NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Laporan Pemantauan Femisida di Indonesia 2025
Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Berbagai Platform
Komnas Perempuan
NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMNAS PEREMPUAN
RINGKASAN
Pemantauan femisida sangat penting dilakukan karena femisida ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ekstrem dan jumlahnya dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tinggi. Di samping itu, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyasarnya. Femisida terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang kompleks dan interseksional. Oleh karena itu, femisida tidak bisa dipandang sebagai kasus individual, namun merupakan kegagalan sistemik. Komnas Perempuan melakukan pemantauan femisida dari tahun ke tahun.
Pada rentang waktu 01 November 2024-31 Oktober 2025 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan femisida dari berbagai sumber. Ada tiga sumber pemantauan, yaitu dari pengaduan yang diterima Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan, dari pemberitaan di media, dan dari diskursus perbincangan di media sosial. Dari UPR dilaporkan ada 10 kasus femisida. Dalam laporan ini dianalisis jenisnya, relasi korban-pelaku, usia korban-pelaku, cara pembunuhan, perlakukan terhjadap jenazah, hingga pihak yang melaporkan. Analisisnya didasarkan pada kronologi yang diberikan oleh pelapor.
Dari jenisnya terdapat 7 femisida intim dan 3 non-intim. Pelakunya adalah pacar, suami, ayah tiri, kenalan, mantan pacar, pelanggan-pemberi jasa, tetangga, dan tidak dikenal masing-masing seorang korban. Adapun cara pembunuhan dilakukan dengan dipukul, dicekik dan ditelantarkan, digorok, dijerat, disulut rokok, disiram air panas, disayat, ditikam, ditenggelamkan, dijepit pintu, diperkosa, dan digigit. Selanjutnya, perlakukan terhadap jenazah meningkatkan tingkat sadistik femisida, yang terdiri dari dibungkus dan dibuang, diperkosa, diseret dan diletakkan di kamar mandi, dan leher diikat kabel. Untuk pelapor kasus femisida terdiri dari pendamping korban, orang tua, dan teman korban.
Pemantauan media dilakukan terhadap 453 kasus dari berita online. Setelah dilakukan analisis dengan telaah teks, telaah redaksi pemberitaan, serta indikator femisida, terdapat 239 kasus yang dapat dikategorikan sebagai femisida. Dari angka tersebut terdiri dari femisida intim 146 korban dan femisida non-intim 93 korban. Pelakunya yang terbanyak adalah suami, kemudian menyusul pacar, teman, anggota keluarga, orang tidak dikenal, dan pengguna jasa seksual. Dari sisi usia, baik pelaku maupun korban terbanyak pada rentang usia 25-40 tahun. Usia korban termuda 2 tahun dan usia tertua pelaku adalah 60 tahun ke atas. Secara umum, usia korban lebih muda dari pelaku. Kebencian berbasis gender menjadikan pelaku memperlakukan korban secara tidak manusiawi. Alasan dan motif femisida yang terbanyak adalah cemburu dan sakit hati, kemudian eskalasi KDRT, persoalan ekonomis, eskalasi kekerasan seksual, menolak bertanggung jawab, ketersinggungan masukulin, dan kehormatan keluarga.
Untuk pemantauan diskursus di media sosial, yang terbanyak membincangkan femisida adalah X (Twitter), disusul TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Untuk penggunaan e-Monitor+ diperoleh 30 konten yang membicarakan femisida pada platform X. Pemberitaan femisida melalui media, terdapat framing terhadap korban yang menonjolkan identitas atau pribadi korban, perilaku korban sebagai pemicu kekerasan, sesansionalisasi kondisi tubuh dan keadaan korban, stereotipe dan normalisasi kekerasan, dramatisasi dan penyimpangan foku yang disampaikan dengan paparan detail kebrutalan proses pembunuhan, framing awal yang keliru dengan "bunuh diri". Dilihat dari bahasa yang digunakan cenderung sensasional, bias gender, minim analisis ketimpangan relasi, dan bahkan ketiadaan istilah "femisida".
Kasus femisida lainnya yang diangkat untuk dipantau adalah femisida anak perempuan dan bayi. Terdapat pola yang konsisten terdapa kasus femisida ini. Pelaku bukanlah orang asing, femisida merupakan ujung dari kekerasan berulang, tubuh anak perempuan sebagai target kekuasaan, dan upaya penghilangan jejak dan dehumanisasi. Selain itu, data samar juga diangkat untuk dipantau karena kesamaran motif, relasi pelakukorban, maupun konteks peristiwanya. Meskipun informasi terbatas, namun tidak bisa sepenuhnya dikeluarkan dari kategori femisida. Untuk intervensi penanganan pelaku femisida, Komnas Perempuan memantau hukum yang menjerat pelaku. Produk hukum itu adalah UU KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU TPPO.
Menuju Pemantauan yang Lebih Kuat: Jejak Femisida di Berbagai Platform
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2025).
Penyelaras Akhir:
Chaterina Pancer Istiyani
Penulis:
Chaterina Pancer Istiyani, Yuni Asriyanti, Isti Fadatul K, Robby Kurniawan
Tim Pengolah Data:
Isti Fadatul K, Robby Kurniawan, Nissa Vidyanita
ATXINA.131MA2MIONON KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKEASAN TERHADAP PEREIPCAN
A. Lingkup dan Batasan
Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam pemantauan femisida oleh Komnas Perempuan tahun 2025:
1. Laporan Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR)
Berisi pengaduan langsung dari korban, keluarga, pendamping, atau lembaga layanan. Data ini memiliki kedalaman informasi karena mencakup riwayat kekerasan, relasi pelaku-korban, konteks sosial, serta kebutuhan pemulihan korban.
2. Pantauan Media Online
Menggunakan pemberitaan media untuk menangkap kasus femisida yang tersebar di berbagai wilayah. Data ini memiliki jangkauan luas namun sering kali terbatas pada informasi permukaan karena bergantung pada informasi yang disajikan media.
3. Pantauan Media Sosial
Diskursus perbincangan warganet di media sosial juga dipantau untuk melengkapi laporan pemantauan femisida ini.
Ketiga sumber ini saling melengkapi: laporan UPR memberikan kedalaman, sementara pantauan media memberikan cakupan yang lebih luas dalam memetakan femisida di Indonesia, serta analisis diskursus perbincangan warganet memberikan gambaran penerimaan dan pemahaman isu femisida. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kekosongan data primer di Indonesia yang belum tersedia data pembunuhan yang terpilah berdasar gender. Namun upaya pemantauan dari data sekunder memiliki keterbatasan di antaranya belum mampu mengungkap keseluruhan indikator femisida. Hal ini dikarenakan informasi yang tersedia pada umumnya hanya mencakup peristiwa permukaan tanpa menggambarkan konteks relasi kuasa, riwayat kekerasan sebelumnya, motif berbasis gender, maupun faktor struktural yang berkontribusi pada terjadinya pembunuhan perempuan. Banyak elemen penting seperti pola kekerasan berulang, relasi intim atau keluarga, latar belakang sosial budaya, kerentanan korban, hingga kegagalan institusi negara dalam memberikan perlindungan, tidak terdokumentasikan secara memadai dalam laporan media.
Selain itu, pemberitaan media sering kali bias, tidak konsisten, dan terfragmentasi, sehingga menyulitkan upaya mengidentifikasi kategori femisida secara akurat, baik femisida intim maupun non-intim. Ketidaklengkapan informasi ini menunjukkan bahwa pemantauan media hanya dapat berfungsi sebagai pintu masuk awal, bukan sebagai sumber data komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan yang lebih terpadu, termasuk kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, layanan pendampingan korban, institusi kesehatan, dan komunitas akar rumput untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai femisida di Indonesia.
B. Data Pengaduan di Komnas Perempuan
Data pengaduan di Komnas Perempuan pada periode 1 November 2024- 31 Oktober 2025 terdapat 10 kasus femisida. Analisis dilakukan berdasar kronologi kasus untuk pembedahan jenis femisida, relasi korban-pelaku, usia korban-pelaku, cara pembunuhan, perlakuan terhadap jenazah, hingga pihak yang melaporkan kasus. Secara detail divisualisasikan dalam grafik berikut.
Femisida Konteks Femisida Anak Perempuan Industri Seks Komersial Femisida Non-Intim Femisida terhadap Perempuan dengan Disabilitas Femisida Intim Femisida Non Intim
Hasil analisis kronologi dari 10 kasus femisida dapat dikelompokkan dalam 7 kasus femisida intim dan 3 kasus femisida non intim yang mendakup femisida anak perempuan, femisida konteks industri seks komersial, dan femisida terhadap perempuan disabilitas. Data ini menunjukkan diversitas konteks kekerasan terhadap perempuan, meskipun femisida intim mendominasi kasus yang dianalisis. Pembacaan lain dari kasus yang didokumentasikan ini juga menunjukkan masih kuatnya relasi personal dan ruang domestik sebagai latar atas kasus eskalasi kekerasan terhadap perempuan menjadi femisida.
USIA KORBAN NA 3 1 25 23 219 27 22 26 33 USIA PELAKU
Matriks rentang usia korban dan pelaku menunjukkan bahwa usia korban secara konsisten lebih muda daripada pelaku. Temuan ini menjadi satu refleksi bahwa relasi usia korbanpelaku mengindikasikan ketimpangan kekuasaan. Kekuasaan pelaku secara pengalaman, kontrol dan kekuatan lebih besar daripada korban. Dalam kelompok kasus (5 kasus) tidak terdapat informasi usia pelaku sehingga kausalitas secara keseluruhan harus didalami lebih hati-hati. Namun secara umum temuan mengindikasikan interseksionalitas gender dan usia
memiliki kontribusi dalam dinamika kekuasaan yang mengakomodasi kekerasan terhadap perempuan dan eskalasinya kepada femisida.
