Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

101 halaman · 101 halaman diproses dengan OCR · 39.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan
  2. Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan
  3. Tim Pemantau:
  4. Gambar Sampul
  5. Gambar Sampul Pembatas
  6. KATA
  7. PENGANTAR
  8. Yuniyanti Chuzaifah
  9. DAFTAR ISI
  10. 1 LATAR BELAKANG
  11. I.1. Prinsip Pemantauan Komnas Perempuan
  12. 1.2. Prosedur Pemantauan
  13. 1.3. Instrumen Pemantauan
  14. 1.4. Tahapan Pemantauan
  15. 1.4.1 Pra Pemantauan
  16. 1.4.2 Pelaksanaan Pemantauan
  17. 1.5. Metode yang Digunakan
  18. 1. Focus group discussion (FGD):
  19. 2. Dialog
  20. 4. Observasi
  21. KEBIJAKANTENTANG PENAMBANGAN WILAYAH KENDENG
  22. 2.1 Pegunungan Kars Kendeng
  23. 2.2. Kebijakan Pembangunan
  24. 2.2.1. Kawasan Bentang Alam Kars
  25. 2.2.2. Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK)
  26. 2.2.3. Kaitan Kars dan Pegunungan Kendeng Utara
  27. Gamping dan Semen
  28. P.T. Sahabat Mulia Sakti, Pati
  29. 2.2.5. Perjalanan Proses Hukum: PTUN Surabaya Membatalkan Putusan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang
  30. PT. Semen Indonesia di Rembang
  31. 2.2.6. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
  32. 2.2.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  33. 2.2.8. Instrumen Hukum Internasional
  34. FPIC dalam Hukum
  35. Hak Atas Air
  36. 3 TEMUAN
  37. 3.1. Eksploitasi dan Konflik Sumber Daya Alam
  38. 3.2. Temuan Umum
  39. 3.2.1. Kebijakan Otonomi Daerah Berkonstribusi pada Perusakan Lingkungan
  40. 3.2.2. Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara,Tanah dan Air) dan Pencerabutan Daya Sehat Masyarakat.
  41. 3.2.3. Tergerusnya Hak Kultural: Desakralisasi Lokus dan Situs Bersejarah, Makam Leluhur dan Mata Air
  42. 3.3. Temuan Khusus
  43. 3.3.1. Kekerasan Fisik, Psikis dan Hilangnya Rasa Aman
  44. 3.3.2. Terancamnya Air Sebagai Sumber Hidup dan Spiritualitas Perempuan
  45. 3.3.3. Hilangnya Pengetahuan Asli Perempuan dan Lokus Pendidikan Anak-Anak
  46. 3.3.4. Penyangkalan Hak Politik Perempuan: Pengabaian Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
  47. 3.3.5. Perempuan Terjauhkan dari Sumber Ekonomi
  48. 3.3.6. Potensi Meningkatnya Trafiking, Industri Hiburan dan Migrasi Perempuan
  49. 3.3.7. Kerentanan KDRT dan Kekerasan Seksual
  50. 3.3.9. Kriminalisasi Pegiat Tolak Semen dan Pembela HAM
  51. 3.4. Pola Survival Perempuan Kendeng
  52. 3.4.1. Perjuangan Perempuan Peduli Kendeng: Perempuan Memimpin Keberlanjutan Hidup
  53. Sekilas sejarah dan konteks perjuangan gerakan perempuan Kendeng
  54. 3.4.2. Spirit Juang yang Menggerakkan Perempuan Peduli Kendeng
  55. 3.4.3. Pola-Pola Resistensi dan Strategi Perempuan Peduli Kendeng
  56. ANALISIS INDIKASI & POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN
  57. 4.1. Indikasi Pelanggaran Atas Prinsip-Prinsip Hak Asasi
  58. 4.1.1 . Pengabaian Prinsip dan Tanggung Jawab Korporasi
  59. A. Tanggung Jawab Korporasi dalam Kerangka HAM Internasional:
  60. B. Kerangka kebijakan Nasional: Tanggung Jawab Korporasi
  61. 4.1.2. Pemiskinan Sistemik oleh Aktor Negara dan Non Negara
  62. 4.1.3. Pengabaian Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lingkungan
  63. 4.1.4 Pencerabutan Hak Atas Air
  64. 4.1.5. Pengabaian Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka HAM Perempuan
  65. 4.2. Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender
  66. 4.2.1. Hilangnya Akses Kehidupan, Ekonomi dan Pekerjaan
  67. 4.2.2. Rusaknya Lingkungan dan Dampaknya pada Kesehatan Perempuan
  68. 4.2.3. Hilangnya Hak Sosial: Pencerabutan Rasa Aman dan Keretakan Sosial
  69. 4.2.4. Hilangnya Budaya: Kekerasan Kultural dan Spiritual
  70. 4.2.5. Penyangkalan Atas Pengetahuan Perempuan
  71. 4.2.6. Kekerasan Terhadap Perempuan: KDRT dan Kekerasan Seksual
  72. 4.2.7. Kerentanan Trafiking dan Migrasi Paksa
  73. 4.2.8. Kerentanan Perempuan Pembela HAM dari Stigma dan Penyangkalan Atas Perjuangan Perempuan
  74. 4.2.9. Minimnya Hak Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan
  75. 4.2.I0. Pengabaian Asas Good Governance oleh Pemerintah Jawa Tengah
  76. 5 KESIMPULAN & REKOMENDASI
  77. 5.1. Kesimpulan
  78. 5.2. Rekomendasi
  79. 6 EPILOG
  80. Catatan Kunci dan Upaya Komnas Perempuan
  81. Pesan Vital Kasus Kendeng dan Perjuangan Perempuan untuk Kendeng Lestari
  82. HAM Perempuan dan Visi Negara dalam Membangun Indonesia
  83. Yuniyanti Chuzaifah
  84. DAFTAR PUSTAKA
  85. Daftar Rujukan Peraturan Perundang-Undangan:
  86. Rujukan Internasional
  87. Daftar Rujukan Melalui Website

Laporan Pemantauan

Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan

Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Laporan Pemantauan

Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan

Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

Cetakan I Tahun: 2019 © Komnas Perempuan

Penulis: Komnas Perempuan

Tim Pemantau:

Tim Penulis Laporan:

Yuniyanti Chuzaifah

Yuniyanti Chuzaifah

Sri Nurherwati

Sri Nurherwati

Adriana Venny Aryani

Dwi Ayu Kartikasari

Adriana Venny Aryani

Aflina Mustafainah

Dwi Ayu Kartikasari

Noli Kurniasih

Aflina Mustafainah

Gambar Sampul

Batik kendil kendeng oleh Petani Kendeng Lukisan "LESUNG SEMBILAN KARTINI KENDENG" (acrylic on 70x80cm canvas) oleh Dewi Candraningrum. Collected by LIVIA ISKANDAR.

Gambar Sampul Pembatas

Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon: 021 3903963

Faksimili :0213903922

Email : [email protected]

Web-site : www.komnasperempuan.go.id

ISBN:978-602-330-031-0

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warganegara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan.

Ibu bumi wis maringi Ibu bumi dilarani Ibu bumi kang ngadili (Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti Ibu bumi yang mengadili)

Tembang yang sering dinyanyikan saat melakukan aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

—1 —

KATA

PENGANTAR

Ucapan terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga hasil kajian berjudul: "Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah" akhirnya berhasil dipublikasikan. Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kepada para perempuan dan penyintas di pegunungan Kendeng, berbagai narasumber, para pegiat dan peneliti di komunitas Kendeng, para pendamping dan CSO, perempuan pembela HAM, pihak-pihak pemerintah baik di level nasional maupun di level lokal yang telah meluangkan waktu berdiskusi dan memverikasi, para akademisi, tim ahli sebagai pembaca kritis.

Sebelum laporan ini dipublikasikan, sebenarnya Komnas Perempuan telah membuat pernyataan ke publik, dan dua kali menyampaikan laporan pemantauan ini kepada Presiden guna memberikan pertimbangan, juga kepada Menteri Lingkungan Hidup. Berbasiskan kajian ini, Komnas Perempuan juga telah membukakan akses kepada penyintas kepada mekanisme HAM PBB khususnya Komisioner Tinggi HAM PBB: Zeid Ra'ad Al Hussein dalam kunjungannya ke Indonesia, di bulan Februari 2018, kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Dainius Puras dalam misinya ke Indonesia pada tanggal 22 Maret-3 April 2017, serta Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Hilal Elver (10 April 2018). Selain itu Komnas Perempuan juga memasukkan temuan Kendeng pada sejumlah laporan PBB, baik CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan) maupun UPR (Universal Periodic Review)

Daya panggil komnas Perempuan untuk merespon Kendeng, bukan karena demo dengan teriakan dan kepalan. Tetapi puluhan perempuan Kendeng yang bersahaja, berbaju hitam, duduk dengan hikmad, nembang Jawa dengan nada yang mengaduk perasaan, sebagai bentuk pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga lainnya. Pengaduan ini karena kekerasan yang mereka alami saat menolak pendirian pabrik semen di Rembang Jateng. Perempuan pegunungan Kendeng, yang dalam perkembangan perjuangannya, disebut dan menyebut diri dengan Kartini Kendeng, berusaha menyambung semangat Kartini untuk merawat ibu bumi. Bedanya kalau dulu Kartini menyoal pada pemerintah kolonial yang eksploitatif dan memiskinkan bumiputera, inlander, pribumi. Kini Ibu-ibu atau Kartini Kendeng kini justru menyoal bangsanya sendiri yang menjual ibu bumi pegunungan Kendeng untuk rencana pembangunan pabrik semen.

Tema sentral yang diperjuangkan adalah hak atas air, karena kehadiran pabrik semen yang akan menghancurkan ekosistem, karena eksploitasi batu kars yang punya fungsi vital sebagai penyimpan air di perut bumi Jawa Tengah. Catatan kunci dan upaya Komnas Perempuan Sebagai lembaga HAM perempuan, setelah mendapatkan laporan dari ibu-ibu Kendeng, Komnas Perempuan langsung menyurati gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengklarifikasi dan meminta Gubernur mendengarkan suara perempuan Kendeng, menghentikan dan mencegah kekerasan. Setelah itu, pada tahun 2016 Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke Empat titik, di Rembang, Pati, Purwodadi dan Kendal. Baik ke titik rencana tapak pabrik, ke pegunungan yang hancur karena eksploitasi penambangan (Galian C) batu kars baik di kabupaten Rembang maupun di kabupaten Grobogan. Selain itu juga ke wilayah tukar guling PERHUTANI di desa Surokontho Wetan, Kabupaten Kendal.

Pada awalnya kami ragu, apakah pemantauan ini sudah bisa mendapatkan temuan signifikan, karena pabrik belum beroperasi? Biasanya pemantauan kami pada kasus yang sudah terlihat pelanggaran hak asasinya untuk mendesak tanggung jawab negara. Tapi pemantauan Kendeng ini untuk pencegahan sebelum pabrik beroperasi. Saat kami ke lapangan, rupanya persoalan HAM perempuan sudah ada dalam list panjang. Mulai dari ancaman terhadap sejumlah perempuan yang berjuang baik meresikokakan nyawa, teror para preman termasuk pada perempuan lanjut usia yang tidakmau melepas tanahnya untuk tapak pabrik semen hingga dirinya selalu membawa pasir untuk keamanan diri dan jaga-jaga kalau diserang. Kami juga menemukan perempuan-perempuan muda dijajakan di karaoke yang berada di sekitar tapak pabrik semen dan penambangan. KDRT juga kami temukan antara lain karena kehadiran pendatang yang bekerja untuk membangun pabrik semen.

Rasa aman komunitas Kendeng yang hilang, karena konflik horisontal, kohesi sosial retak karena mengkubu antara yang pro dan tolak semen. Sejumlah perempuan khawatir dengan berkembangnya warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua sekarang diganti perempuan-perempuan muda. Kearifan tradisional juga terancam karena kelangsungan pangan di atas tanah olahan akan diganti dengan pabrik yang menjadikan mereka sebagai buruh dan sewaktu-waktu bisa di PHK. Udara juga sudah rusak yang dihirup setiap hari karena debu mengepul akibat lalu lalangnya truk pengangkut batu gamping dari penambangan galian C.

Lembaga pendidikan juga kehilangan kearifannya karena ada laporan guru mendiskriminasi anak muridnya yang menolak pabrik semen. Kerusakan spiritual dan kultural juga dirasakan, karena makam-makam yang disakralkan sebagai tempat hening menjadi tempat gaduh. Lokus spiritual jadi lahan material. Selain itu tanah yang tumbuh diatas batu kars, sedikitnya 50an jenis obat-obatan sudah mulai rusak dengandebu-debuputihdanterancampunahapabilapabriksemenberoperasikarena alih fungsi lahan. Padahal akses kesehatan mereka masih terbatas, kebergantungan mereka pada obat-obatan tradisional sangat tinggi. Sawah ladang yang menjadi lokus pendidikan untuk mengajarkan tentang ekologi dan kelangsungan semesta pada anak-anak, khususnya komunitas Sedulur Sikep yang memilih tidak menyekolahkan di pendidikan formal, juga jadi persoalan apabila tanah dicerabut.

Selain memantau, upaya-upaya lain yang Komnas Perempuan lakukan pasca pemantauan adalah membuat ringkasan, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut yang diserahkan kepada presiden Jokowi, menteri KLH Siti Nurbaya saat di istana. Langkah-langkah lain, membuat pernyataan sikap ke media/publik untuk memahamkan pengambil kebijakan dan masyarakat tentang isu Kendeng dari perspektif HAM perempuan. Sebagai bagian dari upaya Komnas Perempuan memperkuat para perempuan pembela HAM, momen peringatan hari Kartini, membuka ruang bagi Kartini Kendeng untuk konferensi pers bersama, dengan menghadirkan beberapa tokoh perempuan Kendeng salah satunya Sukinah, perempuan pejuang Kendeng dari Rembang. Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan juga mendekatkan akses ibu-ibu Kendeng pada mekanisme HAM PBB di mana Komnas Perempuan mendapatkan slot untuk membuat pertemuan dengan lingkar perempuan.

Pesan vital kasus Kendeng dan perjuangan perempuan untuk Kendeng lestari adalah hak atas air, soal kelangsungan hidup anakanak bangsa kedepan. Bagi mereka, melepas tanah adalah melepas hak anak cucu untuk mendapatkan sumber hidup. Perjuangan perempuan Kendeng menjadi jejak perjuangan penting bagi gerakan perempuan untuk konteks sumberdaya alam, konteks perempuan adat khususnya Sedulur Sikep. Mereka menjadi contoh dari gerakan perempuan yang mengakar, mandiri, anti kekerasan dan menggunakan pendekatan konstitusional, yang beriring dengan pendekatan kultural maupun spiritual.

Kendati demikian gerakan mereka tak lepas dari kritik dan penyangkalan, terutama peraguan kemampuan gerakan perempuan dari akar rumput ternyata memiliki daya analisa yang tajam atas kerugian ekologis serta kecerdikan membangun strategi gerakan yang liat. Satu strategi yang menyita perhatian publik adalah menyemen kaki, dimana salah satu pejuangnya, yu Patmi, meninggal dunia karena kelelahan setelah berhari-hari ikut menyemen didepan istana. Kematian Ibu Patmi adalah kematian kedua perempuan Kendeng karena totalitas mereka. Saat ini perempuan Kendeng sudah membangun memorialisasi monumen dan langgar "Ibu Patmi" untuk menghormati dan merawat semangat perjuangan Kendeng.

Dalam melindungi HAM perempuan dan visi negara untuk membangun Indonesia, kasus Kendeng merupakan akumulasi dan cermin dari lapis-lapis persoalan: 1) Bentuk ketidak jelasan dan inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam; 2) Prioritas pembangunan infrastuktur yang dimaksudkan jadi jembatan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak cermat menghitung dampak jangka pandang terutama lapis-lapis pelanggaran HAM perempuan; 3). Kasus Kendeng juga memperlihatkan pengangkangan penegakan hukum oleh korporasi, padahal sudah ada putusan hukum yang seharusnya sudah dijalankan; 4) Promosi dagang Indonesia yang meletakkan semen sebagai salah satu andalan, tidak menimbang harga jangka panjang bagi kelangsungan ekologis di Indonesia; 5). Kebijakan dan statement politik yang tidak cermat pada data juga menyumbang rumitnya penyelesaian.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mengatakan bahwa penduduk Tuban di Jawa Timur sejahtera karena memiliki pabrik semen, padahal faktanya jika kita melihat Indeks Pembangunan Manusia Tuban hanyalah 65,52, jauh dibanding kabupaten Pati (68,51), kabupaten Rembang (68, 18), dan kabupaten Grobogan (68,05), sebelum mereka memiliki pabrik semen. Artinya berdirinya pabrik semen di Tuban tidak serta merta menyejahterakan warganya, justru mungkin menimbulkan masalah baru: Polusi udara dan terganggunya kesehatan warga misalnya. Riset yang dilakukan PBB juga membuktikan bahwa adanya HAM yang terlanggar akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, belum lagi bicara tentang indeks pembangunan gender yang umumnya lebih rendah lagi.

Pemerintah yang gemar dengan pembangunan infrastruktur, harusnya membangun skema yang tidak maskulin dan eksploitatif, namun harus kreatif dengan mengedepankan infrastruktur yang tidak lapar semen, memikirkan energi yang terbarukan, juga menjamin keberlanjutan. Selain itu perlu integrasikan HAM dan bisnis agar dapat diturunkan kedalam skema yang lebih kongkrit, sehingga kearifan tradisional masyarakat adat, warisan perempuan untuk kelangsungan hak komunal terawat kelestariannya.

Yuniyanti Chuzaifah

Wakil ketua Komnas Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR V DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL xi DAFTAR GAMBAR xi 1. LATAR BELAKANG 1 1.1. Prinsip pemantauan Komnas Perempuan 2 1.2. Prosedur Pemantauan 3 3 1.3. Instrumen pemantauan 1.4. Tahapan Pemantauan 4 1.4.1. Pra Pemantauan 4 1.4.2. Pelaksanaan Pemantauan 5 6 1.5. Metode yang Digunakan 2. KEBIJAKAN TENTANG PENAMBANGAN WILAYAH KENDENG 8 8 2.1. Pegunungan Kars Kendeng 2.2. Kebijakan Pembangunan 9 2.2.1. Kawasan Bentang Alam Kars 9 2.2.2. Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) 10 2.2.3. Kaitan Kars dan Pegunungan Kendeng Utara 11 2.2.4. Pemberian Ijin Lingkungan Prosedural versus Prinsip Kehati-hatian: PT. Sahabat Mulia Sakti, Pati dan PT. Semen Indonesia, Rembang 13 2.2.5. Perjalanan Proses Hukum: PTUN Surabaya Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang 15 2.2.6. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 16 17 2.2.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2.2.8. Instrumen Hukum Internasional 18 3. TEMUAN 23 3.1. Eksploitasi dan Konflik Sumber Daya Alam 23 3.2. Temuan Umum 24 3.2.1. Kebijakan Otonomi Daerah Berkonstribusi pada Perusakan Lingkungan 24 3.2.2. Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara, Tanah dan Air) 26 dan Pencerabutan Daya Sehat Masyarakat. 3.2.3. Tergerusnya Hak Kultural: Desakralisasi Lokus dan Situs Bersejarah, Makam Leluhur dan Mata Air 27 3.2.4. Dampak Sampingan dari Pendirian Pabrik Semen di Rembang: Penggusuran Warga Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal, dari Sumber Kehidupannya 30

Daftar Isi ix

3.3. Temuan Khusus 31 3.3.1. Kekerasan Fisik, Psikis dan Hilangnya Rasa Aman 31 3.3.2. Terancamnya Air Sebagai Sumber Hidup dan 32 Spiritualitas Perempuan 3.3.3. Hilangnya Pengetahuan Asli Perempuan dan Lokus Pendidikan Anak-Anak 33 3.3.4. Penyangkalan Hak Politik Perempuan: Pengabaian Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 34 3.3.5. Perempuan Terjauhkan dari Sumber Ekonomi 35 3.3.6. Potensi Meningkatnya Trafiking, Industri Hiburan dan Migrasi Perempuan 35 3.3.7. Kerentanan KDRT dan Kekerasan Seksual 36 3.3.8. Robeknya Kohesi Sosial: Stigma dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak-anak yang Anti Pembangunan Pabrik Semen 37 3.3.9. Kriminalisasi Pegiat Tolak Semen dan Pembela HAM 38 3.4. Pola Survival Perempuan Kendeng 38 3.4.1. Perjuangan Perempuan Peduli Kendeng: Perempuan 38 Memimpin Keberlanjutan Hidup 3.4.2. Spirit Juang yang Menggerakkan Perempuan Peduli Kendeng 39 3.4.3. Pola-pola Resistensi dan Strategi Perempuan Peduli Kendeng 48 4. ANALISIS INDIKASI DAN POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN 46 4.1. Indikasi Pelanggaran Atas Prinsip-Prinsip Hak Asasi 46 4.1.1. Pengabaian Prinsip dan Tanggung Jawab Korporasi 46 4.1.2. Pemiskinan Sistemik oleh Aktor Negara dan Non Negara 51 4.1.3. Pengabaian Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lingkungan 53 4.1.4. Pencerabutan Hak Atas Air 55 4.1.5. Pengabaian Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka HAM Perempuan 57 4.2. Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Kekerasan 61 Berbasis Gender 4.2.1. Hilangnya Akses Kehidupan, Ekonomi dan Pekerjaan 61 4.2.2. Rusaknya Lingkungan dan Dampaknya pada 63 Kesehatan Perempuan 4.2.3. Hilangnya Hak Sosial: Pencerabutan Rasa Aman dan Keretakan Sosial 64 4.2.4. Hilangnya Budaya: Kekerasan Kultural dan Spiritual 66 4.2.5. Penyangkalan Atas Pengetahuan Perempuan 68 4.2.6. Kekerasan terhadap perempuan: KDRT dan Kekerasan Seksual 69 70 4.2.7. Kerentanan Trafiking dan Migrasi Paksa

4.2.8. Kerentanan Perempuan Pembela HAM dari Stigma dan Penyangkalan Atas Perjuangan Perempuan 70 4.2.9. Minimnya Hak Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan 71 4.2.10 Pengabaian Asas Good Governance oleh Pemerintah Jawa Tengah 71 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 76 5.1. Kesimpulan 76 5.2. Rekomendasi 79 6. EPILOG 82 DAFTAR PUSTAKA 86 DAFTAR TABEL 1. Tabel Jumlah Penduduk 11 2. Tabel Jumlah Usaha Penduduk 11 3. Tabel Sumbangan Sektor Pertanian ke PDRB 12 DAFTAR GAMBAR 1. Peta Sebaran Pabrik Semen di Pulau Jawa 13 2. Lokasi Penambangan Batu Gamping Desa Tegal Dowo, Rembang 26 3. Lokasi Penambangan Batu Gamping Desa Tegal Dowo, Rembang 27 4. Lokasi Penambangan Batu Gamping, Kendeng Selatan, Kabupaten Grobongan 28 5. Lokasi Penambangan Batu Gamping Grobongan Kendeng Selatan 29 6. Objek Tukar Guling Tanah Perhutani dengan PT Semen Indonesia 31 7. Salah Satu Sumber Mata Air di Desa Tambak Romo, Pati 33 36 8. Kafe Mama Mia di Rembang 9. Stiker Tolak Pabrik Semen di Rumah Warga 37 10. Aksi di PTUN Semarang, September 2016 41 42 11. Aksi 9 Kartini Kendeng Menyemen Kaki, April 2016 12. Salah Satu Ponor di Tegal Dowo Rembang 44

—1 —

1 LATAR BELAKANG

Komnas perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme HAM Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan memiliki mandat melakukan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Pada penyusunan rencana strategis 2014-2019, Komnas Perempuan merumuskan rencana untuk membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan pekerja migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Pada tahun 2012 Komnas Perempuan telah mengeluarkan laporan "Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM". Laporan tersebut menyimpulkan bahwa krisis ekonomi semakin membuka peluang terjadinya pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor seperti arah pembangunan yang kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan; tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan sumber daya alam. Persoalan sumberdaya alam belum dianggap penting oleh banyak pihak terutama negara. Cara pandang bahwa perempuan sebagai alat penyelesaian krisis ekonomi; pola kepemimpinan yang kurang mandiri, bergantung pada pembiayaan luar negeri: Yang selama ini menyebabkan penumpukan hutang luar negeri termasuk standarisasi perdagangan internasional. Kondisi ini dibarengi dengan lahirnya seperangkat aturan yang meneguhkan agenda pembangunan pun menguhkan arah pembangunan pada pencapaian ekonomi semata.

Isu konflik sumber daya alam (SDA) dan isu pemiskinan perempuan adalah salah satu isu strategis dari tujuh isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan, maka pemantuan isu kendeng menjadi hal penting yang dikerjakan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menerima pengaduan ibu-ibu dari Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng pada bulan Juni 2014. Komnas Perempuan menindaklanjuti dengan melakukan sejumlah langkah, salah satunya memantau perkembangan isu dan perjuangan yang dilakukan Ibu-ibu Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng, sampai resistensi ekstrim mereka menyemen kaki yang dilakukan oleh sembilan perempuan untuk menolak kehadiran industri semen di depan istana negara pada tahun 2016. Lalu langkah selanjutnya adalah memantau perjuangan hukum pada tanggal 5 September 2016 saat komunitas Kendeng melakukan aksi mengawal tuntutan dan keprihatinan di PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Semarang, melakukan pencarian fakta ke lapangan untuk menjalankan mandat pemantauan ke sejumlah wilayah yaitu Pati, Rembang, Purwodadi dan Kendal yang dilakukan pada September 2016. Pada bulan Februari 2017 Komnas Perempuan kembali ke Rembang bertemu dengan masyarakat dan aparat penegak hukum juga Pemda Kabupaten untuk meminimalisasi konflik horizontal paska pengaduan pembakaran tenda tempat komunitas tolak semen. Komnas Perempuan bertemu dan bicara dengan sekitar 70 perempuan terutama perempuan petani, CSO, penggiat lingkungan, lembaga Negara, penambang dan karyawan di pertambangan batu kapur/gamping serta mendatangi langsung dua wilayah penambangan batu kapur yang tersebar luas di wilayah Rembang dan Grobogan. Dimana batu kapur yang ditambang akan dikirimkan sebagai bahan baku pabrik semen. Fokus pemantauan adalah untuk mendokumentasi dimensi kekerasan terhadap perempuan dan indikasi pelanggaran hak asasi manusia pada kasus tersebut.

I.1. Prinsip Pemantauan Komnas Perempuan

Dalam melakukan pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di pegunungan Kendeng, Komnas Perempuan mendasarkan pada kerangka HAM dan gender sebagai alat analisis terhadap kekerasan maupun pelanggaran hak-hak dasar perempuan yang terjadi. Dalam melakukan pemantauan ini, Komnas Perempuan memegang prinsip-prinsip untuk:

1. Imparsial yaitu tidak berpihak pada salah satu kelompok akan tetapi berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

2. Berperspektif HAM dan keadilan gender yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan pemantauan memperhatikan nilai-nilai HAM yang dilanggar dalam setiap kasus yang terjadi serta menghindari setiap cara pandang dan sikap yang bias gender.

