NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KETERANGAN TERTULIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)
Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)
Permohonan Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Terhadap UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Perkara Nomor 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022)
Diajukan oleh:
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT
Terhadap
DAFTAR ISI
A PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN 1. Kepentingan atas Substansi Uji Materiil 3 2. Kepentingan Atas Hukum Acara Permohonan Uji Materi di 9 Mahkamah Agung (MA) yang Transparan dan Akuntabel B AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA 13 C SITUASI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA 16 D PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP 19 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 19 1. Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Pemohon Uji Materiil 2. Pemohon Tidak Dapat Mendalilkan Jenis Hak Yang Dirugikan 23 Dan Tidak Memiliki Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Obyek Permohonan 3. Pembatalan Obyek Permohonan Jika Dikabulkan, Tindakan 24 Kekerasan Seksual Tetap Akan Terjadi. E PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP PERMOHONAN UJI FORMIL 1. Pembentukan Permendikbudristek 30/2021 sesuai dengan 25 Kewenangan dan Fungsi Termohon 2. Materi Muatan Obyek Permohonan Tidak Bertentangan dengan 27 Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan 3. Termohon dan Telah Memenuhi Proses Menerima Saran dan 28 Masukan F PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP 28 PERMOHONAN UJI MATERIIL G PENUTUP 35
A. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN
1. Kepentingan Atas Substansi Permohonan Uji Materi
1.1 Bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang berperan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) dengan mandat khusus mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemantauan kondisi HAM perempuan untuk pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga nasional HAM yang dibentuk negara seturut The Paris Principles. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama gerakan perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada Tragedi kekerasan seksual massal yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Sejarah pembentukan Komnas Perempuan berkaitan erat dengan kekerasan seksual dan hambatan-hambatan korban dalam mendapatkan hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.
1.2 Bahwa Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dengan tujuan untuk1:
a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
1.3 Bahwa Perpres Nomor 65 tahun 2005 menetapkan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan meliputi2:
a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
b. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkahlangkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional serta pelaporan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
1.4 Bahwa peran pemantauan sebagaimana disebut pada angka 1.3 huruf c dilaksanakan dengan melakukan pencarian fakta, pemantauan dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, menerima pengaduan langsung dari perempuan korban kekerasan dan/atau pendampingnya sebagai bagian untuk menemukenali kekerasan terhadap perempuan yang menjadi dasar pemberian saran dan rekomendasi Komnas Perempuan.
1.5 Bahwa peran pemantauan secara lebih khusus dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Mengembangkan pencarian fakta (fact finding) pada kasus-kasus yang bersifat sistemik dan masif. Misalnya terkait konflik politik, melibatkan pelaku aparat negara atau tokoh berpengaruh, kasus dengan pola baru yang meresahkan atau menjadi perdebatan publik, kasus yang berpotensi memunculkan preseden baru jika tidak ada penanganan HAM berbasis gender, serta kasus yang belum ada dasar hukum perlindungannya.
b. Mendekatkan akses korban mendapatkan layanan yang berperspektif gender melalui pembentukan Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) untuk menyikapi pengaduan langsung k Komnas Perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersifat individual dan sudah ada dasar hukum dan perlindungannya akan dirujuk penanganannya ke lembaga-lembaga pendamping yang memberi layanan sesuai dengan kebutuhan korban termasuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sementara pada Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami hambatan dalam proses hukumnya, dapat ditindaklanjuti dengan pemberian saran dan rekomendasi Komnas Perempuan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat terkait kasus.
C. Melakukan pemantauan berkala secara nasional, pendokumentasian dan analisis pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan guna membangun pengetahuan lebih mendalam atas akar masalah, faktor pemicu dan dampak dari kekerasan sehingga dapat menjadi dasar pembentukan pertimbangan kebijakan atas arah dan strategi penyikapan yang komprehensif.
d. Melakukan pelaporan dan pemberian masukan ke PBB, mengingat Indonesia merupakan anggota PBB dan telah melakukan ratifikasi beberapa konvensi seperti CEDAW dan ICESR terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Secara khusus, Komnas Perempuan telah memberikan masukan terkait dengan isu perkosaan pada 20213 dan menjadi catatan advokasi bagi Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan.
1.6 Sejak didirikan, Komnas Perempuan melakukan pemantauan kekerasan seksual dan secara sistematis, termasuk dengan mengkompilasikannya dalam Catatan Tahunan (CATAHU)4. CATAHU sepanjang tahun 2012 hingga 2021 mencatat 49.729 kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah personal, ranah publik dan ranah negara. Kasus-kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan ini, tidak semua korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Kondisi ini dalam pandangan Komnas Perempuan disebabkan: (1) Substansi peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan mengenali beragam kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat; (2) Definisi kekerasan seksual dalam perundang-undangan juga terbatas dan belum berperspektif korban sebagaimana prinsip HAM internasional. (3) Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas dan belum berperspektif perempuan dan korban; (4) Penanganan hukum dalam sistem peradilan pidana yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa; dan (5) Budaya menyalahkan korban yang menyebabkan korban bungkam dan mengalami re-viktimisasi. Sementara itu kekerasan seksual akan berdampak secara fisik, psikis, ekonomi (pemiskinan), relasi sosial korban dan keluarga korban bahkan politik. Dampak tersebut mengurangi dan mempengaruhi korban dalam penikmatan dan pemenuhan hak-hak asasinya sehingga hal ini menyebabkan dan meneguhkan perempuan pada posisi yang tidak akan setara dengan lelaki. Artinya, kekerasan terhadap perempuan berdampak sekaligus terhadap hak-hak asasinya sebagaimana dijamin UUD NRI 1945. Mengingat dampak-dampak tersebut dan sebagaimana diamanat di dalam Konstitusi mengenai tanggung jawab pemenuhan hak (Pasal 28 I Ayat 4 UUD NRI 1945), negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak atas keadilan dan pemulihan korban.
1.7 Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap pengalaman korban kekerasan seksual ini kemudian didorongkan dalam sejumlah perubahan kebijakan, di antaranya melalui:
a. UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana, termasuk terhadap saksi dan korban kekerasan seksual;
b. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melarang kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
c. UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 17 TAHUN 2O16 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan termasuk dari kekerasan seksual.
d. UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadikan tujuan perdagangan orang untuk ekploitasi seksual sebagai salah satu jenis tindak pidana perdagangan orang.
1.8 Bahwa selain melalui perubahan kebijakan di tingkat undang-undang, Komnas Perempuan memberikan saran dan rekomendasi agar Kementerian/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan membangun ruang aman dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di antaranya telah terbit:
a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
C. Surat Edaran No. SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
1.9 Perkembangan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual juga telah menjadi perhatian lintas sektor, termasuk di antaranya:
a. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta
b. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying)
c. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.
1 Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998 menyebutkan tujuan Komnas Perempuan: (a) penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia; (b) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;(c) peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.
2 Pasal 4 Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
3 Masukan kepda Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dapat diakses melalui website Komnas Perempuanyaituhttps://en.komnasperempuan.go.id/read-news-komnas-perempuans-submission-to-the-unsrvaw-thematic-report-on-rape-as-a-grave-and-systematic-human-rights-violation-and-gender-based-violenceagainst-women
CATAHU Komnas Perempuan dapat diakses di www.komnasperempuan.go.id
1.10 Bahwa Termohon mengajukan obyek permohonan uji materiil terhadap Pasal 5
Ayat 2 huruf b,f,g,h,j,l dan m yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" atau "tidak disetujui oleh Korban" sebagai berikut:
b.memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa g. seksual tanpa persetujuan Korban;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
1. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
Komnas Perempuan berkepentingan untuk memberikan pendapat terkait frasa persetujuan korban dalam konteks dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia demi hak keadilan dan pemulihan korban dan penghapusan kekerasan seksual.
2. Kepentingan Atas Hukum Acara Permohonan Uji Materi di Mahkamah Agung (MA) yang Transparan dan Akuntabel
2.1 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur hukum acara pemeriksaan uji materril yang pada intinya permohonan yang diajukan melalui Mahkamah Agung (MA), Panitera MA setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirim salinan permohonan tersebut kepada Termohon. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera MA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut. Selanjutnya Ketua Kamar Bidang Tata Usaha Negara menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan5.
2.2 Komnas Perempuan berpandangan bahwa hukum acara sebagaimana diatur dalam Perma 1 tahun 2011 perlu diperbaiki dengan pertimbangan terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya yaitu:6
a. Hak uji materil (HUM) yang digolongkan ke dalam bentuk permohonan tidak berarti perkara ini merupakan gugatan voluntair seperti dalam hukum acara perdata yang berdasarkan kepada kepentingan individu melalui pemohon dan termohon. Namun, dalam konsep ketatanegaraan, uji materi adalah perwujudan check and balance di antara kekuasaan Negara, dan mekanisme untuk menjamin hak-hak warga negara sebagaimana yang dimandatkan Konstitusi dan peraturan perundangundangan, sehingga pemeriksaan uji materiil haruslah mendasarkan kepada kepentingan publik;
b. Kepentingan publik dalam pemeriksaan perkara HUM adalah seluruh warga negara yang terkena dari akibat perubahan/tidak diubahnya norma yang diujikan. Karena itu, ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang diajukan keberatan kepada MA, maka seluruh warga negara, termasuk warga negara perempuan juga memiliki hak untuk mengetahui proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, serta didengar kepentingannya baik sebagai saksi, ahli maupun pihak yang berkepentingan langsung/tidak langsung
Ketentuan dalam point a dan b tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan c. mekanisme sebagaimana diatur dalam Perma 1 tahun 2011 yang terbatas hanya memeriksa berkas Permohonan dan jawaban Termohon, tidak memiliki kerangka waktu yang jelas untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan tidak adanya pengawasan dan akses partisipasi publik.
