Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo

13 halaman · 13 halaman diproses dengan OCR · 9.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)
  2. I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN
  3. II. AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA
  4. III. RINGKASAN FAKTA
  5. 21.2 Potensi Dampak Ekonomi
  6. 21.3 Potensi Dampak Sosial
  7. IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN
  8. Hak atas Lingkungan Yang Sehat dan Baik
  9. Pasal 27
  10. Tidak Adanya Konsultasi Publik Yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Kelompok Rentan
  11. V. PENUTUP

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KETERANGAN TERTULIS

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)

Sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)

Pada Perkara Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo.

Tabita Gaspar, dkk

Melawan

1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Perpres No. 65/2005. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang merupakan mekanisme Nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.

2. Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, dua diantaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

3. Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang lain berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

4. Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan menerima sejumlah 7 (tujuh) kasus konflik SDA dan tata ruang yang terjadi, yakni:

a. Pertambangan Emas di Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

b. Pembangunan Waduk Lambo di Kec. Aisesa, Aisesa Selatan, Nangaroo, Kab. Nagekeo, NTT.

c. Penambangan quarry batu andesit di Desa Wadas, Purwodadi, Jawa Tengah untuk Pembangunan Bendungan Bener.

d. Pengambilalihan Tanah Adat di Kawasan Danau Toba oleh PT Toba Pulp Lestari.

e. Pertambangan pasir besi oleh PT Feminglevto Bakti Abadi (PT FBA) di Bengkulu.

f. Pencemaran Lingkungan PT Pajitex di Desa Watussalam, Pekalongan.

g. Pencemaran Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Sukoharjo Jawa Tengah.

5. Pada kasus-kasus yang diadukan tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan para pihak terkait untuk memastikan dipenuhinya prinsip-prinsip HAM dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan usaha, termasuk mengantisipasi dampak buruk terhadap ekologi dan HAM, terutama dampak khas yang dialami perempuan seperti kekerasan, kesehatan, diskriminasi dan keberlanjutan keberlangsungan ekonomi subsisten.

6. Berkaitan dengan kasus konflik Pertambangan Emas di Pulau Sangihe, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara dengan PT. Tambang Mas Sangihe (PT TMS), Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga yang terkena dampak di wilayah Kepulauan Sangihe. Konflik ini telah diserahkan ke dalam proses hukum oleh 56 warga dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN Mdo.

7. Menanggapi upaya hukum ini, dan sesuai kerangka kerja dan mandatnya, Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan Amicus Curiae atau pendapatnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN Mdo. Mengingat perkara yang sedang berjalan ini merupakan kepentingan umum, dimana putusan Hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus pembangunan di sekitar pemukiman warga.

II. AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA

8. Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "friend of the court," atau "sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut "Amici Curiae" dan pengajunya disebut dengan amici(s). Dan amici curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isuisu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.

9. Asal usul amicus curiae ini sendiri berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae :

a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;

b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);

c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;

d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae.

10. Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke MA, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran "Sahabat Pengadilan" pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem Civil Law;

11. Walau praktik amicus curiae lazim dipakai di negara dengan sistem hukum common law, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat amicus curiae yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Kewajiban hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ² telah ditetapkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalahmasalah yang sedang diperiksa. Keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapat oleh Hakim, akan membantu hakim sendiri untuk menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana;

12. Di Indonesia, Amicus Curiae mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya yakni:

a. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.

b. Amicus Curiae dalam perkara No. 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.

c. Amicus CuriaedalamperkaraNo. 48/Pid.B/2018/PN.KBR, No. 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan No. 50/Pid.B/2018/PN.KBR Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.

d. Amicus Curiae dalamperkarapermohonanPraperadilanNo. 07/pid.praper/2021/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Reviera Purba korban kekerasan dalam rumah tangga melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentiaan penyidikan kasusnya.

e. Amicus Curiae dalam perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Srg. Di Pengadilan Negeri Serang antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) Melawan Sdr. Agung Permadi; Bupati Kabupaten Serang; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang; Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, tentang hak perempuan atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat.

f. Amicus Curiae pada perkara Nomor 34 P/HUM/2021 Mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum (Lembar Daerah Nomor 63004 Tahun 2020) Terhadap 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No 82 Tahun 2011) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 12 Tahun 2011 dan (Lembaran Negara Tahun No 183 Tahun 2015; 2) Undang-Undang Republik Indonesia I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019); 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara No. 112 Tahun 2009); 4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor. 292 Tahun 2014); 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No. 144 Tahun 2009); 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, di Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukenali kekerasan berbasis gender, prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan dampak-dampak sebuah perkara terhadap perempuan.

