Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan Kawin Tangkap di Sumba

32 halaman · 32 halaman diproses dengan OCR · 11.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Tim Pemantau:
  2. Tim Penulis:
  3. Penyelaras Akhir:
  4. Perancang Sampul:
  5. Penata Letak:
  6. KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
  7. KATA PENGANTAR
  8. DAFTAR ISI
  9. #BAB I
  10. PENDAHULUAN
  11. A. Latar Belakang
  12. B. Tujuan:
  13. C. Kerangka Pemantauan
  14. D. Tahapan Pemantauan
  15. #BAB II
  16. TEMUAN– TEMUAN
  17. A. Pemantauan Tahap 1, 19-23 November 2020
  18. 1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT
  19. 2. DPRD Provinsi NTT
  20. 3. Kepolisian Provinsi NTT
  21. 4. Perwakilan masyarakat (perempuan, agama dan adat)
  22. B. Pemantauan Tahap 2, 20-23 Juli 2022
  23. 1. Pihak pemerintah
  24. 2. Pihak APH
  25. A. NTB
  26. B. Bali
  27. #BAB IV
  28. ANALISIS
  29. KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN CATATAN PENUTUP
  30. Catatan Penutup
  31. Perbandingan Pengaturan terkait Larangan Pemaksaan Perkawinan Dalam KUHP, KUHP 2023 dan UU TPKS
  32. REFERENSI

Laporan Pemantauan

Kawin Tangkap di Sumba

Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Akar Masalah, BentukdanKonsekuensinya

"Biasanya kalau perempuan kalau sudah di-yappa, dia akan dikasih masuk ke kamar dipersatukan dengan laki-laki yang mau ambil dia jadi istri. Kalau melawan maka akan diikat kaki tangannya. Ada yang langsung diperkosa oleh pelaku. Dorang [mereka] bilang biar dia 'jinak'dulu. Dorang anggap perempuan itu seperti binatang betul.

"Untung sekarang sudah ada undang-undang yang larang!"

Salomi RambuIru- Forum Perempuan Sumba

LAPORAN PEMANTAUAN

Kawin Tangkap di Sumba Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Akar Masalah, Bentuk dan Konsekuensinya

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komnas Perempuan Jakarta, 2024

KAWIN TANGKAP DI SUMBA PRAKTIK PEMAKSAAN PERKAWINAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN: AKAR MASALAH, BENTUK DAN KONSEKUENSINYA © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber: Komnas Perempuan (2024).

Tim Pemantau:

Andy Yentriyani, Siti Aminah Tardi, Satyawanti Mashudi, Isti Fadatul Khoiriah, Rina Refliandra, Novianti, Citra Adelina

Tim Penulis:

Andy Yentriyani, Satyawanti Mashudi, Isti Fadatul Khoiriah, Citra Adelina

Penyelaras Akhir:

Satyawanti Mashudi dan Andy Yentriyani

Perancang Sampul:

@sadternal

Penata Letak:

Yunita Fajarani

Pemutakhiran Informasi pada 2024

NATIONAL COMMISSION ON

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

[email protected]

Faks. +62 21 390 3911

www.komnasperempuan.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam dua puluh tahun terakhir, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Daya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dibenahi dan diperkuat. Termasuk juga melalui pengawalan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. UU TPKS ini mengadopsi sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) dalam memastikan proses penanganan, perlindungan dan pemulihan berpusat pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Berkaitan dengan pengembangan SPPT PKKTP, dan secara khusus kasus kekerasan seksual, Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke Sumba yang dilakukan pada 20 – 24 Juli 2022. Dalam pemantauan, Komnas Perempuan melakukan pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Sumba Barat dan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya beserta jajaran Pemerintahannya serta masyarakat sipil di wilayah Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait situasi proses penanganan, perlindungan, pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk kasus KDRT, kekerasan seksual dan pembunuhan perempuan atau kasus-kasus yang berdampak pada kematian perempuan, juga kawin tangkap. Selain itu, juga untuk mendapatkan gambaran tentang situasi layanan, mengenali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pendamping, serta langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada 2024, dilakukan pemutakhiran informasi pada laporan pemantauan ini dengan dilengkapi perbandingan pengaturan terkait larangan pemaksaan perkawinan dalam KUHP, KUHP 2023, dan UU TPKS.

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka dari Pemerintah Daerah Sumba Barat dan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya beserta jajaran Pemerintahannya serta masyarakat sipil di wilayah Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan berbagai masukan dan informasi dalam proses pemantauan ini.

Jakarta, Agustus 2024

Andy Yentriyani Ketua

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. Daftar Isi vi #BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 2 B. Tujuan.. 3 C. Kerangka Pemantauan 4 D. Tahapan Pemantauan. 5 #BAB II TEMUAN-TEMUAN. ..6 .7 A. Pemantauan Tahap 1, 19-23 November 2020 B. Pemantauan Tahap 2, 20-23 Juli 2022 .11 #BAB III PRAKTIK SERUPA DI TEMPAT LAIN DAN PERKEMBANGAN UPAYA ADVOKASINYA …15 A. NTB. ..16 B. Bali. …17 #BAB IV ANALISIS. 18 #BABV KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN CATATAN PENUTUP ..22 Referensi ...26

#BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 17 Juni 2020 dan dilengkapi pada 2 Juli 2020 menerima pelaporan mengenai peristiwa kawin tangkap di Sumba pada tengah 2020.1 Peristiwa ini awalnya diketahui dari video viral di media sosial mengenai penangkapan seorang perempuan untuk tujuan perkawinan oleh sekelompok laki-laki di Sumba. Pada Selasa, 16 Juni 2020, jam 10.00 WIT di Sumba tengah, R diculik dari rumahnya oleh seorang laki-laki bernama N yang dibantu belasan laki-laki. Perempuan tersebut dipegang kaki dan tangannya, digotong naik ke sebuah mobil untuk kemudian dibawa lari dan ditempatkan di lokasi tertentu sementara waktu sehingga tidak dapat berkontak dengan keluarganya. Korban bekerja di Bali dan sedang pulang untuk mengurus keperluan melanjutkan studinya. Pelaku utama (N) adalah warga di sekitar kediaman korban. Setelah kejadian penangkapan N pernah menghadap orang tua korban untuk menyerahkan 1 batang parang dan 1 ekor kuda. Tapi orang tua R menolak serahan tersebut. Keluarga melapor ke polisi dengan laporan sekelompok orang memasuki rumah secara paksa. Sore harinya keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga korban, minta maaf, dan mengurus secara adat. Keluarga korban menerima dan mencabut laporan di Kepolisian, namun R tetap disekap atau tidak dikembalikan ke rumahnya. Kepolisian menghentikan penyidikan kasus ini dengan alasan tidak cukup bukti.

Peristiwa yang dialami oleh R adalah satu dari tiga kasus kawin tangkap yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Sebelumnya, kasus serupa ini juga telah terjadi di Desember 2019 terhadap seorang perempuan pegawai Kemenag Sumba Tengah yang sedang duduk di depan rumah kosnya di Wairasa, Anakalang. Tiba-tiba datang tujuh orang laki-laki memaksa dan menggotong ke dalam sebuah mobil pick up. Teriakan minta tolong juga disuarakan oleh salah satu kerabat perempuan yang ada di dekat tempat kejadian, namun tidak ada yang menolong. Pelaku adalah bekas pacar korban. Awalnya korban dan pelaku memang sudah pada tahap mempersiapkan diri untuk pernikahan sesuai budaya Sumba. Kemudian, perempuan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perkawinan tersebut. Kepolisian Katikutana dan Waimangura membantu memediasi sehingga korban dapat dikembalikan kepada keluarganya. Namun peristiwa penculikan tersebut mendatangkan trauma bagi korban.

