LAPORAN PEMANTAUAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DI NTB:
Upaya Penguatan Negara dalam Perlindungan Korban dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Agama
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISINASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Laporan Pemantauan Komnas Perempuan terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren di NTB: Upaya Penguatan Negara dalam Perlindungan Korban dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Agama
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Tim Pemantau dan Penulis Laporan :
Maria Ulfah Anshor, Dahlia Madanih, Sundari Waris, Fadillah Adkiras, Anis Meilani, Narrinda Niarassati
Penyelaras Akhir : Dahlia Madanih, Indah Sulastry
Penata Letak : Thalyanna Tantry
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISINASIONALANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, sebagai bentuk kejahatan dalam sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang masih terus terjadi di berbagai ruang kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan yang berbasis keagamaan. Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan dan pengasuhan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai moral dan spiritual masyarakat, yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang aman (safe place) dan bermartabat bagi seluruh santri, terutama perempuan dan anak.
Laporan Pemantauan Komnas Perempuan terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini disusun sebagai bentuk implementasi mandat konstitusional dan kelembagaan Komnas Perempuan untuk mendorong situasi yang kondusif bagi perlindungan dan penegakan hak asasi Perempuan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Pemantauan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya laporan dan temuan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagaaman, dengan fokus pada kasus di Pesantren NW Nabi Nubu' di Kabupaten Lombok Barat.
Pemantauan ini berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak dapat dilihat sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural yang melibatkan relasi kuasa berbasis spiritualitas, lemahnya mekanisme pengawasan negara, serta absennya ssistem perlindungan yang berperspektif korban (victim – centered approach). Dalam banyak kasus, relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan santri, dibungkus dengan legitimasi moral dan tafsir keagamaan, telah menciptakan kondisi yang membungkam korban dan melanggengkan impunitas.
Melalui laporan ini, Komnas Perempuan berupaya menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman korban, pola kekerasan yang terjadi, serta kapasitas dan respons negara. Selain itu, laporan ini menempatkan peran masyarakat sipil, lembaga layanan, dan aktor keagamaan sebagai bagian penting dalam upaya transformasi sistemik. Temuan-temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin ketika terdapat komitmen kelembagaan, praktik baik, dan kolaborasi lintas sektor yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia, keadilan gender, dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).
Akhirnya Komnas Perempuan berharap laporan ini tidak hanya menjadi pendokumentasian pemantauan, tetapi juga menjadi dasar refleksi, advokasi kebijakan, dan dorongan reformasi tata kelola pesantren agar kekerasan seksual tidak lagi ditoleransi atas nama moralitas, tradisi, maupun otoritas agama. Negara wajib secara tegas dan konsisten untuk memastikan bahwa setiap ruang pendidikan, termasuk pendidikan berbasis keagamaan, tetap menjadi ruang yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua.
Jakarta, Desember 2025
Sundari
Ketua Divisi Pemantauan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 3 DAFTAR ISI. 5 BAB I: PENDAHULUAN. 7 A. Latar Belakang Pemantauan 7 A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan .9 B. Tim yang Melakukan Pemantauan 10 BAB II : METODOLOGI PEMANTAUAN. 11 A. Pendekatan dan Prinsip Pemantauan 11 B. Teknik Pengumpulan Data. 12 C. Profil Narasumber dan Lokasi Pemantauan 13 D. Daftar Penyintas dan Narasumber (Disamarkan) 17 E. Konteks Kasus.. 17 F. Batasan Pemantauan. 18 BAB III: KEKERASAN SEKSUAL DALAM BAYANG KUASA AGAMA: TEMUAN PEMANTAUAN DI NTB.. 20 A. Analisis Temuan dari Penuturan Langsung Para Korban 20 B. Pola Kekerasan Berbasis Kesaksian Korban. 22 C. Kerentanan Khusus dan Dampak Kekerasan 24 BAB IV: RESPON NEGARA DAN KAPASITAS LEMBAGA .28 A. Institusi Penegak Hukum. 28 B. Pemerintah Daerah dan Kementerian 30 BAB V: KONDISI DAN PERAN MASYARAKAT SIPIL .. 35 A. LBH APIK NTB 35 B. Dinamika Peran Masyarakat Sipil dan Lembaga Keagamaan. 36 C. Tantangan Sosial dan Budaya: Minimnya Kepercayaan dan Stigma terhadap Korban. …37 D. Kurangnya Mekanisme Pengaduan dan Penanganan di Lingkungan Keagamaan. .37 .38 E. Minimnya Akuntabilitas Lembaga Keagamaan. F. Aspirasi untuk Kolaborasi dan Perubahan . ..38 G. Praktik Baik Pondok Pesantren di Bagu dalam Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Santri. ..39
BAB VI: KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN 40 A. Kerangka Hukum Nasional 41 B. Kerangka HAM Internasional 42 BAB VII: ANALISIS TEMUAN. 43 A. Kuatnya Relasi Kuasa Spiritual Membungkam Korban Bersuara dan Penegakan Hukum .... 43 B. Tidak Ada Mekanisme Evaluasi Izin Pesantren oleh Kemenag Pasca Kasus. .46 C. Minimnya SDM UPTD PPA dan Perpindahan Tanpa Regenerasi .49 D. SPPT-PKKTP Stagnan Karena Kendala MoU Antar Lembaga Yudikatif. .49 E. Perkawinan Anak Didorong Budaya "Merariq", Tekanan Ekonomi, dan Kurangnya Edukasi .. 51 Reproduksi. BAB VIII: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..54 A. Kesimpulan .. 54 B. Rekomendasi .55
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemantauan
Komnas Perempuan melakukan pemantauan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bagian dari tugas dan kewenangan lembaga untuk menjalankan fungsi pemantauan dan mendorong situasi yang kondusif bagi penegakan hak asasi perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Dalam kerangka mandat tersebut, Komnas Perempuan bertanggung jawab memastikan negara hadir dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan berbasis gender, termasuk dalam konteks kekerasan yang terjadi di ruang-ruang keagamaan yang seringkali tertutup dari pengawasan publik.
Alasan utama dilakukannya pemantauan ini adalah meningkatnya laporan dan temuan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lembaga pendidikan keagamaan, dengan titik krisis yang muncul melalui kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', Kabupaten Lombok Barat. Kasus tersebut bukan hanya mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap hak korban, tetapi juga memperlihatkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan berbasis agama. Situasi ini menegaskan pentingnya peran negara, khususnya untuk melaksanakan komitmen dan tanggung jawabnya sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Secara kontekstual, NTB merupakan wilayah dengan karakter sosial dan budaya dimana masyarakatnya menjunjung tinggi norma-norma agama, sehingga memiliki karakter masyarakat religius, di mana peran lembaga keagamaan seperti pondok pesantren dan tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap norma sosial masyarakat. Namun, relasi kuasa berbasis spiritualitas kerap membuat perempuan, terutama santri dan anak perempuan, berada pada posisi subordinat yang rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis kuasa dan manipulasi keagamaan. Selain itu, provinsi ini juga termasuk dalam lima besar wilayah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, memperlihatkan masih kuatnya praktik diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh budaya dan tafsir keagamaan.
Dalam konteks tersebut, Komnas Perempuan menilai bahwa kekerasan seksual di Ponpes NW Nabi Nubu' bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola kekerasan yang lebih luas yang dihadapi perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif, lemahnya sistem pelaporan, serta belum adanya satgas TPKS di lembaga pendidikan agama menunjukkan adanya kekosongan sistemik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tingkat daerah.
Pemantauan ini dilakukan melalui pendekatan hak asasi perempuan, dengan metode pengumpulan data yang melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan korban dan pendamping, pertemuan dengan lembaga layanan seperti UPTD PPA dan LBH APIK NTB, serta audiensi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah, serta konsultasi dengan para pihak seperti pendamping dan organisasi masyarakat sipil. Melalui proses ini, Komnas Perempuan berupaya menelusuri tidak hanya fakta kekerasan yang terjadi dan pengalaman korban, tetapi juga memetakan respons kelembagaan, hambatan implementasi kebijakan, serta kapasitas negara dalam memberikan pemulihan yang bermartabat bagi korban.
Selain menggali kondisi faktual kasus, pemantauan ini juga diarahkan untuk menganalisis sejauh mana prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) telah diinisiasi di NTB dan bagaimana keterlibatan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kementerian terkait dalam mewujudkan sistem yang terkoordinasi dan berpihak pada korban. Komnas Perempuan memandang penting untuk menilai keterkaitan antara kebijakan di tingkat daerah dengan mandat nasional dalam perlindungan perempuan, sekaligus mengidentifikasi peluang dan hambatan sinergi lintas lembaga.
Pemantauan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan langkah-langkah penyegeraan penanganan dan perlindungan korban serta mendorong upaya pencegahan yang dilakukan secara serius. Pemantauan ini diharapkan mendapatkan gambaran, fakta, dan informasi pengalaman perempuan korban, penanganan, dan perlindungan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sehingga menghasilkan analisis komprehensif tentang akar permasalahan, efektivitas kebijakan, dan kesiapan sistem layanan, serta memberikan dasar empiris bagi rekomendasi Komnas Perempuan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan di lingkungan keagamaan.
A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan
Pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 25–29 Mei 2025 bertujuan untuk mendalami praktik kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan berbasis keagamaan, dengan titik fokus pada Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' di Lombok Barat. Lebih luas dari itu, pemantauan ini dimaksudkan untuk menilai secara komprehensif sejauh mana sistem perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual telah berjalan di tingkat daerah, serta bagaimana respons dan koordinasi antar-lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban.
Tujuan dari kegiatan ini mencakup:
1. Mendapatkan fakta dan informasi terkait pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pada hak dan aksesnya dalam mendapatkan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan
2. Mengidentifikasi pola dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan agama di NTB, serta memahami bagaimana kekerasan tersebut berlangsung dalam konteks relasi kuasa, budaya lokal, dan struktur kelembagaan pesantren.
3. Mengevaluasi kapasitas dan kinerja lembaga layanan, termasuk UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, dan satuan pendidikan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
4. Menganalisis efektivitas kerangka hukum dan kebijakan daerah, termasuk implementasi UU TPKS dan SPPT-PKKTP, dalam mendorong penanganan kasus berbasis kepentingan korban.
5. Menggali praktik baik dan tantangan kelembagaan, baik di tingkat lembaga pendidikan (pesantren), layanan, maupun penegak hukum yang dapat menjadi bahan perumusan rekomendasi kebijakan nasional dan lokal.
6. Memperkuat sinergi antara Komnas Perempuan dengan pemerintah daerah dan K/L terkait, melalui dialog konstruktif dan rencana tindak lanjut untuk mendorong perbaikan sistem perlindungan perempuan, khususnya di lingkungan keagamaan.
Adapun ruang lingkup pemantauan mencakup:
A. Wilayah intervensi: Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, dengan peninjauan langsung ke lokasi pesantren, lembaga layanan, dan lembaga penegak hukum.
B. Institusi yang menjadi fokus pemantauan: Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', UPTD PPA Prov. NTB, LBH APIK NTB, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Dinas Sosial dan DP3AKB Provinsi NTB, serta Kanwil Kemenag NTB.
C. Kegiatan utama: kunjungan lapangan (turlap), wawancara dengan korban dan pendamping, FGD dengan masyarakat sipil, audiensi dengan pemprov dan aparat penegak hukum, serta dokumentasi untuk penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan.
D. Perspektif analisis: berbasis hak asasi perempuan, dan berorientasi pada korban.
Melalui ruang lingkup ini, Komnas Perempuan menargetkan tersusunnya laporan analisis mendalam yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah, serta mendukung advokasi multi-pihak menuju sistem pendidikan keagamaan yang lebih aman dan berpihak pada perempuan.
B. Tim yang Melakukan Pemantauan
Untuk menjalankan mandat pemantauan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan menelaah kapasitas sistem perlindungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komnas Perempuan menurunkan tim pemantauan lintas bidang yang terdiri dari komisioner dan Badan Pekerja Komnas Perempuan yaitu:
1. Maria Ulfah Anshor – Ketua
2. Dahlia Madanih – Wakil Ketua
3. Sundari Waris – Ketua Subkom Pemantauan
4. Fadillah Adkiras – Badan Pekerja
5. Anis Meilani – Badan Pekerja
6. Narrinda Niarassati – Badan Pekerja
BAB II : METODOLOGI PEMANTAUAN
A. Pendekatan dan Prinsip Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' dan beberapa pesantren lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilandaskan pada pendekatan berbasis Hak Asasi Perempuan. Pendekatan ini menempatkan pengalaman korban sebagai pusat dari analisis dan pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa segala bentuk intervensi dan rekomendasi yang disusun berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan non-pengulangan.
