Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan : Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba : Interseksi dan Penghukuman

120 halaman · 120 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 24 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR KOMNAS PEREMPUAN
  2. DAFTAR ISI
  3. DAFTAR GAMBAR
  4. DAFTAR DIAGRAM
  5. I.PENDAHULUAN
  6. A. Latar Belakang Masalah
  7. B. Maksud dan Tujuan
  8. C. Prinsip Pemantauan
  9. D. Ruang Lingkup
  10. E. Metodelogi Pemantauan
  11. F. Waktu dan Wilayah Pemantauan
  12. G. Keterbatasan Pemantauan
  13. H. Sistematika Penulisan
  14. II. KERANGKA NORMATIF: DRUG TRAFFICKING, MIGRASI DAN GENDER BASED VIOLENCE (GBV)
  15. A. Kerangka Instrumen Internasional:
  16. B. Kerangka Hukum Nasional
  17. 1. Undang-Undang Dasar 1945
  18. 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Narkotika
  19. 3. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
  20. UNSUR - UNSUR TPPO
  21. 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  22. 6. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  23. 7. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  24. 8. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM
  25. 9. Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
  26. 3 TEMUAN UMUM DAN KHUSUS
  27. III. TEMUAN UMUM DAN KHUSUS
  28. A. Temuan Umum : Informasi Dasar
  29. 1. Usia Narasumber
  30. 2. Pendidikan
  31. 3. Jumlah Beban Yang Ditanggung
  32. 4. Pekerjaan dan Profesi
  33. Diagram. III. A.4
  34. 5. Status Kewarganegaraan
  35. 6. Status Ekonomi
  36. 7. Status Pengguna Narkotika
  37. B. Temuan Khusus: Kekerasan Berbasis Gender pada Perempuan Korban Terpidana Berat Narkoba
  38. B.1. Menelusur Sejarah Kekerasan Pada Perempuan Terpidana Berat karena Narkoba.
  39. B.1. 1 Latar Belakang GBV PKTN
  40. B.2. Para Penyelamat Keluarga yang Dijadikan Korban: Kekerasan Berbasis Gender Dibalik Motif dan Konteks
  41. 1. Ingin lari dari suami penyiksa dengan resikokan diri terlibat dalam sindikat narkoba
  42. 3. Menopang krisis ekonomi keluarga karena suami bangkrut dan terjebak jeratan hutang
  43. 4. Melanjutkan hak pendidikan anak untuk biaya sekolah
  44. 5. Untuk rehabilitasi dari kecanduan Narkoba
  45. 6. Menggantikan dan Menyelamatkan Anak dari Incaran Pembunuhan Sindikat
  46. B.3. Migrasi, Trafficking dan Jaringan Sindikat Narkoba
  47. Diagram. III. B.4
  48. 6. Memanfaatkan sosial media dan iming-iming uang :
  49. B. 5. GBV dalam Sindikasi: Berbagai Kekerasan Hingga Ancaman Pembunuhan
  50. 6. Dikorbankan untuk ditangkap karena persaingan bisnis :
  51. B.6. Modus dan Strategi Melintasi Imigrasi
  52. 1. Menggunakan tubuh Perempuan dan organ-organnya untuk menyembunyikan narkoba saat melintasi imigrasi.
  53. 2. Harus Percaya diri dengan diberi obat-obatan atau harus bersih dari Narkoba.
  54. 4. Pengiriman, penitipan dan pengemasan barang yang menjebak dan mengecoh
  55. 5. Menggunakan identitas dan rekening Perempuan untuk transaksi narkoba ;
  56. 6. Dijadikan Pengalih perhatian dan dikorbankan untuk penyelundupan yang lebih besar
  57. 7. Dikuntit dan dipantau dengan GPS tracker
  58. IV. AKSES KEADILAN, PENGHUKUMAN DAN SURVIVAL
  59. A. Hak Atas Keadilan : Pengantar Normatif atas Fair Trial
  60. B. Isu Kekerasan Berbasis Gender dalam Seluruh Proses Hukum
  61. B. 1. Akses atas Peradilan yang Tidak Adil
  62. Diagram. IV. A
  63. I. Penghukuman yang Tidak Adil dan Proporsional
  64. C. Menjalani Hukuman : Temuan Atas Kondisi Lapas
  65. C.1 .Persoalan di Tahanan dan Lapas: Catatan Kebijakan
  66. C.2. Realitas di Lapas : Temuan Kondisi HAM Perempuan PKTN
  67. Diagram. IV. B2
  68. D. Strategi Bertahan
  69. D. Integrasi Sosial
  70. V. ANALISA PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PADA PEREMPUAN KORBANTERPIDANA NARKOBA
  71. A. Negara Lengah dan Salah Meletakkan Perempuan Korban sebagai Pelaku
  72. B. Pelanggaran atas Hak Fair Trial
  73. C. Pelanggaran Atas Pencegahan Penyiksaan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat
  74. D. Penghukuman: Pelanggaran atas Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup
  75. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  76. VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  77. A. KESIMPULAN
  78. B. REKOMENDASI
  79. Level Global dan Regional
  80. Legislatif
  81. Aparat Penegak Hukum
  82. Kementerian Lembaga
  83. Masyarakat
  84. CATATAN PENUTUP
  85. DAFTAR PUSTAKA
  86. Daftar Rujukan Peraturan Perundang-undangan:
  87. Rujukan Internasional:

Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman

Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman, 2018

Penulis : Komnas Perempuan

Tim Pemantau: Yuniyanti Chuzaifah, Imam Nahei, Magdalena Sitorus, Sri Nurherwati, Yuni Asriyanti, Dela Feby Situmorang

Tim Penulis Laporan:Yuniyanti Chuzaifah, Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Imam Nahei, Magdalena Sitorus, Yuni Asriyanti, Dela Feby Situmorang, Muhamad Daerobi

Penyelaras akhir/Editor: Yuniyanti Chuzaifah

Proof reader : Adriana Venny, Yuniyanti Chuzaifah, Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Imam Nahei, Magdalena Sitorus, Yuni Asriyanti, Dela Feby Situmorang, Muhamad Daerobi

Tim Diskusi: Aflina Mustafainah, Azriana, Choirunnisa, Ema Mukaramah, Hayati Setia Inten, Heemlyvaartie D. Danes, Ngatini, Sondang Frishka Simanjuntak, Winda Junita Ilyas, Yulia Dwi Andriyanti, Yulianti Ratnaningsih.

Tim Pengolah Data: Muhamad Daerobi, Martini Elisabeth

Disain Sampul: Janu Wibowo

Konsep Disain: Yuniyanti Chuzaifah

ISBN: 9 786023 300303

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional wargaNegara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan. Program dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan Kedutaan Besar Norwegia. Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggung jawab Komnas Perempuan dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program ini.

Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon :0213903963

Faksimili :0213903922

Email : [email protected]

Situs Web : www.komnasperempuan.go.id

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

(Sapl 001)

"ntuk k"

p p

adalh eba imp

KATA PENGANTAR KOMNAS PEREMPUAN

erdasarkan Laporan Pemantauan Komnas Perempuan tentang Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya; yang diterbitkan pada tahun 2016, B diketahui bahwa jaringan narkotika internasional menyasar perempuan migran dengan modus-modus sistematis untuk melepaskan diri dari jeratan aparat penegak hukum. Mulai dari menciptakan sel-sel baru yang tidak saling berhubungan, sampai pada penggunaan berbagai macam media yang sama sekali sulit diduga, serta penggunaan kelompok-kelompok rentan korban kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan tentang Dampak Hukuman Mati pada Pekerja mlgran dan Keluarganya (2016) ditemukan kerentanan spesifik perempuan pekerja migran yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba atau sebagai penadah barang curian yang kemudian dijatuhi hukuman berat bahkan terancam hukuman mati, seperti kasus MU dan MJV. Selain itu perempuan yang ditahan karena kasus narkoba, ratarata menjadi pengguna maupun pengedar narkoba karena relasi kuasa yang timpang dengan pasangan mereka, seperti pacar, suami atau kerabat. Selain itu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendorong polisi sebagai lini terdepan untuk penegakan hukum dan mencari target penangkapan kasus narkoba yang berdampak serius pada perempuan yang sebetulnya korban namun rentan dijadikan pelaku dengan skema hukum yang ada. Sementara itu norma hukum yang netral gender telah menimbulkan hambatan tersendiri bagi pemenuhan akses keadilan perempuan yang terjerat sindikat narkoba, ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Komnas Perempuan melihat perempuan yang terjerat dalam sindikat narkoba pada umumnya adalah perempuan-perempuan yang berada dalam posisi rentan yang diakibatkan oleh pemiskinan serta relasi kuasa yang meletakkan perempuan dalam posisi subordinat. Ada sejumlah faktor lain juga yang membuat satu negara menjadi sangat rentan menjadi transit dan tujuan perdagangan narkoba yaitu tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi, konflik dan ketidakstabilan keamanan di sekitar negara tersebut.

Komnas Perempuan merasa penting melakukan pemantauan mengenai kerentanan Perempuan dalam sindikat perdagangan narkoba serta interseksi kejahatan narkoba dengan kekerasan terhadap perempuan lainnya, kejahatan perdagangan orang. Pemantauan ini dilakukan dalam kerangka menemukenali hambatan akses keadilan perempuan dalam tindak pidana Narkoba, yang akan berkontribusi pada salah satunya advokasi penghapusan hukuman mati. Pemantauan ini dilakukan dengan menelisik lebih dalam dimensi kekerasan berbasis gender dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Pemantauan ini juga ingin menemukenali dimensi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Kajian Interseksi dan Penghukuman. Pemantauan yang dilakukan oleh Gugus Kerja Pekerja Migran (GK-PM) Komnas Perempuan ini, merupakan mandat khusus dari sebuah Gugus Kerja yang dibentuk Komnas Perempuan pada tahun 2008, yaitu pemantauan dan advokasi kebijakan yang terkait dengan hak-hak perempuan berdasarkan standar dan Konvensi HAM internasional.

Melaluipemantauanini Komnas Perempuaningin menghadirkan pengalaman dan kerentanan Perempuan Korban Terpidana Narkoba (PKTN) mulai dari proses penangkapan hingga masa menunggu dan menjalani putusan pengadilan, di antaranya hukuman seumur hidup atau mati.

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 22 narasumber dan keluarganya yang telah bersedia membagi pengalaman, harapan dan pembelajaran. Juga kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wanita Jekas Il A Kerobokan Denpasar Bali, Lapas Wanita Kelas II Semarang, Lapas Wanita Kelas II A Malang, Lapas Wanita Kelas Il A Tangerang dan Rutan Medan Surabaya yang sudah membuka akses untuk pemantauan ini. Selain itu terima kasih juga kami sampaikan kepada para ahli, aparat penegak hukum, perwakilan Kementerian seperti Dirjen Lapas Kemenhukham, Kemlu, para Advokad dan pendamping korban, mantan terpidana narkoba, dll yang sudah mengikuti proses diskusi untuk verifikasi dan penajaman analisa temuan dari pemantauan ini.

Terimakasih kepada tim pemantau dan tim penulis yaitu sejumlah komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, Nahei, Sri Nurherwati, Thaufik Zulbahari, dan sejumlah Badan pekerja : Yuniasri, Muhammad Dairobi, Della Feby Situmorang, dan Martini. Seluruh proses pemantauan dan penulisan ini dipimpin oleh Yuniyanti Chuzaifah yang diberi mandat oleh Sidang Komisi Paripurna untuk mengawal seluruh proses hingga penuntasan laporan, sehingga bisa menjadi bahan penting untuk advokasi Komnas Perempuan kedepan.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan berbagai pihak sebagai basis temuan dan pengetahuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks kejahatan narkoba dan interseksinya dengan migrasi dan perdagangan orang. Semoga kita semua menjadi barisan panjang yang tak henti bersuara mengawal penegakan dan perlindungan HAM perempuan, khususnya dalam penghapusan hukuman mati di Indonesia dan dimanapun.

Jakarta, 21 April 2018

Azriana

Ketua Komnas Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KOMNAS PEREMPUAN iv DAFTAR ISI vi DAFTAR DIAGRAM viii I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 3 B. Maksud dan Tujuan 6 C. Prinsip Pemantauan 7 D. Ruang Lingkup 7 E. Metodelogi Pemantauan 8 F. Waktu dan Wilayah Pemantauan 9 9 G. Keterbatasan Pemantauan H. Sistematika Penulisan 9 II. KERANGKANORMATIF: DRUG TRAFFICKING,MIGRASIDAN GENDER BASEDVIOLENCE(GBV) . 11 III. TEMUAN UMUM DAN KHUSUS 37 A. Temuan Umum : Informasi Dasar 38 B. Temuan Khusus: Kekerasan Berbasis Gender pada Perempuan Korban Terpidana Berat Narkoba 42 B.1. Menelusur Sejarah Kekerasan Pada Perempuan Terpidana Berat karena Narkoba... 43 B.2. Para Penyelamat Keluarga yang Dijadikan Korban: Kekerasan Berbasis Gender Dibalik Motif dan Konteks. 45 B.3. Migrasi, Trafficking dan Jaringan Sindikat Narkoba 48 51 B.4 Pola Sindikasi: Mencermati Aspek Trafficking B. 5. GBV dalam Sindikasi: Berbagai Kekerasan Hingga Ancaman Pembunuhan...... 53 B.6. Modus dan Strategi Melintasi Imigrasi 54 IV. AKSES KEADILAN, PENGHUKUMAN DAN SURVIVAL 59

A. Hak Atas Keadilan : Pengantar Normatif atas Fair Trial 60 B. Isu Kekerasan Berbasis Gender dalam Seluruh Proses Hukum 61 C. Menjalani Hukuman : Temuan Atas Kondisi Lapas 68 c.1 .Persoalan di Tahanan dan Lapas: Catatan Kebijakan 68 c.2. Realitas di Lapas : Temuan Kondisi HAM Perempuan PKTN 70 D. Strategi Bertahan 75 E. Integrasi Sosial 77 V. ANALISA PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PADA PEREMPUAN KORBAN TERPIDANA NARKOBA 79 A. Negara Lengah dan Salah Meletakkan Perempuan Korban sebagai Pelaku. 80 B. Pelanggaran atas Hak Fair Trial 86 C. Pelanggaran Atas Pencegahan Penyiksaan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat 88 D. Penghukuman: Pelanggaran atas Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup ..... 90 VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 93 A. KESIMPULAN 94 B. REKOMENDASI 96 CATATAN PENUTUP 101 DAFTAR PUSTAKA 105

DAFTAR GAMBAR

Hal. GambarIPeta Sebaran Narkotika diIndonesia. 4

DAFTAR DIAGRAM

Hal. Diagram. III. A.1 Tentang Usia Narasumber 38 Diagram. III. A.2 Tentang Pendidikan 39 Diagram. III. A.3 Tentang Jumlah Beban Yang Ditanggung 39 Diagram. III. A.4 Tentang Pekerjaan dan Profesi 40 40 Diagram. III. A.5 Tentang Status Kewarganegaraan Diagram III. A. 6 Tentang Status Ekonomi 41 41 Diagram. III A. 7 Tentang Status Pengguna Narkotika Diagram. III. B.1.1 Tentang Latar Belakang GBV PKTN 43 Diagram. III. B.2 Tentang Status Perkawinan 45 Diagram. III. B.3 Tentang Status Pekerja Migran 48 Diagram. III. B.4 Tentang Pengetahuan Barang/Narkotika 51 Diagram. IV. A Tentang Identifikasi Unfair Trial 62 Diagram. IV. B2 Tentang Menjalani Hukuman 70

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ata dunia menunjukkan lebih dari 700.000 perempuan menghuni lembaga pemasyarakatan karena narkoba. Di Indonesia sendiri, menurut laporan D Kemenkumham, 86.000 (60%) penghuni lapas di dominasi oleh napi narkoba.² Hal

ini disebabkan oleh pendekatan Indonesia yang mengedepankan pendekatan punitif yang menangkap siapapun yang didapati membawa barang bukti narkoba. Indonesia termasuk dalam 30 negara di dunia yang masih menempatkan kajahatan narkoba sebagai kejahatan serius. Hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut adalah hukuman terberat yaitu pidana mati. Padahal secara Internasional kejahatan narkoba tidak lagi masuk dalam kejahatan luar biasa dengan penghukuman terberat hukuman mati. Pelapor khusus PBB tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dalam laporannya menyebutkan bahwa kejahatan obat-obatan/narkoba tidak memenuhi ambang batas untuk masuk dalam kejahatan paling serius. Oleh karena itu hukuman mati terhadap pelaku kejahatan atau penyalahgunaan narkoba berarti melanggar hak hidup dan tindakan diskriminatif.3

Kriminalisasi dan penghukuman berat atas kejahatan obat-obatan dimulai sejak munculnya berbagai perjanjian dan instrumen internasional mengenai kontrol atas produksi, kepemilikan dan penggunaan obat-obatan. Pada saat KonvensiTunggal PBB Tentang Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs 1961) disusun, jumlah negara yang menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba dapat dihitung dengan jari. Namun selepas Konvensi itu disahkan makin banyak negara yang menerapkan hukuman berat bahkan hukuman mati pada pelaku kejahatan narkotika. Konvensi Tunggal Tentang Narkotika 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini juga mengikat negara-negara pihak yang meratifikasi untuk mengkriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Rupanya, perjanjian internasional ini diratifikasi dan ditafsirkan oleh negara-negara dengan bentuk penerapan hukuman yang keras.

Pada tahun 1979 jumlah negara yang menerapkan hukuman mati atas kejahatan narkotika berjumlah 10 negara, pada tahun 1985 meningkat menjadi 22 negara. Hingga tahun 2000, setidaknya 36 negara menerapkan hukuman mati untuk kejahatan narkotika, seiring dengan disahkannya sejumlah perjanjian internasional lainnya yaitu Konvensi PBB tentang Psikotropika tahun 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika tahun 1988. Namun, pada saat yang sama, sejumlah negara lain justru mulai menghapuskan hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan4.

Kejahatan narkoba bersifat trans-nasional. Di kawasan ASEAN Indonesia merupakan negara tujuan perdagangan narkoba, baik dari kawasan Afrika dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga menjadi negara tujuan dan transit penjualan narkoba. Negara-negara tersebut menerapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Ironisnya, angka kejahatan tersebut tidak berkurang secara signifikan. Di Indonesia, bahkan setelah penerapan pelaksanaan eksekusi mati angka kejahatan dan penyalahgunaan narkoba tidak berkurang. Berdasarkan pernyataan ketua BNN yang menyampaikan bahwa Juni - November 2015 sebesar 1,7 juta jiwa pengguna narkoba. Pada bulan Juni angka pengguna meningkat tajam sebesar 4.2 juta dan di bulan November 2015 sebesar 5.9 juta5.

Peta Situasi Narkotika di Indonesia6

INDONESIA NARCOTIC SITUATIONS

GEOGRAPHY & DEMOGRAPHY ECONOMIC FACTOR TRANSPORTATION FACTOR FACTOR DISPARITY OF PRICE BY SEA : 39 INT SEA PORT HIGH DEMAND BY AIR: 17 INT Airport 000 BY LAND CROSS BORDER; GAP OF INCOME : EASY 3 COUNTRY TO RECRUIT Courier Trough Small Port / Rat Port Free Trade Effect run by Civillian

GEOGRAFI: 17,508 ILAND AND LENGT OF BEACH 85,000 km.

DEMOGRAPHY :

Belakangan ini, secara global, keterlibatan perempuan dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba meningkat, meskipun secara keseluruhan laki-laki masih jauh lebih banyak. Berdasarkan kajian dari badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) UN Women yang dicatat dalam policy brief on A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade and, Drug Control Regimes tahun 2014, disebutkan bahwa Perempuan yang terlibat dalam kejahatan narkoba khususnya adalah mereka yang yang minim akses atas pendidikan, kesempatan kerja dan ekonomi serta korban kekerasan.

Dalam jejaring perdagangan narkoba internasional, posisi perempuan berada dalam lapis paling bawah dan rentan, dalam arti bukan "gembong" yang menjadi penggerak utama perdagangan narkoba. Sejumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, posisi perempuan paling banyak menjadi "kurir" yang menyelundupkan narkoba tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya. Terdapat juga perempuan yang tahu dan setuju menjadi kurir, namun situasi khusus seperti kemiskinan, seksualitas perempuan dan ketimpangan relasi kuasa berpengaruh dalam keputusannya melakukan tindakan tersebut.

Jejak keterlibatan Perempuan dalam kejahatan narkoba dengan alasan-alasan tersebut sebenarnya juga sudah diidentifikasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Perempuan pekerja migran termasuk salah satu kelompok yang rentan untuk direkrut dan ditipu menjadi penyelundup narkoba, karena mobilitas migrasi antar negara yang minim pantauan, termasuk kompleksitas persoalan seputar migrasi, baik over stayer, kerja PRT migran yang buruk dan eksploitatif dan membatasi mobilitas, eskapisme para pekerja migran dari KDRT di negara asalnya, semua situasi inilah yang menjadi lahan subur bagi sindikat narkoba untuk menciptakan ketergantungan sebagai natur kerja sindikat kejahatan trans-nasional. Selain itu jebakan melalui manipulasi afeksi dan relasi personal seperti pernikahan, perkawinan semu atau pacaran juga digunakan untuk merekrut perempuan pekerja migran, perempuan korban trafficking maupun perempuan rentan lain yang menjadi sasaran sindikat narkoba.

Persoalan penting yang terkait dengan kejahatan narkoba yang belum dihitung sebagai persoalan mendesak adalah interseksi antara perdagangan narkoba internasional dan perdagangan manusia. Dua kasus perempuan terpidana mati yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan menunjukan bahwa perempuan yang dihukum atas kejahatan penyelundupan narkoba ternyata korban perdagangan manusia. Selama ini tujuan eksploitasi dalam pidana perdagangan manusia yang dikenali adalah eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, dan atau penjualan organ tubuh. Eksploitasi untuk dijadikan kurir narkoba belum dihitung sebagai bagian dari tujuan perdagangan manusia. Meskipun cara dan modus untuk melibatkan seseorang dalam kejahatan narkoba sama persis dengan perdagangan orang yaitu perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang ini, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.8 Dimensi perdagangan manusia tidak digali dan dipertimbangkan dalam penyidikan, penyelidikan dan persidangan, sehingga menutup akses keadilan terhadap perempuan yang menjadi korban kedua kejahatan tersebut.

Lebih dari itu, kriminalisasi dan penghukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menyasar pada mereka yang merupakan pihak terlemah dalam sindikasi perdagangan orang dan atau korban perdagangan manusia yang seharusnya tidak dapat dipidana. Pada akhirnya, hukuman berat dan pidana mati tidak efektif mengurangi kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba tidak efektif menghentikan arus perdagangan narkoba. Ada sejumlah faktor lain yang membuat satu negara menjadi sangat rentan menjadi transit dan tujuan perdagangan narkoba yaitu tata kelola yang lemah, korupsi, konflik dan ketidakstabilan keamanan di sekitar negara tersebut. Oleh karena itu, hukuman mati tidak akan berdampak pada penanggulangan kejahatan narkoba9.

Komnas Perempuan melakukan pemantauan mengenai kerentanan perempuan dalam sindikat perdagangan narkoba dan bagaimanainterseksikejahatan narkoba dengan kekerasan terhadap perempuan lainnya serta kejahatan terorganisir lainnya yaitu perdagangan orang. Pemantauan ini dilakukan dalam kerangka advokasi penghapusan hukuman mati yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan menelisik lebih dalam dimensi kekerasan berbasis gender dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemantauan ini juga ingin melihat agency perempuan saat menjalani hukuman dan membangun daya bertahan.

1 Institute For Criminal Policy Research, 2015.

2 Data ini tidak memilah berdasarkan jenis kelamin, diambil dari Media Rappler, Lebih dari 60.000 Napi Narkoba di Lapas, Hanya 15.000 Pemakai, lebih lengkap:https://www.rappler.com/indonesia/berita/123819-narkoba-narapidana-rehabilitasi. diakses 20 Desember 2017.

3 UN Human Rights Council (14 January 2009), Report Of The Special Rapporteur on Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/HRC/10/44, para. 66. Diunduh di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.44AEV.pdf,

45 Patrick Gallahue, Drugs and The Death Penalty, (New York: Open Society Foundations), 2015, hlm. 3

Kompas, Buwas Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5.9 Juta Orang, lebih lengkap: http://regional. kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta. Orang. Diakses pada 12 Desember 2017

6 Ida Oetari Poernamasasi, Peran BNN terhadap Buruh Migran dan Jeratan Narkoba, Meninjau kasus Rita Krisdianti, Presentasi diskusi di Komnas Perempuan, 21 Juni 2016.

7 Ibid.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menemukan dan mengenali dimensi kekerasan berbasis gender dalam kejahatan perdagangan narkoba.

2. Melihat interseksi antara migrasi, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia dengan perspektif HAM perempuan.

3. Mengkaji hak atas fair trail pada perempuan korban terpidana berat khususnya hukuman mati kasus narkoba sebagai bagian dari upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia.

8 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Orang, khususnya perempuan dan anakanak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional, 2000.

9 Patrick Gallahue, Drugs and The Death Penalty, (New York: Open Society Foundations), 2015, hlm. 7

C. Prinsip Pemantauan

1. Pengutamaan kepentingan korban; narasumber utama dalam pemantuan ini adalah perempuan terpidana mati dan hukuman berat lainnya yang dihukum atas kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, pemantauan ini menempatkan tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.

2. Menggunakan perspektif HAM dan Gender; Pemantauan ini dilakukan dengan kerangka hak asasi manusia. Standard yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami perempuan terpidana mati dan yang menjalani hukuman lainnya terkait kejahatan dan penyalahgunaan narkoba adalah sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus yang dialami perempuan pekerja migran yang berhadapan dengan hukuman mati juga dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sosial, hukum dan budaya yang berdampak pada situasi perempuan pekerja migran yang berhadapan dengan hukuman mati.

