Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Anyam Noken Kehidupan. Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyitas Kekerasan & Pembela HAM

188 halaman · 188 halaman diproses dengan OCR · 57.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM
  2. Anyam Noken Kehidupan
  3. Penerbit
  4. Penyunting
  5. Tim Penulis dan Tim Penyusun
  6. Tim Produksi
  7. Desain & Tata Letak
  8. Foto
  9. Keterangan foto sampul
  10. Daftar Isi
  11. RINGKASAN EKSEKUTIF
  12. Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM
  13. Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan, 2010-2014
  14. Syukur bagi-Mu, Tuhan!
  15. PENGANTAR PENULIS
  16. Jakarta, Desember 2014
  17. Sylvana Apituley
  18. Fientje Jarangga
  19. BAB I PENDAHULUAN
  20. A. Latar Belakang dan Tujuan
  21. Pendokumentasian ANK dan advokasi
  22. B. Kerangka Kerja, Cakupan dan Metodologi
  23. BAB II
  24. KONTEKS UMUM PAPUA
  25. Sumberdaya Alam Melimpah, Namun Termiskin
  26. Penggundulan Hutan, Pelanggaran Hak Orang Asli Papua dan Pemiskinan Struktural
  27. Pemberdayaan Orang Asli Papua yang Berperspektif Berkelanjutan
  28. • Konflik Politik, Kekerasan dan Pembiaran
  29. TEMUAN UTAMA: Pola Kekerasan dan Pola Sintas
  30. A. POLA DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERLAPIS PADA PEREMPUAN
  31. 1. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Papua
  32. "...su jatah..."(Asmat)
  33. Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran
  34. Kejahatan Perkawinan: Poligami dan Selingkuh
  35. "Kawin dua, tiga, itu adat!" (Wamena)
  36. "...Ko perempuan saja mo, saya bisa dapat 2, 3 (istri)..." (Deiyai)
  37. "...yang jual itu orang pendatang..." (Asmat)
  38. Beban Kerja Berlapis, Kekerasan Atas Nama Mas Kawin, Dilema C. Mekanisme Bayar Denda Dan Hak Waris Perempuan
  39. Beban Kerja Berlapis
  40. Kekerasan atas nama Mas Kawin, Dilema Mekanisme Bayar Denda dan Tiadanya Hak Waris Perempuan
  41. Narasumber lain menceritakan tradisi berbeda di jaman dulu
  42. "KdRT harus diselesaikan lewat hukum, bukan denda adat!" (Wamena)
  43. "...uang habis untuk bayar denda!" (Intan Jaya)
  44. "Dulu gereja larang kawin dua, sekarang pemda ijinkan!" (Intan Jaya)
  45. Sulitnya Kondisi Geografis, Minimnya Infrastruktur dan Mahalnya Transportasi
  46. Dominasi Pedagang Luar Papua, Minimnya Pendampingan dan Penguatan Ekonomi Perempuan Papua
  47. "... pinang itu kami punya, tidak boleh jatuh ke tangan pendatang" (Biak)
  48. 3. Absennya Pemerintah, Lemahnya Layanan Publik, Tumpulnya Hukum Dan Impunítas62
  49. "Kami mau merdeka saja, pemerintah buang kami!" (Biak)
  50. "...jadi kabupaten karena kepentingan elit politik saja..." (Supiori)
  51. "Tolong Ibu juga sampaikan ke pusat, kami butuh Polwan" (Manokwari)
  52. "Apa itu UPPA?" (Paniai)
  53. 4. Pendekatan Keamanan Teritorial, Kekerasan dan Stigma Separatis
  54. 5. Pengikisan dan Penyangkalan Identitas serta Pengerdilan Kapasitas
  55. "Ah ko perempuan saja mo, ko tutup mulut!" (Dogiyai)
  56. "...pertama kali ini forum perempuan bicara..." (Intan Jaya)
  57. "Anak yang lahir dari bapak non Papua itu darah kotor to!" (Timika)
  58. B. Pola Sintas Perempuan Papua Hadapi Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis
  59. 1. Merawat Spiritualitas Sebagai Kekuatan Utama
  60. 2. Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah Utama
  61. 3. Menjadi Agen Perdamaian
  62. 4. Berorganisasi Untuk Pemulihan dan Advokasi HAM Perempuan
  63. BAB IV PAPUA TANAH DAMAI HARAPAN PEREMPUAN
  64. Konflik Papua Di Mata Perempuan
  65. Perempuan Papua dalam Konflik dan Perdamaian
  66. Papua Tanah Damai Harapan Perempuan
  67. 1. Pemerintah di tingkat nasional, di Jakarta agar
  68. 4. Pemerintah Daerah agar segera:
  69. TANGGAPAN PEMERINTAH, PAKAR DAN PUBLIK
  70. Peran Perempuan Papua Dalam Memajukan Keadaban Publik dan Kemakmuran bersama di Tanah Papua
  71. TANGGAPAN
  72. Lukas Enembe, S.IP., M.H. Gubernur Provinsi Papua
  73. TANGGAPAN
  74. TANGGAPAN
  75. Prof. Dr. Sulistiowati Irianto
  76. Hilang Sumberdaya Alam, Hilang Ruang Hidup
  77. Hukum yang Tidak Mendukung Perempuan
  78. Suara Perempuan Papua
  79. TANGGAPAN
  80. INDONESIA ADALAH PAPUA, PAPUA ADALAH INDONESIA
  81. NUR IMAM SOEBONO
  82. Universitas Indonesia
  83. LILY WAHID
  84. PEREMPUAN PAPUA TERLUKA OLEH KEKERASAN BERLAPIS, DISKRIMINASI, DAN STIGMATISASI
  85. LILY WAHID
  86. ANDIWIDJAJANTO
  87. OTONOMI KHUSUS TANPA TINDAKAN AFFIRMATIF BAGI PEREMPUAN PAPUA AKAR PELANGGENGAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
  88. DIAN KARTIKASARI
  89. NUR IMAM SOEBONO
  90. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAK DIBARENGI DENGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
  91. DIAN KARTIKASARI
  92. LILY WAHID
  93. ANDI WIDJAJANTO
  94. KETIDAK JELASAN PERAN NEGARA, KOMUNITAS DAN PRIVAT
  95. DIAN KARTIKASARI
  96. NUR IMAM SOEBONO
  97. POTENSI MEMBANGUN PAPUA DAMAI
  98. NUR IMAM SOEBONO
  99. DIAN KARTIKASARI
  100. Sekjen KPI
  101. Pencatatan Perkawinan Adat:
  102. Tindakan Affirmatif:
  103. LILY WAHID
  104. Membangun system Pengawasan:
  105. Membangun Kemandirian Ekonomi Mama-mama:
  106. JALESWARI PRAMODHAWARDANI
  107. JALESWARI PRAMODHAWARDANI, LIPI; dan DIAN KARTIKASARI, Sekjen KPI
  108. ANDIWIDJAJANTO
  109. Upaya Pemerintah :
  110. LAMPIRAN
  111. Lampiran 3.
  112. Tim Dokumentator Papua dan Papua Barat
  113. Tim Diskusi
  114. Dan seluruh anggota Tim Dokumentator
  115. DAFTAR PUSTAKA
  116. DAFTAR PUSTAKA
  117. Buku
  118. Konvensi Dan Instrumen Internasional
  119. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
  120. Laporan/Jurnal/Majalah
  121. Surat Kabar/Majalah
  122. Website

Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM

Kerjasama: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki Majelis Rakyat Papua 2012-2014

Anyam Noken Kehidupan

PAPUA TANAH DAMAI MENURUT PEREMPUAN PENYINTAS KEKERASAN & PEMBELA HAM

Kerjasama: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki Majelis Rakyat Papua 2012-2014

Papua Tanah Damai menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM

ISBN Print 978-602-330-003-7 ISBN PDF 978-602-330-003-7

Cetakan: Pertama, 2015 Jakarta, Indonesia

Penerbit

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Penyunting

Sylvana Maria Apituley • Rainy Hutabarat

Tim Penulis dan Tim Penyusun

Sylvana Apituley • Rainy Hutabarat • Saur Tumiur Situmorang • Fien Jarangga Dominggas Nari • Agustinus Supriyanto • Arimbi Heroepoetri • Edison Baransano Engel Bertha Kotorok • Erna Mahuse • Frida Kelasin • Irene Waromi Justina Rostiawati • Sicillia Leiwakabessy • Yuniyanti Chuzaifah

Tim Produksi

Danielle Johanna • Detti Artsanti • Edison Baransano • Lily Danes • Martini Letelay Merry Rumbewas • Natalia Rumbewas • Nyssa Janice • Yanti Ratna

Desain & Tata Letak

Merry A. Rumbewas • Abenk Vaberian

Foto

Edison Baransano • Hermandari Kartowisastro • Rainy Hutabarat • Sylvana Apituley

Keterangan foto sampul

Mama-mama berjualan hasil kebun di pasar Moanemani, kabupaten Dogiyai (foto: Edison Baransano, 2013)

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif viii ANYAM NOKEN KEHIDUPAN: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM. viii Sekapur Sirih. ..xvi Sambutan Ketua II Majelis Rakyat Papua ..xx Sambutan Penasehat Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki. .xxii Pengantar Penulis. xxiv BABI PENDAHULUAN 2 A. Latar Belakang dan Tujuan 2 B. Kerangka Kerja, Cakupan dan Metodologi 5 BAB II KONTEKS UMUM PAPUA 14 Sumberdaya Alam Melimpah, Namun Termiskin.. 14 Penggundulan Hutan, Pelanggaran Hak Orang Asli Papua dan Pemiskinan Struktural ..18 Pemberdayaan Orang Asli Papua yang Berperspektif Berkelanjutan .....23 Konflik Politik, Kekerasan dan Pembiaran .27

A. POLA DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERLAPIS PADA PEREMPUAN....34 1. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Papua .. 34 a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 35 b. Pembiaran Alkoholisme, Judi, Pornografi Dan Prostitusi Pemicu KDRT .....39 c. Beban Kerja Berlapis, Kekerasan Atas Nama Mas Kawin, Dilema Mekanisme Bayar Denda Dan Hak Waris Perempuan... 41 2. Pemiskinan Struktural, Penguasaan Dan Pencerabutan Sumber- Sumber Ekonomi, Sosial Dan Budaya Serta Peminggiran Politik. .46 a. Peminggiran Dan Pengabaian Sistemik Perempuan Papua Dari Sistem Ekonomi.. 47 b. Pemiskinan Dan Pencerabutan Identitas Kultural Karena Penguasaan Dan Perampasan Sumberdaya Alam. .50 c. Peminggiran Dari Sistem Pengambilan Keputusan Dan Birokrasi. .53 3. Absennya Pemerintah, Lemahnya Layanan Publik, Tumpulnya Hukum Dan Impunitas...... 54 a. Absennya Pemerintah Dan Lemahnya Layanan Publik. ..55 b. Pemekaran, Pemilukada dan Kekerasan .57 c. Tumpulnya Hukum dan Impunitas .58 4. Pendekatan Keamanan Teritorial, Kekerasan dan Stigma Separatis ..60 a. Dari Operasi Militer Hingga Penjagaan Perbatasan... ..60 b. Penembakan hingga Kekerasan Seksual ..63 c. Stigma Separatis terhadap Masyarakat Sipil dan Pembela HAM ..65 5. Pengikisan dan Penyangkalan Identitas serta Pengerdilan Kapasitas ..65 a. Pembungkaman Berbasis Identitas dan Peran Gender... ..65 b. Paternalisme dan Diskriminasi dalam Penentuan Asli Papua. ...66 c. Perendahan Berdasarkan Identitas Seksual, Ras dan Peran Gender .67 B. Pola Sintas Perempuan Papua Hadapi Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis... 68 1. Merawat Spiritualitas Sebagai Kekuatan Utama. ..69 2. Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah Utama. ..69 3. Menjadi Agen Perdamaian. ..70 4. Berorganisasi Untuk Pemulihan dan Advokasi HAM Perempuan..... ....72

BABV TANGGAPAN PEMERINTAH, PAKAR DAN PUBLIK 96 Tanggapan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak RI 96 Tanggapan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. .98 Tanggapan Gubernur Provinsi Papua .101 Tanggapan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua ..104 Tanggapan Guru Besar Antropologi Hukum, Fak. Hukum Universitas Indonesia Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia .... 106 Hilang Sumberdaya Alam, Hilang Ruang Hidup ..107 Hukum yang Tidak Mendukung Perempuan. ..109 Suara Perempuan Papua.. 111 Tanggapan Para Tokoh Masyarakat & Nasional. 112 Lampiran 1. Pesan Perempuan Papua Narasumber Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo .130 Lampiran 2. Matriks Indikator Keadilan, Perdamaian dan Keamanan Papua 134 menurut Perempuan Penyintas dan Pembela HAM Lampiran 3. Daftar Nama Tim Dokumenter dan Tim Diskusi. .151 Tim Dokumentator Papua dan Papua Barat 151 Tim Diskusi 152 Dan seluruh anggota Tim Dokumentator 152 DAFTAR PUSTAKA 155

Mama-mama sedang berjualan hasil kebun sekaligus mengayam noken (Manokwari/EB)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM

Laporan pendokumentasian kondisi pemenuhan HAM perempuan Papua berjudul Stop Sudah! yang dirilis pada April 2010 merekomendasikan penyelenggaraan Dialog damai, adil dan bermartabat antara pemerintah nasional di Jakarta dengan masyarakat asli Papua sebagai cara terbaik menemukan solusi penyelesaian konflik Papua. Rekomendasi ini sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM maupun LIPI, terutama dengan komitmen presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Papua dengan hati melalui pendekatan kesejahteraan, komunikasi konstruktif, persuasi dan dialog. Dialog penting sebagai jalan ketiga di tengah kebuntuan dan stagnasi penyelesian konflik Papua yang sangat terbatas dan umumnya didominasi solusi berkarakter "harga mati" (NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati). Ini berpotensi melanggengkan kekerasan dan konflik berkepanjangan. Karenanya, perempuan penyintas kekerasan dan pembela HAM mendorong jalan ketiga yaitu Dialog demi "harga hidup" (kehidupan) semua.

Komnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses "menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat pengambilan keputusan" untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan menciptakan rasa aman berkelanjutan di tanah Papua. Pada tahun 2012, Komnas Perempuan dan Tiki, didukung oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), memulai pendokumentasian pengalaman dan pendapat perempuan Papua tentang keadilan, perdamaian dan keamanan Papua, dinamai Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan (selanjutnya disebut: pendokumentasian ANK).

Proses dan tujuan pendokumentasian ANK sesungguhnya menggambarkan arti filosofis-sosiologis Noken atau tas tradisional masyarakat asli Papua. Noken sangatdekatdenganperempuansebabmerekayangmenganyamataumerajut Noken dan yang paling sering memakainya sehari-hari untuk membawa hasil kebun, hewan ternak dan untuk menggendong bayi. Noken diperlukan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan, secara faktual maupun simbolik. Proses dan tujuan pendokumentasian ANK disimbolkan dengan tradisi Noken Papua. Dimulai dengan mencari dan menemukan narasumber utama, yaitu para perempuan penyintas diskriminasi dan kekerasan di kampungkampung, terutama yang terisolasi secara geografis, perempuan penyintas kekerasan negara yang termarginalkan, serta perempuan pembela HAM yang tidak bebas bersuara dan mengadvokasi hak-hak perempuan Papua. Suara para perempuan narasumber ANK ini, baik berupa pengetahuan, pengalaman maupun wisdom

tentang menyintasi kekerasan, merawat kehidupan, menegakkan keadilan dan membangun perdamaian, dianyammenjadi satu tuturan utuh yang berharga untuk penyelesaian konflik dan rancang bangun keadilan, perdamaian dan keamanan Papuayang inklusif dan berkelanjutan. Proses pengumpulan informasi ANK juga bukan hanya proses pendokumentasian pengalaman kekerasan dan diskriminasi,melainkansekaligus proses pemulihan narasumber pendokumentasian.

Contoh berbagai jenis dan fungsi Noken yang digunakan mama-mama Papua misalnya Noken untuk mengendong bayi, Noken membawa hasil kebun, Noken untuk berbelanja/berjaulan ke pasar, Noken untuk membawa bekal di perjalanan atau di kebun.

Pendokumentasian ANK dan advokasi tindak lanjut laporan ANK bertujuan untuk memastikan terpetakannya pengetahuan, pengalaman dan pendapat perempuan penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM tentang keadilan, perdamaian dan keamanan Papua, serta tentang solusi penyelesaian konflik Papua; terintegrasinya agenda penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan penyintas kekerasan dan diskriminasi ke dalam agenda prioritas penyelesaian konflik Papua; dan terjaminnya pelibatan penuh yang setara perempuan di tingkat akar rumput, perempuan penyintas, dan perempuan pemimpin lokal dalam proses penyelesaian konflik Papua, serta upaya membangun keadilan, perdamaian dan keamanan berkelanjutan di tanah Papua.

Pendokumentasian ANK memakai Konstitusi dan sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional utama yang relevan sebagai kerangka kerja konseptual normatif dalam membaca dan menganalisa temuan-temuan lapangan. Sekaligus mengajak narasumber ANK dan dokumentator melihat peluang pemenuhan HAM dalam seluruh instrumen hukum tersebut. Antara lain: Pasal 28 UUD RI Tahun 1945; UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW; UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM berat dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan Permenkokesra Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Sejumlah instrumen HAM internasional dipakai terutama Convention on The Elimination of Discrimination against Women atau CEDAW. Dokumen utama kedua adalah The Beijing Declaration and Platform for Action yang menggariskan agenda global untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menetapkan tujuan dan langkah strategis pemajuan perempuan dan kesetaraan gender di 12 isu kritis, termasuk isu perempuan dan konflik bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan serta Rekomendasi Umum Nomor 30 Komite CEDAW tentang Kondisi Perempuan dalam Konflik, menjadi kerangka kerja khusus membaca realita perempuan dalam konflik selama pendokumentasian.

Pendokumentasian ANK berlangsung selama lebih dari dua tahun, dimulai pada Agustus 2012 dan berakhir Desember 2014. Konsepnya dibangun bersama oleh Komnas Perempuan dan para aktivis HAM anggota dan penasehat Tiki, dalam sebuah diskusi perencanaan pada Agustus 2012 di Abepura. Konsultasi kampung dan kelompok diskusi terfokus (Focus Group Disccusion/FGD) dipilih sebagai metode utama pengumpulan informasi di lapangan, untuk pengungkapan fakta, membangun analisa, mengidentifikasi aktor-aktor dan isu utama serta membangun pemahaman umum tentang konteks kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua. Konsultasi dan FGD dilakukan di lebih dari 70 an kampung maupun kota di 28 kabupaten Papua dan Papua Barat, melibatkan kurang lebih 18o0 perempuan dan puluhan laki-laki sebagai narasumber. Enampuluh enam perempuan dan laki-laki pegiat atau pembela HAM lokal mengkordinir konsultasi dan FGD.

Lebih dari 100 orang pegiat HAM dan isu perempuan menganalisis temuantemuan lapangan dalam diskusi-diskusi mendalam di Papua dan Jakarta. Sebuah tim gabungan Komnas Perempuan dan Tiki Papua berperan sebagai tim kerja yang mengorganisir seluruh proses dokumentasi.

Konsultasi dan diskusi selama pendokumentasian didisain sesederhana mungkin, sesuai kondisi para narasumber yang umumnya berpendidikan rendah (Sekolah sangat Menengah Pertama /SMP kebawah). Konsultasi dan diskusi ANK diciptakan sebagai ruang terbuka yang inklusif, aman dan nyaman bagi perempuan bertutur secara terbuka. Mereka membahas persoalan sendiri bersama, maupun menganalisa realita kekerasan dan kondisi HAM perempuan Papua, mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan khususnya, mengidentifikasi sumber-sumber

Suasana konsultasi kelompok perempuan di sebuah Jeuw atau Rumah Laki-laki menurut adat masyarakat Asmat. Kurang lebih 100 orang korban & penyintas menceritakan kepada Komnas Perempuan & wakil Keuskupan Timika tentang tindak kekerasan yang dialaminya, dari KDRT hingga pengabaian dan diskriminasi oleh pemerintah daerah & penegak hukum (Asmat/SA)

kekuatan survivalnya serta menggali pemahaman dan menamai peran perempuan membangun keadilan dan perdamaian Papua. Beberapakali wawancara lanjutan dilakukan terpisah sesuai kebutuhan dan atas permintaan narasumber sebagai upaya mendalami kasus tertentu yang dinilai sensitif oleh narasumber, seperti kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan oleh aparat dan kasus penggerebekan, penembakan dan pengungsian paska penyisiran oleh aparat keamanan. Para narasumber bertutur dan beraktivitas bersama dalam kelompok sebagai proses pemulihan. Proses pengumpulan informasi ANK bukan hanya proses pendokumentasian pengalaman kekerasan dan diskriminasi, melainkan sekaligus proses pemulihan narasumber pendokumentasian.

Konsultasi dan diskusi kampung/kota dikoordinir oleh individu dan lembaga pendamping setempat, percakapan dikelompokkan ke dalam enam isu utama, yaitu ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM, lingkungan hidup, politik, keamanan dan pemerintahan. Secara terbuka dan partisipatoris peserta terlibat dalam konsultasi dan FGD pengumpulan data. Pendamping setempat penting untuk memastikan keberlanjutan proses pemulihan narasumber dan advokasi pemulihan dan pemenuhan HAM mereka. Proses Pemulihan narasumber merupakan jalan utama pemberdayaan agar mereka mampu mengatasi trauma dan mencegah reviktimisasi, serta siap terlibat dalam transformasi sosial. Sistem Pemulihan dibangun antara komunitas korban, lembaga agama/gereja dan adat dan pemerintah daerah. Dokumentator, khususnya pendamping lokal, dengan dukungan Komnas Perempuan, berperan sebagai fasilitator penghubung tiga pihak ini. Pendamping lokal menghubungkan kebutuhan dan kontribusi penyintas terkait hak-haknya, dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh lembaga/komunitas agama dan adat serta pemerintah daerah. Agar para pihak ini menyediakan resources dan sarana, serta memaksimalkan kelembagaan masing-masing untuk memenuhi hak-hak korban dan penyintas.Sementara itu, dialog kebijakan dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga penegak hukum dilakukan untuk tiga tujuan, yaitu: sebagai advokasi langsung; cara untuk mempertemukan perspektif dan kebutuhan para pihak; sekaligus cara memverifikasi dan validasi data. Tak banyak Pemda yang terlibat dalam dialog kebijakan ANK.

Secara khusus Komnas Perempuan di Jakarta menyelenggarakan FGD rutin untuk membangun dan membarui pengetahuan dan analisa berperspektif nasional dan internasional serta melakukan advokasi melalui dialog kebijakan dengan pemerintah dan tokoh masyarakat serta Organisasi Masyarakat Sipil pemerhati isu HAM Papua.

Pada akhirnya, seluruh data temuan di lapangan diolah dan dibahas oleh tim Jakarta maupun Papua dan dituliskan sebagailaporan hasil pendokumentasian oleh tim penulis. Laporan pendokumentasian ANK telah diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua dan diperkenalkan kepada publik pada April 2014. Paska penyerahan laporan ini, Komnas Perempuan dan Tiki bekerjasama dengan Program Pascasarjana Multi-disiplin Universitas Indonesia, beberapa perempuan tokoh nasional dan berbagai lembaga civil society nasional lainnya memfasilitasi proses berdialog para perempuan narasumber ANK dengan Pemerintah Nasional di Jakarta.

Laporan pendokumentasian ANK mencatatkan lima (5) pola kekerasan terhadap perempuan Papua, empat (4) pola sintas perempuan Papua korban kekerasan, dan sejumlah butir simpulan maupun rekomendasi strategis kepada berbagai pihak. Lima pola kekerasan itu masing-masing sebagai berikut: Pertama, diskriminasi dan kekerasan berlapis terhadap perempuan yang mengakar pada kompleksnya masalah sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan Papua. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang domestik dan publik bertali-temali, saling mengunci serta saling menjadi penyebab dan akibat kekerasan berbasis ekonomi, budaya, politik dan keamanan. Kedua, Pemiskinan Struktural, Penguasaan dan Pencerabutan Sumber-sumber Ekonomi, Sosial, Budaya dan Peminggiran Politik. Pola kekerasan ketiga adalah, Absennya Pemerintah, Tumpulnya Hukum, dan Impunitas. Pola kekerasan keempat adalah Pendekatan Keamanan Teritorial, Kekerasan dan Stigma Separatis. Sementara, pola kekerasan kelima adalah Pengikisan dan Penyangkalan Identitas serta Pengerdilan Kapasitas.

Selain lima pola kekerasan di atas, teridentifikasi empat pola sintas perempuan menghadapi kekerasan dan diskriminasi berlapis, yaitu: Merawat Spiritualitas sebagai Kekuatan Utama; Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah Utama; Menjadi Agen Perdamaian; Berserikat dan Berorganisasi untuk Pemulihan dan Advokasi.

Berdasarkan temuan-temuan utama di atas, Komnas Perempuan dan Tiki menyimpulkan bahwa, pertama: Telah terjadi kekerasan dan diskriminasi berlapis terhadap perempuan Papua dalam berbagai bentuk. Diskriminasi dan kekerasan berlapis tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang melindungi HAM warga Negara tanpa kecuali, khususnya Pasal 28 UUD 1945, dan kebijakan nasional lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuanPapuauntukbebasdariberbagaibentukketidakadilan,diskriminasi dan kekerasan. Kedua, berbagai faktor melatarbelakangi langgengnya kekerasan dan diskriminasi berlapis terhadap perempuan Papua selama lima dekade terakhir, yaitu: konflik politik yang belum tuntas dan inkonsistensi politik rekonsiliasi yang berujung pada gagalnya penerapan Otonomi Khusus Papua; kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak-hak Konstitusional masyarakat Papua;pendekatan keamanan teritorial dan kentalnya penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan (TNI), Brimob dan Polisi, serta pemakaian kekerasan oleh kelompok sipil bersenjata; absennya clean, good and effective government di tingkat provinsi dan kabupaten; keberpihakan pemerintah nasional dan daerah terhadap industri ekstraktif dan eksploitasi sumberdaya alam oleh korporasi multinasional; serta ketimpangan gender dan kuatnya nilai-nilai patriarkis dalam adat dan budaya Papua. Ketiga, sistematis dan meluasnya sejumlah bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua dan keluarga mereka mengindikasikan terjadinya

Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Pembunuhan, pemusnahan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penganiayaan, pemindahan penduduk secara paksa dalam bentuk pengungsian terpaksa paska peristiwa kekerasan besar seperti penembakan/aksi baku tembak dan penyisiran oleh aparat keamanan di daerah pengejaran kelompok sipil bersenjata, perkosaan dan perbudakan seksual terjadi beberapa kali di sejumlah wilayah, dalam konteks konflik politik berkepanjangan dan pendekatan keamanan dengan penggunaan kekerasan yang kental. Seperti halnya berbagai bentuk kekerasan itu, diskriminasi dan pengabaian dalam bidang kesehatan, adalah pembentuk keadaan atau kondisi yang bisa mengakibatkan kematian. Kasuskasus kematian karena bermacam penyakit, rendahnya derajat kesehatan dan status gizi, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita, konsumsi miras berlebih dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT), minimnya infrastruktur dan fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan, mahalnya dan sedikitnya obat memperburuk situasi. Keempat, perempuan Papua telah membuktikan diri sebagai aktor yang pro-aktif merawat kehidupan, memperjuangkan keadilan, mengatasi konflik dan membangun perdamaian, serta menciptakan rasa aman dalam keluarga, komunitas bahkan masyarakat luas.

Berangkat dari sembilan (9) temuan utama dan empat (4) butir kesimpulan di atas serta rekomendasi penyintas dan pembela HAM perempuan Papua, Komnas Perempuan dan Tiki merekomendasikan berikut ini. Pertama, agar pemerintah di tingkat nasional dan pemerintah daerah di tanah Papua menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak asasi perempuan Papua yang dilindungi Konstitusi, dengan cara mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik yang fundamental berorientasi pada penyelamatan hidup orang asli Papua dan alam Papua saat ini dan masa depan; membangun dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dengan Pemerintah serta mencegah terjadinya kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi baru terhadap perempuan Papua dan masyarakat asli Papua pada umumnya. Membangun dan memastikan efektifnya kebijakan Keadilan Transisi berperspektif HAM berbasis gender, dengan menyegerakan pelaksanaan kebijakan Reparasi yang terintegrasi ke dalam kebijakan Pembangunan Papua, bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu dan korban konflik beserta anggota keluarganya selama/setelah konflik. Rekomendasi utama kepada lembaga keamanan (Tentara Nasional Indonesia /TNl) dimaksudkan agar TNI menyempurnakan langkah reformasi sektor keamanan secara mendasar dan menyeluruh, terutama dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM berbasis gender ke dalam cetak biru reformasi sektor keamanan dan memastikan pelaksanaannya di semua level institusi keamanan nasional hingga lokal, menghentikan pendekatan keamanan dan penggunaan kekerasan di Papua, menciptakan dan memelihara keamanan yang sejati yang berpusat pada keamanan manusia dan alam Papua. Kepada lembaga penegak hukum agar dalam kerjanya melaksanakan mandat Konstitusi dan amanat UU nasional lainnya lebih mengedepankan prinsip perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM warga Negara, termasuk hak bebas dari kekerasan, hak atas hidup, dan hak-hak dasar lainnya. Rekomendasi juga ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar melakukan penyelidikan pro justitia untuk menguji kesimpulan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua, serta mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Papua secara tuntas. Kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) agar aktif menjalankan mandat perlindungan Hak Anak di tanah Papua. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar melakukan terobosan dan memulai proses melaksanakan kebijakan Reparasi bagi perempuan korban dan penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua. Masyarakat nasional dan lokal didorong untuk mendukung dan memainkan peran pro aktif menangani dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua, mendukung upaya pemulihan korban, melakukan pendidikan publik tentang penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan serta ikut mengadvokasi kebijakan pemerintah untuk penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan HAM perempuan Papua. Masyarakat nasional didorong untuk ikut pro aktif mengadvokasi penghentian penggunaan kekerasan dan senjata dalam menyelesaikan konflik Papua, serta mendorong dan mendukung pengutamaan Dialog dan jalan nir kekerasan lainnya dalam menyelesaikan konflik Papua. Media, diminta untuk mengembangkan jurnalisme perdamaian di Papua sebagai bentuk nyata dukungannya kepada perdamaian Papua. Dunia internasional, terutama negara-negara sahabat Indonesia didorong untuk memberi dukungan bagi semua pihak dalam inisiatif penghapusan kekerasan, mengakhiri konflik, menegakkan keadilan, membangun perdamaian berkelanjutan dan menciptakan keamanan berperspektif human security di seluruh wilayah Papua.

Untuk kepentingan keutuhan informasi dan analisa, temuan-temuan pendokumentasian Stop Sudah (tahun 2010) diintegrasikan ke dalam analisa laporan pendokumentasian ANK.

Yuniyanti Chuzaifah Ketua Komnas Perempuan, 2010-2014

Setelah tiga tahun lalu kita menyelesaikan Laporan 'Stop Sudah' sebagai dokumen penting yang menggambarkan bagaimana perempuan Papua mengalami kekerasan berlapis selama 40 tahun. Buku 'Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM', ini harus kita syukuri sebagai dokumen kedua yang juga penting karena menggambarkan warga negara, perempuan Papua, utamanya para perempuan korban, berbicara tentang Papua Tanah Damai yang bebas dari kekerasan rumah tangga maupun di komunitas dan negara.

Buku ini adalah hasil sebuah perjuangan untuk bisa menjangkau, menyapa, dan mendengarkan begitu banyak perempuan yang mengalami kekerasan berlapis, tetapi minim ruang untuk didengar. Rasa kerap campur aduk saat datang ke berbagai wilayah, ada yang dari jam 7 pagi hingga 11 malam kami tak henti duduk bersama mereka, ada yang menganggap kami dikirim Tuhan untuk mendengar mereka, karena negara yang berada satu inch di hadapan mereka dirasa tak pernah hadir bersapa. Ada yang menyambut kami dengan mengadakan bakar batu dengan 3 babi sebagai simbol penghormatan, sebab mereka merasa ada yang menjemput persoalan mereka untuk didengar.

Sebagai salah satu lembaga HAM nasional, Komnas Perempuan memiliki mandat memantau berbagai persoalan perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Adanya lembaga HAM didorong oleh PBB sebagai sistem koreksi yang harus ada dalam setiap negara, karena negara tidak bisa memantau dirinya sendiri, sehingga perlu mekanisme independen lembaga HAM. Hasil pantauan dan temuan ini akan dilanjutkan ke pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk ditindak lanjuti.

Komnas Perempuan sejak kelahirannya 15 tahun lalu sudah bekerja untuk Papua, bahkan membentuk Gugus Kerja Papua sejak 2008 karena persoalan yang dihadapi Papua sangat kompleks. Gugus Kerja merupakan mekanisme khusus yang bekerja secara intensif. Cara kerja lembaga HAM harus jadi mikroskop untuk menyisir kelompok-kelompok rentan yang mengalami banyak pelanggaran hak asasi manusia. Temuan Laporan Stop Sudah, hasil jerih payah semua pihak, utamanya Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki, didukung oleh Majelis Rakyat Papua, tokoh-tokoh penting, dan didampingi Komnas Perempuan, menemukan dan merekam bahwa Perempuan Papua mengalami pelanggaran HAM dalam kurun empat dekade. Di banyak wilayah paska konflik, ketika tidak ada pemulihan, maka frustasi dan amarah akan disasarkan kepada orang-orang di depan mata, yaitu perempuan dan anak. Dari pertemuan Komisi Status Perempuan (CSW) juga banyak diungkap bahwa wilayah konflik dan paska konflik paling sulit mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Korban paska konflik seharusnya mendapatkan hak pemulihan, keadilan dan kebenaran.

Untuk itu, perlu mendengar lagi suara korban, mendengar suara perempuan tentang pemulihan, tentang apa yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh negara dengan peran due diligent mereka, serta apa peran kita semua?

Komnas Perempuan mencoba duduk bersama para perempuan korban, penyintas maupun perempuan-perempuan komunitas asli Papua, melingkar untuk saling memulihkan dengan saling bicara dan mendengar, menggagas pemulihan berbasis komunitas yang dinamakan Anyam Noken, dan mencari sahabat lainnya untuk memikirkan bagaimana Papua ke depan, agar tidak ada lagi kekerasan. Buku ini merangkum percakapan penting mereka untuk ditindaklanjuti negara.

Hasil pemantauan Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM, adalah tahap lanjutan dimana lebih dari 1800 perempuan di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat membicarakan persoalan sebagai korban dan sebagai warga negara, bertutur tentang inisiatif mereka merespon persoalannya maupun bicara soal visi dan harapan ke depan, agar Papua menjadi tanah damai, agar bebas dari kekerasan dan diskriminasi sebagai perempuan asli Papua, dan menjadi masyarakat Papua yang bermartabat.

Perempuan penting didengar di segala lapis kehidupan, di segala ranah keputusan, baik di keluarga, masyarakat maupun dalam ranah negara, termasuk di lokal, nasional, regional maupun internasional.

Peran Komnas Perempuan selain memantau dan memperkuat kapasitas pemantauan HAM, khususnya perempuan Papua, juga mengadvokasi sepuluh (10) hak dasar perempuan asli Papua, baik di Papua maupun ranah nasional dengan menggunakan kerangka Konstitusi. Saat ini bersama-sama merangkai sistem pemulihan berbasis komunitas, memperkuat perspektif HAM dan keadilan gender di institusi strategis MRP, terutama Pokja Perempuan. Salah satu yang Komnas Perempuan negosiasikan kepada negara adalah agar perempuan Papua bisa menjadi bagian dari Delegasi Rl yang mengikuti sidang CSW (Komisi Status Perempuan) ke-58 di kantor Pusat PBB di New York, agar belajar menyerap pengalaman melakukan negosiasi di level internasional. Dua anggota MRP akhirnya bisa berangkat mengikuti CSW ke-58 tahun 2014. Di sana mereka berefleksi dari pengamatan bahwa perempuan kulit hitam dari Afrika Selatan bisa memimpin UN Women (urusan perempuan di PBB) dan ternyata ada banyak laki-laki yang terlibat dalam persoalan perempuan, karena ini persoalan perempuan adalah persoalan kemanusiaan.

Komnas Perempuan juga menindaklanjuti advokasi hasil rekomendasi Laporan Stop Sudah di level nasional dan internasional. Banyak pihak, terutama di level nasional, baik negara maupun publik yang belum utuh memahami Papua dengan perspektif hak asasi, hak perempuan asli Papua. Komnas Perempuan menggulirkan temuan Laporan Stop Sudah, agar banyak pihak lebih memahami persoalan Papua dan turut menjadi bagian penting dalam menghentikan kekerasan serta mendorong perdamaian di Papua.

Laporan Stop Sudah juga memberi mandat Komnas Perempuan untuk advokasi internasional. Karena sebagai lembaga HAM, kami punya mandat untuk turut terlibat dalam mekanisme internasional. Kami melanjutkan isuisu kunci ke dewan HAM PBB melalui UPR (Universal Periodic Review), Komite CEDAW PBB, Komite Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), juga menghadirkan langsung pegiatpegiat HAM perempuan di Papua saat Komisi Tinggi Dewan HAM PBB maupun pelapor khusus PBB berkunjung ke Indonesia. Mekanisme PBB punya mandat dan peran untuk memastikan seluruh negara anggotanya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hasil kerja bersama Stop Sudah dan Anyam Noken ini bisa menjadi jendela bagi negara, institusi strategis masyarakat untuk merespon persoalan Papua dari kacamata yang paling dalam dan mendasar. Tapi temuan-temuan ini hanya akan jadi macan kertas, deretan huruf, kalau kita semua tidak membunyikannya dan memperjuangkannya bersama-sama. Kepada otoritas negara, juga institusi dan aktor-aktor strategis, mari mendengar suara perempuan dan melibatkan perempuan sebagai poros transformasi dan perdamaian. Mari rawat institusi strategis di Papua, antara lain MRP, baik dari dalam dengan merawat komitmen dan dedikasi tinggi, juga dari luar. Selain itu institusi-institusi adat maupun agama, penting mendengar suara perempuan dan memprioritaskan kerja untuk isu perempuan. Mari kita kuatkan dan buka ruang dialog dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, dimana Tikimenjadijaringan kuncinya. Mari dengarkan perempuan, utamanya perempuan korban dari akar rumput, karena merekalah sumber pengalaman dan kebijaksanaan. Papua akan menjadi tanah damai, apabila perempuan berdaya dan diberdayakan, didengar dan saling mendengar, menghentikan kekerasan tanpa kekerasan, dan menghormati masyarakat asli Papua sebagai warga bangsa yang bermartabat. Damai perempuan, Damai Papua!

Engel Bertha Kotorok, S.E., M.M. Ketua Il Majelis Rakyat Papua

PATUTLAH kita mengucap puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaanNya, Komnas Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki, bersama Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta para perempuan korban dan pendamping telah menyelenggarakan pendokumentasian sekaligus pemulihan melalui proses Anyam Noken yang menghasilkan Laporan Suara Perempuan Korban: Anyam Noken Kehidupan. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 47 bahwa "untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki"

Suara perempuan korban, yang terdokumentasikan dalam laporan Anyam Noken Kehidupan telah memberikan gambaran mengenai kondisi riil perempuan Papua, baik itu perempuan korban tindak kekerasan di ranah domestik maupun ranah di publik, dengan pelaku keluarga, masyarakat atau negara. Undang-Undang Otonomi Khusus, sebagai kebijakan khusus (kebijakan afirmasi) dalam rangka upaya keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua sudah seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga menjamin perlindungan bagi perempuan asli Papua dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin pemajuan dan pemenuhan HAM perempuan asli Papua.

Hasil pendokumentasian Stop Sudah! dan Anyam Noken Kehidupan mestinya penting menjadi dasar untuk penyusunan dan implementasi berbagai Peraturan Khusus (Perdasus) pemenuhan HAM perempuan asli Papua, terutama Perdasus No.1 Tahun 2011 tentang Pemulihan dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Hal ini juga merupakan upaya yang sejalan dengan visi dan misi gubernur Provinsi Papua dengan motto: Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, sebagai harapan baru bagi kehidupan orang Papua, khususnya perempuan korban dan penyintas kekerasan dan diskriminasi.

Menurut hemat kami, laporan ini juga disumbangkan sebagai jalan tengah mendorongupaya-upayaperdamaianditanah Papua.olehsebabituatasnama perempuan Papua, kami menyambutnya dengan penuh ucapan terima kasih. Secara khusus, atas nama Majelis Rakyat Papua menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Komnas Perempuan - Tiki, Pokja Perempuan MRP dan para perempuan korban serta para penyintas yang telah memberikan suara-suara yang penuh: keadilan dan damai!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan hikmat kepada kita semua untuk memajukan kaum perempuan Papua.

Pdt. Jemima J. Mirino-Krey, S.Th. Penasehat Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki

Syukur bagi-Mu, Tuhan!

Proses 'mendengar' suara perempuan penyintas kekerasan, mendengar aspirasi dan harapan tentang masa depan mereka dan juga tentang suatu suasana aman di Tanah Papua yang lebih adil dan damai telah selesai dilakukan.

Komnas Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki bekerjasama dengan Majelis Rakyat Papua dan mitra-mitranya di Tanah Papua, telah melakukan proses mendengar suara perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, dimulai tahun 2012 hingga selesai tahun 2014. Hasilnya adalah 'potret' berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa contoh menonjol adalah hilangnya rasa aman yang menimbulkan trauma berkepanjangan, karena adanya operasi keamanan secara meluas di sejumlah wilayah Papua yang dianggap'rawan'secarapolitikolehpemerintah.Marginalisasidan diskriminasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak memberikan ruang afirmasi yang cukup adil, alih fungsi hutan, penyerobotan dan eksploitasi sumberdaya alam tanpa prosedur hukum yang berpihak pada hak orang asli telah menghapus hak masyarakat asli atas hutan/tanah adat. Penegakan hukum atas kasuskasus kekerasan domestik maupun publik yang tidak pernah memberikan efek jera kepada pelaku hingga tidak terjadi kepastian hukum berakibat lunturnya kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah. Apalagi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masih minim.

Dalam situasi ini, dengan sangat kuat dapat dikatakan bahwa telah tercipta kejahatan kemanusiaan yang mengarah kepada terjadinya dehumanisasi.

Untuk itu, hadirnya laporan Anyam Noken Kehidupan ini kami sambut dengan baik dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai gambar Allah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Semoga buku ini dapat membawa jalan-jalan baru menuju pembebasan manusia dari ketertindasan kepada kehidupan yang bermartabat.