Pendekatan berbasis Hak Asasi Perempuan memiliki sejumlah prinsip utama. Pertama, mengakui ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta antara individu perempuan dengan struktur sosial yang patriarkal, termasuk dalam konteks pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, seperti kekerasan simbolik, psikologis, dan struktural yang sering kali dilegitimasi oleh otoritas agama atau norma budaya. Ketiga, pemantauan dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, keselamatan, dan konsensus dari korban, yang menjadi standar etis dalam dokumentasi dan pelibatan korban dalam proses penggalian data.
Dalam pelaksanaannya, pemantauan menggunakan kombinasi metode kualitatif yang mencakup: (1) wawancara mendalam dengan korban, penyintas dan pendamping, (2) observasi langsung di lokasi pondok pesantren dan lembaga layanan, (3) diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, serta (4) analisis kebijakan dan regulasi daerah maupun nasional yang relevan.
Prinsip interseksionalitas juga menjadi bagian penting dalam pendekatan ini, dengan memperhatikan bahwa perempuan korban di pesantren merupakan kelompok yang mengalami kerentanan ganda baik karena identitas gender, usia sebagai anak atau remaja, posisi sosial sebagai santri, maupun keterbatasan akses terhadap keadilan dan layanan. Selain itu, pendekatan ini berupaya membangun jembatan antara pendekatan kultural berbasis komunitas dan pendekatan hukum negara agar respons terhadap kekerasan dapat bersifat menyeluruh dan kontekstual.
Seluruh proses pemantauan dilakukan dalam kerangka mandat kelembagaan Komnas Perempuan sebagai National Human Rights Institution (NHRI) yang memiliki wewenang untuk mendokumentasikan, menganalisis, serta memberikan masukan kebijakan kepada negara dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi advokasi berbasis bukti, dengan mengedepankan suara korban sebagai sumber utama perubahan.
B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh informasi yang menyeluruh, akurat, dan kontekstual mengenai kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' dan dinamika perlindungan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komnas Perempuan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik-teknik ini disusun dengan pendekatan berbasis hak asasi perempuan dan prinsip non-diskriminasi serta keberpihakan terhadap korban.
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)
2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion / FGD)
Dilakukan terhadap korban kekerasan seksual (dengan penyamaran identitas), pendamping korban, dan beberapa pihak yang mengetahui konteks kekerasan di pesantren.
Dilaksanakan bersama organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga layanan, dan pemangku kepentingan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten). FGD menjadi ruang bersama untuk menggali pengalaman langsung aktor lokal, memetakan tantangan, dan menjaring strategi koordinasi serta pemulihan korban.
3. Kunjungan dan Observasi Lapangan
Kunjungan ke lokasi pondok pesantren, termasuk ruang-ruang yang menjadi tempat terjadinya kekerasan, dilakukan untuk memahami konteks lingkungan dan struktur lembaga.
4. Analisis Dokumen dan Data Sekunder
Komnas Perempuan mengkaji dokumen pengaduan yang disampaikan kepada lembaga. Juga dilakukan penelusuran informasi yang bersumber dari media, laporan OMS, serta hasil monitoring internal Komnas Perempuan.
5. Pertemuan Koordinatif
Komnas Perempuan mengadakan audiensi dan pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah daerah (Pemprov NTB, Dinas Sosial, Kemenag, Kejati NTB, Polda NTB), untuk menggali tanggapan kelembagaan serta peta koordinasi antar pihak.
Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan korban, menjamin kerahasiaan identitas, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyampaian informasi, khususnya dalam konteks pesantren yang sensitif secara sosial dan budaya.
C. Profil Narasumber dan Lokasi Pemantauan
1. Lembaga yang dikunjungi
a. LBH APIK NTB
Pada 25 Mei 2025, tim Komnas Perempuan melakukan kunjungan ke kantor LBH APIK NTB. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan pendalaman informasi mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di NTB, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Dalam pertemuan tersebut, tim Komnas Perempuan dan pihak LBH APIK NTB membahas berbagai dinamika yang dihadapi dalam penanganan kasus, termasuk tantangan hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi proses pendampingan korban. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam upaya pemetaan situasi serta penguatan sinergi antara Komnas Perempuan dan lembaga pendamping lokal dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah NTB.
Dari hasil konsultasi, Komnas Perempuan mendapatkan keterangan bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah persitiwa pertama yang ada di Pesantren, dan juga ada sejumlah kekerasan seksual yang tengah menjadi perhatian jaringan masyarakat sipil. Di tengah situasi yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, Komnas Perempuan mendapatkan kerentanan pembubaran lembaga Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang dapat berdampak pada langkah-langkah penguatan penanganan kasus.
b. Pondok Pesantren Bagu
Kegiatan pada tanggal 27 Mei 2025, diawali dengan kunjungan dan dialog ke Pondok Pesantren Bagu yang dipimpin oleh TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin. Dalam pertemuan ini, tim Komnas Perempuan berdiskusi mengenai peran pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dialog juga menyoroti pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan pesantren. Pihak pesantren menyampaikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai perlindungan terhadap santri, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan, diantaranya dengan kegiatan peergroup mengenai champion yang memahami isu kesehatan reproduksi.
c. Kementerian Agama Daerah Nusa Tenggara Barat
Setelah dari Pondok Pesantren Bagu, tim Komnas Perempuan melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan dan dialog bersama perwakilan Kementerian Agama Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menangani serta mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Tim Komnas Perempuan juga menggali informasi terkait hambatan struktural maupun kultural yang masih dihadapi dalam penerapan kebijakan perlindungan terhadap santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam upaya menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.
Dalam ruang dialog yang dibangun Komnas Perempuan mengkofirmasi tugas Kementerian Agama Provinsi NTB memastikan adanya evaluasi terhadap pesantren dimana pimpinannya telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan memastikan bahwa pesantren tidak melakukan langkah-langkah ancaman, baik kepada korban, penyintas dan keluarganya yang dapat menggunakan alumni untuk melakukan tindakan seperti ancaman, dan juga menyebarkan sitgma. Komnas Perempuan juga mengkofirmasi Kementerian Agama Provinsi NTB melakukan koordinasi secara itensif dan melaksanakan perintah UU TPKS, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
d. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Kegiatan pada tanggal 28 Mei 2025, diawali dengan kunjungan dan dialog bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Enen Saribanon, S.H., M.H., beserta jajarannya. Dalam pertemuan ini, tim Komnas Perempuan membahas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah NTB, termasuk proses hukum yang sedang berjalan serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan keadilan bagi korban. Dialog juga menyoroti pentingnya perspektif gender dalam proses peradilan agar korban memperoleh perlindungan hukum yang adil dan bermartabat.
e. Kantor Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya, tim Komnas Perempuan melaksanakan kunjungan dan dialog dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, bersama perwakilan dari sejumlah instansi, yaitu Dinas Sosial, DP3AKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Agama bagian Pesantren dan Pendidikan Islam, Kanwil HAM, Dinas Kesehatan, serta UPTD Provinsi NTB. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan. Diskusi mencakup strategi perlindungan korban, mekanisme pelaporan, serta peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam merespons kasus kekerasan berbasis gender.
f. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
Kegiatan berikutnya adalah kunjungan dan dialog dengan Kepala Kepolisian Daerah NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, di Markas Polda NTB. Dalam pertemuan ini, tim Komnas Perempuan membahas koordinasi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren serta peran aparat kepolisian dalam memastikan proses penyidikan berjalan dengan sensitif terhadap korban. Diskusi juga menekankan pentingnya penguatan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.
g. Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' Kekait
Tim Komnas Perempuan kemudian melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan langsung ke Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' Kekait. Dalam kunjungan ini, tim melakukan pemantauan terhadap kondisi pesantren sekaligus menggali informasi terkait tindak lanjut penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemantauan lapangan untuk memastikan adanya langkah-langkah perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan di masa mendatang.
h. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Sebagai kegiatan penutup pada hari keempat, tim Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Prof. Dr. Masnun Thahir, M.Ag. Diskusi difokuskan pada kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak universitas dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dialog ini juga menjadi ruang untuk berbagi praktik baik dan memperkuat komitmen institusi pendidikan tinggi dalam membangun lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
2. Lembaga yang Diundang untuk FGD
Pada 26 Mei 2025, Komnas Perempuan melaksanakan rangkaian diskusi yang terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama merupakan Diskusi Terpumpun yang diikuti oleh 25 peserta dari 10 (sepuluh) jaringan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat, yaitu: LBH APIK NTB; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah; Nahdlatul Wathan; Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah; MUI NTB; PBHM; LPA Lombok dan Solidaritas Perempuan Mataram. Diskusi ini berfokus pada pertukaran informasi dan pandangan mengenai situasi kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta upaya kolektif dalam pencegahannya.
Selanjutnya, pada sesi kedua, Komnas Perempuan mengadakan pertemuan khusus dengan para santri perempuan yang menjadi korban pelecehan fisik dan pemaksaan hubungan seksual oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' Kekait. Dalam sesi ini, para korban dengan berani menceritakan pengalaman mereka, termasuk modus yang digunakan pelaku melalui manipulasi simbol-simbol keagamaan, seperti penggunaan lafadz Allah dalam tindakan pelecehan tersebut. Melalui diskusi ini, Komnas Perempuan berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk, pola, dan dampak kekerasan seksual di lingkungan pesantren sebagai bagian dari langkah advokasi dan pemantauan perlindungan hak-hak korban.
D. Daftar Penyintas dan Narasumber (Disamarkan)
| No. | Nama Samaran | Keterangan Singkat |
| 1 | AN | Pelapor utama, mendorong korban lain untuk berani bersuara dan melapor. |
| 2 | BR | Korban tradisi "benteng pondok"; menghadapi intimidasi, namun tetap mendukung proses hukum. |
| 3 | CD | Korban kekerasan seksual berulang, mengalami trauma, kini menjadi saksi pendukung. |
| 4 | DK | Korban sejak SMP, bagian dari "benteng pondok", kini mendapat dukungan keluarga dan pendamping hukum. |
| 5 | ES | Termasuk korban yang ikut mendukung pelaporan bersama korban lainnya. |
E. Konteks Kasus
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', Kabupaten Lombok Barat, mengungkap bentuk kekerasan berbasis gender yang terstruktur dalam lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus ini terungkap setelah viral di media sosial dan menjadi perhatian publik serta institusi negara, termasuk Komnas Perempuan. Salah satu penyintas, yang dalam laporan ini disamarkan sebagai Rania (nama samaran: AN), merupakan santri perempuan yang mengalami kekerasan seksual berulang oleh pimpinan pondok pesantren yang juga merupakan tokoh agama dengan posisi sosial dan spiritual tinggi.
Modus kekerasan dilakukan dengan menggunakan relasi kuasa keagamaan dan dalih spiritual seperti "transfer ilmu" dan "pemberian keberkahan." Tindakan kekerasan ini dilakukan secara berulang dan tertutup, dalam kurun waktu yang panjang. Berdasarkan pemantauan Komnas
Perempuan, terdapat indikasi bahwa korban kekerasan bersifat massal, dengan potensi adanya korban lainnya yang belum bersuara karena takut, tekanan sosial, atau ketidaktahuan mengenai jalur pelaporan. Korban menghadapi hambatan berlapis, mulai dari ketimpangan kuasa, ketiadaan mekanisme perlindungan internal, hingga lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Saat ini, pelaku telah ditahan oleh Polresta Mataram dan diproses berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, pemenuhan hak-hak korban, termasuk akses pada layanan psikososial, dukungan hukum, dan perlindungan jangka panjang, masih menjadi tantangan signifikan dalam proses penanganan kasus ini. Pelaku diadilli dengan perkara Nomor 631/Pid.Sus/2025/PN Mtr pada pokoknya terdakwa selaku pendidik terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat membujuk korban melakukan persetubuhan. Sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp10 juta subsidair pidana kurungan 10 hari, Serta perkara Nomor 643/Pid.Sus/2025/PN Mtr dengan vonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp10 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.
F. Batasan Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya, memiliki sejumlah batasan yang penting untuk disampaikan sebagai bagian dari transparansi metodologi dan pemaknaan terhadap temuan.
Pertama, ruang lingkup pemantauan difokuskan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, dengan titik tekan pada Pondok Pesantren NW Nabi Nubu'. Meskipun terdapat berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lain yang juga terjadi di wilayah NTB, seperti perkawinan anak dan kekerasan dalam relasi kuasa keagamaan lainnya, pemantauan ini tidak mencakup keseluruhan kasus tersebut secara mendalam, melainkan digunakan sebagai konteks tambahan untuk memperkuat analisis struktural.