Kasus ketiga dialami oleh MDI, pada Selasa 23 Juni 2020, sekitar jam 10.00 WIT. MDI 23 tahun, diambil secara paksa dari rumah saat sedang menyuapi anaknya yang berusia 10 bulan. Ia dibawa ke dalam truk dimana ia kemudian diposisikan terlentang, diciumi paksa dan diremas payudaranya. Korban ditahan di rumah pelaku dan sepanjang malam ia kesakitan pada bekas operasi di perut dan akibat tidak dapat menyusui dalam waktu lama. Ada pihak keluarga pelaku yang menyampaikan bahwa ia akan dikawinkan dengan Benyamin, tetapi korban menolak dan meminta dipulangkan. Korban dapat menghubungi ayahnya di keesokan hari, dan pada tengah hari keluarga, tim pendamping, kepala desa dan kepolisian datang menjemput. Sebelumnya, kepolisian dikritik karena tidak segera bergerak untuk melakukan penyelamatan dengan beralasan tidak adanya pengaduan dari keluarga. Bahkan tersiar informasi bahwa penangkapan perempuan tersebut diketahui dan disetujui oleh anggota keluarga pihak perempuan. Kali ini polisi turun karena ada laporan dari keluarga, dan diketahui pula bahwa pihak perempuan kesakitan karena tidak dapat menyusui. Dengan pendekatan kultural dan formal, pihak perempuan akhirnya dapat dibebaskan dan perkawinan tidak dilangsungkan. Meski telah dapat diselamatkan, korban merasa tidak aman dan kuatir bahwa jika memproses secara hukum akan ada dendam di antara keluarga.

Kasus-kasus ini juga menyita atensi pemerintah nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Meneg PPPA) turun berdialog dengan pemerintahan setempat. Dialog ini juga menghadirkan penyintas, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kelompok perempuan. Pada kesempatan itu pula Meneg PPPA menandatangani Naskah Kesepahaman (MoU) dengan 4 pemerintah kabupaten di Sumba- Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Dayauntuk mencegah dan menangani kawin tangkap.

Praktik serupa disinyalir terjadi di tempat lain seperti di Lombok (NTB) dan Bali. Namun, saat ini sudah hampir tidak terdapat kasus atau pemberitaan adanya praktik serupa yang menimbulkan perhatian besar dari publik. Bisa jadi praktik yang terjadi di Sumba menjadi viral karena pengaruh media sosial yang makin terus meningkat terutama di masa pandemik. Akan tetapi tentunya ketiadaan munculnya praktik di tempat lain saat ini menimbulkan suatu pemikiran mengapa praktik ini masih tetap terjadi di wilayah Sumba hingga saat ini. Apakah perubahan di daerah lain tersebut dapat dikenali faktor-faktornya sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi penghapusan dan pencegahan terjadinya praktikpraktik berbahaya bagi perempuan atas nama budaya yang ternyata melanggar HAM.

Komnas Perempuan memandang penting untuk membangun pengetahuan yang utuh mengenai peristiwa kawin tangkap ini dalam konteks penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga nasional HAM, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 j.o Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan kajian untuk menjadi dasar rekomendasi kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional terhadap institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Langkah melaksanakan pemantauan dan kajian ini atas pelaporan tersebut di atas mengacu pada Keputusan Paripurna dalam pemantauan ke Nusa Tenggara Timur dalam kasus-kasus lain.

Laporan ini disampaikan oleh Sdr. Pdt. Herlina Ratu Kenyah

B. Tujuan:

Membangun pengetahuan yang lebih komprehensif tentang akar masalah, bentuk dan konsekuensi kawin tangkap terhadap perempuan, komunitas dan negara;

Menemukenali peran dan tantangan elemen negara dalam mencegah dan menangani kawin tangkap sebagai praktik budaya yang melanggar HAM;

Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan upaya pencegahan praktik kawin tangkap , penanganan dan pemulihan korban;

Melaksanakan mandat Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga nasional HAM.

C. Kerangka Pemantauan

Dalam mengembangkan kerangka pemantauan ini, Komnas Perempuan terutama merujuk pada Konstitusi, UU No. 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman atau Perlakuan yang Kejam, Merendahkan Martabat, atau Tidak Manusiawi lainnya (CAT). Acuan ini secara eksplisit dinyatakan sebagai kerangka kerja Komnas Perempuan, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 j.o Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Selain itu, Komnas Perempuan juga merujuk kepada peraturan perundangundangan terkait, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Juga, rujukan lain dokumen internasional tentang HAM yang relevan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengakui dan menjamin hak-hak warga negara, penduduk dan juga setiap orang, dan sesuai dengan Pasal 28I Ayat (4) perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berkaitan dengan perkawinan, disebutkan pada Pasal 28B Ayat (1) bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Persetujuan perlu dilakukan atas dasar kesukarelaan, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Namun dalam praktik masyarakat patriarkis, kesukarelaan perempuan dalam memasuki perkawinan seringkali diabaikan atau tidak ditelusuri dengan sungguh-sungguh. Perempuan dididik untuk patuh pada patron di dalam keluarga, khususnya kepada sosok ayah, saudara atau anggota keluarga yang lakilaki, dan setelah menikah patuh kepada suami atau anak laki-laki. Dalam kondisi ini, kerap pihak perempuan tidak dapat atau tidak merasa boleh untuk mempertanyakan atau menentang usulan atau pengaturan tentang perkawinannya sendiri.

Karenanya, menjamin hak yang setara untuk bebas memilih pasangan dan untuk memasuki perkawinan hanya dengan kesukarelaan yang bebas dan utuh juga menjadi penekanan dalam CEDAW Pasal 16. Pada Rekomendasi Umum No. 21 Komite CEDAW mengenai Kesetaraan dalam Perkawinan dan Relasi Kekeluargaan, disebutkan pula bahwa hak perempuan untuk memilih pasangan dan secara sukarela memasuki perkawinan merupakan "bagian inti dalam hidupnya dan pada martabat dan kesetaraannya sebagai manusia".

Perlindungan pada hak untuk bebas memilih pasangan dan memasuki perkawinan dengan sukarela melalui legislasi dan program-program yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi perempuan untuk dapat menentukan keputusan bagi dirinya sendiri dan untuk menghapus bentuk-bentuk pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Pelindungan ini dapat dikenali dalam:

KUHP, Pasal 332, yang menyatakan bahwa seseorang bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara (1) paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; dan (2) paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

UU TPKS Pasal 10 Ayat (1) dimana disebutkan "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada Ayat (2) Pasal 10 UU TPKS ditegaskan bahwa termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud adalah a) perkawinan Anak;seb) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pengabaian pada hak perempuan untuk menikmati hak asasinya sebagai manusia, dengan kesetaraan dengan laki-laki, untuk memilih pasangan dan memasuki perkawinan atas dasar kesukarelaan sejati merupakan tindakan yang diskriminatif dan karenanya merendahkan martabat manusia. Pemeriksaan yang lebih mendalam tentang praktik kawin tangkap, akar masalah dan konsekuensinya juga akan dapat memberikan kejelasan mengenai keterkaitan praktik tersebut dengan tindakan yang diskriminatif, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam CAT yang telah diratifikasi Indonesia lebih dua dekade lalu melalui UU No. 5 Tahun 1998.

D. Tahapan Pemantauan

Pemantauan Komnas Perempuan mengenai peristiwa Kawin Tangkap dilakukan dalam dua tahap. Pertama, untuk mengenali lebih utuh peristiwa kawin tangkap, akar masalah dan dampaknya pada perempuan, serta langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyikapinya. Pemantauan dilakukan melalui wawancara wakil kelompok pendamping korban, dan berdialog dengan pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPRD Provinsi NTT, dan Kepolisian Daerah NTT. Tahap ini dilakukan pada 19-23 November 2020. Dalam pertemuan dengan kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolda, dihadirkan pula tokoh adat Sumba.

