GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022
KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022
KEMENPPPA, KOMNAS PEREMPUAN, DAN FPL
GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022 KOMNAS PEREMPUAN, KEMENPPPA, DAN FPL © Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), 2023 © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023 © Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL), 2023
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga Lembaga adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan ini diterbitkan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kemenpppa dan FPL. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.
Editor dan Penyelaras Akhir: Bahrul Fuad
Tim Kemen PPPA: Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu Penanggungjawab: Lies Rosdianty
Penulis: Sylvianti Angraini Anita Putri Bungsu Nurhayati Indah Lukitasari Maya Septiyana
Pengolah Data: Nurhayati Dian Surida
Tim Komnas Perempuan: Pengarah: Andy Yentriyani
Penanggung Jawab: Bahrul Fuad Dewi kanti
Penulis: Indah Sulastry Citra Adelina Isti Fadatul Khoiriah Fadillah Adkiras Robby Kurniawan Novianti Intan Sarah Augusta
Tim Forum Pengada Layanan: Rainbow Kistiyanti Rahmi Meri Yenti Sa'adah Novita Sari
Perancang sampul: @sadternal
Penata letak: Nur Azizah
Cetakan pertama, Desember 2023
halaman 21 x 30 cm
KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
JL. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963 [email protected] www.komnasperempuan.go.id
Faks. +62 21 390 3911
Kata Pengantar
ermasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu yang menjadi fokus perhatian pemerintah D untuk segera diatasi. Sejak 9 Januari 2020 dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan dan melakukan optimalisasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan apabila terjadi kasus kekerasan. Dengan demikian, sistem basis data kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu hal penting dalam upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan. Ketersediaan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi syarat mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terkait perlindungan hak perempuan.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam menyediakan data kekerasan terhadap perempuan yang representatif sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemen PPPA telah berupaya mendapatkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya dengan melakukan pendataan secara online melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Data pelaporan pada Simfoni PPA menjadi sangat penting karena dapat menggambarkan perkembangan kasus kekerasan yang terjadi setiap waktu. Data kasus yang tercatat dalam Simfoni PPA ada kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan sebagai salah satu keberhasilan advokasi dan sosialisasi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2020. Dengan demikian, sinergi data kekerasan menjadi penting untuk dilakukan dalam mewujudkan Satu Data Kekerasan terhadap Perempuan. Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL sepakat melakukan upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, yang ditandatangani tiga Lembaga pada 21 Desember 2019. Perbedaan yang ada pada sistem pelaporan data dari ketiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) baik dalam hal konsep maupun kategorisasi tidak dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi penghalang. Upaya sinergi data dilakukan dengan mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi.
Pada tahun 2021 dan 2022, ketiga lembaga telah menyajikan data kekerasan terhadap perempuan untuk periode laporan Bulan Januari hingga Juni 2021 dan Bulan Juli hingga Desember 2021. Pemerintah melalui Kemen PPPA telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari hasil sinergi data tersebut, antara lain: pengembangan Simfoni
PPA versi 3 berbasis Manajemen Kasus, pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada provinsi dan kab/kota untuk penanganan KtP/A; telah disahkannya UU TPKS (UU Nomor 12 tahun 2022) dan pembahasan penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU tersebut; serta penyediaan layanan pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat melalui SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak 129), yang nantinya akan dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan sinergi data 3 (tiga) Lembaga ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan melakukan integrasi data KtP untuk periode laporan Januari hingga Desember 2022, yang kita lakukan diseminasinya melalui kegiatan ini.
Sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan akan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambilkebijakan, sehingga upaya penurunan kasus KtP dapat berjalan optimal. Dengan demikian, Perjanjian Kerjasama ini diharapkan implementasinya akan terus berlanjut, bahkan dapat memotivasi seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam sinergi data untuk memecah fenomena "gunung es" dari data kekerasan dan mewujudkan ketersediaan data kekerasan yang representatif.
Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan kepada Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan beserta seluruh jajaran, serta Tim dari Kemen PPPA. Semoga kerjasama kita dapat terus terjalin dengan baik. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan juga Lembaga Masyarakat serta NGO, atas dukungan dan komitmennya dalam upaya melindungi hak perempuan. Akhir kata, Laporan Sinergi Data Kekerasan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program perlindungan hak perempuan serta koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Perempuan Berdaya – Anak Terlindungi – Indonesia Maju
Sekretaris Kementerian Pribudiarta Nur Sitepu
Kata Pengantar
Selamat Pagi, Salam Indonesia yang berbhineka.
Duji dan syukur tentunya tidak henti kita panjatkan ke hadirat Sang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, karena atas ijin dan karunianya, kita dapat mengikuti kegiatan "Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Basis Data Kekerasan terhadap Perempuan Tiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) Periode Data Tahun 2022" dalam keadaan sehat wal afiat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mitra dan sejumlah pihak yang telah membantu terbitnya Laporan Sinergi Basis Data periode Januari - Desember 2022. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Simfoni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Tim Titian Perempuan dari Forum Pengada Layanan, dan Tim Sintaspuan dari Komnas Perempuan.
Dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, maka sinergi basis data dari berbagai institusi menjadi strategi kunci. Demikian pula halnya data kekerasan terhadap perempuan, yang dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan. Dengan pemikiran inilah maka Komnas Perempuan, bersama Kemen PPPA dan FPL mengembangkan kolaborasi 3 institusi dalam upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan.
Kesepakatan kolaborasi, ditandatangani tiga lembaga pada 21 Desember 2019 dan mulai dilaksanakan sejak 2020. Ini adalah kali ketiga lembaga meluncurkan hasil sinergi database. Berbeda dari dua peluncuran sebelumnya kali ini kita sudah dapat melihat gambaran data bersama dalam satu tahun penuh, periode Januari- Desember 2022. Sebelumnya, ketiga institusi baru dapat menghadirkan data paruh tahun, yaitu periode laporan Bulan Januari hingga Juni 2021 dan Bulan Juli hingga Desember 2021. Ini menunjukkan bahwa selangkah demi selangkah upaya sinergi data base ini menjadi lebih kuat.
Dalam proses sinergi ini kemudian dikenali adanya sejumlah perbedaan pada sistem pelaporan data dari ketiga institusi, baik dalam hal konsep maupun kategorisasi. Tentu saja, perbedaan dalam sistem pelaporan data ketiga institusi perlu menjadi perhatian yang serius dan merupakan pekerjaan rumah semua pihak yang terlibat. Ada kebutuhan untuk memastikan data tidak tumpang tindih, pemahaman yang sama mengenai bentuk-bentuk kekerasan dengan pengistilahan yang kerap terbatasi oleh produk hukum, dan pemeriksaan pada tahapan-tahapan penyelesaian kasus. Dengan lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana tindak kekerasan seksual merupakan satu bentuk kekerasan yang khas dialami perempuan dengan dampak khusus pada perempuan, maka upaya sinergi dan kolaborasi diperluas, agar data yang telah dihimpun dan dianalisis menjadi lebih kuat.
Perbedaan dalam sistem pencatatan pelaporan tidak boleh dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi penghalang. Upaya sinergi data dilakukan dengan mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi. Justru dari upaya sinergi dan kolaborasi ini, kita dapat menemukenali pola, karakteristik, bentuk dan ranah kekerasan terhadap perempuan secara nasional pada setiap tahunnya. Dari data ini pula kita dapat merumuskan terobosan solusi dan mengembangkan model pendampingan dari beragam kasus kekerasan terhadap perempuan dan beragam dimensi kebutuhan korban.
Dengan data yang lebih tertata, kita dapat menyimak lebih dari sekadar melihat naik turunnya pelaporan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih baik disikapi sebagai sebuah indikasi positif atas keberanian korban dan kepercayaannya pada institusi penegak hukum dan pengada layanan untuk melaporkan kasusnya. Perhatian kita sebaiknya ditempatkan pada naik turunnya proses penyelesaian kasus dengan penanganan yang berkualitas, mampu menghadirkan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban dan memastikan tidak berulangan.
Untuk itu, sinergi data base ini nantinya perlu pula dapat terhubung dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang kini tengah dikembangkan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Tentunya, dalam proses ini, pelindungan data pribadi korban menjadi penting, baik sebagai penghormatan atas hak atas privasi tetapi juga untuk memastikan pelindungan dari berbagai dampak lanjutan yang mungkin dihadapi oleh korban.
Dengan cara menghimpun dan menganalisa data dalam rangkaian pelaporan - penanganan - penyelesaian kasus serupa ini maka sinergi database akan berkontribusi pada agar pencegahan menjadi lebih efektif dan penanganan lebih komprehensif, sebagai langkah yang integral dalam menghapuskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Semoga dengan dukungan semua pihak, termasuk yang hadir pada pertemuan kita hari ini, visi sinergi database ini dapat kita wujudkan bersama dalam rangka menghadirkan Indonesia yang aman dan sentosa bagi semua, tanpa kecuali.
Atas atensi dan dukungan Ibu, Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terimakasih. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini mohon dimaafkan. Mari bersama kita simak dan ikuti bersama. Selamat berdiskusi. Terima kasih, salam indonesia
Andy Yentriyani
Ketua Komnas Perempuan
Kata Pengantar
Assalamu Alaikum Wr. Wb. Selamat Siang dan Salam Sehat.
u dan syukur kamipanjatkan kehadira Tuhan YMK, karena atas perkenanNyalah seinga pada harnka masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam Diseminasi Gerak Bersama dalam Data.
Pertama-tama, kami mengapresiasi Kerja Kolaborasi atas Sinergi Data Base Kekerasan terhadap Perempuan. Kami berterima kasih kepada seluruh anggota FPL dari seluruh Indonesia (74 anggota FPL), telah mengirimkan Data Kekerasan terhadap Perempuan.
Basis Data sinergi ini adalah Basis Data yang bersumber dari 3 Lembaga yakni Simfoni dari Kemen PPA, Sintas Puan dari Komnas Perempuan dan Titian Perempuan dari Forum Pengada Layanan.
Adapun Tujuan dari Sinergi Data Base ini adalah :
1. Melihat Fenomena gunung es kasus Kekerasan terhadap Perempuan khususnya Kekerasan seksual, mendorong agar aturan turunan pelaksana UU TPKS segera ditandatangani
2. Melakukan Advokasi kebijakan di tingkat daerah
Menguatkan dukungan lembaga negara pada pendampingan kasus khususnya pada layanan berbasis masyarakat.
Di dalam Basis Data ini berisikan : Data Korban dan kasus yang dialami, Karakristik Korban dan Pelaku, Ranah Kekerasan, Jenis Kekerasan dan Bentuk Layanan. Sehingga terlihat dengan jelas situasi dan peningkatan kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
Meningkatnya jumlah kasus atau korban yang melapor di tahun 2022 dapat dimaknai tingkat kesadaran korban yang mulai terbangun dimasyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami.
Dalam melakukan Sinergi Data Base ini, berbagai Tantangan yang dihadapi adalah dalam Pengisian Data Base yakni sistem yang digunakan oleh masing-masing anggota FPL berbeda, bahkan ada yang masih menggunakan sistem manual, termauk SDM yang oleh FPL masih perlu penguatan untuk Perbaikan Sistem Data Base, juga diberbagai anggota wilayah FP terutama untuk Kekerasan Berbasis Gender, KBGO dan Isu Keberagaman Gender.
Pada intinya Kolaborasi ini bukan hanya untuk sinergi Data tetapi lebih dari itu terutama untuk Pengembangan Advokasi Kekerasan terhadap Perempuan kedepan.
Terima kasih, kurang lebihnya dimaafkan.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. Dan Selamat Siang.
Ringkasan Eksekutif
ampai saat ini, data kekerasan yang terlaporkan belum bisa menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya S terjadi. Data pelaporan kasus kekerasan yang bersumber dari Simfoni PPA, ternyata belum mencapai 1 persen dari prevalensi kekerasan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021. Itulah sebabnya sampai saat ini kita masih menyebut data kekerasan sebagai fenomena gunung es. Beberapa faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan, antara lain adanya stigma negatif terhadap perempuan korban kekerasan, takut melapor karena akan memperburuk keadaan, tidak tahu tempat melapor, persepsi yang salah bahwa melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga membuka aib keluarga, dan sebagainya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, antara lain melalui penyusunan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan yang mudah dijangkau masyarakat, serta sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak untuk mendapatkan perlindungan dan meningkatkan keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Dengan semakin meluasnya unit layanan kekerasan terhadap perempuan tentunya membuat data kekerasan tersebar di berbagai unit layanan. Itulah yang menjadi dasar 3 (tiga) lembaga untuk melakukan integrasi data kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari pelaporan dan pencatatan melalui Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (Komnas Perempuan) dan Titian Perempuan (FPL). Integrasi data dilakukan melalui pengolahan data bersama, mencari kesamaan, memanfaatkan perbedaan untuk saling melengkapi, dan melakukan analisis data untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan.
Hasil pencatatan dari 3 lembaga menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan yang terlaporkan. Di satu sisi tentunya kita prihatin dengan data tersebut, tetapi di sisi lain kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Artinya, sosialisasi yang telah kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan dan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, telah menunjukkan keberhasilan. Dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, salah satu yang dilakukan adalah melakukan analisis data untuk mengetahui karakteristik korban dan pelaku. Perempuan usia muda dengan status pelajar, berpendidikan SLTA dan berstatus belum kawin menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh mengabaikan korban kekerasan terhadap perempuan dengan karakteristik lain, karena kekerasan juga dialami perempuan pada semua profesi baik mereka yang bekerja, tidak bekerja maupun ibu rumah tangga.
Laporan dari 3 lembaga menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan adalah kekerasan seksual. Itulah salah satu dasar dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena kekerasan seksual terhadap perempuan sudah sangat memprihatinkan.
Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas juga harus mendapat penanganan serius. Mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus justru menjadi korban kekerasan yang pastinya akan mengalami trauma dan dampak yang lebih berat. Tidak hanya penanganan korban, upaya pencegahan juga harus dilakukan dengan memberikan kemudahan aksesibilitas sesuai kebutuhan mereka, agar perempuan disabilitas tidak menjadi korban kekerasan.
Pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang-orang yang umumnya dekat dengan mereka dan seharusnya menjadi pelindung mereka. Mereka adalah suami, pacar/teman, mantan suami/pacar, orang tua, tetangga dan keluarga/saudara. Hal ini juga yang menjadi penyebab banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terungkap dan tidak terlaporkan.
Semua perempuan korban kekerasan tentunya harus mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Konsultasi psikologis, konsultasi dan pendampingan hukum serta layanan kesehatan menjadi jenis layanan yang paling banyak dibutuhkan korban. Hasil sinergi data 3 lembaga ini telah dapat mengidentifikasi berbagai fenomena kekerasan terhadap perempuan yang sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penentuan program dan kebijakan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti laporan ini dengan berbagai kegiatan konkrit untuk dapat mewujudkan Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.
