ERAW RAAN
OAN VIOLLAAINMEN ÉOAN NATCCOMSIION ON
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KOMNAS PEREMPUAN
PRAKTIKPENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWITERHADAP PEREMPUAN DISUMATERABARAT
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KOMNAS PEREMPUAN PRAKTIK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI TERHADAP PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh EU (European Union). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Penyelaras Akhir: Indah Sulastry
Tim Penulisan:
Mariana Amiruddin Fadillah Adkiras Ikhsan Luthfi Wibisono
Tim Pemantauan:
Mariana Amiruddin Indah Sulastry Fadillah Adkiras Ikhsan Luthfi Wibisono
Perancang Sampul & Isi:
@abeje.project
NATONALC000 KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
JI. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Faks. +62 21 390 3911
http://www.komnasperempuan.go.id
KATAPENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan ini, "Laporan Hasil Pemantauan Penyiksaan Perempuan di Sumatera Barat", dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bagian dari mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Jo No. 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan. Dalam mandat tersebut, Komnas Perempuan bertugas untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, serta memberikan rekomendasi guna mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
Sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, Komnas Perempuan juga berpegang pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) yang disahkan melalui UU No. 5 Tahun 1998, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, serta setiap bentuk diskriminasi berbasis gender. Dalam konteks pemantauan ini, kedua instrumen tersebut menjadi landasan normatif yang membingkai temuan dan analisis yang kami hadirkan.
Pemantauan dilakukan pada November 2024 di berbagai institusi dan komunitas di Sumatera Barat, antara lain Satpol PP, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi, Polda Sumatera Barat, Lapas Perempuan Kelas IIB Padang, serta masyarakat adat di Nagari Kapa, Pasaman Barat. Pemantauan ini berangkat dari sejumlah kasus yang mencuat, mulai dari dugaan penyiksaan terhadap anak, praktik razia yang mengarah pada perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan pekerja seks, hingga persekusi terhadap perempuan dalam konteks konflik sumber daya alam. Semua kasus ini menunjukkan bahwa penyiksaan terhadap perempuan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan diskriminasi, kemiskinan, stigma sosial, serta struktur hukum dan kebijakan yang belum berpihak pada korban
Dalam penyusunan laporan ini, kami menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan dialog dengan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman langsung perempuan korban, mendokumentasikan pola kekerasan, serta menilai sejauh mana aparat penegak hukum dan lembaga layanan telah memenuhi standar HAM nasional dan internasional. Dengan demikian, laporan ini bukan hanya catatan peristiwa, melainkan juga sebuah analisis kritis terhadap sistem dan praktik yang masih membuka ruang terjadinya penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan.
Tersusunnya laporan ini tentu tidak terlepas dari keberanian para perempuan korban yang telah membuka diri untuk berbagi pengalaman, meskipun penuh risiko dan trauma. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberanian mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, media, akademisi, dan pendamping korban yang telah mendukung proses pemantauan ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada institusi pemerintah daerah, aparat kepolisian, lembaga pemasyarakatan, serta dinas sosial yang telah membuka ruang dialog, meskipun dengan segala keterbatasan dan perbedaan pandangan.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, pembuat kebijakan, penyedia layanan, serta masyarakat luas untuk memperkuat komitmen dalam mencegah dan menanggulangi penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) sebagai mekanisme pencegahan yang lebih sistematis, serta penerapan Bangkok Rules dan Mandela Rules sebagai standar internasional dalam perlakuan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum.
Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dari sisi waktu dan ruang lingkup. Namun, kami percaya bahwa temuan dan analisis yang dihadirkan memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan keadilan gender, menghapus segala bentuk penyiksaan, dan memastikan setiap perempuan diperlakukan dengan martabat kemanusiaan yang setara.
Maret 2024
Mariana Amiruddin,
Wakil Ketua Periode 2020-Maret 2025
DAFTARISI
Kata Pengantar. BABI PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang Pemantauan.. .3 1.2 Tujuan Pemantauan. 5 1.3 Metode dan Analisis Pemantauan .…5 ..8 1.4 Batasan Pemantauan BAB II INSTRUMEN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA 9 2.1 Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional... ..11 2.2 Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional ... 13 BAB III TEMUAN DAN ANALISA 15 3.1 Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik-Praktik Penyiksaan..... .17 3.2 Analisa Latar Belakang dan Pola Kekerasan terhadap Tahanan dan/atau Serupa Tahanan.... 22 3.3 Analisa tentang Penertiban Terhadap Perempuan.. . 27 3.4 Terjebak dalam Rumah Aman dan Binaan menjadi Bentuk Penghukuman .. .…33 3.5 Kabar Tahanan Polda dan LAPAS Perempuan .... ... 37 3.6 Analisa Konflik SDA di Nagari Kapa..... .41 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .47 4.1 Kesimpulan... 49 4.2 Rekomendasi. ..52
1 BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemantauan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Mekanisme Nasional HAM yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 65 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 181 tahun 2004. Pembentukan Komnas Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Untuk pencapaian tujuannya, Perpres No. 65 tahun 2005 menetapkan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan meliputi:
a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upayaupaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
b. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasiorganisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional serta pelaporan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan dilaksanakan dengan: (1) Mengembangkan pencarian fakta. (2) Mendekatkan akses korban mendapatkan layanan yang berperspektif gender melalui pembentukan Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) untuk merujuk dan menyikapi pengaduan kekerasan berbasis gender; (3) Melakukan pemantauan berkala secara nasional, pendokumentasian dan analisis pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan guna membangun pengetahuan lebih mendalam atas akar masalah, faktor pemicu dan dampak dari kekerasan sehingga dapat menjadi dasar pembentukan pertimbangan kebijakan atas arah dan strategi penyikapan yang komprehensif; dan (4) Melakukan pelaporan dan pemberian masukan ke PBB, mengingat Indonesia merupakan anggota PBB dan telah meratifikasi konvensi utama hak asasi manusia.
Termasuk dalam hal ini adalah pemantauan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang sebagaimana landasan kerangka kerja Komnas Perempuan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT). Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi CAT, Indonesia wajib memastikan adanya pencegahan penyiksaan dan perlakukan sewenang-wenang lainnya, terkhusus dalam situasi yang terjadi pada perempuan.
Sehubungan dengan itu, definisi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dalam Laporan Hasil Pemantauan ini merujuk pada Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT), yakni:
"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau terkait dengan sanksi yang sah."
Artinya, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bukanlah suatu tindakan itu sendiri, atau jenis tindakan tertentu, tetapi merupakan kualifikasi hukum dari suatu peristiwa atau perilaku, berdasarkan penilaian komprehensif dari peristiwa atau perilaku tersebut.²
Selanjutnya, Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) juga memberikan penegasan terkait dengan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, sebagai berikut:
"Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap perlakuan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya ke perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia3
Terkait dengan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa unsur-unsur penyiksaan dan perlakuan sewenangwenang lainnya, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia secara sengaja dibedakan. Perlakuan yang tidak manusiawi akan merendahkan martabat tetapi belum tentu merupakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, sedangkan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya akan mencakup perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
Sepanjang 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan 29 (dua puluh sembilan) kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), baik sebagai korban, pelaku, maupun pihak, yang meliputi penangguhan penahanan, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang dalam proses tersebut dapat digolongkan sebagai penyiksaan. Berbagai peristiwa tentang perempuan berhadapan dengan hukum inilah, Komnas Perempuan memandang penting untuk memantau ke tempat-tempat yang diduga terjadinya penyiksaan di lapangan.
Pada 2024, Komnas Perempuan melakukan kunjungan ke Sumatera Barat untuk melakukan pemantauan situasi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung ke Satpol PP Sumatera Barat, Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Polda Sumatera Barat, Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B, dan pemantauan konflik di Nagari Kapa, Pasaman Barat. Rangkaian pemantauan dilakukan pada 10-15 November 2024.
1 Ps. 1, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
2 UN HCHR. Interpretation of torture in the light of the practice and jurisprudence of international bodies. United Nations publication. 2011, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/ UNVFVT/ Interpretation_torture_2011_EN.pdf
3 Ps. 16, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
1.2 Tujuan Pemantauan
Pilihan di Sumatera Barat didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan langsung dari warga terdampak konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Nagari Kapa, konflik tersebut telah terjadi sejak tahun 1977. Kedua, Komnas Perempuan menerima pengaduan atas persekusi massal yang dialami oleh seorang perempuan yang merupakan penyanyi organ tunggal di sebuah kafe di Pesisir Selatan. Ketiga, Komnas Perempuan memberikan catatan terhadap dugaan penyiksaan yang dialami oleh AM, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan aliran sungai di Kota Padang, Sumatera Barat pada Juni 2024, di mana diduga terjadi praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu tujuan Komnas Perempuan melakukan pemantauan adalah:
1. Melakukan pencarian fakta dan pendokumentasian kasus penyiksaan termasuk penyiksaan seksual, khususnya terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan di Sumatera Barat;
2. Mendapat gambaran akan ada tidaknya ill treatment atau penyiksaan di tempat-tempat pemantauan yang dikunjungi di wilayah Sumatera Barat;
3. Memperkenalkan prinsip-prinsip pemantauan tahanan dan serupa tahanan dalam konteks National Prevention Mechanism (NPM) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta perlakuan yang tidak manusiawi dalam prosedur penangkapan dan penanganan dalam konflik agraria.
4. Mendapat gambaran akan kesiapan dan fasilitas Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial dalam melakukan tugasnya yang sesuai dengan HAM.
1.3 Metode dan Analisis Pemantauan
Laporan ini menggunakan metode pemantauan:
a. Wawancara mendalam perempuan (korban) dan pendampingnya:
Wawancara dilakukan dengan 4 (empat) perempuan yang pernah ditangkap Satpol PP dan ditempatkan di PSKW Andam Dewi; 2 (dua) perempuan yang sedang berada di PSKW Andam Dewi; dan 7 (tujuh) perempuan di Nagari Kapa. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi mereka, termasuk ketika proses penangkapan, kondisi selama ditahan, dan serta dampak yang dialami. Pihak-pihak yang diwawancarai, sebagai berikut:
| No. Na | No. Nama (Disamarkan) | Keterangan |
| 1. | (M) | Perempuan pekerja seks |
| 2. | (T) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP serta ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 3. | (E) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP serta ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 4. | (D) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP sert a ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 5. | (K) | Perempuan yang masih ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 6. | (S) | Perempuan yang masih ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 7. | (A) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 8. | (Z) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 9. | (R) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 10. | (1) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 11. | (Y) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 12. | (N) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 13. | (L) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
b. Diskusi Terfokus dengan Masyarakat Sipil
Diskusi terfokus melibatkan lembaga penyedia layanan pendamping perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan gambaran situasi umum yang dialami perempuan di Sumatera Barat, khususnya dalam konteks penangkapan dan penyiksaan. Diskusi ini membantu memotret pola-pola kekerasan struktural dan respons institusi terhadap kebutuhan perempuan korban. Pihak-pihak yang diundang dalam FGD ini adalah:
| No. | Lembaga | No. | Lembaga |
| 1. | LBH Padang | 7. | PKBI |
| 2. | LBH Pers Padang | 8. | Pelita |
| 3. | AJI Padang | 9. | LP2M |
| 4. | NPWCC | 10. | PBHI |
| 5. | Formma | 11. | YCMM |
| 6. | HWDI | 12. | Yayasan Akbar |
Dialog dengan Lapas Perempuan, Polda, PSKW Andam Dewi dan Satpol PP dan perempuan C. Masyakarat Nagari Kapa Sumatra Barat.
Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi langsung beberapa institusi, yakni:
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat
Pada tahun 2002, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dibentuk. Awalnya, pembentukan ini masih berada di bawah Biro Pemerintahan dan belum menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Dahulu, Satuan Polisi Pamong Praja dikenal dengan sebutan Bailluw. Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Polisi Pamong Praja adalah untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi di Solok, Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan rehabilitasi sosial. Panti Andam Dewi dikelola oleh pemerintah untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada perempuan yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.
PSKW Andam Dewi merupakan salah satu institusi yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan pembinaan bagi perempuan yang dianggap membutuhkan perlindungan sosial, termasuk perempuan yang terjaring operasi oleh Satpol PP. PSKW ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan fasilitas dasar seperti asrama, ruang pembinaan, dan ruang administrasi. Fasilitas lain yang tersedia meliputi tempat tidur, ruang makan bersama, serta area untuk kegiatan pelatihan keterampilan seperti yang dirancang untuk membantu rehabilitasi sosial perempuan yang ditampung.
Rumah Tahanan Perempuan Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Kepolisian Sektor Padang Timur Kepolisian Daerah Sumatera Barat atau yang biasa dikenal sebagai Polda Sumbar dahulunya memiliki nama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak III Sumatera Barat) yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat termasuk dalam golongan Polda tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Secara struktur organisasi, Polda Sumatera Barat memiliki 27 satker (satuan kerja) dan 19 di daerah kewilayahan Polres atau Polresta. Sementara, Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Polda Sumatera Barat berada di Polsek Padang Timur di bawah Pengawasan Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) Polda Sumatera Barat.
Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
Lembaga Permasyarakatan Perempuan IIB Padang didirikan pada tahun 2018 dan terus mengalami peningkatan meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dikarenakan adanya program asimilasi rumah yang merupakan salah satu program pemerintah Kemenkumham. Program tersebut dilakukan untuk mengatasi berlebihnya kapasitas hunian di dalam Lapas Perempuan selama Covid-19.
Lapas Perempuan Kelas IIB Padang terletak di kawasan Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, lapas ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi narapidana perempuan melalui pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi sosial dan pengembangan keterampilan. Lapas ini memiliki kapasitas terbatas, sering kali tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang meningkat setiap tahunnya. Terdapat fasilitas dasar seperti blok hunian, ruang kunjungan, dapur umum, klinik kesehatan, dan area untuk kegiatan pembinaan keterampilan,
Saat ini, Warga Binaan di Lapas Perempuan IIB Sumatera Barat berjumlah 75 orang. Lapas Perempuan IIB Sumatera Barat juga adalah satu-satunya Lapas yang diperuntukan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana perempuan di Sumatera Barat. Program pembinaan di lapas ini mencakup pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan, yang bertujuan untuk membantu WBP mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, namun perlu menjadi perhatian bersama ke depannya tentang program pembinaan yang berdasarkan pada kebutuhan perempuan dan tidak menyamaratakan program yang steretip gender.
• Nagari Kapa
Masyarakat Nagari Kapa adalah masyarakat adat yang berada dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat Nagari Kappa terdiri dari suku Minang, Jawa, Mandailing, dan suku-suku daerah lain di Indonesia. Luas dari daerah tersebut kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) Hektar yang dibatasi oleh beberapa batas secara adat sebagai berikut, Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua dari Durian Ditakuak Rajo, Manuju Tarok Tongga sampai bancah sigoro-goro, Sebelah Barat berbatasan dengan Saunjaman Galah di sungai Batang Pasaman. Sejak tahun 1997, telah berlangsung konflik lahan antara masyarakat Nagari Kapa, Pasaman Barat, dengan PT PHP telah berlangsung sejak lama. Konflik ini dipicu oleh upaya PT PHP untuk mengelola lahan pertanian masyarakat untuk ditanami sawit.
d. Pengumpulan Fakta dan Analisis
Laporan ini menggunakan perspektif gender, HAM Perempuan dan korban dengan menggunakan perspektif HAM Perempuan dalam konteks Penyiksaan .
1.4 Batasan Pemantauan
Pemantauan ini memiliki keterbatasan waktu pemantauan sehingga penggalian informasi menjadi kurang bervariasi.
INSTRUMEN HUKUMDAN HAKASASI MANUSIA
Bab ini akan mengeksplorasi instrumen hukum Hak Asasi Manusia khususnya perempuan baik nasional maupun internasional dalam hal anti penyiksaan sebagai berikut:
2.1 Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tahanan untuk tidak mengalami penyiksaan. Secara khusus, prinsip-prinsip perlindungan terhadap tahanan, baik laki-laki maupun perempuan, tercermin dalam beberapa pasal penting.
Seperti dalam pasal 28G ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional yang fundamental bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, termasuk bagi tahanan. Perlindungan tambahan diperkuat oleh Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan hak atas perlakuan khusus guna memperoleh perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaan
UUD NRI 1945 adalah jaminan konstitusional yang menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (UU 7/1984)
UU 7/1984 merupakan instrumen hukum penting yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) di Indonesia. Konvensi ini memiliki signifikansi yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam konteks sistem peradilan dan pemasyarakatan.
Dalam kerangka perlindungan terhadap tahanan perempuan, undang-undang ini memberikan landasan yang kuat untuk menjamin hak-hak fundamental perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal-pasal dalam CEDAW secara eksplisit menekankan prinsip persamaan dan non-diskriminasi, yang berlaku secara menyeluruh.
Konvensi CEDAW menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; menjamin perlindungan hukum yang efektif; dan memberikan perlakuan setara di semua ranah, termasuk sistem peradilan.
Secara mendasar, undang-undang ini mentransformasi pendekatan sistem peradilan dari perspektif yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Sementara itu UU 7/1984 tidak sekadar dokumen ratifikasi, melainkan instrumen hukum yang memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak-hak perempuan.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (UU 5/1998)
UU 5/1998 merupakan instrumen hukum fundamental yang mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture) di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan penyiksaan secara luas, mencakup setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh pejabat publik atau atas nama negara.
Dalam konteks hak tahanan, undang-undang ini menetapkan beberapa prinsip fundamental, yakni penyiksaan dilarang tanpa kecuali; tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan penyiksaan; terlepas dari jenis kelamin, status hukum, atau latar belakang.
Dengan demikian, undang-undang ini bukan sekadar instrumen hukum internasional yang ditransformasi ke dalam hukum nasional, melainkan sebuah komitmen fundamental negara untuk melindungi martabat setiap individu, termasuk dan terutama bagi tahanan perempuan yang paling rentan terhadap tindakan sewenang-wenang.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)
UU 39/1999 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-hak fundamental di Indonesia dengan memberikan landasan komprehensif bagi perlindungan hak-hak individu, termasuk mereka yang berada dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan.
