Laporan Pemantauan Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender: Kondisi Pasca Peristiwa Kanjuruhan di Kabupaten Malang
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN
Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender: Kondisi Pasca Peristiwa Kanjuruhan Di Kabupaten Malang
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Komnas Perempuan Jakarta, 2024
PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN PADA PERISTIWA KANJURUHAN DI KABUPATEN MALANG © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2024).
Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, Novianti
Penyelaras Akhir:
Mariana Amiruddin
Penata Letak:
Yunita Fajarani
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
www.komnasperempuan.go.id
KATA PENGANTAR
Salah satu tugas dan kewenangan Komnas Perempuan adalah melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan. Pada April 2023, Komnas Perempuan menerima surat dari Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Jawa Timur (JANGKAR PKtPA JATIM). Perihal surat tersebut terkait dengan permohonan pemantauan kasus dan pertimbangan ke Eksekutif dan Yudikatif terhadap peristiwa kemanusiaan pada kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada Sidang Komisi Paripurna V tertanggal 9-10 Mei 2023 disepakati Komnas Perempuan akan pemantauan lapangan pasca peristiwa Kanjuruhan. Kemudian dari Sidang Komisi Paripurna tersebut ditindak lanjuti dengan pemantauan ke Kabupaten Malang pada 13 – 16 Agustus 2023 dengan fokus ditujukan untuk mengumpulkan dan pendokumentasian temuan-temuan terkait situasi dan kondisi perempuan diantaranya mengenai Kerentanan dan keterlibatan /peran perempuan serta dampaknya pada perempuan khususnya dimensi kekerasan berbasis gender; Peran negara dalam mencegah maupun menangani; dan peran masyarakat sipil (termasuk kelompok perempuan) dalam merespon peristiwa ini dari perspektif HAM Perempuan.
Hasil pemantauan tersebut, tim tuliskan pada laporan ini yang selesai disusun dan diselaraskan laporannya pada 2024. Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih atas sambutan terbuka dari Pemerintah Daerah Jawa Timur beserta jajaran Pemerintahannya, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya, serta masyarakat sipil di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari pendamping hukum, komunitas korban, juga jurnalis yang menjadi pengamat lapangan pada peristiwa tersebut. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini.
Jakarta, September 2024
Mariana Amiruddin
Wakil Ketua
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. ...ii DAFTAR ISI. ..iv BABI PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 2 B. Prinsip Pemantauan 4 C. Prosedur Pemantauan 4 D. Instrumen Pemantauan .5 E. Tahapan Pemantauan. ..8 F. Metode Pemantauan Yang Digunaka ..8 BAB II TEMUAN DAN ANALISIS .10 A. Temuan.. ..11 B. Analisis.. ..25 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 29
BABI PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.
Tugas dan kewenangan Komnas Perempuan antara lain: (a) melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (b) memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasiorganisasi masyarakat guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Pada tanggal 10 April 2023, Komnas Perempuan menerima surat dari Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Jawa Timur (JANGKAR PKtPA JATIM). Perihal surat tersebut terkait dengan permohonan pemantauan kasus dan pertimbangan ke eksekutif dan yudikatif terhadap peristiwa kemanusiaan pada kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang.
Secara spesifik, permohonan yang diajukan oleh JANGKAR PKtPA JATIM agar Komnas Perempuan: 1) melaksanakan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian segala bentuk kekerasan perempuan dan pelanggaran HAM perempuan dan menyebarluaskan hasil pemantauan kepada publik, dan mengambil langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 2) memberikan saran atau pertimbangan dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah, legislatif, dan yudikatif serta organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban perempuan dan anak.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan korban sebanyak 782 orang, dengan data sebagai berikut:
1. Meninggal dunia: 135 orang. Perempuan dewasa (31), laki-laki dewasa (60), anak Perempuan (12), anak laki-laki (32).
2. Luka berat: 24 orang. Perempuan dewasa (7), laki-laki dewasa (8), anak Perempuan (4), anak laki-laki (5).
3. Luka ringan-sedang: 623 orang. Perempuan dewasa (172), laki-laki dewasa (260), anak Perempuan (66), anak laki-laki (125).
Atas peristiwa tersebut, proses hukum yang berjalan terdapat lima perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut:
1) Perkara nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby, terhadap Hasdarmawan (Danki 1 Brimob Polda Jawa Timur); Hasdarmawan didakwa dengan pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan PN Surabaya memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 359 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2) Perkara nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby, terhadap Wahyu Setyo Pranoto, SH., SIK., MIK (mantan Kabag Ops Polres Malang); Wahyu Setyo didakwa dengan
3) Perkara nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby, terhadap Bambang Sidik Achmadi, S.H (mantan Kasat Samapta Polres Malang); Bambang Sidik didakwa dengan pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan PN Surabaya memutus bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa dibebaskan.
4) Perkara nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sby, terhadap Suko Sutrisno (Security officer); Suko didakwa dengan pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan PN Surabaya memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 359 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5) Perkara nomor 15/Pid.B/2023/PN.Sby, terhadap Abdul Haris (Ketua Panel); Abdul Haris didakwa dengan pasal 359 KUHP, pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan. Putusan PN Surabaya memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 359 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Meski proses hukum berjalan namun dampak dari terjadinya peristiwa di Kanjuruhan telah meninggalkan efek jangka panjang terhadap para korban baik langsung maupun tidak langsung. Pada konteks kewenangan Komnas Perempuan, perhatian lebih diberikan pada perempuan korban.
Berdasarkan informasi dari JANGKAR PKtPA JATIM, efek jangka panjang pada para perempuan korban yang selamat adalah munculnya sindrom trauma pasca kejadian (PTSD) hingga mempengaruhi fungsi mental (korban mengalami mental blocking), gangguan tidur karena ingatan yang berulang tentang peristiwa tersebut, dan kecemasan yang kuat. Dampak hampir serupa juga dialami perempuan sebagai saksi yang ada di tempat kejadian, maupun pada saksi yang dianggap menyalahkan penonton dan kemudian berpengaruh pada kehidupan sosialnya.
JANGKAR PKtPA JATIM menekankan pentingnya pertanggungjawaban negara terhadap para perempuan korban langsung maupun tidak langsung (kehilangan suami/anak). Mereka membutuhkan perhatian, pelindungan dan penanganan yang sama besarnya dengan upaya mengungkap para pelaku langsung maupun tidak langsung.
Merespons permohonan JANGKAR PKtPA JATIM tersebut dan selaras dengan kewenangan Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait maka Sidang Komisi Paripurna V tanggal 9-10 Mei 2023 memutuskan agar Komnas Perempuan untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta pelanggaran hak asasi perempuan, khususnya kekerasan berbasis gender pada kasus Peristiwa Kanjuruhan.
B. PRINSIP PEMANTAUAN
Prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah pendekatan HAM dan keadilan gender, yaitu:
1. Pengutamaan kepentingan korban;
Narasumber utama dalam pemantauan ini adalah korban dan keluarga korban yang bersedia untuk memberikan data dan informasi terkait kasus. Tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
2. Menggunakan perspektif HAM dan Gender;
Pemantauan dilakukan dengan kerangka HAM. Standar yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami oleh perempuan korban dan keluarganya dengan sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional dan dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sipil, politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak pada situasi perempuan.
3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;
Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalaman yang disebutkan dalam laporan pemantauan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan objektif.
4. Kerja sama dengan berbagai pihak;
Pemantauan dilakukan Komnas Perempuan dengan melibatkan elemen masyarakat terutama perempuan korban dan keluarganya serta organisasi pendamping. Selain itu juga mendengarkan informasi atau keterangan dari pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai pihak lain. Prinsip kerja sama ini bagian dari cara Komnas Perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitramitranya dan mengefektifkan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan.
5. Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;
Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh perempuan. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektif korban, tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu.
C. PROSEDUR PEMANTAUAN
Pemantauan turun lapangan peristiwa Kanjuruhan, disepakati pada Sidang Komisi Paripurna V tanggal 9 - 10 Mei 2023. Fokus Pemantauan ditujukan untuk mengumpulkan dan dan melakukan pendokumentasian temuan-temuan terkait situasi dan kondisi perempuan:
1. Kerentanan dan keterlibatan/peran perempuan serta dampaknya pada perempuan khususnya dimensi kekerasan berbasis gender.