PENGANTAR PENULIS

Buku Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM ini mendokumentasikan suara kurang lebih 1800 perempuan Papua yang bersaksi tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi; tentang sumber-sumber kekuatan dan wisdom mereka menyintas kekerasan dan diskriminasi;juga tentang mimpi dan perjuangannya "menganyam atau merajut" Papua Tanah Damai. Mereka berasal dari kota dan kampung di 28 Kabupaten di Papua dan Papua Barat, baik kota besar, kota baru hasil pemekaran maupun kampung-kampung terpencil dan terisolir di wilayah pesisir, pegunungan dan perbatasan. Selain para perempuan sebagai narasumberutama,tim dokumentasiAnyam NokenKehidupanjugamenggelar konsultasi dan diskusi terbatas dengan perwakilan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, dengan forum komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di Papua dan Papua Barat, aktivis perempuan dan aktivis HAM serta tokoh agama dan tokoh adat setempat. Melalui diskusi-diskusi terbatas di Papua dan Jakarta, kesaksian narasumber didengar, dipelajari dan dituliskan kembali dalam bentuk laporan dengan menggunakan instrumen HAM nasional dan internasional,.

Buku laporan ini tersusun berkat kerja keras banyak pihak. Kami pertama-tama berterimakasih kepada tim Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan di Jakarta dan tim Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki di Abepura dan Manokwari. Sejak Agustus 2012 hingga Desember 2014, tim bekerja keras mengelola pendokumentasian ini walau banyak tantangan dan kendala dihadapi, saat di lapangan di Papua dan Papua Barat maupun di Jakarta. Kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kontribusi para pendamping lokal, dari Fakfak hingga Merauke. Mereka mengorganisir konsultasi dan FGD di kota hingga kampung terpencil. Terimakasih kepada Keluarga Besar Komnas Perempuan, khususnya Pimpinan Komnas Perempuan periode 2010- 2014, atas dukungan bagi Gugus Kerja Papua dan Tiki. Terimakasih kepada banyak indinvidu peserta seri diskusi rutin Komnas Perempuan di Jakarta dan Papua yang ikut memperkaya diskusi tim pendokumentasian. Kami tak dapat menulis satu persatu nama mereka di sini. Terimakasih kami juga kepada tokoh masyarakat dan perempuan tokoh yang peduli HAM perempuan Papua penasehat Tiki, yang terus mendukung sejak laporan Stop Sudah! hingga Anyam Noken Kehidupan. Terimakasih juga atas dukungan Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat, serta Kementerian Lembaga terkait di tingkat nasional di Jakarta. Pendokumentasian Anyam

Noken Kehidupan pembiayaannya bersumber pada APBN. Namun kami juga berterimakasih kepada HIVOS sebagai pendukung utama. Di tengah jalan dukungan juga datang dari Australian Aid, Mensen met Een Misie dan MRP.

Di atas semuanya, kami berhutang kepada para perempuan narasumber utama laporan Anyam Noken Kehidupan. Kami sangat menghargai keterbukaan, ketulusan dan kepercayaan mereka kepada tim dokumentator, hingga pengalaman dan suara mereka dapat didokumentasikan dalam buku laporan Anyam Noken Kehidupan. Terimakasih telah mempercayakan Noken Kehidupan untuk dibawa bersama, diperkenalkan kepada publik luas dan diperjuangkan tanpa lelah, untuk Tanah Papua yang lebih adil, damai dan aman bagi perempuan.

Jakarta, Desember 2014

Sylvana Apituley

Komisioner/Ketua Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan 2010-2014

Fientje Jarangga

Kordinator Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki

Mama-mama berjualan buah-buahan sambil merajut noken (Wamena/HK)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Laporan HAM berjudul Stop Sudah!² yang dirilis pada April 2010 merekomendasikan sejumlah langkah strategis penanganan dan pencegahan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua, yang bermuara pada pemenuhan hak-hak Konstitusional perempuan korban dan penyintas kekerasan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Dialog damai, adil dan bermartabat pemerintah nasional di Jakarta dengan masyarakat asli Papua sebagai cara terbaik menemukan solusi penyelesaian konflik Papua. Rekomendasi ini sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM maupun LIP³, terutama sejalan dengan komitmen presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Papua dengan hati melalui pendekatan kesejahteraan, komunikasi konstruktif, persuasi dan dialog.4

Di sisi lain pilihan penyelesian konflik Papua sangat terbatas dan cenderung bermuara pada solusi berkarakter"harga mati", yaitu: NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati.5 Ini berpotensi melanggengkan kekerasan dan konflik berkepanjangan. Berangkat dari tuntutan perempuan Papua korban dan penyintas kekerasan dan diskriminasi, Komisi Nasional anti

Di tengah dominasi solusi berkarakter "harga mati" (NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati) yang berpotensi melanggengkan kekerasan dan konflik berkepanjangan di tanah Papua, perempuan mendorong jalan ketiga, yaitu Dialog sebagai "harga hidup" yang berorientasi pada kehidupan semua.

Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut:Komnas Perempuan) dan Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki (selanjutnya disebut: Tiki) mendorong jalan ketiga yaitu "harga hidup", yang berorientasi pada kehidupan semua.

Komnas Perempuan dan Tiki berinisiatif memulai suatu proses "menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat pengambilan keputusan" untuk menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan menciptakan rasa aman berkelanjutan di tanah Papua. Bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua, (selanjutnya disebut MRP) pada tahun 2012, Komnas Perempuan dan Tiki memulai pendokumentasian pengalaman dan pendapat perempuan Papua tentang keadilan, perdamaian dan keamanan Papua.

Pendokumentasian ini dinamai Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan (selanjutnya disebut: pendokumentasian ANK atau ANK saja), karena proses dan tujuan pendokumentasian menggambarkan artifilosofis-sosiologis Noken menurut masyarakat asli Papua.6 Noken, tas tradisional khas Papua terbuat dari kulit kayu, kulit batang anggrek atau (sekarang) dari benang. Noken merupakan benda adat yang dipakai laki-laki dan perempuan namun sangat dekat dengan perempuan. Perempuanlah yang menganyam Noken, dan yang

Pendokumentasian ini dinamai Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan. Proses dan tujuannya menggambarkan arti filosofis-sosiologis Noken menurut masyarakat asli Papua, yaitu pencarian dan penyatuan bahan-bahan berharga yang berserak di banyak tempat menjadi suatu kesatuan utuh yang kuat namun lentur, dipakai untuk mempertahankan dan merawat kehidupan.

paling sering memakainya seharihari. Perempuanlah yang berkebun dan memakai Noken membawa pulang hasil kebun atau menjualnya ke pasar. Perempuan menggendong bayi menggunakan Noken, menimangnya,memastikannyatetap hangat, nyaman dan aman. Noken diperlukan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan, secara faktual maupun simbolik. Proses menganyam Noken dimulai dengan mencari, mengumpulkan dan memilah bahan-bahan utama yang

berharga di hutan hingga merajutnya menjadi alat pembawa multiguna yang kuat dan lentur, siap difungsikan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan.

Proses dan tujuan pendokumentasian ANK disimbolkan dengan tradisi Noken Papua. Dimulai dengan mencari dan menemukan narasumber utama, yaitu para perempuan penyintas diskriminasi dan kekerasan di kampung-kampung, terutama yang terisolasi secara geografis, perempuan penyintas kekerasan negara yang termarginalkan, serta perempuan pembela HAM yang tidak bebas bersuara dan mengadvokasi hak-hak perempuan Papua. Suara para perempuan narasumber ANK ini, baik berupa pengetahuan, pengalaman maupun wisdom tentang menyintasi kekerasan, merawat kehidupan, menegakkan keadilan dan membangun perdamaian, dianyam menjadi satu tuturan utuh yang berharga untuk penyelesaian konflik dan rancang bangun keadilan, perdamaian dan keamanan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satuperbedaan utama pendokumentasianANK dengan metodependokumentasian yang umum adalah para narasumber bertutur dan beraktivitas bersama dalam kelompok sebagai proses pemulihan. Dengan demikian, proses pengumpulan informasi ANK bukan hanyaprosespendokumentasian pengalaman kekerasan dan diskriminasi, melainkan sekaligus proses pemulihan narasumber pendokumentasian.

Selain HAM berbasis gender sebagailandasan membaca temuan-temuan lapangan, pendokumentasian ANK memakai UUD Negara RI tahun 1945 khususnya pasal 28, sejumlah kebijakan nasional dan instrumen HAM perempuan internasional yang relevan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, sebagai rujukan utama dan kerangka kerja normatif konseptualnya.

2 Komnas Perempuan dan Jaringan Dokumentasi HAM Perempuan Papua, Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM, 1963-2009, Jakarta, 2010.

3 Selengkapnya, lihat teks Siaran Pers bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga masyarakat tentang penghentian kekerasan di Papua, Jakarta 2012; LIPI, Papua Road Moap, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Jakarta: LIPI, 2008.

Lihat pernyataan Presiden, antara lain pada 16 Agustus 2005, dicatat oleh LIPI, Papua Road Map. Permyataan Presiden pada rapat kabinet di Jakarta, 9 November 2011 yang dicatat oleh Dr. Albert Hasibuan, S.H. dalam buku "100 orang Indonesia Angkat Pena demi Dialog Papua", hlm. 299, dan pernyataan Presiden di hadapan para tokoh agama Papua yang datang ke Jakarta pada tahun 2011.

Antara lain diungkapkan oleh Pater Neles Tebay dalam FDG persiapan Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan, Padang Bulan Abepura, Agustus 2012.

6 Noken merupakan peralatan utama yang penting, berupa tas terbuat dari anyaman dan rajutan kulit kayu dan (sekarang) benang. Fungsi utama Noken cukup beragam, dari alat pembawa benda-benda pribadi, pembawa hasil kebun dan ternak yang berharga untuk melanjutkan kehidupan masyarakat, pembawa mas kawin dan alat penggendong bayi. Noken biasa dikalungkan di dada, diselempangkan di pundak atau dikaitkan di kening/kepala. Selain fungsi operasional utama, Noken diakui memiliki makna kultural yang dalam, yaitu simbol persahabatan, kehormatan dan perdamaian (Kompas, Rabu 17 April 2013, hlm.16).

Pendokumentasian ANK dan advokasi

tindak lanjut laporan ANK bertujuan untuk memastikan tiga hal utama, yaitu:

1. Terpetakannya pengetahuan, pengalaman dan pendapat perempuan penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM tentang keadilan, perdamaian dan keamanan Papua, serta tentang solusi penyelesaian konflik Papua.

2. Terintegrasikannya agenda penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan penyintas kekerasan dan diskriminasi ke dalam agenda prioritas penyelesaian konflik Papua.

3. Terjaminnya pelibatan penuh yang setara perempuan di tingkat akar rumput, perempuan penyintas, dan perempuan pemimpin lokal dalam proses penyelesaian konflik Papua, serta upaya membangun keadilan, perdamaian dan keamanan berkelanjutan di tanah Papua.

B. Kerangka Kerja, Cakupan dan Metodologi

Pendokumentasian ANK memakai sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional utama sebagai kerangka kerja konseptual normatif dalam membaca dan menganalisa temuan-temuan lapangan. Sekaligus mengajak narasumber ANK dan dokumentator melihat peluang pemenuhan HAM dalam seluruh instrumen hukum tersebut. Pertama-tama, UUD negara RI Tahun 1945, secara khusus Pasal 28; UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW; UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM berat dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tim juga memakai dua kebijakan nasional terkait sebagai rujukan nasional utama untuk melengkapi, yaitu Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan Permenkokesra Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Sejumlah instrumen HAM internasional dipakai terutama Convention on The Elimination ofDiscrimination against Women (CEDAW). Dokumen utama kedua adalah The Beijing Declaration and Platform for Action yang menggariskan agenda global untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menetapkan tujuan dan langkah strategis pemajuan perempuan dan kesetaraan gender di 12 isu kritis, yaitu: perempuan dan pemiskinan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam sistem pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan untuk pemajuan perempuan, HAM perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup dan perempuan anak. Sementara itu, tema 'Perempuan 2000: Kesetaraan Gender, Pembangunan dan Perdamaian untuk Abad 21' yang ditetapkan pada sidang khusus di Majelis Umum PBB tahun 2000 untuk mempertegas komitmen Beijing Platform for Action dan hasil evaluasi 20 tahun implementasi Beijing Platform and Action (Beijing+20) ikut menerangi analisa laporan ini. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan serta Rekomendasi Umum Nomor 30 Komite CEDAW tentang Kondisi Perempuan dalam Konflik, menjadi kerangka kerja khusus membaca realita perempuan dalam konflik selama pendokumentasian.

Pendokumentasian ANK berlangsung selama lebih dari dua tahun (Agustus 2012 hingga Desember 2014). Diskusi perencanaannya dimulai pada Agustus 2012 di Abepura oleh Komnas Perempuan dan para aktivis HAM anggota dan penasehat Tiki. Konsultasi kampung dan kelompok diskusi terfokus (Focus Group Disccusion/FGD) dipilih sebagai metode utama pengumpulan informasi di lapangan, untuk pengungkapan fakta, membangun analisa, mengidentifikasi aktor-aktor dan isu utama serta membangun pemahaman umum tentang konteks kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua.

Pada mulanya, pendokumentasian ANK direncanakan akan dilakukan di 7 (tujuh) kabupaten saja. Namun, kebutuhan untuk mendengar lebih banyak perempuan Papua membuat pendokumentasian diperluas menjadi 28 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Konsultasi dan FGD dilakukan di lebih dari 70 kampung maupun kota di 28 kabupaten Papua dan Papua Barat. Pendokumentasian melibatkan kurang lebih 1800 perempuan dan puluhan laki-laki sebagai narasumber utama, berasal dari: Asmat, Biak, Boven Digoel,

Deiyai, Dogiyai, Fakfak, Intan Jaya, Jayapura,Jayawijaya,Kaimana, Keerom, Lani Jaya, Manokwari, Manokwari Selatan, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Raja Ampat, Sarmi, Serui, Sorong, Supiori, Tambraw, Teluk Wondama, Tolikara, Waropen dan Yalimo.

Perempuan narasumber utama Pendokumentasian ANK datang dari beragam latarbelakang sosial, pendidikan, profesi, ekonomi, etnis/ sub-etnis dan agama. Sebagian besar berpendidikan rendah setingkat

Pendokumentasian ANK melibatkan 1800 perempuan lebih yang berasal dari kurang lebih 70 kampung dan kota di 28 kabupaten Papua dan Papua Barat. Sebanyak 66 orang pegiat HAM lokal di Papua mengorganisir proses konsultasi dan FGD bersama 14 orang tim kerja khusus berbasis di Jakarta dan Papua. Lebih dari 100 aktivis dan pegiat HAM Papua di Papua dan Jakarta terlibat dalam diskusi-diskusi analisa temuan lapangan.

Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga ada yang masih buta huruf, sedikit Sarjana dan sebagian lagi Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka bekerja sebagai aparat sipil negara tetap dan honorer (pegawai Pemda, guru atau tenaga kesehatan), sedikit di antara mereka berwirausaha (beternak ayam, babi dan sapi atau memiliki kios kelontong), namun mayoritas

Suasana diskusi Komnas Perempuan dengan mama-mama penyintas di Kabupaten Manokwari Selatan, Manokwari. Mereka berbagi cerita pengalaman hidup sambil mengasuh anak-anak mereka. (Manukwari/EB)

narasumber adalah ibu rumah tangga yang berjuang survive dengan menjual hasil kebun.

Sebanyak 66 (enampuluh enam) perempuan dan laki-laki pegiat atau pembela HAM lokal mengkordinir konsultasi dan FGD kabupaten. Lebih dari 100 (seratus) orang pegiat HAM dan isu perempuan menganalisis temuan-temuan lapangan dalam diskusi-diskusi mendalam di Papua dan Jakarta. Dikoordinir oleh Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan, sebuah tim gabungan Komnas Perempuan dan Tiki Papua berperan sebagai tim kerja yang mengorganisir seluruh proses dokumentasi.8

Konsultasi dan diskusi selama pendokumentasian diciptakan sebagai ruang terbuka yang inklusif, aman dan nyaman bagi perempuan untuk bertutur secara terbuka dan menganalisa realita kekerasan dan kondisi HAM perempuan Papua. Umumnya peserta konsultasi mengapresiasi momentum berharga pertama dalam hidup ini. Menurut pengakuan mereka sebelumnya tak pernah terjadi lembaga negara memfasilitasi ruang bicara khusus bagi perempuan. Sebagian di antara mereka bersaksi bahwa Kepala Daerah nya sendiri belum pernah mengunjungi mereka . Konsultasi dan diskusi kampung dan kota ini juga menjadi ruang para perempuan berbagi perspektif tentang persoalan bersama dan mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.9 Selain mengumpulkan informasi utuh dan mendalam tentang realita kekerasan dan survival perempuan, pendokumentasianANKjugaberlangsung sebagai proses menggali pemahaman dan menamai peran perempuan membangun keadilan dan perdamaian Papua.Melaluipendokumentasian ANK pula para perempuan narasumber pendokumentasian ANK berupaya membangun indikator Papua Tanah Damai sebagai kontribusi mereka memaknai gerakan Papua Tanah Damai.

Konsultasi dan FGD pengumpulan data didisain sesederhana dan sekreatif mungkin sesuai kondisi para narasumber. Beberapakali wawancara lanjutan dilakukan terpisah, sebagai upaya mendalami kasus tertentu yang dinilai sensitif oleh narasumber, seperti kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya

Seorang perempuan penyintas sambil menyusui bayinya mengikuti konsultasi kampung Pendokumentasian ANK (Sugapa- Intan Jaya/SA).

terhadap perempuan oleh aparat keamanan di Biak, Intan Jaya, Jayapura, Keerom dan Merauke. Maupun kasus penggerebekan, penembakan dan pengungsian paska penyisiran oleh aparat keamanan di Lani Jaya, Paniai, Sorong, Timika dan Wasior. Salah satu perbedaan pendokumentasian ANK dengan metode pendokumentasian yang umum adalah para narasumber bertutur dan beraktivitas bersama dalam kelompok sebagai proses pemulihan. Dengan demikian, proses pengumpulan informasi ANK bukan hanya proses pendokumentasian pengalaman kekerasan dan diskriminasi, melainkan sekaligus proses pemulihan narasumber pendokumentasian.

Dengan mengadaptasi penggolongan masalah menurut Jaringan Damai Papua, konsultasi dan diskusi kampung/kota dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu utama, yaitu ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM, lingkungan hidup, politik dan keamanan. Perempuan narasumber menambahkan isu Pemerintahan. Secara terbuka dan partisipatoris peserta terlibat dalam konsultasi dan FGD pengumpulan data, mereka bertutur tentang tiga hal utama: kekerasan terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, hukum dan HAM, dan pemerintahan serta dampaknyaterhadaphidupsehari-hari;strategiperempuan mempertahankan dan merawat kehidupan; serta rekomendasi strategis penanganan/pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan HAM perempuan.

Metode Anyam Noken mensyaratkan paling tidak dua hal. Pertama, adanya pendamping local yang berperan sebagai fasilitator pendampingan, pemulihan korban dan advokasi HAM di tingkat lokal. Pengorganisasian korban diperkuat oleh kehadiran pendamping ini. Pada banyak kasus, terutama di kampungkampung terpencil dan kota tertentu, pemimpin lahir dari antara korban yang berhasil menjadi penyintas dan memimpin komunitas mengorganisir diri. Prasyarat kedua adalah kesiapan lembaga atau komunitas lokal untuk memperkuat organisasi korban dalam proses pemulihan dan advokasi. Umumnya lembaga lokal di kampung-kampung adalah perkumpulan perempuan berbasis agama, kebanyakan berbasis gereja, baik dari gereja sendiri maupun organisasi nasional seperti PWKI dan WKRI. Selain itu, ada organisasi seperti Solidaritas Perempuan Papua dan organisasi perempuan berbasis etnis berupa ikatan perempuan asli suku tertentu.

Keberadaan dan kehadiran individu pendamping maupun lembaga penting untuk memastikan keberlanjutan proses pemulihan narasumber agar mereka berdaya, mampu mengatasi trauma dan mencegah reviktimisasi, serta siap terlibat dalam transformasi sosial. Proses pendokumentasian dan pemulihan korban/penyintas diwarnai dengan pendidikan memahami dan menamai pengalaman diri sendiri dan komunitas, serta pemahaman tentang konflik, kekerasan dan diskriminasi dari lensa HAM berbasis gender dan tentang HAM dalam Konstitusi dan Undang-Undang nasional lainnya.

Pendomentasian ANK juga mendorong terbangunnya mekanisme kerjasama dan jejaring pendamping lokal dengan mitra di berbagai wilayah. Dukungan yang datang dari jejaring akan memperkuat advokasi rekomendasi pendokumentasian ANK. Jejaring utama ditingkat provinsidiPapua adalah Tiki, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi maupun Kabupaten dan lembaga-lembaga perempuan. Tingkat nasional antara lain dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional yang bekerja untuk isu HAM Papua, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) serta lembaga nasional dan internasional lainnya.10

Sistem Pemulihan dibangun antara komunitas korban, lembaga agama/gereja dan adat dan pemerintah daerah. Dokumentator, khususnya pendamping lokal, dengan dukungan Komnas Perempuan, berperan sebagai fasilitator penghubung tiga pihak ini. Pendamping lokal menghubungkan kebutuhan dan kontribusi penyintas terkait hak-haknya, dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh lembaga/komunitas agama dan adat serta pemerintah daerah. Agar para pihak ini menyediakan resources dan sarana, serta memaksimalkan kelembagaan masing-masing untuk memenuhihak-hak korban dan penyintas.

Sementara itu, dialog kebijakan dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga penegak hukum dilakukan untuk tiga tujuan, yaitu: sebagai advokasi langsung; cara untuk mempertemukan perspektif dan kebutuhan para pihak; sekaligus cara memverifikasi dan validasi data. Hanya sedikit pemerintah daerah yang siap berdialog tentang kebijakan dan program penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM di daerahnya. Dalam tahun 2013 - 2014 Komnas Perempuan mencatat, hanya 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang menerima tim ANK secara full team, yaitu Kabupaten Boven Digoel, Fakfak dan Teluk Wondama. Delapan lainnya hanya ada satu atau dua pejabat daerah yang menerima, antara lain: Asmat (Wakil Bupati), Biak (asisten I Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri), Jayawijaya (Kanitreskrim dan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB), Manokwari (Kapolres dan Kejaksaan), Mimika (Wakapolres), Merauke (Kanitreskrim dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & KB), Paniai (Bupati, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB serta Wakapolres) dan Waropen (Kapolres dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB). Beberapa kabupaten tidak merespon surat Komnas Perempuan, lainnya tidak sempat dikunjungi karena terbatasnya waktu dan sumber daya tim dokumentasi.

Secara khusus Komnas Perempuan di Jakarta menyelenggarakan FGD rutin untuk membangun dan membarui pengetahuan dan analisa berperspektif nasional dan internasional serta melakukan advokasi melalui dialog kebijakan dengan pemerintah dan tokoh masyarakat. Dialog Kebijakan tingkat nasional berhasil dilakukan dengan perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Bappenas, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS). Secara khusus Komnas Perempuan berdialog dengan Watimpres bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Albert Hasibuan, S.H. pada Agustus dan Oktober 2014. Dengan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, M.Kes., pada September 2014 dan dengan Presiden RI ke-3, Prof. Dr. B. J. Habibie pada September 2014. Permohonan Komnas Perempuan untuk bertemu dan berdialog dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendapat respon hingga draft laporan ini diluncurkan kepada publik tahun 2014.

Seluruh data temuan di lapangan diolah dan dibahas oleh tim Jakarta maupun Papua dan dituliskan sebagai laporan hasil pendokumentasian oleh tim penulis. Pada bulan Mei 2014 laporan pendokumentasian ANK diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua, sebuah mekanisme lokal untuk HAM masyarakat asli yang dibentuk oleh Negara melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memiliki mandat HAM perempuan asli Papua. Paska penyerahan laporan ini, Komnas Perempuan dan Tiki bekerjasama dengan Program Pascasarjana-Multidisiplin Universitas Indonesia, beberapa perempuan tokoh nasional dan berbagai lembaga civil society nasional lainnya memfasilitasi proses berdialog para perempuan narasumber ANK dengan Pemerintah Nasional di Jakarta. Desember 2014 dialog kebijakan berhasil dilakukan dengan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, juga dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Dr. Yohana Yembise.

11 SEPT:2013 KMBARI FAKEAK GEAWAIA TANIGAI NA HINSME STUSIM-WIHA NETHOADL PROSSTHUL PEODINSAL Peserta konsultasi kampung di Fakfak dan Rekomendasi mereka (Fakfak/EB)

The Initiative on Quiet Diplomacy, SCR 1325 and Women's Participation: Operational Guidelines for Conflict Resuliton and Peace Processes, Colchester UK: University of Essex, 2010, hlm. 26.

8 Untuk kepentingan keutuhan informasi dan analisa, temuan-temuan pendokumentasian Stop Sudah (th.2010) diintegrasikan ke dalam analisa laporan pendokumentasian ANK.

Ibid., hlm. 27.

10 Dalam hal ini mekanisme HAM internasional, treaty bodies yang menerima laporan civil society seperti CEDAW, CERD, CAT, dII.

BAB II

KONTEKS UMUM PAPUA

Sumberdaya Alam Melimpah, Namun Termiskin

Sensus Penduduk 2012 mencatat, jumlah populasi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing 2.833.381 jiwa dan 638.253 jiwa,1 terdiri dari orang asli sebanyak lebih dari 250 kelompok etnis dengan adat-istiadat, bahasa, dan agama asli yang berbeda-beda serta puluhan kelompok etnis non Papua. Hampir separuh dari total penduduk Papua berdiam di wilayah pegunungan (1,39 juta jiwa). Enampuluh persen penduduk Papua berdomisili di daerah yang bertopografi sulit, sedangkan etnis non Papua yang umumnya berpendidikan lebih tinggi menetap di perkotaan dan menguasai bidangbidang ekonomi strategis khususnya perdagangan dan tenaga kerja terdidik pada organisasi-organisasi pemerintahan maupun swasta.12

Laju pertumbuhan orang asli Papua dengan pendatang sangat timpang. Tahun 1971 jumlah orang asli Papua sebanyak 887.000 orang dan pendatang 36.000 orang. Tahun 2010 jumlah orang asli Papua 1.760.557 dan pendatang 1.852.297 orang.13 Migrasi pendatang terutama melalui program transmigrasi pemerintah merupakan penyebab utama ketimpangan pertumbuhan.14 United Nations Development Program (UNDP)pada 2005 mencatat 34-40 persen dari 2,3 juta jiwa penduduk Papua berasal bukan dari etnis asli Papua. Sensus 2013 mencatat, di Papua Barat populasi etnis asli Papua sebanyak 52 persen (394.209 jiwa) dan non Papua mencapai 48 persen (366.646 jiwa).15 Pada 16 April 2011, Universitas Yale, Amerika Serikat, mencatat populasi orang asli Papua sekitar 1.760.557 jiwa dan diprediksi akan terus menurun pada 2020. Diprediksi jumlah total penduduk Papua pada 2020 mencapai 7.287.463 jiwa, dengan catatan dalam 7 tahun mendatang jumlah orang asli Papua hanya sedikit bertambah menjadi 2.112.681 jiwa sementara jumlah penduduk pendatang akan meningkat secara signifikan menjadi 5.174.782 jiwa. Angkaangka ini mengisyaratkan depopulasi: pertumbuhan penduduk asli Papua hanya 28,99 persen sedangkan penduduk pendatang 71,01 persen.16

Perkampungan masyarakat Kamoro di Pomako, jauh dari kota Timika. Hadirnya proyek industri Ekstraktif dan Transmigrasi dengan mengambil lahan masyarakat adat membuat orang asli Papua menjadi tercerabut dari sumber kehidupannya (Timika/RH)

Migrasi etnis non Papua, dengan tingkat pendidikan dan keahlian lebih tinggi dibanding masyarakat Papua, menyebabkan masyarakat asli Papua terpinggir dalam semua bidang, khususnya ekonomi dan politik di Tanah Papua, baik di bidang pertanian, perdagangan, lingkungan pemerintahan maupun swasta. Sebagai contoh, etnis asli Papua mengisi 26 persen dari jumlah pegawai di Freeport namun hanya untukposisi-posisi menengah ke bawah (Blair, 2003:7).17 Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial terhadap para pendatang, memupuk segregasi sosial dan sikap 'memusuhi' terhadap pemerintahan nasional. Masyarakat asli Papua merasa disingkirkan di tanahnya sendiri dan menjadi sekadar penonton gegap-gempita eksploitasi kekayaan buminya yang melimpah-ruah.

Tanah Papua tak hanya kaya akan keragaman etnis tetapi juga sumber daya alam yang melimpah terutama minyak, emas, perak, tembaga, hasil-hasil hutan dan laut, menyumbang Produk Domestik Regional Bruto tertinggi, sebesar 64 persen dari sektor pertambangan. Namun Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tercatat paling rendah dalam Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, sebanyak 40 persen penduduknya tergolong miskin dibandingkan rata-rata nasional (16,6 persen). Kesehatan, pendidikan, tingkat harapan hidup, keamanan, penghasilan dan keberlangsungan hidup di kedua provinsi adalah yang terendah di Indonesia. Data BPS 2013 mencatat, 965.000 penduduk terjerat masalah kemiskinan yang parah. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah yang termiskin di antara 10 provinsi termiskin di Indonesia.18 Tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat 36,80 persen sedangkan Provisi Papua 34,88 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional 13, 33 persen. Keparahan kondisi kemiskinan Papua dan Papua Barat dapat dilihat dari beberapa indikator: angka kematian ibu tertinggi di Indonesia, yakni 1.025 per 100.000/kelahiran dibandingkan angka rata-rata nasional 307, angka kematian balita 60-100 kematian per 1000 kelahiran, dan prevalensi HIV/AIDS sebesar 2,3 persen, jauh di atas nasional 0,4 persen. Prevalensi pada populasi laki-laki asli Papua 2,9 persen, sedangkan prevalensi pada populasi umumnya 2,3 persen.19 Dengan populasi hanya 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, pada 2011 Tanah Papua berkontribusi 15 persen terhadap seluruh kasus HIV baru di Indonesia atau hampir 15 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional.2º Gizi buruk dan rupa-rupa penyakit termasuk HIV/AlDS adalah dua faktor penting yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan populasi orang asli Papua.21

Besaran total dana otonomi khusus yang tersalurkan dari tahun 2001-2014 berjumlah Rp 57,7 triliun, angkanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2002 berjumlah kurang Rp 5 triliun, tahun 2006 berjumlah Rp 17 triliun, dan tahun 2013 berjumlah lebih Rp 40 triliun. Sekali lagi, ironinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat di nomor urut terendah dari seluruh provinsi di Indonesia, yakni 65,36 tahun 2011 dan 65,86 tahun 2012. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menyatakan, angka buta aksara di Provinsi Papua mencapai 900.000 orang. Di Papua Barat Angka Partisipasi Murni (APM) siswa sekolah dasar pada 2012 mencapai 88,97, APM tingkat sekolah menengah atas semakin turun menjadi 46,46 dan APM perguruan tinggi hanya 15,75 persen. Secara nasional rata-rata APM Indonesia adalah 72,77 pada tahun 2011 dan 73,29 tahun 2012.22

Seiring Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah dan transportasi juga rendah. Fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua hingga 2011 hanya tersedia 93 Puskesmas Perawatan dan 267 Puskesmas Non Perawatan sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan rujukan, pemerintah baru menyediakan 29 rumah sakit umum negeri dan swasta dan 1 rumah sakit khusus. Angka-angka ini tentu saja jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Papua. Rasio pelayanan kesehatan baru mencapai 11,26 per 100.000 penduduk, angka yang jauh dari ideal untuk efektivitas, keterjangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan di garis terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Belum terhitung tenaga medis dan dan peralatan medis yang memadai. Beberapa kabupaten/kota bahkan belum memiliki rumah sakit.23

Sekitar lima tahun setelah Otonomi Khusus berjalan, data pemerintah tahun 2007 mencatat bahwa Provinsi Papua memiliki 2.179 desa, sebanyak 82,43 persen dianggap terbelakang, dengan mengacu beberapa indikator seperti jalan utama desa, lahan kerja untuk sebagian besar penduduk, fasilitasfasilitas pendidikan dan kesehatan, petugas-petugas kesehatan, media komunikasi dan persentase rumah tangga yang memakai listrik. Jumlah keluarga yang hidup di bawah standar kesejahteraan sebanyak 271.278 unit keluarga atau hampir separuh dari total jumlah 441.987 unit keluarga di Provinsi Papua. Tahun 2012 angka kemiskinan tak berubah secara signifikan, 83,3 persen rumah tangga di Papua miskin, tersebar di wilayah pegunungan dan perdesaan. Dalam peringkat nasional, kedua provinsi Papua menduduki tempat paling bawah, 32 dan 33, dari 33 provinsi di Indonesia.24 Pada tahun yang sama, dari 2.883.831 penduduk Papua, angka tuna aksara usia 15-45 tahun masih mencapai 905.000 atau 36 persen, sebagian besar terkonsentrasi di 17 kabupaten yang secara geografis berada di pegunungan dan masih sulit diakses.25 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat lima provinsi dengan jumlah buta aksara tertinggi, bertengger pada nomor 1 dan 2 adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan total jumlah 1.900.000 jiwa.26

Tingginya angka kemiskinan, buruknya infrastruktur dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan listrik mengisyaratkan bahwa beban kemiskinan rumah tangga harus dipanggul perempuan asli Papua demi kelangsungan hidup keluarga. Dalam kultur patriarki, sektor domestik menjadi urusan perempuan dan sektorinilah yang paling menanggung berbagai dampak negatif dari buruknya infrastruktur dasar publik. Sebagai contoh, kebutuhan pokok menjadi langka dan kalaupun ada harganya sangat mahal akibat sarana transportasi yang buruk, dan beban ini harus ditanggung perempuan. Perempuan harus membanting tulang dengan cara menjual hasil kebun yang tak seberapa nilainya demi memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarganya. Ketiadaan air bersih dan listrik menambah beban kerja perempuan sebab itu berarti mereka harus mencari air bersih sekurangnya untuk minum dan makan, sebagian dari perempuan Papua terpaksa harus berjalan jauh ke hutan untuk mengambil sagu karena hutan sagu mereka sudah diambil oleh negara dan atau pengusaha, rusak atau beralih fungsi. Anak-anak tak bisa bersekolah karena lokasi gedung sekolah jauh dan sarana transportasi juga buruk, perempuan juga yang harus menanggung beban ini. Mereka harus mendorong anak-anak agar tidak malas ke sekolah dan mengawasi agar anak tidak bolos sekolah.

Dari persoalan-persoalan yang terpapar di atas, tampak bahwa Otonomi Khusus belum membawa perubahan signifikan bagi orang asli Papua termasuk perempuan asli Papua, sesuai dengan tujuannya.

11 Buku Saku Program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) Bidang Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2013.

12 Kompas, 10 Juni 2014.

13http://voiceofkingmipapua.blogspot.com/2011/03/otonomi-khusus-dan-pemekaran.

14 International Work Group for Indigenous Affairs.

15 Buku Saku P4B Bidang Kesehatan Dasar, op.cit.

16 Majelis Rakyat Papua, Implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua, Majelis Rakyat Papua 2013, hlm. 13.

17 Ucu Martanto, "Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security", |Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 11, Nomor 2, November 2007 (153-286), hal. 175; Kesaksian narasumber ANK, pegawai PT. Freeport Indonesia pada 20 Desember 2014.

18 Sensus Nasional BPS 2010 menyebut 10 provinsi termiskin: 1. Papua Barat (36,80 persen), 2. Papua (34,88 persen), 3. Maluku (27,74), 4. Sulawesi Barat (23,19), 5. Nusa Tenggara Timur (23,03), 6. Nusa Tenggara Barat (21,55), 7. Aceh (20,98), 8. Bangka Belitung (18,94), 9. Gorontalo (18,70), 10. Sumatra Selatan (18,30).

19 Dokter PTT: Papua dan Papua Barat Tak Diminati, Kompas, 2 Mei 2014 hlm. 13.

20 UNICEF Indonesia, Ringkasan Kajian, Oktober 2011, Respons terhadap HIV AIDS, www.org/indonesia.

21 Majelis Rakyat Papua, op.cit. hlm. 13-22.

22 Kompas, 30 Oktober 2013; Jpnn.com.

8 Juli 2014; Kompas 6 Maret 2014.

23 Lihat Majelis Rakyat Papua, op.cit., hlm.

22 dst.

24 Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tribun Jabar.co.id.

25 Jurnal Nasional 24 September 2012, "Papua Percepat Penuntasan Tuna Aksara"; BPS 2012.

26 Selanjutnya: 3. Maluku; 4. Nusa Tenggara Barat dan 5. Nusa Tenggara Timur. Menurut Kemendikbud, di Indonesia masih terdapat sejumlah 6.500.000 buta aksara. www.republika.co.id.

Penggundulan Hutan, Pelanggaran Hak Orang Asli Papua dan Pemiskinan Struktural

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah hutan alam terakhir di Indonesia yang kaya akan tambang mineral, gas dan minyak, namun sekaligus provinsi termiskin di Indonesia. Luas hutan Papua mencapai 405,443 km² atau 24 persen dari total luas hutan Indonesia dan menjadi rumah bagi 54 persen keanekaragaman hayati Indonesia. Luas hutan ini terdiri dari 106,191 km² hutan lindung, 80,258 km² hutan konservasi, 20,541 km² hutan produksi terbatas, 105,832 km² hutan produksi permanen dan 92,621 km² hutan produksi yang dapat dikonversikan.

Menurut Greenpeace Indonesia, setiap tahun laju penggundulan hutan di seluruh wilayah Tanah Papua mencapai 300.000 hektar. Data pemerintah RI mencatat, pada 2005-2009 luas hutan Papua berkisar 42,22 juta hektar. Tahun 2011, hanya selang 3 tahun kemudian, mengalami penggundulan ekstensif dan tersisa 30,07 juta hektar. Tercatat per tahun rata-rata luas penggundulan hutan di Provinsi Papua mencapai 143.680 hektar dan di Provinsi Papua Barat mencapai 293.000 hektar atau 25 persen.27Ornop Indonesia, SKEPHI, melaporkan bahwa 77 pemegang HPH sudah mendapatkan 12,9 juta hektar dan menyatakan 70 persen dari hutan Papua seluas 41,8 juta hektar telah dialokasikan untuk berbagai jenis eksploitasi, yaitu penebangan hutan, pembangunan waduk, lokasi transmigrasi, perkebunan, pertambangan dan minyak.28

Investasi sektor industri kehutanan khususnya kelapa sawit, pemegang HPHH (Hak Pengusahaan Hasil Hutan) dan mega proyek Lumbung Pangan Energi Terpadu (Merauke Integrated Food and Energy Estate atau disingkat MIFEE), adalah penyebab utama penggundulan hutan besar-besaran. Mega proyek yang melibatkan 10 BUMN, 37 perusahaan swasta dan, termasuk perusahaan asing itu, dimulai sejak 2010 di Merauke dan disebut-sebut untuk mendorong keamanan pangan Indonesia. Padahal, pelibatan perusahaan asing dalam

Perempuan penyintas tokok sagu bersama di hutan yang jauh dari kampungnya, untuk diolah sebagai bahan pangan utama keluarga (Merauke/KP)

MIFEE mengindikasikan suatu proyek industri pangan berorientasiekspor. Pada tahap pertama, hutan yang dibuka seluas 228.022 hektar dan akan menguras seluas antara 1.500.000 – 2.000.000 hektar meliputi hutan dataran rendah dan rawa.

Perkebunan sawit sebagai perusak kedua hutan adat Papua menyita lahan seluas 316.347 hektar, disusul perkebunan tebu

156 hektar, jagung 97 hektar, tanaman pangan 69.000 hektar, pengolahan kayu serpih 2.818 hektar.29

Sesungguhnya tak ada tanah tidak bertuan di Papua. Posisi masyarakat adat Papua terhadap hutan adalah kepemilikan hutan; identitas sosial kesukuan dengan kepemilikan tanah bertautan erat. Karena itu kepemilikan tanah dan hutan Papua telah dibagi habis menurut kelompok marga, sub suku, suku. Setiap individu mendapat hak miliknya dalam hak kesukuan secara marga, sub suku, suku, berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di setiap kampung tradisional, sub suku dan suku. Dengan demikian Tanah, hutan dan laut Papua telah dibagi habis dalam kepemilikan marga, sub suku dan suku.30

Delapan puluh persen orang asli berada di pedesaan dan 70 persen secara resmi tergolong miskin dengan akses yang minim kepada informasi dan partisipasi untuk rencana pemerintah terhadap sumber daya alam mereka.31 Banyak orang asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak mengetahui dengan jelas hak-hak Konstitusional mereka sebagai orang asli yang berhak atas tanah, hutan beserta sumberdaya alam. Ketidaktahuan ini rentan membuat mereka tidak memahami bahwa hak mereka atas hutan dan tanah telah diabaikan demi kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan pemegang HPH dan HTI serta hak konsesi lainnya yang berdampak pemiskinan dari generasi ke generasi.

Perusakanhutanadatdanpengurasansumberdayaalamtakhanyamemiskinkan kehidupan ekonomi orang asli Papua, tetapi juga merusak tatanan kehidupan kesukuan, adat-istiadat dan kearifan lokal, keragaman hayatinya yang pada gilirannya mengancam identitas kesukuannya. Kehidupan ekonomi orang asli Papua terkait-erat dengan keberadaannya di tengah-tengah lingkungan alam tempat mereka hidup dan budaya dan komunitas suku yang menopangnya. Kesatuan budaya dengan pola ekonomi tampak misalnya pada suku Mee yang mendiami wilayah dataran tinggi sebelah Barat Paniai, dan suku Meybrat di wilayah kepala burung Sorong, serta suku Muyu Merauke dibagian Selatan Papua, keduanya disebut sebagai suku Papua "kapitalis tradisional". Mereka telah lama mengenal konsep ekonomi modern seperti menabung, memberi kredit dan memberi bunga terhadap utang.

Penggundulan hutan adat menjadi hutan tanaman industri, pertambangan, kehadiran perusahaan-perusahaan tambang juga berakibat peminggiran orang asli Papua tatkala berhadapan dengan para pendatang non Papua dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang jauh lebih memadai. Proyek MIFEE misalnya, kabarnya membutuhkan 6,4 juta tenaga kerja, yang sebagian besar akan didatangkan dari luar Papua. Padahal, populasi rakyat Papua saat ini hanya 4,6 juta jiwa, kurang dariseparuhnya adalah penduduk asli yang 70 persennya tinggal di kawasan terpencil.32 Kota-kota pusat ekonomi di Papua seperti Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari, Timika, Nabire, bahkan Wamena di pegunungan, didominasi oleh para pendatang.33

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti pertambangan mineral, industrikehutanan dantanaman pangan,jugaidentik dengan kehadiran militer yang mengamankan perusahaan-perusahaan tersebut. Faktanya, kehadiran militer di suatu wilayah di Papua, termasuk di wilayah industri ekstraktif, tak pernah lepas dari pelanggaran HAM orang asli Papua, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu temuan dalam pendokumentasian, "Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM, 1963 – 2009", yang disusun Komnas Perempuan merekam kesaksian 261 perempuan korban kekerasan di Tanah Papua, mencatat hilangnya akses perempuan korban kepada sumberdaya alam karena hutan masyarakat asli telah diambilalih secara paksa dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaaan pemegang HPH dan HTI yang didukung pemerintah daerah dan nasional di Jakarta. Selain hilangnya akses kepada hutan adat mereka, beroperasinya industri kehutanan, tanaman pangan dan pertambangan juga tak lepas dari kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di berbagai wilayah pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan daerah industri. Dalam konteks meluasnya industri ekstraktif di Papua, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, hak-haknya atas hidup tidak terlindungi sama sekali. Mereka kehilangan hak atas tanah adat, terusir dari tanah adat, tidak dapat mengakses kesempatan kerja baru karena para investor mempekerjakan tenaga dari luar Papua. Perempuan Papua juga terkapar berbagai dampak kerusakan ekologis dan masalah sosial lain sebagai dampak dibukanya daerah industri di wilayahnya."34

Masyarakat adat termasuk perempuan yang sebelumnya mengambil hasil hutan, hewan buruan dan tanaman obat dihutan-hutan sekitar setiap hari untuk dijual di pasar tradisional atau dikonsumsi sendiri, kehilangan penghasilan dan sumber pangan sehari-hari. Mereka terpaksa harus memasuk ke hutan-hutan yang jauh dari pemukiman, yang artinya menyita lebih banyak waktu dan tenaga mereka. Medan yang mereka hadapi juga semakin berat, dan kerap pula perolehannya tidak memadai sehingga dijual murah. Dampak pengambilalihan secara paksa dan monopoli hutan tak saja mengakibatkan pemiskinan ekonomi melainkan juga hilangnya hubungan-hubungan sosial akibat waktu dan tenaga perempuan habis untuk mencari sumber pangan di hutan.

Pengelolaan hutan Papua untuk tanaman industri dan tanaman pangan serta pertambangan, termasuk emas, telah lama berlangsung dan secara resmi dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang berbagi keuntungan dengan pemerintah. Kerap pembukaan lahan disertai janji-janji kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan rumah permanen, mobil dan jalan di aspal.35 Kenyataannya, semua investasi tidak memberi manfaat apapun kepada masyarakat asli Papua sebagai pemilik dan berhak atas hutan, tempat sumberdaya alam itu dikelola. Sebaliknya, kehadiran militer di lokasi hutan industri, hutan tanaman pangan dan pertambangan membuat masyarakat asli takut. Eksploitasi hutan secara besar-besaran di atas tanah masyarakat asli tak hanya melanggar hak-hak dasar masyarakat asli tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang menopang eksistensi masyarakat asli dan kehidupan yang berkelanjutan akibat hilangnya sumber-sumber penghidupan mereka, hancurnya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, kearifan lokal, kerusakan dan pencemaran lingkungan, kemiskinan, dan rusaknya tatanan sosial.

Perusahaan pemegang HPH dan HTI sering melanggar batas wilayah konsesi, diameter kayu yang diizinkan untuk ditebang, bahkan manipulasi berbagai dokumen.Eksploitasisumberdaya tambang sepertiminyak dan gas bumi, batu bara, emas, dan pengambilalihan serta perluasan kawasan pertambangan, dilakukan secara ilegal tanpa melibatkan pemilik hak ulayat yakni masyarakat adat. Semua ini melanggar hak-hak masyarakat asli dan menjadi salah satu faktor penyebab konflik berkepanjangan.

Reformasi Agraria sama sekali tidak membawa perubahan dalam pola pengambilanpaksatanahadatmasyarakat,olehpemodalbesaryangberafiliasi dengan pemerintah melalui izin yang diberikan dengan alasan investasi untuk mendukung pembangunan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat adat lebih sering memihak perusahaan-perusahaan besar atas nama pembangunan dengan mengabaikan keberlangsungan eksistensi masyakarat asli yang unik dan berbeda. Setiap perjuangan masyarakat asli untuk mengklaim hak-haknya atas hutan ulayat justru membuat mereka semakin kehilangan hak-hak.

Di sisi lain, infrastruktur pokok (listrik, transportasi, telekomunikasi, rumah sakit atau puskesmas) juga tidak/belum banyak dibangun. Perusahaan pemegang HTI, HPH yang mengambilalih hutan masyarakat adat tanpa infrastruktur pokok yang memadai membuat masyarakat adat akan tetap hidup miskin dan terisolir di pegunungan dan pedesaan terpencil padahal hutan sebagai sumber penghidupan mereka semakin rusak. Paradigma pembangunan yang menyingkirkan masyarakat asli dari tengahtengah sumber daya alam yang menopang kehidupan ekonomi,budaya dan identitas kesukuan, mengancam eksistensi mereka sebagaimasyarakatasli. Sagu misalnya, tak hanya bernilai pangan, tetapi juga spiritualitas orang asli Papua. Sagu bakar dan papeda, terkait-paut dengan kisah leluhur dan alam roh. "Sagu adalah inti dari berbagai ritual masyarakat adat di pesisir dan dataran rendah Papua," kata antropolog Mansoben.36

Anak-anak nelayan menjajakan ikan hasil tangkapan orangtuanya di tepi jalan (Waropen/SA)

Penghancuran hutan sebagai sumber penghidupan membuat beban perempuan asli Papua semakin berat. Selain harus menghidupi keluarga akibat merosotnya penghasilan dari hutan adat, perempuan Papua juga harus mengalami kekerasan oleh suami akibat belitan kemiskinan. Kerap kemiskinan harus ditanggung sendiri oleh perempuan yang banting tulang mencari nafkah sementara suami pergi ke mana suka dan mabuk-mabukan.

27 Catatan Telapak, Tempointeraktif, August 13th, 2012; forestclimate center.org; www.karobanews.com/2013/02/sawitkian-menggusur-hutan-papua.

28 Buletin DTE Edisi Khusus No. 89-90 November 2011, hlm. 2.

29 www.karobanews.com/2013/02/sawit-kian-menggusur-hutan-papua.

30 tabloidjubi.com

31 Forest People Programme, Seri Briefing Hak-hak, Hutan dan Iklim, Oktober 2011. www.forestpeople.org.

32 Siti Maemunah, "Avatar, Papua, dan SBY", dalam Kompas, April 2014.

33 B. Josie S. Hardianto, Dialog Mengurai Paradoks di Papua, Kompas, 19 Desember 2013.

34 "Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban kekerasan dan Pelanggaran HAM, 1963 - 2009", hIm. 7.

35 Ibid., hlm. 28.

Pemberdayaan Orang Asli Papua yang Berperspektif Berkelanjutan

Otonomi Khusus bagi Tanah Papua dibentuk sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua yang dilindungi Konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945, melalui keberpihakan (affirmative action), perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment). Bertolak dari sini, kebijakan pembangunan Papua sudah selayaknya tak semata berfokus pada aspek ekonomi rakyat orang asli Papua, tetapi sekaligus juga mengukuhkan struktur sosial, adat-istiadat, kearifan lokal yang bersumber pada budaya dan hutan adat. Eksistensi orang asli Papua yang meliputi sekitar 250 suku yang berbeda berkait-paut dengan hutan adat. Penghancuran hutan pada gilirannya akan menghancurkan eksistensi sebagai komunitas marga-marga, sub suku dan suku.

Paradigma pembangunan yang menekankan aspek padat modal, teknologi maju dan berorientasi ekspor tanpa menghormati perbedaan dan kekhasan budaya dan ekonomi masyarakat asli lambat-laun akan mengusir masyarakat asli dari hutan adat mereka sendiri dan sekaligus memusnahkan adat-istiadat. Proses pembangunan berskala besar yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi haruslah mengindahkan kearifan lokal termasuk nilai-nilai dari tanah adat sebagai tanda penghormatan terhadap kebudayaan lokal.

Belajar dari sejarah, operasi Koteka yang dilancarkan pada 1971-1973 merupakan salah satu bentukpemaksaan pemerintah RI terhadap orang asli Papua untuk menjadi masyarakat yang dianggap modern. Operasi ini merupakan kampanye militer Indonesia yang bertujuan untuk mempengaruhi orang asli Papua di pegunungan agar meninggalkan aspek-aspek budaya asli mereka, bersekolah, menjadi modern secara ekonomi menurut konsep modernitas dan mengadaptasiidentitas Indonesia yang lebih umum. Strategi mempermalukan dipakai dalam proses pembangunan masyarakat asli suku Dani untuk membuat mereka lebih terlibat dalam perubahan sosial. Ketimpangan kekuasaan tercermin dalam persepsi terhadap penduduk asli melalui pelecehan terhadap budaya orang asli dengan melabelkannya sebagai 'terbelakang' dan 'tidak beradab'.Denganmemanfaatkan kekuatan elemen Angkatan Bersenjata

Seorang perempuan Papua pedalaman sepulang dari kebun membawa hasil kebun dengan Noken digantung di kepala. Tak jarang perempuan harus berjalan kaki berkilo-kilo meter berangkat/pulang dari rumah/kebun (Paniai/EB).

dan pemerintah sipil, dirancang kegiatan-kegiatan yang membuat orangorang asli di pedalaman Papua 'beradab' dengan mengembangkan serta menciptakan kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik, yang akan digunakan untuk pengembangan Papua lebih lanjut, dengan tujuan utamanya menciptakan ide-ide nasional Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.37

Kebijakan beras nasional sebagai sumber karbohidrat pada era Soeharto juga mengasingkan orang asli Papua dari kekayaan sumber pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung. Perlahan-lahan masyarakat asli Papua digiring untuk tergantung pada beras padahal kebutuhan pokok ini sebagian besar harus didatangkan dari Jawa dan harganya juga mahal bagi mayoritas orang asli Papua. Harga segenggam beras atau sepiring nasi di Pasar Bolakme, Distrik Bolakme, misalnya, Rp 10.000. Pertumbuhan industri makanan yang pesat di Jawa juga berdampak negatif pada pola makan dan lingkungan hidup orang asli Papua. Berbagai merek mi instan dan biskuit pabrikan kini beredar luas di toko-toko maupun warung-warung penduduk, khususnya milik para pendatang. Penganan instan pabrikan tersebut dipandang sebagai makanan bergengsi, sebagai bagian dari modernitas, dibanding pangan lokal seperti sagu, ketela, ubi jalar, labu parang, keladi, dan jagung. Padahal harga makanan pabrikan itu tergolong mahal untuk ukuran kocek orang asli Papua. Harga sebungkus mi instan di Pasar Bolakme Rp 10.000, harga sebungkus biskuit di Paniai Rp 10.000 padahal yang di Jakarta hanya Rp 3.500,00 atau paling mahal Rp 5.000. Sementara itu, plastik-plastik pembungkus makanan dan wadah minuman kemasan dibuang sembarangan tanpa mengetahui dampaknya bagi kesehatan lingkungan.38

Perubahan paradigma pembangunan yang menghormati dan mengakomodasikan kearifan lokal sangat dibutuhkan agar orang asli Papua tidak terasing di tanah sendiri. Kemajuan di tanah Papua harus merujuk kepada peta etnografi dan berorientasi pada pendekatan sosial budaya untuk merespon masyarakat asli Papua sebagai kesatuan adat yang diarahkan dalam bentuk hak-hak adat, hak-hak ulayat, hak-hak dasar perempuan dan kebudayaan. Kebijakan pemekaran, misalnya, harus sejalan dengan pemetaan kebudayaan di Papua. Daerah Kurima, misalnya, yang dulu adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya, setelah pemekaran menjadi bagian dari kabupaten Yahukimo. Pemekaran ini tidak sesuai dengan pemetaan kebudayaan lokal yang memasukkan Kurima sebagai bagian dari masyarakat lembah Besar (Hubula) yang tinggal di Wamena, kabupaten Jayawijaya.

Hingga tahun 2012, Tanah Papua memiliki 39 kabupaten dan kota (10 kabupaten di Provinsi Papua Barat dan 29 kabupaten di Provinsi Papua). Sebesar Rp 3,83 triliun dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Sebanyak 40 persen dana Otonomi Khusus dikelola oleh pemerintah provinsi dan sebanyak 60 persen

Seorang anak perempuan membawa hasil kebun dalam noken yang digendong di punggung (Serui/EB).

olehpemerintah kabupaten/kota. Walau kabupaten dan kota menerima 60 persen, namun dana Otonomi Khusus yang diterima setiapkabupaten semakin kecil karena setiap tahun terjadi pemekaran kabupaten baru di tanah Papua. Akibatnya dana Otonomi Khusus yang diterima digunakan untuk biaya pembangunan termasuk biaya politik seperti pemilihan bupati dan wakil bupati. Dana Otonomi Khusus untuk pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang dikemas dalam paket Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dari jumlah ini, sebanyak 15 persen masih harus diperebutkan untuk aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh kelompok perempuan di kampung-kampung. Program Respek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2007 dan ditujukan untuk pemenuhan makanan dan gizi, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur kampung, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas aparat distrik, kampung dan masyarakat, serta sejumlah dana pemberdayaan yang bersumber dari dana pemerintah provinsi, kabupaten/kota, di seluruh tanah Papua yang menjadi andalan untuk membawa perubahan bagi orang asli Papua, belum mampu mengangkat ekonomi orang asli Papua terutama yang hidup di kampung-kampung dan sekitar pegunungan. Pemaksaan model pendekatan dan partisipasi serta penyamarataan lokasi geografis kampung-kampung menjadi faktor kegagalan program Respek.

Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan raskin dari pemerintah juga mematikan kemandirian dan etos kerja masyarakat asli Papua. Orang asli Papua semakin enggan berkebun dan beternak, plus meninggalkan sumber pangan lokal dan tergantung pada beras.39 Rusaknya hutan adat yang menjadi sumber pangan semakin mengikis kemandirian pangan dan etos kerja orang asli Papua. Sementara itu, di daerah-daerah perkotaan atau wilayah urban, umumnya sektor riil yang berdampak langsung terhadap perubahan ekonomi justru dikuasai oleh orang non Papua, sedangkan orang asli Papua tetap berada di pinggiran sebagai penjual pinang dan hasil kebun yang tak seberapa di kaki lima dan sebagai konsumen.

Pemajuan orang asli Papua membutuhkan pendekatan multi-dimensi berupa proteksi pemerintah dalam menegakkan hak-hak dasar mereka, akses terhadap hasil sumber daya alam, infrastruktur yang mengatur tata niaga hasil sumber daya alam seraya mengembangkan cara-cara baru dengan tetap mengedepankan hak kepemilikan, baik itu hak tanah, hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil hutan dan hak untuk mengakses pasar secara modern.

36 Jelajah Kuliner Nusantara, Kompas Minggu, 22 Desember 2013.

37 Ibid., hal. 6.

38 Jelajah Kuliner Nusantara, Kompas Minggu, op.cit. Lihat juga Laporan perjalanan pendokumentasian ANK tim Komnas Perempuan dan Tiki 2013-2014.

39 Kemandirian yang Hilang, Kompas 22 Desember 2013, hlm. 39.

• Konflik Politik, Kekerasan dan Pembiaran

Konflik Papua adalah konflik yang dilatarbelakangi berbagai factor, terutama faktor politik. Aspek-aspek pendorong konflik adalah sekuritisasi Papua yang menekankan pendekatan keamanan, ketidakadilan sosial, minimnya penghargaan terhadap budaya lokal, dan perusakan lingkungan telah tersublimasi dalam ruang aktualitas keseharian masyarakat Papua. Kondisi ini menyebabkan konflik Papua sangat mudah meletup.40

Akar pertama konflik dan kekerasan militer di Tanah Papua berawal dari penyatuan wilayah paling Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan yang merampas hak-hak masyarakat asli Papua dari tanah dan hutan adat sumber penghidupan mereka secara paksa, kekerasan yang terus berlangsung sejak integrasi ke dalam NKRl. Pada waktu kemerdekaan RI, Tanah Papua tak serta-merta menjadi bagian dari Republik, namanya The Netherlands New Guinea. Pemerintah Rl mengklaim, dengan proklamasi kemerdekaan, maka semua wilayah yang dikuasai oleh Belanda dengan sendirinya masuk wilayah Republik Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) oleh PBB pada tahun 1969 yang kemudian memutuskan bahwa Tanah Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia. Presiden Soekarno memberi nama Irian Jaya. Namun penyelenggaraan Pepera dinilai oleh rakyat Papua penuh kecurangan dan tidak demokratis. Inilah pangkal konflik berkelanjutan antara masyarakat asli Papua dengan pemerintah RI. Perbedaan persepsi antara masyarakat asli Papua dengan pemerintah RI terkait integrasi Tanah Papua ke dalam NKRI hingga kini tak pernah diselesaikan secara menyeluruh sehingga konflik terus terpelihara dan korban terus berjatuhan.

Sejak bergabung dengan Republik Indonesia kenyataannya Provinsi Irian Jaya, yang kemudian disetujui oleh Presiden Abdurrahman Wahid berganti nama menjadi Provinsi Papua, tidak pernah diperlakukan sebagai wilayah yang setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pada era Orde Baru kekayaan alam Papua berupa hutan alam dan pertambangan yang melimpah dikuras demi pembangunan ekonomi. Untuk mengamankan pembangunan ekonomi dan mengendalikan suara-suara dan gerakan-gerakan yang dicap separatis', stabilitas dan keamanan adalah strategi utama. Sejarah mencatat, operasi militer sebagai pendekatan keamanan tak pernah lepas dari konflik dan kekerasan dengan penduduk setempat. Era rezim Orde Baru dicatat sebagai masa yang paling berdarah dan kelam oleh rakyat Papua. Fobia terhadap separatisme membuat Tanah Papua mengalami diskriminasi dalam pembangunan dan pembiaran terhadap kekerasan sepanjang rezim tersebut. Kisah-kisah rekam jejak kekerasan negara dan militer selama 1962- 1999 terhadap orang asli Papua khususnya perempuan telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam buku Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM, 1963 – 2009.

Dari rezim ke rezim pembangunan ekonomi dianggap sebagai solusi yang paling dibutuhkan oleh rakyat Papua yang akan mampu meredam tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Hanya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid pendekatan budaya dilakukan dengan mengizinkan penggantian nama Irian menjadi Papua serta pengibaran bendera Bintang Kejora pada peringatanperayaan khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya merumuskan ulang hubungan politik, ekonomi pemerintah Rl dengan masyarakat Papua dan sekaligus pengakuan akan identitas kultural suku-suku asli Papua. Otonomi Khusus merupakan salah satu bentuk manajemen konflik, dengan memberi wewenang dan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua dalam membangun dirinya sendiri.

Otonomi Khusus menggarisbawahi antara lain komitmen pemerintah Rl untuk menghormati hak-hak asasi manusia, nilai-nilai religiusitas, demokrasi, dan nilai-nilai hukum dan budaya yang ada di dalam masyarakat adat dengan mengacu pada kebudayaan yang dipegang oleh setiap kelompok etnis dan terdiri atas pengetahuan, kebiasaan, aturan-aturan, hukum-hukum dan sistemsistem untuk menjelaskan dan mengatur perorangan dan kehidupan di dalam hukum 'masyarakat adat'. Otonomi Khusus menegaskan penghormatan terhadap pelbagai macam dan keanekaragaman kehidupan sosial-budaya di masyarakat Papua. Majelis Rakyat Papua dibentuk sebagai unsur yang mewakili suku-suku asli dalam pengambilan keputusan strategis terkait Papua.

Namun pemerintah Republik Indonesia tidak bersikap konsisten dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kecurigaan terhadap rakyat Papua tak pernah surut, kekerasan demi kekerasan terhadap mereka yang dicurigai makar atau memantik semangat separatisme terus berlangsung paska Otsus dan kasus-kasusnya tak ditangani hingga tuntas. Metode yang dipakai untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut dilihat sebagai manajemen konflik dengan menghancurkan perlawanan kelompok yang menuntut hak politik Papua Merdeka. Kekerasan, intimidasi penduduk sipil, penghilangan identitas Papua, serta penghancuran infrastruktur sosial politik dan ekonomi orang asli Papua terus terjadi hingga era Otonomi Khusus. Meski status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sudah dicabut pada Oktober 1998 sebelum berlakunya Otonomi Khusus, kenyataannya kehadiran pos-pos tentara di sana tidak menjamin perasaan aman dan bebas dari rasa takut bagi orang asli Papua. Anggota Keamanan hadir leluasa di kampungkampung dan membuat masyarakat asli Papua ketakutan. Karena itu Otonomi Khusus tidak identik dengan pengurangan ragam dan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di Tanah Papua secara signifikan. Komitmen untuk memajukan, melindungi dan memenuhi HAM, terutama HAM korbankorban kekerasan di Tanah Papua tidak pernah ditindaklanjuti.

Jika dihitung berbagai bentuk pelanggaran HAM dan jumlah korban yang berjatuhan, khususnya perempuan sejak Pepera 1962, maka angkanya besar. Walau tak ada data resmi tentang jumlah korban selama operasi militer di Tanah Papua, sebagaimana juga di Aceh, namun upaya-upaya pendokumentasiannya oleh berbagai lembaga HAM mengindikasikan keluasan skala kekerasan terhadap masyarakat sipil.4 Hingga sekarang, belum ada solusi yang berperspektif HAM korban dan berkelanjutan terhadap para penyintas kekerasan. Tidak juga ada pengakuan resmi dan permohonan maaf dari pemerintah nasional kepada masyarakat Papua atas kekerasan militer yang pernah terjadi sejak operasi militer pasca integrasi Tanah Papua menjadi wilayah NKRI sebagaimana dituntut oleh masyarakat Papua.

Konflik semakin meruncing ketika tujuan UU Otonomi Khusus diabaikan. Pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Inpres Nomor 01 Tahun 2003 menuai kecaman sengit di kalangan pemimpin masyarakat asli Papua. Mereka menyatakan Inpres pemekaran tersebut bertentangan dengan Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru harus mendapat persetujuan dari DPRP dan MRP. Di sisi lain, MRP belum terbentuk ketika Inpres No. 01 Tahun 2003 diberlakukan. Pada

4 November 2004, Mahkamah Konstitusi mengakui status Provinsi Irian Jaya Barat. Protes keras dari pihak pemerintah daerah dan para pemimpin masyarakat asli dilayangkan kepada pemerintah pusat. Pada 16 Februari 2007, berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2007, Provinsi Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat, tanpa persetujuan MRP. Intervensi pemerintah pusat melalui lembaga-lembaga adat juga dipandang sebagai langkah memecah-belah di antara sukusuku asli Papua.

Sekumpulan perempuan Papua di wilayah perkampungan bercengkarama di halaman depan honai mereka (Wamena/HK)

Di sisi lain, pemerintah daerah Papua bergerak lamban dalam merumuskan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang menjamin afirmasi bagi pemajuan masyarakat asli Papua termasuk perempuan. Lemahnya dukungan pemerintah nasional terhadap Perdasus makin memperlambat gerak Pemerintah Daerah menjalankan tugas Konstitusionalnya. Selain itu, Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP belum memiliki persepsi yang sama terkait regulasi daerah yang sejalan dengan tuntutan UU Otsus. Pemerintah daerah juga lamban mengeluarkan peraturan tentang MRP agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Faktor-faktor inilah antara lain yang mengakibatnya UU Otonomi Khusus tidak membawa kemajuan signifikan terhadap masyarakat asli Papua.42

Bagiperempuan asli Papua, Otonomi Khusus berdampak negatif. Poligami dan perselingkuhan para suami meningkat karena dipicu oleh perilaku konsumtif dan konsumsi miras di kalangan laki-laki yang memiliki akses besar kepada dana tunai pasca pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua.

Setelah Otonomi Khusus berjalan sekitar satu dasawarsa, berbagai pihak menjatuhkan penilaian bahwa Otonomi Khusus Papua telah gagal! Penilaian ini tidak sejalan dengan pemerintah daerah Provinsi Papua yang menunjuk kepada indikator pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini semakin mempertajam ketegangan antara pemerintah pusat dengan Papua.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 September 2011 mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 dan 66 tentang Upaya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang berlangsung hanya 4 tahun (2011-2014) sebagai unit pengganti, yang dikepalai oleh Letjen (Purn.) Bambang Darmono. UP4B dianggap sebagai langkah afirmatif terhadap rakyat Papua dan Papua Barat. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, meliputi aspek sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, sosial budaya. Solusi yang mengabaikan partisipasi pemimpin adat lokal dan pemimpin-pemimpin daerah dan memunculkan pertanyaan ihwal peran gubernur, ditolak oleh rakyat Papua. Penolakan ini menjadi indikasi kuat hilangnya kepercayaan masyarakat asli Papua terhadap pemerintah Republik Indonesia. Rakyat Papua mengajukan dua opsi untuk Papua Damai yang berkelanjutan: dialog dengan hati atau merdeka dari NKRI.

Konflik di Papua disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifaf multi-dimensi: sejarah, pengabaian dan kekerasan dari rezim ke rezim, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, penghargaan terhadap budaya lokal, dan kerusakan lingkungan telah tersublimasi dalam ruang aktualitas keseharian masyarakat Papua. Kondisi ini menyebabkan Papua rentan terhadap letupan konflik.

Dialog Papua dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat asli Papua dan mewujudkan Papua Tanah Damai. Pemerintah pusat perlu berdialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua dan meyakinkan mereka akan niat berdialog, mendengarkan persoalan masyarakat Papua, tuntutan-tuntutan mereka, serta mendengarkan harapanharapan, pikiran, dan sikap politik mereka.43

HUKUM SOSIAL EKONOMi Politik LINGKUNGAN HAM BUDAYA KEAMANAN HIDUP/SDA TDK ADA ADVOKASI RAMPAS KDR AKSES FICONON BEROUANG MIYITAG W TANAH KDRT NELAYAN TDK ADA KORUPSI"DITANGANI ADAKA PENYIKSAN PAKAi PELRTAK AICSES PD BANL PEMAUGUNAN OPM-KDRT 8MAWA IPAWOH KEKERASAN PEREDANGAN TANT/REBUN PENENTUAN K.SERHIAL HUTAN →APMAN NASIB SENDIRI STABU WISU SEKSUAL TRRATM ADAT KE- MAMA PASAD PEJABAT/ELIC AYA.KAKAL HILANGANPHK DITEMBAK MAT TANPA HEMA RARAMMENN IMPOVITAS PENAHANIN DOMINASI PROGRAM PEL NIULIC WASIB LAFUER FANE BSTP HNM HOLUAA KTUMSW TERVMAL IMBy/APA? APARAT KEAMW MINUM 7<MASY MABUK TROMENA BARU MASYARAKAT REHBUNNIAN VE BIG H TAKUT PDAPIN R =OROPAIRAT TEMPAT MEMURIALLW HIBURAN DHAMBAT Q. TDK IKUT AMULKPTSAN MASY.KECIL BERJUANGIS ELITE POLUTICY

Metaplan bertuliskan masalah-masalah yang dihadapi perempuan (Biak/SA)

BAB III

40 Ucu Martanto, Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volurne 11, Nomor 2, November 2007 (153-286), hlm. 175.

41 Komnas Perempuan dalam buku Stop Sudah! juga mencatat kesaksian 261 perempuan penyintas.

42 Lihat Dr. Mohammad A. Musa'ad, M.Si., "Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Politik dan Pemerintahan, dalam MRP", op.cit., hlm.

185 dst.

43 B. Josie Susilohardianto, Evaluasi Otsus dan Dialog untuk Papua, Kompas, 10 Maret 2009.

TEMUAN UTAMA: Pola Kekerasan dan Pola Sintas

A. POLA DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERLAPIS PADA PEREMPUAN

1. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Papua

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (selanjutnya disebut KtP) dengan pelaku anggota keluarga, anggota masyarakat maupun aparatur Negara, merupakan kenyataan pahit sehari-hari yang mendominasi cerita perempuan Papua dalam pendokumentasian ANK. Berbagai kekerasan ini terjadi di ruang domestik dan publik. Namun kompleksitas masalah sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan Papua memosisikan seorang perempuan Papua rentan mengalami kekerasan berlapis di ranah domestik maupun publik. Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Papua bertali-temali, saling mengunci serta saling menjadi sebab dan akibat kekerasan berbasis ekonomi, budaya, politik dan keamanan.

Lemahnya penegakkan hukum faktor budaya dan yang membiarkan bahkan melegitimisasi KtP mengakibatkanKtPtidak diperlakukan sebagai tindak kriminal yang melanggar HAM dan Undangundang. Korban dan pelaku samasama mengalami pembiaran. Pelaku dibiarkan bebas tanpa hukuman berarti, walau tindak kriminalnya sudah dilaporkan dan pernah diproses hukum. Impunitas pelaku ini menyebabkan kekerasan berulang terhadap korban yang sama atau kekerasan baru terhadap korban lainnya. Sebaliknya, perempuan korban dan penyintas KtP berjuang

Kekerasan berlapis adalah kekerasan yang disebabkan oleh kekerasan sebelumnya dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor berbeda. Seorang perempuan korban kekerasan negara bisa mengalami KdRT karena pengalamannya sebagai korban kekerasan negara. Perempuan korban kekerasan negara, yang kemudian mengalami KdRT ini rentan mengalami pemiskinan karena penelantaran oleh suami, pengucilan oleh keluarga dan masyarakat, dan seterusnya.

KEKURANGAN KÍA HAUS PADA POLIGAMI→ KDRT→HP ISTRITERIMA" KEBENARAN PENELANTRAN Q TELP Q (AIN SUAHI YE KORT (16 PVLAN6 DR BO ROHANI ISTRI PERTAMI AKHIRNYA TANAK PUKUL KOTA) POLISI KERIA PORNOGRAFI HUKUM ADAT Q TIDAK BISA SAMA DNG LEWAT HP MNGIYAKAN KESTRUKUR PENJUAL MIRAS TIRUKAN KE ANAK DN6 iBU PEMDA/KA IKUT MABUK ISTRI TANPA DESA KURANG PEM PORNOGRAFI IBUPERTAMA WELAREK> BERDAYAAN 7 REMAJA IDIK TAU KOTA SAYUR.SAGU. 9 D. YG BAWA ANAKSUOLAH BABA,AYAM Hiv-AiDS 18E 3HARI KE KEKERACA

Sebagian dari Pola-pola kekerasan yang dihadapi oleh Perempuan Papua, disampaikan saat konsultasi kampung pendokumentasian ANK (Yalimo/SA)

memulihkan diri sendiri nyaris tanpa dukungan siapapun, termasuk tidak dari keluarga, komunitas/ lembaga sosial di sekitarnya atau dari pemerintah. Korban dan penyintas kekerasan berpotensi mengalami kekerasan baru dari pelaku maupun masyarakat dan keluarga dekatnya karena kecenderungan reviktimisasi, serta stigma yang berakhir dengan marjinalisasi dan pengucilan. Ini dialami oleh perempuan penyintas KdRT hingga penyintas kekerasan Negara.

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

"...su jatah..."(Asmat)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KdRT) dan Kekerasan di Ranah Personal44 lainnya mendominasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan Papua. KdRT dalam berbagai bentuk, fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi, dilaporkan terjadi bagai rutinitas normal. Seorang perempuan di kampung Ewer kabupaten Asmat mengatakan KdRT dalam bentuk fisik sebagai "jatah sehari-hari", seorang lagi di dusun Sobey Kampung kabupaten Teluk Wondama menceritakan analogi di kalangan sesama perempuan bahwa KdRT bagai "jatah minum kopi tiap pagi". KdRT seolah sulit ditangani atau dicegah oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. KdRT dialami perempuan lintas kelas sosial dan lintas usia, di kota-kota seperti Biak, Jayapura, Manokwari, Merauke, Sorong, Timika dan Wamena, hingga kota dan kampungkampung terpencil dan terisolir di dataran tinggi seperti kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Lani Jaya, Nabire, Paniai, Tolikara dan Yalimo, serta wilayah pesisir terpencil di kabupaten Asmat, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Serui, Supiori,

Kekerasan oleh Negara yang pelakunya aparat pemerintahan, penegak hukum dan aparat keamanan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan di ranah personal berarti pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim dengan korban (pacaran).

Tambraw, Teluk Wondama dan Waropen.

44 Lihat juga: Komnas Perempuan, CATAHU Komnas Perempuan tahun 2012: Korban Berjuang, Publik Bergerak: Menyoal Stagnasi Sistem Perlindungan Negara terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Jakarta, 7 Maret 2013.

Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran

“...Saya disiram bensin lalu bapa lempar api di muka, saya pu rambut dan muka terbakar..."(Nabire)

"Bapa potong saya di kepala...ini bekas luka" (Wamena)

Bentuk-bentuk KdRT yang dilaporkan antara lain kekerasan fisik berupa pemukulan dan penganiayaan, anggota tubuh dilukai atau dipotong dengan senjata tajam (parang/golok), disiram bahan bakar dan disulut api/dibakar. Kekerasan psikis suami terhadap istri dengan modus pembatasan ruang gerak, ancaman, caci-maki, hinaan dan kekerasan seksual. Selain terluka dan sakit fisik karena lebam pukulan, luka jahitan akibat goresan alat tajam, sisa pemulihan kulit terbakar, para perempuan korban/penyintas KdRT juga menyimpan rasa terluka psikis karena marah, kecewa, takut dan trauma. Kekerasan seksual terhadap anak/cucu perempuan antara lain dilaporkan narasumber di Jayapura, Manokwari, Merauke, Wasior. Pelakunya keluarga (ayah, kakek atau anggota keluarga sendiri), teman bermain, guru, tukang ojek atau orang asing lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menghancurkan masa depan anak karena kehamilan dini dan putus sekolah. Narasumber di Asmat, Boven Digoel dan Raja Ampat mengatakan bahwa anak perempuan yang hamil dini di luar nikah pasti dikeluarkan dari sekolah. Tidak mustahil ini terjadi di kota lainnya. Berbagai KdRT terhadap perempuan Papua berakibat menurunkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan fisik maupun mental perempuan.

Informasi terkumpul dari Polda Papua, Polres Merauke, Jayawijaya dan Manokwari tahun 2012-2013 menyatakan bahwa Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut: KS) terhadap anak menempati posisi tertinggi pada daftar kasus yang ditangani. KS terhadap anak merupakan fenomena gunung es, diperlukan banyak upaya struktural maupun kultural untuk menangani dan mencegahnya. Masyarakat maupun penegak hukum mengakui bahwa selain belum optimalnya penegakkan hukum, aspek "budaya tabu" di sekitar isu seksualitas dan absennya pemahaman tentang hak anak merupakan faktor-faktor utama penghambat penanganan kasus-kasus KS terhadap anak.

Kejahatan Perkawinan: Poligami dan Selingkuh

"Bukan hanya pejabat tapi baru pegawai negeri saja sudah bisa 1, 2, 3 (berpoligami hingga 3 istri)" (Nabire)

Perempuan dan laki-laki narasumber dokumentasi ANK di 28 kabupaten melaporkan bahwa kejahatan perkawinan dalam bentuk poligami dan perselingkuhan meluas dan meningkat jumlahnya. Kasus-kasus tersebut diidentifikasi sebagai kekerasan oleh para perempuan di kota-kota besar, daerah otonomi baru hasil pemekaran, maupun kampung-kampung terpencil. Latar belakang sosial/ pekerjaan pelaku beragam, mulai dari petani, pegawai honorer, pegawai swasta, PNS, hingga tokoh adat/agama.

“...dulu poligami biasa-biasa saja, keluarga hidup damai. Tetapi sekarang uang mengubah..."(Deiyai)

Para perempuan narasumber pendokumentasian ini menenggarai adanya hubungan langsung antara aliran dana tunai paska penerapan Otonomi

Khusus dengan meningkatnya kasus poligami dan perselingkuhan. Arus dana tunai dalam jumlah besar yang masuk hingga ke kampung-kampung terpencil, serta perubahan cepat kampung menjadi kota, telah menciptakan prilaku dan kebiasaan konsumtif, memperkuat akses, kontrol dan kuasa lakilaki pada uang, dan pada gilirannya mendorong maraknya selingkuh dan poligami.

"Kawin dua, tiga, itu adat!" (Wamena)

Perempuan dan laki-laki narasumber menyebutkan poligami sebagai bagian dari budaya dan adat masa lampau yang dipraktikkan oleh generasi tua, terutama oleh laki-laki berkuasa atau berpengaruh secara sosial (kepala suku, ketua adat). Namun para perempuan menggugat praktik poligami dan perselingkuhan yang saat ini makin marak karena sudah dilarang agama, khususnya gereja, tetapi terutama karena penderitaan yang ditimbulkannya. Perempuan korban poligami menyoal sesama perempuan yang bersedia menjadi istri kedua atau ketiga, bagi mereka ini tak ubahnya KdRT dengan pelaku sesama perempuan.

"...dulu itu poligami bole (baca: "tak menyebabkan KdRT"), tapi yang sekarang ini ktong orangtua tra tau, itu apa, adat dari mana?" (Dogiyai)

Seorang laki-laki tetua agama di Dogiyai berupaya menarik garis batas perbedaan poligami masa lampau dan kini. Menurutnya poligami masa lampau yang dibenarkan adat, "hanya dilakukan oleh laki-laki kepala suku.... tidak menimbulkan KdRT". Sebab laki-laki dapat memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya, para istri "hidup rukun" bersama semua anak mereka. Sebaliknya, menurutnya kasus poligami yang marak dipraktikkan atas nama adat sekarang ini semata-mata bermotif seksual. Dipicu oleh terbuka lebarnya akses laki-laki pada uang dan budaya baru yang masuk Papua melalui berbagai perubahan sosial paska Otonomi Khusus dan pemekaran kabupaten, poligami dan selingkuh berujung pada penelantaran dan pemiskinan istri pertama atau kedua dan anak-anak mereka.

"...Ko perempuan saja mo, saya bisa dapat 2, 3 (istri)..." (Deiyai)

Namun demikian, pengalaman para korban dan gugatan mereka menegaskan bahwa di dasar fenomena kejahatan perkawinan yang meluas berupa Poligami dan Perselingkuhan itu adalah kecenderungan memandang dan memosisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nilai-nilai ini juga muncul dalam bentuk lain diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan

Papua yang saling berkait satu dengan lain. Kejahatan perkawinan erat terkait dengan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang dialami perempuan dalam keluarganya, juga dengan kekerasan berbasis budaya lainnya yang mereka laporkan selama proses Pendokumentasian ANK.

Sikap perempuan korban kejahatan perkawinan beragam. Ada yang bungkam dan pasrah walau teraniaya secara fisik, terteror oleh kekerasan psikis suami dan harus berjuang sendiri untuk hidupi anak-anak. Ada yang pasrah dipulangkan ke rumah keluarga. Beberapa perempuan sengaja memilih pulang ke rumah keluarga karena ditelantarkan suami. Namun tidak sedikit perempuan-perempuan Papua yang melakukan perlawanan dengan cara hidup mandiri dan mengembangkan kekuatan ekonomi demi hidup keluarga, terutama anak-anak. Jumlah perempuan yang hidup sendiri tanpa suami karena kejahatan perkawinan maupun penelantaran mendominasi setiap konsultasi dan diskusi kampung/kota.

b. Pembiaran Alkoholisme, Judi, Pornografi Dan Prostitusi Pemicu KDRT45

Kegagalan mengatasi atau mencegah secara radikal alkoholisme dan dampaknya di hampir seluruh wilayah Papua merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat asli Papua. Alkoholisme dalam masyarakat dengan budaya patriarki yang kental makin memicu KdRT. Alkoholisme diidentifikasi sebagai pemicu kunci di balik meningkatnya KdRT terhadap perempuan dan anak, serta mengakibatkan kematian 'mendadak' generasi muda Papua.

Mama-mama di Deiyai melaporkan kasus kematian 9 (sembilan) pemuda dalam waktu bersamaan setelah mengkonsumsi miras tahun 2013. Perempuan di Asmat mengeluhkan kematian mahasiswa Asmat karena konsumsi miras di luar Papua tahun 2013. Masalah yang sama terjadi di Manokwari, enam mahasiswa di tahun 2014, juga empat kasus kematian mahasiswa tahun 2014 di Biak. Kasus kematian karena miras lainnya dilaporkan oleh perempuanperempuan di Supiori, Tambraw, Wamena, Dogiyai dan Fakfak.

"...yang jual itu orang pendatang..." (Asmat)

Jenis dan penjualan miras di Papua sangat beragam. Ada minuman lokal memabukkan yang diproduksi dan dijual oleh masyarakat lokal (termasuk perempuan), walau sudah dilarang resmi oleh pemerintah daerah atau diatur dalam kebijakan beberapa daerah. Ada minuman beralkohol dari luar (jenis Vodka, Whisky, Mansion House, dll) dijual oleh pedagang bermodal menengah yang umumnya datang dari luar Papua.

...saya harus bayar 2 dus miras, uang rokok dan beberapa bungkus biskuit kepada polisi, supaya sa punya jualan (miras) bisa masuk lewat pantai ...." (Waropen)

Narasumber sebagian besar kabupaten menenggarai bahwa 'bisnis miras dilindungi' oleh aparat penegak hukum/polisi. Terutama karena di sejumlah wilayah ditemui kenyataan polisi ikut mabuk, mentraktir minuman keras, ikut berjualan atau ikut melindungi perdagangan miras dengan cara mematok pungutan liar tertentu terhadap pedagang miras. Pangkalan ojek sering menjadi sarang mabuk-mabukan. Selain memicu KdRT, ketergantungan laki-laki pada miras memicu perkelahian dan konflik antar warga bahkan telah memakan banyak korban jiwa generasi muda. Bagi para perempuan, alkoholisme telah bermetamorfosis menjadi pembunuh generasi muda Papua, selain HIV-AIDS.

Para perempuan juga melaporkan makin marak dan meluasnya fenomena judi, pornografi dan prostitusi. Selain muncul di wilayah bisnis tambang dan kehutanan (kayu) di sejumlah kabupaten46, prostitusi dilaporkan meluas bersamaan dengan munculnya warung malam atau kafe-kafe yang praktik terbuka dengan ijin resmi Pemerintah Daerah setelah pemekaran wilayah. Pornografi meluas lewat penjualan bebas dan peredaran gambarvideo porno di kalangan remaja dan orang dewasa. Beberapa kabupaten melaporkan beredarnya pornografi melalui pedagang Hand Phone (HP) dan pulsa di kampung-kampung dan distrik yang umumnya adalah pedagang dari luar Papua. Pornografi dilaporkan menjadi pemicu KdRT, dengan modus suami memaksa istri mempraktikkan hubungan seks seperti dalam gambar atau video porno. Para perempuan juga melaporkan kasus-kasus HIV-AIDS di kabupatennya.47

Sebagaimanahalnya miras,pornografijugaberedardikalangan anak-anakusia SD dan SMP. Sejumlah kabupaten melaporkan bahwa anak-anak penghirup lem merk Aica Aibon juga terpapar pornografi dan kekerasan melalui HP dan playstation.48 Selain tidak ditangani dengan baik oleh penegak hukum, kasus-kasus kekerasan dengan modus pornografi, miras, perjudian dan prostitusi ditenggarai meluas tanpa pencegahan berarti oleh aparat penegak hukum, "dibiarkan" bahkan "direstui" oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD setempat. Advokasi kelompok perempuan untuk menghentikan bisnis dan peredaran miras dan perjudian, maupun penutupan atau pembatasan drastis jumlah kafe dan lokalisasi prostitusi, lebih sering menemui jalan buntu, tidak direspon baik. Kebijakan daerah minim, Perda miras tidak dijalankan dengan konsisten.

45 Asmat, Jayawijaya, Waropen, Biak, Kaimana, Timika, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Serui, Fakfak, Manokwari, Intan Jaya.

46 Boven Digoel, Merauke, Nabire, Kaimana, Timika.

47 Yalimo, Kaimana, Lani Jaya, Boven Digoel

48 Asmat, Biak, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Wamena, Jayapura, Yalimo, Kaimana, Lani Jaya, Manokwari, Merauke, Timika, Nabire, Intan Jaya, Jayapura, Supiori dan Waropen.

Beban Kerja Berlapis, Kekerasan Atas Nama Mas Kawin, Dilema C. Mekanisme Bayar Denda Dan Hak Waris Perempuan

“.....memang budaya kami menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki" (Bpk. BS, Jayapura)

Nilai dan sistem adat yang patriarkis memosisikan perempuan Papua rentan menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan, di rumah maupun di luar rumah, dalam keadaan berkonflik maupun damai. Diskriminasi dan kekerasan itu terjadi lintas kelas dan lintas generasi sekaligus. Dari anak-anak di bawah umur, mamamama tidak berpendidikan formal di kampung-kampung, hingga perempuan senior pemimpin tingkat provinsi dengan kekuatan ekonomi menengah ke atas, tak luput dari ancaman berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Perempuan-perempuan dari Fakfak hinggaMerauke mengisahkan pengalamanmereka.Sejumlah laki-laki pejabat daerah dan tokoh masyarakat (adat/agama) asli Papua membenarkan indikasi ini.49

Beban Kerja Berlapis

"...sekarang ini tidak, ibu-ibu dorang yang kerjakan semua dan mencari makan" (bapak HK, Paniai)

Beban ganda perempuan, mengendong anak, membawa air minum dalam jerigen dan mem-bawa berbagai jenis barang dimuat dalam Noken berjalan kaki ke kebun yang jaraknya bisa berkilo-kilo meter dari perkampungan. Sementara laki-laki berjalan dengan hanya membawa parang/senjata tajam di tangan (Wamena/HK)

Beban Kerja Berlapis merupakan bentuk diskriminasi terbanyak yang dilaporkan perempuan maupun laki-laki narasumber dokumentasi ANK. Perempuan menanggung beban kerja berlapis yang berat, sebagai pengayom dan pemimpin keluarga di dalam rumah maupun sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Menurut keyakinan para narasumber, sesungguhnya Adat telah mengatur ruang, pembagian kerja dan kekuasaan bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Perempuan menyediakan makanan di dalam rumah dan mengurus anak. Laki-laki membuka lahan, mencangkul, mengurus kebun, mendirikan pagar dan rumah adat, mencari kayu bakar dan mencari makan (berburu, bertani, memancing). Laki-laki juga melakukan tugas-tugas publik lainnya, seperti memutuskan kehidupan komunitas bersama para laki-laki lainnya. Saat ini perempuan mengerjakan hampir semua tanggungjawab itu. Perempuan mengurus rumah sekaligus sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Kondisi ini dialami lebih berat oleh perempuan miskin di perkotaan, serta perempuan di kampung-kampung terisolir yang nyaris tanpa akses atas pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak, seperti: kondisi geografis sulit, jalan buruk, minim transportasi, sulit akses ekonomi dan pasar, tidak ada listrik dan kurang air bersih. Beban kerja berlapis dibarengi dengan seringnya menjadi korban KdRT berpotensi menurunkan tingkat kesehatan fisik dan mental perempuan karena mereka didera rasa lelah dan sakit fisik serta mental sekaligus.

49 Antara lain, Barnabas Suebu, Gubernur Papua 2005-2010, drs. Hengky Kayame, Bupati Paniai saat ini, dua orang pendeta KINGMI di Deiyai dan Dogiyai dan seorang Penginjil Katolik di Wamena.

Kekerasan atas nama Mas Kawin, Dilema Mekanisme Bayar Denda dan Tiadanya Hak Waris Perempuan

"Kami sudah bayar ko, beli engkau, jadi tinggal di sini dan kerja semua!" (Waropen)

Pemahaman tertentu mengenai makna Mas Kawin disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembiaran dan langgengnya KdRT. Tak sedikit anggota masyarakat (laki-laki maupun perempuan) memaknai tradisi 'Membayar Mas Kawin' sebagai transaksi 'membeli' pengantin perempuan. Pernyataan-pernyataan tentang dimensi transaksional Mas Kawin dan perempuan sebagai properti suami/keluarga muncul di banyak tuturan perempuan korban maupun laki-laki narasumber pendokumentasian ANK. Narasumber di Biak, Boven Digoel, Merauke, Nabire, Tolikara, Wamena dan Waropen menyatakan, dengan membayar Mas Kawin kepada keluarga istri, suami(dan keluarganya) menganggaptelah"menguasai" dan memilikiotoritas penuh atas istri. Penyintas KdRT di Biak dan seorang pendamping korban di Jayapura menceritakan kekerasan fisik dan psikis dialami istri dengan pelaku keluarga suami saat suami meninggal dunia. Keluarga suami beranggapan bahwa saudara laki-laki mereka meninggal lantaran istri, yang sudah dibayar lunas mas kawinnya itu tidak menjalankan kewajiban mengurus suami dengan baik. Narasumber lainnya di Boven Digoel dan Nabire menceritakan kekerasan yang dialami penyintas dengan pelaku keluarga suami, walau faktanya suami telah bertahun-tahun menelantarkan istri dan anak-anaknya.

"...laki-laki bilang kami (laki-laki) sudah beli (istri), mati di tangan kami!..." (Wamena)

Narasumber di Boven Digoel menyatakan, menerima Mas Kawin dimaknaisebagai'serahkan anak perempuan'. Suami merasa 'berhak' memperlakukan istri sesuai keinginannya, termasuk melakukan kekerasan bahkan kekerasan fisik yang mengancam jiwa sang istri. Beberapakali narasumber di kabupaten yang berbeda mengeluarkan pernyataan-pernyataan senada, seolah perempuan yang sedang mengalami kekerasan oleh suami yang telah membayar mas kawin wajib tetap tinggal dalam rumah, tak berhak mencari bantuan di luar rumah atau pulang ke rumah orangtua sendiri walau nyawanya terancam.

Salah seorang dari sekian banyak perempuan Papua dengan buku-buku jari yang dipotong. Tradisi potong jari adalah salah satu praktik adat, dilakukan sebagai tanda berduka yang dalam atau tanda penyesalan atau rasa bersalah, saat ada anggota keluarga terdekat meninggal dunia (Wamena/HK)

Ancaman 'harus mengembalikan Mas Kawin yang sudah dibayar' diperkirakan merupakan alasan mengapa keluarga sendiri sulit membela korban. Narasumber ANK menyayangkan pemaknaan Mas Kawin yang berdampak mensahkan dan mengekalkan KdRT. Pengaruh kapitalisasi yang sangat kuat di tengah konteks perubahan sosial masyarakat Papua masa kini ditengarai sebagai penyebab bergesernya makna tradisi dan nilai luhur Mas Kawin.50

50 Sebagai tanda penghargaan kepada kasih dan jerih lelah ibu yang melahirkan dan membesarkan pengantin perempuan. Simbol gotong royong keluarga, saling memelihara dan memperhatikan sesama anggota keluarga.

Narasumber lain menceritakan tradisi berbeda di jaman dulu

...dulu laki-laki yang mau kawin itu datang mengabdi dia punya bapa dan mama (calon mertua) bertahun-tahun. Orangtua menilai laki-laki itu sanggup untuk menjamin sa punya anak perempuan atau tidak? Kalau dinilai punya etos kerja kuat, baru disetujui. Sekarang ini terbalik dengan ilmu dari luar. Sekarang, sa su bayar ko jadi budak, semuanya ko harus kerja, kerja kebun, pelihara ternak. Orang-orang tua lebih baik daripada anak-anak muda kelahiran tahun 70-an ke atas (yang) hancur-hancuran, (mereka) memberi beban lebih banyak kepada perempuan. Kalau perempuan kerja tidak baik, ipar-ipar perempuan marah dia hancur. Apalagi jika tidak punya anak, (lakilaki) didukung untuk ambil istri kedua..." (Paniai)

"KdRT harus diselesaikan lewat hukum, bukan denda adat!" (Wamena)

Salah satu faktor yang juga diidentifikasi mengekalkan KdRT dan impunitas pelaku adalah kecenderungan memakai mekanisme adat "bayar denda" untuk penyelesaian konflik-konflik dalam masyarakat, termasuk penyelesaian kasus KdRT. Dalam hal penyelesaian kasus KdRT, mekanisme ini ditentukan, dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para laki-laki. Perempuan korban KdRT tidak ditanya pendapatnya tentang denda yang adil, juga tak terlibat dalam proses pembayaran denda. Standard keadilan berupa jumlah denda yang harus dibayar untuk menebus kesalahan yang dilakukan pelaku ditentukan oleh para laki-laki dalam keluarga, seperti ayah dan para paman dari pihak ibu. Kompensasi lewat bayar denda bisa berupa benda mati atau hewan ternak, umumnya babi, juga jatuh ke tangan para laki-laki. Di pihak lain, perempuan lah yang berjuang mempertahankan survival keluarga, termasuk mencari nafkah dengan beternak babi. Jika ada Denda Adat yang harus dibayar karena laki-laki dalam keluarganya terlibat sebagai pelaku kekerasan dan konflik, maka ia harus merelakan hasil ternaknya disumbangkan sebagai pembayar denda kepada pihak korban.

Namun ada kasus-kasus di mana ketentuan bayar denda tidak selalu dipenuhi oleh pihak pelaku KdRT, akibatnya terjadi pembiaran kepada korban. Dibayar atau tidak dibayar, denda adat tidak bermanfaat dan tidak dapat dinikmati oleh perempuan korban/penyintas KdRT.51 Inilah sebabnya para perempuan menilai mekanisme adat "Bayar Denda" bukan cara yang ideal menyelesaikan masalah, terutama KdRT, karena tidak mendatangkan keadilan bagi korban, melanggengkan impunitas sekaligus mengekalkan rantai kekerasan dan konflik. Para perempuan penyintas memilih penyelesaian lewat hukum, walau mereka sangat sadar penyelesaian hukum tidak selalu ada gunanya dan nyaris belum pernah berhasil.

51 Inilah sebabnya para perempuan korban/penyintas menilai mekanisme adat "Bayar Denda" bukan cara yang ideal menyelesaikan masalah, terutama KdRT, karena tidak mendatangkan keadilan bagi korban, melanggengkan impunitas sekaligus mengekalkan rantai kekerasan dan konflik.

"...uang habis untuk bayar denda!" (Intan Jaya)

Para perempuan di kabupaten Intan Jaya menegaskan bahwa mekanisme adat Bayar Denda untuk menyelesaikan konflik lebih sering memiskinkan perempuan. Karena harta benda berupa babi yang susah payah dipelihara oleh para perempuan habis dipakai membayar denda akibat kesalahan laki-laki yang harus ditanggung bersama oleh keluarga besar, terutama oleh perempuan.52 Bagi para perempuan mekanisme Bayar Denda dalam menyelesaikan konflik apapun, terutama konflik antar kelompok dan konflik masyarakat dengan pemerintah, tidak bermanfaat. Selain memiskinkan keluarga, mekanisme Bayar Denda terbukti tidak berhasil mengatasi dan mencegah kekerasan dan konflik yang berulang terjadi di wilayah mereka. Para perempuan ini juga menilai mekanisme Bayar Denda lebih sering dijadikan modus masyarakat menekan pemerintah daerah mengeluarkan uang Bayar Denda, baik sebagai subsidi maupun karena kewajiban sebagai pelaku. Akibatnya dana Pemda tidak digunakan untuk pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Sa sudah serahkan kepada ketua adat..." (Supiori)

"Dulu gereja larang kawin dua, sekarang pemda ijinkan!" (Intan Jaya)

Kekuatan pengaruh adat yang diperparah dengan pembiaran oleh pemerintah daerah, membuat pemimpin agama dan gereja kurang berdaya menangani KdRT atau memberi layanan pemulihan psikis dan memberi keadilan bagi korban. Dari Asmat, Deiyai, Intan Jaya, Supiori dan Wamena dilaporkan bahwa pemimpin agama lebih sering menyerah kepada kekuatan adat, walau gerejanya memiliki aturan jelas mengenai larangan poligami, mabuk miras, pembatasan denda, nilai dan harga mas kawin, dan lainnya.

"...Perempuan itu orang sudah beli, jadi tidak dapat uang hasil jual tanah..." (Intan Jaya)

Tiadanya hak waris perempuan berulang kali disebut-sebut sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis budaya kepada perempuan.3 Para perempuan Boven Digoel mengidentifikasi sistem kekerabatan patrilinial sebagai penyebab tiadanya hak perempuan atas waris. Menurut narasumber di Intan Jaya dan Wamena, perempuan tidak menerima waris dari ayah karena diposisikan sebagai “penerima harta dari suami", atau akan menerima harta keluarga jika saudara laki-lakinya cukup murah hati berbagi harta warisan dengan saudara perempuan. Senada dengan kesimpulan diskusi Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tahun 2008 di Jayapura, para perempuan narasumber pendokumentasian ANK menilai tiadanya hak waris perempuan dalam sistem kekeluargaan dan budaya suku-suku Papua sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.54

2. Pemiskinan Struktural, Penguasaan Dan Pencerabutan Sumber-Sumber Ekonomi, Sosial Dan Budaya Serta Peminggiran Politik

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28, menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup berkelanjutan, hak pendidikan dan profesi serta hak atas kesehatan dan pemulihan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar ini diperkuat melalui sejumlah UU nasional lainnya, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya serta UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus provinsi Papua.

Bagaimanapun, perempuan Papua narasumber pendo-kumentasian ANK di 28 kabupaten Papua dan Papua Barat mengadukan pengalaman pemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Pemiskinan menjadi penyebab utama sekaligus akibat terbatasnya akses, kontrol dan kesempatan perempuan Papua untuk menikmati hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup berkelanjutan, hak atas pendidikan dan profesi, serta hak atas kesehatan dan pemulihan. Penyebab utama pemiskinan dari generasi ke generasiini adalah penguasaan dan pencerabutan sumber-sumber kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, serta abainya negara memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan Papua.

a. Peminggiran Dan Pengabaian Sistemik Perempuan Papua Dari Sistem Ekonomi55

Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan kebutuhan dasarlainnya merupakan fenomena umum di kalangan perempuan Papua narasumber pendokumentasian ANK. Kebutuhan itu meliputi: makan, minum, tempat tinggal yang layak,56 kesehatan dan pendidikan. Perempuan, terutama kelompok menengah ke bawah, di kampung-kampung maupun kota, sama-sama menghadapi masalah dan tantanganpemiskinan struktural yang membuat mereka rentan menjadi miskin dari generasi ke generasi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebelum matahari terbit mama-mama nelayan di Enarotali telah mengayuh sampan menangkap ikan di Danau Paniai (Enarotali-Paniai/SA)

52 Tuturan perempuan Asmat, Boven Digoel, Biak, Deiyai, Dogiyai, Fakfak, Kaimana, Paniai, Wamena, Timika, Jayapura, Keerom, Nabire, Serui, Raja Ampat, Sarmi, Lani Jaya, Yalimo, Intan Jaya, Manokwari, Teluk Wondama, Waropen.

53—Laporan GK Papua kepada Sidang Paripurna Komnas Perempuan tentang hasil konsultasi dengan berbagai pihak di Papua tahun 2008, khususnya dengan MRP, yang menggarisbawahi pentingnya hak perempuan dalam adat, termasuk hak waris.

54 Lihat penjelasan Komnas Perempuan tentang 10 Hak Konstitusional Perempuan Papua yang harus menjadi prioritas pemajuan, perlindungan dan pemenuhannya oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (Kampanye 10 Hak Dasar).

Sulitnya Kondisi Geografis, Minimnya Infrastruktur dan Mahalnya Transportasi

Kondisi geografis yang sulit, minimnya infrastruktur jalan, jembatan dan pasar serta mahalnya transportasi darat, laut dan udara merupakan tantangan terbesar yang menghambat pengembangan ekonomi dan kesejahteraan para perempuan petani. Isolasi geografis dan pelannya derap pembangunan menjadikan perempuan Papua hidup dalam jebakan pemiskinan, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung. Umumnya tingkat pendidikan mereka setingkat SD, sebagian lagi buta huruf. Pekerjaan mereka bertani, berkebun dan berjualan hasil kebun/hasil laut di pasar-pasar tradisional distrik dan kabupaten terdekat. Kondisi geografis juga memaksa perempuan petani menempuh perjalanan jauh dan sulit untuk menuju pasar distrik dan kabupaten. Jalan yang rusak, letak pasar yang jauh dari kampung tinggal mereka, kali tanpa jembatan, wilayah gunung, bukit dan pulau-pulau kecil tanpa akses penghubung ke distrik atau kota kabupaten, merupakan tantangan insfratruktur yang berat bagi perempuan-perempuan kampung.

"Hasil kebun busuk di jalan, ongkos taksi mahal, Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000" (Intan Jaya).

Terbatas dan mahalnya transportasi umum juga membuat perempuan pedagang hasil kebun/hutan yang tinggal di wilayah terpencil tidak dapat dengan mudah mengakses pasar. Hal ini dilaporkan perempuan di kampungkampung wilayah dataran tinggi Deiyai, Dogiyai, Lani Jaya, Paniai, Tolikara, Yalimo, maupun pesisir terpencil seperti sejumlah kampung di kabupaten Asmat, Biak, Fakfak, Raja Ampat, Serui, Supiori, Tambraw, Teluk Wondama dan Waropen. Mereka harus berjalanjauh atau menghabiskan waktu berjam-jam di jalan menanti kendaraan umum yang dapat membawa ke pasar, hingga jualan mereka layu di jalan dan tidak laku lagi dijual. Biaya transportasi yang cukup mahal tidak sebanding dengan rata-rata hasil berjualan. Perempuan petani harus berkorban membayar ongkos angkutan umum ke pasar-pasar distrik maupun kabupaten. Akibatnya hasil berjualan yang dibawa pulang ke rumah hanya pas-pasan atau hanya cukup membiayai makan sederhana sekeluarga sehari sampai tiga hari. Sementara untuk membiayai pendidikan anak-anak dan berobat (terutama untuk membeli obat) sulit dipenuhi karena tidak ada uang. Domestikasi perempuan mengakibatkan KdRT bagi perempuan yang pulang terlambat atau kemalaman setelah berjualan di pasar. Suami memukul istri yang pulang kemalaman dari berjualan dan terlambat menyediakan makan bagi keluarga di rumah.

55 Tuturan perempuan-perempuan kampung di kabupaten Fakfak, Tambraw, Raja Ampat, Sorong, Teluk Wondama, Serui, Biak, Supiori, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Waropen, Mimika, Asmat, Jayawijaya, Tolikara, Lani Jaya, Yalimo, Intan Jaya.

56 Apapun bentuknya dan bahan dasar rumah ini, bukan bedeng sementara.

Dominasi Pedagang Luar Papua, Minimnya Pendampingan dan Penguatan Ekonomi Perempuan Papua

Dominasi pedagang non Papua di sentra-sentra ekonomi merupakan pemandangan umum di banyak wilayah di Papua. Pusat-pusat ekonomi kecil hingga menengah,terutama dipasar-pasartradisionaldikuasaiolehpedagang dari luar Papua dengan modal usaha dan ketrampilan wirausaha yang jauh lebih kuat dan baik. Para perempuan Papua pedagang hasil laut dan kebun seperti ubi-ubian, sagu, sayuran, buah, pinang, ikan, udang, kepiting dan kerang, lebih banyak berjualan dengan menggelar bahan dagangan begitu saja di atas tanah, di pinggir-pinggir los pasar, di emper-emper toko, pasarpasar lokal (atau pasar kaget), bahkan menawarkan jualannya dari rumah

Perempuan Papua berjualan hasil kebun dengan meletakkan begitu saja di atas tanah, di wilayah-wilayah yang kurang strategis, merupakan pemandangan umum di hampir seluruh wilayah Papua (Dogiyai/EB)

ke rumah, atau warung/toko atau tempat publik lainnya.57 Karena itu, pasar adalah salah satu isu advokasi utama hak-hak ekonomi perempuan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

"Ternyata saya melihat tidak ada satu pun orang asli Papua yang di dalam dokumen itu atau di dalam 253..." (Bupati Merauke saat meresmikan Pasar Wamanggu Merauke, 2013)

Perempuan Papua pedagang hasil kebun di hampir semua kabupaten melaporkan berbagai tantangan dan hambatan mengakses pasar tradisional. Tantangan umum yang mereka hadapi antara lain: los atau meja berjualan didominasi oleh pedagang etnis non Papua; lokasi pasar permanen yang didirikan Pemerintah Daerah kurang strategis karena jauh dari wilayah tinggal pedagang maupun pembeli; kurangnya pembeli potensial karena kelompok kelas menengah baru (umumnya PNS tetap dan honorer) di kabupaten baru lebih suka berbelanja di kota kabupaten induk; lemahnya manajemen pengelolaan pasar yang berdampak konflik dalam pembagian los/meja berjualan. Lemahnya kemampuan entrepreneurship dan kebutuhan mendesak akan adanya dana tunai dilaporkan juga sebagai penyebab utama mama pasar menyewakan atau menjual meja dagangnya kepada pedagang non Papua. Kompetisi bebas yang dipraktikkan oleh pedagang dari luar Papua menggusur mama-mama Papua dari pasar-pasar tradisional dan pola-pola berdagang tradisional lainnya. Namun demikian, persaingan usaha dilaporkan juga terjadi di antara perempuan Papua pedagang kecil di pasar. Pedagang asal wilayah Paniai di kabupaten Merauke, kota Wamena maupun Jayapura misalnya, dianggap jauh lebih trampil berjualan dan kompetitor potensial bagi pedagang Papua lainnya.

Minimnya dukungan bagi penguatan ekonomi oleh pemerintah daerah makin melemahkan kekuatan ekonomiperempuan. Pada umumnya, Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak

Seorang perempuan memangku seekor anak babi duduk di pasar menunggu pembeli anak babi yang hendak dijualnya (Wamena/HK)

Kabupaten melaporkan terbatasnya bentuk dukungan yang dapat mereka berikan kepada mama-mama asli Papua. Program penguatan ekonomi perempuan asli terbatas pada pelatihan kewirausahaan dan tidak berkelanjutan karena sulit ditindaklanjuti, baik oleh pemda maupun oleh perempuan sendiri. Program dukungan dana usaha juga menemui banyak kendala karena kecilnya dana program yang diperoleh.

b. Pemiskinan Dan Pencerabutan Identitas Kultural Karena Penguasaan Dan Perampasan Sumberdaya Alam

"...dong su ambil ktong pu hutan, ktong pu tempat-tempat keramat yang hanya boleh dimasuki orang-orang tertentu saja, su hilang! (X, Fakfak)

Pengambilalihan atau penguasaan dan perampasan sumberdaya alam merupakan salah satu masalah utama yang dilaporkan perempuan. Hutan atau tanah adat masyarakat dikuasai dan dialihfungsikan oleh pemilik modal bekerjasama dengan pemerintah (nasional dan daerah). Beberapa kasus yang dilaporkan, antara lain pengambilalihan lahan/hutan tanpa proses dan ganti rugi yang adil untuk industri perkebunan sawit di Boven Digoel, Keerom dan Manokwari; usaha kayu di Biak, Fakfak, Raja Ampat dan Wasior; untuk tambang mineral dan pasir di Tambraw, Timika dan Wasior; untuk lokasi transmigrasi di

Boven Digoel, Keerom dan Wasior; untuk lapangan udara di Asmat, Tambraw dan Timika; untuk markas TNI di Biak dan Wamena; lainnya seperti proyek MIFEE di Merauke dan untuk pembangunan sekolah di Lani Jaya.

“...kalau kami tidak serahkan (tanah) hutan, mereka bilang kami lindungi OPM di hutan..." (Keerom)

Komnas Perempuan mencatat adanya dukungan aparat keamanan pada sejumlah kasus-kasus penguasaan lahan/hutan masyarakat adat/rakyat di banyak tempat di Indonesia.58 Indikasi serupa dilaporkan di Papua. Perempuan di beberapa kabupaten menceritakan kasus di mana aparat keamanan terlibat dalam penguasaan tanah/hutan dan penjaga keamanan wilayah industri yang dibangun dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Perempuan dari Keerom melaporkan tekanan, intimidasi dan stigma "melindungi separatis", yang dialami masyarakat jika menghalangi pengambilalihan hutan. Perempuan-perempuan di Biak menceritakan pengambilalihan tanah oleh aparat keamanan.

Mama tidak mau jual tanah, tapi bapak jual sampai habis. Sa pu anak cucu tinggal di mana? Tanah itu kami punya mama! (Mama X, Intan Jaya)

Masyarakat asli Papua terikat dan menyatu dengan alam. Alam dipandang sebagai seorang mama yang memberi mereka makan dari generasi ke generasi. Alam juga membentuk identitas kultural mereka sebagai individu maupun komunal. Penguasaan dan perampasan lahan dan hutan memaksa mereka dan generasi Papua yang akan datang kehilangan sumber-sumber utama kehidupannya, dan pada saat yang sama mencerabut mereka dari akar identitas kulturalnya, mengeroposi jatidiri, bahkan melenyapkan jatidiri ke- Papua-an secara perlahan.

57 Kasus-kasus di Merauke, Timika, Wamena dan Waropen.

"... pinang itu kami punya, tidak boleh jatuh ke tangan pendatang" (Biak)

Diskusi kampung selama pendokumentasian ANK juga diwarnai dengan pengaduan tentang beralihnya perdagangan pinang dari tangan mama-mama Papua ke tangan pedagang dari luar Papua. Bagi perempuan Papua, pinang dan penjualan pinang adalah bagian darijatidiri kultural. Makin banyaknya pedagang non Papua yang berjualan pinang bukan hanya dipandang sebagai kompetisi ekonomi yang semata-mata bertumpu pada kekuatan modal dan ketrampilan, melainkan juga proses perampasan identitas budaya para mama Papua pedagang pinang. Merebut pinang daritangan mereka dalam konteks ketidakadilan ekonomi yang kental selama ini, adalah pengabaian jatidiri perempuan asli Papua. Rantai produksi hingga konsumsi pinang makin terlepas dari tangan perempuan asli Papua karena faktor lemahnya modal (untuk menjual maupun membeli pinang) dan enterpreunership mereka, serta lemahnya perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan asli Papua.

Kesaksian para narasumber ANK menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang tak berpihak pada hak-hak masyarakat asli berupa eksploitasi sumberdaya alam bukan hanya berdampak

Seorang perempuan Papua yang memanggul begitu banyak beban dalam Noken yang digantung di kepala, pundak dan punggung sepulang dari kebun. Ini adalah gambaran umum di kampung-kampung wilayah pegunungan dan pedalaman. Perempuan menanggung beban ganda, sebagai mama juga sebagai kepala keluarga menghidupi keluarga dan anak-anaknya (Dogiyai/EB).

penghancuran identitas kultural Papua dan penghancuran alam Papua. la juga mencerabut perempuan asli Papua dari sumber-sumber penghidupannya, memiskinkan, berdampak buruk pada kesehatan perempuan, menggoyahkan kedaulatan pangan orang asli Papua dan mendegradasi jatidiri kultural Papua karena hilangnya tempat-tempat suci. Bentuk lainnya kekerasan itu antara lain adalah alih tradisi pangan besar-besaran karena program budidaya padi atau sebagai dampak perubahan kampung menjadi kota maupun perkembangan kota. Di banyak kota warung-warung makan khas wilayah luar Papua mudah dijumpai, dari gerobak siomay Bandung, roti bakar ala Jakarta, warung makan Tegal, warung bakso Malang, ikan bakar Makassar hingga warung nasi Palopo menjamur dan menciptakan kebiasaan baru (makan di warung), terutama di kalangan para laki-laki.

Bentuk kekerasan lain yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan perempuan Papua adalah pembentukan lembaga-lembaga adat inisiatif Pemerintah bernama Lembaga Masyarakat Adat Republik Indonesia (LMARI. Kehadiran lembaga adat ini dinilai memperumit keadaan dan memecah belah kohesi sosial masyarakat asli Papua. Mereka melaporkan bahwa LMARI ini berdiri hingga di desa-desa, dibiayai pemerintah padahal tidak jelas bahasa nya dan asal dusun adat nya. Contoh dari Timika menyatakan bahwa ketua LMARI adalah orang Toraja. LMARI juga dilaporkan mengklaim sebagai lembaga adat satu-satunya, dibiayai negara karena anggarannya ada di DIPA untuk membiayai mobil, gaji, kantor pengurusnya.

c. Peminggiran Dari Sistem Pengambilan Keputusan Dan Birokrasi

"Kamu itu kan perempuan kecil, tidak apa-apanya, tidak bisa buat apa-apa, untuk apa kami mau kasi kami pu suara ke kamu perempuan kecil? (Dogiyai)

"Perempuan (jadi) korban politik, karena parpol menetapkan 30% perempuan namun implementasinya tidak ada. Parpol rekrut perempuan untuk penuhi syarat (UU), DPC tidak dorong perempuan maju. KPUD tidak melakukan sosialisasi aturan parpol 30 % perempuan. Pemilu dilakukan dengan cara kotak suara diikat mati, tidak ada pencoblosan! (Paniai)

Peminggiran dari sistem pengambilan keputusan, politik dan birokrasi dilaporkan terjadi meluas. Sejumlah faktor diidentifikasi sebagai penyebab hilangnya hak politik perempuan, antara lain: pandangan yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan tidak bisa-boleh ikut mengambil keputusan dan jadi pemimpin, dominasi partai politik dan absennya kesungguhan memenuhi prinsip pentingnya 30 persen kuota perempuan, syahwat kekuasaan para laki-laki, kekuatan ekonomi-politik perempuan pendatang dari luar Papua, intervensi kepala daerah yang umumnya ketua umum pimpinan cabang partai politik tertentu, dan kecurangan maupun ketidaksiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) di daerah. Akses perempuan Papua pada pengambilan keputusan politik dan pemerintahan mengecil bahkan hilang selama pemilihan anggota Legislatif tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten). Kasus-kasus selama Pemilu 2014 merupakan contoh terkini yang membuktikan hilangnya hak politik perempuan untuk ikut mengambil keputusan. Pengaduan kelompok perempuan yang dirugikan oleh kecurangan Pileg 2014 kepada Komnas Perempuan berasal dari banyak wilayah di Papua dan Papua Barat.59

"Saya tidak naik pangkat bertahun-tahun....sudah berusaha...tapi tidak berhasil" (Asmat)

Bentuk kekerasan struktural dalam bidang pengambilan keputusan lainnya yang dilaporkan narasumber di banyak wilayah adalah keberadaan dan kedudukan perempuan di birokrasi pemerintahan daerah. Para perempuan narasumber mengeluhkan kecilnya akses mereka untuk peningkatan kapasitas dan dipromosikan pada posisi-posisi strategis walau mereka sudah mengabdi sebagai PNS begitu lama hingga hampir masa pensiun. Modus pengabaian karir perempuan birokrat asli Papua antara lain, bergelar sarjana tapi diposisikan di pos yang tidak strategis dan tidak relevan dengan pendidikannya, tidak dipromosikan dan mendudukijabatan tertentu puluhan tahun lamanya. Pembatasan karir perempuan asli Papua di SKPD ini dilaporkan di beberapa kabupaten, seperti Asmat, Boven Digoel, Dogiyai, Merauke, Nabire, Timika, Sorong dan Yalimo.60

Para perempuan narasumber juga menyatakan bahwa posisi-posisi strategis lapis kedua (eksekusi program pembangunan) di birokrasi pemda yang didominasi non Papua berdampak pada lemahnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP). Mereka menenggarai aspek KKN yang kental dalam birokrasi pemerintah daerah. Isu ini sudah sejak tahun 2007, dilaporkan ke Komnas Perempuan, antara lain oleh mitra Komnas Perempuan di Merauke, Boven Digoel, Jayapura, Biak dan Mimika. Baperjakab juga dianggap tidak lagi berfungsi menilai/menguji calon pejabat (kelayakan pangkat, jabatan, dan lain-lain). Penempatan pegawai berdasarkan sistem kekeluargaan.61

58 Arimbi Heroepoetri dan kawan-kawan, Komnas Perempuan, Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012, hlm. 4-5.

59 Pengaduan kepada Komnas Perempuan dari Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, Mei dan Juni 2014. Pengaduan dari kelompok perempuan Intan Jaya, 7 Mei 2014, pengaduan Koalisi Perempuan Bangkit, 7 Mei 2014

3. Absennya Pemerintah, Lemahnya Layanan Publik, Tumpulnya Hukum Dan Impunítas62

"Kami mau merdeka saja, pemerintah buang kami!" (Biak)

Isu pemerintahan mendapat perhatian besar selama pendokumentasian ANK. Hampir semua kabupaten melaporkan ketidakhadiran pemerintah dalam artian fisik maupun fungsional. Kepala Daerah ditengarai sering tidak di tempat, tugas dan fungsi nya dalam membangun layanan publik pun lemah. Menonjolnya pertambahan kekayaan seorang pejabat daerah, pamer harta berupa mobil dan rumah mewah di kampung, praktik KKN di birokrasi pemerintahan daerah, seringnya kepala daerah berada di kota lain bahkan di Jakarta, adalah sejumlah tanda yang diidentifikasi sebagai bukti ketidakhadiran dan ketidakpedulian pemerintah daerah kepada rakyat

dan perempuan. Namun yang paling menonjol adalah argumentasi tentang peran pemerintah daerah yang kurang memfasilitasi pembangunanlayanan publik yang berpihak kepada rakyat. Masyarakat asli Papua tetap miskin dan tidak maju, perempuan belum sepenuhnya dapat menikmati hasil pembangunan. Persoalan lain yang menonjol dilaporkan adalah sistem hukum yang lemah, tanpa keadilan dan mengekalkan impunitas. Pelaku tak tersentuh hukum dan berpotensi melakukan kekerasan berulang, baik kepada korban yang sama maupun kepada korban baru.

a. Absennya Pemerintah Dan Lemahnya Layanan Publik

"...kelakuan pejabat itu makan di Intan Jaya, cuci tangan di Nabire, berak di Jakarta..." (Mama X, Intan Jaya)

Anak-anak sekolah berseragam putih merah sehari-hari berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki melalui jalan bebatuan dan ilalang. Mereka dengan hati-hati dan saling berpegangan tangan melewati jembatan darurat. (Wamena/HK)

Pengaduan tentang 'absennya pemerintah' dalam menjalankan tugasnya mendominasi tuturan perempuan, baik di kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran, maupun di kabupaten lain yang sudah mapan dan menjadi kota besar. Ketidakhadiran pemerintah dirasakan dalam artian fisik maupun fungsionalnya.

Bupati sering tidak di tempat, pejabat dan PNS tinggal di kota besar/kabupaten induk, tidak menetap di kabupaten baru. Tidak menghidupkan ekonomi lokal, sebab mereka belanja di luar dan membawa pedagang luar masuk ke kabupaten baru.

Tidak sedikit narasumber bicara tentang tidak efektifnya pemekaran dan pemerintah daerah. Mereka tidak melihat dan tidak merasakan perubahan siginifikan berbagai bidang kebutuhan hidup yang primer seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tidak ada regulasi perlindungan HAM masyarakat dan perempuan.

Layanan publik sistem penanganan dan pencegahan KdRT juga dilaporkan minim. Sekalipun Badan PPPA sudah dibentuk di 25 kabupaten namun mayoritas programnya adalah sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG). Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum terbentuk dan berjalan, hanya kira-kira 15 kabupaten memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Perempuan juga melaporkan bahwa mereka tetap kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena layanan kesehatan yang masih minim (dokter hanya satu di wilayah administrasi yang luas), infrastruktur yang terbatas (belum ada RSUD, hanya ada puskesmas dengan peralatan terbatas), sulitnya wilayah geografis dan transportasi, terbatasnya obat dan mahalnya harga obat. Bidang pendidikan dan ekonomi juga masih minim dan tidak banyak berubah, infrastruktur jalan masih sulit jalan rusak, jembatan rusak, layanan publik transportasi terbatas dan sangat sulit diakses masyarakat kebanyakan.

Pemerintah Daerah, para PNS yang merupakan kelas menengah baru di kabupaten pemekaran tidak berpartisipasi menghidupkan pengembangan ekonomi lokal. Mereka tidak berbelanja kebutuhan pokok dari mama-mama penjual hasil kebun di kotanya sendiri, melainkan lebih suka berbelanja di kota besar/kota induk sebelum pemekaran. Sumber Daya Manusia setempat juga dinilai tidak siap bekerja dengan sungguh-sungguh dengan disiplin bekerja yang minim. Di kota yang dinilai "tidak aman" PNS banyak pulang cepat (pukul 11.00 WIB) dengan alasan takut pada keamanan diri sendiri. Sebagian PNS bahkan tidak tinggal di kabupaten atau distrik tempatnya mengabdi. Perempuan PNS yang menjadi narasumber ANK melaporkan masalah terbatasnya fasilitas mereka bekerja sebagai PNS tingkat bawah seperti perumahan minim dan gaji rendah.

Umum sekali dilaporkan bahwa terjadi diskriminasi, atau tidak terbuktinya tindakan khusus sementara (Aftirmative Action) sebagai semangat Otonomi Khusus, karena terbatasnya akses dan kesempatan pemuda asli Papua pada posisi dan jabatan sebagai PNS kabupaten baru. Tes-tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu diminati banyak orang, baik orang asli Papua maupun pendatang. Namun porsi penerimaan bagi anak-anak asli Papua lebih terbatas ketimbang porsi untuk pelamar dari luar Papua. KKN dalam penerimaan CPNS juga dikeluhkan, baik di kalangan asli Papua maupun dari luar Papua.

Pemerintah dan pejabat penegak hukum daerah kabupaten tercatat melakukan sejumlah terobosan baru, namun ini tidak sebanding dengan lambatnya pembangunan daerah dan kenyataan masih banyaknya perempuan yang tidak dapat berpartisipasi, tidak memiliki akses dan kontrol dan tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Beberapa terobosan baru itu misalnya, bupati kabupaten Paniai, Sdr. H. Kayame yang mengangkat seorang perempuan sebagai Kepala Distrik Yatamo di tahun 2013, juga mengambil langkah sangat tegas guna memberantas miras. Atau Polres Manokwari yang berinisiatif melindungi dan menolong perempuan korban trafficking walau tanpa dukungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Kejaksaan Manokwari dan Polres Merauke yang tidak mentolerir kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan agar kasus seperti itu dibawa ke pengadilan dan pelaku mendapat hukuman setimpal.

b. Pemekaran, Pemilukada dan Kekerasan

60 Isu yang sama disampaikan oleh narasumber lain kepada Komnas Perempuan (Fakfak, Boven Digoel, Asmat, Merauke, Sorong, Manokwari, Biak, Timika, Wamena, Yalimo).

61 Hingga muncul kata-kata baru yang merefleksikan ironi seperti"Tolikara" = Toraja Lingkar Karubaga/ibukota Tolikara.

62 Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Impunitas dapat juga berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia

"...sejak ada bupati (definitif) tahun 2012 sampai sekarang tidak ada (kemajuan) apa-apa...ada Pemda tapi tidak ada apa-apa untuk hidup! (Intan Jaya)

"...gedung-gedung baru ini karteker punya (hasil kerja)...tapi banyak bangunan kosong..." (Intan Jaya)

"...jadi kabupaten karena kepentingan elit politik saja..." (Supiori)

Para perempuan menilai Pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru belum terlihat manfaatnya, menciptakan banyak masalah baru bahkan gagal menyejahterakan rakyat.63 Pertimbangan Pemekaran tidak pernah melibatkan masyarakat, apalagi perempuan. Masyarakat tidak banyak tahu kecuali dimobilisasi oleh kepentingan politik kelompok tertentu untuk mendukung pemekaran. Yang mereka tahu, pemekaran hampir identik dengan membanjirnya imigran dari luar Papua, yang dianggap sebagai masalah yang sama dengan transmigrasi. Pembangunan jalan nasional dan infrastruktur lainnya mengharuskan mobilisasi tenaga kerja berasal dari luar dimaknai sebagai ancaman bagi orang asli Papua,termasuk perempuan.

Salah satu tanda menonjol pemekaran wilayah atau munculnya Daerah Otonomi Baru adalah meningkatnya kekerasan, baik kekerasan horisontal yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat dan berdampak serius bagi perempuan, maupun KdRT yang menyasar perempuan dengan beragam pemicu. Persaingan dan pertarungan kekuasaan antar elit politik lokal yang melibatkan kelompok masyarakat pendukung di beberapa wilayah berakhir dengan kekerasan, menimbulkan banyak korban dan memperlambat pembangunan. Para perempuan Tolikara peserta diskusi pendokumentasian ANK, misalnya, merasa trauma dan enggan bicara, apalagi terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan di wilayahnya. Kekerasan politik Pilkada pada awal tahun 2012 di kabupaten baru itu berakhir rusuh, belasan orang meninggal dunia, banyak rumah dibakar, gereja dihancurkan. Dua perempuan menjanda karena suaminya mati saat kekerasan terjadi. Puluhan keluarga mengungsi tinggal di honai-honai sementara, jemaat beribadah di lokasi sementara beratap daun tanpa dinding, kota itu gelap tanpa listrik kecuali beberapa rumah yang memiliki genset. Hingga jelang akhir tahun 2013 masalah ini belum terselesaikan. Di Deiyai, konflik politik Pilkada tahun 2013 memecah belah masyarakat dan membuat kabupaten baru itu harus menunggu beberapa lama hingga memiliki bupati definitif dan memerlukan waktu untuk rekonsiliasi.

Perubahan desa menjadi kota menimbulkan masalah-masalah sosial baru di kota kabupaten hasil pemekaran dan berdampak langsung bagi perempuan di kampung-kampung terpencil. Laki-laki kehilangan mata pencahariannya. Mereka mendadak dikelilingi oleh nilai-nilai dan benda-benda baru dari luar. Laki-laki dilaporkan memiliki pola dan kebiasaan hidup baru yang berdampak negatif terhadap keluarga. Kebiasaan baru yang menonjol adalah pergi ke kota meninggalkan keluarga di kampung tanpa tujuan, menghabiskan berapa pun uang tunai yang mereka miliki dan tidak pulang ke rumah berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan lamanya. Termasuk antara lain saat Pilkada berlangsung, banyak laki-laki, dari tokoh masyarakat hingga petani, mendadak disibukkan oleh agenda politik lokal dan meninggalkan tanggungjawabnya bagi keluarga. Saat pulang ke rumah, tidak sedikit lakilaki ini memaki-maki dan menganiaya istri dan anak karena tidak suka pada keluhan dan protes mereka.

c. Tumpulnya Hukum dan Impunitas

...masyarakat bikin masalah supaya Pemda ikut bayar denda, Pemda dukung lagi, kami bayar denda lagi.... kami tidak suka!" (Intan Jaya)

Sistem penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terbatas dan kurang efektif membuktikan tumpulnya hukum dan kuatnya impunitas. Salah satu yang nyaring disuarakan para narasumber adalah kecenderungan penegak hukum dan keluarga/masyarakat memakai penyelesaian adat dalam menangani KdRT atau konflik dan kasus kekerasan lainnya. Para perempuan narasumber menilai penyelesaian adat tidak menyelesaikan masalah, melainkan melanggengkan konflik dan memperkuat impunitas. Karena itu tidak sedikit perempuan yang menolak penyelesaian adat atau kekeluargaan dan “jalan damai" dalam mengatasi konflik keluarga maupun konflik antar kelompok masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah. Mereka lebih memilih penyelesaian kasus KdRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKdRT.

Satu-satunya yang ditangani berbeda dengan KdRT lainnya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang umumnya ditangani cukup baik secara hukum oleh polisi. Walau ada kasus-kasus yang tidak selalu berakhir dengan keadilan dan pemulihan bagi korban, karena putusan hakim bisa sangat berbeda (jauh lebih ringan), jauh dari harapan polisi dan tuntutan jaksa.

63 Bandingkan, Kompas, Jumat 12 Desember 2014 "sedikitnya 60% dari 300 daerah pemekaran sejak tahun 1999 gagal meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyejahterakan rakyat".

"Tolong Ibu juga sampaikan ke pusat, kami butuh Polwan" (Manokwari)

Sejalan dengan pengaduan para perempuan narasumber ANK, sejumlah Polres dan Polda Papua menginformasikan sedikitnya jumlah Polwan sebagai salah satu kendala penegakkan hukum di Papua. Terbatasnya tenaga Polisi Wanita (Polwan) menghambat efektifitas penanganan kasus-kasus KdRT, terutama jika Polisi Laki-laki (Polki) yang ada juga tidak terlatih dalam menangani kasus-kasus KdRT berperspektif HAM berbasis gender. Sebagian Polres hanya memiliki satu sampai dua Polwan yang bertugas itu pun di bagian lalu lintas. Beberapa Polres tidak memiliki Polwan sama sekali.

"Apa itu UPPA?" (Paniai)

Belum semua Polres dan penegak hukum mengenal struktur kepolisian yang tanggap terhadap KtP, terutama di wilayah yang rentan konflik dan didominasi oleh kasus-kasus keamanan teritorial dan politik. Ketiadaan UPPA membuat kasus-kasus KdRT ditangani di unit Reskrim oleh Polki. Sebuah Polres melibatkan istri Polki untuk menangani pengaduan KdRT. Inisiatif ini bisa dilihat sebagai upaya kreatif namun rentan menimbulkan kekerasan baru bagi korban, sebab penanganan KdRT memerlukan profesionalisme tersendiri. Orang yang tidak dilatih khusus untuk itu, tidak dapat dipastikan kemampuannya menangani kasus dengan baik dan menolong korban.

Tumpulnya hukum dan impunitas pelaku juga disebabkan oleh prilaku aparat penegak hukum sehari-hari di rumahnya maupun di lapangan. Di tiap kabupaten selalu ada pengaduan kasus KdRT dengan polisi. Dalam menangani kasus KdRT, polisi juga dilaporkan lebih banyak berpihak pada pelaku karena memiliki hubungan pertemanan atau segan pada pelaku. Selain laporan tentang polisi yang terlibat onar dengan pemuda kampung yang bermula dari kegiatan mabuk-mabukan bersama, mereka juga dilaporkan bertindak kriminal karena menganiaya dan melakukan kekerasan terhadap warga biasa.

4. Pendekatan Keamanan Teritorial, Kekerasan dan Stigma Separatis

a. Dari Operasi Militer Hingga Penjagaan Perbatasan

Situasi di Km. 80 jalan antara Nabire dan Paniai: jalan rusak, lumpur tebal di musim hujan, kendaraan harus antri & ditarik truk agar bisa melewati jembatan. Aparat keamanan dan penegak hukum bersenjata terlihat di area itu (Nabire/SA)

Di sisi lain pendekatan sarat keamanan yang dengan kekerasan oleh aparat keamanan dan penegak hukum masih banyak terjadi dan dilaporkan di sejumlah kabupaten. Pembunuhan, penyiksaan, penyisiran dan penembakan yang menyasar masyarakat sipil, pembakaran rumah/ honai dan ternak milik masyarakat serta kasuskasus kekerasan seksual

terhadap perempuan dengan pelaku aparat keamanan tak pernah diusut tuntas dan diselesaikan secara adil, membentuk ingatan kolektif yang kuat tentang penderitaan masyarakat asli Papua, terutama perempuan. Para perempuan penyintas kekerasan hidup dengan trauma berkepanjangan dan selalu merasa tidak aman. Akibatnya kepercayaan kepada Pemerintah Daerah dan pemerintah Nasional di Jakarta merosot tajam berganti dengan rasa curiga dan marah, ketakutan sekaligus kebencian kepada simbol-simbol dan aktivitas lembaga keamanan makin menguat. Semua ini menggumpal sangat keras menjadi tuntutan kemandirian dan independensi politik Papua dari Indonesia yang dengan terbuka disampaikan di beberapa kabupaten. Di kabupaten Paniai, kelompok perempuan juga melaporkan adanya gangguan yang mengusik rasa aman dan nyaman masyarakat oleh anak-anak muda, serta ancaman/intimidasi dan penculikan anak perempuan oleh kelompok masyarakat sipil bersenjata.

"Polisi itu polisi India, tunggu orang mati baru dong tiba". (Kaimana)

Umumnya narasumber melaporkan tidak efektifnya hukum dalam melindungi hak perempuan dan masyarakat. Beberapa indikasinya antara lain, lambat menangani masalah, tidak menyelesaikanmasalah dengan memakai proses hukum formal, sebaliknya memberlakukanbegitu saja hukum adat (sistem denda),menyarankan penyelesaian adat tanpa peduli pada aspek keadilan dan pemulihan bagi korban, lebih banyak berpihak pada pelaku, terutama dalam kasus KdRT. Polisi juga ditenggarai terkait atau terlibat, bahkan mensponsori tindak pelanggaran hukum dan kekerasan, misalnya dalam

Perempuan berjualan di pinggir jalan di belakang mereka adalah motor tukang ojek (Intan Jaya/RH)

hal kasus miras, berteman dengan pelaku KdRT hingga melindungi pelaku, memakai kekerasan dalam menangani kasus-kasus kriminal dan show off force di hadapan masyarakat.

Pendekatan keamanan, masih dipakainya cara-cara kekerasan oleh aparat keamanan dan penegakhukum, lemahnya penegakkan hukum dan pembiaran kasus-kasus kekerasan berdarah di hampir seluruh tanah Papua menihilkan rasa aman di kalangan masyarakat, khususnya perempuan penyintas. Mereka merasa hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan memendam trauma berkepanjangan, tidak menemukan tempat berlindung dan selalu merasa tidak aman. Di Timika tahun ini, konflik lama antar suku terjadi lagi, berlangsung berbulan-bulan, berlarut-larut dan memakan banyak korban jiwa, tanpa penyelesaian yang efektif dan tuntas, sejak Februari hingga akhir tahun 2014.

Konflik-konflik politik saat Pilkada yang tak dapat diatasi secara hukum, terutama di Puncak Jaya dan Tolikara tahun 2012, memakan korban jiwa dan harta benda tidak sedikit di pihak orang asli Papua. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa juga terjadi dalam konteks perampasan dan penguasaan sumberdaya alam yang terjadi di banyak wilayah Papua. Keterlibatan aparat keamanan, stigma separatis terhadap perlawanan masyarakat asli, melanggengkan kekerasan ini.

Dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Negara memiliki kewajiban untuk untuk mengingat (duty to remember),

kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (duty to prosecute), dan

kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi korban, yang meliputi hak atas kebenaran (right to know the truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas pemulihan (rights to reparation).

Kewajiban-kewajiban tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Salah satunya PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemulihan/ Reparasi. Didalamnya tercakup hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan),

Pemerintah daerah yang tidak berfungsi,sistem perlindungan hukum yang tidak bekerja demi keadilan, serta hilangnya rasa aman yang meluas di tanah Papua, telah menurunkan ke titik terendah kepercayaan perempuan korban dan penyintaskepadaPemerintah Daerah dan pemerintah Nasional di Jakarta.

Narasumber sejumlah wilayah melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai Kejahatan Kemanusiaan (crimes against humanity) menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (a)-(b), (d)-(f) dan ayat (g). Narasumber di Biak, Boven Digoel, Genyem, Intan Jaya, Jayapura, Jila,

Manokwari, Mapenduma, Merauke, Puncak Jaya, Skouw, Sorong, Timika melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayahnya.64 Kasus yang terbanyak dilaporkan adalah perkosaan, percobaan perkosaan dan eksploitasi seksual. Di beberapa wilayah juga dilaporkan kasus perbudakan seksual (Biak, Tambraw). Kasus-kasus ini terjadi pada masa jelang Pepera 1969, masa operasi militer hingga tahun 1980-an dan dalam konteks penjagaan perbatasan negara Indonesia dengan Papua New Guinea pada masa kini. Bentuk kekerasan negara lainnya yang dilaporkan antara lain pembunuhan, pemusnahan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penganiayaan, pemindahan penduduk secara paksa (pengungsian karena paska penembakan/aksi baku tembak dan penyisiran oleh aparat keamanan di daerah pengejaran kelompok sipil bersenjata). Semua ini terjadi dalam konteks konflik politik berkepanjangan dan pendekatan keamanan dengan penggunaan kekerasan yang jamak terjadi.

Pendekatan keamanan lainnya adalah pembiaran kasus-kasus pembunuhan misterius dan konflik antar kelompok seperti dilaporkan dari Timika, Wamena. Selain itu, kehadiran fisik aparat keamanan yang khas, dengan seragam dan senjata di tangan berkeliling kampung atau hadir di setiap sudut kota justru menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Selain menghilangkan rasa aman dan munculkan trauma berkepanjangan serta menghambat kemajuan perempuan, pendekatan keamanan dan kekerasan terhadap perempuan rentan menimbulkan kekerasan baru bagi perempuan, terutama KdRT, pengucilan masyarakat terhadap perempuan dan anak hasil kekerasan seksual serta hilangnya hak anak dalam sistem adat.

Selain takut melaporkan kasus kekerasan yang dialami, narasumber ANK menyatakan bahwa tak ada satu pun kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dapat diselesaikan secara hukum, adil dan memenuhi hak mereka atas pemulihan. Jalur hukum yang ditempuh, paling tinggi adalah melaporkan kepada atasan pelaku dan denda adat. Sistem penanganan dan pencegahan dalam struktur lembaga keamanan yang kurang optimal merespons kekerasan terhadap perempuan, tipisnya perspektif HAM berbasis gender, minimnya kapasitas aparat keamanan, merupakan faktor penyebab langgengnya impunitas.

b. Penembakan hingga Kekerasan Seksual

Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNl), anggota Polri maupun kelompok sipil bersenjata dilaporkan oleh perempuan di beberapa wilayah antara lain: Biak, Boven Digoel, Fakfak, Intan Jaya, Jayapura, Keerom, Lani Jaya, Merauke, Paniai, Serui, Sorong, Tambraw, Timika, Wamena

Tiga perempuan korban penembakan oleh aparat keamanan menunjukkan bagian tubuh dengan bekas luka tembak kepada dokumentator dari Komnas Perempuan dan Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki (foto: SA)

"Kekerasan seksual oleh aparat keamanan di pegunungan itu suami tau (sehingga) suami tidak mau lagi sama istri. Mau tuntut adat tapi takut dengan tentara!" (Intan Jaya)

dan Wasior. Kekerasan oleh aparat keamanan yang dilaporkan ini terjadi di masa lalu maupun satu dekade terakhir, dalam konteks konflik sumber daya alam maupun konflik politik. Bentuk kekerasan itu berupa: intimidasi, kekerasan verbal (hinaan, ejekan, makian) yang menyasar identitas seksual, ras dan agama perempuan korban, penggeledahan, penggerebekan, penyisiran, penyerangan, penembakan hingga luka maupun tewas. Penyerangan dan penyisiran selalu mengakibatkan pengungsian penduduk setempat yang lari bersembunyi dan menyelamatkan diri ke kampung-kampung lain, ke kota terdekat, atau ke hutan. Mereka tak jarang bertahan selama satu hingga dua bulan di hutan tanpa persediaan makanan dan pakaian, serta tanpa bantuan pihak pemerintah daerah. Pengungsi ke kampung atau kota lain menghadapi masalah perebutan ruang dan sumber-sumber penghidupan yang terbatas. Karena itu tak jarang mereka tidak diterima dengan baik oleh warga kampung/kota tujuan mengungsi. Kembali ke kampung asal bukanlah pilihan yang selalu terbaik, selain mereka sudah kehilangan rumah, kebun, ternak dan harta benda lainnya, ancaman keamanan adalah tantangan utama yang harus selalu dihadapi. Beberapa wilayah seperti, Paniai, Puncak Jaya, Lani Jaya, Wamena dan Timika, selalu terasa kurang aman bagi perempuan.

Selain itu beberapa bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual juga dilaporkan, seperti: penelantaran dan ingkar janji dalam konteks hubungan personal/pacaran, penelanjangan saat pemeriksaan, percobaan perkosaan dan perkosaan, eksploitasi dan perbudakan seksual. Kekerasan oleh kelompok sipil bersenjata dilaporkan di Paniai, berupa gangguan rasa aman dan satu kasus kawin paksa.65

Hak atas Pemulihan adalah salah satu dari empat hak korban yang menjadi fokus diskusi dan konsultasi pendokumentasian ANK. Walau diakui telah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat, namun peran lembaga adat dan agama dinilai lemah atau kurang dalam aspek Pemulihan korban. Pada beberapa kasus bahkan kedua lembaga ini ikut melakukan reviktimisasi berupa stigmatisasi dan pengucilan korban dan keluarganya, berupa pelarangan pembaptisan anak yang lahir dari kasus kekerasan seksual, pengucilan ibunya, dll. Demikian pula hal nya dengan kasus-kasus KdRT. Hak atas Pemulihan tak sepenuhnya menjadi perhatian lembaga adat dan agama. Walaupun beberapa narasumber menceritakan upaya gereja mendidik warga jemaat tentang bagaimana membangun rumah tangga harmonis yang ideal dari konteks budaya/adat dan agama (kristen) fokus pada isu keadilan gender dan pembagian kerja, yang berbuah kemajuan terlibatnya bapak-bapak dalam hal pengasuhan anak.

c. Stigma Separatis terhadap Masyarakat Sipil dan Pembela HAM

Stigma separatis adalah hantu atau momok tersendiri bagi para perempuan dan bagi pembela HAM hingga di kampung-kampung, terutama di wilayahwilayah teridentifikasi "merah", daerah perbatasan, dan lainnya. Stigma separatis bukan hanya menjadi momok yang membungkam mulut masyarakat dan membuat mereka tidak dapat bicara kritis memperjuangkan HAM nya, menghilangkan rasa aman dan nyaman serta membatasi gerak dan mobilitas mereka.

64 Selama pendokumentasian Stop Sudah! (2009) dan pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan (2012-2014).

65 Kasus ini agak sulit didefinisikan sebab informasi yang diterima bukan dari komunitas korban langsung melainkan dari pendamping komunitas dan penegak hukum. Informasi kedua narasumber ini: kelompok sipil bersenjata telah mengambil paksa anak gadis dari wilayah pemukiman penduduk untuk dijadikan istri/dikawini dan tinggal di wilayah persembunyian mereka.

5. Pengikisan dan Penyangkalan Identitas serta Pengerdilan Kapasitas

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menyasar identitas gender dan ras perempuan Papua terjadi dan dilaporkan di sejumlah wilayah. Diskriminasi dan kekerasan ini terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, antaralain,kekerasanverbal(diejek,dihina,dimaki) danditinggal/ditelantarkan karena suami mencari istri baru yang 'lebih lincah'.66 Perempuan etnis bukan Papua dianggap lebih setia melayani, penurut, lebih pandai dan trampil dalam hal urusan keluarga (memasak, menyetrika), atau bahkan karena 'gratis' atau tidak perlu bayar mas kawin. Stereotipi dan stigma semacam ini kemudian melahirkan persepsi dan kesimpulan seolah-olah perempuan Papua kurang/ minim kapasitas, tak mampu bersaing, tertinggal dan pada akhirnya dinilai tidak layak terlibat secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial seharihari dan dalam program-program pembangunan pemerintah.

a. Pembungkaman Berbasis Identitas dan Peran Gender

"Ah ko perempuan saja mo, ko tutup mulut!" (Dogiyai)

Perempuan narasumber ANK melaporkan kecenderungan pembungkaman yang mereka alami dengan alasan identitas seksual dan peran gendernya. Sebagai perempuan mereka dianggap tidak pantas bersuara, apalagi bersuara kritis terhadap otoritas dan kekuasaan. Pembungkaman ini berbanding lurus dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yang dialami perempuan Papua. Pengalaman perempuan dalam sistem pengambilan keputusan membuktikan bahwa pembungkaman juga erat kaitannya dengan kecilnya akses perempuan dalam sistem pengambilan keputusan di semua ruang seperti adat, agama, negara, dan semua tingkatan dari lokal hingga pucuk tertinggi struktur kekuasaan sosial dan politik di Papua.

66 Predikat 'lincah' dikenakan kepada perempuan dalam berbagai konteks dengan arti yang beragam pula. Namun dalam konteks ini kata 'lincah' bermakna percaya diri tampil dan bicara di publik, trampil dalam aktivitas domestik (masak, membersihkan rumah, dll) dan berpenampilan menarik (seringkali berarti: kulit lebih terang dan rambut lurus).

"...pertama kali ini forum perempuan bicara..." (Intan Jaya)

Narasumber ANK di hampir semua kabupaten baru dan sebagian kabupaten lama menyatakan langkanya kesempatan mereka berbicara dan berdialog dengan lembaga negara dan pemerintahan. Sebagian bahkan menyatakan bahwa proses pendokumentasian ANK adalah forum terbuka pertama dirinya bisa bicara terbuka, menuturkan semua pengalaman, pemikiran dan perasaannya dengan aman dan nyaman kepada lembaga negara.

b. Paternalisme dan Diskriminasi dalam Penentuan Asli Papua

"Anak yang lahir dari bapak non Papua itu darah kotor to!" (Timika)

Fenomena diskriminasi ganda dan perebutan makna 'asli Papua' dilaporkan oleh para perempuan narasumber ANK. Prinsip paternalisme menciptakan diskriminasi dalam hal penentuan asli-tidak asli Papua. Anak-anak yang lahir dari ibu Papua dan ayah non Papua tidak diidentifikasi sebagai 'asli Papua'. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari ayah Papua dan ibu non Papua diklaim oleh para laki-laki Papua sebagai 'asli Papua'. Perempuan Papua yang menikah dengan laki-laki bukan Papua di beberapa kabupaten berupaya mengklaim kembali haknya dan hak anak-anak mereka atas identitas kePapuaan dan hak dalam administrasi negara maupun dalam adat. Mereka mendesakkan makna yang lebih inklusif terhadap kata 'asli Papua'.

Perebutan makna asli, setengah asli dan bukan asli ini terjadi di berbagai bidang. Yang cukup banyak dilaporkan adalah di bidang pendidikan terkait beasiswa khusus dan kesempatan kerja bagi 'anak-anak asli'. Misalnya kasus beasiswa bagi anak-anak ada berdarah Mambta Tabi di kabupaten Jayapura (program P5) maupun untuk anak-anak berdarah Muyu/Boven Digoel yang tidak berlaku untuk anak-anak berdarah yang sama namun lahir dan besar di luar batas teritorial kedua daerah itu. Demikian pula kebijakan beasiswa studi utk PNS non Papua di Kabupaten Timika yang menimbulkan kecemburuan sebab beasiswa pendidikan untuk anak asli Timika dinilai sangat terbatas.67 Dalam hal terbatasnya akses generasi muda Papua pada pekerjaan, khususnya sebagai

PNS di tingkat kabupaten, hampir semua kabupaten melaporkan masalah yang sama. Selain identitas kePapuaan yang tidak diakui, karena berasal dari kabupaten/suku lain, juga karena para perempuan narasumber menilai lebih banyak generasi muda dari luar pulau Papua yang diterima sebagai PNS.

Paternalisme telah melahirkan diskriminasi tersendiri bagi perempuan, terutama karena status 'bukan asli Papua' bagi anak-anak yang lahir dari ibu Papua dan ayah non Papua. Pergulatan merebut makna 'asli Papua' juga terjadi di ruang Majelis Rakyat Papua dalam konteks penentuan substansi peraturan daerah khusus tentang hak-hak orang asli Papua. Sebagaimana laki-laki Papua beristri luar Papua yang menikmati hak istimewa Paternalisme karena anak mereka mendapat status 'asli Papua', perempuan asli Papua bersuami laki-laki luar Papua mendesak agar MRP mengakhiri diskriminasi berbasis budaya paternalistik dan memakai makna yang lebih inklusif dengan cara mengakui anak-anak yang lahir dari mama asli Papua dan ayah non Papua sebagai 'asli Papua'.

c. Perendahan Berdasarkan Identitas Seksual, Ras dan Peran Gender68

"Perempuan Papua ini sama dengan perempuan Maluku, bicara keras, suka melawan, tidak seperti perempuan Jawa" (Paniai)

Diskriminasi dan kekerasan berbasis ras yang menyasar pada keadaan fisik dan mental perempuan Papua dikisahkan oleh banyak narasumber ANK. Diskriminasi dan kekerasan itu terkait erat dan saling mempengaruhi dengan faktor ekonomi, sosial budaya dan politik. Yang terbanyak dilaporkan terjadi dalam konteks pemerintahan dan kehidupan sehari-hari di keluarga, pasar dan masyarakat lainnya. Dilakukan juga oleh laki-laki Papua.

"Kalau tugas-tugas MC begitu pasti bapak-bapak dorang kasi ke perempuan pendatang!" (Boven Digoel)

Bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dilaporkan beragam. Antara lain, kecilnya kesempatan perempuan asli Papua untuk tugas tampil bicara di depan publik seperti pembawa acara dalam forum-forum resmi pemerintah daerah. Modus ini dilaporkan di banyak kabupaten, bahkan di Jayapura ibukota provinsi Papua di mana banyak perempuan asli Papua sudah cukup maju.

"Kita pulang cape, mama Jawa bilang "pak capek ka, pijit ka..." Kalau mama Papua, tinggal marah-marah minta uang." (Biak)

"Heee... mama Jawa pu masakan lebih enak e..." (Merauke)

Rangkaian kutipan di atas merefleksikan bentuk pengerdilan kapasitas perempuan Papua. Modus pengerdilan kapasitas perempuan Papua yang cukup kental adalah mereka dinilai berdasarkan ukuran perempuan non Papua, secara fisik, mental maupun sosial-budaya. Diskriminasi ini terjadi dengan berbagai modus. Antara lain, stigma bahwa perempuan Papua 'mulut besar69 suka melawan dan pembangkang terhadap suami, tidak setrampil perempuan non Papua dalam isu rumah tangga seperti: menjaga kebersihan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika, dll. Poligami juga dilaporkan sebagai modus diskriminasi ini sebab perempuan narasumber menilai banyak laki-laki pejabat pemerintah menikahi perempuan bukan Papua agar memiliki istri lain yang dinilai 'lebih lincah' daripada istri sebelumnya. Umumnya, perempuan etnis bukan Papua lah yang dianggap lebih 'lincah'.7º Perempuan di kabupaten yang bersaksi tentang pengalaman ini, misalnya di Wamena, menyatakan bahwa mereka harus bersaing trampil agar dinilai 'bisa' oleh para laki-laki.

Perbandingan terhadap kepatuhan perempuan etnis lain sangat bermasalah. Selain tidak selalu benar, merupakan bentuk pengerdilan kapasitas, pendapat ini juga mengekalkan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan Papua. Selain memosisikan perempuan inferior dan subordinat terhadap laki-laki, pengerdilan kapasitas terjadi karena peran terbaik perempuan Papua dibatasi hanya pada tugas-tugas domestik dan melayani suami dan anak-anak. Padahal faktanya, perempuan Papua mengerjakan peran-peran domestik dan publik secara bersamaan. Bahkan sebagian besar narasumber pendokumentasian membuktikan keunggulan mereka menorehkan prestasi sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama, pelindung dan pengayom masyarakat dalam keadaan krisis seperti konflik, baik dalam keluarga, komunitas maupun masyarakat lebih luas.

67 Lihat Perdasus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gubernur/Wagub, juga mengatur tentang jabatan Gubernur/Wagub adalah bapak dan mama darah Papua.

68 Biak, Merauke, Paniai, Genyem, Jayapura, Boven Digoel, Waropen, Supiori, Wamena

B. Pola Sintas Perempuan Papua Hadapi Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis

Selain empat pola kekerasan di atas, teridentifikasi setidaknya empat pola sintas perempuan menghadapi kekerasan dan diskriminasi berlapis, yaitu:

69Artinya beragam, tapi dalam konteks ini berarti "suka melawan".

70 Predikat "lincah"dikenakan kepada perempuan dalam berbagai konteks dengan arti yang beragam pula. Namun dalam konteks ini kata"lincah"bermakna percaya diri tampil dan bicara di publik, trampil dalam aktivitas domestik (masak, membersihkan rumah, dll) dan berpenampilan menarik (kulit lebih terang dan rambut lurus).

1. Merawat Spiritualitas Sebagai Kekuatan Utama

"Ada Tuhan punya cara sendiri!"

Meski didera pengalaman kekerasan dan diskriminasi berlapis yang menguras kekuatan fisik dan mental, para perempuan penyintas menyatakan bahwa spiritualitas merupakan kekuatan utama survival mereka. Spiritualitas berupa keyakinan kepada keberpihakan dan kuasa Tuhan untuk mengintervensi

kehidupan manusia telah melahirkan sikap 'pasrah' sekaligus ketahanan berjuang hidup para perempuan penyintas. Pasrah tidak berarti'apatis dan pasif' melainkan 'memahami' keadaan, sekaligus 'tetap berjuang' hidup dan percaya pada kemungkinan datangnya solusi dan perubahan melalui berbagai cara. Keyakinan ini tercermin melalui pernyataanpernyataan seperti: "kami

Perempuan penyintas kekerasan peserta konsultasi kampung Pendokumentasian ANK umumnya memulihkan diri dan berjuang untuk bertahan hidup melalui/dengan berkumpul dan berdoa bersama (Tolikara/EB)

andalkan Tuhan saja", "Karena ada Tuhan, meski perempuan tidak dihargai lakilaki, tapi masih ada (orang lain) yang hargai kita. Jangan kecil hati", "Tuhan saja yang tau", "...Mama (Komnas Perempuan), engkau Tuhan utus...".71

Aktivitas spiritual yang intens di kalangan perempuan penyintas juga diakui sebagai salah satu cara sintas dan pemulihan yang efektif. Kegiatan itu antara lain berupa: doa di rumah (sendiri atau bersama anak-anak), rutin membaca Kitab Suci di rumah, menyanyi sendiri di rumah maupun dalam kumpulan bersama sesama perempuan di gereja serta kumpulan ibadah bersama kelompok/organisasi perempuan berbasis gereja.

2. Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah Utama

Penelantaran oleh suami (dan keluarga) serta pengabaian oleh negara dihadapi dengan tegar oleh perempuan. Hampir semua perempuan narasumber pendokumentasian ANK berstatus janda atau ditinggal begitu saja oleh suami tanpa status jelas, baik perempuan petani di kampungkampung terpencil maupun perempuan-perempuan berpendidikan tinggi dengan penghasilan baik di kota-kota besar. Mereka bekerja keras merawat kehidupan keluarga (anak-anak) dengan cara menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah, yang terbanyak adalah pedagang pinang. Sebagian besar mereka bertani (berkebun), sedikit perempuan bisa berternak, sekaligus berjualan di pasar. Tidak banyak yang berprofesi sebagai aparat sipil negara atau pelayan masyarakat pejabat pemerintah daerah, seperti: staf kantor bupati/distrik, tenaga kesehatan, guru, dosen, anggota DPRD dan anggota MRP. Ada satu atau dua orang yang memiliki kios berjualan sembako dalam ukuran kecil. Beberapa bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga (mencuci dan membersihkan rumah).

71 Sejumlah narasumber di beberapa kampung di Asmat, Waropen, Intan Jaya, Fakfak, Supiori, Tambraw, Biak, yang belum pernah dikunjungi lembaga Negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah mereka sendiri, beranggapan bahwa kedatangan Komnas Perempuan dalam rangka Pendokumentasian ANK merupakan jawaban Tuhan atas doa mereka. Mereka menganggap Tuhan yang mengutus Komnas Perempuan datang melihat langsung keadaan masyarakat dan perempuan, serta bersuara mengadvokasi hak-hak perempuan Papua.

3. Menjadi Agen Perdamaian

Di tiap kabupaten selalu muncul kesaksian para perempuan yang memainkan peran perdamaian skala kecil hingga besar: di tengah konflik keluarga,

masyarakat maupun konflik antara masyarakat dengan negara. Konflik dan perang adalah arena laki-laki dan mekanisme maskulin. Diciptakan, dipelihara dan didominasi oleh nilai-nilai dan sistem/mekanisme yang maskulin, antara lain: konsep tentang kuasa, nilai tentang jati diri dan martabat individu maupun kelompok, tentang relasi antar individu dan kelompok, tentang (sumber) kebenaran, (standar) keadilan dan(syarat)perdamaian. Sementara para perempuan

Para perempuan pemimpin komunitas penyintas sedang berembug untuk mencari solusi membiayai konsumsi proses konsultasi dalam pendokumentasian ANK (Intan Jaya/SA)

suka atau tidak, tahu lebih dahulu atau tidak, harus siap menerima dampak konflik, bekerja keras melindungi kehidupan, mengatasi potensi kerusakan dan memimpin keluarga atau komunitasnya mencari jalan/solusi damai. Walau tidak selalu (langsung) berhasil, karena potensi konflik sangat tinggi dengan akar masalah yang mendalam dan kompleks, mereka berhasil meredam dampak konflik dan mengurangi potensi skala kehancuran yang lebih besar.

Pembela HAM di Timika menggabungkan pendekatan formal dan adat untuk menyelesaikan konflik ketika kedua jalan itu sudah buntu di tangan para laki-laki pemimpin tertinggi di Papua. Pendekatan adat dipakai untuk menghentikan kekerasan fisik/pembunuhan dan karena tindakan balas dendam para pihak berkonflik. Pendekatan hukum dipakai untuk memberi efek jera kepada pelaku langsung maupun para pendukung pelaku. Pembela HAM ini bekerjasama dengan komunitas adat maupun kepolisian dalam menjalankan strategi ganda ini.

Di Biak dan Manokwari sejumlah perempuan pembela HAM senior mengambil peran mendamaikan pihak-pihak berkonflik di masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan turun ke lapangan arena konflik fisik dan mendesak semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aksi kekerasan fisik/serangan. Namun aksi memimpin perdamaian bukan hanya dalam bentuk menghentikan potensi serangan fisik. Mereka juga memimpin aksi damai tanpa kekerasan menuntut pemenuhan hak mereka, pada umumnya kepada pihak pemerintah daerah atau penegak hukum/kepolisian daerah.

Narasumber di Paniai menyatakan perempuan lah pihak pertama yang mengupayakan pencegahan konflik dan menyerukan perdamaian ketika konflik terjadi baik melalui mekanisme adat maupun hukum. Keadaan Paniai membuat cukup sering terjadi kekerasan dan konflik yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum dan keamanan, kelompok sipil bersenjata dan masyarakat biasa. Di tengah kondisi rentan konflik dan kekerasan ini, sekelompok perempuan secara rutin memainkan peran sebagai inisiator perdamaian di hampir semua konflik yang terjadi selama empat tahun terakhir, dengan cara hadir langsung di arena konflik, mendesak semua pihak menghentikan serangan fisik, maupun advokasi untuk menghentikan konflik dan melakukan perdamaian/rekonsiliasi.

Di Merauke perempuan memakai mekanisme adat maupun hukum mengupayakan pencegahan dan penyelesaian konflik, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pada tahun 2014 ketika terjadi kasus yang disidang pelaku tindak pembunuhan polisi, polisi menuduh masyarakat yg membunuh, khususnya anak-anak kriminal yang biasa mencuri dan melakukan pelecehan seksual. Beberapa perempuan Papua di kota itu yang tidak setuju pada tuduhan tersebut lalu menari tanpa pakaian atas atau bertelanjang dada

('goyang susu') agar pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus atau tidak memeriksa anak-anak yang menurut mereka tidak bersalah. Mereka meminta agar anak-anak itu dibebaskan dari tuduhan. Jika permintaan membebaskan tidak dipenuhi polisi, maka sebaliknya sikap para perempuan ini dapat mengundang perlawanan fisik atau konflik dari pihak laki-laki, terutama dari keluarga anak-anak yang ditangkap polisi.2 Di Tolikara, perempuan telanjang dada untuk menghentikan pembakaran rumah saat konflik.

4. Berorganisasi Untuk Pemulihan dan Advokasi HAM Perempuan

Hampir semua narasumber pendokumentasian ANK menjadi anggota aktif perkumpulan perempuan. Kelompok basis agama seperti kumpulan doa Protestan, Katolik dan Majelis Taklim maupun organisasi pengkaderan perempuan seperti Persekutuan Wanita gereja-gereja, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan yang bukan basis agama seperti Solidaritas Perempuan Papua. Ada sedikit kumpulan

Perempuan penyintas memasak ubi, babi serta sayuran secara bersama dengan cara Bakar Batu jelang konsultasi kampung pendokumentasian ANK . Ini menyimbolkan perayaan syukur, persekutuan dan budaya persatuan komunitas (Intan Jaya/SA)

Mama-mama peserta konsultasi kampung (Kaimana/EB)

perempuan basis budaya dan etnis berupa ikatan perempuan suku (asli Sentani, asli Amungme-Kamoro). Sebagian perempuan aktif dalam kelompokkelompok inisiatif baru oleh pemerintah daerah (kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan), oleh LSM Perempuan atau LSM HAM yang peduli pada isu perempuan. Beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerja lembaga internasional juga memiliki kelompok sendiri, misalnya untuk penguatan ekonomi, pendidikan anti kekerasan dan budaya damai. Melalui kegiatan perkumpulan dan organisasi khusus yang umumnya bertujuan untuk penguatan kapasitas, pemulihan dan advokasi HAM, para perempuan mengumpulkan kekuatan menyintas kekerasan, memulihkan diri, mempertahankan kehidupan bahkan mengubah masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan utama ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah terjadi kekerasan dan diskriminasi berlapis terhadap perempuan Papua dalam berbagai bentuk. Diskriminasi dan kekerasan berlapis ini bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang melindungi HAM Warga Negara tanpa terkecuali, khususnya pasal 28, dan kebijakan nasional lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuan Papua untuk bebas dari berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan.

2. Berbagai faktor melatarbelakangi langgengnya kekerasan dan diskriminasi berlapis terhadap perempuan Papua selama lima dekade terakhir, yaitu: konflik politik yang belum tuntas dan inkonsistensi politik rekonsiliasi yang berujung pada gagalnya penerapan Otonomi Khusus Papua; kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat Papua; pendekatan keamanan teritorial dan kentalnya penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan (TNI), Brimob dan penegak hukum (Polisi), serta nilai-nilai militerisme dan penggunaan kekerasan oleh kelompok sipil bersenjata; absennya clean, good and effective government di tingkat provinsi dan kabupaten; keberpihakan pemerintah nasional dan daerah terhadap industri ekstraktif dan eksploitasi sumberdaya alam oleh korporasi multinasional; ketimpangan jender dan kuatnya nilai-nilai patriarkis dalam adat dan budaya Papua yang meletakkan perempuan pada posisi inferior dan subordinat terhadap laki-laki serta berakibat lemahnya akses, kontrol dan kesempatan perempuan menikmati keadilan dalam adat dan menikmati hasil pembangunan.

3. Sistematisdanmeluasnyasejumlahbentukkekerasanterhadapperempuan Papua (dan keluarga mereka) mengindikasikan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.73 Pembunuhan, pemusnahan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penganiayaan, pemindahan penduduk secara paksa dalam bentuk pengungsian paksa paska peristiwa kekerasan besar seperti penembakan/aksi baku tembak dan penyisiran oleh aparat keamanan di daerah pengejaran kelompok sipil bersenjata, perkosaan dan perbudakan seksual.74 Hal-hal ini beberapa kali terjadi di sejumlah wilayah, dalam konteks konflik politik berkepanjangan dan pendekatan keamanan yang kental dengan penggunaan kekerasan.

Konflik-konflik politik saat Pilkada yang tak dapat diatasi secara hukum di dua wilayah memakan korban jiwa dan harta benda tidak sedikit di pihak orang asli Papua. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa juga terjadi dalam konteks perampasan dan penguasaan sumber daya alam maupun transmigrasi. Keterlibatan aparat keamanan dan stigma separatis terhadap perlawanan masyarakat asli, melanggengkan kekerasan ini.

Kekerasan seksual berupa perkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual dan eksploitasi seksual, yang terjadi pada masa jelang Pepera 1969, masa operasi militer hingga tahun 2000 an dan dalam konteks penjagaan perbatasan negara Indonesia dengan Papua New Guinea, dilaporkan terjadi di sejumlah kabupaten.

Seperti halnya kasus kekerasan, diskriminasi dan pengabaian dalam bidang kesehatan, adalah pembentuk keadaan atau kondisi yang bisa mengakibatkan kematian. Kasus-kasus kematian karena bermacam penyakit, rendahnya derajat kesehatan dan status gizi, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita, pembiaran bahkan perlindungan terbuka luasnya akses masyarakat atas miras dan pembiaran kasus-kasus kekerasan (terutama KdRT) dilaporkan di semua kabupaten. Minimnya infrastrukturdan fasilitas kesehatan termasuktenaga kesehatan, mahalnya dan langkanya obat memperburuk situasi.

Krisis demografi dan bayang-bayang depopulasi orang asli Papua terasa nyata di semua kabupaten. Program Keluarga Berencana di kalangan masyarakat asli Papua dirasakan lebih sebagai cara mempercepat depopulasi. Minimnya layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan dan minimnya akses perempuan asli Papua pada pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan memperlambat kemajuan status dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan asli Papua. Semua ini terjadi bahkan setelah 13 tahun Otonomi Khusus dengan jumlah anggaran yang sangat besar diberlakukan di Papua.

4. Perempuan Papua bukan hanya korban, mereka telah membuktikan diri sebagai agen perdamaian. Perempuan pro-aktif merawat kehidupan, memperjuangkan keadilan, mengatasi konflik dan membangun perdamaian, serta menciptakan rasa aman dalam keluarga, komunitas bahkan masyarakat luas.

Perempuan kampung Ewer Asmat peserta konsultasi kampung Anyam Noken Kehidupan (Asmat/KP)

72 Tarian"goyang susu"ini bermakna ganda: mendesak polisi mengembalikan hak mereka dan menarik perhatian laki-laki untuk mengadakan perlawanan. Dalam kasus di atas, seorang laki-laki pembela HAM perempuan anggota Jaringan Tiki berinisiatif menghentikan tarian goyang susu karena mencegah terjadinya bentrok fisik antara laki-laki Papua keluarga korban dengan polisi.

73—UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 7(b) dan pasal 9: salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

74 Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk Kejahatan Kemanusiaan (crimes against humanity) menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 pasal 9 a, b, d, e, f dan g.

BAB IV PAPUA TANAH DAMAI HARAPAN PEREMPUAN

Konflik Papua Di Mata Perempuan

Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan mencatat bahwa pengalaman yang khas selama konflik membuat perempuan memiliki pemahaman sendiri tentang konflik Papua. Perempuan Papua berpendapat bahwa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi dalam rumahtangga berkorelasi dengan kekerasan berbasis budaya dengan konflik sumber daya alam maupun konflik politik. Namun, konflik politik Papua yang berkepanjangan dan belum selesai secara tuntas dipandang sebagai akar masalah, penyebab utama maupun pemicu konflik, diskriminasi dan kekerasan lainnya.

Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam rumahtangga berkorelasi dengan diskriminasi dan kekerasan berbasis budaya, dengan konflik sumber daya alam maupun konflik politik. Namun, konflik politik Papua yang berkepanjangan dan belum selesai secara tuntas dipandang sebagai akar masalah, penyebab utama maupun pemicu konflik, diskriminasi dan kekerasan lainnya.

Konflik politik disertai pendekatan keamanan teritorial yang kental telah memicu terjadinya banyak kekerasan. Mulai dari konflik dan kekerasan bersenjata 75yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis dan sipil bersenjata serta memakan korban jiwa dan materi, hingga kekerasan seksual dan kekerasan

dalam rumah tangga. Konflik politik Papua juga berdampak terhenti atau melambatnya pembangunan dan menyisakan ketertinggalan yang meluas di kalanganmasyarakatasliPapua.Pemiskinansistemikiniditanggunglebihberat oleh perempuan yang umumnya dibebani tanggungjawab atas kehidupan keluarga sehari-hari, di tengah ancaman berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, ekonomi dan ras, yang dilakukan oleh keluarga/komunitas sendiri, aparatus pemerintah/lembaga negara, pemodal maupun pihak lainnya.

Sementara itu, konflik sumber daya alam meluas di banyak wilayah di Papua seiring dengan langgengnya konflik politik, pemiskinan sistemik yang terkesan dibiarkan, dan karena kekosongan kontrol dan jaminan atas pembangunan yang berkeadilan. Konflik sumber daya alam di Papua berwajah kekerasan dan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam konteks konflik sumber daya alam, perempuan Papua mengalami pemiskinan karena kehilangan sumber-sumber dan ruang kehidupan, kehilangan jatidiri kulturalnya sekaligus menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi baru, baik ketika terjadi maupun setelah alih fungsi tanah adat dan hutan secara paksa.

Pembangunan dan modernisasi mendadak kampung-kampung yang dulunya terpencil dilaporkan lebih sebagai ruang baru yang menciptakan beragam bentuk dan motif baru kekerasan terhadap perempuan. Laju pembangunan infrastruktur dan ekonomi dirasakan berbanding terbalik dengan kondisi dan kualitas hidup perempuan asli Papua yang masih tertinggal dalam banyak hal. Arus kedatangan migran dari luar Papua mendominasi hampir seluruh bidang kehidupan. Nilai-nilai baru dan praktik-praktik keseharian baru berjumpa dengan dimensi patriarkis budaya, melahirkan kekerasan dan diskriminasi baru terhadap perempuan Papua.

75 Konflik Papua dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, tepatnya konflik bersenjata non internasional. Ini berangkat dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentangPerlindungan bagi Warga Sipil di Masa Perang yang mendefinisikan konflik bersenjata yang berlangsung dalam batas-batas sebuah negara yang melibatkan pasukan Pemerintah dengan kelompok pemberontak sebagai Konflik Bersenjata Non Internasional (pasal 3). Lebih jauh Protokol Tambahan Il tahun 1977 tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non Internasional mengatur perlindungan umum maupun khusus bagi warga sipil dalam konflik. Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Jenewa IV 1949, meratifikasi Konvensi ini melalui UU no.

59 tahun 1958. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan II tahun 1997, walau pernah memasukkannya ke dalam RANHAM 1998-2003..

Perempuan Papua dalam Konflik dan Perdamaian

Di pusat konflik-konflik besar di Papua, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan Papua merupakan keseharian yang makin meninggi frekuensinya, makin beragam bentuknya dan meluas kasusnya, karena terusmenerus menemukan alasan baru dan mendapat legitimasi kultural maupun politis. Di sisi lain, tumpulnya hukum, lemahnya keadilan berbasis gender dalam mekanisme kultural dan kuatnya impunitas, melanggengkan kekerasan berlapis dan multidimensi terhadap perempuan.

Namun demikian, perempuan Papua bukan hanya korban konflik, mereka memiliki potensi besar untuk perdamaian. Perempuan Papua adalah pemimpin perdamaian. Perempuan Papua memiliki dan memainkan posisi unik dan otentik di tengah pusaran konflik di semua ruang. Nilai budaya dan tradisi yang memosisikan perempuan sebagai perawat kehidupan sehari-hari, membuat perempuan tak berhenti menjaga kehidupan. Baik di tengah KdRT yang kerap ditanggungnya seorang diri, maupun di tengah permusuhan dan konflik yang lebih luas. Perempuan juga (bersedia) berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berkonflik. Bahkan dilaporkan oleh para narasumber bahwa posisi sebagai "perawat kehidupan" memungkinkan perempuan berada di garis depan menghentikan dan mencegah kekerasan dan konflik.

PerempuanPapuatelahmemainkanperanperdamaiandanmerawatkehidupan di saat maupun sesudah kekerasan dan konflik terjadi. Konflik Papua yang multidimensional melahirkan peran perdamaian perempuan yang beragam pula. Inisiatif perempuan membangun perdamaian terjadi di ruang domestik maupun publik yang melibatkan masyarakat, pemodal dan aparat negara, maupun konflik antara masyarakat dengan negara. Perempuan mengatasi konflik dan merajut damaimelaluiadvokasikasus KdRT dengan pendampingan

Perempuan Papua bukan hanya korban konflik. Mereka adalah pemimpin perdamaian. Perempuan Papua telah memainkan peran perdamaian dan merawat kehidupan di saat maupun sesudah kekerasan dan konflik terjadi.

atau pengorganisasian komunitas korban, memberi layanan psikologis berbasis agama maupun dengan bantuan hukum. Kelompok perempuan lainnya berjuang melindungi hak atas alam, atas tanah, hutan dan sungai, atas hasil hutan dan kebun, sekaligus hak atas identitas kultural. Sebagianperempuan memperjuangkan hak-haknya untuk

mengakses dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sekaligus untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi proses pembangunan Papua. Sejumlah besar perempuan Papua narasumber pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan memandang penyelesaian politik melalui Dialog pemerintah nasional dengan masyarakat asli Papua sebagai jalan terbaik mengatasi dan mencegah konflik dan kekerasan.

Papua Tanah Damai Harapan Perempuan

Melalui pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan perempuan Papua mengidentifikasi dan membangun visi tentang Papua Tanah Damai berlandaskan Sepuluh (10) Hak Dasar Perempuan Papua yang dilindungi Konstitusi dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tahun 2000, umumnya disebut sebagai Resolusi DK PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.76

10 HAM Perempuan Papua yang dilindungi UUD 1945 yang perlu menjadi prioritas adalah: 1. Hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan serta hak atas rasa aman. 2. Hak atas kemudahan dan perlakuan khusus 3. Hak atas keadilan 4. Hak atas kehidupan yang layak 5. Hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan 6. Hak atas kesehatan dan pemulihan 7. Hak atas pendidikan dan profesi 8. Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 9. Hak atas identitas budaya dan adat 10. Hak berekspresi, menyatakan pendapat dan membela HAM

10 Hak Dasar Perempuan Papua menggarisbawahi sepuluh hak asasi perempuan yang dilindungi UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU nasional lainnya yang perlu menjadi prioritas semua pihak dalam upaya memenuhi hak asasi manusia perempuan Papua. Hak itu meliputi hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan, hak atas hidup dan rasa aman, hak bebas dari diskriminasi dan hak atas perlakuan khusus, hak atas pendidikan dan profesi, hak atas kesehatan dan pemulihan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan

hidup yang berkelanjutan, hak ikut mengambil keputusan, hak atas identitas budaya dan adat serta hak berekspresi, menyatakan pendapat dan membela HAM.77

Sementara itu Resolusi 1325 secara khusus memberi peluang untuk memahami dan menangani konflik Papua berdasarkan pengalaman dan pemahaman perempuan. Sebab resolusi 1325 mengakui bahwa dampak konflik terhadap perempuan berbeda dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus menjadi bagian dari resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.78 Resolusi 1325 menekankan pentingnya kehadiran perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan, serta mewajibkan negara melibatkan perempuan di garda depan penyelesaian konflik. Resolusi 1325 juga mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam membangun keamanan nasional, serta mensyaratkan partisipasi perempuan dalam semua aspek membangun perdamaian.79

Resolusi ini penting dipakai sebagai kerangka kerja normatif memahami dan menangani konflik Papua antara lain, karena pendekatannya yang mengintegrasikan isu HAM perempuan dengan program-program perdamaian dan keamanan.80

Resolusi 1325 memiliki empat (4) pilar utama yaitu: pemajuan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan pengambilan keputusan; perlindungan hak-hak perempuan dewasa dan anak dari kekerasan dan pelanggaran HAM; serta pelibatan penuh perempuan dalam mencegah konflik,

Resolusi 1325 mengakui bahwa dampak konflik terhadap perempuan berbeda dengan lakilaki, dan bahwa perempuan harus menjadi bagian dari resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.

membangun perdamaian dan pemulihan.81

Berlandaskan pada 10 Hak Dasar perempuan Papua, khususnya pasal 28 UUD 45 tentang Hak Asasi Manusia, serta dengan memakai prinsip-prinsip empat pilar Resolusi 1325, perempuan Papua narasumber Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan merekomendasikan langkah-langkah mengakhiri kekerasan, penanganan konflik, membangun perdamaian dan keamanan berkelanjutan di tanah Papua sebagai berikut:

76 Resolusi DK PBB no.1325 sesungguhnya tak dapat dipisahkan dari beberapa resolusi Dk PBB lainnya yang saling terkait, yaitu: nomor 1820 tahun 2008 yang mengakui bahwa kekerasan seksual selama konflik di beberapa konteks menjadi taktik perang dan karenanya kekerasan seksual selama konflik harus didiskusikan dalam dialog damai; Resolusi 1889 tahun 2009 yang menekankan pentingnya laporan tentang Partisipasi Perempuan Membangun Perdamaian, dan 1960 tahun 2010 tentang Monitoring, Analisis dan Pelaporan untuk meningkatkan informasi tentang frekuensi dan dampak kekerasan seksual dalam konflik.

77 Lihat Komnas Perempuan, 10 Hak Dasar Perempuan Papua yang Dilindungi Konstitusi, Jakarta: 2014.

78 UN Women, Source Book on Women, Peace and Security, New York, 2014, hlm. 2.

79 Ibid., hlm. 4.

1. Pemerintah di tingkat nasional, di Jakarta agar

a) Memakai pendekatan bottom up dan tidak hanya fokus pada kesepakatan teknis, logistik maupun pembagian kekuasaan dalam menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah perlu melibatkan suara masyarakat sipil termasuk perempuan dan fokus pada agenda mereka, terutama terkait isu kemanusiaan dan kepentingan kelompok perempuan, terutama perempuan di wilayah-wilayah terpencil sebagai kelompok yang paling terpinggirkan dalam proses penanganan konflik Papua.

b) Segera memulai dialog dengan perempuan Papua, sebagai cara untuk: mendengar aspirasi dan harapan perempuan tentang

Penyerahan simbolik laporan pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan oleh Engel Bertha Kotorok, Wakil Ketua MRP, kepada Prof. Dr. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, disaksikan oleh Dr. Andi Wijayanto, Sekretaris Kabinet RI, Komnas Perempuan dan perempuan pemimpin utusan kabupaten Papua, Jakarta, 20 Desember 2014 (Jakarta/EB)

penyelesaian konflik Papua, tentang keadilan, pemenuhan HAM, keamanan manusia dan perdamaian berkelanjutan di tanah Papua. Serta melibatkan perempuan di semua level pengambilan keputusan untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan dan membangun perdamaian berkelanjutan di tanah Papua.

c) Membangun dan memperkuat kepercayaan (trust) antara masyarakat dengan Pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan, penegakkan hukum dan keamanan yang berpihak pada hak-hak asasi perempuan asli Papua yang dilindungi Konstitusi; memperkecil kemungkinan atau mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan baru terhadap perempuan Papua; memenuhi hak perempuan Papua dan keluarganya yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu, meliputi hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.

Membentuk satuan tugas d) khusus tentang Papua, di bawah koordinasi langsung Presiden, untuk mengawal pelaksanaan kebijakan nasional tentang Papua secara konsisten dan efektif. Di dalamnya dibentuk sub tugas Gender dan HAM Perempuan agar: fokus pada isu dan kebutuhan perempuan terdampak konflik dan kekerasan di Papua; dapat mengalokasikan secara khusus anggaran yang signifikan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial-budaya dan sipil politik perempuan Papua; melakukanpendampingan dan pengawasan khusus agar seluruh inisiatif di atas berjalan optimal dan efektif.

e) Menjalankan kewajiban negara di Papua untuk

Gambar hasil goresan spidol Sila, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang merefleksikan keadaan dan harapan-harapannya tentang "Papua Tanah Damai" (Karubaga-Tolikara/SA)

menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak asasi warga negara, meliputi, tapi tidak terbatas pada:

i. Kewajiban menghormati:

1. Mengakui dan meminta maaf atas terus terjadinya diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua, terutama terhadap perempuan Papua, sebagaimana telah diungkapkan dalam berbagai laporan hasil investigasi dan pendokumentasian terpercaya lembaga-lembaga HAM nasional maupun kelompok masyarakat sipil independen di tingkat lokal di Papua maupun nasional di Jakarta, termasuk yang didokumentasikan dalam laporan ini.

2. Mengakui, menghargai dan mendukung berbagai bentuk peran aktif, kritis dan konstruktif perempuan Papua dalam mengatasi konflik, menghapus kekerasan, menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan menciptakan rasa aman, dalam keluarga dan masyarakat.

ii. Kewajiban Melindungi:

1.Memastikan dihentikannya penggunaan kekerasan dan senjata oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik, dan mendorong pengutamaan dialog dan cara nir kekerasan lainnya untuk menangani konflik Papua.

2. Secara drastis mengurangi pendekatan keamanan teritorial di Papua, di antaranya dengan cara mengurangi pelibatan lembaga keamanan (TNI) dalam menangani masalah Papua, kecuali untuk kepentingan penjagaan perbatasan negara. Memastikannya terlindunginya secara maksimal warga sipil dari kekerasan bersenjata aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata, baik saat penyerangan maupun penyisiran paska penyerangan bersenjata.

3. Melaksanakan secara konsisten kebijakan nasional dan mendukung kebijakan daerah untuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan Papua, meliputi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politiknya, yang dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Mempromosikan secarakhusus HAMperempuanPapua dan melakukan pendidikan publik tentang HAM perempuan Papua.

5. Memastikan efektifitas sistem hukum, penegakkan keadilan dan pemulihan perempuan korban/penyintas kekerasan di tingkat lokal, antara lain dengan cara: memperkuat dan mendukung sistem hukum di Papua agar bekerja efektif; meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan termasuk HAM berbasis jender; memutus impunitas di kalangan penegak hukum pelaku kekerasan dengan memastikan diberlakukannya hukuman berefek jera bagi penegak hukum yang melanggar kode etik lembaga maupun melanggar hukum dan kebijakan negara.

Dialog Kebijakan dengan Presiden RI ke IV, Prof. Dr. B.J. Habibie, September 2014. Jakarta/KP

iii. Kewajiban Memenuhi:

1. Mendukung proses pengungkapan kebenaran, pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan serta jaminan ketidakberulangan. Baik itu penyelesaian secara hukum kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua, maupun melalui mekanisme Keadilan Transisi, yang meliputi tapi tidak terbatas pada, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kekerasan oleh Negara dua dekade terakhir, termasuk di dalamnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Pemerintah dapat memulai dengan menyelesaikan secara tuntas, sejumlah kasus yang masih sangat lekat dalam ingatan perempuan di beberapa wilayah, terutama karena dampaknya masih sangat kuat terasa, yaitu antara lain, kasus Wamena Berdarah (tahun 1977, tanggal 6 Oktober 2000 dan tanggal 4 April 2003), kasus Biak Berdarah, 6 Juli 1998, kasus Wasior Berdarah tanggal 13 Juni 2001, kasus penembakan warga sipil di Aimas Sorong pada bulan Mei 2013, kasus penembakan anak perempuan warga sipil di Tiom Lani Jaya pada Juli 2013, kasus penembakan empat pelajar di Paniai tanggal 8 Desember 2014.

2. Memakai data dalam laporan pendokumentasian Komnas Perempuan sebagai dasar kerja untuk pemenuhan hak perempuan korban dan penyintas kekerasan negara atas Pemulihan, khususnya kasus kekerasan seksual.82

3. Memastikan terpenuhinya hak-hak warga sipil korban kekerasan bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata, baik saat penyerangan maupun penyisiran paska penyerangan, terutama hak atas pemulihan dan rehabilitasi, termasuk, tapi tidak terbatas pada, hak atas properti rumah dan kebun yang rusak atau harta benda lain yang rusak atau hilang saat penyerangan/ penyisiran/penggrebekan, dan hak atas rasa aman di kampung/wilayah sendiri paska kasus kekerasan.

4. Dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM masa Lalu, Pemerintah membangun sistem dan mekanisme Keadilan Transisi, dengan cara antara lain, membentuk Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sesuai amanat UU no.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta memastikan terintegrasikannya HAM berbasis gender ke dalam seluruh kebijakan Keadilan dan Transisi dan pelaksanaannya.

5. Membangun mekanisme terobosan untuk pemenuhan hak korban atas pemulihan, baik perempuan korban KdRT hingga korban pelanggaran HAM masa lalu, dengan cara antara lain membentuk/memperkuat lembaga mediasi lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang muncul, membantu lahirnya kesepakatan pihakpihak yang bertikai, serta untuk mengatasi penyebab konflik, mencegah lahirnya konflik baru atau mencegah pembalasan.

6. Memastikan efektifitas mekanisme hukum formal yang tersedia untuk pemenuhan hak perempuan korban atas pemulihan.

7. Mengambil langkah-langkah strategis dan fundamental melindungi hak hidup masyarakat Papua, khususnya perempuan dan anak. Dengan cara antara lain, mendesak dan mendukung Pemerintah Daerah agar: secepatnya bekerja keras meningkatkan kualitas hidup perempuan Papua, di bidang kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi dan pengambilan keputusan; mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan daerah yang melindungi dan memenuhi HAM perempuan Papua, khususnya kebijakan pemberantasan secara drastis produksi, distribusi dan konsumsi berbagai jenis minuman keras, percepatan kebijakan dan program menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta meningkatkan kualitas dan harapan hidup orang asli Papua. Maupun kebijakan di bidang kesehatan lainnya dan pendidikan.

8. Mendampingi secara intensif Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat agar dapat menjalankan tugasnya secara bersih dan efektif;

9. Mengevaluasi dan menghentikan secara fundamental pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru baik provinsi maupun kabupaten di Papua dan Papua Barat.

10. Melindungi alam Papua dari eksploitasi sumberdaya alam yang masif yang melibatkan pemodal, korporasi multinasional maupun aparat keamanan sebagai pelakunya, dengan cara menghentikan dan mengevaluasi secara fundamental pemberian ijin usaha industri ekstraktif, baik pertambangan maupun perkebunan/kehutanan.

11. Mengevaluasi dan menghentikan arus migrasi, terutama mengevaluasi program transmigrasi sebagai salah satu langkah penting tindakan khusus sementara untuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial-budaya dan sipil politik masyarakat asli Papua dalam kerangka penerapan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar meningkatkan pendekatan human security secara signifikan di Papua dengan cara mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan demi mencegah secara drastis terjadi dan meluasnya kekerasan. Pendekatan keamanan teritorial di Papua yang kental dengan kekerasan telah menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah dan memperlambat pembangunan manusia Papua. TNI diharapkan mengambil langkah-langkah strategis pembaruan kebijakan keamanan, di antaranya:

a) Mengintegrasikanprinsip-prinsipHAMberbasisjenderkedalamcetak biru reformasi sektor keamanan dan memastikan pelaksanaannya di semua level institusi keamanan nasional hingga lokal.

b) Mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif serta tidak memakai kekerasan, baik berupa show off force, kekerasan verbal dan tindakan intimidatif lainnya, penyisiran, penggeledahan, penembakan maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dalam menangani masalah keamanan di Papua.

c) Mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kekerasan berbasis jender terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, dalam konteks penjagaan keamanan dan penjagaan wilayah perbatasan;

d) Membangun sistem pengaduan dan penanganan KtP yang mudah diakses masyarakat dan korban, terutama yang melibatkan aparat keamanan sebagai pelaku.

Menghukum aparat keamanan pelaku kekerasan dan memberi e) efek jera sebagai salah satu cara memutus rantai impunitas pelaku kekerasan;

f) Memberikan pendidikan HAM berbasis jender kepada anggota keamanan, terutama pendidikan rutin bagi pasukan di lapangan;

g) Mengurangi secara drastis: jumlah pasukan bukan penjaga perbatasan negara, jumlah pos-pos penjaga keamanan di wilayah pemukiman penduduk dan jumlah kesatuan yang bertugas di seluruh tanah Papua.

h) Mengontrol masuk-keluar pasukan ke/dari Papua

i) Menutup pos-pos keamanan di wilayah pemukiman penduduk di wilayah perbatasan.

j) Mengurangi keterlibatan dalam melindungi keamanan pemodal dalam industri ekstraktif dan industri kayu/hutan yang rentan melakukan kekerasan terhadap masyarakat/penduduk asli Papua.

k) Memulai inisiatif membangun sistem dan mekanisme pemenuhan hak perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

3. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) agar meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan hukum di tanah Papua. Prinsip POLRl menghormati dan menghargai nilai adat setempat perlu diselaraskan dengan mandat

Konstitusi dan hukum nasional lainnya yang mengedepankan prinsip perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM warga negara, termasuk hak bebas dari kekerasan, hak atas hidup, dan hak-hak dasar lainnya. Langkah-langkah itu termasuk, tapi tidak terbatas pada:

a) Menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam menangani kasus-kasus kekerasan, dan dengan demikian mengakui perkawinan adat atau gereja sebagai perkawinan yang sah dan tercatat.

b) Menyelenggarakan pendidikan HAM berbasis jender berkelanjutan bagi aparat penegak hukum.

c) Menambah jumlah polwan di Papua dan melatih polwan agar professional menangani pengaduan kasus dari perempuan dan anak korban kekerasan. Mengutamakan perempuan-perempuan Papua dalam rekrutmen polwan.

d) Mendirikan UPPA di seluruh Polres di tanah Papua;

e) Menghukum dengan efek jera aparat kepolisian yang melanggar kode etik dan aturan lembaga Polri dalam melaksanakan tugas, seperti: melakukan KdRT, kekerasan dalam pacaran, terlibat dalam bisnis miras, melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada masyarakat, tidak menangani pengaduan kasus dari perempuan korban kekerasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKdRT;

f) Melaksanakan mandat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

80 Shyamila Gomez, Women in Times of Transition: 1325 in Sri Lanka, Colombo: Women Fokus, 2014, hlm. 46.

81 Indonesia memiliki setidaknya tiga (3) kebijakan nasional khusus terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan anak dalam konflik, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial tahun 2014-2019. Namun ketiga kebijakan nasional tentang Konflik Sosial yang cukup baik ini belum tepat dimanfaatkan untuk menangani dan mencegah konflik politik dan konflik bersenjata seperti konflik Papua. Terutama karena ketiganya hanya mengatur tentang Konflik Sosial, tidak termasuk Konflik Politik dan Konflik Bersenjata.

82 Lihat, Komnas Perempuan dan Jaringan Pendokumentasian HAM Perempuan Papua, Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963 hingga 2009, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

4. Pemerintah Daerah agar segera:

a) Mensahkan dan mengimplementasikan regulasi perlindungan hakhak dasar perempuan Papua yang dilindungi Konstitusi, meliputi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik, khususnya yang menjadi prioritas dalam 10 Hak Dasar Perempuan Papua, yaitu: hak atas hidup dan rasa aman, bebas dari kekerasan dan penyiksaan, hak atas pendidikan, profesi, kesehatan dan pemulihan, hak atas kehidupan dan lingkungan hidup yang layak, hak atas kepastian hukum, keadilan dan Reparasi, hak ikut mengambil keputusan, hak dalam adat dan identitas budaya, hak menyatakan pendapat, berserikat dan memperjuangkan haknya.

b) Membangun sistem dan mekanisme untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Pemulihan dan Reparasi, antara lain

Penyerahan dan peluncuran kepada publik Buku Laporan Pemantauan "Anyam Noken Kehidupan: Keadilan, Perdamaian dan Keamanan Papua menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM" di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), 25 Mei 2014. Komnas Perempuan dan Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki menyerahkan laporan tersebut kepada Pimpinan MRP dan Pemerintah Provinsi Papua (Jayapura/Tiki)

dengan melaksanakan Perdasus nomor 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM.

c) Mengambil langkah-langkah strategis yang fundamental untuk menciptakan clean, good and effective government agar dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat terutama memajukan, melindungi dan memenuhi HAM perempuan Papua.

d) Mengalokasikan anggaran berbasis gender, untuk pemenuhan hakhak dasar perempuan Papua meliputi hak ekonomi, sosial-budaya dan sipil politik, dalam rangka mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan dan membangun perdamaian sesuai harapan perempuan Papua.

e) Menciptakandanmemperkuatsistempenanganandanpencegahan KdRT hingga di kampung-kampung melalui implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KdRT. Memastikan tersedianya sistem layanan terpadu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KdRT dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

f) Mengakui, mencatat, dan memberikan akta perkawinan atas perkawinan adat dan perkawinan agama sebagai perkawinan yang sah, sebagai cara untuk mencegah, melindungi dan memenuhi hak perempuan korban KdRT.

Seorang mama di perkampungan menggendong dua anaknya yang sedang makan pisang (Papua Barat/FXM).

g) Membangun dan memperkuat kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sipil, khususnya kelompok agama dan adat, LSM perempuan, LSM HAM dan lainnya, mendukung inisiatif pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

h) Mendukung, memperkuat dan melibatkan perempuan pemimpin dan pembela HAM lokal (termasuk yang di kampung-kampung) dalam program pembangunan, penyelesaian konflik Papua dan semua inisiatif membangun keadilan, perdamaian dan keamanan Papua, di tingkat lokal, nasional hingga internasional.

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar melakukan penyelidikan pro justitia untuk memeriksa indikasi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua; mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Papua secara tuntas; mendesak Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah, TNI dan lembaga Penegak Hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan di Papua secara terbuka, tuntas dan adil, termasuk kasus terkini seperti kasus Paniai Desember 2014; mendorong Pemerintah nasional agar mengambil langkah Dialog dalam mengakhiri dan mencegah konflik dan kekerasan di Papua.

6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) agar aktif menjalankan mandat perlindungan Hak Anak di Papua;

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): melakukan terobosan dan memulai proses melaksanakan kebijakan reparasi bagi perempuan korban dan penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua. LPSK perlu bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki untuk melaksanakan agenda reparasi ini.

8. Organisasi Masyarakat Sipil nasional dan lokal di Papua, sesuai dengan latar belakang, nature dan kapasitas lembaga/komunitas/ individu masing-masing, mengambil langkah sebagai berikut:

a) Mendukung dan memainkan peran pro aktif menangani dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutamamengatasiKdRTdankekerasanlainnyaterhadapperempuan, mendukung upaya pemulihan korban, antara lain dengan cara: mentransformasi nilai-nilai sosial budaya yang mensubordinasi perempuan dan mensosialisasikannya melalui sistem dan program pendidikan formal dan non formal, mentransformasi sistem dan struktur yang eksklusif, diskriminatif dan memicu kekerasan terhadap perempuan; melakukan pendidikan publik tentang penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan, terlibat mengadvokasi kebijakan pemerintah untuk penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan HAM perempuan Papua.

b) Mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya berbagai pihak untuk menghapus kekerasan dan memajukan, melindungi serta memenuhi HAM perempuan Papua.

c) Pro aktif mendorong dihentikannya penggunaan kekerasan dan senjata dalam menyelesaikan konflik Papua, serta mendorong dan mendukung pengutamaan Dialog dan cara-cara nir kekerasan lainnya dalam menyelesaikan konflik Papua.

9. Media agar memberi dukungan berarti dengan cara mengedukasi publik melalui informasi berimbang serta perhatian khusus kepada pendapat dan pengalaman perempuan Papua dalam menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM, maupun peran kepemimpinan perempuan mengatasi kekerasan, menjaga kerahasiaan korban, menegakkan keadilan, membangun perdamaian berkelanjutan dan menciptakan rasa aman di tanah Papua.

10. Dunia internasional agar memberi dukungan bagi semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat sipil (termasuk kelompok/LSM HAM perempuan) Indonesia, khususnya di Papua, dalam inisiatif penghapusan kekerasan, mengakhiri konflik, menegakkan keadilan, membangun perdamaian berkelanjutan dan menciptakan keamanan berperspektif human security di Papua.

Mama-mama dan anak-anak berfoto bersama dengan fasilitator di depan Gereja GKl IMMANUEL (Tambrauw/EB).

BABV

TANGGAPAN PEMERINTAH, PAKAR DAN PUBLIK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PADA BUKU "LAPORAN ANYAM NOKEN KEHIDUPAN"

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esn, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, termasuk kepada Komnas Perempuan dan Tiki, sehingga berhasil menerbitkan Buku "Laporan Anyam Noken Kehidupan"

Dengan diterbitkannya Laporan Aryam Noken Kehidupan ini tentu merupakan momen penting dalam rangka mendapatkan perhatian publik utamanya di tanah Papua, agar isu kekerasan terhadap perempuan dapat dieliminir karena sangat tidak tepat secara struktur budaya yang saling menghargai dan tidak dibenarkan oleh hukum negara. Kita yakin babwa harus kita tumbuhkan Tokoh- Tokoh Perempuan Papua yang menjadi Tokoh Pembaharuan dalam mengatasi kekeraan. Perempuan dengan pemikiran yang selalu mempunyai jiwa pelindung tentu dapat menjadi kekuatan tersendiri (khususnya perempuan Papua) dalam mengatasi kekerasan tidak dengan cara kekerasan, namun dengan penuh kelembutan dan saling kasih serta menghargai sesama. Hal lain juga sudah terbukti bahwa Perempuan Papun sebagai aktor aktif yang merawat kehidupan, memperjuangkan keadilan dan membangun perdamalan dalam keluarga, komunitas, bahkan masyarakat luas.

Dengan Laporan Anyam Noken Kehidupan ini juga menggambarkan perlunya hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi (termasuk kekerasan) sebenarnya termuat dalam Pasal 28 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun t945 yang menyebutkan babwa "setiap orang berhuk bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut." Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi warga negara, khususnya perempuan untuk bebas dari perlakuan diskriminasi menjadi tugas negara, terutama pemerintah untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dengan terbitnya buku ini, saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengharapkan adanya langkah-langkah strategis kedepan dan sinergitas program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat untuk meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.

Selamat atas penerbitan buku ini. Jangan kenal lelah untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga buku ini bermanfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita semua. Amin.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Yohana S. Yembise

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Peran Perempuan Papua Dalam Memajukan Keadaban Publik dan Kemakmuran bersama di Tanah Papua

Albert Hasibuan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas penerbitan Buku Laporan Anyam Noken Kehidupan ini. Saya mengetahui proses penyusunan Buku Laporan ini penuh liku dan tantangan. Menapaki berbagai liku dan melampaui beragam tantangan merupakan suatu pencapaian yang pantas memperoleh penghargaan.

Penerbitan Buku Laporan ini pada masa-masa sekarang ini juga menjadi penting. Ini terutama karena di tengah-tengah hiruk pikuk berbagai kegiatan sosial, politik, ekonomi masyarakat bangsa Indonesia menyongsong Pemilihan Presiden 2014, Buku Laporan ini pada dasarnya mengingatkan kepada kita semua tentang perlunya perhatian terus diberikan kepada arti penting perlindungan terhadap kaum perempuan Papua pada khususnya, dan peran kaum perempuan Papua pada umumnya dalam turut serta secara aktif memajukan keadaban dan kemakmuran di Papua.

Selanjutnya, atas dasar itu, perkenankan saya menyampaikan gagasangagasan pokok terkait dengan upaya kita bersama untuk mendorong pemajuan peran kaum perempuan Papua dalam turut serta membangun Papua pada umumnya, dan menegakkan keadilan dan perdamaian pada masyarakat Papua pada khususnya.

Kita memang tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang sampai dengan saat ini masih dihadapi dan dialami oleh kaum perempuan Papua bukan saja dalam meniti kehidupannya sehari-hari tetapi juga, lebih-lebih, dalam menyatakan dan/atau menampilkan peran dalam mendorong pemajuan Papua dalam pengertian dan cakupan yang luas.

Satu permasalahan yang menonjol dialami kaum perempuan Papua pada umumnya adalah persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meski di sana sini dilaporkan sejumlah langkah maju berupa kebijakan Pemerintah dalam menangani dan mencegah kekerasan, khususnya KDRT, tetap saja banyak laporan yang menyatakan masih lemahnya sistem dan kapasitas aparat penegakan hukum dalam menangani dan menyelesaikan secara adil persoalan KDRT tersebut.

Permasalahan lain terkiat dengan masalah sosio budaya yang menyatakan dan sekaligus menunjukkan bahwa nilai budaya patriarkis yang masih kuat berlaku dalam masyarakat serta yang berkelindan dengan faktor sosial, ekonomi dan politik telah menjadi hambatan utama bagi kaum perempuan Papua untuk dapat memberdayakan kapasitas dirinya sendiri dan selanjutnya memainkan peran yang signifikan dalam memajukan keadaban dan keadilan dalam masyarakat Papua pada umumnya.

Itulah dua persoalan utama dari banyak persoalan lain yang perlu dipikirkan bersama langkah-langkah penyelesaiannya agar terbuka jalan bagi pemajuan bukan saja kapasitas diri tetapi juga peran kaum perempuan Papua seperti telah disebutkan di atas.

Saya mengetahui bahwa persoalan-persoalan seperti itu telah juga diketahui dan disadari betul oleh kaum perempuan Papua. Pengetahuan ini menjadi penting karena ini akan merupakan faktor mendasar untuk upaya bersama kita menyelesaikan persoalan tersebut. Atas dasar kenyataan itu, sangat berasalan untuk melihat bahwa selama beberapa tahun belakangan ini kaum perempuan Papua sendiri telah berjuang untuk mengatasi kekerasan, merawat kehidupan dan mempertahankan perdamaian di rumah/keluarga sendiri, di tengah komunitas dan masyarakat, dan berhadap-hadapan dengan alam Papua yang diakui sebagai "mama pemberi kehidupan bagi orang Papua."

Upaya dan langkah penting seperti itu perlu didorong terus menerus, dan diupayakan bersama mendapatkan dukungan yang meluas baik di kalangan masyarkat pada umumnya, dan dari lingkungan pemerintahan pada khususnya. Dalam kaitan ini, saya dapat memastikan bahwa Republik Indonesia tidak pernah secara konstitusional memberlakukan hak, kewajiban dan tanggungjawab kepada warga negara perempuan secara berbeda (diskriminatif) dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab warga negara laki-laki. Konstitusi Indonesia, UUD RI 1945, adalah konstitusi kebangsaan yang melayani seluruh warga negara Indonesia secara sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Lebih dari itu, sejak tahun 1984 Indonesia telah mengikatkan diri dengan suatu konvensii internasional untuk menolak segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Karena itu, saya ingin menghimbau kepada semua tokoh masyarakat budaya, sosial dan politik di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya, untuk benar-benar meneguhkan komitmen kebangsaan kita dan secara khusus mematuhi konvensi internasional itu untuk suatu proses konsolidasi peran perempuan Papua dalam memajukan keadaban dan kemakmuran di tanah Papua. Dengan meneguhkan dan menyatakan komitmen seperti itu, kita juga secara langsung maupun tidak langsung telah memberi kontribusi yang penting bagi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan Papua.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan suatu kenyataan kultural dan sosiologis bahwa perempuan adalah sumber kehidupan karena dari diri kaum perempuan lah peradaban suatu bangsa terbangun dan terbentuk. Kita harus bersedia secara bersama-sama membuka diri untuk memajukan peran dan pelibatan aktif kaum perempuan Papua dalam menciptakan keadilan, memelihara perdamaian, dan memajukan keadaban publik untuk masa depan kemakmuran Papua. Buku Laporan Anyam Noken Kehidupan ini meneguhkan upaya kita bersama untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi tujuan mulia itu.

Dr. Albert Hasibuan S.H., Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hulkam dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2012-2014.

TANGGAPAN

Lukas Enembe, S.IP., M.H. Gubernur Provinsi Papua

Yang mulia, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Wakil Ketua MRP Provinsi Papua, Tim Komnas Perempuan yang kami banggakan, dan yang kami kasihi, Bapak Pangdam Provinsi Papua, Bapak Kapolda Provinsi Papua, Bapak Komandan Angkatan Udara Provinsi Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Papua, dan semua yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum Wr. Wb.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk menaikan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab atas kasih dan pertolongan- Nya kita semua diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Kerja MRP dengan Komnas Perempuan.

Yang mulia Ketua MRP dan Wakil Ketua MRP, serta hadirin yang saya hormati. Karena papua dikasihi oleh Yesus Kristus dan menyimpan begitu banyak kebesaran Allah sehingga dia diibaratkan seperti sungai kecil yang jatuh di gurun. Tuhan mengetahui cinta dan sedih yang dialami oleh para gadis. Merah Putih sebagai suatu kebanggaan yang akan selalu ada di setiap langkah hidup dalam kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dalam persatuan Republik Indonesia. Makna kehidupan tersebut yang dengan jelas dijalani oleh masyarakat Papua sebagai sebuah warisan leluhur dalam sebuah kehidupan yang dipelihara dengan baik secara turun-temurun. Ini merupakan suatu tatanan adat yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Papua sesuai dengan kesukuannya.

Seorang wanita ibarat Burung Cenderawasih yang terbang dengan indah di sana, namun salah satu sayapnya patah dan mengakibatkan dia tidak bisa terbang jauh. Tapi burung Cenderawasih itu tetap terbang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Segala yang besar di bangsa ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Wanita merupakan penduduk bangsa, wanita merupakan suatu tingkat khusus, setiap persoalan yang diangkat dihadapi oleh laki-laki. Setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Bukan kita mendorong tapi sekarang kita mangangkat ancaman, persoalan, pemukulan, dan perceraian, antara suami istri yang terjadi di tanah ini. Di masing-masing suku, perempuan mendapatkan tempatnya sendirisendiri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan rendah. Hal ini disebabkan karena ada keteraturan, etika, kepatuhan, masing-masing memahami apa tugas pokok dan fungsi dalam sebuah keteraturan adat yang dipahami sebagai sebuah peraturan bagi siklus kehidupan ini. Tapi kita pasti dipertemukan oleh perubahan yang terjadi di sekitar kita hal ini juga terjadi dalam tatanan adat. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi lemah sebagai obyek penderita, sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi.

Saya Gubernur dan saya prihatin dengan kejadian yang terjadi di Tanah Papua ini. Karena itu, saya meminta kepada MRP dan Pokja Perempuan untuk secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk memproteksi perempuan-perempuan yang ada di Papua. Agar perubahan yang terjadi ini dan lain-lainnya tidak menyebabkan perempuan menjadi lemah. MRP sebagai perwakilan dari perempuan harus dapat mengkoordinir dan mengorganisir seluruh swadaya perempuan di Tanah Papua ini agar para perempuan dapat diberdayakan untuk menjadi lebih baik, mandiri, dan sejahtera.

Visi dan misi Kementerian Kebangkitan dan Kesejahteraan. Kementerian tersebut memberikan berbagai kegiatan kepada para perempuan (Ibu), sehingga potensi dari ibu-ibu terus bangkit. Bukan potensi yang lama tetapi dengan potensi yang baru. Yang lama ditinggalkan dan membangkitkan potensi yang baru, sehingga di situ muncul kemandirian, kemandirian yang mengharuskan mereka juga untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, bangsa, dan kesejahteraan negeri ini.

MRP sebagaibagian perwakilan perempuan harus dapat mengkoordinir segala sesuatu yang terjadi terhadap perempuan di Tanah Papua ini. Hal ini harus dilakukan agar perempuan terus meneruskan potensi yang telah diberikan Tuhan sebagai anugerah di dalam kehidupannya di Tanah Papua ini. Hadirin yang saya muliakan, saya menyambut dengan baik apa yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan di Papua, semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dapat menjadi catatan untuk kita semua, sehingga kita dapat melangkah bersama-sama untuk memperbaiki Papua ke depan sehingga harapan kita menjadikan Papua menjadi tanah damai dapat terwujudkan. Komunikasi, sinkronisasi, evaluasi secara efektif sangat dibutuhkan untuk memenuhi segala hal yang terjadi di Papua ke depan. Karena itu momentum hari ini adalah untuk mewujudkan Papua damai dalam era baru demi terciptanya Papua yang damai, mandiri, dan sejahtera.

Untuk menjawab adat dari perempuan ini ada program perlu dan sangat terlaksanakan. Tidak seperti kejadian 50 tahun yang lalu. Di sini ada dari beberapa perwakilan dari suku-suku di luar Papua. Terimakasih karena sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Wassalamualaikum Wr. Wb!

[sebagaimana dibacakan oleh Doren Wakerkwa - Asisten 1 Bidang Pemerintahan Papua]

TANGGAPAN

Hofni Simbiak, S.Th. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua

SEBAGAIMANA telah kita ikuti bersama dalam rapat dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), ada hal yang masih menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan semua yang telah disampaikan yaitu adanya aturan yang menegaskan dan kemudian menjadi dasar atau jaminan semua orang, khususnya perempuan di Tanah Papua, dapat dihargai haknya dan diberlakukan secara sama. Ada satu peraturan khusus yang sampai hari ini masih dikonsultasikan yaitu tentang pemenuhan hak-hak korban dan peraturan khusus ini belum dilakukan atau belum disahkan sampai saat ini. Oleh karena itu, Gubernur bersama-sama dengan DPR Papua melihat kembali Peraturan Daerah Khusus Nomor 1 Tahun 2010.

Yang berikut bahwa dalam waktu pelaksanaan dan penyelesaian satu kegiatan negara yaitu pemilihan legislatif, keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 20 tentang Hak Konstitusi Orang Asli Papua, terutama perempuan Papua, mendapat hak politiknya sebagai anggota legislatif. Baik itu di kabupaten kota, DPR provinsi, dan DPR RI di Pemilu ini, diingatkan kembali bagaimana aktifnya Majelis Rakyat Papua menyuarakan hak-hak orang asli Papua. Sama sekali dalam keputusan yang telah disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua kepada Presiden Republik Indonesia dengan terusan kepada Menkokesra, Mendagri, Komnas Perempuan, melalui Komnas HAM, demikian juga kepada KPU. Di sini menjadi jelas bagi kita, semangat kita untuk menghapuskan pelanggaranpelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan akan ditulis dalam pendokumentasian sesuai dengan mekanisme Majelis Rakyat Papua dan akan disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan.

Rekomendasi-rekomendasi itu ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan laporan yang ada. Ini menjadi agenda kerja besar Majelis Rakyat Papua yang menjadi bagian dari kelompok perempuan yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan asli Papua yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua. Dengan demikian atas kesediaan dan perhatian dari Gubernur Provinsi Papua, Komnas Perempuan, Bapa, Ibu anggota Majelis Rakyat Papua dan para undangan yang mengikuti rapat kerja ini bersama saya mengucapkan terimakasih. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan untuk melakukan tugas ini, tugas yang mulia untuk kita memperjuangkan hak-hak yang telah diberikan oleh Tuhan sudah menetap semenjak kita lahir.

TANGGAPAN

Prof. Dr. Sulistiowati Irianto

Guru Besar Antropologi Hukum, Fak. Hukum Universitas Indonesia Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia

PENGANTAR BUKU "ANYAM NOKEN KEHIDUPAN" UNTUK SAUDARAKU PEREMPUAN PAPUA

Ada dua kekasih di hati saya di bumi Nusantara ini, yaitu Aceh dan Papua. Kendati sebagai antropolog hukum, Aceh dan Papua bukanlah lapangan kajian saya, tetapi dari berbagai laporan, penelitian, berita; saya sebagaimana kebanyakan anda semua, mengetahui bahwa kita sudah berbuat tidak adil terhadap saudara-saudara kita terutama di dua wilayah tersebut. Masih ada begitu banyaklagiwilayah lain ditanah air kitayang mengalamiketertinggalan dan tidak memiliki akses kepada sumberdaya kesejahteraan dan keadilan secara merata. Boleh dikatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan ibarat seperti benang-benang yang menyelinap terpintal di selembar kain tenun Republik Indonesia. Namun Aceh dan Papua adalah yang sangat istimewa secara kesejarahan, karena pengalaman (masa lalu) dalam babak kelam bangsa ini.

Buku yang berada di tangan anda ini berisi dokumentasi tentang suara dari lebih 1800 perempuan Papua, penyintas kekerasan dan pembela hak asasi manusia, yang dihasilkan oleh Komnas Perempuan melalui kerja yang sangat berdedikasi. Buku ini diberi judul "Anyam Noken Kehidupan", karena mendokumentasikan arti filosofis-sosiologis dari Noken 83, yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Papua. Noken adalah "buku harian" perempuan Papua, yang berisi kisah-kisah keseharian yang panjang dan akan terus bertambah seiring dengan perjalanan generasi berikutnya. Noken adalah saksi bisu berbagai peristiwa di Bumi Papua. Buku ini berupaya membukukan

Noken dalam bentuk tertulis, dan dari situ kita bisa melihat dari dekat bagaimana sesungguhnya situasi Papua hari ini dari perspektif perempuan.

83 Noken merupakan peralatan utama yang penting, berupa tas terbuat dari anyaman dan rajutan kulit kayu dan (sekarang) benang. Fungsi utama Noken cukup beragam, dari alat pembawa benda-benda pribadi, pembawa hasil kebun dan ternak yang berharga untuk melanjutkan kehidupan masyarakat, pembawa mas kawin dan alat penggendong bayi. Selain fungsi operasional utama, Noken diakui memiliki makna kultural yang dalam, yaitu simbol persahabatan, kehormatan dan perdamaian (Kompas, Rabu 17 April 2013, hlm.16). Noken dipakai oleh laki-laki dan perempuan, namun sesungguhnya Noken sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Selain sebagai pembuat, perempuanlah pemakai utama Noken (Komnas Perempuan, 2015).

Hilang Sumberdaya Alam, Hilang Ruang Hidup

Pendokumentasian yang dilakukan Komnas Perempuan bercerita banyak tentang bagaimana perempuan merespon peristiwa dan pengalaman ditinggalkan, dibiarkan, dilupakan, dengan segala dampaknya. Perempuan kehilangan ruang hidupnya, ketika sumberdaya alam, terutama tanah dan bahan kekayaan yang terkandung di dalam dan di atasnya, diperebutkan oleh banyak pihak. Perempuan adalah pemangku dan sahabat bumi, untuk dapat menjamin anak-anak dan keluarganya dapat bertahan hidup dan berbahagia di atas tanah komunalnya. Bahkan hutan, tanah, air, menyediakan sumber makanan dan obat-obatan, yang tidak tidak akan ada habisnya bila terjaga kelestariannya. Dari satu batang pohon sagu saja bisa dihasilkan makanan untuk persediaan selama tiga sampai enam bulan bagi suatu keluarga ! Perempuan belajar dari bumi dan dari situ dihasilkan sumber pengetahuan tentang bagaimana agar bumi bersedia menghasilkan sumber makanan bagi hidup. Termasuk dalam pengetahuan itu adalah bagaimana bumi harus dirawat.

Membabat hutan dengan cara-cara yang tidak terperikan menggunakan mesin peralatan modern, adalah membunuh bumi. Di bawah satu pohon besar, dinaungi berbagai jenis flora, yang menyediakan sumber pengetahuan tentang makanan dan obat-obatan. Bila pohon besar ditebang, ikut mati semua flora dalam naungannya. Mengeruk perut bumi, dan membawa hasil tambang ke peradaban modern tetapi di sisi yang lain meninggalkan sampah tambang dan merusak tanpa daya terbarukan, adalah merusak bumi tanpa ampun.

Para pejabat, birokrat,pemilik modal, melihathutan hanyasebagaipepohonan dan uang. Mereka tidak melihat bahwa di hutan ada orang-orang, yang sudah ratusan tahun tinggal dan hidup di dalamnya, orang-orang yang berkelindan dengan alam dalam siklus pengetahuan lokal dan perawatan bumi. Para pejabat itu membuat batas-batas hutan, dan menentukan sendiri mana hutan negara, hutan lindung, hutan komersial, tanpa pemahaman dan pergi sendiri melihat ke lapangan. Akibatnya pada saat ini bisa terjadi apa yang tertera di peta sebagai kawasan hutan, tetapi dalam realita adalah wilayah kampung, atau bahkan pasar!

Kebijakan membuat pemetaan kawasan hutan tanpa memperhitungkan manusia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, menyebabkan mereka teralineasi dari ruang hidupnya. Beberapa kasus di tahun-tahun belakangan ini bahkan memperlihatkan kisah yang tragis. Memanfaatkan batang kayu bagi keperluannya sendiri, seperti yang sudah berlangsung ratusan tahun dari generasi ke generasi, tiba-tiba bisa menjadi suatu kejahatan, yang digolongkan sebagai "perambah hutan", atau lebih tidak masuk akal: "illegal logging". Hal itu bisa kita saksikan di banyak tempat, orang-orang miskin di sekitar hutan harus mendekam di penjara, diperhadapkan dalam ruang-ruang pengadilan. Suatu pemandangan yang sama sekali tidak pantas! Menghardik orang miskin dengan hukuman, untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Hukum sudah salah sasaran, tidak membidik korporasi pembabat hutan, tetapi orang-orang pemangku bumi di sekitar hutan.

Dampak lanjutannya adalah proses pemiskinan. Anak sulung saya bersama beberapa kawannya mahasiswa kedokteran, berinisiatif melakukan penelitan tentang kesehatan perempuan di suatu kampung di Wamena. Sangat tergetar hati saya mendengar ceritanya. Beginilah kira-kira dialog yang diceritakannya. "Apa yang mama makan setiap hari ?", "Hipere®4 saja". Ketika ditanya apakah juga pernah makan yang mengandung protein seperti daging, jawabnya adalah "bila ada makan, kalau tidak ada, hipere saja" 85. Dalam proses penelitian lapangan itu juga ditemukan bahwa bayi yang berumur tiga hari sudah diberi makan ubi yang dikunyah terlebih dahulu oleh ibunya. Tentu saja, dari segi kesehatan hal ini sangat tidak diperkenankan karena ketidaksiapan pencernaan bayi. Juga ketika ditanya tentang bahan apa yang dipakai untuk cuci tangan, mandi, cuci baju, jawabnya adalah selalu "Rinso". Tentu saja yang disebut Rinso belum tentu seperti yang kita kenal, karena mungkin semua jenis pembersih, disebut mereka sebagai Rinso.

Kita juga dapat menelusuri lebih jauh persoalan yang dihadapi perempuan Papua seperti (1) angka kekerasan domestik yang tidak kunjung turun, termasuk yang terkait dengan mabuknya para laki-laki karena miras; (2) angka kematian ibu dan balita yang tetap tinggi, karena minimnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, dan ketiadaan pemahaman tentang anggaran responsif gender yang tidak mengalokasikan dengan tepat layanan kesehatan; (3) prevalensi infeksi HIV (AIDS) Papua yang lebih tinggi daripada angka nasional, termasuk yang disebabkan oleh perilaku seksual para lakilaki; (4) masalah pendidikan yang aksesnya tidak dapat dinikmati secara memadai oleh segenap penduduk (terutama anak perempuan), atau sistem pendidikan nasional yang kurang tepat dengan konteks geografis, sosial dan budaya penduduk, sehingga potensi pengetahuan dan kearifan lokal tidak termanfaatkan, dan mereka dipaksa mengikuti standard pendidikan dan ujian nasional; (5) perlindungan terhadap masalah keamanan dan jaminan rasa aman dan nyaman, yang diakibatkan oleh konflik (bersenjata) internal maupun eksternal, yang berkepanjangan.

Begitu banyak kepentingan di kawasan hutan, tambang, dan melahirkan konflik dan sengketa tanah dan sumber daya alam yang akut. Ruang sempit bagi masyarakat semakin terbatas, konflik menjadi mudah bereskalasi menjadi sengketa, termasuk yang melahirkan kekerasan. Itu semua semakin mempersempit ruang hidup perempuan, yang berkelindan dengan proses pemiskinan.

84 Ubi-ubian

85 hanya makan daging bila ada acara perayaan adat atau keagamaan

Hukum yang Tidak Mendukung Perempuan

Keadaan Papua di atas tidak lepas dari produk hukum dan kebijakan politik di tingkat pusat. Memang ada catatan penting yang perlu dikemukakan tentang soal Otonomi Khusus Papua, terutama terkait masalah keterwakilan rakyat. Dibandingkan dengan daerah lain, Papua adalah satu-satunya daerah yang memberi best practice di mana keterwakilan rakyat diberikan secara proporsional kepada kelompok adat, agama dan perempuan. Sungguhpun demikian, masih ada keluhan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan bahwa mereka masih menantikan peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci.

Namun secara umum, hukum dan kebijakan publik yang mengatur soal pemerintahan daerah, pengelolaan sumber alam, agraria, dan bidang-bidang kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan; kurang memperhitungkan atau memberi perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan (Papua). Hakekat hukum yang berlaku seragam untuk setiap orang, mengutamakan netralitas dan obyektifitas, tidak mampu mendeteksi realitas dan mengidentifikasi persoalan rakyat Papua dan perempuan. Hukum dan kebijakan yang steril dari persoalan nyata, menjadikan penerapannya juga mengalami distorsi karena kepentingan memenuhi standar administratif dan prosedural menjadi lebih didahulukan daripada substansi.

Hukum negara, sungguhpun daya keberlakuannya paling kuat, tetapi bukan satu-satunya acuan berperilaku dan berhukum. Dalam ruang normatif Papua, peluang eksistensi bagi hukum adat masih sangat kuat, disamping juga hukum agama, dan kebiasaan yang muncul dari perkembangan masyarakat. Ruang normatif Papua dengan ratusan etnis dan subetnis, seribu bahasa dan dialek, menyimpan pluralisme sistem normatif. Itu suatu kenyataan yang alamiah, yang harus dilakukan adalah justru penghargaan dan perhormatan terhadap keragaman tersebut.

Bagi orang Papua, acuan terhadap hukum adat sangat kuat. Landasan eksistensi masyarakat Papua adalah hukum adatnya. Namun, hukum adat bukanlah hukum yang sekali dibuat dan selesai, lalu berlangsung selamanya. Hukum adat mengalami perubahan dan perkembangan tiada henti, terutama karena persentuhannya dengan hukum lain seperti hukum Negara, agama, dan kebiasaan yang hidup, sehingga melahirkan hukum adat yang baru hasil hibridasi. Hukum adat juga melahirkan keragaman; kaidah dasarnya menetap, tetapi ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh interpretasi yang berbeda dari para pendukungnya. Perbedaan interpretasi terkait dengan perbedaan kategorisosial, setidaknya umur,kelas, gender, tingkatpersentuhan dengan budaya luar.

Dalam hal ini hendak saya katakan bahwa, sama dengan hukum negara, sayangnya hukum adat tidak ramah kepada perempuan. Dalam konteks tertentu bahkan hukum adat juga mendiskriminasi perempuan. Hukum adat pada umumnya tidak memberi ruang kepada perempuan kepada akses keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah), dan harta milik. Logikanya diambil dari prinsip-prinsip sistem kekerabatan, mitologi tentang perempuan dan laki-laki, yang dilahirkan dalam bentuk sistem norma yang mengatur hal yang baik dan buruk, salah dan benar. Besar kemungkinan ketika hukum adat dibuat, situasi jaman menghendaki pembagian kerja perempuan dan laki-laki yang sedemikian rupa. Namun ketika jaman berkembang, dan semakin diketahui melalui penelitian, pengetahuan baru, bahwa pemosisian perempuan dan laki-laki secara kultural ada yang merugikan perempuan, seharusnya hukum adat juga bisa diubah. Perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya diidentikkan dengan pembedaan, pembatasan dan pengucilan (atribut diskriminasi)

Dengan demikian, hukum negara, hukum adat, hukum agama, adat kebiasaan, maupun hukum yang tumbuh baru karena hibrida di antara dua atau tiga hukum ®6, harus dikaji dengan teliti, ketika menyangkut akses keadilan kepada perempuan. Apabila ada hukum negara dan kebijakan, adat, kebiasaan yang merugikan perempuan, sebaiknya dilakukan reformasi: penghapusan atau pembentukan hukum baru.

86 Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 365 Perda yang merugikan perempuan. Pada umumnya Perda ini bisa dijadikan contoh sebagai hukum hybrid yang sayangnya tidak mendukung keadilan bagi perempuan. Perda adalah representasi negara, menjadi hukum negara, tetapi isinya adalah interpretasi terhadap agama.

Suara Perempuan Papua

Buku "Anyam Noken Kehidupan" ini memperdengarkan suara dari begitu banyak perempuan. Di situ ada kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, tetapi ada juga harapan dan saran-saran. Tentulah suara-suara ini harus mengisi ruang dan proses pengambilan keputusan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat nasional. Paradigma akses keadilan yang baru adalah yang didasarkan pada prinsip "mendengar suara dari akar rumput". Partisipasi publik akar rumput harus menjadi bahan bagi berbagai rumusan hukum dan kebijakan menuju kebaikan bersama untuk masa depan.

Apa yang terjadi di Papua, baik maupun buruk, akan menyumbang kepada keadaan kita sebagai suatu bangsa. Kerusakan sumber daya alam Papua, proses pemiskinan dan hilangnya ruang hidup bagi perempuan Papua adalah potensi kehancuran kita bersama, bila kita tidak melakukan tindakan apapun. Karena pengerukan sumberdaya alam yang berlangsung sangat lama dan sistematis, menyebabkan saat ini di tingkat makro, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Nusantara adalah negeri kaya dengan sumber alam. Itu semua sudah hampir habis dengan secara menyedihkan. Itu semua mencerminkan bahwa bangsa kita adalah bangsa ekstraktif, yang hanya mampu menjual barang mentah, hasil mengeruk dan merusak bumi, dijual ke negara asing dan bangsa lain lah yang mengolah hasil bumi kita untuk sebesarbesarnya kemakmuran mereka. Ironisnya, setelah menjadi barang jadi, bangsa kita lah yang menjadi konsumennya nomor satu melalui kehadiran mal-mal di kota-kota besar. Artinya, nilai tambahnya dinikmati bangsa lain, dan kita cuma jadi penjual barang mentah dan penikmat barang jadi. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, apalagi kita mengikatkan diri dalam berbagai Pakta persaingan bebas. Sebentar lagi kita tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam situasi seperti ini, masih mampukah kita bersaing sekalipun dengan negeri tetangga?

Papua adalah cermin wajah kita. Papua adalah kita. Suara-suara perempuan Papua ini sangat mengingatkan kita untuk melakukan perubahan mendasar. Kita mencita-citakan bumi Nusantara menjadi tempat yang layak untuk didiami oleh bangsa Indonesia yang bermartabat, sehingga pantas untuk duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

TANGGAPAN

INDONESIA ADALAH PAPUA, PAPUA ADALAH INDONESIA

JALESWARI PRAMODHAWARDANI LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Saya langsung tertarik dengan apa yang menjadi tema kita hari ini tentang Anyam Noken Kehidupan. Noken, sesuatu yang bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga merupakan sesuatu yang simbolik, layaknya Nawa Cita, Revolusi Mental, kemudian Maritim dan sebagainya. Bahwa Noken itu simbolisasi dari kehidupanyangbegitudekatdenganperempuan.Kehidupanyangbagaimana Noken dirajut dari beberapa bunga, beberapa serat dan sebagainya, yang itu dikerjakan oleh kawan-kawan perempuan semua.

Saya rasa simbol ini bisa menjadi kekuatan untuk kita bekerja. Dalam konteks itulah kemudian saya teringat pada teman saya alm Muridan S. Widjojo dengan "Road Map Papua", yang saya rasa hari ini masih relevan untuk dibicarakan. Peta

Papua, saya pikir peta jalan Papua baru kalau kita mau kontekstualisasikan kita bicara hari ini. Saya suka dengan kajian alm Murdian karena dalam bukunya itu, ada sesuatu yang saya rasa menghasut kita untuk selalu tidak lupa bahwa sebetulnya bicara tentang Papua, kita sedang bicara tentang negotiating the past, kita sedang improving the present, securing the future. Artinya seberat dan sepahit apapun masa lalu, itu bisa kita bicarakan. Kemudian, serumit dan separah apapun hari ini juga kita bicarakan dengan komitmen kerja keras. Dengan melakukan 2

---- bagaimana kondisikondisi ini dibicarakan secara bermartabat dengan kesederajatan, dengan semangat untuk menuju ke-Indonesia-an sekaligus ke-Papua-an

hal itu saya rasa kita semua di sini juga bisa berharap menyelamatkan masa depan kita, asal pemimpin Indonesia dan para pemimpin Papua mau bersepakat untuk tetap bersemangat.

Saya sering ngobrol dengan Setkab, Mas Andi Widjajanto, dia mengubah cara rapat di Setkab. Jadi kalau biasanya bentuknya seperti pengarahan, tapi dia membuat melingkar. Ini sebetulnya kelihatan sepele tapi menunjukkan bahwa egaliter, kesederajatan, persamaan, itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya bicara dialog tetapi dialog yang tidak menemukan basisnya, ada gap yang terjadi.

NUR IMAM SOEBONO

Universitas Indonesia

Saya pernah membaca Suara Perempuan Papua, ada 2 kata, satu kata negatif, satu kata lain yang diharapkan oleh kita semua. Kata pertama adalah lelah setelah sekian lama, ini tidak hanya teman-teman Papua khususnya perempuan, tapi pemerintah juga lelah membuat program untuk Papua. Kedua, kata yang menjadi mimpi kita semua adalah damai atau sejahtera, itu yang tampaknya absen sekian lama dan sampai saat ini masih belum sepenuhnya hadir di dalam kehidupan orang Papua.

Papua ini begitu kaya, sebetulnya teman-teman di Jawa harus berterima kasih banyak kepada Papua. Saya ingat satu buku yang judulnya disabilitas capitalisme, di mana banyak negara-negara yang kaya raya seperti di Papua ini, rakyatnya miskin terbelakang, rakyatnya seperti ditinggalkan, pada titik itu memang negara diminta hadir. Kalau dulu kita sering lihat pada era Orde Baru

bagaimana faksi negara banyak terlibat langsung untuk menangani Papua. Sekarang kita banyak melihat violent action, tapi negara tidak ada di sana.

LILY WAHID

Tokoh Masyarakat

Bukan tanpa maksud Tuhan menciptakan saudara-saudara kita di Papua, dalam kondisi fisik yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain di belahan Barat negeri ini. Saya punya teman orang asing yang mengatakan kepada saya, dia itu sangat yakin bahwa Papua itu sendiri dengan semua sumber kekayaan yang diberikan Tuhan kepada Papua, can fead all Indonesia. Coba bayangkan betapa kayanya Papua itu, sampai orang asing saja percaya Papua itu bisa memberi makan seluruh Indonesia.

PEREMPUAN PAPUA TERLUKA OLEH KEKERASAN BERLAPIS, DISKRIMINASI, DAN STIGMATISASI

JALESWARIPRAMODHAWARDANI LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Saya pikir masalah Papua tidak bisa disederhanakan dengan ini adalah masalah kesenjangan, ini adalah masalah ekonomi, ini adalah problem kesejahteraan. Karena kalau kita membaca hanya melalui lensa itu, kita langsung ujungujungnya juga diskriminatif, "Oh, berarti Papua cemburu!" Ada kecemburuan sosial. Pembacaan seperti ini membuat kita melakukan solusi-solusi yang kemudian parsial, dan sifatnya hanya pemadam kebakaran. Kita tidak melihat bahwa jangan-jangan persoalan Papua itu bukan hanya persoalan ekonomi saja, tetapi hampir di semua lini kehidupan. Terutama yang jarang sekali disorot, misalnya soal tanah, soal harga diri, soal martabat, soal bagaimana nilai-nilai hidup mereka diabaikan selama berpuluh tahun.

Jadi paradigma pembangunan di sini yang kita katakan juga menyentuh bagaimana konstruksi identitas politik antara Jakarta-Papua juga penting diperhatikan. Kita sering mendengar NKRl harga mati versus Papua merdeka harga mati. Bagaimana menegosiasikan, bagaimana membicarakan hal yang demikian, yang rumit, yang pelik berpuluh-puluh tahun. Saya rasa presiden dari

reformasi manapun, upaya-upaya itu memang dilakukan, tetapi sampai hari ini misalnya, kita masih dihadapkan betapa kekerasan, betapa kemiskinan, betapa diskriminasi itu masih terjadi di Papua.

Kita tahu bahwa ada upaya-upaya, misalnya pengibaran bintang kejora, kita melihat hal-hal ini kemudian kita menjadi sangat mudah menstigmatisasi kawankawan di Papua itu adalah sparatis dan lain sebagainya. Padahal janganjangan kita juga bisa memiliki solusi budayanya, bahwa ini adalah bintang kejora itu simbol politik yang justru kita akui dalam PP No. 7 Tahun 2007, padahal Majelis Rakyat Papua mengusulkan ini diturunkan bahwa bendera ini maknanya kultural. Hal-hal seperti inilah yang sebetulnya harus mendapatkan ruang.

LILY WAHID

Tokoh Masyarakat

Kalau kita ngomong soal patriarkat yang ada di Papua, saya pikir seluruh Suku di Indonesia itu hampir sama, kecuali Minangkabau dan beberapa suku yang lain. Tapi walaupun sama-sama mengalami dominasi patriarki mengapa perempuan Papua merasakan penderitaan yang lebih dari perempuanperempuan di belahan bumi Indonesia yang lain?

Kekerasan yang dilakukan oleh bapak-bapak itu kepada Mama-mama kalau mereka sudah pulang sehabis minum-minum, itu bukan main. Kejadiankejadian itu betul-betul akan menjadi sebuah pendidikan yang sangat tidak baik bagi anak-anak.

ANDIWIDJAJANTO

Menteri Sekretaris Kabinet

Kami di pemerintahan bekerja dengan sangat hati-hati untuk masalah Papua. Ketika kekerasan di Paniai terjadi, siang itu juga Pak Presiden memanggil Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri meminta investigasi segera dilakukan. Tim dibentuk 2-3 hari kemudian, berangkat, sudah pulang 2 kali melaporkan dan dikembalikan lagi. Kalau mengandalkan Tim yang dibentuk oleh pemerintah, ada perangkap birokrasi, ada perangkap organisasi. Jadi kita tunggu hasil dari Tim PGl, kita tunggu Tim dari Sinode. Tim Sinode sudah bertemu kami, sedangkan PGl baru kembali hari Senin.

Presiden paham bahwa suaranya ditunggu untuk kasus kekerasan itu. Presiden menginginkan solusi tuntas dan komprehensif. Saat itu saya mengatakan

kepada Presiden, "Maaf Bapak, kami belum siap, kami belum bisa menyajikan ke Bapak tentang solusi yang tuntas dan komprehensif." Presiden katakan, "Lalu bagaimana di media?" Saya katakan, "Apa boleh buat, Bapak, di media kita kalah opini karena Presiden belum berkata apa-apa, karena Presiden belum bersuara." Tapi daripada Presiden bersuara tapi tak ada solusi. Mudah

Pak Jokowi paham betul bahwa tanah yang kita datangi, orang yang akan kita sapa adalah tanah dan orang yang penuh luka. Karena masalahnya adalah masalah luka, maka....

---pendekatan yang paling diutamakan adalah hati.

untuk merancang komunikasi politik, mudah untuk menangani opini media, kami punya tim ahlinya untuk itu. Mudah untuk mengatakan ke publik, ke media, Presiden prihatin, Presiden mengecam, Presiden menginvestigasi dan seterusnya. Tapi kami tidak bisa memberikan jaminan kepada Presiden bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Karena itu kami mengatakan, "Pak Presiden kalau pernyataan Bapak itu pernyataan yang memberikan solusi yang tuntas dan kompresensif, maaf kami belum bisa memberikannya."

Lalu Presiden dengan sadar mengatakan, "Saya diam dulu!" Dan semoga diamnya Presiden itu kemudian bisa menjadi hening yang memekakkan, semoga diamnya Presiden akhirnya menghasilkan poster-poster 'mana suara Presiden tentang kekerasan di Papua'. Heningnya Presiden itu akhirnya menjadi sangat keras tentang kekerasan di Papua. Itu kami lalukan karena saya menemani Presiden 2 kali saat kampanye di Papua. Dalam 2 kali kampanye di Papua, Pak Jokowi paham betul bahwa tanah yang kita datangi, orang yang akan kita sapa adalah tanah dan orang yang penuh luka. Karena masalahnya adalah masalah luka, maka pendekatan paling dasar, silahkan dinamai apapun pendekatannya, pendekatan budayakah, pendekatan teknokratikkah, pendekatan komprehensifkah, dan seterusnya. Tapibagi Presiden pendekatan yang paling diutamakan adalah hati. Dua kali kampanye di Papua, Presiden ingin mendapatkan koneksi hati antara Presiden dengan orang Papua tentang Tanah Papua. Dan mendapatkan koneksi hati ini tidak mudah.

OTONOMI KHUSUS TANPA TINDAKAN AFFIRMATIF BAGI PEREMPUAN PAPUA AKAR PELANGGENGAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

DIAN KARTIKASARI

Sekjen KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)

Affirmative action itu bukan hanya 30% di Pemerintahan, tetapi disemua institusi lokal, nasional dan internasional dan jabatan-jabatan publik yang bekerja di Papua. Sekarang dilihat di Pemerintahan ada berapa banyak perempuan Papua yang ada di sana?. Saya dan beberapa teman melatih

organisasi internasional yang ada di Papua, tidak ada orang Papuanya, jangankan perempuanPapua, orang laki-laki juga tidak ada. Tiga minggu di sana saya melatih organisasi internasional dan yang saya latih itu hanya satu etnis bukan orang Papua, lalu saya tanya kenapa tidak ada satu pun staf

tetapi orang Papua? Dijawab, "Dulu kita punya Mbak, tapi kalau orang Papua itu pintar sedikit, dia kemudian begitu ada pemilihan kepala daerah, dia kemudian ikut di Pemerintahan. Jadi investasi kita memintarkan orang Papua itu kemudian dia lari ke pemerintahan!" Itu kata mereka.

Yang lainnya selain affirmasi adalah ada perintah dari negara untuk mengupayakan penghapusan praktek-praktek tradisi yang tidak adil bagi perempuan. Ini yang belum pernah dilakukan oleh negara, belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik ke Papua maupun ke daerah lain.

NUR IMAM SOEBONO

Universitas Indonesia

Ketika situasireformasiterjadi,pilkada berlangsung di mana-mana, tampaknya banyak yang tidak sesuai amanah. Para pejabat publik yang ada di Papua lebih banyak menggunakan kekuasaannya dengan alasan pemekaran, otonomi khusus, penggelontoran dana, dan tentu lebih tidak menguntungkan karena Pemerintah Pusat masih melanjutkan model-model yang sebetulnya sudah banyak dikritik. Jadi dalam proses seperti itu yang paling merasakan dampaknya adalah Mama-mama Papua.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAK DIBARENGI DENGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

DIAN KARTIKASARI

Sekjen KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)

Pemerintah Daerah itu rendah sekali, mohon maaf, karena ini bukan hanya di Papua, di NTT juga, di beberapa tempat juga. Bahkan, banyak dana yang dari pusat itu kembali ke pusat, tidak terpakai. Misalnya Badan PP itu menyatakan setiap tahun anggaran itu kita kembalikan hampir Rp. 2 miliar ke Pemerintah Pusat. Kenapa? Padahal

Penting untuk Pemerintah Pusat perhatikan, kapasitas perencanaan Pemerintah Daerah itu rendah sekali

Disuruh Pengarusutamaan Gender, tapi orang tidak diberikan pemahaman PPRG, Perencanaan Pembangunan Responsif Gender.

Mereka tidak tahu dan tidak pernah dilatih sebenarnya ini binatang apa?.

Jadi daripada salah menggunakannya, bisa kena isu korupsi, ya... lebih baik dananya dikembalikan ke pusat.

orang banyak yang susah, miskin, pendidikan rendah, ngak punya sumber penghasilan, ini karena tenaga pelaksana tidak tahu bagaimana cara operasionalnya. Disuruh Pengarusutamaan Gender, tapi orang tidak diberikan pemahaman PPRG, Perencanaan Pembangunan Responsif Gender. Mereka tidak tahu dan tidak pernah dilatih sebenarnya ini binatang apa? Jadi daripada salah menggunakannya, bisa kena isu korupsi, ya... lebih baik dananya dikembalikan ke pusat.

Jadi ada persoalan-persoalan yang harus dilihat, benarkah uang banyak itu bermanfaat. Sebanyak apapun uangnya kalau kapasitas perencanaannya tidak tepat, tidak cukup, maka itu problem besar. Dan itu terjadi karena memang tidak ada mekanisme peningkatan kapasitas yang terus menerus di tingkat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bappenas boleh bilang sudah memerintahkan ke Bappeda, tapiboleh dikatakan semua Bappeda bingung kalau mendapatkan titipan, karena banyak sekali titipannya, harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus MDGs, harus apa. Sampai Bappedanya itu bilang kita tidak pernah betul-betul dilatih tentang perencanaan yang integratif semua aturan itu, kita tidak mengerti Mba!

Jadi mungkin ini juga harus didengarkan. Mungkin Pemerintah Papua tidak baik, kurang menyelesaikan masalah. Tapi kita juga harus melihat persoalan dia, persoalan perencanaan misalnya. Soal transparansi dan akuntabilitas. Akses masyarakat terhadap data publik itu kecil sekali. Jadi kemarin tanya teman-teman KPl saya tanya saat di lapangan, mereka mengatakan saat di lapangan menanyakan berapa jumlah angka kematian Ibu ke Pemerintah Daerah. Pemdanya menyatakan angka kematian itu merupakan angka yang politis sekali. Jadi ada soal di masalah transparansi dan akuntabilitas.

Saya sih orang yang mengaku bersalah deh, soalnya pada tahun 2004 saya minta kepada Menteri Dalam Negeri supaya 30% Musrenbang itu perempuan dan itu disetujui. Tetapi saya merekomendasikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan supaya ada pelatihan untuk perempuan tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, agar dia bisa memberikan masukan yang substantif. Karena kalau perempuan itu tidak pernah diberdayakan, tidak pernah dilatih kepemimpinannya, tidak pernah dilatih pengetahuannya. Ketika mereka hadir di Musrembang ya cuma tandatangan hadir saja tapi tidak pernah bunyi. Dan itu terbukti, hadir, ya hadir, tapi apakah dia mengubah situasi, tidak, karena dia juga tidak diberdayakan untuk bisa mengidentifikasi persoalan-persoalannya dan merumuskan usulan program kegiatan yang harus dimasukkan di dalam perencanaan. Saya kira ini problem kita semua, di mana-mana.

LILY WAHID

Tokoh Masyarakat

Negara sangat tidak peduli kepada Papua. Betul-betul selama ini kekerasan berjalan di sana, itu sudah menjadi seperti biasa bagi yang melakukannya. Tapi akibatnya bagi perempuan-perempuan Papua, saya bangga ada Ibu Betty Ibo yang bisa bekerja di Freeport, saya bangga ada Prof. Yohana yang bisa menjadi Menteri, dan itu bahwa kalian ibu-ibu di Papua memiliki

kesempatan yang sama kok, hanya memang sebetulnya pemerintah baik pemerintah daerah maupun tidak pemerintah pusat memberikan ruang gerak yang cukup bagi ibu-ibu. Dan ini yang harus kita upayakan bersama.

Waktu pembentukan UP4B, Komisi I waktu itu, saya ada di Komisi I DPR, kita sebetulnya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sama

Negara sangat tidak peduli kepada Papua.--- pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi ibu-ibu.

terus.

sekali tidak membantu masyarakat Papua. Tetapi karena mereka sibuk dengan pikiran sendiri sehingga yang mereka wujudkan bukan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Jadi waktu kami meninjau ke UP4B, waktu itu Bambang Dharmono yang seharusnya ada di situ tapi tidak ada, jadi yang ada itu Wakilnya yang orang Papua. Jadi mereka itu hanya memuji-muji institusi mereka sendiri, tetapi waktu kita turun ke bawah, kepada masyarakat, masyarakat tidak ada yang setuju dengan program yang ada di UP4B, tetapi pemerintah ngotot saja jalan terus. Dan saya kira sampai hari ini masyarakat Papua tidak pernah menikmati apa yang seharusnya mereka nikmati dari apa yang diprogramkan oleh UP4B.

ANDI WIDJAJANTO

Menteri Sekretaris Kabinet

Tadi disebutkan UP4B, UP4B tiga hari lalu sudah bubar, Perpresnya sudah ditandatangani tentang (pembubaran) UP4B tersebut. Lalu Presiden mengatakan bagaimana menggantikan UP4B, jawaban kami tetap konsisten, "Tunggu dulu Bapak, kita bicara dulu dengan orang Papua, mereka mau membentuk Unit apa, Tim apa untuk Papua." Setelah itu baru kita buat unitnya, baru kita buat timnya.

Belum tentu orang Papua ingin ada unit khusus, belum tentu orang Papua ingin ada tim khusus. Bisa saja orang Papua mengatakan, "Pakai kami saja Bapak, yang sudah bertahun-tahun bekerja di Papua." Silahkan kalau itu yang mau dilaksanakan.

KETIDAK JELASAN PERAN NEGARA, KOMUNITAS DAN PRIVAT

DIAN KARTIKASARI

Sekjen KPI

Ini harus dilihat, dalam penyelesaiannya apakah semua kewajiban negara, apakah a sampai z negara yang harus melakukannya, mustinya tidak karena ada bagian yang bisa diselesaikan oleh kita sendiri.

Ada bagian dari hak asasi itu yang kita juga harus melihat bahwa pada titik hak ekonomi, hak sosial, negara harus hadir. Pada hak lainnya, hak sipil, hak budaya, negara harus mengerem dirinya, tidak untuk pemenuhan semua hak negara harus hadir di situ. Ada beberapa pemenuhan hak di mana kalau negara terlalu ikut

campur, justru melanggar hak. Misalnya cara berpakaian saya orang Depok, saya tidak suka sekali kalau pakaian saya diatur. Ini pakaian saya sendiri mengapa negara ikut mengatur. Termasuk teman-teman yang di Papua, apakah memakai baju atau tidak, pakai jenis baju seperti apa, itu haknya mereka. Negara tidak perlu ikut campur apakah kamu pakai baju atau tidak.

Kalau suami pergi lenggang cari perempuan lain, melakukan penelantaran rumah tangga. Kalau ada rakyatnya miskin dan negara tidak berbuat sesuatu, itu berarti negara melakukan pembiaran. Kemudian ada juga pelanggaran HAM yang berlanjut hal ini disebabkan karena ada faktor pelestarinya. Faktor pelestari pelanggaran HAM bukan hanya negara tapi juga sistem di dalam masyarakat berkontribusi besar dalam pelanggengan pelanggaran HAM. Misalnya, laki-laki penerima waris dan perempuan tidak itu terjadi di dalam masyarakat, kita melihatnya sebagai kekerasan berbasis kultural karena ada nilai-nilai budaya yang mengakibatkan perempuan menjadi kelompok yang tidak diuntungkan. Mau hadir kayak apa Negara, kalau kita sendiri tidak punya kehendak merubah, ya tidak bisa, karena kebudayaan itu baru berubah jika masyarakatnya mau merubah. Kebudayaan bisa dirubah, ya, tapihanya kalau masyarakatnya itu sendiri mau

Faktor pelestari pelanggaran HAM bukan hanya negara tapi juga sistem di dalam masyarakat berkontribusi besar dalam pelanggengan pelanggaran HAM.

merubah budayanya. Hal lain sebagai pelanggengnya juga agama, apakah agama kemudian punya kontribusi, mari kita lihat apa sih kontribusinya untuk meringankanataumenghapuskanpelanggaranHAMataukahmelanggengkan, itu harus dilihat lebih jeli. Aktor pelanggar HAM-nya juga beragam, ternyata negara pelaku, suami di rumah ternyata menjadi pelaku, tetangga menjadi pelaku, korporasi menjadi pelaku, bahkan juga ada sesama perempuan sebagai pelaku.

NUR IMAM SOEBONO

Universitas Indonesia

biasanya malah counter produktif. Sering kali kita punya keinginan mudah, tetapi kita tidak mau berpikir keras, semuanya diserahkan menjadi tanggungjawabnegara, padahal negara sudah kecapaian juga.

Juga soal kapasitas, kalau kita lihat di Jakarta kasus Tangerang itu contoh

Hal-hal yang bisa kita diselesaikan sendiri di tingkat komunitas gerakan, sebenarnya tidak perlu menggeret-geret negara terlibat di dalamnya, karena biasanya malah counter produktif.

paling riil, upaya pengarusutamaan gender dalam penganggaran justru melahirkan yang kita sebut oligarki gender, jadi keluarga dan teman-teman saja yang mengelola uang-uang tersebut, pokoknya asal uangnya dialirkan. Jadi semuanya itu melibatkan saudara-saudara dalam penyerapan anggaran, sehingga nepotisme sangat kental sekali.

POTENSI MEMBANGUN PAPUA DAMAI

LILY WAHID Tokoh Masyarakat

Saya yakin dengan Prof Yohana menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, saya yakin beliau lebih tahu prioritasnya yang mana. Hanya kita semua memang harus membantu beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, Mama-mama di Papua. Sudah saatnya pemberdayaan perempuan Papua untuk bisa membangun ekonomi mereka sendiri.

NUR IMAM SOEBONO

Universitas Indonesia

UNICEF pernah mengatakan kalau kita mendidik seorang laki-laki, kita hanya mendidik 1 orang laki-laki, tapi kalau kita mendidik seorang perempuan maka kita mendidik sebuah bangsa. Kata-kata itu mencerminkan situasi yang dijelaskan diskriminasi, situasi yang tidak diberi kesempatan, situasi geografi yang sulit persoalan yang terjadi di sebagian besar Papua. Kita pengen ibuibu Papua, Mama-mama Papua juga merupakan bagian dari proses

pengambilan keputusan. Karena dalam banyak kasus seringkali saudara laki-laki kita tidak pernah bisa paham atau mengerti bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau

teman-teman perempuan ada di sana di dalam proses pengambilan kebijakan. Hal penting direkomendasikan teman-teman perempuan Papua ada yang menjadi pejabat publik, mungkin yang paling ideal di tingkat Kabupaten, karena dia yang paling tahu masalahnya apa. Dan mereka yang paling merasakan proses ketidakadilan karena dana atau kebijakan atau akses yang tidak pernah sampai ke mereka.

Selama ini Pusat banyak bicara, sekarang harus mulai banyak mendengar. Opini publik tidak berpihak kepada Presiden, tidak masalah, opini publik tidak memihak kepada kebijakan yang keluar, itu tidak masalah. Tapi permanent solution yang itu lebih penting.

DIAN KARTIKASARI

Sekjen KPI

Satu hal yang penting sesungguhnya, kalau kita ngomongin Center people women,pusatnyaitu adalahpeople adalahrakyat. Jadikalauhidupperempuan akan diperbaiki, maka yang harus dipusatnya itu adalah perempuan. Lalu bagaimana memberdayakan perempuan bisa mempunyai kesadaran kolektif, dia bisa mengorganisir diri dan dia bisa berdaya di atas kakinya sendiri. Kalau Perempuan Papua berdaya, masa depan Papua akan sangat cemerlang.

Rekomendasi yang lebih operasional, lebih terukur, bisa dimonitor setiap berapa bulan, Misalnya kasus KDRT di Papua sangat tinggi, kami di Wamena tiga bulan membantu masyarakat di 3 distrik/kampung untuk menciptakan

mekanisme di lingkungannya sendiri dan mencegah, menghentikan dan menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa ini terpaksa dilakukan? Karena hukum tidak bisa, kenapa polisi tidak bisa menerima kasus pelanggaran KDRT ini. Problemnya kalau di hukum, Kejaksaan hanya mau menerima kalau dia bisa dibuktikan dengan surat kawin.

Bagaimana mau mengajukan ke pengadilan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelaku seharusnya diproses dengan UU PKDRT. Kenapa polisi tidak bisa menangani ini, karena polisi juga ditekan oleh Jaksa, kasus yang tidak ada bukti surat

Pencatatan Perkawinan Adat:

Kenapa polisi tidak bisa menangani ini, karena polisi juga ditekan oleh Jaksa, kasus yang tidak ada bukti surat kawinnya maka tidak bisa masuk ke Kejaksaan.

kawinnya maka tidak bisa masuk ke Kejaksaan. Karena itu polisi hanya bisa bilang nanti kembali lagi Mama, karena polisi juga dalam kondisi terjepit, kalau dia menerima maka Kejaksaan juga akan menolak. Ini hal-hal yang kelihatannya kecil tapi menurut saya besar karena memang akses terhadap keadilan, khususnya dokumen personal bagi perempuan, itu problem di semua wilayah Indonesia. Jangankan di Papua, di Indramayu itu satu kampung itu seluruh orangnya yang baru bertemu Pak Jokowi tidak punya surat nikah.

Kritik dan rekomendasi kepada organisasi-organisasi internasional atau organsiasi-organisasi UN, coba tanya berapa orang Papua yang ada di sana? Pemerintah harus mewajibkan organisasi-organisasi internasional maupun UN yang di sana harus punya kuota untuk masyarakat Papua. Ini karena banyak

organisasi, UNEFA, UN Women, UNDP, di sana tidak ada orang Papua-nya. Lalu kepentingan, pengalaman dan kebutuhan siapa yang dia rumuskan kalau tidak ada orang Papua di sana?. Bagaimanadiamenyusun program-program itu?.

Tindakan Affirmatif:

LILY WAHID

Tokoh Masyarakat

Presiden perlu betul-betul memberikan perhatian khusus dan berikan peringatan kepada Gubernur dan Bupati di Papua untuk memberikan hak-hak

rakyatnya sesuai dengan yang seharusnya. Bukan, dipakai untuk berfoya-foya, kadang dalam satu bulanbeliau-beliaupejabatpejabat itu ada di Jakarta lebih dari 20 hari. Dan itu semua dipakai dari dana-dana Otsus yang seharusnya menjadihakpembangunan manusia seutuhnya di Papua.

Membangun system Pengawasan:

"Dibutuhkan sebuah pengawasan tersendiri bagi Pemda Papua --- agar penggunaan dana Otsus itu kepada rakyatnya dengan benar, bukan dipakai untuk kepentingankepentingan selain mensejahterakan rakyat mereka."

Dengan dana Otsus yang begitu

besar, dengan jumlah populasi yang sebetulnya kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa sebetulnya harus bisa mengatasi pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan pelayanan-pelayanan lain yang seharusnya mereka terima dengan kualitas baik.

Jadi dibutuhkan sebuah pengawasan khusus bagi Pemda Papua, baik Provinsi maupun Kabupaten agar penggunaan dana Otsus itu kepada rakyatnya dengan benar, bukan dipakai untuk kepentingan-kepentingan selain mensejahterakan rakyat mereka.

Untuk membuat generasi muda, terutama anak-anak bisa menjadi generasi yang lebih baik di Papua salah satunya mendorong ibu-ibu membuat kegiatan ekonomi sesuai dengan apa yang mereka mampu dan bisa mereka kerjakan di sana. Misalnya dalam satu desa bisa membuat satu hal, pedesaan lain membuat hal yang lain, maka itu bisa ditukarkan. Satu hal yang sebetulnya menjadi harta karun bagi perempuan Papua adalah Noken, kalau Noken dikerjakan bersamasama dalam sebuah koperasi, kemudian koperasi ini yang memasarkan Noken-Noken itu dipasarkan ke luar negeri, maka edit valuenya bagi Mama-mama di sana bukan main. Itu tambahan penghasilan yang bukan main, tinggal pengorganisasiannya bisa melewati pendeta-pendeta, perempuan di gereja atau lewat perkumpulan lainnya.

Membangun Kemandirian Ekonomi Mama-mama:

--- Mendorong ibu-ibu membuat kegiatan ekonomi sesuai dengan apa yang mereka mampu dan bisa mereka kerjakan di sana.- -- Satu hal yang sebetulnya menjadi harta karun bagi perempuan Papua adalah Noken, kalau Noken dikerjakan bersama-sama dalam sebuah koperasi, kemudian koperasi ini yang memasarkan Noken-Noken itu dipasarkan ke luar negeri, maka edit valuenya bagi Mamamama

Jadi mengerjakannya bersama-sama di dalam sebuah organisasi yang terkoordinir dengan baik, penuh transparansi, kejujuran di situ juga dibutuhkan, sehingga mengajar kepada Mama-mama Papua selain dia membuat Noken, mereka juga belajar mengorganisir dirinya sendiri. Misalnya, membuat koperasi perempuan di setiap kabupaten. Kemudian kita minta kepada UMKM untuk memasarkannya ke luar negeri, ini edit value yang buka main, karena Noken itu adalah harga kekayaan budaya Papua. Jadi kita tidak melihat itu hanya sebagai alat membawa babi, anak kita juga ditaruh di situ, tetapi ini juga menjadi sebuah harta karun yang sebetulnya bisa digarap menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menaikkan kesejahteraan perempuan Papua.

JALESWARI PRAMODHAWARDANI

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);

Dalam road map yang diinisiasi kajiannya oleh Muridan almarhum, kita sebetulnya masih melihat problem-problem itu di hari ini. Misalnya, dari 4 agenda yang ditawarkan, bagaimana kita wajib merekoneksi tentang

apresiasi terhadap emansipasi maupun kesempatan peluang terhadap kawan-kawan di Papua untuk terlibat di dalam prosesproses pembangunan dengan mengisi posisi-posisi strategis.

Terus yang kedua, kita juga bicara tentang perlunya merubah paradigma pembangunan dengan paradigma baru yaitu pembangunan yang sebetulnya lebih melayani publik. Publik Papua dalam konteks ini. Kita tahu bahwa kalau selama ini kita bicara tentang persoalan Papua hari ini bukanlah persoalan ekonomi. Saya bisa memahami penolakan hal itu yang dikatakan kawan-kawan Papua, karena apa? Karena alasanalasan itulah yang sebetulnya problem menyembunyikan sebenarnya dari problem besar Papua.

Kemudian ketiga, kita butuh dialog. Kita sering katakan kita dialog-dialog, tetapi dialog yang seperti apa? Karena selama ini dialog yang kita bayangkan adalah dialog bagaimana Jakarta memanggil Papua. Konsep

Upaya Membangun Papua:

perlunya merubah paradigma pembangunan dengan paradigma baru yaitu pembangunan yang lebih melayani publik. Publik Papua dalam konteks ini. ---persoalan Papua hari ini bukanlah persoalan ekonomi.

kita butuh dialog. Kita sering katakan kita dialog-dialog, tetapi dialog yang seperti apa? Karena selama ini dialog yang kita bayangkan adalah dialog bagaimana Jakarta memanggil Papua. Konsep 'memanggil' saja itu sudah problematik, belum lagi kita bicara teknis

'memanggil' saja itu sudah problematik, belum lagi kita bicara teknis yang kecil-kecil saja misalnya soal Bamu dan segala macam.

JALESWARI PRAMODHAWARDANI, LIPI; dan DIAN KARTIKASARI, Sekjen KPI

Rekonsiliasi dan soal pengadilan HAM masa lalu dan sebagainya memang butuh dibicarakan. Dan semua ini bagaimana kita dialog dengan prinsipprinsip kesetaraan, kesederajatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, non diskriminatif dan lain sebagainya menjadi sebuah keniscayaan.

ANDIWIDJAJANTO

Menteri Sekretaris Kabinet

Upaya Pemerintah :

Yang berusaha kami lakukan sekarang adalah menghentikan solusi Jakarta, menghentikan solusi teknokratik dari Jakarta. Untuk merancang rel kereta api di Papua, itu mudah, biayanya mudah dihitung, untuk Papua Rp2,7 miliar untuk per kilometer untuk trak kereta api. Mudah dihitung Papua butuh berapa, mudah dihitung tol laut di Papua butuhnya di mana saja, smelter butuhnya di mana saja, mudah dihitung dan mudah direncanakan. Pertanyaan paling pokoknya, apakah itu yang diinginkan orang Papua tentang Tanah Papua. Apakah itu kabar baik yang ingin didengar oleh orang Papua tentang Tanah Papua. Apakah memang betul-betul itu.

Hal-hal yang seperti ini sesuatu yang hati-hati betul kami lakukan. Karena masalah ini adalah masalah luka, kalau masalah luka maka harus didekati dengan hati. Kalau hati, itu harus terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kemudian yang kami sarankan dan akhirnya menjadi arahan Presiden, kita 3 sampai 6 bulan ke depan akan terlebih dulu mendengar suara orang Papua tentang Tanah Papua.

Untuk Papua, mohon maaf Mama-mama, mohon maaf bapak-bapak, Presiden belum sempat ke Papua, Presiden belum menyentuh masalah Papua sesuai dengan hati yang diinginkan oleh Presiden. Bersabar dulu, kami tahu masalah Papua ini panjang, dari tahun 1969, kalau diurut-urut akhirnya kita bicara tentang identitas siapa itu orang Papua, tentang Martabat, tentang Politik dan seterusnya. Masalahnya sangat panjang.

Presiden yang sekarang bersedia membuka hatinya untuk berbicara dengan siapapun, apakah bapak-bapak, mama-mama akan datang ke Jakarta itu bagus, tapi keinginan Presiden, Presiden akan sering-sering datang ke Papua. Perintah ke Seskab adalah dalam 6 bulan saya harus sudah punya kantor di Papua, kantor di Papua itu tidak perlu istana megah, tapi apa saja yang bisa memungkinkan Presiden berbicara dengan orang Papua tentang Tanah Papua.

Sehingga apa yang diinginkan Presiden bisa langsung ke pokok masalahnya itu bisa terjadi.

Pada intinya kami di Kabinet diberi kesempatan oleh Presiden dan itu harus kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengar-mendengar-mendengar dulu sampai 6 bulan ke depan. Bagaimana kami membuat dialog-dialog forum-forum dengar itu, nah, itu yang sedang kami rancang. Kami butuh bantuan dari bapak-bapak, dari Mama-mama Papua untuk merancang forum-forum seperti itu. Kami sadar, hambatan-hambatan organisasi. Itu yang akhirnya membuat kami memilih untuk Papua yang masalahnya dalam, masalahnya sensitif, masalahnya adalah luka, maka kami memilih diam saja dulu. Sekali lagi, perintah Presiden untuk kami adalah berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mende ngar apa kata orang Papua tentang Tanah Papua. Baru kemudian moga-moga kabar baik untuk Tanah Papua berasal dari orang Papua itu sendiri.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pesan Perempuan Papua Narasumber Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo

Pesan Kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Jakarta, 19 Desember 2014

Anyam Noken Kehidupan: Keadilan, Perdamaian dan Keamanan Papua Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM

Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati dan kasihi,

1. Selamat Sore! Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, setelah puluhan tahun menanti, kami diberi kesempatan istimewa bertemu Kepala Negara untuk menyampaikan pengalaman dan pemikiran kami.

2. Terimakasih atas kesediaan menerima dan mendengar kami, perwakilan 1800 perempuan dari 28 kabupaten Papua dan Papua Barat yang sudah bersaksi kepada Komnas Perempuan dan Jaringan HAM Perempuan Tiki pada tahun 2012 hingga 2014. Masih banyak di antara kami yang berjuang untuk bisa datang ke Ibukota Jakarta agar bertemu Bapak Presiden. Kami berharap, ini bukan kesempatan satu-satunya, semoga teman-teman kami lainnya suatu saat didengar suaranya secara langsung oleh Bapak Presiden, di kampung halamannya atau di kota Jakarta.

3. Sebagian besar di antara kami, menunggu di airport kota kabupaten selama 2 hari untuk bisa ke Jakarta. Bukan karena kami tidak bersiap diri, tetapi karena kami harus berjuang untuk dapat membeli tiket dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

4. Bagi kami, ini adalah jawaban Tuhan atas doa-doa yang selama puluhan tahun kami naikkan, agar ada orang baik yang punya kuasa di Jakarta mendengar pengalaman kami berjuang dan ikut bertindak mengubah keadaan.

5. Kami sudah lelah dengan konflik, kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi. Selama ini keluarga kami disiksa dan dibunuh seperti binatang. Nyawa anak-anak kami dikorbankan, darahnya tertumpah sia-sia, padahal hanya mereka yang kami miliki karena 2 atau 3 saudara kandungnya mati sebelum sempat bertumbuh karena penyakit dan kurang gizi. Rahim kami menjerit dan menolak kekejaman terhadap anak-anak yang kami lahirkan! Kami melahirkan anak-anak bukan untuk dibunuh, atau mati sia-sia oleh miras dan penyakit berbahaya, atau terlantar karena kami tak berdaya dan negara melupakan kami. Rumah, kebun dan ternak kami dibakar, tanah kami dirampas, dikuasai untuk transmigrasi, kami diusir dari kampung kelahiran, para laki-laki kami ikut menjual tanah yang adalah "mama" bagi kami, pemberi kehidupan bagi masa depan anak-anak kami, generasi penerus orang asli Papua. Bisnis tambang, perkebunan dan penebangan hutan bukan hanya menghabisi tanah dan hutan kami, juga membuat tempat-tempat suci leluhur kami dilecehkan dan hilang tanpa bekas. Sungai dan kali dicemari limbah, gunung-gunung yang adalah mama kami "diperkosa". Anak-anak kami lapar, sakit tak bisa berobat. Tidak sedikit anak kami mati karena penyakit menular, miras dan HIV-Aids di kesunyian karena isolasi geografis maupun di keramaian kota, di depan mata mereka yang punya kuasa untuk ikut mencegah dan menangani. Kami tak punya tempat di pasar tradisional. Kami asing dengan kios dan supermarket yang bermunculan bak jamur di musim hujan, mengubah dan mengganggu kampung halaman kami. Kami diserbu barang-barang hasil teknologi modern tanpa kemampuan untuk memahami fungsi positifnya untuk hidup kami, sebaliknya pornografi lewat HP, tontonan kekerasan lewat play station merusak suami dan anak-anak kami. Limbah makanan kemasan merusak lingkungan kami. "Tsunami uang" kontan ke kampung-kampung tanpa pengetahuan mengelolanya, telah membunuh kami. Kami juga tak punya tempat di kantor-kantor pemerintahan yang dipimpin oleh anak-anak kami sendiri, tapi dikuasai oleh orang-orang lain yang memandang kami lebih rendah daripada mereka. Kami terkurung di kampung, kaki kami pendek untuk menjangkau kemajuan kota, karena ongkos angkutan umum setinggi langit. Tetapi terutama, sekujur tubuh kami menjadi saksi kekerasan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Negara, masyarakat dan bahkan oleh suami sendiri. Ingatan dan jiwa kami merekam derita, penyingkiran dan pengingkaran atas kemanusiaan dan jati diri kami sebagai perempuan asli Papua. Kami terluka, lahir dan batin!

6. Tapi kami tidak mau hanya meratap dan mengeluh. Kami tidak mau hanya menjadi korban tak berdaya. Kami telah dan akan terus berjuang!

Anak-anak harus hidup, harus tetap makan, tetap sehat, tetap belajar dan bertumbuh mengejar cita jadi guru, tenaga kesehatan, dokter, pengacara, pilot, dan banyak profesi mulia lainnya yang mereka mimpikan. Kami juga terus berdoa dan berharap, percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa punya cara untuk membuka jalan di waktu yang tepat.

7. Bapak Presiden yang kami hormati dan kasihi, kami belajar bahwa hak asasi manusia kami dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dan banyak Undang-undang lainnya. Kami juga tahu bahwa dunia tidak boleh diam jika ada kemanusiaan seseorang dinistakan, bila hak asasi manusia nya diinjak-injak, siapapun mereka, apapun identitas sosial dan latar belakangnya.

8. Karena itu kami mohon dengan tulus dan penuh harap, Bapak Presiden sebagai Kepala Negara melakukan apa yang harus dan dapat Bapak lakukan. Banyak yang mendesak perlu dilakukan untuk Papua, tapi kami meminta perhatian Bapak Presiden untuk prioritas ini:

a. Hentikan semua kekerasan bersenjata di tanah Papua. Kami tidak mau ada tentara di mana-mana di kampung kami, berkeliling kampung membawa senjata, padahal tidak ada musuh yang harus dihadapi dengan senjata. Kami merasa tidak aman dan takut. Perintahkan agar polisi menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas yang diatur Undang-undang dan hukum negara ini. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM harus diusut tuntas dan ditindak tegas secara hukum, terutama jika itu dilakukan oleh aparat keamanan, penegak hukum dan siapapun yang menggunakan kuasa dan senjata untuk membunuh, merusak, menteror dan memperkosa. Agar mereka tidak mengulang lagi kejahatannya. Untuk memulai, kami mohon Bapak Presiden mengusut tuntas kasus Paniai 8 Desember 2014 dengan membentuk tim adhoc atau Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM sesuai UU nomor 26 Tahun 2000 Pasal 18 ayat a dan UU nomor 39 Tahun 1999.

b. Lindungi dan penuhi hak-hak Konsitutisional kami, hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik. Hak kami atas hidup dan atas rasa aman. Bebas dari kekerasan negara, keluarga dan suami kami. Hak ekonomi kami: hak atas pasar, akses terhadap bantuan modal usaha, pendidikan untuk ketrampilan berwirausaha dan akses untuk usaha dan bisnis kecil-menengah. Hak atas kesehatan dan pemulihan: rumah aman untuk korban kekerasan, terutama korban KdRT, akses atas obat murah, jumlah dokter yang memadai sesuai kebutuhan kami. Hak atas pendidikan dan profesi: fasilitasi wajib belajar 12 tahun merata, akses atas pendidikan di perguruan tinggi sebesar-besarnya, pendidikan kejuruan, akses profesi pengacara dan penegak hukum lainnya. Hak atas lingkungan hidup berkelanjutan, hak atas budaya dan dalam adat dan hak untuk membela HAM kami

c. Penuhi hak perempuan penyintas kekerasan pelanggaran HAM masa lalu atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan. Ada kurang lebih 157 perempuan penyintas kekerasan negara yang harus dipenuhi haknya atas Pemulihan mendesak (Reparasi Mendesak), mereka sudah tua, sakit-sakitan, miskin dan terlantar karena proses pemiskinan setelah menjadi korban kekerasan negara.

d. Dengarlah isi hati kami melalui Dialog damai, adil dan bermartabat. Kebijakan dan keputusan tentang penyelesaian konflik Papua mestinya mendengar suara kami, kenali persoalan kami dan perhitungkanlah harapan kami.

e. Jadikan penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan penyintas kekerasan dan diskriminasi ke dalam agenda prioritas penyelesaian konflik Papua.

f. Libatkan para perempuan Papua, penyintas kekerasan dan pemimpin komunitas hingga di kampung-kampung dalam proses penyelesaian konflik Papua, upaya membangun keadilan, perdamaian dan keamanan berkelanjutan di tanah Papua.

9. Demikian Bapak Presiden, kami berharap Bapak sungguh-sungguh mendengar suara kami. Terimakasih.

Hormat Kami,

Perwakilan narasumber pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan

Jakarta, 19 Desember 2014

Lampiran 2. Matriks Indikator Keadilan, Perdamaian dan Keamanan Papua menurut Perempuan Penyintas dan Pembela HAM

MATRIKS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS KONFLIK PAPUA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN ASLI PAPUA DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DAN MEMBANGUN PERDAMAIAN

Tujuan Capaian
(3) Meninjau kebijakanCapaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
seksual terhadap dilakukan oleh pasukan TNI • Perempuan merasa tidak nyaman denganperempuan yangdan pelaksana an keamanan di Tanah Papua;sektor keamananpembentukan pos keamanan • Revisi kebijakan operasional TNI; • Pendidikan HAM berbasisdi ins titusi TNI memiliki prespektif Ham dan gender • Pasukan TNIyang ditempatkan di PapuaMENKOPOLKAM
apera pmaparat terhadap perempuan dan masyarakat sipilMencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perempuan;• Adanya sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan • Adanya sistem pemulihan bagiPenyusunan mekanisme pencegahan, pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan• Adanya mekanisme pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. • Adanya mekanisme pemulihan bagiMENHAN, KPPPA, KAPOLRI
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Aparat keamanan melakukan kekerasan seksual, penyiksaan terhadap perempuanMenghukum dan memecat pelaku pelanggaran HAMDijatuhinya sanksi hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan seksual dan penyiksaan terhadapProses peradilan bagi aparat yang melakukan kekerasan sek-sual atau penyiksaan terhadap perempuanAda aparat keamanan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dijatuhi hukuman pidanaPRESIDEN, MENHAN, KAPOLRI
量kekerasan dan pelanggaran HAM tidak dapat mengakses layanan publik dan mengalami stigma dan pengucilanpemulihan untuk korban, khus usnya memberikan pengakuan, reparasidan rehabilitasi padapemulihan (fisik, psikis, ekonomi, dan sosial) Perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAMpemulihan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAMAdanya layanan buat perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM beserta keluarganya, antara lain: layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pengembangan ekonomi, pemulihan nama baik, pemberian dokumenKEMENKES, KEMENSOS, KEMENAKER, MENPAN, P2TP2A, PEMDA, LEMBAGA ADAT
Negara terhadap pemenuhan HAM, dan terjadi eksploitasi dan perampasan sumberdaya alamyang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papuapartisipasi dan kepentingan Perempuan Papua ikut dalam dan menjadi substansi dialog antara pemerintah nasionaldialog yang demokratis • Mengadakan proses dialog yang difasilitasi Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM)kesepakatan yang harus dipenuhi oleh Negara antara lain: pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan hak-hak korban. • Ada moratorium dan kajiPEMIMPIN-PEMIMPIN PEREMPUAN PAPUA, KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN,KPAI
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Perempuan pekerjaan,Papua mengalami diskriminasi ras dan gender dalam mengakses pendidikan, budaya, pengelolaanMendorong perlindungan hak- hak perempuan Papua, hak atas kesehatan, kepemilikan adat/ pengelolaan sumberdaya alam, dan perlindungan hak-hak ekonomiAdanya kemudahan bagi perempuan Papua untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, masuk ke institusi publik dan mendapatkan pekerjaan/ pengembangan ekonomi, serta• Penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan gratis disemua level. • Penyediaan quota bagi perempuan untuk masuk menjadi PNS dan institusiAdanya kemudahan bagi perempuan Papua untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, masuk ke institusi publik dan mendapatkan pekerjaan/pengembangan, ekonomi, serta kebebasan dalam pengelolaanKPPPA, KEMENKES, KEMENLH, KEMENTERIN EKONOMI KRE ATIF, KEMENAKER, MENPAN, PEMDA
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Perempuan Papuayang hidup dengan HIV-AIDS mengalami diskriminasidiskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV-Bupati/SK Walikota yang menjamin perlindungan dan penyediaan layanan kesehatan serta peningkatan kapasitas• Mendorong perubahan perilaku diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan, orang yang hidup dengan HIV- AIDS, dan kelompok rentan lainnya. • Penyediaan layanan• Ada pemahaman masyarakat tentang HIV- AIDS dan dapat hidup berdampingan dengan perempuan yang hidup dengan HIV-AIDS • Adanya pelayanan dan perlindungan bagi perempuan Papua yang hidup dengan HIV-AIDSKPPPA, MENSOS, PEMPROV, PEMKAB/PEMKOT, DEWAN ADAT, LEMBAGA ADAT, MRP, TIKI
perempuan (KtP) dan stigma terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota pasukan TNI (distigma sebagaisanksi bagiaparat pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untukPasukan TNI pelaku KtP dan yang menstigma perempuan Papua yang dijatuhi sanksi pidana • Adanya mekanisme pencegahan dan penanganan KtP dianggota pasukan sebelum ditugaskan ke wilayah perkampungan Papua • Membangun mekanisme pencegahan danmengimplematasikan pers pektif HAM dan keadilan gender dalam menjalankan tugas- tugasnya dilapangan • Ada mekanisme pencegahan dan penanganan KtP di institusi TNI yang mengakomodir perlindungan danP2TP2A, PEMDA
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
1.• Perempuan di lingkungan pos-pos tentara sebagian mengalami kekerasan seksual berulang oleh anggota pasukan tentara • Anak-anak yang lahir akibatMemberi pengakuan dan pemulihan/ reparasipada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual oleh aparat keamanan• Adanya pemulihan terhadap korban, dan pelindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran • Adanya perlindungan an jaminannafkah dan hak-hakhukum terhadap anggota tentara yag melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan dalam pacaran • Membuat kebijakan untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual terha dap• Ada anggota pasukan TNI pelaku kekerasan seksual dan atau kekerasan dalam pacaran yang diadili Adanya kurikulum dan buku panduan tentang pengamanan teritori dengan strategi human rights approachPRESIDEN, KEMENHUKHAM, MAHKAMAH AGUNG, DEWAN ADAT, LEMBAGA AGAMA
No Permasalahan (1) (2)Permasalahan Tujuan (2) (3)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
terjadinya KdRT dan kekerasan seksua,l termasuk perkosaanPembiaran terhadap Memastikan terjadinya KdRT dan kekerasan seksua,l termasuk perkosaan kasus-kasus KtP, termasuk 2004 tentang 2002 tentang 7 Tahun 1984Memastikan penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus KtP, termasuk perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKdRT dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHAP, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, antara lain dengan membuat mekanisme dan pendidikan khusus• Adanya proses hukum bagi para pelaku KdRT, dan KS • Adanya sanksi hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah keberulangan terjadinya KdRT dan KtP lainnyaMendorong penegakan hukum terhadap para pelaku KdRT kekerasan seksual, perkosaan dan jenis kekerasan lainnya terhadap perempuan• Ada mekanisme dan pendidikan khusus UU tentang PKdRT, UU tentang Perlindungan Anak, CEDAW serta KUHAP yang disampaikan pada aparat penegak hukum dan aparat keamananKAPOLRI, KAJAGUNG, MAHKAMAH AGUNG, KAPOLDA, KAJATI, PENGADILANTINGGI; KOMNAS PEREMPUAN
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Komnas Perempuan menemukan terjadinya pelanggaran HAM dan pemiskinan terhadap perempuan yang meluas dan sistemiklaporan pendoku- mentasian ini dengan mengembangkan investigasi unsur dan pola pelanggaran HAM, dan melakukan penyidikan pelanggaran HAM dengan sudut pandang HAMhak dan pemiskinan perempuan dengan menggunakan kerangka HAM internasional yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku baik, state actor maupun non-statemendalam terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM berbasis gender dan feminisasi • kemiskinan di Papua • Mendorong pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Tanah Papua • Mendorong pertanggungjawabanKejaksaan Agung melakukan penyelidikan lanjutan terhadap Laporan pendokumentasian Komnas Perempuan tentang ANK • Pemerintah membentuk KomisiKebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua • Lembaga dan kementerian terkait memberikan respon secara integratif terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas PerempuanPEREMPUAN, MRP, PRESIDEN, DPRKEMENHUKHAM, KNPPA, KEJAGUNG, MENHAN
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Rendahnya respon negara terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM khususnya hak- hak asasi perempuanMengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasikeDiadopsinya laporan pendokumentasian Komnas Perempuan terkait ANK dalam rekomendasi- rekomendasiUNHCRMenyampaikan laporan independen ke UNHCR dan badan-badan PBB terkait (komite Cedaw UPR ICW, dII)• Ada rekomendasi konkrit yang disampaikan oleh UNCHR dan atau badan-badan PBB yang mendorong pemerintah untuk perlindunganKOMNAS PEREMPUAN, UNHCR, UPR, Komite CEDAW, ICW, dII
Pemerintahmembatasi akses lembaga-lembaga HAMinternasional untuk memasuki wilayah PapuaMemfasilitasi dan mendukung advokasi nasional dan internasional untuk tindak lanjut rekomendasi laporan iniPerempuan pendamping danpenyintas didengar dipertemuan -pertemuan yang diadakan oleh Lembaga-lembaga HAM Nasional (LNHAM) dan• Memfasilitasi pertemuan ditingkat nasional saat tokoh-tokoh lembaga- lembagaHAM internasional datang ke Indonesia dan mengundang perempuan pendamping dan penyintas dari Papua • Memfasilitasi perempuan pendamping dan penyintas untuk hadir dalam pertemuan• Perempuan pendamping dan penyintas memiliki media untuk menyampaikan masalah dan harapannya pada lembaga-lembaga HAM internasional dan lembaga-lembaga negara di tingkat nasionalKOMNAS PEREMPUAN
No (1)PermasalahanTujuan (3)Capaian (4)KegiatanIndikatorPenanggung Jawab
(2) Perempuan korban mengalami kekerasan berlanjut dan berlapis dan juga kerap mendapat ancamanMendukung pembangunan jaringan rumah aman untukAdanya jaringan rumah aman dan layanan pemulihan serta bantuan hukum bagi(5) Mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan sumberdaya manusia yang terampil dalam mengelola rumah aman dan menyediakan(6) • Adanya fasilitas rumah aman di setiap kabupaten dimana teradi pelanggaran HAM, KdRT dan tindak kekerasan yang(7) KNPPA, KEMENKES, P2TP2A, PEMDA
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
yang dimandatkan oleh Otsus tidak diimplementasikan secara baik dan merata bagi Orang Papua Asli21 Tahun 2001 perempuan memilikiamanat UU Nomor implementasi UU Otsus tentang Otonomi Khusus (Otsus) dan melindungi 10 hak dasar perempuan Papua, menjamin kesempatan yang sama denganpartisipatorismenyeluruh terhadap implementasi tindakan afirmatif yang ada pasca implementasi Otsus (2001), evaluasi dilakukan secara partisipatoris • Melakukan perencanaan pembangunanyang partisipatif dan• Ada laporan evaluasi terhadap implementasi tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2001 • Adanya alternatif solusi terhadap kendala dan penyimpangan pelaksanaan UU Otsus • Ada perencanaan pembangunan yang komprehensif dan integratif yang menjaminMENDAGRI, KEMNHUKHAM, KNPPA, DPR-RI/DPD, PEMPROV/ PEMKAB/PEMKOT, DPRP/DPRD
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
dan keluarga korban mengalami trauma, stigma, dan pemiskinanMendesak pemerintah daerah dan DPR Provinsi dan Kabupaten agar: menghasilkan kebijakan daerah termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan Papua serta Perdasus pemenuhan HAM• Ada menjamin pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM• Penyusun, dan rancangan peraturan daerah (Perda) Pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM. • Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pemulihan• Ada Perda di tingkat kabupaten tentang Pemulihan dan perlindungan Perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM. • Ada pogram pemulihan bagi perempuan korban dan keluarganya • Adanya alokasianggaran untuk kepentinganMENDAGRI, BAPPENAS, KNPPA, KEMENHUKHAM, KOMNAS PEREMPUAN, MRP, DPRP/DPR-kab-kota, TIKI
No Permasalahan (2)PermasalahanTujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab
diskriminatif terhadap perempuan Papua dan pengabaian hak- hak konstitusinya.• Memastikan tentangpenjaminan hak- hak perempuan dalam: Perdasus dan Perdasi yang mengatur pemilikan dan pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA);periodik hasil pendokumentasian terhadap kualitas pemenuhan HAM perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAMkebijakan bersama para pihak terkait di tanah Papua dan di tingkat nasional • Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan perlindunganantar lembaga terkait dan kelompok-kelompok perempuan kab/kota;TIKI, DEWAN ADAT PAPUA, PEMPROV, PEMKAB, DPRP-DP kab/kota; KNPPA, KEMENHUKHAM, MENKOKESRA.
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4) • adanya JaminanKegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
(2) • Terjadi kekerasan berbasis gender/ kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, komunitas dan negara. • Ada keengganan aparat penegak hukum menindak lanjuti proses hukum kas us KdRT • Kasus perkosaan diselesaikan mendorong korban menikah dengan pelaku.(3) • Mendorong polisi dan lembaga peradilan lain (peradilan formal, dan peradilan adat) agar melakukan proses hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual maupun KdRT dengan mengedepankan keadilan menurut korban • Memberikan efek jera dan mencegah keberulangan tindak kekerasan terhadap(4) • adanya Jaminan penegakkan hukum & terpenuhinya keadilan korban dalam penanganan kasus2 kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, baik melalui system formal maupun informal• Memberikan penidikan HAM berbasis gender pada aparat kepolisian, jaksa dan hakim • Pemberikan pendidikan HAM berbasis gender dan nilai-nilaikemanusiaan bagi para pelaku yang menjalanihukumannya agar tidak lagimengulang tindak kekerasan • Adanya keputusan hukum yang sesuai dengan rasa keadian korban dan memberikan pemulihan bagi korban• Ada pelatihan HAM berbasis gender terhadap aparat kepolisian, jaksa dan hakim secara regular • Adanya pendidikan HAM berbasis gender dan nilai- nilai kemanusian bagi pelaku selama menjalani sanksihukumKEMENHUKHAM, POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, DEWAN ADAT, MRP
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
Terjadi kekerasan berbasis gender dan ras terhadap perempuan PapuaPapua• Pencegahan terjadinya kekerasan berlanjut berbasis ras dan gender terhadap perempuan Papua• Adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. • Adanya alat-alat kampanye tentang 10 hak dasar perempuan Papua: 1. Hak bebas dari kekerasan, termasuk KdRT 2. Hak atas kemudahan dan perlakuan khusus 3. Hak atas keadilan 4. Hak atas kehidupan yang2. 3. 4.1. Mengefektifkan mekanisme HAM perempuan 2. Membangun kebijakan khusus perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan 3. Reformasi birokrasi pemerintahan agar lebih tanggap HAM perempuan 4. Pendidikan publik dan sosialisasi 10 Hak Dasar Perempuan Papua 5. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKdRT 6. Memastikan• Ada program pemulihan yang komprehensif dan integratif bagi perempuan korban dan atau keluarga korban kekerasan • Tersedianya alat-alat kampanye di tempat- tempat publikKNPPA, MRP, KOMNAS PEREMPUAN, KEMENHUKHAM
No (1)No Permasalahan (1) (2)Tujuan Capaian (3) (4)Capaian (4) 7. Hak atas9.Kegiatan (5) 9. Mengakui hak perempuan atas hartaIndikator (6)Penanggung Jawab (7)
7. Hak atas pendidikan dan profesi Hak berpartisipasi 8. dalam pengambilan keputusan Hak perempuan 9. dalam adat 10. Hak perempuan9.9. Mengakui hak perempuan atas harta waris 10. Memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat eksploitasi alam 11. Memulihkan kesehatan masyarakat yang terkena dampak kerusakanlingkungan hidup 12. Memastikan dan
L9. dalam adat 10. Hak perempuan pembela HAMHak perempuan dalam adat 10. Hak perempuan pembela HAM11. Memulihkan kesehatan masyarakat yang terkena dampak kerusakanlingkungan hidup 12. Memastikan dan memfasilitasi terbukanya akses perempuan Papua pada berbagai jenis
memfasilitasi terbukanya akses perempuan Papua pada berbagai jenis pekerjaan dan profesi 13. Membatasi arus transmigrasi dan migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem
perempuan Papua pada berbagai jenis pekerjaan dan profesi 13. Membatasi arus transmigrasi dan migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa
perempuan Papua pada berbagai jenis pekerjaan dan profesi 13. Membatasi arus transmigrasi dan migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang
pekerjaan dan profesi 13. Membatasi arus transmigrasi dan migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa
13. Membatasi arus transmigrasi dan migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis
migrasi penduduk ke Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis budaya dan potensi
Papua 14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan
14. Membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan Papua di semua jenjang
pendidikan yang menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan Papua di semua jenjang pendidikan.
1menyeluruh, dan tanpa diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan Papua di semua jenjang pendidikan.
diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan Papua di semua jenjang pendidikan.
1diskriminasi berbasis budaya dan potensi lokal bagi perempuan Papua di semua jenjang pendidikan.
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
15. Membangun sistem ekonomi yang melindungi ekonomi perempuan Papua (mama-mama pasar), meliputi: sumber- sumber ekonomi
(hutan, kebun, laut, sungai, danau) dan jenis produk lokal (sagu, pinang, ikan, dII), sistem distribusi dan pemasaran, penyediaan modal usaha dan pengembangan
jenis produk lokal (sagu, pinang, ikan, dII), sistem distribusi dan pemasaran, penyediaan modal usaha dan
1jenis produk lokal (sagu, pinang, ikan, dII), sistem distribusi dan pemasaran, penyediaan
1jenis produk lokal (sagu, pinang, ikan, dII), sistem distribusi dan pemasaran, penyediaan
1sistem distribusi dan pemasaran, penyediaan modal usaha dan
pemasaran, penyediaan modal usaha dan pengembangan
Pmodal usaha dan pengembangan teknologi tepat guna
pengembangan teknologi tepat guna
16teknologi tepat guna 16. Pengakuan dan
16.teknologi tepat guna 16. Pengakuan dan
16.Fakuan dan
perlindungan
menyeluruh atas
menyeluruh atas
an alam das
kekayaan alam dan
identitas budaya Papua
identitas budaya Papua
identitas budaya Papua
identitas budaya Papua
identitas budaya Papua
_identitas budaya Papua
identitas budaya Papua
一eedalya rapua
1
D
2
D
No (1)Permasalahan (2)Tujuan (3)Capaian (4)Kegiatan (5)Indikator (6)Penanggung Jawab (7)
PYPemekaran wilayah (Provinsi, kabupaten), Pilkada, penerimaan PNS menyibukkan laki-laki sampai berbulan-bulan meninggalkan keluarga, dan juga meningkatnya arus masuk pendatang.• Menghentikan pemekaran provinsidan kabupaten/kota • Meningkatkan program dan alokasi anggaran untuk pengembanganpembangunan yang berorientasi pada pengembangan manusia, lingkungan dan infrastruktur pendukung wilayah• Melakukan perencanaan pembangunanyang partisipatif dengan memastikan partisipasi perempuan. • Penyediaan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup dan lingkungan• Adanya perencanaaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban dan masyarakat Papua • Pembangunan daerah yang komphensif danMENDAGRI, KNPPA BAPPENAS, PEMPROV, PEMKAB
dan miras yang mengakibatkan tingginya KtP dan penelantaran keluargaperjudian dan larangan pendistribusian mirastempat perjudian dan perdagangan mirasdan penertiban tempat- tempat perjudian dan pedagangan miras • Memberikan sanksi hukum terhadap pengusaha perjudian dan pedagang/ distributor mirasijin baru untuk usaha perjudian dan perdaganagan miras

Lampiran 3.

Daftar Nama Tim Dokumenter dan Tim Diskusi

Tim Dokumentator Papua dan Papua Barat

1. Agustinus Supriyanto

Ance Boma 2. 3. Ani Mote 7. Cisca Abugau 8. Danielle Johana 10. Doliana Yakadewa 20. Fransina Belau 53. Seli Wenda 56. Siti Akmianti 57. Siti Asmah

4. Anton Yarangga

5. Aprilia Uruwaya

6. Beatrix Gebze

9. Delila Rumbekwan

11. Dorkas Kossay

12. Edison Baransano

13. Edmunda Kutamop

34. Marten Keiyas

14. Elisa Merani

36. Martini Letelay

15. Engel Bertha Kotorok

35. Martina Kabes (meninggal dunia tahun 2014)

16. Erna Mahuse

37. Max Binur

17. Fien Jarangga

18. Floor Bikai

19. Fransina Bandi

21. Fredi Warpopor

22. Frida Klasin

23. Jerlin Payai

38. Mien Weyai

24. John Imbiri

39. Nancy Sihombing

25. John Jonga

40. Nehemi Yebikon

26. Julius Ivan Simamora

27. Hendry Hada

43. Nyssa Janice

28. Husein Muhamad

41. Nelis Tuwong

42. Nova Kurni

44. Olaf Petrof

47. Roni Mambrasar

29. Kaleb Mansoben

30. KunthiTridewiyanti

31. Lenora Wonatorei

45. Orli Wenda

46. Patricio Wetipo

48. Ruth Heremba Taran

49. Sabata Rumadas

50. Samuel Rohrohmana

51. Salomina Yaboisembut

32. Maria Kurupat

33. Maria Kambirok

52. Saur Tumiur Situmorang

54. Sicilia Huby

55. Since Bandi

58. Sofyan Mafinani

59. Sofyan Sirfefa

60. Stephanus Marani

61. Steven Wairara

62. Sylvana Apituley

63. Tieneke Rumkabu

64. Yuniyanti Chuzaifah

65. Yustina Rostiawati

66. Zet Awom

Tim Diskusi

1. Abina Wasanggai

2. Adriana Elizabeth 3. Af Wensi 5. Anita Waibro 6. Arimbi Heroepoetri 7. Azriana 8. Beatrice Annary 9. Benny Giay 10. Budi Hernawan 29. Marthin Goo 20. Iche Murib 24. Justina Rostiawati 31. Mien Roembiak 34. Nele Komba 35. Neles Tebay 36. Novel Matindas 37. Nur Alam 39. Rainy Hutabarat 40. Rode Muyasin 41. Samsidar 44. Theo Erro 46. Vero Hubi 47. Yohana Matini

4. Anita Sihombing

11. Dominggas Nari

12. Emmy Bonay

13. Erna Mahuse

14. Fanny Kogoya

15. Ferry Marisan

16. Geida Sirfefa

17. Hana Hikoyabi

28. Marice Borsafe

18. Hendrika Wonatorei

19. Hermin Rumbrar

27. Maria Tebai

21. Jan Piet Jarangga

32. Mirjam Nainggolan

22. Jemima Krey-Mirino

23. Joram Wambrauw

30. Mien Uduas

33. Miryam Ambolon

25. Lien Maloali

26. Maria Banggen

38. Nurhama Yarinap

42. Sjamsiah Ahmad

43. Suzan Boerdam

45. Theresia Korain

48. Yosepha Alomang

49. Yosina Raweyai

50. Yuliana Longgowuyo

51. Yusan Yeblo

Dan seluruh anggota Tim Dokumentator

3 24. Tambraw

1. Asmat

2. Biak

11. Keerom

12. Lani Jaya

3. Boven Digoel

13. Manokwari

4. Deiyai

5. Dogiyai

14. Manokwari Selatan

15. Merauke

6. Fakfak

16. Mimika

7. Intan Jaya

8. Jayapura

17. Nabire

9. Jayawijaya

18. Paniai

10. Kaimana

19. Raja Ampat

21. Serui

22.Sorong

20. Sarmi

23. Supiori

25. Teluk Wondama

26. Tolikara

27. Waropen

28. Yalimo

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

100 Orang Indonesia Angkat Pena demi Dialog Papua, 2013

Arimbi Heroepoetri Dan Kawan-Kawan, Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan Dan Pemiskinan Dalam Kerangka HAM, Jakarta: Komnas Perempuan, 2012,

Buku Saku Program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat (P4b) Bidang Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2013.

Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan Dan Pelanggaran HAM, 1963-2009, Komnas Perempuan Dan Jaringan Dokumentasi HAM Perempuan Papua, Jakarta, 2010.

The Initiative On Quiet Diplomacy, Scr 1325 And Women's Participation: Operational Guidelines For Conflict Resuliton And Peace Processes, Colchester Uk: University Of Essex, 2010

Konvensi Dan Instrumen Internasional

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD)

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Rekomendasi Umum Nomor 30 Komite CEDAW Tentang Kondisi Perempuan Dalam Konflik.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian Dan Keamanan.

The Beijing Declaration And Platform For Action.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Perdasus Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Papua

Permenkokesra Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Program Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Rencana Aksi Nasional (Ran) 1325 Tentang Perempuan Di Wilayah Konflik/Paska Konflik.

Undang-Undang Nomor 12Tahun 2005Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Cedaw.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.

Laporan/Jurnal/Majalah

Buletin DTE Edisi Khusus No. 89-90 November 2011

Catahu, Komnas Perempuan, 2012

Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua, Majelis Rakyat Papua, 2013.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 11, Nomor 2, November 2007 (Ucu Martanto, "Perubahan Lingkungan Dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmenta Security").

Jurnal Nasional 24 September 2012,"Papua Percepat Penuntasan Tuna Aksara"; BPS 2012.

Pengaduan Kepada Komnas Perempuan Dari Majelis Rakyat Papua Dan Majelis Rakyat Papua Barat, Mei dan Juni 2014: Pengaduan dari Kelompok Perempuan Intan Jaya, 7 Mei 2014,; Pengaduan Koalisi Perempuan Bangkit, 7 Mei 2014

Sensus Nasional BPS 2010

Surat Kabar/Majalah

Kompas 19 Desember 2013

Kompas Minggu, 22 Desember 2013

Kompas, 10 Juni 2014

Kompas, 10 Maret 2009.

Kompas, 12 Desember 2014

Kompas, 2 Mei 2014

Kompas, 30 Oktober 2013

Kompas, Rabu 17 April 2013

Siaran Pers Bersama Komnas Ham, Komnas Perempuan Dan Lembaga- Lembaga Masyarakat Tentang Penghentian Kekerasan Di Papua

Website

catatan telapak, tempointeraktif, august 13th, 2012; forestclimate center.org; www.karobanews.com/2013/02/sawitkian-menggusurhutan-papua.

forest people programme, seri briefing hak-hak, hutan dan iklim, oktober 2011. www.forestpeople.org

http://voiceofkingmipapua.blogspot.com/2011/03/otonomi-khususdan-pemekaran.

tabloidjubi.com

tribunjabar.co.id

unicef indonesia, ringkasan kajian, Oktober 2011, respons terhadap hiv aids, www.org/indonesia.

Dari pertemuan Komisi Status Perempuan (Csw) juga banyak diungkap bahwa wilayah konflik dan paska konflik paling sulit mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Korban paska konflik seharusnya mendapatkan hak pemulihan, keadilan dan kebenaran. Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan, 2010-2014)

Kita harus bersedia secara bersama-sama membuka diri untuk memajukan peran dan pelibatan aktif kaum perempuan Papua dalam menciptakan keadilan, memelihara perdamaian, dan memajukan keadaban publik untuk masa depan. Albert Hasibuan (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM 2012-2014)

Komnas Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki bekerjasama dengan Majelis Rakyat Papua dan mitra-mitranya di Tanah Papua, telah melakukan proses mendengar suara perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, dimulai tahun 2012 hingga selesai tahun 2014. Hasilnya adalah 'potret' berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua dalam berbagai aspek kehidupan. Pdt. Jemima J. Mirino-Krey, S.Th. (Penasehat Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki)

Hasil pendokumentasian Stop Sudah! dan Anyam Noken Kehidupan mestinya penting menjadi dasar untuk penyusunan dan implementasi berbagai Peraturan Khusus (Perdasus) pemenuhan HAM perempuan asli Papua, terutama Perdasus no.1 tahun 2011 tentang Pemulihan dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Engel Bertha Kotorok, S.E., M.M. (Ketua II Majelis Rakyat Papua)

Suara-suara perempuan Papua ini sangat mengingatkan kita untuk melakukan perubahan mendasar. Prof. Dr. Sulistiowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum, Fak. Hukum Universitas Indonesia Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia)

Negara sangat tidak peduli kepada Papua.-- pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi ibu-ibu. LILY WAHID (Tokoh Masyarakat)