3. Melibatkan seluruh pihak untuk dimintai keterangan dan informasi berkaitan dengan pemantauan yang dilakukan.

1.2. Prosedur Pemantauan

Pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di pegunungan Kendeng diputuskan melalui rapat Paripurna Komnas Perempuan tanggal 12 April 2016 untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Dan dalam rapat paripurna tanggal 10 Mei 2016 diputuskan melakukan pemantauan lapangan dengan terlebih dahulu melihat peta masalah yang telah dibangun oleh jaringan masyarakat pemantau pegunungan Kendeng. Subkom pemantauan menjadi penanggung jawab kegiatan pemantauan ini.

1.3. Instrumen Pemantauan

Pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di pegunungan Kendeng menggunakan metodologifeminist political ecology yaitu pendekatan teori feminisme yang menggabungkan analisis ekologi (lingkungan), ekonomi dan kekuasaan politik. Teori feminist political ecology memuat empat komponen yang dibutuhkan untuk mengkerangkai pemantauan ini, yaitu:

1. Aspek Lingkungan, melihat pola kebergantungan perempuan pada alam/ekologi, baik secara spiritual maupun material. Apakah ada keuntungan yang mereka dapat dalam pemenuhan gender strategisnya? Jika lingkungan terdegradasi, apa bentuknya dan bagaimana dampaknya pada perempuan serta bagaimana model/pola survival perempuan? Apa kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan dalam pengelolaan SDA? Adapun hak-hak perempuan dalam pengelolaan SDA adalah sebagai berikut; a) Hak atas air, perempuan adalah pihak yang paling banyak berhubungan dengan air karena konstruksi sosial yuang dibebankan kepadanya, karena itu kehilangan akses atas air akan menyulitkan kehidupan perempuan, b) Hak atas udara bersih dan kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki. Udara yang sehat merupakan kebutuhan hidup yang utama, c) Hak atas keanekaragaman hayati berhubungan dengan kelestarian alam, d) Hak atas energi adalah hak untuk mendapatkan energi yang bersih dan berkualitas, dimana perempuan mempunyai hak hidup sehat dengan menggunakan energi yang ada.

2. Aspek Politik; memahami soal political ecology, misalnya adakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada perempuan. Misalnya apakah beban kerja perempuan bertambah saat kebijakan tersebut dipraktikkan, apakah ada pelibatan sejati dalam proses berkeputusan dalam rencana pembangunan tertentu?

3. Aspek Gender; apakah bentuk dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan? Apakah konstruksi gender terlanggengkan atau terentaskan? Secara umum, Perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai level: a) Perempuan sebagai individu: Ketika lahir sebagai manusia perempuan sudah mengalami kekerasan karena kerangka patriarkhi di keluarga/komunitas, b) Perempuan di tingkat keluarga: Terbatasnya akses akan pangan, kesehatan, reproduksi, alat produksi, hak atas tanah, perempuan tidak mendapat warisan dalam keluarga karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah pihak luar. Perempuan juga beresiko menjadi aset keluarga dan tidak mempunyai akses dalam pengelolaan sumber daya alam, c) Perempuan sebagai anggota wilayah/komunitas. Komunitas sering mematahkan perjuangan perempuan dalam membela SDA dengan menggunakan stereotip-stereotip yang spesifik budaya, misalnya dengan tuduhan mempunyai black magic dan supranatural yang membahayakan masyarakat, dituduh provokator. Perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka hak atas kepemilikan tanah dari suaminya dialihkan oleh keluarga almarhum suami atau dikawinkan dengan saudara laki-laki almarhum suaminya, d) Di tingkat internasional: Perempuan terancam dengan kondisi lingkungan Indonesia yang terus menerus dieksploitasi demi kepentingan konsumsi negara-negara maju, e) Gerakan aktivis lingkungan hidup belum melihat perempuan sebagai korban dari pengelolaan SDA dan masih memprioritaskan gerakan melawan negara terlebih dahulu padahal perempuan adalah pihak yang bisa terpisahkan dari konflik SDA.

4. Aspek Institusi; dalam melihat gerakan perempuan Kendeng, apakah gerakan ini merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu menjadi gerakan bersama/ komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/ terinstitusionalisasi? Apakah gagasan tersebut dari luar (outside in) atau lahir di dalam diri mereka (inside out)? Seperti apa model 'gerakan'yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi?

1.4. Tahapan Pemantauan

1.4.1 Pra Pemantauan

Sebelumnya, Komnas Perempuan telah melakukan langkah-langkah berikut ini berdasarkan laporan yang dilakukan oleh sembilan perempuan Kendeng pada tanggal 19 November 2014, yaitu:

1. Memberikan surat dukungan atas aksi perempuan yang menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang di wilayah pegunungan Kendeng. Dimana Komnas Perempuan menyayangkan kebijakan Pemerintah atas pendirian pabrik di kawasan kars dan tindakan kekerasan aparat keamanan pada perempuan yang melakukan aksi penolakan pembangunan pabrik semen. Surat dukungan ditujukan pada Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, Gubernur Provinsi Jawa

Tengah, Bupati Kabupaten Rembang dan ditembuskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Badan Usaha Milik Negara.

2. Komnas Perempuan menyampaikan surat dukungan secara langsung kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang isinya menyayangkan ijin pendirian pabrik semen yang alpa dalam pertimbangan keberlanjutan sumber kehidupan dengan mengabaikan penyelamatan lingkungan dalam hal ini pelestarian kars. Juga pada kebergantungan perempuan pada alam untuk memperoleh pangan bagi keluarga, pelestarian pengetahuan genuine perempuan terkait tanaman, baik untuk pangan, obat-obatan dan tanaman yang digunakan dalam ritual keagamaan. Selanjutnya proses dialog antar warga terkait rencana pembangunan pabrik semen, tidak melibatkan perempuan.

3. Mencari sumber informasi langsung dari korban saat menghadiri kegiatan-kegiatan dalam seminar, lokakarya dan pertemuan publik lainnya.

4. Memberikan dukungan atas aksi-aksi kultural yang dilakukan oleh perempuan korban kasus perempuan dalam Konflik SDA di Pegunungan Kendeng.

5. Memberikan penyikapan pada kasus perempuan dalam Konflik SDA di Pegunungan Kendeng.

6. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Komnas HAM dengan jaringan NGO kasus Konflik SDA di Pegunungan Kendeng untuk meng-update perkembangan advokasi dan penyusunan strategi advokasi.

7. Melakukan FGD dengan jaringan kasus Konflik SDA di Pegunungan Kendeng yang berada di Jakarta dan Bogor. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, saran-saran dan masukan dari jaringan yang selama ini melakukan pendampingan kasus ini.

1.4.2 Pelaksanaan Pemantauan

1. FGD dengan jaringan NGO pendamping korban pemantauan lapangan pemantauan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya berbasis gender pada proyek PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah di Semarang tanggal 5 September 2016.

2. FGD dengan perempuan korban menolak pembangunan pabrik semen di Tambakromo, Pati tanggal 6 September 2016.

3. FGD dengan perempuan korban menolak pembangunan pabrik semen di Tenda Rembang, tanggal 7 September 2016.

4. FGD dengan perempuan korban calon area tukar guling pegunungan Kendeng di Kendal, tanggal 9 September 2016.

5. FGD dengan jaringan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen di Purwodadi, tanggal 9 September 2016.

6. Dialog dengan tokoh agama terkait pembangunan pabrik semen, tanggal 8 September 2016.

7. Dialog dengan Bupati Rembang dan Pemerintah kabupaten Rembang, tanggal 8 September 2016.

8. Observasi situs bersejarah, makam leluhur, mata air, dan tambang batu gamping di Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan, tanggal 6, 7 dan 9 September 2016.

9. Wawancara mendalam dengan pemimpin perempuan korban menolak pembangunan pabrik semen tanggal 6, 7, 8 dan 9 September 2016.

10. Dialog dengan Pemda Rembang, Kapolres, Kepala Desa Timbrangan pada bulan Februari 2017.

11. FGD pada tanggal 21 April 2017 di Kantor Komnas Perempuan untuk menggali masukan atas draf final laporan pemantauan Kendeng.

1.5. Metode yang Digunakan

Pemantauan Lapangan menggunakan metode FGD, observasi, wawancara mendalam dan dialog.

1. Focus group discussion (FGD):

a. FGD dengan jaringan NGO pendamping korban pemantauan lapangan pemantauan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya berbasis gender pada pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah di Semarang.

b. FGD dengan perempuan korban menolak pembangunan pabrik semen di Tenda Rembang.

C. FGD dengan perempuan korban calon area tukar guling pegunungan kendeng di Kendal.

d. FGD dengan jaringan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen di Purwodadi

2. Dialog

a. Dialog dengan tokoh agama terkait pembangunan pabrik semen

b. Dialog dengan Bupati Rembang dan Pemkab Rembang

c. Dialog dengan Kapolres dan Kepala Desa

3. Wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci utamanya pemimpin gerakan

a. Wawancara mendalam dengan pemimpin gerakan menolak pembangunan pabrik semen

b. Wawancara mendalam dengan pemimpin perempuan (Kartini Kendeng).

4. Observasi

a. Mengunjungi situs bersejarah, makam leluhur, mata air, gua, dan ponor di Rembang dan Pati.

b. Mengunjungi wilayah rencana tapak pabrik semen dan wilayah tambang batu gamping di Rembang, Pati dan Grobogan.

c. Mengunjungi area tambang batu gamping di Pegunungan Kendeng Utara (Tegal Dowo) dan Pegunungan Kendeng Selatan (Mrisi).

d. Mengunjungi wilayah area tukar Guling PT. Semen Rembang di desa Surokonto Wetan, kabupaten Kendal.

KEBIJAKANTENTANG PENAMBANGAN WILAYAH KENDENG

Pegunungan Kendeng telah memberi kehidupan dan penghidupan. Ada 203,217 jiwa yang tinggal di tiga Kecamatan di Pati Selatan yang menggantungkan hidupnya ke pegunungan Kendeng.

2.1 Pegunungan Kars Kendeng

Wilayah kars1 pegunungan kapur Kendeng terbentang di bagian utara Pulau Jawa, melintasi wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati di Provinsi Jawa Tengah, sampai bagian utara Kabupaten Jombang dan Tuban di Provinsi Jawa Timur. Terdapat lebih dari 112 mata air di wilayah Grobogan dan Sukolilo Pati dengan debit relatif stabil, menjadi sumber air bagi ribuan keluarga dan lebih dari 8000 keluarga dan lebih dari 4.000 hektar sawah di Sukolilo. Warga menggantungkan hidupnya dari lahan subur di pegunungan Kendeng, serta limpahan pakan untuk ternak. Pendapatan ekonomi untuk satu tahun di lahan seluas 300 hektar, dari padi tegalan mencapai lebih dari Rp. 3,4 miliar dan Rp. 2,8 miliar dari jagung. Sedangkan singkong menghasilkan Rp. 1,8 miliar dan cabai Rp. 10,8 miliar untuk setiap panennya di lahan seluas 150 hektar.

Sektor peternakan untuk sapi menghasilkan lebih dari Rp. 3,8 miliar pendapatan. Belum termasuk ternak lain seperti ayam, kambing, bebek, lele dan kerbau. Hanya warga desa Timbrangan di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng Utara yang total memiliki Rp. 21,7 miliar pendapatan per tahun.²

Hutan di pegunungan Kendeng juga berfungsi sebagai penyangga dan daerah resapan air Kawasan kars berfungsi penyerapan karbon di udara sebagai penyebab pemanasan global. Sehingga penambangan batu gamping di kawasan kars beresiko meningkatkan emisi karbon di kawasan itu dan sekitarnya. Selain kekayaan ekologis, Pegunungan Kendeng juga memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung nilainya yang tersebar di banyak titik di pegunungan kapur ini.3

Beberapa perusahaan tambang raksasa sejak 2012 berupaya melakukan perubahan fungsi kars dengan melakukan eksploitasi penambangan dan membangun pabrik semen di wilayah kars Kendeng. Upaya ini akan mengakibatkan sumber air terancam hilang, merusak ribuan hektar lahan pertanian dan ternak serta pemukiman warga. Perempuan adalah aktor penting pada upaya advokasi penghentian pabrik semen di Kendeng. Misalnya semenjak 16 Juni 2014 Ibu-ibu di Gunung Bokong, gugusan Pegunungan Kendeng Utara, mendirikan tenda perjuangan untuk menghentikan PT Semen Indonesia membangun pabrik di sana. Kemudian di susul aksi menyemen kaki di depan istana oleh 9 Perempuan Kendeng pada 9 April 2016 dan aksi-aksi lain nya baik membaca AMDAL maupun aksi non litigasi yang memakai pendekatan kultural.

1 Kars merupakan bentang alam yang terbentukakibat proses karsifikasidan proses pelarutan kimia yang diakibatkan oleh aliran permukaan. Daerah kars dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan adalah batu gamping.

2.2. Kebijakan Pembangunan

2.2.1. Kawasan Bentang Alam Kars

Salah satu kekayaan alam Indonesia yang jarang disadari keberadaannya adalah Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK), yaitu kawasan perbukitan kapur yang telah mengalami proses pelarutan sedemikian rupa sehingga menunjukkan ciri-ciri fisik yang unik dan khas. Fungsi utama kawasan kars bagi kehidupan manusia adalah kemampuannya menyerap air hujan, menyimpan dan mengeluarkannya sebagai mata air (akuifer). Jutaan meter kubik air hujan setiap tahun terserap dengan baik oleh KBAK. Di dunia, 15% luas daratan adalah kawasan bentang alam kars, di mana kawasan ini mencukupi 25% kebutuhan air bersih penduduk dunia.4

Fungsi lain kawasan kars adalah sebagai penyerap karbondioksida (CO2) di atmosfer. Dalam satu tahun kawasan bentang alam kars di dunia mampu menyerap 0,41 milyar metrik ton CO2 dari atmosfer, namun dalam proses karsifikasi akan melepaskan kembali 0.3 miliar metrik ton C02, sehingga rata-rata Co2 yang terserap 0.11 miliar metrik ton. Kawasan kars menjadi salah satu rantai penting dalam siklus karbon di dunia.

Industri ekstraktif batu gamping yang menjadi penyusun bentang alam kars masih menjadi ancaman utama kawasan kars di dunia. Batu gamping yang menyusun kawasan kars mengandung unsur karbonat (CaCo3) yang tinggi, tidak kurang dari 80%, kandungan karbonat dalam batu gamping penyusun kars ada yang mencapai 95 – 100 %, seperti yang dijumpai pada di kars Dinaric- Yugoslavia yang berumur antara 65-145 juta tahun lalu (Herak, 1972). Unsur karbonat ini memiliki nilai ekonomis dan diminati oleh pelaku industri semen karena dianggap sebagai bahan dasar yang belum tergantikan hingga saat ini. Indonesia yang hanya memiliki 0.7% dari luas kawasan kars dunia (luas kawasan kars dunia 22 juta kilometer persegi menurut Liu dan Zhao, 1999) menjadi tujuan utama investasi industri semen sejak pelarangan industri semen di beberapa negara maju di dunia seperti China (33% daratan China adalah kawasan kars). Alasan penutupan pabrik semen di China adalah efisiensi energi dan karena industri semen sebagai salah satu penyumbang emisi karbon dan sumber polutan udara terbesar selain industri baja.⁵

2 Kerangka Acuan Sarasehan Perempuan Membaca AMDAL dalam Petisi Change.org untuk Presiden Jokowi https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-joko-widodo-selamatkan-kendeng-ibu-pertiwi-kami-8e7b9c14-79d0-4469-9c73-da201dfe760f

3 Situs-situs budaya tersebut antara lain: Situs arkeologi Dampo Awang di Kecamatan Tambakromo, Candi kuno di makam para Sunan dan situs pewayangan di Kecamatan Sukolilo, serta Kecamatan Kayen Kendeng Utara

4 Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, D.C Ford et al, 1988.

2.2.2. Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK)

Saat ini, pengelolaan KBAK masih tumpang tindih karena tarik ulur kepentingan berbagai pihak. Secara fungsi, KBAK dilindungi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Secara fisik KBAK diatur oleh regulasi dari Kementerian ESDM (Permen ESDM No.17 tahun 2012 tentang Penetapan KBAK). Namun pada praktiknya, KBAK sering salah urus di tangan pemerintah daerah. Fakta bahwa sebagian besar KBAK berada di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan dan PERHUTANI semakin memperumit pengelolaan KBAK. Akibatnya, penetapan KBAK sering tidak sesuai dengan data-data lapangan sehingga mengancam fungsi lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan memicu konflik di banyak daerah. Konflik yang sering terjadi dipicu oleh benturan antara masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada fungsi ekologis KBAK (sebagai penyedia air dan lahan bercocok tanam) dengan investor yang diakomodasi pemerintah setempat.

Laju perusakan kawasan kars di Indonesia jauh lebih cepat dari upaya perlindungan yang dilakukan selama ini. Kawasan perbukitan batu kapur yang memiliki potensi kars yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai KBAK baru meliputi 3 wilayah saja: KBAK Sukolilo, KBAK Gombong dan KBAK Gunug Sewu. Padahal penelitian dari para ahli setidaknya di Pulau Jawa saja terdapat lebih dari 27 kawasan kars (berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Balaz di tahun 1968).

5 https://speleoside.wordpress.com/2015/03/25/potret-kawasan-kars-indonesia/

2.2.3. Kaitan Kars dan Pegunungan Kendeng Utara

Pulau Jawa adalah pulau terpadat penduduknya dengan jumlah penduduk 1.057 jiwa per kilometer. Pulau Jawa mengalami krisis lingkungan dan masih menjadi sasaran industri-industri ekstratif. Laporan penelitian JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) pada tahun 2013 terdapat 76 izin penambangan di pulau Jawa, dengan total konsesi tambang kars seluas 39.944,90 Ha. Pegunungan Kendeng merupakan kawasan kars yang merupakan daerah padat penduduk dan memiliki area pertanian potensial dan memiliki kultur masyarakat petani. Data BPS Jawa Tengah untuk jumlah penduduk di lereng pegunungan Kendeng pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KabupatenLaki-lakiPerempuanTotal
Kab. Grobogan664,853679,1071,343,960
Kab. Rembang306,056308,031614,087
Kab. Pati593,810631,7841,225,594

Sumber: http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1031

Sedangkan komposisi jumlah rumah tangga Petani dan Petani Gurem di tiga Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

NoKabupatenRumah Tangga Usaha PertanianRumah Tangga Usaha Pertanian Gurem
1Grobogan263,968209,271
2Rembang101,69564,792
3Pati188,695134,445

Sumber: Sensus Pertanian 2013 http://st2013.bps.goid/dev/st2013/index.php/site/

tabel?tid=23&wid=3300000000

Menurut BPS, petani gurem adalah petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Pada 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia adalah 14.250.000 rumah tangga atau 55,53 % dari total rumah tangga petani di Indonesia.6 Melihat data statistik di tiga Kabupaten tersebut, jumlah petani gurem adalah sebesar 63-79% dari total rumah tangga usaha pertanian, dalam artian petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0.5 ha adalah sebanyak 63-79% dari total rumah tangga usaha pertanian.

Usaha pertanian dengan ketimpangan penguasaan lahan (lihat tabel jumlah petani gurem) di tiga kabupaten tersebut tetap menyumbang sekitar 35-43% produk domestik regional bruto di daerah seperti dapat di lihat pada tabel berikut

Nama KabupatenSumbangan Sektor Pertanian ke PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Kabupaten Grobogan43,60%
Kabupaten Rembang43,09%
Kabupaten Pati35,28% (2013)

Kalau ditelusuri lebih jauh berkaitan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia di tiga kabupaten tersebut bisa dilihat bahwa Kabupaten Rembang memiliki IPM sebesar 68.18 (Tahun 2015), di mana IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah 77.72. Untuk Kabupaten Grobogan IPM-nya adalah sebesar 68,05 (Tahun 2015)dan kabupaten Pati sebesar 68.51 (Tahun 2015).7

Melihat data-data di atas, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah dan sektor strategis bagi ketiga Kabupaten tersebut. Masuknya tambang dan pabrik semen yang mau tidak mau membutuhkan lahan otomatis akan mencabut kepemilikan lahan petani gurem yang juga sudah memiliki lahan yang terbatas tersebut. Pembangunan semen juga biasanya akan lebih banyak menyerap tenaga laki-laki yang nantinya berpotensi meningkatkan kesenjangan gender.

Dan yang sebetulnya menarik adalah indeks pembangunan manusia kabupaten Tuban di Jawa Timur yang memiliki pabrik semen sejak tahun 1994, IPM nya hanya 65,52 (lebih rendah dari pada kabupaten Pati, Rembang dan Grobogan. Bahkan kabupaten tetangganya yaitu Lamongan yang tidak memiliki pabrik semen, justru lebih tinggi di angka 69,848, yang artinya adalah bahwa kehadiran pabrik semen tidak serta merta membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, justru mungkin akan memunculkan masalah baru di masa depan, seperti kerusakan lingkungan hidup, polusi udara, dan seterusnya.

6 Badan Pusat Statistik, 2013

Gamping dan Semen

Karena bahan baku utama pembuatan semen adalah batu gamping maka industri semen di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa yang notabene merupakan pulau terpadat di Indonesia. Beberapa industri semen juga beroperasi di jantung kawasan kars di pulau Sulawesi dan Sumatera. Berikut adalah sebaran perusahaan semen di Pulau Jawa:

PT. Indocement PT. Holcim PT. Semen Indonesia PT. Holcim PT. Juishin PT. Semen Indonesia PT. Indocement PT. Semen Grobogan PT. Semen Merah Putih PT. Panasia PT. Semen Gombong PT. Indocement PT. Ultratech PT. Holcim Beroperasi Proses perijinan

Sumber: Sebaran pabrik semen di Pulau Jawa (diolah dari peta sebaran kars http://www.biota.org)

Dari Peta sebaran dapat dilihat bahwa di daerah pegunungan utara Kendeng yaitu Pati (PT. Indocement), Rembang (PT. Semen Indonesia), Grobogan (PT. Semen Grobogan) dan Gombong (PT Semen Gombong) memang menjadi lokasi incaran pabrik semen karena bahan baku semen yaitu gamping ada di pegunungan Kendeng tersebut.

2.2.4. Pemberian Ijin Lingkungan Prosedural versus Prinsip Kehati-hatian: PT. Sahabat Mulia Sakti, Pati dan PT. Semen Indonesia, Rembang

7 https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/25

8 https://jatim.bps.go.id/link

P.T. Sahabat Mulia Sakti, Pati

Bupati Pati, Haryanto, mengeluarkan ijin lingkungan untuk P.T. Sahabat Mulia Sakti (SMS) pada tanggal 8 Desember 2014. Melalui izin No. 660.1/767 tahun 2014 tersebut pemerintah daerah Pati menyetujui pembangunan pabrik, penambangan batu gamping dan tanah liat untuk pabrik semen di wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Kabupaten Pati. Penolakan masyarakat di wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo terhadap keluarnya ijin lingkungan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan hukum dan serangkaian demonstrasi dan aksi damai. Dalam berkas gugatan warga menekankan bahwa pelibatan warga dalam proses pendirian pabrik semen yang hanya sekedar formalitas, dan tidak mewakili seluruh kepentingan warga Pati yang akan terkena dampak lingkungan pabrik semen. Selain itu dalam putusan tingkat pertama juga jelas menimbang peraturan turunan Perda RTRW Kabupaten Pati yang menyebutkan tidak ada kawasan pertambangan di Pegunungan Kendeng (Kabupaten Pati). Konsultasi yang sekedar formalitas diakui oleh para ibu yang diwawancarai Komnas Perempuan pada pencarian fakta di lapangan 5-9 September 2016. Dalam petikan wawancara mengenai sosialisasi ibu Giyem menyatakan hal sebagai berikut:

"Sama sekali tidak ada sosialisasi kepada ibu-ibu menyangkut berdirinya pabrik semen di wilayah kami, kami tidak pernah diajak rembugan dan bicara dengan bahasa yang sederhana, apa dampak berdirinya pabrik semen di desa kami."

Ibu Paini sebagai salah seorang warga yang tanahnya akan terkena dampak langsung karena menjadi lokasi pendirian pabrik mengatakan:

"Saya sering diintimidasi dan mendapatkan kekerasan, rumah saya dilempari oleh orang-orang yang pro pabrik semen, sekarang kemana-mana saya membawa pasir karena takut akan ada yang menyerang saya ketika berladang."

Gugatan warga Pati tersebut dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan dibatalkannya ijin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS), namun 13 hari setelah dibacakan putusan perkara a quo (13 hari setelah 17 November 2015) PT. SMS dan Bupati Pati mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Pati dan PT. SMS mengirimkan tiga memori banding sekaligus terhadap putusan ini. Tiga memori banding ini diajukan oleh: 1. Bupati Pati; 2. PT SMS yang diwakili oleh kuasa hukumnya A. Hakim G. Nusantara dan Rekan, dan 3. PT SMS yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra dan rekan. Pada intinya Bupati Pati dan PT SMS menolak Putusan Majelis Hakim yang menerima gugatan warga Pati.

Mereka menganggap telah melibatkan warga dalam proses pendirian pabrik semen, disamping itu pengajuan memori banding ini mendasarkan pada Peraturan daerah tentang Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Pati yang menyebutkan bahwa di Pegunungan Kendeng, kabupaten Pati ada wilayah yang merupakan kawasan pertambangan. Kuasa hukum masyarakat Pati, dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Semarang telah mengajukan tiga kontra memori banding yang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Maret 2016.

Dalam berkas gugatan, para penggugat mengajukan alasan karena keputusan Bupati Pati bertentangan dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, keputusan Bupati Pati terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan atau informasi seperti fakta sebaran lokasi gua di lapangan. Berdasarkan penelitian JMPPK bersama Acintyacunyata Speleogical Club (ASC) Yogyakarta ditemukan 30 gua, 110 mata air dan 9 ponor, sementara dalam Amdal perusahaan hanya menyebutkan 10 gua, 29 mata air dan 3 ponor.

2.2.5. Perjalanan Proses Hukum: PTUN Surabaya Membatalkan Putusan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang

PT. Semen Indonesia di Rembang

PT. Semen Indonesia mendapatkan ijin lingkungan pada tahun 2012 di masa Gubernur Jateng Bibit Waluyo, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012. Demonstrasi penolakan terjadi ketika perusahaan BUMN itu melaksanakan peletakan batu pertama pada 2014. Sejak itu, sekelompok warga didukung LSM dan aktivis lingkungan mendirikan tenda penolakan di jalan menuju lokasi pabrik semen. Mereka kemudian terus menggelar berbagai demo dan memperluas jaringan, menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membatalkan ijin lingkungan namun ditolak oleh Ganjar karena SK gubernur tersebut adalah produk hukum di era Bibit Waluyo. Konsekuensi hukumnya adalah jika ijin tersebut dibatalkan, PT. Semen Indonesia pasti akan menggugat ke pengadilan dan memiliki kemungkinan besar memenangkan gugatan karena Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak memiliki alasan kuat selain mengikuti keinginan sebagian warga.

