Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Laporan Peman tauan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten Sikka

77 halaman · 77 halaman diproses dengan OCR · 21.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHÁDAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
  3. LINGKUP HAK CIPTA
  4. KETENTUAN PIDANA
  5. SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA
  6. LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA
  7. Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
  8. Editor dan Penyelaras akhir:
  9. Perancang sampul & Isi:
  10. KATA PENGANTAR
  11. Sundari
  12. RINGKASAN EKSEKUTIF
  13. DAFTAR ISI
  14. BAB I
  15. PENDAHULUAN
  16. 1.1 Latar Belakang
  17. 1.2 Tujuan Pemantauan
  18. 1.3 Metodologi Pemantauan
  19. 1.3 Batasan Pemantauan
  20. SEJARAH SOSIAL DAN STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MAUMERE
  21. 2.1 Era Pra Kerajaan: Masyarakat Berbasis “Tana"
  22. 2.1.1 Status Tanah Eks HGU PT Krisrama Pasca Berakhirnya HGU
  23. 2.1.2 Dinamika dan Ekskalasi Konflik Pasca Tahun 2013 (Perspektif PT Krisrama)
  24. BAB III
  25. TEMUAN PEMANTAUAN
  26. 3.1 Pengalaman dan Perjuangan Perempuan dalam Konflik Agraria Nangahale
  27. 3.2 Pola Kekerasan dalam Konflik Agraria di Nangahale
  28. 3.3 Kriminalisasi dan Proses Hukum terhadap Warga
  29. 3.4 Dampak Konflik terhadap Perempuan
  30. 3.4.1 Paparan Kekerasan Langsung dalam Situasi Konflik
  31. 3.4.2 Dampak Psikologis dan Rasa Tidak Aman yang Berkepanjangan
  32. 3.4.3 Beban Ganda dan Kerentanan Ekonomi Perempuan
  33. 3.4.4 Dampak Sosial dan Stigmatisasi terhadap Perempuan
  34. 3.4.5 Perampasan Martabat dan Identitas Perempuan Adat
  35. 3.4.6 Kerentanan Berlapis dan Minimnya Mekanisme Pemulihan
  36. 3.5 Penggusuran dan Kehilangan Tempat Tinggal
  37. 3.6 Situasi Psikososial dan Rasa Aman Komunitas
  38. RESPON DAN PERAN PARA PIHAK
  39. 4.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
  40. 4.2 Kantor Pertanahan (ATR/BPN)
  41. 4.3 Aparat Penegak Hukum
  42. 4.4 Perusahaan (PT Krisrama)
  43. 4.5 Peran Institusi Keagamaan
  44. KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN
  45. 5.1 Instrumen Hukum Nasional
  46. 5.2 Instrumen Hukum Internasional
  47. 5.3 Instrumen dan Kebijakan Pendukung
  48. 6.1 Kerangka Analisa Hak Asasi Perempuan dalam Konflik Agraria
  49. 6.2 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan
  50. 6.3 Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak dan Ruang
  51. 6.4 Hak Atas Penghidupan dan Ketahanan Ekonomi Perempuan
  52. 6.5 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan
  53. 6.6 Hak Atas Pemulihan dan Kesehatan Fisik Serta Mental
  54. 6.7 Hak Atas Rasa Aman, Martabat, dan Keberlanjutan Kehidupan
  55. BAB VIII PENUTUP
  56. 8.1 Kesimpulan
  57. 8.2 Rekomendasi
  58. DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHÁDAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA

HAK ADAT DIRAMPAS KEF KERUSAKA LINGKUNGAN NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LAPORAN PEMANTAUAN

SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA

NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komnas Perempuan Jakarta, 2025

LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI NANGAHALE, KABUPATEN SIKKA

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).

Tim Pemantau dan Penulis Laporan:

Irwan Setiawan, Indah Sulastry, Fadillah Adkiras, Siti Ansya Khalidah Siregar, Sondang frishka Simanjuntak

Editor dan Penyelaras akhir:

Thalyanna Tantry

Perancang sampul & Isi:

@abejeproject

Cetakan pertama, Desember 2025

x + 66 halaman

15 x 23 cm

NATIONALCO6D8SON ON KOMNAS PEREMPUAN

JI. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel.+62 21 390 [email protected]

Faks. +62 21 390 3911 http://www.komnasperempuan.or.id

KATA PENGANTAR

UJI syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan pemantauan yang berjudul "Laporan Pemantauan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria di Nangahale, Kabupaten Sikka". Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Jo No. 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam mandat tersebut, Komnas Perempuan bertugas melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, serta memberikan rekomendasi guna mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, Komnas Perempuan berpegang teguh pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Prinsip-prinsip ini menegaskan hak setiap warga negara atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Di Nangahale, instrumen-instrumen ini menjadi landasan normatif bagi kami dalam menelaah dampak konflik agraria eks Hak Guna Usaha PT Krisrama terhadap kehidupan perempuan adat.

Kehadiran Komnas Perempuan di Nangahale didorong oleh pengaduan masyarakat yang diterima pada 5 September 2025, mengenai eskalasi konflik tanah yang telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Kami memandang bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan telah menciptakan pola kekerasan berbasis gender yang sistemik. Perempuan dan anak dari Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut menjadi kelompok yang paling terdampak, di mana mereka tidak hanya kehilangan ruang penghidupan, tetapi juga mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan trauma psikososial yang mendalam di tengah absennya penyelesaian konflik yang partisipatif dan adil.

Pemantauan yang dilakukan pada November 2025 bertujuan untuk mendokumentasikan pola kekerasan tersebut dan memastikan bahwa suara perempuan tidak lagi terpinggirkan dalam narasi konflik agraria. Kami percaya bahwa setiap upaya penyelesaian konflik harus mengedepankan perspektif gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sebagaimana mandat negara untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tersusunnya laporan ini tentu tidak terlepas dari keberanian luar biasa para perempuan adat di Nangahale yang telah berbagi pengalaman di tengah situasi yang penuh tekanan. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, serta ucapan terima kasih kepada organisasi masyarakat sipil, pendamping hukum, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses pemantauan ini.

Harapan kami, laporan ini menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sikka, ATR/BPN, aparat penegak hukum, dan pihak terkait untuk segera mengakhiri ketidakadilan yang terjadi. Semoga laporan ini menjadi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan keadilan agraria yang bermartabat bagi perempuan Nangahale dan memperkuat perlindungan HAM bagi seluruh perempuan Indonesia.

Jakarta, September 2025

Sundari

Ketua Subkomisi Pemantauan

RINGKASAN EKSEKUTIF

ANGAHALE, di Kabupaten Sikka, kini menjadi potret buram dari N konflik agraria yang tak kunjung usai. Laporan pemantauan ini menyoroti luka panjang masyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut yang tanah ulayatnya terjepit di bawah bayang-bayang sengketa eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Krisrama. Apa yang terjadi di sini jauh melampaui sekadar urusan sertifikat atau batas tanah; ini adalah perampasan ruang hidup yang telah diwariskan lintas generasi. Sejak masa berlaku HGU perusahaan berakhir pada tahun 2013, masyarakat justru tidak menemukan pintu keadilan, melainkan terperosok ke dalam ketidakpastian administratif yang membiarkan konflik ini berlarut-larut hingga memicu kekerasan yang kini telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari warga.

Dalam temuan kunci pemantauan, kami menemukan sebuah fakta yang menyayat hati: perempuan Nangahale menjadi pihak yang paling menanggung beban sejarah ini. Di atas tanah yang seharusnya memberikan kehidupan, perempuan justru dipaksa bertaruh nyawa menghadapi alat berat dan intimidasi demi mempertahankan pohon jambu mete atau kelapa yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Tragisnya, ketika mereka berusaha bersuara di ruang-ruang dialog, mereka sering kali dibungkam oleh arogansi prosedural yang menganggap suara mereka tidak berbobot. Perempuan adat di sini diposisikan sebagai "pihak luar" dalam proses perizinan, padahal keterikatan spiritual dan ekonomi mereka dengan tanah adalah sesuatu yang tak terbantahkan.

Analisis kami terhadap dinamika lapangan menunjukkan adanya pola kriminalisasi yang sistematis dan terstruktur. Hukum seolah-olah menjadi alat pengamanan bagi korporasi untuk memadamkan api perlawanan masyarakat. Setiap langkah warga untuk menuntut haknya justru berujung pada intimidasi psikis dan ancaman pidana yang sengaja dirancang untuk menciptakan ketakutan kolektif. Aparat yang seharusnya hadir sebagai pengayom, justru sering kali terlihat lebih sibuk mengamankan kepentingan investasi, meninggalkan warga dalam teror permanen dan hilangnya rasa aman di tanah kelahiran sendiri.

Sebagai langkah penutup sekaligus rekomendasi, laporan ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan tuntutan perubahan. Negara harus berhenti menjadi penonton atau bahkan aktor yang memfasilitasi penindasan. Kami mendesak penghentian total segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat, peninjauan ulang status tanah eks HGU yang berpihak pada hak ulayat, serta pemulihan hak-hak perempuan Nangahale yang telah terenggut. Pembangunan di Nangahale tidak akan pernah memiliki legitimasi jika berdiri di atas air mata dan perampasan hak masyarakat adat. Tanpa keberanian untuk memihak pada keadilan bagi warga lokal, Nangahale akan terus menjadi bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. ..V Ringkasan Eksekutif. ..vii BABI PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang.. ..2 1.2 Tujuan Pemantauan ..3 1.3 Metodologi Pemantauan 4 1.3 Batasan Pemantauan ..6 BAB II SEJARAH SOSIAL DAN STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MAUMERE. 9 ..10 2.1 Era Pra Kerajaan: Masyarakat Berbasis "Tana" 2.1.1 Status Tanah Eks HGU PT Krisrama Pasca Berakhirnya HGU. ..12 2.1.2 Dinamika dan Ekskalasi Konflik Pasca Tahun 2013 (Perspektif PT Krisrama) ...13 BAB III TEMUAN PEMANTAUAN 15 3.1 Pengalaman dan Perjuangan Perempuan dalam Konflik Agraria Nangahale. ..16 3.2 Pola Kekerasan dalam Konflik Agraria di Nangahale ..18 3.3 Kriminalisasi dan Proses Hukum terhadap Warga.... ....23 3.4 Dampak Konflik terhadap Perempuan .. ...25 3.4.1 Paparan Kekerasan Langsung dalam Situasi Konflik......25 3.4.2 Dampak Psikologis dan Rasa Tidak Aman yang Berkepanjangan..... ..25 3.4.3 Beban Ganda dan Kerentanan Ekonomi Perempuan......26 3.4.4 Dampak Sosial dan Stigmatisasi terhadap Perempuan....26 3.4.5 Perampasan Martabat dan Identitas Perempuan Adat.....26 3.4.6 Kerentanan Berlapis dan Minimnya Mekanisme Pemulihan. ..27 LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

3.5 Penggusuran dan Kehilangan Tempat Tinggal. ...27 3.6 Situasi Psikososial dan Rasa Aman Komunitas ..29 BAB IV RESPON DAN PERAN PARA PIHAK .33 4.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. ..34 4.2 Kantor Pertanahan (ATR/BPN) ..35 4.3 Aparat Penegak Hukum ...36 4.4 Perusahaan (PT Krisrama) ..37 4.5 Peran Institusi Keagamaan. ..39 BABV KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN 41 5.1 Instrumen Hukum Nasional. .43 5.2 Instrumen Hukum Internasional. ..44 5.3 Instrumen dan Kebijakan Pendukung. ...44 BABVI ANALISA DAMPAK TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN, ANALISA DENGAN TEORI DAN DAN KERANGKA HAK ASASI PEREMPUAN 45 6.1 Kerangka Analisa Hak Asasi Perempuan dalam Konflik ..46 Agraria .... 6.2 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan ..47 6.3 Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak dan Ruang ....49 6.4 Hak Atas Penghidupan dan Ketahanan Ekonomi Perempuan ..51 6.5 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan ..53 6.6 Hak Atas Pemulihan dan Kesehatan Fisik Serta Mental ..55 6.7 Hak Atas Rasa Aman, Martabat, dan Keberlanjutan Kehidupan .56 BAB VIII PENUTUP .59 8.1 Kesimpulan ..60 8.2 Rekomendasi. ..60 Daftar Pustaka. ...65 LAPORAN PEMANTAUAN SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, merupakan konflik berkepanjangan yang berakar pada penguasaan dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama. Wilayah ini sejak lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat, khususnya Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut, yang menggantungkan hidup pada tanah sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya komunitas.

Hak Guna Usaha PT Krisrama atas wilayah tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Pasca berakhirnya HGU, tidak terdapat proses penyelesaian yang transparan dan partisipatif terkait status tanah, termasuk pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat yang telah tinggal dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya HGU ini kemudian memicu eskalasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yang diperparah oleh proses administratif dan kebijakan negara yang tidak melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.

Sejak tahun 2013, konflik di Nangahale menunjukkan peningkatan intensitas yang signifikan. Berbagai peristiwa kekerasan dan tindakan represif terjadi, mulai dari penebangan tanaman milik warga, pemasangan papan klaim kepemilikan oleh perusahaan, hingga penggusuran rumah dan lahan garapan masyarakat. Dalam rentang waktu tersebut, masyarakat juga menghadapi proses kriminalisasi melalui pelaporan pidana terhadap warga yang mempertahankan tanahnya, termasuk penetapan tersangka, penahanan, kewajiban lapor, dan pemidanaan. Proses-proses hukum ini tidak hanya berdampak pada individu yang dikriminalisasi, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif, tekanan psikologis, dan kerentanan sosial dalam komunitas.

Perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan dalam konflik ini. Perempuan adat tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga menghadapi kekerasan berbasis gender dalam berbagai bentuk, termasuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, serta beban berlapis akibat kriminalisasi terhadap anggota keluarga laki-laki. Penggusuran yang terjadi berdampak langsung pada perempuan sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, dan pelaku utama kerja-kerja produksi subsistem, seperti bertani dan mengelola pangan keluarga. Anak-anak turut terdampak melalui terputusnya akses pendidikan, kehilangan rasa aman, serta pengalaman traumatis akibat kekerasan dan penggusuran.

Situasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Nangahale tidak semata-mata merupakan sengketa tanah, melainkan juga telah berkembang menjadi konteks terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak dalam konflik sumber daya alam. Negara, melalui berbagai institusinya, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penanganan konflik agraria tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak atas rasa aman, penghidupan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehubungan dengan situasi tersebut, masyarakat Nangahale menyampaikan pengaduan resmi kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 5 September 2025. Pengaduan ini memuat laporan mengenai kekerasan, kriminalisasi, dan dampak konflik agraria yang dialami perempuan dan anak dalam konteks konflik tanah eks HGU PT Krisrama. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas Perempuan melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Pemantauan Lapangan sebagai bagian dari mandat konstitusional dan kelembagaan Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan, pendokumentasian, dan analisis terhadap kekerasan berbasis gender, khususnya dalam konteks konflik sumber daya alam.

Pemantauan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dinamika konflik, pola kekerasan yang terjadi, dampaknya terhadap perempuan dan anak, serta respons dan peran para pihak terkait, sebagai dasar bagi upaya perlindungan, pemenuhan hak asasi perempuan, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan dan pemulihan korban.

1.2 Tujuan Pemantauan

Pemantauan ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai situasi kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik agraria tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama di Nangahale, Kabupaten Sikka.

2. Mendokumentasikan secara faktual peristiwa, praktik, dan dinamika konflik agraria yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dan anak.

3. Mengidentifikasi dan memetakan pola kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, serta bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yang muncul dalam proses penggusuran, kriminalisasi, dan ketidakpastian status tanah.

4. Memahami pengalaman perempuan adat sebagai subjek yang terdampak secara berlapis dalam konflik sumber daya alam yang berkepanjangan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas.

5. Menelaah proses hukum dan kebijakan dalam penanganan konflik agraria di Nangahale serta implikasinya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.

6. Menghimpun perspektif para pihak terkait sebagai dasar penilaian kebutuhan pemulihan korban, penguatan rasa aman komunitas, serta pencegahan kekerasan lanjutan.

7. Mendukung mandat Komnas Perempuan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan langkah advokasi guna mendorong penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berpihak pada korban.

1.3 Metodologi Pemantauan

Pemantauan ini dilaksanakan oleh Komnas Perempuan sebagai bagian dari mandat kelembagaan dalam melakukan pemantauan, pendokumentasian, dan analisis terhadap kekerasan berbasis gender, khususnya dalam konteks konflik sumber daya alam. Pemantauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Nangahale yang diterima Komnas Perempuan pada tanggal 5 September 2025, serta berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh gambaran faktual dan menyeluruh mengenai dampak konflik agraria terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan lapangan di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada bulan November 2025. Kegiatan ini melibatkan pertemuan langsung dengan masyarakat terdampak, termasuk perempuan adat dari Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut, keluarga korban kriminalisasi, serta warga yang mengalami penggusuran dan kehilangan tempat tinggal. Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan menghimpun keterangan, kesaksian, dan pengalaman langsung para perempuan dan komunitas terdampak mengenai situasi konflik, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Selain pertemuan dengan masyarakat, pemantauan juga dilakukan melalui dialog dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, antara lain pemerintah daerah Kabupaten Sikka, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, aparat penegak hukum, serta pihak perusahaan. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, tindakan, dan proses yang telah dan sedang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam penanganan konflik agraria di Nangahale, serta untuk memahami posisi dan perspektif institusional terkait konflik tersebut.

Pemantauan juga mencakup penelaahan terhadap dokumen dan data pendukung, termasuk dokumen pertanahan, keputusan administrasi, peta wilayah, catatan pertemuan, laporan pendampingan, serta dokumen hukum dan kebijakan yang relevan. Penelaahan dokumen ini dilakukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari pertemuan lapangan, serta untuk memahami kerangka administratif dan hukum yang melatarbelakangi konflik agraria di Nangahale.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan dengan pendekatan yang berperspektif korban dan sensitif gender, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap pengalaman serta martabat korban. Komnas Perempuan berupaya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan komunitas terdampak untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya tanpa tekanan atau intimidasi. Pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan adat setempat dalam proses pengumpulan informasi.

Data dan informasi yang diperoleh melalui pemantauan lapangan, pertemuan dengan para pihak, dan penelaahan dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola kekerasan, bentuk dampak terhadap perempuan dan anak, serta dinamika peran dan tanggung jawab para pihak terkait. Hasil pemantauan ini selanjutnya disusun dalam bentuk laporan sebagai dasar bagi Komnas Perempuan dalam menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada pihakpihak terkait guna mendorong perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam konteks konflik agraria.

Rangkaian kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam penanganan pengaduan konflik agraria di Nangahale disajikan dalam Tabel Linimasa Rangkaian Pemantauan berikut:

Tabel 1: Linimasa Rangkaian Pemantauan

TanggalKegiatan PemantauanLokasiPihak yang DitemuiTujuan/Keterangan
Pertemuan dengan Masyarakat Nangahale (Suku Soge Natarmage)Nangahale, Kab. SikkaMasyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Suku GobanMenghimpun keterangan umum mengenai konflik agraria, kronologi, dan dampak terhadap komunitas
16-Nov-25Pertemuan dengan Perempuan AdatNangahale, Kab. SikkaPerempuan adat korban konflik dan kriminalisasiMendokumentasikan pengalaman perempuan terkait kekerasan, penggusuran,
16-Nov-25Pertemuan Persiapan Audiensi ke BupatiNangahale, Kab. SikkaPerwakilan masyarakat dan tokoh komunitasMenghimpun aspirasi dan isu utama yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah
17-Nov-25Pertemuan dengan Pemerintah DaerahKantor Pemda SikkaBupati/Wakil Bupati dan jajaran OPDMengklarifikasi kebijakan dan langkah Pemda dalam penanganan konflik
17-Nov-25Pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten SikkaKantah Kab. SikkaKepala Kantor Pertanahan dan jajaranMengklarifikasi status tanah eks HGU, proses administrasi pertanahan, dan kebijakan ATR/BPN
17-Nov-25Pertemuan dengan Kelompok Masyarakat (Suku Goban Runut)Kab. SikkaPerwakilan wargaMendapatkan perspektif lain terkait konflik dan dinamika sosial di tingkat komunitas
18-Nov-25Pertemuan dengan Kepolisian ResorPolres SikkaKapolres dan jajaranMengklarifikasi proses hukum, penanganan laporan, dan kriminalisasi terhadap

1.3 Batasan Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan memiliki sejumlah batasan yang perlu dicatat untuk memberikan konteks terhadap temuan dan analisis dalam laporan ini. Pemantauan difokuskan pada pendokumentasian situasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak dalam konteks konflik agraria tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, pemantauan ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau memutuskan status kepemilikan tanah secara yuridis, maupun untuk menggantikan kewenangan lembaga peradilan atau instansi pertanahan dalam menentukan keabsahan hak atas tanah.

Pemantauan ini juga tidak mencakup penyelidikan pidana secara mendalam terhadap setiap peristiwa kekerasan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Informasi mengenai proses hukum, penanganan perkara, dan status kasus diperoleh berdasarkan keterangan para pihak dan dokumen yang dapat diakses dalam rentang waktu pemantauan, sehingga temuan yang disajikan bersifat deskriptif dan kontekstual.

Keterbatasan waktu dan durasi pemantauan lapangan juga mempengaruhi cakupan informasi yang dihimpun. Pemantauan dilakukan dalam rentang waktu tertentu, sehingga belum seluruh individu dan kelompok terdampak dapat ditemui secara langsung oleh Komnas Perempuan. Temuan dalam laporan ini disusun berdasarkan pertemuan dengan perwakilan masyarakat, perempuan adat, keluarga korban kriminalisasi, serta dialog dengan pihak-pihak terkait yang dapat dijangkau selama pelaksanaan pemantauan.

Selain itu, kondisi psikososial korban, situasi keamanan, serta relasi kuasa yang masih berlangsung di tingkat lokal turut memengaruhi keterbukaan sebagian korban dan komunitas dalam menyampaikan pengalaman mereka secara utuh. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa beberapa bentuk kekerasan atau dampak konflik belum sepenuhnya terungkap dalam pemantauan ini.

Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut, hasil pemantauan ini dimaksudkan sebagai gambaran awal yang berbasis pada temuan lapangan dan dokumentasi yang tersedia pada saat pemantauan dilakukan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk langkah tindak lanjut, pendalaman, dan upaya perlindungan serta pemulihan korban, serta mendorong keterlibatan dan tanggung jawab para pihak sesuai dengan mandat dan kewenangannya masing-masing.

BAB Ⅱ

SEJARAH SOSIAL DAN STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MAUMERE

2.1 Era Pra Kerajaan: Masyarakat Berbasis “Tana"

Wilayah Maumere dan sekitarnya, yang saat ini termasuk dalam Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sejak sebelum masa kolonial merupakan ruang hidup masyarakat adat yang terorganisir dalam sistem sosial dan adat yang kuat. Masyarakat hidup berbasis wilayah adat atau tana, yang dikelola oleh struktur adat dengan pusat otoritas pada Lepu Gete (rumah besar) dan kepala adat yang dikenal sebagai Tana Pu'an. Lewis (2006) menjelaskan bahwa Tana Pu'an secara harfiah berarti "Sumber Wilayah" atau "Sumber Tanah", yakni pemimpin domain seremonial yang memegang otoritas sakral dan ritual atas tanah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan ritus adat, pengaturan pemanfaatan wilayah, serta penyelesaian sengketa adat.

Dalam struktur sosial masyarakat Sikka-Krowe, dikenal pembagian kekuasaan secara duarkis antara Raja dan Tana Pu'an. Raja memegang kekuasaan politik, pemerintahan, dan hubungan luar, sedangkan Tana Pu'an merupakan pemilik dan penjaga tanah adat. Dalam sistem ini, bahkan Raja Sikka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menjual tanah tanpa persetujuan Tana Pu'an. Tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama yang memiliki makna sosial, ekonomi, spiritual, dan kosmologis.

Perubahan mulai terjadi pada masa kedatangan Portugis sejak abad ke-16. Kehadiran Portugis di wilayah Flores, termasuk Sikka dan Maumere, ditandai oleh penyebaran agama Katolik oleh misionaris Ordo Dominikan, dimulai dengan kedatangan P. Antonio da Taveiro pada tahun 1561. Pengaruh Portugis lebih menekankan pada aspek religius dan budaya dibandingkan penguasaan teritorial. Hubungan antara Portugis dan Raja Sikka dibangun melalui aliansi politik dan keagamaan, termasuk pengenalan Katolik yang kemudian membentuk identitas "Sikka Serani". Dalam periode ini, struktur Tana Pu'an tetap dihormati, dan tidak terjadi perampasan tanah rakyat secara sistematis. Tanah bagi misi dan pastor diperoleh melalui mekanisme hibah adat atau relasi perkawinan campur, tanpa menghapus kepemilikan komunal masyarakat adat.

Situasi berubah secara signifikan pada masa peralihan kekuasaan dari Portugis ke Belanda melalui Traktat Larantuka tahun 1859. Melalui perjanjian tersebut, Portugis menyerahkan wilayah Flores, termasuk Sikka dan Maumere, kepada Belanda dengan kompensasi finansial. Penguasaan Belanda tidak dilakukan melalui invasi militer besar, melainkan melalui penataan administrasi kolonial secara bertahap.

Belanda kemudian menerapkan kebijakan agraria kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Agrarisch Besluit, yang memperkenalkan konsep Domein Verklaring. Melalui kebijakan ini, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom menurut hukum kolonial dinyatakan sebagai milik negara kolonial. Dalam praktiknya, tanahtanah adat yang dikelola secara turun-temurun tanpa dokumen tertulis dinyatakan sebagai tanah negara. Hal ini membuka jalan bagi Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah luas di Maumere, termasuk Nangahale, dan menyewakannya kepada perusahaan swasta atau lembaga misi melalui sistem erfpacht.

Di wilayah Nangahale, proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1912 ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan pembakaran kampung dan pengusiran masyarakat adat dari wilayah Pedan, yang merupakan pusat pemukiman dan ruang hidup masyarakat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut. Tanah seluas sekitar 1.438 hektar kemudian ditetapkan sebagai tanah perkebunan dan dikelola oleh Amsterdam Soenda Compagny untuk tanaman kapas dan kelapa berdasarkan Surat Keputusan Residen Timor en Onderhoorigheden No. 264 tanggal 11 Desember 1912.

Pada tahun 1926, setelah perusahaan Belanda mengalami kesulitan keuangan, perkebunan Nangahale dijual kepada Apostolishe Vicariaat Van de Kleine Soenda Hilanden (Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil) dengan akta penyerahan yang disahkan oleh pejabat kolonial. Proses ini kemudian diperbaiki secara administratif pada tahun 1927 melalui rectificatie sesuai ketentuan kolonial. Sejak saat itu, pengelolaan tanah berada di bawah institusi Gereja Katolik, tanpa adanya pemulihan hak masyarakat adat yang sebelumnya diusir dari wilayah tersebut.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pengaturan hak atas tanah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak kolonial seperti erfpacht dihapus dan harus dikonversi menjadi hak baru sesuai hukum nasional. Dalam konteks ini, tanah perkebunan Nangahale dikonversi menjadi Hak Guna Usaha.

Pada tahun 1989, Keuskupan Agung Ende mendirikan PT Perkebunan Kelapa DIAG untuk mengelola kebun Nangahale secara korporatif, dan pada 5 Januari 1989 BPN menerbitkan keputusan pemberian HGU selama 25 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Selama periode ini, pengelolaan tanah dilakukan oleh perusahaan, sementara masyarakat adat tetap tidak memperoleh pengakuan formal atas hak mereka.

Seiring pemekaran wilayah gerejawi, Keuskupan Maumere resmi berdiri pada tahun 2005. Setelah berakhirnya HGU PT DIAG, pengelolaan lahan kemudian dialihkan kepada PT Krisrama, yang mengajukan permohonan perpanjangan HGU pada tahun 2013. Dalam proses nasionalisasi dan penataan ulang hak tanah, disebutkan bahwa sekitar 542 dari 1.438 hektar dilepaskan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria, namun pelepasan ini tidak diikuti dengan kepastian distribusi kepada masyarakat adat setempat.

2.1.1 Status Tanah Eks HGU PT Krisrama Pasca Berakhirnya HGU

Tanah yang menjadi objek konflik agraria di wilayah Nangahale merupakan tanah yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha PT Krisrama. HGU tersebut terakhir kali berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Setelah berakhirnya HGU, tanah secara hukum berada dalam status tanah negara yang kewenangan penataannya berada pada negara melalui instansi pertanahan.

Dalam periode pasca berakhirnya HGU, tidak terdapat informasi yang transparan dan partisipatif mengenai penetapan peruntukan, mekanisme penataan ulang, maupun skema pemberian hak atas tanah yang melibatkan masyarakat yang telah lama menguasai dan mengelola wilayah tersebut. Sementara itu, masyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut telah memanfaatkan tanah eks HGU secara terbuka untuk tempat tinggal, pertanian, dan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGU.

Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat tersebut diketahui oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk melalui pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik agraria oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Namun, proses tersebut tidak menghasilkan pengakuan formal atas hak masyarakat.

Pada tahun 2023, pemerintah kembali menerbitkan Hak Guna Usaha kepada PT Krisrama atas tanah yang sebagian telah lama dikuasai dan dihuni oleh masyarakat. Proses penerbitan HGU tersebut dilakukan tanpa penyelesaian tuntas terhadap keberatan dan klaim masyarakat, sehingga menciptakan tumpang tindih antara klaim administratif perusahaan dan penguasaan faktual masyarakat di lapangan. Kondisi ini menjadi dasar meningkatnya konflik dan ketegangan di wilayah Nangahale.

2.1.2 Dinamika dan Ekskalasi Konflik Pasca Tahun 2013 (Perspektif PT Krisrama)

PT Krisrama memandang bahwa dinamika konflik di wilayah Nangahale pasca berakhirnya HGU pada tanggal 31 Desember 2013 terjadi dalam konteks upaya perusahaan untuk melanjutkan pengelolaan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berakhirnya masa HGU mendorong PT Krisrama menempuh proses administratif untuk memperoleh kembali kepastian hukum atas lahan yang menjadi basis kegiatan usaha perusahaan.

Dalam periode setelah tahun 2013, PT Krisrama mencatat adanya peningkatan aktivitas penguasaan lahan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki atas hak formal di dalam wilayah yang menurut catatan perusahaan termasuk dalam area eks HGU. Aktivitas tersebut meliputi pembangunan rumah, pembukaan kebun, dan pengelolaan lahan pertanian. Situasi ini dipandang perusahaan sebagai bentuk okupasi lahan tanpa dasar hukum formal.

PT Krisrama menyatakan telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk mengikuti proses pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik tanah. Namun, proses tersebut tidak menghasilkan kejelasan status lahan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan.

Setelah melalui proses administrasi, pada tahun 2023 pemerintah menerbitkan kembali Hak Guna Usaha kepada PT Krisrama. Penerbitan HGU tersebut dipandang perusahaan sebagai dasar hukum untuk melakukan penataan dan pengamanan aset. Langkah-langkah penataan lahan yang dilakukan kemudian memicu penolakan dari masyarakat yang telah lama menempati wilayah tersebut, yang berkembang menjadi ketegangan di lapangan, termasuk pencabutan tanda kepemilikan, penghadangan aktivitas perusahaan, dan pelaporan terhadap perusahaan.

PT Krisrama mencatat bahwa eskalasi konflik juga melibatkan aparat penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta menindak dugaan pelanggaran hukum. Proses hukum yang berjalan dipandang perusahaan sebagai mekanisme penegakan hukum yang berada di luar kewenangan PT Krisrama.

Perusahaan menyatakan bahwa eskalasi konflik pasca 2013 bukan merupakan kehendak PT Krisrama, melainkan akibat dari belum terselesaikannya status penguasaan tanah secara menyeluruh. PT Krisrama menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai hukum yang berlaku dan menyerahkan penyelesaian konflik kepada mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah dan aparat berwenang.

BAB III

TEMUAN PEMANTAUAN

3.1 Pengalaman dan Perjuangan Perempuan dalam Konflik Agraria Nangahale

Pemantauan Komnas Perempuan di wilayah Nangahale memperlihatkan bahwa konflik agraria yang berlangsung tidak hanya berdampak pada penguasaan ruang hidup secara fisik, tetapi juga menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan dan terpapar kekerasan berlapis. Perempuan berada di garis depan konflik, baik sebagai pengelola ruang hidup seharihari, penjaga keberlanjutan keluarga, maupun sebagai pihak yang secara langsung menghadapi tindakan penertiban, penggusuran, intimidasi, dan proses hukum.

Dalam situasi konflik yang berkepanjangan, perempuan menjalani kehidupan sehari-hari dalam kondisi ketidakpastian yang terus-menerus. Mereka tetap mengurus rumah tangga, bertani, mengasuh anak, serta menjaga kehidupan sosial dan spiritual komunitas, sambil menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal, kriminalisasi anggota keluarga, dan kekerasan di ruang publik maupun domestik. Banyak perempuan menyampaikan bahwa rasa takut telah menjadi bagian dari keseharian mereka, terutama ketika melihat kehadiran alat berat, aparat keamanan, atau kelompok yang dianggap berpihak pada perusahaan.

Perempuan juga memainkan peran penting dalam upaya bertahan dan merawat kehidupan keluarga ketika anggota keluarga lakilaki dipanggil, diperiksa, atau ditetapkan sebagai tersangka. Dalam situasi tersebut, perempuan mengambil alih tanggung jawab ekonomi dan kebutuhan keluarga, termasuk memastikan ketersediaan pangan, mendampingi proses hukum, serta menenangkan anak-anak yang mengalami ketakutan dan trauma. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu perempuan terdampak: "Kalau mereka dipanggil polisi, kami harus siapkan beras, telur, dan bekal sebelum berangkat, dan juga saat mereka pulang. Kalau kami tidak kuat, keluarga ini tidak bisa jalan."

Peristiwa penggusuran menjadi titik krisis yang sangat membekas bagi perempuan. Sejumlah perempuan mengalami langsung rumahnya dirusak atau dirobohkan, sering kali ketika mereka sedang berada di dalam rumah atau melakukan aktivitas mengambil air di sumur, dalam situasi tersebut, perempuan berada dalam kondisi ketakutan ekstrem, dikelilingi oleh banyak orang, sebagian membawa senjata tajam, sementara alat berat terus bergerak mendekati rumah mereka. Salah satu pengalaman yang disampaikan menggambarkan situasi tersebut: "Saya dikelilingi orangorang dengan parang. Alat berat sudah di atas rumah. Saya pikir, jangan sampai saya dibunuh di situ."

Selain kekerasan fisik dan ancaman langsung, perempuan juga mengalami kekerasan psikis yang berkelanjutan. Mereka hidup dalam ketakutan untuk membangun rumah, menanam tanaman, atau bahkan meninggalkan rumah dalam waktu singkat karena khawatir rumah dan barangbarang mereka akan dirusak, dibakar, atau dicuri. Sejumlah perempuan menyampaikan bahwa mereka tidak lagi merasa aman untuk tidur di rumah sendiri, selalu waspada terhadap suara kendaraan, motor, atau alat berat di malam hari. "Kalau dengar bunyi mesin, kami langsung takut. Malam tidak bisa tidur. Kami selalu siaga."

Perempuan juga menghadapi stigma sosial dan tekanan berbasis identitas. Beberapa perempuan dilabeli sebagai pembangkang, pengkhianat, atau tidak berbakti kepada agama dan pemerintah. Bentuk-bentuk stigma ini memperdalam luka psikologis dan mempersempit ruang aman perempuan dalam komunitas. Dalam beberapa kasus, perempuan mengalami intimidasi verbal secara berulang seperti ejekan dan teriakan bernada merendahkan yang diarahkan kepada mereka di ruang publik.

Pengalaman perempuan dalam konflik inijuga menunjukkan keterkaitan erat antara kekerasan agraria dengan perampasan martabat dan rasa kemanusiaan. Perempuan memaknai tanah bukan semata sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai sumber kehidupan, identitas, dan keberlanjutan generasi. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu pernyataan yang berulang disampaikan: “Tanah ini yang memberi kami hidup. Kami lahir dari tanah dan akan dikuburkan di tanah ini."

Dalam keseluruhan narasi yang dihimpun selama pemantauan, terlihat bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban pasif, tetapi juga subjek yang terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Mereka berdiri di hadapan alat berat, mendampingi proses hukum, merawat korban luka, serta menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas di tengah tekanan yang intens. Namun, perjuangan tersebut berlangsung dalam kondisi minim perlindungan, tanpa jaminan rasa aman, dan dengan beban psikososial yang sangat berat.

Narasi-narasi ini menjadi pintu masuk untuk memahami pola kekerasan yang dialami perempuan dalam konflik agraria Nangahale, yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian temuan pemantauan berikutnya.

3.2 Pola Kekerasan dalam Konflik Agraria di Nangahale

Konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, menunjukkan pola kekerasan yang berlangsung secara sistematis, berulang, dan saling berkaitan, seiring dengan berlarutnya ketidakpastian status penguasaan tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama. Kekerasan dalam konflik ini tidak hadir sebagai peristiwa insidental atau spontan, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang terus berulang dalam kurun waktu panjang dan melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Pola kekerasan tersebut dialami oleh masyarakat secara kolektif dan berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan dalam konflik agraria Nangahale tidak terbatas pada bentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik, serta kekerasan struktural yang dilembagakan melalui kebijakan, praktik administratif, dan proses penegakan hukum. Berbagai bentuk kekerasan ini saling memperkuat dan menciptakan situasi ketidakamanan yang kronis bagi komunitas masyarakat adat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.

Sejak pasca berakhirnya HGU pada tahun 2013, masyarakat yang menempati dan mengelola lahan eks HGU mulai mengalami tekanan yang semakin intensif. Tekanan tersebut meningkat secara signifikan setelah diterbitkannya kembali HGU PT Krisrama pada tahun 2023. Dalam periode ini, tindakan penertiban lahan dilakukan melalui penggunaan alat berat, penebangan tanaman produktif, pemasangan papan klaim, serta penggusuran rumah warga. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya proses konsultasi yang bermakna dan tanpa mekanisme perlindungan bagi warga yang terdampak, sehingga menempatkan masyarakat dalam situasi rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis.

Penggunaan alat berat dalam proses penertiban lahan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling nyata dan berdampak luas. Alat berat digunakan untuk merobohkan rumah, meratakan kebun, serta menghancurkan tanaman pangan yang menjadi sumber penghidupan warga. Dalam sejumlah peristiwa, alat berat beroperasi ketika warga masih berada di sekitar atau di dalam rumah, menciptakan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Situasi ini menimbulkan ketakutan yang mendalam, khususnya bagi perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, serta meninggalkan trauma berkepanjangan akibat pengalaman kehilangan tempat berlindung secara paksa.

Selain kekerasan fisik, konflik agraria di Nangahale juga memperlihatkan pola intimidasi dan ancaman yang berlangsung secara terus-menerus. Warga melaporkan adanya teriakan, makian, ancaman pengusiran, serta tindakan pengawasan yang membuat mereka merasa tidak aman bahkan di ruang privat mereka sendiri. Kehadiran aparat keamanan dan kelompok tertentu di sekitar pemukiman, sering kali disertai dengan atribut kekuasaan atau senjata tajam, memperkuat rasa takut dan ketidakberdayaan masyarakat. Pola intimidasi ini menciptakan tekanan psikologis yang terus-menerus dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam konflik ini juga terjadi melalui perusakan dan perampasan sarana penghidupan. Penebangan pohon kelapa, pisang, jambu mete, dan tanaman pangan lainnya secara langsung memutus akses warga terhadap sumber ekonomi dan pangan. Dalam konteks masyarakat agraris seperti Nangahale, hilangnya tanaman bukan hanya berarti kerugian materi, tetapi juga ancaman terhadap keberlanjutan hidup keluarga. Perempuan, yang memegang peran utama dalam pengelolaan pangan rumah tangga dan pertanian subsisten, merasakan dampak ini secara langsung karena harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah situasi konflik.

Pola kekerasan juga terlihat melalui penggunaan hukum dan aparat penegak hukum sebagai instrumen tekanan terhadap masyarakat. Warga yang mempertahankan tanahnya, melakukan protes, atau menolak penertiban sering kali dilaporkan dan diproses secara pidana. Proses hukum tersebut berjalan relatif cepat terhadap warga, sementara laporan masyarakat terkait penggusuran, perusakan rumah, atau kekerasan fisik yang mereka alami tidak memperoleh tindak lanjut yang setara. Ketimpangan ini menunjukkan adanya pola kekerasan institusional, di mana hukum dan mekanisme penegakan hukum justru memperdalam ketidakadilan dan memperlemah posisi masyarakat adat.

Kekerasan dalam konflik agraria Nangahale juga memiliki dimensi gender yang kuat. Perempuan tidak hanya menjadi korban langsung dari kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga menanggung beban berlapis akibat kriminalisasi terhadap anggota keluarga, hilangnya sumber penghidupan, serta rusaknya jaringan sosial komunitas. Dalam situasi konflik, perempuan sering berada di garis depan untuk melindungi rumah, anak, dan tanah, sehingga berhadapan langsung dengan alat berat, aparat, maupun kelompokkelompok yang melakukan intimidasi. Namun, pada saat yang sama, pengalaman dan kerentanan perempuan kerap tidak diakui dalam proses pengambilan keputusan maupun penanganan konflik.

Kekerasan psikologis merupakan dampak yang paling luas dan berkelanjutan dari konflik agraria di Nangahale. Rasa takut akan penggusuran mendadak, bunyi alat berat, kehadiran aparat, serta ancaman verbal menciptakan kondisi hidup dalam kewaspadaan tinggi. Perempuan melaporkan kesulitan tidur, kecemasan berkepanjangan, rasa tidak aman berada di rumah sendiri, serta ketakutan meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan. Anak-anak juga mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk ketakutan berlebihan, gangguan konsentrasi, dan terhentinya proses belajar akibat kehilangan tempat tinggal atau rasa tidak aman di lingkungan mereka.

Pola kekerasan dalam konflik ini pada akhirnya menciptakan normalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kekerasan tidak lagi dipandang sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai bagian dari realitas yang harus dihadapi setiap hari. Kondisi ini berisiko memperdalam trauma kolektif, melemahkan ketahanan sosial komunitas, dan menghambat pemulihan korban, khususnya perempuan dan anak yang berada pada posisi paling rentan dalam konflik agraria yang berkepanjangan.

Untuk memudahkan pemetaan dan pemahaman atas kompleksitas situasi kekerasan yang terjadi, Komnas Perempuan menyusun klasifikasi pola kekerasan yang muncul dalam konteks konflik agraria di Nangahale. Pemetaan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak berlangsung dalam satu bentuk tunggal, melainkan hadir secara berlapis dan saling berkaitan, mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, struktural, hingga kekerasan berbasis gender yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan, anak, dan komunitas secara keseluruhan. Tabel berikut merangkum jenis, bentuk, aktor, kelompok terdampak, serta dampak utama dari pola kekerasan yang teridentifikasi selama pemantauan.