3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data; Pemantauan ini menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalamannya disebutkan dalam pemantuan ini digali atas persetujuan dan izin dari narasumber. Informasi narasumber utama dan pendukung dalam pemantauan ini akan dianalisis dan diolah secara akurat dan obyektif.

4. Kerjasama dengan berbagai pihak; Pemantauan ini tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak yaitu pendamping, anggota keluarga, institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait, baik di daerah dan nasional.

5. Imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu ; Pemantauan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh perempuan terpidana mati dan terhukum karena kasus narkoba dengan apa adanya. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban. Pemantauan ini tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan kepentingan atau lembaga tertentu.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan ini adalah Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Kajian Interseksi dan Penghukuman, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Kerentanan perempuan yang berhadapan dengan kasus kejahatan narkoba dan bagaimana peran dan situasi mereka dalam sindikasi kejahatan narkoba.

2. Kekerasan terhadap perempuan dan interseksi antara kasus kejahatan narkoba, perdagangan manusia dan migrasi

3. Kerentanan perempuan yang berhadapan dengan hukuman berat khususnya hukuman mati, pola penghukuman dan survival perempuan korban terpidana narkoba.

4. Pemenuhan hak-hak perempuan terpidana mati kasus kejahatan narkoba atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Subyek utama dari pemantauan ini adalah Perempuan Terpidana Berat/Mati dalam kasus narkoba, yaitu:

1) 22 Informan atau Narasumber Perempuan terpidana mati atau hukuman berat yang terjerat dalam kasus narkoba baik WNI maupun WNA yang berhadapan hukum di Indonesia.

2) Perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dalam kejahatan narkoba.

3) Perempuan terindikasi korban perdagangan orang dan kejahatan narkoba dalam konteks kejahatan trans-nasional.

4) Perempuan migran dan atau keluarga perempuan terpidana mati/hukuman berat yang terjerat dalam kasus narkoba dan trafiking.

5) Pendamping perempuan terpidana mati/hukuman berat dan pengacara

Narasumber lain dalam kajian ini adalah Aparat Penegak Hukum (APH), ahli hukum dan HAM, sejumlah Kementerian/Lembaga Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, petugas Lapas, pakar dan peneliti, pendamping, mantan pengguna Napza dan terpidana karena narkona. Sebelum melakukan pemantauan lapangan, tahapan lain yang dilakukan adalah melakukan kajian literatur dan standar HAM internasional serta diskusi terarah dengan ahli dan pendamping, serta dialog dengan pemerintah terkait.

E. Metodelogi Pemantauan

Pemantauan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan HAM dan keadilan gender. Pemantauan ini menggali pengalaman Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Kajian Interseksi dan Penghukuman dengan: latar belakang kasus, latar belakang kekerasan berbasis gender, penangkapan, pemeriksaan, mengakses keadilan, pengalaman menjalani hukuman dan juga dampak pelaksanaan penghukuman dan penyeleggaraan pemulihan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dilakukan analisis tentang kesenjangan antara perempuan terpidana narkoba dengan melihat latar belakang tindak pidana yang dilakukan dengan seluruh rangkaian kekerasan yang dialami dalam proses mengakses keadilan. Selain itu instrumen HAM nasional dan internasional juga digunakan untuk melihat sejauh mana pelanggaran maupun tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak keadilan, kebenaran dan pemulihan sebagai hak konstitusional Perempuan.

F. Waktu dan Wilayah Pemantauan

Pemantauan ini dilaksanakan oleh 6 interviewer dari Tim Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan dari Juni - Oktober 2017, dengan mempertimbangkan keterpilihan Rutan/Lapas dekat terpidana di wilayah yuridiksi menjalani hukuman yang notabenenya sebagai jalur perdagangan narkoba trans-national ( a.l. dekat dengan bandara Internasional) dan lapas di mana ada narasumber yang menjalani hukuman berat. Adapun wilayah Pemantauan ini dilakukan di beberapa daerah seperti Lapas Tangerang, Semarang, Malang, Surabaya, Bali dan Yogyakarta.

G. Keterbatasan Pemantauan

Setiap kajian dan pemantauan pasti memiliki kelebihan dan keterbatasan. Keterbatasan pemantauan ini, yaitu :

1. Narasumber yang menjadi subyek utama dalam pemantauan ini masih terbatas pada 22 narasumber/informan saja karena minimnya anggaran yang tersedia, untuk itu dilakukan hanya yang terdekat/terjangkau secara ekonomi, demografi maupun secara kausalitas isu.

2. Narasumber utama yang diwawancarai adalah sebagian Warga Binaan Perempuan (WBP) yang terpidana mati/hukuman berat yang terjerat dalam kasus narkoba dan keluarganya.

H. Sistematika Penulisan

Laporan pemantuan ini disajikan dalam enam bab yaitu :

BAB I yaitu Pendahuluan dengan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pemantauan, Ruang Lingkup, waktu dan Tempat Pemantauan, Metodelogi Penelitian, Keterbatasan Pemantauan dan Sistematika Penulisan.

BAB Il menyajikan kerangka normatif mengenai perdagangan manusia dan narkotika, migrasi dan kekerasan berbasis gender, teridiri dari dua bagian yaitu kerangka hukum nasional dan internasional.

BAB III berisi Temuan Umum Dan Khusus Pemantauan yang terdiri dari pertama informasi narasumber antara lain usia narasumber, pendidikan, status perkawinan-keluarga, status kewarganegaraan dan pekerjaan. Kedua, informasi mengenai latar belakang dan pengalaman narasumber berhadapan dengan kekerasan berbasis gender dalam konteks KDRT, melihat isu kekerasan dalam konteks migrasi dan perdagangan manusia, keterhubungan GBV dengan sindikasi narkoba dan pola-pola sindikasi dan modus yang digunakan perdagangan drug untuk melihat interseksi berbagai isu diatas.

BAB IV berisi temuan mengenai pengalam perempuan dalam mengakses keadilan dan menjalanipenghukuman.

BAB V merupakan analisis atas temuan-temuan yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya.Analisisnya menggunakan dimensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan yang terjerat dalam kejahatan tersebut.

BAB VI Kesimpulan Dan Rekomendasi

Catatan Penutup

2 KERANGKA NORMATIF: DRUG TRAFFICKING, MIGRASI DAN GENDER BASED VIOLENCE (GBV)

II. KERANGKA NORMATIF: DRUG TRAFFICKING, MIGRASI DAN GENDER BASED VIOLENCE (GBV)

ajian UN Women (Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) menyimpulkan bahwa perempuan yang terlibat K dalam kejahatan narkoba adalah perempuan korban kekerasan dan minim akses penghidupan.1º Untuk konteks Indonesia, temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan sebelumnya menunjukkan hal serupa1. Pemantauan ini menunjukkan kompleksitas kekerasan berbasis gender sebagai pemicu, pola atau dampak dari setiap konteks kejahatan transnasional narkoba. Situasi ini merupakan kelanjutan dari fenomena lama, dimana salah satu hasil kajian tahun 2005 sudah menunjukkan temuan serupa, perempuan terpaksa bekerja di tempat yang berbahaya bagi dirinya, tanpa mengetahui resiko hukum yang harus dihadapinya. Sayangnya sistem hukum di Indonesia, terkait kasus peredaran narkoba, cenderung menempatkan perempuan sebagai pelaku kriminal, daripada sebagai korban.12

Pemantauan Komnas Perempuan ini akan masuk lebih mendalam pada isu kekerasan berbasis gender dan interseksinya dengan migrasi, perdagangan orang dalam konteks perdagangan narkoba, serta penghukumannya. Selain itu akan melihat persoalan prinsip normatif dan kerangka hukum (baca: Hukum Acara) yang cenderung melihat kasus penyeludupan narkotika seakan tidak memiliki interseksi dengan persoalan migrasi, perdagangan orang dan Kekerasan Berbasis Gender dalam satu pusaran, yang masih perlu pantauan dan kajian mendalam.

Dalam pemantauan ini Komnas Perempuan juga menelusur instrumen HAM internasional yang relevan dan kerangka hukum di level nasional sebagai kerangka penting untuk melihat sejauh mana kerangka normatif yang ada dapat dijadikan kerangka perlindungan, atau juga untuk melihat di mana letak persoalan di balik kebijakan yang ada, sehingga bisa membantu menganalisis mengapa kriminalisasi perempuan dalam jeratan narkoba semakin massif melintas batas, tetapi tidak mampu dijawab oleh sistem legal yang memperkuat impunitas pelaku.

A. Kerangka Instrumen Internasional:

Sejak tahun 1997 Indonesia menjadi negara pihak Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (United Nation Convention Against Illicit

Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988) yang bertujuan meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika.13 Konvensi ini mengatur lingkup kejahatan dan sanksi yang menjelaskan bahwa negara-negara pihak akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, hingga ke penggunaannya, termasuk untuk penggunaan pribadi.Terhadap kejahatan tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu, terhadap pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial. Walaupun lahir setelah CEDAW, konvensi ini tidak memperhatikan isu-isu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau masalah lain yang dihadapi oleh perempuan.

Konvensi PBB 1988 menjadi landasan yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun ketentuan Konvensi yang diadopsi Undang-Undang hanya yang berkaitan dengan pengertian peredaran, sanksi serta rehabilitasi terhadap pelaku (medis dan sosial). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberi ruang kepada terduga pelaku untuk dipertimbangkan terkait latar belakang keterlibatan mereka dalam peredaran gelap narkotika. Padahal, Konvensi PBB 1988 memandatkan lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan pelaku dinyatakan sebagai kejahatan serius, seperti:

a) Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;

b) Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;

c) Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;

d) Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;

e) Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;

f) Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;

g) Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;

h) Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak;

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan bentuk pengingkaran Pemerintah Indonesia terhadap pasal 3 DUHAM yang menyatakan: "Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan (life, liberty, and security of person)". Juga bentuk kemangkiran dari mandat ICCPR kepada negara pihak untuk menghargai hak hidup dan memiliki kebijakan dan legislasi yang melindungi hak hidup dan martabat kemanusiaan. Penghargaan atas hak hidup juga wajib dilakukan terhadap PKTN warga negara asing sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa hak hidup melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan. Praktik eksekusi hukuman mati merupakan tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang, sehingga bertentangan juga dengan Kovensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Ancaman hukuman mati terhadap PKTN terjadi ketika Pemerintah Indonesia terus didesak dunia internasional untuk tidak menerapkan hukuman mati. Sesi Tinjauan Berkala Universal/ Universal Periodic Review (UPR) ke-3 (Mei 2017), menerbitkan rekomendasi yang meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan moratorium hukuman mati dan meratifikasi protokol opsional kedua ICCPR (yang mewajibkan negara untuk menghapus eksekusi dan hukuman mati dalam legislasi maupun praktiknya).14 Sayangnya, Pemerintah RI menolak rekomendasi tersebut.

Bagi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Indonesia, PBB mengeluarkan panduan 'Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati' atau 'Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984).15 Ketika menangani PKTN yang diancam hukuman mati, panduan ini seharusnya diimplementasikan. Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati yang menurut ICCPR, antara lain:

1. Penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.

2. Hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.

3. Tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut.16 Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang mengalami disabilitas mental atau gangguan jiwa.

4. Hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.

5. Hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, minimal sejalan dengan Pasal 14 ICCPR, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, dimana seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.

6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperative atau wajib.

7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.

8. Tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.

9. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Tahun 2oo9 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Menurut konvensi ini tindak pidana dianggap bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu Negara, (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain, (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara, atau (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain. Pasal 5 (ayat 1) Konvensi ini mewajibkan Negara mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

a. Salah satu atau kedua dari hal berikut sebagai tindak pidana yang berbeda dari mereka yang terlibat percobaan atau pemenuhan tindak pidana: (i) setuju dengan satu atau lebih orang lain untuk melakukan tindak pidana serius dengan tujuan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam memperoleh keuntungan keuangan atau materi lainnya dan, jika dipersyaratkan oleh undang-undang nasional, melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari para peserta dalam mendorong kesepakatan atau melibatkan kelompok penjahat terorganisasi; (ii) dilakukan oleh seseorang yang dengan sepengetahuan atas tujuan dan kegiatan kriminal dari suatu kelompok penjahat terorganisasi atau niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, mengambil peran aktif dalam; [1] kegiatan kriminal dari kelompok penjahat terorganisasi, [2] kegiatan-kegiatan lain dari kelompok penjahat terorganisasi dengan sepengetahuan bahwa partisipasinya akan membantu tercapainya tujuan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas.

b. Mengorganisasikan, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing terjadinya tindak pidana serius dengan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi.

Pasal 5 (ayat 2) Konvensi ini juga menegaskan bahwa unsur-unsur pengetahuan, niat, maksud, tujuan atau persetujuan yang mengacu kepada ayat 1 Pasal 5 dapat didasarkan pada kondisi faktual yang obyektif. Ini sangat berbeda dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mendefinisikan kejahatan terorganisasisebagaikejahatanyang dilakukan olehsuatukelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. UU ini kental dengan semangat penghukuman sehingga tidak mempertimbangkan kondisi objektif pelaku terkait kesengajaan atau ketidaksengajaan dan persetujuan dalam melakukan kejahatan serta tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan terorganisir.

Sebagian besar PKTN yang dipantau Komnas Perempuan memiliki kekhasan latar belakang yang hampir sama yaitu melakukan pekerjaannya dalam kondisi terpaksa, di bawah ancaman dan mempunyai pengalaman kekerasan dan rentan eksploitasi. Kondisi-kondisi tersebut jika mengacu Konvensi ILO No 29 tentang Kerja Paksa atau wajib kerja (1930) yang diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1950, dapat dianggap sebagai kerja paksa, yaitu: "semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman dan dimana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela".

Pada tahun 2009 pemerintah Rl meratifikasi 'Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapiKonvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi' (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) melalui UU No 14 Tahun 2009. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for thepurpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of theprostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services,slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Definisi "ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan "dari protokol ini cukup kuat untuk melindungi PKTN yang dieksploitasi untuk tujuan perdagangan narkoba dari ancaman pidana, dengan melihat mereka sebagai korban perdagangan orang. PKTN beresiko menjadi korban eksploitasi para"majikan"transnasional atau oleh penjahat terorganisir, yang berusaha mengeruk keuntungan maksimal. Protokol ini juga menekankan bahwa penuntutan dan hukuman seharusnya tidak membahayakan keselamatan korban. Kewajiban non-punishment telah diakui dalam beberapa instrumen sejak Protokol Palermo diadopsi. Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Melawan Perdagangan Orang (Pasal 26) menyatakan: "Setiap pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, menyediakan kemungkinan tidak menjatuhkan hukuman kepada korban atas keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melanggar hukum, sejauh bahwa yang mereka lakukan dipaksa untuk melakukannya". Ini sejalan dengan pasal 18 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang secara tegas menyatakan: "Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana".

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) pada tahun 2012. Konvensi ini mengatur hak-hak pekerja migran yang berhadapan dengan hukum. Pasal 16 (ayat 7) Konvensi menyatakan apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dipenjara atau ditahan selama menunggu untuk diadili atau ditahan dalam bentuk lain, maka: (a) pejabat konsuler atau diplomatik Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut wajib diberitahukan dengan segera penangkapan atau penahanan tersebut serta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya; (b) orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebutkan di atas; komunikasi tersebut harus segera disampaikan, dan ia harus memiliki hak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera; (c)

orang yang bersangkutan harus segera diberi tahu hak-hak ini dan hak-hak yang berasal dari perjanjian yang relevan, jika ada, yang berlaku antara Negara-Negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di atas dan membuat pengaturan untuk pengacara mereka. Pasal 16 (ayat 8) menyatakan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya tersebut berhak disidangkan di pengadilan, dengan tujuan agar pengadilan dapat segera memutuskan keabsahan penahanan mereka dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam mengikuti proses tersebut, harus memperoleh bantuan, jika perlu tanpa biaya, seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau berbicara bahasa yang digunakan. Pasal 17 menyatakan bahwa selama ditahan atau dipenjara, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati hakhak yang sama dengan warga negara untuk dikunjungi anggota keluarganya. Selain itu para pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran penahanan dan hukuman penjara di Negara tujuan kerja atau di Negara transit, harus menikmati hak-hak yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara dari Negara-Negara tersebut pada situasi yang sama.

Pasal 18 Konvensi Migran 1990 menegaskan bahwa para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituntut atas suatu tindak pidana harus memiliki hak praduga tak-bersalah sampai terbukti sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal ini juga menetapkan bahwa dalam menentukan tuntutan kejahatan terhadap mereka, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas jaminan-jaminan minimum: (a) untuk diinformasikan secara baik dan jelas dengan bahasa yang mereka pahami mengenai penyebab adanya tuntutan terhadap mereka; (b) untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai guna melakukan persiapan pembelaan atas tuntutan terhadap mereka dan berkomunikasi dengan pengacara yang mereka pilih sendiri; (c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) untuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela diri mereka secara pribadi atau melalui penasihat hukum atas pilihan mereka sendiri; untuk diinformasikan, jika mereka tidak memiliki penasihat hukum, akan adanya hak ini; dan untuk memiliki penasihat hukum yang ditugasi mendampingi mereka, dalam keadaan apa pun ketika kepentingan keadilan sangat dibutuhkan dan tanpa pembayaran oleh mereka dalam hal ini jika mereka tidak memiliki sumber pembiayaan yang cukup; (e) untuk memeriksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang melawan mereka dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan atas saksi-saksi pada pihak mereka dengan kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang melawan mereka; (f) untuk memperolah bantuan cuma-cuma dari penerjemah jika mereka tidak memahami atau tidak menuturkan bahasa yang digunakan di negara setempat; (g) tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.

Indonesia wajib mengimplementasikan CEDAW dalamrangka mengurangikekerasanterhadap perempuan, termasuk PKTN. Kekerasan terhadap perempuan harus menjadi pertimbangan penting kebijakan negara. Rekomendasi spesifik tertuang dalam Rekomendasi Umum No. 35 mengenai kekerasan terhadap perempuan (pengembangan dari Rekomendasi Umum No. 12), yaitu (poin 38), memberikan peningkatan kapasitas secara mandatory, berulang, dan efektif, pendidikan dan pelatihan untuk hakim, pengacara dan petugas penegak hukum, termasuk dokter forensic, legislator, para profesional di bidang perawatan kesehatan, termasuk di bidang kesehatan reproduksi dan seksual, seperti pada penyakit menular seksual dan layanan pencegahan dan perawatan HIV; semua personil pendidikan, pekerja sosial, termasuk yang bekerja dengan perempuan di dalam institusi seperti rumah perawatan, pusat suaka dan penjara, untuk memberi pembekalan memadai dalam mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pendidikan dan pelatihan harus mencakup; a) Dampak dari stereotip dan bias gender, yang mengarah ke kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan tanggapan yang tidak memadai terhadapnya; b) Pemahaman trauma dan dampaknya, dinamika terkait kekerasan pasangan intim, berbagai situasi perempuan yang mengalami beragam bentuk kekerasan berbasis gender; ini harus termasuk diskriminasi interseksional yang mempengaruhi kelompok perempuan tertentu, serta cara-cara yang memadai untuk mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang menjadikan perempuan mengalami reviktimisasi dan melemahkan kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara dan agen, dan c) Ketentuan dan lembaga hukum dalam negeri tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, hak hukum korban/penyintas, standar internasional dan yang terkait mekanisme dan tanggung jawab mereka dalam konteks ini; ini harus termasuk koordinasi dan rujukan di antara berbagai badan dan dokumentasi yang memadai dari kekerasan ini, dengan menghormati privasi dan kerahasiaan perempuan dan prinsip free and informed consent dari korban/penyintas.

Resolusi Commission on Narcotic Drugs (CND) yang diadopsi pada tahun 2005, 2009, dan 2012 telah menguraikan masalah struktural yang dialami perempuan terkait kebijakan narkoba17, mendesak negara-negara untuk menghapus hambatan spesifik gender yang membatasi akses perempuan terhadap perawatan narkoba dan untuk mengatasi faktor sosial dan ekonomi yang mendorong perempuan terjebak dalam perdagangan narkoba, dan menyuarakan keprihatinan tentang kekerasan seksual dan trauma lain yang dialami perempuan pengguna narkoba. Resolusi CND 2016 menyerukan pengarusutamaan perspektif gender dalam kebijakan dan program terkait narkoba, dengan perhatian khusus pada perempuan yang ditahan karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba.18 Sayangnya, Indonesia hingga saat ini (2018) belum meratifikasi CND 2016.19

Terkait penahanan, OPCAT menetapkan mekanisme pencegahan nasional yang harus diberikan kewenangan setidaknya untuk: Secara regular/rutin melakukan penilaian terhadap perlakukan yang diberikan pada orang yang mengalami perampasan kebebasan di tempattempat penahanan, Membuat rekomendasi perbaikan ke otoritas yang bersangkutan, dan Mengajukan usulan dan pandangan berkaitan dengan draf kebijakan yang ada (Ps. 19). Namun, hingga saat ini, OPCAT belum diratifikasi Indonesia.

10 UN Women Policy Brief, July 2014, A Gender Perspective On The Impact Of Drug Use The Drug Trade, And Drug Control Regimes, hlm. 2

11 Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya: Kematian Berulang Perjuangan Perempuan Pekerja Migrant Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm 81-82.

12 Sulistyowati Irianto, dkk, ed. B. Rahmanto, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 1

13 Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

14 Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights memiliki kekuatan secara hukum (entry into force) sejak 11 Juli 1991.

15 Ketentuan ini terus diperbaharui, termasuk terakhir oleh Resolusi Komisi HAM 2005/59.

16 Pasal 37 (a) Konvensi Hak Anak melarang eksekusi mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.

17 Rebecca Schleifer and Luciana Pol, International Guidelines on Human Rights and Drug Control: A Tool for Securing Women's Rights in Drug Control Policy", 4 May 2017. Lebih lengkap: https://www.hhrjournal.org/2017/05/ international-guidelines-on-human-rights-and-drug-control-a-tool-for-securing-womens-rights-in-drug-control-policy/.

18 Lihat Resolution 59/5 Mainstreaming a gender perspective in drug-related policies and programmes, dalam https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf\

19 Update negara anggota CDD (Januari 2018) dapat dilihat pada: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Membership/CND_membership_January_2018.pdf

B. Kerangka Hukum Nasional

Indonesia memiliki kerangka hukum yang sejatinya searas dengan kerangka normatif HAM di level internasional. Berikut beberapa dasar yang dapat digunakan sebagai acuan hak dalam menganalisis kekerasan berbasis gender dalam berbagai konteks migrasi, perdagangan narkoba dan perdagangan orang, sebagai kajian interseksi dan penghukuman:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Indonesia menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), salah satunya melalui langkah afirmasi sebagai langkah penjembatan untuk kesetaraan substantif.20 Tentang perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, UUD 1945, Bab XA Pasal 28A sampai 28J mengatur prinsip mendasar dimana negara tunduk pada kewajiban melaksanakan proses peradilan secara fair dengan keharusan menghormati hak setiap orang yang diajukan ke hadapan peradilan.

Pertama, hak atas perlakuan hukum yang adil tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, hak atas perlindungan dari ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketiga, hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Keempat, hak atas persamaan di hadapan hukum pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Kelima, hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28l ayat (2) UUD 1945. Konsekuensi dari hak tersebut adalah bahwa setiap orang dalam proses peradilan memiliki hak atas peradilan yang adil; hak atas putusan pengadilan yang beralasan dan terbuka (right to a public and reasoned judgment); dan hak untuk banding/kasasi atau melakukan tindakan hukum dalam tingkat yang lebih tinggi (right to appeal). Keenam, hak untuk selalu dilindungi oleh negara, terutama pemerintah yang berlaku baik dalam keadaan biasa atau dalam keadaan dihadapkan pada proses penegakan hukum. Hak ini termuat dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".21

20 Komnas Perempuan, Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 26

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Narkotika

Undang-Undang No. 39Tahun 2009 tentang Narkotika ini sering diandalkan sebagai sebuah keberhasilan untuk melahirkan produk hukum yang 'tegas, keras, namun humanis'. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa tindak pidana narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.22

Namun, pengaturan terkait penyalahgunaan Narkotika terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak tidak dijelaskan secara spesifik. UU ini berpotensi terhadap abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) seperti mengkriminalkan seseorang atau masyarakat dengan menyebutkan 39 pasal ketentuan pidana dari 155 Pasal. Pendekatan yang digunakan dalam Undang-undang ini adalah pendekatan pidana sebagai pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dengan semangat menakut-nakuti. Ada 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dengan diancam dengan sanksi pidana dalam UU ini, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;

2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Empat kategori di atas, sangat mudah disasarkan pada perempuan yang karena kerentanan berlapisnya dijebak dan terjebak membawa narkoba, baik ia mengetahuinya atau tidak. Posisi ini yang sering digunakan jaringan narkoba untuk meyasar perempuan baik sebagai pengedar maupun sebagai kurir. Perkembangan peredaran narkoba, semakin meluas dengan menyasar pekerja migran untuk membawa narkotika ke lintas Negara.