d. Komnas Perempuan berpandangan bahwa mekanisme HUM demikian telah bertentangan dengan:
Pertama, UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dipenuhinya ketentuan terbuka untuk umum mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Kedua, pemeriksaan HUM harus terbuka untuk memenuhi asas audi alteram et partem atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya secara setara. Pihak termohon yaitu pembuat peraturan perundang-undangan di bawah UU. Oleh karenanya, mereka serta pihak terkait yang akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan. Dalam praktek saat ini, asas audi alteram et partem digunakan secara terbatas yaitu melalui keterangan tertulis. Asas ini juga memiliki maksud lebih jauh dari sekedar didengarnya keterangan para pihak (pemohon dan termohon).
Ketiga, mandat keterbukaan informasi, pemeriksaan berdasarkan berkas dalam HUM berbanding terbalik dengan SK Ketua MA Nomor: 144/KMA/SKNIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Keempat, melaksanakan mandat Kode Etik/Prilaku Hakim. Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang telah diadopsi oleh PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 2006/23 memberikan pegangan bagi perilaku hakim mulai dari nilai, prinsip hingga aplikasinya. Di antaranya adalah nilai independensi, impasial dan integritas. Ketiga prinsip nilai ini harus ditegakkan hakim pada pribadi juga institusi di antaranya melalui peradilan yang terbuka. Karena melalui peradilan terbuka, perilaku hakim dapat dilihat, diamati dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap independensi pengadilan.
2.3 Kelemahan mekanisme pada point 2.2 telah berkontribusi pada putusan-putusan HUM yang merugikan kepentingan warga negara termasuk perempuan, di antaranya:
a. Uji Materiil Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dimana ketentuan Perda telah berdampak terhadap perempuan yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warungwarung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Tangerang, akan dianggap sebagai pelacur. Hal ini karena secara sosiologis pelacur merujuk pada perempuan. Penangkapan dan penahanan perempuan hanya didasarkan pada prasangka yang bertentangan dengan prinsip-prinsip KUHAP. Putusan HUM yang diputus pada tanggal 1 Maret 2007, namun baru dapat dibaca secara utuh putusannya pada Desember 2012.7 b. Uji Materiil SKB Uji Materi Nomor 17 P/HUM/2021 atas Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama No.02/KB/2021, No.025-199 Tahun 2021, No.219 Tahun 2021 tentang Pengaturan Busana di Lingkungan Pendidikan. Putusan pembatalan SKB menunjukkan MA gagal melihat keseluruhan konteks diterbitkannya SKB Tiga Menteri yakni untuk memulihkan keadaan akibat menguatnya intoleransi dan memudarnya kohesi sosial dalam masyarakat dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial yang menegaskan hak anak perempuan, perempuan untuk melaksanakan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan dan hak tumbuh kembang anak.8
Dengan demikian, jika tidak terjadi perubahan, mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung (MA) yang tidak mendengar para pihak yang berkepentingan, termasuk warga perempuan yang memiliki pengalaman khas dan kepentingan berbeda dibandingkan lakilaki atas keberadaan dan penerapan norma hukum, maka putusan uji materiil berpotensi melanggengkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
2.4 Menanggapi adanya permohonan Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021) terhadap UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, terhadap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM memiliki kepentingan terhadap obyek uji materiil dan mekanisme pengujiannya. Mengingat perkara Nomor 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022 yang sedang berjalan ini merupakan kepentingan umum, dimana putusan Majelis Hakim akan berdampak luas terhadap hak perempuan dan dapat menjadi preseden bagi kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di bawah peraturan perundang-undangan dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan Komnas Perempuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia. Maka sesuai kerangka kerja dan mandatnya, Komnas Perempuan berkepentingan menyampaikan Keterangan Tertulis atau Amicus Curiae kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini.
5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
6 Komnas Perempuan (2013), Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, Komnas Perempuan: Jakarta,2013
7 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2014). Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.
16 P/HUM/2006 Dan No.
26 P/HUM/2007 Tentang Permohonan Judicial Review atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan Pelacuran, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014
8 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021), Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung No 17 P/HUM/2021 Terkait Permohonan Uji Materi Surat Keputusan Bersama 02l/KB/l2O2l Nomor 025-199 TAHUN 2021 dan Nomor 219 TAHUN 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dst, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021
B. AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA
2. Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "friend of the court," atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "Amici Curiae" dan pengajunya disebut dengan amici(s). Dan amici curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.9 Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
3. Asal usul amicus curiae ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae :
a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
4. Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke MA, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran "Sahabat Pengadilan" pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law;
5. Walau praktik amicus curiae lazim dipakai di negara dengan sistem hukum common law, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat amicus curiae yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktikkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", 10 telah ditetapkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana;
6. Di Indonesia, Amicus Curiae mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya yakni:
a. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.
b. Amicus Curiae dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.