Kedua, waktu pelaksanaan yang terbatas pada tanggal 25-29 Mei 2025 turut mempengaruhi cakupan lokasi dan jumlah informan yang dapat dijangkau. Beberapa pihak yang memiliki posisi strategis dalam rantai layanan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan lainnya dan pihak aparat penegak hukum di tingkat Polres, belum dapat ditemui secara langsung dalam rentang waktu tersebut.
Dengan memahami batasan ini, laporan ini tetap berupaya menyajikan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang relevan dan strategis untuk mendorong sistem perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan korban kekerasan di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan di NTB.
BAB III: KEKERASAN SEKSUAL DALAM BAYANG KUASA AGAMA: TEMUAN PEMANTAUAN DI NTB
A. Analisis Temuan dari Penuturan Langsung Para Korban
Berdasarkan hasil wawancara dan asesmen langsung yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap para korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' Kekait, ditemukan bahwa para korban merupakan santri perempuan berusia remaja antara empat belas hingga delapan belas tahun. Mereka tinggal di pesantren dalam jangka waktu yang cukup lama, sebagian sejak tingkat sekolah menengah pertama hingga menamatkan pendidikan menengah atas. Para korban umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sederhana, beberapa merupakan anak yatim atau dititipkan oleh keluarga yang berharap agar anak-anaknya mendapat pendidikan agama yang baik di lingkungan pesantren. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan figur pemimpinnya yang dianggap suci menjadikan para korban dan keluarga tidak menyadari bahwa mereka berada dalam situasi kekerasan.
Kekerasan yang dialami para korban memiliki pola yang berulang dan menunjukkan adanya relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan santri. Berdasarkan penuturan para korban, kekerasan dilakukan oleh pimpinan pesantren yang juga berperan sebagai guru dan pembimbing spiritual. Dalam posisinya tersebut, pelaku memiliki kendali penuh atas kehidupan santri, baik dalam hal pendidikan, kegiatan ibadah, maupun peraturan sehari-hari di asrama. Pelaku menggunakan dalih-dalih spiritual seperti "transfer ilmu", "pemberian berkah", atau "penyucian diri" untuk membenarkan tindakan-tindakan yang bersifat melecehkan. Korban yang masih muda dan tunduk pada otoritas keagamaan cenderung percaya bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ritual keagamaan yang harus dijalani dengan patuh. Beberapa korban bahkan baru menyadari bahwa yang mereka alami adalah kekerasan seksual setelah meninggalkan pondok dan mendapat penjelasan dari pendamping.
Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk dan intensitas. Sebagian korban mengalami pelecehan fisik berupa sentuhan yang tidak pantas, sementara yang lain mengalami kekerasan seksual dalam hubungan seksual. Peristiwa tersebut umumnya terjadi di ruang-ruang tertutup dalam kompleks pondok, seperti ruang laboratorium, kantor sekolah, dan asrama. Berdasarkan penuturan korban, tindakan tersebut dilakukan berulang kali dengan pola waktu tertentu, biasanya pada dini hari ketika santri lain sedang tidur atau saat suasana pondok dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan menunjukkan adanya perencanaan dan pemanfaatan posisi otoritas untuk memastikan korban tidak dapat melawan atau melapor.
Situasi psikologis para korban saat memberikan kesaksian memperlihatkan dampak yang serius. Banyak dari mereka menunjukkan tanda-tanda trauma mendalam seperti ketakutan berlebih, menangis saat diwawancarai, merasa bersalah, dan kesulitan menceritakan pengalaman secara utuh. Salah satu korban, yang dalam laporan ini disebut AN, menyampaikan bahwa ia selama ini merasa tidak ada tempat yang aman untuk bercerita. Ia mengaku selama bertahun-tahun menahan perasaan takut karena yakin bahwa orang-orang di sekitarnya akan lebih mempercayai figur pemimpin pesantren daripada dirinya. Ungkapan ini menggambarkan dengan jelas isolasi psikologis dan sosial dalam jangka waktu yang panjang yang dialami oleh korban kekerasan seksual di lingkungan yang tertutup seperti pesantren.
Hambatan pelaporan juga diperkuat oleh faktor-faktor struktural. Tidak adanya mekanisme pengaduan internal di pesantren membuat korban tidak memiliki akses terhadap sistem perlindungan. Tidak terdapat guru, ustazah, atau pengurus yang memiliki kapasitas dalam mendeteksi atau menindaklanjuti laporan kekerasan. Sebaliknya, suasana yang menekankan kepatuhan tanpa ruang kritik membuat korban yang mencoba bersuara justru berisiko mendapatkan stigma dan tekanan sosial. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka menerima ancaman halus agar tidak membicarakan kejadian tersebut, termasuk melalui tekanan moral dan spiritual seperti ancaman kehilangan keberkahan atau kesulitan hidup bila membuka aib guru mereka.
Meskipun menghadapi tekanan yang begitu kuat, keberanian korban untuk melapor menunjukkan proses pemulihan dan kesadaran kritis yang mulai tumbuh. Dorongan dari sesama korban dan dukungan dari pendamping hukum serta lembaga masyarakat sipil menjadi faktor penting yang membuat mereka akhirnya bersuara. Laporan yang disampaikan ke aparat penegak hukum kemudian menjadi titik balik yang membuka ruang publik terhadap kekerasan yang sebelumnya tersembunyi di balik tembok lembaga keagamaan.
Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari sistem yang memungkinkan penyalahgunaan otoritas dan ketertutupan lembaga. Tidak adanya pengawasan eksternal dari Kementerian Agama dan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di lingkungan pendidikan agama memperburuk situasi. Para korban tidak hanya membutuhkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penuturan langsung para korban ini menjadi dasar penting bagi rekomendasi Komnas Perempuan untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama.
B. Pola Kekerasan Berbasis Kesaksian Korban
Berdasarkan penuturan para korban yang telah berhasil dijangkau oleh Komnas Perempuan maupun data dari pelapor, terungkap berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh santri perempuan di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu' Kekait, Lombok Barat. Kekerasan yang terjadi bersifat fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan secara sistematis oleh Pelaku, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan sekaligus guru agama di lingkungan pesantren.
Mayoritas korban mengalami pelecehan seksual fisik berupa perabaan pada bagian tubuh sensitif seperti payudara dan vagina. Tindakan ini sering kali dibungkus dengan narasi spiritual, seperti alasan "transfer ilmu", "pengisian lafadz", atau agar korban "memiliki keturunan yang baik". Manipulasi spiritual ini merupakan pola utama yang digunakan pelaku untuk membungkam korban dan membuat mereka merasa bahwa kekerasan yang dialami adalah bagian dari proses keagamaan. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual berkembang menjadi pemaksaan hubungan seksual yang terjadi berulang kali di lokasi-lokasi strategis seperti laboratorium, kantor SMA, kamar pesantren, atau ruangan PAUD.
Kekerasan dilakukan sejak para korban masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (Setara SMP) hingga mereka lulus dari pondok, dengan waktu kejadian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan adanya pola kekerasan berulang yang tidak hanya mengandalkan relasi kuasa antara guru dan murid, tetapi juga dimungkinkan oleh akses bebas pelaku terhadap ruang-ruang privat perempuan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dibantu oleh pihak lain yang turut melanggengkan kekerasan, seperti penjaga asrama yang disebut oleh korban ikut berjaga atau membantu saat pemaksaan hubungan seksual dilakukan.
Setiap korban mengalami pengalaman yang berbeda namun memiliki pola serupa. Misalnya, AN mengalami pelecehan sejak tahun pertama masuk SMP dan kemudian mengalami pemaksaan hubungan seksual pada tahun terakhir di pondok. BN mengalami kekerasan yang berlanjut selama enam tahun masa mondoknya. CN dipaksa membantu pelaku dalam mengkondisikan korban lain. Sementara DN mengungkap bahwa kekerasan terjadi dengan bantuan penjaga asrama. Selain itu, korban juga menyebutkan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang masih memiliki relasi dengan pelaku, seperti adik pelaku yang juga merupakan ustadz di pondok dan memaksa korban membuat surat pernyataan bahwa mereka bukan korban kekerasan.
Berdasarkan keterangan korban pelaku menggunakan sistem pondok "champion" yaitu sekelompok santri baik laki-laki dan perempuan yang dikumpulkan sebagai santri unggulan yang disebut sebagai "benteng pondok". Sebagai benteng pondok, mereka dianggap sebagai santri unggulan pilihan pondok yang dapat meneruskan perintah pengasuh. Pelaku menggunakan manipulasi doktrin agama dengan menggunakan tangan-tangan santri mendapatkan calon korban, dan mengantarkannya untuk diperdaya.
Keterangan korban juga menyebutkan bahwa sebagian santri mengetahui atau menyaksikan kekerasan, tetapi tidak berdaya atau bahkan terlibat dalam membantu pelaku karena ketakutan, relasi ketergantungan, atau karena mereka juga pernah mengalami kekerasan serupa. Dalam kasus tertentu, teman korban disebut berjaga di depan ruangan saat pemaksaan hubungan seksual terjadi, atau telah lebih dulu menjadi korban dan akhirnya tidak sanggup mencegah pelaku mengulangi kekerasan terhadap korban lain.
Kesaksian para korban menggambarkan kekerasan seksual yang tidak hanya berdampak pada tubuh dan psikis, tetapi juga mematahkan kepercayaan diri, rasa aman, dan relasi sosial para korban. Situasi ini diperparah dengan minimnya dukungan psikososial lanjutan serta masih adanya hambatan hukum dan ekonomi yang mereka hadapi dalam menjalani proses pemulihan dan pencarian keadilan.
Temuan dari pemantauan menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Ponpes NW Nabi Nubu' tidak hanya bersifat individual dan terisolasi, melainkan merupakan bagian dari pola relasi kekuasaan yang sangat timpang, di mana pelaku memanfaatkan posisi simbolik dan strukturalnya untuk menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Relasi kuasa ini dilanggengkan melalui mekanisme kontrol spiritual, psikologis, dan institusional yang membuat para korban mengalami kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan berkepanjangan.
Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah manipulasi spiritual sebagai sarana untuk melemahkan resistensi korban. Pelaku secara konsisten menggunakan tafsir agama atau narasi mistik untuk menormalisasi tindakan pelecehan dan pemaksaan seksual. Akibatnya, banyak korban yang tidak langsung menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan, karena tindakan pelaku dikemas dalam konteks "kebaikan", "pembimbingan ruhani", atau "pembersihan diri". Bahkan, beberapa korban sempat meragukan pengalaman mereka sendiri karena telah dilatih untuk tunduk pada otoritas keagamaan tanpa ruang kritis.
Selain itu, terdapat dinamika kontrol struktural yang menyebabkan korban menjadi sangat tergantung pada sistem pondok. Korban tinggal di lingkungan tertutup, jauh dari keluarga, dengan akses terbatas terhadap bantuan luar. Ketergantungan ini diperkuat oleh posisi pelaku sebagai tokoh yang memegang kendali penuh terhadap keputusan administratif, akademik, bahkan aspek kehidupan spiritual santri. Dalam beberapa kasus, pelaku juga terlibat dalam memutuskan nasib pendidikan korban, pemberian izin keluar pondok, bahkan akses kepada beasiswa atau pengajaran agama lebih lanjut. Dalam struktur yang demikian, ketundukan menjadi satu-satunya pilihan aman bagi korban.
Kondisi ini juga diperburuk oleh keberadaan jaringan pendukung pelaku yang aktif maupun pasif. Pengasuh, staf pondok, atau bahkan keluarga pelaku turut serta dalam membungkam korban, baik melalui tekanan langsung, pemaksaan pembuatan surat pernyataan, hingga upaya menggiring opini bahwa korban melakukan fitnah. Dalam beberapa kasus, bahkan teman sesama santri menjadi bagian dari sistem pembungkaman, karena mereka juga berada dalam posisi serupa tertekan, takut, atau pernah menjadi korban sebelumnya.
Fenomena ini mencerminkan adanya lingkungan yang toleran terhadap kekerasan, di mana pelaporan tidak hanya dianggap sia-sia, tetapi berpotensi menimbulkan sanksi sosial atau spiritual. Para korban menyebut bahwa mereka sempat takut dianggap "durhaka", "pembawa aib", atau bahkan "penggoda ustadz", yang semakin menjerumuskan mereka dalam situasi isolasi emosional.
C. Kerentanan Khusus dan Dampak Kekerasan
Dari berbagai kesaksian yang dihimpun selama proses pemantauan, terkuak pola kekerasan seksual yang melibatkan narasi spiritual sebagai instrumen manipulasi. Berdasarkan hasil wawancara langsung serta catatan pendampingan dari organisasi lokal, Komnas Perempuan mencatat bahwa mayoritas korban kekerasan seksual di Ponpes NW Nabi Nubu'
adalah anak perempuan di bawah umur yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, terutama dari wilayah pedesaan di Lombok Barat dan sekitarnya. Kerentanan ini memperbesar ketergantungan korban terhadap lembaga pesantren sebagai tempat tinggal, pendidikan, dan pembinaan spiritual, yang pada gilirannya mempersulit mereka untuk menyadari maupun keluar dari siklus kekerasan yang dialami.