Untuk melihat interseksi kasus narkotika, migrasi, perdagangan orang dan kekerasan terhadap Perempuan, ada beberapa persoalan yang menjadi catatan dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu;

a. Tidak mempertimbangkan unsur niat (means rea) atau Kesengajaan

Dalam UU ini, yang dimaksud Tindak Pidana narkotika yaitu"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" seperti Pasal 111-126 UU No. 35 Tahun 2009, tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan. Hal ini sangat berpotensi kepada kelompok rentan seperti Perempuan korban KDRT, paksaan, dIl. Hal ini juga yang dikritisi para ahli, salah satunya Prof. Indriayanto Seno Adji, bahwa tindak pidana (delik) tidak hanya sekedar dilihat dari "memiliki" dan "menguasai", tetapi seharusnya lebih dari itu, seperti bagaimana dan dengan cara apa barang haram tersebut bisa ditangan para terdakwa, tak lain sebagai barang bukti ada tidaknya unsur tanpa hak dan melawan hukum. Lebih lanjut menurutnya, kalau tidak ada fakta/bukti (evidence) tentang bagaimana dan dengan cara apa barang tersebut datang, secara otomatis tidak ada kesalahan dan melawan hukum. Apabila para terdakwa memang secara materiele daad terbukti menguasai dan memiliki, artinya ada actor (actus reus), tidaklah selalu harus diartikan dengan melanggar tindak pidana. Karena masih harus dilihat ada tidaknya mens rea pada diri para pelaku berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld), walaupun secara gramatikal perbuataannya memenuhi rumusan delik.23. Hal itu sama halnya menempatkan seseorang dengan persangkaan fitnah bahwa ia melakukan delik lasterlijke verdach-making,24 yang pada akhirnya ia bisa dijerat dengan melakukan tindak penguasaan atau kepemilikan.

b. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan siapa yang dimaksud dengan pecandu. Begitu juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.25 c. Hukum acara yang tidak memperdulikan interseksi

Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Ayat (2) menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindakpidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding,tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.26 Klausul dalam pasal 74 UU No. 39 tahun 2009 ini meniadakan interseksi kasus dan melihat bahwa delik pidana hanya berdiri sendiri dan tidak dilatarbelakangi oleh hal apapun. Dalam kasus ini juga tidak melihat latar belakang bahwa perempuan termasuk kelompok rentan yang masuk dalam sindikat peredaran gelap narkotika dengan pola-pola human trafficking, dan ini tidak memungkinkan masuk dalam kategori pertimbangan untuk didahulukan.

d. UU Narkotika Masih Menggunakan Hukuman Mati.

Dalam Undang-undang ini masih menggunakan sanksi pidana. Menurut Komnas Perempuan yang melakukan pemantauan pada terpidana mati dan keluarganya, bahwa pidana mati bukan hanya menghilangkan hak hidup yang seharusnya dilindungi negara, tetapi juga kejam karena selama proses menuju ke sana terjadi penyiksaan fisik, psikis, seksual selama proses hukum maupun penantian, hingga mengalami puncak ketakutan karena kematian yang terjadwal dan cara kematian yang harus dijalaninya, juga menimbulkan efek serius pada keluarga terpidana mati.

21 Inggrit Ifani, dkk, ed. Ismail Hasani, Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia: Studi pada Institusi Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Desember 2016), hlm. 36-37

22 Konsideran dalam Undang-Undang No.

39 Tahun 2009 tentang Narkotika

23 Indriayanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: Kompas,2009), hal. 261-262

24 Tuduhan secara menfitnah (Lasterlijke Verdachtmaking) yang dijelaskan dalam pasal 318: (1) Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menyebabkan seseorang secara palsu disangka melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1'-3'dapat dijatuhkan. (KUHP 488.)

25 Endri, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 . Vol.

03 Nomor 01 Januari 2016, hal. 4

3. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Perdaganganorangmerupakanpelanggaranhakasasimanusiakarenamemperlakukan manusia sebagai sasaran untuk perdagangan dan mencari keuntungan dengan cara yang eksploitatif. Perdagangan orang dan narkoba dianggap sebagai "bisnis" ilegal yang sangat menguntungkan.27 Menteri sosial Khofifah menyatakan omset perdagangan orang atau trafficking mencapai enam puluh tiga triliun rupiah setahun sedangkan perputaran uang narkoba mencapai lima puluh tiga triliun rupiah setahun.28 Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat maupun bangsa.

Regulasi tentang sindikat perdagangan orang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), di mana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.29

Lalu bagaimanakah jika terdapat kasus interseksi antara perdagangan orang dengan kasus narkoba yang melibatkan perempuan sebagai korban? Berdasarkan hasil Expert Meeting bersama APH pada tanggal 23 Maret 2018, perwakilan dari Tipidum (Tindak Pidana Umum) Mabes Polrimengatakan bahwa untuk kasus sindikatjaringan narkotika yang menjerat perempuan sebagai korban, bisa digunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO,30 dengan mencermati unsur-unsurnya yang mencakup 3 hal yaitu : Proses, Cara dan Tujuan, seperti gambar di bawah ini:

26 Dalam penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UU No.

39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

27 Erna Ratnaningsih, Perdagangan Orang dan Narkoba, Lebih lengkap: http://business-law.binus. ac.id/2016/07/31/perdagangan-orang-dan-narkoba/. Diakses pada 4 April 2018

28 Republika, Ngeri Omset Perdagangan Manusia Rp 63 Triliun Lebih Tinggi Dari Narkoba, http://nasional. republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/29/nyjeoz219-ngeri-omset-perdagangan-manusia-rp-63-triliun-lebih-tinggi-dari-narkoba. Diakses pada 4 April 2018

29 Undang-undang No.

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

30 AKP CHUCK PUTRANTO., S.I.K, Kasubdit Unit IV Subdit III DIT Tipidum, dalam makalah"Penyidikan Penanganan- Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Bareskrim Polri Sesuai dengan UU NO.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO Expert Meeting, 23 Maret 2018

UNSUR - UNSUR TPPO

TINDAK PIDANA PROSE PERDAGANGAN ORANG UNSUR CARA 1. Perekrutan UNSUR 2. Pengangkutan TUJUAN 3. Penampungan 4. Pengiriman 5. Pemindahan 1. Ancaman Kekerasan 6. Penerimaan 2. Penggunaan Seseorang 3. Kekerasan 1. Pelacuran 4. Penculikan 2. Kerja/ pelayanan 5. Penyekapan paksa 6. Pemalsuan 3. Perbudakan/ praktik 7. Penipuan serupa perbudakan 8. Penyalahgunaan 4. Penindasan kekuasaan 5. Pemerasan 9. Posisi rentan 6. Pemanfaatan fisik 10. Penjeratan hutang 7. Seksual 11. Memberi bayaran/ 8. Organ reproduksi/ manfaat melawan hukum memindahkan/ mentrasplantasi organ/jaringan tubuh Catatan: unsur PROSES, CARA & TUJUAN tidak 9. Memanfaatkan harus dibuktika semua tenaga 10. Kemampuan seseorang

Diagram Unsur TPPO dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Sumber: Mabes Polri)

Pertama, prosesnya ada pemindahan, kedua caranya dengan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan, dan ketiga unsur tujuan memanfaatkan tenaga kemampuan/ seseorang. Dari semua itu bisa dikatakan sudah terpenuhi semua unsurnya, mesti antara unsur, cara dan tujuan tidak harus dibuktikan semua unsurnya. Bahkan dalam Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007 dikatakan bahwa Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dapat dipidana.

4. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW) yang sudah diratifikasi Indonesia menjadi UU no 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, menegaskan sejumlah hal prinsip, al; prinsip umum seperti prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konsideran dijelaskan bahwa -situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain.

Pasal kunci yang berhubungan dengan jaminan legal perlindungan dan pencegahan dari tindakan diskriminatif yaitu:

a) Pengertian diskriminasi. Dalam Pasal 1 berisi tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyaipengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

b) Pasal 2 berisi tanggung jawab negara-negara untuk bertindak dan menciptakan kebijakan kondusif. Negara peserta harus mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: a). Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya; b). Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat yang melarang diskiriminasi; c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; f). Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan; g). Membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang tepat,termasuk menghapuskan undang-undang, peraturan peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan; h). Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

c) Pasal 5 berisi kewajiban Negara untuk menciptakan budaya dan tanggungjawab setara laki-laki dan perempuan di ranah publik dan domestik dengan membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk : a). mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan; b). menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

d) Pasal 6 tentang kewajiban Negara untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan ekploitasi pelacuran.

e) Pasal 16 tentang persamaan di depan hukum. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum; Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan, dalam semua urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut. Secara khusus, mereka harus memberikan perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan untuk mengelola hak milik dan wajib memberi perlakuan yang sama dalam segala tingkatan prosedur di muka hakim dan peradilan.

f) Pasal 12: Akses Setara Atas layanan perawatan kesehatan. CEDAW memberi penegasan tentang hak atas kesehatan yang setara, karena sejumlah Konvensi PBB tentang obat-obatan (drugs) tahun 1961, 1971, dan 1988 tidak menyebutkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau mengakui masalah yang dihadapi oleh perempuan.31

31 Kasia Malinowska-Sempruch & Olga Rychkova , The Impact Of Drug Policy On Women, (New York, Open Society Foundations, tt), hlm. 3

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam UU ini dijelaskan dalam konsideran bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dalam pasal 1 ketentuan umum disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 10 dijelaskan tentang Hak-Hak Korban, dimana korban berhak mendapatkan :

a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

6. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Walaupun telah terjadi perubahan istilah dari'Narapidana'menjadi'Warga binaan'dan dari"Penjara"menjadi"Lembaga Pemasyarakatan", tetapi UU No.12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ("UU Pemasyarakatan") masih menggunakan istilah lama. Pasal 1 angka 7 UU ini menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan menyatakan hak-hak narapidana sebagai berikut:

a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e) menyampaikan keluhan;

f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k) mendapatkan pembebasan bersyarat;

I) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak yang dijamin dalam UU pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d , hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, yang dirinci dalam Pasal 19 ayat (1) PP 32/2009, bahwa narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu juga ada Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Permenkumham 172/2011.32 Hak atas kesehatan diatur Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 32/2009, bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Setiap Lapas harus menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

7. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum. Untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Selain itu seseorang tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP). Bagi tersangka atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 ayat 1 KUHAP). Pemberian penasehat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara cumacuma (Pasal 56 ayat 2 KUHAP).

Lebih luas lagi, sejak disahkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam konsideran bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan:

1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Dalam pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan :

1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.

32 Hukum Online, Ini Hak Tahanan Dan Narapidana Yang Tak Boleh Ditelantarkan, lebih lengkap: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan. Diakses pada 4 April 2018

8. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk yang menegaskan konstitusi. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: a) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; b) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; c) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 berisi tentang Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menegaskan bahwa hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 bicara tentang setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Pasal9: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 17: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 : a). Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya; c) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagitersangka; d) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Dalam Pasal 14 Hak atas fair trial disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

(2) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan penuh:

a. untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

b. untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

c. untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;

d. untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;

e. untukmemeriksaataumemintadiperiksanyasaksi-saksiyangmemberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

f. untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g. untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

10. Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1998, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Pasal 2: Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Pasal 4: Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

Pasal 11: Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasisecara sistematik peraturanperaturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 12 : Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

Pasal 13 : Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

Pasal 16 : (a) Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10,

Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional, atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

11. Undang-Undang No. 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrant By Land, Sea And Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Protokol menentang peyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana transnasional yang terorganisir)

Indonesia turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi PBB menentang tindak pidana Transnational yang terorganisasi) beserta dua protokolnya yaitu Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, dan Protocol Against The Smuggling Of Migrant By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasioanal Organized Crime. Pasal 5 protokol ini menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

12. Pengesahan Konvensi Migran 1990 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2012) dan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut Konvensi Pekerja Migran 1990). Konsekuensi meratifikasi konvensi ini menunjukkan pada dunia internasioal tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja di luar negeri dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia. Konvensi ini juga memberikan jaminan hak WNA sebagaimana Pasal 44 ayat (2) Konvensi, yang menegaskan freedom ofmovement bagi para pekerja migran, termasuk hak untuk berpindah, masuk maupun meninggalkan negara apapun termasuk negara asal mereka. Jaminan ini melahirkan kewajiban bagi negara untuk mengambil kebijakan yang sesuai—dalam hal ini kebijakan bidang imigrasi untuk menjamin agar pekerja migran dapat menikmati hak tersebut. Dalam menikmati hak tersebut tak semua proses migrasi berjalan aman dan terlindungi.

Beberapa instrumen internasional dan nasional yang telah dipaparkan di atas, seharusnya mampu memandu penegak hukum untuk melihat persoalan perempuan dalam jaringan narkoba secara komprehensif, tidak hanya melihatnya hanya dari satu aspek. Selain itu instrumen HAM yang sudah diratifikasi Indonesia seharusnya dijalankan secara serius untuk membangun sistem hukum yang lebih mencerminkan keadilan substantif, humanis dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan.

3 TEMUAN UMUM DAN KHUSUS

III. TEMUAN UMUM DAN KHUSUS

A. Temuan Umum : Informasi Dasar

Pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak Juli-September 2017, dengan memantau setidaknya 22 Perempuan Korban Terpidana Narkoba (PKTN), mencoba untuk melihat beberapa hal yaitu : 1) kerentanan perempuan yang berhadapan dengan kasus kejahatan narkoba 2) bagaimana peran serta situasi mereka dalam sindikasi kejahatan narkoba 3) dampak yang harus mereka jalani dan 4) interseksi antara kasus kejahatan narkoba, migrasi dan perdagangan manusia. Sebagai temuan umum adalah untuk melihat tentang informasi dasar yang menggambarkan latar belakang perempuan yang terjerat dalam jaringan narkoba serta temuan khusus. untuk melihat aspek-aspek kekerasan berbasis gender yang merentankan perempuan terjerat dalam jaringan Narkoba. Temuan umum terdiri dari:

1. Usia Narasumber

Rata-rata Umur Saat Ditangkap yaitu 36 Lebih 20 24 25 28 29 Total, 35, 3 31 33 34 35 37 Total, 31, 2 Total, 34, 2 Total, 46, 1 Total, 20, 1 Total, 43, 1 Total, 37, 1 Total, 24, 1 Total, 45, 1 Total, 40, Total, 29, 1 Total, 33, 1 Total, 44, 1 Total,25, 1 Total, 42, 1 Total, 56, 1 Total, 28, 1 Total, 41, 1

Diagram. III. A.1

Narasumber para PKTN saat tertangkap dan berhadapan dengan hukum karena sindikat narkoba adalah dalam rentang usia 36 tahun lebih, dimana usia ini merupakan kategori usia produktif.33

33 Rentang Usia Produktif menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu 15 hingga 64 tahun, lebih lengkap:http://lipi.go.id/berita/jumlah-usia-produktif-besar-indonesia-berpeluang-tingkatkan-produktivitas/15220. Diakses pada 29 Maret 2018

2. Pendidikan

Total, D3, 2, 9% Total, Tidak Diketahui, 7,32% Total, SD, 7, 32% Total, SMA, Total, SMP, 1, 5% 4,18% Total, S1, 1, 4%

Diagram. III. A.2

Persentase tertinggi adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 32%, 18% pendidikan sekolah menengah (SMA), 9% perguruan tinggi (D3) dan sisanya 5% sekolah menengah pertama (SMP). 32% tidak diketahuai dikarenakan yang bersangkutan tidak bersedia memberikan informasi tentang pendidikannya.

3. Jumlah Beban Yang Ditanggung

Jumlah Tanggungan Tidak 1 Orang Diketahui 5 Orang 1 Orang 2Orang 18% 5% 32% 3 Orang 4 Orang 4% 4 Orang 3 Orang 5 Orang 14% 2 Orang Tidak Diketahui 27%

Diagram. III. A.3

Pada umumnya, seluruh PKTN memiliki anak dan keluarga yang menjadi tanggungannya yang tidak terbatas pada aspek ekonomi tetapi bahkan menjadi tulang punggung dan penopang utama keluarga. Sebanyak 82% memiliki tanggungan antara 1 hingga 5 anggota keluarga.

4. Pekerjaan dan Profesi

Total, Pekerja Informal, 1, 4% Total, Tidak Bekerja, 3, 14% Total, Wiraswasta, 3,14% Total, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1, 4% Total, Pekerja Total, Ibu Rumah Swasta, 7, 32% Tangga, 7, 32%

Diagram. III. A.4

Sebanyak 32% ibu rumah tangga, 32 % pekerja swasta, seperti buruh pabrik, penjual online dan sekretaris, pengirim jasa, dan kepala cabang asuransi, 14% wiraswasta seperti staff agency, pengelola, teknisi komputer, 4% adalah pegawai Negeri, 14% lagi tidak memiliki pekerjaan dan menggantungkan hidup pada orang lain, termasuk pada suaminya.

5. Status Kewarganegaraan

Total, Thailand, 1, Total, Afrika Selatan, 1, 4% Total, Taiwan, 1, 5% 5% Total, Pilipina, 4,18% Total, Indonesia, 14, Total, Inggris, 1, 4% 64%

Diagram. III. A.5

Narasumber/informan adalah WNI sebanyak 64%, sisanya merupakan WNA (Warga Negara Asing) dengan sebaran 18% warga Philipina, 5% warga Taiwan dan Thailand, dan dari Afrika Selatan.

6. Status Ekonomi

Total, Ekonomi Total Atas, 1, 4% Total, Ekonomi Menengah, 5,23% Total, Miskin, 16, 73%

Diagram III. A. 6

Status ekonomi informan/narasumber dengan mengacu standar BPS, kelompok miskin sebanyak 73%, 23% ekonomi menengah dan hanya 4% yang berlatar belakang ekonomi atas.

7. Status Pengguna Narkotika

Total, Pengguna, 5,23% ☐ Total, Bukan Pengguna, 17, 77%

Diagram. III A. 7

Dilihat dari aspek pengguna dan bukan pengguna, 77% narasumber bukan pengguna narkoba berdasarkan bukti uji test urin/tes record kesehatan di laboratorium. Sebanyak 23% merupakan pengguna dengan ber-ragam motif.

B. Temuan Khusus: Kekerasan Berbasis Gender pada Perempuan Korban Terpidana Berat Narkoba

Perempuan korban terpidana narkoba banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan hanya karena ia adalah seorang perempuan. Seluruh situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehidupan perempuan itu sendiri, baik secara sosialbudaya dan daurhidup perempuan yang berada dalam posisi dan relasi yang timpang. Ketimpangan relasi perempuan dan lakilaki terjadi bahkan sejak ia sebagai anak, gadis, remaja, sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender atau yang lebih dikenal dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi (Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1). Dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari diskriminasi berbasis gender yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Konvensi CEDAW pasal 1 telah menetapkan definisi diskriminasi terhadap perempuan, yang disempurnakan dalam Rekomendasi Umum No. 19 dengan menghubungkan antara diskriminasi terhadap perempuan dan "kekerasan berbasis gender". Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Pemantauan Komnas Perempuan melihat kekerasan berbasis gender terjadi terhadap perempuan korban terpidana narkoba dalam berbagai konteks dan tahap, khususnya bagaimana kekerasan terhadap perempuan menjadi latar belakang, pola yang digunakan sindikat narkoba dan kekerasan sebagai akibat yang ditimbulkan dalam konteks perdagangan narkoba.

B.1. Menelusur Sejarah Kekerasan Pada Perempuan Terpidana Berat karena Narkoba.

B.1. 1 Latar Belakang GBV PKTN

Total, Tidak Teridentikasi, 2, 9% Total, Memiliki Latar Belakang GBV, 20, 91%

Diagram. III. B.1.1

91 persen PKTN memiliki latar belakang kekerasan khususnya kekerasan berbasis gender. Dari berbagai pola-pola kekerasan yang melatarbelakangi PKTN, kekerasan berbasis gender terlihat secara jelas dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengabaian dan kekosongan afeksikeluarga; Catatan Komnas Perempuan terdapat pola-pola kekerasan akumulatif dari masa kecil yang melatar belakangi perempuan terpidana berat narkoba, antara lain korban perceraian orang tua, keretakan dan kekerasan dalam keluarga, sehingga anak terabaikan dan tidak bahagia. Beberapa PKTN masa kecil dan remajanya dititipkan ke nenek-kakek atau keluarga lain, hidup dengan ibu sambung (ibu tiri) yang kerap melukai batin, orang tua yang absen dalam memberikan perhatian emosional, maupun finansial.

2. Menjadi anak jalanan dan hidup dengan dalam dunia hiburan; sejumlah perempuan terpidana narkoba, memulai terpapar narkoba sejak usia SMP, saat mereka banyak menghabiskan waktu dengan dunia hiburan dan dunia malam bersama teman-temannya. Bahkan ada PKTN yang masa mudanya hidup di jalanan karena kehilangan "home", dan disitulah mereka mulai terpapar narkoba untuk memungut energi yang tak mampu ditumbuhkan dari dirinya dan sekitarnya.

3. Ketergantungan Napza; Sejumlah PKTN, menjadi perempuan pengguna narkoba dan berakhir dengan menjadi pengedar narkoba, dimulai dari mencoba atau ditawari narkoba dari sahabatnya, bahkan ada yang sejak SMP, dengan mengkonsumsi napza yang ringan, atau obat-obatan pengganti yang punya efek sama. Ketergantungan inilah yang mengkondisikan sebagian dari mereka menjadi pengedar, semata-mata agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Seperti penuturan seorang PKTN di bawah ini yang awal berkenalan dengan Napza dari suaminya sendiri seorang polisi:

“ya justeru dia yang ngasih tahu, yang kedua ini, nih cobain, nanti habis pake ini efeknya enak. Dia bilang begitu. Ya udah saya kenal itu dari dia.. . saya coba. Setelah itu dia tugas di Palembang, ya udahlah. Efeknya seger, semangat gitu. Tapi lama-lama dia makin ngiket saya, jadi saya gak bisa keluar dari itu. Kemanapun melangkah saya harus pakai itu".

4. Korban perkawinan paksa dan perkawinan anak; Para perempuan korban dan terpidana narkoba ini mengalami kekerasan berbasis gender sejak belia, salah satunya karena korban kawin usia anak oleh orang tua yang ingin segera bebas tanggung jawab, ada juga perempuan yang hamil saat belia diluar pernikahan:

"Saya juga gak tahulah ya waktu itu, gak ngurus juga, orang dikawinin boleh, gak dikawinin boleh kok...sedangkan kondisinya sudah hamil harus cepet-cepet, mertua saya itu baik-baik, jadi gimana sih mau menyelamatkan wajah dan mau tanggung jawab".

Ungkapan yang menarik bahkan merasa tidak perlu harus dikawini, karena tidak butuh lagi martabat yang sudah panjang dihilangkan.

5. Korban penolakan keluarga suami; Perkawinan beda etnik juga mengundang kekerasan berbasis kelas dan ras/etnik, dimana perempuan terpidana narkoba ini pernah ada yang mengalami perceraian karena penolakan dari mertua yang membuat kehilangan self esteem atau hilang perasaan berharkat sebagai perempuan, menantu, dan juga merasa tertolak. Berakhir dengan perceraian, yang mengkondisikan perempuan ini dijumpakan dengan laki-laki yang dalam persepsinya orang baik, tetapi lambat laun adalah bandar narkoba yang sering melakukan kekerasan berlapis padanya. Suamiini akhirnya tertembak mati, danisteri dipaksa turut menjadipengedar.

6. Penyangkalan pada ibu/isteri pengguna narkoba; bagi perempuan pengguna napza, relasi perkawinan mereka cenderung rapuh apabila tidak didampingi pasangan yang supportif. Perempuan-perempuan pengguna ini juga alami kekacauan relasi personal, ketidak pastian kelanjutan institusi keluarga, sehingga semakin memperburuk kebergantungannya pada narkoba yang membuat mereka berlanjut menjadi pengedar, untuk bisa makan dan menopang hidupnya.

7. Penipuan menjadi isteri kedua; KDRT berkontribusi memperparah kondisi perempuan yang akhirnya menjadi terpidana berat, salah satunya dengan dijadikan isteri simpanan oleh polisi. Setidaknya ada 3 kasus yang berelasi jadi pasangan polisi. Selain itu juga hidup berpasangan dengan seseorang sebagai isteri kedua atau simpanan yang akhirnya terketahui sebagai Bandar narkoba. Pasangan ini memulai dengan menciptakan ketergantungan untuk memakai narkoba, sehingga mengkondisikan sejumlah Perempuan menjadi pengedar semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya. Kasus PKTN yang lain, juga ditipu menjadi isteri kedua saat menjadi migran, tanpa tahu bahwa suaminya sudah punya isteri di kampung halamannya. PKTN yang lain juga dijadikan isteri simpanan

B.2. Para Penyelamat Keluarga yang Dijadikan Korban: Kekerasan Berbasis Gender Dibalik Motif dan Konteks

Status Perkawinan

Belum Kawin, 18%, Cerai Hidup, 41% Perkawinan Tidak Tercatat, 5% Kawin, 27%, _ Cerai Mati, 4% Pacaran (Memiliki Pasangan tanpa Status), 5%

Diagram. III. B.2

Dilihat dari pengalaman hidup dalam perkawinan, 41% narasumber PKTN mengalami perceraian, 27% berada dalam ikatan perkawinan, 18% belum kawin, 5% perkawinan tidak tercatat dan 5% memiliki pasangan tanpa status dan sisanya 4 % adalah ditinggal mati suami.

Dengan demikian mayoritas PKTN adalah korban perceraian, atau status perkawinan yang bermasalah. Artinya 45 persen adalah perempuan yang berjuang mempertahankan keluarga disaat yang bersamaan mereka juga korban KDRT, maupun menjadi single parent karena suami meninggal.

Dari sejarah dan tutur Perempuan dapat dilihat pola kekerasan dalam konteks kekerasan domestik dan isu keluarga yang menjadi pemicu atau sejarah GBV Perempuan korban terpidana narkoba:

1. Ingin lari dari suami penyiksa dengan resikokan diri terlibat dalam sindikat narkoba

Perempuan terhukum mati yang diduga melanjutkan bisnisnya hingga di lapas, sejarah panjangnya penting dikaji. Keputusan nekadnya hingga menjadi mafia terdakwa pengedar papan atas karena ingin banyak punya uang, agar bisa punya modal untuk pergi jauh, lari dari suami seorang bandar yang abusif. Karena dia dalam jeratan bandar internasional, maka modal yang dia butuhkan untuk bisa lari dari sindikat juga besar, walaupun akhirnya suami meninggal ditembak. Perempuan ini didakwa juga menjalankan bisnis dari lapas. Menurut pengakuannya, ia menggunakan rekeningnya untuk transaksi narkoba saat dirinya didalam lapas, sebagai cara yang paling mungkin dilakukan untuk menopang hidupnya dan anaknya.

