Baca PDF (OCR): Revisi Mewujudkan Pembelajaran Aman bagi PDPD (2 September 2021)

Risalah Kebijakan

Nomor 12, Agustus 2021

Mewujudkan Pembelajaran Aman dan Relevan bagi Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi COVID-19

Ringkasan

• Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) merupakan kelompok rentan tertular COVID-19 dan membutuhkan strategi pembelajaran khusus untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sebagian sekolah inklusi belum mendapatkan sosialisasi pembelajaran khusus bagi PDPD.

• Pembelajaran bagi PDPD selama pandemi COVID-19 belum sesuai dengan karakteristik mereka karena berbagai kendala, seperti keterbatasan kepemilikan perangkat teknologi informasi, minimnya akses internet, kurangnya pengetahuan dan kompetensi guru, serta belum optimalnya dukungan para pemangku kepentingan.

• Kebijakan dan strategi pembelajaran di masa pandemi yang mempertimbangkan keberadaan PDPD perlu difokuskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada PDPD.

Konteks

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) mengategorikan PDPD ke dalam lima kelompok, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, PDPD dapat menempuh pendidikan di sekolah inklusi (SI). Berbagai kajian telah menggarisbawahi beberapa hal yang diperlukan agar pengelolaan pembelajaran lebih berpihak pada PDPD, di antaranya: kepala sekolah berperan dalam menetapkan kebijakan tentang pembelajaran bagi PDPD (Taufan dan Mazhud, 2014), guru dapat melakukan pembelajaran secara optimal apabila memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap pendidikan inklusi (Juang dan Hidayat, 2016), dan orang tua ikut berperan bagi perkembangan fisik dan intelektual PDPD (Pancawat, Pitaloka, dan Sasqia, 2019). Dalam hal ini, kolaborasi sekolah dan orang tua PDPD sangat diperlukan.

Pemberlakuan kebijakan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sebagian wilayah di masa pandemi COVID-19, perlu memberikan perhatian khusus pada PDPD. Menurut Kementerian Kesehatan (2020), PDPD merupakan kelompok yang rentan terinfeksi COVID-19, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus, baik selama BDR ataupun ketika PTM dilakukan. Beberapa kelompok PDPD memang membutuhkan pembelajaran melalui interaksi langsung dengan guru di dalam kelas. Sehingga, PTM secara terbatas perlu dipertimbangkan, selain mengoptimalkan pembelajaran selama BDR dengan lebih berorientasi pada kebutuhan PDPD.

Pembelajaran bagi PDPD di sekolah inklusi pada masa pandemi COVID-19 memerlukan strategi yang berbeda karena ditujukan untuk memfasilitasi capaian kompetensi PDPD sesuai dengan karakteristik mereka, sekaligus menghindarkan PDPD dari potensi tertular COVID-19. Aktivitas BDR berpotensi menurunkan motivasi PDPD karena terpaksa mengubah pola pembelajaran dari tatap muka menjadi belajar di rumah. Tantangan BDR bagi PDPD ini salah satunya karena adanya persepsi di kalangan PDPD bahwa belajar adalah aktivitas di sekolah dan bukan di rumah, sehingga banyak di antara mereka yang menolak belajar di awal pelaksanaan BDR (CNN Indonesia, 2020).

Pusat Penelitian Kebijakan melakukan penelitian terkait dengan strategi pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi dan karakteristik PDPD, tanpa mengesampingkan upaya menghindari potensi penularan COVID-19. Penelitian dilakukan pada Juli sampai Oktober 2020 dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian angket, wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun. Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari berbagai kalangan, seperti dokter, guru pembimbing khusus, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Pusat Sumber, pemerhati pendidikan, Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI), pengawas sekolah, kepala sekolah, dan orang tua PDPD. Pengumpulan data dilakukan secara daring. Satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam penelitian adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dan memiliki guru pembimbing khusus, yaitu: SD Mutiara Bunda Bandung, SD Negeri Cipete Selatan 3 Jakarta Selatan, SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11 Jakarta Selatan, PKBM Yayasan Padi Jakarta, dan SMP N 7 Samarinda.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi, termasuk panduan pembelajaran untuk PDPD, tetapi belum tersosialisasikan dengan optimal. Sekolah inklusi juga mengalami banyak kendala dalam melaksanakan pembelajaran bagi PDPD.