1 Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan Affirmative Action. Amici curiae juga membantu pengadilan untuk kasus-kasus khusus sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif

2 Pasal 5 ayat (1)UU No.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

III. RINGKASAN FAKTA

13. Para Penggugat merupakan masyarakat yang bermukim secara turun temurun di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan dan Kampung Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dengan mata pencaharian pada umumnya bertani dan nelayan.

14. Masyarakat yang terkena dampak tidak pernah mengetahui adanya pengumuman AMDAL yang dilakukan oleh Pemrakarsa maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik berupa media cetak maupun pengumuman pada papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta media lainnya seperti situs internet, media sosial. Masyarakat juga tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik AMDAL seperti Lokakarya, Seminar, Focus Group Discussion, Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, an/atau metode lain untuk berkomunikasi secara dua arah sehingga Para penggugat tidak dapat memahami secara jelas dan terang mengenai maksud dan tujuan dari Izin PT Tambang Mas Sangihe.

15. Masyarakat mengetahui Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe dari mulut ke mulut bahwa IUP operasi produksi tentang pertambangan emas telah dikeluarkan oleh Menteri ESDM RI yang berakibat lebih banyak memberikan dampak kerugian daripada manfaatnya bagi masyarakat baik dari aspek ekologi maupun aspek ekonomi.

16. Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS pada wilayah seluas 42.000 Ha sesuai Daftar Koordinat dan Peta, terletak di Pulau Sangihe yang merupakan Pulau Kecil dan di Pulau Sangihe tersebut terdapat hutan lindung Sahendarumang.

17. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT TMS, terletak pada luasan 57% dari luas Pulau Sangihe yang luasnya 736,98 km2, 100% Pulau Mahumu luas 3,7815 km2, 100% Pulau Batunderang luas 2,7266 km2, 100% Pulau Lenggis luas 0,2617 km2, 100% Pulau Batuwingkung luas 0,5974 km2, dan 100% Pulau Laotongan luas 1,5507 km2, mencakup areal 7 (tujuh) Kecamatan dengan 80 (delapan puluh) Desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

18. Wilayah yang selama berabad-abad merupakan ruang hidup masyarakat yang memiliki bangunan-bangunan rumah tinggal yang telah digunakan secara turun temurun, merupakan tanah-tanah pertanian, yang selama ini menghidupi Para Penggugat dengan tanaman pala, cengkih, kelapa, merupakan perkampungan Para Penggugat, persekolahan, rumah-rumah ibadah, singkatnya adalah merupakan ruang hidup Para Penggugat – dalam hal ini, merupakan ruang hidup Para Penggugat yang melingkupi kehidupan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai sejarah dan asal-usul, makam leluhur dan makam keluarga serta kerabat, nilai-nilai agama dan rumah-rumah ibadah, persekolahan, ruang mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, serta ikatan emosional Para Penggugat dengan Pulau Sangihe yang sangat kuat. Seluruh aspek dan sendi kehidupan Para Penggugat baik sejarah, masa kini, maupun masa depan Para Penggugat beserta keturunan Para Penggugat akan sangat terpengaruh akibat dari dikeluarkannya Keputusankeputusan yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

19. Pengalihan seluruh fungsi atas wilayah 42.000 Ha yang dimaksud objek sengketa dari semula pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi Pertambangan, berdampak langsung kepada Para Penggugat yaitu secara de facto dipaksa melepaskan hak-hak sebagai nelayan dan sebagai petani (beralih profesi), dipaksa menjalani hidup yang tidak jelas dan tidak pasti.

20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara No. 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan adalah keputusan yang mengakibatkan masyarakat sangat dirugikan apabila kedua keputusan tersebut tetap dilaksanakan.