2. Menyelamatkan nyawa anggota keluarga karena orang tua dan anak sakit keras Komnas Perempuan mendapati bahwa latar belakang PKTN terjebak sindikat narkoba karena kemiskinan terutama untuk menyelamatkan orang tua yang sakit parah, atau biaya operasi anak yang sedang kritis. Situasi inilah yang membuat perempuan terpidana ini mau melintas negara untuk mendapatkan uang, walaupun mereka tidak tahu bahwa dirinya dalam jebakan, dengan tas /koper atau benda yang dibawa dengan tubuhnya yang didalamnya ada narkoba yang tak diketahuinya, padahal mengancam nyawanya. PKTN asal Thailand yang ingin menyelamatkan orang tuanya, dijanjikan imbalan kecil, tapi penghukuman yang tidak manusiawi yang didapatkan. Ini penuturannya dalam bahasa Indonesia yang sudah lancar :

“ Semenjak itu sepupu ini sering main-main, terus curhat-curhat cerita gitu kan. Bapakku kan sakit waktu itu, terus dia tawarin kamu mau gak kalau ke Indonesia gitu 3 hari, setelah kamu selesai dari Indonesia, nanti kamu akan kukasih 200 dolar gitu"

3. Menopang krisis ekonomi keluarga karena suami bangkrut dan terjebak jeratan hutang

Perempuan-perempuan terpidana karena kasus narkoba ini, tak bisa lepas dari peran penyelamatan keluarga dari krisis berat, karena usaha suami yang bangkrut. Ada yang bangkrut karena semula bisnis kain, supir truk, atau suami yang memang tidak bisa jadi andalan ekonomi karena dibesarkan dalam kultur berkecukupan. Selain itu juga untuk membebaskan dari jeratan hutang :

" "saya ngidupin anak dari kecil sampai SMA itu saya sendiri....saya ditawari, hutangmu banyak, nganggur gini-gini, ayo ikut ke Malaysia tak kasih uang 10 juta".

4. Melanjutkan hak pendidikan anak untuk biaya sekolah

Kasus lain, perempuan yang terjebak dalam sindikat narkoba ini dimulai dengan dijanjikan kerja melalui online untuk kerja di sektor jasa layanan, tetapi akhirnya terjebak menjadi korban trafficking. Latar belakang migrasinya karena untuk menopang pendidikan anak, karena kemiskinan dan ketidaksiapan suami menopang keluarga.

5. Untuk rehabilitasi dari kecanduan Narkoba

" Saya mau membawa barang ini, tapi saya sudah bilang, ini buat terakhir kalinya, biar buat rehab. Saya mau sembuh, saya capek. Tidak tahunya saya tertangkap, dihukum seumur hidup".

Tutur N2 seorang WNA dari Afrika Selatan yang terpidana seumur hidup yang sudah lancar berbahasa Indonesia. Karena saat itu dia merasa tidak punya siapa-siapa, keluarganya hancur, dia hidup di jalan, bahkan makanpun harus bergantung pada jaringan narkoba ini. Dalam situasi terpuruk, tawaran untuk menjadi turis, jalanjalan, tinggal di hotel, gratis, yang sulit dia bayangkan bisa dijangkau dalam situasi kemiskinannya, akhirnya dia penuhi, dengan berbagai tujuan, utamanya untuk penyembuhan dirinya.

6. Menggantikan dan Menyelamatkan Anak dari Incaran Pembunuhan Sindikat

N5 terpaksa membawa narkoba karena ancaman pembunuhan terhadap anakanaknya yang terlibat hutang piutang dengan sindikat tersebut.: la ditangkap di Bandara Ngurah Ray Bali pada tahun 2012 karena kedapatan membawa 4,8 kg kokain dari Bangkok, Thailand. la menyatakan bahwa ia terpaksa membawa kokain karena sindikat narkotika tersebut mengancam nyawa anak-anaknya. Anak keduanya tinggal di daerah Brighton dalam satu gedung, beda lantai, di apartement di mana satu kelompok mafia yang menurutnya dipimpin oleh Julian Ponder juga tinggal disitu. Julian seorang residivis yang pernah ditangkap di Bali karena kasus perdagangan narkoba. Anak N5 tersebut terlibat masalah hutang piutang dengan sindikat ini dan diancam akan dibunuh jika tidak menuruti apa yang diperintahkan mereka. N5 akhirnya menuruti kemauan, dengan rute dari India untuk urusan personal, transit di Bangkok menuju Bali, hingga ia tertangkap di Bali. la mengaku terpaksa membawanya karena sindikat narkoba itu mengancam nyawa anak-anaknya. la meresikokan dirinya karena harus menyelamatkan anak-anaknya.

B.3. Migrasi, Trafficking dan Jaringan Sindikat Narkoba

Berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya, ditemukan sejumlah perempuan yang masuk dalam sindikat narkotika, dan ditemukan pula fakta bahwa antara penyelundupan narkoba, migrasi dan kerentanan perempuan berkelindan dengan kekerasan berbasis gender. Ini juga bisa dilihat dari temuan Komnas Perempuan yang menunjukan kerentanan spesifik perempuan pada pekerja migran perempuan dengan banyaknya perempuan yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba atau sebagai penadah barang curian yang kemudian dijatuhi hukuman berat di Malaysia, bahkan rentan terancam hukuman mati.34 Berdasarkan pemantauan terbaru, Komnas Perempuan menemukan kembali pekerja migran masuk dalam kasus penyelundupan narkoba, seperti tertuang dalam diagram di bawah ini:

Status Pekerja Migran Pekerja Migran; 5; 23% Bukan Pekerja Migran; 17; 77%

Diagram. III. B.3

Dari gambar diagram di atas, sebanyak 23% narasumber adalah pekerja migran, sisanya tidak berstatus pekerja migran. Migrasi dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan narkoba dan sindikat trafficking karena sejumlah hal.; 1. Karena mobilitas lintas negara yang menjadi sasaran strategis untuk perdagangan global narkoba. 2. perempuan migran mempunyai passport yang memudahkan proses teknis rekruitmen dan alat penting untuk memainkan relasi kuasa. 3. Minim pantauan dan perlindungan dari keluarga, komunitas maupun negara, sehingga memudahkan mereka digunakan. 4. Mudah dimanfaatkan untuk dibuat bergantung dan dimanipulasi kerentanannya.

Temuan-temuan lebih detail tentang bagaimana narkoba dan trafficking yang merentankan pekerja migran adalah:

1. Over stayer dan mahalnya izin kerja; Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa migran yang over stayer rentan jadi sasaran, karena mudah dimanfaatkan untuk bergantung. Selain itu mahalnya pengurusan izin kerja di negara tujuan, juga berkontribusi dalam memperparah kerentanan mereka menjadi sasaran drug trafficking. Kasus-kasus yang ditemukan Komnas Perempuan, memainkan Surat Perjalanan Laksana Passport / SPLP yang dipunya migrant, pelaku juga orang dekat yang pernah bekerja di agen pengiriman buruh migrant.

2. Wilayah minim pantauan dan akses layanan; Sindikat narkoba cenderung memanfaatkan wilayah-wilayah yang lengang pengawasan dan perlindungan atau wilayah yang akses layanan dan pengaduan agak jauh. Wilayah ini yang menjadi titiktitik dimana para migran khususnya yang undocumented/ tidak berdokumen menjadi sasaran trafficking dan akhirnya dijebak dalam peredaran narkoba.

3. Perkawinan temporer untuk menciptakan ketergantungan dan manipulasi afeksi; Sejumlah kasus terpidana narkoba, dimulai dengan dipacari oleh laki-laki yang mayoritas berkulit gelap, hidup bersama dengan relasi yang memanjakan dan romantisme artificial seperti membelikan pakaian dalam, memberi orang tua uang, diajak jalan-jalan ke luar negeri, dimanjakan dengan pakain bagus-bagus, hingga memberi dan menanam bunga. Relasi intim ini sangat sering dijadikan modus untuk menjerat perempuan terpidana karena narkoba. Untuk konteks migrant didorong oleh karena kebutuhan partner dalam rantauan untuk dapat menopang keamanan ekonomi dan psikis.

4. Migrasi sebagai upaya menghindar dan bertahan dari KDRT; Kekerasan domestik memicu perempuan bermigrasi, atau dengan kata lain relasi perkawinan yang sarat dengan kekerasan memicu Perempuan migran rentan menjadi korban trafficking. Kasus-kasus yang ditemukan Komnas Perempuan antara lain korban penipuan menjadi isteri kedua tanpa tahu bahwa suami pernah menikah dan punya isteri di kampung. Sebagai migran, dikawini saat di negara tujuan, dimana perkawinan merupakan ruang survival untuk merasa aman. Perbedaan negara membuat adanya ruang untuk melakukan verifikasi tentang siapa suami, apakah sudah menikah atau belum, juga jadi masalah. Yang paling berat adalah saat tahu bahwa suami di negara asalnya sebenarnya sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Hal ini merusak kejiwaan para perempuan migran. Setting kekerasan seperti ini yang turut menjadi rangkaian kontribusi melakukan kejahatan yang dialami perempuan, yang akhirnya terpidana karena dakwaan narkoba.

5. Kebergantungan pada network sosial untuk rasa aman dan silang topang ; pelaku kejahatan narkoba sering sahabat dekatnya sendiri, baik teman di panti pijat di Thailand, atau kawan satu kost di Malaysia. Mereka adalah sahabat yang saling tahu kondisi keluarga, makan bersama, saling pinjam dan meminjamkan uang. Modus yang digunakan dengan menitipkan barang untuk anak-anaknya pada migran yang mau pulang ke Indonesia, sehingga tidak mencurigakan sama sekali, sampai akhirnya terbongkar di bandara bahwa titipan tersebut berisi narkoba.

6. Kerja PRT yang represif dan iming-iming kerja dengan kebebasan bermobilitas yang rentan trafficking; Para migran yang bekerja sebagai PRT menjadi sasaran sindikat narkoba dengan rayuan tinggal diluar rumah majikan atas nama memperluas ruang untuk bebas. Lebih jauh lagi, para perempuan migran ini pelan-pelan dicerabut untuk diajak kerja berdagang, khususnya berdagang pakaian lintas negara. Modus inilah yang layak dikhawatirkan.

7. Perbanyak stempel untuk dapatkan visa negara adikuasa; Salah satu terpidana narkoba menyampaikan keinginannya untuk bisa nembus visa USA. Syarat untuk dapat visa tersebut akan lebih bisa meyakinkan dengan banyaknya stempel imigrasi sebagai bukti kadar mobilitas seseorang ke LN.

B.4 Pola Sindikasi: Mencermati Aspek Trafficking

Pengetahuan Barang/Narkotika

Tidak Tahu Tahu Dalam Sama Sekali; 3; Ancaman; 1; 4% 14% Tahu dan Mau; 1;5% Tahu Dalam Keterpaksaan; 17;77%

34 Asfinawati dan Yuni Asriyanti, Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM, (Komnas Perempuan, Jakarta, 2013), hal. 52

Diagram. III. B.4

Dari diagram di atas, ditemukan bahwa 77% narasumber mengetahui, dengan status dalam keterpaksaan, 14% narasumber tidak tahu sama sekali. Hanya 5% narasumber yang mengetahui dan mau, dan sisanya 4% mengetahui tetapi dalam ancaman.

Pola-pola yang digunakan oleh sindikat narkoba untuk menjebak perempuan-perempuan yang saat ini menjalani pidana berat adalah;

1. Penipuan dengan memanfaatkan relasi personal dan manipulasi afeksi : Sindikasi dilakukan baik melalui relasi pacaran, berpasangan atau hidup bersama, termasuk melalui perkawinan sirri. Profesi suami atau pasangan mereka, ada yang polisi, pedagang kain, bahkan bandar. Dari karakter pelaku yang diadukan ke Komnas Perempuan pada kasus perkawinan lintas negara, suami mayoritas laki-laki kulit hitam, dengan kewarganegaraan dari wilayah Afrika.

2. Menyasar dan menjebak sahabat akrab dan saling kenal dekat; Pertemanan juga dijadikan modus untuk menjebak atau dimanfaatkan untuk jadi kurir. Sejumlah migran yang dijebak, mayoritas dilakukan oleh sahabat akrab yang sudah kenal tahunan, bahkan saling tahu keluarga masing-masing. Ada sahabat yang saling menopang pinjam uang, teman satu kost, tetangga, sahabatnya teman akrab yang juga saling kenal. Mereka saling menitip waktu pulang ke Indonesia, sehingga tidak curiga sama sekali. Migran Indonesia dijebak oleh sahabatnya sendiri di Malaysia.

“Kami pulang bareng, maen, aku maen ke rumah dia dulu, kemudian ikut aku ke Lampung. Bener-bener kayak sodara".

Kadang juga dilakukan melalui sahabat mitra bisnis, baik itu mitra bisnis tas, bisnis pakaian, bahkan teman kost waktu jadi migran atau jadi pemijat saat PKTN Thailand ini berpindah ke kota untuk tinggal di Bangkok.

3. Memanfaatkan jalur tourisme untuk pengedaran; Perempuan-perempuan yang didesak untuk dijebak atau diminta membawa narkoba, dengan sangat cermat dipersiapkan triks dan tips untuk meyakinkan saat melalui imigrasi. Jalur-jalur yang ditempuh juga harus melingkar ke wilayah-wilayah turistik, penampilan juga layaknya turis, jenis penerbangan yang minim pengawasan, dan koper juga harus dibungkus plastik untuk mengelabui. Termasuk dengan berganti-ganti passport yang dengan mudah dibuat oleh para sindikat. Para perempuan yang dijerat dengan pola tourisme ini, dimanjakan dengan berbagai fasilitas, baik makan yang lezat, hotel yang baik, dan diberi fasilitas travelling yang nyaris tidak terjangkau apabila dilakukannya sendiri. Penampilan juga harus meyakinkan sebagaimana tuturan PKTN dari Filipina yang sudah agak lancar berbahasa Indonesia.

“Kopernya dari Malaysia, terus kamu harus masuk ke Bali sebagai turis, berarti kamu harus bawa tas yang wahh, istimewa".

4. Memanfaatkan disabilitas intelegensia; Temuan Komnas Perempuan, dari narasumber yang didakwa dengan pidana berat adalah perempuan yang intelegensinya agak lambat, dengan wajah mendekat down syndrome. Saat diminta untuk pergi mengantar barang ke Indonesia dilakukan tanpa pertimbangan resiko, selain imbalan upah untuk menyelamatkan anaknya. Dalam percakapan dengan Komnas Perempuan, yang bersangkutan sulit berkomunikasi, bukan saja karena soal bahasa, tapi juga kemampuan intelegensianya.

5. Diajari dan belajar menjadi bagian dari sindikat ; narasumber yang didakwa sebagai bandar, adalah korban KDRT tak henti dari suami yang juga seorang bandar, akhirnya terbunuh. Perempuan ini akhirnya mempelajari pola sindikasi bagaimana kerapuhan birokrasi, memanfaatkan korupsi dan kolusi untuk urus paspor para target sasaran, hingga memanfaatkan jalur-jalur aman. Dakwaan bahwa dia tetap menjalankan bisnisnya di Lapas, sebetulnya dia membiarkan penggunaan rekening untuk proses transaksi, karena dia mendapatkan fee 10 persen untuk bisa memenuhi kebutuhan di lapas, termasuk kebutuhan anaknya.

6. Memanfaatkan sosial media dan iming-iming uang :

Salah satu narasumber mengungkapkan awal dijerat sindikat melalui Facebook, dengan kiriman uang dolar yang melimpah.

"Jadi gini lewat Facebook, saya bilang gini : 'hmm, dek itu dolar beneran apa bohongan? Dia bilang, "beneran, emang kakak mau?". Saya bilang mau. Terus kata dia, “kalau kakak mau kita ketemuan”. Saya Tanya, Dimana ya? Saya udah lupa sih, di mall besar gitu. Udah gitu, saya tanya , "kerjanya apa?",dia jawab "Cuma ngantar tas". Dia cerita hubungannya sama orang Afrika gini gini... terus saya disediain suruh bikin passport"

B. 5. GBV dalam Sindikasi: Berbagai Kekerasan Hingga Ancaman Pembunuhan

Sejumlah kasus yang dilaporkan dalam pemantauan Komnas Perempuan, bahwa pola sindikasi yang dilakukan dengan kekerasan antara lain ;

1. Ancaman pembunuhan ; Keluarga migran yang anaknya didakwa pengedar narkoba yang saat ini terancam pidana mati di luar negeri, mengalami ancaman pembunuhan kalau menolak untuk menuruti mengantarkan barang yang didesak oleh sindikat. Pemantauan Komnas Perempuan pada keluarga yang terancam hukuman mati di Malaysia karena dugaan narkoba, menyatakan bahwa anaknya diancam mau dibunuh kalau tidak mau padahal anaknya seorang yang alim, pendiam, ibadahnya bagus.

2. Teror, ancaman pada keluarga dan akan menculik anaknya; sindikat juga ada yang menteror keluarga, mengancam akan menculik anaknya yang masih kecil karena sindikat akan tahu dimana keluarga di wilayah asal. Tuturan ibu dari Perempuan migran yang anaknya dijebak sindikat narkoba, bahwa ada telepon dari laki-laki yang tahu alamat rumahnya di kampung, nama anaknya, nama orang tuanya.

3. Ancaman perkosaan ; Teror bernuansa seksual dengan ancaman perkosaan juga terjadi, yang membuat perempuan-perempuan ini sulit mengelak untuk dipaksa membawa barang, walaupun mereka tidak tahu isi barang yang harus dihantarkan pada seseorang.

4. Penyekapan; Kasus GBV juga berupa penyekapan yang membuat perempuanperempuan ini dalam puncak ketakutan. PKTN WNA bertutur bahwa dia disekap dalam satu kamar, ada beberapa orang kulit hitam yang mengancam dan memaksanya untuk mau pergi ke Indonesia. Ahirnya ia mau melakukannya walaupun dia tidak tahu bahwa tas ranselnya berisi narkoba.

5. Teror dari suami /pasangan ; Dalam relasi suami isteri, tidak jarang suami menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa isterinya menuruti perintah suami menjalankan bisnis narkoba ini. Mayoritas dengan melakukan tindak kekerasan yang meskipun dituruti untuk membawa barang lintas negara, tetapi yang bersangkutan tidak tahu benda apa yang dibawa, kepada siapa diberikan dan bahkan siapa yang menyuruh karena mereka menggunakan nama palsu.

6. Dikorbankan untuk ditangkap karena persaingan bisnis :

Salah satu PKTN menginformasikan pada Komnas Perempuan bahwa dirinya tertangkap karena dia merasa ditipu oleh upline atau bosnya, dengan dijanjikan sejumlah uang, namun dia hanya dapat sekian persennya. Sehingga dia ditawari untuk berpindah ke upline yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi sesuai yang dijanjikan. Tetapi rupanya, dia justeru tertangkap di bandara.

“ yang dengan yang pertama itu 20 jt , gak ada perjanjian. Semenjak kerja ini gak pernah dapat 20, jadi saya pindah... pas saya pegang di bandara, pasti ini S (bos sebelum dia pindah), sebab cara pemeriksaanya beda, sebab dia Tanya, ada dimana nih?...dia bilang hati-hati kak".

B.6. Modus dan Strategi Melintasi Imigrasi

Sejumlah kasus dari deretan kasus pengedaran narkoba memiliki modus yang berbedabeda. Jaringan narkoba cenderung menggunakan modus-modus baru dalam peyelundupan narkoba. Satu modus dikenali, akan ada modus lain yang muncul. Namun, sekalipun setiap aksi kejahatan memiliki modus yang berbeda, tetapi memiliki pola yang nyaris sama, yaitu memanfaatkan posisi rentan korban, baik sebagai perempuan, pekerja migran, PRT, jeratan hutang, human trafiking, dan perempuan yang sedang menghadapi masalah serius karena KDRT, kemiskinan, dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal untuk membayai pengobatan dan pendidikan anak yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu semakin terlihat menguatnya penggunaan perempuan Pekerja Migran Indonesia / PMl yang memang dianggapjadisasaran strategis sindikat, namun sekaligus rentan karena memanfaatkan korban atau menjadikannya korban traffiking, undocumented migran /migran tanpa berdokumen dan menggunakan kekerasan disetiap tahapan migrasi.

Adapun modus-modus yang digunakan, khususnya peredaran lintas Negara adalah sebagai berikut;

1. Menggunakan tubuh Perempuan dan organ-organnya untuk menyembunyikan narkoba saat melintasi imigrasi.

Pemantauan Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa pemanfaatan tubuh perempuan sebagai simbol seksualitas berpotensi bisa dimanfaatkan, hingga penggunaan organ Perempuan untuk membawa narkoba. Pola-polanya antara lain : A). Body stripping : Seperti yang dilakukan N4 yang tubuhnya dipakai untuk menyembunyikan shabu dengan istilah body stripping yaitu menyembunyikan sabu dengan cara melilitkan bungkusan plastik berisi sabu pada kedua paha dengan menggunakan selotip. Bungkus sabu yang dililit dengan selotip tersebut masingmasing sebanyak 10 bungkus dengan berat total kurang lebih dua kilogram seharga sekitar Rp 4 miliar lebih. la mengetahui membawa barang, tetapi tidak tahu benda apa yang dibawa dan resiko yang akan dihadapinya. Yang pasti ia akan diberi imbalan karena ia membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya operasi anaknya. B). Menggunakan BH dan pakaian dalam untuk menyembunyikan, seperti Perempuan PKTN WNA yang disuruh memakai BH dan celanda dalam yang pinggangnya berisi narkoba. C). Memasukkan kedalam organ Perempuan dengan ditelan, juga terjadi pada N.S1 dimana pekerja migran Indonesia dipaksa menelan bungkusan narkoba kedalam tubuhnya, hingga nyaris mengancam hidupnya, sehingga dia perlu 4 bulan untuk proses pemulihan kesehatannya. Bahkan dia terancam hukuman mati di luar negeri.

2. Harus Percaya diri dengan diberi obat-obatan atau harus bersih dari Narkoba.

Komnas Perempuan mengenali dua modus untuk membuat Perempuan yang dijadikan pengedar narkoba tampil percaya diri. Pertama: Bagi yang dipersiapkan menjadi kurir, disyaratkan untuk bersih dari obat-obatan, agar tidak gugup saat melintasi imigrasi atau bertransaksi. Situasi ini pula yang sering membuat simplifikasi penyelidikan danjaditransaksi untuktukar urin, karena ada kesimpulan umum, bahwa kurir terutama bandar yang sudah professional urinnya negative, sementara kalau pengguna urinnya positif. Kedua: Diberi obat agar berani saat di imigrasi. Pengakuan salah satu narasumber, sebelum terbang, disuruh minum pil yang membuatnya merasa tenang dan berani.

3. Melintasi negara tertentu yang dianggap longgar pengawasannya. Sejumlah Negara tidak menscan/mengecek teliti bagasi saat transit, kecuali luggage yang dibawa ke cabin. Menurut penuturan salah satu PKTN, agen traffic yang berasal dari

Afrika Selatan mengarahkannya agarmasukke Indonesia melaluipinggiran, Singapura atau Malaysia karena dianggap wilayah transit paling longgar menurut sindikat yang mengaturnya. PKTN lain juga menyatakan bahwa orang yang menitipkan koper tersebut mengatakan bahwa koper itu berisi pakaian. PKTN diminta untuk membawa koper itu ke Penang Malaysia karena akan ada orang lain yang mengambil barang tersebut. Menariknya, negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi narkoba, dijadikan wilayah longgar untuk transit atau transaksi narkoba, yang kurirnya tertangkap di Indonesia.

4. Pengiriman, penitipan dan pengemasan barang yang menjebak dan mengecoh

; Penyelundupan narkoba lebih sering dilakukan dengan cara-cara tersembunyi dengan menitipkan tas yang berisi sabu yang kerap tanpa disadari oleh korban. Polapola antara lain, bagasi dibungkus plastik, dimasukkan kedalam lapisan dalam koper, lapisan dalam ransel, gagang koper, tempat bedak, boneka, dll. Karena sejumlah PKTN tidak tahu narkoba yang dibawanya, saat di bandara petugas menemukan serbuk kristal putih yang dibungkus kantong plastik yang dilapisi alumunium foil dan dibungkus lagi dengan karbon hitam pada dinding koper merah milik salah serang PKTN. PKTN lain bertutur saat dia ditangkap dan terbukti menyimpan sabu seberat 930 gram, dia tidak tahu bahwa narkoba tersebut ada di dalam rongga pipa aluminium yang berfungsi sebagai alat untuk menarik dan mendorong koper yang menggunakan roda kecil. Dia menerima tawaran titipan koper karena sahabat baiknya yang menitipkan dan dijanjikan bahwa keluarganya akan mengambil koper tersebut di Bandara.

5. Menggunakan identitas dan rekening Perempuan untuk transaksi narkoba ;

Dalam pemantauan ini ditemukan modus-modus dimana PKTN dijadikan korban dengan memanfaatkan identitasnya. Satu kasus dengan menggunakan KtP untuk transaksi yang dilakukan suaminya, kasus-kasus lain dengan penggunaan nomor rekening, bahkan oleh suami sendiri. Salah seorang PKTN, N15, ditangkap di rumah kontrakannya di Cinere. Suami hanya ditahan setahun sedangkan dia divonis hukuman mati. N15 ditangkap dan dituduh sebagai bandar narkoba karena polisi menemukan buku yang berisi catatan transaksi yang didalamnya tertulis nama 'istri yang diasumsikan polisi sebagai N15 ini. Suami hanya dihukum satu tahun dengan dalih hanya terbukti mempunyai 1,5 gram shabu. Saat ditangkap, bukti yang berupa 449.104 butir ekstasi tidak berada ditangan isteri namun berada di apartemen Taman Anggrek di mana ia dan suaminya tinggal. la dituduh memiliki 449.104 butir ekstasi yang sesungguhnya adalah milik suaminya. Pada awal ditahan masih sering komunikasi dengan suami namun saat ini sudah tidak lagi. Suami kabur keluar negeri. Saat ini suami sudah tidak lagi dapat dihubungi dan tidak lagi menafkahi anakanaknya yang kemudian diasuh oleh keluarganya.