2. Peran negara dalam mencegah maupun menangani.
3. Peran masyarakat sipil (termasuk kelompok perempuan) dalam merespon peristiwa ini dari perspektif HAM Perempuan.
D. INSTRUMEN PEMANTAUAN
Dalam pemantauan ini, tim Pemantauan membangun instrumen pemantauan Peristiwa Kanjuruhan mengacu pada:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Konstitusi telah mengatur terkait Hak Asasi Manusia. Pasal yang relevan di antaranya pasal 28A (hak untuk hidup), 28D ayat (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, 28G (berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman), juga terkait perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (28I ayat (4)).
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU nomor 7 tahun 1984. Mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan akan hakhak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat seluruh umat manusia. Memperhatikan muatan dari konvensi ini, bahwa dalam pemantauan yang akan dilakukan perlu mempertimbangkan dari aspek kekerasan berbasis gender.
3. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985).
Deklarasi ini disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 pada 29 November 1985, yang memuat terkait dengan hak-hak bagi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, termasuk mengenai restitusi, kompensasi, bantuan dan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil.
4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT).
Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998. Untuk pemantauan ini, pasal-pasal yang relevan untuk pemantauan ini antara lain:
Pasal 1 (1): istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
Pasal 2 (1): Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Dalam peraturan ini memuat juga hak atas perlindungan dan rasa aman (pasal 29 ayat (1), pasal 30), hak untuk hidup (pasal 9 ayat (1)) dan hak bebas dari penyiksaan (pasal 33 ayat (1)).
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM.
DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua Negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Untuk pemantauan ini pasal yang relevan antara lain Pasal 3 DUHAM, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu." Selain itu, Pasal 7 dan 8 DUHAM mencantumkan hak atas perlindungan hukum dan hak atas pemulihan yang efektif, juga berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan yang tercantum pada pasal 25.
7. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat Negara, dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi 3 (tiga) tugas pokok yakni untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, salah satu kewenangan Polri yakni memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Pasal 15 ayat (2) huruf a) dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik (Pasal 15 ayat (2) huruf d) hingga melakukan tindakan terhadap setiap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana (pasal 16).
8. Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Dalam melaksanakan tugas di lapangan, Polri sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian diatur agar dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1/2009 ini menyebutkan enam (6) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:
● Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari: seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri, kendaraan dengan tanda Polri, lencana kewenangan Polisi;
Tahap 2: perintah lisan dilaksanakan dengan pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".
Tahap 3: kendali tangan kosong lunak dilaksanakan dengan petugas mencoba menahan dengan tangan.
Tahap 4: kendali tangan kosong keras dalam hal tersangka tetap melawan, petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka
Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Pada tahap 5 ini bila tersangka tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas, atau senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabe. Atau yang belakangan sering dipakai kepolisian untuk membubarkan massa adalah semprotan air water canon.
Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
Pengertian "TAHAP" di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab pada pasal 5 ayat (2) Perkap ini disebutkan "Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka."
9. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran Polri juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, pada tanggal 22 Juni 2009, Kapolri menerbitkan Pedoman tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada bagian Ketiga Perkap mengatur perlindungan HAM dalam kerusuhan massal, yang menegaskan setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun. Pada pasal 43 (1) ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas (tindakan didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum), dan proporsionalitas.
2. Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah.
3. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.
E. TAHAPAN PEMANTAUAN
Pemantauan yang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu pra pemantauan dan pemantauan lapangan.
Pra Pemantauan
Kerja-kerja pada tahap pra pemantauan, mencakup:
1. Melakukan koordinasi dan diskusi bersama jaringan masyarakat yang melakukan investigasi dan mendampingi korban.
2. Menyusun kerangka acuan dan instrumen pemantauan.
Pemantauan Lapangan
Pemanatauan lapangan dilakukan pada 13 – 16 Agustus 2023. Hal-hal yang dilakukan di antaranya:
- Melakukan in-depth interview dengan warga di sekitar wilayah peristiwa dan dampaknya.
Wawancara dengan korban dan keluarga korban.
Diskusi terfokus dengan jaringan masyarakat sipil yang melakukan investigasi dan pendampingan.
Melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah.
Melakukan dialog dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang
F. METODE PEMANTAUAN YANG DIGUNAKAN
Pemantauan Lapangan menggunakan metode FGD, Observasi, wawancara mendalam dan dialog.
● Focus Group Discussion (FGD):
a. FGD dengan pendamping korban. Hadir 11 orang yang berasal dari 5 organisasi yang terdiri dari:
JANGKAR PKtPA
WCC Dian Mutiara
LBH Pos Malang
LPBH NU
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)
Mereka adalah pendamping hukum, pendamping terkait kekerasan terhadap Perempuan dan rohaniawan. Aspek-aspek yang didiskusikan adalah aspek penerimaan pengaduan, aspek peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam penanganan dan pemulihan korban serta rekomendasi.
b. Pertemuan dengan korban yang masih hidup dan keluarga korban yang meninggal.
Dialog
Dialog dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpisah di masing-masing kantor institusi:
Dialog dengan Kepolisian untuk mendiskusikan terkait dengan proses hukum dan penegakan hukum serta upaya pemulihan yang dilakukan. Dialog dengan Kepolisian dilakukan di Polresta Malang dan Polda Jawa Timur.
Dialog dengan Pemerintah Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Malang beserta jajarannya: Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP Jawa Timur, dan UPTD PPA Kabupaten Malang.
Dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan dan Dinas Sosial.
Pertemuan dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang.
Pertemuan dilakukan untuk menggali informasi awal yang beredar di publik, khususnya situasi pasca peristiwa Kanjuruhan dan proses pemulihan korban.
Observasi
Observasi ke stadion Kanjuruhan sebagai tempat terjadinya peristiwa.
BABII TEMUAN DAN ANALISIS
A. TEMUAN
Dari pemantauan yang telah dilakukan, pada bagian ini akan disampaikan temuan dan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak baik melalui dialog, diskusi terfokus maupun wawancara mendalam yang berbasis pada pertanyaan kunci di instrumen pemantauan.
1. Keterangan Pemerintah
1.1 Pemerintah Kabupaten Malang
Dialog dilakukan pada 15 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Malang, Bapak Sanusi dengan jajarannya yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan UPTD PPA Kabupaten Malang. Tujuan dari pertemuan adalah untuk menggali penanganan Pemerintah Kabupaten Malang pada saat peristiwa maupun pasca peristiwa khususnya dalam memberikan bantuan pemulihan.
Bupati menyampaikan bahwa segera setelah kasus pecah dilakukan upaya sinergis dan kerja bersama antar dinas untuk pendataan korban dan penanganannya. Dana sebesar 1.6 Miliar dikeluarkan oleh Pemkab Malang untuk penanganan pemulihan korban dan keluarganya. Sumber dananya adalah APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan berkoordinasi dengan KemenPPPA serta dana dari masing-masing lembaga misalnya melalui pembayaran honor psikolog di luar DAK.
Dari pertemuan diperoleh informasi terkait peran dan kerja yang dilakukan pemerintah dalam aspek pemulihan yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tanggal 1 Oktober 2022 pecah tragedi Kanjuruhan lalu dibuka hotline oleh pemerintah kabupaten, Tanggal 2 Oktober 2022 ada permintaan konseling dari para korban yang diperoleh infonya dari kelompok Arema sehingga tanggal 3 Oktober mulai dilakukan pendataan awal dan assessment. Semua proses ini dilakukan oleh DP3A sebagai koordinator. Ada 9 lembaga dan 4 universitas yang terlibat dalam proses membangun konseling dan trauma healing ini. Himpunan Psikologi (HIMPSI) adalah aktor utama yang dilibatkan dalam proses trauma healing.
Berikut upaya pelaksanaan pendampingan psikososial bagi korban tragedi Kanjuruhan:
1. Penyediaan layanan hotline bagi korban dan keluarga melalui hotline milik Wadool (081232575796) bekerjasama dengan Himpsi Malang.
2. Memberikan layanan home visit bagi korban dan keluarga yang membutuhkan serta membuka pos layanan pengaduan.
3. Membentuk SK Bupati Nomor 188.45/627/KEP/35.07.013/2022 tentang Satuan Tugas Trauma Healing Tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang tanggal 18 Oktober 2022.