Kedua, untuk mengenali tindak lanjut dari MoU yang telah ditandangani antara Meneg PPPA dengan pemerintah daerah, serta respon dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Tahap ini dilakukan pada 20-23 Juli 2022 dengan melakukan pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, serta dengan perangkat desa, tokoh adat dan masyarakat di Desa Dameka, Sumba Tengah. Desa Dameka sengaja dipilih karena dikenali memiliki kebijakan desa untuk mencegah dan menangani kawin tangkap.

#BAB II

TEMUAN– TEMUAN

A. Pemantauan Tahap 1, 19-23 November 2020

1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT

Pemerintah Provinsi NTT masih menyiapkan naskah rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Publikasi pada kasus kawin tangkap menunjukkan urgensi untuk diintegrasikan di dalam Ranperda tersebut. Sementara waktu, belum ada kebijakan atau program khusus terkait praktik kawin tangkap, namun Pemerintah Provinsi NTT mendukung Pemerintah Daerah di 4 kabupaten di Sumba, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, untuk memiliki dan menindaklanjuti MoU mengenai kawin tangkap yang telah ditandatangani bersama Menteri PPPA.

2. DPRD Provinsi NTT

Praktik kawin tangkap merupakan isu yang memprihatinkan dan pihak parlemen daerah berkepentingan untuk memastikan tidak berulang. Praktik ini berbeda dari kawin lari dimana perempuan juga seolah diculik tetapi sesungguhnya ia bersedia atas perkawinannya. Kawin lari dapat terjadi karena perkawinan itu ditentang oleh salah satu atau kedua belah pihak, terutama ketika pasangan itu dianggap tidak sederajat. Kawin lari juga dimungkinkan karena belis (Mahar) yang dimintakan keluarga perempuan lebih tinggi dari kemampuan laki-laki, meskipun kedua belah pihak keluarga bisa jadi bersetuju dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu.

Dalam upaya mengatasi kawin tangkap, Ranperda terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkontribusi penting. Namun, Ranperda ini belum lagi diajukan Pemprov. Sementara, DPRD Prov. NTT tengah menggodok Ranperda terkait pengarusutamaan gender yang juga memuat kebijakan tentang anggaran responsif gender. Kebijakan ini diharapkan dapat turut mendorong pemberdayaan perempuan dan mengembangkan pemahaman di dalam masyarakat dan pemerintah daerah tentang urgensi kesetaraan gender. Implementasi dari (Ran)perda ini juga diharapkan dapat turut mencegah dan menangani kawin tangkap.

Dalam kerangka otonomi daerah, DPRD Provinsi NTT tidak memiliki kewenangan hirarkis dengan DPRD Kabupaten/kota. Karenanya, upaya mempengaruhi DPRD Kab/kota untuk melakukan pengawasan pada persoalan-persoalan sosial di sekelilingnya lebih pada mekanisme komunikasi internal partai. Namun, jika ranperda provinsi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan diajukan, maka DPRD Provinsi NTT akan turut mendukung dan berharap menjadi preseden untuk kota/kabupaten.

3. Kepolisian Provinsi NTT

Pihak kepolisian NTT telah mendapatkan laporan terkait kawin tangkap di tahun 2020 namun karena telah diselesaikan melalui mediasi maka tidak diproses secara hukum. Berkait dengan kritik polisi tidak proaktif, pasal di KUHP merujuk kasus ini sebagai delik aduan. Karenanya, polisi baru dapat bergerak jika ada pengaduan, khususnya dari pihak keluarga yang merasa dirugikan. Hal ini dimaksudkan sebagai kehati-hatian dalam menangani kasus yang berkait dengan kebiasaan setempat atau agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk mengenali kondisi masyarakat setempat polisi biasanya berkonsultasi dengan para tokoh adat atau pemuka masyarakat, sebagaimana yang dihadirkan di dalam pertemuan ini.

4. Perwakilan masyarakat (perempuan, agama dan adat)

a. Kelompok perempuan

Istilah kawin tangkap tidak dikenali dalam bahasa/dialek di Sumba. Menurut Sdr. Martha Hebi, seorang peneliti dan telah menuliskan kisah tentang perempuan-perempuan Sumba, istilah ini dicetuskan Mama Salomi R. Iru-

Foremba, seorang perempuan penyintas kawin tangkap yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, peristiwa ini dikenali sejak masa lalu dengan penyebutan yang berbeda, seperti Yappa Mawini, Yappa Marada, Ghappa Maghinne, Piti Maranggang, dan Wenda Mawinne.

Oleh Mama Salomi, peristiwa ini ia namakan "kawin tangkap" karena lebih menjelaskan situasi yang dialami oleh perempuan yang diperlakukan seolaholah seperti buruan. Pada peristiwa itu, perempuan akan dikepung, disekap, dan digotong beramai-ramai seperti layaknya perlakuan terhadap binatang buruan. Tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk melakukan pembelaan diri karena jumlah laki-laki yang melakukan penangkapan melebihi kekuatannya untuk dapat bersembunyi atau melarikan diri. Di lokasi penyekapan, melarikan diri juga tidak mudah karena selalu dijaga, tubuh yang keletihan, bercampur dengan rasa takut. Belum lagi jika anggota keluarganya tidak melakukan pembelaan atau bahkan menyetujui sehingga tidak ada yang mencari atau membantu menyelamatkannya. Jika perempuan itu telah bermalam, seringkali dianggap telah terjadi hubungan suami istri. Kondisi ini akan membebaninya dengan stigma sebagai "sudah dipakai" sehingga tidak ada jalan keluar baginya untuk menolak perkawinan yang dipaksakan itu. Mengalami peristiwa ini sendiri, Mama Salomi terus berupaya agar kasus kawin tangkap tidak berulang.

Ada tiga skenario kawin tangkap. Pertama, hanya pihak laki-laki yang mau tetapi disetujui oleh kedua keluarga. Kedua, hanya pihak laki-laki yang mau dan disetujui oleh salah satu keluarga, biasanya keluarga laki-laki. Ketiga, baik lakilaki dan perempuan sama-sama tidak mau, tetapi keluarga laki-laki atau kedua keluarga menyetujui. Pada skenario pertama dan ketiga, "politik belis" bisa menjadi pencetusnya, yaitu pihak keluarga perempuan memiliki kepentingan atas belis atau denda yang akan dibayarkan. Pada salah satu kasus yang dilaporkan, misalnya, terdapat informasi bahwa denda yang akan dibayarkan kepada keluarga perempuan akan digunakan sebagai belis oleh saudara laki-laki dari korban kawin tangkap. Peristiwa penangkapan seringkali dilakukan di hadapan umum dan di ruang publik seperti pasar, lokasi mata air, jalan umum, sawah, kebun, pesta, kampung. Tujuannya pesan segera sampai pada keluarga perempuan.