Daftar Isi
KATA PENGANTAR KPPPA V KATA PENGANTAR KOMNAS PEREMPUAN ..vii KATA PENGANTAR FPL.. .. ix RINGKASAN EKSEKUTIF .xi DAFTAR ISI. xiii DAFTAR TABEL DAN GRAFIK XV #BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang.. 3 I.2 Konsep dan Definisi. 5 I.3 Metode Pengumpulan dan Keterbatasan I.3.1 Metode Pengumpulan Data. I.3.2 Keterbatasan Data. #BAB II SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN...9 II.1 Tren Jumlah Korban.. …13 II.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi. .15 II.3 Karakteristik Korban ..... …18 II.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur ….18 II.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan .….21 II.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama .... 24 II.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan ...27 II.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas. ..29
ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ….35 III.1 Ranah Kekerasan. ..37 III.2 Jenis Kekerasan .. …39 III.3 Pelaku Kekerasan …..41 III.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur ..42 III.3.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan... ..44 III.3.3 Kegiatan Utama Pelaku Kekerasan ....46 III.3.4 Status Perkawinan Pelaku.. ..49 III.4 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban .51 III.5 Bentuk Layanan .53 #BAB IV REFLEKSI DAN REKOMENDASI ..57 Refleksi.. ....59 Rekomendasi. ..60 DAFTAR PUSTAKA 63
Daftar Tabel dan Grafik
Tabel 1 Konsep dan Definisi Istilah pada Sistem Pendokumentasian Data di Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL. 5 Gambar 1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, Periode Januari - Desember 2022 .. 11 Gambar 2 Perbandingan jumlah perempuan korban kekerasan pada periode 2021-2022 ..13 Gambar 3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari-Desember 2022. ..15 Gambar 4 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Kementerian/lembaga Pelapor Periode Januari-Desember 2022.. ..16 Gambar 5 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari sd Desember 2022 (N=25.053). .18 Gambar 6 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3442). ..19 Gambar 7 Persentase perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian FPL ..20 Gambar 8 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2022 (N = 32.687).. ..21 Gambar 9 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan dan ….21 Kementerian/Lembaga Pelapor periode Januari s.d Desember 2022 (N = 32.687) .. Gambar 10 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2022. .24 Gambar 11 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok kegiatan Utama periode .25 Januari s.d Desember 2022. Gambar 12 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari - Desember 2022 .27
Gambar 13 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Dan Kementerian/Lembaga Pelapor Periode Januari – Desember 2022 ..28 Gambar 14 Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut provinsi Periode Januari – Desember 2022 dari Simfoni Kemen PPPA (N Korban = 431 dan N Kasus =430) ... ….29 Gambar 15 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Tahun 2022 dari Sintaspuan KP (N=7).. ..30 Gambar 16 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas dari FPL ..31 Gambar 17 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari - Desember 2022 dari Simfoni PPA.. ..37 Gambar 18 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3442)..... ..38 Gambar 19 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL ... ..38 Gambar 20 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari sd Desember 2022 dari Simfoni PPA.... ..39 Gambar 21 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan periode Januari sd Desember 2022 dari Sintaspuan KP N = 5.831 40 Gambar 22 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari sd Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL. ..40 Gambar 23 Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL ..41 Gambar 24 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Simfoni PPA (N= 17.533) ...42 Gambar 25 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP ........ ..43 Gambar 26 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL .. .43 Gambar 27 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2022.... ..44 Gambar 28 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan dan Kementerian/Lembaga Pelapor Periode Januari s.d Desember 2022. ..45 Gambar 29 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kegiatan Utama Pelaku, Periode Januari-Desember 2022.. ..46 Gambar 30 Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Kementerian/lembaga Pelapor Periode Januari s.d Desember 2022. .47 Gambar 31 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku, Periode Januari-Desember 2022.. .49 Gambar 32 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan dan Kementerian/Lembaga ..49 Pelapor Periode Januari Sd Desember 2022 (N= 17.533).. Gambar 33 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Simfoni PPA (N= 17.533) .... ...51 Gambar 34 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3422) ..... .52 Gambar 35 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL.. ..53
Gambar 36 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2022 dari Simfoni PPA (Jumlah Layanan=30.260). ....53 Gambar 37 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=4992)... ..54 Gambar 38 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode ..55 Januari - Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
#BAB
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS ini diharapkan dapat mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual dan terwujudnya penanganan kasus kekerasan seksual yang berpihak pada kebutuhan korban. Sebelumnya, pada Bulan September 2004, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meski demikian, upaya menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) masih memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang dikembangkan oleh pemerintah seharusnya didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan akuntabel.
Ketiadaan sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan berimplikasi pada terhambatnya upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat. Seringkali, upaya penanganan kasus dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berjalan sendiri-sendiri, didasarkan pada data dan informasi yang parsial mengenai persoalan yang dihadapi.
Selama 5 (lima) tahun terakhir, telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam menghadirkan sistem pendokumentasian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah mengembangkan Sistem Basis Data Kasus Kekerasan yang disebut dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sistem basis data tersebut telah diimplementasikan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2023, Kementerian PPPA sebagai Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Perpres tersebut Kementerian PPPA mendapatkan tugas dan fungsi tambahan yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
Sebagai tindak lanjut peraturan presiden tersebut, Kementerian PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 95 dijelaskan bahwa fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, penyusunan data pelayanan rujukan akhir, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perempuan korban kekerasan dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
Sementara terkait penyediaan layanan bagi anak termasuk anak perempuan pada Pasal 114 disebutkan bahwa tugas pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional, penyusunan data pelayanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua unit kerja tersebut memberikan 6 (enam) jenis layanan dasar yaitu layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan pendampingan, layanan penampungan sementara dan layanan mediasi.
Di saat yang sama, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mengembangkan sistem basis data kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan Sistem Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan (Sintaspuan) yang merupakan sistem pendokumentasian tersendiri untuk kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan secara langsung ke Komnas Perempuan. Di samping itu, Komnas Perempuan setiap tahun sejak tahun 2002 mempublikasikan "CATAHU" (Catatan Tahunan) tentang Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang merupakan kompilasi data dari Lembaga-lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia dan kini juga dilengkapi dengan data dari Pengadilan Agama.
Bersamaan dengan itu, Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban Kekerasan terhadap perempuan mengembangkan sistem pendokumentasian kasus yang diberi nama Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan (Titian Perempuan). Keberadaan sistem pendokumentasian bertujuan mendukung sistem pencatatan kasus kekerasan yang diterima lembaga layanan di masyarakat dengan menggunakan kerangka Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang merupakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan.
Kesadaran pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil terhadap pentingnya ketersediaan data semakin meningkat. Ketersediaan data ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran serta pelayanan termasuk sebagai landasan advokasi kebijakan masyarakat yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan untuk menghasilkan satu data kekerasan terhadap perempuan yang saling melengkapi semakin diperlukan.
Berdasarkan kebutuhan akan adanya sinergi data kekerasan terhadap perempuan, maka pada 21 Desember 2019 Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.
Selain itu, sinergi data ini juga merupakan upaya memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam memastikan penggunaan kerangka kerja CEDAW dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan mulai dari pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, lembaga negara hingga lembaga layanan secara terpadu di Indonesia. CEDAW dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan mulai dari pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, lembaga negara hingga lembaga layanan secara terpadu di Indonesia.
Beberapa langkah telah dilakukan pasca penandatanganan Kesepakatan Bersama tiga Kementerian/lembaga, antara lain; merumuskan perjanjian kerjasama, rapat koordinasi berkala dan perumusan laporan data bersama. Pada 28 Desember 2021, ketiga Kementerian/lembaga telah menerbitkan laporan data kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021, sebagai langkah awal kerja sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan ke depan. Selanjutnya, pada Oktober 2022, ketiga Kementerian/lembaga bersepakat untuk menerbitkan kembali laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan sepanjang Juli hingga Desember 2021. Tahun 2023, ketiga Kementerian/lembaga pun menerbitkan laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan untuk periode tahun 2022.
I.2 Konsep dan Definisi
Perbedaan mandat dan tugas pokok, serta fungsi di setiap Kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, menyebabkan munculnya karakteristik yang khas dalam struktur penulisan laporan basis data pada aspek-aspek yang menjadi perhatian utama di setiap lembaga. Selain itu terdapat pula penggunaan konsep, istilah, dan definisi yang berbeda antar lembaga. Dengan kondisi ini maka penyajian laporan data tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kategorisasi atau data field yang seluruhnya seragam. Meski demikian, ketiga Kementerian/lembaga tetap melanjutkan proses membandingkan dan memperlihatkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing dari ketegori yang tersedia. Kementerian/lembaga tetap melanjutkan proses membandingkan dan memperlihatkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing dari ketegori yang tersedia.
Tabel 1 Konsep dan Definisi Istilah pada Sistem Pendokumentasian Data di Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL
| Istilah | Kemen PPPA | Komnas Perempuan | FPL |
| Kasus | • Jumlah kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak perempuan (0 - 17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas). • Satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban. | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, mengenai peristiwa- peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa (di atas 18 tahun) atau anak perempuan dan remaja perempuan. Pencatatan kasus merujuk pada identitas korban sehingga jumlah kasus sama | Kasus yang ditangani lembaga layanan mulai dari kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) online dan KBG lainnya. Penghitungan jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Meskipun demikian, data FPL juga menemukan bahwa satu korban dapat mengalami beberapa bentuk |
| Istilah | Kemen PPPA | Komnas Perempuan | FPL |
| Korban | • Jumlah anak perempuan (0-17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas) yang menjadi korban kekerasan. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, | Perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mengalami dampak akibat perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik, di dalam | Korban adalah perempuan dengan keberagamannya identitasnya, rentang usianya (anak, remaja, dewasa, dan lansia). Korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang |
| Kasus | • Lokus terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. • Lokasi kasus meliputi rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, lembaga pendidikan kilat (tempat kursus), sekolah, dan lainnya. | Lokus kasus-kasus KtP dapat terjadi di rumah tempat tinggal korban, di area publik, di tempat kerja (kantor/ pabrik) atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja. Tempat- tempat umum seperti jalanan, pasar, penginapan/ hotel, kendaraan umum atau lokasi publik lainnya. Dalam situasi konflik bersenjata atau | Lokus terjadinya kekerasan menunjukkan tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ranah juga menunjukkan lokasi terjadinya kekerasan. Korban mengalami kekerasan pada ranah (ruang) digital, rumah, dan di ruang |
| Ranah | Pendekatan ranah privat dengan menggunakan definisi KDRT. | Mengacu pada hubungan/relasi korban dengan pelaku, terbagi dalam tiga ranah, yaitu pribadi/ personal, publik/komunitas | Mengacu pada hubungan korban dengan pelaku di ranah privat, publik, dan negara. |
| identitas pelaku dan hubungan dengan korban. • Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. | menggunakan kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang disasarkan kepada perempuan. • Pencantuman identitas pelaku juga memuat informasi relasi pelaku dengan korban yang kerap menunjukkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan bahkan dalam | relasinya seperti hubungan sebagai teman, suami, dengan korban dan bagaimana kekerasan dilakukan pada beberapa korban. | |
| dan bentuk kekerasan | psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan. | korban secara spesifik • Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi. • Satu korban bisa mengalami lebih dari satu jenis dan satu bentuk kekerasan. | sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi Satu jenis kekerasan fisik dapat terjadi dalam beberapa bentuk kekerasan seperti dipukul dan dilempar. Jenis kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman, hinaan, atau intimidasi. Seorang korban dapat mengalami |
| Istilah | Kemen PPPA | Komnas Perempuan | FPL |
| Layanan | • Jumlah layanan yang diberikan kepada korban. • Satu korban dapat mendapatkan beberapa layanan. • Layanan terdiri atas: bantuan hukum, kesehatan, pemulangan, penegakan hukum, pengaduan, | • Jumlah layanan yang dibutuhkan korban • Satu korban bisa membutuhkan beberapa layanan • Layanan terdiri atas: Konsultasi hukum, konsultasi psikologis, rumah aman, konsultasi keamanan digital (digital security). | Jumlah Layanan yang diberikan langsung kepada korban mulai dari pendampingan, baik pendampingan hukum, psikologis, kesehatan, ekonomi, serta, pemulihan, pemulangan, mediasi dan rujukan ke lembaga layanan lainnya. |
I.3 Metode Pengumpulan dan Keterbatasan Data
I.3.1 Metode Pengumpulan Data
Sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan merupakan gabungan data dari sistem data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga; Simfoni PPA Kementerian PPPA, Sintaspuan Komnas Perempuan dan Titianpuan Forum Pengada Layanan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari ketiga sistem yang dikembangkan oleh tiga lembaga tersebut selanjutnya disinergikan dengan tetap mempertahankan karakteristik data dari masing-masing lembaga dan dilengkapi dengan analisis ketimpangan gender.
I.3.2 Keterbatasan Data
Penulisan Sinergi Basis data Kekerasan terhadap Perempuan dari tiga Kementerian/Lembaga ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya;
Terjadi Double Counting (penghitungan ganda) pada data korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi ketika korban kekerasan melakukan pengaduan pada dua dari tiga Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam program sinergi basis data ini. Sehingga data korban yang sama tercatat pada sistem pencatatan data di dua lembaga. Double Counting data korban kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi ketiga lembaga dan sedang mengembangkan sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis NIK ini masih didiskusikan dengan pihak terkait.
Masing-masing lembaga memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam kewenangan, jangkauan, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi ini yang menyebabkan angka korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap lembaga berbeda. Sebagai contoh, angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada Simfoni PPA lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada Sintaspuan Komnas Perempuan. Hal ini disebabkan Kemen PPPA memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang tersebar di hampir seluruh wilayah hingga ke kabupaten/kota sehingga sangat terjangkau oleh korban. Sementara Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah dan tidak memiliki mandat untuk menerima pengaduan dan mendampingi korban. Sehingga angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Sintaspuan Komnas Perempuan lebih kecil dibandingkan dengan angka korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Simfoni PPA.
Data yang disampaikan dan dianalisis dalam laporan sinergi basis data tiga Kementerian/Lembaga ini merupakan data korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh tiga Kementerian/Lembaga. Ketiga Kementerian/Lembaga menyepakati bahwa penghitungan data didasarkan pada jumlah korban, bukan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Hal ini dilakukan dikarenakan seorang korban dapat mengalami lebih dari satu kasus kekerasan. Pemilihan penghitungan didasarkan pada jumlah korban juga dimaksudkan untuk kepentingan pemberian layanan baik penanganan maupun pemulihan korban.
#BAB
SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Gambar 1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, Periode Januari - Desember 2022
32.687 25.053 4.192 3.442 Simfoni PPA Sintas Puan Titian Perempuan Total (Kemen PPPA) (KP) (FPL)
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan (FPL)
Pada periode Januari hingga Desember 2022, jumlah perempuan korban kekerasan yang terlaporkan di ketiga sistem data tersebut sebanyak 32.687 korban.
Perempuan /jam 3 Mengalami Kekerasan Perempuan /hari 89 Mengalami Kekerasan
Dengan demikian, rata-rata terdapat 89 perempuan mengalami kekerasan setiap harinya atau 3 perempuan mengalami kekerasan setiap jam. Laporan tersebut terkumpul melalui Simfoni PPA (Kemen PPPA) sebanyak 25.053 korban; Sintas Puan (Komnas Perempuan) sebanyak 3.442 korban dan Titian Perempuan (Forum Pengada Layanan/FPL) sebanyak 4.192 korban (Gambar1). Jumlah laporan pada masing-masing lembaga memang terlihat cukup berbeda. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh penyebaran unit penerima laporan/pengaduan yang tersedia di masing-masing Kementerian/lembaga.
Dalam hal ini, jumlah korban dari Simfoni PPA tampak lebih banyak karena unit layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang disediakan Kemen PPPA telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penghitungan data korban pada Simfoni PPA pun dapat dilakukan secara realtime. Komnas Perempuan dan FPL memiliki metode yang berbeda dengan Kemen PPPA. Sintas Puan, selain mengandalkan pada laporan korban yang datang langsung ke kantor Komnas Perempuan, data juga didapatkan melalui email atau surat elektronik. Sedangkan Titian Perempuan mendapatkan data dengan mengumpulkan informasi dari seluruh lembaga pengaduan dan pendampingan yang bergabung di dalamnya.
Meskipun begitu, masing-masing data dan informasi yang disampaikan oleh ketiga Kementerian/lembaga masih menunjukkan tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Secara keseluruhan jumlah laporan kekerasan menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 5.333 korban dibandingkan dengan tahun lalu (tahun 2021). Hal ini menjadi indikator positif bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar dan berani melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, hal tersebut juga dukung dengan semakin banyaknya layanan yang mudah diakses, dan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan perempuan, baik dengan terus menyebarkan informasi di media sosial, terlibat dalam kampanye, maupun terlibat dalam organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Meskipun demikian, data korban kekerasan yang dilaporkan di Indonesia masih menunjukkan fenomena gunung es, di mana data yang tidak terungkap jauh lebih besar. Merujuk data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 menunjukkan bahwa 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan, maka data tersebut masih belum mencerminkan kondisi kekerasan yang sebenarnya terjadi.