Sebagai upaya agar pembelajaran tetap berjalan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keamanan warga sekolah, pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kebijakan dimaksud antara lain Surat Edaran Mendikbud Nomor 4

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Sekolah inklusi umumnya belum mengetahui secara detail kebijakan tersebut, khususnya terkait praktik pembelajaran. Temuan kami menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi baru diketahui oleh satu sekolah inklusi saat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat. Empat sekolah inklusi lainnya belum mengetahui adanya kebijakan tentang penyelenggaran pembelajaran, sehingga pimpinan sekolah inklusi di empat sekolah tersebut tidak menggunakan dua kebijakan di atas dalam menetapkan penyelenggaraan pembelajaran. Kebijakan yang selama ini diambil sekolah didasarkan pada informasi media terkait wilayah zona penyebaran COVID-19.

Secara substansi, pedoman BDR yang telah diterbitkan umumnya ditujukan bagi siswa dengan kondisi normal, tetapi belum membahas secara khusus mengenai media dan sumber belajar bagi PDPD. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak adanya muatan mengenai media dan sumber belajar bagi PDPD di dalam pedoman BDR dapat menyulitkan guru di sekolah inklusi dalam memberikan pembelajaran. Hal itu karena tidak semua guru memiliki pengetahuan yang memadai tentang PDPD dan layanan pembelajarannya.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga meluncurkan pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus (Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020) yang antara lain menyatakan bahwa pembelajaran pada kondisi khusus bebas dari diskriminasi termasuk dalam melayani PDPD. Pedoman ini diikuti dengan penjelasan tentang kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) kurikulum 2013 untuk kondisi khusus yang memuat juga KI dan KD untuk PDPD (Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud Nomor 018/H/KR/2020). Dari hasil diskusi, kelima sekolah inklusi menyatakan telah mengurangi materi yang harus disampaikan kepada PDPD ketika pembelajaran, namun kelimanya belum merujuk pada kebijakan tentang penyederhanaan kurikulum tersebut. Alasannya, karakteristik yang spesifik dari PDPD yang ada menyebabkan penyederhanaan kurikulum tidak serta merta menjadi mudah dilakukan.

Siswa berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak hanya terkait akademiknya, tetapi juga ada yang bermasalah dengan kinestetiknya. Jadi, butuh penanganan yang spesifik sesuai kondisi masing-masing siswa.

(Informan GPK dari Jakarta Selatan)

Kemendikbud juga telah menerbitkan panduan pembelajaran bagi PDPD selama masa pandemi yang diikuti dengan penyediaan buku saku (Gambar 1 dan 2). Sasaran utama kedua panduan ini adalah SLB, sekolah inklusi, PDPD, dan orang tua PDPD. Keberadaan panduan dan buku saku ini dapat membantu kemudahan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19 bagi PDPD di sekolah inklusi Namun, diskusi kami menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah inklusi yang menjadi responden kajian ini belum mengetahui adanya panduan tersebut dan belum terdistribusi merata kepada seluruh sekolah inklusi.

Dalam diskusi dengan orang tua PDPD, kepala sekolah, guru, dan GPK diperoleh informasi bahwa mereka belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai kedua panduan tersebut baik dalam bentuk cetak maupun digital. Pihak sekolah inklusi menyatakan bahwa mereka akan sangat terbantu jika sekolah dilengkapi dengan penyediaan kedua panduan ini.

Gambar 1 dan 2 Panduan dan Buku Saku Pembelajaran bagi Peserta Didik

Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19

Pendampingan pembelajaran untuk PDPD di sekolah inklusi terkendala keterbatasan kapasitas GPK, baik dalam hal jumlah maupun kualitas.

Adanya perhatian khusus pemerintah kepada pembelajaran PDPD di sekolah inklusi sangat penting karena, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah kepala sekolah, hampir semua guru di sekolah tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi ini. Kepala sekolah inklusi sejauh ini lebih fokus pada penguasaan pengetahuan guru tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya agar tidak meluas ke peserta didik. Meskipun begitu, kepala sekolah inklusi mengaku berupaya agar guru-guru di sekolah memiliki pengetahuan tentang cara pembelajaran yang lebih kontekstual dan efektif bagi PDPD di masa pandemi dengan mengikutkan dalam pelatihan dan membagikan materi-materi belajar yang relevan.

Salah satu kebutuhan sekolah inklusi adalah keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK adalah pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan (Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010). Keberadaan GPK di sekolah inklusi sebetulnya merupakan keharusan karena GPK memiliki tugas penting, seperti melaksanakan pendampingan PDPD saat pembelajaran bersama-sama dengan guru di kelas dan memberikan bantuan layanan khusus bagi PDPD yang mengalami hambatan di kelas (Permendiknas No. 70 Tahun 2009).

Dalam diskusi terungkap bahwa jumlah GPK masih sangat kurang dibandingkan jumlah rombel di sekolah inklusi. Sedangkan berdasarkan kualifikasinya, GPK di sekolah inklusi umumnya kurang memiliki pengetahuan tentang PDPD dan cara memberikan layanan pembelajaran kepada PDPD karena mereka tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa. Pelatihan bagi GPK menjadi salah satu solusi mengatasi keterbatasan kompetensi, namun pelatihan yang dilakukan belum optimal, antara lain karena terbatasnya waktu pelatihan. Sementara itu, pelatihan yang berhubungan dengan peran GPK di masa pandemi COVID-19 belum pernah ada. Permasalahan lainnya adalah, GPK diberikan tugas ganda seperti merangkap sebagai guru kelas, sehingga GPK sulit untuk fokus memberikan layanan secara khusus bagi PDPD.

Di sekolah kami, terdapat 1 GPK berlatar belakang PLB, dan sekitar 5 guru non-PLB yang memiliki keahlian mendekati sebagai GPK. Namun, semuanya sebagai guru kelas yang waktunya lebih banyak menangani kelasnya masing-masing. Tidak ada seorang pun GPK yang bertugas penuh sebagai GPK murni. Padahal sekolah kami memiliki rombel 16 kelas dan menurut saya idealnya memiliki 3 orang GPK berlatar belakang PLB.

(Informan GPK dari Jakarta Selatan)

Para guru memiliki akses yang relatif baik terhadap perangkat TIK, namun kesenjangan terjadi di kalangan siswa dan orang tua.

Pembelajaran bagi PDPD, juga memerlukan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan situasi pandemi COVID-19. BDR memerlukan kesiapan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Berkenaan dengan hal tersebut, lima sekolah inklusi yang menjadi responden penelitian ini menyatakan guru-guru sudah memiliki perangkat TIK berupa laptop dan HP yang cukup memadai, dan sekolah juga dapat memfasilitasi untuk pembelajaran melalui zoom meeting atau google meeting.

Selain itu, BDR yang pelaksanaannya dilakukan secara daring juga memerlukan keterampilan guru dalam mengoperasikan perangkat TIK. Kemampuan lainnya yang juga diperlukan adalah keterampilan guru mencari berbagai informasi melalui TIK. Para informan menyatakan bahwa hampir semua guru di sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran menggunakan perangkat TIK. Artinya, tidak ada permasalahan berarti berkenaan dengan penggunaan perangkat TIK untuk pembelajaran.

Sementara itu, untuk keperluan persiapan PTM terbatas, kelima sekolah inklusi sudah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut diupayakan dipenuhi sesuai daftar periksa yang disyaratkan oleh Kemendikbud, seperti fasilitas sanitasi, air bersih, termometer, masker, dan pengaturan ruang kelas.

Dalam proses BDR, orang tua PDPD umumnya menyediakan perangkat TIK yang diperlukan secara mandiri, seperti komputer, laptop, atau handphone. Perbedaan latar belakang ekonomi menyebabkan penyediaan perangkat teknologi oleh orang tua menjadi beragam. Selain itu, kemampuan PDPD dalam menggunakan perangkat TIK juga beragam. Dari hasil diskusi, tiga orang tua PDPD menyatakan bahwa anak mereka sudah terbiasa dan dapat mengoperasikan perangkat TIK secara mandiri saat pembelajaran.

Karena sekolah kami adalah sekolah negeri, sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, banyak orang tua yang sulit menyediakan perangkat TIK untuk belajar siswa.

(Informan GPK SD Negeri 03 Cipete Selatan, Jakarta Selatan)

Pembelajaran selama pandemi umumnya belum sesuai dengan karakteristik PDPD, meskipun terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh sejumlah guru.

Seperti sekolah umum lainnya, beberapa sekolah inklusi juga melakukan pembelajaran kombinasi (daring dan luring) ketika di awal pandemi. PTM terbatas terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan utama PDPD. Siswa autis, misalnya, perlu melatih fokus mereka dengan cara bertatap muka langsung dengan guru dan siswa. Siswa tuna grahita juga memerlukan kontak fisik dengan guru dalam pembelajaran. Ada kalanya pembelajaran dilakukan melalui kunjungan guru ke rumah (home visit) untuk memberikan lembar tugas bagi siswa, berlatih, berdiskusi dengan orang tua, atau mendampingi PDPD yang terkendala ketika BDR. Namun, saat tulisan ini dibuat sebagian besar sekolah inklusi melakukan BDR secara penuh, seiring penularan COVID-19 yang semakin meluas.

Selama pembelajaran, materi pelajaran yang disampaikan guru cukup beragam. Umumnya guru menyampaikan materi yang berhubungan dengan COVID-19, baik sebagai materi yang berdiri sendiri, maupun sebagai bagian dari materi pelajaran lain yang disampaikan guru. Guru sekolah inklusi sudah berupaya menyederhanakan atau mengurangi materi pelajaran. Namun, tidak semua materi pelajaran dapat dicapai oleh PDPD. Salah satu penyebabnya, penyederhanaan materi diberlakukan untuk seluruh siswa di dalam kelas, dan disampaikan pada waktu yang sama kepada seluruh siswa. Keberadaan PDPD belum banyak dipertimbangkan. Cara penyajian secara daring juga relatif menyulitkan PDPD untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Kebijakan kepala sekolah yang tidak menuntut pencapaian hasil pembelajaran kepada PDPD juga menyulitkan guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran.

Beberapa aktivitas pembelajaran di masa pandemi ini masih belum sesuai dengan karakteristik PDPD. Misalnya, guru di sekolah inklusi memberi tugas yang sama untuk seluruh siswa tanpa mempertimbangkan bahwa PDPD memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Hal ini justru membuat PDPD yang mengalami demotivasi belajar. Pemberian tugas yang sama ke seluruh siswa terjadi karena terdapat sekolah inklusi yang tidak melakukan asesmen diagnostik terlebih dulu sebagaimana dianjurkan dalam pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus (Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020). Sementara itu, sekolah inklusi yang sudah melaksanakan asesmen diagnostik pun menyatakan sulit menerapkan penyederhanaan kurikulum karena sekolah masih fokus pada pengaturan pelaksanaan pembelajaran yang aman bagi seluruh warga sekolah.

Dari hasil diskusi ditemukan, hanya satu sekolah inklusi yang sudah melaksanakan aktivitas nonakademik untuk melengkapi pembelajaran. Aktivitas nonakademik tersebut dimaksudkan agar selama masa pandemi, PDPD tetap mendapatkan stimulasi bagi perkembangan mereka, seperti bina diri, berlatih motorik kasar dan halus, bahasa komunikasi, dan memori. Aktivitas nonakademik biasanya dilakukan melalui kunjungan guru ke rumah PDPD dengan penerapan protokol kesehatan. Hal itu karena kegiatan bina diri seperti salat, wudu, dan merapikan tempat tidur harus dilakukan PDPD dengan arahan dan contoh langsung dari guru. Aktivitas yang sama dilakukan guru untuk pengembangan motorik PDPD.

Aktivitas pengembangan kemandirian PDPD juga dilakukan melalui kegiatan pekerjaan rumah tangga, berkebun, atau mengembangkan minat dan bakat sesuai masing-masing PDPD. Sekolah inklusi menetapkan aktivitas bagi PDPD di masa pandemi berdasarkan hasil pembahasan yang melibatkan kepala sekolah, GPK, guru, psikolog, orthopedagog, guru bimbingan konseling, dan orang tua dengan menggunakan hasil asesmen PDPD sebagai salah satu rujukan. Upaya yang dilakukan oleh salah satu sekolah inklusi ini dapat menjadi contoh bagi sekolah inklusi lainnya.

Perlu juga mendorong pemberian penghargaan kepada guru yang berinovasi dalam pembelajaran dengan melibatkan ABK, agar guru semakin bersemangat.

(Informan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud)

Peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran PDPD selama pandemi.

Orang tua berperan besar dalam pembelajaran PDPD selama pandemi COVID-19. Tiga orang tua peserta diskusi menyatakan bahwa sebelum pandemi COVID-19, seluruh aktivitas pembelajaran anak berbeda dengan siswa normal dan dilakukan melalui pendampingan secara penuh oleh guru di sekolah. Ketika BDR, orang tua mengambil sebagian peran guru, seperti aktivitas non-akademik dan non-pembelajaran. Di salah satu sekolah inklusi, orang tua bersama-sama guru mencari dan membuat berbagai model pembelajaran yang dirasa paling sesuai bagi anaknya. Sering kali orang tua bersama PDPD ikut mendengarkan penjelasan guru melalui perangkat TIK. Orang tua juga membantu mencari aktivitas pengganti sebagai pengalihan saat anaknya bosan, misalnya melakukan proyek bersama, seperti membuat maket, membuat desinfektan, atau memelihara tanaman (Gambar 3).

Gambar 3 Aktivitas dan Hasil Proyek PDPD Bersama Orang Tua (Gambar sudah mendapat persetujuan orang tua PDPD)

Dalam pelaksanaannya, aktivitas BDR menghadapi permasalahan karena PDPD beranggapan bahwa tempat pembelajaran adalah di sekolah, bukan di rumah. Pelaksanaan BDR yang menggunakan perangkat TIK juga mendapatkan tantangan. Permasalahan yang sering dirasakan yakni, sulitnya jaringan internet yang menyebabkan penjelasan oleh guru sulit diterima PDPD. PDPD yang mengikuti pelajaran menggunakan handphone juga mengalami kesulitan mengamati paparan guru, karena layar handphone terlalu kecil. Selain itu, penggunaan handphone secara bergantian juga menjadi hambatan, karena ada saatnya PDPD tidak dapat mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bantuan paket data/subsidi kuota internet bagi siswa maupun guru juga masih belum merata.

Permasalahan juga muncul dari orang tua. Beberapa orang tua tidak optimal mendampingi siswa ketika belajar karena keterbatasan pengetahuan tentang materi pelajaran, dan cara membelajarkan kepada anaknya yang disabilitas. Selain itu, masih ada orang tua yang beranggapan bahwa tugas mendampingi pembelajaran merupakan tugas guru dan bukan orang tua.

Gambar 4 Aktivitas Non-Pembelajaran yang Menyenangkan di Rumah (Gambar sudah mendapat persetujuan orang tua PDPD)

Dukungan para pemangku kepentingan yang lain juga sangat esensial untuk membantu PDPD memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas selama pandemi.

Pandemi COVID-19 merupakan kondisi kedaruratan yang memerlukan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemerintah daerah, Pusat Sumber, Puskesmas, dan pengawas sekolah untuk menjamin pembelajaran bagi PDPD dapat berjalan efektif. Pemerintah sudah menerbitkan berbagai kebijakan dan panduan yang diperlukan pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 termasuk panduan pembelajaran bagi PDPP, namun kebijakan dan panduan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah inklusi.

Selain itu, sebagian dinas pendidikan juga dianggap belum menjalankan peran-peran yang diperlukan, seperti mendata dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan BDR bagi PDPD, memfasilitasi sumber belajar dengan cara bekerja sama dengan TV dan radio lokal dalam penyiaran BDR yang memuat pembelajaran bagi PDPD, menyediakan media dan sumber belajar yang dapat diakses oleh sekolah inklusi dan orang tua sesuai kebutuhan PDPD, membuka layanan konsultasi, pengaduan, dan informasi khusus berkenaan dengan pembelajaran bagi PDPD, dan memobilisasi bantuan sosial yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran bagi PDPD selama pandemi.

Peran Pusat Sumber juga sangat penting untuk memberikan bimbingan dan menjadi rujukan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan suasana yang berbeda di sekolah inklusi. Peran Pusat Sumber dapat berupa penyiapan kurikulum kondisi khusus, membantu sekolah inklusi yang terkendala dalam pelaksanaan BDR maupun PTM bagi PDPD, dan menyiapkan bahan ajar BDR yang dapat diakses oleh guru-guru di sekolah inklusi. Namun, menurut seorang informan dari Pusat Sumber, belum ada sekolah inklusi yang memanfaatkan peran Pusat Sumber karena kurangnya informasi mengenai tugas dan fungsi Pusat Sumber.

Di samping itu, peran puskesmas untuk mengedukasi sekolah dan orang tua tentang cara penularan dan pencegahan COVID-19 juga dianggap oleh para informan belum secara spesifik menyasar keluarga PDPD. Para pengawas sekolah juga diharapkan dapat mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan akademik dan manajerial yang langsung berhubungan dengan sekolah inklusi dan layanan bagi PDPD. Namun, sebagian informan menilai pengawas sekolah umumnya kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pembelajaran bagi PDPD, sehingga tidak dapat melakukan pembinaan sesuai yang diharapkan.

Rekomendasi

Berbagai temuan di atas menegaskan bahwa pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi memerlukan berbagai strategi yang spesifik. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal.

1. Pemerintah melalui Kemendikbud perlu memberikan dukungan kebijakan khusus yang dibutuhkan PDPD di masa pandemi.

a. Memperluas distribusi panduan dan buku saku pembelajaran bagi PDPD selama masa pandemi COVID-19 kepada seluruh sekolah inklusi baik dalam bentuk cetak maupun digital.

b. Menyediakan berbagai model pembelajaran bagi PDPD di sekolah inklusi dalam bentuk video yang dapat diadaptasi guru ketika pembelajaran.

c. Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan GPK di sekolah inklusi dan menciptakan mekanisme kerja serta insentif yang memungkinkan GPK lebih fokus menjalankan perannya sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusi.

d. Meningkatkan kapasitas pengawas sekolah inklusi agar dapat berperan optimal melakukan pengawasan dan pembinaan.

2. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu memberikan dukungan yang spesifik dan kontekstual bagi PDPD di masa pandemi.

a. Merumuskan kebijakan pembelajaran yang kontekstual bagi PDPD di sekolah inklusi selama masa pandemi COVID-19 dan menyosialisasikannya kepada seluruh sekolah.

b. Menyebarluaskan panduan dan buku saku pembelajaran bagi PDPD kepada seluruh sekolah inklusi di wilayah kerjanya.

c. Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan guru di sekolah inklusi dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran bagi PDPD.

d. Memberdayakan pengawas sekolah dalam pembinaan sekolah inklusi.

e. Melakukan identifikasi dan pendataan kebutuhan PDPD di sekolah.

f. Mengimbau partisipasi aktif Puskesmas di lingkungan sekolah inklusi.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. (2020). Corona dan Dilema Guru Mengajar Siswa Berkebutuhan Khusus Diunduh dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421163541-20-495770/ corona-dan-dilema-guru-mengajar-siswa-berkebutuhan-khusus.

Departemen Pendidikan Nasional (2007). Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inkusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Juang S., Hidayat. (2016). Desain Pembalajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif. JASSI_anakku Volume 17 Nomor 1, Juni 2016. Diunduh dari https://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/viewFile/5738/3900

Kemendikbud (2020a). Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud (2020b). Buku Saku Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi COVID-19. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemenkes (2020). Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Jakarta. 2020.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Pancawat, A., Pitaloka. A.D., Sasqia. D.A. (2020). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (Mental Disorder). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 28(2): 115-124. Desember 2019. Diunduh dari https://www.researchgate.net/ publication/342525562_PERAN_ORANGTUA_DALAM_PENDIDIKAN_ANAK_BERK EBUTUHAN_KHUSUS_MENTAL_DISORDER. DOI: 10.17509/jpis.v28i2.14151

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Taufan. J, Mazhud. F. (2016). Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 14, No 1 (2014). Diunduh dari https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3213

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E, Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 7 Telp. 021-5736365, 5713827

Tim Penyusun

Etty Sisdiana Relisa Sri Hidayati Kusuma Wijayanti