AYAH TIRI 1 KENALAN PACAR 1 3 MANTAN PACAR 1 TIDAK DIKENAL 1 PELANGGAN-PEMBERI JASA 1 SUAMI TETANGGA 1 1
Dialektika interseksionalitas gender dan usia dapat menjadi masukan analisis saat meninjau hubungan korban dan pelaku. Multi-facet analisis akan membantu dalam memetakan kerentanan dan relasi kuasa dalam konteks femisida. Berdasar 10 kasus femisida, terdapat 3 pelaku adalah pacar, dan 7 lainnya adalah ayah tiri, mantan pacar, suami, tetangga, kenalan, tidak dikenal, pelanggan pemberi jasa seks. Diversitas hubungan korban-pelaku dapat dikelompokkn dalam ranah privat (relasi intim) dan ranah publik. Relasi intim yang seharusnya memberikan ruang aman terhadap perempuan ternyata memiliki potensi memanfaatkan akses penuh terhadap korban sebagai boomerang untuk mengontrol, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap perempuan. Risiko kekerasan dan eskalasi femisida dalam ruang publik yang dilakukan oleh pelanggan-pemberi jasa seks menjadi "alert" bagi pemangku kebijakan dalam menjamin perlindungan.
Cara Pembunuhan Air Panas, Rokok, Kekuatan Fisik Digigit Pisaa Benda Turnpul Dan Kekatan Fisik Diperkosa Dijepit Pintu Ditenggelamkan Ditikam Alat Yang Disayat Digunakan Disiram Air Panas Disulut Rokok Dijerat Kekatan Fsik Digorok Diterlantarkan Dicekik Dipukul 0 3
Analisis dari cara pembuhan dan perlakuan terhadap jenazah menunjukkan tingkat sadistik dari femisida. Bahwa aspek perendahan harkat dan martabat, serta kebencian berbasis gender terepresentasi melalui tubuh korban. Perkosaan dilakukan baik kepada korban yang masih hidup maupun kepada jenazah korban. Oleh karenanya kita tidak dapat melihat femisida sebagai pembunuhan kriminal biasa namun sebagai sebuah konsep yang menekankan aspek ketimpangan gender, dominasi, hingga dehumanisasi. Konsep yang perlu ditekankan bahwa femisida adalah puncak dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
5 3 2 業 NA Diperkosa Dibungkus, dibuang di kamar mandi Leher diikat kabel Diseret dan digeletakkan
Aspek lain dari analisis kasus adalah pelapor dari kasus femisida ke Komnas Perempuan. Hal ini menjadi penting sebagai sebuah indikator awal internalisasi pemahaman kasus femisida oleh publik. Bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari kasus pembunuhan
terhadap perempuan tidak bisa secara terang dan an sich sebagai kasus pembunuhan/kriminal biasa. Pengaduan ke Komnas Perempuan adalah langkah kesadaran bahwa terdapat hak keadilan korban dan pemulihan keluarga korban yang harus diperjuangkan. Temuan ini tidak bisa dipandang sebagai angka administratif, melainkan perubahan cara pandang publik terhadap pembunuhan terhadap perempuan dan femisida
Grafik Pelapor Femisida di Komnas Perempuan 6 Orang Tua Jenis Pendamping Korban Pendarmping Korban Teman Korban Orang Tua Pendamping Korban
Salah satu penyikapan Komnas Perempuan terhadap kasus femisida yang dilaporkan adalah surat rekomendasi ke Pengadilan Negeri. Adapun poin rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:
1. Mendorong penggunaan dan definisi femisida sebagai istilah yang menegaskan ketidaksetaraan gender, penindasan, perendahan, dan puncak kekerasan berbasis gender.
2. Mendorong sistem peradilan mempertimbangkan diskriminasi berbasis gender dan mengakui femisida sebagai bentuk ekstrem kekerasan, tidak hanya berpijak pada pendekatan positifistik KUHP.
3. Menegaskan prinsip UU TPKS bahwa kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian bukan kejahatan biasa, meskipun UU TPKS belum menyebut femisida secara eksplisit.
4. Mendorong pemberian restitusi yang layak bagi keluarga korban.
5. Mendorong penggunaan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang PBH untuk mempertimbangkan riwayat dan pengalaman khusus perempuan dalam proses peradilan.
Hasil perkembangan putusan pengadilan selanjutnya disusun sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri: pidana seumur hidup, tetapi tanpa restitusi.
2. Banding oleh JPU: diajukan karena restitusi tidak dipertimbangkan; namun Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman menjadi 15 tahun dan mengabaikan fakta hukum penting.
3. Kasasi oleh JPU: dikabulkan. Putusan kasasi menetapkan:
a. Hukuman 16 tahun penjara.
b. Restitusi Rp 58 juta kepada keluarga korban.
c. Jika tidak dibayar dalam waktu 30 hari, maka diganti pidana 3 tahun.
Contoh kasus dan penyikapan ini menjadi satu yurisprudensi dalam penyikapan kasus femisida.
C. Data Pantauan Media Online
Pemantauan pemberitaan pembunuhan terhadap perempuan dilakukan pada periode 1 November 2024- 31 Oktober 2025. Ada sebanyak 453 kasus yang dianalisis. Penyortiran dilakukan mengacu pada telaah teks, telaah redaksi pemberitaan, serta indikator femisida. Terdapat 239 kasus yang dikategorikan sebagai femisida, sebagaimana tampak pada grafis berikut:
300 307 290 250 239 200 167 150 159 100 100 95 50 34 O 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025
Sumber: Analisis Pantauan Media Komnas Perempuan
Dipilah lebih lanjut didapatkan bahwa femisida intim mendominasi sebanyak 61 persen. Ini mencakup KBG yang bereskalasi dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, atau kekerasan lain dalam relasi intim. Meskipun persentase femisida non-intim lebih rendah, bentuk kekerasan dan relasi pelaku-korban dalam kasus justru lebih beragam. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap perempuan konteks konflik bersenjata, perempuan yang dilacurkan/pekerja seks, anggota keluarga, orientasi seksual, dan identitas gender, hingga pada jurnalis. Temuan lain dalam proses analisis pemberitaan media tahun ini adalah pembunuhan pada bayi perempuan sebanyak 43 kasus, pembunuhan pada anggota keluarga 3 kasus, dan pemberitaan dengan samar isu gendernya 24 kasus.
Femisida Intim 146 Femisida Non Intim 93 N: 239 O 50 100 150 200
Pemantauan ini menunjukkan bahwa femisida rentan terjadi pada usia produktif, baik korban maupun pelaku dalam rentang usia 25-40 tahun. Korban femisida dalam rentang usia tersebut sebanyak 39, 6 persen dan pelaku sebanyak 45,9 persen. Usia dalam rentang 41 hingga 60 tahun berada di urutan selanjutnya. Hal ini mengisyaratkan perlunya perhatian, baik untuk pencegahan maupun penanganan, dengan mempertimbangkan kompleksitas situasi para pihak dalam rentang usia tersebut.
Selain itu, perlu juga dicatat bahwa femisida juga terjadi pada dan oleh lansia. Meskipun angkanya cukup kecil dibandingkan lainnya, pembunuhan terhadap perempuan lansia dapat berarti lebih. Diidentifikasi adanya 10 korban perempuan lansia dalam satu tahun pemantauan, semakin menguatkan situasi tidak aman perempuan dalam hidupnya.
Sebaran Usia
100 95 80 60 63 40 N:240 43 20 14 0 6-13 14-17 NA 18-24 25-40 41-60 60 ke atas Usia Korban
Usia Pelaku 120 117 100 80 60 50 45 35 40 20 7 N: 255 1 0 NA 14-17 18-24 25-40 41-60 60 ke atas
Pemantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaku justru adalah orang yang dikenal dengan baik oleh korban, sebanyak 76,1 persen. Suami, pacar, teman, dan anggota keluarga menjadi daftar pelaku yang mengitari terjadinya femisida. Demikian sekaligus menunjukkan adanya tantangan serius dalam penanganan kekerasan dalam relasi personal. Femisida dalam relasi pacaran juga patut menjadi perhatian khusus, di tengah samarnya mekanisme dan hukum untuk penanganan KBG dalam relasi ini, jika dibandingkan dengan KDRT.
Selain itu, femisida oleh pengguna jasa seksual menuntut perhatian atas gelapnya relasi ini. Ketidaan tata laksana yang berkeadilan dan akuntabilitas dalam menyikapi relasi dalam pengguna jasa seksual, atau pun memastikan pemenuhan hak pedila, semakin memperkuat ancaman KBG dalam hubungan ini. Jika tidak disikapi, tidak menutup kemungkinan femisida pada perempuan pekerja seks dan pedila akan terus terjadi kemudian hari.