Beberapa korban juga merupakan santri mukim penuh (tinggal menetap di pondok), yang tidak memiliki dukungan sosial atau keluarga di sekitar lokasi pondok. Hal ini membuat mereka sepenuhnya berada dalam kontrol struktur pesantren, baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan ini juga yang dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan situasi relasi kuasa yang asimetris, memanipulasi rasa hormat, patuh, dan takut korban kepada sosok guru dan pemuka agama.
Kekerasan seksual yang dialami para korban meninggalkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang pada kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka. Beberapa korban menunjukkan gejala trauma, kecemasan, rasa takut berlebihan terhadap figur otoritas keagamaan, serta kesulitan dalam menjalin kembali hubungan sosial. Salah satu korban, BR, menyampaikan:
"Saya tidak tahu harus percaya siapa. Saya takut. Saya merasa kotor dan malu."(BR) Sementara CD mengungkapkan perasaan bersalah dan kehilangan harga diri setelah menjadi korban:
"Saya merasa tidak berharga. Saya bahkan merasa bersalah karena tidak bisa menolak waktu itu."(CD)
Dampak juga menyentuh aspek pendidikan. Beberapa korban mengaku tidak mampu lagi meneruskan studi atau kehilangan minat untuk belajar setelah kekerasan terjadi. Salah satu kutipan dari FN menyiratkan trauma yang mengganggu proses belajar:
"Saya dulu rajin sekolah, tapi setelah semua itu terjadi saya sering sakit, sering nangis sendiri."(FN)
Pasca pelaporan, beberapa korban juga menghadapi reviktimisasi dari lingkungan sekitar, termasuk ancaman, tekanan, hingga pemaksaan membuat surat pernyataan bahwa mereka bukan korban. DN menyebutkan bahwa setelah ia mencoba membuka suara, ia justru dihadapkan pada intimidasi:
"Saya disuruh buat surat, disuruh bilang saya gak jadi korban. Saya bingung, saya takut, tapi juga marah." (DN)
Kondisi ini diperparah karena ketakutan akan stigma sosial, rasa malu, dan tekanan dari pihak pesantren membuat sebagian korban memilih diam atau mengurungkan niat untuk melaporkan ulang kejadian yang mereka alami. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban sangat mendalam, mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan pendidikan. Beberapa korban mengungkapkan gejala trauma seperti ketakutan, kehilangan semangat belajar, isolasi diri, hingga mimpi buruk dan keengganan untuk bersosialisasi. CD, misalnya, menyatakan bahwa setelah mengalami kekerasan, ia merasa seperti "kehilangan tubuh dan jiwanya sendiri" dan tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam relasi dengan pelaku. BR bahkan sempat mengalami gangguan psikologis serius dan membutuhkan pendampingan intensif.
Sejumlah korban juga mengalami disrupsi dalam pendidikan. Ada yang memilih tidak melanjutkan sekolah, merasa tidak mampu mengikuti pelajaran, atau mengalami tekanan mental setiap kali berada di lingkungan formal pendidikan. FN menyebut bahwa setiap kali mengingat masa pondok, ia merasa "ketakutan tanpa alasan" dan mengalami serangan panik ketika mendengar suara azan atau nama pelaku.
Kondisi ini diperparah oleh indikasi reviktimisasi pasca pelaporan. Korban melaporkan adanya intimidasi, tekanan, dan upaya pembungkaman dari pihak yang memiliki hubungan dengan pelaku, baik secara langsung maupun struktural. Salah satu bentuknya adalah pemaksaan membuat dan menandatangani surat pernyataan, upaya penyudutan korban sebagai pemfitnah, atau bahkan pemutusan hubungan silaturahmi oleh komunitas sekitar. DN, dalam kesaksiannya, menyampaikan bahwa setelah melapor, ia tidak hanya dikucilkan, tetapi juga dipaksa membuat surat pernyataan bahwa kekerasan tidak pernah terjadi, atas tekanan dari salah satu ustadz yang merupakan kerabat pelaku.
Salah satu kutipan dari AN menggambarkan situasi ketakutan dan kebingungan tersebut:
"Saya bingung, apakah saya ini berdosa atau sedang diuji. Karena yang menyentuh saya itu orang yang setiap hari mengajarkan saya ayat-ayat Allah. Tapi setiap kali saya ditarik ke ruangan itu, saya cuma bisa berdoa supaya cepat selesai."
Kutipan ini memperlihatkan betapa dalam konflik batin yang dialami korban, serta betapa kuasa simbolik keagamaan dapat melumpuhkan mekanisme perlindungan diri korban. Ketakutan dan kepatuhan bukan sekadar reaksi spontan, tetapi merupakan hasil dari pembentukan struktur kontrol jangka panjang yang berlangsung selama korban berada di pondok.
Komnas Perempuan menilai bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dalam konteks ini harus memperhitungkan kerentanan khusus tersebut, dan karenanya memerlukan pendekatan yang berbasis pemulihan, bukan hanya keadilan hukum. Proses pemulihan tidak dapat dilepaskan dari pengakuan publik atas kekerasan yang terjadi, dukungan psikososial yang berkelanjutan, dan sistem pendidikan serta sosial yang melindungi korban dari stigmatisasi dan isolasi lanjutan.
BAB IV: RESPON NEGARA DAN KAPASITAS LEMBAGA
Pemantauan ini tidak hanya berfokus pada pengalaman korban kekerasan, tetapi juga menelaah bagaimana negara dan institusi terkait baik di tingkat lokal maupun nasional untuk merespons kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Respon negara mencerminkan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban, khususnya dalam konteks kekerasan yang terjadi di lembaga berbasis keagamaan dengan relasi kuasa yang kuat.
Bab ini mengurai hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap langkah-langkah yang telah atau belum dilakukan oleh institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas terkait, serta lembaga layanan berbasis masyarakat. Selain itu, dianalisis pula kapasitas lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk kesiapan sumber daya manusia, pemahaman terhadap pendekatan berbasis korban, serta keberadaan mekanisme pencegahan dan pemulihan yang berpihak pada penyintas.
Melalui tinjauan ini, laporan bermaksud untuk melihat secara kritis sejauh mana mandat negara dijalankan secara efektif dalam menangani kasus ini, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan praktik yang masih menjadi penghambat bagi pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan yang bermartabat.
A. Institusi Penegak Hukum
1. Kepolisian Daerah (Polda) NTB
Komnas Perempuan mencatat bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah penting dalam proses penegakan hukum dengan menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen awal yang perlu diapresiasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis relasi kuasa yang terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
Polda NTB juga menunjukkan keterbukaan dalam membangun koordinasi lintas sektor, termasuk dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), yang menjadi salah satu pendekatan penting untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban. Koordinasi ini mencerminkan kesediaan institusi penegak hukum untuk bersinergi dalam memastikan proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan keberpihakan kepada korban.
Dalam pertemuan dengan tim pemantauan, Polda NTB juga menyatakan kesiapan untuk mendukung akses korban terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan, serta membuka ruang untuk pelibatan lembaga layanan dan masyarakat sipil. Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang responsif dan sensitif terhadap kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.
2. Kejaksaan Tingggi (Kejati) NTB
Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima sejumlah aduan terbatas terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', baik secara langsung maupun melalui pelimpahan informasi dari instansi lain. Dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan, pihak Kejati menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses hukum dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan korban sebagai prioritas.
Namun demikian, hingga pemantauan ini dilakukan, belum terdapat penunjukan jaksa penuntut umum yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus ini. Ketiadaan jaksa khusus ini berpotensi menimbulkan kendala dalam percepatan proses penanganan serta konsistensi perspektif keadilan berbasis korban dalam seluruh tahapan penyidikan dan penuntutan.
Di sisi lain, Kejati NTB membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Komnas Perempuan serta lembaga layanan pendamping korban di daerah. Langkah ini menjadi peluang penting untuk memperkuat pendekatan intersektoral dan membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Ke depannya, diharapkan Kejati dapat menginisiasi penunjukan tim jaksa yang memiliki perspektif gender dan pengalaman dalam menangani kasus serupa, serta memperkuat perlindungan hukum bagi para korban yang masih mengalami tekanan sosial dan psikologis.
B. Pemerintah Daerah dan Kementerian
1. Pemerintah Provinsi NTB
Pemerintah Provinsi NTB melalui sejumlah lembaga teknis di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan respons awal terhadap kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu'. Dalam beberapa pertemuan dengan Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB menyampaikan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan mitra strategis seperti Dinas Sosial dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta membangun komunikasi dengan aparat kepolisian dalam rangka mendukung proses penanganan awal korban.
Namun, respons tersebut sejauh ini lebih bersifat reaktif dan belum terbangun dalam kerangka koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan lintas institusi. Komnas Perempuan mencatat bahwa UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat yang memiliki yurisdiksi langsung terhadap lokasi kejadian belum menunjukkan peran aktif dalam pendampingan langsung kepada korban, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun rujukan. Keterlibatan UPTD lebih tampak dalam forum koordinasi sektoral, tanpa tindak lanjut berupa layanan terpadu yang menjangkau korban secara konsisten.
Sementara itu, Dinas Sosial NTB, yang kini menjadi penanggung jawab utama atas proses peleburan UPTD PPA ke dalam struktur mereka, menyampaikan bahwa integrasi ini bertujuan memperkuat tata kelola lembaga. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan korban, integrasi tersebut justru menimbulkan kekhawatiran serius. UPTD PPA sebelumnya berdiri sebagai unit layanan khusus yang memiliki mandat, keahlian, dan fokus dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan menyediakan layanan pengaduan, konseling, bantuan hukum, serta rujukan medis dan psikososial. Jika UPTD dilebur ke dalam struktur yang lebih luas seperti Dinas Sosial tanpa jaminan fungsi khusus, maka risiko kehilangan mandat spesifik dan turunnya kualitas layanan sangat besar.
DP3A NTB sendiri mengakui bahwa pelembagaan koordinasi masih menghadapi tantangan, dan hingga kini belum terdapat prosedur tetap atau standar operasional lintas lembaga untuk menangani kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Ketika korban atau pendamping mencoba mengakses layanan atau informasi, respons lembaga kerap berjalan sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif individu di dalam birokrasi. Tidak jarang, pendekatan yang diberikan tidak sensitif terhadap trauma, atau justru menimbulkan pengalaman reviktimisasi, terutama dalam konteks kecilnya komunitas dan besarnya tekanan sosial terhadap korban.
Selain itu, layanan trauma healing dan pemulihan pascakejadian masih sangat terbatas, khususnya di tingkat kabupaten. Beberapa korban bahkan harus mencari bantuan psikologis ke luar daerah karena tidak tersedianya tenaga profesional yang memadai. Dalam beberapa kasus, korban juga menghadapi stigma dan perlakuan menyalahkan dari lingkungan sekitarnya, termasuk ketika mereka memutuskan untuk berhenti mondok atau kembali ke keluarga masing-masing.
Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur kelembagaan di tingkat provinsi tampak lengkap, kapasitas aktual dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang kompleks—terlebih yang terjadi di dalam institusi keagamaan—masih sangat terbatas. Untuk menjawab kebutuhan ini, Komnas Perempuan menekankan perlunya reformasi tata kelola perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menangani kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama, terutama dalam konteks pesantren, Pemerintah Provinsi NTB perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berorientasi pada keberlanjutan layanan, perlindungan korban, serta reformasi tata kelola. Salah satu langkah utama yang mendesak untuk dilakukan adalah menjamin keberlanjutan dan posisi strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit layanan khusus. Hal ini mencakup komitmen untuk memastikan bahwa proses peleburan UPTD PPA ke dalam struktur Dinas Sosial tidak menyebabkan hilangnya mandat spesifik unit ini dalam menangani kekerasan berbasis gender, yang selama ini telah menjadi fungsi inti dari keberadaan mereka.
Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan mengimplementasikan prosedur operasional standar yang melibatkan berbagai dinas terkait secara lintas sektor, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta instansi vertikal seperti Kementerian Agama. Prosedur ini penting untuk menjamin adanya respons terpadu dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, serta memperjelas alur koordinasi, pelaporan, dan intervensi terhadap kasus yang melibatkan anak dan perempuan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para petugas layanan yang mencakup topik-topik penting seperti pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual, pendekatan berbasis trauma, sensitivitas gender, dan teknik penanganan anak sebagai korban kekerasan. Dengan peningkatan kapasitas ini, petugas layanan akan lebih siap memberikan pendampingan yang berperspektif korban dan tidak melanggengkan praktik reviktimisasi.