4. Pemberian layanan dukungan psikososial melalui Community Building bersama Tim Gabungan Layanan Dukungan Psikososial.
5. Home visit dan pemberian bantuan alat sekolah bagi anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, yaitu 2 (dua) orang anak perempuan (usia 11 dan 14 tahun) dan 4 (empat) orang anak laki-laki (usia 2, 6, 7, 15 tahun).
6. Monitoring hasil dari kegiatan Community Building bekerjasama dengan pihak sekolah.
Berikut terlampir data mengenai layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang:
| Layanan | Perempuan | Laki-laki | Jumlah | ||
| Anak | Dewasa | Anak | Dewasa | ||
| Data korban dan keluarga yang menerima layanan secara individu dan telah ditangani baik | 32 | 39 | 52 | 46 | 169 |
| Layanan pendampingan psikososial | 282 | 39 | 374 | 46 | 741 |
| Data korban anak sekolah yang mendapat layanan Community Building | 250 | 322 | 572 | ||
Pembiayaan penanganan dan pemulihan ini untuk per layanan adalah sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Informasi dari Dinas Kesehatan, proses pendataan juga dilakukan segera setelah tragedi terjadi. Dinas Kesehatan memiliki kerjasama dengan Crisis Center yang bertugas untuk melakukan updating perkembangan data misalnya menginformasikan tentang jumlah korban meninggal, luka berat dan luka ringan.
1.2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dialog dilakukan pada 16 Agustus 2023, yang didisposisi oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Dialog ini dilakukan untuk menggali informasi tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Telah hadir tim DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu oleh Kepala Dinas DP3AK, Ibu Restu Novi Widiani dan jajarannya, juga turut hadir dari sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Pada pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Tim Gabungan Aremania sebenarnya lebih memiliki data sendiri dan lebih lengkap. Ada kendala dalam hal pendataan misalnya disebutkan dari 600 korban hanya 400 sekian yang terdata karena korban tidak membawa KTP atau ada yang langsung pulang dan menangani sendiri, atau korban meninggal langsung dibawa pulang untuk dimakamkan. Dalam hal ini, DP3A lebih melakukan penanganan. Korban ditemukan tercatat di 13 Polda yang kemudian diarahkan ke provinsi karena sudah melibatkan banyak wilayah dan mereka yang lebih banyak mencatat data keseluruhannya.
Para psikolog klinis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pemkab Malang adalah pihak pertama yang langsung menangani disaat peristiwa. Pemkab memberikan dukungan paket trauma healing untuk anak-anak yang orangtuanya meninggal juga untuk untuk menentukan ahli warisnya. Tahap yang mereka lakukan adalah memberikan konseling awal, dan ada tambahan kebutuhan psikiatri karena ada korban yang sudah mengalami halusinasi. Sementara ada korban lain yang menjadi lebih baik karena merasa ini adalah takdir. Bahkan trauma peristiwa ini tidak hanya terjadi pada korban, tetapi meluas ke masyarakat karena itu dibuka konseling online untuk siapa saja. Saat itu Pemprov Jawa Timur langsung bekerjasama dengan ikatan psikologi klinis yang berkenan untuk membantu melakukan penanganan.
Dari peristiwa tersebut ditemukan seorang anak masih ditengah-tengah stadion, ia mengatakan ada tiga temannya yang meninggal dan tidak mau pulang. Anak ini dibawa ke RSJ untuk mendapatkan penanganan psikologis dan dilakukan tracing, dan akhirnya ditemukan keluarganya. Ia telah mengalami halusinasi suara, dan setelah melakukan proses perawatan anak ini sudah lebih baik dari sebelumnya.
Salah satu jajaran DP3AK menyatakan bahwa ini adalah tragedi sepakbola terbesar no 2 di dunia, dan saat ini yang perlu dilakukan adalah tindak lanjut dalam tahap need of assessment. Contohnya tindak lanjut pertemuan dengan Komnas HAM yang telah mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya data based layanan, dan menurutnya Kesbang di 13 wilayah memiliki kemampuan mendata hal ini dan diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak (termasuk Aremania), dan juga rekomendasi. Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya membangun memorialisasi sebagai pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. Saat ini kondisinya tidak lagi memberikan santuan melainkan pemberdayaan dan perlindungan dengan melakukan kebutuhan asesmen dengan cara mendatangi kembali rumah-rumah korban.
Kepala Dinas P3AK Ibu Novi menyatakan bahwa untuk hal tersebut diperlukan musyawarah rencana karena berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan Pemkab Malang (koordinasi lanjutan dengan Pemkab Malang). Peristiwa Kanjuruhan ini telah disebut oleh Gubernur Jawa Timur sebagai konflik sosial, yaitu bencana akibat ulah manusia. Aturan tentang konflik sosial ini sudah ada kebijakannya sehingga mudah untuk menempatkan anggarannya. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP-PA) waktu itu juga sudah turun langsung, dihadiri oleh Pak Nahar dan data yang lebih detil ada di Dinas Sosial.
Kebijakan awal yang dilakukan adalah bantuan tak terduga yang biasanya dilakukan pada saat situasi bencana yang dikategorikan sebagai bantuan spesifik (bukan terus menerus) dan bentuknya berupa Bantuan Tak Terduga (BTT) yang diberikan langsung secara tunai kepada pihak korban dan keluarga korban (tidak lewat bank).
Menurut Pemprov, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
a) Membenahi databased agar lebih komprehensif dan tidak lagi terdapat double data
b) Kebutuhan asesmen dengan mengunjungi ke rumah-rumah korban
c) Membangun dan melaksanakan program pemberdayaan dan perlindungan
d) Monitoring dan evaluasi, khususnya tentang data layanan pemulihan yang sudah dijalankan dan berapa jumlah pertemuannya dari setiap korban yang dibantu.
Rekomendasi Komnas Perempuan sangat diperlukan untuk acuan melakukan tindak lanjut (khususnya untuk perbaikan sistem pemulihan).
Berikut adalah data penanganan yang dilakukan DP3A Provinsi Jawa Timur pada saat peristiwa dan setelahnya:
| Korban | Total | Perempuan | Kebutuhan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| Korban Meninggal Dunia | 136 | 43 | Santunan Rp. 10.000.000 |
| Korban Luka Berat | 25 | 10 | Santunan Rp. 5.000.000 |
| Korban Luka Ringan | 6261 | Bantuan Rp. 2.000.0002 |
Dalam pertemuan dengan DP3A dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur teridentifikasi kerja dan peran dalam pemulihan yang telah dilakukan DP3A dan Dinas Sosial yang telah dilakukan.
Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang menyatakan tragedi di stadion Kanjuruhan sebagai sebagai bencana sosial sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini3 maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproses seluruh penanganannya berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi.
Dalam pertemuan diperoleh informasi terkait dengan data dan intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, sebagai berikut:
1) Upaya pendampingan psikologis.
Pemerintah provinsi membuka posko layanan dukungan psikososial kepada beberapa korban.
UPT PPA Provinsi dan UPTD Kabupaten-Kota Malang dan HIMPSI Malang Raya membuat hotline layanan konseling online bagi korban maupun non korban yang merasakan dampak psikologis.
Menginformasikan hotline layanan konseling online bagi korban kanjuruhan ke seluruh media baik cetak maupun elektronik.
1 Data dari Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten Malang.
2 Bantuan untuk korban luka ringan, yang terbayar sebanyak 451 orang.
3 https://www.antaranews.com/berita/3154677/mensos-risma-nyatakan-tragedi-kanjuruhan-bencana-sosial.
LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN DAN KELUARGA TERDAMPAK UPTD PPA BEKERJASAMA DENGAN
1.Team Relawan Himpsi Malang
2.Posko Layanan Psikologi UMM
3.Posko Layanan Psikologi UIN
4.Posko Layanan Psikologi UB
5. Posko Layanan Psikologi UNMER
6.Team Save the Children
7.Team Maharesigana
8.Team MDMC
9.Team LKK-NU
Layanan Yang Di Berikan : • Tele-Dukungan Psikologis Awal • DPA individual/ kelompok di posko maupun home visit • Pendampingan lanjutan
"TRAGEDISTADION KANJURUHAN"
HOTLINE HUBUNGI: 0812-3257-5796 Fast Respon 08.00 - 16.00
HIMPSI Save the Children mdmc MAHARESIGANA LKK-NU WIWP-
himpsimalang
TIMES INDONESIA G20 koran. Posko Dukungan Psikososial &HIMPSI tlogomas 246 0813-3450-1400 HOTLINE LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL Kabupaten Malang
HOTLINE PUSAT LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN DAN KELUARGA TERDAMPAK "TRAGEDISTADION KANJURUHAN" HUBUNGI: 0812-3257-5796 Fast Respon 08.00 - 16.00 mdmc
2) Memfasilitasi pemulangan korban Kanjuruhan
Media memberitakan seorang anak korban Kanjuruhan yang berasal dari Kabupaten Probolinggo yang mengalami trauma dan sudah 10 hari tidak pulang. UPTD PPA Kabupaten Malang kemudian mengantarkan anak tersebut untuk dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang. UPT PPA Jawa Timur kemudian membantu tracing keluarga korban dan melakukan serah terima korban dengan keluarganya setelah selesai mendapatkan perawatan dari RSJ dan kondisinya pulih. UPT PPA Jawa Timur juga melakukan koordinasi dengan KemenPPPA terkait fasilitas biaya perawatan korban selama berada di RSJ Lawang.
3) Pemberian bantuan spesifik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan spesifik kebutuhan dasar bagi 3 orang korban.
Untuk data korban meninggal, dinas sosial mencatat ada 136 korban meninggal sementara putusan pengadilan menyatakan ada 135 orang meninggal. Terkait hal ini, sekretaris kepala Dinas Sosial⁴ menyatakan bahwa 1 orang tersebut baru terdata meninggal setelah putusan keluar akibat dari luka berat yang dideritanya. Sebelumnya korban terdaftar sebagai korban luka berat.
Selain itu disampaikan juga oleh Dinas Sosial bahwa saat ini Dinsos dan Kesbangpol sedang melakukan sinkronisasi data kasus mengingat ada data dari TGA (Tim Gabungan Aremania) yang juga memiliki data seluruh korban. Sinkronisasi data ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dalam pertemuan tanggal 13 Juli 2023. Dinyatakan bahwa hasil proses sinkronisasi data akan selesai pada akhir Agustus 2023.
Untuk data pemulihan dan penanganan psikologis korban, DP3A belum memiliki data tersebut dan masih mengandalkan pada data dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini karena DP3A tidak melakukan layanan psikologis secara langsung. DP3A bekerjasama dengan HIMPSI yang menjadi koordinator penanganan psikologis dan merekalah yang memiliki seluruh instrumen penanganan.
Selain itu DP3A dan Dinsos juga belum melakukan monev atas seluruh proses penanganan dan pemulihan yang dilakukan karena beranggapan bahwa proses penanganan dan pemulihan pada masa tanggap darurat ini hanya merupakan respons terhadap perintah Gubernur dan bukan merupakan kegiatan.
Saat ini sedang dilakukan assessment terhadap korban untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu perlindungan dan pemberdayaan untuk memetakan kebutuhan dan memetakan ahli waris korban mengingat ini merupakan isu yang muncul dan potensial konflik. Namun demikian tidak ada indikator yang menjadi basis 'perpindahan' tahap dari tahap tanggap darurat ke tahap perlindungan dan pemberdayaan.
Dinas Sosial juga menyatakan bahwa pada tahap perlindungan dan pemberdayaan ini akan menjadi bagian dari kerja tupoksi masing-masing dinas karena satu dinas tidak mungkin melakukan semua dan terkait dengan dana. Ada beberapa dinas yang akan terlibat dalam proses ini antara lain Dinas Sosial, DP3A, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Terkait dengan bantuan dan santunan, tidak ada skema khusus untuk penyaluran dana bantuan dan santunan. Dinas sosial langsung menyerahkan pada korban tanpa perwakilan dan tidak ada tahap bantuan dan santunan selanjutnya. Namun demikian, Dinas Sosial akan mendata jumlah bantuan dan apa saja bantuan yang diterima oleh korban karena ada korban yang menerima banyak dan ada yang menerima sedikit.
Dalam pertemuan ini, Dinas Sosial dan DP3A merespons dan menyatakan setuju untuk beberapa masukan terkait upaya pemulihan korban dan keluarganya, memperkuat data dan monitoring serta evaluasi.
4 Yusman Parmi, Sekretaris Kepala Dinas Sosial
2. Keterangan Kepolisian
2.1 Polresta Malang Kota
Dialog dilakukan pada 14 Agustus 2023, dihadiri oleh Kapolresta Malang Bapak Budi Hermanto beserta jajarannya dari bagian Intel dan Kanit PPA. Pertemuan dilakukan untuk menggali informasi tentang proses penanganan pasca peristiwa terutama dari aspek bantuan pemulihan.
Kapolresta memberikan pengantar bahwa Polresta dalam peristiwa Kanjuruhan tidak melakukan penanganan dalam hal proses maupun penegakan hukum, melainkan lebih kepada penanganan awal dalam hal keamanan di sekitar kota Malang. Polresta telah terbiasa memberikan pengamanan pada aksi-aksi supporter Arema dan Polresta Malang tidak mengirimkan pasukan ke Stadion Kanjuruhan.
Dalam hal penanganan pemulihan, Kapolresta memberikan informasi bahwa Kapolri telah mengucurkan dana 10 juta untuk bantuan yang meninggal dan 5 juta untuk bantuan yang luka-luka dan anggaran ini sampai ke Polresta Malang. Anggaran ini disalurkan untuk memberikan bantuan beasiswa untuk orangtua yang meninggal dan anaknya masih duduk di sekolah dasar. Bantuan ini ditanggung hingga sang anak lulus SMA nanti.
Polresta Malang juga mengirimkan dokter spesialis seperti fisioterapi, pijat sport dan lain-lain, juga tim trauma healing bekerjasama dengan Persatuan Psikologi kota Malang, serta memberikan lahan pekerjaan. Kapolresta memberikan catatan bahwa justru ada bantuan-bantuan di luar pemerintah yang diberikan ke Arema dilakukan dengan tidak transparan dan ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka menjadi terbelah, demikian pula dana-dana yang diberikan oleh pihak swasta termasuk dari Bakrie.
Presiden juga memberikan bantuan melalui Kementerian Sosial, Walikota, Gubernur dan Kadinsus. Catatan lainnya bahwa justru pihak dari LIB (panitia sepak bola di Kanjuruhan) belum memberikan bantuan apa-apa (tidak ada kompensasi) dan saat ini tokoh LIB bernama Iwan Budianto menghilang padahal seharusnya masuk dalam proses hukum.
Polresta Malang memiliki pundi-pundi amal terutama sejak pandemi Covid-19 bernama Mahkota Sigap. Bantuan ini kemudian diteruskan untuk diberikan pada korban Kanjuruhan. Terkait dengan proses/penegakan hukum, Kapolresta menyampaikan bahwa yang melakukan adalah Polda dan Polres yang mengirimkan pasukan di beberapa tempat karena banyaknya massa (Karo-karo Ops) sementara itu Polresta lebih pada menjaga keamanan kota, dan penanganan pasca kejadian dan tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Polresta Malang memberikan gratis untuk opname korban yang membutuhkan serta pendidikan.
Mengenai kebijakan tentang pengamanan persepakbolaan, Kapolresta menyampaikan bahwa sebetulnya sudah ada kebijakannya yaitu Peraturan Kepolisian No. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Diantaranya terdapat aturan pembatasan penjualan tiket agar tidak ada kelebihan kapasitas. Tapi PSSI dan Tim Arema tidak mengindahkannya. Atas hal ini, Kapolresta merekomendasikan untuk bertanya kepada Polres Kabupaten sementara Polda untuk regulasi penegakan hukum dan proses keamanan.
2.2 Polres Malang
Setelah melakukan dialog dengan Polreta Malang Kota, Pertemuan ini mendadak dilakukan berdasarkan rekomendasi dari melakukan dialog dengan Polresta Malang Kota, Komnas Perempuan menerima saran dari Kapolresta Malang Kota agar melakukan dialog juga dengan Polres Malang untuk menggali informasi tentang proses pengiriman personil, protap dan penanganan peristiwa. Komnas Perempuan segera mengirimkan surat permohonan dialog yang ditujukan kepada Kapolres Malang. Surat Komnas Perempuan langsung direspon dan permohonan dialog kami diterima dengan baik di kantor Polres Malang, tetapi dialog tidak jadi dilakukan setelah menunggu 2 jam karena Kapolres mendadak ada video conference dengan Mabes POLRI sejak pukul 9 pagi. Polres Malang menawarkan untuk pertemuan dijadwalkan ulang menjadi esok hari, tetapi tim Komnas Perempuan sudah ada dialog dengan pihak lainnya yang sudah terjadwal sebelumnya.