100 80 96 60 40 N: 255 50 20 31 17 17 17 15 12 O NA Suami Pacar Teman Lain-lain Anggota Keluarga Orang Tidak Dikenal Pengguna Jasa Seksual
Alasan dan motif pelaku femisida dikenali beragam. Cemburu, sakit hati, dan eskalasi KDRT diketahui sebagai alasan yang paling banyak disebutkan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena motivasi pelaku untuk menguasai korbannya. Pelaku cemburu karena ia menganggap bahwa ia berhak atas diri dan bahkan tubuh korban. Begitu juga dengan ekslasi KDRT. Kekerasan yang berulang dilakukan suami pada istrinya, dengan tidak adanya penanganan dan pemulihan yang dapat dinilai efektivitasnya, telah menerbitkan perasaan bahwa pelaku dapat leluasa melakukannya. Adanya perasan bahwa pelaku lebih berkuasa atas korbannya, semakin jelas dengan daftar motif yang ditunjukkan pada infografis di bawah ini.
Alasan ekonomi juga menjadi faktor yang menonjol, dengan 28 kasus. Demikian mengisyaratkan perlunya kajian dan pengembangan lebih lanjut terkait kekerasan ekonomi dalam konteks KBG secara umum maupun femisida secara khusus.
80 79 60 54 N: 239 40 20 28 27 16 15 9 7 1 1 1 O Ekonomi Lain-lain Eskalasi KDRT Tidak disebutkan Cemburu dan sakit hati Eskalasi Kekerasan Seksual Perselisihan layanan seksual Menolak bertanggung jawab Kebencian berbasis gender Ketersinggungan Maskulinitas Malu dan dalih kehormatan keluarga
Kebencian berbasis gender telah menerbitkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap korban. Ini menjadi salah satu indikator kunci dalam mengenali femisida. Dalam pemantauan media ini, dengan keterbatasannya, dikenali bentuk dan perlakuan kejam terhadap tubuh korban, seperti dibuang, disembunyikan, dimutilasi, ditelanjangi, bahkan ditelanjangi dan diperkosa.
Aspek ini sejatinya menjadi penentu untuk menghukum dan merehabilitasi pelaku. Perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafis di bawah ini, semakin mempertegas perlunya klausul berbasis gender dalam hukum pidana pembunuhan, yang tidak dapat disamakan dengan serta-merta pada kasus-kasus pembunuhan pada umumnya.
Perlakuan terhadap Jasad Korban 180 153 160 140 120 100 80 60 40 21 15 7 8 20 2 1 1 1 0 Dibuang Dimutilasi Diperkosa Lain-lain Ditelanjangi Disembunyikan Dimutilasi, Dibuang Tubuh/organ seksual... Ditelanjangi, Diperkosa,...
Perhatian Komnas Perempuan atas perlunya intervensi penanganan pelaku femisida juga ditunjukkan lewat memantau apa saja hukum yang dijeratkan pada pelaku. Meskipun dalam pemantauan ini belum dapat memastikan putusan akhir, sekaligus pasal pidana yang dilekatkan pada pelaku dalam pengadilan karena bersumber dari pemberitaan yang tengah berlangsung, daftar hukum dipidana sudah dapat dikenali.
KUHP 215 PKDRT 23 Perlindungan Anak 5 3 TPKS TPPO 1 Total: 247 50 100 150 200 250
KUHP dan UU PKDRT menjadi dua aturan yang paling banyak disebutkan dalam pemberitaan pelaku. Menyusul UU Perlindungan Anak dan TPKS, dengan angka yang lebih kecil. Demikian menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, perlunya pemahaman yang lebih kuat dalam penanganan berbasis gender oleh aparat penegak hukum saat menggunakan KUHP. Kedua, perlunya pengarusutamaan UU TPKS pada kasus femisida dengan kekerasan atau pun eskploitasi seksual, di tengah angka kasus yang dikenali cukup tinggi.
| Peraturan perundang2an | Pasal | Jumlah Kasus |
| KUHP | 53 | 1 |
| KUHP | 55 | 2 |
| KUHP | 64 | 1 |
| KUHP | 65 | 1 |
| KUHP | 86 | 1 |
| KUHP | 181 | 2 |
| KUHP | 221 | 2 |
| KUHP | 285 | 7 |
| KUHP | 338 | 73 |
| KUHP | 339 | 5 |
| KUHP | 340 | 56 |
| KUHP | 362 | 2 |
| KUHP | 170 | 1 |
| KUHP | 351(2) | 4 |
| KUHP | 351 (3) | 31 |
| KUHP | 354 (2) | 3 |
| KUHP | 365 (3) | 23 |
| UU PKDRT | 44 (1) (2) (3) | 22 |
| UU PKDRT | 5 (a) | 1 |
| UU Perlindungan Anak | 80 (3) | 4 |
| UU Perlindungan Anak | 81 (5) | 1 |
| UU TPPO | 10 | 1 |
| UU TPKS | 15 (1) | 3 |
| Jumlah | 247 | |
| Jumian | 247 | |
D.Data Pantauan Media Sosial
Nov 2024 Dec2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025 Sep 2025 Oct 2025 balter ■tilok instagram youtube fecebook bluesky threeds
Grafik eksposur perbincangan isu femisida di media sosial menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang periode November 2024 hingga Oktober 2025. Terlihat beberapa lonjakan signifikan dalam intensitas perbincangan, terutama pada Maret, Juni, dan Agustus 2025, yang mengindikasikan momen-momen pemicu atau peristiwa yang memicu respons publik.
Twitter 19662 Tiktok 131 Instagram 57 Youtube 26 23 Facebook
Sementara itu, tabel komposisi platform di di atas memperkuat dominasi Twitter (X) dengan jumlah eksposur mencapai 19.662, jauh melampaui platform lain seperti TikTok (131), Instagram (57), dan Facebook (23).
Lebih lanjut, analisis menggunakan aplikasi pengembangan UNDP (e-Monitor+) perbincangan dilakukan pada periode 1 Oktober- 20 November 2025 terdapat 30 konten yang membicarakan femisida pada platform X. Sebagai proses eksplorasi awal disusun dalam wordcloud seperti dalam gambar berikut
memutuskan suami diem jepang gender berita membunuh Va indonesia dihapp junko homisida ketimpangan emosional meninggal kriminalitas furuta junkofuruta victim laki2 korbanny anak salah ditolak istri menampilkan kekerasan diremehkan pembunuhan menunjukkan maf femisida lakikorban permintaan kdrt sistem patriarki dibunuh pelaku perkosaan perempuan subkategori nyawa feminis permohonan negara jumlah kontrol menuai la uspq haknya lakik consent kasus unung otifnya malu men fenomena foto pasangan keluarga mengontrol hukum transpuan
Eksplorasi awal dalam diskursus dengan kata kunci femisida dan perbincangan yang menyertainya memperlihatkan peta awal, bukan merupakan relasi kausal. Terdapat tiga kelompok utama mencakup struktur sosial, aspek pelaku, aspek korban, dan pola kekerasan. Struktur sosial yang menyertai perbincangan di antaranya patriarki dan ketimpangan. Munculnya kata tersebut menunjukkan pemahaman isu femisida dengan kondisi struktural yang lebih dalam. Pada aspek pelaku yang muncul terutama adalah laki-
laki dan suami, namun dalam peta eksplorasi awal ini belum menunjukkan bagaimana kata-kata ini diposisikan secara normatif. Sementara itu, pada aspek korban yang banyak diperbincangkan adalah perempuan, yaitu istri.
Pada rentang waktu pemantauan sedang muncul pembahasan kasus pembunuhan perempuan di Jepang yang memicu peningkatan perbincangan dan refleksi publik mengenai isu femisida sebagai sebuah konsep. Kata femisida muncul dalam diskursus menunjukkan bahwa isu ini sudah mulai dikenal dalam ruang publik, serta mulai mengaitkan dengan pola kekerasan struktural yang terjadi misalnya, KDRT, perkosaan, kontrol, dan pembunuhan. Hal menarik dalam eksplorasi awal diskursus ini adalah absennya kata seperti negara, kebijakan, atau pun APH yang dapat diinterpretasi pemahaman femisida sebagai isu personal, bukan struktural negara. Meski demikian, analisis word cloud ini bersifat eksploriasi awal belum menunjukkan relasi kontekstual, hingga posisi normatif antar-kata yang muncul dan tidak dijadikan sebagai kesimpulan kausalitas.
Pengakuan Femisida 43,3 Pemahaman Kerentanan Gender 33,3% Sinisme Pro Isu Femisida 20,0% Pemahaman Motif 20,0% Edukasi Publik 13,3% Advokasi Hukum 13,3% Sinisme Kontra Isu Femisida 6,7% Normalisasi Kekerasan 3,3% Framing Episodik 3,3% Penyangkalan 3,3%
Analisis dan kategorisasi setiap konten terdapat dua polar utama yaitu sentimen positif dan negatif. Pembicaraan sentimen positif mencakup pengakuan bahwa ada kekerasan yang lebih dalam dari pembunuhan yaitu femisida, pemahaman akan adanya kerentanan gender, pemahaman motif, pemahaman motif, advokasi hukum, hingga sinisme terhadap ide yang menyangkal femisida. Adapun pembahasan sentimen negatif mencakup sinisme terkait isu femisida, normalisasi kekerasan, framing episodik atas kekerasan, hingga secara terang menyampaikan penyangkalan atas femisida.
Diskursus publik atas isu femisida ini dapat dilihat sebagai sebuah pergerakan proses bertumbuhnya pengetahuan. Terdapat satu proses pendalaman pengetahuan baik yang bersentimen positif maupun negatif. Peran penting dalam proses diskursus ini adalah paparan secara menyeluruh atas isu femisida, batas lingkup, dan dinamika kerentanan yang menyertainya agar pergerakan sentimen menuju positif. Diskursus juga mulai mengarah pada advokasi hukum yang dipertanyakan publik, sebuah pemahaman bahwa isu femisida belum memiliki payung hukum dan desakan untuk advokasinya baik untuk pemenuhan hak korban maupun keluarga korban.