C. Amicus Curiae dalam perkara No. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.
d. AmicusCuriaedalamperkarapermohonanPraperadilanNo. 07/pid.praper/2021/PN. Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Reviera Purba korban kekerasan dalam rumah tangga melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentian penyidikan kasusnya.
e. Amicus Curiae dalam Perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) melawan Agung Permadi, Bupati Kabupaten Serang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang tentang hak perempuan atas Kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat dan hak partisipasi dalam proses pembangunan.
f. Amicus Curiae pada perkara No.34/P/HUM/2021 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) yang berdampak pada perempuan miskin.
7. Oleh karena itu, mekanisme amicus curiae ini dapat digunakan sebagai salah satu cara agar Majelis Hakim menemukenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan terhadap perempuan.
9 Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan Affirmative Action. Amici curiae juga membantu pengadilan untuk kasus-kasus khusus sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif
10Pasal 5 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
C. SITUASI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
1. Bahwa Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2012-2021, mencatat 2.247.594 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan. Data ini dapat dibaca bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi 616 kasus perhari atau 26 kasus setiap jam, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah personal, ranah publik dan ranah negara.
Kekerasan Seksual 2012-2021
Catahu sepanjang tahun 2012 sd 2021 mencatat 49.729 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Angka tersebut merupakan puncak gunung es dari kenyataan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Dari fakta kejadian yang didokumentasikan, definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, maka Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam beragam konteks yaitu: (i) Perkosaan; (ii) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; (iii) Pelecehan Seksual; (iv) Eksploitasi Seksual; (v) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (vi) Pemaksaan Pelacuran; (vii) Perbudakan Seksual; (viii) Pemaksaan Perkawinan; (ix) Pemaksaan kehamilan; (x) Pemaksaan Aborsi; (xi) Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi; (xii) Penyiksaan Seksual; (xiii) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (xiv) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (xv) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan tafsir keagamaan Kelima belas bentuk ini dapat bertambah dengan semakin beragam dan kompleksnya kekerasan seksual, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bentukbentuk kekerasan seksual tersebut haruslah ditangani baik melalui norma hukum, norma sosial maupun norma agama.
3. Komnas Perempuan mencatat pola kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi informasi atau Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Laporan ke Komnas Perempuan, pada tahun 2017 tercatat 16 kasus, pada 2018 meningkat menjadi 97 kasus, pada 2019 kembali meningkat menjadi 281 kasus, pada 2020 yang menjadi tahun pertama pandemi Covid19 naik 334% menjadi 940 kasus dan pada 2021 kembali naik 83% menjadi 1.721 kasus. Hal ini dikarenakan pola aktivitas dan relasi beralih sebagian besar dengan menggunakan TIK, termasuk untuk bekerja dan sekolah/kuliah.
4. Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus KBG terhadap Perempuan di lingkungan pendidikan. Hal ini mengingat posisi korban yang umumnya
Bentuk KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan, Pengaduan ke Komnas Psikis dan Perempuan 2015-2021 Diskriminasi; 8; 8% Fisik; 1; 1% Seksual; 87; 91% Psikis dan Diskriminasi Seksual Fisik
perempuan, peserta didik dan/atau berusia anak memiliki kerentanan berlapis dengan pelaku yang umumnya laki-laki, guru/ dosen/ ustadz dan berusia dewasa. Komnas Perempuan 2015-2021 pada menerima 62 kasus KBG di lingkunganpendidikan yang didominasi oleh kekerasan seksual yaitu sebesar 87.91%, terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan
diskriminasi. Korban mendapatkan bentuk kekerasan yang berlapis, satu korban mendapatkan kekerasan seksual dan juga psikis. Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama (35%) disusul pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam (16%), SMA/SMK (15%).)
5. Kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatis serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.12 Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual terhadap korban berdampak pada: Pertama, kesehatan fisik dan psikis. Selain mengganggu kesehatan fisik, juga dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Kedua, Dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial. Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban yang menempatkan korban dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya. Ketiga, kekerasan seksual berpengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obatobatan, termasuk untuk mengklaim keadilannya. Kekerasan seksual menjadikan perempuan mengalami pemiskinan. Secara khusus, kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan atau peserta didik akan mempengaruhi anak perempuan atau peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Hal ini tampak dari kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang diterima Komnas Perempuan, terdapat 5 anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah karena mereka menjadi korban kekerasan seksual yang dinilai bertentangan dengan disiplin siswa. Pada kasus yang lain, korban kekerasan seksual bisa kehilangan semangat belajar, ketakutan untuk mengikuti aktivitas pendidikan dan pada akhirnya menarik diri atau menyebabkan capaian pendidikannya rendah.
6. Dari tinggi dan beragamnya kekerasan seksual, tidak semua korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan pemulihan atas dampak kekerasan seksual yang dialaminya. CATAHU 2022 Komnas Perempuan menyebutkan bahwa berdasarkan data dari 129 Lembaga Layanan, hanya sekitar 15% kasus yang dapat tertangani. Terdapat berbagai hambatan baik dari sisi peraturan perundang-undangan, cara kerja dan perspektif aparat penegak hukum, tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya mempersalahkan yang masih kental terjadi di masyarakat Indonesia. Secara khusus, dampak kekerasan di lingkungan pendidikan akan menyebabkan perempuan kehilangan haknya atas pendidikan, yang semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karenanya menjadi mandat bagi Kementerian/Lembaga yang mengurusi Pendidikan nasional untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, penanganan dan pemberian dukungan pemulihan agar perempuan tidak terlanggar hak pendidikannya.
11 Komnas Perempuan (2013), 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan,Komnas Perempuan, Jakarta, 2013
12 Komnas Perempuan, Siaran Pers Kasus NWR, Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto yang Mengakhiri Hidupnya "Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual" (6 Desember 2021), https://komnasperempuan.go.id/siaranpers-detail/siaran-pers-kasus-nwr-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-yang-mengakhiri-hidupnya-daruratkekerasan-seksual-bom-waktu-keterbatasan-layanan-pendampingan-korban-di-tengah-lonjakan-pengaduankasus-kekerasan-seksual-6-desember-2021.
D. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
1. Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Pemohon Uji Materiil
1.1 Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah menentukan kriteria pemohon uji materiil yaitu:13
a. Subyek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat;
b. Pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undangundang yang hendak diajukan uji materiil;
c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan obyek permohonan kebaratan;
d. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud.
1.2 Bahwa Pemohon dalam Bagian IV Kedudukan Hukum (Legal Standing) angka 1 sd 3 mendalilkan kedudukan hukum permohonan keberatan ini "selaku warga negara yang merupakan komunitas masyarakat hukum adat", namun juga menempatkan diri sebagai "kumpulan masyarakat". Padahal yang dimaksud Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil adalah kesatuan masyarakat hukum adat
1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai:
Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. (Pasal 1 angka 1)
Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 52/2014 mengatur pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dibuktikan dengan keputusan Kepala Daerah.
1.4 Bahwa kemudian di Sumatera Barat yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat adalah nagari seperti yang diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dimana dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa "nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat"14
Hal ini kemudian dipertegas pada Pasal 3 yang menetapkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, yaitu:
"Agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat".15
1.5 Selanjutnya Perda Nagari membentuk kelembagaan Nagari yang terdiri dari: a. Kerapatan Adat Nagari; b. Pemerintah Nagari; dan c. Peradilan Adat Nagari. Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari. KAN dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.
1.6 Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga adat terdiri dari: a. limbago adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat Minangkabau;dan b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat16. LKAAM tidak membuktikan sebagai lembaga adat yang ditunjuk berdasarkan Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau
1.7 Bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat pada awalnya adalah Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak (BKP-NM), yang kemudian secara informal menjadi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang dibentuk pada 1966 untuk mendukung Pemerintah Orde Baru dalam menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI)17 Yang kemudian berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau secara utuh dan juga menerapkan kepada generasi penerus secara terlembaga.18 Sebagai organisasi kemasyarakatan maka kedudukan hukum Pemohon adalah badan hukum publik yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang mendapatkan pengesahan badan hukum dinyatakan telah terdaftar sebagai Ormas, dan bagi Ormas yang tidak berbentuk badan hukum pendaftarannya dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar.
1.8 Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tidak ada pernyataan dan bukti yang mendukung bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maupun ditunjuk sebagai Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau terdaftar sebagai badan hukum ormas adat. Karenanya pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA.
2. Pemohon Tidak Dapat Tidak Dapat Mendalilkan Jenis Hak Yang Dirugikan Dan Tidak Memiliki Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Obyek Permohonan
2.1 Bahwa frasa "menganggap haknya dirugikan" dalam rumusan norma Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung belum diikuti pengaturan secara jelas. UU Mahkamah Agung maupun Perma 1/2011 tidak menyebutkan secara implisit jenis hak apa yang dilindungi oleh upaya hukum hak uji materil. Bila dibandingkan dengan upaya hukum pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi hak yang dilindungi melalui pengujian konstitusionalitas adalah hak konstitusional, yaitu hak asasi warga negara yang diatur dan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan menggunakan perbandingan hukum, dengan jenis hak yang dilindungi oleh kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan hak uji materil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang;19
2.2 Bahwa Pemohon dalam bagian "IV. Kedudukan Hukum" angka 4 tidak dapat mendalilkan hak-hak warga negara yang dirugikan akibat keberlakuan Permendikbudristek 30/2021. Permohonan aquo menyebutkan secara khusus Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28E ayat (1) yaitu "setiap orang bebas.. .memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali" adalah jenis hak yang tidak berkaitan dengan obyek permohonan yang diujikan;
2.3 Bahwa Pemohon sebagai pimpinan LKAMM selain tidak dapat mendalilkan jenis hak yang dirugikan juga tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan obyek permohonan mengingat sasaran dari Permendikbudristek 30/2021 meliputi: a. Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma (Pasal 4);
13 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang,
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu diakses 19 MAret 2022
14 Bagian menimbang huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari 15 Ibid Pasal 3 Perda Nagari
16 Ibid Pasal 6 (1) Perda Nagari
17 Dr. Saafroedin Bahar Sejarah LKAAM Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau KHITTAH LKAAM, 1966-1972, https://fosil73.wordpress.com/2013/01/09/sejarah-lkaam-oleh-saafroedin-bahar-republish/ diakses pada 20 MAret 2021