Terakhir, penguatan kelembagaan perlu disertai dengan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah daerah harus menyediakan anggaran khusus untuk layanan pascakrisis, termasuk dukungan biaya pendidikan bagi korban yang terpaksa menghentikan sekolahnya akibat kekerasan, layanan pendampingan psikososial yang berkelanjutan, serta bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah. Investasi pada aspek-aspek ini merupakan langkah penting untuk memulihkan korban secara menyeluruh dan membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa mendatang.
2. Kementerian Agama Kantor Wilayah NTB
Kementerian Agama Provinsi NTB merupakan salah satu lembaga vertikal yang memiliki mandat penting dalam pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan berbasis agama, termasuk pondok pesantren. Dalam konteks kasus kekerasan seksual di Ponpes NW Nabi Nubu', Kemenag NTB mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme evaluasi atau peninjauan ulang atas izin operasional pondok pesantren pasca kasus terungkap Proses pembekuan atau pencabutan izin pondok menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak Kemenag daerah untuk melakukan intervensi yang lebih cepat dan tegas terhadap lembaga yang diduga bermasalah.
Dalam pertemuan bersama Komnas Perempuan dan mitra masyarakat sipil, Kemenag NTB menyampaikan bahwa mereka belum membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual berbasis lembaga keagamaan. Meskipun demikian, mereka menunjukkan kesadaran terhadap tingginya risiko kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya karena masih banyak pondok yang enggan melibatkan pihak luar dalam penyelesaian kasus dan lebih memilih menanganinya secara internal. Kemenag menyatakan keprihatinannya atas praktik ini, karena justru membuka ruang bagi impunitas dan normalisasi kekerasan atas nama menjaga marwah institusi agama.
Selain itu, dalam diskusi tersebut, Kemenag NTB menyinggung persoalan struktural lain yang berkaitan dengan dinamika lembaga pesantren di wilayahnya, seperti meningkatnya tren pernikahan anak dan angka perceraian. Daerah-daerah pinggiran seperti Kecamatan Praya Tengah di Kabupaten Lombok Tengah menjadi contoh wilayah dengan lonjakan signifikan pernikahan anak, yang bahkan mencapai angka 21.000 hingga 25.000 kasus pasca amandemen undang-undang. Meski terdapat peraturan daerah yang mengatur keterlibatan penghulu dan tokoh masyarakat dalam praktik pernikahan dini, implementasinya dinilai masih lemah. Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat juga terkendala anggaran yang terbatas.
Dalam hal kekerasan seksual di ponpes, Kemenag menyampaikan bahwa kasuskasus semacam ini kerap dianggap sebagai isu gosip atau aib yang harus ditutupi. Beberapa pondok bahkan secara terbuka menolak intervensi pihak luar dan menyatakan bahwa satuan pengawasan internal mereka sudah cukup. Namun, Kemenag mengakui bahwa tanpa pengawasan independen dan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh korban, mekanisme internal ini berisiko menjadi alat pembungkaman dan justru melanggengkan kekerasan.
Kemenag juga menyoroti belum adanya standar nasional yang mengatur syarat etik, kompetensi, dan mekanisme pengawasan terhadap pendiri dan pengelola pondok pesantren seperti kiai atau tuan guru. Banyak pesantren yang membuat aturan sendiri yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan regulasi pemerintah. Hal ini memperkuat urgensi penyusunan standar etik nasional untuk pemimpin lembaga pendidikan berbasis agama, serta mekanisme seleksi dan evaluasi yang ketat.
Dalam penjelasan mereka, Kemenag NTB juga mengungkap bahwa penolakan terhadap penutupan pesantren bermasalah kadang-kadang merupakan hasil kesepakatan dengan wali santri dan pihak pemerintah daerah, dengan alasan menjaga kelangsungan ujian dan proses belajar santri. Situasi ini memperlihatkan dilema kebijakan antara pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, yang masih belum terpecahkan dengan baik.
Kemenag NTB menyatakan ketertarikannya untuk mendorong penelitian kolaboratif mengenai pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat peran Kemenag dalam membangun sistem pencegahan kekerasan yang lebih terukur dan akuntabel, dengan melibatkan lintas sektor, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga masyarakat sipil.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat inisiatif konkret dari Kemenag NTB untuk membangun sistem pelaporan atau layanan pengaduan kekerasan seksual di pesantren yang dapat diakses secara aman oleh para santri, khususnya anak perempuan. Belum ada juga instrumen pemantauan berbasis gender atau prosedur tetap yang mengatur tindakan preventif seperti kewajiban pemasangan CCTV di area strategis pesantren atau pemisahan ruang belajar dan tempat tinggal berdasarkan jenis kelamin.
BAB V: KONDISI DAN PERAN MASYARAKAT SIPIL
A. LBH APIK NTB
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang paling aktif menangani kasus kekerasan seksual di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam konteks kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', LBH APIK menjadi pihak penting yang memfasilitasi pengaduan korban dan mendorong advokasi kebijakan di tingkat daerah. Mereka mengakui bahwa viralnya kasus tersebut melalui media sosial bukan semata-mata untuk eksposur, melainkan strategi agar instansi seperti Kementerian Agama tidak bisa lagi mengabaikan atau melepas tanggung jawab.
LBH APIK NTB secara konsisten mendorong penerapan mekanisme SPPT-PKKTP yang berbasis pada Undang-Undang TPKS. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama formal dengan institusi lain, termasuk melalui nota kesepahaman, jika terdapat arahan dari Mahkamah Agung. Selama ini, pendekatan informal telah dilakukan sejak 2023 untuk membuka ruang koordinasi dengan Polda, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri, yang semuanya menyatakan kesediaan untuk mendukung kerja bersama.
Namun demikian, tantangan signifikan juga hadir dari sisi implementasi layanan negara. LBH APIK mencatat bahwa UPTD PPA kerap tidak menindaklanjuti pengaduan hingga tuntas. Banyak kasus yang dianggap selesai dalam waktu 14 hari tanpa melalui proses hukum yang menyeluruh. Selain itu, minimnya jumlah SDM menjadi persoalan serius; di banyak kabupaten hanya tersedia satu orang petugas UPTD, yang tidak didukung dengan pelatihan atau jaminan kerja yang memadai. Ironisnya, petugas yang sudah terlatih justru sering dipindah ke posisi lain.
LBH APIK NTB juga menunjukkan bahwa hambatan budaya dan struktural masih sangat kuat. Kasus kekerasan seksual oleh guru ngaji, misalnya, sering kali diabaikan karena masyarakat tidak percaya bahwa sosok ustadz atau tokoh agama bisa melakukan kekerasan seksual. Bahkan, korban dihakimi oleh masyarakat atau tidak mendapatkan ruang aman untuk melapor.
Dalam salah satu kasus, sebelum viralnya film dokumenter Walid, sudah ada 41 laporan kasus kekerasan seksual oleh satu orang pelaku di Lombok Timur, namun tidak pernah diproses karena pelaku meninggal sebelum ada putusan inkrah.
Pasca-viral, ada perubahan signifikan. Masyarakat mulai menyadari bahwa hukum bisa melindungi korban, dan banyak korban mulai berani bicara. LBH APIK aktif membuka posko pengaduan, membentuk jaringan paralegal desa, menyusun SOP pengaduan dan alur layanan, serta memperkenalkan berbagai bentuk layanan negara kepada korban. Mereka juga menyuarakan perlunya posko pengaduan di lembaga pendidikan keagamaan.
Kritik keras juga ditujukan kepada Kementerian Agama yang dinilai sering mengambil posisi lepas tangan. Satgas TPKS di pesantren-pesantren yang dijanjikan dalam kebijakan nasional tidak pernah benar-benar direalisasikan. Bahkan, tidak ada satu pun pondok pesantren yang dicabut izinnya meskipun terbukti terjadi kekerasan seksual di dalamnya.
Kondisi di kampus juga mencerminkan persoalan serupa. Kasus di UIN Mataram yang dikenal dengan Uinker, menunjukkan banyaknya korban yang dipaksa diam karena kampus lebih mementingkan nama baik. Sementara itu, di Universitas Muhammadiyah, dua mahasiswa sempat bersuara tentang dosen yang melakukan pelecehan, namun tidak ada sistem atau wadah pengaduan yang dapat menjamin perlindungan mereka.
LBH APIK NTB menjadi satu-satunya anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di NTB. Di tengah kultur CSO yang cenderung berbasis proyek dan enggan bergabung dalam kerja kolektif advokasi, LBH APIK terus memainkan peran strategis sebagai pelindung hak korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan pemberdayaan hukum.
B. Dinamika Peran Masyarakat Sipil dan Lembaga Keagamaan
Diskusi yang berlangsung antara Komnas Perempuan, masyarakat sipil, dan perwakilan lembaga keagamaan di NTB mencerminkan kesadaran kolektif yang mulai tumbuh terkait urgensi penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dan institusi berbasis agama. Berbagai pihak menyampaikan kekhawatiran, refleksi, dan inisiatif yang telah, sedang, maupun perlu dilakukan dalam menjawab krisis perlindungan bagi santri dan santriwati.
Meskipun tantangan yang masih kuat, dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual, hambatan utama justru datang dari dalam kelembagaan pesantren atau alumni pesantren atas nama menjaga nama baik dan kehormatan pesantren
C. Tantangan Sosial dan Budaya: Minimnya Kepercayaan dan Stigma terhadap Korban
Beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa sebelum kasus-kasus kekerasan seksual mencuat ke publik, termasuk melalui film dokumenter viral seperti "Walid", banyak korban yang memilih diam. Hal ini disebabkan kuatnya stigma, rasa takut, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum. Lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan komunitas agama, kerap menganggap pengungkapan kasus kekerasan seksual sebagai upaya mencoreng nama baik lembaga, bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Masyarakat desa, khususnya di wilayah seperti Lombok Timur, masih memandang kiai atau guru ngaji sebagai figur yang tak mungkin melakukan pelanggaran, sehingga sulit menerima kenyataan ketika tuduhan kekerasan muncul terhadap figur-figur tersebut.
Beberapa peserta diskusi juga menyampaikan bahwa praktik "penghakiman sosial" terhadap korban justru sering dilakukan oleh sesama perempuan, termasuk oleh petugas layanan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan transformatif yang tidak hanya memperkuat sistem, tetapi juga mengubah norma sosial yang menyalahkan korban.
D. Kurangnya Mekanisme Pengaduan dan Penanganan di Lingkungan Keagamaan
Diskusi juga mengungkap bahwa hampir tidak ada lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, yang memiliki pos pengaduan kekerasan seksual. Kalaupun ada, sifatnya sangat informal dan tidak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang berpihak pada korban.
Peserta menyampaikan perlunya setiap lembaga keagamaan, terutama pesantren, memiliki sistem layanan pengaduan yang dapat diakses dengan aman oleh santri, termasuk pos aduan internal yang terintegrasi dengan layanan rujukan. Beberapa perwakilan menyarankan agar sistem pengawasan seperti pemasangan CCTV di area strategis perlu diwajibkan, dengan tetap menghormati privasi dan menjaga perlindungan anak.
Diskusi juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual kerap terjadi saat santri baru masuk pondok menandakan perlunya sistem orientasi dan deteksi dini terhadap risiko kekerasan, termasuk upaya preventif dalam relasi senior-junior (kakak-adik asuh) di pondok.
E. Minimnya Akuntabilitas Lembaga Keagamaan
Salah satu isu krusial yang muncul adalah ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas dalam struktur lembaga keagamaan. Banyak pesantren, terutama yang besar dan berafiliasi dengan tokoh-tokoh penting (seperti Tuan Guru), memiliki otonomi sangat luas tanpa adanya sistem pengawasan eksternal yang efektif. Dalam beberapa kasus, meskipun terjadi kekerasan seksual, tidak ada penutupan atau penangguhan izin operasional karena dianggap akan mengganggu pendidikan santri atau ujian akhir.
Peserta juga mengangkat isu lemahnya standarisasi nasional terkait kompetensi dan etik bagi pendiri atau pengasuh pondok pesantren. Beberapa pondok bahkan menyusun aturan internal yang melebihi (atau justru bertentangan dengan) regulasi negara, tanpa kontrol dari otoritas seperti Kemenag. Padahal Kemenag sendiri, dalam forum ini, mengakui bahwa mereka hanya memberikan izin operasional dan tidak memiliki wewenang mencabut izin hal ini membuat proses intervensi terhadap pondok bermasalah menjadi lambat atau tidak dilakukan sama sekali.
F. Aspirasi untuk Kolaborasi dan Perubahan
Diskusi menyiratkan harapan agar ada push dari tingkat pusat untuk mendorong regulasi nasional yang lebih tegas terhadap akuntabilitas pesantren, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan perempuan. Selain itu, penting juga menciptakan sistem kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan lembaga keagamaan, aparat pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil saling mengisi dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.
Ditekankan pula perlunya pemisahan antara agenda perlindungan korban dan logika menjaga nama baik lembaga, karena keduanya kerap berbenturan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Tanpa keberanian untuk menempatkan korban sebagai pusat perhatian, upaya perlindungan akan terus terhambat oleh politik identitas, loyalitas institusional, dan kekuasaan simbolik tokoh agama.
G. Praktik Baik Pondok Pesantren di Bagu dalam Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Santri
Di tengah maraknya sorotan terhadap lemahnya sistem perlindungan di banyak lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren di Bagu menunjukkan upaya yang progresif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendidik bagi santri. Pendekatan komprehensif dalam aspek seleksi santri, pemondokan, pengasuhan, hingga kolaborasi dengan pemerintah menjadi kekuatan utama pesantren ini:
1. Seleksi Santri dan Tata Kelola Kepesertaan
Pondok ini menerapkan sistem seleksi santri secara ketat. Hanya calon santri dengan latar belakang keluarga yang jelas, asal-usul yang diketahui, dan track record yang baik yang dapat diterima. Selain itu, seluruh wali santri wajib terdaftar resmi dan datanya harus sesuai dengan Kartu Keluarga. Prosedur ini tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pengasuhan selama masa mondok.
2. Pemondokan, Pengasuhan, dan Pembatasan Aktivitas
Sistem pemondokan memisahkan secara ketat antara santri laki-laki dan perempuan, dengan kapasitas kamar maksimal 15 orang. Santri SMA tinggal di barak, sementara santri tingkat perguruan tinggi menempati kamar. Para pengasuh ditempatkan di setiap asrama dan ditempatkan di pos pengawasan di depan pintu asrama, untuk memastikan pemantauan langsung terhadap aktivitas santri.
Kegiatan harian santri dibatasi hingga pukul 23.00 WIB. Aktivitas yang berlangsung malam hari wajib dilakukan di tempat terbuka yang dilengkapi CCTV. Santri dilarang mengikuti kegiatan luar hingga malam hari, dan seluruh kompleks pondok wajib kosong sejak sore, sebelum waktu Maghrib. Penggunaan ponsel pun diatur secara ketat, hanya diperbolehkan bagi santri tingkat kuliah.
3. Partisipasi Komunitas dan Penguatan Lingkungan Aman
Masyarakat sekitar secara aktif dilibatkan dalam proses pengawasan, mengingat lokasi pondok masih berada dalam lingkungan masyarakat umum. Pondok ini juga membentuk sekretariat internal yang menangani permasalahan internal santri secara khusus. Pendekatan ini menunjukkan penguatan nilai transparansi dan akuntabilitas internal dalam lembaga pendidikan keagamaan.
4. Upaya Kesehatan Reproduksi dan Sertifikasi Pesantren Sehat
Pondok ini telah dinobatkan sebagai "Pesantren Sehat" oleh Kementerian Kesehatan. Mereka memiliki fasilitas klinik dan Unit Kesehatan Santri (UKS). Meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak masuk dalam kurikulum utama, pesantren ini melaksanakannya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Santri perempuan mendapatkan edukasi mengenai menstruasi dan suplementasi zat besi dari Kemenkes.
Salah satu inovasi penting adalah pembentukan program Kader Jari Sadari (Siswa Sadar Gizi dan Nutrisi), yang telah berjalan sejak 2023. Sebanyak 20 kader aktif di tahun 2025 secara rutin memberikan edukasi kepada teman-temannya, termasuk mengenai pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi. Hal ini menjadi bentuk nyata dari pendidikan teman sebaya dan pendekatan peer support yang sangat relevan dalam konteks pesantren.
5. Nilai Keteladanan dan Peran Ustadz/Ustadzah
Pimpinan pondok menekankan pentingnya peran ustadz dan ustadzah dalam menjaga integritas lembaga. Mereka diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Penanaman nilai ini dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif secara spiritual, moral, dan emosional.
6. Kolaborasi Pemerintah dan Tantangan
Pondok pesantren ini terbuka terhadap kolaborasi dengan pemerintah, terutama dalam edukasi mengenai pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang diakui oleh pengelola pondok, yaitu belum tersedianya media informasi (seperti poster atau infografis) terkait kekerasan dan perlindungan anak di ruang kelas atau fasilitas pondok. Ini menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk penguatan literasi perlindungan anak secara visual dan preventif.
BAB VI: KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN
Penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren, tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kerangka hukum ini memberikan dasar legal sekaligus arah kebijakan bagi negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.
Lebih dari sekadar aturan, kerangka ini merepresentasikan komitmen negara untuk menjamin hak atas rasa aman, perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dan akses terhadap keadilan bagi korban. Hal ini menjadi penting, mengingat relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki yang kuat, dan kelembagaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap korban, terutama dalam konteks lembaga keagamaan yang bersifat tertutup.
Dalam konteks ini, Komnas Perempuan merujuk pada sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional sebagai landasan normatif untuk mendorong reformasi sistemik, perbaikan tata kelola lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan layanan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Penjabaran berikut merangkum kerangka hukum yang relevan dengan isu kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara lebih luas.
A. Kerangka Hukum Nasional
Pemantauan ini merujuk landasan yuridis sebagai jaminan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan seksual
1. Bab X tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.12 Tahun2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS Jenis TPKS, hak korban, alat bukti, peran negara, dan mekanisme SPPT-PKKTP.
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus anak di lembaga pendidikan dan keagamaan.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Relevan bagi santri yang hidup dalam relasi pengasuhan di pondok.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jaminan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Hak atas pendidikan yang aman, adil, dan non-diskriminatif.
7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Kode etik pendidik dan tanggung jawab melindungi peserta didik.
B. Kerangka HAM Internasional
A. CEDAW (UU No. 7 Tahun 1984) – Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
B. CRC (Keppres No. 36 Tahun 1990) – Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan.
C. Beijing Platform for Action (1995) – Agenda global penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
D. SDGs (Goal 5 dan 16) – Kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BAB VII: ANALISIS TEMUAN
Dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren di NTB, Komnas Perempuan menemukan sejumlah persoalan struktural, budaya, dan kelembagaan yang saling terkait dan memperkuat siklus ketidakadilan terhadap korban. Temuan-temuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperlihatkan pola sistemik yang mencerminkan lemahnya mekanisme perlindungan, minimnya akuntabilitas lembaga, serta belum optimalnya peran negara dan masyarakat sipil dalam menjamin hak atas keadilan dan pemulihan bagi para penyintas.
Analisis ini dibangun dari gabungan hasil pemantauan lapangan, notulensi pertemuan dengan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, serta kesaksian langsung dari korban dan pendamping. Seluruh temuan kemudian diuraikan sebagai bagian dari upaya memahami hambatan yang terjadi baik di hulu (kebijakan dan regulasi), maupun di hilir (praktik pelayanan dan penegakan hukum), serta dinamika sosial dan budaya yang turut mempengaruhi proses pemulihan korban. Pemaparan berikut merangkum titik-titik krusial yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi advokasi, reformasi kelembagaan, serta perbaikan layanan dan sistem perlindungan ke depan.
A. Kuatnya Relasi Kuasa Spiritual Membungkam Korban Bersuara dan Penegakan Hukum
Dalam konteks pondok pesantren, relasi kuasa antara santri dan tokoh agama seperti kiai atau ustadz sangat kuat dan sarat dimensi spiritual. Tokoh-tokoh ini bukan hanya diposisikan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur otoritatif dalam dimensi moral, rohani, bahkan sosial-politik. Otoritas mereka sering kali dianggap sakral dan tidak terbantahkan, yang menjadikan mereka nyaris kebal terhadap kontrol sosial maupun hukum.
Sebagian besar korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren berada dalam posisi subordinat, tidak hanya secara usia dan status, tetapi juga secara teologis dan emosional. Situasi ini membuat korban mengalami kesulitan luar biasa untuk menyampaikan laporan atau pengaduan, karena didera rasa bersalah, ketakutan akan dosa, atau ancaman ekskomunikasi dari lingkungan pondok dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan dari keluarganya sendiri agar tidak melaporkan kejadian, karena khawatir akan mencoreng nama baik keluarga atau membuat malu komunitas.
"Kalau bukan karena didorong terus, korban tidak akan berani melapor. Mereka takut. Karena yang melakukan kiai, panutan. Masyarakat pun tidak percaya, apalagi kalau belum viral."— Ujar salah satu pendamping korban dalam diskusi masyarakat sipil, Mei 2025.
Banyak pondok pesantren cenderung menolak keterlibatan pihak luar dalam menangani kasus kekerasan, menganggap masalah tersebut sebagai "urusan internal". Beberapa di antaranya menyatakan telah memiliki Satgas sendiri, namun realitanya tidak ada sistem pelaporan yang akuntabel, serta tidak ada dokumentasi atau transparansi prosedur. Sikap defensif ini memperkuat dugaan bahwa mekanisme internal digunakan lebih untuk meredam publikasi ketimbang menjamin keadilan bagi korban. Selain itu, tidak sedikit masyarakat dan tokoh agama yang menyangkal kemungkinan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari kalangan kiai atau ustadz, sebagaimana dicatat dalam pernyataan masyarakat:
"Kami susah percaya, masa ada guru ngaji bisa melakukan itu? Kalau bisa terjadi di pondok, artinya kita semua gagal jaga moral."—Pernyataan tokoh masyarakat dalam diskusi publik di Lombok Timur, 2025
Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dihadapkan pada tantangan besar yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sangat kental dengan hambatan kultural, spiritual, dan struktural. Kompleksitas ini menciptakan ruang abu-abu yang mempersulit korban untuk mengakses keadilan dan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungannya secara efektif. Salah satu akar persoalan terletak pada struktur otoritas yang sangat hierarkis dan berbasis pada nilai-nilai patrilineal-spiritual.
Dalam tradisi pesantren, posisi seorang kiai atau ustadz tidak hanya dipandang sebagai pendidik, tetapi juga sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan spiritual tertinggi. Doktrin kepatuhan mutlak terhadap guru dan kepercayaan bahwa keberkahan pendidikan datang dari ketaatan terhadap kiai membuat relasi kuasa menjadi sangat timpang. Ketika pelaku kekerasan adalah figur sentral di pesantren, korban berada dalam posisi yang nyaris mustahil untuk melapor tanpa menghadapi tekanan sosial maupun spiritual. Kekuasaan ini sangat rentan disalahgunakan, dan sering kali justru dibungkus dengan narasi keagamaan yang menyesatkan.
Minimnya akses untuk korban merasa aman, dan memberikan situasi kekerasan yang dialaminya menjadi tantangan terbesar korban menemukan siapa yang dapat dipercaya dan kepada siapa korban harus percaya. Korban yang mencoba melapor kerap menghadapi pembungkaman kolektif. Alih-alih didengarkan, mereka kerap disalahkan, dianggap menodai nama baik pesantren, atau justru dinilai sebagai pihak yang menggoda atau memfitnah tokoh agama. Dalam kondisi seperti ini, keberanian korban untuk bersuara sering kali dihancurkan oleh stigma dan pengucilan. Lebih jauh, pembungkaman ini tidak hanya datang dari internal lembaga, tetapi juga dari masyarakat sekitar yang menjunjung tinggi reputasi kultural pesantren di komunitas mereka.
Ketiadaan mekanisme pengawasan internal yang akuntabel dan lemahnya supervisi eksternal memperburuk situasi. Banyak pesantren tidak memiliki sistem pengaduan yang terbuka, tidak ada unit layanan perlindungan, apalagi pelatihan bagi tenaga pendidik tentang pencegahan kekerasan seksual. Sementara itu, Kementerian Agama sebagai institusi yang memberikan izin operasional pesantren, belum memiliki mekanisme evaluasi pasca izin diberikan untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap santri. Hal ini membuat banyak kasus kekerasan tidak tercatat, tidak ditangani, atau bahkan diselesaikan secara internal tanpa proses hukum.
Pada saat yang sama, aparat penegak hukum dan pendamping korban sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dinamika kekerasan berbasis spiritual dan berbasis gender. Penanganan perkara masih banyak yang bergantung pada alat bukti konvensional, tanpa memahami konteks keterlambatan pelaporan akibat tekanan psikologis dan sosial. Minimnya pendekatan berbasis trauma menyebabkan proses hukum justru memperparah penderitaan korban.
Keseluruhan situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih transformatif, yang bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada reformasi sistem dan perubahan budaya. Relasi kuasa yang timpang harus diurai melalui edukasi dan pemberdayaan.
Sistem pengawasan harus dibangun dengan memastikan partisipasi korban dan masyarakat sipil. Negara harus lebih aktif dan hadir untuk memastikan bahwa ruang pendidikan berbasis agama tidak menjadi tempat yang kebal dari hukum dan luput dari keadilan.
B. Tidak Ada Mekanisme Evaluasi Izin Pesantren oleh Kemenag Pasca Kasus
Kementerian Agama (Kemenag) selama ini berperan sebagai lembaga yang memberikan izin operasional kepada pondok pesantren di seluruh Indonesia. Namun, berdasarkan temuan dan hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di NTB, diketahui bahwa kewenangan ini belum disertai dengan mekanisme evaluasi menyeluruh yang dilakukan secara berkala, terutama pasca terjadinya kasus kekerasan seksual.
Dalam konteks kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, tidak terdapat proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan terhadap sistem pendidikan, sistem pengawasan internal, maupun lingkungan sosial pesantren oleh Kemenag. Meskipun kasus kekerasan telah terjadi dan mencuat ke publik, izin operasional pesantren tersebut tetap berjalan tanpa ada pembekuan, peninjauan ulang, atau audit kelembagaan. Tidak ada pula laporan resmi yang menunjukkan bahwa Kemenag melakukan langkah afirmatif untuk memastikan bahwa pesantren telah melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah kekerasan serupa terulang.
Jaringan alumni serta jaringan antara pesantren karena keterkaitan hubungan guru dan rujukan keilmuwan justru bukan menjadi wadah untuk dapat memberikan masukan dan pencegahan pada kekerasan seksual yang justru memperburuk citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjaga nilai-nilai moral keagamaan. Namun justru dijadikan sistem dukungan bahwa kelembagaan pesantren sedang menghadapi serangan sistemik untuk memperburuk citra pesantren. Ketiadaan mekanisme evaluasi ini menjadi celah serius dalam sistem perlindungan terhadap santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip keselamatan anak dan non-diskriminasi, sebagaimana mandat dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Namun tanpa evaluasi yang menyeluruh dan berkala, praktik yang membahayakan keselamatan santri dapat terus terjadi tanpa koreksi atau pembinaan dari negara.
Selain itu, absennya sistem evaluasi juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas internal pesantren. Beberapa pesantren bahkan menolak intervensi atau pemantauan dari pihak luar dengan dalih otonomi keagamaan. Dalam praktiknya, kondisi ini memperkuat budaya impunitas dan membatasi korban untuk mengakses keadilan. Lembaga seperti Satgas PPKS berbasis pesantren yang seharusnya bisa menjadi solusi, justru tidak diaktifkan karena tidak ada tekanan regulatif dari Kemenag.
Oleh karena itu, penting bagi Kemenag untuk tidak hanya menjadi institusi pemberi izin, tetapi juga menjalankan peran pengawasan aktif dan korektif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi: langkah pencegahan yang dilakukan secara komprehensif termasuk penyusunan standar minimum perlindungan santri dari kekerasan; penerapan audit berkala bagi lembaga yang pernah memiliki catatan kekerasan; dan pembekuan atau pencabutan izin terhadap lembaga yang tidak melakukan perbaikan. Kemenag juga perlu bekerja sama secara erat dengan lembaga lain seperti KPAI, Komnas Perempuan, serta organisasi masyarakat sipil untuk membangun sistem pengawasan lintas sektor yang berbasis pada prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.
Ketiadaan mekanisme evaluasi izin operasional pasca-kejadian, kasus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan institusional dari Kementerian Agama terhadap lembaga pendidikan keagamaan, terutama pesantren. Hal ini tidak hanya menandai kekosongan tanggung jawab pasca kejadian, tetapi juga menempatkan korban dalam situasi berisiko berulang. Beberapa poin yang penting untuk digarisbawahi:
1. Peran Kementerian Agama bukan hanya terbatas pada Administrasi, tetapi juga untuk Substansi Perlindungan
Selama ini, Kemenag lebih berfungsi sebagai lembaga administratif yang mengeluarkan izin pendirian dan mencatat keberadaan pesantren. Namun, tidak terdapat kebijakan aktif yang memuat kewajiban evaluatif—baik secara rutin maupun insidentil terhadap kualitas pengasuhan, keamanan peserta didik, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga tersebut. Situasi ini menciptakan gap regulatif antara pemberian izin dan perlindungan substantif terhadap santri.
2. Pentingnya Prosedur "Red Flag" atau Sanksi Administratif terhadap Pesantren Bermasalah
Meskipun beberapa pesantren telah dilaporkan melakukan pembiaran atau bahkan penutupan kasus kekerasan seksual, hingga kini belum ditemukan contoh konkret adanya pembekuan sementara, peringatan administratif, atau pencabutan izin operasional sebagai bentuk akuntabilitas. Ini memperkuat budaya impunitas kelembagaan, di mana lembaga dapat tetap beroperasi meski tidak memenuhi standar perlindungan anak dan perempuan.
3. Mendesaknya Pelaksanaan Instrumen Evaluasi yang Berbasis HAM dan Gender
Kemenag penting memiliki instrumen evaluasi yang spesifik untuk mengukur sensitivitas lembaga terhadap isu kekerasan seksual, kesetaraan gender, atau perlindungan hak anak. Padahal, dalam konteks lembaga pendidikan, instrumen seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesantren tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga menjadi ruang aman dan bermartabat bagi peserta didik. Absennya indikator-indikator ini membuat proses pengawasan menjadi sekadar formalitas, bukan pencegahan yang berperspektif korban.
4. Ketiadaan Mekanisme Keterlibatan Korban dan Masyarakat dalam Evaluasi
Saat terjadi kasus kekerasan, tidak ada mekanisme evaluatif yang melibatkan suara korban, masyarakat sipil, atau pemangku kepentingan lain dalam proses pembenahan kelembagaan pesantren. Evaluasi, jika dilakukan, hanya terbatas pada aktor internal atau tokoh agama tertentu yang seringkali memiliki konflik kepentingan. Ketiadaan prinsip transparansi dan partisipasi ini memperlemah kontrol sosial dan menjauhkan keadilan restoratif.
5. Risiko Sistemik pada Kebijakan Nasional
Jika dibiarkan, ketiadaan mekanisme evaluatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan dapat menciptakan preseden buruk di tingkat nasional. Pesantren-pesantren lain bisa merasa tidak berkewajiban melakukan pembenahan bahkan setelah terbukti terjadi kekerasan, karena tidak ada insentif maupun konsekuensi regulatif dari negara. Ini juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan berbasis agama.
C. Minimnya SDM UPTD PPA dan Perpindahan Tanpa Regenerasi
Salah satu tantangan signifikan dalam respons layanan terhadap kekerasan berbasis gender di NTB adalah minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Banyak UPTD di NTB hanya memiliki satu staf ASN tetap, sementara staf pendamping atau petugas layanan lainnya bersifat kontrak dan bergantung pada proyek jangka pendek. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan layanan, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendampingan jangka panjang dan konsistensi dalam pendekatan berbasis korban.
Situasi ini diperparah dengan praktik mutasi atau perpindahan petugas yang sudah berkapasitas tanpa adanya sistem regenerasi yang terencana. Beberapa wilayah seperti Lombok Timur menjadi contoh bagaimana keberadaan petugas perempuan tidak selalu menjamin perspektif korban terimplementasi, terutama ketika tidak dibarengi pelatihan sensitif gender dan dukungan kelembagaan yang kuat. Bahkan, menurut informasi dari mitra masyarakat sipil, beberapa petugas UPTD yang memiliki kapasitas mumpuni justru dipindahkan ke posisi lain tanpa alasan yang jelas, menyisakan kekosongan keahlian di bidang kekerasan seksual dan perlindungan anak.
Minimnya SDM ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan psikologis dan hukum bagi korban. Dalam praktiknya, proses konseling atau pendampingan hanya dapat dilakukan secara terbatas, dengan beban kerja tinggi yang tidak seimbang. Pendampingan kasus juga menjadi tidak optimal ketika petugas harus merangkap fungsi administratif sekaligus operasional, apalagi ketika kasus tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum.
Dalam konteks ini, perlu ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa UPTD PPA tidak hanya bertahan sebagai struktur formal, tetapi juga ditopang oleh sumber daya manusia yang mencukupi, pelatihan berkelanjutan, dan sistem regenerasi yang berkelanjutan.
D. SPPT-PKKTP Stagnan Karena Kendala MoU Antar Lembaga Yudikatif
Dalam konteks pelaksanaan kebijakan SPPT-PKKTP di Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu tantangan signifikan yang mencuat adalah stagnasi implementasi akibat belum terwujudnya Nota Kesepahaman (MoU) antar lembaga yudikatif di tingkat daerah, khususnya antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Padahal, ketiga lembaga tersebut merupakan aktor kunci dalam rantai pemrosesan perkara kekerasan seksual berbasis UU TPKS, sehingga koordinasi di antara mereka menjadi syarat mutlak agar korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dan proses hukum berjalan secara terpadu.
Meskipun inisiatif awal telah dilakukan oleh LBH APIK NTB sejak tahun 2023 untuk mendorong penyusunan SPPT-PKKTP, dinamika internal lembaga yudikatif, termasuk kekhawatiran pada aspek kewenangan, otonomi institusi, serta belum adanya arahan dari Mahkamah Agung, telah menjadi hambatan utama. Bahkan ketika Polda, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri di beberapa wilayah sudah menyatakan kesediaannya, proses pengesahan dokumen MoU tidak dapat berjalan karena menunggu restu dari pusat, terutama di tubuh lembaga kehakiman. Hal ini mencerminkan kuatnya struktur birokrasi vertikal yang tidak memberikan ruang fleksibilitas bagi inisiatif daerah untuk berinovasi dalam mempercepat layanan perlindungan korban.
Akibat dari mandeknya MoU tersebut, pelaksanaan SPPT-PKKTP di NTB hanya berjalan setengah jalan. Misalnya, pelaporan oleh korban atau pelapor pendamping (termasuk UPTD PPA) tidak selalu direspons oleh seluruh lembaga dalam ekosistem penegakan hukum secara simultan. Proses hukum acap kali berjalan secara sektoral, tanpa adanya integrasi sistemik yang memungkinkan pertukaran data, perlindungan berlapis bagi korban, atau pemantauan bersama kasus.
Stagnasi ini diperparah oleh fakta bahwa belum seluruh daerah memiliki kapasitas lembaga layanan atau aparat hukum yang memahami perspektif gender dan trauma, sehingga ketiadaan platform koordinasi formal seperti SPPT-PKKTP membuat penanganan kekerasan seksual sangat bergantung pada inisiatif individu atau relasi informal antarlembaga. Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya impunitas terhadap pelaku, dan memperbesar risiko reviktimisasi korban dalam proses hukum.
Pembenahan terhadap aspek kelembagaan dan politik hukum di level nasional menjadi penting, agar daerah memiliki legitimasi yang cukup untuk menyusun dan menjalankan SPPT- PKKTP. Selain itu, perlu penguatan advokasi agar Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga teknis terkait memberikan kerangka panduan yang jelas dan mandat eksplisit bagi struktur kehakiman daerah dalam menginisiasi dan terlibat aktif dalam skema perlindungan korban kekerasan seksual.
E. Perkawinan Anak Didorong Budaya "Merariq", Tekanan Ekonomi, dan Kurangnya Edukasi Reproduksi
Fenomena perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah, tidak bisa dilepaskan dari akar budaya lokal seperti tradisi merariq yang merupakan suatu praktik membawa lari calon mempelai perempuan yang kemudian menjadi awal pernikahan. Dalam konteks ini, budaya lokal kerap menjadi pembenaran atas tindakan yang secara hukum tergolong sebagai perkawinan anak, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya pencegahan yang berbasis hak anak dan kesetaraan gender.
Meskipun telah ada regulasi, seperti perda yang memberi sanksi terhadap penghulu atau kader yang terlibat dalam praktik pernikahan dini, implementasinya belum maksimal. Banyak kasus tidak terpantau karena berlangsung di luar prosedur resmi. Angka perkawinan anak yang dilaporkan meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 20.000 kasus, seiring perubahan usia minimal perkawinan dalam regulasi nasional yang mendorong pasangan untuk menikah diam-diam sebelum usia yang dipersyaratkan.
Tekanan ekonomi juga berkontribusi kuat terhadap tingginya angka perkawinan anak. Banyak keluarga yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang sudah menstruasi dianggap siap untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial mereka.
Minimnya edukasi kesehatan reproduksi di sekolah maupun di lingkungan pesantren memperparah kondisi ini. Beberapa pesantren sudah memulai inisiatif positif melalui program seperti Kader Jari Sadari (Jaringan Siswa Sadar Gizi dan Nutrisi), namun cakupannya masih terbatas dan belum menjadi kebijakan sistemik. Masih banyak anak dan keluarga yang tidak memahami risiko medis, psikologis, dan sosial dari perkawinan usia dini, terutama terkait kehamilan remaja, kematian ibu muda, putus sekolah, dan siklus kemiskinan antar generasi.
Upaya pencegahan pun sering kali tidak bersifat lintas sektor. Dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, DP3A, dan Kemenag belum memiliki SOP terpadu untuk merespons kasus secara kolektif. Ketiadaan pendekatan intersektoral menghambat deteksi dini dan intervensi efektif, terutama di daerah pinggiran yang jauh dari jangkauan layanan UPTD PPA.
Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah dan mengenali pernikahan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, dalam praktik di wilayah Lombok khususnya di kalangan masyarakat Suku Sasak fenomena pernikahan anak masih berlangsung secara luas dan seringkali dilegitimasi melalui budaya lokal seperti tradisi Merariq atau kawin lari. Studi menunjukkan bahwa budaya Merariq, dalam bentuknya yang disebut "merariq kodeq" (yakni membawa lari calon pengantin perempuan yang belum dewasa), masih eksis dan berkontribusi kuat terhadap tingginya angka pernikahan anak.
Secara hukum, hal ini memunculkan konflik serius antara norma adat budaya dan regulasi negara. Pasal 10 dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa perkawinan anak dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual dan dapat dipidana. Sementara itu, regulasi perlindungan anak juga mengamanatkan bahwa orang tua dan lembaga berkewajiban mencegah perkawinan anak. Namun budaya Merariq dan praktik sosial yang kuat menghambat penegakan hukum ini, karena pernikahan anak sering terjadi melalui jalur adat yang tidak tercatat secara resmi, atau diproses di luar sistem administrasi negara sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mendeteksi dan menindaklanjuti
Budaya Merariq tidak hanya masalah adat semata, tetapi terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat Sasak yang lebih luas. Dalam kajian sosiologis ditemukan bahwa perempuan dalam tradisi tersebut sering diposisikan secara subordinat: keputusan untuk menikah atau dibawa lari sering bukan pilihan mereka sendiri, melainkan keputusan keluarga atau lelaki yang membawa mereka. Praktik Merariq kodeq kemudian menjadi jalan pintas untuk menikah meskipun usia belum layak, dengan dalih adat, kehormatan keluarga, atau "dibenarkan"karena sudah terjadi lari atau dibawa ke rumah lelaki. Dalam kasus viral di Lombok Tengah misalnya, saat seorang perempuan berumur 15 tahun dibawa lakilaki 17 tahun ke Sumbawa selama dua hari sebelum akhirnya menikah, kepala dusun menyatakan bahwa upaya pelarangan sudah dilakukan, tetapi "tradisi tetap kuat".
Tekanan ekonomi memperkuat kondisi ini: keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sering melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk beban ekonomi atau menjaga kehormatan jika terjadi Merariq. Hal ini membuat norma hukum yang mengatur usia minimal kawin kalah kuat dibanding norma sosial lokal. Karena pernikahan anak sering terjadi secara adat dan tidak tercatat secara resmi, maka korban dan pihak terkait kehilangan akses ke perlindungan hukum dan hak administratif seperti pencatatan sipil, akses pendidikan lanjut, layanan kesehatan reproduksi, dan pemulihan trauma. Ditambah lagi, apabila terjadi pelanggaran, mekanisme administratif atau pidana sulit diterapkan karena proses sudah berlangsung di luar pengawasan resmi
Selanjutnya, orientasi budaya yang memandang bahwa perempuan yang telah "dibawa" harus dinikahi agar kehormatan keluarga tidak tercoreng menciptakan kondisi di mana korban tidak diberi ruang untuk memilih atau menyuarakan haknya. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak melalui Merariq lebih berisiko putus sekolah, mengalami kemiskinan generasi, serta kehilangan kemandirian ekonomi dan sosial. Dari segi sistem, regulasi tentang batas usia kawin, perlindungan anak dan pernikahan anak memang ada, tetapi implementasi dan pengawasan di tingkat lokal lemah. Meskipun Provinsi NTB telah mencanangkan Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAQ) sejak 2015 dan mengeluarkan Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak, namun laporan menunjukkan bahwa praktik masih berlangsung dan angka pernikahan anak bahkan meningkat selama pandemi.
Implikasi ini adalah bahwa hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender seringkali tidak dipenuhi. Dari perspektif hak asasi perempuan, praktik ini secara jelas menempatkan anak perempuan dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi sistemik.
BAB VIII: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Pemantauan Komnas Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren NW Nabi Nubu', mengungkap bahwa kekerasan seksual terhadap santri perempuan terjadi dalam pola yang sistematis dan berlangsung dalam waktu yang lama, dengan pelaku memanfaatkan posisi kuasa spiritual yang tidak terkontrol. Relasi kuasa ini membuat korban tidak hanya kesulitan untuk melawan, tetapi juga mengalami trauma berlapis akibat pembungkaman, reviktimisasi, dan tidak adanya sistem pelaporan atau pengaduan internal yang berpihak pada korban.
Situasi ini diperparah dengan lemahnya peran pengawasan negara, baik melalui Kementerian Agama yang belum memiliki mekanisme evaluasi izin operasional pasca terjadinya kasus, maupun dari pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala struktural dan SDM dalam membangun sistem perlindungan dan layanan pemulihan. Peleburan UPTD PPA ke dalam Dinas Sosial tanpa jaminan fungsi khusus juga memperbesar risiko melemahnya layanan berbasis gender.
Di sisi lain, implementasi kebijakan nasional seperti SPPT-PKKTP di NTB masih terhambat akibat belum adanya MoU antar-lembaga yudikatif, menunjukkan stagnasi koordinasi dan minimnya dukungan struktural bagi kerja terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal, pendekatan lintas sektor dan berbasis korban sangat dibutuhkan untuk menangani kompleksitas kasus seperti yang terjadi di pesantren.
Lebih luas, pemantauan ini juga menemukan bahwa angka perkawinan anak di NTB masih sangat tinggi, diperparah oleh praktik budaya "merariq kodeq", tekanan ekonomi, serta kurangnya edukasi reproduksi. Tradisi ini melegitimasi praktik kawin paksa atau kawin lari terhadap anak perempuan, yang secara hukum tergolong sebagai bentuk kekerasan seksual, tetapi belum ditangani secara tegas karena lemahnya penegakan hukum berbasis HAM dan gender.
Peran masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam isu ini masih sangat beragam. Di satu sisi, terdapat lembaga seperti LBH APIK NTB yang secara aktif melakukan pendampingan dan advokasi korban, namun secara keseluruhan kerja masyarakat sipil di NTB masih terfragmentasi dan belum memiliki sinergi jangka panjang yang kuat. Sementara itu, banyak lembaga pendidikan keagamaan belum memiliki sistem pengaduan, pengawasan, atau SOP yang memadai untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Dari sisi praktik baik, pemantauan menemukan model pengelolaan pesantren yang progresif, seperti di Pesantren Bagu, yang menerapkan pemisahan ruang yang ketat, pembatasan aktivitas malam, kehadiran pengasuh aktif, keterlibatan komunitas, serta program kader kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin, jika ada kemauan institusional dan dukungan dari pemerintah.
Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan bukan hanya persoalan individu atau moralitas semata, tetapi merupakan cerminan dari kegagalan sistem perlindungan negara dan lemahnya kontrol terhadap lembaga berbasis otoritas spiritual. Untuk itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pesantren, penguatan pengawasan lintas sektor, serta pendekatan hukum dan sosial yang berperspektif hak asasi manusia dan keadilan gender. Negara wajib hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan yang bermartabat dan tidak seorang pun terjebak dalam sistem yang menormalisasi kekerasan atas nama agama.
B. Rekomendasi
1. Kementerian Agama
a. Menyusun mekanisme evaluasi berkala atas izin operasional pesantren, terutama pasca terjadinya kasus kekerasan seksual.
b. Membentuk dan memastikan berfungsinya Satgas TPKS di lingkungan pesantren sesuai mandat UU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021 (untuk kampus).
c. Mewajibkan setiap pesantren memiliki standar minimal layanan pengaduan kekerasan, sistem pemantauan, dan mekanisme perlindungan korban.
d. Meninjau ulang peran Kemenag Daerah untuk memiliki otoritas lebih dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama.
2. Pemerintah Provinsi NTB
a. Menjamin keberlanjutan dan posisi strategis UPTD PPA sebagai unit layanan khusus, meskipun proses peleburan dengan Dinas Sosial berlangsung.
b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk layanan pemulihan pascakrisis, terutama di daerah dengan angka kekerasan seksual dan perkawinan anak yang tinggi.
c. Menguatkan fungsi koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus, khususnya antara Dinas PPPA, Dinsos, Disdikbud, dan Kemenag Daerah.
d. Menyiapkan pelatihan dan regenerasi SDM layanan agar tidak terjadi stagnasi layanan akibat rotasi ASN.
3. Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat
a. Kementerian PPA dan Kementerian Dalam Negeri: Memastikan bahwa proses peleburan UPTD PPA tidak menghilangkan mandat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
b. Kementerian Kesehatan: Mengembangkan kurikulum edukasi kesehatan reproduksi yang terintegrasi dalam lingkungan pesantren.
c. Bappenas: Menjadikan pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025-2029.
4. Lembaga Pendidikan Berbasis Keagamaan/Pondok Pesantren
a. Membangun sistem internal pengawasan dan penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk layanan pengaduan, unit perlindungan santri, dan pelatihan bagi pengasuh.
b. Memastikan pemisahan ruang tinggal, waktu, dan aktivitas santri berdasarkan gender untuk mencegah risiko kekerasan.
c. Menyediakan edukasi kesehatan reproduksi dan hak-hak santri secara inklusif.
5. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat)
a. Mengintegrasikan pendekatan berbasis korban dan trauma ke seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan; pastikan SOP kerja yang mengutamakan keselamatan, kerahasiaan, dan martabat korban.
b. Menyelenggarakan pelatihan reguler wajib tentang penanganan korban berbasis trauma, sensitivitas gender, dan anak bagi penyidik Polres/Polsek, penyidik Polda, jaksa, serta hakim; sertakan modul praktik wawancara korban, pengelolaan bukti elektronik, dan mitigasi reviktimisasi.
c. Meningkatkan pemahaman dan penerapan UU No. 12/2022 (UU TPKS) dan aturan turunannya di semua level APH, khususnya terkait jenis alat bukti alternatif, status keterangan korban sebagai bukti, dan prosedur penanganan bukti elektronik
d. Mendorong Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi untuk menginisiasi dan menandatangani MoU/SPPT-PKKTP di tingkat provinsi yang menyertakan komitmen khusus tentang pertukaran informasi, prosedur rujukan cepat, dan perlindungan saksi korban; percepatan MoU harus difasilitasi dengan arahan teknis dari pusat.
e. Mengembangkan mekanisme perlindungan saksi dan korban terpadu yang meliputi opsi pemindahan lokasi, program keamanan pribadi, akses pendampingan hukum dan psikososial selama proses penyidikan dan persidangan, serta mekanisme jaminan nonretaliasi terhadap pelapor.
f. Menyediakan mekanisme sidang yang ramah korban, misalnya ruang tunggu terpisah, pemeriksaan lewat video conferencing bila diperlukan, dan pembatasan media reporting yang dapat mengungkap identitas korban.
g. Memperkuat koordinasi antara APH dan layanan pendamping (UPTD PPA, LBH, CSO, layanan psikososial) sehingga korban mendapatkan akses layanan terpadu sejak pengaduan pertama kali diajukan.
h. Menetapkan pengukuran kinerja terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang memasukkan indikator waktu respons, kepuasan korban terhadap proses, tingkat reviktimisasi, dan jumlah kasus yang berlanjut hingga proses pengadilan.
i. Mendorong pembentukan jaksa penuntut khusus atau tim jaksa dengan kapasitas gender di Kejaksaan Tinggi untuk memastikan konsistensi penuntutan dan penyusunan berkas perkara yang sensitif korban.
Mengembangkan mekanisme review internal dan audit kasus yang melibatkan Komnas j. Perempuan atau lembaga independen untuk menilai kepatuhan APH terhadap standar penanganan korban dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
6. Organisasi Masyarakat Sipil
a. Memperkuat konsolidasi antar CSO dalam memperpanjang advokasi pasca krisis dan advokasi kebijakan jangka panjang.
b. Mengembangkan model pendampingan berbasis komunitas dan kader desa untuk menjangkau korban di wilayah terpencil.
c. Meningkatkan literasi hukum dan HAM bagi komunitas religius agar lebih siap menghadapi kasus kekerasan seksual berbasis kuasa spiritual.