NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCEAGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
EKOLOGI, KETIDAKADILAN HUKUM, DAN PEREMPUAN
LAPORAN PEMANTAUAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PEREMPUAN BERKONFLIK DENGAN HUKUM, KAMPUNG CIBETUS, SERANG - BANTEN
一
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
EKOLOGI, KETIDAKADILAN HUKUM, DAN PEREMPUAN
Laporan Pemantauan Pencemaran Lingkungan dan Perempuan Berkonflik dengan Hukum di Kampung Cibetus, Kabupaten Serang, Banten
NATIONAL COMMISSION ON KOMNAS PEREMPUAN VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
EKOLOGI, KETIDAKADILAN HUKUM, DAN PEREMPUAN LAPORAN PEMANTAUAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PEREMPUAN BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KAMPUNG CIBETUS, KABUPATEN SERANG, BANTEN
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2025).
Penanggung Jawab:
Ketua Divisi Pemantauan (Sundari Amir) Komisioner Divisi Pemantauan (Irwan Setiawan) Wakil Ketua Komnas Perempuan (Dahlia Madanih)
Tim Pemantau dan Penulis Laporan:
Dahlia Madanih, Irwan Setiawan, Novianti, Matahari Yonagie, Ika Elma Triana
Pembaca Ahli:
Dahlia Madanih
Editor dan Penyelaras Akhir:
Indah Sulastry Thalyanna Tantry
Perancang sampul:
Viona Daisy
Penata Letak:
Agus Teriyana
Cetakan pertama, Desember 2025
xii + 36 halaman
15 x 23 cm
KOMNAS PEREMPUAN VERENCE AGANITTOHEN
JI. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 [email protected]
Faks. +62 21 390 3911 http://www.komnasperempuan.or.id
KATA PENGANTAR
UJI syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena P atas rahmat dan karunia-Nya laporan pemantauan ini, "Ekologi, Ketidakadilan Hukum, dan Perempuan: Laporan Pemantauan Pencemaran Lingkungan dan Perempuan Berkonflik dengan Hukum di Kampung Cibetus, Padarincang, Banten", dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bagian dari mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Jo No. 8 Tahun 2024. Dalam mandat tersebut, Komnas Perempuan bertugas untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, serta memberikan rekomendasi guna mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
Sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, Komnas Perempuan berpegang pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan dari kebijakan pembangunan yang diskriminatif. Dalam konteks pemantauan ini, kedua instrumen tersebut menjadi landasan normatif yang membingkai temuan dan analisis mengenai dampak operasional industri terhadap ruang hidup perempuan.
Pemantauan yang dilakukan pada Juni 2025 di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, berangkat dari eskalasi konflik lingkungan akibat aktivitas peternakan ayam PT STS. Konflik ini menunjukkan bahwa pencemaran sumber air dan degradasi lingkungan di Kampung Cibetus tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menciptakan kerentanan hukum yang serius bagi perempuan. Temuan kami memperlihatkan bagaimana perempuan harus memikul beban berlapis; mulai dari ancaman kesehatan keluarga akibat air yang tercemar hingga risiko kriminalisasi dan tekanan psikososial saat mereka menyuarakan penolakan demi mempertahankan hak atas rasa aman. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan ekologi di Padarincang terkait erat dengan ketidakadilan hukum dan pengabaian terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.
Dalam penyusunan laporan ini, kami menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dialog dengan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman langsung perempuan terdampak, mendokumentasikan pola kerentanan yang mereka alami, serta menilai sejauh mana aparat penegak hukum dan pemerintah daerah telah memenuhi standar HAM dalam merespons konflik tersebut. Dengan demikian, laporan ini bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan analisis kritis terhadap kebijakan pembangunan yang sering kali menempatkan investasi di atas keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.
Tersusunnya laporan ini tentu tidak terlepas dari keberanian para perempuan di Kampung Cibetus yang telah membuka diri untuk berbagi pengalaman perjuangan mereka, meskipun di bawah bayang-bayang intimidasi dan risiko hukum. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keteguhan mereka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi masyarakat sipil, pendamping hukum, media, dan akademisi yang telah mendukung proses pemantauan ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada institusi pemerintah daerah dan pihak terkait yang telah membuka ruang dialog dalam proses pencarian fakta ini.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Serang, kementerian terkait, serta Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang adil dan berpihak pada kelestarian ekologis. Lebih jauh, laporan ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih partisipatif, sehingga pembangunan tidak lagi menyisakan ketidakadilan bagi perempuan dan generasi mendatang.
Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Namun, kami percaya bahwa temuan yang dihadirkan memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat sistem perlindungan HAM dan keadilan lingkungan di Indonesia. Semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan martabat kemanusiaan yang setara bagi seluruh perempuan Indonesia.
Jakarta, Desember 2025
Sundari
Ketua Divisi Pemantauan
RINGKASAN EKSEKUTIF
APORAN pemantauan ini membedah krisis agraria dan lingkungan di L Kampung Cibetus, Padarincang, yang dipicu oleh kehadiran peternakan ayam raksasa PT STS. Konflik ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan bentuk nyata dari pembangunan yang mencerabut hak warga atas ruang hidup yang baik dan sehat. Sebagai masalah utama, operasional industri ini telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang ekstrem, mulai dari pencemaran sumber air hingga polusi udara masif, yang secara sistematis menghancurkan kualitas hidup masyarakat lokal. Bagi warga Cibetus, kehadiran korporasi ini tidak membawa kesejahteraan, melainkan ancaman kesehatan dan hilangnya kedaulatan atas sumber daya alam mereka sendiri.
Adapun temuan kunci dalam pemantauan ini mengungkap bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan terpukul. Ketika air tercemar, beban domestik perempuan berlipat ganda karena mereka harus berjuang lebih keras untuk mengamankan air bersih bagi keluarga. Namun tragisnya, suara dan aspirasi mereka sepenuhnya diabaikan dalam proses perizinan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan yang tidak pernah dimintai persetujuan sejati, meski merekalah yang paling depan merasakan dampak kerusakan lingkungan tersebut. Pengabaian terhadap partisipasi bermakna perempuan ini adalah bentuk diskriminasi gender yang terlembaga dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dalam analisis strategis kami, ketidakadilan ini semakin tajam dengan adanya pola kriminalisasi yang intimidatif terhadap warga yang berani bersuara. Laporan ini mencatat bagaimana instrumen hukum digunakan sebagai senjata untuk membungkam gerakan organik masyarakat yang menolak pencemaran. Warga, terutama perempuan pejuang lingkungan, dipaksa berhadapan dengan tekanan psikososial dan ancaman pidana yang sengaja diciptakan untuk mematahkan semangat perlawanan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah daerah lebih cenderung melindungi kepentingan investasi korporasi daripada melindungi hak asasi dan rasa aman warga negaranya sendiri.
