KETERANGAN TERTULIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)
Sebagai
SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE)
PADA PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN PERKARA NO. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
ANTARA DRP
MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KEPOLISIAN RI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA (POLDA METRO JAYA) Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA TIMUR (POLRES JAKTIM) Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES JAKTIM
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jalan Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963 Fax. +62 21 390 3922 [email protected] http://www.komnasperempuan.go.id
I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN
1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Perpres No. 62/2005. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme Nasional dengan tujuan untuk (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan HAM, khususnya Hak Asasi Perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan.
2. Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan, dan (3) Melakukan tinjau ulang dan reformasi atas produk hukum dan peraturan untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
3. Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk Catatan Tahunan dan dipublikasikan sebagai acuan dalam pendidikan publik, penegakan hukum maupun perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan diantaranya adalah mengusulkan dan mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
4. Pemantauan kekerasan terhadap perempuan melalui CATAHU pada tahun 2020, mencatat terjadi 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik di ranah KDRT/Relasi Personal, komunitas/publik dan ranah negara. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) yang menempati peringkat pertama sebanyak 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%), dan posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%). Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal diantaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT). Terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020, dibandingkan tahun 2019 untuk kekerasan di ranah KDRT/Relasi Personal. Ranah ini setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.
5. Komnas Perempuan memberikan perhatiaan serius terhadap kasus-kasus KDRT dan penerapan UU Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada tahun 2014 menemukan hambatan dalam implementasi UU PKDRT yakni:
(1) Filosofi dan tujuan UU PKDRT tidak dipahami secara komprehensif sehingga UU PKDRT diimplementasikan namun mengabaikan perlindungan bagi perempuan korban;
(2) Kesulitan memahami makna penelantaran rumah tangga yang rancu antara penelantaran sebagai bahasa hukum yang telah didefinisikan dalam pasal penelantaran rumah tangga dengan bahasa sehari-hari memaknai penelantaran. Hal inilah yang banyak jadi hambatan bagi Aparat Penegak Hukum;
(3) Perlindungan sementara dan penetapan perlindungan yang belum mampu dilaksanakan karena kurangnya kebijakan operasional;
(4) Hukuman tambahan pelaku berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu tidak dijatuhkan karena belum adanya kejelasan lembaga yang mempunyai mandat melakukan konseling.2
6. Secara khusus Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan UN Women menyelenggarakan penelitian "Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2018). Penelitian menyimpulkan UU PKDRT telah berlaku efektif dan menjadi terobosan hukum dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di wilayah domestik. Namun, tanpa dibarengi dengan perubahan cara berpikir dan perilaku terhadap akar masalah KDRT, sehingga UU PKDRT belum diimplementasikan secara optimal. Oleh karenanya, upaya optimalisasi implementasi UU PKDRT harus dilakukan secara komprehensif dengan merumuskan skema nasional penghapusan KDRT, sehingga aksi berbagai sektor mengacu pada upaya penghapusan KDRT, termasuk sektor pembangunan penegakan hukum di Indonesia dan akses keadilan bagi perempuan korban.
7. Menanggapi upaya hukum ini, dan sesuai kerangka kerja dan mandatnya, Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan Amicus Curiae atau pendapatnya kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara Perkara No. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM mengingat perkara yang sedang berjalan ini merupakan kepentingan hak perempuan, dimana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak perempuan korban KDRT untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan.
1 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan
Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Komnas Perempuan, Jakarta, 5 Maret 2021
2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didukung Oleh UN Women “Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jakarta, November 2018
II. AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA
8. Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "friend of the court," atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut “Amici Curiae" dan pengajunya disebut dengan amici(s). Dan amici curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, dan putusan hakim pada perkara yang akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.3 Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
9. Asal-usul amicus curiae ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
d. Izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
10. Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke MA, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasuskasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran "Sahabat Pengadilan" pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law.
11. Walau praktik amicus curiae lazim dipakai di negara dengan sistem hukum common law, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat amicus curiae yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", 4 telah ditetapkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.
12. Di Indonesia, Amicus Curiae mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangannya yakni:
a. Amicus Curiae dalam kasus Terdakwa Sdri. Baiq Nuril dengan nomor register perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.
b. Amicus Curiae dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, denganTerdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.
c. Amicus Curiae dalam perkara No. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP denganTerdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.
Oleh karena itu, mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak kekerasan terhadap perempuan.
3 Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan Affirmative Action. Amici curiae juga membantu pengadilan untuk kasus-kasus khusus sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif
"Pasal 5 ayat (1)UU No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
III. RINGKASAN FAKTA
13. Pada 13 Januari 2021, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Sdri. DRP, korban KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya Sdr. HH. Informasi dari pengaduan yang kami dapat, menyebutkan hal-hal sebagai berikut:
13.1 Pada 9 November 2017, korban telah melaporkan terjadinya KDRT fisik berkelanjutan yang dialaminya kepada Kepolisian Sektor Pulo Gadung, laporan korban diregister dalam Laporan Polisi No. LP/949/K/XI/2017/Spg. Penyidikan laporan ini terkendala dengan kehadiran Tersangka Sdr. HH yang tidak pernah memenuhi panggilan bahkan kemudian tidak diketahui keberadaannya.
13.2 Pada 23 Agustus 2019, laporan dilimpahkan dan ditangani oleh Unit PPA Reskrim Polres Metro Jakarta Timur dengan surat pelimpahan berkas No. B/906/VIII/2019. Proses hukum selanjutnya, berjalan demikian:
a. Pada 3 Februari 2020, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) disampaikan perkembangan berkas perkara ini telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
b. Pada SP2HP tanggal 6 April 2020 disampaikan adanya petunjuk Jaksa untuk dilengkapi yakni untuk dilakukan konfrontasi antara pelapor/korban dan tersangka, namun tidak dapat terlaksana karena korban tidak mau bertemu atau dipertemukan dengan tersangka.
c. Pada 10 September 2020, penyidik mengundang korban untuk hadir dalam konfrontasi. Korban hadir meskipun pada saat itu sempat gemetar dan mengalami trauma kembali. Apalagi penyidik juga meminta korban untuk menyelesaikan kasus ini secara mediasi.
d. Melalui SP2HP tanggal 12 Desember 2020, penyidik menyampaikan: (i) Bahwa penyidik telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara Nomor: B/6727/IX/RES 1.24/2020/RES JT atas nama tersangka Sdr. HH tanggal 30 September 2020. (ii) Bahwa JPU menerbitkan pengembalian berkas Nomor: B/2144/0.1.13.3/Euh.1/11/2020 atas nama HH ke penyidik.
14. Menanggapi pengaduan sebagaimana disebut dalam angka 13, Komnas Perempuan meminta informasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur u.p. JPU yang Menangani Laporan Polisi No. LP/949/K/XI/2017/Spg. dan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur u.p. Penyidik Laporan Polisi No. LP/949/K/XI/2017/Spg. terkait proses hukum yang:
a. Memberi petunjuk untuk melakukan klarifikasi antara korban KDRT dan tersangka tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan korban.
b. Bolak-balik karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap, mengingat Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
c. Mengarahkan adanya proses mediasi, padahal perkara telah berlangsung cukup lama yakni sejak 9 November 2017 tanpa adanya kepastian hukum.
15. Atas permintaan informasi/klarifikasi tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyampaikan klarifikasi melalui Surat No. B.639/0.1.13.3/Euh.1/04/2021tanggal 8 April 2021 (terlampir) yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Petunjuk agar dilakukan konfrontir terhadap tersangka dan para saksi agar keterangan dan VeR bersesuaian.
b. JPU telah meminta hasil pemeriksaan pendampingan dan psikologi Sdri. DRP dari UPT P2TP2A namun belum juga dilampirkan dalam berkas perkara.
c. Terkait bolak-balik karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap
d. JPU tidak pernah mengarahkan adanya proses mediasi.
e. Petunjuk yang diberikan kepada penyidik adalah dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan syarat formil maupun materil perkara.
16. Sedangkan Polres Jakarta Timur menyampaikan klarifikasi melalui Surat B/1162/II/2021/Res JT tanggal 25 Februari 2021 (terlampir) yang pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) karena unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi.
SP3 sudah diinformasikan dan dikirimkan kepada korban. Atau dengan kata lain perkara telah di SP3 sebelum petunjuk Jaksa pada perkara ini dipenuhi.
IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN
Kerangka Hukum Internasional Penghapusan KDRT
17. Kekerasan terhadap Perempuan berakar dari diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984 mendefinisikan "diskriminasi terhadap perempuan" sebagai perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan"5
18. Negara Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:
(a) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dariasasini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
(b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
(c) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
19. KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 (1992) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat6. Selanjutnya, Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 (2017) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan menegaskan bahwa Kekerasan Berbasis Gender adalah kekerasan sebagai bentuk atau hasil dari diskriminasi terhadapperempuan yang menghalangi kesempatan perempuan dalam menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar kesamaan hak dengan laki-laki. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi khusus terhadap perempuan memberi akibat pada perempuan baik kerugian fisik, mental atau seksual atau penderitaan atau ancaman-ancaman, termasuk kekerasan/paksaan dan perampasan kebebasan.7
20. Rekomendasi Umum No. 35 (2017) Komite CEDAW menegaskankewajiban negara terhadap kekerasan yang berbasis gender yang dialami perempuan, termasuk KDRT. Kewajiban yang dimaksud adalah mencegah terjadinya kekerasan baik yang dilakukan oleh pelaku negara (state actor) dan non negara (nonstate actor), melindungi korban, dan menangani kekerasan yang terjadi. Komite merekomendasikan:
"... that States parties take the following measures in the areas of prevention, protection, prosecution, punishment and redress; data collection and monitoring and international cooperation to accelerate elimination of gender-based violence against women." All these measures should be implemented with a victim/survivor centred approach, acknowledging women as subjects of rights and promoting their agency and autonomy, including the evolving capacity of girls, from childhood to adolescence. Also, these measures should be designed and implemented with the participation of women and taking into account the particular situation of women affected by intersecting forms of discrimination."
Rekomendasi tersebut juga menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengadili, menghukum, dan memulihkan korban. Pendekatan dalam upaya pencegahan, perlindungan, menuntut, menghukum, dan memulihkan korban harus berpusat pada korban atau penyintas (a victim/survivor centred approach), dan mengakui perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk bertindak secara otonom.
21. Dalam konteks mencegah, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Dalam konteks perlindungan dan penanganan maka kewajiban negara membangun sistem peradilan dan mekanisme-mekanisme penyelesaian kasus yang memberi perlindungan dan sekaligus meletakkan korban sebagai individu yang otonom sebagai bagian dari hak perempuan atas keadilan.
22. Komite CEDAW menganalisis bahwa ada kendala-kendala yang mempengaruhi perempuan dalam mengakses hak-hak mereka terhadap keadilan. Kendala tersebut antara lain terpusatnya keberadaan pengadilan dan sistem pelayanan hukum di perkotaan sementara pelayanan yang sama tidak tersedia di wilayah pedesaan atau perbatasan. Selain itu kualitas penanganan dan pelayanan terhadap korban juga tidak sama dari setiap pengadilan dan pusat layanan yang tersebar di satu negara menjadi salah satu kendala. Kualitas yang dimaksud meliputi masih ditemukan praktekpraktek yang mendiskriminasi dan tidak sensitif gender, proses penanganan yang lama, dan praktek korupsi. Dengan situasi tersebut, perlindungan hukum dan praktek peradilan menjadi tidak efektif hingga pada prakteknya menghalangi perempuan mengakses keadilan.8
23. Komite CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal: pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku; kedua, ketersediaanperadilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku; ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanismemekanisme yang tersedia; keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima (baik yang meliputi efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban); kelima, pemulihan untuk korban; keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.
24. Negara berkewajiban tidak hanya membangun hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan tetapi juga memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif. Karenanya Negara harus memiliki kerangka yang efektif untuk akses dan layanan terhadap hukum. Hal ini meliputi juga kewajiban untuk due diligence (kerangka uji cermat tuntas) terhadap proses penanganan hukum terutama jika pihak yang berkompetensi atau berwenang tidak menggunakan segala cara untuk mencegah termasuk untuk menangani: menginvestigasi, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi terhadap perbuatan atau pengabaian yang dilakukan oleh pelaku. Kegagalan negara dalam hal di atas dianggap sebagai pelanggaran HAM9.
5 Pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
6 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.
19 (1992)) tentang Kekerasan terhadap Perempuan
7 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.
35 (2017) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
Kerangka Hukum Nasional Penghapusan KDRT
25. Konstitusi Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam satu bab khusus tentang HAM, yang berarti hak dijamin merupakan hak konstitusional hak warga negara. Hak-hak yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, terdapat hak konstitusional sebagai berikut:
Pasal 28 B
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 28D:
(1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
Pasal 28H
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
8 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33(2015) tentang Akses Keadilan terhadap Perempuan
9 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.
35 (2017) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
Pasal 28I
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Ketentuan diatas menegaskan hak konstitusional perempuan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi dan hak kemudahan dan perlakuan khusus.
26. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu indikator negara Indonesia menjalankan kewajibannya sebagaimana negara pihak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW). Dalam pertimbangan (konsideran) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi di mana korban KDRT adalah terutama perempuan. UU PKDRT juga menyebutkan bahwa korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan.