SNPHPN 2021
II.1 Tren Jumlah Korban
Gambar 2 Perbandingan jumlah perempuan korban kekerasan pada periode 2021-2022
2021 32.687 2022 27.332 25.053 21.758 4.010 4.192 3.442 1.564 Simfoni PPA Sintas Puan Titian Perempuan Total (Kemen PPA) (KP) (FPL)
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan (FPL)
Tahun 2022, data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 5.335 korban dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan pelaporan terdapat pada pencatatan melalui Simfoni PPA (Kemen PPPA) dan Titian Perempuan (FPL) sedangkan penurunan pelaporan terdapat pada pencatatan Sintaspuan (KP).
Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berdasarkan catatan di Simfoni PPA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah korban sebesar 3.295 korban pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 25.053 korban kekerasan terhadap perempuan sedangkan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 21.758 korban.
Simfoni PPA Kementerian PPPA merupakan sistem pencatatan yang dilakukan oleh para operator layanan PPA yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tingkat pusat hingga ke kabupaten/kota sehingga memudahkan para korban KtP untuk mengaksesnya.
Kenaikan jumlah korban tersebut tidak dapat diartikan sebagai sebuah kemunduran dari berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan yang terus-menerus dilakukan, karena kekerasan yang dilaporkan masih jauh dari kasus kekerasan yang tidak terungkap atau lebih dikenal sebagai fenomena gunung es. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang terus dilakukan di berbagai daerah salah satunya adalah ajakan untuk berani angkat bicara apabila menjadi korban atau sebagai saksi pelecehan seksual ke perempuan dan anak, melalui slogan “Bersatu Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan", "Dare to Speak Up", dan bentuk ajakan lainnya yang terus digaungkan diseluruh pelosok negeri. Adanya kampanye tersebut, semakin membuka ruang keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.
Dari sisi kelembagaan, jumlah layanan pengaduan di daerah semakin meningkat. Layanan pengaduan di daerah antara lain dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan lain-lain. Ketersediaan layanan-layanan tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.
Selain itu, keberadaan Layanan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) yang telah di launching sejak Maret 2021 semakin mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. SAPA 129 merupakan wujud implementasi dari penambahan tugas dan fungsi Kementerian PPPA sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana dibutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
Di tingkat Desa, seiring dengan telah diluncurkannya Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) dimana salah satu indikator substansinya adalah tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, komitmen pemerintah desa semakin meningkat. Di beberapa desa bahkan telah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan melalui Sintas Puan (KP) di Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan tersebut dapat dilihat dari dua sisi terpisah. Satu sisi menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami maupun yang disaksikan. Di sisi lain, penurunan tersebut juga dapat disebabkan meningkatnya peran lembaga layanan milik pemerintah seperti UPTD PPA, yang berada di 34 provinsi dan 251 kabupaten/kota maupun P2TP2A. Hal ini membuat korban lebih memilih untuk melaporkan kasusnya ke lembaga layanan tersebut dikarenakan akses yang lebih mudah dijangkau.
Selain itu juga, untuk kepolisian sudah ada hingga di tingkat komunitas yang memiliki peran mengatasi dan menangani kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyebaran unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan menjadi opsi terbaik untuk korban. Dengan penyebaran tersebut, identifikasi kebutuhan korban dan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan akan lebih cepat dilakukan. Dengan demikian, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada Sintas Puan tidak berarti bahwa kekerasan tersebut telah menurun. Data akumulatif dari seluruh unit layanan pengaduan dan analisis berbasis uji tuntas (due diligence) diperlukan untuk menunjukkan secara sejati tren jumlah korban kekerasan terhadap perempuan.
Peningkatan jumlah kasus di Titian Perempuan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan jumlah anggota FPL yang terlibat mengumpulkan data kekerasan dari lembaga anggota FPL. Tahun 2022 terdapat 41 lembaga yang terlibat dalam "Tabulasi Titian Perempuan untuk Tahun Kasus 2022".
Dikarenakan kondisi aplikasi Titian Perempuan belum dapat dioperasikan secara maksimal, FPL masih mengumpulkan data secara manual dari lembaga anggota. Namun ada perbedaan cara pengumpulan data dari tahun sebelumnya. Jika pada Tahun 2021 anggota mengirim data secara manual melalui e-mail, tahun ini, anggota menginput data melalui aplikasi google form.
Di sisi lain peningkatan jumlah data dan bertambahnya anggota FPL yang terlibat dikarenakan adanya aktivitas bersama di dalam FPL. FPL sebagai organisasi jaringan antar organisasi pengada layanan di Indonesia turut mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada perempuan korban, seperti mendorong aturan turunan Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual atau (UU TPKS) agar lebih implementif, koordinasi terlaksana di dalam wilayah maupun antar wilayah, dan layanan rujukan kasus antar anggota FPL berjalan optimal. Kegiatan bersama tersebut mendorong komunikasi yang intens dan pertisipasi anggota dalam pengumpulan data Titian Perempuan FPL.
Selain itu, dampak dari maraknya kampanye yang dilakukan oleh anggota FPL mempengaruhi kenaikan angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Di era digital seperti saat ini bentuk kampanye sosial dapat bertransformasi menjadi lebih beragam, menarik dan dapat dikemas menjadi informasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Diskusi tentang kekerasan berbasis gender dan seksual saat ini dapat disiarkan lewat kanal media sosial sehingga jangkauan menjadi lebih luas. Berbagai bentuk infografis, poster, komik dan model audio visual lainnya juga memperluas akses informasi tentang kekerasan berbasis gender dan layanan-layanan yang tersedia. Penyelenggaraan layanan jarak jauh, seperti lewat hotline, aplikasi percakapan online, dan media pertemuan online seperti ZOOM, lebih mempermudah korban dalam mengakses layanan.
Dalam penyedian layanan, FPL juga memiliki anggota dengan fokus isu yang beragam seperti perempuan dengan HIV AIDS, perempuan disabilitas, perempuan pekerja seks, perempuan dengan keragaman gender dan seksualitas, dan lain-lain. Hal tersebut juga mempengaruhi FPL dan anggotanya untuk lebih inklusif dalam menyelenggarakan layanan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Il.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi
Gambar 3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari-Desember 2022
DKI Jakarta 3.339 Jawa Timur 2.741 Jawa Tengah 2.733 Jawa Barat 2.621 Sumatera Utara 1.551 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.476 Nusa Tenggara Timur 1,457 Sulawesi Selatan 1,402 1.207 Banten Nusa Tenggara Barat 1.081 NA 1.022 Kalimantan Timur 904 Aceh 841 Riau 823 Sulawesi Utara 821 Sumatera Barat 821 Lampung 651 Kalimantan Barat 635 Kepulauan Riau 625 Sulawesi Tengah 621 Kalimantan Selatan 561 Sumatera Selatan 558 Ball 521 Jambi 424 Maluku 410 Sulawesi Tenggara 405 Papua 398 Maluku Utara 394 Kalimantan Tengah 291 Papua Barat 281 Kalimantan Utara 255 Bengkulu 234 Gorontalo 231 Bangka Belitung 217 Sulawesi Barat 121 Luar Negeri 14
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan (FPL)
Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pelaporan jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi periode Januari-Desember 2022. Kondisi ini didukung semakin tingginya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan sistem layanan pengaduan yang diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu.
Tentang Puspa Mitra Links TV Puspa Q LAPOR SDHARANG LAPOR TINDAKAN KEKERASAN PENGADUAN UMUM (24 Jam) POS SAPA Lapor Sekarang! Telepon Lapor Sekarang! Lapor Sekarang! WhatsApp Tersambung ke MOKA ONLINE Tersambung ke Chat Center (Wajib Daftar/Masuk) Pengaduan Kekerasan Jakarta
Layanan Lapor Tindakan Kekerasan DKI Jakartahttps://puspa.jakarta.go.id/lapor
Layanan pengaduan tersebut tersinkronisasi dalam pelayanan kesejahteraan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), yang terdiri dari Layanan Informasi Keluarga, Tele Konsultasi, Tim Pendamping Keluarga, Bagimu, Jakpreneur, Putaran (Pusat Pembelajaran Perempuan), Kampanye Edukasi, dan Lapor Tindakan Kekerasan. Layanan konsultasi PUSPA ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui telepon dan WhatsApp yang tersedia di halaman website (https://puspa.jakarta.go.id/lapor), serta dirancang secara insklusif bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan juru bicara bahasa isyarat.
Selain Provinsi DKI Jakarta, provinsi yang mempunyai tingkat pelaporan yang tinggi adalah Jawa Timur (2.741 korban). Jawa Tengah (2.733 korban) dan Jawa Barat (2.621 korban). Sementara, provinsi yang memiliki pelaporan terendah adalah Sulawesi Barat (121 korban), Bangka Belitung (217 korban), dan Gorontalo (231 korban).
Gambar 4 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Kementerian/lembaga Pelapor Periode Januari-Desember 2022
DKI Jakarta 1.348 463 1.528 Jawa Timur 2.136 260 345 Jawa Tengah 2.114 216 403 Jawa Barat 1.819 594 208 Sumatera Utara 1.309 88 154 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.225 58 193 Nusa Tenggara Timur 1.146 20 291 Sulawesi Selatan 1.211 49 142 Banten 1.005 197 Nusa Tenggara Barat 912 157 1.022 NA Kalimantan Timur 885 19 Aceh 780 18 43 Riau 772 51 Sulawesi Utara 787 15 19 Sumatera Barat 680 28 113 Lampung 567 42 42 Kalimantan Barat 582 22 31 Kepulauan Riau 511 21 93 Sulawesi Tengah 607 14 Kalimantan Selatan 532 29 Sumatera Selatan 406 40 112 Bali 342 171 Jambi 332 29 63 Maluku 363 19 28 33 Sulawesi Tenggara 365 Papua 385 13 Maluku Utara 387 Kalimantan Tengah 275 16 Papua Barat 277 Kalimantan Utara 252 3 Bengkulu 212 14 Gorontalo 228 3 Bangka Belitung 187 30 Sulawesi Barat 114 3 Luar Negeri 14 Simfoni PPA (Kemen PPPA) Sintas Puan (XP) Titian Perempuan (FPL)
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan (FPL)
Data pada gambar 3 adalah akumulasi pelaporan dari sistem pencatatan Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan yang terpilah menurut provinsi. Hal ini menyebabkan dimungkinkan pola provinsi pada gambar 3 berbeda terhadap pola provinsi pada masing-masing pencatatan. Pola provinsi pada masing-masing pencatatan akan dijelaskan pada gambar selanjutnya. Walaupun DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki pelaporan data kekerasan perempuan tertinggi berdasarkan gabungan ketiga aplikasi pelaporan namun ternyata bila dipilah masing-masing aplikasi menunjukkan pola yang berbeda. Untuk Simfoni PPA Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah tertinggi, Sintas Puan Provinsi Jawa Barat dan Titian Perempuan tetap melaporkan DKI Jakarta sebagai wilayah tertinggi yang melaporkan kekerasan.
Gambar 3 juga menjelaskan bahwa pencatatan Simfoni PPA sudah menjangkau seluruh provinsi di seluruh Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sudah 34 provinsi memberikan pelaporan data kekerasan sedangkan untuk Sintas Puan dan Titian Perempuan masih ada beberapa provinsi yang belum mendapatkan layanan pelaporan data kekerasan. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti ketimpangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sintas Puan dan Titian Perempuan yang masih didominasi di daerah-daerah Jawa dan Sumatera.
Simfoni PPA
Data korban yang dilaporkan pada periode Januari-Desember 2022 sebesar 25.053 atau mengalami peningkatan sebanyak 3.295 korban dibandingkan Tahun 2021 yang jumlah korbannya sebesar 21.758 korban. Data korban yang disampaikan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah korban KtP yang dicatatkan tertinggi yaitu 2.136 korban, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan 2.114 korban dan Provinsi Jawa Barat 1.819 korban, sementara jumlah korban KtP terendah ada pada Provinsi Sulawesi Barat yaitu 114 korban.
Posisi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah korban kekerasan tertinggi menandakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami maupun disaksikan menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut juga didukung dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyediaan layanan di UPTD PPA seperti pengaduan masyarakat langsung, hotline dan rujukan; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor.
Selain itu, terdapat 9 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur dan Banten) yang memiliki data jumlah korban diatas 1.000 sedangkan sisanya atau 25 provinsi memiliki data dibawah 1.000 korban. Semakin banyaknya data kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan di dalam Simfoni PPA menunjukkan perbaikan kinerja pada proses input data. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sintaspuan KP
Angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berdasarkan provinsi pada Tahun 2022, menunjukkan Provinsi Jawa Barat masih menempati posisi tertinggi dengan angka 594 kasus. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua dengan angka sebesar 463 kasus. Kecenderungan ini tidak berubah, dimana pada Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat juga menempati urutan pertama untuk jumlah kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan. Jika dilihat dari data setiap tahunnya, angka tertinggi kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan selalu didominasi oleh wilayah Jawa.
Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya; Pertama, populasi di Pulau Jawa yang lebih padat dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa. Hal ini sekaligus meningkatkan potensi kerawanan kekerasan jika dibandingkan daerah lain. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan lebih terkumpul di Pulau Jawa juga tidak jarang berkonsekuensi lanjut pada tidak meratanya perhatian pada daerah-daerah lain. Kedua, terkait akses korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Ini seiring dengan faktor pertama. Tidak meratanya infrastruktur mempengaruhi jangkauan korban pada pusat layanan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Hal ini sejatinya telah disiasati Sintaspuan Komnas Perempuan dengan memberikan beragama bentuk alternatif pelaporan. Korban tidak harus memberikan laporan langsung ke Jakarta, namun juga dapat mengirimkan email, menghubungi melalui telepon ataupun dari form daring yang juga telah disediakan. Namun demikian disadari akan tetap menjadi tantangan jika infrastruktur komunikasi masih belum tersedia dengan baik.
Tantangan lain untuk mengidentifikasi sebaran wilayah korban adalah masih besarnya angka N/A. Hal ini dikarenakan korban ataupun pelapor tidak bersedia untuk memberikan informasi terkait daerah atau lokasi kekerasan. Ini juga sekaligus menunjukkan masih adanya keraguan korban saat memberikan laporan dan pengaduan secara lengkap, baik karena keamanan maupun trauma korban.
Titian Perempuan FPL
Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi tertinggi dengan jumlah 1.528 kasus yang dilaporkan, disusul Jawa Tengah (403), NTT (291), Jawa Timur (345) dan DI Yogyakarta (193). Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya dikarenakan layanan pelaporan dan pendampingan kasus yang paling banyak diakses masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat terjadi
dikarenakan infrastruktur di pulau jawa yang lebih menunjang seperti ketersediaan
Teknologi Informosi memeiliki andil besor dolom mempermudoh Waloupun sudoh ado kemojuan, tatapi belum menghopus fakta bahwa belum meratanya layanan, informosi don pēngetohuan tentang isu Perempuan, gender don inklusi
jaringan internet yang lebih luas, kemudahan akses transportasi dan kondisi jalan yang sudah baik.
Banyak juga tersedia pada layanan yang memiliki wilayah kerja di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. organisasi layanan yang memiliki isu minoritas juga ada di Pulau Jawa, seperti organisasi perempuan dengan keberagaman gender seksualitas, Disabilitas, Pekerja Seks dan Perempuan dengan HIV AIDS. Faktor organisasi FPL paling banyak terdapat di pulau Jawa juga menentukan angka dan persentase yang didapatkan. Walaupun laporan kasus paling banyak di Pulau Jawa, terjadi peningkatan laporan kasus di Indonesia bagian barat (Sumatra) dan Indonesia bagian timur. Menandakan jika teknologi juga memiliki andil dalam mempermudah akses informasi dan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Walaupun sudah ada
kemajuan, tetapi belum menghapus fakta bahwa belum meratanya layanan, informasi dan pengetahuan tentang isu perempuan, gender dan inklusi. Sangat disayangkan untuk data dari provinsi-provinsi di Papua sangatlah minim di FPL. Bahkan untuk tahun 2022 belum ada, berbanding searah dengan anggota FPL, di korwil 5 FPL (korwil Indonesia Timur) anggota yang di Papua hanya 2 organisasi, itupun di Jayapura (Ibukota provinsi).
Il.3 Karakteristik Korban
Dari data yang terekam dalam data base Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan, sekurangnya ada 5 informasi yang dapat disajikan terkait dengan karakteristik korban yang meliputi : 1) Kelompok Umur, 2) Pendidikan, 3) Pekerjaan, 4) Status Perkawinan dan 5) Status Disabilitas 6) identitas seksual korban (pada Titian Perempuan FPL), dan 7) perempuan dengan HIV AIDS (Titian Perempuan FPL)
Il.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur
Gambar 5 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari sd Desember 2022 (N=25.053)
8% 37% 54% 0-17 18-40 41-60 60+ 9.276 13.515 131 2.131
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA
Data dari Simfoni PPA pada Gambar 5, menunjukkan bahwa 54 persen atau 13.515 korban adalah berasal dari kelompok umur 0-17 tahun dan menjadi kelompok umur tertinggi, diikuti oleh kelompok umur 18-40 tahun sebesar 37 persen atau sebanyak 9.276 korban. Penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan seiring dengan penambahan umur perempuan walaupun masih terdapat risiko menjadi korban walaupun perempuan sudah berumur lebih dari 60 tahun.
Berdasarkan data Simfoni PPA dapat disimpulkan bahwa anak perempuan lebih berisiko menjadi korban kekerasan dibandingkan perempuan dewasa. Kondisi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah terjadinya perubahan biologis, sosio-emosional dan kognitif pada masa remaja (Santrock, 2012)1 dan masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga rentan mengalami kekerasan, rendahnya pengetahuan tentang kekerasan dan adanya relasi kuasa, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang bijak. Oleh karena itu, pengawasan dan komunikasi efektif antara anak dan orang tua perlu dilakukan.
Gambar 6 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3442)
2212;64% 0-17 Tahun 18-40 Tahun 288 ; 8% 41-60 Tahun >60 Tahun NA 702; 20% 226;7%
Sumber: Sintaspuan KP
Data Sintaspuan Komnas Perempuan 2022 menunjukkan bahwa angka tertinggi perempuan yang mengalami kekerasan adalah berumur 18-40 tahun, sebanyak 64% dari total angka kasus. Kecenderungan tingginya kelompok usia ini sama dengan di tahun 2021. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan pada rentang umur ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perempuan pada rentang umur tersebut telah berstatus kawin/menikah dan membangun relasi sosial secara mandiri dengan lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini yang menyebabkan perempuan pada rentang umur tersebut rentan mengalami kekerasan.
Kedua, pada rentang usia tersebut perempuan telah memiliki pemahaman atau literasi yang lebih baik terkait dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dengan pemahaman tersebut korban pun dapat melaporkan kekerasan yang mereka alami pada unit layanan yang tersedia, termasuk pada Sintaspuan Komnas Perempuan. Kedua faktor tersebut juga diiringi dengan lebih dekatnya perempuan dalam rentang usia tersebut dengan sarana/teknologi informasi. Ini demikian penting, karena teknologi informasi sangat mempengaruhi, baik pada peningkatan pemahaman korban juga dalam upaya melaporan atau mengadukan kekerasan yang mereka alami.
Selain itu, yang patut pula mendapatkan perhatian adalah kekerasan terhadap perempuan lansia. Meskipun angka yang ditunjukkan kecil, dengan 14 Kasus (1 Persen), namun demikian telah menunjukkan bahwa perempuan belum aman dari kekerasan, bahkan pada usia lanjut mereka. Kekerasan terhadap perempuan lansia tidak hanya ditemukan pada tahun 2022 saja, tetapi juga terjadi pada tahun sebelumnya. Pada 2020 misalnya, pantauan media Komnas Perempuan menemukan delapan perempuan lansia telah menjadi korban kekerasan.
Gambar 7 Persentase perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian FPL
52% 24% 22% 2% Umur 0-18 19-36 37-54 >55
Sumber: Titian Perempuan FPL
Pengumpulan basis data FPL menunjukkan bahwa perempuan korban yang paling tinggi adalah pada kelompok umur dewasa yaitu 19-36 tahun sebanyak 52 % atau 1,258. Disusul kelompok umur 37-54 tahun sebanyak 24 % atau 570. Anak-anak (atau kelompok umur dibawah 18 tahun) sebanyak 24 % atau 521. Disusul oleh kelompok perempuan lansia sebanyak 2 % atau 56 orang.
Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok rentan mengalami kekerasan baik di masa anak-anak, dewasa maupun lansia. Tingginya angka perempuan korban di kelompok umur 19-54 tahun dapat dipandang bahwa pada umur tersebut perempuan mempunyai pilihan mulai membangun lingkungan sosialnya, membangun relasinya termasuk memilih untuk menikah dan berumah tangga. Namun adanya norma-norma sosial yang masih dipandang merugikan perempuan seperti budaya patriarki, misoginis², dan ketidaksetujuan terhadap pilihan identitas seksual, mengakibatkan perempuan menjadi kelompok rentan mengalami tekanan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis identitas seksual. Dikarenakan wacana gender, seksualitas, disabilitas, HIV dan AIDS, dan HAM belum menjadi kesadaran masyarakat, maka kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku yang dianggap wajar di masyarakat. Oleh karena itu, peran pendidikan yang menjujung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan anti kekerasan menjadi penting.
Minimnya/rendahnya jumlah laporan kekerasan dari kelompok lansia dapat terjadi karena minimnya akses yang ramah terhadap lansia, dan minimnya sistem pendukung lansia tersebut. FPL menyadari jika terdapat perbedaan kategorisasi umur dari Sintas Puan Komnas Perempuan maupun Simfoni PPA. Hal tersebut dikarenakan FPL mempunyai pandangan bahwa walaupun usia 18 tahun sudah memiliki KTP dan identitas-identitas yang lain namun basis data FPL menunjukkan sebagian korban yang di umur tersebut masih menempuh pendidikan menengah dengan dukungan sebaya 0-17 tahun. Sehingga baik dalam pola pikir, maupun karakteristik masih mirip dengan kategori anak dalam usia tersebut ada banyak tuntutan perkembangan pada anak termasuk remaja yang membuat mereka menjadi rentan mengalami kekerasan.
1 Santrock, J. W. (2012). Adolescence : Perkembangan remaja (6 ed.). Jakarta: Erlangga.
2 Diskriminasi gender dalam bentuk kebencian yang ekstrem terhadap perempuan sehingga membuat para laki-laki maupun sesama perempuan melakukan perilaku buruk yang menekan perempuan sering dikenal sebagai misogini. https://magdalene.co/story/magdalene-primerperbedaan-misogini-dan-seksisme/
Il.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan
Gambar 8 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan periode Januari s.d Desember 2022 (N = 32.687)
Tidak/Belum Pernah Sekolah TK/PAUD SD 5% NA 15% 19% SLTP 19% 11% Perguruan Tinggi 30% SLTA
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Gambar 8 adalah data gabungan data korban menurut pendidikannya dari pencatatan Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan menunjukkan pola dimana persentase tertinggi yang melaporkan kekerasan adalah perempuan yang memiliki pendidikan SLTA sebesar 30 persen diikuti oleh SLTP sebesar 19 persen. Pola dimana persentase korban kekerasan tertinggi adalah yang memiliki pendidikan SLTA sama bila dilihat secara terpisah antara ketiga aplikasi pencatatan tersebut, hanya persentasenya saja berbeda. Untuk Simfoni PPA menunjukkan bahwa persentase korban kekerasan adalah lulusan SLTA sebesar 30 persen, Sintas Puan sebesar 42 persen dan Titian Perempuan sebesar 21 persen. Gambar 8 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir perempuan korban kekerasan terbanyak adalah SLTA (30%) yang kemudian disusul oleh SLTP (19%) dan SD (15%).
Gambar 9 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok pendidikan dan Kementerian/ Lembaga Pelapor periode Januari s.d Desember 2022 (N = 32.687)
Tidak/Belum Pernah Sekolah SD TK/PAUD 6% 18% 2% SLTP NA 13% 22% 9% 30% Perguruan Tinggi SLTA
NA 22% Perguruan SD Tinggi 26% SLTP 2% 9% 21% SLTA 42%
Sumber Sintaspuan KP
SLTA SLTP Perguruan Tinggi 21% SD 8% 10% 6% 1% 1% 53% NA TK/PAUD Tidak/Belum Pernah Sekolah
Sumber: Titian Perempuan FPL
Simfoni PPA
Data bersumber dari Simfoni PPA pada gambar 9 menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan menurut pendidikan, angka tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 7.594 korban (30,31 persen), disusul SLTP sebanyak 5.535 korban (22,09 persen) dan kemudian SD sebanyak 4.438 korban (17,71 persen). Data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tingkat SD hingga SLTA rentan mengalami kekerasan. Data juga menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula angka korban kekerasan terhadap perempuan. Namun, pada tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi angka korban kekerasan terhadap perempuan menjadi menurun.
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di tingkat SLTP dan SLTA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar diri remaja. Faktor-faktor tersebut di antaranya; karakteristik remaja atau faktor personal, keluarga dan faktor-faktor di luar keluarga seperti sekolah, dan lingkungan sekitarnya dapat untuk memprediksi aktivitas seksual remaja3. Sementara itu, pada tingkat Perguruan Tinggi angka korban kekerasan terhadap perempuan turun. Penurunan angka tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berkorelasi terhadap meningkatnya pengetahuan (literasi) seseorang terhadap keragaman dimensi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Selain itu, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kemampuan coping strategy yang lebih baik dalam menghadapi kekerasan dan memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik.
Tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan di tingkat SLTA, dapat dipengaruhi beberapa hal:
Perubahan Sosial dan Perkembangan Kepribadian
Sintas Puan KP
Data Sintaspuan pada Gambar 9 menunjukan bahwa jumlah tertinggi perempuan korban kekerasan terdapat pada jenjang pendidikan SLTA/ Sederajat dengan jumlah 1.457 dan korban dengan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi menempati urutan ke dua dengan jumlah 716 korban. Kecenderungan ini sama dengan yang terjadi di Tahun 2021, di mana jumlah perempuan korban kekerasan yang terbanyak berlatar belakang pendidikan SLTA/ sederajat.
Remaja pada usia SLTA/ sederajat terdapat perubahan biologis yaitu mulai berfungsinya hormon seksual testosterone pada laki-laki dan estrogen pada perempuan yang meningkatkan dorongan seksual mereka. Hal ini belum diimbangi dengan literasi dan pemahaman para siswa / siswi terkait seksualitas dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan masih sangat rendah. Pendidikan seksualitas dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan belum masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Kondisi ini yang menyebabkan anak-anak pada usia SLTA atau sederajat mendapatkan informasi terkait seksualitas dari sumber yang salah dan mengakibatkan mereka rentan mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Perempuan yang duduk pada bangku SLTA/ sederajat memiliki intensitas yang cukup tinggi dengan teknologi informasi khususnya media sosial. Di sisi lain, kondisi ini memiliki dampak positif dimana mereka dapat memperoleh informasi tentang cara melakukan pengaduan atau laporan ketika mengalami kekerasan terhadap perempuan. Kampanye tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang marak dilakukan oleh Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil baik secara luring maupun daring di media sosial telah meningkatkan pengetahuan anak-anak muda untuk melakukan pengaduan kasus kekerasan yang mereka alami. Di saat yang sama terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya memandatkan setiap lembaga pendidikan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di lembaga pendidikan. Terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada satgas atau lembaga layanan.
Titian Perempuan (FPL)
Data menurut Titian Perempuan pada gambar 9 menunjukan bahwa perempuan remaja dengan sekolah menengah paling banyak menjadi korban kekerasan berbasis gender dengan total SLTA 21 % (874) dan SLTP 8 % (341). Dalam masa-masa remaja ini merupakan masa pencarian jati diri dan eksplorasi. Perlunya dampingan orang tua dan pendidik. Informasi-informasi penting seperti kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang seksualitas juga sangat penting di masa-masa puber tersebut. Tingginya angka kekerasan korban dengan tingkat pendidikan menengah menandakan masih minimnya perlindungan keluarga maupun instansi Pendidikan terhadap perempuan remaja, termasuk di dalamnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan, sebagai bekal untuk tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender.
Ketimpangan relasi kuasa dalam status sosial secara tidak langsung berpengaruh terhadap kerentanan perempuan mengalami kekerasan di dunia pendidikan. Walaupun begitu tetap ada korban kekerasan dengan latar belakang pendidikan tinggi, bahkan ada yang S2 (32 orang). Penting diberikan perspektif tentang relasi yang setara antar satu dengan yang lainnya sejak dini, termasuk di dalam dunia pendidikan, sehingga siapapun dari semua tingkat pendidikan tidak lagi menjadi korban apalagi pelaku kekerasan. Tingginya angka perempuan korban kekerasan di lingkungan pendidikan baik formal maupun informal juga menjadi harus menjadi pemikiran semua pihak. Harus ada sistem yang dibangun bersama untuk mencegah naiknya angka kekerasan yang ada, dan bisa memberikan layanan yang komprehensif bagi para korban. Kedepannya diharapkan dengan adanya satgas anti kekerasan seksual di perguruan tinggi, dapat meningkatkan laporan kekerasan di institusi pendidikan tinggi supaya mendorong peraturan yang mendorong perlindungan terhadap pelajar perempuan.
Il.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama
Gambar 10 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2022
37% 16% 12% 17% 18% Pelajar Tidak Bekerja NA Ibu Rumah Tangga Bekerja
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Analisis Gabungan
Persentase jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut kegiatan utama adalah pelajar sebesar 37 persen diikuti oleh bekerja sebesar 18 persen, NA (17%), Ibu rumah tangga (16%), dan tidak bekerja (12 persen). Dari data di atas menceritakan bahwa berdasarkan laporan kasus dari 3 lembaga, lingkungan pelajar baik sekolah maupun rumah tidak selalu menjadi lingkungan yang aman bagi pelajar. Posisi pelajar yang powerless juga mempengaruhi, di mana mayoritas pelajar masih bergantung secara ekonomi dari keluarga. Secara posisi di tempat pendidikan juga pelajar dituntut untuk patuh terhadap pendidik dan institusi4 pendidikan. Kuasa-kuasa tersebut yang menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Kekerasan terjadi baik di rumah, di lingkungan pendidikan (baik dilakukan antar pelajar maupun pengajar), dan dari ruang publik. Tak jarang juga kekerasan tersebut dengan ancaman untuk tidak melaporkan kekerasan yang korban alami.
Hal ini menginformasikan kembali bahwa kekerasan dan akses layanan yang mampu menjangkau pelajar adalah hal penting diberikan pada pelajar. Tak kalah penting pendidikan dan paparan informasi tentang hak atas tubuh5, hak dan kesehatan seksual reproduksi (HKSR) yang komprehensif, dan informasi tentang kesehatan mental. Agar pelajar dapat mengenali, sadar, dan segera melapor jika terjadi kekerasan, maka penting untuk mendorong sistem dukungan bagi pelajar korban kekerasan seperti; bimbingan konseling yang inklusif dan berperspektif korban, satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagai langkah awal untuk mewujudkan ruang aman bagi pelajar.
Gambar 11 Persentase perempuan korban kekerasan menurut Kelompok kegiatan Utama periode Januari s.d Desember 2022
43% 18% 9% 14% 16% Pelajar Tidak Bekerja NA Ibu Rumah Tangga Bekerja
Sumber: Simfoni PPA
10% 30% 21% 6% 33% Pelajar Tidak Bekerja NA Ibu Rumah Tangga Bekerja
Sumber: Sintaspuan KP
8% 9% 4% 65% 14% Pelajar Tidak Bekerja NA Ibu Rumah Tangga Bekerja
Sumber: Titian Perempuan (FPL)
5 Hak atas tubuh adalah penghormatan atas keberagaman tubuh, ekspresi dan pilihan atas tubuh perempuan termasuk pilihan untuk menikah/ tidak menikah, mempunyai anak/tidak mempunyai anak. Perbedaan atas tubuh dan pilihannya tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi. https://yifosindonesia.wordpress.com/2018/12/04/teologi-tubuh-perspektif-feminis-merebut-kembali-posisi-tubuh-danpengalaman-ketubuhan-dalam-kehidupan/
Simfoni PPA
Pada bagian ini diuraikan data kekerasan terhadap perempuan di ketiga lembaga berdasarkan pekerjaan atau profesi yang dimiliki oleh korban. Masing-masing lembaga menampilkan rentang jenis pekerjaan atau profesi yang berbeda. Data dari ketiga lembaga menunjukan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada semua profesi.
Pada Gambar 11 di atas data Simfoni PPA menampilkan 5 kategori kegiatan utama yaitu bekerja, tidak bekerja, ibu rumah tangga, pelajar dan NA. Korban yang berprofesi sebagai pelajar memiliki angka yang paling tinggi sebesar 10.713 korban (42,76 persen) dan selanjutnya Ibu Rumah Tangga dengan angka 4.573 korban (18.25 persen). Sementara untuk korban yang menyatakan bekerja menempati urutan ke tiga sebanyak 4.043 korban (16,14 persen).
Beberapa hal yang menjadi catatan adalah (1) kekerasan terhadap perempuan masih didominasi oleh pelajar. Sekolah adalah tempat di mana pelajar menghabiskan sebagian besar waktunya. Lingkungan sekolah dapat menjadi faktor risiko, terutama jika ada budaya perundungan (bullying) yang kuat atau ketidakamanan fisik yang tidak terkendali. Kekerasan dapat terjadi antar sesama pelajar, guru ,sekolah, atau oleh pihak luar yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sehingga advokasi terkait pencegahan kekerasan dibutuhkan sedari usia muda; (2) bahwa peluang perempuan untuk mendapatkan kekerasan terdapat di semua sektor kegiatan utama termasuk pada perempuan-perempuan yang mempunyai kegiatan utama bekerja. Selain itu (3) perempuan dari kelompok kategori ibu rumah tangga terlihat lebih beresiko mendapatkan kekerasan dibandingkan perempuan dari kelompok kategori bekerja. Sehingga
Sintaspuan
Berdasarkan data Sintaspuan, untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan tahun 2022 banyak dialami oleh mereka bekerja, hal ini dapat diasumsikan karena mereka memiliki kemandirian ekonomi dan kemudahan akses serta peluang informasi terbuka lebar. Sehingga korban mempunyai keberanian untuk menyuarakan dan melaporkan apa yang mereka alami, memiliki kemampuan secara financial untuk memproses kekerasan yang mereka alami tanpa ketergantungan oleh siapapun.
Berbeda dengan perempuan Ibu rumah tangga yang mencapai angka 349 orang, di mana karena ada faktor ketergantungan ekonomi terhadap pasangannya (Kasus KTI) membuat korban lebih memilih untuk bertahan dan mempertimbangkan untuk melaporkan kekerasan yang dialami sehingga siklus kekerasan terus terjadi.
Titian Perempuan
Aktivitas utama yang paling tinggi menjadi korban kekerasan di Titian Perempuan adalah perempuan yang bekerja 584, ibu rumah tangga dengan jumlah 405, pelajar atau mahasiswa 334 disusul perempuan yang tidak bekerja 154 orang. Menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi apapaun profesi maupun status sosial perempuan. Perempuan pekerja yang secara finansial mandiri juga tidak luput dari tindakan kekerasan. Karena tuntutan masyarakat yang patriarki, walaupun perempuan tersebut sudah berdaya secara ekonomi, namun tugas-tugas domestik maupun pengasuhan anak misalnya tetap dilekatkan pada perempuan, sehingga muncul double burden yang seringkali dialami oleh perempuan.
Di ranah domestik seperti KDRT masih menjadi kekerasan yang paling tinggi dalam kekerasan berbasis gender. Di mana rumah atau keluarga yang diharapkan menjadi ruang aman bagi semua yang berada di dalamnya masih belum sepenuhnya menjadi ruang aman untuk seluruh anggota keluarga itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa posisi Ibu Rumah Tangga, pelajar/mahasiswa dan perempuan yang tidak bekerja adalah posisi yang powerless, karena masih bergantung pada keluarga atau orang lain dalam sumber daya ekonomi. Sekaligus tuntutan untuk selalu menurut pada suami, ayah, dan orang tua membuat kekerasan tersebut "dimaklumi" oleh masyarakat kita. Belum lagi tekanan harus menjaga "aib" dan nama baik keluarga sehingga menghalangi perempuan untuk menceritakan/melaporkan kekerasan yang diaminya.
Bahkan temuan dari Titian Perempuan FPL bahwa korban yang memiliki berprofesi guru, aktivis, psikolog, bahkan pemuka agama yang juga menjadi korban kekerasan berbasis gender. Masyarakat selama ini kerap beripikir bahawa profesi-profesi tersebut dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, punya privilage, pengetahuan dan akses informasi yang lebih dibanding yang lainnya. Ini membuktikan bahwa dalam ragam profesinya, perempuan masih tetap rentan terhadap kekerasan karena identitas gendernya.
Il.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan
Gambar 12 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2022
55% Belum Kawin NA 13% Cerai Kawin 4% 28%
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Pada bagian ini ketiga lembaga menguraikan data korban kekerasan menurut status perkawinan. Data dari ketiga lembaga menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada status perkawinan kawin, cerai, belum kawin, dan tidak teridentifikasi. Gambar 12 menunjukkan bahwa sebagian besar (55 %) korban berstatus belum kawin.
Gambar 13 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Dan Kementerian/Lembaga Pelapor Periode Januari – Desember 2022
61% Belum Kawin NA Cerai 7% Kawin 4% 28%
Sumber: Simfoni PPA
54% Belum Kawin NA 20% Cerai Kawin 5% 21%
Sumber: Sintaspuan KP
21% NA 29% Kawin Cerai Belum Kawin 45% 5%
Sumber: Titian Perempuan (FPL)
Simfoni PPA
Pada bagian ini ditampilkan data perempuan korban kekerasan berdasarkan pada status perkawinan korban. Dari total data 25.053 perempuan korban kekerasan yang dihimpun oleh Simfoni PPA menunjukan bahwa 15.237 korban atau 60,82 persen berstatus belum kawin dan 7.170 korban atau 28,62 persen berstatus kawin. Sementara terdapat 1.712 perempuan korban kekerasan yang tidak menyebutkan atau tidak diketahui status perkawinannya dan 934 perempuan korban kekerasan yang berstatus cerai.
Data yang ditampilkan pada Gambar. 13 menunjukkan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berstatus belum kawin relevan dengan data Simfoni PPA pada tampilan Gambar 16 yang menunjukan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berusia anak (18 Tahun ke bawah).
Data perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan yang ditampilkan oleh Simfoni PPA ini memiliki keterbatasan karena tidak merinci apakah perkawinan korban tercatat atau tidak tercatat dan apakah korban memiliki status cerai mati atau cerai hidup. Data terperinci tentang status perkawinan dan perceraian menjadi penting untuk memastikan strategi penanganan kasus dan pemulihan perempuan korban kekerasan
Sintas Puan (KP)
Karakteristik relasi antara hubungan pelaku dan korban, terbanyak terjadi pada hubungan dalam kawin. Pada kasus yang dicatatkan di Sintaspuan Komnas Perempuan, 54% kasus, terjadi pada relasi suami istri. Hal ini menunjukkan minimnya ruang aman perempuan terkhusus pada tempat terdekat dengan kehidupannya. Selain itu, bentuk kekerasan saat ini sudah mulai berkembang, seperti kekerasan dalam pacaran atau status pertemanan/ relasi pekerjaan yang tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dapat terjadi melalui ruang-ruang online. Pada saat yang sama semakin pesatnya teknologi informasi ini membuat semakin mudah dikenali dan dijangkau, serta diimbangi dengan lahirnya berbagai kebijakan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan membuat perempuan korban, yang masih berstatus pelajar/mahasiswa berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.
Titian Perempuan (FPL)
Data terbanyak pada FPL perempuan korban menurut status perkawinannya adalah perempuan korban yang belum kawin (889), kawin (1.208) termasuk kawin tercatat dan kawin tidak tercatat, cerai (200), dan tidak diketahui (62). Sejalan dengan jumlah korban menurut umur yang paling banyak adalah usia-usia dewasa. Mengindikasikan dalam Titian Perempuan FPL kekerasan dalam rumah tangga dalam aspek relasi suami istri masih tinggi terjadi. Apalagi jika pernikahannya tidak tercatat, tentu saja akan minim perlindungan dari negara. Namun spektrum KDRT di data tersebut tidak bisa hanya dilihat dari relasi pernikahan saja, namun ada relasi antara orang tua dan anak, maupun orang serumah.
Il.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas
Gambar 14 Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut provinsi Periode Januari – Desember 2022 dari Simfoni Kemen PPPA (N Korban = 431 dan N Kasus =430)
Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat 20 Sulawesi Selatan 28 Sumatera Utara M Daerah Istimewa Yogyakarta Sumatera Barat Aceh DKI Jakarta Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Lampung Maluku Utara Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Rlau Papua Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Jambi Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Gorontalo Bangka Belitung Bengkulu Papua Barat Kalimantan Utara 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 Korban Kasus
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA
Gambar 14 menunjukan bahwa penyumbang angka untuk perempuan disabilitas korban kekerasan tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah korban sebesar 41 diikuti oleh provinsi Jawa Timur dengan jumlah korban sebesar sebesar 33. Untuk daerah-daerah yang melaporkan jumlah perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan kurang dari 5 adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Bangka Belitung, Bengkulu, Papua Barat dan Kalimantan Barat.
Rendahnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di wilayah tersebut dapat disinyalir ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya; rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas, tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, dan sistem pengaduan kasus kekerasan yang tidak aksesibel terhadap perempuan dengan disabilitas.
Penyediaan layanan perempuan korban kekerasan juga harus mengakomodasi kebutuhan bagi disabilitas. Aksesibilitas layanan perempuan korban kekerasan harus menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi. Layanan yang disediakan harus dapat diakses secara fisik yaitu berada dalam jangkauan yang aman untuk perempuan dan anak dengan disabilitas, dapat diakses secara ekonomi yaitu harga terjangkau atau bahkan gratis, serta dapat diakses secara bahasa berupa informasi yang tersedia dalam berbagai format.
Namun, penyediaan aksesibilitas layanan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang ada di unit-unit layanan di daerah belum merata di semua wilayah. Perbedaan kondisi ini berkaitan dengan kesiapan unit layanan di daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan disabilitas.
Berdasarkan Disability Inclusive Health Services Toolkit (Checklist: Physical Accessibility Audit), ketersediaan aksesibilitas layanan korban kekerasan bagl perempuan dan anak dengan disabilitas dI Kemen PPPA sebagal berlkut: Aksesibilitas fisik yang meliputi: a. memiliki layanan pintu masuk yang mudah dibuka (pintu otomatis), serta ukuran pintu yang dapat diakses menggunakan kursi roda; b. terdapat ruang tunggu dan ruang layanan dengan space area yang cukup untuk kursi roda; tersedia toilet khusus disabilitas; d. tersedia jalur khusus kursi roda, dan footpath atau guiding blocks; e. tersedia tempat parkir khusus disabilitas; f. tersedia huruf braille pada tombol lift: g. belum tersedia rute evakuasi darurat bagi disabilitas. Aksesibilitas ekonomi: layanan yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan disabilitas tidak dipungut biaya atau gratis. Aksesibilitas bahasa masih belum menyediakan tanda-tanda khusus, namun apabila dibutuhkan untuk penerjemah bahasa dapat disediakan.
Gambar 15 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Tahun 2022 dari Sintaspuan KP (N=7)
2 1 Netra Daksa Psikososial Rungu NA
Sumber: Sintaspuan KP
Pada tahun sebelumnya, Komnas Perempuan tidak memiliki data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Hal ini dikarenakan masih minimnya askes informasi mengenai akses informasi layanan bagi perempuan korban kekerasan. Minimnya aduan kasus perempuan dengan disabilitas karena perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan hanya bisa melakukan pengaduan kasus secara datang langsung ataupun melalui pendampingnya. Hal ini disebabkan karena platform pengaduan online Komnas Perempuan belum tersosialisasi secara luas di masyarakat. Jika dilihat lebih dalam maka aksesibilitas media pengaduan Komnas Perempuan mulai dikenali dan mudah dijangkau, tidak hanya itu akses informasi melalui media online terus dikampanye sehingga tidak ada satu orangpun yang tertinggal untuk mendapatkan informasi dan layanan.
Pada tahun 2022, Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 7 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang diadukan ke Komnas Perempuan. Dari kasus tersebut, paling banyak adalah penyandang disabilitas psikososial dan rungu. Minimnya pengaduan kasus oleh penyandang disabilitas diakibatkan oleh: keterbatasan informasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, keterbatasan akses pada tempat layanan atau pengaduan, dan stigma sosial yang masih kuat terhadap penyandang disabilitas. Stigma sosial yang dimaksud adalah masyarakat masih memandang disabilitas sebagai aib yang harus disembunyikan.
Gambar 16 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas dari FPL
25% 38% 11% 26% Disabilitas Disabilitas Disabilitas Disabilitas Intelektual Mental Sensorik Fisik
Sumber: Titian Perempuan FPL
Perempuan dengan disabilitas korban kekerasan yang melapor ke FPL ada 55 orang dengan rincian; disabilitas mental (21), disabilitas fisik (14), disabilitas intelektual (14) dan disabilitas sensorik (6). Perempuan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan yang disebabkan oleh stigma negatif masyarakat terhadap disabilitas yang menganggap disabilitas tidak produktif. Selain itu perempuan dengan disabilitas memiliki hambatan berinteraksi dan berkomunikasi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah perempuan korban dengan disabilitas intelektual dan mental memiliki tantangan dalam menyampaikan apa yang dirasakan atau yang ada dalam pikirannya. Kelompok distabilitas juga acap kali dianggap sebagai kegagalan dalam suatu keluarga, jika memiliki keluarga atau anak yang disabilitas masih banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah aib keluarga. Sehingga kelompok disabilitas sering menjadi sasaran kemarahan, kekerasan terlebih kekerasan seksual karena dianggap tidak akan mampu melapor atau justru dianggap tidak cakap hukum Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan terobosan bahwa keterangan korban disabilitas yang memiliki kekuatan sama dengan korban non disabilitas diharapkan mampu diimplementasikan sehingga akses disabilitas dalam mendapat kepastian hukum benar-benar nyata adanya.
Situasi lain adalah sistem pendukung untuk memutus rantai kekerasan tersebut juga minim, seperti organisasi yang bergerak di isu disabilitas yang sangat terbatas, jumlah ahli untuk mendukung akses bagi disabilitas seperti juru Bahasa isyarat, informasi dengan huruf braille yang masih belum tersedia, ketersediaan psikolog maupun psikiater banyak yang belum diimbangi dengan perspektif disabilitas.
Perempuan Korban dengan HIV/AIDS dari Titian Perempuan FPL
Sebanyak 93 Perempuan dengan HIV/AIDS telah melaporkan kekerasan yang dialaminya. Adapun dari sekian banyak kasus, ditinjau dari aspek gender, kasus HIV/AIDS menimbulkan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan jumlah kasusnya, menurut Kementerian Kesehatan6, kasus HIV maupun AIDS lebih banyak terjadi pada laki-laki. Persentase kasus HIV pada laki-laki adalah sebesar 62% dan perempuan sejumlah 38%. Sementara pada kasus AIDS, persentasenya pada laki-laki adalah sebanyak 59% dan perempuan 33%, di mana 8% sisanya tidak melaporkan keterangan jenis kelamin.
Status positif HIV/AIDS meningkatkan kerentanan berlapis pada perempuan. Kerentanan berlapis ini bisa disebabkan karena identitasnya bahwa perempuan penyandang HIV/AIDS sering dikaitkan dengan moralitas, misalnya dianggap suka berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. HIV/AIDS
Kerentanan lainnya adalah perempuan dengan HIV/AIDS seringkali mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan perempuan korban akan sulit keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini disebabkan oleh stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan dengan status HIV/AIDS.
Fenomena demikian antara lain didorong karena adanya norma patriarki di masyarakat yang memberi ruang pada laki-laki untuk berperilaku seksual secara lebih terbuka daripada perempuan. Terdapat perbedaan respons lingkungan terhadap laki-laki dan perempuan yang aktif dan terbuka secara seksual. Masyarakat patriarki yang melekatkan nilai maskulinitas beserta sifat dominan dan agresif pada laki-laki, cenderung mewajarkan perilaku seksual yang terbuka. Namun, sebaliknya pada perempuan. Ketimpangan gender yang dikonstruksi budaya patriarki membuat laki-laki tidak perlu berkomunikasi dengan perempuan sebagai pasangan seksualnya. Maka, perempuan dimungkinkan tidak berdaya untuk melakukan komunikasi seksual, termasuk negosiasi menggunakan kondom dalam hubungan seksual. Apalagi bila perempuan merasa tergantung penuh kondisi ekonominya pada pasangannya, maka ia semakin berada dalam posisi lemah.
Program HIV/AIDS seringkali hanya menyasar pada kelompok tertentu saja. Padahal, HIV/AIDS dapat menjangkit siapapun misalnya perempuan ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS dari suaminya. Adapun posisi perempuan terbilang rentan mengalami kekerasan dalam kondisi ini. Status positif HIV/AIDS meningkatkan kerentanan berlapis pada perempuan. Kerentanan berlapis ini bisa disebabkan karena identitasnya perempuan, hidup dalam kemiskinan, dan stigma bahwa perempuan penyandang HIV/AIDS sering dikaitkan dengan moralitas, misalnya dianggap suka berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Kerentanan lainnya adalah perempuan dengan HIV/AIDS seringkali mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan perempuan korban akan sulit keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini disebabkan oleh stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan dengan status HIV/AIDS. Dalam posisi ini, perempuan menjadi semakin lemah karena status HIV/ AIDS yang dimilikinya menyebabkan mereka mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik, akses terhadap pendidikan dan informasi, serta kemandirian ekonomi. Maka, pemberdayaan perempuan terpapar HIV/AIDS perlu berfokus pada peningkatan akses informasi, keterampilan, pelayanan teknologi, dan membangun partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di segala aspek.
6 Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2021)
Korban dengan Keragaman Gender dan Seksualitas dari Titian Perempuan FPL
Data tentang keragaman gender dan seksualitas baru tahun 2022 dikembangkan dalam form basis data FPL, karena sebagian anggota FPL sudah membuka diri untuk mendampingi dan mendokumentasikan kasus kekerasan berbasis gender dan seksualitas walaupun organisasinya tidak secara khusus bergerak dalam isu gender dan seksualitas . Ini merupakan hal positif di FPL dimana FPL berproses lebih inklusi. Karakteristik tersebut muncul dan menjadi fakta di basis data FPL bahwa identitas seksual korban sangat beragam.
Diantara 4.192 pelapor di FPL terdapat 45 orang perempuan identitas non biner' yang terpetakan melapor ke FPL. Yaitu 12 identitas gender non-biner dan 33 individu non-heteroseksual8. Ini menandakan jika korban dengan keragaman gender dan seksualitas memiliki kerentanan lebih tinggi namun belum banyak yang mengakses layanan. Kekerasan yang dialami meliputi diskriminasi dengan alasan identitas seksual mereka, pemaksaan busana, kawin paksa, dan kekerasan seksual kuratif 9dengan tujuan untuk mengubah identitas seksual korban.
Oleh karena itu, informasi tentang pendidikan seksualitas yang komprehensif kepada masyarakat, termasuk di dalamnya keragaman gender dan seksualitas menjadi penting. Informasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menghormati identitas individu yang beragam. Bagi organisasi pengada layanan hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan layanan yang inklusif untuk mengakomodasi keberagaman korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk individu dengan keberagaman gender dan seksualitas.
#BAB III
ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
7 Non binary—atau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Nonbiner—adalah istilah payung untuk identitas gender yang menolak gagasan gender biner (keyakinan yang menganggap gender cuma terdiri dari laki-laki dan perempuan atau maskulin dan feminin). Nonbiner juga biasa disebut enby atau NB. https://magdalene.co/story/pengertian-istilah-non-binary/
8 Non-heteroseksual mengacu pada orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan ketertarikan terhadap manusia lain yang melibatkan emosi, romantis atau seksual. Orientasi heteroseksual adalah ketertarikan manusia yang berlawanan jenisnya (bisa jenis gender ataupun jenis kelamin). Non-heteroseksual adalah diluar heteroseksual seperti homoseksual, biseksual ataupun lainnya. https://qbukatabu.org/2019/07/25/ seksualitas-manusia/
9 Kekerasan seksual kuratif adalah kekerasan seksual yang bertujuan untuk mengubah preferensi, gender maupun ekspresi seseorang. Kekerasan seksual ini sering kali dilakukan oleh keluarga terdekat. Contoh bentuk-bentuk kekerasan seksual kuratif adalah perkosaan kuratif, pernikahan paksa, pemaksaan busana dll. https://qbukatabu.org/2018/10/25/terapi-konversi-di-indonesia-sadari-bentuk-dan-bahayanya/
III.1 Ranah Kekerasan
Gambar 17 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari - Desember 2022 dari Simfoni PPA
6.917 6.724 28,27 27,61 Kasus Korban Kasus Korban
Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA
Gambar 17. menunjukkan bahwa jumlah perempuan korban KDRT sebanyak 6.917 korban dengan persentase 27,61 persen dibandingkan seluruh korban kekerasan. Sebaliknya jumlah kasus KDRT sebanyak 6.724 korban dengan persentase kasus sebesar 28,27 persen. Bila dibandingkan antara jumlah kasus dengan korban menunjukkan bahwa beberapa kasus KDRT yang dicatat oleh SIMFONI PPA dapat menimbulkan beberapa korban.
Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain:
1. adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami istri karena adanya budaya patriarki;
2. ketergantungan ekonomi;
3. kekerasan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik;
4. persaingan antara pasangan;
6. keterbatasan akses bagi perempuan dalam proses hukum.
5. frustrasi dan
Gambar 18 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3442)
1276 Komunitas 2098 Negara 68 Ranah Personal
Sumber: Sintaspuan KP
Tahun 2022, kasus kekerasan banyak terjadi di ranah personal sebanyak 2.098 orang, sama seperti tahun 2021. Hal ini meruntuhkan pendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan terjadi di tengah masyarakat. Data di atas menunjukkan bagaimana rumah atau tempat yang dianggap aman oleh masyarakat bukan menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Di sisi lain pelaku adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban.
Gambar 19 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
2181 Ranah Privat Ranah Publik 1152 Ranah Negara
Sumber: Titian Perempuan FPL
Grafik di atas menunjukkan bahwa ranah tertinggi berada pada ranah privat (2181), ranah publik (1152) dan ranah negara (8). Kasus kekerasan di ranah privat barangkali menjadi masalah kompleks dan jumlah kasusnya terbilang besar. Patut dipahami bahwasanya kekerasan di ranah privat seringkali menjadikan perempuan sebagai korban, hal ini tidak terlepas dari relasi kuasa dan ketimpangan gender yang berlaku di masyarakat. Dimana masyarakat kita masih memiliki anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Untuk kasus KDRT misalnya, suami dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada istri, karenanya suami memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan rumah tangga. Sehingga apapun yang dilakukan suami atas isterinya termasuk kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar.
Hal lain yang perlu disoroti adalah kasus yang terjadi di ranah privat seringkali sulit di pantau dan terabaikan. Korban seringkali dibebani untuk menemukan alat bukti dan penindakan kasus menyulitkan korban. Belum lagi untuk kasuskasus KDRT, marital rape, sebagian masyarakat masih menganggap dan memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau rumah tangga yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain, bahkan beberapa menganggap hal tersebut sebagai sesuatau yang lumrah terjadi. Kasuskasus kekerasan tersebut justru dianggap aib, sehingga tidak pantas untuk dilaporkan juga diketahui orang lain.
III.2 Jenis Kekerasan
Gambar 20 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari sd Desember 2022 dari Simfoni PPA
11.006 7.757 7.548 2.427 2.314 458 233 Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Trafficking Penelantaran Lainnya
Sumber: Simfoni PPA
Berdasarkan gambar 20, tiga jenis kekerasan tertinggi pada periode Januari sd Desember 2022 adalah kekerasan seksual (11.006 korban), psikis (7.757 korban) dan fisik (7.548 korban). Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi dapat disebabkan kurangnya pengetahuan seksual sejak dini dan korban juga sedang mengalami masa peralihan dari remaja menuju dewasa sehingga korban memiliki keingintahuan lebih banyak tanpa tahu resiko bahaya yang dialami. Selain itu kekerasan seksual biasanya juga diikuti oleh kekerasan-kerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis sehingga ketiga jenis kekerasan tersebut (fisik, psikis dan seksual) menjadi 3 jenis kekerasan tertinggi. Selanjutnya, jenis kekerasan penelantaran pada perempuan menjadi salah satu jenis kekerasan yang cukup tinggi yang tercatat dalam Simfoni PPA. Beberapa kekerasan penelantaran yang sering dialami oleh perempuan antara lain penelataran ekonomi dengan melarang perempuan untuk mengakses perannya di sektor publik dan bidang-bidang produksi.
Gambar 21 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan periode Januari sd Desember 2022 dari Sintaspuan KP N = 5.831
EKONOMI SEKSUAL FISIK PSIKIS NA 2228 2083 714 783 23
Sumber: Sintaspuan KP
Kekerasan yang dialami perempuan korban dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dari laporan sebagaimana tampak pada gambar 27 kekerasan seksual dan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak dialami korban. Keduanya tercatat dengan di angka 2228 dan 2083 laporan. Angka-angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan laporan kekerasan fisik dan ekonomi yang berjumlah 783 dan 714 laporan.
Tingginya angka kekerasan seksual dan psikis yang dialami korban menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam kondisi yang tidak aman dan rentan dalam ketakutan, trauma dan ketidakberdayaan. Angka tersebut juga menunjukkan masih adanya persepsi bahwa perempuan adalah objek seksual.
Demikian mengafirmasi bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sangatlah dibutuhkan dalam mekanisme penyikapan kekerasan terhadap perempuan. UU PKDRT dengan terang menyebutkan bentuk kekerasan psikis (Pasal 7) dan tidak dipungkiri kekerasan tersebut acap terjadi dalam rumah tangga. UU TPKS pun telah menyebutkan dengan tegas ragam bentuk kekerasan seksual yang perlu dicegah dan ditangani (Pasal 4 UU TPKS) dan pengaturan atasnya diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas harkat dan martabat manusia (pasal 2 UU TPKS).
Gambar 22 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari sd Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
1390 940 613 568 97 1 Kekerasan Kekerasan Penelantaran Kekerasan Perdagangan Terapi Psikis Fisik Seksual Orang Konversi
Sumber: Titian Perempuan FPL
Ranah kekerasan tertinggi menurut basis data FPL adalah kekerasan Psikis dengan 1390, kekerasan seksual 940, kekerasan Fisik 613, penelantaran 568, perdagangan orang 97 dan terapi konversi 1. Kekerasan berlapis tetap terjadi. Satu orang korban dapat mengalami kekerasan yang berlipat, sebagai contoh korban mengalami kekerasan psikis, seksual maupun fisik sekaligus.
Menjadi penting pemulihan korban secara holistik, tidak hanya fisik saja namun juga psikis. Akses keadilan juga berdampak pada pemulihan korban. Bahkan juga muncul jenis kekerasan terapi konversi di mana korban dipaksa untuk merubah ekspresi, penghayatannya terhadap gender maupun preferensi seksualnya melalui tindakan pemaksaan maupun kekerasan seksual. Dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, FPL berharap semakin banyaknya korban yang mau speak up untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya.
III.3 Pelaku Kekerasan
Gambar 23 Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL
17.533 Simfoni PPA 25.053 3.442 Sintas Puan 3.442 2.230 Titian Perempuan 4.192 23.205 Jumlah 32.687 Pelaku Korban
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Analisis Gabungan
Berdasarkan Gambar 26, Tahun 2022 dari ketiga sistem basis data tercatat 23.205 pelaku kekerasan terhadap perempuan, dengan rincian 17.533 orang tercatat dalam Simfoni PPA Kemen PPPA, 3.442 orang tercatat dalam Sintas Puan KP dan 2.230 orang tercatat dalam Titian Perempuan FPL. Simfoni PPA dan Titian Perempuan mencatat jumlah korban lebih banyak daripada jumlah pelaku. Hal ini dapat berarti bahwa 1) Satu pelaku melakukan kekerasan terhadap beberapa korban, atau 2) Terdapat data pelaku yang tidak tercatat dalam sistem basis data tersebut. Namun, Sintas puan mencatat bahwa Jumlah pelaku sama dengan Jumlah perempuan korban kekerasan.
Beberapa faktor penyebab kekerasan pada perempuan antara lain faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi/ kemiskinan dan faktor perkawinan anak (Sulaeman et al. 2022). Dengan demikian, salah satu upaya untuk mencegah seseorang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat. Selanjutnya, kondisi kemiskinan dapat menyebabkan destabilisasi emosi sehingga menimbulkan seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan (Sulaeman et al. 2022) . Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan anak memiliki emosi yang labil dan rentan dalam melakukan kekerasan (Sulaeman et al. 2022). Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah seseorang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan.
IlI.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur
Gambar 24 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Simfoni PPA (N= 17.533)
0-17
Sumber: Simfoni PPA
18-40
41-60
60+
Pada Simfoni PPA berlaku ketentuan bahwa 1 (satu) pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. Gambar 25 memperlihatkan bahwa jumlah pelaku terbanyak ada pada rentang usia 18-40 tahun yaitu sebanyak 10.005 orang (57,06 persen), disusul rentang usia 41-60 tahun sebanyak 4.638 orang (26,44 persen) dan terendah pelaku berusia 60 tahun ke atas sebanyak 522 orang (2,98 persen). Pembagian kategori umur sangat mempengaruhi distribusi persentasenya, sudah bisa dipastikan kelompok umur 18-40 paling banyak akan selalu paling besar persentasenya, karena range umur 18-40 paling lebar dibandingkan kedua kelompok umur lainnya.