Tabel 2: Pola Kekerasan dalam Konflik Agraria di Nangahale

Jenis Bentuk dan Praktik Kekerasan KekerasanBentuk dan Praktik KekerasanAktor yang TerlibatKelompok TerdampakDampak Utama
Kekerasan FisikPenggunaan alat berat untuk merobohkan rumah warga, penebangan tanaman produktif, penggusuran paksa tanpa pemberitahuan, tindakan kekerasan fisik terhadap wargaPT Krisrama, kelompok pendukung perusahaan, aparat keamananPerempuan, anak, lansia, seluruh komunitasLuka fisik, kehilangan rumah dan kebun, ancaman keselamatan jiwa
Kekerasan PsikisIntimidasi verbal, teriakan, ancaman pengusiran, pengawasan, kehadiran aparat bersenjata, tekanan berulangKelompok pendukung perusahaan, aparat keamananPerempuan, anak, keluarga korban kriminalisasiTrauma, ketakutan berkepanjangan, gangguan tidur, rasa tidak aman
Kekerasan EkonomiPenebangan pohon kelapa, pisang, jambu mete; perusakan sawah; penahanan alat pertanian; hilangnya mata pencaharianPT Krisrama, pihak terkaitPerempuan petani, keluarga petaniKehilangan sumber penghidupan, ketahanan pangan terganggu
Kekerasan Strukturalpencaharian Ketidakpastian status tanah, penerbitan HGU tanpa penyelesaian keberatan warga, pengabaian pengakuan masyarakat adatNegara (Pemda, ATR/BPN), PT KrisramaMasyarakat adatKerentanan hukum, konflik berkepanjangan
Bentuk dan Jenis Praktik Kekerasan KekerasanBentuk dan Praktik KekerasanAktor yang TerlibatKelompok TerdampakDampak Utama
Kekerasan InstitusionalKriminalisasi warga yang mempertahankan tanah, proses hukum yang tidak berimbang, laporan warga yang tidakAparat penegak hukumWarga yang melakukan perlawanan, perempuanStigmatisasi, beban hukum, rasa ketidakadilan
Kekerasan SimbolikPemasangan papan klaim di tanah ulayat, pelabelan warga sebagai perusuh atau ilegal, delegitimasi identitas adatPT Krisrama, aparat, tokoh tertentuMasyarakat adat, perempuan adatPenghinaan martabat, penghapusan identitas
Kekerasan Berbasis GenderPerempuan menghadang alat berat, mengalami ancaman, kriminalisasi tidak langsung, beban ganda pasca penggusuranPT Krisrama, aparat, kelompok pendukungPerempuan adatTrauma berlapis, kelelahan fisik dan mental
Kekerasan terhadap AnakAnak menyaksikan penggusuran, kehilangan rumah, putus sekolah, intimidasi diDampak tidak langsung konflikAnak-anakGangguan psikososial, pendidikan terhenti
Kekerasan Sosial Horizontallingkungan sosial Konflik antarwarga akibat perbedaan posisi dalam konflik, intimidasi antar komunitasKelompok pro dan kontraPerempuan, keluarga rentanFragmentasi sosial, hilangnya solidaritas

3.3 Kriminalisasi dan Proses Hukum terhadap Warga

Konflik agraria di Nangahale tidak hanya berlangsung melalui penguasaan dan penggusuran lahan, tetapi juga melalui penggunaan mekanisme hukum pidana terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya. Proses hukum yang berjalan menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap warga, khususnya mereka yang secara aktif menyuarakan penolakan, melakukan aksi mempertahankan tanah, atau terlibat langsung dalam upaya penghentian aktivitas perusahaan di wilayah eks HGU PT Krisrama.

Kriminalisasi muncul dalam konteks ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dengan perusahaan dan negara. Dalam berbagai peristiwa konflik, tindakan warga yang bersifat kolektif dan defensif, seperti menghadang alat berat, mencabut papan klaim, atau mempertahankan rumah dan kebun, diproses sebagai tindak pidana. Sementara itu, laporan masyarakat terkait kekerasan fisik, perusakan rumah, penebangan tanaman, serta intimidasi yang mereka alami tidak memperoleh tindak lanjut hukum yang sebanding.

Berdasarkan keterangan warga dan dokumen yang dihimpun, sejumlah warga ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa perkara pidana, antara lain dengan tuduhan penyerobotan tanah, perusakan, pengancaman, dan pencemaran nama baik. Penetapan tersangka tersebut terjadi dalam rentang waktu pasca meningkatnya eskalasi konflik, khususnya setelah penerbitan kembali HGU PT Krisrama pada tahun 2023 dan rangkaian penertiban serta pemasangan tanda klaim di wilayah yang telah lama dihuni masyarakat.

Pemantauan menemukan bahwa proses hukum berjalan dengan cepat ketika laporan berasal dari pihak perusahaan atau pihak yang mendukung kepentingan perusahaan, sementara laporan warga terkait kekerasan dan penggusuran cenderung tidak ditindaklanjuti secara serius atau dihentikan pada tahap awal penyelidikan. Ketimpangan ini menciptakan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat dan memperkuat rasa bahwa hukum digunakan sebagai alat tekanan terhadap warga yang menolak kehilangan tanahnya.

Dalam sejumlah kasus, warga harus menjalani proses hukum yang panjang, termasuk pemeriksaan berulang, penahanan, penahanan kota, dan kewajiban wajib lapor dalam jangka waktu lama. Beberapa warga dijatuhi hukuman pidana penjara, meskipun tindakan yang dilakukan berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan rumah, kebun, dan tanah ulayat mereka. Pemidanaan ini berdampak luas, tidak hanya pada individu yang diproses hukum, tetapi juga pada keluarga dan komunitasnya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan menjadi pihak yang terdampak secara signifikan dalam proses kriminalisasi tersebut. Perempuan harus menanggung beban tambahan ketika pasangan, orang tua, atau anggota keluarganya dipanggil, diperiksa, atau ditahan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, perempuan juga turut ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses hukum sambil mengasuh anak, menghadapi tekanan sosial, serta kehilangan rasa aman.

Kriminalisasi juga berdampak pada keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga produktif menjalani proses hukum, perempuan harus mengambil peran tambahan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk menyediakan pangan, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari. Situasi ini memperberat kerentanan ekonomi yang telah muncul akibat kehilangan lahan dan sumber penghidupan.

Selain itu, pemantauan menemukan bahwa proses hukum yang berlangsung turut memperkuat stigma terhadap warga sebagai pelaku kejahatan, perusuh, atau pengganggu ketertiban. Stigmatisasi ini berdampak pada relasi sosial di tingkat lokal, memicu konflik horizontal, serta melemahkan solidaritas komunitas. Warga yang menjalani proses hukum kerap mengalami intimidasi, pengucilan, dan tekanan psikologis, baik dari aparat maupun dari kelompok masyarakat lain yang berseberangan posisi dalam konflik.

Penggunaan hukum pidana dalam konteks konflik agraria di Nangahale memperlihatkan kecenderungan pendekatan represif terhadap persoalan struktural yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif, dialog, dan penyelesaian berbasis hak. Alih-alih menjadi sarana perlindungan, proses hukum justru menjadi bagian dari eskalasi konflik dan memperdalam kerentanan warga, terutama perempuan dan anak.

Dalam konteks ini, Komnas Perempuan memandang bahwa kriminalisasi warga dalam konflik agraria Nangahale tidak dapat dilepaskan dari absennya penyelesaian yang adil, partisipatif, dan berperspektif hak asasi manusia atas status tanah eks HGU. Selama ketidakpastian status tanah dan ketimpangan relasi kuasa dibiarkan, proses hukum berpotensi terus digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak dan ruang hidupnya.

3.4 Dampak Konflik terhadap Perempuan

Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa konflik agraria di Nangahale menimbulkan dampak yang kompleks, berlapis, dan berkelanjutan terhadap perempuan. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan hilangnya ruang hidup secara fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta martabat perempuan sebagai individu dan sebagai bagian dari komunitas adat. Dalam konteks konflik yang berkepanjangan, perempuan berada pada posisi yang sangat rentan sekaligus memikul peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas.

3.4.1 Paparan Kekerasan Langsung dalam Situasi Konflik

Perempuan terdampak secara langsung oleh berbagai peristiwa konflik, termasuk penggusuran rumah, penertiban lahan, dan penggunaan alat berat di wilayah yang telah lama mereka tempati. Dalam sejumlah peristiwa, perempuan berada di lokasi ketika rumah dan kebun dirusak, bahkan ketika aktivitas domestik sedang berlangsung. Situasi ini menempatkan perempuan pada risiko kekerasan fisik dan ancaman keselamatan jiwa, terutama ketika tindakan penertiban dilakukan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Paparan kekerasan langsung tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pihak yang menyaksikan konflik, tetapi juga menjadi subjek yang berhadapan langsung dengan situasi berbahaya di lapangan. Kehadiran alat berat, aparat keamanan, dan kelompok pendukung perusahaan menciptakan kondisi yang sangat menekan dan berisiko bagi perempuan, khususnya perempuan lansia, ibu hamil, dan ibu dengan anak kecil.

3.4.2 Dampak Psikologis dan Rasa Tidak Aman yang Berkepanjangan

Konflik agraria di Nangahale menciptakan kondisi ketidakamanan yang kronis bagi perempuan. Ketidakpastian status tanah, ancaman penggusuran berulang, serta kehadiran aparat dan alat berat secara terus-menerus memunculkan rasa takut dan kecemasan yang menetap dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Banyak perempuan hidup dalam kewaspadaan tinggi, mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan ketegangan emosional yang berlangsung dalam jangka panjang.

Rasa tidak aman ini tidak hanya dirasakan saat terjadi peristiwa konflik terbuka, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat berada di rumah, bekerja di kebun, atau meninggalkan rumah untuk waktu singkat. Kondisi tersebut mempersempit ruang aman perempuan dan berdampak serius terhadap kesehatan mental serta kualitas hidup mereka.

3.4.3 Beban Ganda dan Kerentanan Ekonomi Perempuan

Pemantauan menemukan bahwa konflik agraria memperbesar beban kerja dan tanggung jawab perempuan. Ketika anggota keluarga laki-laki dipanggil, diperiksa, atau ditahan dalam proses hukum, perempuan mengambil alih peran sebagai penopang utama keluarga. Mereka bertanggung jawab memastikan pemenuhan kebutuhan pangan, mengurus anak, mendampingi proses hukum, serta tetap mengelola lahan pertanian yang tersisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga.

Kerusakan kebun, penebangan tanaman pangan, dan pembatasan akses terhadap alat pertanian berdampak langsung pada kemandirian ekonomi perempuan. Dalam masyarakat agraris seperti Nangahale, hilangnya lahan berarti hilangnya sumber pangan utama. Perempuan harus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat.

3.4.4 Dampak Sosial dan Stigmatisasi terhadap Perempuan

Konflik agraria di Nangahale juga memunculkan stigma dan tekanan sosial terhadap perempuan. Perempuan yang terlibat dalam upaya mempertahankan tanah kerap dilabeli sebagai pembangkang, pengganggu ketertiban, atau pihak yang dianggap tidak patuh terhadap otoritas tertentu. Pelabelan ini berdampak pada rusaknya relasi sosial dan mempersempit ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan komunitas.

Selain itu, konflik yang berkepanjangan turut memicu fragmentasi sosial dan konflik horizontal antarwarga. Perempuan berada dalam posisi rentan ketika solidaritas komunitas melemah dan hubungan sosial yang sebelumnya erat berubah menjadi penuh kecurigaan. Kondisi ini memperdalam isolasi sosial perempuan dan mengurangi dukungan kolektif yang sebelumnya menjadi kekuatan komunitas.

3.4.5 Perampasan Martabat dan Identitas Perempuan Adat

Bagi perempuan adat di Nangahale, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan keberlanjutan generasi. Kehilangan tanah dipahami sebagai kehilangan ruang hidup yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Konflik agraria yang berlangsung telah merampas bukan hanya hak atas tanah, tetapi juga martabat perempuan sebagai penjaga kehidupan dan penerus nilai-nilai adat.

Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengalaman mereka tidak diakui dalam penyelesaian konflik, perampasan martabat ini semakin menguat. Perempuan berada dalam posisi harus terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya, namun tanpa jaminan perlindungan dan pemulihan yang memadai dari negara.

3.4.6 Kerentanan Berlapis dan Minimnya Mekanisme Pemulihan

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa perempuan di Nangahale mengalami kerentanan berlapis akibat konflik agraria. Mereka terdampak secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Hingga pemantauan dilakukan, belum terlihat adanya mekanisme pemulihan yang komprehensif dan berperspektif gender untuk menjawab dampak-dampak tersebut.

Ketidakpastian yang berkepanjangan, minimnya perlindungan, serta absennya pendekatan yang berpusat pada korban memperbesar risiko kekerasan lanjutan terhadap perempuan. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik agraria di Nangahale bukan semata persoalan penguasaan tanah, melainkan persoalan pemenuhan hak asasi perempuan atas rasa aman, kehidupan yang layak, dan martabat sebagai manusia.

3.5 Penggusuran dan Kehilangan Tempat Tinggal

Penggusuran tidak hanya mengakibatkan hilangnya bangunan fisik berupa rumah, tetapi juga meruntuhkan rasa aman, stabilitas kehidupan keluarga, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi komunitas, khususnya bagi perempuan dan anak.

Penggusuran terjadi dalam konteks ketidakpastian status tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama dan berlangsung tanpa mekanisme perlindungan yang memadai bagi warga terdampak. Dalam sejumlah peristiwa, tindakan penggusuran dilakukan melalui penggunaan alat berat untuk merobohkan rumah dan meratakan lahan yang telah lama ditempati dan dikelola masyarakat. Proses ini berlangsung tanpa pemberitahuan yang jelas, tanpa konsultasi yang bermakna, serta tanpa penyediaan alternatif hunian yang layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Kondisi penggusuran di Nangahale menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak atas perumahan yang layak. Rumah-rumah warga yang digusur merupakan tempat tinggal utama yang juga berfungsi sebagai ruang perlindungan, ruang pengasuhan anak, serta pusat aktivitas ekonomi rumah tangga. Hilangnya rumah secara tiba-tiba menyebabkan keluarga kehilangan tempat berlindung dari cuaca, kehilangan ruang privat, dan kehilangan rasa aman yang mendasar.