6. Dijadikan Pengalih perhatian dan dikorbankan untuk penyelundupan yang lebih besar

Sejumlah PKTN punya kecerdasan untuk turut"menyelidiki"kasusnya secara informal, dan merangkai berbagai bukti walaupun paska putusan pemidanaan. Beberapa PKTN punya kesimpulan, bahwa saat para perempuan ini tertangkap, pada hari yang sama sedang ada pengiriman dan penyelundupan yang lebih besar. PKTN merasa bahwa dirinya ditangkap untuk dijadikan tumbal sebagai pengalih perhatian untuk pengiriman yang lebih besar dari yang dia bawa oleh pihak lain. Salah satu PKTN merasa bahwa saat dirinya sampai di imigrasi, koper sudah ditandai, passport masih di tangannya, tapi sudah ada copian dipegang oleh pihak bandara. Dalam penelusuran media dan komunikasi dengan gembong-gembong yang tertangkap dan sudah masuk di Nusa Kambangan, mereka menyimpulkan bahwa perempuan dikorbankan untuk mengecoh. Mereka juga cenderung diberi passport saat terahir menjelang keberangkatan.

7. Dikuntit dan dipantau dengan GPS tracker

Beberapa PKTN merasa bahwa mobilitasnya sering dikuntit oleh seseorang yang pernah ditemui di negara lain tempat ia pernah transit. Misalnya pernah bertemu di bandara tertentu di luar negeri tetapi tahu-tahu saat mau cek in di hotel, di sebuah daerah, orang tersebut sudah ada. Selain itu juga menggunakan HP. Tidak jarang tiba-tiba bos yang menyuruhnya bermobilitas, sudah berada di bandara dan tampak akrab dengan petugas bandara. Penuturan PKTN tentang dipantau pergerakannya oleh sindikat bosnya"

Dia selalu pake sinyal...handphone saya diotak atik sama dia sebelumnya...dia kan pinter otaknya, saya ada dimana dia tahu“

Inilah temuan-temuan tentang bagaimana sejarah panjang kekerasan terhadap perempuan yang melatar belakangi dan memicu migrasi, menjerat jadi korban trafficking dan dijebak dalam sindikasi narkoba. Diharapkan melalui temuan yang diungkap oleh PKTN ini menjadi bahan penting untuk menilik ulang kebijakan narkoba dan penghukumannya karena cenderung menjerat perempuan korban, ibuibu sebagai orang tua tunggal yang memenggal kehidupan dan anak-anaknya. Ini PR serius untuk reformasi kebijakan bangsa kita, menghentikan narkoba satu sisi tapi juga tidak merusak perempuan dan anak bangsanya.

AKSES KEADILAN, PENGHUKUMAN DAN SURVIVAL

IV. AKSES KEADILAN, PENGHUKUMAN DAN SURVIVAL

ab ini akan memunculkan temuan-temuan tentang aspek keadilan dengan berbagai prosesnya, termasuk aspek penghukuman hingga survival para PKTN (Perempuan B Korban Terpidana Narkoba). Seluruh proses tersebut akan dilihat dengan perspektif HAM perempuan serta melihat aspek Gender Based Violence-nya. Temuan ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak Juni-Oktober 2017yang bertujuan untukmenggali pengalaman 22 Perempuan Korban Terpidana Narkoba (PKTN) dan melihat kerentanan mereka ketika berhadapan dengan kasus kejahatan narkoba. Selain itu juga untuk mengetahui pengalaman mereka yang berkaitan dengan pelanggaran atas fair trial dalam tiap tahapan, mulai sejak penangkapan, penahanan, persidangan, hingga menjalani hukuman.

A. Hak Atas Keadilan : Pengantar Normatif atas Fair Trial

Prosedur penangkapan, penahanan, persidangan, dan penghukuman dalam hukum Nasional telah diatur dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan melindungi HAM tersangka/terdakwa. Dalam bagian menimbang huruf (a) KUHAP menegaskan bahwa NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (presumption of innocence). Dalam proses hukumnya, tersangka/terpidana memiliki hak perlakuan yang sama dan proses harus didasarkan pada alasan yang sah berdasarkan Undang-undang, dan dalam hal terjadi kekeliruan maka tersangka/terpidana berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi. KUHAP juga memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk tidak membuat dakwaan yang mengesampingkan perkara yang terang pembuktiannya.

Perdagangan narkoba menjadi perhatian pemerintah dan dipandang sebagai kejahatan extraordinary yang besar bahayanya dalam penyalahgunaan dan peredarannya. Kebijakan dan regulasi tindak pidana narkoba tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk penanggulangannya, Undang-undang Narkotika dilengkapijuga dengan pengaturan lainnya yakni KUHAP, dan Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988 (United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1988).

Pelaku penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dapat dikenai ancaman hukuman dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur klasifikasi pelaku tindak pidana sebagai pengguna, pengedar, dan produsen. Dalam konteks perempuan yang terjebak dalam peredaran narkoba, Komnas Perempuan menemukan, klasifikasi pelaku sebagai korban dalam perdagangan narkoba. Namun dalam UU Narkotika tidak mengenali situasi tersebut karena semua diklasifikasikan dan diperlakukan untuk masuk sesuai unsur dan pengaturan UU Narkotika.

Deklarasi Umum HAM PBB menjamin perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara. Secara khusus hak tersangka/terpidana diatur dalam Pasal 9-15 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip pelaksanaan Fair Trial (peradilan yang adil dan tidak memihak). Prinsip ini dibuat sebagai perlindungan atas hak individu dari pembatasan yang melawan hukum dan sewenang-wenang. Dalam hukum Nasional UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur tentang prinsip perlindungan hak tersangka/terdakwa yaitu asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum.

B. Isu Kekerasan Berbasis Gender dalam Seluruh Proses Hukum

B. 1. Akses atas Peradilan yang Tidak Adil

Dari pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak Juli-September 2017, menggali pengalaman 22 Perempuan Korban Terpidana Narkoba (PKTN), Komnas Perempuan menemukan sejumlah pelanggaran atas prinsi fair trial, seperti tergambar di bawah ini:

Identifikasi Unfair Trial

Tidak Teridentifikasi 9% Unfair Trial...

a) Stigmatisasi sebagai Gembong Narkotika dalam Tiap Tahapan b) Dianggap Sebagai Pemilik dan Menguasai Barang c) Terjadi Penyiksaan, Eksploitasi Seksual, Intimidasi, dan Kekerasan d) Penahanan yang Tak Manusiawi dan Represif e) Kehilangan Hak Membela Diri f) Kehilangan Hak Yang Sama di Depan Hukum g) Dihukum Tanpa Tahu dan Sadar Tentang Narkotika h) Kesulitan menghadirkan Saksi Terutama Kejahatan Lintas Negara i) Pengabaian Atas Asas Praduga Tak Bersalah i) Penerjemah Yang Tidak memadai k) Bantuan Pengacara Sebatas Formalitas I) Penghukuman Yang Tidak Adil dan Proporsional

Diagram. IV. A

Keterangan perempuan dalam perdagangan narkoba diabaikan dalam proses pembuktian sebagai keterangan tersangka/terdakwa. Sementara dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan tersangka/terdakwa merupakan alat bukti yang sah.Tuntutan Penuntut Umum tidak didukung alat bukti sah, kecuali saksi para petugas yang mengetahui merekalah yang membawa dan menguasai barang bukti berupa narkoba.Sementara alasan dan proses mengapa narkoba berada dalam penguasaan mereka tidak menjadi fakta hukum yang penting ditelusuri guna memberikan kesempatan yang sama di depan hukum. Sebaliknya mereka dipaksa mengakui sebagai pemilik dan/atau kurir narkoba.

Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka perempuan perdagangan narkoba telah menghilangkan kesempatan yang sama di depan hukum. Fakta hukum yang membuat mereka dikondisikan menguasai narkoba berbeda dengan penguasaan atas narkoba oleh kurir dan anggota mafia perdagangan narkoba. Sebagaimana tuturan N, bahwa para Polisi yang menangkapnya menyampaikan: "dikira akan dapat kakap, ga tahunya kelas teri."

b. Dianggap Sebagai Pemilik dan Menguasai Barang

Hampir semua Perempuan Korban Terpidana Narkotika (PKTN) yang ditangkap percaya diri, bahwa dirinya tidak bersalah karena tidak mengetahui ada narkotika dalam bawaannya dan memang tidak pernah tahu seperti apa bentuk narkotika. Saat didapati membawa narkotika, petugas bea cukai bandara tidak segera memberikan informasi atas temuannya. Biasanya PKTN akan mengira mereka bermasalah tentang bea cukai. Meskipun pada akhirnya petugas memberikan informasi, PKTN bingung karena petugas tidak menanyakan lebih dulu atau memberi kesempatan PKTN untuk bicara.

Setelah menerangkan ketidaktahuan mereka terhadap narkoba yang dibawa, menjelaskan asal usulnya, pun tidak dianggap sebagai fakta hukum. Keterangan PKTN yang sesungguhnya diabaikan karena melawan prosedur yang tendensius dengan menganggap telah ada bukti kuat dan pasti bersalah sehingga harus dihukum.PKTN tertangkap karena diketahui membawa, sekalipun tidak mengakui memiliki dan menguasai Narkoba. Bahkan salah satu PKTN mendapat lontaran dari petugas, termasuk juga ledekan senada dari sesama tahanan:“Sangar Gawanane, ra ngerti rasane." (bawaannya menyeramkan tapi tidak mengetahui rasanya).

c. Terjadi Penyiksaan, Eksploitasi Seksual, Intimidasi, dan Kekerasan

PKTN mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan kekerasan ekonomi dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Mereka juga mengalami pelecehan seksual dengan cara dibawa ke hotel dan ditelanjangi, bahkan dimintai sejumlah uang dengan disuruh meminta pada suaminya. Tak jarang saat di tahanan, PKTN diteror dan dihina petugas, seperti yang dialami N6: "cantik-cantik didor juga ni.", “ayu-ayu ndak ada gunannya',dll. Semua dilakukan untuk mendapatkan pengakuan mereka atas kepemilikan narkoba dan keterlibatan mereka sebagai kurir.Ada juga yang mengalami penyiksaan fisik dengan dipukuli hingga cacat tetap dan ancaman perkosaan sampai mau mengakui keterlibataannya dalam mafia perdagangan narkotika.

Intimidasi lain berupa pemeriksaan di imigrasi berhari-hari, ancaman ditembak, petugas membanting meja dan kursi, lampu yang dihidup matikan 'byar pet'(nyala-mati) merupakan intimidasi yang membuat PKTN stress dan takut sehingga mengurangi perlakuan persamaan di depan hukum.

d. Penahanan yang Tak Manusiawi dan Represif

Kondisi dan perlakuan saat dalam tahanan cenderung merendahkan dan mempermalukan PKTN.Hal ini juga menjadi bagian tak terpisahkan yang seharusnya dilarang dalam prinsip hukum.Sejumlah PKTN mengalami berbagai perlakuan buruk, merasa harga dirinya sangat rendah karena dipertontonkan dan dimaki. Bahkan dalam situasi tersebut, N5 diminta menandatangani dokumen yang tidak ia ketahui isinya. Paksaan menandatangani/memberi persetujuan tanpa paham resiko dan dampaknya juga dialami N18 yang dipaksa tanda tangan tanpa didampingi oleh pengacaranya.

e. Kehilangan Hak Membela Diri

Proses penyelidikan dan penyidikan tidak jujur, adil, dan telah memihak (due process of law) mengakibatkan tersangka/terdakwa tidak mendapatkan hak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (the right of non-self incrimination), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (the right to remain silent).

Sejak awal ditangkap, PKTN sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Prosedur hukum diarahkan untuk diproses mendapatkan penghukuman semata, bukan keadilan.Pendalaman kasus dilakukan bukan untuk mendapatkan informasi fakta hukum yang terjadi atau dialami PKTN. Dampaknya hak-hak merekayang dijamin dalam prinsip Fair trial, hanya diterapkan secara formalitas dalam proses pemeriksaan setiap tahapan, tetapi tidak memenuhi prinsip keadilan

Pasal 14 ayat (2) Konvensi Sipol memberi perlindungan "Setiap orang yang didakwa melakukan satu tindak pidana punya hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum." Namun faktanya, pembuktian atas diri PKTN terbatas pada barang bukti yang ditemukan tanpa melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri bagaimana narkoba berada pada tangan mereka. Nalar kondisi mereka tidak ditelusuri, sehingga meyakinkan dan membuktikan kepastian mendalam atas fakta-fakta yang benar atau di atas alasan yang masuk akal. Padahal setiap standar pembuktian menghasilkan perlindungan bagi asas praduga tak bersalah di dalam hukum nasional. Segala upaya pembuktian tidak berpijak pada asas praduga tak bersalah, namun sebaliknya pembuktian dirancang untuk menguatkan dugaan bersalah atas mereka. Kasus N15 dimana kasusnya menjerat banyak pekerja migran yang tak tahu menahu asal usul narkotika, membuktikan proses yang tidak memberikan jaminan atas fair trial, karena kesaksian yang tidak didengarkan.

f. Kehilangan Hak yang Sama di Depan Hukum

Prosedur dan Persamaan Kedudukan (eguality of arms) yang dilalui PKTN korban mafia narkoba pada saat berhadapan dengan hukum tidak dalam kondisi yang seimbang (eguality)antara pihak tersangka/terdakwa dan Penuntut Umum. Hampir semua menyatakan tidak diberi kesempatan menyampaikan pembelaan bagi dirinya saat ditangkap otoritas yang berwenang, dengan alasan kedapatan menguasai narkotika tanpa surat ijin dianggap telah bersalah melanggar UU Narkotika.

Tuduhan keterlibatan yang tidak dibuktikan secara kuat sebagai tindak pidana dialami olehN18 yang terjebak dalam kasus narkoba karena KTP/Kartu Tanda Penduduk nya dipakai oleh suaminya saat proses suami mengambil barang narkoba dari ekspedisi. Sekalipun demikian, dia tetap diproses. Hal serupa juga dialami N15 bersama 6 (enam) orang kawannya yang secara berantai dihukum. Sementara perbuatannya hanya-lah membantu kawannya untuk pulang dengan aman dari Malaysia. N15 dianggap sebagai bandar akibat pergaulannya di negara tujuan migran sementara semua saksi-saksi menyatakan bahwa dia bukanlah bandar, namun sekedar menolong dan menjadi kebiasaan mereka untuk memberikan bantuan kepada kawannya yang mengalami kesulitan sebagai pekerja migran. Proses hukum terhadap N18 dan N15 melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dan pada perbuatan itu".

g. Dihukum Tanpa Tahu dan Sadar tentang Narkotika

Penangkapan dan penahanan disandarkan pada berat atau jumlah narkotika yang dibawa dan menurut UU dilihat sebagai tindak pidana berat yang harus dilakukan penangkapan dan penahanan. PKTN tidak mempunyai kesempatan menghadirkan saksi untuk meringankannya. Proses yang tak dibayangkan sebagai resiko, informasi yang tak dipahami, membuat mereka shock karena baru sadar dirinya terlibat narkotika. Kondisi demikian membuat mereka secara psikologis menurun dan tidak tahu harus berbuat apa selain berulang kali PKTN menegaskan narkotika tersebut bukanlah miliknya, tidak terlibat, dan tidak mengetahui. PKTN tidak mempunyai waktu atau kesempatan menyiapkan pembelaan dirinya.

h. Kesulitan Menghadirkan Saksi Terutama Kejahatan Lintas Negara

Proses penuntutan dan persidangan bagi PKTN perlu menegaskan bahwa mereka mengenal bentuk dan wujud narkoba saat petugas otoritas menemukan dan menginformasikan bahwa barang yang mereka bawa adalah narkotika. PKTN tidak dapat menghadirkan saksi sebagaimana penuntut umum menghadirkan saksi dalam persidangan. Dalam persidangan

N20 dan N22, mereka tidak dapat menghadirkan saksi karena saksi-saksinya berada di luar jangkauan. Saksi-saksi berada di luar negri, sementara saksi yang menyuruh membawa tas berisi narkoba tidak dioptimalkan dapat hadir sebagai saksi yang meringankannya. Disisi lain sekalipun N18 dapat menghadirkan saksi yang meringankan, menerangkan bahwa dia tidak terlibat, namun keterangan saksi tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan. Situasi kekerasan yang menjadi latar belakang N18 serta PKTN lainnya berhadapan dengan hukum diabaikan sebagai pertimbangan hukum,bahkan Hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

i. Pengabaian atas Asas Praduga Tak Bersalah

Kedudukan dan perlakuan yang sama antara Penuntut Umum dengan PKTN dalam pembuktian di setiap prosedur perkara membuat hak asasi PKTN tidak terlindungi dan memberatkan mereka. Ketidaksamaan kedudukan dan perlakuan membuat mereka tidak dapat membuktikan dirinya bukan bagian mafia perdagangan narkoba.85% (satu-satunya) barang bukti yang kedapatan dari mereka diambil pihak otoritas tanpa memberikan dukungan bagi mereka agar dapat menyiapkan saksi dan barang bukti lainnya.Bahkan meski disediakan bantuan hukum pun, lawyer/Pengacara tidak berupaya kuat menghadirkan saksi dan bukti lainnya.Mereka hadir untuk formalitas agar penuntutan tidak digugurkan dalam persidangan.

Bantuan hukum dibutuhkan untuk menjamin hak membela diri, sebagaimana ditegaskan Pasal 14 ayat (3) d Konvensi Sipol, dalam menentukan setiap tuduhan pidana yang ditujukan pada seseorang, setiap orang harus diberi hak “untuk diadili dengan disertai kehadirannya, dan untuk membela diri oleh dirinya sendiri atau melalui pengacaranya atas pilihannya sendiri, diberitahu, jika dia tidak mempunyai pengacara akan haknya dan untuk mendapat pengacara yang ditunjukkan baginya dalam kasus apapun jika kepentingan keadilan diperlukan, dan tanpa membayar jika dia tidak mampu membayar".

90% PKTN tidak dapat mengajukan saksi-saksi bahkan kehilangan kontak dan komunikasi dengan para saksi dan pelakunya, akibat proses hukumnya sendiri hanya memeriksa saksi yang memberatkan mereka. Pada umumnya saksi yang diajukan adalah petugas bea cukai atau polisi yang menangkap, memeriksa, atau menahan PKTN. Sementara kalau pun ada saksisaksi yang meringankan, mereka diperiksa dalam satu kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkan PKTN.Semua PKTN mengalami pemaksaan untuk mengakui kesalahannya dan pengakuan atas bukti-bukti lain yang diperoleh dari segala bentuk pemaksaan telah digunakan sebagai bukti pada persidangan atau vonis.

j. Penerjemah yang Tidak Memadai

Penerjemah adalah ujung tombak bagi WNA untuk memperoleh akses keadilan ketika berhadapan dengan hukum di Negara yang bahasanya tidak mereka mengerti.Selain bantuan hukum, penterjemahan yang tidak memadai telah merenggut hak membela diri.PKTN WNA mayoritas tidak mendapatkan penerjemah yang memadai.Sejumlah warga negara asing tidak mendapatkan penterjemah, sebagaimana yang dialami N11. Dia dibantu pengacaranya dalam memahami proses pemeriksaan yang menggunakan bahasa yang tak dipahaminya dengan baik. Sementara N22 diberikan penterjemah namun tidak memadai sehingga dia tidak mengerti dan memahami proses pemeriksaan di pengadilan. N8 bahkan menyalami para hakim dan bilang “thank you, thank you” karena tidak tahu bahwa dirinya dihukum mati, dan baru tahu saat di kendaraan keluar dari pengadilan. N20 juga mengatakan "no" dan menggelengkan kepalanya saat ditanya oleh hakim apakah ia menyesal akan perbuatannya. Padahal dia pikir sedang ditanya apakah dia mengetahui dan membawa narkoba? Jawaban "no" yang dipersepsi tidak menyesal inilah yang memperburuk penghukuman legal maupun sosial.

k. Bantuan Pengacara Sebatas Formalitas

PKTN merasakan tidak mendapatkan hak memperoleh pembelaan yang efektif. Pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan sekedar performa, bahkan berganti-ganti dalam tiap tahapan sehingga nasihat pembelaan kurang efektif bagi PKTN.N13 bahkan mendapatkan bantuan hukum, yang pengacaranya tidak memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Sejumlah PKTN, salah satunya N13 berpandangan "hukum hanyalah untuk orang yang berduit dan penasihat hukum yang disediakan tidak sungguh-sungguh membela dirinya”. Pengacara N22 bahkan tidak melakukan advokasi dan menjalankan strategi pembelaan secara professional sampai dirinya masuk dalam daftar eksekusi mati. Profesionalitas pengacara hanya dirasakan oleh N18 pada saat diperiksa di BNN, dan itupun karena dia menggunakan jasa Pengacara profit.

N5 merasa nyaman dengan Pengacaranya terakhir namun sayang Pengacaranya itu ditangkap karena menyuap hakim, juga sejumlah skandal lainnya. Hakim yang memutus hukuman mati bagi N5 juga ditemukan tewas dan konsuler yang akan mendampinginya terindikasi terlibat skandal asmara dengan salah seorang gembong mafia internasional narkoba. Demikian pula dengan N9 yang tidak didampingi Pengacara selama persidangan karena tidak dapat membayar pengacara.

I. Penghukuman yang Tidak Adil dan Proporsional

Secara prinsipil, perlakuan yang manusiawi sangat diperlukan dan menjadi prinsip negara hukum.Pasal 14 ayat (1) Konvensi Sipol menjamin hak atas persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai salah satu elemen penting dari konsep fair trail. Namun pasal ini juga membolehkan beberapa pengecualian atas suatu persidangan yaitu terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan atau apabila terdakwanya adalah "anak-anak". Dan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

N7 dihukum lebih berat dan tidak proporsional, padahal dia hanya mengantar temannya yang menjadi kurir dan ditangkap bersama para anggota mafia perdagangan narkotika. Dia divonis seumur hidup, sementara teman dan anggota mafia yang ditangkap bersamanya dalam satu mobil, dihukum antara 6 hingga 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan teman yang diantarnya memberikan keterangan saksi palsu yang memberatkan N7 bahwa ia terlibat dalam perdagangan narkotika. Kondisi ketidakadilan ini diperparah dengan kondisi N7 yang didampingi oleh oknum pengacara yang direkomendasikan oleh pengadilan atau yang ditemui di Pengadilan.

N7 dan N18 dalam memilih bantuan hukum mengikuti petunjuk Penuntut Umum karena kasusnya dipandang ringan, namun ternyata tidak menguntungkan bagi mereka berdua dalam mendapatkan vonis hukuman. Bahkan Penuntut Umum menyarankan agar tidak mengajukan upaya hukum dengan memberikan informasi upaya hukum dapat memperberat hukuman.

Peran Negara melalui Penuntut Umum ini telah meletakkan posisi yang tidak sama atau setara di depan hukum. Tindakan ini tentu saja melanggar prinsip negara hukum.N7 dan N18 bukanlah pelaku yang sesungguhnya sehingga hak mereka atas kebenaran dan keadilan terabaikan dan terlanggar. Padahal, dalam pembuktian keduanya tidak ada bukti yang kuat bahwa mereka berdua adalah mafia perdagangan narkotika, bahkan N7 tidak membawa ataupun menguasai narkotika (sabu-sabu).

C. Menjalani Hukuman : Temuan Atas Kondisi Lapas

C.1 .Persoalan di Tahanan dan Lapas: Catatan Kebijakan

Pencerabutan dan kehilangan kemerdekaan merupakan penghukuman terberat dalam kehidupan manusia, maka dalam kerangka hak asasi tidak seharusnya ada penghukuman berlapis atau ditambah lagi dengan bentuk penghukuman lain yang merendahkan martabat sebagai manusia. Merespon berbagaipenyiksaan ditempat-tempat pencerabutan kebebasan, maka lahirlah UN CAT/Convention Against Torture agar setiap Negara Pihak yang meratifikasi menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi dan merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini sudah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 5 tahun 1998 dimana konsekuensi sebagai Negara Pihak terikat secara yuridis dan politis akan seluruh ketentuan yang ada di dalamnya. OPCat (Opsional Protocol) merupakan pelaksanaan dari CAT yang belum diratifikasi Indonesia, namun sudah berulang masuk dalam RANHAM, komitmen RI dalam UPR (Universal Periodic Review).Inti didalam OPCAT tersebut mencakup National Preventive Mechanism (NPM) untuk mencegah penyiksaan di tempat-tempat pencerabutan kebebabasan. Salah satu prinsip berjalannya NPM adalah melaksanakan pemantauan sewaktu waktu yang dilakukan oleh team independen dalam kerangka melakukan pencegahan penyiksaan danmelindungi para tahanan. Karena prinsip pengukuman berperspektif HAM, tetap menjaga martabat seseorang walaupun sebagai pihak yang terhukum.

Kendati Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun NPM sudah dirintis oleh 5 lembaga yaitu

3 lembaga HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI) dan Ombudsman RI serta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Langkah awal NPM ini selain MOU antar 5 lembaga dengan kekuatan mandat masing-masing, juga melakukan MOU dengan pihak kedua yaitu Kementerian Hukum dan HAM Rl untuk bekerjasama menentang penyiksaan di rutan/lapas melalui membuka akses pemantauan di rutan/lapas bagi kelima institusi tersebut dalam kerangka NPM.