2.3 Polda Jawa Timur
Dialog dilakukan pada 16 Agustus 2023, yang didisposisi kepada bagian Renakta Ditreskrimum. Hadir dalam pertemuan ini Kasubdit 1 dan Kasubdit 4 Renakta Polda Jawa Timur. Kepentingan pertemuan ini adalah untuk menggali informasi tentang proses hukum yang masih berlangsung pasca kejadian.
Kasubdit menyatakan bahwa kewenangan mereka hanya diwilayah penegakan hukum dimana Polda Jatim diperintah untuk back-up Polres Malang melihat korban dan personal dilakukan dari berbagai wilayah (ada 14 wilayah). Saat ini masih proses untuk 6 tersangka yang belum P21, ada asas kausalitas seperti perusakan. Mengenai koordinasi dengan lembaga lain, terdapat rekomendasi dari Presiden dan Menkopolhukam, terkait tim gabungan pencari fakta.
Komnas Perempuan menyampaikan pertanyaan klarifikasi bahwa keluarga korban merasa tidak adil tidak dijadikan saksi dalam proses pengadilan padahal ada korban selamat yang menyaksikan langsung kejadikan penembakan gas air mata. Kasubdit menjawab bahwa sebetulnya dalam hal keterangan saksi bisa diajukan oleh siapa saja dengan syarat-syarat yang telah diatur mengenai siapa yang bisa memberikan keterangan saksi ataupun saksi ahli. Menurutnya seharusnya pendamping korban mengajukan hal ini sejak awal. Terkait dengan data, Kasubdit menyarankan agar Komnas Perempuan membuka website melalui PPID di masing-masing Lembaga terkait untuk mengakses proses hukum dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan.
3. Keterangan Masyarakat (Korban dan Keluarga Korban)
Diskusi terfokus dan wawancara mendalam dilakukan pada 14 Agustus 2023 yang dihadiri oleh 30 orang masyarakat yang merupakan korban dan keluarga korban peristiwa Kanjuruhan. Ada 2 kelompok FGD yang difasilitasi untuk memudahkan proses penggalian data dan informasi. Berikut informasi yang terhimpun.
Keluarga korban yang masih berjuang untuk keadilan berkoalisi karena terkait penanganan mereka tidak tahu harus melapor ke pihak mana. Perasaan sakit masih dirasakan apalagi pernyataan dari aparat yang menyatakan bahwa seluruh korban meninggal karena gas air mata yang terbawa oleh angin. Padalah banyak korban yang meninggal dan mengalami luka hingga menjadi disabilitas. Kelurga korban tidak pernah dikumpulkan untuk diajak dialog hingga tidak adanya penjelasan. Mereka yang masih berjuang masih mengaharapkan keadilan yang sama.
Perempuan (Ibu korban) yang menjadi saksi dan memberi kesaksiannya pada 7 Desember 2022, ia terus mendapat intimidasi dan teror seperti, secara diam-diam rumahnya di foto-foto, ban mobil dikasih cairan seperti oli padahal mobil sedang di parkir di rumah, dan mau ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Intimidasi tersebut dialami setelah ia melapor ke Polres tentang kematian dua orang anak perempuannya. Ia juga meminta agar dilakukan autopsi. Ia disuruh agar tidak melanjutkan pelaporannya. Dampak dan trauma atas kejadian Kanjuruhan berdampak juga pada Nenek korban. Ia dan ibunya (nenek korban) mendapat perlindungan dari LPSK.
Kepolisian datang untuk melayat dan menyampaikan atas kejadian di Kanjuruhan agar keluarga korban bisa menerima dengan legowo. Dari Polres menawarkan posisi menjadi polisi untuk keluarga dan saudara yang ingin menjadi polisi.
Pemerintah memberikan santunan tidak ada seruan soal pemulihan atau program kesejahteraan lainnya. Para keluarga korban mengharapkan adanya keadilan dan tanggung jawab yang menyeluruh dari para pihak yang terlibat pada penyelenggaran sepak bola di stadion Kanjuruhan. Keluarga korban dan korban yang selamat mengharapkan agar bisa diajak dialog untuk mendialogkan mengenai keadilan yang dibutuhkan dan proses pemulihannya.
Saat pertemuan dengan korban dan keluarga, terdapat informasi bahwa perempuan yang suami dan anaknya meninggal saat peristiwa, mengalami stigma janda yang mengakibatkan terjadinya pelecehan secara verbal seperti pernyataan untuk menikah lagi dan melupakan mendiang suami dan anaknya serta melupakan peristiwa tersebut. Informasi lainnya, seorang ibu korban mengalami dampak stres hingga berkeinginan bunuh diri. Untuk mencari keadilan ia berkeliling dari Pasuruan ke Malang. Setiap teringat anak, ia mengendarai motor mengelilingi kota Malang. Banyak orang tua korban yang kehilangan semangat hidupnya seperti mencari nafkah dan bekerja, bahkan hanya untuk memasak. Akibatnya kehidupan sehari-hari dan perekonomian keluarga terganggu. Para korban ratarata mengalami masalah mental yang serius dan memerlukan bantuan psikis dan pemulihan lainnya.
Pada dampak psikologis, semua yang ditinggalkan merasa sedih berkepanjangan, merasa tidak diperlakukan adil, tertekan pasca terjadinya tragedi hingga saat ini. Stress, depresi, kerap menangis, nelangsa, merasa bersalah menjadi beban psikis yang dibawa sejak tragedi hingga saat ini.
"Anak saya perempuan. Kalau anak perempuan kan biasanya lebih dekat dengan bapaknya. Sebagai bapak saya merasa kehilangan dan sangat sedih ketika mengetahui bahwa dia meninggal. Rasanya tidak rela. Apalagi pemerintah dan aparat juga tidak peduli" (tuturan seorang bapak)
"Saya sedih sekali. Selama beberapa bulan saya di Jambi dan tidak bertemu anak saya. Saya tidak menyangka sekali. Saya diminta pulang ke Jawa dan mendapati anak saya sudah dimakamkan" (tuturan seorang ibu)
"Setelah kejadian, hampir satu tahun ini berjuang. Kalau tidak mencari hiburan lain, mungkin keadaan sekarang sudah menjadi gila. Dari keluarga banyak yang tidak mendukung. Datang jauh-jauh dari Pasuruan untuk mencari keadilan untuk anak. Setiap teringat anak, yang dilakukan adalah jalan-jalan naik motor keliling malang". (tuturan seorang ibu)
Situasi ini kemudian berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Seorang ibu menyatakan bahwa sekarang rumah tangganya berada 'di ujung tanduk' karena kerap bertengkar dengan suami yang menyuruhnya untuk berhenti memikirkan anaknya. Ibu ini menyatakan memang mengalami depresi, suka emosi, berteriak sendiri bahkan pernah melakukan perjalanan dengan motor ke Surabaya.
"Suami saya tidak membolehkan untuk bersuara, dilarang kemanamana, dan tidak mendukung saya untuk mencari keadilan. Rumah tangga saya berada di ujung tanduk".
Keluarga lainnya menyatakan bahwa anaknya harus menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga dan itu bukan perkara mudah.
Pada kehidupan ekonomi, semuanya menyatakan bahwa mereka tidak bersemangat lagi bekerja, merasakan limbung atau seperti layang-layang putus. Ada juga yang akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan yang diakui meski tidak seratus persen akibat tragedi tersebut namun cukup mempengaruhinya karena setiap kali bekerja selalu teringat adiknya. Rasa bersalah yang kuat tampaknya menjadi alasan tidak fokusnya pada pekerjaan.
"Saya punya adik yang meninggal. Rasanya saya tidak sanggup bekerja karena setiap kali bekerja selalu teringat adik saya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari tempat kerja. Memang bukan sepenuhnya karena adik saya, tapi saya selalu teringat dengannya sehingga saya merasa tidak fokus lagi."
Yang lainnya menyatakan tidak konsentrasi menjual kue atau bakso sehingga hasilnya juga tidak optimal. Saat membuatnya mereka kerap menangis saat teringat anggota keluarga yang ditinggalkan sehingga mempengaruhi kualitas makanan. Dagangan akhirnya menjadi sepi dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan penghasilan seperti biasa. Peserta yang menjadi kuli bangunan atau buruh harian lepas juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa tidak sepenuhnya dapat bekerja maksimal, ogah-ogahan sehingga mempengaruhi durasi kerja dan upah.
"Saya jual bakso, mbak bersama suami. Setiap kali membuat bakso saya menangis, teringat anak saya yang meninggal. Akhirnya suami bilang, 'sudah tidak usah bikin daripada nangis terus'. Memang akhirnya dagangan sepi karena tidak ada yang membeli. Pendapatan jadi berkurang tapi saya tidak bisa tidak menangis”.
"Ketika bilang mau nonton itu, saya perhatikan anak saya dandan dan saya mbatin 'anak saya cantik sekali' dan itulah kali terakhir saya melihat anak saya. Sedihnya adalah dia mau menikah beberapa bulan lagi. Rasanya saya tidak semangat hidup lagi".
Seorang istri yang sebelum peristiwa ditinggal suami (tidak bertanggungjawab) dan menjadi seorang janda hanya bersama anak-anaknya dan satu anak perempuannya menjadi tumpuan kebahagiaannya tetapi meninggal dalam peristiwa tersebut mengakibatkan kesedihan yang mendalam.
Dampak lebih jauh juga dialami para keluarga korban seperti intimidasi dari aparat saat mereka melakukan demonstrasi menuntut keadilan atas anggota keluarga yang tewas, intimidasi dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Orang-orang kampung juga banyak yang mencemooh dan berkomentar miring terhadap mereka yang terus berjuang.
"Sudah diberi uang tapi kenapa masih berjuang. Dikira mencari
keadilan lagi?"
uang di setiap kegiatan. Sudah dikasih uang, kenapa mencari
Keluarga korban menyatakan harapannya yang hampir semuanya terkait dengan keadilan sebagai hal utama. Mereka meminta agar pemerintah mendengarkan keluh kesah dan membantu mencari keadilan. Harus ada kejujuran dan tanggung jawab pemerintah membantu korban. Tuntutan agar tersangka diadili dan mendapat hukuman seberatberatnya sesuai dengan perbuatannya.
"Kami ikut demonstrasi, menagih janji ketika Jokowi dan Erik Tohir ke Bululawang tanggal 24 Juli 2023, tapi kami dihalang-halangi dan kertas bertuliskan 'keadilan untuk korban' dirampas aparat. Sehingga modal kami hanya bermodal suara lantang namun tetap dihalanghalangi"
Mereka juga berharap agar stadion jangan direnovasi dulu karena terkait dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Apabila sudah diusut tuntas, baru bisa direnovasi dan membangun monumen tragedi kanjuruhan, untuk mengingat bahwa pernah terjadi tragedy dan tidak terulang kembali. Harapan lain agar aparat tidak menggunakan gas air mata dalam situasi apapun.
Hal yang dilakukan untuk mencapai harapan tersebut adalah menulis surat, meminta audiensi, kamisan 2 minggu sekali, demonstrasi, 1 kliwon doa bersama. Namun upaya tersebut tidak mudah dan beresiko karena keluarga korban merasa bahwa polsek, intel, datang dan memata-matai ketika ada doa bersama maupun silaturahmi di rumah keluarga korban. Ketika mau melakukan pergerakan merasa risih ketika ada pengawasan.
Berikut adalah suara KEINGINAN keluarga korban yang disampaikan secara tertulis saat diskusi dengan Komnas Perempuan.
| No. | Suara Korban untuk Peristiwa Kanjuruhan |
| 1. | Kepingin ketemu dan duduk bareng dengan bapak presiden Jokowi, bapak Erick Tohir/PSSI dan DPR-MPR RI untuk menyelesaikan masalah hukum benosida Kanjuruhan 01-10-2022 di Malang dan pasca pemulihan korban. |
| 2. | pengingat generasi yang akan datang. – (Korban 1) Saya orang tua korban keinginan saya menuntut keadilan, dan meminta |
| 3. | hak-hak korban atau asuransi korban. (Korban 2) Saya orang tua, saya kepinginnya asuransi tiket, asuransi kesehatan. |
| 4. | (Korban 3) Maunya keadilan dan proses hukum yang adil, meminta asuransi, tolong kalau bisa kita duduk bersama pengurus PSSI Indonesia semua. |
| 5. | Saya ingin hukum di Indonesia ditegakkan, jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hanya ingin pelaku tragedy Kanjuruhan di hukum seadil- adilnya sesuai hukum yang berlaku dan yang terakhir anak saya nonton |
| 6. | bola beli tiket kok gak ada asuransinya. (Korban 4) Keinginan saya soal hukum harus ditegakkan soalnya ini sudah melanggar Pancasila sila kelima (harus ditegakan, tolong), minta keadilan yang |
| 7. | seadil-adilnya, tolong sekeluarga korban minta duduk bersama erik tohir. Saya ibu dari almarhum meminta pertanggungjawaban dari aparat, tersangka dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati. Selain itu kami juga butuh asuransi yang memang hak kita dari pemerintah, demikian ibu saya ucapkan terimakasih atas perhatian ibu-ibu semua. (Korban 5 dan |
| 8. | Korban 6) Audiensi dengan DPR-RI Komisi III sesegera mungkin, begitu juga dengan presiden dan LIB, asuransi tiket pertandingan supaya bisa di klaim, asuransi jiwa dibantu klaim, menjadikan tanggal 1 Oktober menjadikan tanggal bersejarah dunia dan harus dilegalkan, menolak renovasi stadion |
| 9. | Kanjuruhan, dan realisasi restutusi, - (Korban 7) Kepingin saya duduk bareng dan berunding bersama Jokowi, VIVA< PSSI, Arema FC, Kepolisian DPR RI MPR RI asuransi tiket pertandingan supaya cepat keluar dan asuransi jiwa juga restitusi. Juga penolakan renovasi |
| 10.. | stadion Kanjuruhan. Saya selaku istri dan ibu, sangat ingin sekali pelaku penebak anak dan suami saya dihukum dan penjara secara adil. Karena saya berangkat melihat arema bukan ingin anarkis hanya ingin menyenangkan anak saya selain keadilan saya juga. Sebagia ibu yang masih mempunyai anak perempuan sekolah SMP kelas 3 ingin menanyakan bagaimana untuk |
| 11. | kelanjutan sekolah anak saya, karena yang meninggal juga suami saya sebagai kepala keluarga. (Korban 8 dan Korban 9) Permintaan kami keadilan ditegakkan, asuransi, dan lain-lain. |
| 12. | Keinginan saya dalam menuntut sebuah keadilan, pertanggungjawaban pemerintah untuk menangani kasus korban Kanjuruhan yang harus terwujud, FIFA juga harus bertanggungjawab kejadian tragedi kanjuruan, pertanggungjawaban manajemen AREMA, asuransi dari pemerintah harus |
4. Keterangan Masyarakat (Korban dan Keluarga Korban)
Diskusi terfokus dengan para pendamping korban dilakukan pada 14 Agustus 2023, yang dihadiri oleh 13 orang dari 5 organisasi masyarakat sipil. Mereka adalah pendamping hukum, pendamping terkait kekerasan dan terhadap Perempuan dan rohaniawan.
a. Penerimaan pengaduan
Widyakarya cukup banyak mendampingi korban anak-anak. Perempuan dan anak haknya belum terpenuhi secara komprehensif. LBH Pos Malang melakukan penjangkauan terhadap 50 korban, namun tidak langsung pada ranah hukum, tapi lebih ke sisi kekeluargaan dan penguatan psikologis. Perempuan dan anak belum menjadi atensi publik. Terdapat salah satu korban perempuan yang mengalami mental blocking. Jumlah korban yang didampingi LBH Pos Malang terdapat 37 orang. Terdapat stagnasi dalam penegakan hukum. Parameter kekerasan berbasis gender menjadi sulit dalam tragedi ini. Jasad bisa sebagai alat bukti konkrit sebagai bentuk kekerasan. Perempuan ketika bersuara tidak mudah, terdapat intimidasi hingga terdapat saksi yang didatangi ke rumah. Bahwa terdapat perempuan yang kesulitan untuk memberikan kesaksian, ada juga yang tidak berkenan untuk bersuara karena takut ada intimidasi dari kepolisian atau pihak lainnya. Diduga beberapa keluarga korban tidak berani bersuara karena dibungkam oleh Kepala Desa (di daerah Pagak). Surat kematian, bantuan, maupun yang lainnya diserahkan kepada pihak desa. Sehingga semuanya sepakat apa yang dikatakan oleh pihak desa.
b. Peran pemerintah dalam penanganan dan pemulihan
Empat belas (14) hari setelah kejadian terdapat perwakilan dari polisi mendatangi keluarga korban untuk memberikan santunan. Pihak tersebut menyatakan diri dari pihak kepolisian namun tidak mengenakan seragam. Berdasarkan informasi dari UPTD PPA, di awal-awal layanan psikologi dibantu oleh HIMPSI. LBH Pos Malang memastikan terdapat santunan atau tidak. Beberapa santunan diberikan dari Presiden Kepala Daerah, maupun yang lainnya. Untuk Bantuan secara psikologis masih kurang. Mengenai pemberian sembako yang diberikan oleh pihak kepolisian berhubungan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) disiapkan untuk membungkam keluarga korban. Romo Suroso (tokoh masyarakat Islam) menyatakan " korban yang berjuang dianggap tidak ikhlas dan arwahnya menjadi tidak tenang."
FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) inisiatif untuk melakukan doa bersama. Pada 10 November 2022 terdapat aksi besar, namun hilang begitu saja saat ini. Penempelan-penempelan banner maupun slogan-slogan masih ada di beberapa titik di wilayah kota maupun kabupaten. Namun di Balaikota dilepas dengan dalih ada renovasi. Dua bulan yang lalu, terdapat pengumuman untuk renovasi, namun tidak mementingkan korban.
Santunan tidak tahu jumlahnya berapa, namun tidak ada perencanaan maupun berkelanjutan. Salah satu korban di kota Malang mendapat atensi besar dari media, Juragan 99, sehingga keluarga tersebut mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Namun, di kabupaten terdapat keluarga korban yang tidak menerima bantuan. Sehingga bantuan tersebut sangat tidak terencana, karena terjadi ketimpangan pemberian bantuan antar korban. Keluarga korban yang mendapatkan banyak bantuan, memberikan kesan bahwa semua korban mendapatkan hal yang sama. Apabila korban yang berada di luar Malang Raya, jangkauan untuk melihat bantuan yang diberikan juga menjadi sulit. Pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten malang hanya sampai Oktober 2022. Terkait regulasi mengenai pemulihan, pemda di Jawa Timur belum mempunyai regulasi tersebut.
c. Peran masyarakat sipil dalam penanganan dan pemulihan korban
Jaringan masyarakat sipil melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap korban dan keluarga korban dari peristiwa Kanjuruhan. Hal-hal yang dilakukan seperti pendampingan untuk memastikan pemerintah dan aparat melakukan pemulihan dan penegakan hukum secara komprehensif tentunya pemenuhan hak-hak bagi perempuan dan anak. Komunikasi dengan keluarga korban, hampir setiap minggu duduk bersama. Hal yang dibahas seperti langkah kedepan, proses hukum untuk mendapat keadilan. Pembahasan lain seperti upaya renovasi stadion Kanjuruhan yang bisa mengaburkan keadilan korban. Pertemuan dengan keluarga korban mulai aktif sejak Maret 2023. Mayoritas korban dan keluarga korban mengalami psikologis yang terganggu, susah tidur, masih ingin terus menangis karena masih teringat dengan kejadian di stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan anggota keluarga meninggal. Terkait dengan data, sebagai masyarakat sipil maupun pendamping memerlukan legal standing untuk meminta data ke instansi maupun lembaga. Pendamping bisa berkolaborasi antar masyarakat sipil yang memiliki data. Namun, pendamping memiliki kesulitan untuk mendapatkan dari instansi. Data yang perlu dicek kembali adalah apakah data 135 yang terdapat dalam putusan, sama dengan data yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Apabila data dari masyarakat sipil dan data pemerintah disandingkan, sepertinya terdapat korban yang masih belum tersentuh. Masing-masing data dari masyarakat sipil akan digabungkan dan didata.
d. Rekomendasi
Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh para pendamping. Rekomendasi tersebut sebagai berikut:
1) Prioritas pemulihan untuk para korban terutama perempuan dan anak seperti pemulihan psikologis dan fisik serta keluarga/sosial.
2) Penggunaan transkrip persidangan untuk memperkuat data. Dalam persidangan tidak disoroti mengenai perempuan dan anak.
3) Mendorong Mekanisme penyelidikan pelanggaran HAM berat.
4) Melakukan gelar perkara khusus mengenai perempuan dan anak.
5) Melakukan Pemulihan dan rehabilitasi.
6) Menjaga alat bukti agar tidak hilang, karena ada wacana renovasi stadion.
7) Tuntaskan penanganan tragedi kanjuruhan untuk keadilan korban.
5. Keterangan Media
Komnas Perempuan melakukan pertemuan dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang pada 13 Agustus 2023, yang dihadiri oleh 7 orang wartawan. Pertemuan dilakukan untuk menggali informasi awal yang beredar di publik, khususnya situasi pasca peristiwa Kanjuruhan dan proses pemulihan korban.
Malang Corruption Watch (MCW) di awal 2023 telah melakukan forum group discussion (FGD) terdapat informasi yang menjelaskan bahwa para korban langsung hanya sekali pertemuan untuk trauma healing. Menurut anggota AJI, paling banyak yang dibantu adalah keluarga dari korban yang meninggal, sementara korban luka-luka belum seluruhnya tertangani (termasuk pembiayaan akomodasi) dan untuk kontrol kesehatan sehari-hari sudah dihentikan. Penyampaian ini disampaikan oleh salah satu korban di dalam FGD tersebut. Mereka adalah contohnya korban patah kaki.
Dalam forum terdiri dari anggota AJI ini disampaikan bahwa perempuan lebih mengalami trauma yang berat daripada laki-laki terutama secara mental. Ditemukan dampak psikologis yakni hilang ingatan, halusinasi, dan bahkan di awal tahun 2023 Februari, ada yang meninggal akibat kesedihan yang mendalam. Tidak hanya itu, para jurnalis di tempat peristiwa juga banyak yang mengalami trauma sekitar 40 orang dan ditanggung oleh perusahaan yang hanya 2-3 kali proses.
Informasi lainnya adalah bagi keluarga korban, ada rasa tidak nyaman ketika polisi ramai-ramai datang ke keluarga korban, termasuk ketika melakukan otopsi. Persoalan lainnya adalah pendataan, dimana banyak korban belum masuk data atau terlewatkan.
B. ANALISIS
Secara umum, pemantauan menemukan bahwa isu pemulihan menjadi isu penting dan dibutuhkan keberlanjutannya namun belum secara optimal didesain oleh pemerintah setempat. Secara khusus, analisa terhadap seluruh situasi yang diperoleh selama pemantauan termasuk pencarian fakta pelanggaran hak asasi perempuan pada peristiwa Kanjuruhan, baik atas kasus yang dilaporkan maupun informasi dari berbagai pihak, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Kerentanan dan Keterlibatan/Peran Perempuan serta Dampaknya pada Perempuan Khususnya Dimensi Kekerasan Berbasis Gender
Temuan-temuan di atas memperlihatkan bahwa para korban bertambah kerentanannya karena status ekonomi dan sosial mereka yang kategorinya rendah. Minimnya regulasi yang mengatur tentang penanganan korban akibat konflik seperti yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan menambah kerentanan pada korban. Kerentanan juga muncul karena peristiwanya sendiri dianggap sebagai peristiwa kerusuhan biasa sehingga proses penanganannya pun dianggap sudah mengikuti prosedur yang biasa dijalankan apabila ada kerusuhan sepakbola.
Akibatnya korban tidak mendapat pemulihan secara optimal dan berkelanjutan. Desain pemulihan diarahkan pada fisik dan psikis segera setelah kejadian dan ditopang pendanaannya oleh pemerintah setempat. Namun tidak terdapat upaya monitoring pemulihan yang terstruktur dan dapat menjadi basis membangun desain pemulihan berkelanjutan.
Setelah peristiwa Kanjuruhan terjadi, ditemukan banyak korban mengalami trauma dengan indikasi seperti takut bertemu orang, kecemasan, sesak nafas, dan mengalami patah tulang dan mengalami mental blocking. Adapun kebanyakan korban mengalami gejala yang mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau merasa terhantui akibat peristiwa Kanjuruhan sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari seperti kesulitan tidur, kesulitan makan, dan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa Kanjuruhan.
Kerentanan saat terjadinya kekerasan, kerentanan saat penanganan dan kerentanan saat mereka menjadi penerima bantuan. Kerentanan-kerentanan inilah dialami oleh para korban. Korban perempuan dan anak belum menjadi atensi publik. Pada proses penanganan dan hukum, perempuan mengalami kesulitan untuk memberikan kesaksian karena masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, bahkan memilih untuk bungkam karena masih mengalami ketakutan terhadap aparat.
Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28D ayat 1 berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Selanjutnya pada pasal 28G berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman, juga terkait perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (pasal 28I ayat (4)).
Mengenali dampak pada korban dan keluarga korban peristiwa Kanjuruhan, terutama pada anak dan perempuan, mengenai psikologis yang mengakibatkan dampak lanjutan jelas melanggar jaminan hak konstitusional untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945. Bila dibiarkan berlarut-larut, maka atas seluruh dampak ini sebagai pengabaian yang dilakukan oleh negara yang dapat dimaknai sebagai sebuah tindak penyiksaan. Sebagaimana pasal 33 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman dan Perlakuan yang Kejam dan Tidak Manusiawi Lainnya, pengabaian terhadap kondisi yang dialami oleh para korban peristiwa Kanjuruhan dengan tidak adanya proses penanganan, penegakan hukum dan proses pemulihan yang dilakukan secara komprehensif, merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan dengan sepengetahuan aparat negara. Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusi dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Juga, bahwa hak bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Peran Negara dalam Mencegah maupun Menangani
Keterangan yang dihimpun dari berbagai pihak, bahwa pasca terjadinya peristiwa Kanjuruhan, Negara melakukan pemulihan. Pemulihan dimaknai oleh pemerintah sebagai pemberian bantuan berupa materi atau uang. Kedua bahwa pemulihan tidak direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan.
Hal lainnya, pendataan korban yang masih tumpang tindih yang dilakukan oleh pemda dalam hal layanan, sehingga kurang terjangkau ke semua pihak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua Negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Berdasarkan pada pasal 3 DUHAM, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu." Selain itu, Pasal 7 dan 8 DUHAM mencantumkan hak atas perlindungan hukum dan hak atas pemulihan yang efektif. Juga berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan yang tercantum pada pasal 25.
Dalam hal pemulihan yang komprehensif bagi korban peristiwa Kanjuruhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, ini telah diatur pada peraturan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW). Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU nomor 7 tahun 1984. Mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap Perempuan akan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat seluruh umat manusia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, memuat juga hak atas perlindungan dan rasa aman (pasal 29 ayat (1), pasal 30) dan hak untuk hidup (pasal 9 ayat (1)).
Menurut kesimpulan dari laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF)5, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, terjadi kerusuhan pasca pertadingan sepak bola antara Arema vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Untuk perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional, sejumlah rekomendasi diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu PSSI, PT. Liga Baru Indonesia (PT. LIB), Panitia Pelaksana, Security Officer, Polri dan TNI, Kemenpora, Kemensos, Kemenkes, dan KemenPUPR. Pelaksanaan rekomendasi ini diharapkan mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan semakin profesional.
Dalam temuan Komnas Perempuan, bahwa pihak Polri terlibat saat terjadinya peristiwa kerusuhan di Kanjuruhan dimana penonton banyak melihat Polisi melakukan kekerasan terhadap suporter hingga menembakkan gas air mata yang menyebabkan suasana semakin rusuh dan penonton berlarian untuk keluar dan terjadi penumpukan penonton di depan pintu keluar yang posisi pintunya masih terkunci. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran Polri juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Pada bagian Ketiga Perkap mengatur perlindungan HAM dalam kerusuhan massal, yang menegaskan setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun. Pada pasal 43 (1) ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas (tindakan didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum), dan proporsionalitas; Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah; Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.
3. Peran Masyarakat Sipil (Termasuk Kelompok Perempuan) Dalam Merespon Peristiwa Ini dari Perspektif HAM Perempuan
Setelah terjadinya peristiwa Kanjuruhan, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pendampingan yang berfokus pada korban dan keluarga korban. Namun dalam pendampingannya mereka kerap mengalami stigma sebagai provokator, mengalami teror dan intimidasi, juga mengalami second trauma. Mereka yang melakukan pendampingan tersebut sebagai pembela HAM. Komnas Perempuan mendefinisikan PPHAM sebagai Perempuan yang membela HAM Perempuan dan HAM pada umumnya dan setiap orang (perempuan, laki-laki, dan/atau jenis kelamin lainnya) yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi khususnya hak asasi perempuan. Upaya pembelaan ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok. Dari hasil kajian yang dilakukan Komnas Perempuan, menghasilkan sebuah laporan pendokumentasian kekerasan terhadap PPHAM beserta format pendokumentasian kasusnya. Hasil pendokumentasian tersebut menunjukkan bahwa PPHAM sangat rentan mengalami ancaman, kekerasan, bahkan kriminalisasi, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik atau elite politik6. Situasi Pembela HAM khususnya Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia hingga saat ini masih sangat rentan mengalami ancaman dan kekerasan. Kebijakan mengenai perlindungan terhadap PPHAM dan mekanisme penanganan dan pemulihannya masih minim.
Pada peristiwa Kanjuruhan, harusnya para pihak bisa melibatkan dan berkoordinasi dengan para pendamping korban dan keluarga korban untuk pendataan yang lebih komprehensif untuk pemulihan dan keadilan bagi korban dan keluarga korban.
BABIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Peristiwa Kanjuruhan telah terjadi hampir satu tahun lalu dari Oktober 2022 hingga pemantauan dilakukan Komnas Perempuan pada Agustus 2023. Dari hasil pemantauan terkait pemulihan korban, Komnas Perempuan menemukan bahwa pemerintah daerah (Kabupaten dan Provinsi) belum membangun desain pemulihan berkelanjutan terutama bagi mereka yang mengalami trauma berat ataupun depresi panjang karena kehilangan keluarga. Tidak tersedia konseling yang betul-betul dapat diakses secara berkala dan ditopang pendanaannya oleh pemerintah. Mengambil contoh penanganan bencana alam, proses koordinasi dan komunikasi penanganan hanya diarahkan pada situasi darurat tetapi luput merancangnya pada tahap rehabilitasi dan konstruksi.
Perspektif bahwa Peristiwa Kanjuruhan tersebut dianggap sebagai konflik sosial tampaknya berdampak pada upaya pemulihan yang diberikan yaitu tidak dilakukan secara berkelanjutan dan hanya diberikan bantuan seperti santunan berupa uang, makanan dan lain sebagainya.
Hal lainnya, Komnas Perempuan menemukan pendataan korban yang masih tumpang tindih yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal layanan, sehingga kurang terjangkau ke semua pihak. Komnas Perempuan juga menemukan informasi tentang kesimpangsiuran dana bantuan yang tidak dikelola dengan baik, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari pihak swasta.
Meski Komnas Perempuan juga menemukan koordinasi yang terkelola dengan cepat namun sistem koordinasi dan komunikasi yang terbangun belum mengarah pada koordinasi berkelanjutan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan masih diarahkan pada koordinasi dan komunikasi untuk mengatasi dampak segera setelah kejadian namun tidak pada situasi setelahnya.
Untuk menguatkan kerja-kerja pada aspek pemulihan korban, Komnas Perempuan merekomendasikan:
1. Pemerintah Provinsi membenahi database korban agar lebih komprehensif dan tidak lagi terdapat double data;
2. Dinas Sosial dan Kesbangpol memperkuat data untuk menambahkan data terkait korban yang dipulihkan secara psikologis dengan merincikan informasi terkait berapa kali layanan yang telah diterima korban dan keluarganya dan hasilnya. Catatan tertulis dari para psikolog termasuk psikolog klinis menjadi basis membangun pemulihan berkelanjutan bagi para korban;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi melakukan pertemuan koordinasi dengan 13 Kabupaten/Kota terkait perkembangan pemulihan korban dan keluarganya;
4. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan indikator perlindungan dan pemberdayaan sebagai basis perpindahan dari tahap tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi;
5. Pemerintah RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlanjutan pemulihan bagi korban dan keluarga korban peristiwa Kanjuruhan.
5 Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.
6 Komnas Perempuan, Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia. Terbit pada tahun 2022