Dari 2013 sampai 2020, organisasi Solidaritas untuk Perempuan dan Anak (SOPAN) mencatat sekurangnya terjadi 12 kasus kawin tangkap, dimana 4 diantaranya masih berusia anak (13-17 tahun) dan hingga berusia 30 tahun. Dua diantaranya melanjutkan perkawinan, tiga berhasil dibebaskan sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Biasanya perempuan langsung disatukan dalam kamar dengan laki-laki. Perempuan dipaksa berhubungan seks. Di beberapa kasus, dalam perjalanan, perempuan diperkosa oleh laki-laki yang berniat memperistri. Sekurangnya ada 3 alasan mengapa perempuan yang telah ditangkap dan tidak berhasil melarikan diri atau diselamatkan akhirnya menikah dengan pelaku, yaitu a) Rasa malu, kotor, tidak berharga yang diinternalisasi oleh korban, b) stigma terhadap korban dan pandangan masyarakat tentang pamali atau pantangan bagi perempuan untuk menolak lamaran karena dikuatirkan akan mendatangkan hal buruk seperti menjadi perawan tua karena tidak ada lagi yang mau menikahi, susah mendapatkan anak atau susah hidupnya, serta c) keluarga perempuan merasa malu baik karena stigma yang melekat pada perempuan korban maupun karena merasa tidak bisa melindungi, menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan kecuali menikah dengan lelaki yang menangkapnya itu.

Pdt. Herlina Ratu Kenyah, seorang penggerak di organisasi Perempuan Berpendidikan Teologi Se-Indonesia (Peruati) di Sumba, menjadi pihak yang melaporkan kasus kawin tangkap dan mendorong kepolisian untuk melakukan penyelamatan di tahun 2020. Hal ini karena polisi tidak secara pro-aktif menyikapi kasus yang sudah viral dengan alasan tidak ada pelaporan kasus dari pihak keluarga. Padahal, kondisi keluarga korban tidak serta-merta mencerminkan keberpihakan pada kondisi yang dialami oleh perempuan korban. Misalnya saja, dalam salah satu kasus di 2020, diperoleh informasi bahwa penangkapan perempuan tersebut diketahui dan disetujui oleh anggota keluarganya, dengan harapan bahwa uang denda yang akan dibayarkan oleh pihak pelaku kawin tangkap akan dapat digunakan sebagai mahar (belis) bagi perkawinan kakak laki-laki dari korban.

b. Tokoh adat

Dalam kepercayaan Marapu perkawinan ideal adalah mapaana pulangiangu-mapaana laliaba amangu dimana seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya (Anggraeni dkk, 2003). Tujuan pengaturan menekankan bahwa perkawinan bersifat mengikat kekerabatan dua keluarga. Selain itu perkawinan dalam Marapu juga mengikat pada golongan/derajat keluarga, dengan kata lain diharapkan perkawinan pada golongan keluarga yang sama, misalnya antara golongan maramba/bangsawan.

Dalam dialog diketahui bahwa tokoh adat juga menentang praktik kawin tangkap dan berkeberatan jika praktik ini disebut sebagai tradisi. Praktik pemaksaan perkawinan secara sepihak seperti kawin tangkap justru adalah tindakan yang melanggar adat sehingga menjadi tindakan yang dapat dikenakan denda karena menyimpang dari nilai-nilai yang diusung. Setidaknya ada 5 (lima) bentuk penyimpangan dalam perkawinan yang dikenali di masyarakat Sumba, yaitu:2

• Pati Maranggangu atau "ambil dalam pertemuan" mengacu pada perkawinan yang dilakukan tanpa ada prosesi meminang, dan belum ada persetujuan antara dua keluarga. Perempuan tidak mengetahui niat pihak keluarga laki-laki, ada perantara dari keluarga perempuan untuk mengambil perempuan. Keluarga perempuan akan menyusul ke tempat keluarga lakilaki dan akan dilakukan perundingan terkait belis. Bila keluarga perempuan menerima belis dan membawa pulang menjadi simbol bahwa prosesi perundingan dua keluarga dimulai dan kedua laki-laki dan perempuan boleh dikawinkan. Perundingan belis dapat diselesaikan menyusul setelah prosesi perkawinan dilakukan.

Palai Ngandi atau "bawa lari" adalah perkawinan yang terjadi atas persetujuan laki-laki dan perempuan dan dilakukan di rumah keluarga lakilaki. Ada beberapa kasus bahwa keluarga laki-laki mengetahui, namun secara pasti keluarga perempuan belum mengetahui rencana perkawinan ini. Kategori perkawinan ini hanya dapat dilakukan oleh keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi karena tuntutan belis yang tinggi.

Tama Rumbaku atau "masuk paksa" merupakan perkawinan yang sudah diketahui oleh keluarga kedua pihak. Perkawinan dilakukan di rumah keluarga perempuan. Ada beberapa kasus, perempuan belum mengetahui terkait rencana tersebut. Perempuan terkadang baru mengetahui setelah lakilaki calon pengantin masuk ke kamar perempuan. Kategori ini sering batal karena pihak perempuan tidak menginginkan atau tuntutan belis yang tinggi.

Piti Rambangu atau "ambil rampas" adalah perkawinan dilakukan di rumah keluarga perempuan. Perkawinan terjadi karena ada keluarga laki-laki lain yang juga menginginkan perempuan yang sama, sehingga dilakukan ambil rampas untuk mendahului. Keluarga perempuan bisa mengijinkan anaknya untuk dikawinkan bila keluarga laki-laki dapat memberikan belis yang sesuai. Ketika perundingan belis sepakat maka dilakukan adat perkawinan dengan cara meminang.

Patidungu dapat diartikan secara harfiah sebagai "melawan", kategori perkawinan ini memiliki kesamaan dengan palai ngandi/ bawa lari. Persetujuan hanya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tidak pada level kedua keluarga. Banyak kasus kategori ini adalah perkawinan terlarang di dalam hukum adat, misalnya masih ada hubungan saudara atau memiliki perbedaan derajat dan status sosial ekonomi yang jauh. Bila terjadi perkawinan biasanya pasangan pengantin akan diceraikan atau bila tetap menikah, mereka akan dikucilkan dari keluarga.

Belis atau dalam istilah asli Sumba disebut ya ranga dalam adat perkawinan Marapu merupakan tanda penilaian penghargaan terhadap wanita yang akan diambil kawin. Hal tersebut menekankan pada nilai bahwa ketika wanita telah kawin dan ikut dalam keluarga suami, ada kekosongan dalam keluarga asal wanita, sehingga perlu diisi dengan benda-benda magis (emas, perak, tembaga) dan hewan sebagai belis. Jumlah belis dan kualitas bergantung pada kemampuan orang tua dan keluarga kedua belah pihak serta proses negosiasi yang dilakukan. Belis yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki selanjutnya akan dibalas dengan bola ngandi oleh keluarga perempuan, biasanya berupa kain, selimut, hingga gading. Keseimbangan belis dan bola ngandi merupakan manivestasi rasa penghargaan antara kedua keluarga dan ditujukan untuk memelihara dan meneguhkan hubungan kekeluargaan.

Singkatnya, dalam budaya Sumba, khususnya terkait kepercayaan Merapu, perkawinan adalah institusi yang sakral dan memiliki peran sosial penting dalam menjaga struktur sosial serta keberlanjutan komunitasnya. Karenanya, tata cara perkawinan sangat diatur dan sejumlah denda dibebankan kepada pihak-pihak yang melanggarnya. Kawin Tangkap karenanya merupakan sebuah penyimpangan yang tidak dapat ditolerir. Rato Rumata Lado Regi Tera, Sesepuh Masyarakat Adat Marapu Sumba Barat/Ketua Lembaga Adat Kampung Situs Tarung-Waitabar, menyatakan secara tertulis bahwa " kawin tangkap, terutama kawin tangkap dengan pemaksaan dan kekerasan, bukan merupakan tradisi warisan Marapu,... merupakan penyimpangan dari sistem pernikahan adat Marapu yang dilakukan berulang-ulang untuk menyiasati adat, ... [dan] merupakan bentuk penyalahgunaan adat".