Untuk melihat standard Pencegahan penyiksaan dan perlindungan di tahanan, dapat mengacu pada Bangkok Rules, dimana kelahirannya sendiri dilatarbelakangi oleh kurangnya standard penanganan bagi tahanan Perempuan, karena secara historis tempat tahanan/ penjara lebih merujuk pada tahanan laki laki. Selain itu juga yang paling terpenting dari isi Bangkok Rules yaitu seperti persoalan "Jika terdapat kasus kekerasan seksual pada Tahanan perempuan, maka yang melaporkan pelecehan harus diberikan perlindungan, dukungan dan konseling dengan segera, dan klaim mereka harus diselidiki oleh otoritas yang kompeten dan independen, dengan penuh rasa hormat untuk prinsip kerahasiaan. Tindakan perlindungan harus mempertimbangkan risiko khusus. Bagi tahanan perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual, dan terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, harus menerima nasihat dan konseling medis yang tepat dan harus disediakan dengan perawatan kesehatan fisik dan mental yang diperlukan, begitu juga dukungan dan bantuan hukumnya.3s Selain itu juga ada aturan lain seperti Mandela Rules, dimana salah satu isinya seperti mendorong untuk memperlakukan para tahanan secara manusiawi,antara lain menegaskan standard minimal masalah akomodasi, sensitif pada disabilitas dengan asas non diskriminasi, managemen kearsipan yang tertata yang memuat semua perihal tentang para napi, dll.

Untuk konteks Nasional, Indonesia mempunyai peraturan yang kurang lebih selaras muatannya dengan berbagai instrumen internasional seperti yang termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memuat hak dasar di lembaga pemasyarakatan antara lain:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

j. mendapatkan pembebasan bersyarat;

k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

I. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun pemenuhan hak dasar khususnya adalah hak ECOSOB yang tertuang dalam sejumlah peraturan antara lain untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Untuk hak kesehatan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 32/1999 menegaskanbahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, setiap Lapas menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, sekurangkurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Sementara hak atas makanan yang layak diatur dalam pasal 19 PP No. 32 tahun 1999 yang mengatur setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

35 Lebih lengkap baca "The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)", adopted by the United Nations General Assembly on 21 December 2010.

C.2. Realitas di Lapas : Temuan Kondisi HAM Perempuan PKTN

Secara garis besar PKTN yang menjalani hukuman dapat dilihat sebagai berikut:

6 5 4 3 R 3 •Total 2 2 1 Tahun Menjalani Hukuman 0 1 2 4 5 6 7 8 10 16 17

Diagram. IV. B2

Sebagai dampak unfair trial, para PKTN menjalani hukuman berat baik hukuman mati maupun seumur hidup. Saat diwawancara oleh Komnas Perempuan, ada yang sudah menjalani hukuman selama 2 hingga 17 tahun. Dalam catatan Kalapas maupun petugas Lapas lainnya, bahwa PKTN memiliki catatan baik, dan mereka juga kerap memahami bahwa sejumlah mereka adalah korban ketidakadilan hukum.

Walaupun upaya Lapas untuk mereformasi dan memperbaiki sistem penghukuman menjadi lebih manusiawi, namun masih ada sejumlah temuan Komnas Perempuan yang dialami PKTN.

a. Problem Makan dan Minum: Beras Apek dan Air Minum Keruh

Pola pendekatan Negara cenderung punitif dibanding rehabilitatif dalam merespon berbagai kasus pelanggaran norma ini, tidak berbanding dengan kesiapan Negara untuk menyiapkan sistim penghukuman yang layak. Salah satunya adalah ketidak siapan akomodasi dan konsumsi di Lapas. Jumlah penghuni Lapas Perempuan, sebagai gambaran saat Komnas Perempuan memantau, kurun waktu Juni-Agustus 2017, Lapas kelas Il A Tangerang, dengan kapasitas 250 harus menampung 395 (158 % over kapasitasnya), Lapas kelas Il A Malang kapasitas 164 harus menampung 553 (237 %), Lapas kelas Il A Denpasar kapasitas 54 harus menampung 161 (198 %).36 Belum lagi alokasi biaya makan sehari-hari bagi Napi. Menurut Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, rata-rata Rp 14 ribu per hari.37 Situasi ini berdampak pada buruknya kualitas makanan yang tidak memadai pada sejumlah lapas, tidak jarang mengkonsumsi beras yang apek dan lauk yang seadanya. Hal itu membuat mereka harus membeli lauk pauk bagi yang mampu tentunya.

Persoalan yang dikeluhkan warga binaan perempuan adalah kurangnya penyediaan air minum yang layak. Hal ini juga mendorong untuk membeli air kemasan dan itupun dilakukan oleh para napi yang mampu. Air dikeluhkan kuning, dijatah pada waktu-waktu tertentu, sehingga menyendat akses untuk mendapat air minum yang layak..

Adapun untuk warga asing diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya kecuali atas petunjuk dokter bisa mendapatkan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui jatah harga makanan seorang sehari. Namun ada PKTN WNA yang mengadukan: “ terus yang bikin susahnya juga kan makanan Indonesia kan sama makanan Philippine kan beda jadi saya gak pernah makan dulu. Makannya ya roti-roti aja”.

b. Kapasitas Hunian yang Berjejal: Tidur Duduk dan Rentan Konflik

Penghuni lapas pada umumnya melebihi kapasitas, walaupun saat Komnas

Perempuanmemantau kondisi sel, di sejumlah lapas terlihat rapi berjajar dan berkasur, namun kondisi berjejal tampak jelas terlihat. Di sejumlah lapas yang dihuni Perempuan, tidak jarang warga binaan atau penghuni lapas harus tidur seperti pindang bersilang posisi kaki dan kepala, atau bahkan harus tidur duduk. Saat malam mereka berebut udara karena oksigen yang minim, termasuk rentan tertular penyakit karena kondisi berdesakan. Selain itu konflik juga kerap terjadi karena hal-halkecil seperti buang angin, buang kotoran hidung, dsb. Penuturan dari ex penghuni lapas narkoba, kerap terjadi pungli untuk mendapatkan tempat atau posisi agar bisa membawa kasur, merebahkan badan, dengan atau tanpa alas. Lapas besar menyediakan kamar yang tidak masif bagi terpidana berat karena narkoba.

Isu toilet, sanitasi, dan ketersediaan air juga jadi masalah. Kamar mandi tunggal didalam sel kamar yang harus dipakai ramai-ramai, tentu akan mengganggu kesehatan jangka panjang karenaharus menahan buang airakibatantrian.Kondisikamarmandijugatidakselaluberpintu. Informasi di salah satu lapas, pintu seng untuk kamar mandi pernah dibuat alat untuk mencoba bunuh diri dengan seng tersebut. Problem lainnya adalah suplai air yang minim, air untuk membersihkan badan dijatah dengan cara masing-masing. Ada yang dijatah satu ember, ada yang dijatah dengan waktu berbilang menit saat antri air. Tidak jarang air juga jadi sumber konflik, sehingga ada penghuni lapas terpidana kasus korupsi menyumbangkan pompa air agar ada suplai air yang lebih cukup di salah satu lapas. Tetapi politik sumbang menyumbang ini juga menyisakan problem relasi kuasa, karena dianggap ataupun menganggap dirinya lebih berjasa.

c. Layanan Kesehatan dan Hak Reproduksi: Soal Pembalut hingga Kesulitan Mengambil Obat untuk HIV-AIDS

Sejumlah lapas Perempuan sudah ada yang lebih siap dengan layanan kesehatan fisik maupun psikis. Terpidana berat narkoba, khususnya dengan hukuman mati, disediakan konselor yang mendampingi. Namun terdapat lapas Perempuan yang layanan kesehatan-nya minim. Bahkan ada istilah satu obat untuk semua jenis penyakit, karena tidak siapnya layanan kesehatan akibat over kapasitas.

Problem khas perempuan berkaitan dengan kespro, salah satunya pembalut yang harus membeli dengan harga berlipat.Sejumlah lapas melarang pengunjung untuk membawakan pembalut saat membesuk, karena alasan menghindari penyelundupan narkoba didalam pembalut.Tetapi dampaknya tidak sederhana karena bagi warga binaan perempuan yang miskin, akses pada pembalut menjadi sulit. Selain itu karena akses air yang tidak selalu mudah pada sejumlah lapas, dapat dibayangkan saat perempuan sedang haid. Kondisi ini berpotensi mengganggu kebersihan dan kesehatan alat reproduksi perempuan.

Walaupun penghuni lapas yang terinveksi HIV-AlDS secara aturan mendapatkan dukungan pengobatan, namun informasi yang disampaikan pada Komnas Perempuan, bahwa obatobatan tersebut harus diambil dengan biaya tambahan transport yang tidak selalu bisa disediakan oleh para penderitanya.Tidak jarang mereka ada yang meninggal. Bisa jadi akibat akses pengobatan yang terhambat biaya, keterlambatan akses layanan rutin, maupun rentannya mereka tertular penyakit lain disaat imunitas tubuh tidak siap.

d. Akses Kunjungan Keluarga dan Sahabat: Pungli dan Hambatan Hak Berharga Untuk Dikunjungi

Kunjungan keluarga adalah peristiwa berharga bagi penghuni lapas, sebagai bentuk keberterimaan keluarga disaat masyarakat menyalahkan dan menstigma, terutama bagi PKTN. Kunjungan keluarga juga dinanti karena hiburan untuk membunuh waktu terutama bagi PKTN seumur hidup atau hukuman mati. Kunjungan keluarga juga ditunggu karena mayoritas keluarga yang datang mengantarkan kiriman uang atau makanan atau kebutuhan lain.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjalanihidup di lapas bukan berarti bebas biaya.Tidak jarang keluarga harus menyediakan dana ekstra untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berada di lapas. Seperti untuk membeli makanan, minuman, mendapatkan akomodasi agar bisa tidur dengan rebah, termasuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Meskipun warga binaan mempunyai hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau sahabat, namun masih berlangsung pungli dari satu pintu ke pintu berikutnya, yang menjadi hambatan kunjungan keluarga karena tidak semua keluarga mampu untuk memenuhinya akibat keterbatasan secara ekonomi. Pemberantasan korupsi dan pungli cukup gencar. Walaupun mengeluarkan sejumlah kebijakan pemberantasan korupsi dan pungli, hingga pendirian KPK, sebagai upaya negara membangun bangsa yang bersih dan akuntabel, namun Komnas Perempuan mendapatkan laporan bahwa praktek pungli masih terjadi. Sampai ada ungkapan dari ex penghuni lapas Narkoba (Lapas diluaryang dipantau Komnas Perempuan) menuturkan: "Jangan pernah menengok kami kalau tidak bawa uang untuk petugas. Karena nantinya kami yang harus membayar kalau ada tamu".

Kondisi PKTN WNA alami problem berlapis dan mereka hanya ditengok oleh keluarga yang mendapat donasi dari lembaga agama khususnya gereja. PKTN WNA nyaris ada yang belum pernah ditengok keluarganya, sehingga tidak ada tambahan finansial. "Saya malu dituduh mencuri odol, padahal saya cuma minta sedikit, karena saya tidak punya uang untuk membeli” tutur PKTN WNA dari Filipina.

Bagi PKTN terutama yang terpidana mati, menjadi tambahan hukuman yang dirasa berat, karena sulitnya untuk bisa mendapatkan kiriman makanan, karena kehati-hatian pihak lapas atas keamanan PKTN, terutama khawatir ada sindikat yang berkepentingan mencelakai lewat makanan. Jadi bila ada pihak pihak lain non keluarga berkunjung, harus seizin PKTN, membawa surat resmi untuk berkunjung, dan memastikan PKTN yang bersangkutan tahu betul orang yang akan berkunjung.

e. Kompleksitas Isu Seksualitas dan Kerentanan Suami Menikah Lagi

Persepsi petugas lapas yang ditemui Komnas Perempuan hampir semua berasumsi bahwa Lapas adalah penghukuman dan pembinaan. Tidak ada kebijakan yang jelas untuk merespon kebutuhan seksualitas. Namun dalam prakteknya, kebutuhan seksual napi laki laki dalam sejumlah lapas relatif dicarikan solusi melalui beberapa hal: 1). Pembiaran intimasi di ruang besuk, yang sering juga mengganggu pengunjung lain terutama anak-anak. 2). Secara diamdiam petugas menyediakan salah satu ruang untuk digunakan sebagai bilik intim dengan imbalan sejumlah uang bagi si petugas. 3). Melakukan bon, dengan “menyewa" penghuni lapas perempuan baik melalui relasi transaksional maupun relasi pacaran.

Kompleksitas hak seksual pada lapas Perempuan tidak sederhana. Ada sejumlah cara berfikir dan sikap petugas lapas, selain mengekang seksualitas karena sedang jalani hukuman, juga sebagai langkah preventif agar warga binaan Perempuan tidak hamil saat menjalani hukuman. Cara survival warga binaan, melalui sejumlah hal : 1). Mensublimasi dalam berbagai kegiatan spiritual maupun aktifitas kreatif. 2). Menggunakan alat vibrator bergantian, walaupun secara formal tidak diizinkan, namun tetap bisa diselundupkan. Yang menjadi persoalan, alat vibrator ini tidak dijamin kebersihannya dengan dilapisi alat pengaman, sehingga layak dikhawatirkan penularan penyakit kelamin. Salah satu PKTN menyampaikan kesaksiannya: "kalo secara langsung sih saya tidak tahu cara pelampiasan mereka, tetapi ketika ada geledahan sidakan,vibrator tuh ya ketemu gitu he he he. Saya sebagai orang dewasa juga jujur ya vibrator itu ada, tapi bukan di blok kami. Biasanya sih kalo antar Perempuan kita tidak open masalah begitu. Tapi diblok sana itu ada yang teropen katanya vibratornya hand tohand gitu kan. Bisa dipinjamkan gitu". 3). Berhubungan dengan sesama jenis, walaupun secara moral sebagai larangan keras, bahkan salah satu lapas memberlakukan pelarangan remisi bagi warga binaan yang berhubungan sejenis, tetapi sejumlah lapas juga tutup mata karena sulit untuk mengontrol dan mencari solusi. Salah seorang PKTN menuturkan: Kalau sampai ketahuan kita LGBT, kita diancam gak dapat remisi."

Namun yang pasti, tertutupnya akses hak seksual warga binaan Perempuan yang mengalami masa tahanan, kebanyakan di tinggal oleh suaminya karena isu penyaluran seksual suami yang tidak diberi ruang. Selain itu juga konstruksi sosial menganggap perempuan yang dipenjara adalah Perempuan tidak baik. Padahal bagi perempuan yang suaminya ditahan, pada umumnya setia menunggu. Problem lain adalah pengasuhan anak dan kerentanan Perempuan akan kehilangan segalanya saat keluar dari lapas, termasuk kehilangan suami. Salah seorang narasumber mengungkapkan: "Iya, anak ada yang dititip, ada yang di panti asuhan. Ada yang seumur hidup ini, dipanti asuhan. Dan kebanyakan mereka pulang itu statusnya jadi janda."

f. Objek Exploitasi Informasi : Kunjungan dan Wawancara yang Berulang

Salah satu PKTN mengeluh dengan banyaknya kunjungan untuk menemuinya, mewawancarainya untuk berbagai kebutuhan riset maupun publikasi. Banyaknya niatan baik dari pihak luar yang melakukan kunjungan ke lapas wanita tersebut, ternyata tidak dirasakan menyenangkan karena tidak membantu persoalan yang mereka alami, terlebih bagi yang menerima hukuman berat seperti hukuman mati dan seumur hidup. Mereka merasa dieksploitasi, bahkan dibuat menggantung kasusnya karena proses hukum yang serba tidak pasti.

g. Problem Ekonomi:"Kasta"dan Peredaran Narkoba

Apatisme akan hukuman mati dan hukuman seumur hidup membuat sejumlah warga binaan Perempuan lanjut mengkonsumsi Narkoba didalam Lapas. Bahkan untuk survival ekonomi, tetap melanjutkan untuk menjalankan bisnis narkoba dengan membiarkan nomor rekeningnya digunakan untuk melintaskan transaksi. Karena bagaimanapun didalam Lapas, tetap punya kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk keluarga. Hukuman seumur hidup membuat apatis dalam artian berbuat baik pun tidak merubah hukuman.

Peredaran Narkoba di Lapas sudah menjadi rahasia umum karena mereka punya cara untuk bisa memasukkan narkoba kedalam Rutan maupun Lapas. Bahkan dalam satu verifikasi ex penghunilapas narkoba menyebutkan, dibantu oleh petugas dengan mengambilkan boneka yang berisi narkoba atau memanfaatkan kelengahan petugas lapas dengan diselundupkan melalui jendela ruang layanan kesehatan. Situasi ini membuka lahan bisnis narkoba tetap berjalan di Lapas, yang dalam standar hak asasi dianggap pelanggaran serius saat ada pembiaran peredaran dan konsumsi narkoba di Lapas.

Daya bertahan ekonomi lain adalah dengan menciptakan tradisi "korpe38" atau korban perasaan, dimana Perempuan warga binaan miskin yang kerap jadi sasaran untuk dieksploitasi menjadi korpe atau pelayan bagi tahanan lain. Mulai dari mencuci baju, mengambilkan makan dan minum, memijat, merawat muka, dll. Tapi disaat yang bersamaan juga pekerjaan sebagai korpe menjadi peluang bagi warga binaan miskin, termasuk yang dengan disabilitas mental untuk mendapatkan penghasilan.

36 Diolah dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2017/month/10. Diakses pada 10 Oktober 2017.

37 Tempo, Kemenkumham Hemat Biaya Makan Narapidana Seratusan Miliar, Lebih lengkap: https://nasional.tempo.co/read/1043840/kemenkumham-hemat-biaya-makan-narapidana-seratusan-miliar. Diakses pada 26 April 2018

D. Strategi Bertahan

“Kalau orang lain bisa melingkari kalender, kapan keluar dari sini. Kalau kayak saya, bisanya pasrah, tidak punya kalender.

Ditengah situasi penuh ketakutan, ketidakpastian, keputusasaan, bukan hanya dialami kalangan PKTN terpidana mati, namun juga PKTN terpidana seumur hidup. Mereka punya mekanisme bertahan disamping menjalani program-program yang disediakan oleh Lapas. Di sejumlah Lapas Wanita, harus diakui ada sejumlah peningkatan fasilitas dan kegiatan, mulai dari kegiatan spiritual, layanan kesehatan, dampingan psikologis, kegiatan kreatif dari seni hingga masak memasak, olahraga, dll. Kegiatan tersebut ada yang berbayar walaupun ratarata minim, dibawah seratus ribu sebulan, atau menjual karya dengan imbalan minim, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan bersifat sosial.Namun tidak jarang, fasilitas Lapas lengkap, tetapi kegiatan yang dilakukan minim, sehingga PKTN banyak menganggur dan merasa jenuh.

Dalam situasi inilah PKTN mencari sumber-sumber untuk bisa survive dan mengumpumpulkan daya untuk bertahan. Ada beberapa pola-pola survival yang penting untuk dicatat:

a. Menggali Spiritualitas dan Menekuni Ritual: Teologi Berserah.

PKTN terpidana mati mencoba menggali akar spiritual melalui berbagai perenungan teologis. Misalnya sejarah pensaliban Yesus membesarkan hati salah satu PKTN karena Yesus juga korban peradilan sesat dan terhukum mati. Selain itu juga aktif dalam ritual keagamaan, baik dengan pengajian, kegiatan gereja, dll. Bahkan ada yang berhasil membuat rekaman lagulagu rohani.

Beribadah menyumbang daya tahan para napi. Secara spiritual menambah ketenangan diri dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing masing. Tidak semua napi mendapat kunjungan dari pendamping spiritual agama. Dukungan dan dorongan dari sesama tahanan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan rajin beribadah, juga positif. Bahkan terdapat juga warga binaan yang berpindah agama dan lebih rajin beribadah karena terdorong dan terinspirasi oleh PKTN terpidana mati yang menyelami spiritualitas yang berpasrah sehingga bisa menciptakan rasa bahagia.

b. Kepercayaan Keluarga dan Keberhasilan Anak: Menumbuhkan Spirit Pengharapan

Keutuhan keluarga sangat mendukung daya tahan PKTN, terlebih bila melihat anak-anak mereka semangat dan berhasil dalam pendidikan, atau sudah berkeluarga. Tapi yang lebih bermakna bagi mereka, ketika banyak pihak yang tidak mempercayai keterangan mereka, namun anaknya sangat percaya bahwa ibunya tidak bersalah, keluarga masih menengok, anak yang sudah berhasil tidak malu menjenguk, menjadi asupan spirit menghadapi masa tahanan. Menjadi hal yang langka, dimana PKTN WNA masih setia ditunggu suami dan anak-anaknya, disaat PKTN WNA yang lain memilih untuk menyembunyikan situasi dan status hukumannya pada orang tua atau anak-anaknya. Mereka hanya memberitahukan pada anggota keluarga yang dianggap kuat. Hal ini membuat anak-anak selalu menanyakan kapan pulang, padahal PKTN tersebut dihukum seumur hidup.

c. Berbagi Kemampuan dan Survival Ekonomi: Membangkitkan dan Menyiapkan Masa Depan Sesama

Kemampuan kreatif melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya dan dibagikan untuk saling menguatkan antar sesama penghuni lapas, adalah cara bertahan yang penting. PKTN WNA ada yang mengajarkan bahasa Inggris, IT, dan ketrampilan menggunakan komputer. Sebaliknya, mereka juga diajari bahasa Indonesia oleh warga binaan dari Indonesia. Ada juga yang membagikan kreatifitas artistik seperti kemampuan membuat boneka dari berbagai negara, desain kristik, menyulam, dll yang juga didukung oleh pihak Lapas untuk jadi sumber penggalangan dana. Menularkan kemampuan ini juga dimaknai sebagai investasi kebaikan agar supaya para warga binaan yang akan keluar mempunyai tambahan keterampilan untuk bisa bertahan hidup diluar paska pemenjaraan.Selain itu mereka juga aktif mempelopori kegiatan-kegiatan pembinaan yang positif di lapas, antara lain pengembangan seni budaya, pertanian organik. Pertanian organik salah satunya dengan menanam kangkung, selain untuk tambahan penghasilan juga untuk menyerap energi melalui tumbuhan yang diajaknya bicara. Dengan melihat ada energi tumbuh, dan tanaman tersebut bisa dinikmati orang lain, sehingga sisa hidupnya merasa punya manfaat.

Kegiatan kreatif tersebut juga menjadi sumber ekonomi bagi warga binaan yang tidak punya sumber ekonomi dari kiriman keluarga. Terutama bagi mereka yang miskin atau PKTN WNA menjadi buruh cuci, tukang pijat, juru masak, atau menjual kreatifitas yang dijual oleh Lapas melalui kerjasama dengan pihak luar.

d. Saling Rawat : Mengalihkan Kebosanan dan Mencerahkan Suasana

Kalau kita amati warga binaan di lapas, termasuk PKTN, walaupun mata mereka terlihat tidak bahagia, tetapi tidak sedikit yang tampak cantik dan terawat. Rupanya mereka saling merawat kecantikan, saling mendandani, bagian dari upaya bertahan dari suasana membosankan, suasana depresif, dan kadang pupus harap. Selain perawatan dan riasan wajah, mereka juga saling memijat atau meminta warga binaan yang punya ketrampilan memijat untuk melakukannya.

38 Berasal dari kata Korve/n: 1. kerja paksa (diharuskan oleh penguasa, yang diupah sedikit sekali atau tidak sama sekali) 2. Kerja rodi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

D. Integrasi Sosial

Sejaktahun 1964,Presiden Soekarnosudah melakukan revolusiparadigmatik untuk mengganti penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam masyarakat dan berbangsa, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mayoritas PKTN yang menjadi narasumber Komnas Perempuan, memang tidak punya harapan untuk bebas karena hukuman berat baik seumur hidup maupun hukuman mati. Namun warga binaan Perempuan yang punya harapan untuk mengakhiri hukumannya dan kembali ke keluarga dan masyarakat, dipersiapkan oleh Lapas, melalui tahapan-tahapan untuk integrasi. Dari perspektif PKTN yang akan keluar, mereka mengkhawatirkan sejumlah hal: 1). Realitas penolakan keluarga besar akan hak pengasuhan anak dan penerimaan keluarga besar akan dirinya sebagai ex Napi. 2). Stigma di masyarakat yang berdampak pada penghalangan untuk mendapatkan hak bekerja. Dua ketakutan inilah yang membuat warga binaan Narkoba berulang keluar masuk lembaga pemasyarakatan, karena tidak bisa survive di masyarakat dan tidak bisa memperoleh akses pekerjaan.

Tapi secara umum rencana dan harapan yang ditumbuhkan adalah memelihara semangat agar tetap bisa melakukan sesuatu di masyarakat. Ada juga yang ingin kembali ke anaknya yang berhasil dalam pendidikan kendati merasa tidak banyak berkontribusi. Tetapi ada juga yang mantan suaminya mengalami gangguan kejiwaan hingga sering berada di jalan akibat depressi. Namun PKTN tetap mengurus dan merawatnya karena ia merasa bahwa bagaimanapun ia adalah ayah dari anak tunggalnya.

Catatan akhir, paska penghukuman Negara tidak menyiapkan proses rehabilitasi dengan stigma yang masih berkembang di masyakat pada ex Napi. Surat keterangan kelakuan baik yang selalu mencantumkan riwayat ex Napi, menjadi penghalang untuk bisa mendapat pekerjaan. Situasiinilah yang membuat lembaga pemasyarakatan tidak menjadikan seseorang lebih baik, karena belum ada langkah yang integratif di masyarakat. Padahal Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 menegaskan, bahwa warga binaan semestinya dikenakan pembinaan, purnarawat, dan rehabilitasi berkaitan dengan integrasi sosial.

ANALISA PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PADA PEREMPUAN KORBAN TERPIDANA NARKOBA

V. ANALISA PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PADA PEREMPUAN KORBANTERPIDANA NARKOBA

ab ini adalah bagian penting untuk membandingkan kerangka normatif HAM dengan realitas berbasis temuan. Secara singkat bagian ini akan melihat dimensi HAM B Perempuan apa sajakah yang dilanggar oleh Negara, baik melalui instrumen hukum yang menyalahi prinsip HAM, praktek dan kebijakan Negara, termasuk hak-hak apa sajakah yang seharusnya dipenuhi Negara terhadap korban. Acuan yang digunakan adalah instrumen HAM yang diakui secara internasional, sebagai standar minimal. Karena tujuan dari pemantauan ini adalah memberikan masukan untuk reformasi hukum dan kebijakan agar mengacu pada nilai dan prinsip HAM yang mencerminkan keadaban bangsa. Analisis ini juga akan mengacu pada hukum yang kondusif dan senafas dengan prinsip HAM, tetapi juga mengkritisi hukum yang bertentangan dengan hak asasi Perempuan. Bab ini adalah hasil analisa BAB II sebagai kerangka normatif internasional-nasional dan temuan dalam BAB III dan IV.

Dari hasil kajian normatif dan temuan hasil pemantauan, sejumlah pelanggaran HAM Perempuan pada perempuan korban terpidana narkoba yang ditemukan Komnas Perempuan adalah sebagai berikut:

A. Negara Lengah dan Salah Meletakkan Perempuan Korban sebagai Pelaku

Hasil temuan dan analisa Komnas Perempuan menunjukkan bahwa latar belakang perempuan yang terjerat dalam sindikat narkoba pada umumnya merupakan korban berlapis dari; [1] korban kekerasan berbasis gender, khususnya KDRT yang memaksa mereka jadi orang tua tunggal dan korban perceraian yang harus menopang keberlanjutan hidup keluarga. [2] Korban migrasi paksa karena kemiskinan sistemik dan kekerasan domestik yang merentankan pekerja migran dijebak oleh sindikat yang mengincar perempuan-perempuan yang dapat dibuat bergantung karena jeratan hutang. Mobilitas migran digunakan untuk jadi sasaran peredaran narkoba lintas Negara. [3] Korban trafficking, dimana mereka menjadi korban perekrutan, pemindahan dengan cara-cara penipuan, pemaksaan, pemalsuan dokumen bahkan ancaman pembunuhan dan kekerasan seksual. Selain itu mereka terjebak dalam sindikat sebagai dampak situasi sosial ekonomi yang menjebaknya masuk dalam jeratan perdagangan manusia dan narkoba.

Hasil pemantauan menunjukkan tidak ada satupun diantara mereka yang dengan sengaja masuk ataupun melibatkan dirinya dalam sindikasi perdagangan narkoba, untuk tujuan kejahatan ataupun mengeruk keuntungan berlebih, apalagi secara sengaja membunuh generasi bangsa. Dimensi korban yang tidak ditimbang adalah korban kekerasan struktural yang berdampak pada kekerasan domestik, juga korban kekerasan domestik yang menjadi akar dari kemiskinan dan keterjebakan dalam sindikasi trafficking dan narkoba. Mereka berupaya melepaskan diri dari jeratan suami yang mengancam hidupnya, ingin keluar dari lingkaran pemiskinan, ingin survive sebagai korban perceraian dan orang tua tunggal yang harus menopang anak-anaknya. Selain itu mereka terjebak akibat ancaman kekerasan, perkosaan dan pembunuhan oleh sindikat.

Situasi mereka sebagai korban tidak dikenali dan diabaikan secara sistematis dalam penegakan hukum, sehingga mereka menjadi korban peperangan pemerintah melawan perdagangan narkoba. PKTN adalah target atau simbol dari bekerjanya kebijakan perang melawan narkoba. Sasaran utamanya justru tidak pernah terungkap kepermukaan karena pada akhirnya pengetahuan dan informasi yang diharapkan dapat memberantas perdagangan narkoba tidak didapatkan dari jalur yang diciptakan mafia perdagangan narkoba.

Seharusnya Negara memperlakukan mereka secara khusus, sebagai mitra yang rentan namun dapat memfasilitasi mereka untuk menemukan pelaku utamanya. Selain itu, seharusnya Negara meletakkan perempuan terpidana narkoba dengan menggunakan perspektif korban, bukan pelaku, sebagai modal pertama dalam mengungkap mafia perdagangan narkoba yang melibatkan perempuan di dalamnya. Tujuan utama adalah menemukan siapa pelaku utama dan pihak yang paling bertanggungjawab harus dihukum atas hidupnya jalur perdagangan narkoba.

Untuk itu, penanganan khusus dengan menggunakan analisa awal, apakah perempuan sebagai korban atau pelaku, wajib dilakukan dalam sistem penanganan. Beberapa regulasi dan kebijakan telah mendefinisikan korban, diantaranya:

a. Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefisikan,korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilibatkan oleh suatu tindak pidana.

b. PP No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Menurut PP ini,Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

C. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban yang mendefinisikan Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

Oleh karenanya seharusnya negara bekerja bersama PKTN yang tertangkap. Posisi negara memfasilitasi dan melakukan investigasi bagaimana, mengapa, siapa dan kapan narkoba bisa sampai ke tangan mereka. Melalui proses ini maka kewajiban negara mengenali korban dan memberikan perlindungan dapat diwujudkan.

Negara berperan untuk melihat perempuan terpidana narkoba sebagai korban, guna mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi mereka sebagai korban. Hakhak korban telah diatur dalam berbagai kebijakan, baik nasional maupun internasional. Secara umum hak-hak korban khususnya perempuan korban kekerasan, mencakup hak kebenaran (truth), keadilan (justice), pemulihan (recovery), dan jaminan ketidakberulangan (nonrepitition guarantee). Secara rinci hak-hak itu dapat dijelaskan sebagai berikut: [1]Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.), [2]Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) huruf f UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). [3]Hak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, terutama pada korban perkosaan (Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ). [4]Hak untuk mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat penegak hukum saat penyidikan (Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum) [5]Hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 10 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Adapun pelanggaran dan pengabaian yang dilakukan Negara ada 3 hal, yaitu:

a. Negara Telah Menghukum Perempuan Korban yang Terindikasi Trafficking.

Dalam beberapa instrumen internasional dan nasional dinyatakan bahwa perempuan yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang (trafficking), tidak dapat dipidana atas kejahatan turunannya, termasuk pidana narkoba, sebagaimana tercantum dalam Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children,Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Pada tahun 2000 instrumen ini telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui UU No 14 Tahun 2009, dan ini merupakan suplemen dari

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of aposition of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for thepurpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services,slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Kalau dikaji lebih mendalam, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ("Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude ortheremovaloforgans"),yang bisa dimaknaibahwapelibatan perempuan dalam jaringan narkoba baik sebagai kurir dan lainnya merupakan bagian dari eksploitasi yang dimaksud dalam definisi trafficking. Para Perempuan, terutama pekerja migran, beresiko dieksploitasi oleh para "majikan" transnasional atau oleh penjahat terorganisir, yang berusaha mengeruk keuntungan maksimal, dengan cara-cara pemaksaan yang mengancam nyawa, dengan cara perbudakan yang membuat para PKTN tidak punya ruang agensinya untuk bebas dari jeratan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan terpidana narkoba, hakikatnya adalah korban kejahatan trafficking. Karena mereka mengalami perekrutan, dengan cara-cara pemaksaan, penipuan untuk tujuan eksploitasi, termasuk di dalamnya untuk tujuan kerja paksa untuk menjual narkoba.

Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menegaskan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku trafiking tidak dapat dipidana. Berdasar UU ini, maka dalam kasus perdagangan narkoba, perempuan korban tindak pidana Narkoba seharusnya dilindungi dan dapat menjadi saksi dalam mengungkap jaringan narkoba.

Kasus korban jaringan narkoba rentan dikriminalkan tanpa menimbang bahwa mereka adalah korban perdagangan orang, karena proses di kepolisian terjadi kanalisasi kasus tanpa ada koneksi. Kasus narkoba akan lewat jalur narkoba, sementara kasus TPPO juga melewati jalur terpisah, tanpa melihat keterkaitan bahwa korban sindikasi narkoba adalah juga korban TPPO.

b. Perempuan Korban KDRT yang Seharusnya Mendapatkan Hak atas Perlindungan dan Pemulihan Tidak Dijadikan Pertimbangan dalam Pemidanaan.

Perempuan terpidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kekerasan dalam perjalanan hidupnya, relasi kuasa dan relasi gendernya, ketidaksetaraan status sosial dan terutama bagaimana melihatnya dengan perspektif korban. Cara pandang seperti ini akan lebih mewujudkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan substatif masyarakat.

Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sejumlah PKTN merupakan korban langsung dari tindakan suami yang menjadikan isterinya sebagai pengguna atau pengedar narkoba. Suami memanfaatkan relasi kuasanya dalam perkawinan untuk melakukan kekerasan. Dimana prakteknya, PKTN korban KDRT mengalami kekerasan psikis yaitu dengan memaksa dan mengancam dengan kekerasan berulang agar korban tunduk untuk diperbudak dalam jaringan narkoba. Selain itu ada pula PKTN korban KDRT yang mengalami penelantaran rumah tangga/kekerasan ekonomi yakni rekening dan KtP nya digunakan suami untuk menjalankan bisnis narkoba.Pengalaman kekerasan yang mereka alami ini kerap tembus pandang dalam proses hukum, tidak menjadi pertimbangan hukum. Korban-korban KDRT langsung ini tetap dijerat, karena proses pemidanaan yang menggunakan kacamata kuda dengan UU narkoba.

Selain itu relasi pacaran atau perkawinan siri juga jadi rongga yang memupuk impunitas karena tidak tersentuh hukum. Perkawinan mereka tidak dikenali dan diakui sebagai sebuah relasi perkawinan karena tidak tercatat, walaupun de facto terikat hubungan seperti suami isteri. Sehingga semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan pembelaan hukum sebagai warga Negara karena terhalang dengan status perkawinan, sehingga kejahatan tersebut tidak masuk sebagai kejahatan KDRT yang seharusnya bisa menjadi payung perlindungan mereka.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dilaunching Maret 2018 menunjukkan bahwa data perceraian, setidaknya yang dicatat PA sebesar 387.077 perkara. Dampak perceraian yang tinggi dan tidak siapnya perempuan secara ekonomi karena harus tibatiba mandiri, telah dikaji serius dengan temuan bahwa hampir semua PKTN yang sudah menikah adalah korban KDRT atau orang tua tunggal.

c. Pelanggaran atas Perlindungan Migran dan Hak PKTN WNA Berhadapan dengan Hukum di Indonesia:

Sebagian PKTN adalah mereka para pekerja migran yang bermigrasi dengan latar belakang kekerasan domestik yang kemudian menjadikan mereka sebagai sasaran perdagangan orang dan perdagangan narkoba. Sebagian PKTN menyatakan:"...kalau tahu dalam bawaan ada narkoba, pastilah tidak mau membawanya." Mereka dipaksa dan dijebak kedalam sindikasi perdagangan narkoba.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui UU No. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Spirit dasar dari Konvensi ini sebagian juga sudah diturunkan dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU tersebut pekerja migran didefinisikan"Setiap warganegara Indonesia yang akan, sedang, telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia". UU ini juga menegaskan prinsip perlindungan bagi pekerja migran berdokumen (documented) dan tidak berdokumen (undocumented migran). Sayangnya Undang-Undang ini mengabaikan PRT migran, dimana temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan ini, menemukan bahwa PKTN migran adalah mereka yang semula jadi PRT migran, tetapi karena kondisi kerja PRT yang tidak pasti akibat tidak kesiapan majikan, situasi represif, minim upah, dan pembatasan hak bermobilitas, membuat mereka memilih tawaran untuk bekerja di sektor informal non PRT, utamanya ditawari berdagang atau mengantar barang. Selain itu mereka juga korban dari ex migran yang sudah bermasalah izin kerja atau izin tinggal, sehingga memposisikan mereka rentan bergantung dan dimanipulasi sindikat narkoba yang dimulai dari orang yang dikenal hingga yang tak dikenalnya.

Dengan diratifikasinya Konvensi Migran 1990 dan UU PPMI, berarti Indonesia harus melindungi migran Indonesia yang bermobilitas ke luar negeri atau migran asing yang bermigrasi ke Indonesia. Pekerja Migran WNA sama kerentanannya dengan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, karena ketika mereka berhadapan dengan hukum, hal-hal yang kerap terlanggar adalah tidak adanya atau terlambatnya pemberitahuan kepada pihak konsuler, minimnya tindakan cepat konsuler untuk membela dalam proses hukum, akses Lawyer yang serius terutama bagi WNA miskin, akses penerjemahan, akses menghadirkan saksi yang meringankan karena lokus kriminalitas yang lintas Negara. Selain itu akses informasi keluarga atas hak kebenaran dan pemulihan korban dan keluarganya juga kerap terabaikan.

Pekerja migran yang terjebak dalam sindikasi narkoba, gagal membela dirinya dan menerangkan bahwaiasebagaikorban,karenatidakadaupaya untukmengkomunikasikan dengan jaringan yang menyuruhnya membawa narkoba, sebab sesaat setelah mereka ditangkap, komunikasi dan keterhubungan dengan orang yang menyuruh seketika terputus, mereka kehilangan kontak sama sekali. Sehingga merekalah pihak satu-satunya yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi, hakikatnya pekerja migran berada dalam relasi yang sangat rentan. Namun kerentanan ini seringkali terabaikan dalam proses penegakan hukum.

Menarik dan penting membaca Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memandatkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, hakim harus memperhatikan dan mengidentifikasi aspek-aspek: (1) situasi perlakukan yang tidak setara sehingga meyebabkan diskriminasi terhadap perempuan (2) akses setara dalam memperoleh keadilan (3) mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan (4) ketidaksetaraan status sosial(5) ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan (6) dampak psikis, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan terhadap korban. Hal ini sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 yang menegaskan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Pelanggaran atas Hak Fair Trial

Komnas perempuan melihat bahwa dalam proses penegakan hukum, sejak dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, dan proses persidangan sampai pada pemenjaraan banyak melanggar hak-hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Fair trial kerap terlanggar karena pengabaian atas situasi khusus kerentanan perempuan. Pelanggaran yang ditemukan Komnas Perempuan dalam pemantauan ini mencakup: (1) Hak atas peradilan yang imparsial dan setara (2)hak untuk bebas dari penyiksaan dalam dari segala bentuk intimidasi dan kekekerasan khususnya kekerasan berbasis gender (3) penahanan yang tidak manusiawi dan represif (4) kehilangan hak membela diri (5)kehilangan hak yang sama di depan hukum (6) hukuman tanpa pengetahuan tentang benda yang dibawanya dan dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu terjadi pelanggaran untuk mendapatkan saksi karena kesulitan untuk menghadirkan saksi terutama karena kejahatan lintas negara, pengabaian atas asas praduga tak bersalah, pengabaian atas hak untuk mendapatkan dukungan penerjemah yang tidak memadai, hilangnya hak atas bantuan pengacara yang bersungguh-sungguh membela hak mereka, pelanggaran atas hak untuk mendapatkan penghukuman yang adil dan proporsional.

Prinsip-prinsip fair trial telah diatur secara khusus dalam Pasal 9 – 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan Fair Trial (peradilan yang adil dan tidak memihak)39. Prinsip tersebut antara lain presumption of innocence yangseharusnya dapat menjauhkan sikap dan citra penegakan hukum yang bercorak prejudice. Selain itu juga penerapan adversarial system(Sistem ini menempatkan hakim sebagai wasit yang tidak berpihak) yang sesuai dengan asas beyond reasonable doubt (menegaskan seorang hanya dapatkatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan). Fair trial adalah prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang seharusnya jadi asas penegakan hukum, termasuk prinsip dalam DUHAM yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bertujuan melindungi HAM tersangka/terdakwa. Dalam bagian menimbang huruf (a) KUHAP menegaskan, NKRI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (presumption of innocence). Dalam proses hukumnya, tersangka/terpidana memiliki hak perlakuan yang sama dan proses harus didasarkan pada alasan yang sah berdasarkan Undang-undang dan dalam hal terjadi kekeliruan maka tersangka/terpidana berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi.

Terkait pembuktian, Pasal 188 KUHAP mengatur alat bukti yang sah, salah satunya mengenai bukti petunjuk. Kasus yang dialami para PKTN, keterangan mereka sebagai Terdakwa hanya diambil sebagian dalam proses hukumnya, namun tidak menjadi bagian pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait sejauh mana keterlibatan PKTN. Padahal sudah ditegaskan dalam pasal tersebut :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi, b) surat; c) keterangan terdakwa.

(3) Penilaianataskekuatanpembuktiandarisuatupetunjukdalamsetiapkeadaantertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bunyi pasal ini terutama ayat (1) dan (3) seharusnya menjadi pedoman secara khusus pada kasus narkoba yang melibatkan perempuan.Ketika dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai perbuatan, kejadian atau keadaanyang memiliki persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dimana si Terdakwa telah dilibatkan dan dikondisikan dalam perdagangan narkoba, serta menunjukkan siapa pelakunya. Akan tetapi, 39 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,dalam Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta,2005 akibat prinsip fair trial dilanggar semua, maka mandat pasal tersebut menjadi tidak bergigi untuk diimplementasikan atau diterapkan, bahkan salah dalam melakukan analisa hukumnya.

Selain itu mayoritas prinsip dan proses fair trial terlanggar karena melihat perempuan terpidana narkoba sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Hampir seluruh hak-hak korban terlanggar dalam penanganan perempuan terpidana narkoba, khususnya perempuan pekerja migran berakhir menjadi korban perdagangan manusia dan narkoba. Oleh karenanya, mengkaji kembali keseluruhan proses dan kekhususan akibat kerentanan perempuan harus masuk dalam revisi sistem hukum pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Dalam fair trial, hak yang juga prinsip adalah menemukan hak kebenaran dan hak keadilan bahwa mereka adalah korban, maka kewajiban selanjutnya adalah melakukan tindakan untuk menemukan siapa pelaku yang mengkondisikan mereka dalam jalur perdagangan narkoba dan melihat dengan jernih sejak awal bahwa PKTN adalah korban. Berdasarkan tuturan para narasumber, tindakan negara selama ini lebih banyak fokus menghukum mereka, namun pihak-pihak yang telah mengkondisikan narkoba ada dalam bawaannya, terlepas begitu saja tanpa penghukuman. Hal tersebut terjadi karena mereka diposisikan sebagai kurir narkoba. Ketiadaan atau pelanggaran fair trial adalah rentetan prinsip yang akhirnya menghalangi hak keadilan bagi PKTN.

Dalam sistem hukum kita, korban seharusnya diberikan hak: (1) mendapat ganti rugi baik restitusi maupun kompensasi (Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP) (2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat (1) KUHAP)(3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) (4) Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) (5) Hak mengajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 244 KUHAP) (6) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat (1) KUHAP) (7) Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP) (8) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat (1) KUHAP). Praktek yang berlangsung, pengabaian sebagai korban sudah terlanggar dalam seluruh prinsip dan hak atas fair trial. Maka regulasi dan kebijakan yang ada mengingkari hak melindungi perempuan korban.

C. Pelanggaran Atas Pencegahan Penyiksaan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan atau CAT (Convention Against Torture) melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. UU ini seharusnya menjadi pijakan penegak hukum untuk memperlakukan setiap warga negara, terlebih perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memperlakukan mereka secara manusiawi. Namun temuan Komnas

Perempuan justru menunjukkan bahwa PKTN mengalami sejumlah pelanggaran hak asasinya dengan intimidasi dan penyiksaan dari sejak penangkapan, pemeriksaan, penahanan, terutama teror psikis untuk mendapatkan pengakuan, juga pelecehan maupun eksploitasi seksual dalam proses mencari akses keadilan

a. Pelanggaran saat Menjalani Penahanan dan Hukuman:

Sejumlah pelanggaran saat mulai tertangkap, penahanan hingga penghukuman sangat jelas terjadi. Saat penangkapan,pelanggaran yang dilakukan adalah penghukuman lewat media sebelum ada proses peradilan, dimana hak atas presumption of innocence sudah terlanggar. Seluruh proses pemeriksaan di imigrasi maupun di kepolisian, dilaporkan penuh dengan intimidasi, teror psikis, perendahan martabat sebagai perempuan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual. Saat menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), acuan OPCAT seharusnya bisa jadi pegangan agar seseorang yang sedang dalam posisi pencerabutan hak kebebasan, tidak boleh dihilangkan martabat dan hak dasarnya. Konsumsi dan akomodasi yang overcrowded, sangat berhubungan dengan hak hidup karena kualitas kesehatan ditentukan dari sini. Problem dimana hampir 200%Rutan dan Lapas mengalami over kapasitas ini adalah bentuk pengabaian Negara pada hak paling dasar, dimana seharusnya jadi perhatian dan prioritas.

Indonesia memang belum meratifikasi OPCAT, namun mekanisme National Preventive Mechanism (NPM) sudah mulai dirintis oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dan Ombundsman Rl yang berkomitmen untuk mencegah penyiksaan dan perbaikan kondisi di tempat-tempat penahanan/pencerabutan kebebasan.

Sebagai acuan, walaupun Indonesia belum meratifikasi, tetapi kondisi tahanan dan serupa tahanan, setidaknya mengacu pada Bangkok Rules yang garis besarnya berisi: jika terdapat kasus kekerasan seksual pada tahanan perempuan, maka yang melaporkan pelecehan harus diberikan perlindungan, dukungan dan konseling segera, dan klaim mereka harus diselidiki oleh otoritas yang kompeten dan independen dengan penuh rasa hormat untuk prinsip kerahasiaan. Tindakan perlindungan harus mempertimbangkan resiko khusus. Tahanan perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual dan teruama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, hamil sebagai akibatnya, harus menerima nasihat dan konseling medis yang tepat dan harus disediakan dengan perawatan fisik dan mental yang diperlukan, dukungan, dan bantuan hukum. Untuk memantau kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tahanan wanita, inspektorat, pengawas atau dewan pengawas harus ada aggota perempuan. Selain itu perlu pemisahan tahanan perempuan yang baru masuk, harus memperhitungkan riwayat kesehatan reproduksi mereka berkaitan dengan kondisi hamil yang terjadi di tahanan atau sebelumnya. Petugas penjara harus memastikan tahanan perempuan yang hamil mendapatkan nasihat tentang kesehatan, pola makan nutrisi, kebutuhan medis selama dan setelah melahirkan. Selain itu Bangkok Rules juga menjelaskan prinsip penggeledahan yang harus dilakukan oleh staf perempuan dengan kompetensi terlatih dan layak.

b. Pembiaran Peredaran Narkoba di Tahanan dan Lapas sebagai Kejahatan Serius :

Dalam konvensi PBB 1988 tentang Narkotika disebutkan bahwa salah satu kejahatan serius adalah kejahatan dilakukan di dalam tahanan/ tempat pemidanaan. Teks lengkapnya adalah“kejahatan dilakukan di dalam atau disekitar lembaga permasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial”. Temuan Komnas Perempuan melalui berbagai narasumber, menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terjadi di Rutan atau Lapas, baik karena kecerdikan pola sindikasi yang bisa menembus ke Rutan atau Lapas maupun karena pembiaran Rutan atau Lapas yang melonggarkan, termasuk ketidakmampuan Rutan atau Lapas membuat sistem kontrol untuk mencegah dan menindak sehingga impunitas kerap terjadi. Padahal pembiaran beredarnya narkoba di tempat-tempat pencerabutan kebebasan bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius. Rutan dan Lapas dianggap sebagai ujung dari penghukuman yang sudah bebas dari jeratan hukum lainnya. Namun ironisnya, kejahatan peredaran narkoba di dalam Rutan dan Lapas, cenderung meyebabkan warga binaan mendapatkan resiko berupa sanksi, termasuk remisi atau penghukuman ganda karena dianggap masih mengedarkan narkoba di Rutan atau Lapas dengan memanfaatkan nomor rekening untuk proses transaksi.

D. Penghukuman: Pelanggaran atas Hukuman Mati dan Hukuman Seumur Hidup

Pengabaian kondisi mereka sebagai korban dan berlanjut pelanggaran atas prinsip negara hukum, berimplikasi pada penggunaaan aturan undang-undang dan penghukuman yang tidak bernaluri keadilan. Fakta yang ditemui Komnas Perempuan menunjukkan bahwa para PKTN terindikasi kuat menjadi korban perdagangan narkoba akibat latar belakangnya sebagai korban kekerasan, yang seharusnya telah masuk dalam ranah pelanggaran HAM berlapis dan berlipat.

Pelanggaran atas prinsip hukum telah menjadi kaca mata analisa yang salah dalam penegakan hukum, seolah negara sedang berhadapan dengan mafia perdagangan narkoba yang membahayakan generasi muda, padahal hanya bertemu rakyat yang dikorbankan bandar narkoba. Hal tersebut bertentangan dengan kesungguhan negara yang ingin total memberantas perdagangan narkoba. Apalagi mereka divonis mati, padahal mereka sudah menjalani hukuman diatas 5 tahun hingga 17 tahun tanpa ada indikasi turut terlibat dalam jalur perdagangan narkoba, namun Negara menutup mata. Hukuman mati yang diterapkan, sudah melanggar Konvensi Sipil Politik, yang sudah menjadi UU No. 12 Tahun 2005 tentang International Convenat on Civil and Political Rights, khususnya pasal tentang hak hidup, walaupun Indonesia belum meratifikasi second optional protocol sipil politik untuk penghapusan hukuman mati.

Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi, karena beberapa hal: (1) Penghilangan nyawa adalah penghilangan prinsip dasar manusia atas hak hidupnya (2) Esensi hukuman adalah pendidikan dan penjeraan, namun hukuman mati tidak membuat prinsip korektif bisa dijalankan, baik oleh yang terpidana karena berbuat baik selama dalam lapas juga akan dieksekusi. Selain itu juga tidak menjamin proses korektif di masyarakat karena impunitas pelaku dan jaringannya hanya menghukum yang rentan untuk dapat membela dirinya (3) Masa menanti adalah bentuk penghukuman tersendiri,karena ketidakpastian,ketakutan yang tidak pernah berhenti (4) Bentuk penghukuman mati baik pancung, gantung, tembak, suntik,dll adalah kejahatan yang mengerikan yang memicu kekerasan serius pada yang terhukum maupun keluarganya.