Perempuan terdampak secara tidak proporsional dalam situasi penggusuran. Sebagai pihak yang sehari-hari bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, perempuan harus menghadapi dampak langsung dari kehancuran rumah, termasuk mengamankan anak-anak, menyelamatkan barang-barang rumah tangga, serta memastikan kelangsungan kehidupan keluarga di tengah situasi darurat. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi situasi penggusuran ketika mereka sedang melakukan aktivitas domestik, sehingga tidak memiliki cukup waktu atau ruang untuk menyelamatkan harta benda maupun mempersiapkan diri secara fisik dan mental.

Penggusuran juga menyebabkan kerentanan tambahan bagi kelompok rentan di dalam komunitas, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anak-anak kehilangan ruang aman untuk tumbuh dan belajar, sementara lansia dan perempuan dengan kondisi kesehatan tertentu menghadapi risiko yang lebih besar akibat perpindahan paksa dan kondisi hunian yang tidak layak. Pemantauan mencatat bahwa pasca penggusuran, sebagian warga terpaksa tinggal di tenda darurat atau hunian sementara dengan kondisi yang jauh dari standar kelayakan, minim perlindungan dari cuaca, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kehilangan tempat tinggal juga berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan ekonomi keluarga. Rumah bagi masyarakat Nangahale tidak terpisah dari ruang produksi dan penghidupan. Banyak rumah berada di dekat kebun, sawah, atau lahan usaha kecil yang menopang kehidupan sehari-hari. Ketika rumah digusur, perempuan kehilangan akses langsung terhadap sumber pangan dan penghasilan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang sebelumnya telah tertekan akibat konflik.

Selain dampak fisik dan ekonomi, penggusuran memunculkan dampak psikososial yang mendalam. Ketidakpastian tempat tinggal menciptakan rasa takut, kecemasan, dan ketegangan berkepanjangan. Perempuan melaporkan kesulitan untuk merasa aman, bahkan setelah penggusuran terjadi, karena ancaman penggusuran lanjutan atau penertiban ulang selalu membayangi. Kondisi ini memperkuat trauma kolektif dan mengganggu kemampuan komunitas untuk memulihkan diri.

Pemantauan juga menunjukkan bahwa penggusuran memperlemah jaringan sosial dan solidaritas komunitas. Kehilangan rumah menyebabkan perpindahan warga, terpisahnya keluarga besar, serta terganggunya pola kehidupan komunal yang selama ini menjadi sumber dukungan sosial, khususnya bagi perempuan. Dalam situasi pengungsian atau hunian sementara, perempuan harus beradaptasi dengan ruang hidup yang sempit, minim privasi, dan rentan terhadap risiko kekerasan lanjutan.

Penggusuran yang terjadi di Nangahale tidak disertai dengan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Hingga pemantauan dilakukan, belum terdapat skema relokasi yang layak, jaminan perumahan alternatif, atau dukungan pemulihan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Absennya langkah-langkah tersebut memperpanjang penderitaan warga dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Dalam keseluruhan konteks konflik agraria Nangahale, penggusuran dan kehilangan tempat tinggal menjadi bentuk kekerasan struktural yang berdampak luas dan berjangka panjang. Tindakan ini tidak hanya merampas ruang fisik, tetapi juga menghilangkan rasa aman, martabat, dan kepastian hidup perempuan serta komunitasnya. Situasi ini menegaskan pentingnya penanganan konflik agraria yang menghormati hak atas perumahan yang layak, menjamin perlindungan kelompok rentan, serta menempatkan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik.

3.6 Situasi Psikososial dan Rasa Aman Komunitas

Situasi konflik yang berlangsung berkepanjangan, disertai dengan penggusuran, kriminalisasi, dan ketidakpastian status tanah, menciptakan kondisi hidup yang penuh tekanan dan ketakutan bagi warga, khususnya perempuan dan anak.

Rasa aman masyarakat mengalami penurunan yang tajam seiring meningkatnya intensitas konflik. Kehadiran alat berat, aparat keamanan, serta kelompok yang dipersepsikan berpihak pada kepentingan perusahaan memunculkan rasa waswas yang terus-menerus. Warga melaporkan bahwa aktivitas sehari-hari seperti bertani, bersekolah, beribadah, atau sekadar berada di rumah tidak lagi dijalani dengan perasaan aman. Ketidakpastian mengenai kapan penggusuran berikutnya akan terjadi membuat masyarakat hidup dalam kondisi siaga dan kecemasan yang berkepanjangan.

Dampak psikososial paling nyata dirasakan oleh perempuan sebagai pengelola kehidupan domestik dan penjaga keberlangsungan keluarga. Perempuan memikul beban emosional berlapis, mulai dari kekhawatiran atas keselamatan anak-anak, ketakutan kehilangan tempat tinggal, hingga kecemasan menghadapi kemungkinan kriminalisasi anggota keluarga. Kondisi ini memengaruhi kesehatan mental perempuan, yang ditandai dengan gangguan tidur, kelelahan emosional, perasaan tidak berdaya, dan stres kronis.

Anak-anak juga mengalami dampak psikososial yang serius. Paparan terhadap konflik, penggusuran, dan ketegangan sosial membuat anak hidup dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian. Anak-anak kehilangan ruang aman untuk bermain dan belajar, serta menyaksikan langsung peristiwaperistiwa yang bersifat traumatis, seperti perobohan rumah, keributan di lingkungan, dan ketegangan antara warga dengan aparat atau kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi mengganggu perkembangan emosional, konsentrasi belajar, serta rasa percaya anak terhadap lingkungan sekitarnya.

Situasi psikososial komunitas juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik horizontal di tingkat lokal. Perbedaan sikap warga terhadap konflik agraria, baik yang bertahan mempertahankan tanah maupun yang memilih berpihak pada perusahaan atau pemerintah, memicu ketegangan antarwarga. Relasi sosial yang sebelumnya bersifat kolektif dan saling menopang mengalami keretakan. Bagi perempuan, melemahnya solidaritas sosial ini mempersempit ruang dukungan emosional dan memperbesar rasa keterasingan di tengah komunitas sendiri.

Ketakutan dan tekanan psikologis juga dipicu oleh pengalaman intimidasi dan pengawasan yang dirasakan warga. Sebagian masyarakat merasa ruang privat mereka tidak lagi aman, dengan adanya kekhawatiran akan pengintaian, ancaman verbal, atau tindakan represif lainnya. Kondisi ini membuat warga membatasi aktivitas sosial, menghindari pertemuan, atau enggan menyampaikan pendapat secara terbuka, yang pada akhirnya memperlemah partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait masa depan mereka.

Pemantauan Komnas Perempuan juga mencatat adanya dampak psikososial jangka panjang yang berpotensi mengganggu ketahanan komunitas. Hidup dalam situasi konflik yang tidak kunjung selesai menciptakan kelelahan kolektif, hilangnya harapan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan mekanisme hukum. Bagi perempuan dan anak, kondisi ini memperbesar risiko terjadinya kekerasan lanjutan, baik di ruang publik maupun domestik, sebagai akibat dari tekanan dan stres yang tidak tertangani.

Ketiadaan mekanisme pemulihan psikososial yang terstruktur semakin memperparah situasi. Hingga pemantauan dilakukan, belum terlihat adanya dukungan layanan psikososial yang memadai dan berkelanjutan bagi warga terdampak, khususnya perempuan dan anak. Bantuan yang ada bersifat terbatas dan belum menjangkau kebutuhan pemulihan trauma secara menyeluruh. Absennya intervensi psikososial berperspektif gender membuat beban pemulihan sepenuhnya ditanggung oleh individu dan komunitas.

Dalam keseluruhan konteks konflik agraria Nangahale, situasi psikososial dan rasa aman komunitas menunjukkan bahwa dampak konflik melampaui aspek fisik dan ekonomi. Konflik telah merasuki dimensi emosional, sosial, dan mental kehidupan masyarakat. Tanpa upaya pemulihan yang komprehensif, adil, dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan anak, kondisi ketidakamanan dan trauma berisiko terus berlanjut dan diwariskan lintas generasi.

BAB IV

RESPON DAN PERAN PARA PIHAK

4.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Dalam konflik agraria di wilayah Nangahale, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tercatat sebagai salah satu aktor yang hadir dalam berbagai tahapan peristiwa sejak berakhirnya masa Hak Guna Usaha PT Krisrama pada tahun 2013. Keterlibatan pemerintah daerah terlihat dalam bentuk kehadiran administratif, fasilitasi pertemuan, serta koordinasi lintas instansi seiring meningkatnya eskalasi konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama pemantauan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat, pihak perusahaan, dan instansi terkait untuk membahas situasi penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Nangahale. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks adanya keberatan masyarakat terhadap status tanah eks HGU serta meningkatnya ketegangan di lapangan.

Pemerintah daerah juga tercatat membentuk tim atau mekanisme koordinasi tertentu yang ditujukan untuk melakukan inventarisasi dan pembahasan terkait konflik pertanahan di Nangahale. Pembentukan tim tersebut dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah dan melibatkan unsur pemerintah daerah serta instansi terkait. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat dan dokumen yang diperoleh, mekanisme tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan dan tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap status penguasaan tanah di lapangan.

Dalam periode pasca diterbitkannya kembali Hak Guna Usaha PT Krisrama pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terlibat dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya seiring dengan meningkatnya aktivitas penertiban lahan, pemasangan tanda klaim, serta peristiwa penggusuran rumah dan kebun warga. Kehadiran pemerintah daerah dalam konteks ini tercatat melalui rapat koordinasi, komunikasi antar-instansi, serta keterlibatan dalam upaya pengamanan situasi di wilayah konflik.

Pemerintah daerah juga menerima penyampaian aspirasi dan keberatan dari masyarakat terdampak konflik, termasuk laporan mengenai penggusuran, penebangan tanaman, kehilangan tempat tinggal, serta dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga. Aspirasi tersebut disampaikan melalui audiensi, pertemuan langsung, maupun forumforum yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun, hingga periode pemantauan dilakukan, masyarakat masih menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh kepastian terkait penataan status tanah maupun pemulihan atas dampak yang dialami.

4.2 Kantor Pertanahan (ATR/BPN)

Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sikka merupakan instansi yang memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan dan penetapan hak atas tanah, termasuk tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama di wilayah Nangahale. Keterlibatan ATR/BPN dalam konflik agraria ini tercatat sejak masa berakhirnya HGU pada tahun 2013 hingga proses penerbitan kembali HGU pada tahun 2023.

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama pemantauan, setelah berakhirnya masa HGU PT Krisrama pada tanggal 31 Desember 2013, tidak terdapat informasi publik yang jelas mengenai penetapan peruntukan lanjutan atas tanah eks HGU tersebut, termasuk mekanisme penataan ulang, redistribusi, atau pemberian hak kepada pihak-pihak yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara faktual. Dalam periode ini, masyarakat tetap menempati dan mengelola sebagian wilayah eks HGU untuk kebutuhan tempat tinggal dan pertanian.

ATR/BPN tercatat terlibat dalam sejumlah pertemuan dan proses koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terkait konflik pertanahan di Nangahale. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ATR/BPN hadir untuk memberikan penjelasan mengenai aspek administrasi pertanahan, status hak atas tanah, serta prosedur yang berlaku dalam penetapan dan perpanjangan Hak Guna Usaha. Keterangan yang disampaikan umumnya merujuk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewenangan ATR/BPN dalam penerbitan hak atas tanah.

Dalam konteks pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang disebutkan terlibat dalam struktur atau mekanisme koordinasi tersebut. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh selama pemantauan, proses inventarisasi dan verifikasi yang diharapkan berjalan melalui mekanisme tersebut tidak menghasilkan penetapan status tanah yang baru atau perubahan signifikan terhadap kondisi penguasaan tanah di lapangan.

Pada tahun 2023, ATR/BPN menerbitkan kembali Hak Guna Usaha atas tanah Nangahale kepada PT Krisrama. Penerbitan HGU tersebut dilakukan dalam kondisi di mana sebagian wilayah yang tercantum dalam peta HGU telah dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa proses penerbitan HGU tersebut tetap berjalan meskipun terdapat keberadaan masyarakat di dalam kawasan yang dimohonkan, yang sebelumnya telah disampaikan dalam berbagai forum dan pertemuan.

Pasca diterbitkannya HGU pada tahun 2023, ATR/BPN terlibat dalam kegiatan sosialisasi, klarifikasi, dan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Dalam pertemuanpertemuan tersebut, ATR/BPN menyampaikan posisi administratif terkait status HGU serta kewenangan instansi dalam menetapkan hak atas tanah berdasarkan dokumen dan prosedur yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat menyampaikan keberatan dan pertanyaan terkait dasar penerbitan HGU di atas tanah yang telah lama mereka tempati dan kelola.

Selama pemantauan, ATR/BPN juga menerima pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari berbagai pihak terkait batas-batas HGU, peta bidang tanah, serta keterkaitan antara status administratif dengan kondisi faktual di lapangan. Diskusi-diskusi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan instansi pertanahan mengenai status tanah, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia dalam sistem pertanahan.

4.3 Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, memiliki peran yang menonjol dalam dinamika konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, terutama sejak meningkatnya eskalasi konflik pasca penerbitan kembali Hak Guna Usaha PT Krisrama pada tahun 2023. Keterlibatan aparat penegak hukum tercatat dalam berbagai peristiwa, mulai dari pengamanan kegiatan di lapangan, penerimaan laporan, hingga penanganan proses hukum terhadap warga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama pemantauan, aparat kepolisian hadir dalam sejumlah peristiwa penertiban lahan, pemasangan papan klaim, penebangan tanaman, dan penggusuran rumah warga. Kehadiran aparat tersebut umumnya dikaitkan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi konflik, terutama pada saat terjadi penolakan atau perlawanan dari masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Dalam beberapa peristiwa, aparat berada di sekitar lokasi ketika alat berat beroperasi dan ketika terjadi ketegangan antara warga dan pihak yang melakukan penertiban.

Selain peran pengamanan, aparat penegak hukum juga terlibat dalam penanganan laporan pidana yang muncul dalam konteks konflik agraria Nangahale. Laporan-laporan tersebut berasal baik dari pihak perusahaan maupun dari warga masyarakat. Berdasarkan keterangan warga dan dokumen yang diperoleh, laporan yang diajukan oleh pihak perusahaan terkait tindakan warga, seperti pencabutan papan klaim, penghadangan aktivitas, atau dugaan penyerobotan tanah, diproses melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses tersebut, sejumlah warga dipanggil untuk dimintai keterangan, ditetapkan sebagai tersangka, dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan di tingkat kepolisian setempat, dengan beberapa perkara berlanjut hingga tahap penuntutan dan persidangan. Proses hukum ini berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan dengan peristiwa-peristiwa eskalasi konflik di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum terkait peristiwa penggusuran, perusakan rumah, penebangan tanaman, serta tindakan intimidasi yang mereka alami. Berdasarkan keterangan yang dihimpun selama pemantauan, sebagian laporan tersebut tidak berlanjut ke tahap penyidikan atau dihentikan pada tahap awal. Kondisi ini menjadi bagian dari dinamika interaksi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

4.4 Perusahaan (PT Krisrama)

PT Kristus Raja Maumere (PT Krisrama) merupakan badan usaha yang mengelola lahan perkebunan di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Perusahaan ini berafiliasi dengan Keuskupan Maumere dan dibentuk untuk mengelola aset perkebunan secara bisnis dalam kerangka hukum nasional.