Secara fundamental, kasus Padarincang merupakan cermin dari kegagalan negara dalam menghormati hak atas lingkungan hidup yang sehat dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sebagai rekomendasi mendesak, laporan ini mendorong penghentian segera atas segala bentuk intimidasi hukum dan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap izin operasional PT STS. Pembangunan yang menghalalkan segala cara demi investasi hanya akan melahirkan ketidakadilan yang permanen. Tanpa adanya pemulihan hak dan penegakan keadilan ekologis yang berpihak pada warga, krisis di Padarincang akan tetap menjadi luka terbuka dalam praktik penegakan HAM di Indonesia.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar... .V Ringkasan Eksekutif. .ix BABI PENDAHULUAN. 3 A. Latar Belakang ..... B. Prinsip Pemantauan C. Prosedur Pemantauan. .6 D. Tahapan Pemantauan. 6 BAB II TEMUAN DAN ANALISIS A. Temuan. 11 B. Analisis ..16 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 31 A. Kesimpulan. .33 B. Rekomendasi. ...34
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Konflik sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat, terutama perempuan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sejak beroperasinya peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera, warga di sekitar lokasi usaha mengeluhkan pencemaran udara dan air yang signifikan, yang telah memengaruhi kualitas hidup mereka secara langsung.
Limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan bau busuk menyengat yang mengganggu aktivitas harian warga, menyebabkan gangguan kesehatan seperti sesak napas, mual, sakit kepala, serta iritasi kulit. Selain itu, pencemaran limbah cair diduga telah mencemari sumber air dan sawah warga, yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian dan sulitnya akses terhadap air bersih. Situasi ini memicu keresahan sosial di tengah masyarakat. Perempuan, terutama ibu rumah tangga dan perempuan petani, mengalami beban yang lebih besar. Mereka harus menanggung pekerjaan tambahan seperti mencari sumber air bersih yang lebih jauh, merawat anggota keluarga yang terdampak kesehatan, dan menghadapi kerugian ekonomi akibat berkurangnya hasil pertanian atau usaha rumah tangga. Selain itu, dalam beberapa kasus, warga yang mencoba menyuarakan keluhan atau melakukan advokasi mengalami tekanan, intimidasi, bahkan berisiko berhadapan dengan proses hukum. Perempuan pembela lingkungan dalam komunitas ini berada dalam situasi yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia.
Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak asasi perempuan, memandang penting untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan guna mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks pencemaran lingkungan, serta untuk mendokumentasikan pengalaman, kebutuhan, dan tuntutan perempuan terdampak. Kegiatan ini juga mencakup pemantauan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, terutama yang dilatarbelakangi oleh konflik lingkungan hidup dan aktivitas advokasi.
Pemantauan ini diharapkan menjadi dasar bagi upaya Komnas Perempuan dalam memberikan masukan kepada lembaga-lembaga negara terkait perlindungan hak perempuan dalam konteks konflik SDA dan pencemaran lingkungan, serta memperkuat posisi perempuan sebagai aktor penting dalam penyelamatan lingkungan dan kehidupan komunitas.
B. PRINSIP PEMANTAUAN
Prinsip yang digunakan dalam pemantauan ini adalah pendekatan HAM dan keadilan gender, yaitu:
1. Pengutamaan kepentingan korban;
Narasumber utama dalam pemantauan ini adalah korban dan keluarga korban yang bersedia untuk memberikan data dan informasi terkait kasus. Tuturan dan pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
2. Menggunakan perspektif HAM dan Gender;
Pemantauan dilakukan dengan berlandaskan pada kerangka Hak Asasi Manusia Berbasis Gender. Standar yang digunakan untuk melihat situasi yang dialami oleh perempuan korban dan keluarganya merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional serta kerangka hukum nasional yang memberikan perlindungan pada perempuan dari dimensi kekerasan berbasis gender. Telaah atas kerentanan khusus dilakukan untuk melihat lapis penderitaan secara fisik, psikis, ekonomi, seksual baik yang bersifat tunggal maupun berlapis termasuk mendalami dampaknya baik secara personal dan sosial yang dihadapi perempuan dengan beragam identitasnya.
Rujukan kerangka hukum nasional dan Instrumen hak asasi manusia yang digunakan antara lain:
a. Bab X tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisg. trasi Pemerintahan
h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
j. UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
3. Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data; Pemantauan menggunakan prinsip perlindungan saksi korban. Semua kisah dan pengalaman yang disebutkan dalam laporan pemantauan ini sudah mendapat izin baik dari narasumber utama maupun pendukung yang digali dan diolah secara akurat dan objektif.
4. Kerja sama dengan berbagai pihak;
Pemantauan dilakukan Komnas Perempuan dengan melibatkan elemen masyarakat terutama perempuan korban dan keluarganya serta organisasi pendamping. Selain itu juga mendengarkan informasi atau keterangan dari pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai pihak lain. Prinsip kerja sama ini bagian dari cara Komnas Perempuan untuk memperkuat pengetahuan mitramitranya dan mengefektifkan tindak lanjut dari rekomendasirekomendasi yang dihasilkan.
5. Imparsial, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;
Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta situasi yang dihadapi oleh perempuan. Narasi utama yang menjadi sumber adalah tuturan dan perspektifkorban, tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan dan mendukung kepentingan pihak dan/atau lembaga tertentu.
C. PROSEDUR PEMANTAUAN
Pemantauan turun lapangan terhadap isu pencemaran lingkungan yang terjadi di Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilakukan sebagai bagian dari mandat Komnas Perempuan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan. Fokus Pemantauan ditujukan untuk mengumpulkan dan melakukan pendokumentasian temuan-temuan terkait situasi dan kondisi perempuan:
1. Menghimpun informasi dan data lapangan mengenai dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.
2. Mendokumentasikan pengalaman, beban ganda, dan kerentanan perempuan dalam menghadapi pencemaran lingkungan di Kampung Cibetus.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, tekanan, atau kriminalisasi yang dialami oleh perempuan dalam konteks konflik lingkungan.