Komnas Perempuan melihat bahwa selain hukuman mati, juga ada hukuman seumur hidup yang dirasakan oleh PKTN sebagai penghukuman yang mengundang absurditas. Pihak yang terhukum tidak punya harapan akan keluar, berbuat baik juga tidak akan berdampak pada perubahan hukuman. Para PKTN merasa bahwa seharusnya ada hukuman maksimal yang berangka, sehingga mereka sebagai manusia punya pengharapan dan masa depan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

ari pemantauan mendalam yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak Juli- September 2017 dengan melibatkan 22 Perempuan Korban Terpidana Narkoba D (PKTN) serta melibatkan beberapa narasumber lain terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/Lembaga Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, ahli hukum dan HAM, peneliti, pendamping serta testimonial mantan pengguna Napza ada beberapa kesimpulan tentang kerentanan perempuan yang berhadapan dengan kasus kejahatan narkoba, situasi mereka dalam sindikasi kejahatan narkoba, dampak yang harus mereka jalan, pelanggaran ham perempuan juga interseksi antara kasus kejahatan narkoba, migrasi dan perdagangan manusia. Adapun kesimpulannya yaitu:

1) Hampir seluruh perempuan terpidana narkoba yang dijebak dan terjebak sindikasi narkoba adalah Perempuan korban yang mengalami jejak panjang kekerasan baik korban pengabaian, hidup di jalanan, perceraian, kekerasan ekonomi, kawin muda dan kawin paksa, atau bahkan menjadi isteri sirri, istri simpanan.

2) Perempuan korban terpidana narkoba sebagian bermigrasi karena korban KDRT, atau perempuan yang mempertahankan keluarga karena krisis sumber penghidupan di keluarga dan wilayah asalnya, berjuang mempertahankan nyawa anak dan orang tua karena kemiskinan akut, dan mempertahankan survival untuk kelanjutan pendidikan anak.

3) Pola sindikasi yang menyasar perempuan dilakukan oleh orang-orang dekat, baik suami, pasangan hidup, atau sahabat dekat, yang sangat tahu kondisi keluarga, dengan polapola memanipulasi afeksi, mengeksploitasi kedekatan, memainkan relasi kuasa, termasuk menciptakan ketergantungan.

4) Migrasi bagi perempuan korban sebagai upaya menghindar dan mencari daya bertahan dari kekerasan yang dialaminya, kejatuhan akibat pemiskinan maupun kemiskinan karena korban KDRT, juga sebagai ruang pemulihan dan mencari tempat baru untuk berlindung. Namun kerentanan inilah yang justru menjadi sasaran bagi jaringan sindikat narkoba untuk dimanfaatkan.

5) Pekerja migran seringkali menjadi incaran sindikat narkoba karena punya passport, bermobilitas lintas negara, jauh dari pantauan keluarga dan negara, rentan exploitasi dan recycle trafficking. Selain itu, kondisi kerja PRT migran yang represif dan membatasi mobilitas memposisikan mereka rentan dijanjikan untuk bekerja yang lebih menjamin bermobilitas. Lebih dariitu,fase transit saat bermigrasitermasukyangjarang mendapatkan fokus perlindungan, padahal di tahap inilah cenderung“kedap perlindungan"dan menjadi lokus beroperasinya sindikat narkoba dengan memanfaatkan ketakutan, ketidakpastian, kebergantungan, ketidaktahuan, dan pelaku berpotensi impun karena kejahatan narkoba yang lintas negara.

6) Kekerasan terhadap perempuan berinterseksi dengan isu migrasi, perdagangan perempuan dan perdagangan narkoba, baik kekerasan terhadap perempuan sebagai penyebab, pola, maupun dampak dari ketiga hal ini, termasuk interseksi antar ketiga hal tersebut.

7) Kekerasan berbasis gender mengiringi seluruh tahap proses hukum baik dari saat penangkapan, penyelidikan, penyidikan, persidangan, menjalani hukuman, bahkan berlanjut hingga paska penghukuman.

8) Fair trial mutlak terlanggar dalam seluruh proses hukum, antara lain asas praduga tak bersalah diabaikan, bantuan hukum yang cenderung normatif, hak tersangka/terdakwa tidak dipenuhi secara utuh. Selain itu, saat PKTN ditangkap, tidak didampingi pembela hukum yang dedikatif (asal-asalan, minim bertemu dan diskusi dengan korban), konsuler terlambat mendapat informasi dan terlambat menangani, tidak adanya penerjemah lisan maupun teks/dokumen yang harus ditandatangani. Selain itu kepatuhan dan pemahaman aparat negara terhadap konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan instrumeninstrumennya masih minim, sehingga seluruh aspek di atas menyebabkan perempuan korban narkoba kehilangan akses keadilan.

9) Proses hukum hanya fokus pada bukti narkoba yang dibawa PKTN saat tertangkap, tanpa melihat keterhubungannya dengan aspek perdagangan orang yang seharusnya menjadi pertimbangan, termasuk sebagai argumen faktual untuk pembelaan hukum. Selain itu, kebijakan narkoba sebagai Undang-Undang lex spesialis tidak memasukkan unsur niat sebagaimana Undang-Undang lex spesialis lainnya.

10) Kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum, semakin miskin akan semakin berpotensi menerima hukuman berat karena minim akses untuk dukungan pembelaan hukum. Karenanya, mereka rentan menjadi korban eksploitasi seksual untuk survival dan sebagai upaya memperingan tuntutan.

11) PKTN WNA terhambat mendapat akses keadilan karena minimnya pendampingan dari negaranya, "yatim piatu" secara politis karena pengabaian konsulernya, maupun prosesproses peradilan lainnya, terutama akses penerjemahan. Situasi ini dapat dijadikan cermin kerentanan migran Indonesia yang ada di luar negeri atas seluruh akses dan hak untuk mendapatkan hak fair trail apabila tidak ada pendampingan yang serius.

12) Kekerasan berbasis gender juga terjadi dalam proses pemidanaan dari saat di tahanan dan lapas, baik hilangnya rasa aman sebagai perempuan, kerentanan eksploitasi dan kekerasan seksual, tidak dicukupinya kebutuhan dasar sebagai perempuan, seperti hak keamanan dan kesehatan reproduksi. Selain itu juga ada kondisi yang memperburuk proses penghukuman yang tidak manusiawi seperti over capacity, termasuk bekerjanya budaya stratifikasi kelas dalam lapas, di mana mereka yang punya uang berpotensi mendapatkan akses fasilitas yang lebih baik.

13) Bagi perempuan terpidana narkoba, paska pemidanaan juga masih harus berhadapan dengan deretan penghukuman lain, baik stigma sosial, penolakan keluarga dan penyangkalan atas hak dan kemampuannya sebagai perempuan yang tidak dipercaya mengasuh anak, suami menikah lagi saat PKTN dalam lapas, juga sulit diterima di tempat kerja, karena kesejarahan menjadi mantan terpidana. Situasi inilah yang membuat PKTN ada yang berulang kembali berhadapan dengan hukum dan dipidana berulang.

14) Penghukuman seumur hidup semakin menggejala untuk menghindari hukuman mati. Namun hukuman mati dan seumur hidup pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dan esensipenghukuman itu sendiri, yang punya semangat untukedukasidan rehabilitasi. Hukuman seumur hidup tidak lebih ringan dari hukuman mati karena memupus harapan untuk menjadi lebih baik, karena seumur hidup akan mendekam di dalam lapas. Karena proses unfairtria/tidakbekerja, sehinggaperempuan yang terindikasikorban perdagangan orang dan sudah menjalani penghukuman 15 tahun, tetap nyaris terhukum mati. Bahkan ada yang harus menerima penghukuman ganda karena longgarnya peredaran narkoba di lapas di mana PKTN tetap jadi sasaran sebagai pihak yang bersalah.

15) Hukuman mati tidak signifikan menurunkan kejahatan peredaran narkoba, juga tidak menjamin mampu mengungkap dan menangkap kejahatan lintas negara. Bahkan impunitas pelaku juga masih menumpuk, apalagi dengan sistem peradilan yang masih teritorialistik sementara kejahatan narkoba adalah kejahatan lintas teritorial, dimana pembuktian hukum menjadi sulit untuk diproses karena batas-batas yurisdiksi.

B. REKOMENDASI

Level Global dan Regional

1) Perserikatan Bangsa Bangsa membangun instrumen HAM internasional dan mensinergikan kebijakan global yang mampu mengenali, mencegah, menangani dan mengadili kejahatan transnasional narkoba dengan melihat secara cermat interseksinya dengan mobilitas migrasi dan perdagangan orang dimana kekerasan terhadap perempuan menjadi aspek yang harus diperhatikan, baik pada tataran paradigma, aturan hukum, prinsip dan proses penanganan.

2) Negara anggota ASEAN bersungguh-sungguh membangun kerjasama untuk memagari perdagangan narkoba serta membangun kerjasama penanganan hukum lintas negara dengan memastikan interseksi antara mobilitas migrasi, perdagangan orang dan narkoba yang menyasar dan mengorbankan perempuan. Hal ini juga harus menjadi acuan dalam implementasi ACTIP (Konvensi Asean Tentang Perdagangan Orang) dan Konsensus ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Migran.

3) Indonesia harus menjalankan komitmen di tingkat global dan regional dengan bekerjasama antar negara, untuk mencegah, menangani dan mengadili kejahatan narkoba lintas negara dengan memperhatikan aspek kekerasan terhadap perempuan dalam interseksinya dengan mobilitas migrasi dan perdagangan orang, untuk mencegah semakin masifnya impunitas pelaku kejahatan transnasional dan terorganisir.

Legislatif

1) Revisi UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memastikan prinsip-prinsip hukum yang menimbang aspek kekerasan terhadap perempuan dalam interseksi migrasi, perdagangan orang dan perdagangan narkoba. Selain mencabut hukuman mati dari UU tersebut.

2) Ratifikasi OPCAT sebagai acuan untuk memperkuat Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) di tempat pencerabutan kemerdekaan dalam tahanan dan serupa tahanan agar bebas dari penyiksaan.

3) Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT untuk mewujudkan perlindungan PRT dalam negeri maupun PRT migran yang selama ini rentan menjadi sasaran kejahatan peredaran narkoba.

Aparat Penegak Hukum

1) Memastikan prinsip fair trial dijalankan dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk menimbang aspek kekerasan terhadap perempuan dalam interseksi migrasi, perdagangan orang dan perdagangan narkoba.

2) Harus ada pembelaan hukum sejak dini untuk menghindari perempuan terancam hukuman mati atau hukuman berat lainnya, termasuk menimbang kekerasan berbasis gender dalam putusan hukum, serta menimbang interseksi lain sebagai korban perdagangan orang sebagai unsur untuk memperingan dan bahkan menghapuskan hukuman.

3) Memberikan grasi dan pertimbangan peringanan hukuman bagi PKTN dengan pidana berat, apalagi mereka sudah jalankan hukuman panjang. Selain itu juga menghilangkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, dengan mengganti hukuman yang memungkinkankan terpidana hukuman berat punya harapan untuk memperbaiki dirinya

4) Seluruh APH harus mempunyai program penguatan kapasitas untuk memperkuat pemahaman dan komitmen tentang HAM dan Hak Asasi Perempuan, dengan pembekalan yang memadai agar dapat mencegah, mengatasi dan menangani perempuan berhadapan dengan hukum dengan perspektif yang adil, non diskriminasi dan menimbang dimensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

5) Kepolisian Rl untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem hukum dan penanganan perempuan yang diduga menjadi pelaku peredaran narkoba dengan menciptakan sistem penanganan yang terkoneksi antara unit-unit yang menangani kasus narkoba dan kasus TPPO. Pemisahan penanganan selama ini meresikokan mereka mudah dijerat sebagai pelaku kejahatan narkoba tanpa menimbang bahwa mereka adalah korban perdagangan orang.

6) Kepolisian RI untuk menyelidiki dan mendokumentasi femisida (pembunuhan perempuan karena dia perempuan) sebagai akibat dari kerentanan perempuan yang terjebak dalam sindikat narkoba berpotensi mendapatkan ancaman pembunuhan.

Kementerian Lembaga

1) Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kerjasama dengan negara penerima pekerja migran : 1).Memastikan pendampingan hukum dan mengawal prinsip fair trial untuk perempuan pekerja migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri; 2). Optimalisasi layanan perwakilan Rl di luar negeri untuk mencegah para pekerja migran menjadi sasaran sindikat narkoba.

2) Kemenakertrans untuk memastikan aturan turunan implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selaras dengan prinsip HAM perempuan, utamanya Konvensi Migran 1990, agar dapat melindungi pekerja migran perempuan dari kejahatan narkoba baik sebelum berangkat, di tempat kerja, maupun saat kepulangan.

3) Kemenhukam:Melanjutkan kerjasama dengan NPM(5lembaga:KomnasHAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK) untuk mengoptimalkan percepatan perbaikan kondisi lapas agar lebih sesuai dengan standar kelayakan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

4) Kementerian yang relevan perlu membangun mekanisme pemulihan dan rehabilitasi bagi terpidana mati dan keluarganya, termasuk pendampingan keluarga bagi perempuan yang terpidana hukuman berat agar keluarga bisa menjadi sumber dukungan bagi Perempuan yang sedang menjalani hukuman.

Masyarakat

1) Masyarakat, terutama lembaga dan tokoh-tokoh agama turut berpartisipasi aktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban tindak kejahatan narkoba, perdagangan orang, dan dampak migrasi sesuai dengan kapasitasnya serta berbasis komunitas.

2) Masyarakat turut membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan narasi-narasi yang berpihak kepada perempuan korban

3) Masyarakat turut mendukung upaya penghukuman yang manusiawi dengan penghapusan hukuman mati.

CATATAN PENUTUP

su migrasi adalah isu yang bisa dijadikan barometer, seperti apa lapisan-lapisan persoalan dan penanganan kekerasan serta kejahatan lintas negara sudah direspon oleh negara. Karena dalam migrasi ada isu kekerasan terhadap perempuan yang menjadi penyebab eskapisme seorang perempuan ingin pergi mempertaruhkan nyawanya. Kekerasan terhadap perempuan oleh majikan di tempat kerja juga menghentikan mimpi perempuan karena harus berhadapan dengan hukum setempat karena perlawanan yang berakhir dengan tuduhan pelaku. Saat transit dan kembalijuga terjadi daur kekerasan baik kembali dengan anak hasil perkosaan, atau mendapati suami menikah lagi karena ijin pulang yang sulit dipenuhi.

Kajian migrasi cenderung fokus dengan paradigma demografis, ekonomis, yang berkembang menjadi isu keamanan insani, namun minim memasukkan aspek GBV (Gender Based Violence) dalam seluruh tahapan migrasi, kecuali dalam konteks di ranah kerja. Pada awal 2010 Komnas Perempuan mulai mengawal sebuah kajian dengan kerangka HAM perempuan dengan judul "Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM". Bahan kajian ini menjadi dasar untuk melanjutkan advokasi urgensi ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang akhirnya pada tahun 2012 berhasil diratifikasi Indonesia.

Selain itu, hasil pemantauan tersebut juga menjadi dasar untuk revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), dimana pada tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) berhasil disahkan dengan jejak juang banyak pihak, termasuk Komnas Perempuan di dalamnya.

Tahun 2015, Komnas Perempuan melahirkan pemantauan tentang dampak hukuman mati pada perempuan terpidana mati dan keluarganya. Pemantauan ini membongkar sebuah realitas migrasi perempuan yang hampa perlindungan dan mempertaruhkan nyawa perempuan. Kami memantau pekerja migran terpidana mati yang dalam penantian eksekusi, yang bebas dan yang sudah dieksekusi melalui pengalaman keluarganya Hukuman mati rupanya, bukan hanya menghabisi nyawa buruh migran, tetapi juga menghukum dan menghabisi kehidupan keluarga buruh migran perempuan yang terpidana mati. Temuan Komnas perempuan antara lain, rapuhnya daya bertahan fisik keluarga, gangguan jiwa, upaya bunuh diri, padam semangat hidup hingga anak-anak terpidana mati ada yang buta huruf. Mereka juga mengalami kemiskinan karena habis harta untuk penyelamatan spiritual, dimatikan kesejarahannya sebelum eksekusi karena ketidak siapan keluarga menghadapi hal terburuk. Bahkan ada yang sudah dianggap meninggal dengan ritual kematian berulang karena hilang kontak. Padahal terpidana mati tersebut sedang dalam antrian eksekusi, tetapi keluarga tidak tahu karena buruknya pemenuhan hak terpidana mati oleh negara tempat buruh migran bekerja dan pengabaian prinsip diplomatik.

Dalam pemantauan tentang hukuman mati tersebut, kami menemukan trend yang mengkhawatirkan, bahwa pekerja migran dianggap sekeping dan rentan dengan human trafficking, tetapi juga jadi sasaran massif sindikasi perdagangan narkoba. Dua terpidana mati yang kami temukan, adalah pekerja migran yang tidak tahu didalam tas bagasinya diselundupkan narkoba, dan mereka tertangkap, terdakwa dan terpidana mati. Sementara pelaku utama tidak dapat dibuktikan, saksi sulit dijangkau karena lintas negara, proses hukum juga menggantung karena multi yurisdiksi.

Walaupun Komnas Perempuan dan sejumlah pihak berhasil mencegah eksekusi dua perempuan migran di Indonesia, karena hasil pencarian fakta Komnas Perempuan mereja terindikasi korban trafficking, yang menurut Protokol Pallermo seharusnya dibebaskan. Namun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika hanya mengenali pelaku yaitu mereka yang tertangkap dengan barang bukti yang dibawa, tanpa melihat niat.

Dalam pergulatan inilah pemantauan ini dilanjutkan Komnas Perempuan, dengan judul pemantauan kekerasan terhadap perempuan dalam pusaran migrasi, perdagangan manusia dan narkoba; kajian interseksi dan penghukuman. Dalam metodologi pemantauan HAM perempuan, jumlah tidak penting, bahkan satu perempuan adalah manusia, yang kasusnya bisa jadi mewakili gunung es atau realitas tersembunyi yang tidak dan belum terbongkar. Kasus pelanggaran ham perempuan cenderung terbekam, khususnya kekerasan berbasis gender, karena budaya penyangkalan pada perempuan korban, stigmatisasi, menyalahkan, bahkan kriminalisasi karena rumitnya pembuktian atau impunitas. Namun juga bisa kejahatan yang tidak punya induk dan payung hukum, sehingga tidak dikenali negara sebagai kejahatan, seperti sebelum 2004, korban KDRT adalah urusan privat.

Temuan terkuat dari hasil pemantauan ini, bahwa nyawa perempuan mudah hilang atau terjerat hukuman seumur hidup dalam pemenjaraan, karena langsung dituduh sebagai pelaku karena benda narkoba yang dibawa. Sistem hukum luput membuktikan bahwa mereka adalah korban dari KDRT, penyelamat keluarga agar keluarganya bisa hidup tapi tidak bisa menyelamatkan diri dari sindikasi narkoba. Sistem hukum cenderung berkacamata kuda, punitif, sibuk mencari pelaku semu, abai pada interseksi bahwa mereka adalah pembawa narkoba yang sering tidak diketahuinya, atau korban kejahatan trafficking yang seharusnya bebas, karena unsur-unsurnya terpenuhi.

Hasil pemantauan ini diharapkan bisa dapat digunakan untuk sejumlah hal ; 1. Revisi UU narkotika dengan perspektif HAM perempuan. 2. Penanganan hukum yang terkoneksi dan menimbang interseksi kasus. 3 Advokasi penghapusan hukuman mati. 4. Reformasi kebijakan dan perlindungan migrasi, khususnya kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum yang lintas negara 5. Pencegahan dan penindakan trafficking serta perdagangan narkoba, khususnya di Asean. Karena transit dan transaksi narkoba juga dari negara-negara Asean yang bahkan negara-negara yang menerapkan hukuman mati. Indonesia jadi ladang dagang dan negara tempat membuang sampah, karena pelaku dibalik otoritas negara yang tidak tersentuh. 6. Memperkuat upaya NPM (National Preventive Mecanism) sebagai upaya pencegahan penyiksaan di tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan atau tempat pencerabutan kebebasan.

Hasil pemantauan ini yang paling kunci adalah kontribusi Komnas Perempuan untuk melahirkan pengetahuan baru untuk mendorong peradaban baru dengan bernafaskan Ham perempuan. Semoga temuan dan rekomendasi ini bisa dikawal bersama, untuk membangun kebijakan yang cermat dan berkeadilan, juga dapat mendorong daya juang publik pada penghentian kekerasan, termasuk penghukuman yang melukai nurani bangsa, khususnya pada mereka yang seharusnya dilindungi.

Jakarta 21 April 2018

Yuniyanti Chuzaifah

Editor (penyelaras akhir)

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriayanto Seno. 2009. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas

Akp Chuck Putranto., S.I.K, Kasubdit Unit IV Subdit III DIT Tipidum, dalam makalah "Penyidikan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" oleh Bareskrim Polri Sesuai dengan UU NO.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, Expert Meeting, 23 Maret 2018

Asfinawati dan Yuni Asriyanti. 2013. Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM, (Komnas Perempuan: Jakarta)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas Kemenkumham): Sistem Data Pemasyarakatan Tahanan/Napi, lebih lengkap:http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/ year/2017/month/10. Diakses pada 10 Oktober 2017.

Endri. 2016. Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 . Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016

Gallahue, Patrick. 2015. Drugs and The Death Penalty. New York: Open Society Foundations

Hukum Online. Ini Hak Tahanan Dan Narapidana Yang Tak Boleh Ditelantarkan, lebih lengkap: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dannarapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan. Diakses pada 4 April 2018

Ifani, Inggrit, dkk, ed. Ismail Hasani. 2016. Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia: Studi pada Institusi Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara Institute For Criminal Policy Research, 2015.

Irianto, Sulistyowati, dkk, ed. B. Rahmanto. 2005. Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika. Jakarta: Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Komnas Perempuan. 2016. Laporan Pemantauan Dampak Hukuman Mati terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya: Kematian Berulang Perjuangan Perempuan Pekerja Migrant Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup. Jakarta: Komnas Perempuan

Komnas Perempuan. 2016. Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan

Kompas. Buwas Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5.9 Juta Orang. 2016.

Lebih lengkap:

http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba. di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang. Diakses pada Januari 2018 LIPI. Rentang Usia Produktif Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yaitu 15 Hingga 64 Tahun, 2018. lebih lengkap: http://lipi.go.id/berita/jumlah-usia-produktif-besarindonesia-berpeluang-tingkatkan-produktivitas/15220. Diakses pada 29 Maret 2018 Poernamasasi, Ida Oetari. 2016. Peran BNN terhadap buruh migran dan jeratan narkoba, Meninjau kasus Rita Krisdianti, Presentasi diskusi di Komnas Perempuan. Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Orang, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional, 2000. Ratnaningsih, Erna, Perdagangan Orang dan Narkoba, Lebih lengkap: http://business-law. binus.ac.id/2016/07/31/perdagangan-orang-dan-narkoba/. Diakses pada 4 April 2018 Republika, Ngeri Omset Perdagangan Manusia Rp 63 Triliun Lebih Tinggi Dari Narkoba, http:// nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/29/nyjeoz219-ngeri-omsetperdagangan-manusia-rp-63-triliun-lebih-tinggi-dari-narkoba. Diakses pada 4 April 2018 Resolusi Komisi HAM 2005/59. Resolution 59/5 Mainstreaming a gender perspective in drug-related policies and programmes, dalam https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/ Resolution_59_5.pdf Schleifer, Rebecca and Luciana Pol. 2017. International Guidelines on Human Rights and Drug Control: A Tool for Securing Women's Rights in Drug Control Policy", 4 May 2017. Lebih lengkap: https://www.hhrjournal.org/2017/05/international-guidelines-onhuman-rights-and-drug-control-a-tool-for-securing-womens-rights-in-drugcontrol-policy/. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 11 Juli 1991. Sempruch, Kasia Malinowska dan Olga Rychkova. t.th. The Impact Of Drug Policy On Women. New York, Open Society Foundations Tempo. 2018. Kemenkumham Hemat Biaya Makan Narapidana Seratusan Miliar, Lebih lengkap: https://nasional.tempo.co/read/1043840/kemenkumham-hemat-biaya-makannarapidana-seratusan-miliar. Diakses pada 26 April 2018

The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)", adopted by the United Nations General Assembly on 21 December 2010 UN Human Rights Council (14 January 2009) Report of the Special Rapporteur On Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, A/HRC/10/44, para. 66. Diunduh di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A. HRC.10.44AEV.pdf, UN Women Policy Brief. July 2014. A Gender Perspective On The Impact Of Drug Use The Drug Trade, And Drug Control Regimes Update negara anggota CDD (Januari 2018) dapat dilihat pada: https://www.unodc.org/ documents/commissions/CND/Membership/CND_membership_January_2018.pdf

Daftar Rujukan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrant By Land, Sea And Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (protocol menentang peyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana transnasional yang terorganisir)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya

Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada LembagaPemasyarakatan dan RumahTahanan Negara diLingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Rujukan Internasional:

Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). Konvensi PBB 1988 tentang Narkotika : United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 Panduan 'Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati' atau 'Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) Resolusi Komisi HAM 2005/59 : Human Rights Resolution 2005/59 : The Question of the Death Penalty Konvensi ILO No 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja (1930) yang diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1950 Resolusi Commission on Narcotic Drugs (CND) yang diadopsi pada tahun 2005, 2009, dan 2012 Konvensi Ekosob : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976 The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)", adopted by the United Nations General Assembly on 21 December 2010. Mandela Rules/ Standar Minimum Rules (SMR) : The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules) adopted unanimously by the UN General Assembly (UN-Doc A/Res/70/175) on 17 December 2015.

Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi' (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)

OPCAT : Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by the United Nations General Assembly in New York on 18 December 2002, and it entered into force on 22 June 2006

Konvensi PBB tentang obat-obatan (drugs) tahun 1961, 1971, dan 1988 : Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Convention on psychotropic substances 1971, United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988