E. Analisis
Dalam pemantauan yang dilakukan ini, Komnas Perempuan menyoroti beberapa hal, sebagai berikut:
1. Framing Media
Pemberitaan media massa memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi publik mengenai suatu peristiwa kekerasan, termasuk pembunuhan perempuan. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus pembunuhan perempuan yang muncul di media beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pola pemberitaan tertentu yang dapat mengaburkan konteks struktural kekerasan, terutama ketika kasus tersebut merupakan bentuk femisida, pembunuhan perempuan karena mereka adalah perempuan, sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki relasi kuasa dekat dengan korban.
Meskipun konsep femisida telah digunakan luas dalam kajian gender internasional, media arus utama di Indonesia hampir tidak pernah menggunakan istilah ini. Sebaliknya, pemberitaan lebih banyak menekankan kronologi, detail sadistis, motif emosional sesaat, atau bahkan kondisi tubuh korban secara sensasional. Pola-pola tersebut berkontribusi pada pemaknaan kasus sebagai peristiwa kriminal individual, bukan sebagai bagian dari fenomena sosial yang berakar pada ketimpangan relasi gender dan budaya patriarkis.
Berikut adalah analisis terhadap sekumpulan berita femisida yang difokuskan pada bagaimana media menyampaikan informasi tentang korban, pelaku, motif, kronologi, dan konteks sosial serta penggunaan bahasa yang dapat memengaruhi pemahaman publik mengenai kasus yang dibacanya.
1.1. Framing Korban: Antara Sensasionalisasi dan Victim Blaming Halus
a) Penonjolan Identitas atau Pribadi Korban
Media sering memulai pemberitaan dengan mengidentifikasi korban berdasarkan pekerjaan, usia, atau status sosial seperti "pekerja seks", "penjual seblak", "ibu muda", atau "janda". Penekanan ini memberi kesan bahwa identitas tertentu melekatkan tingkat kerentanan atau bahkan "risiko" yang harus ditanggung korban. Di sejumlah kasus, status pekerjaan yang dianggap "rentan" atau "tidak terhormat" membentuk asumsi bahwa korban telah berada dalam situasi yang memungkinkan kekerasan terjadi.
Framing demikian membuat korban tampak sebagai individu yang berada dalam kondisi berbahaya bukan karena struktur sosial patriarkis, tetapi karena pilihan hidup personal. Padahal, kerentanan perempuan terhadap kekerasan fatal jauh lebih ditentukan oleh relasi kuasa dan norma gender yang timpang, bukan semata profesi.
b) Penonjolan Perilaku Korban sebagai Pemicu Kekerasan
Banyak artikel berita menyoroti perilaku korban sebelum dibunuh, misalnya "menghina pelaku", "menolak permintaan", "bersikap kasar", atau "live TikTok". Penyajian perilaku ini sering kali dikaitkan sebagai penyebab langsung terjadinya pembunuhan. Framing demikian secara halus menempatkan korban sebagai pihak yang berkontribusi pada tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Hal ini merupakan sebuah bentuk victim blaming tersamar.
Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, media cenderung menampilkan tindakan korban sebagai pemicu emosi pelaku. Hal ini bisa mengesankan pembunuhan sebagai respons emosional terhadap perilaku korban, bukan sebagai tindakan kekerasan berbasis kuasa dan gender.
c) Sensasionalisasi Kondisi Tubuh dan Keadaan Korban
Aspek fisik korban kerap dijadikan elemen dramatis, baik yang dimunculkan dalam judul maupun isi berita. Kata-kata yang diberikan misalnya "setengah telanjang", "dicor dalam kamar", "dibakar", "dimutilasi", atau "ditemukan di kebun". Deskripsi seperti ini tidak hanya menimbulkan sensasi, tetapi juga mengalihkan fokus publik dari akar kekerasan berbasis gender ke trauma publik. Framing semacam ini menguatkan stereotip misoginis karena tubuh perempuan dijadikan objek visual dan emosional untuk menarik perhatian, bukan untuk menyoroti struktur kekerasan gender yang melatarbelakangi peristiwa.
1.2. Framing Pelaku: dari Stereotip hingga Normalisasi Kekerasan
a) Pelaku sebagai Individu Bermasalah, Bukan Pelaku Dominasi
Media kerap menggambarkan pelaku sebagai "pemabuk", "pendiam", "stres", "gangguan jiwa", atau "emosional". Deskripsi ini membangun narasi bahwa tindakan pelaku adalah akibat masalah personal atau tekanan psikologis, bukan bagian dari perilaku dominasi atau kontrol dalam relasi gender. Dalam kasus femisida, laki-laki yang membunuh pasangan atau anggota keluarga perempuan sering kali tidak dianalisis dalam konteks kontrol patriarkis atau kepemilikan atas tubuh perempuan. Dengan menampilkan pelaku sebagai individu yang "tidak stabil", media secara tidak langsung meniadakan tanggung jawab struktural dan budaya yang membentuk tindakan tersebut.
b) Motif Sederhana dan Emosional: Cemburu, Sakit Hati, Utang
Motif pembunuhan yang diberitakan media sering kali direduksi menjadi faktor sesaat, misalnya "sakit hati", "tidak dibelikan motor", "utang rokok", "cemburu TikTok", atau "bisikan gaib". Penyederhanaan ini menghapus kompleksitas relasi kuasa gender yang memungkinkan terjadinya kekerasan fatal. Motif emosional dan ekonomis yang ditonjolkan media mengarahkan publik untuk melihat kasus sebagai konflik interpersonal biasa. Akibatnya, pembaca tidak diarahkan memahami pembunuhan sebagai bagian dari pola femisida, yaitu ketika perempuan dibunuh oleh laki-laki yang merasa memiliki hak atas mereka.
1.3. Framing pada Kronologi: Dramatisasi dan Penyimpangan Fokus a) Paparan Detail Brutal Proses Pembunuhan
Media kerap memberikan detail runtut mengenai bagaimana korban dipancing, diserang, disiksa, diperkosa, dibunuh, atau dibuang. Detail sadistis ini mendorong konsumsi berita berbasis sensasi, bukan konsumsi berbasis pemahaman struktural. Dalam pemberitaan kekerasan terhadap perempuan, paparan berlebihan mengenai proses kekerasan justru menutupi isu yang lebih penting, yaitu mengapa pelaku merasa berhak mengontrol, menyiksa, atau menghilangkan nyawa perempuan.
b) Framing Keliru Awal sebagai "Bunuh Diri"
Sejumlah kasus femisida pada pemberitaan awal diberitakan sebagai kejadian bunuh diri sebelum akhirnya terbukti sebagai pembunuhan. Kesalahan framing awal ini menunjukkan bahwa ketika perempuan ditemukan tewas, dugaan bahwa dia mengalami kekerasan sering kali bukan dugaan pertama. Bias ini memperlihatkan kurangnya sensitivitas jurnalis terhadap pola femisida dan risiko kekerasan fatal yang dihadapi perempuan. Framing awal sebagai bunuh diri juga menghambat munculnya perhatian publik terhadap potensi kekerasan berbasis gender dalam kasus tersebut.
2. Bahasa Pemberitaan: Sensasional, Bias Gender, dan Minim Analisis 2.1. Bahasa Sensasional
Istilah seperti "tragis", "sadis", "korban naas", "remaja cantik", atau "ibu muda" digunakan untuk menciptakan kesan dramatis. Sementara itu, istilah teknis mengenai kekerasan berbasis gender, ketimpangan kuasa, atau femisida hampir tidak pernah dipakai. Bahasa sensasional berperan mempersempit ruang analisis, sebab pembaca diarahkan pada aspek emosional dan visual, bukan pada analisis akar masalah.
2.2. Bahasa yang Mengandung Bias Gender
Kata-kata seperti "remaja cantik", "janda", atau "wanita penghibur" mengandung muatan moral yang memperkuat stereotip perempuan sebagai objek penilaian. Pada saat yang sama, media sangat jarang menggunakan bahasa yang menyoroti pelaku sebagai bagian dari struktur sosial yang memarginalkan perempuan.
3. Kurangnya Konteks Gender dan Ketiadaan Istilah Femisida 3.1. Ketiadaan Istilah Femisida dalam Pemberitaan
Hampir semua media tidak menggunakan istilah "femisida". Akibatnya, pembaca tidak disadarkan bahwa pembunuhan terhadap perempuan memiliki pola, frekuensi, dan kondisi sosial yang khas, terutama ketika dilakukan oleh pasangan intim, keluarga dekat, atau individu dengan relasi kuasa yang timpang.
3.2. Tidak Ada Analisis Patriarki atau Relasi Kuasa
Pemberitaan lebih fokus pada kronologi dan motif langsung, bukan pada konteks struktural seperti norma gender, kontrol pasangan, atau kekerasan berbasis relasi kuasa.
Padahal, femisida sering muncul dari dinamika kekuasaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ketiadaan analisis ini menyebabkan publik memahami kasus sebagai kejadian individual, bukan sebagai bagian dari fenomena sosial yang membutuhkan respons kebijakan dan perlindungan sistemik.