21. Potensi Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PT Tambang Mas Sangihe diantaranya:

21.1 Potensi Dampak Psikis dan Kesehatan

a. Hilangnya rasa aman dan nyaman karena adanya aktivitas penambangan yang memakai alat berat/excavator.

b. Hilangnya tempat tinggal dan lingkungan hidup yang nyaman, baik, dan sehat

a. Kekhawatiran rumah dan pemukiman akan mengalami kerusakan lebih parah jika terjadi bencana alam seperti gempa dan banjir.

b. Berkurangnya kualitas istirahat pada anggota keluarga.

21.2 Potensi Dampak Ekonomi

Kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki alternatif untuk merubah profesi dari petani dan nelayan ke profesi lainnya.

21.3 Potensi Dampak Sosial

Munculnya potensi konflik sosial antara warga yang pro dan kontra pada keberadaan PT TMS.

22. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya:

a. Meminta informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Ketua Badan Adat Kepulauan Sangihe tertanggal 28 Juni 2021 yang tidak ditanggapi.

b. Surat Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa tertanggal 20 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara perihal permintaan informasi Salinan dokumen lingkungan kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ditanggapi dengan surat No. 660.1/316/I/DLHD/2021 tanggal 2 Juni 2021, perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menolak memberikan Salinan dokumen lingkungan yang dimohonkan.

IV. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN

23. Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap konflik sumber daya alam dan tata ruang, termasuk proses penerbitan dasar hukum untuk proses-proses pembangunan. Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang lain berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, terjadinya impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Perempuan akan semakin rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kehilangan sumber daya pengetahuan perempuan seperti kedaulatan pangan dan obat-obatan. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pada pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

24. Terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal

25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara No. 660.1/21/Pertek- KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan, Komnas Perempuan berpendapat sebagai berikut:

Hak atas Lingkungan Yang Sehat dan Baik

1. Konstitusi Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan perlakuan khusus, sebagai berikut:

Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap orang termasuk perempuan berhak mendapatkan perlakuan khusus termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak konstitusionalnya.

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kembali hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik, yaitu: Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

UU Lingkungan Hidup juga memerintahkan adanya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (Pasal 13 UUPPLH). Salah satu bentuk pencegahan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah adanya ... e. Amdal (Pasal 14 UUPPLH);

3. Bahwa kegiatan atau usaha pertambangan haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai aturan turunannya.

4. Bahwa lokasi objek sengketa berada di Pulau Sangihe yang memiliki luas 736,98 km2 (tujuh ratus tiga puluh enam koma sembilan delapan kilometer persegi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) telah ditetapkan sebagai pulau kecil, sebagaimana Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi :

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekoistemnya;

Kegiatan usaha pertambangan PT TMS adalah Penanaman Modal Asing (PMA) dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 26.A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), wajib mendapatkan atau wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Tetapi dalam dokumen perizinan PT TMS, tidak ditemukan adanya pertimbangan mengenai Izin Pemanfaatan Pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

5. Didalam lokasi objek sengketa di Pulau Sangihe terdapat kawasan hutan Sahendarumang yang berada ditengah wilayah objek sengketa yang merupakan hulu dari 70 sungai yang merupakan sumber air bagi seluruh masyarakat Pulau Sangihe yang didalamnya terdapat Hutan Purba yang oleh kearifan lokal setempat tidak pernah dirambah dan dieksploitasi oleh masyarakat setempat, merupakan habitat hewan-hewan endemik Sangihe termasuk 10 (sepuluh) spesies burung diantaranya spesies burung "seriwang" (dalam bahasa lokal "manu niu") yang sangat dilindungi oleh umat manusia karena terancam keberadaannya di dunia hanya tersisa pada Kawasan hutan lindung di wilayah tersebut, serta di seluruh pesisir terdapat kawasan hutan mangrove (green belt) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Tidak Adanya Konsultasi Publik Yang Bermakna (Meaningfull Consultation) Bagi Kelompok Rentan

1. UUD 1945 telah menjadikan hak atas informasi sebagai hak konstitusional warga perempuan. Pasal 28F menjamin bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pemenuhan hak atas informasi ini berkontribusi terhadap hak partisipasi warga negara dalam pembangunan, termasuk untuk pengelolaan lingkungan hidup.