19 ibid
3. Pembatalan Obyek Permohonan Jika Dikabulkan, Tindakan Kekerasan Seksual Tetap Akan Terjadi.
3.1 Bahwa dalam periode 2018-2020, Catahu Komnas Perempuan mencatat 1.772 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat baik yang terjadi di ranah personal, publik maupun negara. Jumlah kasus yang diadukan ini merupakan puncak gunung es dimana lebih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dikenali dan dilaporkan. Pengaduan pada periode 2018-2020 ini dapat dilihat jumlah dan bentuknya dalam tabel berikut:
Kekerasan terhadap Perempuan di Propinsi Sumatera Barat 2018-2020
Sumber: Diolah dari Catahu 2018-2020
Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Barat 2018-2020 6% 7% 32% 55% FisikSeksual Psikis Ekonomi
Dari 1.772 kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual menempati urutan teratas dengan 952 kasus (55%), kekerasan fisik pada urutan kedua dengan 543 kasus (32%), kekerasan psikis dengan 126 kasus (7%) dan terakhir kekerasan ekonomi dengan 95 kasus (6%). Kekerasan seksual meliputi beragam jenis kekerasan seksual sebagaimana diidentifikasikan dalam Permendikbudristek 30/2021. Berdasarkan data kasus kekerasan seksual yang terus terjadi, Komnas Perempuan berkeyakinan pembatalan obyek permohonan aquo jika dikabulkan, tindakan kekerasan seksual yang dimohonkan pembatalannya tetap akan terjadi, bahkan akan memburuk karena tidak adanya perlindungan untuk korban.
Dari uraian tersebut, Komnas Perempuan berpandangan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan keberatan atas Permendikbudristek 30/2021 karena tidak memiliki kerugian hak warga negara, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan obyek permohonan dan pembatalan obyek permohonan aquo tidak akan menghentikan tindakan kekerasan seksual dalam obyek permohonan.
E. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP PERMOHONAN UJI FORMIL
1. Pembentukan Permendikbudristek 30/2021 sesuai dengan Kewenangan dan Fungsi Termohon
1.1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Pasal 31A ayat (3) UU MA mengatur :
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Maka salah satu alasan pengujian adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (uji formil). Uji formil meliputi pengujian tentang ruang lingkup, wewenang dan prosedur pembentukan.
1.2 Bahwa dalam hal wewenang, Termohon berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahrlan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara20. Untuk melaksanakan tugas, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di.... pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
i.pelaksanaanfasilitasi pendidikdan tenagakependidikan dan penyelenggaraan...pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan; 21
1.3 Bahwa Termohon sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan wewenang Termohon atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;22
1.4 Dengan demikian Termohon berwenang untuk menerbitkan Permendikbudristek 30/2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Komnas Perempuan berpendapat bahwa Permendikbudristek 30/2021 adalah upaya Termohon untuk melakukan: "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (Pasal 1 angka 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 angka 1 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).
20 Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21 Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
22 Pasal 7 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Materi Muatan Obyek Permohonan Tidak Bertentangan dengan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan"
2.1 Bahwa Pemohon mendalilkan Peraturan Menteri ini bertentangan dengan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan". Pemohon mendalilkan bahwa frasa 'tanpa persetujuan dan frasa 'yang tidak disetujui korban' dalam Obyek Permohonan bertentangan dengan tujuan Permendikbudristek 30/2021 sendiri pada Pasal 2 huruf b yaitu "untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi. Pemohon menafsirkan "bermartabat sebagai harga diri", sehingga kemudian menarik simpulan bahwa tujuan permendikbudristek adalah untuk membangun harga diri dan menafsirkan harga diri dibentuk berdasarkan di antaranya oleh nilai-nilai agama. Sehingga kemudian Pemohon melompat memahami frasa dalam permohonan aguo sebagai membuka ruang tindakan asusila di perguruan tinggi.