Warga penolak semen yang didampingi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menggugat SK Gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Pada 16 April 2015, PTUN Semarang menolak gugatan itu. Hakim menolak gugatan karena gugatan yang diajukan para penggugat sudah lewat batas waktu atau kadaluwarsa. Berdasarkan peraturan yang ada, gugatan memiliki batas waktu 90 hari sejak kepentingan mereka terganggu atas perkara yang digugat tersebut. Dalam persidangan terungkap iJin lingkungan sudah keluar dan disosialisasikan oleh pihak tergugat pada 22 Juni 2013. Sementara pihak penggugat baru melayangkan gugatannya ke PTUN Semarang pada 1 September 2014. Sesuai Undang-undang, hal itu sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan dinyatakan telah kedaluwarsa. Banding yang dilayangkan WALHI pun ditolak PTUN Surabaya. Hakim menguatkan keputusan PTUN Semarang. Sekarang kasus ini diajukan ke tingkat kasasi namun belum ada keputusan. Alasan penolakan warga terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi.

2. Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut- II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan produksi (KHP) Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang, Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.

3. Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan kars Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.

4. Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai peran masyarakat, pasal 70: (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a) Pengawasan sosial; b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan c) Menyampaikan informasi dan atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2.6. AMDAL dan KLHS sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaannya, AMDAL diterapkan bagi setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

(1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

(2) Luas wilayah penyebaran dampak

(3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

(4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak

(5) Sifat kumulatif dampak

(6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/ atau

(7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: (1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (8) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/ atau (9) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat: (1) Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan; (2) Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan; (3) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan; (4) Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (5) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan (6) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilasanakan. Masyarakat yang dilibatkan adalah meliputi mereka: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam proses pelibatan ini, masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

2.2.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan ijin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputipengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

2.2.8. Instrumen Hukum Internasional

Free and Prior Informed Consent (selanjutnya disingkat FPIC) semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya harus mengetahui setiap proses dan jenis pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi (sebagai perlindungan hak individual pasien). Salah satu kodifikasi formal pertama PIC (Prior Informed Consent) adalah Kode Nuremberg tahun 1947 yang berhubungan dengan syarat melakukan riset dan eksperimen medis terhadap manusia. Kode Nuremberg terbentuk karena dalam proses peradilan penjahat perang dunia II, khusus untuk para dokter dan ilmuwan Nazi di Nuremberg, 25 Oktober 1946 hingga 20 Agustus 1947, ditemukan begitu banyak fakta mengenai percobaan atas tubuh manusia oleh rejim fasis Nazi yang merendahkan dan menghina martabat manusia. Kode Nuremberg 1947 mengeluarkan sepuluh standar yang harus dipatuhi Dokter ketika hendak mengadakan eksperimen atas tubuh manusia. Dalam poin pertama standar disebutkan "Persetujuan yang dilakukan secara sukarela oleh subjek manusia merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan." Standar ini mengawali berkembangnya prinsip consent yang berkembang luas dalam bidang kedokteran dan kemudian menjadi informed consent dan selanjutnya Prior Informed Consent (PIC). Dari bidang kedokteran PIC kemudian berkembang menjadi FPIC yang menyebar ke berbagai kegiatan non medis. FPIC sebagai klausula medical-normative yang awalnya bersifat individual, saat ini telah ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

Sebuah definisi tentang PIC menyebutkan: PIC adalah ijin sosial untuk bertindak. PIC merupakan cara yang ampuh untuk meyakinkan bahwa orang yang potensial terkena dampak memiliki semua informasi yang diperlukan sehingga dapat melakukan negosiasi dalam hubungan yang setara dengan penganjur proyek. PIC berarti bahwa orang yang terkena dampak memiliki kekuatan untuk memveto proyek apapun yang terdapat dalam wilayah mereka. Dengan kekuatan veto itulah hadir kekuatan penyeimbang untuk bernegosiasi dalam hubungan yang setara dengan pengaju.

Dalam konsep FPIC terdapat empat unsur atau prinsip penting yakni Free, Prior, Informed dan Consent yang berlaku secara kumulatif (bersama-sama). Secara definitif keempat hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Free: Berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyakarat. Prinsip umum dalam hukum adalah persetujuan dikatakan tidak sah jika diperoleh melalui atau berlangsung di bawah tekanan maupun manipulasi (khilaf, tekanan, manipulasi. Lihat pasal 1320 KUHpdt). Selain itu, walaupun tidak ada aturan hukum dan kebijakan yang memadai, mekanisme tetap harus dibangun supaya memastikan bahwa persetujuan diperoleh lewat proses yang bebas.

2. Prior: Artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat. Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarifikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami. Perundingan dengan pihak yang berpotensi terkena dampak harus sudah dilakukan sebelum pemerintah dan pemrakarsa proyek memutuskan rencana yang hendak dikerjakan.

3. Informed: Artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dampak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/ proyek, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/ aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, periset, dan lainlain). Dalam menyampaikan informasi tersebut, pemberi informasi harus menggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat di lokasi yang potensial terkena dampak proyek. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak berubah-ubah secara sepihak tapi harus disepakati dengan masyarakat di wilayah yang potensial terkena dampak proyek. Juga harus ada kejelasan mengenai proses dan tahapan pemberian informasi.

4. Consent: Artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri. Konsultasi dan partipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek). Persetujuan diberikan oleh otoritas yang mempunyai hak memberi persetujuan. Untuk sampai pada persetujuan harus dilakukan dengan menggunakan hukum lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, FPIC harus didokumentasikan dan mengikat secara hukum.

Secara historis-sosiologis, konsep FPIC sebenarnya bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausul ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum ijin kegiatan diberikan pemerintah. Negosiasi mendapatkan persetujuan itu harus didahului dengan pemberian informasi yang menyingkap keuntungan dan kerugian serta konsekuensi hukum atas suatu kegiatan tertentu. FPIC bukan proses gelondongan atau sekali jadi, tetapi proses yang terus dilakukan tidak hanya ketika proyek hendak diusulkan tetapi juga pada saat proyek dilaksanakan hingga proyek berakhir. Artinya, setiap aktivitas dalam proyek yang berpengaruh terhadap komunitas harus menempuh proses FPIC. Komunitas memiliki hak veto untuk menentukan setuju atau tidak atau merumuskan opsi lain terhadap suatu proyek pembangunan tersebut. Jika tidak setuju maka pengajuan atau pelaksanaan proyek tersebut harus dihentikan. Jika ada opsi lain maka opsi-opsi tersebut harus masuk dalam kerangka perbaikan rencana atau implementasi proyek.

Keistimewaan FPIC ada pada dua aspek. Pertama, hak menentukan pola dan model pembangunan bagi suatu komunitas ada pada komunitas yang bersangkutan tidak dikemudikan orang lain. Kedua, FPIC mengandalkan dialog sebagai metode pengambilan keputusan bukan penentuan pendapat secara sewenang-wenang oleh suatu kelompok atau elit. Karena itu, secara prosedural FPIC adalah dialog terus menerus antara berbagai pihak dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan pemrakarsa proyek. Seringkali FPIC dianggap penghambat pembangunan tetapi justru FPIC adalah lisensi sosial-politik paling mendasar terhadap pembangunan. Tanpa FPIC, proyek pembangunan apapun bentuknya kehilangan legitimasinya dan hanya berhenti menjadi wujud fisik yang tidak dihargai komunitas di sekitar proyek tersebut

FPIC dalam Hukum

Hukum Internasional Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992), Konvensi Rotterdam mengenai Prosedur Prior Informed Consent untuk Pestisida dan Jenis Bahan Kimia Berbahaya dalam Perdagangan Internasional (1998).

Pasal 15 ayat 5 Konvensi Keanekaragaman Hayati, misalnya menyebut: Akses terhadap sumber daya genetika wajib mematuhi prior informed consent dari negara pihak terkait yang menyediakan sumber daya tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh negara pihak yang dimaksud. Di bidang masyarakat adat, terdapat Konvensi Internasional Organisasi Buruh Internasional No 169 mengenai Masyarakat Suku dan Pribumi atau Masyarakat Adat (1989) atau disebut juga dengan Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat (2007).

Pasal 16 ayat 2 Konvensi ILO 169: Jika relokasi terhadap orang-orang ini (masyarakat suku dan masyarakat adat) dirasa perlu sebagai langkah pengecualian, relokasi tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan bebas mereka tanpa paksaan.

Hak Atas Air

Pada tahun 2010 tepatnya akhir bulan Juli, Majelis Umum Perserikatan Bangsa mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi air sebagai hak asasi manusia dan 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi ini.9 Sebelumnya pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis Komentar Umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Komentar umum tersebut, secara mendetil menyediakan cetak biru yang dapat digunakan secara Internasional dan oleh negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, konkret dan bertarget dalam program-programnya untuk menjamin semua orang mendapatkan akses atas air bersih.

Komentar Umum Komite PBB ini, juga merupakaninterpretasi otoritatifdari Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), suatu perjanjian yang diratifikasi oleh 151 negara (Indonesia telah meratifikasi Kovenan EKOSOB ini melalui UU No. 11 tahun 2005). Komponen-komponen Utama komentar umum menetapkan komponen-komponen utama hak atas air bersih, dimana setiap orang harus mempunyai akses atas air yang:

1. Mencukupi: Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Ini biasanya berarti 50-100 liter dan atau minimal 20 liter per orang per hari.

2. Aman: Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus aman

3. Terjangkau secara fisik: Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.

4. Terjangkau secara finansial: air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya disini, kebutuhan minimal air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.

Peran negara dalam hak atas air sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekosob dan menyetujui Resolusi PBB tentang hak atas air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa telah melakukan segala hal dengan sumberdaya yang dimiliki bagi tercapainya hak atas air bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya terdapat tiga tugas utama pemerintah bagi tercapainya hak atas air, yaitu:

1. Menghargai, dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses masyarakat terhadap air, misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan air meskipun masyarakat tersebut tidak mampu membayar.

2. Melindungi, menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap air bersih dari ancaman pihak lain, misalnya pencemaran air atau kenaikan harga yang tidak terjangkau, yang dilakukan oleh penyedia layanan air bersih.

3. Memenuhi, menggunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya.

9 lihat: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

3 TEMUAN

3.1. Eksploitasi dan Konflik Sumber Daya Alam

Kerangka pikir pembangunan yang memandang lingkungan sebagai sumber penghidupan manusia yang dapat dimanfaatkan seluruh isinya untuk kepentingan manusia ini melahirkan satu perspektif bahwa lingkungan adalah komoditas. Padahal didalamnya terdapat hutan yang diwariskan leluhur kita untuk menyimpan air, pepohonan, satwa dan nilai spiritualitas antara masyarakat dan tanah pijakannya.

Penamaan "ibu pertiwi" pada tanah merupakan simbol kehidupan. Perempuan yang hidup secara turun temurun mewariskan nilai spiritualitas dan pengetahuan yang dipesankan pada turunannya. Pesan kelestarian lingkungan sangat melekat dalam ingatan perempuan karena tetap hidup di buhul mereka sebagai bagian dari nilai spiritual. Spiritualitas perempuan dan alam merupakan keterhubungan yang setara/ equal.

Irisan konflik SDA dan feminist issues adalah: 1) Perempuan memiliki resiko dari dampak perusakan alam, 2) Peran gender perempuan bersinggungan dengan masalah lingkungan, 3) Perspektif barat melahirkan bias laki-laki dan dominasi pada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang hanya menekankan pada keuntungan dan nilai kapital menempatkan non human nature (burung, hutan, tanah), dan other human nature (perempuan, anak, orang miskin) pada posisi unjustifiabily dominated group10. Artinya ekosistem tidak menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan di Indonesia. Pemerintah juga abai pada hak ekonomi, social budaya warga negara utamanya kelompok other human nature. Pengabaian hak, berlanjut pada kekerasan dengan lapis dan dimensi beragam.

Temuan Komnas Perempuan selama melakukan pemantauan kasus perempuan dalam konflik SDA di Pegunungan Kendeng dalam kerangka eksploitasi dan konflik SDA adalah:

3.2. Temuan Umum

3.2.1. Kebijakan Otonomi Daerah Berkonstribusi pada Perusakan Lingkungan

Sejatinya kebijakan otonomi daerah diinisiasi untuk memudahkan pelayanan publik kepada warga negara. Pelayanan yang terdistribusi ke berbagai daerah agar aksesibilitas warga optimal. Kebijakan otonomi daerah yang dibarengi dengan kebijakan pemilihan kepala daerah, rupanya punya sisi negatif. Model pemilihan langsung yang digagas untuk menciptakan akuntabilitas, terpola menjadi ruang untuk akumulasi penguasaan sumber daya. Otonomi daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, mengakibatkan kekuasaan dan kepemilikan ada di tangan Bupati.

Praktiknya, eksploitasi sumber daya alam meninggalkan prosedur dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Ijin yang dikeluarkan pemerintah pusat diamini oleh Bupati dengan dalih UU No. 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014), dapat memberikan denda kepada pemerintah daerah apabila menolak pengusaha yang mengajukan ijin penambangan.

Saat melakukan penolakan atas pembangunan pabrik semen, warga di kabupaten Pati, kabupaten Rembang dan kabupaten Grobogan menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menjabat saat pemantauan ini dilakukan. Gubernur bersikeras bahwa ijin pembangunan pabrik semen, telah dikeluarkan sejak periode Bibit Waluyo, Gubernur sebelumnya. Ironinya Ganjar tidak mau melakukan diskresi kebijakan. Padahal menurut Komunitas Kendeng ia pernah berjanji dalam konferensi Sungai pada 23 September 2016 untuk mengembalikan sungai sebagai pusat peradaban Jawa. Tuntutan warga, kars menyimpan sungai di dalam perut bumi yang fungsinya menyimpan air.

Kesamaan sikap Ganjar ditunjukkan oleh Bupati Rembang yang mengatakan: "Pabrik semen sudah rampung 90% dan akan mulai beroperasi November 2016". Menurutnya tidak ada kawasan kars dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), kars hanya ada di RTRW Banyumas. lagipula lokasi pabrik jauh di tengah hutan (tidak dekat dengan pemukiman warga). Bupati yakin bahwa sosialisasi pendirian pabrik semen telah dilakukan, bahkan studi banding yang melibatkan warga telah dilakukan dengan mengunjungi pabrik semen di Kabupaten Tuban. Menurutnya kini Tuban telah subur, warga dapat melakukan panen 3 kali setahun. Rembang pun dapat mengikuti contoh baik dari pabrik semen di Tuban, karena menurutnya tanah di Rembang terdiri dari tiga lapis, lapis teratas yang bebatuan harus dikupas dengan cara ditambang. Bupati mengacu pendapat ahli geologi UGM bahwa kupasan ini justru mempermudah air meresap ke lapisan tanah dibawahnya. Asisten I kabupaten Rembang juga mengacu pendapat ahli bahwa tidak semua kawasan kars mengandung air.

Pertanyaan Komnas Perempuan terkait pendapatan asli daerah (PAD), Bupati mengungkapkan, berasal dari pertanian dan perdagangan sebesar 36 persen atau 38 M, pendapatan dari pertambangan sebesar 9 M sementara, jika pabrik semen beroperasi akan menambah PAD sebanyak 100 M. Terkait izin tambang, telah ada sejak tahun 2011. Pemerintah Provinsi-lah yang mengeluarkan izin. dan pabrik baru dibangun saat ini. Izin biasanya dibarengi dengan terbitnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun bagi warga, banyak hal-hal yang tidak termuat dalam AMDAL. Misalnya dalam AMDAL menyebutkan ada 6 mata air sehingga tanah dianggap tidak subur dan layak didirikan pabrik semen. Untuk itu, ibu-ibu pegunungan Kendeng di wilayah Rembang yang mengetahui informasi ini mencari mata air dan menemukan ada 49 mata air.

Saat Komnas Perempuan membincang pertemuan warga dengan Presiden Jokowi pada Agustus 2016, yang hasilnya Presiden meminta moratorium ijin pertambangan di kawasan hutan. Bupati keberatan dengan moratorium ijin pertambangan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurutnya semua sudah diputuskan di level Provinsi. Namun jika melihat aturan berlaku surut, gagasan Presiden Jokowi untuk moratorium tambang, tidak masalah. Sepanjang KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) yang sudah ada dipakai landasan akan diulang, maka batal semua. Padahal pabrik semen yang dibangun sudah rampung 90%, ini sama saja menghancurkan tatanan hukum. Komnas Perempuan memandang bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah memberikan ijin tanpa konsultasi intens dengan masyarakat. Kemudian mengeluarkan ijin clear and clean padahal belum melakukan proses yang cermat, juga proses ijin hanya mengedepankan aspek administratif tanpa mempertimbangkan dampak sosiologisnya.

Di Grobogan, ada dua area rencana tapak pabrik yang telah dibeli oleh pihak pabrik semen tahun 1980-an. Kedua area tersebut berada di desa Mrisi Kecamatan Karang Tayung dan di Kecamatan Tanggung Harjo. Kedua area tersebut telah menjadi tanah kritis karena banyak warga yang melakukan aktivitas menanam dan tambang tanpa ada kontrol dari pemerintah setempat. Umumnya warga tidak mengetahui rencana pembangunan pabrik semen. Informasi ini Komnas Perempuan dapatkan saat melakukan FGD bersama jaringan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen di Purwodadi/ Grobogan.

Wilayah perencanaan tambang merupakan kawasan pegunungan Kendeng di bagian Selatan. Jaringan ini mempelajari AMDAL yang dibuat oleh pabrik semen Grobogan. Informasi terkait sendang atau mata air yang dituliskan hanya sedikit bahkan telah kering. Kondisi itu memang demikian adanya menurut MH, sesepuh dan salah seorang anggota jaringan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen di Purwodadi/ Grobogan. Namun sebenarnya beberapa pegiat lingkungan ingin mengembangkan cara sederhana menangani kekeringan mata air. Seperti aktivitas menanam kelor, cabe lempuyang di Gunung Kidul dan Wonogiri telah mengembalikan kesuburan tanah dan mempertahankan air tanah. Disamping itu harga cabe lempuyang yang tinggi dapat menjadi alternatif pendapatan warga. Para penggiat ini ingin sekali mengupayakan hal yang sama di Grobogan, untuk itu mereka menolak pembangunan pabrik semen. Sayangnya, Bupati baru mereka telah menyetujui pembangunan pabrik semen.

10 Karren J Warren, Ecofemnist Philosophy: western perspective on what it is and why it matters, USA: Cambridge, 2002

3.2.2. Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara,Tanah dan Air) dan Pencerabutan Daya Sehat Masyarakat.

Polusi udara telah terlihat di area pemantauan di Rembang, Kendal dan Grobogan. Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung di daerah Tegal Dowo Rembang, dan menyaksikan kondisi di sekitar pabrik semen, pegunungan yang sudah diekspoitasi habis-habisan oleh penambangan batu kapur atau batu gamping. Hamparan tambang yang dikelola oleh banyak perusahaan, setidaknya lima perusahaan tambang yang dicatat, diantaranya PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Asi Mega Persada. Ijin tambang galian C ini juga dikeluarkan ijinnya oleh Gubernur. Bupati dapat mengawasi, namun yang terlihat adalah kerusakan alam, rawan longsor, rawan banjir, dan lubang yang menganga.

Lokasi penambangan batu gamping desa Tegal Dowo, Rembang. Foto: Komnas Perempuan, September 2016.

Lokasi penambangan batu gamping desa Tegal Dowo, Rembang. Foto: Komnas Perempuan, September 2016.

Di Grobogan juga sudah dieksploitasi oleh penambangan pasir dan batu kapur. Komnas Perempuan menyaksikan ada bukit yang sudah longsor, juga ada bukit yang dekat perkampungan warga. Jika benar-benar longsor maka warga satu dusun akan terkena dampaknya.

Pegunungan Kendeng Selatan, Grobogan juga telah ada penambangan batu gamping sejak tahun 1980an. Penambangan dilakukan secara manual. Bukit-bukit berubah menjadi gua dan cerukan yang rawan longsor. Komnas Perempuan mendapatkan info awal dari para penambang, bahwa sudah ada beberapa kasus perempuan yang tertimbun dan kehilangan nyawa, bahkan dengan anaknya.

Aktivitas membawa hasil tambang dengan truk kecil untuk tambang manual dan truk ban besar untuk tambang mesin yang dioperasikan oleh beberapa perusahaan menimbulkan polusi udara. Lalu lalang truk, membawa banyak debu halus. Tanaman sepanjang jalan memutih karena debu. Warga yang lalu lalang akan rawan ISPA dan daun tidak bisa dimakan oleh ternak. Aktivitas ini dikhawatirkan juga oleh warga mencemari sumber air dan tanah. Polusi akibat kebisingan di wilayah tambang (batu diledakkan dengan dinamit) juga lalu lalang kendaraan truk yang terus-menerus.

3.2.3. Tergerusnya Hak Kultural: Desakralisasi Lokus dan Situs Bersejarah, Makam Leluhur dan Mata Air

Lahan tanah 610 hektar yang akan diambil dari warga di wilayah Kendal, di tengahtengahnya ada makam pendiri desa yaitu Mbah Joko Suro, dulu tanah tersebut memang tidak ada pemiliknya dan bisa digarap siapa saja. Hampir setiap minggu

Lokasi penambangan batu gamping Grobogan, Kendeng Selatan. Foto: Komnas Perempuan September 2016

atau diperlukan warga datang ke makam untuk berdoa. Saat melakukan FGD di Desa Tambakromo, Pati, Komnas Perempuan juga menemukan situs bersejarah, makam leluhur dan mata air yang dimanfaatkan warga untuk minum, cuci dan irigasi. Namun yang lebih penting, makam tersebut bagi masyarakat sekitarnya adalah makam sakral, sejarah berharga, dan lokus untuk merawat kedekatan dengan leluhur.

Di Rembang, Komnas Perempuan juga melihat gua bawah tanah, disebut Piyu oleh warga, yang merupakan gua basah dan memiliki sungai di bawahnya. Juga ada ponor yang merupakan tempat resapan air sebelum masuk ke sungai bawah tanah. Gua adalah tempat bersarangnya kelelawar yang menjadi binatang kunci untuk merawat ekosistem, karena kelelawar adalah penabur benih, penyerbuk dan pemakan hama yang bisa bermobilitas hingga radius 40 KM11. Dapat dibayangkan jika di lokasi

Lokasi penambangan batu gamping Grobogan, Kendeng Selatan. Foto: Komnas Perempuan September 2016

tersebut dibangun pabrik semen dan lokasi eksploitasi tambang, maka bukan hanya keanekaragaman hayati yang akan punah, tetapi situs bersejarah dan makam leluhur yang menghubungkan warga secara spiritual dengan leluhurnya akan turut tergerus. Artinya pendirian pabrik semen yang abai pada dimensi kultural dan spiritual yang berarti telah melakukan kekerasan kultural. Bagi perempuan lokal, hilangnya bumi sama halnya dengan kehilangan sejarah, mata rantai yang terjalin antara generasi masa lalu dan mendatang berikut seluruh sistem kebudayaannya yang menghilang. Menyelamatkan bumi Kendeng, sama artinya dengan menjaga keberlanjutan budaya manusia setempat.

3.2.4. Dampak Sampingan dari Pendirian Pabrik Semen di Rembang: Penggusuran Warga desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal, dari Sumber Kehidupannya

Tanah tempat warga bermukim dan bekerja merupakan sumber kehidupan utamanya. Selama ini masyarakat hidup bergantung pada tanah. Tak seberapa penting tanah tersebut berpasir, mengandung emas, yang pasti masyarakat menanam padi, umbi, sayur, obat-obatan, biji-bijian, untuk menopang kehidupannya. Saat Kepala daerah meyakini bahwa tanah tempatnya berkuasa merupakan kawasan potensial untuk tambang, maka saat itu pula masyarakat mulai diusik kehidupannya. Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang menjabatpada tahun 2016, mengakuibahwa tanah di Rembang merupakan potensi untuk tambang semen. Begitu pula di Kabupaten Tuban, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Bojonegoro, yang lebih dahulu pemerintah daerah mereka telah mempersilahkan para pengusaha membangun pabrik semen. Bagi Bupati Rembang, penolakan pembangunan pabrik semen dari masyarakat terjadi karena 80% masyarakat hidupnya bergantung pada hutan milik Perhutani. Jadi penolakan terjadi karena ketakutan masyarakat Perhutani menyerahkan hutan kars kepada pabrik semen.

Komnas Perempuan menemukan persoalan lain dalam pemantauan ini. Lokasi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang sejatinya merupakan hutan, kompensasinya dalam bentuk tukar guling dengan sebidang tanah di Kabupaten Kendal. Status tanah disebut milik PT. Sumur Pitu yang kemudian dijual ke PT. Semen Indonesia. Tanah tersebut dikelilingi oleh tanah Perhutani dimana selama ini warga diberikan akses mengelola sejak lama. Tanah tersebut adalah tanah tidur yang tidak terpakai. Warga selama ini menanam jagung dan palawija, sebagian hasil bumi diserahkan ke PT. Sumur Pitu. Namun ketika mulai dipatok akses warga pada tanah tersebut hilang, dan terjadi kriminalisasi pada tiga orang warga.

Tiga warga yang dikriminalisasi adalah Nur Azis (tokoh agama) warga Surokonto Wetan, Sutrisno Rusmin dan Mujiyono. Keduanya adalah penggarap tanah di wilayah tanah milik PT. Sumur Pitu. Mereka menjadi tersangka, dengan dakwaan melanggar UU no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, antara lain: Menghasut/provokasi, penyerobotan lahan dan pembalakan liar. Saat ini ketiga orang petani tersebut tengah mengajukan banding atas putusan yang mereka terima di tingkat 1 yaitu sanksi penjara 8 tahun dan denda Rp. 1 milyar.