Dalam konteks hak tahanan, UU 39/1999 memberikan penegasan fundamental bahwa setiap orang, terlepas dari status hukumnya, tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut. Hal ini berlaku secara khusus bagi tahanan perempuan, yang kerap kali menghadapi risiko diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi.
Dengan demikian, UU 39/1999 tidak sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen transformatif yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menghormati martabat setiap individu, melindungi kelompok rentan dari tindakan sewenang-wenang, dan menjamin keadilan substantif dalam sistem peradilan.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009)
UU 11/2009 merupakan instrumen hukum penting yang memiliki dimensi strategis dalam melindungi hak-hak perempuan, khususnya berkaitan dengan pencegahan kekerasan dan jaminan perlindungan sosial.
Secara fundamental, undang-undang ini mengakui bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Dalam konteks perempuan, hal ini memiliki implikasi signifikan terhadap upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat.
Beberapa aspek kunci dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan hak perempuan dan pencegahan penyiksaan meliputi:
a. Perlindungan Kelompok Rentan meliputi identifikasi perempuan sebagai salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus, menjamin akses terhadap layanan sosial yang komprehensif, dan memberikan perlindungan dari risiko kekerasan dan eksploitasi.
b. Rehabilitasi Sosial yang meliputi mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan, dukungan psikologis dan sosial, dan reintegrasi sosial perempuan yang mengalami trauma.
c. Jaminan Sosial meliputi perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang mengalami kerentanan, akses pada pelayanan dasar, dan mencegah terjadinya marginalisasi dan diskriminasi.
UU 11/2009 mentransformasi paradigma perlindungan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan proaktif dan preventif, dengan fokus pada pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak fundamental perempuan. Dengan pelaksanaan undang-undang ini secara efektif, panti sosial diharapkan tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga menjadi ruang pemulihan dan pemberdayaan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU 22/2022)
UU 22/2022 merupakan pembaruan signifikan dalam sistem pembinaan dan perlakuan terhadap tahanan di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemenuhan hak asasi dan martabat setiap individu yang sedang menjalani proses hukum. Undang-undang ini memiliki signifikansi fundamental dalam menjamin perlindungan hak tahanan, khususnya tahanan perempuan.
2.2 Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional
1. The Bangkok Rules
Bangkok Rules atau secara resmi dikenal sebagai United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders adalah instrumen internasional yang dirancang untuk memastikan perlakuan yang adil dan berbasis gender bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Aturan ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 dan berfungsi melengkapi standar internasional lainnya, seperti Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), dengan penekanan khusus pada kebutuhan dan kerentanan perempuan. Bangkok Rules mencakup pedoman yang mencakup seluruh proses hukum, mulai dari pencegahan penahanan, perlakuan selama penahanan, hingga reintegrasi ke masyarakat.
Bangkok Rules memberikan kerangka acuan untuk mengevaluasi kondisi dilembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan institusi terkait lainnya dalam memperlakukan perempuan. Instrumen ini menyoroti aspek penting, seperti akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan khusus, penghindaran penahanan bagi perempuan dengan tanggungan keluarga, perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, serta perlakuan berbasis gender selama masa penahanan. Dalam konteks penelitian ini, Bangkok Rules menjadi panduan untuk memeriksa sejauh mana lembaga penegak hukum dan pemasyarakatan di Sumatera Barat telah memenuhi standar internasional dalam melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum dari praktik ill-treatment atau penyiksaan.
Penerapan Bangkok Rules juga relevan dalam menyoroti pentingnya pendekatan berbasis rehabilitasi, bukan sekadar hukuman, bagi perempuan pelaku tindak pidana. Dengan mempertimbangkan dimensi gender, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan realitas di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perlakuan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT)
OPCAT, atau Optional Protocol to the Convention against Torture, merupakan instrumen internasional yang dirancang untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di tempat-tempat penahanan. Protokol ini memperkenalkan sistem pemantauan independen yang memungkinkan badan internasional dan nasional melakukan kunjungan berkala ke fasilitas penahanan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam konteks hak tahanan perempuan, OPCAT memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan kerentanan perempuan di lingkungan pemasyarakatan. Protokol ini mendorong pendekatan yang sensitif gender, memastikan bahwa tahanan perempuan mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, memiliki akses layanan kesehatan reproduksi, dan diperlakukan dengan martabat. Mekanisme utama OPCAT meliputi pembentukan Subkomite Pencegahan Penyiksaan di tingkat internasional dan Mekanisme Pencegahan Nasional di tingkat negara. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengawasan berkelanjutan yang dapat mencegah terjadinya penyiksaan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi di berbagai tempat penahanan, termasuk penjara, rumah tahanan, dan pusat deteksi.
Dengan ratifikasi OPCAT, negara-negara berkewajiban untuk membuka diri terhadap pemeriksaan independen, mentransformasi budaya kelembagaan di tempat penahanan, dan secara aktif melindungi hak-hak dasar tahanan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan. Ratifikasi OPCAT sangat urgen untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di tempat penahanan. Indonesia, sebagai negara dengan sejarah pelanggaran hak tahanan yang kompleks, membutuhkan mekanisme pencegahan sistematis terhadap penyiksaan.
OPCAT menawarkan sistem pengawasan independen yang memungkinkan pemantauan berkala tempat-tempat penahanan oleh lembaga nasional dan internasional. Hal ini penting untuk mencegah kekerasan, pelecehan, dan praktik tidak manusiawi yang selama ini kerap terjadi namun sulit terdeteksi. Melalui ratifikasi OPCAT, Indonesia dapat mentransformasi budaya kelembagaan di sistem pemasyarakatan, membangun transparansi, dan memastikan perlakuan manusiawi bagi setiap tahanan. Protokol ini tidak sekadar dokumen formal, melainkan instrumen konkret untuk melindungi martabat manusia di ruang-ruang yang selama ini tertutup dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Urgensi ratifikasi OPCAT terletak pada komitmen negara untuk mencegah penyiksaan, memberikan akses pengawasan independen, dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bermartabat dan berkeadilan.
3. Mandela Rules
Mandela Rules, atau United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adalah standar internasional yang mengatur perlakuan terhadap tahanan dan kondisi di lembaga pemasyarakatan. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015 sebagai revisi dari aturan sebelumnya yang telah berlaku sejak 1955, Mandela Rules bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahanan diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan martabat asasi mereka. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap perawatan kesehatan, makanan yang layak, kebersihan, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Sebagai instrumen penelitian, Mandela Rules menjadi panduan untuk mengevaluasi kondisi tahanan dan fasilitas pemasyarakatan dalam memenuhi standar minimum internasional. Mandela Rules menekankan pentingnya pengawasan terhadap petugas, pencegahan ill-treatment, serta prosedur yang adil dan transparan dalam penanganan pelanggaran di dalam tahanan. Dalam konteks penelitian ini, aturan ini memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat telah menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut, khususnya terkait perempuan tahanan yang memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus.
Mandela Rules juga relevan dalam menilai komitmen institusi pemasyarakatan terhadap rehabilitasi tahanan dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Dengan menggunakan Mandela Rules sebagai instrumen, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara standar internasional dan pelaksanaan di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi tahanan perempuan dan mencegah perlakuan yang tidak manusiawi.
BABIII
TEMUAN DAN ANALISA
Bab ini akan menghadirkan serangkaian temuan dari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap kondisi tahanan dan serupa tahanan perempuan di Sumatera Barat. Fokus utama pemantauan ini adalah mengeksplorasi secara mendalam fakta hak-hak tahanan dan serupa tahanan perempuan, dengan mengidentifikasi tindakan atau perlakuan dalam penanganan tahanan perempuan, kepatuhan terhadap standar perlindungan hak asasi manusia, tantangan dalam pemenuhan hak tahanan perempuan, serta potensi pelanggaran yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan.
Melalui serangkaian observasi lapangan, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan FGD, bab ini akan mengungkap potret empiris yang menggambarkan kondisi infrastruktur lembaga penahanan, mekanisme perlindungan yang tersedia, kualitas layanan kesehatan dan kebutuhan dasar, serta perlakuan aparat terhadap tahanan perempuan. Temuan-temuan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus menjadi basis rekomendasi konkret dalam upaya perbaikan sistem pemasyarakatan, dengan fokus utama pada pemenuhan hak dan martabat tahanan perempuan.
3.1 Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik-Praktik Penyiksaan
Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi perempuan, apakah ditemukan tindakan penyiksaan termasuk dalam proses penangkapan, kondisi selama ditahan, dan serta dampak yang dialami. Berikut adalah pihak-pihak yang diwawancarai:
| No. Na | No. Nama (Disamarkan) | Keterangan |
| 1. | (M) | Perempuan pekerja seks |
| 2. | (T) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP serta ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 3. | (E) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP serta ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 4. | (D) | Perempuan pekerja seks dan pernah terjaring Satpol PP serta ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 5. | (K) | Perempuan yang masih ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 6. | (S) | Perempuan yang masih ditempatkan di PSKW Andam Dewi |
| 7. | (A) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 8. | (Z) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 9. | (R) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| No. Nama (Disamarkan) | (Disamarkan | Keterangan |
| 10. | (1) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 11. | (Y) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 12. | (N) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
| 13. | (L) | Perempuan masyarakat adat Nagari Kapa |
Hasil wawancara mendalam ditemukan kisah-kisah yang menunjukkan mereka adalah korban kekerasan berbasis gender dalam konteks penyiksaan, yang tidak dapat dilepaskan adanya stigma, stereotipe, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah kisah-kisah dan temuannya.
1. Kisah M
Kisah M menggambarkan kompleksitas pengalaman perempuan yang terjebak dalam lingkaran kekerasan dan ketidakberdayaan ekonomi. KDRT yang dialaminya bukan sekadar insiden tunggal, melainkan proses sistematis yang menghancurkan seluruh struktur kehidupannya. Meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan menjadi keputusan paling sulit, membawanya pada risiko kehilangan dukungan keluarga, stigma sosial, dan ketidakpastian ekonomi. Tanpa akses pendidikan, keterampilan formal, dan jaringan sosial yang mendukung, M terpaksa menjadi pekerja seks bukan sebagai pilihan hati nurani, melainkan strategi terakhir untuk bertahan hidup.
Pengalaman M mengungkap kegagalan sistemik dalam melindungi perempuan, di mana setiap keputusannya merupakan pertimbangan berat antara keinginan menyelamatkan diri, rasa malu, trauma, dan tekanan ekonomi. Kisahnya adalah potret nyata dari ketidakadilan gender yang memerlukan respons komprehensif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, hingga perubahan budaya patriarki yang merugikan perempuan.
2. Kisah E
E, seorang perempuan yang awalnya hanya bermaksud berpindah dari Kabupaten Pasaman ke Padang pada tahun 2001, mengalami titik balik hidup yang traumatis ketika ditangkap oleh Satpol PP di sekitar Plaza Andalas. Pengalihan dirinya ke PSKW Andam Dewi, yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi, justru mengalami pemukulan di kepala dengan kunci, ditendang, dan dihina dengan sebutan merendahkan seperti "lonte".
Kondisi kesehatannya pun diabaikan saat mengalami pembengkakan payudara yang menghambat aktivitasnya. Alih-alih mendapat perawatan medis, Ejustru dihukum membersihkan kolam pembuangan air kakus. Ketika demam, ia tidak diberi obat. Bahkan konflik antar penghuni dimanipulasi sebagai hiburan bagi petugas, dengan memaksa mereka bertengkar hingga "bosan". Janji pemberdayaan melalui pelatihan menjahit dan pembuatan gorengan pun berakhir sebagai kebohongan belaka, tanpa ada peralatan atau bahan yang diberikan saat E meninggalkan panti.
Tragisnya, tanpa bekal keterampilan dan dukungan ekonomi setelah keluar dari PSKW, E akhirnya terjerumus ke dalam praktik prostitusi. Pilihan ini bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan hasil langsung dari kegagalan institusi sosial dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang substansial.
3. Kisah D
Perjalanan hidup D dimulai ketika dipaksa menikah di usia 14 tahun dengan laki-laki berusia 30 tahun oleh bapak tirinya. Melarikan diri setelah sebulan pernikahan, D terjaring dalam razia di kafe Pariaman dan dibawa ke Polresta Padang sebelum "direhabilitasi" di PSKW Andam Dewi. Berasal dari Lampung dan mengalami masa kecil yang tidak menentu akibat ketidakharmonisan keluarga, D memutuskan kabur dari rumah orang tuanya di Padang, yang membuatnya kehilangan jejak koneksi dengan keluarga dan semakin terasing.
Di PSKW Andam Dewi, D menghabiskan sembilan bulan dalam sistem serupa kontrol sosial daripada fasilitas rehabilitasi. Ia menyaksikan dan mengalami sendiri praktik-praktik disipliner yang tidak manusiawi, termasuk hukuman berupa perendaman dalam air yang berisi lele dan lintah untuk pelanggaran sekecil memakai pakaian seksi atau meminta rokok. Sistem hukuman di panti ini bahkan dapat memperpanjang masa tinggal penghuni, seperti yang dialami D yang mendapat tambahan waktu sebulan akibat pelanggaran minimal, menciptakan siklus kontrol yang sulit diputus.
Setelah keluar dari PSKW, D menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri, namun ditolak keluarga. Pernikahan kedua ini pun berakhir dengan kekerasan ketika suaminya tidak memberi nafkah, berselingkuh, dan melakukan KDRT. Tanpa dukungan keluarga, dengan keterbatasan pendidikan dan kondisi sosio-ekonomi yang sulit, D akhirnya terpaksa kembali bekerja sebagai pekerja seks untuk bertahan hidup. Kisahnya merupakan potret nyata tentang bagaimana struktur sosial yang tidak responsif dapat mendorong individu ke dalam lingkaran kemiskinan dan eksklusi sosial berkelanjutan, sebuah dokumen kritis yang mengungkap mekanisme sistemik bagaimana negara dan struktur sosial beroperasi dalam membentuk, mengontrol, dan berpotensi menghancurkan eksistensi warga marginal.
4. Kisah K
Kisah K mengungkapkan kompleksitas persoalan sosial dan hukum yang dihadapi remaja dalam situasi rentan. Berasal dari latar belakang keluarga yang tidak utuh, K pindah ke Pasaman untuk melanjutkan pendidikan, namun kemudian terjerat dalam hubungan berbahaya yang bermula dari media sosial. Pertemuan dengan seorang laki-laki yang dikenalnya melalui platform digital berujung tragis ketika K dibawa ke hotel dan mengalami pelecehan seksual oleh tiga orang pelaku. Kasus ini memperlihatkan ironi sistem perlindungan, di mana satu pelaku berusia 18 tahun telah diproses secara hukum dan ditahan, sementara dua pelaku lainnya yang berusia 14 tahun masih dalam ketidakjelasan penanganan karena dianggap di bawah usia pertanggungjawaban pidana penuh.
Meskipun sebagai korban, K justru mendapati dirinya dalam posisi tidak berdaya setelah terjaring razia dan ditempatkan di panti sosial. Apa yang semula diinformasikan sebagai penempatan selama satu bulan kini telah melampaui batas waktu tersebut tanpa kejelasan. Menurut Dinas Sosial, keberadaannya di panti masih diperlukan untuk menunggu proses pengadilan, sementara K sendiri merasa bingung dan tidak memahami perannya dalam proses hukum tersebut. Ketidakjelasan ini tidak hanya menambah beban psikologis K tetapi juga menyoroti kurangnya komunikasi dan pendampingan yang memadai bagi korban dalam sistem hukum.
Pengalaman K di panti sosial mencerminkan ketidakseimbangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Di satu sisi, penempatan di panti dianggap sebagai upaya perlindungan, namun di sisi lain, tidak adanya standar yang jelas mengenai durasi, hak, dan tujuan pembinaan membuat korban merasa terisolasi. Kurangnya pendampingan psikologis dan hukum untuk membantu korban memahami prosesnya dan memastikan hak-haknya terpenuhi semakin memperburuk situasi K, menggambarkan bagaimana sistem yang seharusnya melindungi dapat malah semakin memarginalkan korban kekerasan.
5. Kisah S
Kisah S mengungkapkan kompleksitas masalah yang dialami korban pelecehan seksual ketika pelakunya berasal dari lingkaran keluarga terdekat. S menjadi korban pelecehan oleh sepupu lakilakinya, dipaksa melakukan tindakan yang melanggar batas fisik dan emosionalnya. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang menghancurkan rasa aman dan kepercayaannya terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam konteks keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung.
Ketika S memberanikan diri mencari perlindungan dengan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya, harapan untuk mendapatkan dukungan justru berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Alih-alih dipercaya dan dibela, S menghadapi sikap skeptis dari keluarganya sendiri, memperparah trauma psikologis yang telah dialaminya. Sikap tidak percaya ini tidak hanya melukai perasaan S tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap isu kekerasan seksual yang sering diabaikan dalam struktur keluarga. Keluarganya sempat berjanji akan membawa S ke psikiater, namun janji itu tidak pernah ditepati.
Sebagai gantinya, S dibawa ke sebuah tempat bernama Andam Dewi tanpa penjelasan memadai mengenai tujuan atau fungsi institusi tersebut. Dalam kondisi trauma dan kebingungan, S merasa semakin terisolasi karena tidak diberikan informasi atau kepastian tentang situasinya. Selama tiga bulan, S hidup dalam ketidakpastian di Andam Dewi, tanpa mengetahui kapan ia akan dibebaskan atau dijemput keluarganya. Situasi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual, mulai dari ketidakpercayaan keluarga hingga kurangnya akses terhadap layanan psikologis dan hukum yang memadai, serta lemahnya akuntabilitas sistem rehabilitasi sosial dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender.
6. Kisah A, Z, R, I, Y, N, dan L
Konflik sumber daya alam di Nagari Kapa menghadirkan kisah kelam kekerasan terstruktur terhadap perempuan muda yang memperjuangkan hak ulayat mereka. Penangkapan tiga perempuan muda—A (19), Z (18), dan R (24)— menggambarkan subordinasi aparat terhadap kepentingan korporasi. Z mengalami pelecehan seksual ketika payudaranya diremas oleh aparat kepolisian saat pengangkatan paksa ke dalam kendaraan perusahaan. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran fisik, melainkan representasi dari mekanisme kontrol dan penghinaan total terhadap tubuh perempuan.
I mengalami serangkaian tindakan penganiayaan yang lebih brutal: ditampar hingga berdarah, mulutnya robek, dan tubuhnya diseret dengan cara yang tidak manusiawi. Seorang polisi perempuan bahkan secara langsung melakukan kekerasan fisik, menampar dan mendorong tubuhnya. Proses penangkapan berlangsung dengan cara yang mempermalukan: celana dalamnya melorot, pakaiannya dirobek, dan tubuhnya digotong dalam kondisi tidak berdaya. Di kantor perusahaan yang menjadi zona kekerasan tambahan, I menggambarkan kondisi dirinya seperti “orang gila" yang ditelanjangi, kehilangan atribut kemanusiaan, dengan baju, kerudung, dan bahkan pakaian dalam terlepas.
Y menjadi sasaran praktik intimidasi psikis ketika aparat keamanan secara sengaja menginjak jari jempol kakinya, sambil melancarkan pertanyaan: "sakit kan, sakit kan?". Pertanyaan tersebut mencerminkan hasrat untuk memberikan rasa sakit secara sengaja, sekaligus menghadirkan dimensi psikologis kekerasan yang melampaui sekadar agresi fisik. Sementara itu, N mengalami tindakan penganiayaan lainnya. Aparat keamanan perempuan secara paksa menarik tubuhnya, merobek pakaiannya hingga bagian ketiak terekspos. Dignitas pribadinya direndahkan melalui tindakan fisik: dibopong oleh enam orang, dipaksa masuk ke dalam kendaraan, dan bahkan ditendang kakinya. Arogansi kekuasaan tercermin dalam ucapan aparat yang menghina: "tadi ibu minta mati, mati saja", menunjukkan pengabaian total terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Para perempuan kemudian dibawa masuk ke dalam mobil, menciptakan situasi pengekangan yang mendalam. Kebutuhan biologis paling mendasar seperti buang air kecil atau menunaikan ibadah ditolak, memaksa mereka untuk buang air kecil di dalam mobil dengan kehilangan privasi dan martabat. Tiga petani laki-laki lainnya juga menjadi korban, mereka diborgol, divideo, dan mengalami perlakuan tidak manusiawi serupa.
Narasi kekerasan ini adalah potret sistemik perampasan hak masyarakat adat, di mana wilayah ulayat mereka terancam habis, infrastruktur sosial dihancurkan, jalan-jalan diputus, jembatan dirobohkan, dan pohon pinang sebagai simbol kehidupan pun tidak luput dari perusakan. Bagi masyarakat ini, lahan bukan sekadar properti melainkan sumber kehidupan utama, dan pengambilahannya telah merampas seluruh eksistensi mereka. Mereka menyampaikan tekad untuk tetap mempertahankan lahan karena itulah sumber penghidupan mereka. Kehilangan lahan telah memaksa mereka beralih menjadi buruh cuci atau buruh tani di lahan orang lain, terjebak dalam kemiskinan struktural. Pengalaman ini mengungkapkan bahwa konflik di Nagari Kapa bukan sekadar persoalan lahan, melainkan perang melawan penghapusan eksistensi masyarakat adat secara fundamental, dengan perempuan menjadi target utama kekerasan yang mencerminkan pengabaian total terhadap hak asasi manusia.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut di atas dan dikaitkan dengan Konvensi CAT, maka terdapat beberapa unsur pelanggaran terhadap Konvensi CAT, di antaranya:
1. Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang parah, yakni:
a. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik secara fisik maupun mental. Tingkat keparahan secara umum dapat ditentukan berdasarkan fakta dari masing-masing kasus, dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi korban, akibat yang ditimbulkan secara fisik dan atau mental, serta durasi dan konteks dimana penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya itu dilakukan. Faktor-faktor seperti kondisi fisik atau mental korban, usia korban, jenis kelamin atau kondisi kesehatan korban juga akan relevan dalam menilai tingkat keparahan yang ditimbulkan.
b. Rasa sakit atau penderitaan parah secara fisik atau mental tersebut didasarkan pada dugaan kuat serta didukung oleh bukti medis atau bukti pendukung lainnya. Bukti-bukti yang sering ditemukan adalah sejumlah luka dan memar yang serius, kesakitan dan kecemasan fisik yang permanen dimana tahanan tidak memiliki kepastian akan nasib dirinya.
2. Tindakan atau pembiaran dilakukan dengan sengaja Rasa sakit atau penderitaan yang parah yang dilakukan baik melalui tindakan (act) atau pembiaran (omission) haruslah sengaja ditimpakan kepada korban. Konvensi Menentang Penyiksaan memang tidak secara khusus menyebut tentang tindakan berupa pembiaran, namun interpretasi terhadap hukum internasional telah merekomendasikan bahwa definisi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya mencakup pula tindakan pembiaran.13 Sedangkan kelalaian tidak cukup untuk mengkualifikasikan suatu perlakuan sebagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
3. Dengan tujuan yang khusus, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan parah dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu. Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 1 telah memberikan daftar tujuan melakukan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, yaitu: memperoleh informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga; - menghukumnya atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga; - mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga; - untuk alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apapun. Bila tidak ada maksud atau tujuan yang dimaksud diatas, bahkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat parah pun tidak akan memenuhi syarat sebagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
4. Dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas resmi a. Tindakan atau pembiaran yang merupakan penyiksaan dan perlakuan sewenangwenang lainnya harus dilakukan oleh pejabat publik, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Pejabat publik tidak boleh ditafsirkan secara sangat sempit. Komite Menentang Penyiksaan mengklarifikasi bahwa definisi pejabat publik adalah luas yang meliputi pula pelaku penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya non-negara dan aktor privat (private actors), jika pejabat publik mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal bahwa penyiksaan dan perlakuan sewenangwenang lainnya sedang dilakukan oleh pelaku non-negara atau aktor privat tersebut, dan pejabat publik tersebut gagal melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, atau penghukuman terhadap pelaku non-negara atau aktor privat tersebut, maka pejabat publik tersebut haruslah dianggap sebagai pihak yang mendalangi, ikut serta atau bertanggung jawab karena dianggap menyetujui.16 Kegagalan negara baik karena ketidakpedulian atau kelambanan pejabat publiknya tersebut memberikan suatu bentuk dorongan dan/atau persetujuan secara de facto. b. Dalam hal ini, pejabat publik hanya perlu unsur kesadaran akan adanya tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk dapat dikatakan memberikan persetujuan. Tujuan dari unsur kesadaran ini adalah untuk memperjelas dan mempertegas bahwa baik pengetahuan secara langsung maupun ketidakpedulian atau kelambanan yang disengaja, termasuk dalam definisi istilah persetujuan
3.2 Analisa Latar Belakang dan Pola Kekerasan terhadap Tahanan dan/atau Serupa Tahanan
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan Komnas Perempuan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban penyiksaan, tampak terdapat pola kerentanan, khususnya dalam konteks sosial, yang teridentifikasi dari pengalaman hidup korban.
Kisah yang dituturkan M misalnya, sangat menggambarkan kompleksitas pengalaman perempuan yang terjepit dalam lingkaran kekerasan dan ketidakberdayaan ekonomi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya tidak sekadar menjadi peristiwa kekerasan tunggal, melainkan sebuah proses sistematis yang meruntuhkan seluruh struktur kehidupannya. Meninggalkan rumah adalah keputusan paling sulit yang harus diambilnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi zona bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Namun, keluar dari rumah bukanlah solusi sederhana. Setiap langkah mengandung risiko kehilangan dukungan keluarga, stigma sosial, dan ketidakpastian ekonomi.
Tekanan untuk bertahan hidup menjadi kekuatan penggerak utama. Tanpa akses pendidikan, keterampilan formal, dan jaringan sosial yang mendukung, M dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Menjadi pekerja seks bukanlah pilihan yang dipilih berdasarkan hati nuraninya, melainkan strategi terakhir dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
Kisahnya membongkar kegagalan sistemik dalam melindungi perempuan. Setiap langkahnya penuh pertimbangan berat: antara hasrat menyelamatkan diri, rasa malu, trauma, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Pengalaman E di PSKW Andam Dewi menghadirkan potret kelam mekanisme sosial yang tidak hanya gagal memberikan rehabilitasi, melainkan secara sistematis melanggengkan siklus kekerasan dan marginalisasi. Perjalanan hidupnya yang bermula dari perpindahan sederhana dari Kabupaten Pasaman menuju Padang pada tahun 2001 berubah menjadi pengalaman traumatis melalui intervensi aparatur negara yang represif.
Proses penangkapan oleh Satpol PP di sekitar Plaza Andalas menjadi titik awal dekonstruksi eksistensi sosial E. Pengalihan dirinya ke PSKW Andam Dewi tidak dimaknai sebagai upaya pemulihan, melainkan sebagai praktik pengekangan yang sistematis. Selama satu tahun penuh, ruang geraknya dibatasi, kebebasannya dicabut, dan tubuhnya dijadikan objek kekerasan institusional.
Praktik kekerasan yang dialaminya melampaui sekadar agresi fisik. Petugas panti secara berkala melakukan tindakan penganiayaan: memukul kepala dengan kunci, menendang tubuhnya, dan melontarkan kata-kata yang merendahkan martabat "lonte" menjadi penanda simbolik dari penghinaan total. Setiap sentuhan, setiap ucapan adalah mekanisme untuk mendegradasi identitas kemanusiaannya.
Ketika E mengalami pembengkakan payudara yang membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas, alih-alih mendapatkan perawatan medis, dia justru dihukum dengan tugas-tugas yang merendahkan: membersihkan kolam pembuangan air kakus. Praktik ini mencerminkan bagaimana institusi sosial telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pemulihan dan perlindungan.
Hukuman berupa perendaman di kolam dan pengabaian terhadap kondisi kesehatan tidak diberikan obat ketika demam menunjukkan mekanisme disiplin yang tidak manusiawi. Bahkan konflik antar penghuni panti pun dijadikan arena untuk melanggengkan kekerasan, dengan cara memaksa mereka bertengkar hingga "bosan", seolah-olah konflik adalah komoditas yang dapat dieksploitasi.
Janji-janji pemberdayaan melalui pelatihan menjahit dan pembuatan gorengan pun nyatanya tidak ada realisasi. Ketika E meninggalkan panti, ia tidak mendapatkan satu pun peralatan atau bahan yang dijanjikan.
Klimaks dari perjalanan traumatis ini adalah proses marginalisasi yang berlanjut di luar tembok panti. Tanpa modal sosial dan ekonomi, Ibu E terjerumus ke dalam praktik pelacuran. Pilihan ini bukan sekadar keputusan individual, melainkan produk langsung dari kegagalan sistemik institusi sosial dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan substantif.
Narasi E adalah potret kritis tentang bagaimana negara—melalui aparatur dan institusinya tidak hanya gagal melindungi warga marginal, melainkan aktif menciptakan mekanisme yang melanggengkan siklus kekerasan dan kemiskinan. Setiap momen dalam perjalanannya adalah bukti konkret tentang bagaimana struktur sosial dapat secara sistematis menghancurkan martabat kemanusiaan.
Perjalanan hidup D dari Lampung yang bermukim di Padang menghadirkan kompleksitas dinamika sosial marginal yang kerap terabaikan dalam wacana pembangunan. Kepergiannya darilingkungan keluarga merupakan sebuah keputusan yang dilatarbelakangi konflik internal yang menandakan titik awal proses dekonstruksi identitas sosial yang kemudian termanifestasi dalam pilihan hidup sebagai pekerja seks di wilayah Pariaman.
Proses marginalisasi yang dialami tidak dapat dipahami sebagai fenomena individual semata, melainkan produk dari interaksi kompleks antara struktur keluarga, ekonomi, dan sistem sosial yang tidak responsif. Konteks awal keterlibatannya dalam dunia pelacuran bermula dari praktik sosialisasi dalam kafe di mana relasi kuasa antara individu dan lingkungan sosial membentuk mekanisme ekses ekonomi yang rapuh.
Momen kritis dalam narasi perjalanannya terjadi pada tahun 2014, ketika Satpol PP melakukan operasi pengawasan di lima kafe di wilayah Pariaman. Penangkapan yang melibatkan dua mobil besar, dua unit mobil Avanza, dan serangkaian kendaraan pendukung lainnya menandakan eskalasi intervensi negara dalam mengontrol ruang sosial marginal.
Proses penangkapan yang dialami D mencerminkan mekanisme disiplin negara dalam mengendalikan tubuh dan eksistensi sosial warga marginal. Dari 14 individu yang terjaring, 12 diantaranya dibawa ke PSKW Andam Dewi institusi yang secara konseptual dimaksudkan sebagai ruang rehabilitasi namun praktis beroperasi sebagai instrumen kontrol sosial.
Selama sembilan bulan di PSKW Andam Dewi, D menjadi saksi dan bagian dari mekanisme disipliner yang tidak manusiawi. Hukuman terhadap pelanggaran internal panti dijalankan melalui praktik kekerasan simbolik: perendaman dalam air yang mengandung lele dan lintah. Setiap pelanggaran—bahkan yang sekecil memakai pakaian seksi atau meminta rokok berpotensi memperpanjang masa tinggal, menciptakan siklus kontrol yang tak terputus.
Pengalaman D yang mendapatkan tambahan waktu sebulan karena pelanggaran minimal menjadi bukti konkret bagaimana institusi sosial telah kehilangan proporsi dalam memberikan intervensi. Hukuman tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme korektif, melainkan telah berubah menjadi instrumen represif yang melanggengkan dinamika kekerasan struktural.
Narasi D membongkar kompleksitas hubungan antara marginalisasi, kontrol negara, dan pilihan hidup individual. Setiap momen dalam perjalanannya adalah representasi dari bagaimana struktur sosial yang tidak responsif dapat mendorong individu ke dalam lingkaran kemiskinan dan eksklusi sosial yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pengalaman D tidak dapat dipahami sekadar sebagai kisah personal, melainkan sebagai dokumen kritis yang mengungkap mekanisme sistemik bagaimana negara dan struktur sosial beroperasi dalam membentuk, mengontrol, dan berpotensi menghancurkan eksistensi warga marginal.
Pengalaman D menuntut kita untuk melihat lebih dalam: bagaimana struktur sosial yang tidak adil mendorong perempuan ke dalam situasi yang semakin rentan. Ia adalah potret nyata dari kompleksitas ketidakadilan gender yang membutuhkan respons komprehensif dari seluruh elemen masyarakat - mulai dari perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi, hingga dekonstruksi budaya patriarki yang merugikan perempuan.
D adalah korban perkawinan paksa sejak usia 14 tahun, dipaksa menikah dengan laki-laki 30 tahun oleh bapak tirinya. Setelah satu bulan pernikahan, ia memilih kabur. Proses pelariannya membawanya pada situasi semakin rentan: tertangkap razia di kafe, dibawa ke Polresta Padang, kemudian direhabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi. Setelah keluar dari panti, D menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri, namun ditolak keluarga. Pernikahannya kembali berakhir dengan kekerasan: suami tidak memberi nafkah, berselingkuh, dan melakukan KDRT. Akibatnya, D terpaksa bekerja sebagai pekerja seks untuk bertahan hidup.
D berasal dari Lampung, menjalani masa kecil yang tidak menentu setelah mengalami ketidakharmonisan dalam keluarganya. Tekanan dan konflik internal keluarga membuatnya memutuskan kabur dari rumah, meninggalkan orangtuanya di Padang. Perpisahan yang tidak didamaikan ini membuatnya terasing dan kehilangan jejak koneksi dengan keluarga.
Di usia muda, D bertemu dengan sekelompok teman yang memperkenalkannya pada lingkungan kafe di daerah Pariaman. Awalnya hanya sekadar ikut menghabiskan waktu bersama, ia perlahan terjerumus ke dalam situasi yang semakin kompleks. Tawaran untuk menemani laki-laki, mendapatkan uang dengan cepat, membuat D tergoda akan kemudahan mendapatkan penghasilan.
Ketiadaan dukungan keluarga, keterbatasan pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi yang sulit mendorongnya semakin dalam pada pekerjaan yang membuat dirinya rentan. Setiap malam di kafe menjadi cara bertahan hidup yang ia jalani, meski penuh dengan risiko dan tantangan psikologis. Kisah D menggambarkan betapa rapuhnya seseorang yang kehilangan sistem pendukung dan terperangkap dalam siklus ketidakberdayaan sosial.
Berangkat dari kesaksian korban perempuan tersebut, nampak jelas siklus kekerasan dan marginalisasi yang dialami perempuan dalam struktur sosial yang tidak adil. Pertama, KDRT sebagai titik awal kerentanan. KDRT bukanlah sekadar peristiwa kekerasan tunggal, melainkan sebuah sistem terstruktur yang kompleks dan merusak yang secara sistematis menggerogoti martabat dan kemampuan perempuan. Ia bagaikan sebuah jaring laba-laba kekerasan yang mencengkeram korban dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung.
Ketika seorang perempuan mengalami KDRT, ia tidak hanya menerima luka fisik, tetapi juga mengalami luka psikologis yang mendalam. Sistem kekerasan ini secara perlahan namun pasti melemahkan kapasitas mental perempuan, menghancurkan rasa percaya diri yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Setiap hentakan, cacian, dan ancaman meruntuhkan pertahanan dirinya, membuat ia merasa tidak berdaya dan terjebak dalam bayang-bayang ketakutan.
Dampak KDRT tidak berhenti pada aspek psikologis. Ia merambah ke seluruh dimensi kehidupan perempuan, memutus aksesnya terhadap jejaring ekonomi dan sosial. Perempuan kehilangan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mandiri. Hubungan sosialnya terputus, lingkungan pertemanannya menyusut, dan ia teralienasi dari dukungan yang seharusnya ia terima.
Beban ganda yang dihadapi perempuan korban KDRT sungguh mencengangkan. Di satu sisi, ia harus menanggung seluruh beban ekonomi keluarga sendirian, berjuang mencari nafkah dengan keterbatasan yang ada. Di sisi lain, ia harus mengasuh anak-anak tanpa dukungan dan perlindungan pasangan, menghadapi tantangan mengasuh generasi baru dalam situasi yang penuh tekanan.