2 Kapita, Oeh., 1976, Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya, BPK Gunung Mulia, Waingapu.

B. Pemantauan Tahap 2, 20-23 Juli 2022

1. Pihak pemerintah

a. Sumba Barat Daya

Bupati menyampaikan bahwa tidak ada program khusus menindaklanjuti MoU tentang Kawin Tangkap, namun menekankan pada pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menentang praktik-praktik yang merentankan perempuan pada kekerasan. Informasi dari Bupati dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), dimana anggaran untuk bidang perempuan hanya sekitar 250 juta Rupiah yang diperuntukkan untuk terutama kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Anggaran ini hanya 2% dari total anggaran yang dikelola oleh DP2KBP3A. Saat ini belum ada kebijakan untuk mengintegrasikan tindak lanjut MoU ke dalam program yang dikelola di subbidang P3A maupun dalam program keluarga berencana.

Minimnya anggaran ini juga berpengaruh dalam penanganan korban kekerasan seksual seperti kawin tangkap dan perkosaan, terutama dalam pemeriksaan terkait organ reproduksinya secara menyeluruh. Salah satu informasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) menginformasikan bahwa seorang korban kekerasan seksual menderita kerusakan pada vagina karena penanganan yang tidak komprehensif di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah. Penting bagi Pemerintah Kabupaten memastikan kapasitas SDM yang berkompeten dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang tentunya memang membutuhkan anggaran yang memadai untuk mewujudkannya.

Kondisi ini juga berpengaruh dalam upaya pencegahan yang dilakukan selama ini karena terbentur pada kebiasaan masyarakat yang tidak bersedia datang dalam sosialisasi jika tidak disediakan dana pengganti transportasi. Pemerintah Kabupaten harus lebih kuat menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk bersama membangun kolaborasi dalam upaya pencegahan ini.

b. Sumba Barat

Bupati menyampaikan tidak ada program khusus untuk menindaklanjuti MoU tentang Kawin Tangkap, namun dalam penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) disampaikan bahwa integrasi isu dilakukan ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga secara eksplisit menyatakan menentang praktik tersebut. Badan Pemberdayaan Perempuan berdiri otonom, memiliki program pendampingan bagi perempuan dengan satu konselor yang juga melayani 3 kabupaten lainnya. Bila terjadi kasus kawin tangkap, UPTD P2TP2A dapat melakukan pendampingan bagi korban.

c. Sumba Tengah

Informasi tentang tindak lanjut pemda Sumba Tengah diperoleh dari masyarakat dan pendamping korban. Tidak dikenali adanya program khusus untuk menindaklanjuti MoU tentang Kawin Tangkap, namun pihak pendamping dapat berkoordinasi dengan P2TP2A setempat jika terjadi kasus.

2. Pihak APH

a. Kepolisian

Pihak Kepolisian di Sumba Barat Daya pernah mendapatkan laporan tentang Kawin Tangkap, dan kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sudah diputuskan pengadilan. Kasus diselidiki dengan mengacu pada Pasal 332 KUHP. Dalam tahun 2022 belum lagi ada laporan kasus kawin tangkap. Hal ini tidak berarti kasusnya tidak ada, namun karena Pasal 332 adalah delik aduan maka polisi hanya dapat melakukan tindakan jika ada pengaduan dari keluarga korban.

Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa penjatuhan hukum pidana tidak selalu memberikan pengaruh yang diharapkan. Terdapat kebiasaan masyarakat setempat yang justru mengelu-elukan mantan narapidana sebagai jagoan, yang ditandai dengan pesta adat penyambutan narapidana ketika selesai masa hukuman. Karenanya, hukum sosial kadang lebih mampu mengatasi persoalan karena pelaku justru lebih khawatir apabila dikucilkan oleh kelompok atau sukunya.

b. Kejaksaan

Ada tiga perkara dari 1 kasus kawin tangkap yang diadili dan diputuskan pada tahun 2021. Pada ketiga perkara tersebut dikenakan juga Pasal 55 selain Pasal 332 Ayat (1) KUHP karena dilakukan bersama-sama. Ketiga pelaku (Kanis, Petu, dan DB), bersama empat rekan, yang kesemuanya adalah laki-laki pada 3 Maret 2021 secara berencana membawa lari korban untuk tujuan perkawinan DB. Dua hari sebelumnya, DB dan K telah mencari tahu apakah korban ada di lokasi dan mendapatkan konfirmasi dari S bahwa ayah korban berada di Bima. Oleh S, mereka diingatkan agar menyerahkan parang dan kuda sebagai tanda adat. Pada hari peristiwa, awalnya K dan satu rekan lainnya memegang kedua tangan korban yang terkejut dan berusaha melepaskan diri hingga terjatuh. K dan rekan yang lain kemudian memegang kedua kaki korban , sementara satu rekan lagi memegang kedua tangan korban sekuat tenaga agar korban tidak dapat melarikan diri. Mereka kemudian mengangkat korban naik ke mobil pick up yang sudah disiapkan. Di tengah perjalanan, kakek korban melakukan penghadangan. Korban melihat kakeknya dan meminta agar dibebaskan. DB kemudian menyampaikan kepada sang kakek bahwa korban dibawa lari untuk diperistri oleh anaknya dan menyerahkan 1 bilah parang. Korban pingsan karena kelelahan berupaya melarikan diri dan saat terbangun sudah berada di salah satu rumah pelaku dan di bawah pengawasan ketat. Di sana korban terus menangis dan memohon untuk dipulangkan ke rumahnya, tetapi tetap tidak diperbolehkan.

Atas laporan keluarga, pada 4 Maret 2021, aparat kepolisian mendatangi rumah DB dan membawa korban keluar. Dari hasil visum ditemukan tanda luka ringan berupa lecet di pergelangan kaki kiri, lebam kemerahan di lengan kiri dan kanan yang menyebabkan hambatan pada aktivitas korban. Atas peristiwa ini, tiga orang dipidana penjara; dua orang dipidana tiga tahun dan 1 lainnya dipidana tiga tahun enam bulan. Dalam tuntutan, tidak dicantumkan soal restitusi. Proses koordinasi lintas sektor untuk mendukung pemulihan korban juga masih terbatas. Cakupan kerja kejaksaan Sumba Barat termasuk Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.

Penanganan kasus sudah dilakukan dengan berdasarkan pada Perma No.3 tahun 2017. Untuk tahun 2022 belum ada kasus yang membutuhkan penerapan dengan menggunakan Perja 1 tahun 2022 tentang tata cara restitusi dan kompensasi sehingga belum tercatat.

3. Pihak masyarakat (adat, agama, pemuda, perempuan, umumnya)

Di Desa Dameka telah disusun peraturan desa yang melarang anggota desa untuk melakukan kawin tangkap dan untuk melakukan upaya penyelamatan bersama jika ada anggota desa yang menjadi korban upaya kawin tangkap. Dalam aturan tersebut juga terdapat penetapan denda terhadap laki-laki yang menculik perempuan di desa mereka, baik dilakukan oleh laki-laki dari desa Dameka maupun dari Desa lain. Sejak peraturan ini dikeluarkan, selama dua tahun terakhir belum ada kasus kawin tangkap yang terjadi. Masyarakat berharap peraturan serupa ini diadopsi juga oleh desa-desa yang lain agar bisa membentengi lebih banyak perempuan dan keluarga dari praktik kawin adat. Upaya legislasi ini merupakan inisiatif mandiri, bukan turunan dari MoU antara pemerintah kabupaten dan kementerian PPPA.

Pengalaman salah satu tokoh adat dimana anak perempuannya menjadi korban upaya kawin tangkap maupun pengalaman perangkat desa pada kasus yang menimpa adik perempuannya menjadi beberapa contoh yang mendorong lahirnya peraturan desa itu. Tokoh adat tersebut menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang meremehkan dirinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai tokoh di dalam masyarakat, dan juga berkeberatan anak perempuan diperlakukan seperti hewan tangkapan. Pihak perangkat desa berbagi pengalamannya yang merasa sangat sedih karena tidak dapat melindungi saudara perempuannya dari perlakuan tidak manusiawi yang menyebabkannya juga harus mengikuti kemauan pelaku untuk tetap dalam perkawinan yang dipaksakan itu.