Di Kabupaten Pati, Bupati Haryanto dikeluhkan warga, sulit atau bahkan tidak pernah mau menemui warga jika warga menanyakan rencana pembangunan pabrik semen. Mbah Paini adalah salah satu warga yang tanahnya direncanakan menjadi tapak pabrik. Mbah Paini bersikeras tidak mau menjual tanahnya. Perencanaan tapak pabrik yang telah ada dibuat petanya, berada di atas tanah warga yang

KAWASANHU Su] (Dasar Akte Jual Beli No. 45 Tgl 23 Desember 1952) Oleh Notaris RM. Soeprapto, Semarang Luas :127,821 Ha Nomor:SK.643/MENHUT-II/2013 Desa : Surokonto Wetan Penunjukan kawasan hutan produksi tetap yang berasal dari lahan pengganti dalam rangka Kec. : Pageruyung tukar menukar kawasan hutan atas nama Pr Semen Kab. : Kendal Dikelola / digarap warga Desa Surokonto Wetan Indonesia (Persero ) Tbk, yang terletak di desa sejak tahun 1972 Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupater Kendal, Provinsi Jawa Tengah seluas 125, 53 (seratus dua puluh lima dan lima puluh tige perseratus)hektar Nomor : SK.3021/MENHUT VII/KUH/20 Nomor : SK.3021/MENHUT VII/KUH/2015 bagian hutan Kalibod puluh tujuh dan del perseribu) hektar di Kabupaten Ken Jawa Tengah

Objek tukar guling tanah Perhutani dengan PT Semen Indonesia. Foto: Komnas Perempuan, September 2016.

bersertifikat. Menurut tuturan warga, beberapa tanah sudah dibeli dengan mengatasnamakan Franky Welirang, sejauh yang diinformasikan ke warga adalah pemilik Indofood. Mbah Paini diminta untuk menjual tanahnya kepada pihak tersebut, padahal mbah Paini menjadikan tanah tersebut sebagai simpanan hari tua untuk anak cucu kedepan. Proses penjualan sepihak ini tidak dibarengi dengan proses konsultasi, yang membuat warga marah dan meminta Bupati bertanggung jawab. Bupati enggan menemui warga, malah warga didatangi preman untuk menteror warga yang menolak pembangunan pabrik semen.

11 Cahyo Rahmadi, Dr., "Keanekaragaman hatai: karts Jawa,"makalah disajikan dalam pertemuan diskusi bersama LIPI, tema krisis ekologi pulau Jawa dan daya tahan sosial dalam menghadapinya, 31 Januari 2016

3.3. Temuan Khusus

3.3.1. Kekerasan Fisik, Psikis dan Hilangnya Rasa Aman

Dampak langsung dari konflik atas pendirian pabrik semen maupun rencana pendirian dan ijin penambangan batu gamping, dilaporkan warga pada Komnas Perempuan, bahwa mereka telah kehilangan rasa aman di wilayahnya sendiri. Karena ketegangan antar warga, ancaman dari preman, dan teror dengan merusak rumah atau diintai oleh pihak yang pro semen. Salah satu yang dilaporkan ke Komnas Perempuan melalui pengaduan resmi ke kantor Komnas Perempuan, saat pembukaan tapak pabrik Semen di Rembang, terjadi adalah bentrokan fisik, saat para Perempuan ini menunjukkan keberatan di jalan dengan aksi kultural. Bentrokan fisik terjadi di Rembang pada tahun 2014, karena pemindahan paksa dan kekuatan yang tidak imbang, sehingga menyebabkan perempuan menjadi pihak yang mengalami luka, pingsan dan trauma. Saat dilaporkan ke Kepolisian, kasus ini hingga sekarang belum ditindaklanjuti, bahkan polisi dianggap justru menyalahkan mereka dan membela korps mereka. Warga yang menolak pendirian pabrik semen mengatakan semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke Polisi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya, justru kriminalisasi warga dengan tuduhan pemalsuan dokumen, para tersangka sudah ditetapkan.

Kematian Ibu Patmi yang meninggal karena sakit jantung setelah usai melakukan aksi di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017, tak dapat dilepaskan dari kekecewaan yang mendalam akibat respon Presiden RI yang sempat marah dan minta mereka menghentikan aksi dan pulang, serta menunggu hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang saat itu tengah digarap KSP (Kantor Sekretariat Presiden). Di dalam FGD yang dilakukan pada tanggal 21 April 2017, salah seorang tokoh Kendeng menambahkan bahwa selain Ibu Patmi yang meninggal akibat kelelahan setelah aksi semen kaki, sebetulnya ada satu lagi kasus yaitu meninggalnya Ibu Sarmi dari desa Larangan, dengan modus perampokan yang dilakukan seorang preman desa. Kasus ini seolah menjadi peringatan yang ditujukan bagi warga yang menolak pabrik semen, dimana mungkin saja nasib mereka berakhir seperti ini.

3.3.2. Terancamnya Air Sebagai Sumber Hidup dan Spiritualitas Perempuan

Secara administratif, ijin pendirian pabrik semen telah memenuhi syarat formal dengan menerbitkan AMDAL. Tanpa konsultasi yang optimal, antara pembuat AMDAL dan warga di sekitar wilayah pabrik yang akan dibangun menyebabkan AMDAL terkesan buruk. Perbedaan jumlah sendang/mata air yang tertera dalam AMDAL dan yang ditemukan oleh warga menunjukkan adanya konflik. Bupati Rembang mengatakan: "Para ahli sudah didatangkan, di daerah Sale, air dari tahun ke tahun menurun mengalami penyusutan karena dampak dari pembalakan liar sejak tahun 1996. Debit air saat ini 130 liter per detik. Padahal persoalan air tidak pernah dikonsultasikan dengan baik. Perempuan Petani punya kalkulasi berbasis pengetahuan mereka, bahwa keluarga petani membutuhkan 500 liter air sehari untuk kebutuhan keluarga, irigasi pertanian dan ternak. Jika mata air habis karena ditambang maka petani kehilangan aksesnya untuk air yang selama ini bisa didapatkan secara gratis dari alam. Begitu pula Ibu rumah tangga, yang memiliki peran dalam pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan minum bagi ternak atau digunakan untuk menyiram tanaman pangan di sekitar rumahnya.

Air, tidaklah sekedar air, bagi perempuan spiritualitas adalah nilai dan keyakinan (belief), yang pada perilaku ditunjukkan dengan sikap menjaga semesta, merawat keberlangsungan hidup dan penghidupan manusia. Sikap mencegah perusakan alam akan dilakukan perempuan baik di di arena publik, arena kerja maupun arena domestik. Hilangnya sumber air sama dengan mencerabut spiritualitas perempuan. Untuk itu, perempuan menggunakan strategi spiritual kembali ke akar dalam mempertahankan tanah airnya.

Salah satu sumber mata air di Desa Tambak Romo, Pati Foto: Komnas Perempuan, September 2016.

3.3.3. Hilangnya Pengetahuan Asli Perempuan dan Lokus Pendidikan Anak-Anak

Pembangunan pabrik semen tentunya membutuhkan area yang luas untuk eksploitasi bebatuan dan tanah sebagai bahan baku semen. Kondisi ini akan merenggut lahan dan hutan yang diatasnya tumbuh tanaman. Hilangnya hutan dan tanah mengancam hilangnya benih dan tanaman, setidaknya terdapat 47 jenis tanaman obat-obatan tradisional, 15 jenis tanaman pokok/umbi-umbian, puluhan jenis sayuran dan kacang-kacangan yang mengakibatkan hilangnya pengetahuan perempuan (women indigenous knowledge). Ada tanaman yang habitatnya hanya ada di pegunungan

Kendeng, dikhawatirkan oleh perempuan akan punah, seperti cendana, uwi ireng, nasi putih abang, sambiroto, lempuyang, dlingo, keji beling, keji beling, dadap serep, jarak cina, ciplukan, dan masih banyak lagi.

Di samping itu, hilangnya sawah, hutan, ladang menghilangkan lokus peradaban. Dimana tanah adalah tempat sekolah), hutan dan sawah adalah sumber pengetahuan dan sumber hidup. Hilangnya sumber hidup (bertani dan beternak) potensial terjadi. Perubahan pola kerja akan menimbulkan kebergantungan warga ke pemilik modal (pabrik semen, perusahaan, toko). Berpindahnya pola kebergantungan hidup: petani yang mandiri dan tidak sulit pangan akan menjadi buruh, de-skilling anggota keluarga petani karena tidak ada lahan jadi bergantung pada pabrik. Kebergantungan ini menyebabkan pemiskinan ekonomi dan pemiskinan pengetahuan pada bumi pemberi hidup.

3.3.4. Penyangkalan Hak Politik Perempuan: Pengabaian Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

FGD dengan perempuan korban menolak pembangunan pabrik semen di Simbarwareh, desa Timbrangan, desa Tambakromo, Kabupaten Pati tanggal 6 September 2016, dihadiri oleh 22 perempuan korban yang menceritakan pengalaman mereka berhadapan dengan pihak pabrik semen. Tapak pabrik sudah dibuat peta yang didalamnya ada tanah milik warga yang bersertifikat tanpa seijin pemiliknya. Mbah Paini adalah salah satu warga yang punya tanah yang akan menjadi tapak pabrik, ia bersikeras tidak mau menjual tanahnya. Meski akhirnya pabrikhingga saatpemantauan ini belum berdiri namun telah melakukan pelanggaran dalam proses konsultasi.

Pihak perusahaan semen maupun pihak Bupati menganggap sosialisasi telah dilakukan. Namun menurut pandangan Ibu-ibu, mereka tidak pernah dilibatkan dalam satu pertemuan yang membahas tentang pabrik semen, bagaimana semen itu, mengapa perlu didirikan pabrik. Sikap ibu-ibu yang menolak pembangunan pabrik semen ini mendapatkan reaksi dari pemerintah daerah, kroni pabrik semen juga warga yang pro pada pabrik semen. Pengakuan Giati, rumahnya pernah dilempar oleh orang tak dikenal hingga kacanya pecah dan Giyem pernah diancam dibunuh.

Ganjar Pranowo sendiri sebagai Gubernur Jateng dinilai oleh warga tidak memiliki keberpihakan, bahkan mereka ditanya: "Apa kalian sudah baca AMDAL?" Sementara ibu-ibu berpendapat: "Mengapa AMDAL tidak mendengarkan suara mereka?" Pengalaman perempuan bagi Ganjar tidak dianggap pengetahuan, dan pemahaman alam Kendeng hanya disempitkan oleh otoritas Pemda melalui AMDAL. Di kabupaten Grobogan juga belum ada proses konsultasi yang baik antara pihak semen dan masyarakat seperti disampaikan sejumlah warga yang terlibat dalam FGD di wilayah tersebut. Bupati yang baru terpilih juga awalnya berjanji untuk memajukan kehidupan, sampai saat ini telah belum menemui warga membincang rencana pembangunan pabrik semen. Menurut pengakuan peserta FGD dari tokoh masyarakat serta pegiat lingkungan, warga yang menolak pembangunan semen mengupayakan berdialog dengan pemerintah termasuk DPRD Kabupaten, BAPEDA,

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas perindustrian yang menyatakan ijin semen tidak dikeluarkan karena tidak layak menurut AMDAL yang terbit tahun 2016. Jika Bupati menyetujui pembangunan pabrik semen maka warga bingung, AMDAL apa yang digunakan. Minimnya partisipasi masyarakat nampak secara umum padahal perempuan terkait langsung dengan permasalahan air, pengelolaan lingkungan dan ekonomi keluarga ketika pabrik semen berdiri.

3.3.5. Perempuan Terjauhkan dari Sumber Ekonomi

Pemantauan juga dilakukan oleh Komnas Perempuan di Kendal, wilayah yang akan dijadikan hutan sebagai bentuk tukar guling hutan kars yang dibangun pabrik semen di atasnya. Daerah tersebut merupakan area tanah kritis yang dimanfaatkan petani setempat untuk bercocok tanam atas ijin pemilik. Namun setelah terjadi tukar guling, informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tiga petani dikriminalisasi. Dampak dari kriminalisasi ini terjadi pada isteri dan anak-anak mereka. Isteri harus menanggung beban ekonomi karena suami mereka tidak lagi beraktivitas ekonomi. Stigma dan diskriminasi juga mereka dapatkan.

Dalam FGD dengan perempuan korban di Kendal, nampak bahwa kondisi ibu-ibu di desa Surokonto Wetan memprihatinkan. Mereka hanya menggarap lahan yang kecil dan tidak memiliki ternak baik sapi atau kambing. 90% adalah petani, yang bertani di tanah kritis milik PT. Sumur Pitu. Beberapa ibu mencoba peruntungan menjadi TKI namun kemudian kembali karena anak-anaknya tidak terurus. Pendapatan dari pertanian sangat tidak mencukupi, panen jagung misalnya sekitar 4 bulan mereka hanya menerima Rp. 750.000,- belum dipotong hutang bibit tanaman dan pupuk. Tinggal Rp. 200.000,-. Lahan satu-satunya yang mereka garap kini telah direnggut dari mereka, mereka diusir dan tidak boleh menggarap lahan yang telah mereka olah sejak tahun 1964, lahan seluas 610 HA tersebut konon awalnya milik Perhutani, lalu pindah milik PT. Sumur Pitu dan kemudian dijadikan lahan tukar guling dengan lahan PERHUTANI yang dijual ke PT. Semen Indonesia.

3.3.6. Potensi Meningkatnya Trafiking, Industri Hiburan dan Migrasi Perempuan

Di Rembang, sebelum pembangunan semen telah berdiri Kafe Mama Mia, menurut Dinas Sosial, Kafe tersebut milik Kepala desa. Ijin usahanya sebagai industri rumahan. Kini setelah berdiri pabrik semen, hasil observasi Komnas Perempuan muncul beberapa tempat kos dan rumah yang disewakan di sekitar Kafe Mama Mia. Ketika Komnas Perempuan mencoba menengok ke dalam Kafe, beberapa foto yang dipajang sebagai ladies escort adalah perempuan yang masih berwajah anakanak. Komnas perempuan mengkhawatirkan adanya indikasi trafiking pada anak perempuan dalam industri hiburan di Kafe Mama Mia dekat pertambangan.

Keresahan warga yang disampaikan ke Komnas Perempuan bahwa warung-warung kopi semakin banyak untuk melayani karyawan pabrik semen, warung-warung kopi ini secara tradisional dulunya di jaga oleh orang-orang tua, namun belakangan dengan kehadiran pabrik semen penjaga/ penjual warung kopi digantikan oleh perempuan muda.

Kafe Mama Mia di Rembang. Foto: Komnas Perempuan, September 2016

Di sekitar wilayah Besokor, Pagergunung, Surokonto Kidul dan Surokonto Wetan adalah kantong buruh migran. Bila 450 keluarga yang menyandarkan hidupnya dari lahan ini akhirnya benar-benar tergusur, maka kemiskinan akan semakin meningkat dan mereka tidak punya alternatif selain menjadi buruh migran. Ibu Tuti, seorang ibu yang mengantarkan tim pemantau Komnas Perempuan, pernah menjadi pekerja migran di Taiwan. Sementara dua rekan Ibu Tuti, yaitu Ibu Kusniyah dan Caswiyah pernah bekerja di Malaysia. Migrasi karena pemiskinan meresikokan hidup Perempuan dan keluarganya. Karena rentan menjadi korban trafiking dan trafiking berulang (recycle trafficking) karena tidak punya pilihan, termasuk meresikokan keluarga yang bergantung pada perempuan migran ini.

3.3.7. Kerentanan KDRT dan Kekerasan Seksual

Dalam pemantauan di lapangan Komnas Perempuan mencatat keluhan dari warga bahwa ada suami maupun keluarga korban mengeluhkan istrinya mengalami pelecehan seksual selama bekerja di area pabrik semen. Selain itu percekcokan rumah tangga juga terjadi karena kecurigaan suami pada istrinya yang mulai berubah penampilan ketika bekerja di pabrik semen, yang oleh warga di khawatirkan melakukan praktek prostitusi terselubung. Kehadiran karyawan pabrik semen dari luar wilayah Rembang, di mana mereka mengontrak rumah/ kos di area sekitar pabrik juga memunculkan persoalan setidaknya yang dicatat Komnas Perempuan, mulai ada penghuni kos yang mengganggu rumah tangga pemilik kos.

3.3.8. Robeknya Kohesi Sosial: Stigma dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak-anak yang Anti Pembangunan Pabrik Semen

Upaya untuk menghentikan pendirian pabrik semen dilakukan berbagai pihak, termasuk melalui perlawanan kultural. Pendekatan yang dilakukan pesantren Gus Mus untuk menolak pabrik semen juga melalui istiqosah, namun tak berapa lama dari pihak pabrik semen melakukan kegiatan yang sama yaitu istiqosah dukung pabrik semen. Demoralisasi yang dilakukan pabrik semen dengan menyogok tokohtokoh agama dengan uang, juga meresahkan tokoh-tokoh agama yang bersih. Selain itu stigma terhadap warga Sedulur Sikep, dimana kesejarahannya berakar dari mbah Samin dulu adalah tokoh pribumi yang melawan Belanda dengan menolak membayar pajak, akhirnya ia dibuang ke Sumbar. Komunitas ini distigma sejak masa kolonial Belanda dan masa orde baru sebagai PKI. Stigma ini kemudian yang dipolitisasikan oleh kelompokyang mendukungpabrik semen. Padahaljustru mereka yang sangat dekat dengan alam, misalnya mereka membuat upacara meruwat air, dan sebagainya.

Stiker tolak pabrik semen di rumah-rumah warga. Lokasi: Desa Tambakromo, Kabupaten Pati. Foto: Komnas Perempuan, September 2016

Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten, umumnya menyalahkan dan menstigma penggiat tolak semen. Pihak perusahaan dan pemerintah lokal, serta aparat menjuluki mereka perempuan gendeng (tidak waras) menggantikan nama wilayah pegunungan Kendeng. Stigma lain yang kerap dilontarkan dianggap keras kepala, tidak beragama, melawan program pembangunan ekonomi yang sedang digencarkan oleh pemerintah, dan seterusnya. Stigma juga dialami perempuan yang melakukan aksi bertahan di tenda di pintu masuk pabrik PT. Semen Indonesia, yang sudah berlangsung selama dua tahun.

Mereka dianggap bukan perempuan baik-baik, karena tidur bersama dalam satu tenda laki-laki dan perempuan, meninggalkan kerja-kerja domestik dan tidak memperhatikan keluarga. Padahal pilihan mereka bertahan di tenda didukung penuh oleh suami masing-masing, termasuk ketika bermalam di tenda ditemani oleh suami. Dampak menarik dari perjuangan pendirian semen ini, membuat transisi penting di dalam keluarga, di mana suami-suami mulai mengambil peran domestik secara bergantian, mengakui peran penting perempuan dan melihat bahwa melalui perjuangan perempuan ini bisa menetralisasi resiko konflik dan kekerasan. Selain itu stigma pada anak-anak yang menolak pendirian pabrik Semen juga dilaporkan telah mengalami stigmatisasi dari gurunya. Setidaknya ada tiga anak yang sudah mengalami di sekolah dan mengganggu proses belajar. Anak-anak ini bahkan tidak jarang dicecar alasan penolakan pada pabrik semen.

3.3.9. Kriminalisasi Pegiat Tolak Semen dan Pembela HAM

Sejumlah tujuh warga yang menolak pendirian pabrik semen menjadi tersangka atas pemalsuan dokumen oleh PT. Semen Indonesia, dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Sementara di Surokonto, Kabupaten Kendal terdapat tiga orang yang dipidanakan dengan putusan penjara selama 8 Tahun dan denda Rp. 1 milyar. Dampak dari kriminalisasi ini adalah kehidupan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang semakin menderita.

3.4. Pola Survival Perempuan Kendeng

3.4.1. Perjuangan Perempuan Peduli Kendeng: Perempuan Memimpin Keberlanjutan Hidup

Sekilas sejarah dan konteks perjuangan gerakan perempuan Kendeng

Sejarah gerakan perempuan di Indonesia cukup panjang jejak juangnya, dari masa kolonial hingga orde lama yang bercorak individual primordialistik, anti kolonialisme lokalistik dan nasionalisme organisasionalistik. Pada masa Orde Baru, gerakan mundur karena depolitisasi gerakan perempuan akibat tragedi 65, sehingga organisasi berbasis masa hanya fokus pada sosial keagamaan. Tahun 80an mulai tumbuh LSM yang kecil sporadik, dan dari gerakan LSM yang mayoritas bekerja di grass root inilah, pada awal 90 mulai tumbuh cikal bakal gerakan bermassa progresif dengan bentuk seperti perserikatan, perhimpunan, termasuk tumbuh serikat pekerja walau ruang kebebasan ekspresi dan berserikat masih terbatas, bahkan situasi politik masih represif. Bentuk-bentuk perserikatan ini membuat proses pertautan antara aktifis di akar rumput, termasuk aktifis berbagai isu bersentuhan dengan saling perkuat isu perempuan. Salah satunya aktifis gerakan lingkungan yang militan dan yang semula steril pada isu perempuan mulai mengintegrasikan perspektif gender. Sebaliknya, gerakan perempuan juga mulai terintegrasi dengan isu-isu lingkungan, hutang, teologi feminisme, dan lain-lain.

Saat reformasi 1998, ruang kemerdekaan berekspresi dibuka lebar, sehingga pengorganisasian lebih ada ruang di komunitas. Situasi ini memicu lahir dan berkembangnya berbagai organisasi yanglebih masif dan komunal di komunitas, dari petani, perempuan adat, perempuan buruh migran, perempuan nelayan, perempuaan pekerja rumah tangga (PRT), dan lain-lain. Kalau dahulunya mereka pihak yang didampingi, tetapi sekarang mereka menjadi subjek atas gerakan mereka sendiri.

Gerakan perempuan Kendengpunyakonteksyangunik. Untukisulingkungan,gerakan selamatkan Kendeng sudah mulai dari tahun 2006 dimana sejumlah perempuan kunci di Sukolilo, kabupaten Pati terlibat dalam perjuangan menentang pendirian semen, saat itu pendiran pebrik semen berhasil digagalkan. Dalam resistensi ini aras geraknya banyak dipengaruhi prinsip-prinsip ajaran Sedulur Sikep, komunitas adat yang sejak awal kelahirannya menentang kesemena-menaan kolonialisme, menjaga kedaulatan adat dan merawat akar kultural. Untuk konteks Pati, perjuangan perempuan menentang pabrik semen ini, selaras dengan gerakan penyelamatan pegunungan Kendeng dari eksploitasi terutama pendirian pabrik semen. Gerakan perempuan Kendeng, baik di Sukolilo dan Tambak Romo Pati, Rembang, punya dinamika masing-masing yang bermula dari konteks lokal untuk perjuangan eco-sustainability. Masing-masing wilayah, pada awalnya tumbuh sendiri-sendiri, dimulai dari keberanian dan kegigihan satu dua perempuan yang meluas menjadi gerakan massal terorganisasi. Antar wilayah menjadi saling terhubung, karena terhubung oleh gunung dan tidak tersekat oleh teritori wilayah administratif.

3.4.2. Spirit Juang yang Menggerakkan Perempuan Peduli Kendeng

Perempuan Kendeng ini berjuang didasarkan pada kepedulian dan semangat merawat sejumlah hal:

a. Menjaga amanat alam sebagai sumber hidup dan keberlanjutan kehidupan; batu kars adalah spons yang memerangkap air di balik kulit bumi agar tidak menguap, dan jadi lumbung air dengan sungai bawah tanah maupun gua basah. Pegunungan Kendeng adalah perut Jawa yamg harus dilindungi karena lebih dari 50 jenis obat-obatan tumbuhan jadi penopang sehat manusia. Jadi pegunungan kendeng adalah sumber air untuk kehidupan, apotik hidup dan sumber pangan.

b. Mencegah pemiskinan sistemik dan jangka panjang; berdirinya pabrik semen dan tambang, cepat atau lambat akan mengelupas tanah sebagai sumber pangan masyarakat yang mayoritas petani dan tempat ternak bergantung. Diambilnya tanah untuk semen dan penambangan, akan memiskinkan penduduk yang mayoritas petani pensuplai pangan di Jateng. Keberadaan pabrik semen sekilas akan buka lapangan kerja, tetapi alih profesi dari petani menjadi buruh ini, akan membuat keluarga bergantung pada satu dua buruh yang jadi karyawan, akan terjadi deaktifasi dan de-skilling anggota keluarga yang semula aktif semua menjadi petani, termasuk anak-anak. Alih profesi ini bentuk pemiskinan sistemik.

c. Merawat ketahanan perempuan dan keluarga; keberadaan pabrik semen, baru awal berdirinya sudah terlihat gejala perentanan perempuan dengan maraknya kopi karaoke di tengah warga yang semula penjual dan konsumen orang-orang tua, sekarang diisi orang muda dan usia produktif. Kafe di desa yang memajang wajah gadis-gadis bawah umur, ibu-ibu pedagang di pabrik yang mulai merubah penampilan menjadi atraktif, gesekan suami isteri karena isteri yang diganggu karyawan pabrik perantau yang kos. Angka HIV dan penyakit menular seks yang harus dilacak lebih jauh.

d. Mengembalikan dan merawat akar kultural; warga Kendeng, terutama Sedulur Sikep, mempunyai kebajikan kultural dan pengetahuan komunitas yang harus dirawat. Kehadiran pabrik sudah mulai mencederai kohesi komunal. Padahal warga Kendeng penuh tenggang rasa, ternak tetangga depan rumah yang hanya 2 meter dari meja makan dengan aroma menyengat, juga tidak akan jadi soal. Namun sejak lalu lalang truk pabrik semen, sudah tidak ada lagi senyum para pengemudi, bersikukuh tak mau mengalah di jalan, saat ini pola relasi warga sangat berubah jauh.

e. Mempertahankan hutan, kebun dan tanah sebagai lokus pendidikan: tumbuhan adalah paru-paru kehidupan dan pemberi hidup. Sejak kecil warga Kendeng, terutama sedulur Sikep yang menyekolahkan anaknya pada alam, merasa terancam dengan kehadiran pabrik semen. Mengajak anak ke sawah adalah pendidikan cara bertanam, rawat air, mengenali benih, serangga, cara mengetam. Dengan berkegiatan di sawah, membangun tradisi tidak konsumtif termasuk jajan makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Merawat hutan dengan ritual simbolik seperti menyarungi pohon sebagai penghormatan, personifikasi tumbuhan untuk dimanusiakan. Dari alam anak-anak belajar tentang berbagai jenis tumbuhan, fungsi hutan dan semangat merawat keberlanjutan alam.

f. Memuliakan leluhur dan keseimbangan mikro dan makro kosmos. Di dalam hak asasi, persoalan kultural termasuk yang minim di eksplorasi. Di sekitar Kendeng terdapat beberapa situs Nyi Ageng Ngerang di desa Tambakromo, tokoh agama yang dipercaya masyarakat sebagai keturunan wali yang dimakamkan di dekat sumber air. Di Rembang ada situs Kartini, dan lain-lain. Bagi warga Kendeng, situs tersebut bukan hanya fisik, tetapi bagian dari jejak sejarah yang harus dirawat, lokus spiritual yang harus dihormati. Keberadaan tambang dan pabrik semen, akan mengacak lokus spiritual dan memanggil kegaduhan tempat peristirahatan orang-orang yang hidup dalam alam berbeda yang dipercaya melindungi mereka.

g. Dalam FGD pada tanggal 21 April 2017, Gunretno menyampaikan bahwa kehadiran ibu-ibu Kendeng ke Jakarta dengan aksi menyemen kaki untuk memperjuangkan lingkungan alam di kendeng, tidak bisa dilepaskan dari dukungan para bapakbapak. Mereka adalah supporting system yang mengambil alih tugas istrinya: mengurus anak, rumah, kebun dan memasak saat ditinggal ke Jakarta.