2.2 Padahal yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Ada pun yang dimaksud dengan bermartabat adalah tingkat harkat kemanusiaan sebagai bentuk kewajiban negara untuk membangun kondisi aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar. termasuk aman dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual sekaligus memastikan peserta didik tidak terhambat pemenuhan hak atas pendidikannya. Hal ini berkesesuaian dengan fungsi Pendidikan nasional yaitu untuk:
"mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." (vide Pasal 3 UU Pendidikan Nasional)
3. Termohon Telah Memenuhi Proses Menerima Saran dan Masukan
1.1 Bahwa Permohon mendalilkan obyek permohonan lahir tanpa adanya penjaringan aspirasi, public hearing, maupun masukan-masukan dari perguruan tinggu, sehingga obyek permohonan aquo mengandung cacat secara formil. Komnas Perempuan mencatat sekurangnya ada tujuh kali diskusi dan uji publik yang dilakukan Termohon dalam perumusan objek permohonan aquo yaitu Jumat, 19 Februari 2021, Jum'at , 26 Februari 2021, Kamis, 4 Maret 2021, Rabu, 21 April 2021, Senin, 26 April 2021, Jumat, 11 Juni 2021 dan Kamis, 2 September 2021. Pada ketujuh diskusi dan uji publik ini, Komnas Perempuan menyaksaikan berbagai pihak yang hadir memberikan sejumlah saran dan masukan terhadap Permendikbudristek 30/2021.
1.2 Komnas Perempuan berpandangan bahwa Termohon telah memenuhi Prosedur Formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Permendikbudristek 30/2021 diterbitkan sesuai kewenangan Termohon dan telah memenuhi proses menerima saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis dari kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran pemberlakuan obyek permohonan aquo. Karenanya keberatan Pemohon atas uji materiil seharusnya tidak dapat diterima
F. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERIIL
1. Bahwa uji materiil yang diajukan Pemohon adalah terhadap Pasal 5 Ayat 2 huruf b,f,g,h,j,l dan m yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" atau "tidak disetujui oleh Korban" sebagai berikut:
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
1. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
Yang kemudian ditafsirkan secara a contrario bahwa jika dengan persetujuan korban, maka hal tersebut dibolehkan. Karenanya kemudian Pemohon mendalilkan sebagai membuka pintu terjadinya tindak kesusilaan di perguruan tinggi.
2. Persetujuan merupakan terjemahan dari "consent". Consent menurut kamus hukum adalah 1) n. a voluntary agreement to another's proposition. 2) v. to voluntarily agree to an act or proposal of another, which may range from contracts to sexual relations23. Konsep consent secara umum dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (voluntary agreement). Filsuf Amerika Serikat (AS), John Kleinig menjelaskan bahwa konsep perjanjian atau consent muncul sejak zaman Renaissance Eropa di abad ke-15 dari pemikiran bahwa tiap individu harus menjaga kedamaian sosial dengan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain hanya untuk keuntungan diri sendiri. Sejak itu, konsep consent berkembang di berbagai bidang ilmu dan bisa mengacu pada persetujuan di berbagai hal, tidak terbatas hanya dalam hubungan seksual. 24
3. Bahwa consent berkembang dalam berbagai ilmu di antaranya menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian seperti diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata di Indonesia25. Dalam konteks lain, consent juga digunakan untuk menyatakan secara hukum kesediaan pasien terkait tindakan medis yang akan dilakukan dokter atau informed consent26. Dalam ilmu hukum, consent memegang peran yang penting dalam mengubah hubungan hukum di antara dua orang atau lebih menjadi melanggar hukum.
4. Bahwa dari perspektif hukum pidana, persetujuan atau izin merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah satu perbuatan atau tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana atau bukan. Konsep persetujuan ini berhubungan dengan unsur pidana dalam sejumlah ketentuan hukum pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan menggunakan beragam istilah seperti "memaksa".
Misalkan Pasal 167 KUHP (1) mengatur: "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Menjadikan memasuki ke pekarangan rumah orang jika tidak diijinkan atau memaksa, maka menjadi tindak pidana.
Juga dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan yang mengatur: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Menjadikan persetubuhan dengan memaksa perempuan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi tindak pidana pemerkosaan.
5. Bahwa tanpa persetujuan korban pada dasarnya telah terdapat diberbagai definisi kekerasan seksual dengan bahasa yang berbeda. Misalkan Mc Logan misalnya, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual dengan: "form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. Mc Logan menggunakan frasa "unwanted" yang bermakna tindakan yang tidak disukai dan dibenci.27
Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah "..unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects an individual's employment, unreasonably interferes with an individual's work performance, or creates an intimidating, hostile, or offensive work environment". EEOC menggunakan frasa "unwelcome" yang berarti tindakan yang tidak diinginkan.28
Dua frasa yang digunakan oleh dua definisi di atas hakikatnya memiliki makna yang sama dengan frasa yang terdapat dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 yang menggunakan frasa "tanpa persetujuan korban". Juga ketika membaca sebuah peraturan haruslah membaca apa yang tertulis dalam bunyi peraturan dan tidak membaca dengan apa yang tidak dituliskan dalam bunyi peraturan.
6. Bahwa konsep "tanpa persetujuan korban" dengan penggunaan istilah lain juga terdapat dalam kebijakan di tingkatan Kementerian/Lembaga, di antaranya:
| No | Nama Kebijakan | Istilah yang Digunakan |
| 1. | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentangPedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja | Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan |
| 2. | Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan | Mengirim pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; |
| 3. | Tinggi Keagamaan Islam Surat Edaran No. SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan | Kekerasan Seksual di lingkungan kerja yang selanjutnya disebut Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan yang disengaja baik berupa ucapan maupun perbuatan yang mengandung unsur paksaan, yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok dalam relasi pekerjaan untuk menguasai atau memanipulasi |
| dikehendaki, sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, | |
| 4. | keselamatan serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan diinginkan mengarah ke perbuatan seksual Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap b. pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar |
Dengan demikian inti dari frasa "persetujuan korban" adalah untuk:
b. membedakan antara kekerasan dengan aktivitas seksual lainnya yang ditindaklanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
c. mengenali siapa pelaku dan siapa korban, sehingga kemudian dapat ditentukan pemberian layanan pemulihan dan sanksi dari aktivitas seksual yang dimaksud
d. mendidik civitas akademika, khususnya peserta didik perempuan, untuk menolak permintaan seksual berkaitan dengan relasi kuasa yang ada di lingkungan pendidikan
e. mendidik civitas akademika bahwa terdapat aktivitas-aktivitas dalam relasi kuasa yang tidak disukai, tidak diinginkan atau tidak disetujui seseorang sehingga relasi yang terbangun adalah relasi dengan budaya penghormatan terhadap tubuh dan seksualitas setiap orang.
8. Bahwa konsep "tanpa persetujuan" juga dikenali dalam perspektif hukum pidana Islam. Karya-karya ulama klasik khususnya "bab az zina", terdapat perbedaan antara "kondisi terpaksa" dengan "kondisi suka sama suka". Terdapat frasa "Haalata Al ikhtiyar", yang secara bahasa bermakna "dalam kondisi pilihanbebas". Artinya perzinahan yang bisa dihukum atau di had ialah jika dilakukan dalam kondisi "ikhtiyar", memang ada pilihan untuk melakukannya. Mafhum mukhalafahnya (makna sebaliknya), jika ia dilakukan dalam keadaan terpaksa baik oleh kedua keduanya atau salah satunya, maka pihak yang terpaksa atau dipaksa tidak boleh dihukum. Jadi menurut kitab kitab fiqih tidak semua perzinahan bisa dihukum. Yang membedakan apakah ia bisa dihukum atau tidak adalah apakah dalam kondisi ada pilihan ()atau dalam kondisi tidak ada pilihan ( 1).29
9. Bahwa Komnas Perempuan memahami keprihatinan terkait seks berisiko, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan generasi muda. Namun, alih-alih menyalahkan konsep consent atau persetujuan korban, menjadi penting untuk melakukan evaluasi pada pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang diberikan oleh orangtua dan institusi pendidikan. Orang tua dan institusi pendidikan perlu mengevaluasi apakah sudah memberikan informasi dan pendampingan yang memadai untuk membantu generasi muda mengambil keputusan. Selain itu, pendidikan di kalangan generasi muda juga harus disampaikan dengan menekankan berbagai risiko maupun tanggung jawab dari hubungan seksual, serta relasi-kuasa dalam suatu hubungan dan bagaimana cara menghadapinya.Jika dibaca secara utuh, Permendikbudristek 30/2021 mengatur upaya-upaya pencegahan dalam lingkup Pendidikan tinggi.
10. Bahwa dari uraian di atas Komnas Perempuan berpendapat bahwa obyek permohonan aquo tidaklah bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Perguruan Tinggi, justru sebaliknya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 3 Pendidikan nasional) dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
23 https://dictionary.law.com/Default.aspx?typed=consent&type=1#:~:text=n. consent,
from%20contracts%20to%20sexual%20relations.
24 John Kleinig, The Nature of Consent, https://www.researchgate.net/publication/295106929_The_Nature_of_Consent/link/571e643708aeaced7889e1d 4/download
25 Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer adalah: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab (causa) yang halal
26 Informed consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
27 Komnas Perempuan (2021), Memahami Frasa "Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kertas Kerja, Komnas Perempuan, Jakarta, Desember 2021
G. PENUTUP
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 34/ER-PSG/III/34 P/HUM/2022) untuk:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf j, Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Menyatakan Pasal 5 Ayat (2) huruf 'b, huruf "f', huruf h, huruf j, I dan huruf m Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi sehingga oleh karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang mendorong pada upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Jakarta, 21 Maret 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
29 Ibid Komnas Perempuan (2021)