4. Femisida dalam Relasi Digital
Sejumlah kasus pembunuhan perempuan di Surabaya, Palembang, dan Trenggalek menunjukkan pola relasi yang bermula dari komunikasi daring atau interaksi digital. Relasi tersebut berkembang menjadi kedekatan semu dan kemudian bermuara pada femisida. Dalam kasus pembunuhan perempuan di Surabaya, misalnya, pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi online sebelum bertemu di hotel. Relasi yang baru terjalin ini dengan cepat dipenuhi tuntutan emosional, ketika pelaku menafsirkan percakapan korban dengan mantan kekasih sebagai bentuk pengkhianatan. Di Palembang, pelaku mengaku sudah lama mengenal korban melalui Facebook. Relasi digital ini membuka ruang bagi intensitas komunikasi dan kemungkinan grooming. Pelaku dapat menampilkan diri sebagai sosok yang aman dan dapat dipercaya sebelum mengajak bertemu di hotel tempat korban mengalami kekerasan seksual dan ditemukan dengan luka parah. Sementara di Trenggalek, meski tidak seluruh detail perkenalan dipublikasikan, laporan media menunjukkan bahwa pelaku dan korban menjalin komunikasi intens sebelum bertemu. Pertemuan privat itu kemudian berubah menjadi pembunuhan brutal terhadap korban, seorang ibu asal Ponorogo, yang ditemukan tewas setelah masuk ke kamar hotel bersama pelaku.
Ketiga kasus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu relasi yang dimediasi teknologi membuka kesempatan bagi pelaku untuk membangun kedekatan cepat dan memetakan kerentanan korban. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana pelaku laki-laki mengembangkan rasa kepemilikan atas perempuan. Struktur gender yang menempatkan perempuan sebagai objek perhatian, pengendalian, atau pelampiasan emosi menjadikan batas-batas korban mudah dilanggar. Dalam kasus Surabaya, kecemburuan pelaku dikarenakan konstruksi maskulinitas yang menganggap korban sebagai "milik" setelah sedikit interaksi digital. Dalam kasus Palembang, tubuh perempuan kembali menjadi wilayah kekuasaan. Hal ini ditandai dengan kekerasan seksual yang menyertai pembunuhan. Sementara kasus Trenggalek, pertemuan yang semula bernuansa kedekatan justru berujung pada tindakan ekstrem ketika pelaku memaknai hubungan tersebut sebagai hal pribadi dan kemarahan menjadi pembenar pembunuhan.
Pertemuan di ruang privat, seperti kamar hotel, menjadi titik ubah relasi digital menjadi kekerasan fisik. Ruang tersebut tidak netral karena memungkinkan pelaku memanfaatkan relasi tak setara yang sudah dibangun sejak komunikasi awal. Ketika harapan pelaku tidak terpenuhi, kekerasan dianggap sebagai cara kontrol. Ini adalah pola femisida yang khas, yaitu perempuan dibunuh bukan karena konflik spontan, tetapi karena menolak tunduk pada relasi kuasa yang dibangun oleh pelaku. Meski bukti KBGO eksplisit belum muncul dalam ketiga kasus ini, dinamika yang terjadi, yaitu perkenalan digital, intensitas komunikasi, potensi grooming, dan ilusi kedekatan, menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai pelantar yang mempermudah lahirnya relasi yang timpang dan mengarah pada kekerasan.
5. Femisida dalam konteks Konflik Bersenjata
Kematian Mayor Siri Gwijangge, seorang prajurit perempuan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma, merupakan contoh penting femisida dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Dilaporkan bahwa Siri tewas akibat kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota kelompoknya sendiri. Hal itu dipicu konflik internal dan relasi kuasa yang timpang dalam struktur komando. Sebagai perempuan dalam organisasi bersenjata yang sangat maskulin, Siri berada dalam posisi rentan terhadap kontrol, intimidasi, dan kekerasan yang bermotif gender, terutama ketika ia tampil sebagai prajurit yang berani, aktif, dan dihormati masyarakat.
Dalam kerangka femisida, kekerasan terhadap Siri bukan sekadar akibat konflik internal, tetapi merupakan hasil dari struktur patriarki dalam kelompok bersenjata yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sekalipun mereka memegang posisi militer. Pembunuhan, apalagi disertai kekerasan seksual, merupakan pola umum femisida di wilayah konflik, yaitu perempuan dibungkam ketika dianggap mengancam hierarki lakilaki atau dianggap terlalu kuat, terlalu vokal, atau terlalu berpengaruh. Dengan demikian, kematian Siri adalah bentuk femisida yang terjadi bukan di ruang domestik, tetapi di dalam organisasi bersenjata. Kasus tragedi Siri menunjukkan bahwa perempuan di kelompok bersenjata menghadapi risiko yang berlipat, yaitu risiko konflik bersenjata itu sendiri dan risiko kekerasan berbasis gender dari rekan satu kelompok.
6. Lokus Kejadian
Temuan dalam pemantauan media ini menunjukkan bahwa femisida terjadi di berbagai lokasi, mengonfirmasi bahwa tidak ada ruang yang sepenuhnya aman bagi perempuan. Kasus-kasus femisida muncul di rumah, kamar kos, hotel murah, ruang kerja informal, jalan sepi, kebun sawit, ladang, hingga sungai, dan jurang tempat jasad korban dibuang. Pola ini menunjukkan bahwa risiko bagi perempuan tidak hanya ditentukan oleh lokasi, tetapi oleh relasi kuasa, tingkat kerentanan, dan absennya sistem perlindungan yang efektif.
Rumah menjadi lokasi femisida paling banyak, terutama dalam konteks relasi intim. Banyak korban telah mengalami kekerasan berulang sebelum pembunuhan terjadi, namun tidak mendapat perlindungan yang memadai. Di balik narasi "pertengkaran" atau "cekcok rumah tangga", rumah justru menjadi ruang tempat kekerasan berlangsung dalam senyap dan meningkat hingga berujung kematian. Hal ini menegaskan bahwa tanpa deteksi dini dan intervensi terhadap KDRT, rumah dapat menjadi tempat paling mematikan bagi perempuan.
Di ruang publik dan kerja informal, femisida terjadi dalam bentuk pembunuhan disertai perampokan, kekerasan seksual, atau pembuangan mayat. Perempuan yang bekerja sendirian, berada di ruang minim penerangan, atau beraktivitas dalam sektor informal menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Anak perempuan yang menyusuri jalan sepi sepulang sekolah berpotensi menjadi target kekerasan berujung pembunuhan. Sementara itu, kasus femisida seksual sering terjadi di ruang privat seperti hotel, losmen, atau kos, tempat perempuan bertemu pelaku tanpa mekanisme keamanan.
Melihat pola tersebut, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa zona aman tidak ditentukan oleh lokasi fisik, melainkan oleh relasi kuasa, akses perempuan terhadap perlindungan, dan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal. Perempuan tidak aman di rumah jika hidup dalam kekerasan intim. Tidak aman di ruang publik jika sistem keamanan tidak memadai. Tidak aman di ruang kerja informal jika negara tidak melindungi mereka. Dan tidak aman di ruang privat jika stigma dan impunitas membuat kekerasan terus terjadi.
7. Pola Motif
Hasil pantauan media tahun ini menunjukan motif-motif femisida yang tidak berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya. Persoalan ketidakmampuan mengatur emosi dan eskalasi KDRT masih menjadi motif tertinggi, pada tahun ini femisida dengan cara yang sadistik juga mengemuka dibanding tahun lalu. Dari motif-motif tersebut setidaknya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
7.1. Kontrol dan Penguasaan
"Cemburu" dan "sakit hati merupakan motif femisida tertinggi dalam pantauan media ini. Bagi Komnas Perempuan hal tersebut tidak bisa dilihat sebagai emosi spontan pelaku yang melakukan pembunuhan, melainkan mekanisme penguasaan yang berakar pada relasi kuasa yang timpang dipengaruhi oleh norma sosial patriarkis. Cemburu pada peristiwa femisida ini bukan ekspresi dari rasa takut kehilangan, namun ketidakmampuan pelaku untuk menerima perempuan yang berani mengambil keputusan sendiri seperti ketika ingin berpisah, menolak permintaan pelaku, memiliki teman, punya ponsel sendiri, bekerja, atau mengambil keputusan atas tubuhnya, pelaku merasakan ancaman kepada maskulinitasnya.
Kasus seperti istri yang dibunuh suami karena sering live TikTok, perempuan yang dibunuh karena video call dengan teman laki-laki, atau perempuan yang dibacok karena ingin berpisah, memperlihatkan bagaimana kebebasan perempuan di ruang publik maupun digital dianggap sebagai ancaman terhadap maskulinitas pelaku. Ekspresi emosional pelaku melalui kalimat "saya cemburu" "saya sakit hati", "saya cinta mati", "saya takut kehilangan" menggambarkan upaya mereka pertahankan dominasi, bukan cinta. Dengan demikian, dibalik motif emosi tersebut adalah keinginan pelaku untuk mengontrol dan menguasai hidup dan pilihan perempuan. Fakta bahwa motif selalu menjadi yang terbanyak dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa femisida intim bukanlah persoalan ketidakmampuan pelaku meregulasi emosi semata, melainkan pembunuhan yang menjadi ujung dari siklus kontrol dan penguasaan.
7.2. Femisida sebagai Eskalasi KDRT dan Ujung Kekerasan
Motif ini menunjukkan adanya pola kekerasan berulang (patterned abuse) sebelum pembunuhan. Korban yang dibunuh biasanya mengalami kekerasan, perendahan, perlakuan kejam, pengancaman, dan bahkan kekerasan seksual selama bertahuntahun sebelumnya. Kasus seperti istri di Serang yang sebelumnya bercerita tentang KDRT, atau perempuan di Lebong yang meninggal setelah kekerasan berulang, memperlihatkan bahwa femisida adalah ujung dari proses panjang yang sebenarnya dapat dicegah. Riwayat kekerasan sebelumnya yang sering tidak ditangani secara memadai menjadi jalur berujung fatal yaitu kematian. Oleh karena itu, femisida bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, namun puncak dan bentuk ekstrem dari kekerasan.
Sejumlah kasus juga menunjukkan adanya pola kekerasan yang berlangsung sebelum pembunuhan, baik berupa KDRT terhadap anak perempuan, kekerasan psikis, penganiayaan, maupun kekerasan dalam pacaran. Femisida terhadap remaja putri di kamar kos di Pekanbaru, pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMA di Jombang, serta pembunuhan dalam relasi pacaran di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa kekerasan tidak dimulai pada momen pembunuhan, tetapi merupakan rangkaian yang tidak pernah dihentikan. Tanpa deteksi dini dan intervensi, kekerasan yang "dianggap wajar" atau "sepele" terhadap anak perempuan dapat bermuara pada hilangnya nyawa.
7.3. Ekonomi
Data pemantauan media menunjukkan bahwa motif ekonomi merupakan salah satu pemicu utama femisida, dengan puluhan kasus yang melibatkan konflik uang, perampokan, utang, eksploitasi seksual berbayar, dan tekanan ekonomi dalam relasi intim. Namun di balik cerita kriminal yang tampak sederhana, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan posisi ekonomi perempuan memainkan peran besar dalam meningkatnya risiko pembunuhan. Sebagian besar kasus terjadi pada perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti penjaga warung, pekerja toko, pekerja seks, dan pekerja rumahan. Minimnya perlindungan, bekerja sendirian, serta ruang kerja yang sepi menjadikan perempuan sasaran empuk bagi pelaku. Dalam situasi ini, motif ekonomi tidak berdiri sendiri namun muncul bersama kerentanan struktural, yaitu ketika keselamatan perempuan bergantung pada kondisi kerja yang tidak layak dan tidak aman.
Dalam relasi intim, motif ekonomi sering muncul dalam bentuk konflik nafkah, pertengkaran mengenai uang, atau frustrasi pelaku terhadap tekanan finansial. Namun data menunjukkan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar percekcokan rumah tangga, melainkan bagian dari pola kontrol dan dominasi. Ketika perempuan dianggap sebagai "beban", "menuntut nafkah", atau "tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga", sebagian pelaku menggunakan kekerasan fatal sebagai cara mempertahankan posisi kuasa. Hal ini memperlihatkan ketergantungan ekonomi perempuan dan peran gender tradisional dapat memperparah risiko femisida.
Pada kasus lain, perempuan dibunuh untuk menghapus jejak eksploitasi ekonomi, seperti tidak membayar perempuan yang dilacurkan/pekerja seks, merampok, mengambil uang korban, atau menguasai barang berharga. Temuan ini menegaskan bahwa motif ekonomi dalam femisida tidak dapat dipahami sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Namun, berakar pada ketidaksetaraan struktural, posisi tawar perempuan yang rendah dalam ekonomi, serta relasi kuasa yang timpang.
7.4. Femisida Seksual
Pantauan media tahun ini menemukan kekerasan seksual sebagai penyerta pembunuhan dalam dua bentuk yaitu 1) perkosaan yang diikuti dengan pembunahan; 2) penyiksaan seksual sebelum pembunuhan. Yang pertama merupakan bentuk femisida paling umum ketika kekerasan seksual berlanjut menjadi penghilangan nyawa perempuan. Pola ini terlihat dalam pemberitaan kasus-kasus seperti korban diperkosa saat sekarat lalu dibunuh, perempuan ditemukan tanpa busana di ruang publik, atau pekerja seks yang dibunuh setelah pelaku enggan membayar. Dalam pola ini, pembunuhan dilakukan untuk menghapus jejak pemerkosaan, mengembalikan kontrol pelaku ketika korban melawan, dan membungkam kemungkinan korban bersaksi. Cara pembunuhan dengan mencekik, memukul kepala, menutup mulut korban, hingga menusuk berulang, menunjukkan eskalasi agresi setelah kekerasan seksual dilakukan. Pada motif ini, tubuh perempuan tidak hanya diserang, tetapi juga dihilangkan untuk memastikan pelaku tetap berkuasa.
Bentuk yang kedua, polanya korban biasanya ditemukan tanpa pakaian, mengalami luka pada area genital, atau menunjukkan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh sensitif, dikubur atau disembunyikan di tempat-tempat tertentu. Dalam beberapa kasus yang diberitakan media, perempuan ditelanjangi, diseret, diikat, atau disiksa sebelum dibunuh. Pola ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan bukan hanya menjadi target kekerasan seksual, tetapi juga medium pelampiasan kekuasaan dan kemarahan. Pembunuhan terjadi setelah tubuh korban diperlakukan sebagai ruang untuk menghina, merendahkan, dan menghancurkan martabatnya. Dalam hal ini, seringkali seksualitas dan tubuh perempuan dipandang dapat digunakan, dilukai, dan dimusnahkan sebagai cara pelaku menegaskan dominasinya.
Sejumlah kasus menunjukkan keterkaitan langsung antara kekerasan seksual dan pembunuhan. Anak perempuan diperkosa sebelum dibunuh, ditemukan tanpa busana, atau mengalami kekerasan pada bagian tubuh sensitif. Pembunuhan dalam pola ini sering dilakukan untuk menghapus jejak pemerkosaan, membungkam korban, serta memulihkan kontrol pelaku ketika korban melawan. Tubuh anak perempuan diperlakukan tidak hanya sebagai objek seksual, tetapi juga sebagai ruang pelampiasan kekuasaan dan penghinaan, memperlihatkan dimensi kekerasan berbasis gender yang sangat kuat dalam femisida anak.
7.5. Menolak Bertanggung Jawab
Sebanyak tujuh kasus menunjukkan perempuan dibunuh karena kehamilan, termasuk di antaranya kasus "mayat perempuan tanpa kepala karena hamil di luar nikah", "wanita hamil yang dibunuh suaminya", dan "calon istri hamil yang dibunuh di Tulang Bawang". Perempuan dibunuh karena tubuhnya membawa konsekuensi sosial yang dibebankan kepada perempuan disematkan sebagai "aib", "beban", atau "tanggung jawab". Kehamilan perempuan masih digunakan sebagai dasar untuk menghukum atau menghilangkan nyawanya.
7.6. Penolakan Layanan Seksual
Femisida terjadi ketika perempuan menolak berhubungan badan atau tidak memenuhi tuntutan seksual pelaku. Salah satu kasus paling terang adalah istri yang dibunuh suaminya karena dianggap tidak "melayani". Motif ini menunjukkan bahwa pelayanan seksual dipahami sebagai kewajiban domestik perempuan, sementara lakilaki merasa berhak atas akses tanpa syarat terhadap tubuh pasangan. Ketika perempuan menolak, penolakannya dibaca sebagai pembangkangan, ancaman terhadap dirinya, atau pelanggaran terhadap peran gender yang dilekatkan padanya. Dalam konteks ini, pembunuhan menjadi alat penghukuman terhadap perempuan yang mempertahankan otonomi atas tubuhnya. Pola ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam relasi intim tidak berdiri sendiri, namun potensial meningkat menjadi kekerasan yang merenggut nyawa ketika norma sosial terus melanggengkan pandangan bahwa tubuh perempuan ada untuk memenuhi kebutuhan laki-laki.
7.7. Ketersinggungan Maskulinitas
Pembunuhan yang dipicu oleh ketersinggungan maskulinitas, ketika pelaku merasa direndahkan, diperintah, atau kehilangan otoritas di hadapan perempuan. Salah satu contohnya adalah suami yang membunuh istrinya setelah merasa "diperintah bekerja". Dalam pola ini, kekerasan yang merenggut nyawa muncul karena pelaku menafsirkan tindakan atau kata-kata perempuan sebagai ancaman terhadap posisi dominannya. Maskulinitas yang bergantung pada kepatuhan perempuan mendorong laki-laki menggunakan kekerasan ekstrem untuk memulihkan rasa berkuasa. Femisida jenis ini menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi bukan karena konflik sesaat, tetapi karena struktur kuasa gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang harus ditaati. Ketika perempuan menegasikan narasi tersebut, pelaku menghukumnya dengan kekerasan yang ekstrem.
7.8. Femisida Sadis dan Brutal
Pantauan media tahun ini menunjukkan peningkatan pembunuhan dan perlakuan terhadap jenazah korban yang brutal dan sadis. Bentuk-bentuknya antara lain mutilasi, pembakaran, pembuangan mayat ke jurang, penyembunyian jasad dalam kardus, kasur, semen, karung, hingga penenggelaman di sungai muncul di berbagai daerah seperti Mojokerto, Malang, Pacet, Jepara, Bekasi, Gresik, Blitar, Sumut. Pola yang muncul menunjukkan kekerasan yang melampaui pembunuhan biasa ketika tubuh perempuan dihilangkan nyawanya sekaligus dihancurkan dan disembunyikan seolah-olah keberadaannya tidak pernah penting.
Cara pelaku memperlakukan jasad korban menunjukkan niat untuk menghapus identitas dan memutus jejak dengan memotong tubuh, membakar hingga sulit dikenali, membuang ke ruang-ruang tak manusiawi seperti tempat sampah, ladang kosong, atau sungai. Hal ini memperlihatkan bahwa pembunuhan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi rangkaian dari kontrol total atas tubuh perempuan, bahkan setelah ia meninggal. Ini adalah bentuk ekstrem dari dominasi patriarkal, ketika perempuan direduksi menjadi objek yang dapat digunakan, dihancurkan, lalu dibuang.
7.9. Pelaku Bukan Orang Asing, tetapi Lingkar Terdekat
Analisis relasi pelaku-korban menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari lingkar kedekatan korban: suami atau ayah, anggota keluarga, pacar, teman, hingga orang dewasa yang dikenal korban. Hanya sebagian kecil kasus yang melibatkan orang tidak dikenal. Fakta ini mematahkan narasi publik yang menempatkan ancaman utama pada "orang asing". Sebaliknya, femisida anak perempuan justru terjadi di ruang relasi yang seharusnya menjadi sumber perlindungan yaitu keluarga dan pertemanan. Pembunuhan anak perempuan juga terjadi dalam relasi intim remaja, ketika pacarnya menolak bertanggung jawab atas kehamilan. Dalam beberapa kasus, pembunuhan anak perempuan terjadi bersamaan dengan pembunuhan ibu, sehingga perempuan diposisikan sebagai satu kesatuan objek kuasa yang dapat dihabisi ketika pelaku ingin "mengakhiri masalah".
7.10. Penghilangan Jejak dan Dehumanisasi
Sebagian besar kasus terjadi dalam persinggungan ruang kehidupan anak perempuan yaitu rumah, sekolah, dan ruang publik. Dalam keluarga, kekerasan terhadap anak sering tidak teridentifikasi sebagai risiko femisida. Sementara dalam perjalanan atau ruang publik yang sepi, anak perempuan rentan terhadap kekerasan seksual dan femisida tanpa ada mekanisme proteksi atau respons cepat ketika anak hilang atau tidak pulang. Sejumlah korban ditemukan di sungai, saluran air, bekas galian, semaksemak, dan ladang kosong. Pola pembuangan jenazah ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan jejak dan identitas korban. Tubuh anak perempuan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat disembunyikan atau dibuang, bukan sebagai subjek dengan martabat. Pola ini memperlihatkan bahwa femisida terhadap anak perempuan tidak berhenti pada kematian, tetapi berlanjut pada penghapusan simbolis terhadap keberadaan mereka di komunitasnya.
7.11. Lapisan Kerentanan: Usia dan Gender
Femisida terhadap anak perempuan menunjukkan bagaimana subordinasi usia dan subordinasi gender bekerja secara bersamaan. Anak perempuan dipandang tidak memiliki suara, otonomi, atau legitimasi untuk melaporkan kekerasan. Pada saat yang sama, norma sosial patriarkal menempatkan tubuh perempuan sejak usia sangat muda sebagai sesuatu yang dapat dikontrol dan dihukum. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal bagi eskalasi kekerasan yang berujung pada kematian.
8. Femisida Perempuan yang Dilacurkan atau Pekerja Seks
Pantauan media menunjukkan adanya 15 kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dilacurkan atau pekerja seksual yang terjadi dalam konteks transaksi seksual baik melalui aplikasi daring, layanan "open BO", ruang hotel dan kos, maupun lokasi-lokasi privat di mana perempuan bekerja atau bertemu dengan pelaku. Meskipun tidak semua pemberitaan secara eksplisit menyebut korban sebagai pekerja seks, pola-pola yang muncul memperlihatkan adanya keterhubungan antara kerja seksual, kerentanan, dan risiko kematian yang tinggi.
Pada sejumlah kasus yang terpantau, korban berada dalam situasi tanpa saksi dan tanpa perlindungan, berinteraksi dengan pelaku di ruang tertutup, sering kali pada malam hari, dan dalam kondisi di mana akses terhadap pertolongan sangat terbatas. Ketika terjadi perselisihan, baik terkait pembayaran, penolakan korban terhadap permintaan pelaku, atau upaya korban untuk mengakhiri interaksi, kekerasan dapat meningkat dengan cepat dan berujung pada pembunuhan. Beberapa pelaku bahkan melakukan tindakan brutal pascapembunuhan, seperti membuang tubuh korban ke sungai, kamar tak berpenghuni, atau tempat sampah, yang menunjukkan upaya menghapus jejak dan menghilangkan identitas korban.
Motif ekonomi muncul sebagai pola penting. Konflik tarif atau ketidakmampuan atau penolakan pelaku membayar sering menjadi pemicu langsung, namun yang tampak di permukaan ini sebenarnya menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Ketika korban menolak, menetapkan batasan, atau meminta pelunasan pembayaran, pelaku merespons seolah memiliki hak atas tubuh korban, dan pembunuhan menjadi cara untuk mengembalikan kontrol dan membungkam kemungkinan pelaporan.
Dalam sejumlah kasus, kekerasan seksual mendahului pembunuhan. Pemerkosaan, kekerasan fisik pada area tubuh sensitif, atau pembunuhan setelah hubungan seksual menjadi pola yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa femisida dalam konteks kerja seks sering kali merupakan bagian dari rangkaian kekerasan berbasis tubuh perempuan, bukan tindakan tunggal yang berdiri sendiri. Di sisi lain, minimnya informasi dalam pemberitaan membuat banyak kasus sulit dikategorikan secara tegas. Profesi korban jarang disebutkan, dan stigma terhadap kerja seks membuat identitas korban sering hilang dari narasi media. Akibatnya, angka femisida dalam konteks kerja seks sangat mungkin lebih tinggi daripada yang dapat terpantau, karena banyak kasus tercatat hanya sebagai "pembunuhan biasa" tanpa pembacaan relasi gender dan kondisi kerja. Dengan demikian, femisida dalam konteks pekerja seks bukanlah peristiwa acak, melainkan bagian dari kondisi yang memungkinkan tubuh perempuan diperlakukan tanpa perlindungan hukum dan sosial.
9. Kerangka Hukum yang Digunakan
Pantauan media terhadap proses hukum dalam kasus pembunuhan perempuan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memandang femisida sebagai tindak pidana umum, bukan kejahatan berbasis gender. Dari total 239 kasus femisida yang terpantau, hanya 131 yang teridentifikasi pengenaan pasal terhadap pelaku. Mayoritas kasus dikonstruksikan melalui Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu 73 kasus dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) 56 kausus, diikuti Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian) dan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian). Pola ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih fokus pada akibat yaitu kematian korban, dan menjauh dari konteks peristiwa seperti relasi kuasa, pola kekerasan berulang, atau motif gender yang mengarah pada pembunuhan. Akibatnya, femisida kerap diperlakukan sebagai peristiwa tunggal, padahal secara empiris banyak terjadi dalam hubungan intim, kontrol pasangan, atau kekerasan domestik yang telah berlangsung lama dan berulang.
Di sisi lain, penggunaan UU PKDRT (Pasal 44) hanya pada 22 kasus menunjukkan pengakuan bahwa pembunuhan perempuan kerap terjadi dalam ruang domestik mengindikasikan bahwa banyak pembunuhan dalam relasi pasangan tidak dikualifikasikan sebagai KDRT. Hal serupa terlihat pada penggunaan UU TPKS (3 kasus) dan UU Perlindungan Anak (Pasal 80 dan 81) yang hanya muncul pada sebagian kecil kasus, meski kekerasan seksual dan korban anak perempuan merupakan pola signifikan dalam femisida. Rendahnya penggunaan instrumen hukum khusus ini menunjukkan lemahnya identifikasi unsur seksual, eksploitasi, atau kerentanan korban dalam proses penyidikan dan penuntutan.
Penggunaan sejumlah pasal lain dalam KUHP seperti Pasal 354 ayat (2) (penganiayaan berat mengakibatkan kematian), Pasal 285 (pemerkosaan), serta ketentuan penyertaan, perbuatan berlanjut dan berbarengan seperti Pasal 64 dan 65 KUHP, mencerminkan bahwa sebagian kasus femisida sesungguhnya merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan kombinasi kekerasan fisik, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, atau pelibatan pihak lain. Namun jumlahnya yang kecil menunjukkan bahwa pola kekerasan berulang dan multi-tindak pidana belum sepenuhnya ditangani sebagai satu rangkaian sistemik. Penggunaan Pasal 64 berpotensi mereduksi kekerasan berulang menjadi satu peristiwa, sementara Pasal 65, yang membuka ruang pemberatan melalui pengakuan tindak pidana bersamaan, namun sayangnya belum dimanfaatkan optimal dalam kasus femisida yang melibatkan pemerkosaan, penyiksaan, atau eksploitasi.
Secara umum pola penggunaan pasal menggambarkan kekosongan kerangka hukum yang mampu melihat femisida sebagai kejahatan berbasis gender yang terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang. Masih absennya pemberat gender, minimnya penggunaan instrumen khusus seperti UU PKDRT, TPKS, Perlindungan Anak, dan TPPO, serta dominannya konstruksi pembunuhan umum mengakibatkan hilangnya pengakuan atas proses kekerasan berulang yang kronis, kontrol, dan subordinasi terhadap perempuan sebelum kematian terjadi. Di sisi lain, ancaman hukuman yang digunakan tergolong sangat berat, mulai dari 15 tahun penjara, 20 tahun, seumur hidup, hingga pidana mati. Namun, beratnya ancaman hukuman belum otomatis menghasilkan pencegahan, karena hukum belum membaca pola kekerasan berulang atau tanda-tanda risiko sebelum pembunuhan terjadi. Penegakan hukum saat ini lebih bersifat retributif daripada preventif dalam makna pelaku dihukum setelah pembunuhan terjadi, tetapi sistem hukum tidak memiliki alat dan mekanisme untuk mencegah pembunuhan berikutnya.
10. Femisida Anak Perempuan
Pantauan media menunjukkan setidaknya 24 kasus pembunuhan terhadap anak dan remaja perempuan di berbagai daerah, mulai dari siswi sekolah dasar hingga perempuan berusia 17 tahun. Kasus-kasus seperti pembunuhan siswi MI di Banyuwangi, perkosaan dan pembunuhan Zahara di Deli Serdang, pembunuhan anak di NTT, femisida seksual di Tulang Bawang, hingga remaja perempuan yang ditemukan di sungai, saluran air, atau semak-semak di Merauke dan Lampung, menggambarkan pola yang konsisten dan mengkuatirkan. Temuan ini menegaskan bahwa anak perempuan berada dalam spektrum risiko femisida yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekerasan berbasis gender.
11. Pembunuhan Bayi Perempuan
Pemantauan media sepanjang periode laporan mencatat 43 kasus kematian bayi perempuan yang melibatkan dugaan pembunuhan, kekerasan fisik, atau pembuangan jasad. Kasus-kasus ini muncul di berbagai wilayah dan memperlihatkan satu benang merah yaitu kekerasan terhadap bayi terjadi dalam kondisi yang tersembunyi dan sering tanpa saksi maupun pelapor.
Bayi perempuan banyak ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di tempat-tempat tidak terduga sungai, saluran irigasi, kebun, tempat sampah, hingga halaman rumah warga. Pada sebagian kasus, penyelidikan mengonfirmasi adanya tindakan menghilangkan nyawa, namun pada kasus lainnya, kematian belum dapat dipastikan penyebabnya karena proses hukum dan medis masih berjalan. Pola pembuangan jasad ini menunjukkan bahwa bayi tidak hanya kehilangan hidupnya, tetapi juga tidak mendapatkan pengakuan sosial, tidak ada identitas, tidak ada pelaporan kehilangan, dan tidak ada pihak keluarga yang menyatakan hubungan dengan korban.
Dalam sejumlah kasus yang pelakunya berhasil diidentifikasi, kekerasan terjadi di lingkar domestik dan melibatkan orang terdekat seperti ibu kandung, ayah, pasangan ibu, atau anggota keluarga lain. Hal ini memperlihatkan bahwa risiko kekerasan terhadap bayi perempuan sering berada justru di ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Pada beberapa kasus, peristiwa terjadi dalam konteks kehamilan yang tidak direncanakan, tekanan sosial, atau konflik keluarga, namun informasi mengenai motif dan latar belakang tindakan masih sangat terbatas.
Karena pemantauan media ini secara khusus mencatat kasus bayi perempuan dan tidak mencakup bayi laki-laki, tidak dimungkinkan untuk melakukan perbandingan lintas jenis kelamin. Analisis tidak menyimpulkan bahwa bayi perempuan mengalami perlakuan berbeda semata-mata karena jenis kelaminnya. Fokus utama yang dapat ditegaskan pada tahap ini adalah bahwa kekerasan dan penghilangan nyawa bayi terjadi dalam kondisi kerentanan yang tinggi, minim pengawasan, dan kerap tidak terdeteksi oleh sistem perlindungan sosial dan keluarga.
Informasi yang tersedia sebagian besar berasal dari pemberitaan media, yang tidak selalu memuat hasil penyidikan akhir, visum, atau autopsi. Banyak kasus belum teridentifikasi pelakunya dan belum diketahui motif yang melatarbelakanginya. Karena itu, kesimpulan yang lebih lanjut harus menunggu verifikasi lanjutan dari proses penegakan hukum dan investigasi resmi.
12. Data Samar Femisida
Pantauan media juga mencatat 24 kasus pembunuhan perempuan yang tidak disertai dengan informasi memadai terkait motif, relasi pelaku-korban, maupun konteks peristiwanya. Kasus-kasus seperti pembunuhan Julia Sangala di Gorontalo Utara, penemuan perempuan tak bernyawa di Bendungan Tanah Kilap, mayat perempuan di Sungai Harinjing, hingga perempuan yang ditemukan meninggal di penginapan, kebun, persawahan, atau kamar kos, memperlihatkan pola kekerasan yang berujung kematian terjadi tanpa narasi penjelas mengenai penyebab, pelaku, atau latar belakang sosialnya. Yang mencolok dari dari data samar ini adalah mayoritas korban dalam kondisi dibuang atau disembunyikan, jenazah sudah rusak, hanyut di sungai, sehingga sulit dikenali.
Salah satu keterbatasan pantauan media adalah pada banyak kasus media hanya menggambarkan kondisi tubuh korban dan lokasi penemuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kematian perempuan berlangsung dalam ruang informasi yang terbatas, sehingga tidak dapat secara pasti dikategorikan sebagai femisida, namun pada saat yang sama tidak bisa sepenuhnya dikeluarkan dari kategori femisida.
Dalam beberapa kasus yang kemudian berkembang, pelaku ternyata berasal dari lingkar keluarga, seperti anak, cucu, atau kerabat. Meski demikian, informasi yang tersedia masih belum cukup untuk menyimpulkan apakah perempuan menjadi target karena posisinya dalam struktur relasi, atau karena faktor lain yang tidak terkait gender. Pada kasus lain, dugaan awal seperti perampokan, perselisihan, atau kecelakaan sering muncul, tetapi belum didukung hasil penyidikan yang memadai.
Kategori data samar ini menegaskan adanya keterbatasan struktural dalam pembacaan femisida di Indonesia. Banyak kasus pembunuhan perempuan tidak disertai informasi publik mengenai motif, relasi pelaku-korban, atau riwayat kekerasan sebelumnya, sehingga analisis konteks menjadi sangat terbatas. Proses hukum pun jarang terlacak hingga tuntas, seringkali publik hanya mengetahui fase awal penemuan korban, sementara perkembangan penyidikan, penetapan pelaku, atau putusan pengadilan tidak terdokumentasi secara sistematis. Pada saat yang sama, belum ada sistem pencatatan yang mampu membedakan pembunuhan perempuan berdasarkan konteks, apakah terkait relasi intim, kejahatan seksual, kriminal biasa, atau kemungkinan berbasis gender. Akibatnya, terdapat kesenjangan informasi yang lebar antara tahap ditemukannya jenazah dan tahap pembuktian hukum, sehingga pembacaan pola kekerasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa pemantauan banyak bergantung pada pemberitaan media yang tidak selalu mendalam, dan sering berhenti pada laporan awal.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa ketiadaan informasi yang memadai dari peristiwa pembunuhan perempuan, tidak dapat ditafsirkan sebagai ketiadaan dimensi gender. Bisa jadi dimensi gender mungkin belum terdeteksi karena kurangnya data, bukan karena benar-benar tidak ada. Oleh karena itu, kategori data samar perlu dipertahankan dalam laporan sebagai ruang kehati-hatian analitis, agar Komnas Perempuan tidak terjebak pada dua risiko: pertama, menyimpulkan femisida tanpa dasar yang cukup, dan kedua, menghapus kemungkinan femisida hanya karena tidak adanya bukti yang terdokumentasi. Dengan cara ini, laporan tetap bisa dipertanggung jawabkan secara metodologis, sekaligus membuka ruang bagi verifikasi lanjutan ketika data tambahan tersedia.
F. Rekomendasi
Berdasarkan analisis di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa aspek penyikapan sebagai berikut:
1. Kepolisian RI dan BPS: Pemilahan data kasus pembunuhan berbasis gender, untuk selanjutnya dianalisis untuk pendataan femisida.
2. Kepolisian RI perlu pedoman khusus untuk investigasi femisida yang bebas stereotip, berorientasi HAM. Untuk itu, Kepolisian RI juga perlu untuk memastikan kompetensi aparat dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
3. Dimensi hukum: pentingnya sensitivitas dari APH untuk penggunaan pasal pemberat/khusus yang relevan baik dari UU KUHP, PKDRT, TPKS, dan Perlindungan Anak.
4. Pemerintah wajib memberikan pemulihan dan perlindungan bagi keluarga dan pelapor, termasuk kompensasi dan dukungan psikososial bagi anak korban.
5. Media: Mengangkat konteks relasi kuasa gender dalam femisida dan menghentikan praktik victim-blaming maupun normalisasi pelaku dalam pemberitaan kasus pembunuhan terhadap perempuan.
6. Lembaga Layanan: perlu penguatan identifikasi risiko femisida dalam setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan berbasis gender lainnya.
7. Bagi masyarakat, CSO, lembaga layanan perlu mengadakan kampanye-kampanye publik untuk pencegahan femisida.
8. Pemerintah & CSO: Untuk pencegahan femisida, dapat memperkuat pemantauan dan literasi publik terkait relasi digital yang berpotensi melahirkan kontrol dan kekerasan yang berujung pada femisida.
9. Perlunya pelembagaan pendataan dan pemantauan data femisida.