Risiko kekerasan yang dihadapi perempuan tidak berhenti di pintu rumah. Sistem hukum yang seharusnya melindungi justru kerap kali tidak responsif. Perempuan menghadapi berlapis-lapis kekerasan: kekerasan dari pasangan, kekerasan struktural dalam masyarakat, dan tidak jarang, kekerasan institusional dalam sistem hukum yang seharusnya menjadi tempat mereka mencari keadilan.
Kedua, tekanan ekonomi. Dalam lingkaran kelam kemiskinan dan kekerasan, perempuan korban KDRT kerap terjepit dalam jerat pilihan yang tak manusiawi. Kemiskinan dan ketiadaan akses ekonomi menjelma menjadi mata rantai perbudakan modern yang membelenggu mereka dalam siklus penderitaan tanpa ujung.
Ketika pintu-pintu kesempatan tertutup rapat, ketika setiap celah untuk bertahan hidup terasa seperti tembok tinggi yang tak tertembus, perempuan dipaksa merambah jalan-jalan tergelap untuk mempertahankan hidup dirinya dan anak-anaknya. Pekerjaan seks yang selama ini dianggap tabu, tercemar, dan penuh stigma, berubah menjadi satu-satunya alternatif bertahan hidup.
Pilihan menjadi pekerja seks bukanlah sebuah keputusan yang diambil dengan ringan. Ia adalah jeritan putus asa dari mereka yang telah kehilangan seluruh pilihan, mereka yang terpojokkan oleh sistem sosial yang rapuh dan tidak berperikemanusiaan. Setiap langkah perempuan memasuki dunia pekerja seks adalah kisah pilu tentang ketidakberdayaan, tentang sistem yang gagal melindungi yang lemah.
Kemiskinan struktural merobek habis martabat kemanusiaan. Tanpa pendidikan, tanpa modal, tanpa jaringan sosial yang mendukung, perempuan korban KDRT terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan. Mereka kehilangan akses terhadap pekerjaan layak, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, dan pada akhirnya, kehilangan harapan.
Sistem sosial yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi algojo. Tidak ada perlindungan sosial yang memadai, tidak ada jaminan kesejahteraan, tidak ada mekanisme penyelamatan yang efektif. Perempuan dibiarkan terombang-ambing dalam ketidakpastian, tanpa bantuan, tanpa pengampunan.
Setiap perempuan yang terpaksa menjual diri adalah potret kegagalan kolektif masyarakat. Ia adalah cermin retak dari ketidakadilan sistemik, di mana martabat manusia dinilai serendah harga diri yang dapat diperjualbelikan. Mereka tidak memilih jalan ini karena menginginkannya, melainkan karena tidak ada jalan lain yang tersisa.
Kisah mereka adalah kisah tentang ketidakberdayaan yang meneriakkan keadilan. Kisah tentang sistem yang membiarkan yang lemah terpuruk, tentang masyarakat yang mengabaikan tangisan perempuan yang terjepit antara kekerasan dan kemiskinan.
Ketiga, ketiadaan ruang aman. Rumah, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan terakhir, kini berubah menjadi penjara berdarah bagi perempuan. Tempat yang semestinya menyimpan kehangatan, kasih sayang, dan rasa aman telah dirubah menjadi medan perang tersembunyi di mana kekerasan mengintai setiap sudut.
Sistem keluarga yang rapuh telah gagal total dalam menjalankan fungsi dasarnya melindungi anggota terlemah. Dinding-dinding rumah yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi saksi bisu reruntuhan martabat kemanusiaan. Setiap sudut ruangan memiliki kenangan kelam tentang kekerasan yang dilanggengkan, di mana perempuan kehilangan hak paling fundamental: rasa aman.
Terdesak oleh situasi yang memojokkan, perempuan dipaksa untuk membangun ulang ruang aman dengan kekuatan yang tersisa. Ia menjadi arsitek kehidupannya sendiri, merancang pertahanan dari reruntuhan kepercayaan yang telah hancur. Setiap langkah pemulihan adalah pertarungan melawan sistem yang membungkam suaranya, melawan struktur sosial yang tidak peka terhadap penderitaannya.
Di ranah domestik, tidak ada perlindungan. Keluarga yang seharusnya menjadi benteng pertahanan justru berubah menjadi sumber teror. Pasangan hidup, yang semestinya menjadi pelindung, malah mengubah rumah tangga menjadi medan kekerasan sistematis. Perempuan kehilangan kedaulatannya, dikebiri hak-haknya, dan direndahkan martabatnya.
Namun penderitaan tidak berhenti di ambang pintu rumah. Ranah publik pun sama kejamnya. Masyarakat yang seharusnya menjadi sistem pendukung justru membangun tembok pengucilan. Stigma, cela, dan tuduhan seolah-olah selalu mengarah pada perempuan korban, bukan pada pelaku kekerasan.
Sistem hukum, yang seharusnya menjadi mercusuar keadilan, ternyata tidak lebih dari sekadar bayangan kosong. Tidak responsif, tidak peka, tidak memiliki empati. Setiap upaya perempuan mencari keadilan selalu terbentur pada birokrasi yang dingin, prosedur yang tak bernyawa, dan aparat yang tidak memahami rasa sakit yang dialaminya.
Marginalisasi ini berlangsung terus-menerus, bagaikan lingkaran setan yang tak berujung. Perempuan tidak sekadar kehilangan ruang aman dalam rumah, tetapi juga kehilangan ruang eksistensi dalam masyarakat. Ia terdorong ke pinggiran, ke zona-zona tak terlihat, di mana identitasnya terkikis perlahan-lahan.
Setiap perempuan yang bertahan, yang mencoba membangun kembali hidupnya, adalah pemberontakan nyata melawan sistem yang rusak. Mereka adalah pejuang tanpa pamrih, yang menciptakan ruang aman dari ketiadaan, membangun ulang martabat dari puing-puing kekerasan, dan menulis ulang narasi hidupnya dengan tinta ketangguhan.
Kisah mereka adalah kisah tentang transformasi dari korban menjadi pemenang. Setiap napas mereka adalah revolusi, setiap langkah adalah perlawanan terhadap sistem yang gagal melindungi.
Keempat, marginalisasi berkelanjutan. Dalam lorong-lorong gelap kota, di mana bayang-bayang kehidupan teredam oleh kekerasan dan kemiskinan, perempuan korban KDRT terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Mereka yang terpaksa memasuki dunia pelacuran bukanlah pelaku, melainkan korban dari sistem sosial yang gagal total melindungi yang paling rentan.
Setiap langkah mereka dipenuhi ancaman, setiap detik dipenuhi ketakutan. Potensi penangkapan sewenangwenang oleh aparat penegak hukum menghantui perjalanan hidup mereka. Bukan pelaku kekerasan yang ditangkap, bukan pula sistem yang melanggengkan kekerasan yang dijerat, melainkan mereka - korban berkali-kali - yang diperlakukan sebagai sampah masyarakat.
Aparat penegak hukum tidak lagi menjadi pelindung, melainkan telah berubah menjadi predator kedua setelah kekerasan domestik yang mereka alami. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penangkapan dilakukan tanpa martabat, tanpa proses hukum yang adil, seolah-olah kehidupan mereka tidak memiliki nilai.
Proses hukum yang dijalani adalah pertunjukan kekerasan sistemik. Mereka tidak diberikan ruang untuk bicara, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan situasi yang memaksa mereka. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan tanpa empati, tanpa pemahaman akan kompleksitas penderitaan yang mereka alami. Sistem hukum yang seharusnya menegakkan keadilan justru menjadi alat untuk semakin memarjinalisasi mereka.
Tidak ada proses pemulihan yang nyata. Setelah ditangkap, setelah diinterogasi, setelah dipermalukan, mereka dikembalikan ke lingkaran kemiskinan tanpa harapan. Tidak ada rehabilitasi, tidak ada pendampingan psikologis, tidak ada upaya pemberdayaan. Mereka ditinggalkan sendirian, semakin terpuruk, semakin terjepit dalam jerat kemiskinan dan kekerasan.
Setiap kali mereka mencoba keluar dari situasi ini, sistem sosial seolah-olah sengaja memasang jebakan. Stigma sosial yang menempel membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak. Jaringan sosial mereka terputus, kesempatan ekonomi tertutup, masa depan terancam. Mereka tidak sekadar kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kemanusiaan.
Ironisnya, pelaku kekerasan domestik yang menjadi akar permasalahan justru lolos dari jeratan hukum. Mereka yang telah menghancurkan rumah tangga, melukai secara fisik dan psikologis, bebas berkeliaran tanpa konsekuensi. Sementara perempuan-perempuan ini dipaksa menanggung beban ganda: trauma kekerasan dan stigma sosial.
Kisah mereka adalah kisah tentang kegagalan total sistem. Bukan mereka yang salah, melainkan masyarakat yang telah gagal melindungi. Setiap penangkapan, setiap tuduhan, setiap perlakuan sewenang-wenang adalah bukti nyata bahwa keadilan sosial masih jauh panggang dari api.
Kelima, eskalasi kerentanan. Di balik gemerlap kota yang tak pernah tidur, terdapat kisah-kisah perempuan yang terjepit dalam lingkaran penderitaan tak berujung. Mereka yang terpaksa memasuki dunia prostitusi bukanlah pelaku pilihan, melainkan korban dari sistem sosial yang gagal total melindungi yang paling rentan.
Bekerja sebagai pekerja seks adalah jalan terakhir yang dipilih dengan air mata dan keputusasaan. Setiap malam mereka jalani bukan sekadar pertarungan untuk bertahan hidup, melainkan pertarungan melawan reruntuhan martabat yang terus-menerus digerogoti. Tubuh mereka menjadi medan pertempuran di mana kekerasan, kemiskinan, dan pengabaian sosial bertemu dalam satu titik paling kelam.
Stigma sosial yang menempel pada diri mereka bagaikan luka yang tak kunjung sembuh. Masyarakat tidak pernah memandang mereka sebagai korban, melainkan sebagai sampah sosial yang patut dikucilkan. Setiap tatapan menghakimi, setiap bisikan cela, setiap getar penolakan meruntuhkan sisa-sisa harga diri yang tersisa.
Pilihan menjadi pekerja seks secara sistematis memutus seluruh akses masa depan. Pendidikan yang sempat terputus kini semakin mustahil untuk dilanjutkan. Pintu-pintu kesempatan kerja formal tertutup rapat, seolah-olah cap "tidak layak" telah terpahat permanen di dahi mereka. Setiap lamaran pekerjaan, setiap upaya keluar dari lingkaran kemiskinan, selalu terbentur pada stigma yang tak terlihat namun terasa sangat nyata.
Risiko kekerasan tidak pernah berhenti. Dari kekerasan domestik yang mereka melarikan diri, mereka justru terjatuh ke dalam zona kekerasan yang jauh lebih brutal. Setiap malam adalah pertarungan melawan pelanggan yang sewenang-wenang, preman yang mengeksploitasi, dan sistem sosial yang tidak peduli. Kekerasan tidak lagi sekedar fisik, melainkan telah menjadi teror psikologis berkepanjangan.
Siklus kemiskinan bagaikan lumpur hisap yang tak pernah memperbolehkan mereka lepas. Setiap upaya untuk menghasilkan uang justru semakin menjerat mereka dalam ketidakberdayaan. Uang yang dihasilkan tidak pernah cukup untuk keluar dari zona kemiskinan, melainkan sekadar untuk bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya.
Mereka kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan atau masa depan. Mereka kehilangan hak untuk bermimpi, hak untuk memilih, hak untuk menentukan nasib sendiri. Setiap malam adalah pertarungan antara survival dan martabat, di mana batas antara korban dan pelaku menjadi kabur.
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam melindungi hak-hak perempuan, mulai dari pencegahan KDRT hingga dukungan hukum dan sosial yang berkelanjutan.
Kondisi-kondisi rentan yang mendalam tekanan ekonomi yang memaksa mereka mencari alternatif bertahan hidup dengan bekerja sebagai pekerja seks. Pola demikian membuat perempuan berada dalam kerentanan dan terus menerus merasakan ketiadaan ruang aman dan nyaman bagi perempuan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak sekadar individual, melainkan sistemik. Dibutuhkan intervensi komprehensif yang menyentuh akar masalah: pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, dan dekonstruksi struktur sosial yang merugikan perempuan.
3.3 Analisa tentang Penertiban Terhadap Perempuan
1. Penertiban Pekerja Seks oleh Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan utama sebagai penegak peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP diberi wewenang untuk menegakkan disiplin masyarakat, termasuk menertibkan aktivitas yang dianggap melanggar Perda, seperti ketertiban lingkungan, pengelolaan usaha, atau perilaku yang dianggap tidak sesuai norma daerah. Di Provinsi Sumatera Barat, penugasan Satpol PP mendapatkan dimensi khusus karena beririsan dengan penerapan nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan syarak (agama Islam) dan hukum adat.
Satpol PP di Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Di bawah payung hukum ini, mereka diberi kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan penertiban sebagai upaya menciptakan lingkungan yang dianggap selaras dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Salah satu fokus dari kewenangan tersebut adalah penertiban terhadap perempuan tuna susila atau pekerja seks yang dinilai melanggar norma sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP memungkinkan mereka untuk melakukan razia dan operasi penertiban, sering kali di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat aktivitas pekerja seks, seperti kafe, karaoke, atau lokasi-lokasi tersembunyi. Dalam operasi ini, mereka dapat menangkap, mendata, dan menyerahkan perempuan yang terjaring ke lembaga sosial atau pihak berwenang lainnya untuk dilakukan pembinaan. Namun, tindakan ini tidak hanya berhenti pada aspek penindakan. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya upaya rehabilitasi, di mana perempuan yang terjaring diharapkan dapat diarahkan untuk kembali ke kehidupan yang dianggap sesuai dengan norma masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas ini, Satpol PP memadukan pendekatan preventif dan represif.
Namun, pelaksanaan kewenangan ini tidak lepas dari berbagai dinamika. Di satu sisi, ada anggapan bahwa penertiban tersebut bertujuan menjaga harmoni sosial dan mencegah penyebaran perilaku yang dianggap menyimpang. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang pendekatan yang digunakan apakah lebih berorientasi pada keadilan sosial atau sekadar langkah represif yang menyasar kelompok rentan tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Kritik sering kali mengemuka, terutama jika operasi yang dilakukan tidak memperhatikan hak asasi perempuan tersebut atau jika tindakan Satpol PP dianggap melebihi batas kewenangan yang diatur oleh peraturan daerah.
Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP sendiri mengakui adanya kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial, khususnya terkait dengan penjaringan perempuan yang diduga sebagai Tuna Susila (istilah yang digunakan mengambil dari peraturan daerah). Dengan minimnya koordinasi tersebut, Satpol PP cenderung langsung menempatkan perempuan yang terjaring tanpa adanya asesmen terlebih dahulu dengan Dinas Sosial. Hal ini semakin memperburuk kondisi penanganan karena tidak ada proses identifikasi yang tepat untuk memastikan latar belakang dan kebutuhan spesifik dari perempuan yang terjaring dalam operasi.
Dalam upaya menjaga ketertiban sosial di Provinsi Sumatera Barat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi menjalin kerja sama yang erat dengan Dinas Sosial Provinsi. Kolaborasi ini berfokus pada penanganan perempuan tuna susila melalui pendekatan yang terkoordinasi dan sistematis. Satpol PP berperan dalam aspek pengamanan dan koordinasi, memastikan bahwa seluruh proses penanganan berjalan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan razia terhadap aktivitas tuna susila merupakan tanggung jawab Satpol PP di tingkat Kabupaten/Kota. Razia ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki dasar yang jelas berupa pengaduan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Selain itu, operasi penertiban juga kerap dilakukan dalam bentuk razia gabungan yang melibatkan aparat TNI/Polri untuk memastikan keamanan dan efektivitas operasi. Tidak jarang, razia juga didasarkan pada temuan-temuan lapangan yang diperoleh dari pengawasan rutin petugas.
Dalam mengidentifikasi perempuan tuna susila, Satpol PP menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah memperhatikan dresscode atau pakaian yang dikenakan, yang seringkali menjadi penanda aktivitas tersebut. Selain itu, petugas juga menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dengan memanfaatkan aplikasi daring atau bahkan melakukan penyamaran sebagai pengunjung. Strategi ini memungkinkan petugas untuk mengumpulkan bukti yang kuat sebelum melakukan penindakan.
Penting untuk dicatat bahwa Satpol PP Provinsi Sumatera Barat menjunjung tinggi prinsip preventif dan humanis dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya aktivitas tuna susila dengan cara-cara yang menghormati martabat manusia. Prinsip humanis memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan tidak melanggar hak-hak dasar individu yang terlibat.
Ketika perempuan tuna susila tertangkap dalam operasi penertiban, Satpol PP menjalankan prosedur hukum yang baku. Dalam rentang waktu 1x24 jam, dilakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mendokumentasikan pelanggaran dan mengumpulkan informasi penting. Setelah BAP selesai, perempuan tersebut tidak langsung dilepaskan begitu saja, melainkan diantar ke Panti Sosial Karya Wisata (PSKW) Andam Dewi. Di panti ini, mereka akan menjalani program rehabilitasi yang komprehensif, bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua dan membekali mereka dengan keterampilan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif dan bermartabat.
Dalam konteks penanganan Perempuan Pekerja Seks, kewenangan Satpol PP Sumatera Barat mengakar pada Peraturan Daerah dan regulasi tentang ketertiban umum. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, dengan mandat untuk mengendalikan fenomena sosial yang dianggap mengganggu tatanan masyarakat.
Penertiban bukan sekadar tindakan administratif, melainkan pertemuan kompleks antara kekuasaan negara dan realitas sosial yang paling marginal. Setiap operasi, setiap penangkapan, setiap pengusiran adalah ekspresi dari konstruksi sosial tentang moralitas dan ketertiban.
Kewenangan mereka meliputi identifikasi, penangkapan, dan pemindahan perempuan Pekerja Seks dari wilayah yang dianggap strategis atau sensitif. Lokasi-lokasi seperti kawasan wisata, perkantoran, atau pemukiman padat penduduk menjadi fokus utama operasi penertiban. Tindakan ini dilakukan dengan dalih menjaga citra daerah dan melindungi norma-norma sosial yang berlaku.