4. Memantau kasus perempuan yang berkonflik dengan hukum yang terkait dengan aktivitas advokasi lingkungan atau akibat dari dampak pencemaran.
5. Mendorong penyikapan oleh pihak-pihak berwenang terhadap laporan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan.
D. TAHAPAN PEMANTAUAN
Pemantauan yang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu pra pemantauan dan pemantauan lapangan.
Pra Pemantauan
Kerja-kerja pada tahap pra pemantauan, mencakup:
1. Melakukan koordinasi dan diskusi bersama jaringan masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap korban.
2. Menyusun kerangka acuan dan instrumen pemantauan.
Pemantauan Lapangan
Pemanatauan lapangan dilakukan pada 19-21 Juni 2025. Hal-hal yang dilakukan di antaranya:
Melakukan in-depth interview dengan warga di sekitar wilayah terdampak.
Wawancara dengan korban dan keluarga korban.
Diskusi terfokus dengan jaringan masyarakat sipil yang melakukan pendampingan.
Melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah.
Melakukan dialog dengan Polda Banten.
BABII
TEMUAN DAN ANALISIS
A. TEMUAN
Dari pemantauan yang telah dilakukan, pada bagian ini akan disampaikan temuan dan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak baik melalui dialog, diskusi terfokus maupun wawancara mendalam yang berbasis pada pertanyaan kunci di instrumen pemantauan.
1. Situasi yang Tidak Kondusif Bagi Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Cibetus dan Kerentanan yang Dihadapi
Komnas Perempuan mencatatkan bahwa kehadiran peternakan dalam skala besar yang dekat dengan pemukiman warga merupakan situasi yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan pemeirntah daerah dalam memberikan perizinan, informasi yang transparan dan akuntabel mengingat dampak yang dirasakan warga, akan banyak berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga potensi konflik horizontal yang tinggi sesama warga.
Komnas Perempuan mencatatkan tuturan perempuan pasca beroperasinya peternakan yang tidak jauh dari pemukiman adalah bau kotoran ayam yang menyengat, polusi udara karena limbah kotoran hewan, dampak penyakit kulit, serta sumber air bersih yang berubah menjadi bau dan berminyak. Komnas Perempuan juga mencatatkan bahwa sejumlah perempuan dan anak mengalami penyakit kulit, gatal-gatal dan ispa karena situasi yang berlansung lama sejak tahun 2013.
Situasi ini sebagaimana disampaikan dari kesaksian para perempuan penyintas di Cibetus,
"Sejak ada peternakan ayam itu, bau menyengat hampir setiap hari kami rasakan, sampai sulit untuk sekadar membuka jendela rumah. Kami khawatir bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga dampaknya terhadap kesehatan anak-anak kami."
"Air di sekitar sini sudah berubah, kadang keruh dan berbau, berbeda sekali dari sebelumnya. Kami merasa lingkungan kami tidak lagi aman, tapi suara kami sering tidak didengar."
Komnas Perempuan mencatatkan upaya warga menempuh berbagai jalur keluhan, mulai dari instansi pemerintah yang terkecil RT, RW, luruh kecamatan dan bupati serta DPRD tidak membuahkan hasil dan tidak ada penyelesaian bagi persoalanpersoalan yang dihadapi dalam waktu yang panjang. Dalam kurun waktu tersebut Komnas Perempuan, mencatatkan perempuan mengalami hambatan hak antara lain:
a. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
C. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Komnas Perempuan mencatatkan upaya warga mencari informasi dan menggunakan haknya yang dilakukan secara kolektif dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana di atas, seharusnya di respon, diberikan tanggapan dan penananganan persoalan dari negara yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab konstitusional dalam pemenuhan, penegakkan hak asasi manusia.
Komnas Perempuan mencatat bahwa upaya memperjuangan hak warga, dalam waktu yang lama dan tidak kunjung diberikan respon yang cepat menempatkan situasi kerentanan warga khususnya perempuan hidup dalam situasi ketidakpastian hidup, serta merentankan konflik horizontal antar warga yang digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki modalitas kapital yang besar, yaitu perusahaan. Komnas Perempuan mencatat perempuan kerap menghadapi ancaman dalam mempertahankan dan memperjuangkan haknya untuk dapat hidup sehat, bersih dan sejahtera.
Komnas Perempuan mencatatkan peristiwa kebakaran pertenakan yang dihadapi oleh masyarakat CIbetus, juga menjadi salah satu bagian yang penting untuk dipertimbangkan, dimana warga yang telah mengalami keputus asaan, kehilangan harapan, mengalami situasi yang justru merentankan mereka menghadapi ancaman penangkapann dan pemidanaan.
2. Situasi Ekonomi dan Beban Penghidupan Perempuan
Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, penahanan dan proses hukum terhadap sejumlah warga laki-laki di Desa Cibetus dan wilayah sekitarnya telah berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Perempuan, khususnya istri dari warga yang ditangkap atau berstatus DPO, mengalami perubahan drastis dalam struktur penghidupan keluarga, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Mereka harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama, sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Kondisi ini terjadi dalam situasi keterbatasan akses kerja, rendahnya jaminan sosial, serta meningkatnya kebutuhan biaya, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari dan pendampingan proses hukum anggota keluarga. Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tersebut dialami secara berlapis oleh perempuan dan berpotensi mendorong ketergantungan ekonomi baru, kerentanan terhadap utang, serta menurunnya kualitas hidup keluarga.
3. Dampak Penahanan Suami terhadap Perempuan dan Keluarga
Komnas Perempuan menemukan bahwa penahanan suami atau anggota keluarga laki-laki tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis perempuan. Ketidakpastian proses hukum, kekhawatiran terhadap masa depan keluarga, serta stigma sosial di lingkungan sekitar menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan. Sejumlah perempuan melaporkan mengalami traumatik, kecemasan, ketakutan, gangguan tidur, serta kelelahan mental akibat harus terus-menerus menghadapi situasi krisis tanpa dukungan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh konflik yang telah berlangsung lama, sehingga perempuan tidak memiliki ruang pemulihan yang cukup dari tekanan yang dialami secara terus-menerus.
Komnas Perempuan merekam kesaksian perempuan yang suaminya di tahan
"Sejak suami saya ditangkap, semua jadi tanggungan saya sendiri, dari cari makan sampai ngurus anak di rumah. Di satu sisi saya harus kuat, tapi di sisi lain saya juga masih kepikiran terus sama kondisi suami di sana."
"Sekarang saya harus jalanin peran suami, jadi ibu sekaligus cari nafkah, padahal sebelumnya kami jalani berdua. Capek pasti, tapi saya nggak punya pilihan selain tetap bertahan demi anak-anak."
4. Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Dampaknya
Dalam pemantauan, Komnas Perempuan juga mencermati situasi perempuan yang secara langsung maupun tidak langsung berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, anggota keluarga tersangka, maupun pihak yang terdampak proses hukum. Keberadaan perempuan dalam daftar DPO serta keterlibatan mereka dalam pusaran konflik menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan.
Perempuan yang berhadapan dengan hukum menghadapi beban ganda, yakni tekanan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai pengelola rumah tangga. Proses hukum yang berlangsung, meskipun telah melibatkan pendampingan, tetap menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman, terutama ketika informasi mengenai proses penegakan hukum tidak disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat.
5. Akses terhadap Informasi, Rasa Aman, dan Dugaan Intimidasi
Komnas Perempuan mencatat bahwa keterbatasan akses terhadap informasi, khususnya terkait daftar Daftar Pencarian Orang dan perkembangan penanganan perkara, telah menciptakan ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak karena harus mengelola rasa aman keluarga, melindungi anak-anak, serta mengantisipasi kemungkinan penangkapan lanjutan.
Dalam situasi tersebut, sebagian perempuan memilih membatasi aktivitas sosial dan partisipasi publik karena khawatir disalahpahami atau mengalami tekanan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyempitan ruang aman bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat, melaporkan dampak yang dialami, maupun mengakses layanan perlindungan dan pemulihan.
6. Dampak Lingkungan terhadap Kehidupan Perempuan
Pemantauan Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dugaan penurunan kualitas lingkungan hidup, baik yang dipersepsikan melalui bau, keberadaan lalat, maupun keresahan terhadap sumber air, dan udara telah memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan. Perempuan, yang dalam praktik keseharian memiliki peran sentral dalam pengelolaan air, kebersihan rumah, dan kesehatan keluarga, menghadapi beban tambahan ketika kualitas lingkungan dinilai tidak lagi mendukung kehidupan yang layak, termasuk pada kualitas air untuk memelihara ikan.
Meskipun terdapat perbedaan temuan teknis antar-instansi terkait mengenai tingkat pencemaran, keresahan yang dirasakan masyarakat tetap nyata dan berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan. Ketidakpastian mengenai kondisi lingkungan ini memperpanjang beban psikologis dan sosial yang ditanggung perempuan.
7. Dampak Psikososial dan Kesehatan Perempuan
Komnas Perempuan menemukan bahwa konflik berkepanjangan di Kampung Cibetus, Padarincang berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik perempuan. Laporan yang diterima menunjukkan adanya gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan stres kronis, ispa, gangguan kulit termasuk gangguan kesehatan reproduksi, keluhan psikosomatik, serta kelelahan berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan dan sosial yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan, karena perempuan dipaksa bertahan dalam situasi yang menggerus kesehatan dan martabat mereka secara perlahan.
8. Dampak Sosial Jangka Panjang dan Kerentanan Berlapis
Komnas Perempuan menilai bahwa situasi di Kp Cibetus Padarincang berpotensi menciptakan dampak sosial jangka panjang, terutama bagi perempuan dan anak. Ketidakpastian hukum, konflik sosial yang berlarut, serta tekanan ekonomi dan psikologis dapat memperdalam kemiskinan struktural, memperlemah ketahanan keluarga, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender di ranah domestik maupun komunitas.
B. ANALISIS
Bagian analisis ini disusun untuk menilai secara menyeluruh mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah. Analisis Komnas Perempuan berangkat dari temuan lapangan, pengalaman warga terdampak—terutama perempuan Kampung Cibetus—serta kerangka hukum nasional dan internasional yang mengikat negara, untuk menilai keabsahan, kecermatan, proporsionalitas, dan keadilan substantif dari izin lingkungan a quo.
Kerangka analisis yang digunakan oleh Komnas Perempuan berdasarkan pada rujukan utama untuk analisis kerangka hak asasi perempuan khususnya tertuang dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (telah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Dengan kerangka hak asasi perempuan ini, Komnas Perempuan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan, dan diskriminasi kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi dan perampasan kebebasan serta bentuk pembedaan, pengabaian, pengucilan yang berdampak pada pengurangan, hambatan dan hilangnya hak asasi perempuan, serta mendorong dan melibatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan.
Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Nomor 658/013/SK.LING/ DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera tertanggal 08 Juni 2020, dengan menempatkan keputusan tersebut tidak semata sebagai produk administratif, tetapi sebagai kebijakan publik yang memiliki akibat nyata terhadap kehidupan, lingkungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Dengan pendekatan tersebut, Komnas Perempuan memandang bahwa izin lingkungan harus diuji bukan hanya dari aspek prosedural dan formalitas dokumen, tetapi dari kemampuannya melindungi lingkungan hidup, mencegah kerugian berkelanjutan, menjamin partisipasi bermakna, serta mencegah timbulnya konflik, ketidakamanan, dan dampak berbasis gender yang memperlemah posisi perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.
1. Dampak kerugian nyata bagi perempuan atas kebijakan KTUN Izin Lingkungan
Komnas Perempuan berpandangan bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Nomor 658/013/SK.LING/DPMPTSP/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera mengindikasikan adanya dampak kerugian yang dialami bagi perempuan di Kampung Cibetus. Kerugian tersebut tampak dalam memburuknya kualitas hidup sehari-hari akibat bau menyengat, ledakan populasi lalat di sekitar rumah, keterbatasan air bersih, serta meningkatnya keluhan kesehatan yang dilaporkan warga, termasuk gejala ISPA yang menyerang anak-anak dan lansia. Dalam kenyataan sosial, perempuan memikul peran sentral dalam pengelolaan air, kebersihan rumah, perawatan anggota keluarga yang sakit, serta pemenuhan pangan rumah tangga. Karena itu, ketika kualitas air dan udara menurun, beban kerja dan beban emosi perempuan meningkat secara tidak proporsional. Dampak lingkungan tersebut dengan demikian tidak bersifat netral gender, melainkan memproduksi beban tambahan yang berkelanjutan bagi perempuan dan memperlemah daya tahan keluarga.
Dalam kerangka hukum lingkungan hidup, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Norma ini bukan pernyataan moral semata, melainkan standar yang wajib dijadikan orientasi bagi tindakan administrasi negara di bidang lingkungan. Ketika izin lingkungan tetap berlaku sementara gangguan lingkungan berlangsung berulang dan berkepanjangan, maka hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak lagi hadir sebagai perlindungan efektif bagi warga, termasuk perempuan, melainkan berubah menjadi hak yang secara praktis terampas. Selanjutnya, Pasal 22 dan Pasal 23 UU PPLH meletakkan kewajiban bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting harus dinilai secara menyeluruh, mencakup dampak terhadap komponen lingkungan hidup sekaligus dampak terhadap manusia. Artinya, ukuran "cukup" dalam pengelolaan lingkungan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi pada kemampuan instrumen perizinan tersebut untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan dampak yang timbul. Ketika keluhan warga mengenai bau, lalat, dan kesulitan air bersih berlangsung lama, hal itu menjadi indikator kuat bahwa izin lingkungan a quo tidak bekerja sebagai perangkat pencegahan dan pengendalian, sehingga patut dinilai mengandung cacat substansi.
Komnas Perempuan menilai bahwa pemberian izin lingkungan yang mengabaikan dampak terhadap perempuan termasuk mengabaikan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan dampak nyata tersebut dengan upaya uji cermat tuntas (due dilligence) membangun asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Pengujian cermat tuntas (due dilligence) serta asas kehati-hatian merupakan tanggung jawab negara untuk bertindak melakukan penanganan atau pencegahan ketika terdapat risiko kerugian serius atau berulang terhadap lingkungan dan kesehatan. Dalam konteks ini, membiarkan izin tetap berjalan tanpa koreksi yang efektif, sementara dampak terhadap kualitas udara, air, dan kesehatan warga terus dilaporkan, menunjukkan pengambilan keputusan administrasi yang tidak selaras dengan kewajiban perlindungan. Dalam konteks hak asasi perempuan, proses yang dialami perempuan tersebut sebagai bentuk pengabaian panjang yang berdampak pada hilangnya, berkurangnya hak asasi yang seharusnya dapat dinikmati. Dari perspektifhukum administrasi, kondisi demikian mengarah pada keputusan yang tidak cermat dan tidak proporsional, karena manfaat kebijakan tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap hak warga yang terdampak langsung, khususnya perempuan.
Pada tataran internasional, kewajiban negara untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan ditegaskan oleh Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW menempatkan tanggung jawab pada negara untuk menghapus praktik dan kebijakan yang secara tujuan maupun akibat memperkuat ketidaksetaraan. Dalam perkara ini, kerugian lingkungan yang berkepanjangan memperlihatkan bagaimana perempuan menanggung beban yang lebih berat karena peran sosial yang dilekatkan pada mereka dalam mengelola rumah tangga, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 menegaskan hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan; keduanya mencakup kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Ketika dampak lingkungan mengganggu air bersih, kualitas udara, dan memicu keluhan kesehatan, maka isu ini tidak lagi semata soal gangguan kenyamanan, tetapi menyentuh inti pemenuhan hakhak dasar. Kerangka ini memperkuat bahwa izin lingkungan yang tidak menjamin pengendalian dampak secara efektif berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Komnas Perempuan berpandangan bahwa kerugian nyata yang dialami perempuan Kampung Cibetus merupakan akibat langsung dari bekerjanya KTUN izin lingkungan dalam praktik, dan karenanya relevan untuk dinilai oleh Majelis Hakim PTUN sebagai dasar menilai keabsahan serta kecermatan keputusan. Jika izin lingkungan terbukti gagal menjalankan fungsi perlindungan lingkungan dan kesehatan publik, khususnya bagi kelompok rentan, maka KTUN tersebut patut dipertimbangkan sebagai keputusan yang berdampak pada kerugian multidimensi dalam kehidupan perempuan dan tidak sejalan dengan tujuan hukum lingkungan hidup serta kewajiban HAM negara.
Komnas perempuan mencatatkan bahwa tanggung jawab negara dalam penegakkan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan adalah mendengarkan suara dan pengalaman perempuan yang tidak dihadirkan dalam melakukan uji cermat terhadap pemberian izin kepada
2. Ketiadaan Perlindungan Prosedural yang Memadai dan Partisipasi Bermakna
Komnas Perempuan berpandangan bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Nomor 658/013/ SK.LING/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera menunjukkan ketiadaan perlindungan prosedural yang memadai serta tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak, khususnya perempuan Kampung Cibetus. Kondisi ini bukan semata kekurangan administratif, melainkan pengabaian secara prosedural yang berdampak langsung pada legitimasi keputusan dan perlindungan hak warga negara.
Dalam hukum lingkungan hidup, partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dari proses pengambilan keputusan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi lingkungan hidup, berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta memperoleh akses keadilan. Hak ini tidak dapat dimaknai secara formalistik sebagai sekadar penyampaian informasi sepihak, melainkan menuntut keterlibatan yang efektif, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh masyarakat terdampak. Ketika izin lingkungan tetap berlaku meskipun keluhan warga disampaikan berulang selama bertahun-tahun tanpa mekanisme korektif yang transparan dan partisipatif, maka fungsi perlindungan prosedural sebagaimana dimaksud undang-undang tidak berjalan secara efektif.
Lebih lanjut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Norma ini mengandung kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkara a quo, pengalaman perempuan Kampung Cibetus menunjukkan bahwa suara dan pengalaman mereka terkait dampak lingkungan tidak terintegrasi secara bermakna dalam evaluasi dan pengendalian izin lingkungan. Akibatnya, perempuan tidak memperoleh ruang yang setara untuk mempengaruhi keputusan yang secara langsung mengubah kualitas hidup dan kesehatan keluarga mereka.
Dari perspektif hukum administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 10 ayat (1) mewajibkan badan dan pejabat pemerintahan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas keterbukaan, kecermatan, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Keterbukaan tidak hanya berarti dokumen tersedia secara formal, tetapi juga memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat terdampak, termasuk perempuan dengan berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi. Kecermatan menuntut pejabat administrasi untuk menilai secara sungguh-sungguh dampak nyata yang dilaporkan masyarakat dan melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan. Ketika keluhan yang berulang tidak direspons dengan evaluasi substantif dan partisipatif, maka asas-asas tersebut tidak terpenuhi.
Ketiadaan partisipasi bermakna juga memiliki dimensi gender yang kuat. Perempuan Kampung Cibetus menghadapi hambatan struktural untuk terlibat dalam ruang-ruang formal pengambilan keputusan, baik karena beban kerja domestik, keterbatasan akses informasi, maupun relasi kuasa yang timpang. Tanpa desain prosedur yang secara aktif mengakomodasi pengalaman dan kebutuhan perempuan, proses perizinan cenderung mengabaikan dampak yang paling dirasakan oleh mereka. Dalam konteks ini, kegagalan menghadirkan perempuan sebagai subjek prosedural menunjukkan bahwa izin lingkungan diterbitkan dan dipertahankan tanpa perspektif keadilan gender.
Kerangka hukum HAM internasional memperkuat kewajiban tersebut. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara untuk menjamin partisipasi perempuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta mencegah kebijakan yang berdampak diskriminatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Komite CEDAW melalui General Recommendation No. 34 tentang hak-hak perempuan pedesaan menegaskan bahwa negara harus memastikan perempuan dilibatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, sumber daya alam, dan proyek pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika pengalaman perempuan Kampung Cibetus tidak menjadi dasar evaluasi kebijakan, maka kewajiban tersebut tidak terpenuhi.
Selain itu, prinsip partisipasi bermakna juga tercermin dalam standar internasional hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menempatkan akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika satu elemen tidak berjalan, perlindungan hak menjadi timpang. Dalam perkara ini, ketertutupan informasi dan minimnya ruang partisipasi telah memperlemah kemampuan perempuan untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan hidup mereka.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Komnas Perempuan berpandangan bahwa ketiadaan perlindungan prosedural yang memadai dan partisipasi bermakna dalam penerbitan dan pelaksanaan izin lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera merupakan cacat prosedural yang bersifat substantif. Cacat ini berpengaruh langsung terhadap legitimasi Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menilai keabsahan izin lingkungan tersebut, khususnya dalam kerangka perlindungan hak asasi perempuan dan kelompok rentan.
3. KTUN sebagai Pemicu Konflik, Ketidakamanan, dan Kriminalisasi
Komnas Perempuan melihat bahwa paling menonjol dari perkara ini adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang izin lingkungan tidak berhenti sebagai produk administrasi semata, melainkan telah bekerja di lapangan sebagai pemantik eskalasi sosial yang memperuncing konflik dan menghadirkan rasa tidak aman bagi warga Kampung Cibetus, terutama perempuan. Komnas Perempuan berpandangan bahwa ketika suatu KTUN lingkungan hidup memfasilitasi berlanjutnya aktivitas usaha yang sejak lama dipersoalkan karena dugaan pencemaran, lalu diikuti rangkaian ketegangan, mobilisasi aparat, serta proses hukum terhadap warga, maka KTUN tersebut harus dibaca sebagai kebijakan yang memiliki akibat faktual yang luas dan relevan untuk dinilai oleh hakim PTUN dalam uji keabsahan, kecermatan, dan proporsionalitas.
Dalam pengalaman warga, konflik yang berkepanjangan berangkat dari dampak lingkungan yang tidak terselesaikan, kemudian berkembang menjadi situasi konfrontatif saat perusahaan kembali menjalankan aktivitas dan warga melakukan protes. Peristiwa masuknya dua orang tak dikenal dalam barisan aksi dan berujung pada pemanggilan polisi atas dugaan pengeroyokan tanpa bukti yang memadai, dilanjutkan eskalasi pada 24 November 2024, menunjukkan bahwa ruang penyelesaian yang seharusnya dibuka oleh negara melalui mekanisme administrasi dan pengawasan lingkungan justru tidak efektif. Komnas Perempuan menilai bahwa ketidakefektifan tersebut menciptakan ruang yang mendorong konflik bergerak dari ranah administratif dan lingkungan menjadi ranah keamanan dan penegakan hukum, di mana warga berisiko dikonstruksikan sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai pembela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan kewajiban pejabat pemerintahan untuk bertindak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas kepentingan umum menuntut keputusan administratif dipandu oleh perlindungan dan keselamatan publik, bukan semata fasilitasi kegiatan usaha. Asas kecermatan menuntut adanya penilaian menyeluruh atas risiko yang dapat diprediksi, termasuk risiko sosial berupa konflik dan ketegangan komunitas ketika dampak lingkungan tidak tertangani. Ketika izin lingkungan dipertahankan tanpa koreksi yang memadai di tengah keluhan dan keresahan yang berulang, maka negara patut dinilai tidak menjalankan kewajiban kecermatan dalam mengantisipasi akibat-akibat yang secara wajar dapat diperkirakan, termasuk kemungkinan meningkatnya konflik dan tindakan represif.
Dalam kerangka hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas rasa aman. Pasal 30 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Norma ini relevan ketika pelaksanaan sebuah kebijakan publik menghasilkan ketakutan kolektif, terutama bagi perempuan yang harus melindungi anak, mengelola rumah tangga, dan memastikan keselamatan keluarga dalam situasi tegang. Ketidakamanan yang muncul akibat konflik berkepanjangan dan proses hukum terhadap warga bukan sekadar dampak sampingan, melainkan indikator bahwa pelaksanaan KTUN telah menimbulkan kondisi yang menggerus hak atas rasa aman.
Komnas Perempuan juga menilai bahwa pola kriminalisasi terhadap warga dalam konteks konflik lingkungan merupakan konsekuensi yang patut diperhitungkan dalam penilaian proporsionalitas keputusan administratif. Ketika kanal administratif dan lingkungan tidak menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif, warga terdorong melakukan aksi, dan kemudian berhadapan dengan proses hukum. Situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara tujuan pemberian izin dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam perspektif hukum administrasi, ketidakseimbangan tersebut merupakan penanda bahwa keputusan dapat dinilai tidak proporsional, karena beban yang harus ditanggung warga terutama perempuan tidak sebanding dengan tujuan kebijakan yang diklaim untuk kepentingan investasi atau produksi.
Dari perspektif internasional, Konvensi CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara mencegah kebijakan yang memperbesar kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan ketidakamanan. Komite CEDAW melalui General Recommendation No. 35 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender mencakup juga kekerasan yang bersifat struktural, yakni kondisi yang diciptakan atau dipertahankan oleh kebijakan negara yang membuat perempuan berada dalam situasi ancaman, ketakutan, atau kerentanan yang berlapis. Dalam perkara ini, konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian penyelesaian, dan proses penegakan hukum terhadap warga menempatkan perempuan dalam situasi rentan yang terus menerus, termasuk pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Standar ini memperkuat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaannya tidak menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan.
Selain itu, prinsip-prinsip dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights menekankan kewajiban negara untuk melindungi dari dampak negatif HAM yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, termasuk melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif. Bila izin lingkungan tidak diiringi pengawasan yang memadai sehingga dampak lingkungan berlanjut dan konflik meningkat, maka kewajiban perlindungan tersebut patut dinilai tidak terpenuhi. Hal ini relevan karena KTUN izin lingkungan merupakan instrumen negara yang semestinya berfungsi sebagai pagar perlindungan, bukan sekadar legitimasi administratif bagi berjalannya usaha.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Komnas Perempuan berpandangan bahwa KTUN izin lingkungan a quo telah berkontribusi pada terbentuknya kondisi konflik, ketidakamanan, dan kriminalisasi warga, yang merupakan akibat nyata dan relevan dalam penilaian keabsahan keputusan oleh Majelis Hakim PTUN.
Ketika sebuah izin lingkungan tidak mencegah dampak, tidak menurunkan konflik, dan justru memperbesar risiko warga berhadapan dengan proses hukum, maka keputusan tersebut patut dipertimbangkan sebagai tidak cermat dan tidak proporsional, serta tidak sejalan dengan kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas rasa aman dan kehidupan yang bermartabat.
4. Dampak Berbasis Gender dari Pencemaran Lingkungan
Komnas Perempuan menegaskan bahwa pencemaran lingkungan di Padarincang berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perempuan memiliki peran yang erat dengan pengelolaan air, kesehatan keluarga, pengasuhan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Ketika lingkungan tercemar, beban perawatan, risiko kesehatan, dan tekanan psikososial lebih banyak dialami oleh perempuan. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak layak memperbesar kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan ekonomi, kekerasan struktural akibat hilangnya sumber penghidupan, serta kriminalisasi terhadap warga—termasuk perempuan—yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.
Dengan demikian, pencemaran lingkungan di Padarincang tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang terpisah dari agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan.
5. Prinsip Kehati-hatian dan Keadilan Ekologis
Komnas Perempuan menilai bahwa dalam mengadili perkara pencemaran lingkungan, hakim perlu menerapkan prinsip kehatihatian (precautionary principle) dan keadilan ekologis sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Dalam hal terdapat perbedaan klaim antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, Komnas Perempuan mendorong agar pengadilan menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan pemeriksaan dan pengujian ilmiah lanjutan guna memastikan adanya atau potensi pencemaran serta dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan warga, dengan mengutamakan perlindungan terhadap kelompok rentan.
6. Tanggung Jawab Negara dan Korporasi
Komnas Perempuan berpandangan bahwa setiap kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan hukum yang semata-mata menitikberatkan pada aspek formal atau administratif tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan gender berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap masyarakat terdampak.
Atas temuan dan analisis dampak yang dihadapi oleh perempuan, Komnas Perempuan menghimpun kerugian pengurangan dan pengabaian dan hambatan penikmatan hak asasi perempuan karena indikasi pelanggaran hak asasi perempuan yang dialami perempuan sebagai berikut
| HakAsasi Perempuan | Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Perempuan | Dampak | Hukum Nasional |
| kesehatan dan Lingkungan yang sehat | menyengat, ledakan populasi lalat di sekitar rumah, keterbatasan air bersih, serta meningkatnya keluhan kesehatan yang dilaporkan warga, termasuk gejala ISPA yang menyerang anak-anak dan lansia.: | 1. Kehilangan Akses air bersih, kebersihan rumah, perawatan anggota keluarga yang sakit, beban kerja dan beban emosi perempuan meningkat secara 2. tidak proporsional, beban tambahan berkelanjutan 3. bagi perempuan yang 4. memperlemah daya tahan keluarga. 2. Menimbulkan krisis kesehatan secara fisik dan psikis yang berkepanjangan seperti sakit kepala yang sering kambuh, paru-paru dan pernafasan, penyakit kulit, dan kesehatan reproduksi seperti | 1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kesehatan- Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| Perempuan | Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Perempuan | Dampak | Hukum Nasional |
| Hak atas rasa 1. aman dan Perlindungan 2. | Pengabaian keluhan warga disampaikan berulang selama bertahun-tahun tanpa mekanisme korektif yang transparan dan partisipatif, maka fungsi perlindungan prosedural sebagaimana dimaksud undang- undang tidak berjalan secara efektif Eskalasi konflik sosial yang memperuncing ketegangan sosial dan menghadirkan rasa tidak aman bagi warga Kampung Cibetus, terutama perempuan. | 1. Terabaikannya keterlibatan 1. yang efektif,yang dapat dipahami oleh masyarakat terdampak 2. Suara dan pengalaman mereka terkait dampak lingkungan tidak terintegrasi secara bermakna dalam evaluasi dan pengendalian izin lingkungan. 3. Akibatnya, perempuan tidak memperoleh ruang yang setara untuk mempengaruhi keputusan yang secara langsung mengubah kualitas hidup dan kesehatan keluarga mereka. Konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian penyelesaian, dan proses penegakan hukum terhadap warga menempatkan | Hak Untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 30 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. |
| Hukum Nasional | ||||
| Hukum dan Keadilan | 2. Ketiadaan Uji Cermat Tuntas atas Perizinan : berupa pengabaian hak perempuan dengan mendengarkan suara dan pengalaman perempuan yang tidak dihadirkan dalam melakukan uji cermat terhadap pemberian izin beroperasinya peternakan 3. Pemanggilan polisi atas dugaan tuduhan pengeroyokan menciptakan ruang yang mendorong konflik bergerak dari ranah administratif dan lingkungan menjadi ranah keamanan dan penegakan hukum, di mana | dan perlindungan hak warga negara. 2. Kebijakan publik menghasilkan ketakutan kolektif, terutama bagi perempuan yang harus melindungi anak, mengelola rumah tangga, dan memastikan keselamatan keluarga dalam situasi tegang. Ketidakamananyang muncul | 2. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1) 27. 3. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 281 (1) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 4. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak setiap orang untuk memperoleh akibat konflik berkepanjangan informasi lingkungan hidup, | hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1) 27. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 281 (1) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi lingkungan hidup, berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta memperoleh akses keadilan. |
BABIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pemantauan, temuan lapangan, serta analisis hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan kerangka hak asasi manusia nasional maupun internasional, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Nomor 658/013/SK.LING/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera telah menimbulkan dampak nyata yang merugikan masyarakat, khususnya perempuan Kampung Cibetus. Izin lingkungan tersebut dalam praktik tidak berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan, melainkan justru membiarkan berlanjutnya pencemaran yang menurunkan kualitas hidup, kesehatan, dan rasa aman warga.