Sistem Pembuktian Kasus KDRT
27. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Dalam pengalaman menangani KDRT, korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, secara berulang-ulang. Kerap pula korban terbenam dalam siklus KDRT, yaitu situasi yang meliputi rangkaian peristiwa (1) meningkatnya ketegangan antara suami-isteri; (2) terjadi kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi); (3) minta maaf dan masa 'bulan madu' (4) hubungan kembali "membaik". Siklus ini dapat berputar kembali ke siklus 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang perlu diwaspadai dari siklus ini adalah bahwa kuantitas dan kualitas kekerasan akan terus meningkat dan bahkan dapat berakhir dengan kematian korban. Upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah upaya untuk memutus siklus kekerasan yang dialaminya, dengan melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selama perkawinannya. Disisi lain, kerentanan korban dan siklus kekerasan diatas harus menjadi cara pandang dan pengetahuan dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
28. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan. Proses pembuktian dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang dari penyelidik dan penyidik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.10
Pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagai penyidik dalam penyidikannya harus mengacu pada KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.
Ketentuan tersebut berlaku pula untuk kasus-kasus KDRT, dengan kekhususan pada Pasal 55 UU PKDRT menyebutkan "sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.“ Dengan demikian, untuk menindaklanjuti kasus hingga ke pengadilan, pihak Aparat Penegak Hukum khususnya penyidik dan penuntut umum perlu memiliki dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi korban dan alat bukti sah lainnya.
29. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umuma dalah sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang diberikan kewajiban untuk saling berkoordinasi secara terpadu dalam penanganan kasus tindak pidana, termasuk KDRT. Semua sub sistem akan saling bergantung (interdependen), karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi sub sistem lain. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub sistem akan berpengaruh pada sub sistem yang lain. KUHAP telah memberikan wewenang kepada penyidik dan penuntut umum untuk berkoordinasi dalam melakukan penyidikan. Yaitu:
Pasal 8
(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undangundang ini.
(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Pasal 14
Penuntut umum mempunyai wewenang:
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. dst....
Berkas perkara yang belum sempurna, khususnya dalam pembuktian, penuntut umum mengembalikan berkas pemeriksaan kepada penyidik disertai "petunjuk" hal-hal yang harus ditambahkan atau disempurnakan. Proses ini yang kemudian kerap disebut dengan "P19" dan jika berkas perkara penyidikan sudah lengkap dan dapat dilanjutkan ketingkat penuntutan, kerap disebut dengan istilah "P21."
30. Klarifikasi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyampaikan informasi terkait dengan koordinasi dan pemberian petunjuk untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, yaitu:
a. Petunjuk agar dilakukan konfrontir terhadap tersangka dan para saksi agar keterangan dan VeR bersesuaian.
b. JPU telah meminta hasil pemeriksaan pendampingan dan psikologi Sdri. DRP dari UPT P2TP2A namun belum juga dilampirkan dalam berkas perkara.
c. Terkait bolak balik karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap
d. JPU tidak pernah mengarahkan adanya proses mediasi.
e. Petunjuk yang diberikan kepada penyidik adalah dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan syarat formil maupun materil perkara
Dari klarifikasi diatas, maka terdapat misskoordinasi untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan yaitu "hasil pemeriksaan pendampingan dan psikologi Sdri. DRP dari UPT P2TP2A" yang mendorong terbitnya SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal jika dilengkapi maka syarat alat bukti yang sah sebagaimana dimandatkan KUHAP dapat dipenuhi yaitu adanya keterangan saksi dan surat dalam bentuk hasil pemeriksaan pendampingan dan visum et repertum (Ver) psikiatrikum.
31. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur yang diklarifikasi kepada Komnas Perempuan melalui Surat B/1162/II/2021/Res JT tanggal 25 Februari 2021 bersifat premature karena petunjuk jaksa penuntut umum belum dilaksanakan. Atau dengan kata lain perkara telah di SP3 sebelum petunjuk Jaksa pada perkara ini dipenuhi.
32. Praperadilan adalah mekanis mewewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP termasuk untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kami berpandangan bahwa mekanisme praperadilan dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap upaya-upaya hambatan korban dalam pemenuhan hak atas keadilannya.
10 Pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP
11 Pasal 184 KUHAP
V. PENUTUP
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan berpendapat dan merekomendasikan Hakim Praperadilan yang memeriksa Perkara No. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM, agar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atas kasus Pemohon a.n. Sdri. DRP;
3. Memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan dan memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum untuk melengkapi alat bukti.
Atau apabila Hakim Praperadilan yangmemeriksaPerkaraNo. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang mendorong pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Demikian keterangan Komnas Perempuan disampaikan. Atas perhatian Hakim Praperadilan yang memeriksa Perkara No. 07/PID.PraPer/2021/PN.JKT.TIM kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Jakarta, 16 Juni 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan