melaksanakan pemantauan lapangan secara langsung serta menggali informasi dari para pemangku kepentingan dan penduduk terdampak, terkhususnya perempuan yang menjadi korban. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan serta mendokumentasikan berbagai fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
2.Tujuan Pemantauan
Pemantauan lapangan ini ditujukan untuk mengumpulkan fakta - fakta terkait situasi dan kondisi masyarakat terdampak khususnya perempuan di wilayah yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dalam kerangka HAM dan keadilan gender. Pemantauan lapangan ini dilakukan dalam kerangka besar pengembangan Grand Design Pembangunan Berperspektif Keadilan Gender.
Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk:
A. Melakukan pendokumentasian/pemutakhiran data terkait kondisi masyarakat terdampak di sekitar lokasi Pembangunan Rempang Eco City;
B. Mengumpulkan fakta mengenai indikasi terjadinya pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan di sekitar lokasi pembangunan kawasan Rempang Eco City;
C. Melakukan analisis 5 aspek feminist political ecology atas temuan-temuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat baik faktor pendukung maupun penghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia perempuan di sekitar lokasi yang dimaksud;
D. Mendiskusikan dan merumuskan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau;
E. Melakukan dialog dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Riau dan Kepala Kepolisian Daerah Riau;
F. Merumuskan rekomendasi lanjutan untuk pemenuhan hak perempuan di sekitar lokasi Pembangunan Rempang Eco City yang terdampak konflik sosial.
3. Hasil Yang Diharapkan
A. Adanya pendokumentasian/pemutakhiran data terkait kondisi masyarakat di sekitar lokasi Pembangunan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
B. Adanya fakta-fakta mengenai indikasi pemenuhan dan pelanggaran HAM, bentuk dan pola kekerasan serta kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan di sekitar lokasi Pembangunan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
C. Adanya hasil analisis 5 aspek feminist political ecology atas temuan-temuan yang didapat dari pemantauan untuk melihat faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan di sekitar lokasi Pembangunan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
D. Adanya rumusan strategi advokasi kasus bersama jaringan masyarakat sipil di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau;
E. Terjadinya dialog dengan pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memberikan pelindungan dan langkah pengamanan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik serta memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara.
F. Adanya saran dan rekomendasi Komnas Perempuan agar para pemangku kebijakan mempertimbangkan masukan masyarakat dan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dan proses sosialisasi.
BAB II KERANGKA PEMANTAUAN
1. Prinsip Pemantauan
Sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaksanakan mandat pemantauan lapangan dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender. Dalam proses pengumpulan data, Komnas Perempuan menerapkan metode yang berorientasi pada pengalaman langsung masyarakat terdampak, khususnya perempuan, dengan menjunjung tinggi prinsip keberpihakan terhadap korban. Teknik penggalian informasi mencakup wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta observasi partisipatif yang memperhatikan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan fakta dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, tetapi juga memastikan bahwa suara kelompok rentan terakomodasi secara bermakna dalam analisis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti serta berkeadilan.
Adapun prinsip HAM yang dimaksud antara lain;
A. Mengutamakan Kepentingan Korban;
Narasumber utama dalam pemantuan lapangan ini adalah masyarakat terdampak, khususnya perempuan di sekitar lokasi pembangunan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek Rempang Eco City. Tuturan dan pengalaman dari para narasumber utama merupakan data primer dalam analisa laporan kunjungan lapangan ini .
Dalam proses pengumpulan data, digunakan berbagai metode kualitatif yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat terdampak. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman individu secara lebih personal, memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan perspektif mereka secara bebas dan komprehensif. Diskusi kelompok terfokus (FGD) digunakan untuk memahami dinamika sosial, mengidentifikasi pola dampak yang lebih luas, serta memperkuat temuan dari wawancara individu melalui interaksi dan pertukaran pengalaman antar peserta. Selain itu, observasi langsung di lapangan memungkinkan pendokumentasian kondisi faktual, termasuk perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak proyek, tetapi juga memastikan bahwa suara kelompok rentan, terutama perempuan dan kelompok marjinal lainnya, terakomodasi secara bermakna dalam analisis. Dalam pelaksanaannya, pemantauan ini menerapkan prinsip keberpihakan terhadap korban dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi narasumber untuk berbagi pengalaman, serta memperhatikan aspek sensitivitas budaya agar proses pengumpulan data tidak menimbulkan tekanan psikologis atau risiko sosial bagi partisipan. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih akurat, kontekstual, dan representatif dalam menggambarkan kondisi serta tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak.
B. Menggunakan Perspektif HAM dan Gender;
Pemantauan lapangan dilakukan dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan terdampak proyek Rempang Eco City. Dalam pelaksanaannya, sejumlah instrumen HAM internasional serta konsep kekerasan berbasis gender diterapkan guna mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan di wilayah proyek Rempang Eco City.
Selain itu, pemantauan ini juga mencakup telaah atas kerentanan khusus yang dialami oleh perempuan. Analisis dilakukan untuk mengungkap lapisan persoalan yang muncul, termasuk kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup keluarga dan masyarakat, serta pada aspek politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesenjangan ini berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan di Kecamatan Galang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
C. Menjamin Kerahasiaan, Keakuratan dan Objektivitas Data;
Prinsip menjamin kerahasiaan, keakuratan, dan objektivitas data dalam pemantauan mengacu pada penerapan standar perlindungan bagi saksi dan korban guna memastikan keamanan serta kenyamanan narasumber dalam memberikan informasi. Setiap kisah dan pengalaman yang dikumpulkan dalam laporan pemantuan telah melalui proses persetujuan baik dari narasumber utama maupun pendukung dengan prinsip informed consent. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah secara cermat untuk menghindari bias dalam analisis. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan situasi faktual di lapangan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi objektivitas, integritas, dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam proses pemantauan.
D. Kerjasama dengan berbagai pihak;
Dalam melakukan pemantauan lapangan terhadap proyek Rempang Eco City, tim pemantauan Komnas Perempuan melaksanakan wawancara dan dialog dengan berbagai pihak terkait. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini mencakup warga masyarakat Pulau Rempang, baik yang mendukung maupun yang menolak keberadaan proyek, serta Tim Pendamping Hukum Masyarakat Rempang. Selain itu, pemantauan juga melibatkan perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, dan Yayasan Embun Pelangi.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan berimbang (cover both sides) terkait situasi yang terjadi di lapangan. Penggalian informasi dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa berbagai perspektif terdokumentasikan dengan akurat, sehingga analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai dampak proyek Rempang Eco City terhadap masyarakat setempat, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya.
E. Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;
Prinsip imparsial dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta objektif mengenai situasi yang dihadapi oleh perempuan, khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan gender. Pemantauan ini berfokus pada narasi utama yang bersumber dari tuturan dan perspektif korban, dengan memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan tanpa intervensi atau distorsi demi kepentingan pihak atau lembaga tertentu. Dengan menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, Komnas Perempuan memastikan bahwa seluruh temuan dipresentasikan secara akurat, transparan, dan berbasis bukti, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan..
2. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional
Dalam pemantauan ini digunakan intrumen hukum internasional dan nasional sebagai landasan kerja dan Analisa yaitu:
A.Instrumen Hukum Internasional
1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment).
3. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).
4. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights).
5. Deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat tahun 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
B. Instrumen Hukum Nasional
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksananya
5. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengadaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksananya
7. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya
3. Metode dan Cakupan Pemantauan
A.Metode Pencarian Fakta dan Pemantauan:
1. Kajian literatur
2. Wawancara mendalam
3. Diskusi terfokus
4. Pengamatan langsung/observasi
5. Dialog konstruktif
B. Cakupan Pemantauan
1. Lokasi Pemantauan
Pemantauan difokuskan pada konflik yang terjadi terhadap masyarakat di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Cakupan dan wilayah pemantauan yaitu di Kecamatan Galang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemantauan menggunakan lima komponen pendekatan feminist political ecology yang meliputi Aspek Lingkungan, Aspek Gender, Aspek Politik, Aspek Institusional dan Aspek Perlindungan HAM.
C. Kerangka Teori
Feminist Political Ecology (FPE) merupakan suatu kerangka analisis yang menelaah hubungan antara manusia dan lingkungan melalui perspektif gender serta relasi kekuasaan. Sebagai cabang dari ekologi politik, FPE menyoroti bagaimana struktur sosial dan politik membentuk akses serta kontrol terhadap sumber daya alam di berbagai skala, mulai dari tingkat lokal hingga global (Harcourt & Nelson, 2015). Pendekatan ini menggabungkan feminisme, ekologi politik, serta studi pembangunan untuk memahami bagaimana identitas sosial terbentuk melalui interaksi manusia dengan alam. Dengan demikian, FPE tidak hanya mengkaji pola eksploitasi lingkungan, tetapi juga mengungkap ketidakadilan sosial yang muncul akibat ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya alam (Rocheleau, 2008).
Salah satu aspek fundamental dalam FPE adalah pendekatannya yang berbasis studi kasus serta berakar pada pemahaman terhadap isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas (Nightingale, 2011). Pendekatan ini memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana perempuan dan kelompok marjinal mengalami serta merespons perubahan lingkungan, baik dalam konteks degradasi ekologi maupun kebijakan konservasi. Sebagai contoh, dalam praktik pertanian berkelanjutan, FPE tidak hanya menelaah teknik agraria yang digunakan, tetapi juga bagaimana perempuan sebagai aktor utama dalam pertanian memperoleh akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar (Resurrección, 2017). Dengan demikian, FPE menantang paradigma konvensional dalam studi lingkungan yang sering kali mengabaikan peran perempuan dan komunitas adat dalam pengelolaan ekosistem.
Lebih lanjut, FPE menyoroti dimensi emosional, spiritual, dan pengetahuan nonilmiah dalam interaksi manusia dengan lingkungan (Elmhirst, 2011). Hal ini menjadi krusial mengingat bahwa banyak komunitas adat dan masyarakat lokal memiliki cara memahami ekosistem yang berbeda dari pendekatan sains modern. Dalam konteks ini, FPE menawarkan perspektif yang lebih inklusif dengan mengakui pentingnya pengalaman subjektif serta nilai-nilai kultural dalam menjaga keseimbangan ekologi. Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap wacana keadilan lingkungan dengan mengungkap bagaimana perempuan dan kelompok marjinal memiliki pengetahuan serta keterampilan yang esensial dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (Hawkins & Ojeda, 2011).
Dalam konteks pembangunan, proyek strategis nasional sering kali menghadirkan tantangan besar bagi komunitas lokal, khususnya perempuan, yang kehidupannya sangat bergantung pada hubungan erat dengan alam. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan Rempang Eco City, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat adat di Pulau Rempang. Proyek ini tidak hanya menyebabkan pemindahan paksa masyarakat, tetapi juga mengakibatkan tercerabutnya akar budaya lokal yang sangat bergantung pada kebun, sawah, dan laut. Perempuan, sebagai pengelola utama sumber daya alam dalam komunitas tersebut, mengalami kehilangan akses terhadap tanah pertanian, kawasan pesisir, serta hasil laut yang selama ini menjadi sumber ekonomi dan keberlanjutan sosial mereka. Ketimpangan gender dalam pengelolaan proyek ini memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak lingkungan akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis.
Pemantauan terhadap keterlibatan perempuan dalam konflik sumber daya alam (SDA) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dilakukan dengan menggunakan metodologi Feminist Political Ecology. Pendekatan ini didasarkan pada teori feminisme yang menggabungkan analisis multidimensional, mencakup aspek ekologi (lingkungan), ekonomi, kekuasaan politik, serta hak asasi manusia (HAM). Dalam kerangka Feminist Political Ecology, terdapat lima komponen utama yang menjadi landasan dalam pemantauan ini, yaitu:
1. Aspek Lingkungan
Feminist Political Ecology (FPE) menyoroti bagaimana perempuan memiliki keterikatan yang mendalam dengan alam/ekologi, baik secara material, immaterial, maupun spiritual, yang membentuk pola kebergantungan mereka terhadap lingkungan. Secara material, perempuan di banyak komunitas, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat adat, bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan obatobatan tradisional. Secara immaterial dan spiritual, alam sering kali memiliki makna simbolis dan budaya bagi perempuan, yang tercermin dalam praktik keagamaan, adat istiadat, serta pengetahuan ekologi tradisional yang diwariskan lintas generasi.
Namun, pembangunan yang tidak berkelanjutan sering kali memperburuk kerentanan perempuan dengan mengakibatkan degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga mengancam akses dan kontrol mereka terhadap ekosistem yang menopang kehidupan. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif FPE pemantauan ini menggali sejauh mana dampak pembangunan PSN Rempang Eco City terhadap kehidupan perempuan di Kawasan tersebut.
2. Aspek Gender
Gender sebagai konstruksi sosial yang membentuk relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dapat digunakan sebagai alat analisa untuk melihat peran perempuan dalam pengelolaan SDA. Perempuan memiliki keterhubungan yang erat dengan lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di berbagai komunitas, terutama komunitas adat, perempuan berperan sebagai penjaga ekosistem melalui aktivitas pertanian, perikanan, dan pengelolaan air, serta memiliki pengetahuan tradisional dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan.
Namun, dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi SDA akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan perspektif gender. Diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan terjadi dalam berbagai tingkatan, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota komunitas, maupun warga negara. Sebagai individu, perempuan menghadapi keterbatasan akses terhadap tanah, teknologi, dan modal yang berimplikasi pada ketidakberdayaan ekonomi. Di dalam keluarga, perempuan kerap dibebani pekerjaan domestik dan ekonomi tanpa pengakuan yang setara. Dalam komunitas, perempuan sering kali kehilangan kontrol atas sumber daya akibat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Sementara itu, sebagai warga negara, perempuan menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh hak hukum dan keadilan lingkungan.
Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengakibatkan konflik alih fungsi lahan, keterhubungan perempuan dengan SDA semakin terancam akibat perampasan lahan dan relokasi paksa yang menghilangkan akses mereka terhadap sumber penghidupan. Sebagai contoh, perempuan petani dan nelayan yang bergantung pada tanah dan laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga mereka kehilangan hak atas SDA, sementara kompensasi yang ditawarkan tidak mempertimbangkan aspek gender, seperti akses terhadap sumber daya alternatif dan keamanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, perempuan yang berupaya mempertahankan hakhaknya sering menghadapi tindak kekerasan, termasuk intimidasi, kriminalisasi, dan represi oleh aparat keamanan.
Oleh karena itu pemantauan lapangan dalam PSN Rempang Eco City ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi dampak langsung maupun tidak langsung yang dialami perempuan serta menganalisis bagaimana konstruksi gender dapat terus direproduksi atau justru diminimalisasi dalam dinamika pembangunan nasional.
3. Aspek Politik
Aspek politik gender dalam kerangka FPE menyoroti bagaimana relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, dan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan pembangunan, termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. FPE menekankan bahwa perempuan sering kali mengalami marginalisasi dalam proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan akibat struktur patriarki yang mendominasi kebijakan lingkungan dan ekonomi. Dalam konteks Rempang Eco City, peran perempuan menjadi krusial, terutama bagi komunitas yang terdampak langsung oleh proyek ini, mengingat keterkaitan perempuan dengan keberlanjutan ekologi dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam. Namun, ruang partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan negosiasi atas hak-hak mereka masih terbatas, baik akibat kurangnya representasi dalam forum pengambilan keputusan maupun akibat mekanisme partisipasi yang tidak mempertimbangkan perspektif gender secara substantif. Pemantauan ini melihat sejauhmana keterlibatan perempuan secara formal, yang menjamin suara, pengalaman, dan kepentingan perempuan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang berkeadilan ekologi dan sosial.
4. Aspek Institusi
Institusionalisasi gerakan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dalam konflik sumber daya alam merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi mereka sebagai aktor utama dalam perjuangan lingkungan. Gerakan ini sering kali bermula dari aksi-aksi spontan di tingkat komunitas, seperti protes, pemblokiran akses proyek, atau kampanye advokasi, yang kemudian berkembang menjadi jaringan yang lebih terorganisir dengan dukungan lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional.
Melalui institusionalisasi, gerakan perempuan dalam konflik SDA dapat membentuk wadah formal, seperti koperasi, serikat tani, atau organisasi advokasi berbasis gender, yang memungkinkan mereka mengartikulasikan tuntutan secara lebih sistematis dan memperoleh legitimasi dalam arena kebijakan. Selain itu, institusionalisasi juga memungkinkan adanya mekanisme advokasi yang lebih efektif, seperti litigasi strategis, lobi kebijakan, serta kampanye internasional untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi SDA. Contoh nyata dari institusionalisasi gerakan ini dapat ditemukan dalam perjuangan perempuan di Kendeng, Jawa Tengah, yang mendirikan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sebagai wadah perlawanan terhadap ekspansi industri semen yang merusak ekosistem setempat.
Dengan adanya institusionalisasi, perlawanan perempuan tidak hanya menjadi bentuk protes lokal yang bersifat sementara, tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan dengan dampak yang lebih luas, termasuk perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan ekologis dan gender. Aspek institusi dalam pemantauan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap PSN Rempang Eco City terlembagakan menjadi gerakan advokasi bersama di tingkat daerah maupun nasional.
5. Aspek Perlindungan HAM
Aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dalam konflik Sumber Daya Alam (SDA) merupakan isu krusial yang mencakup hak atas lingkungan yang sehat, akses terhadap tanah dan sumber daya, serta partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam berbagai kasus eksploitasi SDA, perempuan kerap mengalami pelanggaran HAM yang berlapis, termasuk penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak, kehilangan mata pencaharian, serta marginalisasi dalam mekanisme perundingan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya. Yang lebih mengkhawatirkan, perempuan sering menjadi sasaran kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti intimidasi, pelecehan, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik dan seksual, baik oleh aparat negara, perusahaan, maupun kelompok lain yang berkepentingan dalam eksploitasi SDA.
Situasi ini diperburuk oleh sistem hukum yang patriarkal dan kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga mereka sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum, mendapatkan keadilan, dan pemulihan terhadap perempuan korban. Oleh karena itu, pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perlindungan HAM perempuan dalam pembangunan PSN Rempang Eco City.
4. Lokasi dan Waktu Pemantauan
Pemantauan dan pendokumentasian yang telah dilakukan difokuskan pada konflik yang terjadi terhadap masyarakat di sekitar Pulau Rempang. Cakupan dan wilayah pemantauan yaitu di Kota Batam. Pemantauan secara langsung dilakukan pada 11 - 17 Oktober 2023.
BAB III TEMUAN
1. Gambaran Umum Kasus yang Dipantau
Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektare dan terdiri dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang. Dua kelurahan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021 jumlah penduduk yang menetap di Pulau Rempang sebesar 7.512 jiwa. Menurut penuturan tokoh masyarakat Pulau Rempang, Gerisman Ahmad, Pulau Rempang memiliki 16 kampung tua yang permukiman penduduk asli. Penduduk asli tersebut terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa Pulau Rempang termasuk Pulau Galang pada awalnya tidak masuk dalam wilayah Otorita Batam, melainkan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Namun setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor. 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone), cakupan wilayah kerja Badan Otorita Batam diperluas mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya.
Pulau Rempang terhubung dengan Pulau Batam dan Galang melalui Jembatan Barelang. Jembatan ini adalah jembatan penghubung tiga pulau yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung perluasan wilayah kerja Badan Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam. Nama Barelang merupakan akronim dari Batam, Pulau Rempang, dan Galang yang terdiri dari enam jembatan. Jembatan – jembatan tersebut menghubungkan sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.
Sejak 1992 Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam wilayah Kota Batam yang menjadi target pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kota Batam yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah yang merupakan daerah di bawah pengelolaan Otorita Batam dan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor yang berperan dalam pertumbuhan tersebut adalah letak geografisnya yang strategis, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta statusnya sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
Sejak masa kolonial hingga saat ini, Pulau Rempang dihuni oleh berbagai suku dan komunitas etnis yang berbeda. Beberapa peninggalan sejarah seperti situs dan bangunan adat Melayu dapat ditemukan di pulau ini. Sebelum digabungkan ke dalam wilayah Kota Batam, Pulau Rempang merupakan bagian wilayah Kabupaten Bintan dan bertetangga dengan Pulau Galang yang dikenal sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi dari Vietnam selama Perang Vietnam.
Pulau Rempang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan beragam, yang berpotensi menjadi aset penting bagi pengembangan ekonomi dan ekowisata. Keindahan pantainya yang masih alami, keberadaan hutan mangrove yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga, serta keanekaragaman hayati laut yang melimpah menjadikan pulau ini sebagai destinasi potensial untuk berbagai kegiatan wisata berbasis alam. Selama ini, sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya komunitas Melayu, sebagai sumber mata pencaharian, baik melalui sektor perikanan tradisional, ekowisata, maupun usaha kecil berbasis kelautan dan perhutanan.
Selain kekayaan ekosistemnya, Pulau Rempang juga memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk cadangan mineral serta potensi pengembangan industri dan infrastruktur. Faktor ini menjadikan pulau ini sebagai salah satu target utama investasi dan proyek pembangunan skala besar. Namun, proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Pulau Rempang kerap kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Aspirasi dan hak-hak mereka dalam memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan tersebut belum sepenuhnya diperhitungkan, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat dan dampak sosial-ekonomi bagi komunitas setempat.
Salah satu akar konflik SDA di Pulau Rempang adalah masalah kepemilikan tanah adat. Masyarakat setempat telah mengklaim hak kepemilikan atas sebagian besar pulau ini selama bertahun-tahun dan turun temurun, sementara BP Batam juga memiliki klaim atas Pulau Rempang tersebut sebagai bagian pengembangan pembangunan Pulau Batam. Kedua belah pihak sering memiliki pandangan yang berbeda mengenai legalitas kepemilikan tanah tersebut. Konflik agraria tersebut berakar pada sejarah dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang mulai dikenalkan pada April 2023. Proyek Rempang Eco City pada mulanya bernama Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Proyek ini berawal dari Surat Walikota Batam Nomor 158/HK/XI/2003 tanggal 25 November
2003, yang menetapkan lokasi dan tata cara pengelolaan kawasan tersebut. Pada 26 Agustus 2004, Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, dan PT MEG menandatangani Akta MoU Nomor 65 dan Akta Perjanjian Nomor 66 di hadapan notaris untuk pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pulau Rempang seluas 17.000 Ha, serta Pulau Setokok dan Pulau Galang masing-masing 300 Ha. Tiga tahun kemudian, Gubernur Kepulauan Riau membentuk tim kajian untuk menindaklanjuti MoU tersebut, yang pada 15 November 2007 melaporkan bahwa perkampungan tua di Pulau Rempang dan pulau lainnya harus dipertahankan sebagai enclave dan dikecualikan dari wilayah pengembangan.
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City bisa menghasilkan investasi senilai 381 triliunan rupiah sampai pada tahun 2080 dengan serapan tenaga kerja langsung sekitar 306.000 orang. Pada Tahap I hingga tahun 2040, direncanakan investasi sebesar Rp29 triliun yang akan menciptakan sekitar 186.000 lapangan kerja melalui pengembangan sektor industri manufaktur, logistik, pariwisata MICE, serta perumahan yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa. Dalam pertemuan pada 12 April 2023, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi. Sertifikat tersebut menjadi dasar legal bagi Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam untuk mengambil tindakan represif pada 7 September 2023 di Jembatan IV Barelang.
Selanjutnya Presiden menerbitkan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun untuk menetapkan Pulau Rempang sebagai kawasan strategis investasi. Peraturan ini menetapkan Pulau Rempang sebagai pusat industri perikanan dan pengolahan, industri petrokimia, pariwisata pantai, agrowisata, serta area ruang terbuka hijau. Namun, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekosistem serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Warga Pulau Rempang merasa khawatir bahwa tanah warisan leluhur yang telah dihuni secara turun-temurun, beserta sejarah dan budaya mereka, terancam hilang akibat proyek investasi tersebut.
Sekilas Tentang Peristiwa 7 September 2023
Peristiwa bentrokan pada 7 September 2023 dipicu oleh pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan denmgan mengerahkan kurang lebih 1.000 personel yang terdiri dari aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam
Badan Pengusahaan Batam, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, memasuki kawasan Pulau Rempang untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan, serta mendirikan pos-pos pengamanan.
Pada pukul 09.00 WIB aparat gabungan mulai berkumpul di ujung Jembatan IV arah ke Batam, sementara warga mulai berdatangan dan berkumpul di ujung jembatan dari arah yang belawanan. Aparat kemudian mulai bergerak menyeberangi jembatan dengan membawa mobil water cannon dengan tujuan meminta warga untuk mundur. Situasi ini mengakibatkan aksi saling dorong antar warga yang menolak mundur yang selanjutnya diikuti dengan aksi pelemparan batu oleh warga karena aparat gabungan terus bergerak maju mendesak warga. Situasi semakin memanas ketika Polisi kemudian menembakkan gas air mata hingga peluru karet. Warga yang semula berkumpul akhirnya berlarian menyelamatkan diri.
Aparat gabungan terus mendesak warga dengan memasuki kawasan perkampungan dan menangkap beberapa warga. Sebanyak 8 orang laki-laki ditangkap oleh polisi dengan status penangguhan penahanan. Aparat juga memasuki area sekolah yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang, serta menembakkan gas air mata ke arah bangunan sekolah tersebut. Insiden ini menimbulkan kepanikan para siswa yang berhamburan ke luar kelas dan lari ke arah bukitbukit di sekitar lokasi sekolah untuk mengamankan diri. Akibat kejadian ini 11 orang (1 guru, 10 siswa SMP) mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Diperkirakan jumlah warga yang luka lebih banyak namun hingga saat ini sulit mengumpulkan data karena lokasi beberapa kampung terdampak dalam keadaan sepi. Sebagian warga laki-laki bersembunyi di hutan-hutan sekitar Pulau Rempang untuk menghindari pengejaran aparat, sementara perempuan dan anak tetap tinggal di rumah masing-masing dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat yang dianggap lebih aman.
Selain itu, aparat gabungan mendirikan sejumlah posko di Pulau Rempang dengan memanfaatkan fasilitas umum serta membangun posko di tengah perkampungan warga. Setidaknya ada lima posko yang teridentifikasi yaitu di Jembatan IV, Simpang Cate, Sungai Buluh Simpang Sembulang, Simpang Rezeki, dan Kantor Kecamatan Galang.
Data 16 kampung tua di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yaitu:
1. Tanjung Kertang
2. Tanjung Kelingking
3. Rempang Cate
4. Belongkeng 5. Pantai Melayu 6. Monggak 7. Pasir Panjang 8. Sungai Raya 9. Sembulang 10. Dapur Enam (6) 11. Tanjung Banun 12. Sijatung (Sijantung) 13. Dapur Tiga 14. Air Lingka 15. Kampung Baru 16. Tanjung Pengapit
2. Temuan Komnas Perempuan
Hasil dari pemantauan Komnas Perempuan terhadap konflik agraria di Pulau Rempang menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya yang berdampak pada perempuan. Temuan Komnas Perempuan dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang secara umum menggambarkan bahwa sejak awal hingga proses pengembangan Pulau Rempang sebagai bagian dari PSN dan kawasan mega proyek kawasan industri terpadu Kota Batam, telah menimbulkan berbagai persoalan. Kompleksitas persoalan tersebut hinga kini belum dapat terurai secara jelas, sehingga solusi yang diharapkan oleh banyak pihak belum dapat terlihat. Informasi yang tersedia lebih banyak menyoroti urgensi investasi berskala besar demi kepentingan perekonomian nasional, pengembangan kawasan, serta penyerapan tenaga kerja, tanpa menjelaskan dampak dan skema penyelesaiannya secara transparan.
Penekanan yang hanya berpusat pada pendekatan ekonomi semata berisiko mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan hak-hak masyarakat, terutama perempuan, yang terdampak langsung oleh proyek ini. Pendekatan yang berorientasi pada kekuatan modal dan relasi kuasa ini justru memunculkan pertanyaan baru terkait keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar warga, khususnya perempuan yang kerap mengalami dampak berlapis dalam konflik agraria. Komnas Perempuan menyoroti pentingnya mengintegrasikan perspektif HAM, gender, dan keadilan sosial dalam setiap tahapan kebijakan dan implementasi proyek di Pulau Rempang agar dampak negatif yang muncul dapat diminimalisir, serta hak-hak masyarakat terdampak dapat terlindungi.
Berikut temuan Komnas Perempuan terhadap konflik agraria di Pulau Rempang yang dijelaskan dari lima aspek yang mengacu para kerangka Feminist Political Ecology.
A. Aspek Lingkungan
Pembangunan Rempang Eco City dinilai mengabaikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat sipil menemukan adanya cacat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut, di mana proyek yang memicu konflik agraria ini ternyata belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 1 Kelompok aktivis lingkungan dari WALHI sempat menyuarakan hasil dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait mega proyek Rempang Eco City.
Meskipun Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyatakan bahwa proyek Rempang Eco-City dan pabrik kaca telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan menegaskan tidak akan merugikan lingkungan, kenyataannya dokumen AMDAL baru mulai disusun, sebagaimana dibuktikan melalui surat undangan BP Batam untuk penyusunan AMDAL pada 27 September 2023. Di tengah proses tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada 21 September 2023 mendesak warga Kampung Pasir Panjang untuk mendaftarkan diri guna direlokasi, yang kemudian ditolak oleh masyarakat. Penolakan ini disertai tuntutan agar pemerintah meninjau ulang proyek Rempang Eco-City dengan mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup2 . Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk Rempang Eco City. AMDAL berfungsi untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas industri dan pembangunan sebelum proyek berjalan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dalam konteks Rempang Eco City, AMDAL sangat krusial mengingat proyek ini mencakup dua sektor utama, yakni operasional pabrik kaca oleh PT Xinyi Group dan pembangunan eco-wisata oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Tanpa AMDAL, potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tidak dapat diidentifikasi serta diminimalisasi secara efektif, yang dapat berujung pada konflik sosial dan degradasi ekosistem.
Dampak lingkungan dari kedua proyek ini berisiko besar, terutama bagi masyarakat Pulau Rempang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. Operasional pabrik kaca oleh PT Xinyi Group, yang memerlukan penggunaan bahan baku dalam jumlah besar serta proses produksi yang menghasilkan limbah, berpotensi mencemari air laut dan udara. Pembuangan limbah industri tanpa pengelolaan yang baik dapat merusak ekosistem laut, mengancam hasil tangkapan nelayan, dan mengganggu keseimbangan biodiversitas. Sementara itu, pembangunan eco-wisata oleh PT MEG, jika tidak direncanakan dengan matang, berisiko menyebabkan alih fungsi lahan secara masif yang dapat mengurangi area pertanian dan perkebunan masyarakat, sehingga mengganggu ketahanan ekonomi lokal serta mempercepat deforestasi dan erosi tanah.
Namun hingga saat ini, dokumen AMDAL untuk proyek Rempang Eco City belum tersedia, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Ketiadaan dokumen ini memperkuat kekhawatiran masyarakat akan dampak jangka panjang dari proyek tersebut, baik terhadap ekosistem maupun kesejahteraan mereka. Tanpa AMDAL, tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebelum proyek ini dilanjutkan, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa AMDAL disusun secara komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan kehidupan warga Rempang.
1 Livia Fatmawati, Peran Investasi terhadap Kebijakan Proyek Strategis Nasional: Rempang Eco City dan Implikasinya terhadap Lingkungan,Indonesian Research Journal of Education, Vol.4 No.4 Tahun 2024, Hal.1945-1952.
2 SIARAN PERS WALHI. Tanpa AMDAL, Bahlil Berambisi Menggusur Warga Pulau Rempang Demi Investasi Tiongkok.https://www.walhi.or.id/tanpa-amdal-bahlil-berambisi-menggusur-warga-pulau-rempangdemi-investasi-tiongkok
B. Aspek Gender
Temuan Komnas Perempuan mendapati bahwa tahapan pembangunan PSN Rempang Eco City tidak memiliki perspektif gender. Hal itu terkonfirmasi dengan adanya pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah baik saat terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan pada tanggal 7 September 2023 di Jembatan IV maupun paska terjadinya bentrokan. Pendekatan keamanan paska terjadinya insiden Jembatan IV telah menimbulkan rasa ketakutan dan trauma terhadap warga khususnya perempuan dan anak-anak. Warga perempuan yang sehari – hari biasanya berkebun, bercocok tanam di ladang, dan mencari kerang di pantai, mereka tidak lagi berani untuk beraktivitas di luar rumah. Ketakutan ini dipicu oleh kehadiran aparat dan ancaman penggusuran yang membuat ruang gerak mereka terbatas. Akibatnya, perempuan mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam, terutama bagi perempuan yang kehilangan nafkah akibat suaminya ditahan oleh aparat keamanan saat terjadinya insiden Jembatan IV. Situasi ini memperparah beban perempuan, yang harus bertahan hidup dengan mengandalkan persediaan makanan seadanya di sekitar rumah. Sebagian besar warung atau toko kelontong di pemukiman warga tidak memiliki cukup ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok. Kondisi ini disebabkan rasa kekhawatiran jika terjadi penggusuran sewaktu-waktu.
Upaya BP Batam dalam menyalurkan bantuan sembako tidak sepenuhnya diterima warga, karena syarat tanda tangan yang dikhawatirkan akan disalahgunakan sebagai bentuk persetujuan relokasi. Ketakutan ini membuat perempuan semakin terisolasi dan harus memikirkan strategi bertahan hidup untuk keluarganya dengan persediaan yang terbatas. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, di mana mereka tidak hanya menanggung dampak ekonomi, tetapi juga tekanan sosial dan emosional yang berlipat ganda akibat ketidakpastian masa depan tempat tinggal mereka.
Pasca konflik, warga masih merasakan trauma psikologis terutama dirasakan oleh anak-anak dan perempuan. Mereka merasa ketakutan jika bertemu dengan kumpulan orang yang berseragam. Rasa takut ini diperparah dengan kegiatan staff BP Batam yang masih melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi langsung rumah warga (door to door). Metode ini memperkuat ketegangan di kalangan masyarakat yang sudah terdampak secara emosional. Selain door to door, BP Batam juga melakukan sosialisasi di berbagai fasilitas umum di sekitar permukiman warga seperti; masjid, kantor kelurahan, dan posyandu. Di Desa Pasir Panjang misalnya, posyandu digunakan sebagai posko sosialisasi sehingga warga enggan untuk mengakses layanan kesehatan di posyandu tersebut.
Minimnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana relokasi warga untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City menjadi persoalan serius yang mencerminkan ketimpangan gender. Undangan sosialisasi yang hanya ditujukan kepada kepala keluarga — yang dalam konteks sosial budaya setempat mayoritas adalah laki-laki — menyebabkan suara perempuan terabaikan. Pola ini mengabaikan prinsip partisipasi inklusif dan setara, di mana perempuan semestinya memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan dan kebutuhan spesifik mereka dalam proses relokasi yang akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka dan keluarga.
Ketiadaan perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan berakibat pada kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar dan kondisi khusus perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan anak, serta pengelolaan kebutuhan domestik. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena memikul beban ganda — sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh keluarga — yang semakin berat di tengah ketidakpastian akibat relokasi.
C. Aspek Politik
Konflik agraria di Pulau Rempang mencerminkan dinamika politik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor politik baik di tingkat lokal maupun nasional, yang terjalin erat dengan orientasi pembangunan yang berbasis padat investasi. Hubungan yang terbangun tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga mencakup kepentingan investor dalam negeri dan internasional. Skema pembangunan yang padat investasi ini menempatkan masyarakat setempat dalam posisi rentan, di tengah persinggungan berbagai kepentingan yang lebih besar. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, terdapat indikasi kuat bahwa konflik agraria Rempang Eco City menunjukan adanya hegemoni investor yang mempengaruhi pemangku kebijakan politik di daerah. Hegemoni ini berpotensi menggeser prioritas perlindungan terhadap hakhak masyarakat lokal, menjadikan mereka sebagai pihak yang dikorbankan demi kelancaran proyek investasi. Situasi ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang mengabaikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi komunitas terdampak.
Dalam sistem administrasi pemerintahan di Kota Batam, terjadi dualisme kewenangan. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi perijinan pembangunan infrastruktur, kepemilikan lahan, dan ijin usaha merupakan kewenangan penuh dari BP Batam, sementara berbagai hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarat di Pulau Rempang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Batam, dimana dalam hal ini Wali Kota Batam menjabat juga sebagai Kepala BP Batam (ex officio). Dapat dikatakan bahwa konflik di Pulau Rempang berakar pada komunikasi yang tidak efektif antara BP Batam dan masyarakat setempat, yang diperburuk oleh tenggat waktu yang singkat dari Pemerintah Pusat kepada BP Batam setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pelepasan hutan produksi konversi secara bersyarat. Pulau Rempang memiliki luas 17.000 hektare, dimana hanya 560 hektare yang berstatus non-hutan, sementara sisanya merupakan kawasan hutan dengan gradasi yang beragam. Dari total luas tersebut, 7.500 hektare dikategorikan sebagai hutan yang dapat dikonversi, termasuk lahan untuk tempat tinggal dan lahan untuk aktivitas ekonomi warga Rempang. Meskipun demikian, hanya sekitar 2.000 hektare yang direncanakan untuk pembangunan proyek, sedangkan sisanya akan dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung yang akan diubah menjadi hutan kota, mendukung konsep pembangunan "ecocity".
Sebagian besar warga Rempang telah mendiami kawasan hutan tersebut cara turun temurun tanpa memiliki memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dalam konteks ini, penerapan pendekatan hukum formal dalam proses ganti rugi berpotensi besar merugikan warga. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya menjaga kondusivitas dengan melindungi hak-hak masyarakat, sambil tetap mendukung kegiatan investasi di wilayah tersebut. Sebagai solusi, Pemprov Kepulauan Riau mengusulkan rencana relokasi yang semula direncanakan ke Sijantung — wilayah di pulau lain —kemudian dialihkan ke daerah Tanjung Banon di Pulau Rempang. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan mata pencaharian mayoritas warga sebagai nelayan, agar mereka tetap dapat melaut tanpa harus berpindah ke wilayah yang lebih jauh.
Pemprov Kepulauan Riau mengusulkan skema penggantian rugi bagi warga terdampak proyek, di mana setiap keluarga akan mendapatkan 500 m² lahan beserta rumah senilai Rp120.000.000,- ditambah dengan biaya hidup (living cost) dan biaya sewa rumah selama menunggu pembangunan wilayah relokasi selesai.
Meskipun skema penggantian rugi ini dirancang dengan mempertimbangkan hakhak warga, namun masih banyak warga yang menolak pembangunan proyek di Rempang. Penolakan ini terutama disebabkan oleh proses sosialisasi yang dinilai kurang tepat. Sebagai masyarakat traditional, warga Rempang akan percaya jika mereka secara langsung dapat melihat rumah dan tanah yang akan diterima sebagai ganti rugi, serta menerima dokumen resmi berupa surat bukti kepemilikan atas rumah dan lahan tersebut. Hingga saat ini, proyek pembangunan wilayah relokasi masih belum terealisasi, memperkuat keraguan warga.
Lebih lanjut skema penggantian biaya hidup (living cost) dan sewa rumah selama berada di tempat relokasi sementara tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Aturan yang digunakan saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres yang mengatur tentang bantuan dana kerohiman ini selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Kepala BP Batam dengan pembiayaan menggunakan anggaran BP Batam. Proses pendataan warga yang akan direlokasi masih berlangsung. Data awal mencatat sekitar 1.300 kepala keluarga (KK), namun tersebut melonjak menjadi 5.000 KK. Penambahan jumlah warga dalam proses relokasi menjadi fenomena umum terjadi di Batam, terutama ketika ada program ganti rugi lahan yang mendorong bertambahnya jumlah warga tempatan.
Selain itu, komposisi masyarakat Rempang cukup beragam. Tidak semua warga berasal dari komunitas asli Melayu. Masyarakat Melayu sendiri telah menetap di Rempang sejak tahun 1800-an, sebagaimana tercatat dalam sejarah Kerajaan Malaka. Setelah Batam ditetapkan sebagai kawasan investasi, pemerintah mengakui keberadaan Kampung Tua di wilayah Batam, tetapi 16 Kampung Tua di Rempang masih belum mendapatkan kejelasan status hingga tahun 2023. Salah satu kendalanya adalah karena kampung-kampung tersebut berada di dalam kawasan hutan, sehingga status hukum dan pengakuannya menjadi terhambat. Kondisi ini menambah kompleksitas persoalan relokasi dan hak atas tanah bagi masyarakat asli di Rempang.
D. Aspek Institusi
Rapuhnya perencanaan sosialisasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang menunjukkan lemahnya pemahaman pemerintah terhadap dinamika sosial masyarakat setempat. Sosialisasi yang tidak partisipatif dan cenderung bersifat top-down mengabaikan aspirasi serta kekhawatiran warga. Selain itu, absennya dialog yang bermakna memperburuk situasi, sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan. Ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi reaksi penolakan ini mengindikasikan kurangnya strategi mitigasi risiko yang seharusnya dirancang untuk mencegah eskalasi konflik.
Di sisi lain, buruknya koordinasi antar institusi memperparah situasi di lapangan. Ketidakharmonisan antara pemangku kebijakan, seperti BP Batam, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, memicu kekacauan dalam penanganan konflik. Alih-alih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, respons yang diambil lebih bersifat represif, yang akhirnya berujung pada bentrokan antara warga dan aparat keamanan pada 7, 8, dan 11 September 2023.
Pada tahap awal BP Batam bertanggungj awab menetapkan patok garis keliling untuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Namun kurangnya sosialisasi yang efektif terkait tahapan pembangunan yang direncanakan menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di kalangan warga Rempang. Informasi yang beredar di masyarakat menyatakan bahwa BP Batam akan melakukan penggusuran, meskipun kenyataannya BP Batam hanya ingin melakukan pengukuran lahan yang akan dikonversi. Kegagalan dalam menyelaraskan informasi ini mencerminkan kurangnya koordinasi antara BP Batam dan pihak terkait dalam memastikan pemahaman yang utuh di tingkat komunitas.
Kesalahpahaman yang tidak segera teratasi memicu penolakan dari warga yang berpuncak pada terjadinya bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Kehadiran aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan proses pengukuran justru memperburuk situasi. Warga yang melakukan penolakan dan merasa terancam melakukan pemblokiran Jembatan IV, dimana wilayah tersebut merupakan satusatunya akses yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Kota Batam. Akibatnya akses keluar masuk Pulau Rempang menjadi lumpuh total. Konflik ini mengindikasikan absennya koordinasi strategis antar lembaga dalam menangani dampak sosial proyek, di mana tindakan represif lebih diutamakan dibanding pendekatan dialogis yang melibatkan masyarakat.
Situasi semakin memburuk ketika pihak Polresta Barelang dengan melibatkan sekitar 1.000 aparat gabungan dikerahkan untuk mengantisipasi aksi masa yang berdasarkan laporan intelejen diperkirakan berjumlah 500 orang. Ketika aksi penolakan warga semakin tidak terkendali saat melakukan aksi, Polda dan Brimob menambah kekuatan personel dengan skema penanganan aksi masa menggunakan gas air mata.
Pendekatan represif yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani konflik, seperti yang terjadi pada 7 September 2023 di Pulau Rempang, menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terutama anak-anak. Penggunaan gas air mata yang diarahkan ke warga tidak hanya menciptakan situasi kacau, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Beberapa siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar di sekolah mengalami sesak napas dan harus segera dilarikan ke rumah sakit serta puskesmas terdekat. Tindakan represif semacam ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan konflik berpotensi melanggar hak-hak dasar warga, termasuk hak anak atas perlindungan dan rasa aman.
Selain dampak fisik, pendekatan represif juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang, terutama bagi anak-anak yang menjadi saksi maupun korban langsung dari situasi tersebut. Insiden ini menyebabkan para siswa di sekitar lokasi kejadian mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlanjut setelah peristiwa berakhir. Trauma ini berisiko mengganggu proses belajar mereka, menurunkan motivasi sekolah, serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk mengevaluasi metode pendekatan dalam menangani konflik agar lebih humanis dan mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak.
E. Aspek Perlindungan HAM
Perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City mengabaikan perspektif perlindungan HAM khususnya HAM perempuan. Negara telah gagal dalam melindungi dan menjamin hak warga negara. Pengabaian perspektif HAM dalam pembangunan Rempang Eco City ini telah memberikan dampak signifikan terhadap menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya perempuan di wilayah PSN Rempang Eco City.
Proyek Rempang Eco City membawa dampak signifikan terhadap masyarakat adat di Pulau Rempang, khususnya perempuan yang memiliki peran sentral sebagai penjaga tradisi dan budaya Melayu. Sebagai bagian dari komunitas adat, perempuan berperan penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, termasuk dalam mendukung mata pencaharian utama sebagai nelayan yang diwariskan secara turun-temurun. Modernisasi yang dipaksakan melalui proyek ini memaksa warga beralih dari metode melaut konvensional ke perikanan modern, yang tidak hanya mengubah struktur ekonomi masyarakat tetapi juga merusak tatanan sosial-budaya yang dijaga oleh perempuan sebagai penghubung antar generasi. Perubahan drastis ini mengabaikan peran perempuan dalam menjaga identitas budaya, yang pada dasarnya merupakan bagian dari hak kolektif masyarakat adat.
Selain itu, rencana relokasi yang akan menyatukan warga dari 16 kampung tua dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.000 KK ke satu wilayah terpusat semakin memperparah pelanggaran hak-hak masyarakat adat, terutama perempuan. Kampung-kampung tua tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang budaya yang memiliki makna historis dan spiritual. Pemindahan paksa ini berpotensi memutus akar budaya yang selama ini dijaga oleh perempuan melalui tradisi, ritual, dan praktik kehidupan sehari-hari. Hilangnya ruang hidup yang bernilai budaya akan memperlemah posisi perempuan sebagai penjaga tradisi dan penggerak ketahanan komunitas. Relokasi yang terpusat juga mengancam jaringan sosial yang selama ini menjadi penguat solidaritas di antara perempuan dan keluarga besar masyarakat adat.
Dalam konteks ini, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan masyarakat adat. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat adat, termasuk perempuan sebagai kelompok kunci dalam menjaga budaya, harus diberikan informasi yang lengkap, benar, dan dipahami sepenuhnya sebelum ada keputusan pembangunan atau relokasi. Persetujuan mereka harus diperoleh secara sukarela, tanpa paksaan atau intimidasi. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar hak atas tanah dan ruang hidup, tetapi juga melanggar hak asasi perempuan sebagai penjaga warisan budaya. Oleh karena itu, proyek Rempang Eco City semestinya dihentikan atau ditinjau ulang dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan adat dalam pengambilan keputusan agar hak-hak mereka terlindungi dan budaya Melayu di Pulau Rempang tetap lestari.
BAB IV ANALISA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY
Bab ini akan menganalisa temuan-temuan lapangan dalam kerangka analisa HAM dan Feminist Political Ecology. Hasil pemantauan Komnas Perempuan, sedikitnya terdapat tiga penyebab pemicu konflik agraria di Pulau Rempang yang menjadi bagian dari Kawasan Industri dan Perdagangan Bebas.
PERTAMA, pemerintah telah lama membiarkan ketidakjelasan penggunaan (fungsi) berikut status dan pengelolaan lahan di Rempang oleh penduduk yang lambat laun memicu konflik agraria. Baik penduduk setempat, terlebih masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya yang diklaim telah mendiami Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Mayoritas penduduk setempat juga tidak mendapat informasi utuh terkait status dan penggunaan lahan di Rempang. Itu sebabnya, persepsi mayoritas masyarakat menilai tidak ada persoalan dan larangan untuk mendiami dan mengelola lahan di Rempang.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.41 Tahun 1973 tentang pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada otoritas Batam (sebelumnya bernama BP Batam) dan sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Lalu, pada tahun 1992, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam.
Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Persoalan bertambah runyam, ketika BP Batam tidak pernah mengurai dan memberi penjelasan utuh kepada masyarakat adat bagaimana status lahan Pulau Rempang serta batasan-batasan pengelolaan lahan. Itu sebabnya, muncul tumpang tindih penguasaan dan status lahannya.3
Lalu, pada tahun 2004, DPRD Batam memberikan rekomendasi kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk mengembangkan wilayah Batam, termasuk Pulau Rempang yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota Batam. Namun, perlu digarisbawahi, bahwa pengembangan lahan di Pulau Rempang oleh PT MEG saat itu akan membangun kawasan wisatu terpadu eksklusif.4 Sejak itu, PT MEG merupakan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan eksklusif terhadap 17.000 hektare (ha) lebih lahan di kawasan Rempang sejak 2004 hingga 2080.5 Pada 28 Juli 2023, PT Xinyi Group International (produsen kaca dari China) dan PT MEG serta Presiden Jokowi menandatangani nota kesepahaman (MoU) investasi industri kaca dan panel surya PLTS yang bertempat di Pulau Rempang. Investasi PT Xinyi senilai Rp381 triliun.6 Lalu pada 31 Agustus 2023, melalui Permenko Bidang Perekonomian RI No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di mana pengembangan Pulau Rempang atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City masuk ke dalam daftar PSN.
KEDUA, ada sinyalemen kuat basis perencanaan relokasi penduduk dan mitigasi resiko BP Batam untuk menghindari benturan aparat gabungan dengan warga setempat teramat rapuh. Tahapan sosialisasi, dialog dan kesepahaman belum tuntas teruraikan dan disepakati bersama oleh warga setempat. Penduduk masih belum mendapat informasi utuh mengenai status lahan di Pulau Rempang ditempati sekaligus cemas akan tercerabutnya ekosistem kehidupan mereka.
KETIGA, rapuhnya koordinasi BP (Badan Pengusahaan) Batam dengan para pemangku kepentingan dan tim aparat gabungan. Kehadiran aparat gabungan bersama para petugas pematok lahan (pengukur) lahan justru membuat cemas warga sekitar. Desas-desus mengenai relokasi memang telah sampai ke penduduk. Namun, rumor itu menjadi petaka, ketika BP Batam menurunkan tim pengukur lahan yang mendapat pengawalan dari tim aparat keamanan (kepolisian) dan pemerintahan daerah (Satpol PP) setempat. Pandangan mayoritas warga, pihak BP Batam belum memberikan informasi utuh (sosialisasi) terkait tahapan relokasi. Sayangnya, komunikasi dan koordinasi yang buruk dari BP Batam serta kehadiran tim aparat gabungan (Polri/TNI) berdampak terhadap persepsi dan psikologi masyarakat. Persoalan bertambah runyam ketika informasi yang disampaikan terdistorsi dan tim pengukur lahan datang bersama tim aparat gabungan. Aksi pengukuran itu tidak mempedulikan apakah seluruh warga telah (akan) menerima atau menolak relokasi. Aksi itulah yang membuat warga cemas dan bereaksi dengan cara memblokir jalan. Sehari sebelum terjadi bentrokan pada 7 September 2023, sebenarnya pihak BP Batam telah melakukan sosialisasi kepada warga. Sayangnya, persepsi umum penduduk belum sepenuhnya menerima relokasi tersebut. Namun, pihak BP Batam tetap menurunkan tim pengukur bersama tim aparat gabungan.
KEEMPAT, efek dari rapuhnya koordinasi dan komunikasi yang buruk menyebabkan jatuhnya korban, termasuk dari anak-anak sekolah (SD 28 dan SMP 22) saat terjadi bentrokan pada 7,8 dan 11 September 2023. Tembakan gas air mata dan upaya pengendalian keamanan berjalan sporadis, sehingga anak-anak sekolah harus jadi korban. Dan anak-anak itu pula hingga kini juga turut menanggung beban traumatis dan cemas akan masa depannya. Negara juga belum melakukan upaya pemulihan terhadap anak-anak sekolah yang harus menanggung efek traumatis dari bentrokan aparat dengan warga setempat.
KELIMA, berdasarkan temuan lapangan, Komnas Perempuan menilai bahwa, realisasi pembangunan Rempang Eco City itu telah mengabaikan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya Hak Asasi Perempuan. Pembiaran terhadap prinsip itu seperti keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan, hak publik mendapatkan informasi serta kepastian hukum, hak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan ekosistemnya, termasuk kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Pada konteks pembangunan Rempang Eco City, terlihat bahwa negara dalam hal ini yang direpresentasikan oleh BP Batam, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Walikota Batam, Gubernur Kepulauan Riau, dan aparatur keamanan (Polresta Batam, Polda Riau, Polri, TNI) tidak mengindahkan norma dan prinsip HAM Perempuan baik dalam basis perencanaan terlebih pada tahapan pelaksanaan pembangunan Mega Proyek Rempang Eco City. Sejak peristiwa protes warga yang berujung bentrokan dengan tim aparat gabungan pada tanggal 7, 8 dan 11 September 2023, perempuan harus menanggung beban traumatik luar biasa berat dan sulit hilang dalam sekejap. Tanggungan beban itu sejalan dengan ketidakpastian masa depan keluarga serta ekosistem lingkungan yang tergusur oleh PSN Rempang Eco City. Paska bentrokan itu, sejumlah demonstran yang umumnya adalah laki-laki (yang berstatus anak maupun suami) sempat ditahan oleh aparat kepolisian. Faktor itu pula yang membuat gangguan traumatis perempuan. Umumnya penduduk Pulau Rempang lekat dengan kultur patiarkhi di mana laki-laki mengambil peran dominan. Dalam hal ini, peran laki-laki merupakan tulang punggung keluarga. Sejumlah temuan juga didapati bahwa ada unsur koersi (paksaan, intimidasi) terhadap warga yang melakukan protes dan penolakan untuk direlokasi. Saat Komnas Perempuan berinteraksi dengan warga terdampak PSN Rempang Eco City, mereka masih cemas dan khawatir dengan kehadiran tim aparat gabungan. Ingatan warga masih membekas, bagaimana aparat gabungan itu merespon protes warga dengan gas air mata lalu menangkapi sejumlah demonstran. Tidak sedikit pula pendekatan koersi itu juga berefek terhadap kriminalisasi terhadap perempuan, terutama mereka yang kritis dan diekspresikan melalui media sosial.
KEENAM, rapuhnya mitigasi risiko dalam penanganan konflik di Pulau Rempang mencerminkan ketidaksiapan negara, dalam hal ini BP Batam bersama pemangku kepentingan terkait, dalam melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan. Dampak traumatik yang dialami perempuan akibat bentrokan pada 7, 8, dan 11 September 2023 dibiarkan tanpa intervensi yang terencana dan efektif. Ketiadaan program pemulihan yang berfokus pada pemulihan psikososial memperburuk kondisi mereka, yang tidak hanya menghadapi kehilangan rasa aman, tetapi juga harus berjuang dengan trauma berkepanjangan di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian.
Lebih jauh, ketidakmampuan dalam menyediakan mekanisme pemulihan yang inklusif menunjukkan lemahnya komitmen pemangku kebijakan dalam memenuhi tanggung jawab negara untuk memastikan pemulihan korban konflik. Perempuan, yang secara sosial kerap menanggung beban ganda dalam situasi krisis, seharusnya menjadi prioritas dalam pemulihan pasca konflik. Kegagalan merespons kebutuhan mereka secara spesifik tidak hanya memperpanjang dampak psikologis dan sosial, tetapi juga menghambat pemulihan komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan komprehensif dan berperspektif gender guna memastikan pemulihan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat terdampak.
KETUJUH, dalil yang digunakan oleh pemerintah bahwa keberadaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat adat Rempang dinilai ilegal' seharusnya tidak ditempatkan dalam relasi politik kuasa negara dengan warga negaranya. Komnas Perempuan menyesalkan argumentasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang seharusnya dapat dibangun upaya dialog serta menempatkan otoritas negara secara konstitusional. Argumentasi Menteri Hadi Tjahjanto itu justru bertolak belakang dengan mandat konstitusi, seperti pasal 28A (hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya), pasal 28B ayat 2 UUD 1945 (setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang), pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum" dan ayat (2) berbunyi, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
Dari pembacaan Komnas Perempuan dalam kerangka Feminist Political Ecology, konflik agraria di Pulau Rempang menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban utama dalam pusaran kepentingan mega bisnis Proyek Strategis Nasional (PSN). Relasi kuasa antara negara dan oligarki tidak hanya memicu beban traumatik bagi perempuan, tetapi juga berdampak pada hilangnya ekosistem serta jejak sejarah leluhur, adat, dan budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas komunitas. Selain itu, perempuan dan keluarga mereka dihadapkan pada kecemasan mendalam terkait ketidakpastian dan keberlangsungan masa depan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana perempuan terpinggirkan dalam proses pembangunan yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hidup, sebagaimana dijamin dalam mandat konstitusi.
3 Termasuk status lahan hutan lindung, dan kami menduga belakangan terjadi alih fungsi lahan di kemudian hari.
4 satria.ardhi.n. Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat.25 September 2023. https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintahatas-hak-hak-masyarakat-adat/
5 Zuhri Muhammad. Akhirnya Tomy Winata Garap 17.000 Hektare Lahan di Rempang-Galang Batam.
13 April 2023. https://www.batamnews.co.id/berita-98146-akhirnya-tomy-winata-garap-17-000-hektare-lahandi-rempang-galang-batam.html
6 Mau Investasi di Rempang, Xinyi Tak Masuk 10 Perusahaan Kaca Terbesar Dunia.
22 September 2023. https://kumparan.com/kumparanbisnis/mau-investasi-di-rempang-xinyi-tak-masuk-10-perusahaankaca-terbesar-dunia-21EbthDTeSQ/1
7 Lih: Pulau Rempang Disebut Kawasan Hutan, Bukan Pemukiman Tanah Adat. Selasa 19 September 2023. https://mediaindonesia.com/nusantara/614650/pulau-rempang-disebut-kawasan-hutan-bukanpemukiman-tanah-adat
BABV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1.Kesimpulan
Dari hasil Analisa temuan lapangan, Komnas Perempuan mengambil kesimpulan sebagai berikut;
A. Pemerintah Mengabaikan Kewajiban Konstitusional dalam Pengelolaan Lahan Pulau Rempang
Pemerintah telah lama membiarkan ketidakjelasan mengenai status penggunaan dan pengelolaan lahan di Pulau Rempang. Hal ini telah memicu konflik agraria yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat adat seperti Suku Melayu dan Suku Laut yang telah mendiami pulau tersebut selama lebih dari 200 tahun. Ketidakjelasan ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi warganya. Tindakan pemerintah yang memberikan hak pengelolaan kepada pihak ketiga tanpa sosialisasi yang memadai telah memperparah konflik dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat lokal.
B. Kegagalan Pemerintah dalam Melibatkan Masyarakat dan Menghormati Hak Asasi Manusia
Pemerintah telah gagal melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pulau Rempang. Sosialisasi yang tidak tuntas dan kurangnya dialog dengan masyarakat telah menciptakan ketegangan yang berujung pada bentrokan. Hak masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan ekosistemnya telah diabaikan, yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya gagal melindungi hak-hak warga negaranya tetapi juga memperburuk situasi dengan tindakan yang represif dan tidak transparan.
C. Koordinasi dan Komunikasi yang Buruk Menyebabkan Ketegangan dan Trauma Masyarakat
Rapuhnya koordinasi antara BP Batam dan aparat keamanan dengan para pemangku kepentingan telah memperburuk situasi di lapangan. Kehadiran aparat gabungan yang tidak disertai dengan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat telah menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan penduduk. Hal ini berujung pada bentrokan yang tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga psikologis, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang terpaksa menghadapi dampak traumatis akibat tindakan kekerasan yang terjadi.
D. Dampak Traumatis terhadap Perempuan dan Anak-Anak yang Tidak Terpulihkan
Bentrokan yang terjadi pada tanggal 7, 8, dan 11 September 2023 telah menyebabkan trauma yang mendalam di kalangan perempuan dan anak-anak di Pulau Rempang. Gas air mata dan tindakan kekerasan lainnya telah meninggalkan luka psikologis yang serius, yang hingga kini belum ditangani oleh pemerintah. Perempuan, yang memiliki peran penting dalam keluarga dan komunitas, harus menanggung beban traumatis yang berat, sementara anak-anak menghadapi ketidakpastian masa depan mereka. Kegagalan negara dalam memberikan dukungan pemulihan yang diperlukan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak.
E. Pelanggaran Prinsip-Prinsip Feminist Political Ecology dalam Pembangunan Rempang Eco City
Pembangunan Rempang Eco City tidak hanya mengabaikan HAM tetapi juga prinsip-prinsip Feminist Political Ecology yang menekankan pentingnya keadilan lingkungan dan sosial bagi perempuan. Perempuan, yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik agraria, harus menghadapi tekanan tambahan dari relokasi paksa dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Dampak dari penggusuran ini tidak hanya merusak lingkungan fisik tetapi juga menghancurkan ekosistem sosial dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
F. Kegagalan Negara dalam Mitigasi Risiko dan Perlindungan Hak Perempuan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh negara, khususnya BP Batam, terbukti sangat lemah dan tidak efektif. Kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap hakhak perempuan, baik dari segi fisik maupun psikologis, menunjukkan bahwa negara tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak asasi warganya. Tidak adanya upaya yang terprogram dan sistematis untuk memulihkan trauma yang dialami oleh perempuan setelah bentrokan menjadi bukti nyata bahwa kepentingan perempuan diabaikan dalam proses pembangunan ini.
G. Perlu Pendekatan Dialog dan Penghormatan terhadap Masyarakat Adat
Penanganan konflik agraria di Pulau Rempang seharusnya dilakukan melalui pendekatan dialog yang menghormati hak-hak masyarakat adat, bukannya dengan tindakan represif yang hanya memperburuk keadaan. Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya dialog yang konstruktif dan inklusif, di mana masyarakat adat dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut lahan dan lingkungan mereka. Hanya dengan cara ini, kepentingan semua pihak dapat diakomodasi secara adil dan berkelanjutan.
2. Rekomendasi
Berikut adalah rekomendasi Komnas Perempuan terhadap konflik SDA di Pulau Rempang:
A. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lahan yang Transparan dan Inklusif Pemerintah Pusat harus segera menyusun kebijakan pengelolaan lahan yang transparan dan inklusif di Pulau Rempang. Kebijakan ini harus mencakup penyediaan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai status dan penggunaan lahan kepada masyarakat adat. Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.
B. Peningkatan Sosialisasi dan Dialog dengan Masyarakat Adat
BP Batam harus memperbaiki mekanisme sosialisasi dan dialog dengan masyarakat adat. Langkah-langkah ini termasuk melaksanakan pertemuan rutin dengan pemuka adat dan masyarakat untuk membahas rencana pengelolaan lahan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Sosialisasi harus dilakukan dengan cara yang menghormati budaya lokal dan adat istiadat masyarakat setempat, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang status dan batasan penggunaan lahan.
C. Penghentian Praktik Koersi dan Kekerasan oleh Aparat Keamanan
Aparat keamanan harus menghentikan praktik koersi dan kekerasan dalam penegakan hukum terkait konflik agraria. Penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Aparat keamanan harus dilatih untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang menghormati HAM dan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.
D. Implementasi Program Pemulihan Trauma untuk Korban Bentrokan.
Pemerintah Pusat harus meluncurkan program pemulihan trauma yang terprogram dan efektif untuk korban bentrokan, termasuk perempuan dan anak-anak. Program ini harus mencakup dukungan psikologis, konseling, dan layanan kesehatan mental. Upaya pemulihan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan dan memastikan bahwa dampak traumatis dari konflik dapat diatasi dengan baik.
E. Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Perempuan dalam Perencanaan dan Implementasi Proyek.
Dalam setiap proyek pembangunan, termasuk Rempang Eco City, Pemerintah Pusat dan BP Batam harus memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM Perempuan diterapkan secara konsisten. Ini mencakup hak perempuan untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan melindungi hak-hak mereka terhadap dampak negatif proyek. Setiap rencana pembangunan harus melakukan penilaian dampak gender dan memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan oleh perubahan yang terjadi.
F. Peninjauan dan Revisi Kebijakan Relokasi untuk Memastikan Keadilan
Kebijakan relokasi harus ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Pemerintah dan BP Batam harus mengembangkan dan menerapkan mekanisme yang adil untuk relokasi, termasuk kompensasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak, dan memastikan bahwa proses relokasi tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa alternatif yang layak.
G. Pembentukan Komisi Independen untuk Mengawasi Implementasi Proyek Pemerintah Pusat harus membentuk komisi independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, ahli HAM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi implementasi proyek pembangunan di Pulau Rempang. Komisi ini harus memiliki wewenang untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menangani keluhan dari masyarakat terkait proyek yang sedang berjalan.
H. Penyusunan Rencana Aksi untuk Mengatasi Tumpang Tindih Hak Pengelolaan Lahan
BP Batam harus menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menyelesaikan tumpang tindih hak pengelolaan lahan di Pulau Rempang. Rencana ini harus melibatkan proses klarifikasi dan penyelesaian konflik kepemilikan lahan yang ada, serta memastikan bahwa masyarakat adat diberikan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan lahan harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan konflik agraria di Pulau Rempang dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan HAM Perempuan, serta menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.