Mekanisme penertiban tidak sekadar berhenti pada pemindahan fisik. Satpol PP memiliki kewenangan untuk membawa Perempuan Pekerja Seks ke lokasi tertentu, melakukan pemeriksaan identitas, dan bahkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Proses ini kerap kali berlangsung tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang lebih mendalam.
Hukum dan peraturan daerah menjadi legitimasi utama setiap tindakan. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi payung hukum bagi setiap operasi penertiban. Namun, praktik di lapangan kerap kali melampaui batas-batas regulasi yang tertulis.
Kewenangan Satpol PP tidak hanya berhenti pada tindakan penangkapan. Mereka memiliki kuasa untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan bahkan pengalihan fungsi sosial. Akan tetapi, praktik ini kerap kali diperdebatkan dari perspektif hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok marginal.
Kewenangan Satpol PP Sumatera Barat dalam penertiban Perempuan Pekerja Seks adalah potret kompleks dari pertemuan hukum, moral, dan realitas sosial. Sebuah narasi yang tak pernah selesai, sebuah pertarungan yang terus berlangsung antara kuasa negara dan kemanusiaan.
Para pekerja seks mayoritas memiliki latar belakang sosial yang kompleks dan traumatis. Sebagian besar adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terpaksa menjadi orang tua tunggal, menanggung beban ekonomi dan pengasuhan anak sendirian. Sebagian lainnya adalah remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil.
Kisah mereka kerap ditandai dengan pengalaman traumatis seperti menyaksikan pertengkaran orang tua yang berkepanjangan Ditinggalkan oleh ayah yang tidak pulang-pulang, mengalami ketidakharmonisan keluarga yang mendalam serta tekanan ekonomi yang memaksa mereka mencari alternatif bertahan hidup.
Penangkapan Perempuan Pekerja Seks tidak lagi menjadi proses penegakan hukum, melainkan telah berubah menjadi arena pelampiasan dendam sosial tanpa prosedur yang jelas. Di mata mereka, aparat pamong praja adalah orang-orang yang menebar teror, dan merendahkan martabat mereka.
Di dalam Panti Sosial, kolam berlintah menjadi awal mula penyiksaan. Mereka dipaksa mandi dalam air kotor, dikelilingi binatang melata dalam kondisi kedinginan dan dipaksa menghabiskan sabun dalam air kotor sampai sabun itu habis tidak bersisa.
Perlakuan yang dialami jauh melampaui apa yang disebut "pembinaan". Mereka menjadi adalah korban berlapis: kemiskinan, kekerasan domestik, stigma sosial, dan kini korban kekerasan negara (penyiksaan).
2. Penjaringan Pada Praduga tak Bersalah
Di tengah malam, ada kisah yang jarang terdengar, di mana individu-individu menjalani situasi yang seharusnya sederhana dan wajar, namun berubah menjadi pengalaman yang penuh ketidakpastian hukum dan sosial. Dalam suasana yang sunyi, ketika malam telah larut dan kendaraan umum mulai langka, beberapa orang melangkah dengan tujuan mulia—menjenguk teman yang memerlukan kehadiran mereka. Namun, perjalanan tersebut, yang diniatkan tanpa sedikit pun melanggar norma atau hukum, berujung pada peristiwa yang mengguncang kehidupan mereka. Saat mencari kendaraan untuk melanjutkan perjalanan, mereka mendapati diri mereka terjaring dalam operasi penertiban yang tidak pernah mereka duga.
Situasi ini menggambarkan kompleksitas realitas di mana hukum dan penegakan norma sering kali beririsan dengan cara yang tidak selalu berkeadilan. Mereka yang berjalan di malam hari, tanpa menunjukkan indikasi pelanggaran apapun, tiba-tiba menjadi subjek tindakan yang mengarah pada pencabutan kebebasan mereka. Tanpa adanya proses klarifikasi yang jelas, dan tanpa ruang untuk menjelaskan maksud serta keadaan mereka, mereka digiring sebagai pihak yang dianggap bersalah. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang penuh kerentanan, di mana ketidakhadiran mekanisme perlindungan hukum memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi.
Tidak berhenti di sana, metode penangkapan yang lain menunjukkan sisi yang tidak kalah problematik. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dilakukan melalui pancingan berbasis teknologi komunikasi. Percakapan sederhana melalui aplikasi pesan, yang pada dasarnya hanya berupa interaksi singkat, digunakan sebagai dasar tindakan lebih lanjut. Tanpa adanya tindakan nyata, dan bahkan ketika percakapan baru sebatas kesepakatan verbal atau sekadar "iya," individu tersebut telah ditentukan sebagai pihak yang akan dijaring. Pendekatan ini mencerminkan proses yang tidak hanya terburu-buru dalam membuat kesimpulan, tetapi juga mengabaikan prinsip asas praduga tak bersalah.
Kedua situasi ini menggambarkan paradoks dalam penerapan hukum, di mana individu yang tidak berbuat salah dapat menjadi korban proses yang sering kali mengaburkan batas antara pelanggaran nyata dan asumsi belaka. Penegakan hukum yang seharusnya berbasis pada bukti dan prosedur yang sah cenderung menjadikan mereka yang terjaring sebagai pihak yang otomatis bersalah, bahkan sebelum diberikan kesempatan untuk membela diri. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum atau mekanisme untuk mengajukan keberatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap individu yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi marginal.
Selain itu, tindakan ini memperkuat stigma yang kemudian melekat pada mereka yang terjaring. Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial mereka, tetapi juga menciptakan hambatan sistemik yang sulit diatasi. Ketika mereka dinilai berdasarkan persepsi subjektif atau tindakan yang belum tentu melanggar hukum, mereka menjadi korban dari sistem yang tidak menyediakan ruang keadilan yang cukup.
Fenomena ini menuntut evaluasi mendalam terhadap pendekatan penegakan hukum yang digunakan. Dalam kerangka masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tindakan seperti ini perlu dilihat secara kritis. Upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati hak-hak individu, termasuk memberikan mereka ruang untuk menjelaskan situasi mereka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Dengan cara ini, tujuan menciptakan ketertiban umum dapat dicapai tanpa mengorbankan hak dasar dan martabat manusia.
3. Tiadanya Pendampingan Hukum
Dalam konteks pelaksanaan penertiban sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait, muncul fenomena yang problematik terkait dengan proses penjaringan dan penangkapan individuindividu yang belum tentu dapat dipastikan bersalah secara hukum. Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan serius dalam pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau mekanisme pendampingan hukum untuk membela diri. Tanpa mekanisme yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum, individu-individu ini seringkali terjebak dalam proses yang mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Prosedur penjaringan dan penangkapan seringkali dilakukan secara mendadak, di mana individu yang terjaring tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau menghadirkan bukti yang dapat meringankan tuduhan. Mereka dihadapkan pada sistem yang cenderung menempatkan mereka dalam posisi bersalah sebelum ada pengadilan yang sah. Dalam keadaan seperti ini, mereka menjadi kelompok rentan yang kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Tanpa pendampingan hukum, proses yang dijalani sering kali tidak transparan, menciptakan ketidakpastian hukum yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka.
Sebagian besar dari mereka yang terjaring dalam operasi ini pada akhirnya tidak dikenai sanksi pidana atas tuduhan perbuatan asusila. Sebaliknya, mereka diarahkan ke lembaga pembinaan sosial, seperti panti sosial, di mana mereka ditempatkan atas dasar asumsi bahwa mereka memerlukan rehabilitasi. Namun, proses ini bukan tanpa kontroversi. Penempatan di panti sosial seringkali didasarkan pada persepsi subjektif aparat atau stigma sosial yang melekat pada individu tersebut, tanpa melalui mekanisme yang benar-benar objektif dan berkeadilan. Proses ini mencerminkan reduksi terhadap individu sebagai subjek hukum yang seharusnya memiliki hak dan martabat yang sama di hadapan hukum.
Panti sosial, yang sejatinya dirancang sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi, dalam praktiknya kerap menjadi simbol eksklusi sosial. Individu yang ditempatkan di sana sering kali diperlakukan sebagai pihak yang gagal memenuhi norma sosial, sehingga mendapatkan stigma sebagai "sampah masyarakat." Labelisasi ini tidak hanya merusak identitas pribadi mereka, tetapi juga menguatkan marginalisasi sistemik yang membuat mereka semakin sulit untuk kembali terintegrasi dalam masyarakat. Alih-alih memberikan solusi yang komprehensif, pendekatan ini hanya memperpanjang siklus diskriminasi dan penyingkiran sosial.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi hukum yang seharusnya berfungsi melindungi setiap individu secara adil dan setara. Tanpa mekanisme pendampingan hukum yang memadai, mereka yang terjaring tidak memiliki ruang untuk membela diri atau menunjukkan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak beralasan. Situasi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dengan asas keadilan sosial yang menjadi fondasi negara hukum.
Dalam perspektif akademis, fenomena ini menuntut refleksi mendalam tentang cara kerja sistem hukum dan sosial. Diperlukan reformasi yang mengedepankan perlindungan hak asasi dan prinsip praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum. Selain itu, stigma yang melekat pada individu yang terjaring harus diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi, yang menghargai martabat setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka. Hanya dengan cara ini, keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
4. Penangkapan Berbasis Keyakinan: Kerawanan Pelanggaran Hak
Pertemuan antara individu-individu yang terjaring dalam operasi penertiban dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering kali menjadi momen yang menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Di balik meja dan di dalam ruang yang sering kali penuh formalitas, keputusan diambil berdasarkan serangkaian evaluasi yang lebih berakar pada keyakinan subjektif daripada fakta yang benar-benar objektif. Dalam banyak kasus, individu yang dianggap pekerja seks tidak serta-merta dijatuhi keputusan sebagai pelaku tindak pidana perbuatan asusila. Sebaliknya, mereka lebih sering digolongkan sebagai pihak yang memerlukan pembinaan, suatu pendekatan yang mencerminkan paradigma paternalistik yang dominan dalam proses tersebut.
Keyakinan bahwa mereka perlu menjalani pembinaan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ini. Proses ini tidak selalu berbasis pada pembuktian hukum yang terukur, melainkan lebih pada persepsi aparat terhadap individu-individu yang bersangkutan. Seringkali, hanya dengan penampilan, lokasi terjaring, atau hasil interaksi singkat selama proses penertiban, aparat menentukan bahwa mereka termasuk dalam kategori yang membutuhkan "rehabilitasi sosial." Penilaian semacam ini tidak jarang mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan, termasuk hak individu untuk mendapatkan pengadilan yang adil serta proses klarifikasi yang transparan.
Keputusan yang didasarkan pada keyakinan subjektif ini mencerminkan kerangka berpikir yang menempatkan pekerja seks sebagai individu yang tidak sepenuhnya mampu mengarahkan hidupnya sendiri. Mereka dipandang sebagai subjek yang memerlukan intervensi dari pihak berwenang demi "penyadaran" dan "pengembalian" ke norma-norma sosial yang dianggap ideal. Dalam hal ini, pembinaan lebih sering dimaknai sebagai bentuk pengendalian daripada pemberdayaan. Proses tersebut jarang memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi atau menunjukkan fakta yang bertentangan dengan asumsi yang ada. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali mengukuhkan stigma yang telah melekat, menjadikan mereka sebagai korban dari sistem yang tidak sepenuhnya adil.
Dominannya paradigma pembinaan dalam keputusan ini juga menggambarkan bagaimana sistem hukum dan sosial cenderung mengaburkan batas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial. Dalam konteks ini, mereka yang terjaring lebih sering diperlakukan sebagai individu yang menyimpang secara moral, meskipun tidak ada bukti konkret bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menempatkan pekerja seks dalam posisi yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif, di mana tindakan aparat lebih diarahkan untuk menguatkan norma sosial daripada menegakkan hukum secara objektif.
Di panti sosial, sebagai hasil dari keputusan pembinaan, mereka dihadapkan pada programprogram yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan nyata mereka. Pembinaan yang dijalani sering kali menekankan aspek moral dan spiritual, namun jarang menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi yang mendorong mereka ke situasi tersebut. Sementara itu, stigma yang melekat semakin mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan penerimaan di masyarakat atau akses ke peluang kehidupan yang lebih baik.
Fenomena ini menyoroti perlunya reformasi mendalam dalam pendekatan yang digunakan untuk menangani isu pekerja seks. Keputusan berdasarkan keyakinan subjektif harus digantikan dengan proses yang berbasis bukti, adil, dan transparan. Pendekatan pembinaan, jika tetap dijadikan pilihan, harus dirancang dengan tujuan memberdayakan, bukan mengontrol. Dengan demikian, upaya penanganan pekerja seks dapat bergerak menuju penyelesaian yang lebih komprehensif dan manusiawi, yang menghormati hak-hak individu sekaligus mengatasi akar persoalan yang lebih luas dalam masyarakat.
5. Pidana versus Keyakinan
Keyakinan subjektif yang mendasari keputusan terhadap para pekerja seks yang terjaring dalam operasi penertiban sering kali menciptakan situasi yang penuh ketimpangan dalam sistem hukum dan sosial. Mereka, yang pada banyak kasus tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Ketidakhadiran akses ini tidak hanya mengesampingkan hak dasar mereka sebagai individu yang berhak membela diri, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pihak yang dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang jelas dan transparan.
Persoalan ini semakin kompleks ketika keputusan yang diambil terhadap mereka lebih mengarah pada pembinaan sosial daripada pengadilan pidana. Kebijakan yang bertujuan memberikan pembinaan sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Terjadi tumpang tindih antara kebijakan hukum dan kebijakan sosial, di mana norma sosial dan keyakinan moral mendominasi proses pengambilan keputusan, sementara perlindungan hukum sebagai elemen utama dalam negara hukum sering kali diabaikan. Dalam konteks ini, pekerja seks tidak hanya kehilangan akses terhadap proses hukum yang sah, tetapi juga tidak memiliki mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati selama menjalani pembinaan.
Alih-alih menciptakan kondisi yang lebih baik, kebijakan pembinaan ini justru membuka ruang baru bagi pelanggaran hak. Penempatan mereka di panti sosial, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, sering kali berlangsung tanpa standar yang jelas dan konsisten. Tidak ada kepastian mengenai durasi waktu yang harus dijalani di panti, mekanisme untuk menilai kemajuan selama pembinaan, atau bahkan hak-hak dasar seperti kunjungan keluarga. Ketidakpastian ini membuat panti sosial menjadi ruang yang tidak jauh berbeda dengan tempat penahanan, namun tanpa pengawasan dan standar yang lebih terstruktur sebagaimana yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan atau tahanan kepolisian.
Di lembaga pemasyarakatan atau tahanan kepolisian, meskipun sering kali dipandang penuh dengan kekurangan, terdapat aturan yang lebih terperinci terkait hak-hak tahanan. Misalnya, adanya batas waktu penahanan, hak untuk dikunjungi keluarga, hak mendapatkan pendampingan hukum, dan mekanisme untuk mengajukan keberatan atau banding. Sebaliknya, di panti sosial, hak-hak ini sering kali tidak jelas implementasinya, meninggalkan individu dalam keadaan yang ambigu dan tidak menentu. Hal ini menciptakan paradoks, di mana individu yang tidak dinyatakan bersalah secara hukum diperlakukan dengan standar yang lebih rendah daripada mereka yang menjalani hukuman pidana.
Persoalan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara pendekatan hukum dan sosial dalam menangani isu pekerja seks. Ketiadaan standar yang jelas dalam pembinaan tidak hanya merugikan individu yang terjaring, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dan keadilan sosial. Lebih jauh, pendekatan ini sering kali gagal menyentuh akar permasalahan yang lebih luas, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, yang sering menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya sistematis yang mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial secara adil dan manusiawi. Hak-hak individu yang terjaring harus dijamin, termasuk akses terhadap pendampingan hukum dan kejelasan mekanisme pembinaan. Standar yang jelas, transparan, dan akuntabel harus diterapkan dalam proses pembinaan, mencakup durasi, hak kunjungan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi benar-benar tercapai. Hanya dengan cara ini, tumpang tindih antara kebijakan hukum dan sosial dapat diminimalkan, dan keadilan bagi individu yang terjaring dapat diwujudkan secara nyata.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam upaya penanganan perempuan tuna susila (istilah yang dipakai mereka) di lapangan. Keluhan yang mencuat ke permukaan adalah kebutuhan mendesak akan pelatihan-pelatihan khusus, terutama di bidang Hak Asasi Manusia, yang bertujuan memperkuat kapasitas personel dalam menjalankan tugas. Pelatihan semacam ini tidak sekadar formalitas, melainkan kebutuhan fundamental untuk memberikan perspektif yang lebih humanis dan berkeadilan bagi anggota Satpol PP ketika berhadapan dengan perempuan tuna susila. Tanpa pemahaman mendalam tentang aspek HAM, penanganan terhadap perempuan tuna susila berpotensi mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia, terlepas dari status sosial atau profesi yang dijalani. Selain itu, kondisi fisik kantor Satpol PP juga menjadi kendala tersendiri, terutama minimnya ruangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Akibatnya, perempuan tuna susila yang ditangkap kerap ditempatkan atau diproses di ruang seadanya yang tidak memenuhi standar privasi dan keamanan. Situasi ini tidak hanya melanggar hak privasi perempuan tersebut tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis ketika mereka diperlakukan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dalam proses hukum.
3.4 Terjebak dalam Rumah Aman dan Binaan menjadi Bentuk Penghukuman
Kisah K menggambarkan kompleksitas persoalan sosial dan hukum yang sering kali dihadapi oleh individu muda dalam situasi rentan. K, seorang remaja dari latar belakang keluarga yang tidak utuh, menghadapi nasib yang tidak semestinya dialami oleh siapa pun. Berawal dari keputusan pindah ke Pasaman untuk melanjutkan pendidikan, ia kemudian terjerat dalam hubungan yang berawal dari media sosial, yang berujung pada peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Janji temu dengan seorang laki-laki yang ia kenal melalui media sosial membawa K ke hotel, di mana ia mengalami pelecehan seksual oleh tiga orang pelaku.
Kasus ini memperlihatkan tumpang tindih antara eksploitasi sosial, kekerasan seksual, dan keterbatasan perlindungan hukum bagi korban. Dari ketiga pelaku, satu orang berusia 18 tahun telah diproses secara hukum dan ditahan, sementara dua pelaku lainnya, yang masing-masing berusia 14 tahun, masih berada dalam ketidakjelasan penanganan karena dianggap berada di bawah usia pertanggungjawaban pidana penuh. Hal ini mencerminkan dilema dalam sistem peradilan, yang berusaha menyeimbangkan perlindungan anak sebagai pelaku di bawah umur dengan keadilan bagi korban.
K, meskipun korban dari peristiwa ini, mendapati dirinya berada dalam posisi yang sama sekali tidak memberdayakan. Setelah terjaring razia, ia ditempatkan di panti sosial dengan asumsi bahwa itu adalah langkah pembinaan dan perlindungan sementara. Namun, durasi penempatannya di panti, yang semula diinformasikan sebagai satu bulan, kini telah melewati batas waktu tersebut tanpa kejelasan lebih lanjut. Menurut pihak Dinas Sosial, keberadaannya di panti masih diperlukan untuk menunggu proses pengadilan, di mana K merasa bingung dan tidak paham akan perannya dalam proses hukum tersebut. Ketidakjelasan ini tidak hanya menambah tekanan psikologis bagi K, tetapi juga mencerminkan kurangnya komunikasi dan pendampingan yang memadai bagi korban dalam memahami hak-hak mereka dan posisi mereka dalam sistem hukum.
Pengalaman K di panti sosial juga memperlihatkan ketidakseimbangan dalam pendekatan yang diambil terhadap korban kekerasan seksual. Di satu sisi, penempatan di panti sering kali dianggap sebagai upaya perlindungan, tetapi di sisi lain, ketidakhadiran standar yang jelas mengenai durasi, hak, dan tujuan pembinaan sering kali membuat korban merasa terisolasi dan kehilangan arah. Kurangnya pendampingan psikologis dan hukum untuk membantu korban memahami proses hukum dan memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi semakin memperburuk situasi ini.
Kasus ini menuntut refleksi mendalam terhadap bagaimana sistem hukum dan sosial menangani korban kekerasan seksual, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, yang tidak hanya memberikan perlindungan fisik tetapi juga memastikan bahwa korban memiliki akses penuh terhadap pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan kejelasan mengenai proses yang akan mereka hadapi. Sistem hukum dan sosial harus memastikan bahwa korban seperti K tidak hanya menjadi objek perlakuan administratif, tetapi diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat untuk dipulihkan dari trauma dan kembali menjalani hidup yang bermakna.
Selain K, juga terdapat kisah S yang menggambarkan dinamika yang kompleks dan menyakitkan dalam kehidupan seorang individu yang menjadi korban pelecehan seksual, khususnya ketika pelaku berasal dari lingkaran keluarga terdekat. Pengalaman tersebut melibatkan tindakan pelecehan oleh seorang sepupu laki-laki, di mana korban dipaksa untuk melakukan tindakan yang melanggar batas fisik dan emosionalnya. Pelecehan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma mendalam yang merusak rasa aman dan kepercayaan S terhadap lingkungan sekitarnya, terutama dalam konteks keluarga.
Ketika S mencoba mencari perlindungan dan dukungan dengan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya, harapan untuk mendapatkan pembelaan justru berujung pada kekecewaan. Alih-alih dipercaya dan diberi dukungan, S menghadapi sikap skeptis dari keluarganya sendiri, yang memperburuk trauma psikologis yang telah ia alami. Sikap tidak percaya ini tidak hanya melukai perasaan S tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap isu kekerasan seksual, yang sering kali diabaikan atau disalahpahami dalam struktur keluarga atau masyarakat tertentu.
Keluarga, sebagai pihak yang seharusnya menjadi sumber perlindungan utama, kemudian berjanji akan membawa S ke psikiater untuk mendapatkan bantuan profesional. Namun, janji tersebut tidak ditepati. Sebagai gantinya, S dibawa ke sebuah tempat bernama Andam Dewi, tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan atau fungsi tempat tersebut. S, yang sudah berada dalam kondisi trauma dan kebingungan, merasa semakin terisolasi karena tidak diberikan informasi atau kepastian mengenai apa yang sedang terjadi padanya.
PSKW Andam Dewi, yang mungkin memiliki fungsi tertentu dalam konteks rehabilitasi sosial, tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada S. Akibatnya, S merasa kehilangan kontrol atas kehidupannya sendiri, berada di tempat yang tidak ia pahami, tanpa mengetahui kapan ia akan dibebaskan atau dijemput oleh keluarganya. Keadaan ini telah berlangsung selama tiga bulan, memperpanjang perasaan keterasingan dan ketidakpastian yang dialami S, serta menambah beban trauma yang telah ia rasakan.
Situasi ini mencerminkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual. Tidak hanya ketidakpercayaan keluarga yang menjadi hambatan utama, tetapi juga kurangnya kesadaran dan akses terhadap layanan psikologis dan hukum yang memadai. Keputusan membawa korban ke tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya menunjukkan lemahnya pemahaman keluarga tentang pentingnya intervensi profesional dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual. Di sisi lain, durasi yang tidak pasti dan kurangnya komunikasi yang jelas mengenai peran institusi seperti Andam Dewi menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan efektivitas sistem rehabilitasi sosial tersebut.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dalam penanganan kekerasan seksual. Korban memerlukan lingkungan yang mendukung dan responsif, di mana ia didengarkan, dipercaya, dan diberikan akses ke layanan psikologis serta hukum yang sesuai. Selain itu, institusi yang menangani korban harus beroperasi dengan transparansi, menjamin bahwa hak-hak korban dihormati, dan memberikan informasi yang memadai tentang proses rehabilitasi. Dalam konteks ini, upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi krusial untuk menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan empati serta penghormatan terhadap martabatnya.
Penempatan individu-individu yang terjaring dalam operasi sosial di panti sosial sering kali berujung pada pengalaman yang jauh dari tujuan rehabilitasi dan pemulihan. Alih-alih memberikan perlindungan dan pembinaan yang manusiawi, mereka justru kerap menghadapi kekerasan sistematis yang meninggalkan dampak traumatis. Panti sosial, yang secara ideal dirancang sebagai ruang pemulihan bagi individu-individu yang dianggap memerlukan bimbingan, sering kali berubah menjadi tempat di mana penghinaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia menjadi bagian dari keseharian mereka.
Salah satu gambaran yang mencolok dari kekerasan ini adalah praktik-praktik yang dilakukan di fasilitas panti sosial tertentu, di mana penghinaan dimulai dari hal-hal yang bersifat simbolik hingga yang bersifat fisik Kolam berlintah, misalnya, menjadi arena pertama yang menggambarkan penghinaan total terhadap individu yang ditempatkan di sana. Mereka dipaksa mandi dalam air kotor, dikelilingi oleh binatang melata seperti lintah, sambil menahan rasa kedinginan yang menusuk tulang. Praktik semacam ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Perlakuan semacam ini seolah memperkuat stigma yang sudah melekat pada mereka, menjadikan mereka bukan sebagai individu yang layak mendapatkan pemulihan, tetapi sebagai objek penghukuman.
Dalam aspek pembinaan, panti sosial sering kali lebih menekankan pada dimensi moral dan spiritual, dengan mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya mendorong individu-individu tersebut ke situasi marginal. Program pembinaan yang dijalankan cenderung bersifat normatif, mengacu pada standar moral tertentu, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan psikologis yang melingkupi kehidupan para penghuni. Akibatnya, upaya pembinaan ini tidak memberikan solusi yang berkelanjutan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran masalah yang dihadapi, tetapi justru semakin mempertegas ketidakberdayaan mereka.
Selain itu, penempatan individu di panti sosial sering kali berlangsung tanpa standar operasional yang jelas dan konsisten. Tidak ada kejelasan mengenai durasi waktu yang harus dijalani, mekanisme untuk menilai kemajuan selama pembinaan, atau kriteria yang digunakan untuk menentukan kapan seseorang dianggap siap keluar dari panti. Ketidakpastian ini membuat individu yang ditempatkan di panti merasa terjebak dalam situasi yang tak menentu, tanpa memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi antara pihak panti dan individu atau keluarga mereka, sehingga menambah beban psikologis yang sudah mereka alami.
Panti Sosial Karya Wisata (PSKW) Andam Dewi menjadi tempat pembinaan bagi perempuan dari berbagai latar belakang kehidupan. Penghuni PSKW Andam Dewi berasal dari beberapa jalur penjangkauan yang berbeda. Sebagian datang melalui proses penjangkauan oleh Satpol PP atau Dinas Sosial yang melakukan penertiban dan penanganan sosial. Ada pula yang merupakan titipan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengurus atau mendidik anggota keluarganya, sehingga membutuhkan bantuan institusi untuk memberikan pembinaan yang lebih terstruktur. Selain itu, terdapat perempuan yang masuk ke PSKW Andam Dewi melalui laporan masyarakat terkait kasus perzinahan, di mana warga setempat menyerahkan mereka ke panti untuk mendapatkan rehabilitasi.
Proses penerimaan di PSKW Andam Dewi mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan seluruh penghuni. Setiap perempuan yang baru masuk akan menjalani masa isolasi selama dua minggu. Langkah ini merupakan upaya pencegahan untuk menghindari penularan penyakit menular di antara penghuni panti. Periode isolasi ini juga menjadi waktu bagi pengelola panti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan memastikan kondisi perempuan tersebut sebelum bergabung dengan komunitas panti yang lebih luas.
Selama menjalani rehabilitasi yang berlangsung sekitar empat bulan, para perempuan di PSKW Andam Dewi terlibat dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk membangun keterampilan dan memperkuat karakter mereka. Mereka dilatih untuk membuat berbagai kerajinan tangan yang dapat menjadi sumber penghasilan di kemudian hari. Kegiatan bertani juga menjadi bagian dari program rehabilitasi, mengajarkan mereka tentang kedisiplinan dan kemandirian dalam menghasilkan bahan pangan. Selain itu, program rehabilitasi juga mencakup pelatihan untuk mengasah keterampilan lainnya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu. Aspek spiritual tidak luput dari perhatian, dengan kegiatan ibadah yang menjadi bagian integral dari proses pembinaan untuk membangun kekuatan mental dan spiritualitas.
Keputusan mengenai kapan seorang perempuan dapat meninggalkan PSKW Andam Dewi tidak diambil secara sepihak. Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses deliberasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Rapat evaluasi yang melibatkan pengelola panti dan pembimbing menjadi forum untuk menilai kesiapan individu untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, mediasi dengan keluarga juga dilakukan untuk memastikan bahwa individu tersebut akan mendapatkan dukungan yang memadai setelah meninggalkan panti. Proses ini mencerminkan pendekatan holistik dalam rehabilitasi, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari perubahan perilaku di dalam panti, tetapi juga kesiapan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
Perempuan yang berada di PSKW Andam Dewi umumnya memiliki latar belakang kehidupan yang kompleks. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga broken home, di mana ketidakharmonisan keluarga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan pribadi mereka. Sebagian lainnya merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah meninggalkan jejak trauma psikologis yang mendalam. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama bagi sebagian perempuan untuk terlibat dalam aktivitas yang membawa mereka ke panti rehabilitasi ini. Pemahaman tentang latar belakang ini menjadi dasar penting bagi pengelola panti dalam merancang pendekatan rehabilitasi yang responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap individu.
Untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan panti, PSKW Andam Dewi menerapkan sistem sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah tugas membersihkan toilet. Sanksi ini dirancang tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembinaan untuk menanamkan tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.
Kesehatan penghuni PSKW Andam Dewi mendapat perhatian serius dari pengelola panti. Setiap minggu, dilakukan pengecekan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh penghuni mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar dan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek kesehatan mental, mengingat banyak penghuni yang memiliki riwayat trauma dan masalah psikologis.
Fenomena ini mengungkapkan adanya ketidakseimbangan mendasar dalam pendekatan rehabilitasi sosial. Alih-alih berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pemulihan, panti sosial justru menjadi ruang di mana pelanggaran hak dan penghinaan martabat manusia sering kali terjadi. Reformasi mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa panti sosial benar-benar menjalankan fungsinya sebagai institusi yang memberikan rehabilitasi berbasis hak asasi manusia. Pendekatan pembinaan harus didesain ulang agar lebih responsif terhadap kebutuhan individu, dengan fokus pada pemberdayaan, pemulihan trauma, dan penyelesaian akar permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu, penerapan standar yang jelas, akuntabel, dan transparan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditempatkan di panti mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan bermartabat.
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi, sebagai lembaga rehabilitasi yang menampung perempuan tuna susila (istilah yang mereka gunakan), juga dihadapkan pada permasalahan kompleks yang menghambat efektivitas program rehabilitasi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama ketika jumlah perempuan yang ditempatkan di PSKW Andam Dewi meningkat secara signifikan. Kebutuhan dana tambahan terutama diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi perempuan yang direhabilitasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kualitas program rehabilitasi berpotensi terdegradasi dan tidak mencapai hasil optimal dalam mengubah mindset dan keterampilan para perempuan tersebut. Kapasitas ruangan yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri, karena peningkatan jumlah perempuan yang direhabilitasi tanpa disertai perluasan fasilitas akan menyebabkan kondisi over crowded. Kondisi semacam itu tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak nyaman tetapi juga berpotensi mengganggu proses rehabilitasi secara keseluruhan, baik dari segi psikologis maupun praktis. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli, khususnya pemuka agama dan psikolog atau psikiater, semakin memperburuk situasi karena tanpa pendampingan profesional, proses pemulihan mental dan spiritual para perempuan tersebut tidak dapat berjalan maksimal.
3.5 Kabar Tahanan Polda dan LAPAS Perempuan
1. Lapas Perempuan Padang
a. Kondisi Fisik
Lapas Perempuan Kelas II B Padang merupakan sebuah lembaga pemasyarakatan yang memiliki infrastruktur kompleks dan pemikiran mendalam tentang kebutuhan para warga binaan. Kompleks ini terdiri dari tiga bangunan utama yang saling terkait, menampilkan arsitektur yang fungsional dan memperhatikan aspek kemanusiaan.
Ruang tahanan dibagi menjadi dua blok yang terpisah, mencerminkan upaya untuk mengatur dan mengelola populasi warga binaan dengan sistematis. Bangunan administrasi dan teknis yang ada di sekitarnya mendukung operasional harian lembaga dengan baik. Di sekeliling kompleks, berdiri pos jaga dan menara pengawas yang menjamin keamanan, namun tidak dengan kesan yang intimidatif.
Komitmen terhadap keberagamaan tercermin dari keberadaan rumah ibadah, dengan sebuah masjid dan gereja yang memberikan ruang spiritual bagi para warga binaan dari latar belakang yang berbeda. Fasilitas pendukung seperti balai latihan kerja dan koperasi menunjukkan filosofi pembinaan yang tidak sekadar menghukum, melainkan mempersiapkan kembalinya individu ke masyarakat dengan bekal keterampilan.
Aspek yang paling menarik adalah perhatian lembaga terhadap aksesibilitas dan kebutuhan khusus. Komnas Perempuan mencatat bahwa fasilitas ini dilengkapi dengan railing untuk penyandang disabilitas, pintu geser yang ramah pengguna, dan toilet khusus. Hal ini menandakan sebuah pendekatan inklusif yang menghormgenai martabat setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya.
Perhatian khusus diberikan kepada warga binaan yang masih memiliki bayi. Sebuah ruang laktasi sedang dalam proses pembangunan di area kunjungan, yang menunjukkan kepedulian institusi terhadap hak-hak ibu dan anak. Tersedia pula mainan dan box bayi, yang bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga menjaga ikatan emosional antara ibu dan anak dalam situasi yang sulit.
Melalui fasilitas dan pendekatan ini, Lapas Perempuan Kelas II B Padang tidak sekadar menjadi tempat penahanan, melainkan ruang transformasi. Ia menciptakan lingkungan yang memberi harapan, mempersiapkan warga binaannya untuk kembali pulih dan bermartabat di tengah masyarakat.
b. Mekanisme Perlindungan
Di dalam kompleks Lapas Perempuan Kelas II B Padang, sistem pengawasan ketat diterapkan melalui jaringan CCTV aktif yang terpasang di setiap lorong, menciptakan lingkungan dengan transparansi dan keamanan yang tinggi.
Komitmen lembaga dalam memberikan perhatian khusus terhadap kategori warga binaan tertentu tercermin dari pengaturan ruang yang sensitif. Terdapat sel khusus yang dirancang secara spesifik untuk perempuan yang membawa anak, memungkinkan mereka menjalani masa tahanan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak.
Dalam pendekatan yang sama, lembaga pemasyarakatan ini memperlihatkan kepedulian terhadap warga binaan lanjut usia dengan menyediakan sel terpisah. Desain ini menunjukkan pertimbangan mendalam akan kebutuhan kelompok rentan, memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kondisi fisik mereka.
Menariknya, pada setiap lantai terdapat ruang yang dikenal dengan istilah "mapenaling" atau "sel tikus" sebuah terminologi yang merujuk pada ruang isolasi atau pengasingan. Namun, dalam kunjungan Komnas Perempuan, ruang-ruang tersebut tidak berpenghuni, yang mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas tersebut tersedia, penggunaannya dilakukan dengan sangat selektif dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Keseluruhan pengaturan ruang ini mencerminkan upaya Lapas untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang tidak sekadar menghukum, melainkan memperhatikan keragaman kebutuhan individual warga binaan.
c. Personel
Kapasitas Hunian dan Populasi Warga Binaan: Lembaga Pemasyarakatan ini menghadapi tantangan signifikan terkait kepadatan hunian, dengan kapasitas desain untuk 156 orang, namun faktanya menampung 209 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kondisi over kapasitas sebesar 34% ini menggambarkan tekanan struktural dalam sistem pemasyarakatan. Komposisi WBP menunjukkan kompleksitas dinamika hukum dan sosial, dengan mayoritas status hukum adalah narapidana (171 orang) dan sejumlah tahanan (38 orang).