3.4.3. Pola-Pola Resistensi dan Strategi Perempuan Peduli Kendeng

a. Proses Legal dan Langkah Konstitusional

Aksi di PTUN Semarang, September 2016.

Proses legal menjadi salah satu pola juang perempuan Kendeng ini bersama dengan komunitas peduli Kendeng. Kisah keberhasilan masyarakat Sukolilo melawan Pabrik Semen di Pati menjadi harapan komunitas, kemudian direplikasi di Rembang. Untuk Rembang gugatan masyarakat berhasil di tahap pertama, lalu banding oleh perusahaan yang mengalahkan komunitas, dilanjut dengan kasasi dan kembali dimenangkan masyarakat. Perjuangan legal ini masih jadi pengharapan komunitas, walau pada bulan Februari 2017, Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan ijin lingkungan baru.

Tambak Kromo, Pati memunculkan mbah Paini, perempuan yang tanahnya secara sepihak dilepas oleh Bupati ke pihak pabrik semen tanpa persetujuannya. Namanya masuk dalam daftar penggugat dalam kasasi.

Proses legal juga ditempuh saat mereka alami kekerasan dari keamanan dan preman saat peletakan batu pertama. Mereka melaporkan ke polisi, walaupun hingga kini belum ada tindak lanjut, karena polisi menganggap juga jadi korban, dengan politisasi isu bahwa ada ibu-ibu yang ikut demo melakukan pelecehan seksual pada polisi.

b. Tidak Melepas Tanah, Menolak Ijin Bupati dan Mengisolasi Akses Pabrik Semen atas Bahan Baku

Kecerdasan gerakan perempuan Kendeng, menggunakan strategi amputasi akses pabrik atas bahan baku, dengan cara tidak melepaskan atau menjual tanah untuk area tambah galian. Karena tanah tersebut, sumber penghidupan perempuan dan keluarganya. Mbah Paini bertutur, "Saya sudah tua, tanah saya untuk anak cucu saya, juga untuk tabungan saya. Kalo tidak ada uang, saya bisa jual satu persatu pohon jati saya." Itu alasan individual, tetapi alasan ekologis untuk kepentingan komunalisme, keberlanjutan alam dan ketahanan pangan lebih mengedepan.

c. Negosiasi dengan Presiden: Mengecor Kaki dan Membangun Politik Pengharapan.

Upaya negosiasi dengan birokrasi lokal dan daerah tak kunjung ada respon, maka perempuan-perempuan Kendeng dan Masyarakat Peduli Kendeng ini bersikukuh untuk bertemu presiden Jokowi. Walau pada awalnya tidak bisa bertemu, tapi pada Agustus 2016 akhirnya mereka bisa bertemu dengan hasil; a.) Moratorium perizinan tambang. b.) Adanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Namun, komitmen presiden ini, tidak serta merta menghentikan operasi pendirian pabrik di Rembang, bahkan saat Komnas Perempuan memantau lokasi, pembabatan hutan dan lahan untuk perluasan jalan tetap gencar dilakukan pihak proyek.

Aksi 9 Kartini Kendeng menyemen kwwaki,April 2016. Pic courtesy: Liputan6.com

Tetapi yang menarik, untuk mendapat perhatian Presiden dan media, sembilan Kartini Kendeng ini melakukan strategi ekstrim dan beresiko, dengan mengecor kaki mereka dengan semen selama satu hari satu malam, duduk di depan istana, sebagai bentuk ekspresi meminta perhatian publik dan negara, menguji rasa tega pengambil kebijakan dan berprinsip anti kekerasan walau meresikokan diri. Mensikapi pengecoran kaki perempuan, juga memicu diskusi antara pegiat HAM perempuan antara kebebasan berekspresi, ruang strategis desak sikap presiden dan antara menghentikan pengecoran yang meresikokan dan menyakiti perempuan.

d. Negosiasi Kreatif dengan Birokrasi Lokal

Jalan malam dengan obor tanpa alas kaki untuk bertemu Bupati. Perempuan-perempuan Kendeng ini punya berbagai cara untuk mendekati birokrasi lokal dari kepala desa, Bupati hingga Gubernur. Tidak semua berhasil, tetapi pendekatan maupun menekan Kepala desa terus dilakukan dengan cara-cara kolektif dan kreatif. Di Tambak Romo, kepala desa dibuatkan forum oleh perempuan-perempuan di balai desa, berharap kepala desa bisa datang memberi penjelasan tentang rencana pendirian pabrik Semen, tetapi kepala desa menghindar. Perempuan-perempuan ini "merazia" rumah Kepala desa dan mendapati isteri kepala desa bersembunyi, diajak bicara untuk memastikan suaminya tidak menjual desanya. Dinamika negosiasi dengan kepala desa, penuh dinamika.

Sejumlah kepala desa, dibuat tidak bisa menghindar dan dipahamkan tentang kepedulian pada visi yang diperjuangkan perempuan Kendeng ini. Kepada Bupati, juga disambangi dengan jalan malam yang diikuti warga Kendeng Pati yang menolak semen. Anak-anak juga disertakan, mereka berjalan tanpa alas kaki sejauh 114 km dari Pati ke Semarang sebagai simbol kedekatan pada bumi dan menghayati sakit, juga puasa dan bermalam di alun-alun, hingga keesokan harinya baru kembali, tanpa ditemui Bupati. Dengan Gubernur, sempat ada ketegangan terutama karena peristiwa demo saat peletakan batu pertama pabrik semen dan perbedaan cara pandang dan pendekatan dalam penyelesaian konflik warga, negara dan korporasi. Tetapi perempuan Peduli Kendeng ulet datang berulang dengan "membapakkan" gubernur yang masih diyakini sebagai pemimpin yang bisa melindungi pegunungan Kendeng dari eksploitasi destruktif pabrik semen dan melindungi rakyat mereka.

e. Menyoal Kekerasan Terhadap Perempuan; Bersuara di Tenda Hingga Digaungkan di PBB Melalui Mekanisme HAM

Sembilan perempuan Kendeng pada Juni 2014 melaporkan kekerasan yang mereka alami saat demo cegah peletakan batu pertama di Rembang. Perempuan-perempuan ini mengalami pukulan, kekerasan verbal, ancaman, diseret, dan sebagainya. Selain proses hukum, mereka melapor ke Komnas Perempuan dengan pendekatan yang menyentuh nurani, melalui tembang Jawa, data detail dan menghadirkan korban. Pelaporan tersebut ditindak lanjuti Komnas Perempuan dengan menyampaikan langsung surat ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pernyataan sikap, pemantauan dan pelaporan ke PBB untuk UPR (universal periodic review).

Selain isu di atas, kekerasan terhadap perempuan yang mereka soal, juga potensi dan pola kekerasan yang mulai muncul di komunitas karena kehadiran pabrik semen dan penambangan dengangejalamenjamurnyabisnishiburan yang mengobjekkan perempuan, kopi karaoke, dugaan karyawati "plus", kos karyawan pemicu KDRT, dan lain-lain.

f. AMDAL dan Kalkulasi Ekonomi Perempuan; Pengakuan Pengetahuan Perempuan Karena Dekat dengan Ibu Bumi

"Saya dulu diam-diam pro semen, tapi pas saya diminta ibu-ibu ini keluar masuk gua mengecek gua basah dan mata air, saya jadi tahu, pabrik semen banyak bohongnya. AMDAL mereka asal-asalan, dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.12

Salah satu ponor di Tegal Dowo Rembang. Foto: Komnas Perempuan, September 2016

Pengakuan salah satu bapak di Sukolilo yang mengantarkan pemantauan Komnas perempuan. Ibu-ibu ini sumber pengetahuan, karena mereka mayoritas petani yang tiap hari bersentuhan dengan tanah, juga berkepentingan dengan air untuk mendukung kehidupan keluarga dan ternak-ternak mereka. Perempuan Kendeng menghitung sumber mata air yang jumlahnya 3 hingga 4 kali lipat yang diidentifikasi AMDAL perusahaan, mengetahui ponor-ponor cekungan tempat mengalirnya air dari permukaan tanah ke aliran air dalam batu kars baik gua maupun sungai bawah tanah. Seharusnya ketika ada ponor, tambang tidak boleh dilakukan, agar tidak merusak ekosistem. Pengetahuan perempuan Kendeng ini digunakan untuk proses AMDAL perempuan yang dilakukan oleh beberapa akademisi sebagai pengakuan pengetahuan dari perempuan. Perempuan-perempuan Kendeng juga punya kalkulasi ekonomis, melalui isu-isu uang dan air dipahamkan ke negara dan berbagai pihak, dengan perkiraan konsumsi harian air per keluarga yg diperoleh dari alam secara gratis, dibanding air kering dan rusak, dimana keluarga harus beli air 500 liter per hari X 1 bulan x rp 3000. Akhirnya akan terjadi proses pemiskinan dan kebergantungan pada uang. Padahal pola hidup perempuan Kendeng merasa bergantung pada alam, bukan uang.

g. Pengorganisasian, solidaritas dan keberanian

Membangun mekanisme deteksi dini pembangunan pabrik semen. Terlepas dari isu pendirian pabrik semen, perempuan-perempuan di Tambak Romo, Pati sudah mentradisikan hentikan pembalakan liar hutan, karena kesadaran tinggi atas lingkungan, cegah banjir dan hentikan anarkisme pencurian hutan. Upaya nekad dan berani kerap dilakukan, baik memasang balok guna menghalangi mobil pembalak melintas, merazia dan menahan KTP pengemudi-pengemudi truk-truk pembawa material yang diindikasi akan digunakan untuk pendirian pabrik semen. Perempuanperempuan Tambak Romo punya jejaring mencegah dini menyebarkan informasi melalui koneksi seluler. Ada satu yang menginfokan dan mencurigai mobilitas orang "asing" atau mobil, akan disebar lewat telpon seluler untuk diambil tindakan, antara lain seperti di atas. Salah satu peristiwa perjuangan menarik, saat ada lintasan mobil membawa material ke area rencana tapak pabrik, langsung dihentikan, melalui investigasi komunitas perempuan, bahwa akan dibangun kandang merak. Tapi tak ada material yang berhasil menembus lokasi karena peran perempuan ini.

h. Perlindungan dan penguatan Perempuan Pembela HAM

Perlindungan personal, kolektif dan kekuatan berjejaring. Perempuan pejuang dari Sukolilo, Gunarti, hampir ditangkap keamanan karena melakukan perlawanan tanpa kekerasan atas pendirian pabrik semen karena ketika diminta KTP, Gunarti tidak bisa memberikan disebabkan karena komunitas adat Sedulur Sikep jarang memiliki identitas administratif kependudukan. Situasi tersebut menambahkan kerentanan posisi mereka. Tetapi negosiasi kultural dan argumen lugu bahwa dia tidak tahu pelanggarannya, akhirnya dia lolos. Mbah Paini, melakukan pertahanan diri dari ancaman kekerasan aktor-aktor pro semen, dengan membawa pasir kemana-mana untuk pertahanan diri dilemparkan ke pelaku yang ancam nyawanya, apabila dibutuhkan. Proses hukum saat perempuan mendapatkan kekerasan, juga langkah perlindungan pejuang hak asasi agar tidak berulang.

Penguatan kapasitas dilakukan dengan silang kunjung antar lokasi, jarak 40 km ditempuh dengan sepeda kayuh, saling bersinergi dengan LSM pendamping, walaupun dalam konsultasi dengan LSM, mereka justru belajar dari perempuan Kendeng. Kekuatan jejaring juga dirawat oleh perempuan Kendeng, menjadi bagian dari gerakan masyarakat peduli Kendeng, berjejaring dengan akademisi untuk silang belajar tentang AMDAL dan isu perempuan termasuk proses hukum, membuka pintu untuk peneliti maupun media, termasuk dukungan dari pegiat budaya.

12 Ponor adalah lubang dalam seperti pipa akibat larutnya batuan kapur oleh air hujan.

ANALISIS INDIKASI & POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN

Ibu bumi wis maringi Ibu bumi dilarani Ibu bumi kang ngadili (Ibu bumí sudah memberi, ibu bumi disakiti Ibu bumí yang mengadili)

Tembang yang sering dinyanyikan saat melakukan aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

4.1. Indikasi Pelanggaran Atas Prinsip-Prinsip Hak Asasi

4.1.1 . Pengabaian Prinsip dan Tanggung Jawab Korporasi

A. Tanggung Jawab Korporasi dalam Kerangka HAM Internasional:

Dalam hukum HAM internasional korporasi tidak secara spesifik memiliki tanggungjawab yang sama dengan negara. Akan tetapi telah muncul kesadaran baru akan pentingnya akuntabilitas korporasi khususnya TNC (korporasi transnasional) terhadap HAM. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain adalah dengan disahkannya Resolusi PBB mengenai Norma-Norma Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Tanggungjawab Perusahaan Transnasional dan Badan-Badan Bisnis Lain yang Sejenis. Norma tersebut mengatur kewajiban mereka berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan menyatakan bahwa perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain yang sejenis mempunyai kewajiban umum yaitu:

"Korporasi-korporasi internasional dan perusahaaan bisnis lainnya mempunyai kewajiban untuk memajukan, menjamin pemenuhan dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional serta hukum nasional."13

Selain itu, perusahaan transnasional dan perusahaan sejenis harus menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, serta memberi sumbangan untuk perwujudan mereka, antara lain, hak atas pembangunan, pangan yang layak dan air layak minum, standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, perumahan yang layak. Perusahaan transnasional dan perusahaan sejenis diwajibkan untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang mengganggu atau mengurangi perwujudan hak tersebut.14 Lebih lanjut dikatakan bahwa:

"Perusahaan transnasional dan perusahaan lain yang sejenis harus mengakui dan menghormati norma hukum internasional, nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktek pemerintahan, berkuasanya hukum (rule oflaw), kepentingan publik, tjuan pembangunan, kebijakan ekonomi, sosial dan budaya termasuk transparansi, akuntabilitas dan larangan korupsi di daerah dimana mereka beroperasi."15

Norma tersebut dalam ketentuan tentang hak keamanan mewajibkan bahwa pengelolaan keamanaan perusahaan transnasional dan perusahaan sejenis menaati norma hukum internasional serta hukum dan standard profesional negara dimana mereka beroperasi.16 Sementara itu, berdasarkan paragraf 14 norma-norma Perserikatan Bangsa Bangsa tentang tanggungjawab perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lain yang sejenis mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Paragraf tersebut menyatakan:

"Perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lainnya harus melaksanakan kegiatan mereka sesuai hukum nasional, praktik pemerintahan dan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan sebuah negara dimana mereka beroperasi serta kesepakatan-kesepataan internasional yang relevan, prinsip-prinsip dan tujuan, tanggung jawab, dan standar berkaitan dengan lingkungan dan hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan publik, bioethics dan precautionary principle."17

Berkaitan dengan tiga bentuk kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, perusahaan juga mempunyai kewajiban berkaitan dengan tiga bentuk kewajiban ini. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menghormati, misalnya bahwa perusahaan harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia misalnya dengan tidak menggunakan kekuatan senjata untuk melawan para demonstran. Berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi, memang dapat dikatakan bahwa kewajiban ini pada intinya terletak pada pemerintah. Namun, dalam hal ini korporasi berkewajiban untuk menghindari berbagai tindakan yang akan memperlemah penegakan hukum (rule of law) atau upaya pemerintah yang lain untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia."18

Prinsip dasar berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam hak asasi manusia dijelaskan dalam komentar mengenai norma tersebut yang menyatakan bahwa: pertama, korporasi harus memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain; kedua, korporasi tidak boleh "mengambil keuntungan dari pelanggaran yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui, dan ketiga, korporasi harus "memahami dampak hak asasi manusia dari kegiatan utama dan juga kegiatan besar yang direncanakan sehingga mereka dapat mencegah keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia."19 Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mencakup pula kewajiban perusahaan untuk menghormati seluruh hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional dan kewajiban untuk mengambil langkahlangkah reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas kerugian para pihak dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh akitivitas mereka.

Ditegaskan bahwa, perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lain yang sejenis mempunyai tanggung jawab untuk pelaksanaan norma-norma tersebut. Paragraf 15 norma tersebut menyatakan bahwa:

"Langkah awal untuk pelaksanaan norma-norma ini, setiap perusahaan transnasional dan bisnis-bisnis lain yang sejenis harus mengesahkan, menyebarluaskan dan melaksanaan aturan internal dari operasi agar sesuai dengan norma-norma ini. Lebih jauh mereka harus melaporkan dan mengambil langkah lain untuk melaksanakan sepenuhnya norma-norma ini dan untuk melaksanakan setidaknya pelaksanaan segera perlindungan yang diatur dalam norma ini. Setiap perusahaan transnasional dan badanbadan bisnis lain harus menerapkan dan memasukkan norma-norma ini dalam kontrak dan pengaturan lain dan dalam membuat kesepakatan dengan kontraktor, sub kontraktor, supplier, yang memberi lisensi, distributor atau orang yang mempunyai status hukum atau tidak dalam membuat kesepakatan dengan perusahaan transnasional dan badanbadan bisnis lain untuk menjamin penghormatan dan pelaksanaan normanorma ini."20

Lebih lanjut dalam paragraf 16, norma tersebut juga menyatakan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan norma-norma ini, perusahaan transnasional harus menjadi subyek pemantauan periodik dan verifikasi baik oleh PBB, dan mekanisme internasional dan nasional lain baik mekanisme yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Dalam hal ini, perusahaan transnasional dan badan bisnis lainnya juga harus melaksanakan evaluasi secara periodik berkaitan dengan dampak kegiatan mereka pada hak asasi manusia berdasarkan norma-norma ini.21

Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia, norma tersebut menyatakan bahwa perusahaan transnasional mempunyai tanggung jawab:

"Perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis yang lain harus memberikan reparasi yang cepat terhadap orang-orang, kelompok ataupun komunitas yang dirugikan akibat dari aktivitas mereka melalui inter alia, reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas sejumlah kerusakan harta benda yang ditimbulkan. Dalam memenuhi kewajibannya tersebut, ketentuan ini mengharuskan diimplementasikan melalui pengadilan nasional atau pengadilan internasional, dengan merujuk pada ketentuan nasional dan internasional".22

Prinsip-prinsip tentang hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak swasta, pihak yang bertanggung jawab harus menyediakan reparasi bagi korban atau kepada negara jika negara telah lebih dahulu menyediakan reparasi kepada korban.23

13 Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, paragraf 1

14 Ibid, paragraf 12

15 Ibid, paragraf 10

16 Ibid, paragraf 4

17 Ibid, paragraf 14

18 Lihat Clapham, S. (2006), Human Rights Obigation of Non-State Actors, Oxford University Oress, 229-232

19 Clapham, 232-2332

20 Ibid, paragraf 15

B. Kerangka kebijakan Nasional: Tanggung Jawab Korporasi

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan, bukan berarti kebijakan nasional termasuk yang diturunkan dari instrumen HAM tidak memberikan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh korporasi atau lembaga keuangan internasional dengan upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Di sejumlah ketentuan hukum hak asasi manusia yang diturunkan dalam kebijakan nasional memberikan tanggung jawab kepada siapapun, termasuk di sini adalah perusahaan-perusahaan atau para pelaku bisnis, untuk menghormati dan mendorong pemenuhan hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia.Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang tanggung jawab perusahan dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan:

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.24

Sementara dalam Undang Undang No.39 tahun 1999 tentag HAM di bagian menimbang huruf b menyebutkan:

"Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.25

Selanjutnya Pasal 67 memperkuat bagian menimbang huruf b tersebut yakni:

Setiap orang yang berada di wilayah negara republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.26

Pola pencerabutan sumber-sumber kehidupan dan keterlibatan korporasi akan ditemui di kasus pegunungan Kendeng Utara, dalam beberapa hal antara lain korporasi PT. Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan PT Indocement) adalah korporasi semen Jerman-Indonesia. Investasi atas pabrik semen membutuhkan lahan seluas 2.500 HA di Kecamatan Tambakromo dan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Begitupula dengan pendirian tapak pabrik semen di Rembang yang menempati lahan milik PERHUTANI sebesar 55 HA dan area tambang seluas 450 HA. Kompensasi dalam bentuk tukar guling dengan sebidang tanah di Kabupaten Kendal. Status tanah disebut milik PT. Sumur Pitu yang kemudian dijual ke PT. Semen Indonesia. Tanah tersebut dikelilingi oleh tanah PERHUTANI dimana selama ini warga diberikan akses mengelola sejak lama. Tanah tersebut adalah tanah tidur yang tidak terpakai. Warga selama ini menanam jagung dan palawija, sebagian hasil bumi diserahkan ke PT. Sumur Pitu. Tukar guling lahan ini masih menyisakan persoalan dengan masyarakat setempat, karena masyarakat yang biasa menggantungkan hidup dari bertani di lahan tersebut sekarang kehilangan akses dari lahan tersebut dan bahkan tercatat tiga orang petani menghadapi kriminalisasi.

Selain persoalan kebutuhan lahan berdirinya pabrik semen akan membutuhkan bahan baku utama semen yaitu batu gamping yang akan ditambang dari pegunungan kars yang membentang di bagian utara Pulau Jawa, melintasi wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati di Provinsi Jawa Tengah, sampai bagian utara Kabupaten Jombang dan Tuban di

Provinsi Jawa Timur. Selama ini pegunungan Kendeng telah memberi kehidupan dan penghidupan. Ada 203.217 jiwa yang tinggal di tiga Kecamatan di Pati Selatan yang menggantungkan hidupnya ke pegunungan Kendeng. Hutan di pegunungan Kendeng juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan, daerah resapan air, kawasan kars berfungsi menyerap karbon di udara sebagai penyebab pemanasan global. Sehingga penambangan batu gamping di kawasan kars beresiko meningkatkan emisi karbon di kawasan itu dan sekitarnya.

Kebutuhan lahan yang dilalui tanpa proses konsultasi yang intens serta resiko dampak lingkungan akibat penambangan kars akan mengulang pola pencerabutan sumber kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan pemiskinan yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi rentan.

21 Ibid, paragraf 16

22 Ibid, paragraf 18

23 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian La, paragraf 17

24 UUD 1954, Amendemen kedua, pasal 28J ayat (1)

25 UU No. 39/1999, Bagian Menimbang huruf b

26 Ibid, Pasal 67

4.1.2. Pemiskinan Sistemik oleh Aktor Negara dan Non Negara

AnalisaKomnasPerempuandalamlaporanpencerabutansumber-sumberkehidupan: pemetaan perempuan dan pemiskinan dalam kerangka HAM, menyimpulkan bahwa bermacam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong liberalisasi sumber daya alam yang didukung oleh lembaga keuangan internasional seperti dana moneter Internasional, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia selama hampir tiga puluh tahun belakangan ini, telah menghasilkan peningkatan konsentrasi lahan kepada segelintir orang. Hal ini terlihat secara signifikan dalam penguasaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Akibatnya, lahan yang semula dikuasai masyarakat khususnya di pedesaan sebagai sumber kehidupan mereka, tidak lagi dapat memberikan sumber penghidupan bagi mereka. Inilah, yang Komnas Perempuan sebut sebagai "Pencerabutan sumber-sumber kehidupan."

Pencerabutan ini dilakukan secara sistematis melalui desain pembangunan yang bertumpu kepada hutang luar negeri, dan terlalu menurut kepada agenda yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Seperangkat peraturan kemudian lahir untuk meneguhkan agenda pilihan pembangunan di atas, ditambah dengan pengamanan yang ketat dan keras oleh pihak kepolisian maupun militer terhadap setiap penyelesaian konflik sumber daya alam. Kebijakan yang paling signifikan untuk liberalisasi sumber daya alam adalah ketika pada tahun 1967 lahir tiga serangkai Undang-undang (UU) yang membuka peluang investasi dan penanaman modal (UU No. 1 Tahun. 1967) di berbagai sektor, utamanya sektor Pertambangan (UU No. 11 tahun 1967) dan Kehutanan (UU No. 5 Tahun. 1967). Kemudian lahir kontrak karya pertambangan Generasi I dan II, yang menghantar Indonesia memasuki fase eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek konservasinya. Biasanya korban kebanyakan adalah masyarakat yang menolak pengalihan lahannya. Pencerabutan ini juga terjadi secara masif, karena terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai dampak dari kehilangan sumber kehidupannya secara tiba-tiba, maka masyarakat akan bekerja apapun untuk tetap bertahan hidup, dengan modal yang masih tersisa dan melekat di tubuhnya. Karena itu pilihan pekerjaan yang tersedia adalah menjual tenaga yang ada, yaitu tenaga dan tubuh mereka. Karena keahlian mereka sebagai petani, peramu ataupun nelayan tidak lagi dihargai di pasar kerja yang tersedia. Mereka terserap di sektor perburuhan (buruh kebun, buruh manufaktur dll), Pekerja rumah tangga, Pekerja seks, dan jikapun bekerja di luar negeri, tenaga yang terserap adalah pekerja rumah tangga migran. Kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor yang minim perlindungan dari negara sehingga rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, dan kebanyakan juga pekerjaan ini didominasi oleh perempuan, sebagai akibat dari kelalaian negara yang abai memasukkan pentingnya perempuan dalam desain pembangunan.

Pola-pola kekerasan terhadap perempuan dan pemiskinan dapat dilihat dalam hasil temuan di Kendeng sebagai berikut:

1. Perempuan sebagai properti dan komoditi: Di Rembang, sebelum pembangunan semen telah berdiri kafe salah satunya Mama Mia, menurut Dinas Sosial, Kafe tersebut milik salah satu Kepala Desa. Izin usahanya sebagai industri rumahan. Kini setelah berdiri pabrik semen, pemantauan Komnas Perempuan ada beberapa tempat kos dan rumah yang disewakan di sekitar Kafe Mama Mia. Dan saat Komnas Perempuan menengok ke dalam Kafe, beberapa foto yang dipajang sebagai ladies escort adalah beberapa perempuan yang masih berparas usia anak. Komnas Perempuan mengkhawatirkan ada indikasi trafiking/anak perempuan yang diperdagangkan untuk industry hiburan di kafe Mama Mia dekat pertambangan

2. Alat pelanggeng reproduksi sosial: Ketika perempuan keluar dari wilayah hidupnya untuk bekerja (seperti ditemui pada perempuan di Surokonto Wetan), sebagian besar pendapatannya adalah untuk kehidupan keluarganya. Oleh perempuan petani, uang kiriman tersebut digunakan untuk kehidupan seharihari dan menabung sedikit demi sedikit, meski demikian perempuan Surokonto Wetan merasa lebih aman dan nyaman bekerja sebagai petani daripada bermigrasi ke Malaysia atau ke Arab Saudi.

3. Pengabaian perempuan berbasis kelas: Perempuan tidaklah homogen, di dalamnya terdapat interseksi lapisan kelas dan identitas lainnya. Perempuan berpendidikan tinggi dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah, perempuan dari kelompok bangsawan dengan mereka yang dari kelompok rakyat biasa, perempuan dewasa dengan mereka yang lebih muda. Strata ini yang seringkali luput dari perhatian ketika melihat kondisi perempuan. Dalam hampir semua keputusan, baik di tingkat komunitas, keluarga, maupun keputusan terhadap dirinya, tidaklah pernah menjangkau perempuan, terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah. Inilah yang terjadi di Kendeng, proses konsultasi pabrik semen PT. SMS dan PT. Semen Indonesia, minim melibatkan perempuan dengan sebenar-benarnya dan juga mengabaikan pengetahuan perempuan. Stigma juga disebarkan oleh pihak perusahaan dan pemerintah lokal, serta aparat. Julukan "perempuan gendeng" (tidak waras) menggantikan nama wilayah pegunungan Kendeng, kerap dilontarkan, juga stigma lainnya seperti keras kepala, "tidak beragama", melawan program pembangunan ekonomi yang sedang digencarkan oleh pemerintah, dan seterusnya. Perempuan-perempuan Rembang yang sudah bertenda selama dua tahun di pintu pabrik semen Rembang juga mendapatkan stigma bukan perempuan baik-baik karena tinggal dalam tenda selama bertahun-tahun dan dianggap mengabaikan keluarga.

4. Intervensi kapital dan dampak keretakan sosial yang dirawat perempuan: terjadi konflik horisontal yang merusak kehidupan sosial yang selama ini banyak dirawat oleh perempuan, ketegangan antar warga yang pro dan tolak semen. Retaknya kohesi sosial, tergerusnya budaya saling mengayomi, hilangnya rasa aman oleh tetangga sendiri, misalnya perempuan pemilik tanah yang tolak semen selalu bawa pasir untuk perlindungan diri karena diancam. Rumahrumah bersaing memasang pamflet pro atau tolak semen yang menghentikan interaksi dan komunikasi yang semula mereka adalah masyarakat yang rekat. Politik sumbangan dan konsultasi yang dirasakan cenderung banyak melibatkan warga pro semen yang semakin menaikkan ketegangan warga.

5. Mengecilkan perempuan sebagai penjaga pangan: hilangnya hutan dan tanah mengancam hilangnya benih dan tanaman, setidaknya terdapat 47 jenis tanaman obat-obatan tradisional, 15 jenis tanaman pokok/ umbi-umbian, puluhan jenis sayuran dan kacang-kacangan yang mengakibatkan hilangnya pengetahuan perempuan (women indigenous knowledge). Ada tanaman yang habitatnya ada di pegunungan Kendeng, dikhawatirkan oleh perempuan akan punah cepat atau lambat. Tanaman langka tersebut antara lain seperti cendana, (berbagai jenis umbi-umbian) seperti uwi ireng, uwi putih, uwi abang, (berbagai jenis obatobatan) seperti sambiroto, lempuyang, dlingo, keji beling, dadap serep, jarak cina, ciplukan, dan masih banyak lagi.

4.1.3. Pengabaian Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lingkungan

Hazel Henderson melihat hubungan yang konstan antara biologi manusia dan kehidupan sosial. Menurutnya biologi manusia berada pada dua bentuk asimetris, tampaknya jelas bahwa terdapat perbedaan pengalaman tentang kehidupan yang dilihat dari tubuh laki-laki dan perempuan. Biologi perempuan berarti pengalaman nyata mereka terwujud di alam, dan mereka dapat mengembangkan beberapa ilusi yang berhubungan dengan kemerdekaan dan keterpisahan mereka dari siklus hidup dan mati. Sebaliknya laki-laki, sejak 6.000 tahun lalu telah memiliki rasa kemerdekaan dan keterpisahan secara relatif.27

Patutlah kebijakan pembangunan dengan menggunakan alam sebagai sumber daya menggunakan studi komprehensif. Dimana proses asesmen dan konsultasi dengan mempertimbangkan partisipasi perempuan merupakan syarat mutlak. Jika melihat sumber air misalnya, bayangkanlah itu sebagai milik bersama yaitu sumber daya komunal yang dibutuhkan dan digunakan oleh komunitas lokal, karenanya perempuanlah yang paling menderita jika sumber daya ini dihilangkan28. Temuan Komnas Perempuan, kehadiran pabrik semen akan: i) Menjauhkan warga dari sumber kehidupannya, ii) Potensi hilangnya situs bersejarah, makam leluhur dan mata air, iii) Air dan spiritualitas perempuan yang jika dijauhkan sama dengan menghilangkan jiwa perempuan, dan iv) perempuan akan kehilangan pengetahuan aslinya. Perempuan di negara berkembang memegang peranan penting sebagai pemasok dan pengelola air. Perempuan mengetahui lokasi, keandalan dan kualitas sumber air. Kebijakan pembangunan kerap melihat sumber air sebagai sumber daya untuk membuat bendungan dan pembangunan bentuk lainnya (baca komoditas).

Air sebagai sumber kehidupan sejatinya berasal dari hutan. Hutan yang berada di bebatuan karts, merupakan bendungan alami karena menyerap seluruh air yang jatuh ke bumi dari siklus hidrologis29. Kebijakan pemberian ijin kepada bendungan/ dam dan pada industri ekstraktif akan mengurangi sumber kehidupan masyarakat lokal. Bagi penduduk yang bermukim di kawasan karts pegunungan Kendeng, dengan penghasilan utama sebagai petani sangat membutuhkan air. Perempuan di wilayah ini, di tiga kabupaten, Pati, Rembang dan Purwodadi telah membayangkan berapa pengeluaran yang bakal mereka alokasikan untuk air. Baik untuk sawah dan kebun, ternak, untuk rumah tangga dan kebersihan tubuh. Situasi ini luput dari proses konsultasi saat pembuatan AMDAL. Masyarakat Rembang hanya mengingat pernah diajak menyaksikan pertunjukan wayang dan sosialisasi pembangunan pabrik semen dilakukan, tanpa meminta kesediaan lebih lanjut dari warga, apakah mereka setuju dengan pembangunan pabrik semen atau tidak.

Ada kekhawatiran warga tentang perbedaan data antara warga dan hasil AMDAL, antara lain sumber mata air yang diketahui oleh warga berbeda dengan yang tertera pada dokumen AMDAL. Sendang/mata air, gua bawah tanah disebut Piyu oleh warga, yang merupakan gua basah dan memiliki sungai di bawahnya, juga ponor yang merupakan tempat resapan air sebelum masuk ke sungai bawah tanah merupakan aset bagi warga. Semuanya ada di Rembang, yang tidakjauh dari pembangunan pabrik semen. Artinya prinsip kehati-hatian alpa dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Precautionary Principle atau prinsip kehati-hatian bersumber dari prinsip ke 15 Deklarasi Rio: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan."

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

(i) Kealpaan; orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

(ii) Strict liability; orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakantindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.30

27 Ibid.

28 Mary Mellor, Feminist and Ecology, Cambridge: Politiy Press, 1997

29 Vandana Shiva, Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi, Yogyakarta: Insist Press dan Walhi, 2002

4.1.4 Pencerabutan Hak Atas Air

Pada tahun 2010 tepatnya akhir bulan Juli, Majelis Umum Perserikatan Bangsa mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi ini.31 Sebelumnya pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis Komentar Umum tentang hak atas air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Komentar Umum tersebut, secara mendetil menyediakan cetak biru yang dapat digunakan secara Internasional dan oleh negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundangundangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, konkret dan bertarget dalam program-programnya untuk menjamin semua orang mendapatkan akses atas air bersih. Komentar Umum Komite PBB ini, juga merupakan interpretasi otoritatif dari Kovenan Internasional mengenai Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), suatu perjanjian yang diratifikasi oleh 151 negara (Indonesia telah meratifikasi Kovenan EKOSOB ini melalui UU No.11 tahun 2005). Komponenkomponen utama komentar umum menetapkan komponen-komponen utama hak atas air bersih, dimana setiap orang harus mempunyai akses atas air yang:

1. Mencukupi: jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman Internasional. Ini biasanya berarti 50-100 liter dan atau minimal 20 liter per orang per hari.

2. Aman: air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus aman

3. Terjangkau secara fisik: air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.

4. Terjangkau secara finansial: air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya di sini, kebutuhan minimal air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.

Hak atas air tidak diatur tersendiri di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (non derogable right).

Pada 28 Juli 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 64/ 292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Komentar umum PBB Nomor 15 menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Peran negara dalam hak atas air sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan EKOSOB dan menyetujui Resolusi PBB tentang hak atas air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa telah melakukan segala hal dengan sumber daya yang dimiliki bagi tercapainya hak atas air bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya terdapat tiga tugas utama pemerintah bagi tercapainya hak atas air, yaitu: menghargai, melindungi dan memenuhi.

Dalam pemantauannya, Komnas Perempuan mendapatkan laporan, terdapat kurang lebih dari 112 mata air di wilayah Grobogan dan Sukolilo Pati dengan debit relatif stabil, menjadi sumber air bagi ribuan keluarga dan lebih dari 8000 keluarga dan lebih dari 4000 HA sawah di Sukolilo. Warga menggantungkan hidupnya dari lahan subur di pegunungan Kendeng, serta limpahan pakan untuk ternak. Pendapatan ekonomi untuk satu tahun di lahan seluas 300 hektar, dari padi tegalan mencapai lebih dari Rp. 3,4 miliar dan Rp. 2,8 miliar dari jagung. Sedangkan singkong menghasilkan Rp. 1,8 miliar dan cabai Rp. 10,8 miliar untuk setiap panennya di lahan seluas 150 HA. Sektor peternakan untuk sapi menghasilkan lebih dari Rp. 3,8 miliar pendapatan. Belum termasuk ternak lain seperti ayam, kambing, bebek, lele dan kerbau. Hanya warga desa Timbrangan di Pegunungan Kendeng Utara total ada Rp. 21,7 miliar pendapatan per tahun. Bupati Rembang mengatakan: 'para ahli sudah didatangkan, di Sale air dari tahun ke tahun menurun mengalami penyusutan karena dampak dari pembalakan liar sejak tahun 1996. Debit air saat ini 130 liter per detik'. Padahal persoalan air tidak pernah dikonsultasikan dengan baik. Petani membutuhkan air/ hari sekitar 500 liter untuk irigasi pertanian dan ternak. Jika mata air habis karena ditambang maka petani kehilangan aksesnya untuk air yang selama ini bisa didapatkan secara gratis. Begitu pula Ibu rumah tangga, yang memiliki peran dalam pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan minum bagi ternak atau digunakan untuk menyiram tanaman pangan di sekitar rumahnya.

Air, tidaklah sekedar air, bagi perempuan perawat semesta, air punya dimensi spiritualitas, believe dan nilai, yang dalam tataran perilaku ditunjukkan dengan sikap menjaga semesta, merawat keberlangsungan hidup dan penghidupan manusia. Sikap mencegah perusakan alam akan dilakukan perempuan baik di di arena publik, arena kerja maupun arena domestik. Hilangnya sumber air sama dengan mencerabut spiritualitas perempuan. Untuk itu, perempuan menggunakan strategi spiritual kembali ke akar dalam mempertahankan tanah airnya.

30 http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf

31 http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

4.1.5. Pengabaian Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka HAM Perempuan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selaku pemerintah Indonesia menetapkan delapan hutan adat dan satu alokasi hutan adat yang disampaikan pada tanggal 30 Desember 2016 lalu. Pengakuan kepemilikan hutan adat terhadap masyarakat tradisional merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai asli dan jati diri Indonesia. Masyarakat hukum adat sejak dulu sudah tahu dan bisa menjaga harmoni, hidup manusia dengan alam, dan berdasar kearifan lokal dengan tujuan pelestarian lingkungan.32

Ini merupakan terobosan luar biasa dari negara yang selama ini lebih memfokuskan pada investasi lokal dan asing dengan memberikan perijinan dan konsesi pada industri ekstraktif dan perkebunan dalam skala luas. Pemberian izin konsesi ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan dalam jangka panjang, itu berarti mendegradasi sumber penghidupan masyarakat hukum adat (MHA) pada hutan karena 100% kehidupan mereka bergantung dari alam.

Hutan dan kewilayahan adat lainnya, merupakah sumber penghidupan MHA. Tanah leluhur mereka yang merupakan wilayah adat tidak sekedar tanah tetapi penyedia makanan dan kesehatan, keamanan dan budaya bagi MHA untuk mempertahankan kehidupannya. Terkhusus pada perempuan adat yang kehilangan tanah dan airnya, tidak hanya kehilangan wilayah kelola tetapi pengetahuan perempuan pada benih dan bibit, pada tumbuhan dan teknik pengelolaan hutan. Perempuan adat juga tercerabut identitasnya menjadi penyembuh (healer) karena mengetahui jenis tanaman obat. Perempuan adat adalah penjaga budaya karena memahami tanaman yang dapat digunakan sebagai ritual, juga titik wilayah yang merupakan keterhubungan secara spiritualitas antara tanah dan manusia yang dapat menjadi tempat ritual adat dilakukan. Tugas perawatan untuk penyembuhan dan perform perempuan adat dalam ritual merupakan martabat dan pengakuan sebagai penjaga adat. Perempuan adat juga memiliki peran merawat heritage (warisan) dalam seni tenun, anyam, ronce, berbagai tanaman. Kehilangan tanah leluhur sama dengan menghilangkan peran perempuan adat dalam menjaga dan mewarisi pengetahuan tradisional mereka tentang keanekaragaman hayati ke generasi mereka. Generasi MHA akan teraleniasi dari tradisi dan budayanya, dan secara ekstrim kehilangan kedaulatan tanah dapat menyebabkan MHA rentan kelaparan, sakit dan malnutrisi.33

Komnas Perempuan meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terindikasi dalam pemantauan hak Ekosob perempuan adat di Pegunungan Kendeng merupakan pelanggaran HAM. Dimana sekelompok masyarakat adat Sedulur Sikep memiliki nilai kultural yang mereka yakini. Keyakinan perempuan adat menjaga bumi pertiwi sungguh merupakan upaya menjauhkan bencana ekologis dikemudian hari dan upaya merawat bumi yang telah memberi kehidupan.

Jika melihat kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak EKOSOB perempuan adat di Pegunungan Kendeng, maka kita melihat bagaimana: a) Air dan spiritualitas perempuan menjadi sebuah konektivitas yang sewajarnya dirawat. Dalam bahasa Karren J. Warren alam dan isinya yaitu air dan perempuan merupakan unjustified dominated group. Penting untuk dilindungi untuk sustainable ecologies. Perempuan-perempuan di Pegunungan Kendeng, mengidentifikasi potensi air yang disimpan di gunung kars akan hancur. Padahal petani bergantung pada air untuk kepentingan pertanian masyarakat, b) Hilangnya pengetahuan asli perempuan; diantaranya pengetahuan tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis tanaman sebagai apotek masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah. c) Lemahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, d) Perempuan mengalami kerumitan ekonomi, e) Potensi pekerja migran perempuan meningkat, e) Politik Identitas: stigma pada perempuan anti pembangunan pabrik semen.

Kekerasan terhadap perempuan adat di pegunungan Kendeng dalam pantauan Komnas Perempuan, dilihat dari instrumen HAM Internasional:

1. Rekomendasi Umum 19 (ayat 1) Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (1992) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.

2. Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-2 yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 1993 mencanangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (violence against women is a human rights violation).

3. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hakhak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, serta menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

4. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945: 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat 3 UUD 1945: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

5. Bab khusus dalam International Convention on Population and Development (ICPD 1994) ada bab khusus tentang masyarakat hukum adat (indigenous people) sebagai komunitas yang memiliki perspektif yang khas dan penting dalam relasi kependudukan dan pembangunan, yang sering kali berbeda dengan populasi di mana mereka berhubungan dalam batasan-batasan nasional (a distinct and important perspective on population and development relationships, frequently quite different from those of the populations with which they interrelate within national boundaries).34

6. Kemudian Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2011 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan atau penggunaan lahan mereka atau teritori mereka atau sumber-sumber lainnya. Dalam Pasal 10 dan 19 UNDRIP memperkenalkan konsep Free Prior Informed Consent (FPIC) bentuk partisipasi yang perlu diterapkan dalam setiap tindakan yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat adat. Pasal 21, 22, 24, 31 dan 33 UNDRIP memuat tentang pengetahuan asli perempuan adat. Juga dalam Pasal 8, 10, 25 dan 26 UNDRIP; Perempuan adat dan spiritualitas.35

7. GR CEDAW No. 34 (2016) artikel 59 yang mengamanatkan pada negara untuk memastikan bahwa perempuan adat di daerah perdesaan memiliki akses yang sama dengan laki-laki adat untuk kepemilikan dan kepemilikan dan kontrol atas tanah, air, hutan, perikanan, budi daya dan sumber daya lain yang mereka miliki secara tradisional, ditempati atau digunakan atau diperoleh, termasuk dengan melindungi mereka terhadap diskriminasi dan perampasan. Selain itu, negaranegara pihak harus:

(a) Mempromosikan akses dan partisipasi perempuan dalam koperasi pertanian

(b) Meningkatkan peran perempuan pedesaan dalam perikanan dan aquakultur, serta pengetahuan mereka tentang pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan, dan mempromosikan akses mereka ke hutan dan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk akses aman untuk kayu bakar dan sumber daya non-kayu hutan;

(c) Memperkuat lembaga dan mekanisme adat dan hukum untuk membela atau melindungi hak-hak perempuan atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya, termasuk layanan paralegal masyarakat.

8. Kovenan SIPOL, Pasal 3 dan 26, yang memuat tentang hak atas penikmatan kehidupan yang layak bagi perempuan. Pasal 9 dan 10 yang memuat tentang hak atas kehidupan yang baik dan aman. Pasal 19 dan Pasal 25 Konvean SIPOL yang memuat tentang hak atas informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Dan pasal 18 yang memuat tentang Perempuan adat dan spiritualitas.

9. Kovenan EKOSOB Pasal 1 dan 2, yang memuat tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 3 dan 6 EKOSOB yang memuat tentang hak atas kehidupan yang layak. Dan Pasal 13 dan 14 Kovenan EKOSOB, yang memuat tentang hak atas pendidikan dan meneruskan pendidikan kepada keluarganya.

10. Konvensi ILO 169 Pasal 23 yang memuat tentang perempuan adat dan spiritualitas.36

Oleh karena itu menemukenali bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami perempuan masyarakat hukum adat menjadi penting. Dimana perempuan adat mendapat perlindungan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Sebab Kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbeda dengan kekerasan secara umum. Baik perempuan adat dan laki-laki MHA persoalan dasarnya adalah ketiadaan pengakuan oleh negara, atau kelambanan negara memberi pengakuan identitas pada kesatuan adat dan pengakuan atas wilayah adat. Implikasinya pada kedaulatan, terkait dengan hak kepemilikan individu dan kolektif atas tanah tanah dan resources lainnya, yaitu hak pendidikan; pemeliharaan dan kenikmatan budaya dan bahasa. Bebas dari diskriminasi; akses ke tanah leluhur dan tanah sumber penghidupan/ subsisten, hak untuk memutuskan pola mereka sendiri pembangunan dan hak otonomi atas urusan adat37

32 http://news.okezone.com/read/2016/12/30/337/1579140/jokowi-serahkan-sk-penetapan-hutan-adat-kepada-9-masyarakat-tradisional

33 Realizing Indigenous Women's Right a Handbook on the CEDAW, Phllippines: Tebtebba Foundation. 2013, h. 5

34 Arimbi Heroepoetri dkk, Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan: Laporan Komnas Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan, Jakarta: Komnas HAM, 2016

35 Ibid.

36 Ibid.

37 Realizing Indigenous Women's Right a Handbook on the CEDAW, Phllippines: Tebtebba Foundation. 2013, h. 5

4.2. Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender

Dalam bukunya "Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions", Bernadette P. Resurreccion dan Rebecca Elmhirst, menyatakan bahwa isu gender dalam manajemen sumber daya alam menjadi realita baru di Asia dan menjadi tantangan yang perlu dikaji guna mencegah terjadinya ketimpangan sosial, dimana secara dramatis negara, wilayah lokal dan desa-desa menjadi kaki tangan bagi kekuatan ekonomi global. Relasi langsung dengan kekuatan ekonomi global tersebut kadang tidak sesuai dan berdampak pada pola masyarakat lokal dalam mengolah alam yang berbasis pada prinsip feminin, yang berbeda dalam memaknai hubungan antara alam dan manusia. Peran perempuan lokal dalam berhubungan dengan alam memang berbeda dengan perusahaan. Perempuan lokal bekerja dengan menghargai keberlanjutan.

Perbedaan sikap dalam mengelola alam ini nampak jelas dalam konflik sumber daya alam yang dialami oleh perempuan-perempuan lokal, yang terkondisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara dan beberapa pihak, yang dalam hal ini terdiri dari beberapa elemen: pemerintah daerah, perusahaan dan aparat penegak hukum. Ketika ini terjadi, maka jelas bahwa kekuatan akan tidak seimbang dan seperti telah diprediksi, akan terjadi kekerasan.

4.2.1. Hilangnya Akses Kehidupan, Ekonomi dan Pekerjaan

Beberapa instrumen HAM perempuan yang dilanggar antara lain pembuatan regulasi dan keluarnya kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok perempuan, dapat berdampak pada hilangnya akses kehidupan, ekonomi dan pekerjaan perempuan. Dalam kasus Kendeng, turunnya perijinan pabrik semen, membuat perempuan tergusur dan terancam tercerabut dari tanahnya, lahan garapan, serta hilangnya mata pencaharian. Padahal dalam konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU no.7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terhadap wanita, terutama pada pasal tiga yang berbunyi: negara-negara peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga menjamin hak atas standar kehidupan yang layak sebagaimana terdapat dalam pasal 11: negaranegara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama Internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk: (a) memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien; (b) dengan memperhatikan baik masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan.

Kehadiran tambang batu kapur maupun pabrik semen, selain mengganggu kesehatan warga yang lambat laun akan mengganggu hak untuk bekerja dan mencari akses kehidupan, debu juga menutup tanaman makan ternak, sehingga tidak mau mengkonsumsi. Padahal ternak juga sebagai sumber penghasilan warga. Dampaknya, para petani yang sekaligus peternak mencari makanan hewan lebih jauh. Padahal beternak bagi masyarakat Kendeng, adalah punya fungsi dan makna beragam, 1) Untuk recycle organic agar rumput bisa termanfaatkan dan kotoran sapi jadi pupuk organik pengusir hama tanaman. 2) Akses pangan dan obat-obatan herbal yang semakin jauh, karena gunung dipapras. Padahal gunung-gunung dan sekitarnya adalah area kebun tempat bercocok tanam, obat-obatan maupun tempat mencari kayu bakar. Perempuan mencatat sekitar 52 jenis tanaman obat yang menopang daya hidup masyarakat. 3). Akses pangan yang selama ini bergantung pada kebun, dari makanan pokok hingga sayuran yang tidak harus membeli, dengan hilangnya tanah dan rusaknya ekologi akan menjauhkan akses penghidupan masyarakat terutama perempuan.

Kekhawatiran perempuan, kehadiran pabrik semen, dimana jangka pendek sudah dirasakan, bahwa mayoritas warga lokal hanya dijadikan buruh, itupun dicurigai warga bahwa para pendatang yang sudah didatangkan jadi supir dan karyawan. Transisi terbesar adalah perpindahan dari masyarakat petani yang berdaulat dan punya kuasa atas tanahnya, digusur paksa menjadi buruh yang dipekerjakan, bergantung, tidak punya kapital dan kalau sampai diberhentikan, terhenti akses kehidupan.

Rekomendasi umum no.30 Komite CEDAW tentang perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik dan pasca konflik juga ingin memastikan bahwa strategi pemulihan ekonomi harus mempromosikan kesetaraan gender sebagai prasyarat yang diperlukan bagi ekonomi berkelanjutan pasca-konflik dan menargetkan perempuan untuk bekerja baik di sektor pekerjaan formal maupun informal, merancang intervensi khusus untuk meningkatkan peluang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya perempuan di wilayah-wilayah pedesaan dan kelompok perempuan yang kurang beruntung lainnya; memastikan bahwa perempuan terlibat dalam perancangan strategi dan program tersebut serta terlibat dalam pengawasan mereka; dan secara efektif mengatasi hambatan bagi partisipasi perempuan yang adil dalam program tersebut.

Ini juga selaras dengan substansi dari BPFA (Landasan Aksi Beijing) sebagai turunan dari Konvensi CEDAW) di tahun 1995 tentang 12 bidang kritis kehidupan perempuan, terutama pada bidang kritis pertama yaitu tentang perempuan dan kemiskinan: terutama poin 1 tentang menelaah, menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan dan upaya-upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Juga poin dua tentang memperbaiki Perundang-undangan dan praktek-praktek administrasi untuk menjamin persamaan hak dan akses perempuan untuk memperoleh sumber daya ekonomi. Dan poin keempat: mengembangkan metodologi gender dan penelitian untuk menghapus kemiskinan perempuan.

Juga pada bidang kritis keenam BPFA tentang perempuan dan ekonomi, perlu disorot terutama pada poin 1: memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.

4.2.2. Rusaknya Lingkungan dan Dampaknya pada Kesehatan Perempuan

Perijinan penambangan berakibatkan pada rusaknya lingkungan dan berdampak pada kesehatan perempuan. Pencemaran udara sepanjang jalan ke Tegaldowo yang dilintasi transportasi pengangkut batu-batu kapur, padahal kendaraan tersebut melintasi perkampungan padat. Sumber debu darijalan yang berlapis debu-debu batu kapur maupun dari batu kapur yang diangkut. Kondisi ini berdampak pada sejumlah hal; 1) Buruknya udara sangat jelas meresikokan kesehatan baik pernafasan, mata, juga kulit, terutama resiko tinggi pada perempuan dan anak. Penambang perempuan di Desa Mrisi, Kabupaten Grobogan terpapar langsung dengan debu-debu saat menambang hingga saat memindahkan ke truk. 2) Mengganggu pendengaran karena bunyi ledakan dinamit yang terasa sekeras petir yang ditimbulkan dari area tambang galian batu kapur. Hal ini bukan hanya mengganggu warga, tetapi terlepas dilaporkan atau tidak oleh karyawan atau para penggali di area tambang, beresiko tinggi pada pendengaran 3) Risiko kesehatan reproduksi pada penambang perempuan. Karena dalam sehari rata-rata menggali, mengangkat ratusan kali pengki/ wadah bambu untuk memenuhi truk. Padahal sehari bisa 6-10 truk. Dampak kerusakan reproduksi tang ditimbulkan adalah turunnya rahim yang berpotensi keguguran, dan situasi ini dapat mengundang kematian ibu.