Tokoh adat yang lain menyoal istilah kawin tangkap yang menurutnya tidak tepat dan tidak ada tradisi serupa itu di Sumba. Mama Salomi, salah satu penyintas kawin tangkap, menyampaikan pendapatnya bahwa istilah tersebut harus dipertahankan karena memang perempuan diposisikan seperti buruan yang ditangkap. Justru pihak adat perlu memastikan bahwa "tradisi" tidak menjadi pembenar untuk melanggengkan praktik yang tidak manusiawi itu.

Pengurus SOPAN, organisasi pendamping perempuan korban kekerasan, menyampaikan bahwa mereka terus membangun upaya dialog dengan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan pihak P2TP2A dan kepolisian dalam penanganan kasus. Mereka juga terus mengupayakan dialog dengan masyarakat agar mau terlibat dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kawin tangkap. Pengalaman bekerja bersama masyarakat Dameka sehingga memunculkan kesepakatan peraturan desa mengenai upaya mengatasi kawin tangkap menjadi model yang juga dibincang dengan komunitas lainnya sebagai inspirasi perubahan.

Selain upaya dialog terkait pencegahan praktik kawin tangkap, juga penting membangun dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini mengingat meskipun upaya menghapus kawin tangkap digaungkan akan tetapi pandangan masyarakat masih bias gender terhadap perempuan. Pernyataan-pernyataan yang muncul bahwa perempuan memiliki posisi penting karena perempuan adalah pengelola rumah tangga, merawat suami dan anak, memasak dan pekerjaan-pekerjaan rumahtangga lainnya menyiratkan bahwa subordinasi masih terjadi.

#BAB ⅢI

PRAKTIK SERUPA DI TEMPAT LAIN DAN PERKEMBANGAN UPAYA ADVOKASINYA

A. NTB

Masyarakat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang pada umumnya dibagi menjadi lima bentuk, yakni: memagah, nyerah hukum, kawin gantung, belakoq atau melamar, dan lari bersama atau memaling atau merariq. Dari kelima bentuk tersebut, merariq adalah yang paling popular dan masih terjadi hingga saat ini.

Sedangkan Praktik kawin tangkap lebih serupa dengan Memagah yang saat ini hampir dikatakan sudah tidak pernah terjadi lagi di Lombok. Memagah atau disebut juga memoger merupakan bentuk perkawinan dengan cara melarikan disertai dengan paksaan serta dilakukan pada siang hari. Seorang laki-laki dengan dibantu oleh beberapa temannya membawa lari perempuan dengan paksaan ketika gadis tersebut jauh dari pengawasan orangtuanya. Terkadang pencurian tersebut dilakukan dengan membopong perempuan itu. Tidak jarang terjadi bentrokan antara pihak pemuda dan keluarga perempuan sebagai akibat dari peristiwa tersebut.3

Sementara Merariq yang artinya berlari, mengandung dua makna. Pertama adalah arti sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Berari atau berlari berarti teknik atau cara, sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan perempuan dari ikatan orangtuanya serta keluarganya. Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan antar pemuda dan pemudi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan pelarian atau pencurian yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada perempuan, untuk selanjutnya dibawa ke persembunyian yang telah dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki.4

Praktik merariq ini tidak selalu terjadi sebagaimana yang ditentukan secara adat, akan tetapi pada perkembangan saat ini terdapat celah pelanggaran yaitu 1) laki-laki melarikan perempuan tanpa kesepakatan dan persetujuan pihak perempuan dengan cara bujukan, ajakan pergi, mengantar ke suatu tempat tetapi kemudian menyekapnya; 2) perempuan yang diajak lari masih berusia di bawah 18 tahun (usia anak).

Pada kasus yang pertama, keluarga pihak perempuan hampir tidak pernah melaporkan dan memilih untuk menikahkan anak perempuan tersebut dengan penculiknya. Hal ini karena tekanan masyarakat dan stigma yang dialami keluarga bahwa perempuan yang dilarikan sudah dianggap tercemar, membuat perempuan dalam posisi terpaksa memilih jalan perkawinan. Sedangkan pada kasus melarikan anak, berbagai pihak (keluarga, masyarakat, APH) tidak melihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan melihat perkawinan sebagai jalan keluar menghindari perzinahan.

Pemerintah NTB telah merespon praktik merariq ini dalam kaitan dengan tingginya kasus perkawinan anak dengan mencanangkan Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAQ) pada tahun 2015. Langkah ini patut diapresiasi meskipun dalam implementasinya masih belum optimal. Salah satu Kabupaten yang merespon cukup baik adalah Lombok Barat yang kemudian mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2019. Paska Gerakan ini dikeluarkan, lonjakan kasus perkawinan anak malah terjadi sejak 2017 dan kemudian melonjak tajam pada masa pandemik 2020–2021 meskipun dalam data kasus tidak disampaikan dengan jelas prosentase kejadian merariq dalam praktik perkawinan anak tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah bahwa adat merariq tidak boleh di pakai untuk membenarkan atau sebagai alat untuk mendukung terjadinya perkawinan usia anak. Sejatinya setiap adat yang ada melindungi agar setiap masyarakat menghargai sesama.

3 Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif Volume XXI No.

3 Tahun 2016 Edisi September. Dikutip dari https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/598 pada tanggal 29 Agustus 2022.

4 Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Lombok. Dikutip dari http://ejournaliainpalopo.ac.id/palita pada tanggal 29 Agustus 2022.

B. Bali

Bali memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda, antara lain perkawinan biasa, nyentana. Pada kasta (wangsa) yang berbeda, jika terjadi perbedaan kasta maka kawin lari menjadi pilihan. Pada zaman Kerajaan, perkawinan wangsa merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Hindu-Bali, Namun, sejak tahun 1951, perkawinan antara beda kasta secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan berdasarkan Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951.5

Sebelum memahami perkawinan beda kasta, perlu dipahami di Bali masih terdapat sistem kasta yang digunakan untuk membedakan profesi dalam masyarakat yang disebut dengan catur warna yaitu terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Perkawinan beda kasta di Bali dikenal dengan istilah perkawinan nyerod. Perkawinan beda kasta sendiri terjadi apabila pihak perempuan memiliki kasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak laki laki. Nyerod secara harfiah memiliki arti "meluncur". Perempuan meluncur ke kasta yang lebih rendah dan tidak lagi merupakan bagian dari kasta keluarga besarnya. Dampaknya terhadap perempuan tersebut adalah berisiko kehilangan akses sembahyang di pura keluarganya, serta kesempatan-kesempatan lain terkait kastanya.

Pada masa dulu pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat dihindari, bahkan dikenal dengan istilah Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu. Hukumannya sangat berat yaitu pengantin akan dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke laut hiduphidup dengan diberi pemberat. Hukuman ini disebut lebok atau labuh batu.6 Lalu oleh Belanda hukuman ini diganti menjadi hukuman selong atau pembuangan seumur hidup dan diganti lagi menjadi pembuangan selama 10 tahun di wilayah Bali.

Banyaknya kasus perkawinan beda kasta tersebut tentu memiliki dampak atau implikasi bagi yang bersangkutan, keluarga, maupun masyarakat setempat. Selain itu, dapat dilihat dari segi kehidupan sosial-budaya maupun keagamaan yang sangat berbeda bagi seseorang antara sebelum melakukan perkawinan beda kasta dengan setelah melakukan perkawinan tersebut. Saat ini hukuman pada perkawinan nyerod sudah tidak terjadi lagi dan dihapuskan karena dianggap tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

5 Perempuan Hindu-Bali yang Nyerod dalam Penyesuaian Diri. Dikutip dari

https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/37137/22500/pada tanggal 29 Agustus 2022.

6 Sanksi Terlarang pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali. Dikutip dari https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/WK/article/view/673/378 pada tanggal 29 Agustus 2022.

#BAB IV

ANALISIS

Dari pemantauan mengenai praktik kawin tangkap, baik atas kasus yang dilaporkan maupun informasi dari berbagai pihak, dapat diidentifikasikan bahwa:

1. Praktik kawin tangkap pada dasarnya merupakan tindakan untuk memastikan perkawinan dapat berlangsung meski tanpa persetujuan sukarela dari salah satu atau kedua pihak yang akan menikah. Perkawinan ini dikehendaki salah satu pihak, baik individu atau keluarganya, dan juga bisa disepakati oleh pihak kedua keluarga tanpa diketahui oleh keduanya atau salah satu pihak yang akan dinikahkan. Korban yang saat ini terdata semuanya adalah perempuan.7

2. Istilah "kawin tangkap" tepat dalam mendiskripsikan pengalaman penculikan dan penyekapan untuk tujuan pemaksaan perkawinan yang khas dialami perempuan di Sumba. Sebagaimana yang disampaikan Mama Salomi, dalam kawin tangkap, perempuan diperlakukan serupa buruan dimana ia dikepung, dipegang erat-erat tangan dan kaki, digotong beramai-ramai, dan dibawa lari ke tempat yang dijaga ketat sehingga sulit untuk melarikan diri. Korban harus merisikokan keselamatan diri jika ingin melarikan diri. Ia dapat dibebaskan jika keluarganya menolak perkawinan yang dipaksakan itu. Jika tidak, maka hampir tidak ada pilihan kecuali melanjutkan ke perkawinan karena rasa malu, stigma, pandangan menolak perkawinan sebagai pamali, dan juga desakan keluarga. Dalam proses itu, beberapa perempuan mengalami tindak perkosaan untuk "menjinakkan". Meskipun jika tidak terjadi, pada korban tetap melekat stigma telah melakukan hubungan seksual. Stigma ini dianggap aib yang memalukan diri dan keluarga, juga menjadi penghalang bagi korban untuk berelasi dengan yang lain.

3. Dalam praktik kawin tangkap terjadi perampasan kemerdekaan perempuan yang dilarang hukum. Secara harfiah perempuan korban ditangkap dan disekap, tidak bebas bergerak. Pasal 333 KUHP melarang tindakan perampasan kemerdekaan serupa ini dengan ancaman pidana penjara 8 tahun, atau 9 tahun jika mengakibatkan luka-luka parah, dan 12 tahun jika mengakibatkan kematian. Sementara, karena perampasan kemerdekaan ini ditujukan perkawinan, maka merupakan tindakan yang dilarang dalam Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun, atau 9 tahun jika dilakukan terhadap anak.

4. Praktik kawin tangkap juga menyebabkan korban kehilangan kemerdekaan untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya dan kemerdekaan untuk secara sukarela memasuki perkawinan. Karenanya praktik kawin tangkap adalah bentuk pemaksaan perkawinan yang dilarang dalam UU TPKS, dengan ancaman pidana 9 tahun penjara atau denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

5. Kawin Tangkap dengan pemaksaan dan kekerasan bukan merupakan tradisi dari masyarakat Sumba, juga bukan tradisi warisan Marapu. Sebaliknya, kawin tangkap dengan pemaksaan dan kekerasan adalah penyimpangan dari sistem pernikahan adat dan merupakan bentuk penyalahgunaan adat. Adanya istilah terhadap perkawinan yang tidak dilakukan melalui tahapan yang seharusnya dan adanya pengaturan dengan terhadap penyimpangan perkawinan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa tindakan penyimpangan itu merupakan tradisi di dalam masyarakat. Sebaliknya, pernyataan larangan dan denda harus dimaknai sebagai upaya untuk mencegah tindakan itu terjadi.

6. Anggapan bahwa kawin tangkap merupakan cara untuk pasangan yang keduanya sudah bersedia menikah secara sukarela tetapi tidak direstui oleh salah satu atau kedua keluarga menjadi penghambat untuk upaya penyelamatan atau pembebasan korban kawin tangkap. Anggapan ini pula yang menjadi alasan dari kepolisian enggan bersikap proaktif untuk melakukan penyikapan pada saat peristiwa penangkapan terjadi. Padahal ada tidaknya persetujuan yang bebas dari kedua mempelai – dan bukan apakah keluarga sudah bersetuju atau tidakmerupakan hal penting dalam memastikan perkawinan yang sah berdasarkan UU, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Praktik kawin tangkap dimungkinkan di dalam masyarakat yang mengabaikan otonomi perempuan dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, termasuk atas keinginan bebas dari perempuan untuk menentukan pasangannya dan kesukarelaan dalam memasuki perkawinan. Belum lagi jika perempuan dianggap sebagai komoditi yang dapat dipertukarkan untuk keuntungan pihak keluarga, yang diistilahkan sebagai "politik belis", mendapatkan keuntungan yang berasal dari belis atau denda yang dibayarkan. Hal ini mengingatkan butir Rekomendasi Umum No. 21 Komite CEDAW bahwa pemaksaan perkawinan merupakan penyerangan terhadap inti kehidupan perempuan, merendahkan martabat dan kesetaraannya sebagai manusia. Hal ini karena dan berarti pemaksaan perkawinan juga merupakan tindakan diskriminatif berbasis gender terhadap perempuan.

8. Kawin Tangkap adalah juga bentuk pelanggaran terhadap jaminan hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang dan tidak manusiawi terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Pelanggaran ini menjadi semakin nyata ketika aparat enggan untuk bertindak segera menyelamatkan korban dengan berbagai alasan, termasuk karena "belum ada laporan dari keluarga", "ada kecurigaan bahwa ini telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah keluarga pihak perempuan dan laki-laki' ataupun "ada kemungkinan ini merupakan cara untuk bisa melangsungkan perkawinan di tengah ketidaksetujuan keluarga." Keenganan ini dapat menyebabkan korban tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti perkawinan yang dipaksakan itu. Dengan demikian maka yang hadir adalah kondisi kekerasan seksual yang terjadi atas sepengetahuan pejabat resmi, yang meski memiliki kewenangan untuk mencegah tetapi memilih untuk membiarkan kekerasan seksual itu terjadi.

9. Kondisi pembiaran juga dapat terjadi ketika upaya pencegahan tidak dilakukan secara optimal. Komnas Perempuan prihatin bahwa setelah lebih satu tahun, hampir tidak ada upaya khusus yang dikembangkan untuk menindaklanjuti MoU antara pemerintah daerah dari 4 Kabupaten di Sumba dengan KPPPA. Keberulangan praktik kawin tangkap akibat tidak adanya upaya khusus untuk mencegahnya semakin menguatkan potensi praktik kawin tangkap sebagai tindak penyiksaan berbasis gender terhadap perempuan.

10. Berdasarkan pemahaman mengenai akar masalah, bentuk dan konsekuensi dari praktik kawin tangkap, pembiaran pada praktik kawin tangkap merupakan tindakan yang bertentangan dengan komitmen negara Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Secara lebih khusus, praktik kawin tangkap menyebabkan sejumlah kerugian penikmatan hak konstitusional, UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

• Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I Ayat (2)

● Hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (2).

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (2). Hak asasi yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk bebas memilih pasangan dan untuk secara sukarela memasuki perkawinan.