Karakteristik Kriminalitas: Secara kuantitatif, profil kriminalitas WBP didominasi oleh kasus narkotika, yang mencakup 129 individu, mengindikasikan fenomena masalah penyalahgunaan narkoba yang kompleks. Sejumlah 21 WBP terlibat dalam tindak pidana korupsi, menambah varian persoalan hukum dalam institusi ini. Menarik untuk dicatat, terdapat dua bayi yang tinggal bersama WBP - satu bayi baru lahir dan seorang bayi di bawah usia dua tahun - yang menghadirkan dimensi kemanusiaan dalam konteks pemasyarakatan.
Sistem keamanan dibangun melalui pengorganisasian 16 petugas jaga, dikonfigurasi dalam empat regu berukuran empat personel masing-masing. Mekanisme penjagaan dilaksanakan melalui sistem tiga shift yang dirancang untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Total personel mencapai 51 orang, dengan tambahan dua petugas bertugas khusus untuk meninjau, menunjukkan upaya komprehensif dalam pengelolaan keamanan.
Tantangan signifikan terlihat pada aspek pelayanan kesehatan. Lembaga tidak memiliki dokter tetap, dengan hanya satu perawat dan satu bidan yang menangani kebutuhan medis sehari-hari. Keterbatasan ini diatasi melalui koordinasi berkala dengan Puskesmas Anak Air, yang melakukan kunjungan rutin dua kali sebulan. Model koordinasi ini mencerminkan strategi adaptif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya medis.
d. Prosedur Hukum
Mekanisme pengaduan dalam sistem pemasyarakatan merupakan instrumen fundamental yang menjembatani komunikasi antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan manajemen lembaga, yang dalam konteks ini difasilitasi melalui papan prosedur yang dipasang secara sistematis. Keberadaan papan prosedur tersebut mencerminkan upaya institusional untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap warga binaan diberikan ruang untuk menyuarakan persoalan, keluhan, atau potensi pelanggaran yang dialami selama menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Papan prosedur pengaduan yang diidentifikasi Komnas Perempuan tidak sekadar menjadi medium administrasi, melainkan instrumen penting dalam menegakkan hak-hak fundamental WBP. Melalui mekanisme ini, lembaga pemasyarakatan membuka ruang dialogis yang memungkinkan terjadinya koreksi internal, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pembinaan. Konstruksi pengaduan yang terstruktur dan transparan tersebut mengindikasikan komitmen kelembagaan dalam menjamin perlindungan hak asasi, mendorong praktik tata kelola yang akuntabel, serta menciptakan ruang pemulihan yang bermartabat bagi setiap individu yang tengah menjalani proses hukum.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuanjuga mengalami problematika tersendiri dalam upaya pembinaan warga binaan yang berasal dari kalangan perempuan tuna susila. Meskipun bangunan Lapas relatif baru, namun fasilitas pendukung yang esensial belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar yang diharapkan. Infrastruktur yang memadai bukan hanya menyangkut kenyamanan fisik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan. Ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai dapat menjadi penghambat serius dalam upaya transformasi pola pikir dan perilaku warga binaan perempuan. Lebih jauh lagi, Lapas Perempuan membutuhkan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makan dan menunjang berbagai kegiatan warga binaan. Kekurangan anggaran tidak hanya berdampak pada kualitas nutrisi yang diterima para warga binaan, tetapi juga menghambat pelaksanaan programprogram pembinaan yang seharusnya bisa mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.
2. Rumah Tahanan Polda Sumatera Barat
a. Kondisi Fisik
Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Polda Sumatera Barat yang berlokasi di wilayah Polsek Padang Timur merupakan representasi kompleks dari infrastruktur penahan yang memperlihatkan pendekatan sistematis dalam pengelolaan ruang tahanan. Terintegrasi dalam kawasan kepolisian, fasilitas ini menunjukkan model pengawasan yang komprehensif, dengan ruang tahanan yang dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan administratif dan kemanusiaan.
Arsitektur internal Rutan dibangun dengan pertimbangan spasial yang mendalam, mengonstruksi ruang melalui pembagian yang fungsional. Dua ruangan dialokasikan secara khusus untuk penempatan tahanan, sementara satu ruangan multifungsional dirancang sebagai area sirkulasi sosial dan aktivitas harian, seperti mencuci, menjemur pakaian, dan berinteraksi antar tahanan.
Kualitas lingkungan fisik menjadi perhatian utama dalam desain Rutan ini. Sistem pencahayaan alami yang dirancang memungkinkan penetrasi cahaya matahari secara optimal, namun dengan mekanisme yang baik untuk mencegah peningkatan suhu berlebih. Ventilasi udara yang terpasang di setiap ruangan tahanan menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas udara, mencegah kondisi pengap yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
Inovasi pengawasan yang dicatat oleh Komnas Perempuan melalui penggunaan penutup sel dari plastik transparan menunjukkan pendekatan yang progresif dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Metode ini tidak sekadar menjadi mekanisme kontrol, melainkan juga menciptakan ruang dialog antara institusi dan individu yang ditahan, dengan tetap memperhatikan martabat kemanusiaan.
b. Mekanisme Perlindungan
Dalam konteks pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan, sistem pemantauan menggunakan CCTV Sistem yang diaktifkan dan dipantau secara langsung dari pos penjagaan yang terhubung secara real-time, memungkinkan petugas untuk melakukan monitoring berkelanjutan dan responsif. Keberadaan pos penjagaan yang diawasi secara aktif oleh personel keamanan menciptakan lapisan kedua dari sistem pengawasan, yang tidak hanya sekadar mencatat dan merekam aktivitas, melainkan juga memberikan kapasitas intervensi cepat apabila terdapat indikasi penyimpangan atau potensi gangguan keamanan.
c. Personel
Dalam pemantauan yang dilakukan, kondisi aktual Rumah Tahanan memperlihatkan okupansi yang relatif rendah dengan jumlah enam tahanan, di mana tiga di antaranya terkait dengan kasus narkotika
Dalam dinamika pengawasan dan pengelolaan Rutan Polda Sumbar di Polsek Padang Timur, struktur kepegawaian menampilkan kompleksitas yang menarik untuk dikaji dari perspektif gender dan profesionalisme institusional. Komnas Perempuan mencatat fenomena signifikan terkait komposisi personel pengawasan, di mana seluruh fungsi penjagaan dan pengamanan dilaksanakan oleh petugas kepolisian laki-laki, tanpa keterlibatan polisi perempuan (Polwan) dalam struktur penjagaan. Kondisi ini tidak hanya sekadar persoalan kuantitatif kepegawaian, melainkan menghadirkan pertanyaan fundamental seputar representasi gender dalam sistem keamanan, sensitivitas gender dalam penanganan tahanan perempuan, dan implikasi psikologis serta sosiologis dari model pengawasan yang secara eksklusif dilakukan oleh polisi laki-laki. Ketiadaan Polwan dalam ruang tahanan perempuan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas psikologis dan kerentanan struktural, mengingat pengalaman dan perspektif gender memiliki peran kritis dalam menciptakan lingkungan pengawasan yang bermartabat, sensitif, dan manusiawi. Fenomena ini membuka ruang kritis untuk mendiskusikan pentingnya diversifikasi gender dalam struktur keamanan, khususnya pada institusi yang secara langsung berinteraksi dengan kelompok rentan seperti tahanan perempuan.
d. Prosedur Hukum
Analisis prosedur hukum yang diterapkan di rutan menunjukkan adanya peraturan yang dirancang untuk mencegah ill-treatment dan penyiksaan terhadap tahanan, termasuk perempuan. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, menemukan adanya informasi terkait hal ini. Namun, meskipun prosedur ini tercatat dalam regulasi, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten di lapangan. Komnas Perempuan menemukan bahwa kendala seperti kurangnya pengawasan, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan budaya impunitas dalam institusi penegak hukum dapat menghambat efektivitas implementasi prosedur tersebut, sehingga potensi illtreatment tetap ada.
Rangkaian tantangan yang dihadapi oleh tiga lembaga berbeda ini-Satpol PP, PSKW Andam Dewi, dan Lapas Perempuan—mencerminkan stigma perempuan pekerja seks sebagai pelaku kriminal. Mulai dari proses penertiban di lapangan, rehabilitasi sosial, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan, semuanya membutuhkan perspektif hak asasi manusia, yang didukung oleh infrastruktur memadai, anggaran yang cukup, serta sumber daya manusia yang kompeten.
3.6 Analisa Konflik SDA di Nagari Kapa
1. Perampasan Ruang Hidup: Awal Mula Penderitaan Perempuan Adat
Nagari Kapa merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah kurang lebih 7.200 hektar. Nagari Kapa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah hukum adat dan batas-batas secara adat seperti Sebelah Timur dengan Nagari Koto Baru yaitu Tingkalak Basi sebelah Utara dengan Nagari Lingkuang Aua dari Durian Ditakuak Rajo, Manuju Tarok Tongga sampai bancah sigoro-goro dan sebelah barat Saunjaman Galah di sungai Batang Pasaman. Dalam wilayah tersebut hiduplah masyarakat Nagari Kapa dengan kekerabatan Alam Minangkabau dengan sistem hukum Pisang sikalek-kalek Hitam, Pisang Timbatu Nan Bagatah, Koto Piliang Inyo Bukan Bodi Caniago inyo Antah dalam daerah Luhak Saparampek Nagari Kapa.4
Pada tahun 1997, sebuah anak Perusahaan dari Grup Wilmar yang bernama PT. PHP berdiri di tanah ulayat masyarakat Kapa. Konflik warga dengan perusahaan bermula dari perusahaan yang tidak dapat menunjukkan legalitas atas penguasaan lahan yang ditempati. Konflik diperparah dengan perlakuan ninik mamak yang tidak transparan pada para warga terhadap pembagian keuntungan dari peruntukan lahan tersebut. Pada 1999-2000, konflik pertama antara warga dengan perusahaan bermula akibat adanya pengusiran dan pengerusakan tanaman oleh pihak kepolisian pada sisa lahan sebesar 200 hektar. Selain itu, sekitar tahun 2009 warga sempat mengajukan protes terkait kebun plasma yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan kemudian secara bertahap memberikan lahan plasma seluas 353 Hektar pada tahun 2004, dilanjutkan dengan pemberian 344 Hektar di tahun 2009.
Warga Nagari Kapa telah berupaya melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara. Mulai dari mengajukan gugatan keperdataan, pelaporan terkait penyerobotan tanah ulayat yang dilakukan oleh PT. PHP hingga upaya melakukan audiensi dengan DPRD Pasaman Barat. Seluruh upaya tersebut berbuah nihil dan justru menyisakan konflik terus berlanjut. Mulai dari laporan balik dari perwakilan PT. PHP hingga penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat gabungan dari Kepolisian.
Sebelum terjadi konflik, seluruh masyarakat bekerja sebagai petani. Mereka bertanam jagung, kelapa, pisang, padi dan palawija lainnya di tanah adat mereka seluas 600 hektar. Keuntungan atas lahan pertanian tersebut cukup untuk membiayai hidup hingga menyekolahkan anaknya. Pasca konflik, warga beralih profesi sebagai buruh tani pada lahan orang lain, menjadi pengupas jagung. Perempuanperempuan adat terpaksa bekerja sebagai buruh cuci. Mereka tidak ada lagi uang untuk membayar sekolah anak-anak hingga kehilangan pekerjaan dan pendapatan.
Peran perempuan adat dalam sebuah sistem masyarakat sangatlah krusial. Perempuan memiliki sumbangsih untuk menjaga kelestarian tanah adat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Tanah bukan hanya sekedar sumber ekonomi, bagi perempuan adat tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat. Pembiaran atas pengabaian relasi masyarakat adat dengan tanah akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan.
Secara spesifik, perempuan adat memiliki hubungan yang khas dengan tanah juga wilayahnya. Perempuan adat berperan sangat penting untuk menjaga hingga mewariskan sumber-sumber pengetahuan tradisional yang melekat pada diri perempuan adat yang mencakup didalamnya berupa obat-obatan tradisional, keragaman pangan lokal, upacara adat, dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekosistem Sumber Daya Alam (SDA).5 Perampasan hak atas tanah dari perempuan dan masyarakat adat akan berakibat pada perubahan peran perempuan, hilangnya pengetahuan tradisional, hingga terpinggirkannya peran perempuan dalam dimensi lain di kehidupan keluarga dan masyarakat hukum adat.
4 https://nagarikapa.pasamanbaratkab.go.id/p/tentang-nagari
2. Penyalahgunaan Wewenang Adat Untuk Kepentingan Pribadi
Konflik di Nagari Kapa dimulai oleh kesepakatan pemberian lahan dari Ninik Mamak ke Pemerintah Daerah yang dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada warga. Pemerintah Daerah melalui Bupati lalu membiarkan penggunaan tanah ulayat tersebut kepada PT. PHP. Ninik Mamak atau kerap disebut Datuk merupakan seorang pemimpin/pemuka adat di Minangkabau yang berperan krusial di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya di lingkungan suku maupun di lingkungan nagari yang diwadahi dalam sebuah lembaga formal yang disebut sebagai Kerapatan Adat Nagari (KAN).6
Di konteks Nagari Kapa, Ninik Mamak menggunakan kekuasaan adatnya untuk menyerahkan tanah ulayat untuk digunakan secara komersil oleh Perusahaan. Penyerahan tanah ulayat ini tidak memberikan kesempatan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam musyawarah, sehingga dalam penyerahan ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses penyerahan, luasan, lokasi dan peruntukannya. Banyak masyarakat yang akhirnya dirugikan dan kehilangan tanah, termasuk bundo kanduang yang merupakan pemilik tanah ulayat. Ninik Mamak menganggap penyerahan olehnya mewakili kepentingan masyarakat adat.
Adat Minangkabau memberikan kewenangan pengelolaan tanah adat pada datuk sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tanah ulayat. Apabila diantara anak, cucu dan kemenakan berkeinginan mengelola tanah ulayat, maka mereka seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pucuk adat dengan membayar uang siliah jariah/uag adat, sebagaimana peribahasa Minangkabau "adaik diisi, limbago dituang" yang berarti mengerjakan sesuatu berdasarkan adat atau aturan yang berlaku. Selain itu, Masyarakat Minangkabau juga mengamini ketentuan adat yang berbunyi “ka rimbo babungo kayu, ka lauik babungo karang, ka sawah babungo ampiang, ka sungai ba bungo pasie" yang berarti pengelola tanah diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari hasil pengelolaannya kepada Ninik Mamak.7
Sebagai pemangku adat, ninik mamak semestinya menjalankan mandat mereka untuk melindungi dan menyejahterakan warga nagari serta menjaga tanah adat sebagai warisan bersama. Namun, keputusan sepihak ini justru memicu ketidakadilan struktural, menghilangkan hak masyarakat atas lahan mereka, dan mengakibatkan penderitaan sosial serta ekonomi yang berkepanjangan. Alih-alih menjadi teladan dan pelindung, tindakan ninik mamak ini telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang menjadi awal mula konflik di Nagari Kapa.
3. Pertahanan dari Kelompok Perempuan
"Angkat! Bawa!" "Tadi Ibuk (Perempuan Adat Kapa) mintak mati, mati aja!" "Makannya Ibuk (Perempuan Kapa) mau diangkat baik-baik!" "Sakit kan? Sakit kan?!"
Total area konflik yang dikuasai oleh Perusahaan adalah sebesar 924 Hektar. Sebesar 698 Hektar lahannya masih dijaga oleh masyarakat. Di tanah tersebut, mereka mendirikan posko yang digunakan untuk istirahat, sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah, dan masih menanami beberapa tanaman pangan. Mereka berjaga secara bergiliran di lokasi konflik sepanjang harinya sembari mengantisipasi adanya pihak lain yang masuk dan menghancurkan lahan warga.
Pada 4 Oktober 2024, warga Kapa berkumpul untuk melantunkan yasin sembari memperingati maulid nabi dan hari tani. Mereka memang biasa membuat kegiatan bersama disana yang bertujuan untuk menyatukan semangat perjuangan. Sekitar pukul 10.00 pagi, tiba-tiba aparat gabungan dari Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat mulai memasuki tempat warga berkumpul. Aparat yang berjumlah sekitar 200 orang mulai menyuruh para warga untuk membubarkan diri. Perwakilan dari perusahaan yaitu salah satu manajer perusahaan dan beberapa petugas keamanan perusahaan juga dilibatkan dalam pembubaran warga.
Hari itu, perempuan-perempuan masyarakat adat tampil sebagai garda depan perlawanan. Mereka berdiri bersama, berpegangan tangan membentuk barikade simbolis melawan upaya pengambilalihan wilayah. Respons aparatur keamanan menunjukkan praktik kekerasan sistematis: polisi perempuan secara paksa memisahkan massa, menarik dan menyeret para perempuan dengan cara yang merendahkan martabat kemanusiaan.
Tiga perempuan muda. A berusia 19 tahun, Z berusia 18 tahun, dan R berusia 24 tahun menjadi korban pertama penangkapan. Mereka diangkat paksa, ditarik ke dalam kendaraan perusahaan dengan cara yang brutal, di bawah instruksi langsung Marihot Sitompul yang berteriak "angkat, bawa!". Tindakan ini menggambarkan subordinasi aparat terhadap kepentingan korporasi, di mana proses hukum dan hak asasi manusia diabaikan.
Pengalaman Z mengungkapkan bentuk pelecehan seksual, payudaranya diremas oleh oknum aparat kepolisian. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran fisik, melainkan representasi dari mekanisme kontrol dan penghinaan total terhadap tubuh perempuan.
Pengalaman I sendiri menjadi catatan kelam praktik kekerasan institusional. Dia mengalami serangkaian tindakan penganiayaan: ditampar hingga berdarah, mulutnya robek, tubuhnya diseret dengan cara yang tidak manusiawi. Seorang polisi perempuan bahkan secara langsung melakukan kekerasan fisik, menampar dan mendorong tubuhnya. Proses penangkapan berlangsung dengan cara yang mempermalukan: celana dalamnya melorot, pakaian dirobek, tubuhnya digotong dalam kondisi tidak berdaya.