Hal ini melanggar Kovenan hak EKOSOB Pasal 12 ayat 1: Bahwa negara pihak dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, ayat 2: Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk: a) Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat; b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; c) Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya; d) Penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

Dalam Rekomendasi Umum no.34 tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan, pasal 10 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan pedesaan perlu dipahami secara utuh akibat dari ketidakadilan kebijakan makro ekonomi. Negara sering gagal dalam mengidentifikasi perempuan pedesaan yang bekerja tanpa upah dan tidak dihitung kontribusinya dalam pendapatan nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Perjanjian bilateral dan multilateral, pajak, kebijakan fiskal dan sejenisnya bisa berpengaruh bagi perempuan desa. Isu lingkungan hidup termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta pengolahan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, juga berpengaruh pada kesejahteraan perempuan desa, yang kemudian diperburuk dengan kebijakan yang netral gender dan bahkan mengukuhkan ketidakadilan gender.

Dampak dari perijinan pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan perempuan juga terkait hal ini bidang kritis ketiga BPFA tentang Perempuan dan Kesehatan, terutama poin satu tentang inisatif yang sensitif gender dalam mencegah penularan penyakit kelamin, HIV/AIDS dan persoalan kesehatan reproduksi. Poin 2 terkait melakukan penelitian dan mendiseminasikan informasi tentang kesehatan perempuan.

Selain itu juga terkait dengan bidang kritis kesebelas BPFA tentang perempuan dan lingkungan, terutama dalam poin 1: Melibatkan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di semua tingkat. Poin 2 tentang meningkatkan kepedulian dan perkspektif gender ke dalam kebijakan dan program untuk pembangunan berkelanjutan. Dan poin 3: Memperkokoh atau membentuk mekanisme-mekanisme ditingkat nasional, regional dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijakan-kebijakan lingkungan terhadap perempuan.

4.2.3. Hilangnya Hak Sosial: Pencerabutan Rasa Aman dan Keretakan Sosial

Hilangnya hak sosial: pencerabutan rasa aman dan keretakan sosial, terjadi saat perempuan mengalami ketakutan, intimidasi, teror, misalnya melalui stiker yang ditempel di depan rumah, hingga kekerasan fisik yang dihadapi langsung (dipukul hingga pingsan, dilempar, dan seterusnya) merupakan konsekuensi yang dihadapi perempuan saat memperjuangkan haknya. Pasca pembakaran tenda ibu-ibu yang menolak pabrik semen di bulan Februari 2017, Komnas Perempuan dalam pertemuan dengan Bupati dan unsur MUSPIDA Rembang, mengingatkan tentang pentingnya perlindungan terhadap ibu-ibu sebagai kelompok paling rentan dalam konflik yang melibatkan kelompok yang pro dan kontra, apalagi kerentanan konflik di kecamatan Gunem Kabupaten Rembang saat itu sudah kasat mata, nampak dari perang spanduk di lima desa ring 1 konflik dekat pintu masuk pabrik semen.

Sebagai negara yang rawan konflik, Indonesia memiliki Undang-undang Penanganan Konflik Sosial no.7 tahun 2012. Mandat UU ini termasuk menangani konflik sumber daya alam. RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) yang merupakan mandat UNSCR 1325 juga mencantol di UU ini. UNSCR 1325 atau Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, adalah kesepakatan internasional yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2000, dimana Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan UNSCR 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. UNSCR 1325 ini dikeluarkan karena UN merasa prihatin dengan kekerasan berbasis gender yang selalu terjadi di hampir semua wilayah konflik di seluruh dunia. Pada perkembangannya tidak semua negara yang mengalami konflik peduli dengan resolusi ini, sehingga akhirnya UN mengeluarkan kembali resolusi 1820 dan 1888, 1960, 2106, 2122 dan 2242 untuk terus mengingatkan negara-negara akan pentingnya UNSCR 1325 dilaksanakan. Tiga poin penting dalam UNSCR 1325 adalah: Kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik, anak perempuan sebagai kelompok paling rentan, dan peran perempuan dalam perdamaian.

UNSCR 1325 terdiri dari 4 pilar yaitu: 1). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses perdamaian. 2). Penyertaan perspektif gender dan pelatihan dalam pemeliharaan perdamaian. 3). Perlindungan perempuan. 4). Pengarusutamaan gender dalam PBB. Indonesia bersama 58 Negara di seluruh dunia yang melaksanakan NAP 1325 melalui Kepres no.18 tahun 2014 tentang RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial), Indonesia termasuk 11 negara yang punya perencaan termasuk budget yang jelas. RAN P3AKS sebagai mandat 1325 punya tiga pilar: Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan dan Partisipasi.

Global study 1325: bertujuan untuk me-review 15 tahun pelaksanaan UNSCR 1325 sebagai agenda global PBB. Global study juga menghasilkan temuan-temuan dan kerentanan baru terkait WPS. Global study 1325 memberikan pengakuan bahwa peran terbesar ada dalam keliompok masyarakat sipil dan mengakui mulai meningkatnya keterlibatan perempuan dalam negosiasi perdamaian. Global study juga me-review masing-masing resolusi terkait 1325 dan menganalisa persoalan di dalamnya. Global study menyorot persoalan WHRD (perempuan pembela HAM) tentang impunitas, penghapusan kebijakan diskriminatif, dan lain-lain. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan: memberikan akses keadilan bagi perempuan di masa konflik (transitional justice) dan memasukkan komponen gender sebagai bagian dari pembangunan sektor keamanan.

Selain itu Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992 Komite CEDAW tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender beresiko terlanggarnya hak dan kekebasan perempuan, terutama hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk mendapat perlindungan yang adil dalam konflik, hak kemerdekaan dan keamanan manusia, hak untuk dilindungi secara setara dalam hukum, hak untuk setara dalam keluarga, serta hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental. Dalam kasus Kendeng, perempuan-perempuan lokal yang memperjuangkan akses kehidupannya merasa kehilangan rasa aman (human security).

Rekomendasi umum PBB secara spesifik memandu negara-negara peserta mengenai penerapan kewajibannya untuk melakukan uji tuntas (due diligence) sehubungan dengan tindakan-tindakan orang pribadi atau badan yang mengganggu hak-hak yang tercantum dalam Konvensi, disebutkan bahwa sesuai dengan rekomendasi umum no. 19 dan 28, Komite telah menguraikan kewajiban-kewajiban uji cermat tuntas (due diligence) dalam melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan menitikberatkan bahwa, seiring dengan langkah-langkah konstitusional dan legislasi, negara-negara peserta harus juga memberikan dukungan administratif dan finansial yang memadai untuk melaksanakan konvensi. Dalam memberikan memberikan saran-saran mengenai bagaimana para aktor negara dapat menyikapi hak-hak perempuan di daerah-daerah konflik. Rekomendasi merujuk pada UNSCR 1325 dan semua resolusi yang terkait.

Ketika konflik dengan warga terjadi, karena ada yang pro dan kontra, pemerintah juga tidak melibatkan perempuan dalam proses perdamaian. Akibatnya kerentanan hingga saat ini masih terus terjadi. Rekomendasi Umum no.30 tahun 2015 Komite CEDAW tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik. Bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi.

Dalam bidang kritis kelima BPFA yaitu perempuan dalam konflik bersenjata terutama dalam poin 1: meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat-tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan-perempuan dalam situasi konflik. Poin 3: Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian-kejadian pelanggaran HAM sewaktu terjadi konflik dan poin 4: Mendorong sumbangan perempuan untuk membina budaya perdamaian.

4.2.4. Hilangnya Budaya: Kekerasan Kultural dan Spiritual

Hak budaya yang terlanggar seperti yang tertuang dalam Kovenan Hak EKOSOB adalah: 1) Budaya kohesif di masyarakat menjadi terpecah karena pendirian pabrik semen di Rembang. Masyarakat jadi terpecah, konflik fisik, saling mengancam dan menteror. Padahal peradaban rekat yang masyarakat rawat selama ini adalah prinsip "tepo sliro" saling mawas dan solider. 2) Terganggu dan terancamnya budaya dekat alam. Paling terasa, terganggunya budaya tradisional beternak, selain jadi simpanan alternatif, memelihara ternak termasuk jadi penyaluran afeksi. Kita akan dapati, pemilik ternak tidur disamping kandang, atau sapi dipelihara di emperan rumah untuk saling dirawat antar tetangga. Ini sebagai ilustrasi, masyarakat tradisional baik Rembang dan Pati, sangat toleran dengan membiarkan kandang sapi di teras tetangga sebelah yang hanya berjarak 2 meter dari jendela rumah sebelahnya. 3) Budaya mengalah dan bersapa. Masyarakat pedesaan di sekitar di sekitar area pabrik semen, merasa kehilangan tradisi besar saling sapa dan mengalah di jalan. Sekarang mereka harus berhadapan dengan wajah-wajah baru para supir truk batu kapur dan kendaraan proyek yang mendominasi jalanan, muka keras tidak pernah senyum, bahkan cenderung kasar. Budaya guyup dan saling mengalah mulai hilang karena diganti dengan budaya eksploitatif dan cepat pabrik semen maupun tambang.

Terancamnyasitus-situsspiritualdan sejarah: UNESCO adalah entitas PBByangpaling gencar mencanangkan/ mempertahankan situs-situs historis. Masyarakat sekitar pegunungan Kendeng mempersepsi makam bukan hanya sebagai situs historis, tapi situs spiritual karena koneksi dengan dunia supranatural. Menghormati situs spiritual dikarenakan kepercayaan bahwa mereka turut merawat alam dan menjaga energi positif semesta. Sumber air dekat makam juga jadi radar bagi masyarakat yang akan beri sinyal positif atau negatif dengan perubahan warna air disekitar makam. Makam dan air sakral di dekat rencana tapak pabrik di Pati adalah tempat berdoa, pengheningan, menghimpun kekuatan dan restu antar dua alam. Lokus sakral bukan hanya di titik makam, tetapi wilayah sakral yang melampaui batas geografis dan wilayah non ragawi. Jadi pembangunan pabrik semen, mengacaukan sakralitas wilayah termasuk makam spiritual, yang akan merusak ketenangan alam supranatural, menimbulkan rasa bersalah, ketakutan dan keterancaman masyarakat tradisional yang spiritualis. Jadi dimensi yang terlanggar bukan hanya situs, tetapi dirusaknya kepercayaan dan jaminan untuk melaksanakannya.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjamin hak atas budaya sebagaimana terdapat dalam pasal 15: Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk: a) Berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) Menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya; c) Memperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang telah diciptakannya. Poin 2: Langkahlangkah yang harus diambil oleh negara-negara pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup langkah yang diperlukan bagi konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Poin 3: Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif. Poin 4: Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui keuntungan yang akan diperoleh dari upaya mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Terkait dengan posisi perempuan desa yang rentan mengalami kekerasan kultural dan spiritual ketika berada dalam situasi konflik menyebabkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum nomer 34 tentang Perempuan Pedesaan mengkaitkan dengan tanah dan sumber daya alam dalam poin 55-59 menyebutkan hak perempuan dalam mengelola tanah dan sumber daya alam adalah hak fundamentalnya sebagai manusia, dan pihak pemerintah harus memberikan perhatian dan memastikan adanya regulasi untuk melindungi mereka.

4.2.5. Penyangkalan Atas Pengetahuan Perempuan

Instrumen HAM yang dilanggar untuk hak pendidikan tanpa diskriminasi dan hilangnya pengetahuan perempuan dalam Kovenan Hak EKOSOByang menjamin hak atas pendidikan sebagaimana terdapat dalam pasal 13: Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya spakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini: a) Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; c) Pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; d). Pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka; e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki. Poin 3: negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anakanak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Poin 4: Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 pini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh negara yang bersangkutan.

Anak-anak keluarga yang tolak semen alami diskriminasi di sekolah oleh guru-guru dan kawan-kawannya. Selain itu, terambilnya tanah-tanah tempat bertani, bagi masyarakat tradisional khususnya perempuan adat, setimpal dengan rubuh dan punahnya sekolah alam. Karena bagi masyarakat adat, terutama Sedulur Sikep yang tidak mengenal sekolah formal, mereka mendidik anak-anak di sawah, kebun, hutan. Perempuan akan mewarisi pengetahuan dengan mengajari anak-anak mereka tentang bumi sebagai sumber hidup yang harus dirawat dan dihemat untuk anak cucu kedepan. Mereka mengajari aneka hama dan penanggulangannya, jenis varietas tumbuhan dan manfaatnya. Bahkan kelelawar yang hidup di gua-gua kars dan terbang tinggi mereka menyebar bibit tanaman dan juga memangsa hama tanaman padi. Spesies ini akan turut punah jika gua-gua kars musnah akibat pengrusakan alam.

Anak-anak sebagai generasi masa depan juga diajari menghormati alam, pohonpohon besar dililit kain sebagai simbol mahluk hidup yang harus dirawat, karena pohon sumber oksigen, penyimpan air, pencengkeram tanah agar tidak longsor, dan lain-lain. Pendidikan alam sejak dini ditanamkan sedemikian mendalam setiap hari. Penggusuran kebun dan lahan, membawa resiko menggerus lokus sekolah anakanak.

Penyangkalan atas pengetahuan perempuan, juga tidak sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tahun 2015 yang merupakan kesepakatan global dan telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui BAPENAS, terutama dalam indikator 5: Mencapai keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Terutama target penghapusan segala bentuk diskriminasi dan mendorong pelaksanaan BPFA. Dalam target 5.a. disebutkan tentang perlunya reformasi dilakukan dalam rangka memberikan hak yangadilbagiperempuan dalamsumberdayaekonomi,samahalnyadengantanahdan properti, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sejalan dengan hukum nasional. Sedangkan dalam indikator 16: Mempromosikan keadilan, perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Beberapa target dalam indikator 16 adalah penghapusan segala bentuk kekerasan, memerangi terorisme dan kejahatan, serta pembuatan kebijakan yang non-diskriminatif.

4.2.6. Kekerasan Terhadap Perempuan: KDRT dan Kekerasan Seksual

Secara spesifik terkait kekerasan terhadap perempuan Kendeng dimana terjadi kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan indikasi trafiking, negara tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah. Padahal dalam Kerangka Hukum Publik Internasional tentang Due Diligence Framework on State Accountability to Eliminating VAW (tahun 2014) disebutkan bahwa due diligence atau uji cermat tuntas dalam konteks penghapusan VAW adalah mandat dari hukum publik internasional yang menuntut tanggung jawab negara dalam rangka menghapus kekerasan terhadap perempuan. Ada 5 prinsip due diligence yaitu: Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, Penghukuman dan Pemulihan dan Komnas Perempuan sendiri mengkombinasikan ini dengan SPPT PKKTP (Sistem Pengadilan Pidana

Terpadu pada Korban Kekerasan terhadap Perempuan) dan PDML (Pemulihan dalam Makna Luas). Dalam kasus Kendeng, perempuan lokal korban dari kekerasan terhadap perempuan juga berhak atas pemulihan.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan juga terkait dengan bidang kritis kesembilan BPFA tentang hak-hak asasi perempuan, terutama dalam poin 1: memajukan dan melindungi hak-hak asasi perempuan, melalui penerapan secara penuh semua perangkat HAM, terutama konvensi CEDAW. Poin 2: menjamin adanya persamaan dan sikap non-diskriminatif di hadapan hukum maupun dalam praktekpraktek kehidupan dan poin 3 tentang pemberantasan buta terhadap hukum.

4.2.7. Kerentanan Trafiking dan Migrasi Paksa

Dalam kasus desa Surokonto di Kabupaten Kendal yang terkait dengan tukar guling lahan PERHUTANI di Kabupaten Rembang yang dipakai oleh Pabrik Semen, warga kehilangan lahan bertani yang menjadi penopang hidup mereka. Akibatnya mereka mengalami migrasi paksa (terpaksa jadi pekerja migran karena tidak ada lagi opsi lain/ tidak lagi memiliki mata pencaharian). Dalam Rekomendasi Umum No.34 tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan: negara wajib mempertimbangkan kerentanan diskriminasi yang dialami perempuan pedesaan terutama dari latar belakang petani miskin dan pekerja migran.Terkait dengan lahan dan sumber daya alam.

4.2.8. Kerentanan Perempuan Pembela HAM dari Stigma dan Penyangkalan Atas Perjuangan Perempuan

Adanya stigma atau pelabelan seperti "tidak ber Tuhan", "perempuan gendeng (sakit jiwa)" yang diberikan kepada perempuan-perempuan di desa Kendeng yang berjuang mempertahankan haknya, juga berkontribusi pada kerentanan lainnya seperti diintimidasi, mendapat ancaman mau dibunuh, hingga penyerangan. Hal ini melanggar Rekomendasi Umum no.34 tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan, dimana rekomendasi ini juga menyorot tentang kerentanan diskriminasi yang dialami perempuan pedesaan pembela HAM. Pada pasal 25 poin e disebutkan bahwa negara harus melakukan upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan pembela HAM di pedesaan dari ancaman dan penyerangan. Dalam hal ini negara juga harus memberikan perhatian khususnya bagi mereka yang terkait isu konflik tanah dan sumber daya alam, kesehatan perempuan, termasuk hak seksual dan reproduksi, penghapusan praktek dan tradisi yang diskriminatif, serta kasus kekerasan berbasis gender.

Dalam perang spanduk yang terjadi di lima desa ring 1 konflik, Komnas Perempuan memantau bahwa stigma yang ditudingkan kepada warga tolak semen adalah menerima dana asing, padahal saat diklarifikasi mereka menjelaskan bahwa dana untuk aksi ke Jakarta adalah hasil patungan hasil panen. Dalam perang spanduk, target intimidasi juga sudah langsung ke personal yaitu Gunretno.

Saat meninggalnya Ibu Patmi di bulan Maret 2017, Komnas Perempuan sempat ditudingturutbertanggungjawab.Namunjikakitamenelisikkembaliinstrumen HAM internasional, sebenarnya negara berkontribusi pada sakit hingga meninggalnya ibu Patmi, kekecewaan warga yang begitu mendalam bertubi-tubi atas perlakuan yang dianggap tidak adil, mulai dari kekerasan yang dilaporkan ke Polisi dan tidak pernah ditindaklanjuti, Bupati dan Gubernur yang tidak mau menemui, pembakaran tenda di bulan Februari, kriminalisasi terhadap warga, hingga aksi menyemen kaki di bulan Maret 2017 yang tidak membuahkan hasil. Kekecewaan demi kekecewaan itu membuat para warga tolak semen semakin militan dalam perjuangannya dan siap mati. Namun Anggota DPR RI Azam Azman justru memperkeruh dengan minta agar warga tolak semen tidak hanya cor kaki, tapi juga cor hidung.

4.2.9. Minimnya Hak Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam Rekomendasi Umum no.34 tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan, dalam pasal 9.a-g misalnya negara perlu memastikan kebijakan hukum tidak diskriminatif pada perempuan desa termasuk melakukan analisis dampak gender pada kebijakan yang berdampak bagi perempuan desa, meningkatkan kesadaran perempuan desa dan literasi hukum dengan menyiapkan informasi hak mereka dan sistem hukum publik. Menghapuskan kendala bagi perempuan desa untuk mengakses keadilan dengan memastikan bahwa baik mekanisme formal maupun non formal dan alternatif penyelesaian konflik tersedia bagi mereka.

Dalam pasal 35-36 terkait kewajiban negara yang secara khusus bagi perempuan pedesaan, disebutkan bahwa perempuan pedesaan perlu dipahami sebagai aktor pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain kebijakan yang ada kerap tidak responsif gender dan perempuan pedesaan kerap tidak mendapat keuntungan dari itu .Juga di dalam bidang kritis ketujuh BPFA tentang perempuan dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan, terutama dalam poin 1: Mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Serta poin 2: meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

4.2.I0. Pengabaian Asas Good Governance oleh Pemerintah Jawa Tengah

Aksi pemasungan semen kaki yang menyebabkan kematian ibu Patmi, membuat Komnas Perempuan prihatin sekaligus apresiasi terhadap perjuangan masyarakat Kendeng. Prihatin karena masyarakat memutuskan memilih kembali aksi tersebut untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memaknai Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016dengan memaksakan kehendak mengeluarkan izin baru yang dinilai tidak sensitif dan taat pada perundangan yang berlaku bahkan tidak menghargai kesepakatan yang dibuat Presiden RI bersama Masyarakat Tolak semen. Keprihatinan yang akhirnya menjadi belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Ibu Supatmi yang dengan tulus dan kesadaran memperjuangkan haknya atas kehidupan hingga titik darah penghabisan. Bangga untuk mengapresiasi atas sikap tegas, teguh dan gigihnya masyarakat tolak semen untuk tetap berjuang mempertahankan hak dasarnya atas tanah, air dan lingkungan hidup. Komnas Perempuan sangat mendukung kegigihan masyarakat karena menjadi titik baik bagi pencegahan pelanggaran HAM dan pelaksanaan SDGs oleh negara untuk melakukan pembangunan berkelanjuatan yang menjaga kelestarian lingkungan.

Sikap Komnas Perempuan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat bersama Kantor Sekretariat Presiden pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 13.20 hingga 15.00, kepada Presiden RI tentang pokok persoalan sebagai berikut:

a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan ijin baru melalui Keputusan No. 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penerbitan Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. semen Indonesia(Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang,Provinsi Jawa Tengah sebagai Keputusan untuk merevisi surat ijin Nomor 660.1/30/2016 yang telah dicabut melalui putusan PK oleh MA RI. SK a quo tetap dikeluarkan tanpa perbaikan dokumen sekalipun dalam Rapat Komisi Penilai Amdal terjadi perbedaan pendapat dimana 9 dari 12 anggota Komisi menilai Layak Bersyarat. Ijin lingkungan tersebut memberikan ijin kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Penambangan batu gamping di desa Tegaldowo, kecamatan Gunem, kabupaten Rembang.

2) Penambangan tanah liat dan sarana dan prasarana di desa Tegaldowo, desa Kajar, desa Pasucen, dan desa Timbrangan kecamatan Gunem, dan desa Kadiwono, kecamatan Bulu, kabupaten Rembang.

3) Pabrik dan utilitas di desa Kajar dan desa Pasucen, kecamatan Gunem, kabupaten Rembang.

4) Jalan produksi di desa Kadiwono, kecamatan Bulu, kabupaten Rembang.

5) Jalan tambang di desa Tegaldowo, desa Kajar, dan desa Timbrangan, kecamatan Gunem, kabupaten Rembang.

b. SK a quo didasarkan pada kekeliruan Gubernur Jawa Tengah menafsirkan maksud putusan PK Mahkamah Agung R.I No Register 99 PK/TUN/2016. Putusan PK oleh MA tegas memerintahkan Gubernur Jateng, selaku tergugat mencabut Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Pertimbangan hukum putusan a guo AMDAL cacat prosedur dan tidak memperlihatkan solusi konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulangannya terhadap masalah kebutuhan warga yang tidak sejalan dengan perundang-undangan dan asas kelestarian lingkungan hidup. Maka tindakan merevisi atau memperbaiki dokumen Amdal dan RKL- RPL tidak mengubah fakta bahwa keputusan Gubernur tidak memperhatikan kebutuhan warga dan asas kelestarian lingkungan hidup.

c. Putusan PK oleh MA RI a quo sebagai keputusan atas sengketa TUN yang mencakup prosedur pengambilan keputusan, bentukkeputusan dan penyampaian keputusan kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya sekalipun putusan PK oleh MA RI tidak secara eksplisit melarang dikeluarkannya ijin baru dan tidak memerintahkan penutupan pabrik namun secara substansi SK Ijin lingkungan Gubernur Jawa Tengah yang telah dicabut tidak selayaknya direvisi dan mengeluarkan ijin baru dengan substansi atau objek keputusan yang sama dengan SK yang telah dicabut putusan a quo.

Fakta lain yang Komnas Perempuan temukan dalam pemantauan adalah pemerintah kabupaten Rembangberkeinginan melakukanperubahangranddesignpembangunan dari daerah agraris menjadi industrialisasi pertambangan dan tetap berupaya untuk mempertahankan beroperasinya pabrik semen milik BUMN di kabupaten Rembang. Adapun penolakan terhadap penambangan dan operasinya pabrik semen dianggap Bupati sebagai perbedaan yang minoritas dan tidak mempengaruhi keputusan bahwa Rembang harus memiliki industri semen.

Pokok persoalan tersebut telah melanggar tata kelola Asas Umum Pemerintahan yang baik atau biasa dikenal prinsip good governance. Salah satunya Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam penegakan good governance dimana pejabat negara dalam menjalankan tugas pemerintahan menggunakan hukum melalui penguatan sistem hukum atau reformasi hukum untuk menjamin kepastian hukum sendiri. Tindakan Gubernur Jawa Tengah jelas melanggar prinsip good governance.

Perbuatan Gubernur Jawa Tengah telah melampaui dan melanggar putusan MA No.99 PK/TUN/2016 Tanggal 5 November 2016dan prinsip umum good governance termasuk melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu :

a. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI 1945)".

b. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 14 menegaskan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingunga hidup salah satunya dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerahuntuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/atau program.

c. UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b jelas menyatakan adalah tindakan sewenang-wenang adalah apabila keputusan dari pejabat bertentangan dengan membuat Keputusan yang bertentangan dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jelas melalui perintah penyempurnaan Dokumen dan Penilaian kembali bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik.

d. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup38 Pasal 24 disebutkan:

• Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan. Jika Izin lingkungaan dibatalkan, maka Izin kegiatan pun harus dibatalkan. Izin lingkungan juga digunakan selain "Mencegah bahaya bagi lingkungan" maka harus sesuai dengan Ketentuan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS sebagaimana diatur didalam pasal 15 UU Lingkungan Hidup) selain juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Pasal 8 UU Lingkungan Hidup).

e. Pasal 50 dari PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, SK Izin Lingkungan yang baru telah melanggar hukum karena didasarkan pada Addendum ANDAL RKL RPL yang tidak layak. Alasan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan ataupun karena alasan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 50 PP no. 27 tahun 2012 adalah untuk kegiatan/usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan masih berlaku Karena itu penerbitan izin lingkungan (baru) dipastikan cacat syarat materiil.

KomnasPerempuantelahbertemuKSPuntukkesekiankalinya dan menginformasikan bahwa Presiden telah memerintahkan KSP membuat KLHS di Pegunungan Kendeng guna menyelesaikan sengketa lingkungan terkait penambangan dan pabrik semen beserta penggunaannya di Kabupaten Rembang. Upaya tersebut juga selaras dengan mandat UU No. 32 tahun 2009. KSP telah menyelesaikan KLHS Jawa Tengah dan telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah bahwa kawasan tempat pabrik PT. Semen Indonesia berdiri merupakan daerah CAT (cekungan air tanah) mengindikasikan sebagai kawasan bentang alam kars yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi terbatas dan pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam negara kesatuan, pemimpin negara adalah para pemimpin di bawahnya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah. Beberapa tugas dan wewenang tersebut di antaranya:

(1) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tugas semacam ini terdapat juga dalam tujuan membentuk pemerintahan Indonesia merdeka, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Ketertiban dan keamanan tidak dapat dilepaskan dari upaya mewjudkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum, sebagaimana Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 terdapat berbagaiketentuan dan keterangan mengenai kewajiban negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, membangun sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SK Gubernur baru Nomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambagan Bahan Baku Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia sangat jelas tidak mempertimbangkan penyelenggaraan kesejahteraan umum, dimana masyarakat masih menyuarakan penolakan karena dampak ijin baru tersebut akan menurunkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan mandat dan kebutuhan masyarakat guna mencegah pelanggaran HAM oleh negara yang lebih jauh maka Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Presiden RI untuk mengingatkan dan mengkoordinasikan dengan Gubernur Jawa Tengah tentang ketaatan pada peraturan perundangan maupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Pemerintahan termasuk Kepala Daerah sebagai ketaatan dan mewujudkan Pemerintahan yang baik. Bahkan bila diperlukan membuat teguran atas dikeluarkannya SK Gubernur yang melanggar perundangundangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berpotensi melanggar HAM di masa yang akan datang.