Komnas Perempuan menilai bahwa kerugian yang dialami perempuan tidak bersifat netral gender, melainkan berkaitan erat dengan peran sosial yang dilekatkan pada perempuan dalam pengelolaan air, kesehatan keluarga, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Akibatnya, pencemaran lingkungan dan konflik sosial yang muncul memperberat beban kerja, tekanan psikologis, serta kerentanan perempuan terhadap ketidakamanan dan kriminalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa izin lingkungan a quo mengandung cacat substantif karena gagal melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, serta hak atas rasa aman.
Selain itu, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa proses penerbitan dan pelaksanaan izin lingkungan tidak disertai perlindungan prosedural yang memadai dan tidak menjamin partisipasi bermakna masyarakat terdampak, khususnya perempuan. Ketiadaan mekanisme partisipasi yang efektif, keterbukaan informasi, serta respons korektif terhadap keluhan merupakan bentuk pengabaian partisipasi peran dan keterlibatan perempuan yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sekaligus menggerus legitimasi keputusan tata usaha negara yang disengketakan.
Lebih jauh, Komnas Perempuan memandang bahwa KTUN izin lingkungan tersebut telah berkontribusi pada eskalasi konflik, ketegangan sosial, dan situasi ketidakamanan yang berujung pada proses hukum terhadap warga dan hilangnya perlindungan terhadap warga negara. Dalam perspektif HAM dan keadilan ekologis, kondisi ini menandakan ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dan dampak sosial yang ditimbulkannya, serta memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya melakukan uji cermat tuntas, serta tanggung jawab perlindungan warga, khususnya perempuan, dari dampak negatif kegiatan usaha.
Dengan demikian, Komnas Perempuan berpendapat bahwa Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang tentang Izin Lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera patut dinilai sebagai keputusan yang tidak cermat, tidak proporsional, dan tidak sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan umum, serta kewajiban negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan:
1. Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
a. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta Perusahaan terkait dengan perizinan usaha untuk upaya pencegahan dampak berkurangnya dan hambatan hak asasi perempuan warga Padarincang.
b. Memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik perizinan lingkungan hidup diintegrasikan dengan perspektifkeadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.
c. Menjamin bahwa pembangunan dan investasi tidak dilakukan dengan mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman, serta kehidupan yang bermartabat bagi perempuan dan masyarakat terdampak.
2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk:
a. Melakukan uji cermat tuntas atas izin lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera tidak hanya dari aspek formal dan administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, kesehatan, rasa aman, dan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.
b. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, termasuk dengan mempertimbangkan perintah pemeriksaan dan pengujian ilmiah lanjutan yang independen atas dugaan pencemaran dan dampaknya.
C. Mempertimbangkan kerugian berbasis gender dan risiko kriminalisasi warga sebagai bagian dari uji proporsionalitas dan kepentingan umum dalam menilai KTUN a quo.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
a. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta Perusahaan terkait dengan perizinan usaha untuk upaya pencegahan dampak berkurangnya dan hambatan hak asasi perempuan warga Padarincang.
b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin lingkungan PT Sinar Ternak Sejahtera dengan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna, khususnya perempuan, serta memastikan keterbukaan informasi dan mekanisme pengaduan yang efektif.
C. Menjamin pemulihan lingkungan dan kesehatan warga, termasuk akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan, sebagai bagian dari tanggung jawab negara atas dampak yang telah terjadi.
d. Menghentikan praktik-praktik penanganan konflik yang berorientasi pada pendekatan keamanan semata dan mengedepankan penyelesaian administratif, dialogis, dan berperspektif HAM.
4. Kepada pelaku usaha PT Sinar Ternak Sejahtera, untuk:
a. Mematuhi seluruh kewajiban hukum lingkungan hidup, termasuk menghentikan aktivitas yang menimbulkan pencemaran, melakukan perbaikan pengelolaan limbah, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan serta sosial yang ditimbulkan.
b. Menghormati hak asasi manusia warga terdampak dengan tidak melakukan atau memicu tindakan yang memperbesar konflik, ketakutan, dan kriminalisasi masyarakat.
5. Kepada Masyarakat Sipil (Akademisi, organisasi masyarakat sipil dan media), untuk:
a. Melakukan dukungan pendampingan secara berkelanjutan dengan melakukan permintaan dukungan-dukungan kepada lembaga-lembaga kementerian/lembaga, lembaga hak asasi manusia, serta lembaga-lembaga yang dapat mendukung langkah-langkah pemenuhan hak asasi manusia.
b. Melakukan pengawasan yang efektif terkait dengan kebijakankebijakan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan aparatur penyelenggara terkecil guna mendorong kritik yang konstruktif untuk mendorong tanggung jawab pemenuhan hak asasi perempuan.