Jumlah pelaku terbanyak kedua ada pada rentang usia <=17 tahun karena di usia tersebut pelaku sangat rentan terhadap pengaruh perilaku negatif seperti adiksi narkoba, seks bebas dan jenis kenakalan remaja lainnya. Beberapa hal umum yang mungkin dapat menyebabkan seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan menurut berbagai sumber referensi antara lain: pelaku mungkin pernah mengalami kekerasan sebelumnya, pengaruh lingkungan, perilaku pelaku yang impulsif dan mudah marah, serta kurangnya penanaman moral serta pendidikan nilai-nilai etika dari keluarga pelaku. Sehingga salah satu cara mencegah kemungkinan seseorang menjadi pelaku kekerasan adalah memahami dan mengerti penyebab-penyebab dari perilaku pemicunya.
Pelaku kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dilakukan oleh anak atau remaja karena beberapa faktor seperti faktor kepribadian pelakunya, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan lain-faktor lain yang mempengaruhi.
70"- -70" 6'6"- 6'6" 6'0"- -6'0" 5'6"- -5'6" 5'0"- -5'0" 4'6"- -4'6" 4'0" 4'0" 3'6"- 3'6"
Gambar 25 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP
0-17 56,86 18-40 33,70 41-60 7,79 >60 1,02 NA 0,64
Sumber: Sintaspuan KP
Tahun 2022 usia pelaku kekerasan banyak yang tidak diketahui oleh korban, hal ini bisa diasumsikan, walaupun korban mungkin mengenal pelaku tapi tidak otomatis tahun berapa usianya, selain pada kelompok umur yang tidak dikenali pelaku kekerasan pada kelompok usia 18-40 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pelaku adalah mereka yang dalam usia produktif, hal ini bisa dikaitkan dengan besarnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal, salah satunya kekerasan dalam pacaran.
Selain itu juga kemajuan teknologi yang berkembang saat ini tidak digunakan/ manfaatkan dengan baik oleh pelaku, mereka menggunakan media sosial untuk mengancam dan meneror korban kekerasan. Situasi ini menggambarkan secara tidak langsung bahwa, walaupun kampanye yang dilakukan secara masif belum melibatkan banyak anak muda khususnya laki-laki yang juga harus menjadi sasaran terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Gambar 26 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
931 900 750 651 600 450 300 166 144 150 9 37-58 19-36 0-18 NA >55
Hal yang menjadikan pembeda antara Kekerasan berbasis gender dengan kekerasan tidak berbasis gender adalah adanya relasi kuasa. Adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan pelaku sehingga kekerasan berbasis gender terjadi. Data Titian perempuan FPL tahun 2022 menggambarkan bahwa usia pelaku paling banyak antara 19- 36 tahun.
Ini menandakan bahwa saat ini kelompok muda semakin banyak menjadi pelaku kekerasan berbasis gender. Dalam rentang usia ini tuntutan tanggung jawab perkembangan di antaranya memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup membuat seseorang harus menunjukkan kuasa-kuasa yang dimiliki, salah satunya adalah kuasa terhadap pasangaan atau orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian ke depan agar para pelaku mendapatkan rehabilitasi psikologis. Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku tidak mengulangi lagi tindakan yang sama ke depan. Persoalan kekerasan tidak hanya fokus pada penyelesaian korban tapi juga pelaku, agar keberulangan kekerasan tidak lagi terjadi.
IlI.3.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan
Gambar 27 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2022
29,01 32,87 8,56 13,29 NA SLTP SLTA SD 3,88 12,34 0,05 Tidak/Belum TK/PAUD Perguruan Tinggi Pernah Sekolah
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Analisis Gabungan
Gambar 27 memperlihatkan bahwa paling banyak pelaku kekerasan terhadap perempuan berpendidikan terakhir SLTA (32,87 persen), diikuti NA (29,01 persen), SLTP (13,29 persen), Perguruan Tinggi (12,34 persen), SD (8,56 persen), Tidak/Belum Pernah Sekolah (3,88 persen) dan terakhir berpendidikan TK/PAUD (0,05 persen). Pelaku di usia remaja adalah jumlah yang paling banyak yang dilaporkan. Ini dapat menjadi pertanda positif dan negatif sekaligus. Positifnya semakin banyak korban perempuan remaja yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dapat berarti layanan maupun informasi tentang kekerasan semakin mudah diakses. Negatifnya bahwa semakin memperjelas bahwa kelompok remaja perempuan adalah kelompok yang rentan. Kerentanan dapat karena faktor bahwa remaja perempuan masih bergantung secara ekonomi oleh orang tua, di mana sejalan dengan laporan ini bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu utama kekerasan terhadap perempuan.
Di lain sisi, anak muda masih dianggap sebagai kelompok yang lemah dan belum memiliki hak untuk berpendapat, dan diremehkan karena dianggap oleh masyarakat dan sekitar belum tergolong kelompok yang mandiri. Celah-celah tidak berdayaan dan voiceless tersebut seringkali dipergunakan oleh pelaku untuk mengontrol dan melanggengkan kekerasan yang dialaminya.
Gambar 28 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan dan Kementerian/Lembaga Pelapor Periode Januari s.d Desember 2022
Sumber: Simfoni PPA
25,03 12,33 36,72 9,46 NA SLTP SLTA SD 4,71 11,69 0,06 Tidak/Belum TK/PAUD Perguruan Tinggi Pernah Sekolah 54,04 3,72 26,26 1,60 NA SLTP SLTA SD 0,09 0,00 14,29 Tidak/Belum TK/PAUD Perguruan Tinggi Pernah Sekolah 21,66 35,61 12,83 12,24 NA SLTP SLTA SD 3,23 0,00 14,44 Perguruan Tinggi Tidak/Belum TK/PAUD Pernah Sekolah
Sumber: SIntaspuan KP
Sumber: Titian Perempuan FPL
Simfoni PPA
Gambar 28 memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan menurut tingkat pendidikan tertinggi adalah SLTA sebesar 6.438 pelaku (36,72 persen) disusul oleh data Not Applicable, selanjutnya pendidikan adalah SLTP sebesar 2.162 pelaku (12,33 persen) dan perguruan tinggi sebanyak 2.050 pelaku (11,69 persen). Pola pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan terlihat pelaku yang memiliki ijazah perguruan tinggi lebih rendah dibandingkan pendidikan SLTA dan SLTP.
Pelaku kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dilakukan oleh anak atau remaja karena beberapa faktor seperti faktor kepribadian pelakunya, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor lain yang mempengaruhi. Pendidikan dini terkait pencegahan kekerasan baik melalui sosialisasi ke fasilitas pendidikan ataupun melalui bahan ajar terkait pencegahan kekerasan adalah salah satu upaya di bidang pendidikan untuk mengurangi kemungkinan seseorang menjadi pelaku kekerasan.
Sintas Puan KP
Gambar 29. Memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan menurut pendidikan adalah data Not Applicable sebanyak 1.860 pelaku (54,04 persen) kemudian disusul oleh data pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 904 pelaku (26,26 persen)dan data pendidikan Perguruan tinggi sebanyak 492 pelaku (14,92 persen). Ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, di mana mereka seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat memahami mengenai risiko atas apa yang mereka lakukan. Selain itu juga pada usia tersebut mereka masih mudah terpengaruh dengan lingkungan atau teman. Jikapun mereka mendapatkan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan, informasi yang diterima tersebut hanya diserap sebagai sebuah informasi, belum sampai tahapan kesadaran yang lebih jauh tentang risiko-risiko yang dialaminya.
Titian Perempuan FPL
Tingkat pendidikan pelaku yang paling tinggi terdapat ditingkatan sekolah menengah yaitu 35.61 SLTP persen dan 12,83 % pada SLTA persen. Selaras dengan variabel yang lain bahwa semakin meningkat kelompok pelaku orang muda. Dapat dimaknai bahwa kelompok muda remaja generasi sekarang sangat cakap menggunakan teknologi. Terlihat bahwa kekerasan sekarang tidak hanya di ranah luring namun juga daring. Menegaskan ruang-ruang maya dipergunakan dengan salah yaitu sebagai media melampiaskan kekerasan. Selain kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat yang baik. Terdapat kemungkinan bahwa pelaku melanjutkan perilaku kekerasannya di jenjang pendidikan selanjutnya apabila tidak ada penanganan yang tepat dari pihak sekolah dan orang tua.
Patut menjadi pemikiran bersama, bahwa ternyata pelaku dengan latar belakang pendidikan tinggi pada tahun 2022 ini ternyata cukup tinggi. Bahkan ada 1 orang pelaku berlatar pendidikan S3. Tentunya kekerasan akan semakin langgeng terjadi jika para pelaku adalah orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik. Apalagi jika para pelaku ini memiliki kekuasaan disebuah institusi. Maka kekerasan akan semakin langgeng terjadi.
IlI.3.3 Kegiatan Utama Pelaku Kekerasan
Gambar 29 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kegiatan Utama Pelaku, Periode Januari-Desember 2022
10,73 23,04 54,68 Pelajar NA Bekerja 75% 75% 9,37 2,18
Ibu Rumah Tangga Tidak Bekerja
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Analisis Gabungan
Berdasarkan kegiatan utama pelaku kekerasan terhadap perempuan, pada Gambar 29 terlihat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan melakukan kegiatan utama bekerja yaitu sebesar 54,68 persen. Kegiatan utama lainnya adalah NA (23,04 persen), pelajar (10,73 persen), tidak bekerja (9,37 persen) dan Ibu rumah tangga (2,18 persen).
Faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan dalah faktor sosial budaya yang terjadi karena ketimpangan relasi kuasa salah satunya dalam urusan pekerjaan (Farid 2019). Hal ini sesuai dengan data yang tercatat dalam ketiga sistem data bahwa pelaku tertinggi memiliki kegiatan utama pelaku dengan bekerja. Pelaku yang bekerja memiliki kuasa yang lebih tinggi sehingga membuat perempuan terpinggirkan dan bergantung kepada laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan.
Gambar 30 Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Kementerian/lembaga Pelapor Periode Januari s.d Desember 2022
Pelajar NA
Tidak Bekerja
Ibu Rumah Tangga
Sumber: Simfoni PPA
Tidak Bekerja
Ibu Rumah Tangga
Sumber: Sintas Puan KP
3,63
Pelajar
51,08
NA Bekerja
7,67
Tidak Bekerja
1,21
Ibu Rumah Tangga
Sumber: Titian Perempuan FPL
Simfoni PPA
Dalam Gambar 30 terlihat bahwa jumlah pelaku menurut status kegiatan utama menunjukkan pelaku yang bekerja menduduki posisi tertinggi dengan jumlah pelaku sebesar 10.564 (60,25 persen) diikuti oleh pelajar sebesar 2.074 (11,83 persen). Pelaku kekerasan adalah ibu rumah tangga juga tercatat sebesar 468 pelaku (2,67 persen). Pelaku yang bekerja tentunya lebih mampu dari segi ekonomi sehingga berpeluang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak bekerja. Dari data tersebut, terindikasi bahwa relasi kuasa berdasarkan status ekonomi merupakan satu di antara penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sintas Puan KP
Tahun 2022, pelaku kekerasan di urutan paling tinggi adalah tidak teridentifikasi, kemudian mereka adalah orang yang bekerja. Hal ini bisa diasumsikan bahwa ketika mereka bekerja memiliki kekuasan, terutama terhadap pasangan, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KTI), asumsi lain bisa juga kerena mereka merasa rendah diri, karena pasangan/ istrinya bekerja dan dianggap abai untuk melakukan pekerjaan rumah tangganya atau penghasilannya pasangan/istri lebih besar dari pelaku, sehingga pelaku menggunakan kekerasan untuk menunjukan posisinya.
Titian Perempuan FPL
Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 data yang diterima oleh FPL menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sebesar 812 orang atau 36,41 persen, tidak diketahui (1139 orang atau 51,08 persen), tidak atau belum bekerja (171 orang atau 7,67 persen), pelajar atau mahasiswa (81 orang atau 3,63 persen) dan ibu rumah tangga (27 orang atau 1,21 persen). Data ini menunjukkan bahwa paling tinggi dalam melakukan kekerasan adalah mereka yang bekerja. Hal ini dimungkinkan bahwa ketika bekerja maka memiliki kuasa yang lebih terutama pada pasangan termasuk pada orang di sekitarnya yang belum memiliki pekerjaan (bergantung secara finansial). Sebagai contoh KDRT, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja untuk bertindak sewenang-wenang termasuk menggunakan kekerasan.
III.3.4 Status Perkawinan Pelaku
Gambar 31 Persentase Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku, Periode Januari-Desember 2022
5,80 18,18 30,68 45,34 Cerai NA Belum Kawin Kawin
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan (KP), Titian Perempuan FPL
Pelaku berstatus kawin memiliki persentase tertinggi sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan yaitu sebesar 45,34 persen kemudian disusul berstatus belum kawin (30,68 persen), NA (18,18 persen), dan cerai (5,80 persen). Pelaku berstatus kawin menempati posisi tertinggi dalam pencatatan di ketiga sistem data. Hal ini mengindikasikan tingginya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri pelaku kekerasan akibat kurangnya kemampuan coping stress pada saat adanya stresor yang dihadapi dengan perilaku agresif oleh pelaku (Alimi, 2021)
Nilai-nilai patriarki yang masih kental di masyarakat juga menjadi salah satu faktor pelaku yang merasa suprior dan memiliki kuasa karena dianggap pemimpin rumah tangga, sehingga dapat melakukan apa saja terhadap pasangannya/istrinya, dan anaknya. Masyatakat di sekitarnya pun cenderung enggan melaporkan kekerasan yang disaksikannya dengan alasan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Lagi-lagi kekerasan di ranah privat adalah kekersan yang sulit untuk diungkap.
Gambar 32 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan dan Kementerian/Lembaga Pelapor Periode Januari Sd Desember 2022 (N= 17.533)
6,13 12,39 29,80 51,69 Cerai NA Belum Kawin Kawin
Sumber: Simfoni PPA
3,78 37,01 43,67 15,54 Cerai NA Belum Kawin Kawin
Sumber: Sintas Puan KP
6,37 34,62 17,53 41,48 Cerai NA Belum Kawin Kawin
Sumber: Titian Perempuan FPL
Simfoni PPA
Status perkawinan pelaku pada Gambar 32, terlihat bahwa pelaku yang sudah kawin, potensi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan status pelaku yang belum kawin atau cerai. Sebanyak 9.062 pelaku (51,69 persen) status perkawinannya adalah kawin sedangkan 5.225 pelaku (29,80 persen) status belum kawin. Berbanding terbalik dengan pola status perkawinan korban, di mana jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi berstatus belum kawin atau cerai.
Dari data tersebut, pelaku dengan status sudah kawin mempunyai kecenderungan tinggi melakukan kekerasan pada ranah privat seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pelaku yang status perkawinannya adalah belum kawin cenderung melakukan kekerasan seperti dalam berpacaran, dll. Program pemerintah seperti kursus pranikah atau kursus calon pengantin dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.
Sintaspuan KP
Jika ditelisik lebih jauh diketahui bahwa jumlah pelaku yang belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang telah kawin ataupun cerai. 1.503 pelaku yang belum kawin (43,67 persen) sebagaimana tampak pada tabel di atas, jika disandingkan dengan data pelaku berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa masa remaja dan belum menikah adalah periode yang penting sebagai sasaran pencegahan kekerasan. Pada kelompok rentang usia ini hendaknya program pencegahan kekerasan terhadap perempuan digalakkan dan diarusutamakan. Terlebih lagi diketahui bahwa angka korban yang tidak/belum menikah juga menjadi yang tertinggi.
Titian Perempuan FPL
Dalam basis data FPL dicatatkan status pelaku yang sudah kawin sebanyak 925 (41,48 persen), belum kawin 391 (17,53 persen), cerai 142 (6,37 persen). Data tersebut menyebutkan hal yang linear dengan dengan variabelvariabel yang sebelumnya yaitu korban dari kelompok umur dewasa dan sudah menikah. Senada dengan relasi pelaku dan korban dimana pelakunya itu didominasi oleh orang terdekat korban. Menandakan kekerasan domestik masih marak terjadi. Relasi romantis dan relasi keluarga tidak menjamin menjadi ruang aman korban.
IlI.4 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban
Gambar 33 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Simfoni PPA (N= 17.533)
4768 3977 2324 2109 1506 1362 1175 393 121 65 Guru Keluarga/ Lainnya Majikan NA Orang Tua Pacar/ Rekan Suami/ Tetangga Saudara Teman Kerja Istri
Sumber: Simfoni PPA
Berdasarkan data yang tercatat pada Simfoni PPA, suami (4.768 orang) merupakan pelaku terbanyak pada kurun waktu Januari-Desember 2022, diikuti oleh pacar/teman sebesar 3.977 orang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, di antaranya adalah 1) adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, 2) ketergantungan ekonomi seorang istri pada suami, 3) kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik, 4) persaingan antara suami dan istri akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat. 5) frustasi dan 6) kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.
Pacar / Teman (3.977 orang) menjadi status hubungan pelaku terbanyak kedua yang tercatat di Simfoni PPA. Dari data tersebut terlihat bahwa suami, orang tua dan keluarga/saudara merupakan orang terdekat korban. Menjadi hal cukup memprihatinkan bila pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat seperti suami, saudara/ korban, bahkan orang tua, dimana mereka seharusnya memberikan perlindungan kepada korban bila korban misalnya adalah istrinya, atau korban masih berusia anak. Otoritas atau kewenangan juga menjadi salah satu cara bagi pelaku seperti guru, majikan ataupun rekan kerja untuk melakukan kekerasan.
Gambar 34 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=3422)
Mantan Pacar 718 Suami 622 Teman 541 Pacar 428 Orang Tidak Dikenal 363 122 Orangtua Keluarga 112 Mantan Suami 90 87 Lainnya Majikan/Atasan 58 Rekan Keja 44 Tetangga 42 APH 36 Guru 23 19 Lembaga/Perusahaan Pejabat Publik 11 Tokoh Agama 5 NA 121
Sumber: Sintaspuan KP
Kekerasan dalam relasi intim masih menjadi catatan penting. Sebagaimana tampak dalam tabel 3.4 di atas, "mantan pacar", "suami", dan "pacar" menjadi pelaku kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah yang sangat signifikan. Jika tiga relasi tersebut ditambah dengan relasi "mantan suami" maka didapati bahwa kekerasan dalam relasi intim mencapai angka 54 % dari seluruh jenis relasi kekerasan yang dilaporkan. Demikian semakin menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan mendapatkan kekerasan dalam relasi ini.
Selain itu, hubungan pertemanan juga menjadi relasi yang patut diperhatikan. Kekerasan yang dilakukan dalam relasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. 541 laporan berbanding 363 laporan. Hal ini semakin mengonfirmasi bahwa lingkungan di sekitar korban menjadi aspek yang perlu disikapi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi diketahui bahwa orang tua dan keluarga turut menjadi pelaku kekerasan. Keduanya berada pada urutan keenam dan ketujuh tertinggi, dengan 122 dan 112 laporan, dari 17 relasi yang diketahui dalam laporan.
Gambar 35 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari s.d Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
Suami Mantan Suami Pacar Mantan Pacar Tetangga Atasan Orang Asing/Tidak Kenal Ayah Kandung Ayah Tiri Saudara Teman Paman Kakek Dosen/Guru/Tenaga.. Orang Lain Agency/Sponsor Ibu Klien 1 0 100 200 300 400
Sumber: Titian Perempuan FPL
Relasi korban dengan pelaku pada tahun 2022 menunjukkan tertinggi adalah suami korban, yakni ada di angka 339 ( 38,01%), selanjutnya ada pacar/pasangan korban,151 (16,95%), kemudian data relasi tertinggi berikutnya adalah teman, 86 orang (9,65%), tetangga ada di angka 79 orang (8,87%), mantan pacar, 45 (5,05%) dan selebihnya ada atasan, pendidik, orang asing, saudara, dan agensi.
Data tahun 2022 terkait relasi korban dengan pelaku menunjukkan bahwa ketimpangan relasi yang ada masih sangat kuat di dalam rumah tangga maupun hubungan lainnya seperti pacar, atasan dan bawahan, bahkan mantan pacar sekalipun, masih menjadi akar terjadinya kekerasan pada perempuan. Kekerasan di ruang domestik masih mendominasi, ruang dimana korban berharap menjadi ruang aman bagi mereka namun nyatanya tidak.
III.5 Bentuk layanan
Gambar 36 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2022 dari Simfoni PPA (Jumlah Layanan=30.260)
14.951 6.356 4.230 1.949 1.383 566 424 401 Pengaduan Kesehatan Bantuan Penegakan Rehabilitasi Reintegrasi Pemulangan Pendampingan Hukum Hukum Sosial Sosial Tokoh Agama
Sumber : Simfoni PPA
Bentuk-bentuk layanan yang diterima oleh perempuan korban kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan yang tercatat pada Simfoni PPA terdiri dari: layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Selama kurun waktu bulan Januari hingga Desember tahun 2022, data Simfoni PPA menunjukan 3 jenis layanan yang paling banyak diterima oleh perempuan korban kekerasan adalah layanan pengaduan sebanyak 14.951, layanan Kesehatan sebanyak 6.356 dan layanan Bantuan Hukum sebanyak 4.230.
Layanan pengaduan adalah layanan awal yang diterima oleh korban, meliputi penerimaan pengaduan sekaligus pemberian informasi dan konsultasi awal terhadap kasus yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan. Setelah mendapatkan layanan pengaduan, korban akan mendapatkan layanan lanjutan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, yaitu layanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Bila dibandingkan dengan jumlah korban sebanyak 25.053 maka jumlah layanan yang diterima sebanyak 30.260. Hal ini disebabkan satu korban bisa mendapatkan lebih dari satu jenis layanan. Jika dikaitkan dengan jenis kekerasan, perempuan dewasa lebih banyak mengalami kekerasan fisik, hal ini cukup sejalan dengan layanan yang paling banyak diterima korban, yaitu layanan kesehatan dan bantuan hukum.
Gambar 37 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2022 dari Sintaspuan KP (N=4992)
| Konsultasi Psikologis | 1213 |
| Konsultasi Hukum | 1171 |
| Konsultasi Digital Security | 852 |
| Meminta Saran/Petunjuk | 448 |
| Bantuan Hukum | 275 |
| Mediasi | 213 |
| Hanya Menceritakan Kasus | 184 |
| Rumah Aman | 181 |
| Memohon Perlindungan | 144 |
| Surat Dukungan/Penyikapan | 126 |
| Lainnya | 53 |
| SKL | 36 |
| Saksi Ahli | 8 |
| Hak Asuh Anak | 8 |
| Konsultasi Perkawinan | 8 |
| Konsultasi Kesehatan Reproduksi | 2 |
Sumber: Sintaspuan KP
Kekerasan yang diterima perempuan korban menuntut berbagai bentuk layanan pemulihan. Demikian diperlukan untuk mengembalikan kondisi dan hak-hak perempuan korban. Pada tabel 3.5 di atas diketahui bahwa pemenuhan hak psikis, hukum, dan keamanan digital menjadi aspek yang paling diharapkan dalam upaya pemulihan. Hal ini seiring dengan upaya korban untuk mengembalikan keutuhan dirinya setelah mengalami kekerasan.
Mekanisme penyelesaian kekerasan dalam payung hukum dan kebijakan yang memihak korban tampak menjadi kebutuhan sebagian besar perempuan korban. Konsultasi dan bantuan hukum, mediasi, memohon perlindungan, dukungan penyikapan, dan saksi ahli menjadi layanan-layanan yang diharapkan. Jika digabungkan, masing-masing layanan tersebut berjumlah sekitar 39% dari seluruh kebutuhan sebagaimana yang dilaporkan korban. Hal ini sekaligus menyiratkan masih banyaknya pekerjaan rumah dalam mekanisme hukum sebagai pilar utama penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Selain itu, korban juga mengharapkan layanan konsultasi keamanan digital. Hal ini patut menjadi catatan seiring meningkatkan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dialami perempuan korban dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) pun telah menekankan pentingnya perlindungan korban yang mendapat kekerasan seksual dalam sarana elektronik. Kebutuhan perempuan korban kekerasan pada layanan konsultasi keamanan digital tersebut sekaligus menunjukkan semakin mendesaknya kehadiran peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan UUTPKS dalam perlindungan korban secara komprehensif.
Gambar 38 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2022 dari Titian Perempuan FPL
Lainnya 15 Pemulangan N Pemberdayaan Ekonomi 46 Mediasi 153 Medis 24 Rumah Aman 39 Evakuasi Konseling Komunitas 217 Konseling Psikolog 451 Pendampingan Hukum 1630 Konsultasi Hukum 1720 200 600 1000 1200 1400 1600 1800 800
Sumber: Titian Perempuan FPL
Data yang masuk ke FPL untuk layanan yang diterima korban menunjukkan bahwa paling tinggi adalah konsultasi hukum (1720) dan pendampingan hukum (1630). Hal ini disebabkan bahwa tidak semua lembaga menyertakan layanan yang diberikan. Lembaga yang menyertakan layanan hukum dominasi adalah LBH sehingga layanan hukum tinggi dalam grafik di atas.
Selanjutnya dari grafik di atas sangat dimungkinkan karena mulai munculnya kesadaran perempuan untuk melaporkan tentang kekerasan yang dialami. Namun hal ini masih belum diimbangi dengan pengetahuan yang cukup akan hukum, sehingga ke depan perlu dikembangkan kampanye untuk membangun kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat yang lebih luas.
Layanan berikutnya adalah konseling, baik konseling psikolog (451) maupun konseling dengan komunitas (217). Layanan konseling menjadi hal yang tidak kalah penting dengan layanan hukum. Hal ini selain untuk memberikan penguatan secara psikologis bagi korban juga sebagai salah satu sarana pemulihan bagi korban. Ketersediaan psikolog yang berperspektif korban yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemulihan bagi korban. Maka ke depan perlu dibangun komunikasi dengan ikatan psikolog atau kementerian terkait untuk mendiskusikan situasi ini, sehingga pemulihan ataupun penguatan psikologis bagi korban akan semakin komprehensif.
#BAB IV REFLEKSI DAN REKOMENDASI
Refleksi
1. Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2022, Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mencatatkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 32.687 dengan rincian; 25.053 korban (Simfoni PPA), 3.442 korban (Sintaspuan Komnas Perempuan) dan 4.192 korban (Titian Perempuan FPL).
2. Secara geografis, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi empat wilayah tertinggi kasus kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat di tiga Lembaga.
3. Karakteristik tingkat pendidikan korban yang mengadukan kasus kekerasan kepada tiga lembaga menunjukan pola yang sama yaitu korban dengan tingkat pendidikan SLTA adalah kelompok korban yang paling tinggi. Berdasarkan pada analisa tiga lembaga, tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA disebabkan mereka memiliki pengetahuan atau literasi kekerasan berbasis gender yang lebih baik dibandingkan korban dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Sehingga korban tahu dan berani mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya.
4. Data Kemen PPPA dan Komnas Perempuan sepanjang Januari sampai dengan Desember 2022, menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi menurut status perkawinan adalah kelompok perempuan dengan status belum kawin sebesar 61% dan 54% sedangkan data FPL menunjukkan jumlah korban tertinggi ada pada kelompok perempuan dengan status kawin sebesar 51%.
5. Data kekerasan terhadap Perempuan kelompok disabilitas ditunjukkan Kemen PPPA tertinggi di Provinsi Jawa Tengah (41 Korban). Data FPL mencatat ada 55 orang. Ragam disabilitas yang tertinggi adalah disabilitas mental (21), disabilitas fisik (14), disabilitas intelektual (14) dan disabilitas sensorik (6). Sementara pada periode Januari - Desember 2023 Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat ada 7 korban di antaranya disabilitas psikososial 2 korban, disabilitas rungu 2 korban, disabilitas netra 1 korban dan disabilitas daksa 1 korban serta 1 korban lagi tidak menyebutkan disabilitasnya.
6. Pada periode Januari - Desember 2022, data Simfoni PPA dan data Komnas Perempuan mencatat bahwa angka jenis kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi adalah kekerasan seksual. Sementara data titianpuan FPL mencatat jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis. Pada periode ini, titianpuan FPL mencatat data kekerasan seksual yang menyasar pada kelompok dengan latar belakang keragaman gender dan seksualitas, dengan bentuk kekerasan yang didasarkan pada ekspresi dan identitas seksual yang berbeda, kawin paksa, dan kekerasan seksual kuratif.
7. Bentuk layanan yang paling banyak diberikan pada perempuan korban kekerasan adalah layanan pemberian informasi dan konsultasi awal mengenai kasus dan layanan tertinggi kedua adalah layanan kesehatan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa bentuk layanan tertinggi yang diterima korban adalah konsultasi psikologis dan konsultasi hukum. Sedangkan data FPL menunjukan bahwa bentuk layanan tertinggi yang diterima korban adalah konsultasi hukum dan pendampingan hukum.
8. Tantangan dalam pengembangan sinergi basis data korban kekerasan terhadap perempuan di tiga lembaga adalah masih adanya perbedaan beberapa kategori dalam instrumen yang digunakan di masingmasing lembaga.
9. Sinergisitas data kekerasan terhadap perempuan periode Januari hingga Desember 2022, telah dilakukan penggabungan beberapa karakteristik antara 3 lembaga, yaitu perempuan korban menurut pendidikan, perkawinan, dan kegiatan utama (pekerjaan).
10. Kebijakan satu data terkait kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan dan Perempuan Dewasa memerlukan sinergisitas antar lembaga baik dalam sisi infrastruktur data, anggaran, serta sumberdaya manusia.
Rekomendasi
Mengacu pada refleksi proses dan analisis hasil sinergi basis data antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Rekomendasi difokuskan pada dua hal yaitu a) terkait sinergi basis data dan b) terkait kasus kekerasan terhadap Perempuan.
1. Terkait sinergi basis data, Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan membangun komitmen politik untuk koordinasi penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan dukungan alokasi dana khusus untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan lembaga layanan berbasis masyarakat. Komitmen politik ini akan berdampak positif pada perwujudan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik dan pengembangan Satu Data Indonesia;
2. Perempuan kelompok rentan seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan korban kekerasan harus menjadi prioritas kebijakan program pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
3. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menguatkan materi terkait kesetaraan gender dalam pendidikan calon pengantin/kursus calon pengantin (suscatin) mengingat angka kekerasan tertinggi terjadi pada ranah privat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
4. Pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No.12 Tahun 2022 berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat secara maksimal dalam implementasinya sehingga berfungsi mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual.
5. Menguatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan adanya Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP) dan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan (Stranas PKTP) yang saat ini sudah masuk proses Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI memastikan adanya pelatihan berkala dengan materi ajar penanganan kasus yang berperspektif korban kepada aparat penegak hukum agar penanganan tidak menambah beban trauma berkepanjangan pada korban;
7. Mengajak para pihak memperbanyak ruang penyelenggaraan/pemberian informasi melalui kampanye, pemanfaatan media sosial, atau melalui kader-kader seperti kader PKK, Satgas PPA, kader kesehatan (petugas posyandu) termasuk program penguatan dukungan gerakan kadarkum (keluarga sadar hukum) yang diharapkan mampu mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan;
8. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan informasi, bantuan hukum dan konseling, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan;
9. Mendorong kajian lebih lanjut tentang kondisi lansia, dan juga kelompok rentan lainnya baik sebagai korban kekerasan maupun kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan dalam mendorong strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
10. Mendorong layanan yang inklusif pada tingkat pengada layanan di daerah, lembaga terkait (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan LPSK), aparat penegak hukum, dan pemerintah.
Daftar Pustaka
Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. 2019. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." Sawwa: Jurnal Studi Gender 14(2):175-90. doi: 10.21580/ sa.v14i2.4062. Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. 2022. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan." Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8(3):2311. doi: 10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022.