Hak hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana dijamin pada Pasal 28H Ayat (1) dan juga berpotensi untuk menghilangkan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (2), serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1).

11. Upaya mencegah praktik kawin paksa adalah hal yang mungkin dan dapat dilakukan. Contohnya adalah praktik baik di Nusa Tenggara Barat untuk mengatasi praktik pemaksaan perkawinan serupa dengan menggunakan celah dari praktik Merariq. Demikian juga Kebijakan di desa Dameka, Sumba Tengah, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik kawin tangkap oleh warga desanya maupun penanganan terhadap kawin tangkap yang terjadi terhadap perempuan warga di desanya itu. Kebijakan desa Dameka menguatkan potensi keberhasilan upaya pencegahan pemaksaan perkawinan di Sumba. Selain itu, juga ada sikap tokoh adat yang telah menegaskan penolakannya pada justifikasi adat untuk membiarkan praktik kawin tangkap berlangsung adalah modalitas penting dalam upaya ini. Serta, ada lembaga pendamping dan penggerak di masyarakat yang peduli dan aktif melakukan penyikapan ketika kasus kawin tangkap terjadi. Tindak lanjut MoU pemerintah daerah di 4 kabupaten di Sumba dengan KPPPA, pemastian penanganan yang komprehensif terhadap korban mulai dari tingkat provinsi hingga desa, dan pelibatan tokoh adat dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan tersebut.

#BAB V

7 Dalam kajian tentang Perkawinan Adat Suku Wewewa di Sumba Barat Daya, ada praktik serupa yang disebut Wenda Mawine, yaitu perkawinan yang terjadi tidak atas dasar cinta, biasanya terjadi atas dasar kesepakatan orang tua kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan dari seorang perempuan. Laki-laki mungkin tahu, tetapi perempuan sama sekali tidak tahu menahu. Motivasi pernikahan jenis ini ada macam-macam, bisa karena masalah ekonomi, bisa masalah status, bisa juga karena masalah kekerabatan. Praktiknya kemudian terjadi kawin tangkap dimana perempuan diculik ditempat-tempat umum, disekap dan tidak boleh memilih tidak mau. hak pilih sepenuhnya ada di laki-laki. Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya. Jurnal Studi Budaya Nusantara, http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.0o1.01.03

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN CATATAN PENUTUP

Praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan yang khas dialami oleh perempuan Sumba dan merupakan tindakan yang melawan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Praktik ini adalah bagian dari penyalahgunaan adat yang berakar dari diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan, dan praktik kawin tangkap yang berulang turut meneguhkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Keenggananan aparat untuk mencegah praktik pemaksaan perkawinan dengan tidak segera menyikapi perampasan kemerdekaan yang dialami perempuan dalam rangkaian praktik kawin tangkap merisikokan perempuan menghadapi bentuk penyiksaan seksual. Hal ini terutama karena kemerdekaan untuk bebas memilih pasangan dan untuk dengan sukarela memasuki perkawinan merupakan unsur pivotal dalam kehidupan perempuan agar bermartabat dan setara sebagai manusia.

Karena itu, pencegahan dan penanganan praktik kawin tangkap merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Juga, sebagai langkah penting dalam memastikan terwujudnya jaminan hak konstitusional bagi warga negara tanpa diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk bagi perempuan.

Untuk menguatkan langkah pencegahan dan penanganan praktik kawin tangkap, Komnas Perempuan merekomendasikan:

1. Pemerintah daerah di Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya menyegerakan tindak lanjut dari MoU mengenai pencegahan dan penanganan kawin tangkap, dengan dan tidak terbatas pada mengintegrasikan dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta penyediaan infrastruktur, SDM dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program tersebut serta memastikan pelibatan tokoh adat, pemuda dan masyarakat sipil;

2. Pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi NTT mempercepat perumusan peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, dengan memberikan perhatian khusus pada upaya mengatasi praktik kawin tangkap.

3. Pemerintah RI memastikan bahwa revisi UU KUHP pada Pasal 332 menguatkan pelindungan hukum bagi perempuan dari tindak pemaksaan perkawinan, khususnya dari tindak kawin tangkap dengan a) mengharmonisasikan dengan UU TPKS, dan b) menjadikan pasal 332 sebagai delik biasa.

4. Kepolisian untuk mengembangkan kebijakan penanganan potensi tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam bentuk kawin tangkap dengan mengedepankan pelaksanaan Pasal 332 KUHP dalam menyikapi tindak perampasan kemerdekaan yang menjadi rangkaian dari praktik kawin tangkap dengan segera melakukan upaya pembebasan terhadap korban tanpa menunggu laporan mana pun.

5. Kepolisian dan unit layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (dan anak), serta masyarakat sipil menguatkan koordinasi dalam menyikapi tindakan yang mengindikasikan praktik kawin tangkap dan dalam memastikan upaya pemulihan bagi korban.

Catatan Penutup

Melalui UU No. 1 Tahun 2023, revisi Kitab Hukum Pidana (KUHP) disahkan. Hampir tidak ada perubahan substantif dalam perubahan tersebut dalam pasal mengenai pemaksaan perkawinan (lihat lampiran). Selain tetap menempatkannya sebagai delik aduan, pengaturannya juga tidak diharmonisasikan dengan UU TPKS. Hal ini terutama dengan tidak ada pernyataan eksplisit bahwa Pasal 454 mengenai pemaksaan perkawinan ini juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian, dalam advokasi kasus sangat penting untuk mengacu pada UU TPKS.

Sementara itu, selain menggunakan pasal 10 UU TPKS, peluang pemidanaan pada pemaksaan perkawinan juga dapat menggunakan Pasal 6b tentang pelecehan seksual jika dimaksudkan untuk menempat seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum di dalam perkawinan.

Perbandingan Pengaturan terkait Larangan Pemaksaan Perkawinan Dalam KUHP, KUHP 2023 dan UU TPKS

Pasal 332 KUHP (1).1 Bersalah melarikan wanitaPasal 454 KUHP 2023 (1) setiap orang yang membawa pergiUU TPKS Pasal 10 (1) Setiap Orang secara
(1).1 Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana paling(1) setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) setiap orang yang membawa pergiPasal 10 (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (tahun)200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 6 (b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. (3) Pengaduan dilakukan: 1. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; 2. jika wanita ketika dibawa(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan anak, orang tua, atau walinya. (4) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut tas pengaduan perempuandan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).
pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelumatau suaminya (5) jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi(tiga ratus juta rupiah).

REFERENSI

Kapita, Oeh., 1976, Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya, BPK Gunung Mulia, Waingapu, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, dan Nyoman Sarma. 2021. Sanksi Terlarang pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali. UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya. Widya Katambung: Jurnal Filsafat Agama Hindu Vol. 12 No. 1 2021.Diakses dari https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/WK E-ISSN: 2797-3603 pada tanggal 29 Agustus 2022. Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Marapu Tentang Praktik Kawin Tangkap. Lembaga Adat Kampung Situs Tarung. Tanggal 30 juni 2020

Haq, H. Syahrial dan Hamdi, Hamdi. 2016. Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Diakses dari https://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/598 pada tanggal 29 Agustus 2022.

Kholidi, Ahmad Khaerul; Faizun, Adi; Iqbal, Lalu Muhammad; dan Ramdhani, Ahmad. 2021. Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Lombok. Universitas Nahdlatul Wathan. Nusa Barat. DOI: Mataram, Tenggara http://10.24256/pal.v6i2.1930. Diakses dari http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita pada tanggal 29 Agustus 2022.

Mahardini, Ni Made Dwi dan Tobing, David Hizkia. 2017. Perempuan Hindu-Bali yang Nyerod dalam Penyesuaian Diri. Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/37137/22500/ pada tanggal 29 Agustus 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.