Sikap lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak berempati pada perjuangan mereka ini, membuat stigmatisasi dan diskriminasi terhadap perempuan pembela HAM dari pegunungan Kendeng semakin mengental.

38 Poin ke-4 ini banyak menggunakan dan mengutip dengan memperbaharui sebagian dari http:// musri-nauli.blogspot.co.id/2016/12/rezim-izin-lingkungan.html

5 KESIMPULAN & REKOMENDASI

Penambangan batu kapur di wilayah Rembang secara kasat mata telah mengakibatkan kehancuran dan kerusakan alam yang parah, baik amputasi gunung, penggalian hingga mendekati permukaan laut.

5.1. Kesimpulan

1.Adanya tumpangtindih kebijakan nasional dan daerah dalam era otonomi daerah. Fungsi Kawasan Bentang Alam kars dilindungi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Secara fisik KBAK diatur oleh regulasi dari Kementerian ESDM (Permen ESDM No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan KBAK). Kawasan cekungan Watuputih ditetapkan sebagai kawasan lindung Geologi melalui Perda Tata Ruang Kabupaten Rembang nomor 14/2011. Selain itu, CAT Watuputih juga telah dinaungi oleh Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 2011 sebagai salah satu cekungan air tanah (CAT) yang seharusnya dilindungi namun di tahun 2012 PT. Semen Indonesia mendapatkan izin lingkungan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo No. 660.1/17/2012. Kemenangan Warga melalui gugatan pada pabrik Semen malah dibalas dengan keluarnya ijin baru dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

2. Penambangan batu kapur di wilayah Rembang secara kasat mata telah mengakibatkan kehancuran dan kerusakan alam yang parah, baik amputasi gunung, penggalian hingga mendekati permukaan laut. Hilangnya ponor-ponor dan tidak ada revitalisasi bekas area pertambangan.

3. Hak atas lingkungan hidup yang sehat juga dilanggar karena polusi berat udara dengan debu yang diakibatkan lalu lalangnya kendaraan pengangkut bahan baku batu kapur tersebut, baik di area penambangan, arena proyek pabrik semen Rembang, maupun perkampungan yangdilalui mobil tersebut. Debu putih yang menutupi tanaman, dilaporkan warga sudah tidak bisa dikonsumsi ternak, mengganggu pernafasan, mata, kulit yang dapat merusak kesehatan warga baik dalam waktu dekat atau panjang. Kehadiran pabrik semen akan menambah panjang pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas kesehatan tersebut.

Terjadi konflik horisontal yang merusak kehidupan sosial yang selama ini 4. banyak dirawat oleh perempuan, yaitu ketegangan antar warga yang pro dan tolak semen. Stigma juga berlanjut ke anak anak di sekolah yang terpolarisasi kubu tolak dan pro semen. Anak anak yang orangtuanya ikut dalam aksi menolak pabrik semen mendapat kekerasan psikis di sekolah dari guru yang pro pabrik semen.

5. Konflik yang masih terus terjadi mengakibatkan hilangnya hak atas rasa aman karena sampai saat ini intimidasi masih terus terjadi seperti pembakaran tenda, pelemparan rumah warga oleh orang orang tidak dikenal sampai ancaman pembunuhan, hingga stigma pada perempuan pembela hak asasi untuk lingkungan yang lestari.

6. Terganggunya wilayah sakral dan hak budaya masyarakat, karena kehadiran pabrik semen di dekat lokus yang disakralkan dan dijadikan lokus spiritual, salah satunya adalah makam tokoh spiritual perempuan, yang dihormati warga, termasuk makam yang dipercaya warga sebagai keturunan wali. Padahal lokus tersebut bagian dari situs sejarah penting bagi bangsa.

7. Minimnya pelibatan sejati para perempuan di sekitar kawasan yang akan dijadikan pabrik semen dan penambangan bahan baku semen, baik dalam proses AMDAL dan konsultasi serta sosialisasi, mengindikasikan pelanggaran hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan yang diatur dalam Konvensi SIPOL dan Free Prior Inform Consent.

8. Perempuan mengalami kekerasan berlapis baik di ranah keluarga, komunitas dan negara. Kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan terjadi ketika perempuan berdemonstrasi menentang pendirian pabrik semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga. KDRT dengan berbagai pola seperti gangguan pada isteri pemilik kos, kecurigaan terhadap istri yang disangka menjalankan praktek prostitusi terselubung karena bekerja di sekitar pabrik semen. Perempuan kehilangan rasa aman karena suami mereka di kriminalisasi dan terpaksa menjadi pencari nafkah utama seperti yang terjadi kepada perempuan desa Surokhonto Wetan, kabupaten Kendal.

9. Indikasi trafiking dan perdagangan anak perempuan mulai dari warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, Kafe Karaoke yang terdapat di sekitar pabrik semen, menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung.

10. Pengabaian pengetahuan dan kapasitas perempuan. Perempuan yang menjadi penjaga pangan keluarga dan memiliki pengetahuan akan ekosistem Kendeng dan keanekaragaman hayati menengarai bahwa pabrik semen dan eksploitasi kawasan kars akan berpotensi menghancurkan ekosistem, seperti bilangnya sumber air yang disimpan di gunung karts dan hilangnya setidaknya 52 jenis tanaman sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah.

11. Perempuan mengalami kerumitan ekonomi akibat pencerabutan sumbersumber kehidupan. Perempuan Surokonto Wetan Kendal kehilangan rasa aman akibat kriminalisasi lahan tukar guling PT Semen Indonesia dengan lahan yang selama ini mereka garap sebagai sumber kehidupan, perempuan Surokonto Wetan terancam bermigrasi tanpa kesiapan dan menimbulkan permasalahan baru.

12. Perendahan dan pengabaian pada perjuangan perempuan Kendeng oleh aparat negara dan komunitas dalam berbagai bentuk:

a) Mengabaikan analisis dan kekhawatiran perempuan akan kerusakan lingkungan yang dikalkulasi dengan cermat berdasarkan kedekatannya pada alam dan merawat kehidupan.

b) Mempertanyakan kemampuan dan mencurigai bahwa perempuan-perempuan ini dipakai dan dipolitisasi.

c) Mengabaikan pelaporan kekerasan yang dialami perempuan saat peletakan baru pertamapendirian pabrik semen Rembang, karena hingga saat ini belum ada tindaklanjut atas pelaporan tersebut.

d) Kriminalisasi perempuan pembela HAM. Stigma bukan perempuan baikbaik karena bermalam di tenda untuk melawan pabrik semen.

e) Hilangnya nyawa satu perempuan pembela HAM pejuang penolakan pabrik semen yaitu ibu Patmi, karena negara tidak responsif untuk mendengarkan suara mereka.

5.2. Rekomendasi

1. Presiden RI perlu melakukan langkah kehati-hatian untuk meninjau kembali pendirian pabrik semen. Proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sedang berjalan seharusnya dilakukan secara transparan, independen serta melibatkan perempuan terdampak maupun yang akan terdampak serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai bagian dari salah satu komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mensyaratkan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidupdemi generasi yang mendatang.

2. Presiden RI melalui Mendagri memerintahkan Gubernur Jawa Tengah menindaklanjuti keputusan inkrah, dan menghentikan rencana pendirian pabrik semen, karena proses pendiriannya maupun penambangan yang ada, sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horisontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.

3. Gunbernur Jawa Tengah demi mewujudkan pemerintahan yang baik, harus menaati peraturan perundangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mencabut SK a quo hingga Pemerintah Pusat menyelesaikan proses KLHS.

4. Negara dan semua jajaran harus patuh pada hukum yang selaras dengan hak asasi. Pembangkangan hukum akan jadi preseden buruk bagi bangsa. Selain itu negara harus menjaga supremasi untuk tidak tunduk pada kepentingan korporasi, atau melakukan politisasi nasionalisme untuk melindungi eksploitasi sumber daya alam.

5. Pemerintah Kabupaten Rembang, Pati dan Grobogan harusnya menjadikan pembangunan berkelanjutan dan tradisi menjaga lingkungan sebagai warisan generasi penerus sebagai landasan perencanaan dan pembangunan daerah.

6. Bupati Rembang sebagai pemimpin daerah harusnya menimbang serius rencana merubah grand design pembangunan dari daerah agraris menjadi industri dengan pertimbangan sektor pertanian tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keputusan strategis daerah harus menimbang jangka panjang dan dampaknya pada pemiskinan perempuan karena hilang dan rusaknya ekosistem dan rapuhnya ruang sumber hidup perempuan.

7. Negara dan seluruh pihak termasuk Korporasi harus memenuhi hak atas informasi dengan memberi ruang pelibatan perempuan dalam tahap-tahap strategis terutama pengambilan keputusan atas wilyahnya dengan cara-cara yang lebih sejati, partisipatif bukan hanya memenuhi kuantitas dan aspek prosedural.

8. Pemerintah Kabupaten Rembang, Pati dan Grobogan selayaknya, menanggulangi konflik dan kekerasan di komunitas, utamanya kekerasan terhadap perempuan yang sudah dan yang akan timbul baik di publik maupun domestik dan mengantisipasi konflik horisontal di masyarakat.

9. Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pati mengupayakan pemulihan untuk korban konflik dengan mendengarkan kebutuhan warga terutama perempuan yang terdampak berlapis, baik hak sipil dan politik (hak atas informasi, hak atas rasa aman, bebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, hak menjalankan keyakinan dan spiritualitas, dan lain-lain) maupun hak EKOSOB mereka (hak atas tanah, kepastian hak atas air, hak atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk hak atas budaya) termasuk memulihkan keretakan sosial.

10. Hentikan kriminalisasi pada pejuang lingkungan, termasuk perempuanperempuan pembela hak asasi, karena kriminalisasi bukan hanya melanggar hak berekspresi dan berpendapat, namun juga akan memicu konflik sosial yang lebih berjangka panjang. Karena Komnas perempuan mendapatkan pengaduan bahwa kriminalisasi sebagai upaya meredam gugatan dan tuntutan warga tolak semen. Kriminalisasi dikenakan pada warga yang melakukan gugatan. Tuduhan kriminalisasi bertujuan untuk menghentikan langkah tuntutan penghentian pabrik semen.

11. Aparat penegak hukum untuk menghormati proses hukum dan mengusut tuntas pengaduan perempuan Kendeng yang mengalami kekerasan sejak demonstrasi awal yang hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, dan tindak pihak-pihak yang melakukan provokasi memicu kekerasan, dan menindak pelaku pembakaran tenda.

12. Pemda harus menghentikan sikap menyangkal dan menyalahkan pihak yang berkeberatan dengan pendirian semen melalu pengabaian atau menolak melihat maupun mendengar adanya masalah serius terkait penolakan terhadap pendirian pabrik semen. Pemda cenderung melihat masalah karena ada pihak luar/ LSM yang mengendalikan warga yang menolak semen tersebut, maupun menyalahkan sosial media. Selain itu Pemda harus hentikan penyangkalan atas kemampuan perempuan melakukan resistensi, dengan tuduhan mereka jadi korban provokasi. Sikap ini mereduksi perjuangan panjang perempuan Kendeng, karena perempuan Kendeng sudah melawan sejak Gubernur periode sebelumnya.

13. Pemerintah daerah membuat pendataan yang obyektif dan independen tentang komunitas terdampak kesehatan di wilayah area pabrik semen, mengungkap dengan jujur perempuan penambang yang tertimbun longsor atau kerusakan reproduksi di Grobogan, dan perempuan yang terancam dalam lingkaran trafiking atau eksploitasi seksual di sekitar pabrik.

14. Lembaga dan tokoh agama/ masyarakat untuk berani bersikap dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan karena kebijakan eksploitatif yang sudah dan potensial dilakukan oleh birokrasi dan korporasi.

15. Lembaga-lembaga pendidikan dan para akademisi untuk menjaga integritas dan independensi akademik dengan mendukung riset-riset yang turut menjaga keberlanjutan lingkungan, turut memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan mendengarkan masyarakat terutama perempuan.

16. Aparat keamanan untuk bersikap netral dan tidak melakukan intervensi maupun represi atas nama menjaga aset negara. Paradigma keamanan harus mendengarkan dan melindungi HAM perempuan termasuk memastikan keamanan manusia, mencegah konflik dan turut menjaga keberlanjutan lingkungan.

6 EPILOG

Daya panggil Komnas Perempuan untuk merespon Kendeng, bukan karena demo dengan teriakan dan kepalan. Tetapi puluhan perempuan Kendeng yang bersahaja, berbaju hitam, duduk dengan hikmad, menembang Jawa dengan nada yang mengaduk perasaan, sebagai bentuk pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga lainnya. Pengaduan ini karena kekerasan yang mereka alami saat menolak pendirian pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng Jawa Tengah.

Perempuan pegunungan Kendeng, yang dalam perkembangan perjuangannya, disebut dan menyebut diri dengan Kartini Kendeng, berusaha menyambung semangat Kartini untuk merawat ibu bumi. Bedanya kalau dulu Kartini menyoal pada pemerintah kolonial yang eksploitatif dan memiskinkan bumiputera, inlander, pribumi, kini ibu-ibu atau Kartini Kendeng justeru menyoal bangsanya sendiri yang menjual ibu bumi pegunungan Kendeng untuk rencana pembangunan pabrik semen.

Tema sentral yang mereka perjuangkan adalah hak atas air, karena kehadiran pabrik semen yang akan mengeksploitasi batu karst yang punya fungsi vital sebagai penyimpan air di perut bumi Jawa Tengah akan menghancurkan ekosistem.

Catatan Kunci dan Upaya Komnas Perempuan

Sebagai lembaga HAM perempuan, setelah mendapatkan laporan dari ibu-ibu Kendeng, Komnas Perempuan langsung menyurati gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengklarifikasi dan meminta Gubernur mendengarkan suara perempuan Kendeng, menghentikan dan mencegah kekerasan. Setelah itu, pada tahun 2016 Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke 4 titik, di Rembang, Pati, Purwodadi dan Kendal. Baik ke titik rencana tapak pabrik, ke pegunungan yang hancur karena eksploitasi penambangan (Galian C) batu karst baik di Rembang maupun Mrisi Purwodadi. Selain itu ke wilayah tukar guling Surokontho Kendal.

Pada awalnya kami ragu, apakah pemantauan ini sudah bisa mendapatkan temuan signifikan, karena pabrik belum beroperasi? Biasanya pemantauan kami pada kasus yang sudah terlihat pelanggaran hak asasinya untuk mendesak tanggung jawab negara. Tapi pemantauan Kendeng ini untuk pencegahan sebelum pabrik beroperasi. Saat kami ke lapangan, rupanya persoalan ham perempuan sudah ada menjadi daftar persoalan yang panjang. Dari ancaman terhadap sejumlah perempuan yang berjuang baik meresikokakan nyawa, teror para preman termasuk pada perempuan lanjut usia yang tidak mau melepas tanahnya untuk tapak pabrik semen hingga dirinya selalu membawa pasir untuk keamanan diri dan jaga-jaga kalau penyerangan datang sewaktu-waktu. Kami juga menemukan perempuan-perempuan muda dijajakan di karaoke yang berada di sekitar tapak pabrik semen dan penambangan. KDRT juga kami temukan antara lain karena kehadiran pendatang yang bekerja untuk membangun pabrik semen. Rasa aman komunitas Kendeng hilang, karena konflik horisontal, kohesi sosial retak karena muncul kubu antara yang pro dan tolak semen. Sejumlah perempuan khawatir dengan berkembangnya warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua sekarang diganti perempuan-perempuan muda.

Kearifan tradisional juga terancam karena kelangsungan pangan diatas tanah olahan akan diganti dengan pabrik yang menjadikan mereka sebagai buruh dan sewaktuwaktu bisa di PHK. Udara juga sudah rusak yang dihirup setiap hari karena debu mengepul akibat lalu lalangnya truk pengangkut batu gamping dari penambangan galian C. Lembaga pendidikan juga kehilangan kearifannya karena ada laporan guru mendiskriminasi anak muridnya yang menolak pabrik semen. Kerusakan spiritual dan kultural juga dirasakan, karena makam-makam yang disakralkan sebagai tempat hening menjadi tempat gaduh. Lokus spiritual jadi lahan material. Selain itu tanah yang tumbuh diatas batu karst, sedikitnya 50an jenis obat-obatan sudah mulai rusak dengan debu-debu putih dan terancam punah apabila pabrik semen beroperasi karena alih fungsi lahan. Padahal akses kesehatan mereka masih terbatas, kebergantungan mereka pada obat-obatan tradisional sangat tinggi. Sawah ladang yang menjadi lokus pendidikan untuk mengajarkan tentang ekologi dan kelangsungan semesta pada anak-anak, khususnya Sedulur Sikep yang memilih tidak menyekolahkan di pendidikan formal, juga jadi persoalan apabila tanah dicerabut.

Selain memantau, upayaupaya lain yang Komnas Perempuan lakukan paska pemantauan adalah membuat ringkasan, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut yang diserahkan kepada presiden Jokowi, menteri KLH Siti Nurbaya saat di istana. Langkah-langkah lain, membuat pernyataan sikap ke media /publik untuk memahamkan pengambil kebijakan dan masyarakat tentang isu Kendeng dari perspektif HAM perempuan.

Sebagai bagian dari upaya Komnas Perempuan memperkuat para perempuan pembela HAM adalah melalui momen peringatan hari Kartini, membuka ruang bagi Kartini Kendeng untuk konferensi pers bersama, dengan menghadirkan beberapa tokoh perempuan Kendeng salah satunya Yu Sukinah, perempuan pejuang Kendeng dari Rembang.

Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan juga mendekatkan akses ibu-ibu Kendeng pada mekanisme HAM PBB saat ada kunjungan resminya ke Indonesia, dimana Komnas Perempuan mendapatkan slot untuk membuat pertemuan dengan lingkar perempuan. Pertemuan tersebut antara lain mengundang wakil dari Kartini Kendeng untuk bicara langsung dengan Komisi Tinggi Dewan HAM PBB, Mr. Zeid Ra'ad Al Hussein pada tanggal 5 Februari 2018, pelapor khusus PBB untuk hak atas kesehatan, Dainius Puras (24 Maret 2017) dan Pelapor Khusus hak atas pangan, Hilal Elver (10 April 2018). Selain itu Komnas Perempuan juga memasukkan temuan Kendeng kedalam sejumlah laporan PBB, baik Cedaw maupun UPR dan laporan atas hak perumahan layak.

Pesan Vital Kasus Kendeng dan Perjuangan Perempuan untuk Kendeng Lestari

Inti perjuangan perempuan Kendeng adalah hak atas air, soal kelangsungan hidup anak-anak bangsa kedepan. Bagi mereka, melepas tanah adalah melepas hak anak cucu untuk mendapatkan sumber hidup. Perjuangan perempuan Kendeng menjadi jejak perjuangan penting bagi gerakan perempuan untuk konteks sumberdaya alam, konteks perempuan adat khususnya Sedulur Sikep. Mereka menjadi contoh dari gerakan prempuan yang mengakar, mandiri, anti kekerasan dan menggunakan pendekatan konstitusional, yang beriring dengan pendekatan kultural maupun spiritual.

Kendati demikian gerakan mereka tak lepas dari kritik dan penyangkalan, terutama peraguan kemampuan gerakan perempuan dari grassroot kenapa memiliki daya analisa yang tajam atas kerugian ekologis serta kecerdikan membangun strategi gerakan yang liat. Satu strategi yang menyita perhatian publik adalah menyemen kaki, dimana salah satu pejuangnya , Yu Patmi, meninggal dunia karena kelelahan setelah berhari hari ikut menyemen didepan istana. Kematian yu Patmi adalah kematian kedua perempuan Kendeng karena totalitas mereka. Saat ini perempuan Kendeng sudah membangun memorialisasi langgar "Yu Patmi" untuk menghormati dan merawat semangat perjuangan Kendeng.

HAM Perempuan dan Visi Negara dalam Membangun Indonesia

Kasus Kendeng adalah akumulasi dan cermin dari lapis-lapis persoalan: 1). Bentuk ketakjelasan dan inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam; 2). Prioritas pembangunan infrastuktur yang dimaksudkan jadi jembatan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak cermat menghitung dampak jangka pandang terutama lapis-lapis pelanggaran HAM perempuan; 3). Kasus Kendeng juga memperlihatkan pengangkangan penegakan hukum oleh korporasi. Padahal sudah ada putusan hukum yang seharusnya sudah dijalankan; 4). Promosi dagang Indonesia yang meletakkan semen sebagai salah satu andalan, tidak menimbang harga jangka panjang bagi kelangsungan ekologis di Indonesia; 5). Kebijakan dan statemen politik yang tidak cermat pada data juga menyumbang rumitnya penyelesaian.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mengatakan bahwa penduduk Tuban di Jawa Timur sejahtera karena memiliki pabrik semen, padahal faktanya jika kita melihat Indeks Pembangunan Manusia Tuban hanyalah 65,52, jauh dibanding kabupaten Pati (68,51), kabupaten Rembang (68, 18), dan kabupaten Grobogan (68,05), sebelum mereka memiliki pabrik semen. Artinya berdirinya pabrik semen di Tuban tidak serta merta menyejahterakan warganya, justru mungkin menimbulkan masalah baru: polusi udara dan terganggunya kesehatan warga misalnya. Riset yang dilakukan PBB juga membuktikan bahwa adanya HAM yang terlanggar akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, belum lagi bicara tentang indeks pembangunan gender yang umumnya lebih rendah lagi.

Pekerjaan rumah bagi bangsa kita yang gemar dengan pembangunan infrastruktur, harusbangun skemayangtidakmaskulin daneksploitatif,namun disisilainjugaharus kreatif dengan mengedepankan insfrastruktur yang tidak lapar semen, memikirkan energi yang terbarukan namun juga menjamin keberlanjutan. Selain itu perlu mengintegrasikan ham dan bisnis agar dapat diturunkan kedalam skema yang lebih kongkrit, sehingga kearifan tradisional masyarakat adat, warisan perempuan untuk kelangsungan hak komunal terawat kelestariannya.

Yuniyanti Chuzaifah

Wakil Ketua Komnas Perempuan

DAFTAR PUSTAKA

Tebtebba Foundation,Realizing Indigenous Women's Right a Handbook on the CEDAW, Phllippines, 2013. D.C Ford et al,Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, 1988 Karren J Warren, Ecofeminist Philosophy:wester perspective on what it is and why it matters, USA: Cambridge, 2002 Vandana Shiva, Water Wars: privatisasi, profit dan polusi, Yogyakarta: Insist Press dan Walhi, 2002 Arimbi Heroepoetri dkk, Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolahan Kehutanan: Laporan Komnas Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak MHA atas Wilayahnya dikawasan hutan, Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Daftar Rujukan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang 1954, Amandemen Kedua, Pasal 28J ayat (1)

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Rujukan Internasional

OPCAT : Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adopted by the United Nations General Assembly in New York on 18 December 2002, and it entered into force on 22 June 2006

Konvensi Ekosob : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976

Clapham,S. (2006), Human Rights Obigation of Non-State Actors, Oxford University Oress, 229-232

Mary Mellor, Feminist and Ecology, Cambridge: Politiy Press, 1997 merawat keberlangsungan hidup dan penghidupan manusia. Sikap mencegah perusakan alam akan dilakukan perempuan baik di di arena publik, arena kerja maupun arena domestik. Hilangnya sumber air sama dengan mencerabut spiritualitas perempuan. Untuk itu, perempuan menggunakan strategi spiritual kembali ke akar dalam mempertahankan tanah airnya.

Daftar Rujukan Melalui Website

https://speleoside.wordpress.com/2015/03/25/potret-kawasan-kars-indonesia/

https://grobongan.go.id/info/berita-utama/596-pertanian-grobongan-dukungkedaulatan-pangan-nasional

https://www.patikab.go.id/v2/id/2015/05/19/ekonomi-kabupaten-pati-selama- 5-tahun-terakhir-tumbuh-flutuatif/

https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/25

https://jatim.bps.go.id/link

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawasdoc/doc/036 kma sk ii 2013.pdf

http://news.okezone.com/read/2016/12/30/337/1579140/jokowi-serahkan-skpenetapan-hutan-adat-kepada-9-masyarakat-tradisional

http://musri-nauli.blogspot.co.id/2016/12/rezim-izin-lingkungan.html su konflik sumber daya alam (SDA) dan isu pemiskinan perempuan adalah salah satu isu strategis dari tujuh isu yang menjadi isu penting kerja-kerja Komnas Perempuan, maka pemantuan isu kendeng menjadi hal penting yang dikerjakan Komnas Perempuan. Berangkat dari pengaduan ibu-ibu dari Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng pada bulan Juni 2014, Komnas

Perempuan menindaklanjuti dengan melakukan sejumlah langkah di tahun 2016, antara lain 1) memantau perkembangan isu dan perjuangan yang dilakukan Ibu-ibu Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng, sampai resistensi ekstrim mereka menyemen kaki yang dilakukan oleh sembilan perempuan untuk menolak kehadiran industri semen di depan istana negara; 2) memantau perjuangan hukum saat komunitas Kendeng melakukan aksi mengawal tuntutan dan keprihatinan di PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Semarang; (3) melakukan pencarian fakta ke lapangan ke Pati, Rembang,PurwodadidanKendal;dan(4)bertemudenganmasyarakat serta aparat penegak hukum juga Pemda Kabupaten untuk meminimalkan konflik horizontal paska pengaduan pembakaran tenda tempat komunitas tolak semen. Fokus pemantauan adalah untuk mendokumentasikan dimensi kekerasan terhadap perempuan dan indikasi pelanggaran hak asasi manusia pada kasus tersebut.

Selain memantau, upaya-upaya lain yang dilakukan Komnas Perempuan paska pemantauan adalah membuat ringkasan, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut yang diserahkan kepada Presiden dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup saat di Istana. Langkah lainnya adalah membuat pernyataan sikap ke media/publik untuk memahamkan pengambil kebijakan dan memperkuat para perempuan pembela HAM saat peringatan hari Kartini, dengan membuka ruang bagi Kartini Kendeng untuk konferensi pers bersama, dengan menghadirkan beberapa tokoh perempuan Kendeng. Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan juga mendekatkan akses ibu-ibu Kendeng pada mekanisme HAM PBB saat ada kunjungan resminya ke Indonesia.