Setelah berakhirnya masa HGU pada tahun 2013, PT Krisrama mengajukan permohonan perpanjangan atau penerbitan kembali Hak Guna Usaha atas lahan yang sebelumnya dikelola. Proses administratif tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan melibatkan instansi pertanahan di tingkat daerah dan provinsi. Dalam periode ini, sebagian lahan eks HGU telah ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, pertanian, dan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 2023, PT Krisrama memperoleh kembali Hak Guna Usaha atas lahan di wilayah Nangahale. Berdasarkan keterangan yang diperoleh selama pemantauan, penerbitan HGU tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk kembali melakukan pengelolaan dan penataan lahan. Pasca terbitnya HGU, PT Krisrama mulai melakukan berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pemasangan papan tanda klaim, penataan area perkebunan, penebangan tanaman, serta pembersihan lahan yang dinilai berada dalam wilayah HGU.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perusahaan melibatkan tenaga kerja dan berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk aparat keamanan, terutama pada saat kegiatan dilakukan di area yang telah lama dihuni atau dikelola oleh masyarakat. Aktivitas perusahaan di lapangan berlangsung dalam situasi adanya penolakan dan keberatan dari sebagian masyarakat yang mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah adat dan ruang hidup mereka.

PT Krisrama juga tercatat hadir dalam sejumlah pertemuan dan forum dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, termasuk pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, dan instansi terkait. Dalam forum-forum tersebut, perwakilan perusahaan menyampaikan posisi perusahaan yang merujuk pada status HGU yang dimiliki, serta menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Selain itu, PT Krisrama juga menempuh jalur hukum dalam merespons tindakan masyarakat yang dianggap mengganggu aktivitas perusahaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan melaporkan sejumlah peristiwa kepada aparat penegak hukum, antara lain terkait pencabutan papan klaim, penghadangan aktivitas di lapangan, dan dugaan penyerobotan tanah. Laporan-laporan tersebut kemudian diproses oleh aparat kepolisian sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan laporan terkait dampak aktivitas perusahaan, seperti penebangan tanaman produktif, penggusuran rumah, dan perusakan sarana penghidupan. Dinamika saling lapor ini menjadi bagian dari hubungan antara perusahaan dan masyarakat dalam situasi konflik agraria yang belum terselesaikan.

Dalam perkembangannya, PT Krisrama juga menyampaikan rencana pelepasan sebagian lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk kepentingan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan melalui pernyataan pihak perusahaan dan perwakilan Keuskupan Maumere, meskipun proses dan realisasinya masih menjadi bagian dari dinamika yang berlangsung di lapangan.

4.5 Peran Institusi Keagamaan

Institusi keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam dinamika konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, mengingat keterkaitan historis dan struktural antara pengelolaan tanah perkebunan dengan institusi tersebut. Sejak masa kolonial, tanah di wilayah Nangahale telah dikelola oleh lembaga keagamaan sebagai kelanjutan dari penguasaan perkebunan yang sebelumnya berada di bawah kendali perusahaan kolonial, sebelum kemudian dilembagakan kembali dalam bentuk badan usaha.

Dalam konteks pasca kemerdekaan dan penerapan hukum agraria nasional, institusi keagamaan tidak secara langsung menjadi pemegang hak atas tanah, namun berperan dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha yang mengajukan dan memegang Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan di Nangahale. Dengan demikian, keterlibatan institusi keagamaan dalam konflik agraria ini tidak terlepas dari posisi historisnya sebagai pengelola dan pemilik manfaat atas tanah tersebut melalui struktur kelembagaan.

Dalam perkembangan konflik, institusi keagamaan tercatat hadir dalam berbagai pertemuan dan forum yang membahas status tanah dan penyelesaian konflik agraria, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun dalam pertemuan langsung dengan masyarakat. Dalam forum-forum tersebut, institusi keagamaan menyampaikan pandangan dan sikap yang pada umumnya merujuk pada dasar administratif dan legal formal penguasaan tanah melalui Hak Guna Usaha yang dimiliki badan usaha pengelola.

Selain keterlibatan dalam ruang dialog formal, institusi keagamaan juga memiliki pengaruh sosial dan moral yang kuat di tengah masyarakat Nangahale, mengingat mayoritas warga merupakan penganut agama yang sama dan memiliki ikatan spiritual dengan institusi tersebut. Pengaruh ini tercermin dalam cara sebagian masyarakat menafsirkan konflik agraria bukan semata sebagai persoalan hukum pertanahan, tetapi juga sebagai persoalan relasi sosial, ketaatan, dan loyalitas terhadap otoritas keagamaan.

Dalam praktik di lapangan, pemantauan menemukan bahwa institusi keagamaan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedekatan dengan perusahaan pengelola lahan. Persepsi ini muncul seiring dengan keterlibatan institusi keagamaan dalam proses pengelolaan aset perkebunan, kehadiran dalam aktivitas di lapangan, serta komunikasi yang dilakukan kepada umat terkait status tanah dan penggunaan lahan.

Pada saat terjadi penertiban lahan, penebangan tanaman, dan penggusuran rumah warga, institusi keagamaan disebut-sebut hadir secara tidak langsung melalui struktur dan relasi kelembagaan yang ada, meskipun pelaksanaan teknis kegiatan dilakukan oleh badan usaha dan pihak lain. Situasi ini memperkuat pandangan di kalangan masyarakat bahwa konflik agraria di Nangahale tidak hanya melibatkan perusahaan dan negara, tetapi juga memiliki dimensi relasi dengan institusi keagamaan.

Di sisi lain, institusi keagamaan juga menjadi rujukan moral dan ruang harapan bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan keberatan, keluhan, dan permohonan penyelesaian konflik secara damai. Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka tetap menjalankan kehidupan keagamaan dan aktivitas ibadah di tengah konflik, sembari berharap adanya peran institusi keagamaan dalam mendorong dialog dan penyelesaian yang lebih berkeadilan.

BAB V

KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN

ONFLIK agraria di wilayah Nangahale tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur hak atas tanah, perlindungan hak asasi manusia, serta kewajiban negara dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, persoalan status tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama beririsan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat, serta berdampak secara spesifik dan berlapis terhadap perempuan dan anak.

Kerangka hukum hak asasi manusia menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kewajiban ini mencakup pencegahan terjadinya kekerasan, penghapusan praktik diskriminatif, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban. Dalam situasi konflik agraria, kewajiban tersebut tidak hanya terkait dengan pengaturan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut jaminan rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta pengakuan terhadap pengalaman dan kerentanan kelompok tertentu, khususnya perempuan.

Perempuan dalam konflik agraria menghadapi risiko kekerasan berbasis gender yang tidak selalu tampak secara eksplisit, namun hadir dalam bentuk penggusuran paksa, kriminalisasi anggota keluarga, kehilangan sumber penghidupan, serta tekanan psikososial yang berkepanjangan. Kerangka hukum hak asasi perempuan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi mencakup kekerasan psikis, ekonomi, struktural, dan simbolik yang terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, konflik agraria harus dibaca sebagai ruang di mana kekerasan berbasis gender dapat muncul dan berulang apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia dan keadilan gender.

Dalam konteks masyarakat adat, kerangka hukum juga mengakui adanya hubungan khusus antara komunitas adat dengan wilayah dan sumber daya alamnya. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam merupakan bagian dari hak kolektif masyarakat adat yang harus dihormati. Ketika konflik agraria terjadi tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak tersebut, dampaknya tidak hanya berupa kehilangan akses ekonomi, tetapi juga perampasan identitas, ruang hidup, dan sistem sosial-budaya yang menopang kehidupan perempuan adat.

Kerangka hukum nasional Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, pengakuan masyarakat adat, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, pemantauan menunjukkan bahwa implementasi kerangka hukum tersebut dalam konteks konflik agraria sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi ketegangan antara pendekatan administratif pertanahan dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia.

Selain hukum nasional, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum internasional yang mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam situasi konflik sumber daya alam. Instrumeninstrumen ini menegaskan bahwa negara tidak dapat bersikap netral atau pasif ketika kekerasan berbasis gender terjadi, melainkan harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan dampak kekerasan tersebut.

Dengan demikian, kerangka hukum dan hak asasi perempuan menjadi landasan penting untuk menilai dinamika konflik agraria di Nangahale, khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan, tindakan, dan proses yang berlangsung telah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan dan anak.

5.1 Instrumen Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait pengakuan masyarakat adat dan hak asal-usul.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, sepanjang relevan dengan pengelolaan tanah dan konflik agraria.

5.2 Instrumen Hukum Internasional

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

2. General Recommendation No. 19 dan No. 35 CEDAW tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

5. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

5.3 Instrumen dan Kebijakan Pendukung

1. Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria dan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

2. Kebijakan nasional tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

BAB VI

ANALISA DAMPAK TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN, ANALISA DENGAN TEORI DAN DAN KERANGKA HAK ASASI PEREMPUAN

6.1 Kerangka Analisa Hak Asasi Perempuan dalam Konflik Agraria

Analisis dampak konflik agraria di Nangahale terhadap pemenuhan hak asasi perempuan dalam laporan ini menggunakan kerangka hak asasi manusia dengan perspektif gender. Kerangka ini menempatkan perempuan sebagai subjek hak yang mengalami dampak konflik secara spesifik dan berlapis, bukan semata sebagai bagian dari komunitas terdampak secara umum. Dalam konteks konflik sumber daya alam, pengalaman perempuan sering kali berada di persimpangan antara kekerasan struktural, relasi kuasa yang timpang, dan peran gender yang dilekatkan secara sosial dan kultural.

Konflik agraria dipahami tidak hanya sebagai persoalan sengketa penguasaan tanah, tetapi sebagai situasi yang membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang dapat memicu serta memperpanjang terjadinya kekerasan berbasis gender. Ketidakpastian status tanah, penggunaan pendekatan keamanan dan hukum pidana, serta absennya mekanisme penyelesaian yang partisipatif menciptakan ruang kerentanan yang secara tidak proporsional dialami oleh perempuan. Dalam situasi tersebut, perempuan menghadapi risiko kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan simbolik, baik secara langsung maupun sebagai dampak dari tindakan terhadap anggota keluarga dan komunitasnya.

Kerangka analisis ini bertolak dari prinsip bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik semata, tetapi juga dapat berlangsung melalui kebijakan, praktik administratif, dan proses hukum yang mengabaikan pengalaman serta kebutuhan spesifik perempuan. Kekerasan struktural dan institusional, termasuk kriminalisasi, penggusuran paksa, dan pembatasan akses terhadap sumber penghidupan, dipahami sebagai bagian dari spektrum kekerasan berbasis gender ketika dampaknya secara nyata memperberat kerentanan perempuan.

Analisis juga memperhatikan konsep kesetaraan substantif, yang menekankan bahwa perlakuan yang sama secara formal tidak selalu menghasilkan keadilan bagi perempuan. Dalam konflik agraria, posisi perempuan sebagai pengelola pangan keluarga, pengasuh anak, penjaga ruang domestik, sekaligus pelaku ekonomi subsisten menjadikan mereka mengalami dampak konflik secara berbeda dan lebih berat dibandingkan kelompok lain. Oleh karena itu, analisis tidak hanya melihat ada atau tidaknya pelanggaran hak, tetapi juga bagaimana dampak tersebut dialami, dirasakan, dan dijalani oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Kerangka hak asasi perempuan yang digunakan dalam analisis ini juga mengacu pada kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks konflik agraria, kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta menjamin bahwa kebijakan dan tindakan penataan tanah tidak menimbulkan atau memperparah pelanggaran hak perempuan. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktor non-negara, termasuk korporasi dan institusi lain yang terlibat, tidak melakukan tindakan yang berdampak pada pelanggaran hak asasi perempuan.

6.2 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan

Hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan merupakan hak dasar yang dijamin bagi setiap orang, termasuk perempuan, baik dalam ranah privat maupun publik. Dalam konteks konflik agraria di Nangahale, pemenuhan hak ini mengalami tantangan serius seiring dengan berlangsungnya konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian status tanah, serta penggunaan pendekatan penertiban dan penegakan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Situasi konflik yang berlarut-larut membentuk kondisi ketidakamanan struktural yang dialami perempuan secara terus-menerus. Ketidakamanan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik langsung, tetapi juga melalui ancaman, intimidasi, dan tekanan psikologis yang berulang. Kehadiran alat berat, aparat keamanan, serta kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses penertiban lahan menciptakan atmosfer ketakutan yang menetap dalam kehidupan komunitas, khususnya bagi perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang domestik dan sekitar pemukiman.

Dalam kondisi tersebut, ruang hidup perempuan tidak lagi menjadi ruang yang aman. Rumah, kebun, dan lingkungan sekitar yang sebelumnya menjadi tempat berlindung dan sumber penghidupan berubah menjadi ruang yang penuh kewaspadaan. Perempuan hidup dengan kekhawatiran akan penggusuran mendadak, perusakan rumah dan tanaman, serta kemungkinan terjadinya konfrontasi sewaktu-waktu. Ketidakpastian ini mengganggu rasa aman secara berkelanjutan dan membentuk pengalaman hidup dalam tekanan psikologis yang terus-menerus.

Hak atas rasa aman juga berkaitan erat dengan kebebasan dari ancaman dan intimidasi. Dalam konflik agraria Nangahale, perempuan melaporkan pengalaman menghadapi teriakan, makian, pelabelan negatif, serta tindakan pengawasan yang membuat mereka merasa diawasi dan terancam. Bentuk-bentuk intimidasi ini tidak selalu disertai kekerasan fisik, namun berdampak signifikan terhadap kondisi mental dan emosional perempuan, serta membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, beraktivitas, dan mengekspresikan pendapat.

Kondisi ketidakamanan diperparah oleh keterlibatan aparat keamanan dalam situasi konflik yang belum terselesaikan secara struktural. Kehadiran aparat di lokasi konflik, terutama dalam konteks penertiban lahan dan pengamanan aktivitas perusahaan, sering kali dipersepsikan oleh perempuan sebagai sumber ketakutan tambahan, bukan sebagai jaminan perlindungan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara fungsi perlindungan yang seharusnya dijalankan oleh negara dengan pengalaman rasa aman yang dirasakan oleh perempuan di lapangan.

Hak atas rasa aman juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam konflik agraria, perempuan berada pada posisi rentan karena harus menghadapi risiko kekerasan di ruang publik sekaligus memikul tanggung jawab domestik dan pengasuhan. Ketika terjadi penggusuran atau konflik terbuka, perempuan sering berada di garis depan untuk melindungi rumah dan anak-anak, yang meningkatkan paparan mereka terhadap ancaman dan kekerasan. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik agraria memperbesar risiko kekerasan berbasis gender, meskipun tidak selalu dikenali atau ditangani sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Ketidakamanan yang dialami perempuan juga berdampak pada pembatasan kebebasan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perempuan menjadi ragu untuk membangun atau memperbaiki rumah, menanam tanaman, atau meninggalkan rumah dalam waktu tertentu karena khawatir akan adanya tindakan penertiban atau perusakan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana konflik agraria membatasi hak perempuan untuk menikmati rasa aman secara penuh dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hak asasi perempuan, hak atas rasa aman tidak hanya berarti ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keamanan psikologis, emosional, dan sosial. Situasi di Nangahale memperlihatkan bahwa ketidakpastian kebijakan, konflik kepentingan, dan absennya penyelesaian yang komprehensif menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak tersebut. Perempuan harus menjalani kehidupan dalam kondisi ancaman yang bersifat laten namun terus hadir, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

6.3 Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak dan Ruang

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dari hak untuk hidup bermartabat. Hak ini mencakup jaminan atas keamanan bermukim, perlindungan dari penggusuran sewenang-wenang, akses terhadap sumber penghidupan, serta kepastian atas ruang hidup yang memungkinkan individu dan keluarga menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. Dalam konteks konflik agraria di Nangahale, pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak mengalami gangguan serius, khususnya bagi perempuan dan anak.

Konflik agraria yang berlangsung di wilayah eks HGU PT Krisrama telah menciptakan ketidakpastian berkepanjangan terhadap status tempat tinggal masyarakat. Sejak berakhirnya HGU pada tahun 2013 hingga diterbitkannya kembali HGU pada tahun 2023, masyarakat yang telah lama menempati dan mengelola wilayah tersebut berada dalam situasi tanpa kepastian hukum mengenai keberlanjutan hunian mereka. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada kemampuan warga untuk membangun, memperbaiki, atau mempertahankan rumah sebagai ruang hidup yang aman dan layak.

Penggusuran dan penertiban lahan yang terjadi dalam konteks konflik agraria di Nangahale menunjukkan bahwa rumah dan tempat tinggal warga tidak diperlakukan sebagai ruang hidup yang harus dilindungi. Rumah-rumah warga dirusak atau dirobohkan melalui penggunaan alat berat, sering kali tanpa adanya pemberitahuan yang memadai, proses konsultasi, atau mekanisme perlindungan bagi penghuni yang terdampak. Dalam beberapa peristiwa, penggusuran terjadi ketika warga masih berada di sekitar atau di dalam rumah, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan jiwa dan integritas fisik penghuni.

Bagi perempuan, rumah bukan hanya tempat berlindung secara fisik, tetapi juga ruang utama untuk menjalankan peran sosial, ekonomi, dan pengasuhan. Kehilangan rumah atau ancaman kehilangan tempat tinggal berdampak langsung pada keberlangsungan kehidupan perempuan dan keluarga. Perempuan harus menghadapi situasi di mana ruang domestik yang selama ini menjadi pusat kehidupan sehari-hari berubah menjadi ruang yang rentan terhadap intervensi paksa dan kekerasan.

Hak atas tempat tinggal yang layak juga berkaitan erat dengan hak atas penghidupan. Di Nangahale, rumah dan kebun sering kali berada dalam satu ruang yang terintegrasi. Kehilangan tempat tinggal kerap disertai dengan hilangnya kebun, sawah, dan sumber pangan yang menjadi basis ketahanan ekonomi keluarga. Bagi perempuan yang berperan dalam pengelolaan pangan dan ekonomi rumah tangga, kondisi ini meningkatkan kerentanan ekonomi dan mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dalam situasi penggusuran, sebagian warga terpaksa tinggal di tenda darurat atau berpindah ke tempat penampungan sementara dengan kondisi yang terbatas. Kondisi hunian sementara tersebut tidak selalu memenuhi standar kelayakan, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun privasi. Perempuan dan anak menghadapi risiko tambahan akibat keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, serta ruang aman, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

Ketidakpastian atas tempat tinggal juga memengaruhi rasa aman dan stabilitas psikososial komunitas. Perempuan melaporkan adanya rasa takut untuk meninggalkan rumah, bahkan untuk waktu singkat, karena khawatir rumah akan dirusak atau dibongkar saat mereka tidak berada di tempat. Kondisi ini membatasi mobilitas perempuan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja, berinteraksi sosial, dan mengakses layanan dasar.

Hak atas tempat tinggal yang layak juga mencakup perlindungan terhadap penggusuran sewenang-wenang. Dalam konflik agraria Nangahale, proses penertiban lahan berlangsung dalam situasi di mana penyelesaian status tanah belum tuntas dan klaim atas tanah masih diperselisihkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan administratif dan realitas penguasaan serta pemanfaatan tanah oleh masyarakat, yang berdampak langsung pada hak warga atas hunian yang aman dan berkelanjutan.

Bagi perempuan, dampak kehilangan tempat tinggal tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural. Rumah dan tanah merupakan ruang penting bagi praktik adat, relasi sosial, dan transmisi nilai antar generasi. Ketika ruang hidup tersebut hilang atau terancam, perempuan menghadapi risiko terputusnya ikatan sosial dan budaya yang selama ini menopang kehidupan komunitas.

Dalam kerangka hak asasi perempuan, hak atas tempat tinggal yang layak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan terkait penataan ruang dan penguasaan tanah dilakukan dengan menghormati martabat manusia, memperhatikan kerentanan kelompok tertentu, dan mencegah dampak yang bersifat diskriminatif. Situasi di Nangahale menunjukkan bahwa konflik agraria yang tidak diselesaikan secara menyeluruh berpotensi menghasilkan pelanggaran berlapis terhadap hak atas tempat tinggal, terutama bagi perempuan yang berada pada posisi paling terdampak.

6.4 Hak Atas Penghidupan dan Ketahanan Ekonomi Perempuan

Hak atas penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjamin kemampuan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara bermartabat. Dalam konteks konflik agraria di Nangahale, pemenuhan hak atas penghidupan mengalami gangguan yang signifikan, khususnya bagi perempuan yang menggantungkan kehidupan ekonomi keluarga pada pengelolaan tanah, kebun, dan sumber daya alam di sekitarnya.

Penghidupan masyarakat di Nangahale, terutama perempuan, sangat bergantung pada akses dan kontrol terhadap tanah. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai ruang bermukim, tetapi juga sebagai sumber utama produksi pangan, seperti sawah, kebun sayur, tanaman palawija, serta tanaman tahunan yang menopang ekonomi rumah tangga. Perempuan berperan penting dalam mengelola aktivitas pertanian subsisten, mulai dari menanam, merawat, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk konsumsi keluarga maupun penjualan skala kecil.

Konflik agraria yang berlangsung sejak berakhirnya HGU pada tahun 2013 dan meningkat pasca penerbitan kembali HGU pada tahun 2023 berdampak langsung pada akses perempuan terhadap sumber penghidupan tersebut. Penebangan tanaman produktif, perusakan kebun, dan pembatasan aktivitas bertani di wilayah yang dipersengketakan menyebabkan terganggunya mata pencaharian keluarga. Hilangnya tanaman pangan dan komoditas pertanian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi juga mengurangi kemampuan perempuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan.

Dalam situasi konflik, perempuan menghadapi hambatan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketakutan akan penertiban, penggusuran, atau intimidasi membuat perempuan ragu untuk pergi ke kebun atau sawah, meskipun aktivitas tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Kondisi ini mempersempit ruang gerak ekonomi perempuan dan meningkatkan ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil atau bantuan pihak lain.

Ketahanan ekonomi perempuan juga terdampak oleh proses kriminalisasi yang menimpa anggota keluarga. Ketika pasangan, orang tua, atau anggota keluarga produktif lainnya harus menjalani proses hukum, perempuan mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga. Perempuan harus memastikan ketersediaan pangan, membiayai kebutuhan sehari-hari, serta menanggung biaya tambahan yang muncul akibat proses hukum, seperti transportasi, konsumsi, dan kebutuhan logistik lainnya. Beban ekonomi ini muncul di tengah kondisi kehilangan lahan dan sumber penghidupan, sehingga memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga.

Akses perempuan terhadap sarana produksi pertanian juga mengalami gangguan. Dalam beberapa kasus, alat pertanian tidak dapat digunakan atau ditahan karena berada di atas lahan yang disengketakan. Kondisi ini memaksa perempuan dan kelompok tani untuk mencari alternatif dengan biaya sendiri, yang semakin menekan kondisi ekonomi keluarga. Keterbatasan sarana produksi berdampak pada menurunnya hasil pertanian dan berkurangnya kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan tanpa harus membeli dari luar.

Dampak ekonomi konflik agraria di Nangahale juga bersifat berlapis dan jangka panjang. Ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah dan penghidupan, kemampuan mereka untuk mendukung pendidikan anak, menjaga kesehatan keluarga, dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya turut terganggu. Perempuan harus membuat pilihan-pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, atau kesehatan, dalam kondisi sumber daya yang semakin terbatas.

Selain dampak ekonomi langsung, konflik agraria juga memengaruhi posisi sosial dan ekonomi perempuan di dalam komunitas. Perempuan yang sebelumnya memiliki peran aktif dalam pengelolaan lahan dan ekonomi keluarga menghadapi risiko marginalisasi ketika akses terhadap tanah dibatasi atau dihilangkan. Ketidakpastian penghidupan ini memperlemah posisi tawar perempuan dalam keluarga dan komunitas, serta meningkatkan kerentanan terhadap ketergantungan ekonomi.

Hak atas penghidupan yang layak juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga dari kehilangan sumber penghidupan secara sewenang-wenang. Dalam konflik agraria di Nangahale, ketidakjelasan penyelesaian status tanah dan pendekatan penanganan konflik yang belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap perempuan menunjukkan adanya risiko pelanggaran terhadap hak atas penghidupan, khususnya bagi kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya alam.

6.5 Hak Atas Rasa Aman dan Bebas dari Kekerasan

Hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan merupakan bagian mendasar dari hak asasi manusia yang menjamin setiap orang dapat hidup tanpa ancaman, intimidasi, dan ketakutan, baik di ruang publik maupun ruang privat. Dalam konteks konflik agraria di Nangahale, pemenuhan hak atas rasa aman mengalami gangguan yang signifikan, terutama bagi perempuan yang berada di garis depan kehidupan domestik dan komunitas.

Situasi konflik yang berkepanjangan menciptakan kondisi ketidakamanan yang bersifat struktural dan terus-menerus. Perempuan hidup dalam lingkungan yang ditandai oleh kehadiran alat berat, aparat keamanan, serta kelompok-kelompok yang dianggap berpihak pada kepentingan tertentu. Kondisi ini membentuk suasana kewaspadaan tinggi yang berlangsung setiap hari dan memengaruhi cara perempuan menjalani aktivitas dasar, seperti berada di rumah, pergi ke kebun, atau mengasuh anak.

Ancaman terhadap rasa aman perempuan tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga melalui intimidasi, pengawasan, dan tekanan psikologis yang berulang. Perempuan melaporkan adanya rasa takut ketika mendengar suara kendaraan berat, melihat aparat atau kelompok tertentu mendekati pemukiman, serta kekhawatiran akan terjadinya penggusuran mendadak. Ketakutan ini bersifat kronis dan tidak terbatas pada momen konflik terbuka, melainkan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang privat, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan dan keluarga, turut kehilangan fungsi perlindungannya. Rumah tidak lagi dipandang sebagai ruang yang aman ketika terdapat pengalaman atau ancaman penggusuran, perusakan, dan masuknya pihak luar ke wilayah pemukiman. Perempuan menghadapi situasi di mana mereka harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk kehilangan tempat berlindung secara tiba-tiba.

Hak atas rasa aman perempuan juga terancam oleh situasi konflik horizontal yang berkembang di dalam komunitas. Perbedaan sikap dan posisi warga dalam konflik agraria memicu ketegangan sosial yang berdampak pada relasi antarwarga. Perempuan berada pada posisi yang rentan dalam situasi ini karena harus menjaga relasi sosial, menghindari konflik terbuka, sekaligus melindungi diri dan keluarga dari potensi intimidasi atau kekerasan antarwarga.

Ketidakamanan juga dialami perempuan dalam konteks keterlibatan aparat penegak hukum. Proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pengawasan hukum terhadap warga menciptakan tekanan psikologis yang berdampak pada seluruh keluarga, termasuk perempuan dan anak. Ketika anggota keluarga harus berhadapan dengan proses hukum, perempuan mengalami peningkatan kecemasan terkait keselamatan, stigma sosial, serta kemungkinan dampak lanjutan terhadap kehidupan keluarga.

Hak atas rasa aman perempuan di Nangahale juga berkaitan dengan pengalaman menghadapi ancaman simbolik dan verbal. Pelabelan, ejekan, atau pernyataan yang merendahkan martabat perempuan dan komunitas adat memperkuat perasaan tidak aman dan terancam. Kekerasan simbolik ini berkontribusi pada terciptanya iklim ketakutan yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang sosial dan publik.

Dalam situasi konflik agraria, perempuan sering kali berada pada posisi ganda sebagai penjaga ruang hidup dan penopang ketahanan keluarga. Posisi ini membuat perempuan lebih sering berada di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi, seperti menghadapi langsung proses penertiban atau penggusuran. Kondisi tersebut meningkatkan paparan perempuan terhadap potensi kekerasan fisik maupun psikis, serta memperbesar dampak trauma yang dialami.

Ketidakpastian hukum atas status tanah turut memperkuat rasa tidak aman perempuan. Selama status penguasaan tanah belum diselesaikan secara jelas dan adil, perempuan hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai keberlanjutan tempat tinggal dan sumber penghidupan keluarga. Ketidakpastian ini memengaruhi kemampuan perempuan untuk merencanakan kehidupan jangka panjang, termasuk pendidikan anak dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Analisis terhadap pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan menunjukkan bahwa konflik agraria di Nangahale menciptakan kondisi ketidakamanan yang bersifat multidimensional. Ketidakamanan tersebut tidak hanya bersumber dari peristiwa kekerasan yang tampak, tetapi juga dari ancaman laten, tekanan psikologis, dan situasi sosial yang rapuh. Dampak ini dirasakan secara lebih berat oleh perempuan karena peran sosial, tanggung jawab domestik, dan posisi mereka dalam struktur relasi kuasa di tingkat keluarga dan komunitas.

6.6 Hak Atas Pemulihan dan Kesehatan Fisik Serta Mental

Dalam konflik agraria yang berlangsung berkepanjangan, pemenuhan hak atas pemulihan serta kesehatan fisik dan mental perempuan menghadapi tantangan yang kompleks. Pengalaman kekerasan, penggusuran, kriminalisasi, dan kehilangan ruang hidup tidak berhenti pada peristiwa itu sendiri, melainkan meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi tubuh, psikologis, dan kesejahteraan perempuan sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga dan komunitas.

Perempuan di Nangahale mengalami berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan cedera fisik dan gangguan kesehatan, terutama dalam peristiwa penggusuran dan penertiban lahan. Kehadiran alat berat, kerumunan massa, serta situasi yang tidak terkendali meningkatkan risiko perempuan mengalami luka, kelelahan ekstrem, dan gangguan kesehatan lainnya. Dalam beberapa kasus, perempuan harus tetap menjalankan aktivitas domestik dan pertanian meskipun berada dalam kondisi fisik yang tidak pulih sepenuhnya akibat tekanan dan peristiwa kekerasan yang dialami.

Akses terhadap layanan kesehatan dalam situasi konflik juga menjadi terbatas. Penggusuran dan hilangnya tempat tinggal berdampak pada terganggunya akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan, baik karena jarak, biaya, maupun kondisi psikologis yang tidak memungkinkan untuk mencari pertolongan medis. Perempuan yang mengalami luka atau gangguan kesehatan sering kali menunda pengobatan karena harus memprioritaskan kebutuhan keluarga, menjaga anak, atau memastikan ketersediaan pangan di tengah kondisi yang tidak stabil.

Selain dampak fisik, konflik agraria di Nangahale menimbulkan beban berat terhadap kesehatan mental perempuan. Ketakutan yang berulang, kecemasan berkepanjangan, serta perasaan tidak aman menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari. Perempuan hidup dalam kondisi kewaspadaan tinggi, yang secara perlahan menguras energi emosional dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Gangguan tidur, rasa cemas berlebihan, dan kelelahan mental dilaporkan sebagai kondisi yang umum dialami.

Pengalaman menyaksikan kekerasan, perusakan rumah, serta penderitaan anggota keluarga turut memperberat tekanan psikologis perempuan. Dalam banyak situasi, perempuan harus menahan emosi dan ketakutan mereka sendiri demi menjaga ketenangan anak-anak dan anggota keluarga lain. Peran ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan terhadap kelelahan emosional dan trauma yang tidak tertangani.

Pemenuhan hak atas pemulihan juga berkaitan dengan ketersediaan dukungan psikososial yang memadai. Dalam konteks konflik Nangahale mekanisme pemulihan bagi perempuan belum terbangun secara sistematis. Perempuan lebih banyak mengandalkan kekuatan internal, dukungan keluarga, serta solidaritas komunitas untuk bertahan menghadapi tekanan. Namun, mekanisme informal tersebut tidak selalu cukup untuk memulihkan dampak trauma yang bersifat mendalam dan berkepanjangan.

Kondisi kesehatan mental perempuan juga dipengaruhi oleh proses hukum dan kriminalisasi yang dialami oleh anggota keluarga atau perempuan itu sendiri. Ketidakpastian proses hukum, kewajiban wajib lapor, serta ancaman penahanan menciptakan tekanan psikologis tambahan. Situasi ini memperpanjang rasa cemas dan menghambat proses pemulihan, karena perempuan terus berada dalam kondisi menunggu dan tidak pasti.

Bagi perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau memiliki anak kecil, konflik agraria memperbesar risiko terhadap kesehatan fisik dan mental. Stres berkepanjangan, kelelahan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berpotensi memengaruhi kondisi kehamilan, proses menyusui, serta kesehatan anak. Namun, kebutuhan khusus perempuan dalam kondisi tersebut belum menjadi perhatian utama dalam penanganan konflik yang berlangsung.

Hak atas pemulihan tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan medis, tetapi juga mencakup pemulihan rasa aman, martabat, dan kepercayaan diri perempuan. Selama konflik agraria belum terselesaikan dan ancaman kekerasan masih ada, proses pemulihan perempuan akan terus terhambat. Perempuan berada dalam situasi di mana luka fisik dan psikis tidak memiliki ruang yang cukup untuk disembuhkan secara utuh.

6.7 Hak Atas Rasa Aman, Martabat, dan Keberlanjutan Kehidupan

Konflik agraria yang berkepanjangan di Nangahale secara langsung memengaruhi pemenuhan hak perempuan atas rasa aman dan martabat sebagai manusia. Rasa aman tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kepastian hidup, kebebasan dari ancaman, serta kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ketakutan. Dalam konteks konflik ini, perempuan hidup dalam kondisi yang terus-menerus berada di bawah tekanan dan ketidakpastian.

Perempuan mengalami pembatasan nyata terhadap ruang hidupnya. Aktivitas yang sebelumnya menjadi bagian dari rutinitas, seperti bertani, membangun rumah, atau mengelola sumber air, dilakukan dengan rasa waswas akan penggusuran, intimidasi, atau tuduhan pelanggaran hukum. Kondisi tersebut menggerus rasa aman perempuan di ruang privat maupun publik, termasuk di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Martabat perempuan juga terdampak melalui berbagai bentuk perlakuan yang merendahkan, baik secara verbal maupun simbolik. Pelabelan sebagai pembangkang, perusuh, atau pihak yang tidak patuh terhadap otoritas menciptakan stigma yang melekat dan memengaruhi posisi perempuan dalam komunitas sosial. Stigma ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada relasi sosial yang lebih luas, termasuk hubungan antarwarga dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan adat.

Dalam konflik agraria Nangahale, perempuan juga menghadapi ancaman terhadap keberlanjutan kehidupannya. Hilangnya tempat tinggal, rusaknya lahan pertanian, serta terganggunya mata pencaharian menciptakan situasi yang mengancam keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas. Perempuan, yang memegang peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, harus menghadapi beban berlapis untuk menjaga kelangsungan hidup di tengah sumber daya yang semakin terbatas.

Ketidakpastian status tanah memperpanjang kondisi tidak aman tersebut. Selama konflik tidak diselesaikan secara adil dan menyeluruh, perempuan akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman kehilangan ruang hidup. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada keputusankeputusan hidup perempuan, termasuk dalam merencanakan masa depan keluarga, pendidikan anak, dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Hak atas rasa aman dan martabat juga berkaitan dengan pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek hak. Dalam konflik ini, pengalaman, kebutuhan, dan suara perempuan belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan konflik. Ketika perempuan tidak diakui sebagai pihak yang terdampak secara khusus, maka kerentanan mereka berisiko terus terabaikan dalam kebijakan dan tindakan yang diambil.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, memperlihatkan persoalan struktural dalam pengelolaan dan penataan tanah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Ketidakpastian status tanah eks Hak Guna Usaha, absennya penyelesaian yang partisipatif, serta penggunaan pendekatan penertiban dan penegakan hukum telah menciptakan situasi kerentanan yang berkelanjutan bagi komunitas terdampak.

Pemantauan ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang sangat rentan dalam konflik agraria, menanggung dampak berlapis berupa kehilangan ruang hidup, tekanan psikososial, beban ekonomi, serta risiko kekerasan berbasis gender. Anak-anak juga mengalami dampak serius terhadap rasa aman, keberlanjutan pendidikan, dan perkembangan psikososial mereka. Situasi ini menegaskan pentingnya penanganan konflik agraria yang tidak semata berorientasi pada aspek legal-administratif, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Laporan pemantauan ini disusun sebagai bagian dari mandat Komnas Perempuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan menyuarakan situasi kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik sumber daya alam. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak terkait dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik yang berkeadilan, berperspektif korban, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.

Komnas Perempuan menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil mengedepankan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap konflik agraria di wilayah Nangahale, Kabupaten Sikka, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi perempuan dan anak, Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada para pihak terkait sebagai berikut:

i. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

a. Meninjau kembali proses penataan dan pemberian hak atas tanah eks Hak Guna Usaha PT Krisrama dengan mempertimbangkan penguasaan faktual masyarakat, keberadaan masyarakat adat, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya kelompok rentan.

b. Memastikan setiap proses administrasi pertanahan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan menyediakan mekanisme keberatan yang efektif bagi masyarakat terdampak, termasuk perempuan adat.

C. Menguatkan langkah pencegahan konflik agraria melalui pemetaan partisipatif, pendataan penguasaan tanah, dan pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat adat.

ii. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

a. Memastikan integrasi perspektif perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan konflik agraria dan kebijakan terkait sumber daya alam.

b. Mengupayakan adanya partisipasi perempuan dan anak dalam penyelesaian konflik agraria bagi masyarakat adat yang terdampak.

C. Mendorong penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak terdampak konflik agraria, termasuk dukungan psikososial dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

iii. Kementerian Hak Asasi Manusia

a. Menguatkan pemantauan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik agraria, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan adat dan anak.

b. Mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang menghormati prinsip non-diskriminasi, keadilan substantif, dan perlindungan HAM.

C. Memastikan negara hadir dalam proses pelaksanaan operasional bisnis suatu perusahaan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM.

iv. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Mengedepankan pendekatan yang proporsional, berkeadilan, dan sensitif terhadap konteks konflik agraria dalam penegakan hukum.

b. Memastikan bahwa proses hukum tidak memperparah kerentanan perempuan dan anak serta tidak digunakan sebagai sarana eskalasi konflik.

v. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

a. Mengupayakan penyelesaian konflik agraria melalui dialog inklusif dengan melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk perempuan dan komunitas adat.

b. Menunda tindakan penertiban atau penggusuran yang berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan hingga terdapat penyelesaian yang adil dan disepakati bersama.

C. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan layanan bagi warga terdampak, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan.

vi. Perusahaan (PT Krisrama)

a. Menunda aktivitas yang berpotensi menimbulkan eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan hingga terdapat kejelasan dan kesepakatan penyelesaian.

b. Melakukan komunikasi partisipatoris dalam upaya penyelesaia konflik, khususnya melibatkan perempuan dan masyarakat adat.

C. Mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan "do no harm" dalam seluruh kegiatan usaha, termasuk menghormati kehidupan masyarakat yang telah lama menempati wilayah tersebut.

vii. Keuskupan Maumere

a. Mendorong upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

b. Membuka ruang dialog dan mediasi yang inklusif dengan melibatkan masyarakat terdampak, khususnya perempuan adat.

viii.Lembaga Layanan dan Masyarakat Sipil

a. Memperkuat pendampingan hukum, psikososial, dan pemulihan bagi perempuan dan anak terdampak konflik agraria.

b. Mendorong penguatan kapasitas perempuan adat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

Belseran, C., & Rosary, E. de. (2025, 1 Februari). Kala perusahaan keuskupan Maumere gusur rumah masyarakat adat di Sikka. Mongabay. https://mongabay.co.id/2025/02/01/kala-perusahaan-keuskupan-meumeregusur-rumah-masyarakat-adat-di-sikka/

Djaga, D. (2025, 15 November). Komnas Perempuan bakal temui masyarakat adat di Sikka yang konflik dengan korporasi Gereja Katolik (R. Dagur, Ed.). Floresa. https://floresa.co/reportase/mendalam/81396/2025/11/15/komnas-perempuanbakal-temui-masyarakat-adat-di-sikka-yang-konflik-dengan-korporasigereja-katolik

Dolu, H. G. (2016, 11 Agustus). Persoalan tanah ulayat, masyarakat adat Maumere menanti keadilan dari gereja dan negara. IndonesiaSatu. https://indonesiasatu.co/detail/persoalan-tanah-ulayat--masyarakat-adatmaumere-menanti-keadilan-dari-gereja-dan-negara

Floresa.co. (2025, 3 Februari). Konflik lahan di Sikka: Saat korporasi milik Gereja Katolik tega hancurkan rumah umat. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/konflik-lahan-di-sikka-saat-korporasi-milikgereja-katolik-tega-hancurkan-rumah-umat/

Jomang, R. (2025, 31 Maret). Hasil riset UGM dan Kementerian ATR/BPN, tanah HGU Nangahale masuk daftar tanah ulayat masyarakat adat. Ekoran NTT. https://ekorantt.com/2025/03/31/hasil-riset-ugm-dan-kementerian-atr-bpntanah-hgu-nangahale-masuk-daftar-tanah-ulayat-masyarakat-adat/

KatongNTT. (2025, 18 Februari). Sengketa di lahan Keuskupan Maumere, hak ulayat jadi akar masalah? https://katongntt.com/sengketa-di-lahan-keuskupan-maumere-hak-ulayatjadi-akar-masalah/

Komsos Konferensi Waligereja Indonesia. (2018, 12 September). Mengenal lebih dekat Keuskupan Maumere. Mirifica News. https://www.mirifica.net/mengenal-lebih-dekat-keuskupan-maumere/

Lewis, E. D. (2006). From domains to rajadom: Notes on the history of territorial categories and institutions in the Rajadom of Sikka. Dalam T. Reuter (Ed.), Sharing the earth, dividing the land: Land and territory in the Austronesian world (hlm. 179-211). Canberra: ANU Press.

Mado, F, & Gunawan, A. (2025, 24 November). Kisah dari Natarmage: Tanah dan perjuangan kami. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). https://www.aman.or.id/story/a-story-from-natarmage:-our-land-and-struggle Masyrullahushomad, M., & Sudrajat, S. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode awal swastanisasi perkebunan di Pulau Jawa. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 7(2), 159-174. https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045 Sembiring, J. (2018). Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat. Yogyakarta: STPN Press. VIVA NTT. (2025, 12 Juni). Perjanjian Lisbon tahun 1859 awal terbentuknya Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. https://ntt.viva.co.id/budaya/1687-perjanjian-lisbon-tahun-1859-awalterbentuknya-nusa-tenggara-timur-dan-timor-leste Widowati, D. A., Luthfi, A. N., & Guntur, I. G. N. (2014). Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.