Lokasi kantor perusahaan menjadi zona kekerasan tambahan. Tiga petani laki-laki lainnya diborgol, divideo, dan mengalami perlakuan serupa. I menggambarkan kondisi dirinya seperti "orang gila" ditelanjangi, kehilangan atribut kemanusiaan, dengan baju, kerudung, dan bahkan pakaian dalam terlepas.
Pengalaman Y, seorang oknum aparat keamanan secara sengaja menginjak jari jempol kakinya, sambil melancarkan pertanyaan: "sakit kan, sakit kann?" yang menggambarkan hasrat untuk memberikan rasa sakit secara sengaja.
Narasi ini lebih dari sekadar rekaman peristiwa. Ia adalah potret sistemik perampasan hak-hak masyarakat adat. Wilayah ulayat mereka terancam habis, infrastruktur sosial dihancurkan, jalan-jalan diputus, jembatan dirobohkan, pohon pinang simbol kehidupan pun tidak luput dari perusakan. Pengalaman traumatis ini menandakan bahwa konflik sumber daya alam di Nagari Kapa tidak sekadar persoalan lahan, melainkan perang melawan penghapusan eksistensi masyarakat adat secara fundamental.
Mereka menyampaikan tetap ingin mempertahankan lahannya karena lahan adalah sumber kehidupannya. Dengan konflik SDA, lahan diambil alih dan merasa terampas seluruh kehidupannya, mereka tidak lagi memiliki sumber penghasilan dan hasil-hasil bumi yang bisa mereka jual dan makan. Mereka beralih menjadi buruh-buruh cuci atau buruh-buruh tani di lahan-lahan orang. Konflik SDA mengakibatkan mereka terjebak dalam kemiskinan.
Pengalaman N dan L mengungkapkan dimensi lebih lanjut dari praktik represif yang dialami masyarakat adat Nagari Kapa. Rentetan kekerasan yang dialami perempuan-perempuan tersebut mencerminkan pola sistematis pengabaian hak asasi manusia dalam konflik antara masyarakat lokal dan Perusahaan.
N mengalami tindakan penganiayaan yang tidak manusiawi. Aparat keamanan perempuan secara paksa menarik tubuhnya, merobek pakaian hingga bagian ketiak terekspos, dibopong oleh enam orang, dipaksa masuk ke dalam kendaraan, dan bahkan ditendang kakinya. Setiap gerak tubuhnya dikendalikan secara paksa, menghilangkan otonomi dan martabat dirinya.
Oknum aparat melemparkan ucapan menghina: "tadi ibu minta mati, mati saja". Para perempuan itu kemudian dibawa masuk mobil ke yang justru situasi pengekangan yang mendalam. Kebutuhan biologis paling mendasar berupa buang air kecil atau menunaikan ibadah, ditolak. Keterpaksaan kemudian menjelma dalam tindakan tidak bermartabat: mereka terpaksa buang air kecil di dalam mobil, kehilangan privasi dan martabat.
Lingkungan sekitar pun diubah menjadi zona teror. Polisi mengepung warga dengan strategi intimidasi sistematis, menciptakan ruang tanpa kesempatan bernafas. Tekanan psikologis begitu intensnya hingga beberapa warga mengalami pingsan, tubuh mereka runtuh di bawah kuasa aparatur keamanan yang represif.
Perjalanan mereka ke kantor perusahaan berlangsung dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Dua jam dikurung dan dibiarkan dalam mobil di bawah terik matahari yang mencekam, tubuh mereka tersiksa oleh panas yang membakar. Proses hukum yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi instrumen penyiksaan. Mereka dibawa hingga Padang, dengan proses pemeriksaan yang berlangsung hingga tengah malam.
Klimaks dari pengalaman traumatis ini adalah tindakan sewenang-wenang terakhir: mereka tidak dipulangkan, dibiarkan begitu saja, seolah-olah eksistensi mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Ruang hukum dan kemanusiaan telah dicabik-cabik oleh praktik represif yang sistematis.
Teriakan-teriakan berasal dari Aparat Polisi yang melakukan penangkapan pada perempuan adat, 4 Oktober 2024
5 Inkuiri Nasional HAM 2016 Komnas HAM RI
Indrawadi, “Peranan Ninik Mamak (Datuk) di Minangkabau dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan 6 Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam-Sumatera Barat", Tesis, Universitas Indonesia, 2008
7 Riko Coubut, "Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa", https://www.mongabay.co.id/2015/06/12/sengketatak-berkesudahan-potret-wilmar-group-di-nagari-kapa/
4. Penangkapan tanpa Pelaporan: Perlakuan Buruk dan Sewenang-wenang
Pengalaman masyarakat adat Nagari Kapa dalam proses penangkapan dan pemindahan menuju Polda Sumatera Barat menghadirkan potret kelam mekanisme represif negara dalam konflik sumber daya alam. Perjalanan yang menempuh jarak sekitar empat jam berlangsung dengan penanda dramatis: pengawalan kendaraan tempur, sirine bergemuruh, dan perlakuan yang setara dengan penanganan tersangka terorisme.
Prosesi pengangkutan yang dilangsungkan dengan protokol keamanan berlebihan ini secara fundamental mendekonstruksi konsep dasar penegakan hukum. Para warga—yang sesungguhnya adalah masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak ulayatnya diperlakukan sebagai ancaman eksistensial, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat.
Proses hukum yang dijalankan nyaris kehilangan seluruh atribut fundamental keadilan. Tidak terdapat satupun dokumen resmi yang menjelaskan dasar hukum penangkapan. Para warga ditarik paksa dari wilayah adatnya tanpa pemberitahuan, tanpa penjelasan, seolah-olah eksistensi mereka dapat dengan sewenang-wenang dicabut dari konteks sosial mereka.
Pemeriksaan yang berlangsung hingga tengah malam menjadi bukti konkret dari praktik sewenangwenang. Bahkan proses administratif pun direkayasa: berita acara pemeriksaan (BAP) dibuat dengan tanggal yang dipaksakan selaras dengan momen penangkapan, menandakan upaya sistematis untuk menghasilkan narasi hukum yang dapat direkayasa.
Dalam kacamata HAM, peristiwa ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai insiden tunggal, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan yang membentuk relasi asimetris antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Mekanisme kekerasan yang dijalankan melampaui sekadar tindakan represif individual, melainkan represents sebuah sistem yang secara fundamental mencabut kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya.
Tragedi di Nagari Kapa menunjukkan bagaimana konflik sumber daya alam tidak hanya bermatra ekonomi dan ekologis, melainkan juga menjadi arena yang merentankan penyiksaan. Setiap gerak, setiap perpindahan, setiap pengekangan yang dialami oleh para perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut adalah potret dari mekanisme kolonial kontemporer.
Dengan demikian, narasi ini lebih dari sekadar rekaman peristiwa. Ia adalah dokumen kritis yang menghadirkan kesaksian tentang bagaimana struktur kekuasaan modern melanggengkan praktik marginalisasi, di mana hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan alat legitimasi kekuasaan.
BABIV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan
Sebagaimana tujuan dari pemantauan yaitu melakukan pencarian fakta dan pendokumentasian kasus penyiksaan termasuk penyiksaan seksual, khususnya terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan di Sumatera Barat telah mendapatkan gambaran penyiksaan sangat berpotensi terjadi di tempat serupa tahanan, sebagaimana temuan dalam proses penangkapan yang dilakukan Satpol PP dan penempatan di Panti Sosial dalam hal ini PSKW Andam Dewi, yang menunjukkan terjadinya penghukuman moral seseorang mulai dari target dan penangkapan yang dilakukan, serta penempatan perempuan-perempuan yang disebut sebagai Tuna Susila. Demikian pula penempatan para Tuna Susila di Panti Sosial yang berpotensi penyiksaan yang tidak menggunakan perspektif pemulihan melainkan menjadi bentuk penghukuman, sehingga pembinaan yang menjadi tujuan berubah menjadi ketakutan dan penderitaan. Bahkan anak-anak perempuan yang dititipkan bukan atas nama Tuna Susila, menjadi mengalami hal yang serupa, dan mendapatkan penghukuman baik secara struktural dari kebijakan daerah, maupun stigma sosial bahwa panti tersebut adalah kumpulan "perempuan-perempuan nakal".
Selain tidak adanya kepastian berapa lama mereka harus tinggal di panti tersebut, dampak jangka panjang adalah mereka menjadi belajar menjadi Tuna Susila ketika keluar untuk bertahan hidup, dan rasa malu untuk kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan dampak penderitaan yang harus mereka jalani yang membawanya kembali pada siklus kekerasan, sekaligus membatasi akses hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Penyiksaan seksual yang mereka alami akibat stigma Tuna Susila seperti sebutan "dasar lonte" dan dipaksa untuk mandi di kubangan dan menghabiskan sabun dalam keadaan kedinginan. Demikian pula yang terjadi pada proses penangkapan perempuan-perempuan masyarakat Nagari Kapa, yang mengalami perlakuan kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta bentuk penyiksaan seksual yang mereka alami seperti penelanjangan untuk mempermalukan untuk membuat mereka jera untuk melakukan protes.
Semua rangkaian peristiwa dan dampak yang mereka alami disebut sebagai penyiksaan sebagaimana dalam pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) yang memberikan penegasan terkait dengan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau terkait dengan sanksi yang sah."
Sementara itu dalam kunjungan di tahanan Polda dan Lapas Perempuan, potensi penyiksaan tidak terlalu terlihat karena kepastian dalam prosedur perlakuan setiap orang di tahanan yang wajib menggunakan perspektif HAM dan Gender (Bangkok Rules) yang pada masanya dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pelatihan HAM, pengawasan dan prosedur yang ketat telah dipraktikan dalam prosesnya. Bahwa fasilitas kepolisian maupun lembaga pemasyarakatan telah memiliki kelengkapan yang kuat.
Dalam wawancara Komnas Perempuan, Satpol PP menyampaikan menghadapi sejumlah kendala dalam upaya penanganan perempuan Tuna Susila di lapangan yakni potensi atas dasar moral dan keyakinan, karena itu Satpol PP sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan khusus, terutama di bidang Hak Asasi Manusia (termasuk perspektif gender), yang bertujuan memperkuat kapasitas personel dalam menjalankan tugas. Pelatihan semacam ini tidak sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk memberikan perspektif yang memahami persoalan-persoalan di masyarakat, yang dalam hal ini rata-rata adalah perempuan yang disebut Tuna Susila. Pembekalan pelatihan ini diperlukan untuk mencegah potensi mereka melakukan penangkapan dan penghukuman yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, kondisi fisik kantor Satpol PP juga menjadi kendala tersendiri, terutama minimnya ruangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Akibatnya, Tuna Susila yang ditangkap kerap ditempatkan atau diproses di ruang seadanya yang tidak memenuhi standar privasi dan keamanan. Situasi ini tidak hanya melanggar hak privasi perempuan tersebut tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu yang mendalam atas stigma sebagai pekerja seks.
Demikian pula dari PSKW Andam Dewi, sebagai lembaga rehabilitasi yang menampung perempuan tuna susila, juga dihadapkan pada permasalahan kompleks yang menghambat efektivitas program rehabilitasi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama ketika jumlah perempuan yang ditempatkan di PSKW Andam Dewi meningkat secara signifikan. Kebutuhan dana tambahan terutama diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi perempuan yang direhabilitasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kualitas program rehabilitasi berpotensi terdegradasi dan tidak mencapai hasil optimal dalam mengubah mindset dan keterampilan para perempuan tersebut. Kapasitas ruangan yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri, karena peningkatan jumlah perempuan yang direhabilitasi tanpa disertai perluasan fasilitas akan menyebabkan kondisi over crowded. Kondisi semacam itu tidak hanya berpotensi penyiksaan. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli, khususnya pemuka agama dan psikolog atau psikiater, semakin memperburuk situasi karena tanpa pendampingan profesional, proses pemulihan mental dan spiritual para perempuan tersebut tidak dapat berjalan maksimal. Panti sosial hanya menjadi sekedar tempat menampung dan menitipkan orangorang yang bermasalah di masyarakat.
Sementara itu pembiaran atas perlakuan oknum aparat dan pihak perusahaan yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang pada ibu-ibu Nagari Kapa dalam konflik sumber daya alam juga merupakan bentuk penyiksaan sebagaimana dalam pasal 1 UU Konvensi CAT. Dan apabila semua kondisi penyiksaan yang telah ditemukan oleh Komnas Perempuan dari pengumpulan informasi tersebut dibiarkan oleh negara maka akan terkait dengan dalam pasal 16 Konvensi CAT sebagai berikut:
"Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap perlakuan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya ke perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia."
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan juga mengalami problematika tersendiri dalam upaya pembinaan warga binaan yang disebut "kalangan perempuan tuna susila". Meskipun bangunan Lapas relatif baru, namun fasilitas pendukung yang esensial belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar yang diharapkan.
Infrastruktur yang memadai bukan hanya menyangkut kenyamanan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan. Ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai dapat menjadi penghambat memberikan kebutuhan warga binaan perempuan. Lebih jauh lagi, Lapas Perempuan membutuhkan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makan dan menunjang berbagai kegiatan warga binaan. Kekurangan anggaran tidak hanya berdampak pada kualitas nutrisi yang diterima para warga binaan, tetapi juga menghambat pelaksanaan program-program pembinaan yang seharusnya bisa mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.
Kebijakan tentang Tuna Susila juga menjadi asal muasal perlakuan sewenang-wenang berangkat dari stigma terhadap perempuan yang diduga ataupun yang memang pekerja seks. Seperti informasi yang telah dikumpulkan oleh Komnas Perempuan bahwa perempuan-perempuan yang disebut Tuna Susila rata-rata adalah korban kekerasan berbasis gender seperti KDRT, yang mengakibatkan mereka terperangkap dalam kemiskinan. Pilihan menjadi pekerja seks kebanyakan bukan dari hari nurani mereka sendiri, sebagian besar untuk bertahan hidup, dan diantaranya ada yang harus mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sebagai ibu tunggal.
Institusi yang melakukan penangkapan dan pembinaan terhadap mereka, adalah metode yang tidak menyelesaikan persoalan, melainkan menimbulkan persoalan baru. Ada beberapa diataranya yang salah tangkap, hanya karena berjalan di malam hari, atau anak-anak titipan orang tua yang sudah tidak mampu di panti sosial yang tidak dipisahkan dengan latar belakang penghuni panti lainnya yang disebut sebagai tuna susila. Apa yang mereka alami menjadi penghukuman, tanpa proses pengadilan untuk membela diri mereka sendiri apabila tidak bersalah.
Di Lapas perempuan maupun tahanan kepolisian, praktik pencegahan penyiksaan lebih tercermin, ini karena ada prosedur hukum dan hak asasi manusia yang wajib diterapkan. Lapas perempuan misalnya, dibawah struktur Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki indikator jelas tentang penerapan hukum dan HAM terhadap tahanan. Sementara di Tahanan Kepolisian, karena sering menjadi pengawasan masyarakat dan juga POLRI, kewibawaan institusi menjadi penting, terutama untuk menerapkan tindakan manusiawi terhadap tahanan, seperti pemberian makan dan minum, tempat tidur dan ruangan yang sehat.
Hal ini menunjukkan bahwa Panti Sosial adalah cermin "institusi serupa tahanan" yang ternyata kondisinya lebih rentan terjadinya praktik-praktik penyiksaan, disebabkan oleh aturan dan ketiadaan hukum yang jelas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, tindakan penjaringan yang dapat disebut "serupa penangkapan" dilakukan melalui persepsi Satpol PP dalam penjaringan perempuan yang diduga pekerja seks, adalah wujud hukuman sosial yang tidak memiliki rambu tentang hak individu sebagai orang yang dapat membela dirinya apabila dinyatakan bersalah, dan dapat membuktikan kesalahannya. Selain bahwa pekerja seks tidak dapat dipisahkan dari budaya yang menjerat perempuan sebagai perempuan yang dilacurkan, terutama karena mendesaknya persoalan ekonomi, menjadi korban KDRT dan kondisi keluarga yang tidak melindunginya. Kondisi ini mengakibatkan perempuan mengalami stigma dan membuatnya mengalami penghukuman yang tidak seharusnya.
Dalam hal konflik sumberdaya alam terdapat adanya unsur penyiksaan adalah adanya pembiaran dari negara melalui aparat keamanan—bahkan terkesan bekerjasama dengan perusahaan, yang seharusnya melindungi masyarakat, sebagaimana dalam pemantauan konflik sumberdaya alam lainnya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.
4.2 Rekomendasi
Atas temuan dan fakta-fakta tersebut, dalam rangka melakukan penanganan dan pencegahan penyiksaan, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:
a. Kementerian Sosial agar melakukan koordinasi dengan Panti-panti Sosial dan Satpol PP untuk memberikan pelatihan dan penguatan institusi yang bertugas untuk memperbaiki tatanan masyarakat dan memulihkannya
b. Kementerian Dalam Negeri agar memperhatikan peraturan-peraturan daerah yang berpotensi melakukan tindakan disriminatif terutama kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat perempuan
C. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan agar memperhatikan khusus-nya lapas-lapas perempuan agar menerapkan hak-hak perempuan di tahanan, termasuk dalam hal sarana dan prasarana.
d. Kementerian HAM agar memberikan pelatihan HAM dan Gender termasuk perspektif CAT kepada para petugas tahanan maupun serupa tahanan dan institusi Satpol PP sebagai aparat sipil.
e. Kementerian HAM agar memperhatikan masalah Bisnis dan HAM dimana banyak terjadi konflikkonflik sumberdaya alam yang meningkat laporannya dari tahun ke tahun mengorbankan masyarakat dan langsung berdampak pada perempuan, terutama perlakuan yang merendahkan martabat dan sewenang-wenang dari para oknum aparat yang bekerjasama dengan perusahaan.
f. Kementerian Hukum agar memberikan pelatihan pada tempat-tempat, petugas maupun penanganan konflik yang berpotensi penyiksaan agar melihat persoalan sosial diselesaikan secara hukum (tidak main hakim sendiri) agar seseorang memiliki kesempatan hak atas keadilan