2. Bahwa untuk memberikan panduan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Analisa dampak lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.3

3. Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:4

1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

PermenLHK No. 26 Tahun 2018 menjabarkan masyarakat yang terkena dampak mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), dan kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

4. Bahwa terkait hak partisipasi warga akan adanya pekerjaan proyek yang berdampak pada kehidupan mereka maka perempuan wajib diikut serta dalam proses konsultasi sebagaimana dijamin dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 7; diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, wajib memastikan bagi perempuan, setara dengan laki-laki, hak-hak: (b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan.

5. Secara khusus UU No. 7 tahun 1984 memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk memberikan akses dan manfaat yang setara antara lelaki dan perempuan di perdesaan, yaitu :

Pasal 14

(1) Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.

(2) Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara lakilaki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;"

Dengan demikian, perempuan harus dilibatkan secara setara dalam proses-proses pembangunan yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Seperti penyediaan forum tersendiri, bahasa yang mudah dipahami dan metode konsultasi publik yang berbeda dengan kelompok laki-laki. Dalam kasus ini, tidak ada perlibatan perempuan, termasuk mengenali kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan yang sebagian besar waktunya berada di rumah.

6. Untuk mengukur keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka haruslah diukur (1) Akses; (2) Manfaat; (3) Kontrol; dan (4) Partisipasi dalam setiap kegiatan. Juga, dari awal sangat diperlukan analisa yang peka terhadap gender ("gender sensitive") dan yang memakai "gender disaggregated data" yaitu data yang dikumpulkan yang mampu membedakan antara dampak proyek terhadap perempuan dan laki-laki dan hambatan yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki untuk partisipasi dan keterlibatan penuh dalam setiap tahap siklus proyek ("project cycle") termasuk mengidentifikasikan proyek dan tempat, persiapan proyek, penilaian risiko proyek terhadap lingkungan hidup dan perempuan dan laki-laki, implementasi proyek, pengawasan dan evaluasi proyek. Assessment ini, yang membedakan dampak terhadap perempuan versus dampak terhadap laki-laki mesti dilaksanakan dengan teliti untuk meyakinkan partisipasi penuh kaum perempuan dan penghindaran dampak negatif dan berat terhadap kaum perempuan.

7. Dengan tidak adanya konsultasi khusus untuk kelompok perempuan perdesaan, baik untuk Pembangunan maupun Pertambangan, maka proses penerbitan surat keputusan tidak sesuai prosedur, dan melanggar peraturan-peraturan yang diterbitkan negara sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan pemenuhan hak atas perlakukan khusus bagi kelompok rentan.

25. Dalam hal Permohonan Izin Lingkungan Tergugat 1 dan II memiliki kewajiban untuk mengumumkan adanya permohonan izin lingkungan kepada masyarakat terdekat dan terdampak disekitar lokasi penambangan. Para Tergugat belum pernah mengumumkan permohonan izin lingkungan kepada masyarakat terutama warga yang terdampak. Karena itu warga tidak dapat menyampaikan saran dan pendapatnya sebagaimana bagian dari hak partisipasi warga.

26. Tergugat I dan II telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

27. Bahwa selanjutnya untuk memberikan panduan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses Analisa dampak lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.' Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:6

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pemantauan Komnas Perempuan terkait konflik sumber daya alam yang menemukan bahwa perempuan memiliki resiko dari dampak perusakan alam baik langsung maupun tidak langsung dan peran gender perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi perempuan kelompok yang paling rentan dirugikan baik di ranah domestik atau publik. Perspektif profit melahirkan bias maskulin dan dominasi pada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup hanya menekankan pada keuntungan dan nilai kapital yang menempatkan non human nature (binarang, flora-fauna, hutan, tanah) dan other human nature (perempuan, anak, orang miskin) pada posisi yang tidak diperhitungkan.

3 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

4 Ibid Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

5 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

6 Ibid Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

V. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo. di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II.

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Utara No. 660.1/21/Pertek- KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan.

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memulihkan dampak lingkungan dan psikis warga terdampak

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang mendorong pada upaya-upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam pembangunan. Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jakarta, 30 Maret 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan