Baca teks (PDF): Menakar Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

290 halaman · 290 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 52 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Menakar Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
  2. PENGANTAR PENELITIAN “Penelitian: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial"
  3. DAFTAR ISI
  4. BABI REFORMA AGRARIA DAN LEGALISASIASET TANAH
  5. 1. 1. BADEGA REVIS/TED: PENGUASAAN TANAH DAN PROGRAM REDISTRIBUSI DI DESA CIPANGRAMATAN
  6. I. PENDAHULUAN
  7. 1.1. Latar Belakang
  8. 1.2. Pertanyaan Penelitian
  9. 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  10. 1. Manfaat Akademis
  11. 2. Manfaat Praktis
  12. 1.4. Metode Penelitian
  13. 1.4.1.Jenis Penelitian
  14. 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data
  15. 1.4.2.1. Wawancara
  16. 1.4.2.2. Studi Dokumen
  17. 1.4.2.3. Observasi Partisipatif
  18. 1.4.2.4. Survey Kuesioner
  19. 1.4.2.5. Focus Group Discussion
  20. 1.4.3. Teknik Analisis Data
  21. 1.5. Sistematika Penulisan
  22. II. KERANGKA TEORI
  23. 2.1. Teori Akses
  24. 2.2. Dinamika dan Diferensiasi
  25. 2.3. Strategi Nafkah & Penghidupan yang Berkelanjutan (Sustainable Livelihood)
  26. 2.4. Tata Pengaturan Tanah Pro-Rakyat Miskin (Pro-Poor Land Policy and Land Governance)
  27. SKENARIO DAMPAK BERBAGAI SKEMA PEMBARUAN TENURIAL
  28. DAMPAKPERUBAHAN
  29. KUALIFIKASI
  30. KRITERIA KUNCI PEMBARUAN TENURIAL (Suuiber: Bonras and Franca, 2010)
  31. III. PERJALANAN PERJUANGAN TANAH BADEGA DAN PROFIL DESA CIPANGRAMATAN
  32. 3.1. Perjalanan Perjuangan Tanah Badega
  33. Pikiran Rakyat
  34. Solidaritas Mahasiswa atas Kasus Badega
  35. 3.2. Profil Serikat Petani Badega (SPB) dan Desa Cipangramatan44 PETA DESA CIPANGRAMATAN
  36. IV. CIPANGRAMATAN PASCA-PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
  37. 4.1. Penguasaan Lahan dan Diferensiasi Petani di Cipangramatan
  38. Pemanfaatan tenaga kerja
  39. Digunakan untuk apa kelebihan penghasilan yang berasal dari pertanian? (Bagi yang menghasilkan surplus)
  40. 4.2. Strategi Nafkah Keluarga Petani di Desa Cipangramatan
  41. 4.3. Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Desa Cipangramatan
  42. C. Migrasi
  43. 4.4. Dampak Redistributif Program Redistribusi?
  44. V. PENUTUP
  45. 5.1. Kesimpulan
  46. 5.2. Kritik
  47. 5.3. Saran
  48. 1.2. TATA TENURIAL DI TATAR PASUNDAN
  49. ABSTRAK
  50. I. PENDAHULUAN
  51. 1.1. Latar Belakang
  52. 1.2. Kerangka Analisis
  53. 1.3. Pendekatan Lapang
  54. 1.3.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data
  55. 1.3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
  56. 1.3.3. Teknik Penentuan Responden dan Informan
  57. 1.3.4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data
  58. 1.3.5. Unit Analisis
  59. II. RIWAYAT TANAH DI PASAWAHAN
  60. 2.1. Pasawahan dalam Makna
  61. 2.2. Masuknya Perkebunan Karet
  62. 2.3. Riwayat Okupasi
  63. III. KONSEKUENSI-KONSEKUENSI YANG DITANGGUNG
  64. 3.1. Penataan Kuasa Tanah dan Konsekuensinya
  65. 3.1.1. Lahirnya Free Riders
  66. 3.1.2. Struktur Penguasaan Tanah Saat ini
  67. 3.1.3. Transfer Tanah
  68. 3.2. Penataan Produksi dan Konsekuensinya
  69. 3.2.1. Perubahan Corak Produksi: Kerentanan Petani Kecil
  70. 3.2.2. Pengeluaran yang ditanggung
  71. 3.2.2.1 Pengeluaran non Produksi
  72. 3.2.2.2 Pengeluaran Produksi Pertanian
  73. 3.2.2.3. Liliuran: Penghematan Biaya Produksi
  74. 3.3. Pasawahan memandang masa depan
  75. 3.3.1. Pembangunan Sekolah: Sekolah untuk Pulang bukan Pergi
  76. 3.3.2 Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi: Koperasi
  77. IV. PENUTUP
  78. 4.1. Kesimpulan
  79. 4.2. Saran dan Rekomendasi
  80. DAFTAR PUSTAKA
  81. BAB II PERHUTANAN SOSIAL
  82. 2.1. IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL MUARA GEMBONG PERCONTOHAN YANG TAK LAYAK DICONTOH
  83. I. PENDAHULUAN
  84. 1.1. Latar Belakang
  85. 1.2. Pertanyaan Penelitian
  86. 1.3. Tujuan Penelitian
  87. 1.4. Kerangka Penelitian
  88. 1. Penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria
  89. 3. Pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di dalamnya
  90. 1.5. Metode Pengumpulan Data
  91. 1.5.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data
  92. 1.5.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan
  93. 1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
  94. 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
  95. 1.5.5. Teknik Analisis Data
  96. 1.6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  97. 1.6.1. Kondisi Geografis
  98. 1.6.2. Demografi Muaragembong
  99. 1.6.3. Kondisi Sosial Ekonomi
  100. II. KOMPLEKSITAS MASALAH AGRARIA PANTAIBAKTI, MUARAG- EMBONG
  101. 2.1. Penguasaan Tanah Di Muaragembong
  102. 2.1.1. Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Muaragembong
  103. 2.1.2. Proses Peralihan Penguasaan Tanah di Muaragembong
  104. 2.2. Struktur Sosial Masyarakat Desa Pantaibakti, Muaragembong
  105. 2.2.1. Relasi Penguasaan dan Produksi Tambak
  106. 2.2.2. Pola Nafkah Keluarga Penambak
  107. III. PERHUTANAN SOSIAL DI MUARA GEMBONG
  108. 3.1. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 39: Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
  109. 3.2. Skema Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong
  110. Pola Kerjasama Program Perhutanan Sosial Muaragernbong
  111. 3.3. Implementasi Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong
  112. IV. RAGAM MASALAH DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERHUTANAN SOSIAL MUARAGEMBONG
  113. 4.1. Izin Pemanfaatan dalam Kompleksitas Masalah Agraria
  114. 4.2. Reforma Agraria yang Anti-Reform
  115. 4.3. Buruh Gratis dan Dibebankan Hutang: Kepentingan Siapa?
  116. 4.4. Kegagalan Pengaman Nafkah
  117. 4.5. Drainase Tambak Presiden: Ancaman Sumber Nafkah Penambak Tradisional
  118. V. PENUTUP
  119. 5.1. Sebuah Refleksi: The Limit of Perhutanan Sosial
  120. 5.2. Rekomendasi
  121. 2.2. ILUSI PERHUTANAN SOSIAL: LEGALITAS TANPA KEDAULATAN
  122. Kasus Hutan Kuta Tandingan, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang
  123. I. PENDAHULUAN
  124. 1.1. Latar Perhutanan Sosial di Hutan Kuta Tandingan156
  125. 1.2. Pertanyaan, Tujuan dan Manfaat Penelitian
  126. 1.3. Kerangka Pikir
  127. 1.3. Metode Penelitian
  128. 1.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
  129. 1.5. Unit Analisis
  130. 1.6. Teknik Penentuan Responden dan Informan
  131. 1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian
  132. II. DESKRIPSI UMUM
  133. 2.1. Sejarah Karawang, Tentang Desa Parung Mulya dan Kawasan Hutan
  134. 2.2. Deagrarianisasi Karawang
  135. Keterangan:
  136. 2.5. Mengenali Perhutanan Sosial
  137. III. HASIL DAN PEMBAHASAN
  138. 3.1. Perhutanan Sosial dan Setelahnya
  139. Persiden dan KLHK
  140. Perhutani
  141. 3.1.1.Terjadi Fragmentasi Sosial
  142. 3.1.2. Pengaturan dan Pertarungan Baru
  143. 3.2. Persoalan Tanah yang belum selesai
  144. 3.2.1. Tanah Desa yang Telah Habis Terbagi
  145. 3.2.2. Penguasaan Tanah dalam SK IPHPS Tahun 2017
  146. 3.2.3. Redistribusi Tanah: Mekanisme Formal VS Mekanisme Informal
  147. 3.2.4. Livelihood Strategi Petani Hutan Kuta Tandingan
  148. 3.2.4.1. Keterjebakan Ekonomi
  149. 3.2.4.2. Perhutanan Sosial: Legalitas tanpa Kedaulatan
  150. IV. PENUTUP
  151. 4.1. Kesimpulan
  152. 4.2. Saran dan Upaya Lanjutan
  153. DAFTAR PUSTAKA
  154. BAB III HUTAN ADAT
  155. 3.1. RIMAK ADAT TAWANG PANYAI
  156. Abstrak
  157. I. PENDAHULUAN
  158. 1.1. Latarbelakang
  159. 1.2. Rumusan Masalah
  160. 1.2.1. Pertanyaan Mikro
  161. 1.2.2. Pertanyaan Makro
  162. 1.3. Tujuan Penelitian
  163. 1.3.1. Tujuan Personal dan Ideologis
  164. 1.3.2. Tujuan Akademik
  165. 1.4. Kerangka Pemikiran
  166. 1.5. Metode Penelitian
  167. 1.5.1. Studi Literatur
  168. 1.5.2. Observasi-partisipasi
  169. 1.5.3. Wawancara Mendalam
  170. 1.5.4. Focus Group Discussion
  171. 1.5.5 Survey
  172. 1.6. Teknik Analisis
  173. 1.6.1. Studi Perbandingan
  174. Lebih lanjut lagi :
  175. 1.6.2. Tafsir Kebudayaan atau Thick Description
  176. 1.7. Timeline Penelitian
  177. II. DESKRIPSI UMUM
  178. 2.1. Gambaran Lokasi Penelitian
  179. 2.2. Riwayat Genealogis Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau
  180. 2.3. Posisi Penetapan Hutan Adat
  181. III. SISTEM TENURIAL MASYARAKAT ADAT TAPANG SAM- BAS-TAPANG KEMAYAU
  182. 3.1. Sistem Penguasaan Sumber Daya Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang kemayau
  183. 3.1.1. Kepemilikan Komunal
  184. 3.1.1.1. Rimak Adat
  185. 1. Pudarnya relasi warga dengan rimaknya.
  186. 2. Berubahnya kondisi ekologis rimak.
  187. 3. Berubahnya corak produksi.
  188. 3.1.2Kepemilikan Individu
  189. 3.1.2.1. Ladang
  190. 3.1.2.2. Gupung
  191. IV. DESTABILISASI EKONOMIK PASCA REZIM DEFORESTASI DAN KAPITALISASISUMBER DAYA
  192. 4.1. Destabilisasi Ekonomik pasca Rezim Deforestasi
  193. 4.2. Dari Hutan ke Hutang
  194. V. KESIMPULAN: MASA DEPAN RIMAK ADAT TAWANG PANYAI
  195. 5.1. Proses pengorganisiran kelompok Rimak Adat Tawang Panyai yang berpatron dengan elite CU Keling Kumang.
  196. 5.2. Konflik di dalam tubuh internal Kelompok Rimak Adat Tawang Panyai.
  197. 5.3. Dari Hutan ke Hutang
  198. DAFTAR PUSTAKA
  199. LAMPIRAN
  200. Lampiran I. Surat Keterangan Hutan Tawang Panjang 1994
  201. Lampiran IV. Foto bukti pembayaran pajak hamparan kelapa sawit
  202. Lampiran V. Foto 1-3 Contoh Naskah Perkreditan di CU Keling Kumang
  203. NARASI KREDIT
  204. I. Data Informasi Anggota
  205. A. Deskripsi Permohonan Pinjaman:
  206. B. Tujuan penggunaan
  207. C. Sumber Pendapatan
  208. B. Capacity/Kemampuan Membayar (Skor 70):
  209. 3.2. Risalah Tanah: Upaya Menata Ulang Sumber-Sumber Agraria di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa
  210. I. PENDAHULUAN
  211. 1.1. Latar Belakang
  212. 1.2. Pertanyaan Penelitian
  213. 1.3. Tujuan Penelitian
  214. 1.4. Kerangka Pemikiran
  215. 1.4.1. Menata Ulang kembali SSA di Kasepuhan Karang (Desa Jagaraksa)
  216. II. METODE PENGUMPULAN DATA
  217. 2.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data
  218. 2.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan
  219. 2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
  220. 2.4. Teknik Pengumpulan Data
  221. 2.5. Teknik Analisis Data
  222. III. GAMBARAN UMUM
  223. 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  224. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
  225. 4.1. Sejarah Penguasaan Tanah Di Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa
  226. 4.1.1. Karet di Tengah Penguasaan Perhutani
  227. 4.1.2. Membuka Hutan di Tengah Pengawasan Taman Nasional
  228. 4.2. Risalah Tanah dan Upaya Penata Ulang kembali Sumber-sumber Agraria
  229. 4.2.1. Strategi Nafkah dan Sistem Bagi Hasil di Kasepuhan Karang
  230. 4.2.2. Perbandingan Pendapatan On-Off Farm dan Non Farm di Kasepuhan Karang
  231. 4.2.3. Distribusi Tanah untuk Para Petani dan Tengkulak
  232. 4.3. Koperasi sebagai Upaya Restrukturisasi Penguasaan Tanah
  233. 4.4. Kesimpulan
  234. DAFTAR PUSTAKA
  235. Buku
  236. Jurnal
  237. Laporan
  238. Media Online
  239. Peraturan
  240. LAMPIRAN

Menakar Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Laporan Penelitian Tiga Kebijakan, Enam Studi Kasus

Tim Peneliti Sajogyo Institute

PENGANTAR PENELITIAN “Penelitian: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial"

Sudah 3,5 tahun kebijakan RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial) Jokowi- JK berjalan. Untuk Reforma Agraria (RPJMN 2014-2019 dan RKP 2017), Jokowi telah menargetkan 9 juta hektar sebagai TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). TORA sendiri terbagi atas 2 (dua) bagian. Pertama, yaitu legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar; dengan rincian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta hektar dan legalisasi aset 3,9 juta hektar (PTSL).

Kedua, redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dengan rincian sebagai berikut. HGU habis dan tanah terlantar 0,4 juta hektar, dan pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar. Sedangkan untuk PS (Perhutanan Sosial), yang bertujuan untuk pemberian akses pemanfaatan penguasaan hutan, Pemerintahaan Jokowi-JK mentargetkan seluas 12,7 juta hektar. Setidaknya ada 5 (lima) skema PS, yaitu HD (Hutan Desa), HKM (Hutan Kemasyarakatan), HK (Hutan Kemitraan), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dan Hutan Adat bagi masyarakat adat.

Sampai Juni 2018, realisasi Reforma Agraria Jokowi-JK dari tahun 2015-2018 bisa diketahui sebagai berikut.

Pertama, legalisasi aset tahun 2015, target 109.840 bidang, dan realisasinya 95.741 bidang; tahun 2016, target sebanyak 170.562 bidang, dan realisasinya 143.234 bidang; tahun 2017, target sebanyak 24.280 bidang, dan realisasinya sebanyak 23.214 bidang; tahun 2018, target sebanyak 350.000 bidang, dan realisasinya sebanyak 4.585 bidang. Target keseluruhan redistribusi tanah adalah 304.682 bidang dan realisasinya sebanyak 262.189 bidang. Kedua, legalisasi tanah rakyat, sampai Juni 2018 telah terealisasi sebanyak 6.207.818 bidang, sedangkan targetnya sebanyak 7.104.544 bidang. Dan ketiga, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dari target 35.885 bidang, terealisasi sebanyak 20.252 bidang (data ATR/BPN).

Total realisasi Reforma Agraria (legalisasi ditambah redistribusi) sampai 15 Februari 2018,sudah mencapai6.490.259 Sertifikat, setaraluas 1.902.848 hektar (data Kemenko). Sedangkan untuk realisasi PS, sampai 4 Juni 2018 telah tercatat seluas 1.701.499,758,33 hektar dari target 12,7 juta hektar. Untuk Hutan Adat sendiri telah terealisasi seluas 16.715 hektar, yang tersebar ke 18 masyarakat adat.

Menurut Jokowi-JK (dalam Nawacita 4) Reforma Agraria bertujuan 'menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasipenuntutan kembali hak tanah masyarakat'. Sedangkan Perhutanan Sosial, dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat dibidang perhutanan sosial (pasal 2 ayat 1 Permen-LHK No.P 83 Tahun 2016). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan program

RAPS Jokowi-JK adalah untuk memberikan kepastian Hak dan Akses pada masyarakat (petani) dan masyarakat adat agar mandiri dan sejahtera.

Namun demikian, berbicara kepastian Hak dan Akses atas tanah tidak bisa disederhanakan hanya dengan pembagian sertifikat (legalisasi). Apalagi dalam konteks reforma agraria, yang notabene harus melewati serangkaian panjang kegiatan (sebelum legalisasi/sertifikasi). Dalam hal ini, Wiradi mengingatkan, jika RA yang genuine hendak benar-benar dilaksanakan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah "registrasi tanah" (bukan sertifikasi). Tujuannya adalah untuk memetakan sebaran penguasaan tanah, sejauh mana tingkat ketimpangannya (Wiradi, 2008:155).

Lebih lanjut, Bachriadi mengatakan, "....pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih menjalankan aktivitas yang disebutnya sebagai “reforma agraria" secara sepotongsepotong (piecemeal), parsial dan tidak sistematik. RA/LR pada dasarnya adalah suatu kebijakan Negara yang dijalankan secara cepat, terukur baik dari segi waktu dan target capaian, serta menyeluruh.....legalisasi aset dan distribusi tanah masih harus dibuktikan keberhasilannya dalam mengubah struktur penguasaan tanah yang selama ini timpang" (Bachriadi, 2018: 9). Melihat perkembangan RA Jokowi-JK, dengan mentargetkan sertifikasi secara masif tanpa benar-benar melihat ketimpangan penguasaan lahan dan bersifat sepotong-sepotong, maka tidak berlebih bahwa kebijakan RA Jokowi-Jk ini sudah mulai keluar dari jalur.

Lebih jauh, proses sertifikasi atau legalisasi tanah ini malah meningkatkan potensi pasar tanah. Dari hasil penelitian Sajogyo Institute di Desa Kadupandak misalnya, pemberian sertifikat pada petani Kadupandak telah meningkatkan potensi pasar tanah di desa, baik melalui gadai atau oper garapan (ke petani kaya). Meningkatnya potensi pasar tanah juga mengakibatkan rekonsentrasi penguasaan tanah. Di Kadupandak, rekonsentrasi terjadi pada petani yang memiliki akses terhadap pasar dan pola intensifikasi pertanian yang baik. Lebih lanjut, Maulana dkk, mengatakan permasalahan utama petani Kadupandak bukanlah sertifikat (legalisasi) tapi adalah tata produksi dan akses terhadap pasar (Maulana dkk, 2018).

De Soto mengatakan bahwa legalisasi tanah yang informal akan meningkatkan transaksi tanah. Keamanan tenurial yang terjamin, selanjutnya akan meningkatkan investasi, sehingga ekonomi tumbuh dan kemiskinan berkurang. Berangkat dari keyakinan De Soto ini maka patutnya harus dicurigai bahwa proses-proses sertifikasi atau legalisasi tanah merupakan salah satu cara pembentukan modal di pedesaan. Modal yang seringkali mengarah pada terbukanya pasar bebas.

Belumlama,pemerintahanJokowi-JKsudahmembukakranhutangbaruyangdiberikan oleh Bank Dunia, jumlahnya tergolong besar yaitu, 200 juta dollar atau Rp 2,7 Triliun kepada Kementerian ATR/BPN. Sasaran utamanya adalah percepatan legalisasi tanah, yang diterjemahkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Poin 15 dan 26). Dengan ini, Bank Dunia berharap dapat mempertegas pembangunan yang berorientasi pasar bebas, yaitu mempermudah proses investasi dan menjamin keamanan pembiayaan konsesi lahan (Poin 15 dan 21).

Tahun 2010, Sajogyo Institute pernah melakukan penelitian dampak dari prosesporses legalisasi aset (LARASITA, pemberian HGU, PPAN, tanah adat dan rezim pertambangan di pulau kecil). Begitu tanah diperdagangkan, ikatan-ikatan hubungan sosial atas tanah mulai dilepaskan. Ketika itu terjadi maka akan terjadi guncangan dalam sendi-sendi kehidupan manusia (diantaranya terlempar dari tanah pertanian di pedesaan ke pekerjaan tak tetap sebagai buruh tambang, menjadi buruh perkebunan dengan sejumlah aturan yang menekan, kerja-kerja sektor informal di perkotaan, dan sebagainya). Pelemparan manusia dari tanahnya hampir terjadi di setiap lokasi penelitian Sajogyo Insitute. Mulai di Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Mangunwati, Jawa Barat, sampai di Papua, yang tentu memilik corak dan mekanisme penyingkiran yang sedikit berbeda.

Proses-proses legaslisasi ini yang menjadi dasar Sajogyo Institute untuk menentukan lokasi penelitian. Dengan didasar pada kebijakan RAPS Jokowi-JK, maka Sajogyo Institute telah memilih 6 (enam) lokasi penelitian yang telah mendapatkan legaslisasi dari negara. Masing-masing lokasi penelitian memiliki skema atau bentuk legalisasi yang berbeda-beda.

Bab I berisi tentang Reforma Agraria dan legalisasi aset di (dua) lokasi legalisasi dengan skema sertifikasi individu yang terletak di Badega, Kabupaten Garut dan Pasawahan di Kabupaten Ciamis. Kedua lokasi tersebut baru saja mendapatkan redistribusi tanah dari negara, yang sifatnya perseorangan.

Bab Il menjelaskan penelitian di dua tempat lainnya, terletak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan Parung Mulya, Kabupaten Karawang. Masing-masing lokasi diberikan hak untuk mengelola hutan oleh negara melalui skema IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

Bab Ill berisi mengenai pengakuan hutan adat atau diberikannya hak kelola hutan dari negara ke masyarakat adat. Pengakuan hutan adat tersebar di 2 (dua) lokasi juga, yang berada di Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak dan Desa Tapang Semadak, Kabupaten Sekadau. Dari sini, setidaknya Sajogyo Institute ingin mengetahui sejauhmana kebijakan legalisasi Jokowi-JK ini mempengaruhi hubungan manusia terhadap tanahnya? Apakah semakin transaksional atau tidak terlalu banyak perubahan yang berarti? Atau ada kemungkinan lain, yang justru mendorong pemantapan konsolidasi tanah, ekonomi dan kelembagaan.

Berawal dari melihat kemungkinan tersebut, maka melihat proses-proses inisasi warga lokal menjadi hal tidak kalah penting. Secara konseptual, berbagai inisiatif rakyat tersebut dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai bentuk-bentuk pelaksanaan land reform by leverage (Pembaruan Agraria Berbasiskan Rakyat, atau disingkat PABR), sebagaimana dimaksudkan oleh Gunawan Wiradi dalam berbagai tulisannya. Pertama, proses Aneksasi merujuk pada tindakan kolektif penduduk untuk secara paksa membuka, bercocok-tanam, dan sekaligus bermukim di sebidang tanah hutan negara atau tanah perkebunan milik perusahaan negara/swasta.

Kedua, merujuk pada ambiguitas status tanah yang direklaim, pada satu sisi, ia secara faktual diusahakan oleh penduduk. Namun di sisi lain, secara formal masih diklaim dan dikelola sebagai bagian dari entah kawasan konservasi, hutan produksi atau areal perkebunan besar. Bahkan ada yang diklaim sebagai areal tanah milik penguasa tradisional. Ketiga, Merujuk pada kolaborasi negara dan komunitas lokal. Misalnya, adanya kesepakatan konservasi masyarakat dalam konteks manajemen taman nasional, atau berupa pengakuan negara atas klaim yang dibuat oleh penduduk (Wiradi dalam Laksmi dkk, 2009: 8).

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENELITIAN "Penelitian: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial" DAFTAR ISI BABI REFORMA AGRARIA DAN LEGALISASI ASET TANAH 1. 2. Badega Revisited: Penguasaan Tanah dan Program Redistribusi di Desa Cipangramatan ... 1 Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang. …1 1.2. Pertanyaan Penelitian .5 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..6 1.4. Metode Penelitian. 6 1.5. Sistematika Penulisan .…9 II. Kerangka Teori. .9 2.1. Teori Akses .9 2.2. Dinamika dan Diferensiasi. 12 2.3. Strategi Nafkah & Penghidupan yang Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) .14 2.4. Tata Pengaturan Tanah Pro-Rakyat Miskin (Pro-Poor Land Policy and Land Governance). 16 III. Perjalanan Perjuangan Tanah Badega dan Profil Desa Cipangramatan.... 19 3.1. Perjalanan Perjuangan Tanah Badega …19 3.2. Profil Serikat Petani Badega (SPB) dan Desa Cipangramatan .. ..25 IV. Cipangramatan Pasca-Program Redistribusi Tanah.. ..29 4.1. Penguasaan Lahan dan Diferensiasi Petani di Cipangramatan...... .…….29 4.2. Strategi Nafkah Keluarga Petani di Desa Cipangramatan .. ...43 4.3. Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Desa Cipangramatan. ….49 4.4. Dampak Redistributif Program Redistribusi? …51 V. Penutup.... .54 ..54 5.1. Kesimpulan 5.2. Kritik ..56 5.3. Saran.. 58 1.2. Tata Tenurial di Tatar Pasundan …59 PENDAHULUAN ...60 1.1. Latar Belakang. ...60 1.2. Kerangka Analisis. ..62 1.3. Pendekatan Lapang. .64

II. RIWAYAT TANAH DI PASAWAHAN .66 2.1. Pasawahan dalam Makna. ..66 2.2. Masuknya Perkebunan Karet ...66 2.3. Riwayat Okupasi ..67 III. KONSEKUENSI-KONSEKUENSIYANG DITANGGUNG ..70 3.1. Penataan Kuasa Tanah dan Konsekuensinya .70 3.2. Penataan Produksi dan Konsekuensinya. …77 3.3. Pasawahan memandang masa depan. ..83 IV. PENUTUP .86 4.1. Kesimpulan ..86 4.2. Saran dan Rekomendasi ..86 DAFTAR PUSTAKA. .88 BAB II PERHUTANAN SOSIAL .89 2.1. Implementasi Perhutanan Sosial Muara Gembong Percontohan yang Tak Layak Dicontoh .89 I. Pendahuluan. ..89 1.1. Latar Belakang. ..89 1.2. Pertanyaan Penelitian ..91 1.3. Tujuan Penelitian ..92 1.4. Kerangka Penelitian. ..92 1.5. Metode Pengumpulan Data. ..96 1.6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..97 II. Kompleksitas Masalah Agraria Pantaibakti, Muaragembong .103 2.1. Penguasaan Tanah Di Muaragembong..... .103 2.2. Struktur Sosial Masyarakat Desa Pantaibakti, Muaragembong...... 109 III. Perhutanan Sosial di Muara Gembong. .116 3.1. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 39: Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani .116 3.2. Skema Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong. .116 3.3. Implementasi Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong 119 IV. Ragam Masalah dalam Implementasi Proyek Perhutanan Sosial Muaragembong.. 122 4.1. Izin Pemanfaatan dalam Kompleksitas Masalah Agraria. ..122 4.2. Reforma Agraria yang Anti-Reform. .124 4.3. Buruh Gratis dan Dibebankan Hutang: Kepentingan Siapa? 124 4.4. Kegagalan Pengaman Nafkah. .126 4.5. Drainase Tambak Presiden: Ancaman Sumber Nafkah Penambak Tradisional .128 V. Penutup ... .130 5.1. Sebuah Refleksi: The Limit of Perhutanan Sosial 130

5.2. Rekomendasi 131 2.2. Ilusi Perhutanan Sosial: Legalitas Tanpa Kedaulatan .133 1. Pendahuluan.. 133 1.1. Latar Perhutanan Sosial di Hutan Kuta Tandingan .133 1.2. Pertanyaan, Tujuan dan Manfaat Penelitian .137 1.3. Kerangka Pikir. .138 ..140 1.3. Metode Penelitian. 1.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 141 1.5. Unit Analisis. .142 1.6. Teknik Penentuan Responden dan Informan .142 1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 143 II. Deskripsi Umum .. 144 2.1. Sejarah Karawang, Tentang Desa Parung Mulya dan Kawasan Hutan 144 2.2. Deagrarianisasi Karawang.. 146 2.5. Mengenali Perhutanan Sosial .156 III. Hasil dan Pembahasan 158 3.1. Perhutanan Sosial dan Setelahnya. .158 3.2. Persoalan Tanah yang belum selesai .173 IV. Penutup... 189 4.1. Kesimpulan .189 4.2. Saran dan Upaya Lanjutan 190 DAFTAR PUSTAKA. 192 BAB III HUTAN ADAT .195 3.1. Rimak Adat Tawang Panyai .195 I. Pendahuluan.. 196 1.1. Latarbelakang. .196 1.2. Rumusan Masalah .199 1.3. Tujuan Penelitian. 199 1.4. Kerangka Pemikiran .200 1.5. Metode Penelitian. 203 1.6. Teknik Analisis. .205 1.7. Timeline Penelitian 206 II. Deskripsi Umum .206 2.1. Gambaran Lokasi Penelitian .206 2.2. Riwayat Genealogis Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau... 209 2.3. Posisi Penetapan Hutan Adat .211 III. Sistem Tenurial Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau..... 212 3.1. Sistem Penguasaan Sumber Daya Masyarakat Adat Tapang

Sambas-Tapang kemayau.. 212 IV. Destabilisasi Ekonomik pasca Rezim Deforestasi dan Kapitalisasi Sumber Daya... .223 4.1. Destabilisasi Ekonomik pasca Rezim Deforestasi .223 4.2. Dari Hutan ke Hutang. .224 V. Kesimpulan: Masa Depan Rimak Adat Tawang Panyai. .233 5.1. Proses pengorganisiran kelompok Rimak Adat Tawang Panyai yang berpatron dengan elite CU Keling Kumang. .233 5.2. Konflik di dalam tubuh internal Kelompok Rimak Adat Tawang Panyai. ..234 5.3. Dari Hutan ke Hutang .235 DAFTAR PUSTAKA 236 LAMPIRAN ..237 3.2. Risalah Tanah: Upaya Menata Ulang Sumber-Sumber Agraria .245 di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa i. Pendahuluan. .245 1.1. Latar Belakang. .245 1.2. Pertanyaan Penelitian ..247 1.3. Tujuan Penelitian. ..247 1.4. Kerangka Pemikiran. .247 II. Metode Pengumpulan Data ..251 2.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data. ..251 2.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan .251 ..251 2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 2.4. Teknik Pengumpulan Data. .252 2.5. Teknik Analisis Data. .253 III. Gambaran Umum. ..253 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 253 IV. Hasil dan Pembahasan ..255 4.1. Sejarah Penguasaan Tanah Di Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa. .255 4.2. Risalah Tanah dan Upaya Penata Ulang kembali Sumber-sumber 264 Agraria.. 4.3. Koperasi sebagai Upaya Restrukturisasi Penguasaan Tanah .275 4.4 Kesimpulan... ..276 DAFTAR PUSTAKA. .278 LAMPIRAN .279

BABI REFORMA AGRARIA DAN LEGALISASIASET TANAH

1. 1. BADEGA REVIS/TED: PENGUASAAN TANAH DAN PROGRAM REDISTRIBUSI DI DESA CIPANGRAMATAN

Muhammad Nashirulhag

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah sejak lama, Kecamatan Cikajang, termasuk daerah Badega di dalamnya, yang juga mencakup Desa Cipangramatan, mempunyai peranan cukup penting, bahkan hingga sampai ke kabupaten sekitarnya, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Bandung, sebagai penghasil bahan pangan, utamanya sayuran. Diperkirakan, setiap harinya daerah ini bisa menghasilkan sayuran hingga mencapai 4 ton, dengan belum menghitung palawija lainnya.' Bahkan, dalam perkembangan terakhir, tak hanya memasok kebutuhan sayuran untuk daerah sekitarnya, hasil pertanian wilayah ini juga dipasarkan hingga ke pasar-pasar induk di Jawa Barat dan Jabodetabek.²

Betapa pentingnya sektor pertanian ini terlihat dari data, di mana dari 12.790,78 Ha luas wilayah Kecamatan Cikajang, 4.275,764 Ha di antaranya, atau lebih dari 30% luas wilayahnya, berupa areal kawasan pertanian. Dari jumlah tersebut, 136 Ha atau 3,18% berupa lahan sawah, dan sisanya, 96,82% berupa lahan bukan sawah, yang utamanya digunakan untuk mendukung pertanian hortikultura (sayuran). Datadata ini menunjukkan betapa subur dan produktifnya kawasan ini untuk pertanian. Tak mengherankan jika mayoritas penduduk Kecamatan Cikajang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian.3

Namun demikian, kesuburan dan produktifitas pertanian di wilayah ini nampaknya tak berjalan seiring dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini terlihat, misalnya, dari data yang ada pada Desa Cipangramatan, desa dengan luas wilayah pertanian terbesar kedua di kecamatan ini yang menjadi lokus penelitian. Dari 1810 Ha total luas lahan yang ada di desa ini, 1756 Ha di antaranya dialokasikan untuk sektor pertanian.4 Namun jika kita bandingkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, nampak fakta yang ironis. Dari 1819 Keluarga di desa ini pada 2018, 1041 di antaranya tergolong kategori miskin. Dari sejumlah itu, 528 di antaranya terdata sebagai keluarga miskin sosial, dan 255 keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni (rutilahu).

Agaknya, fakta ini bukan suatu fenomena yang hanya ditemui di Desa Cipangramatan. Secara nasional, tercatat per-Maret 2016, sebanyak 17,67 juta penduduk miskin hidup di desa, dibanding 10,34 juta penduduk miskin yang hidup di kota, dengan 60% dari total keseluruhan sekitar 28 juta penduduk miskin adalah petani dan keluarganya. Jika diprosentase dalam lingkup pedesaan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan ini juga mengalami kenaikan dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Kemudian, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 di tahun 2015 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 di tahun 2015 menjadi 0,79 di tahun ini.6

Tentu saja setiap kasus dan wilayah mngkin mempunyai kekhasan masing-masing untuk menjelaskan faktor penyebab kemiskinan di pedesaan ini. Namun, untuk kasus Kecamatan Cikajang, khususnya Desa Cipangramatan, salah satu faktor yang bisa disebut adalah keberadaan aktor-aktor luar yang ikut menguasai lahan pertanian, sehingga petani lokal tak sepenuhnya bisa mendapat keuntungan dari kekayaan alam di wilayah mereka.

Sebagaimana pepatah “ada gula ada semut", tak heran jika kesuburan alam kawasan ini mendatangkan ketertarikan pihak-pihak di luar untuk ikut mereguk keuntungan alam dari kawasan ini. Saat ini saja, misalnya, terdapat beberapa perusahaan perkebunan, dengan yang terbesar adalah PTPN VIII dengan spesialisasi tanaman the, yang total produksinya mencapai 1977 ton. Belum lagi beberapa perusahaan perkebunan swasta yang memegang hak guna usaha (HGU) di kawasan ini, seperti PT. Chakra di Desa Cipangramatan.

Kehadiran perusahaan perkebunan ini juga yang sempat menimbulkan konflik cukup panas dengan masyarakat petani penggarap di kawasan ini, yang lebih dikenal dengan nama Badega (di mana Desa Cipangramatan termasuk di dalamnya). Puncak konflik ini berlangsung terutama sejak pertengahan dasawarsa 1980-an hingga awal dekade 1990-an, ketika sebagian warga mengalami kriminalisasi dan dilarang serta ditakuttakuti untuk menggarap lahannya, hingga akhirnya sebagian yang ditahan dibebaskan dan petani penggarap kembali dapat mengerjakan lahannya dengan relatif aman dan tanpa gangguan.

Konflik ini pula yang membuat daerah ini dikenal. Padahal, sebagaimana terungkap dalam satu laporan, sebelum kasus ini mencuat ke permukaan, Badega sebagai sebuah daerah di Jawa Barat tidak begitu dikenal orang. Bisa dibilang, kasus Badega termasuk salah satu kasus tanah yang mengemuka pada saat Orde Baru masih cukup kuat. Perjuangan masyarakat melawan PT. SAM kala itu mengundang perhatian banyak pihak, mulai dari jurnalis, ahli hukum, aktivis NGO, hingga mahasiswa.

Bahkan, saat sidang terakhir di Pengadilan Negeri Garut, yang memvonis 13 orang petani Badega bersalah dengan hukuman yang bervariasi, ribuan mahasiswa melakukan long-march dari Bandung sampai Garut sebagai bentuk dukungan. Selain itu, masih banyak lainnya yang menunjukkan solidaritas dengan ikut turun langsung ke situs tanah Badega secara bergantian, terutama ketika kasus ini sedang panaspanasnya. Tak heran jika kasus ini terbilang terdokumentasi dengan cukup baik, jika dibanding kasus perjuangan tanah lain, terutama di masa Orde Baru.®

Kasus Badega ini, dengan demikian, menjadi "contoh yang baik" akan dua persoalan utama dalam bidang agraria di Indonesia yang terus berlanjut, utamanya sejak Orde Baru hingga saat ini: ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria. Keduanya mempunyai kait-kelindan yang sangat erat, bahkan bisa dianalogikan sebagai dua sisi mata uang.9

Salah satu akar kemiskinan di desa ini adalah karena monopoli pemilikan dan penguasaan tanah maupun sumber agraria lainnya bukannya berkurang, namun terus terjadi di negara ini. Sektor pertanian pangan tak luput dari praktik ini. Laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian berjalan begitu cepat dan meluas, sekitar 200.000 Ha/tahun. Jika pun bertahan sebagai lahan pertanian, pemilikannya telah berpindah tangan ke perusahaan-perusahaan pertanian skala besar. Tercatat, lahanlahan pertanian telah dikuasai oleh 2.452 usaha pertanian berskala besar. Demikian juga lahirnya kawasan-kawasan industri baru menyebabkan konversi lahan dan konflik agraria.10

Sementara itu, potret ketimpangan secara horiontal kian nyata bila dilihat dari penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Berdasarkan data BPS (2003), 37,7 juta rumah tangga petani hanya menggunakan lahan pertanian 21,5 juta hektar. Dari 37,7 juta rumah tangga petani itu, 36%-nya adalah petani tak bertanah dan 24,3 juta petani yang menguasai tanah rata-rata hanya 0,89 hektar per rumah tangga.1

Di tengah keterpurukan hidup banyak petani, rezim hari ini datang dengan janji yang diklaim akan mensejahterahkan mereka, melalui program yang disebut "Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial" (RAPS). Program ini terdiri dari dua program turunan. Pertama, program legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dengan target legalisasi aset tanah transmigrasi seluas 0,6 juta hektar yang belum bersertifikat dan legalisasi aset seluas 3,9 juta hektar. Kedua melalui program redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dengan dua sasaran, yakni 0,4 juta hektar tanah eks-HGU/tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

SKEMA REFORMA AGRARIA DALAM RPJM

REFORMA AGRARIA (9 juta ha) Legalisasi Redistribusi Aset Tanah (4,5 juta ha) (4,5 juta ha) Tanah Transmigrasi Ex-HGU/Tanah Terlantar Pelepasan yang Belum Legalisasi Aset dan Tanah Negara Kawasan Hutan Lainnya Bersertipikat (3,9 juta ha) (4,1 juta ha) (0,4 juta ha) (0,6 juta ha)

Dengan program percepatan, legalisasi aset bisa meningkat dari 3,9 juta ha menjadi angka ± 8 juta ha atau 22,89 juta bidang Skema Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK dalam RPJM

Salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai obyek reforma agraria dengan skema redistribusi tanah ek-HGU adalah kawasan Badega di Garut, yang mencakup Kecamatan Cikajang dan Banjarwangi, dan meliputi Desa Cipangramatan, Kramatwangi, Bojong, Jayabakti, dan Tanjungjaya. Dengan pengalaman pahit konflik panjang dan panas menghadapi aktor dan "pemain-pemain" kuat yang sering dirujuk sebagai "pengusaha dan penguasa", masyarakat petani Badega tentu kini gembira karena haknya sudah diakui negara dalam bentuk serifikat, dan mereka tak perlu cemas lagi atas status tanah garapannya, suatu keadaan yang niscaya sudah dinanti selama bertahun-tahun.12

Mengenai proses dan hal seputar redistribusi tanah di Badega sebagai bagian dari program Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK sudah diulas dalam beberapa laporan penelitian sebelumnya, yang menandai kembali ditelitinya Badega setelah sekianlama. Sebelumnya, memang sudah ada beberapa tulisan yang mengangkat soal Badega, terutama yang terbit pada dekade 1980an dan 1990an. Namun kebanyakan di antaranya membahas Badega dalam kerangka konflik agraria dengan pendekatan kronologis yang memaparkan riwayat sengketa tanah di wilayah ini dan bagaimana jalan yang ditempuh petani peggarap dalam memperjuangkan hak mereka dalam penguasaan dan pemilikan tanah garapan. Misalnya saja laporan yang diterbitkan oleh YLBHI13, Komite Pergerakan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (KPMuRI)14, atau yang ditulis oleh Dianto Bachriadi15.

Sementara itu, setidaknya ada dua kajian yang membahas terkait redistribusi tanah di Badega. Pertama adalah tesis yang ditulis oleh Anry Firmansyah di jurusan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran. Dan kedua adalah Kertas Kerja yang diterbitkan oleh Agrarian Resource Center (ARC) Bandung dan ditulis oleh Erwin Suryana. Tulisan pertama menjelaskan peran aktor-aktor yang terlibat dalam mengadvokasi hak masyarakat Badega atas tanahnya, sampai pada tahap mereka mendapat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah, dan bagaimana dinamika perjalanan hingga kebijakan redistribusi ini terbentuk. Pihak yang berperan hingga lahirnya kebijakan ini terutama adalah Konsorsium Pembaruan Agararia (KPA) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Sedangkan tulisan kedua coba mempertanyakan beberapa hal, seperti mengapa proses redistribusi tanah dipilih di Badega dan tidak di lokasi lain; bagaimana proses penentuan subyek dan obyek dalam redistribusi tanah; mengapa ada, untuk siapa, dan berapa alokasi lahan yang diperuntukkan bukan untuk petani; dan terakhir menempatkan redistribusi tanah di Badega dalam kerangka implementasi Nawacita yang diturunkan dalam program Reforma Agraria oleh pemerintahan Jokowi.

Dari dua kajian yang coba melihat peran berbagai aktor dalam mendorong redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria, dan bagaimana proses redistribusi tanah itu sendiri di Badega, penelitian ini hendak mengisi kekosongan dengan melihat bagaimana kondisi pasca-redistribusi di Badega, baik dari segi penguasaan tanah, maupun stratifikasi sosial dalam pertanian itu sendiri. Redistribusi tanah dan reforma agraria idealnya mengubah struktur penguasaan tanah dan melakukan pemerataan, serta menjamin akses petani penggarap atas alat produksi utama berupa tanah, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dan relasi kelas yang subordinatif dan eksploitatif dalam pertanian. Karena itu, meskipun tentu saja masyarakat petani menyambt gembira program ini, penting untuk melihat dan mengevaluasi apakah program redistribusi tanah ini benr-benar mempunyai dampak redistributif bagi kehidupan mereka

Gatot Ryanto, "Petani Badega Berjuang Menegakkan Haknya atas Tanah" dalam Noer Fauzi Rahman dan Gatot Ryanto (eds), Pembangunan Berbuah Sengketa: Kumpulan Kasus-Kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru (Bandung, Yayasan Sintesa 1998), hlm 34.

Wawancara dengan Kang Asid, ketua kelompok tani Sagara Keling yang tergabung dalam SPB, 20 November 2018.

BPS Kabupaten Garut, Statistik Kecamatan Cikajang 2016 (Garut: BPS Garut, 2017).

BPS Kabupaten Garut, Kecamatan Cikajang dalam Angka 2018 (Garut: BPS Garut, 2018).

Pemerintah Desa Cipangramatan, Profil Desa Cipangramatan 2018 (Garut: Pemerintah Desa Cipangramatan, 2018). Penulis berterimakasih kepada Ating Maryunani, Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Cipangramatan yang telah memfasilitasi penulis mendapat data ini.

Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016, dalam Berita Resmi Statistik No. 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016.

BPS Kabupaten Garut, Statistik Kecamatan Cikajang 2016, hlm 13.

Gatot Ryanto, "Petani Badega Berjuang Menegakkan Haknya atas Tanah", hlm 34.

Dianto Bachriadi, "Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNuPKA", seri Working Paper Agrarian Resource Center nomor 04/WP-KAPPOB/I/2017.

10 Konsorsium Pembaruan Agraria, "Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2016", 27 September 2016. URL: http://www. kpa.or.id/news/blog/pernyataan-sikap-hari-tani-nasional-2016/

11 Idham Arsyad, "Kusutnya Keagrariaan Kita", Kompas, 25 September 2012.

12 Dari hasil wawancara dengan para petani Desa Cipangramatan.

13 YLBHI, Laporan Kasus/Case Reports: Badega, Cimerak, dan Pulau Panggung (Jakarta, YLBHI, 1990).

14 KPMuRI, Data Dasar Kasus Tanah di Jawa Barat: Badega, Jatiwangi, Cimerak, Gunung Batu (Bandung: KPMuRI, 1992).

15 Dianto Bachriadi, "Warisan Kolonial Yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Penddukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam Anu Lounela dan Yando Zakaria (ed.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung (Yogyakarta: Insist Press, 2002).

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan lebih menggali aspekaspek yang belum digali dari penelitian sebelumnya di Badega, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian:

a. Bagaimana struktur penguasaan lahan dan relasi prduksi yang terbentuk di Desa Cipangramatan

b. Apakah terjadi dampak redistributif dari program Reforma Agraria pemerintahan Jokowi-JK di Desa Cipangramatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui struktur penguasaan lahan dan relasi produksi yang ada di Desa Cipangramatan.

2. Mengetahui dan menganalisis apakah terjadi dampak redistributif dari program Reforma Agraria pemerintahan Jokowi-JK di Desa Cipangramatan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi tambahan bagipenelitiyang tertarik mengkajibagaimana dampak suatuprogram pembaruan agraria di suatu lokasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini didorong, salah satunya, sebagai evaluasi atas pelaksanaan dan dampak program Reforma Agraria pmerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun terakhir. Dalam kasus Badega, program ini dilaksanakan di bawah skemaredistribusitanah. Meskipun bertajuk demikian, penelitian inihendak melihat apakah praktik di lapangannya terjadi seperti namanya atau seperti yang umumnya dipahami sebagai Reforma Agraria yang melakukan penataan ulang atas penguasaan lahan dan relasi-relasi sosial yang tipang dan eksploitatif yang berdiri di atas landasan penguasaan tanah tersebut.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1.Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu satu model riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan temuan di lapangan atau data-data yang bukan kuantitatif berupa statistik dan angka-angka, seperti dokumen, arsip, dan artikel. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode kualitatif sendiri bertujuan mengejar ketajaman dan kedalaman atas objek penelitian dan konteks yang melingkupinya. Diasumsikan bahwa objek penelitian merupakan suatu fenomena yang harus dipahami secara mendalam. Karena sifatnya yang interpretatif, maka peneliti dituntut untuk memahami dan mendalami fenomena dari berbagai pendekatan dan teori yang digunakan.16

16 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm 7-10.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

1.4.2.1. Wawancara

Teknik wawancara ini penting untuk menggali konteks, dan untuk mengelaborasi serta mengonfirmasi data dan temuan di lapangan.17Dalam penelitianini, wawancara dipusatkan kepada pihak-pihakyangterlibatdalam perjuangan tanah Badega,sejak dimulainya pada dekade 1980-an hingga generasi sesudahnya yang meneruskan perjuangan hingga proses sertifikasi. Untuk menggalikedalaman, wawancarajuga menyasarpara penerima sertifikat di tingkat lokal, guna mengetahui permasalahan serta dinamika mereka, baik sebelum maupun sesudah menerima manfaat. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara yang dilakukan mengambil dua bentuk, yaitu wawancara formal dan informal.

1.4.2.2. Studi Dokumen

Teknik ini penting sebagai landasan dari data yang ada di lapangan.18 Literatur yang menjadi rujukan terutama adalah data yang berasal dari Serikat Petani Badega dan Kantor Desa Cipangramatan.

1.4.2.3. Observasi Partisipatif

Metode ini diartiken sebagai satu metode penggalian data primer dengan cara mengadakan kontak yang lama, intensif, dan bervariasi dengan orang-orang lain dan pendapat mereka. Dengan menyelami kehidupan rumah tangga dan pertanian mereka, diharapkan didapat data primer, terutama berkaitan dengan strategi nafkah dan bertahan hidup mereka.19

1.4.2.4. Survey Kuesioner

Teknik ini diartikan sebagai satu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil contoh (sample) dari sebuah populasi menurut prosedur tertentu, dengan alat berupa daftar pertanyaan yang terstrukur. Teknik ini dilakukan untuk mendapat data angka/kuantitatif yang lebih terukur, guna menopang argumen, tertama terkait beberapa hal seperti penguasaan lahan, pola nafkah, migrasi, dlsb.20

1.4.2.5. Focus Group Discussion

Secara sederhana, metode ini bisa dimaknai sebagai diskusi dan wawancara yang responpondennya terdiri dari beberapa orang atau satu kelompok, dan dilakukan secara terfokus. Dalam penelitian ini, model yang dipakai adalah model terpimpin, di mana diskusi dibawakan oleh peneliti, dan dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan umum, untuk kemudian menjadi lebih menajam pada hal-hal yang lebih spesifik. Penggunaan metode ini dalam penelitian kali ini bertujuan untuk menggali informasi terkait proses redistribusi, tanggapan atas kondisi desa, dan kebutuhan pasca-redistribusi.

17 Yacob Vredenberg, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm 34.

18 Sarosa, Penelitian Kualitatif, hlm 61.

19 Mohammad Shohibuddin (ed.), Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), hlm 77.

20 Ibid, hlm 93.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.21 Menurut Lexy J. Moleong, reduksi data berupa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi lebih sederhana, lalu mensintesakannya, kemudian mencari dan menemukan pola, dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari, serta dari situ, lalu memutuskan apa yang dapat disajikan.

Hasil wawancara dengan informan kunci, observasi partisipatif, FGD, dan survey kuesioner, serta studi dokumen terkait redistribusi sebagai data primer, lalu penulis gabungkan dengan telaah atas artikel-artikel pendukung yang diperlukan,. Selain itu, data sekunder berupa literatur dan tulisan penunjang, penulis gunakan sebagai penguat dari data primer.

Setelah semua data terkumpul, penulis mula-mula menyajikan data dengan melakukan sistematisasi pada data yang ada, hingga semua data tertata secara rapi dan mendetail. Setelah itu, penulis coba menginterpretasikannya dengan cara meletakkan data-data tadi dalam kerangka teori yang digunakan, yaitu dinamika dan diferensiasi kelas dan tata pengaturan tanah pro-rakyat miskin guna melihat program redistribusi tanah di Badega.

Setelah melalui proses ini, lalu kesimpulan dapat diambil. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat pola relasi antara data dan realitas yang terjadi dengan kerangka teori yang menjadi acuan. Sebagiannya, berupa pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm 248.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis, peneliti membagi laporan ini ke dalam 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 menerangkan latar belakang penelitian ini dan kenapa topik yang dipilih menjadi penting untuk diteliti. Selain penting, tentu penelitian ini juga harus memberi manfaat dan mempunyai tujuan. Selain itu, untuk menjelaskan apa yang coba dijawab penelitian ini, bagaimana cara menjawabnya (metodologi penelitian), dan dengan cara apa data dikumpulkan.

Bab 2 memaparkan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti, yaitu dinamika dan diferensiasi kelas, dan tata pengaturan tanah pro-rakyat miskin.

Bab 3 lebih bersifat deskriptif terhadap subjek yang hendak diteliti. Dalam bab ini digambarkan proses perjalanan perjuangan tanah di Badega hingga sampai pada proses redistribusi tanah.

Bab 4 merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini. Pada intinya, bab ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian tentang dinamika kelas dan penguasaan lahan, strategi nafkah, dan akses.

Bab 5 atau bab terakhir, berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian ini coba mempersatukan simpul-simpul tentang yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya.

II. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Akses

Hampir semua penggunaan teori akses dalam literatur kajian agraria di Indonesia merujuk pada karya Jesse Ribot dan Nancy Peluso berjudul "Theory of Access". Tulisan ini berangkat dari kegelisahan penulisnya akan istilah “akses" yang seringkali digunakan oleh para analis tentang sumber daya alam dan kepemilikan, tetapi tanpa definisi yang memadai. Karenanya, artikl ini bertujuan untuk mengembangkan satu konsep tentang akses dan menyajikan beberapa faktor yang memungkinkannya, serta membedakannya dari konsep properti (kepemilikan).

Peluso dan Ribot mendefinisikan akses sebagai "kemampuan untuk mendapat manfaat/keun-tungan dari sesuatu, termasuk objek material, manusia, institusi, dan simbol, berbeda dari properti yang diartikan "hak (formal) untuk menikmati atau mengambil/mendapat manfaat dari sesuatu". Karenanya, dari definisi itu dapat diturunkan bahwa akses lebih tepat dimaknai sebagai “sekumpulan kekuasaan" (a bundles of power) yang memungkinkan pihak-pihak tertentu maraih manfaat, dan bukan sekadar "sekumpulan hak" yang melekat pada properti.22

Formulasi akses akan mencakup pembahasan hal yang lebih luas, berupa relasi sosial dan kuasa yang memungkinkan atau menghalangi manfaat dari penggunaan suatu sumber daya, dari pada berfokus pada relasi kepemilikan semata yang hanya menjadi salah satu mekanismenya. Dalam kajian empirik, pendekatan akses akan menekankan pada pertanyaan "siapa dapat (dan tidak dapat) menggunakan apa, dengan cara apa, dan dalam keadaan bagaimana". "Mendapat" di sini dimaknai sebagai bentuk penikmatan atas beberapa macam manfaat atau aliran manfaat. Konsep manfaat ini menjadi penting, karena manusia, masyarakat, dan institusi hidup dalam dan untuk meraih itu. Bertarung dan bekerjasama demi mendapatkan manfaat.

Ribot dan Peluso membahas cukup panjang distingsi antara akses dan properti ini, bahkan mengalokasikan bagian pertamanya khusus untuk tema ini. Dalam pandangan keduanya, literatur yang masif tentang kepemilikan bersama (common property) dan tenure sumber daya sudah menunjukkan bahwa hukum, baik dalam bentuk hukum positif, adat, maupun kesepakatan masyarakat tidak pernah secara utuh mampu mencakup semua mode akses sumber daya yang seringkali berada dalam silang sengkarut jaring kekuasaan yang rumit. Karenanya, tanpa hak formal sekalipun, manipulasi ideologis dan diskursif, dan relasi produksi dan pertukaran akan membentuk pola distribusi manfaat.

Namun, seperti halnya properti, relasi akses adalah sesuatu yang dinamis dan selalu berubah, bergantung pada posisi dan kekuasaan individu atau kelompok dalam beragam relasi sosial. Kon-disi ekonomi-politik yang berbeda akan mengubah percaturan siapa individu atau kelompok yang mendapat akses manfaat paling besar dari suatu sumber daya. Karena pola akses berubah dari waktu ke waktu, maka ia mesti dipahami sebagai proses. Pemahaman ini akan mem-bantu kita mengidentifikasi, kenapa suatu kelompok dapat meraih manfaat di saat yang lain tidak bisa, atau padahal yang bersangkutan tidak memiliki hak tertentu atas sesuatu. Satu pihak mungkin saja memiliki hak mengambil manfaat atas tanah, tetapi mungkin tidak dapat menggunakannya tanpa adanya akses pada tenaga kerja (labor) atau modal/kapital.

Tindakan sosial atas akses secara umum dapat dibagi dua, yaitu kontrol dan maintenance. Kontrol merujuk pada kekuasaan untuk mengarahkan dan mengatur tindakan secara bebas, sementara maintenance membutuhkan suatu pengorbanan biaya atau sumber daya untuk menjaga suatu akses sumber daya tertentu tetap terbuka baginya. Terkadang digunakan istilah ketiga, yaitu meraih/mendapatkan akses (gaining access) yaitu proses yang lebih umum di mana akses diperoleh dan ditegakkan. Kontrol dan maintenance akses pararel dengan penggambaran Marx akan relasi upahan dalam mode produksi kapitalisme. Relasi aktor yang memiliki kapital dengan yang bekerja pada kapital/alat produksi pihak lain pararel dengan relasi antara aktor yang mengontrol akses pihak lain dan yang melakukan maintenance atasnya, di mana aktor yang subordinat biasanya akan mentransfer manfaat pada pihak yang memegang kontrol atasnya.

Dengan kerangka yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka analisis akses akan meliputi: 1) identifikasi dan pemetaan aliran manfaat/kuntungan tertentu; 2) identifikasi mekanisme di mana aktor yang berbeda-beda terlibat dalam meraih mengontrol dan melakukan maintenance atas aliran manfaat dan sistribusinya; 3) analisis relasi kuasa yang mendasari mekanisme akses di mana manfaat diperoleh. Manfaat/keuntungan dari suatu sumber daya bisa dalam aspek produksi (semisal penanaman sawah), ekstraksi (seperti panen), transformasi produk (menjadi makanan kemasan, contohnya), pertukaran, pengangkutan, distribusi, atau konsumsi.

Selain akses yang timbul dari hak yang dijamin hukum, ada banyak kemungkinan lain yang disebut oleh Peluso dan Ribot sebagai "structural and relational access mechanism". Yang pertama, akses atas teknologi memediasi akses pada sumber daya denganberbagaicara.Banyaksumberdayayangtakbisadiekstraksitanpapenggunaan teknologi, dan teknologi yang semakin berkembang akan menguntungkan pihak yang memiliki akses terhadapnya. Tak hanya sampai di situ, teknologi yang tak berkaitan langsung, yang meningkatkan dan memfasilitasi kemampuan untuk mengakses sumber daya secara fisik juga menjadi penting, seperti, akses pada listrik dan pompa air akan menentukan siapa yang mendapat manfaat dari air tanah untuk pengairan. Pihak yang mempu mengakses mesin berat yang menjangkau hingga area terdalam juga akan memiliki akses lebih besar dalam pemanfaatan hutan. Bahkan akses terhadap teknologi senjata juga mesti diperhitungkan dalam hal ini.

Yang kedua tentu saja akses terhadap kapital yang dapat digunakan untuk mendapat kontrol akses sumber daya dengan membeli hak atasnya. la juga dapat digunakan untuk maintaining akses, baik dengan cara sewa, membayar pungutan resmi, atau membeli pengaruh atas orang yang memegang kontrol atasnya. Kekayaan dalam bentuk kapital ini juga memungkinkan pemegangnya mengusahakan atau mendapat akses dalam bentuk lain, seperti privilese untuk produksi, pengetahuan, dan otoritas tertentu.

Ketiga, akses pada pasar. Semisal, buah kemiri di kawasan hutan Kalimantan Barat mulanya dibiarkan tumbuh liar oleh pendduduk lokal, tetapi semenjak migrasi penduduk di Jawa yang menggunakan buah ini sebagai bahan masakan, penduduk lokal lalu mulai mengklaim akses mereka secara eksklusif. Keempat, akses terhadap tenaga kerja melalui relasi patron-klien. Kelima, akses terhadap pengetahuan, kepercayaan, praktik diskursif, dan kontrol ideologis. Keenam, akses pada otoritas, baik dalam bentuk legal maupun pengakuan adat. Semisal, pemimpin adat dapat memberi konsesi pertambangan pada tanah tertentu atas tanah adat yang dikuasainya.

22 Nancy Lee Peluso dan Jesse C. Ribot, "A Theory of Access" dalam Rural Sociology 68(2), 2003, pp. 153–181.

2.2. Dinamika dan Diferensiasi

Kerangka teori ini, mau tak mau, tak bisa dilepaskan dari karya padat Henry Bernstein, Class Dynamics in The Agrarian Change, yang menekankan analisa Ekonomi-Politik Agraria, khususnya melalui lensa Marxian, dan mengedepankan analisa kelas. Pendekatan ini utamanya adalah sebentuk kritik atas kerangka pembacaan populisme agraria yang memandang petani secara romantik dan mengasumsikan mereka sebagai satu kelas yang tunggal dengan corak ekonomi tersendiri. Mengenai ini, Bernstein menjelaskan, bahwa Ekonomi-Politik Agraria “menyelidiki relasi sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti, dan kekuasaan dalam struktur kelas agraria dan proses-proses perubahannya secara historis maupun kontemporer".23

Bernstein coba menawarkan satu pembacaan lain. Menurutnya, untuk memahami perubahan agraria dalam dunia modern, perlu analisis yang berpusat pada kapitalisme dan perkembangannya. Di mana kapitalisme didefinisikannya secara sederhana sebagai “sistem produksi dan reproduksi yang didasarkan pada relasi antara kapital dan buruh". Seiring dengan penetrasi kapitalisme hingga ke lingkup pedesaan, terjadi perubahan agraria, khususnya yang terwujud dalam relasi sosial produksi.

Apa yang sebelumnya dikenal sebagai 'peasant', yaitu petani dengan corak subsisten, kini sesungguhnya sudah tak relevan lagi. Menurutnya, ia hanya cocok digunakan untuk merujuk pada dua kondisi historis: masyarakat prakapitalis yang kebanyakan adalah keuarga skala kecil; dan proses transisi menuju kapitalisme. Apa yang eksis dalam kapitalisme agraria hari ini adalah 'farmer', yaitu petani yang hasil produksi pertaniannya ditujukan guna melakukan re-investasi, akumulasi, dan perluasan skala usahanya.24 Guna menyebut fenomena ini, Bernstein mempunyai istilah kunci: komodifikasi subsistensi.

Melalui komodifikasi subsistensi, sebagian besar petani yang sebelumnya sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, kini menjadi semakin bergantung pada pasar untuk keperluan reproduksinya. Karenanya, mereka semakin terhubung dengan ekonomi uang, baik dalam rangka budidaya pertanian maupun mencukupi kebutuhan seharihari²5

Dalam perkembangan kapitalisme, petani menjadi produsen komoditas skala kecil (petty commodity producer), di mana produksi dan reproduksi kebutuhan hidup mereka (subsistensi) diperoleh dengan cara menggabungkan diri dalam struktur pembagian kerja yang lebih luas dan kesemuanya dimediasi oleh pranata pasar. Karenanya, seiring dengan dinamika kapitalisme yang berkembang, kalangan ini tunduk pada proses diferensiasi kelas, dan dicirikan dengan adanya eksploitasi, akumulasi, kompetisi, dan peningkatan terus menerus kapasitas produktif.

seperti yang dirumuskan oleh Bernstein: siapa memiliki/menguasai apa? Siapa melakukan apa? Siapa mendapat apa? Apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dapat? Dan ditambah dengan oleh Ben White dengan pertanyaan: apa yang mereka lakukan satu sama lain? Jawaban-jawaban atas pertanyaan ini akan menjelaskan bagaimana penguasaan lahan dan struktur masyarakat petani sebelum reforma agraria dan setelahnya, apakah ada perubahan berarti atau tidak. Dengan ini, kita bisa mengevaluasi, apakah reforma agraria mencapai tujuannya dalam merombak struktur kepemilikan lahan yang timpang dan relasi sosial produksi yang eksploitatif atau tidak.

Menurut Bernstein, mode produksi kapitalisme, termasuk kapitalisme agraria, mempunyai setidaknya 3 karakteristik dasar, yaitu produksi komoditas yang meluas, keharusan adanya akumulasi, dan tenaga kerja sebagai komoditas, apapun bentuk relasi produksinya. Penetrasi kapitalisme dalam pertanian mengubah usaha pertanian (farming) yang sebelumnya merupakan aktifitas yang sangat lokal dan menginkorporasikannya menjadi "budidaya pertanian" (agriculture) yang merupakan satu sektor dalam pembagian kerja sosial dalam kapitalisme.

Menurutnya, ada beberapa aspek kunci pergeseran dari usaha tani ke budidaya pertanian, di antaranya perubahan teknis berbasis industri, pembentukan pasar global dan pembagian kerja dalam budidaya pertanian, khususnya makanan pokok, dan pembentukan "sektor pertanian" sebagai objek kebijakan. Istilah "sektor pertanian sendiri ditemukan dan dipakai sejak kemunculan dan pengembangan ekonomi modern, yakni ekonomi kapitalisme. Marx menyatakan bahwa pembagian kerja secara sosial antara pertanian dan industri, antara pedesaan dan perkotaan, muncul sebagai ciri kapitalisme.

Bernstein sendiri mendefinisikan "budidaya pertanian" atau "sektor pertanian" sebagai pertanian dan seluruh kepentingan ekonomi serta institusi khusus dan aktifitasaktifitasnya,mulaidarihulu sampaihilirpertanian,yang memengaruhiaktifitas-aktifitas dan reproduksi bagi petani. Hulu di sini maksudnya adalah kondisi-kondisi produksi yang penting dalam pertanian, seperti peralatan, pupuk, benih, ketersediaan tanah, kredit, hingga tenaga kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan hilir adalah segala proses yang terjadi pada hasil pasca-produksi, yang meliputi pemasaran, pengolahan dalam bentuk lain, hingga distribusi.26

Proses diferensiasi sendiri paling dipengaruhi oleh kemampuan untuk mereproduksi usaha tani, meliputi tanah dengan luasan dan kualitas tertentu, kemampuan membeli sarana produksi pertanian (sarprotan) seperti peralatan dan benih, dan kapasitas untuk mengerahkan tenaga kerja yang memadai. Seringkali, kemampuan untuk mengusahakan terpenuhinya prasyarat ini didapat melalui aktifitas dan pendapatan di luar usaha tani. Diversifikasi mata pencaharian dalam satu keluarga tani terkait erat dengan kecenderungan terjadinya diferensiasi kelas, baik dalam posisi memperkuat atau menghambat.27

Penting juga dicatat macam-macam pengeluaran keluarga tani yang cukup mempengaruhi terjadinya mobilitas kelas. Bernstein membaginya dalam empat jenis, yaitu dana konsumsi, dana penggantian, dana seremonial, dan dana rente. Dua pengeluaran awal adalah dana yang berkaitan langsung dengan reproduksi sosial dan reproduksi usaha tani. Sedang dana rente seringkali menentukan keamanan akses petani dalam menjalankan usahanya. Sementara dana seremonial, meski biasanya tak langsung berhubungan dengan usaha tani, tapi justru tak jarang yang menjadi pengeluaran terbesar yang mengancam keberlangsungan usaha tani.

Pendekatan Ekonomi-Politik ini akan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan kunci,

23 Henry Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Bogor: Sajogyo Institute, 2015).

24 Muhtar Habibi, "'Petani' dalam Lintasan Kapitalisme", dalam Harian IndoProgress, 18 April 2018. URL: https:// indoprogress.com/2018/04/petani-dalam-lintasan-kapitalisme/

25 Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, hlm 74.

26 Ibid.

2.3. Strategi Nafkah & Penghidupan yang Berkelanjutan (Sustainable Livelihood)

Sejak pertama kali dicetuskan oleh Robert Chambers dan Gordon Conway pada 1991, dan didalami melaui serangkaian riset yang dilakukan oleh Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, konsep sustainable livelihoods telah banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga besar seperti Oxfam, the United Nations' Development Programme (UNDP), and the UK Department of International Development (DFID). Konsep ini sendiri didefiniskan sebagai "a livelihood is sustainable which can cope with and recover from stress and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, and provide sustainable livelihood opportunities for the next generation; and which contributes net benefits to other livelihoods at the local and global levels and in the short and long term".

Kerangka Analisis dalam Sustainable Rural Livelikoods

Proses Konteks. Sumberdaya kelembagaan Strategi Outcome dari kondisidan iiveltkood dan prinsip invelthood sustainable tren organisasional Iivelihood Kebijakan Livvlihood 1. Meningkatnya Sejarah jumlah hari kerja Modal alam Pengurangan Intentifikasi Kondisi makro kemiskinan dan ekonomá Modal ekonomi ekstentifikasi 3. Meningkamya finansial Lembaga kesejahteraan dan aprikultur Term oftrade kemampuan Modal manusia Divenifikasi Ilim agrikultur Keberlaniutan Modal sosial Organisasi Meningkatnya Apro-ekolopi Migasi adaptasi dan Modal lainnya... ketahanan livelltood Demografi 5. Dapat dicapainya keberlanjutan Diferensiasisosial berbasis sumber daya alam Analisis Analisis Analisis penganh Analisis Analisis konteksrual sumberdaya kelembagaan dan portofolio mengenai aras kondisi livelihoed: organisasional strategi dan outcome dan dan tren, dan pertukaran. dalam hal akses jalur perrukaran pemetaan kombinasi, kesumberdaya (patkway) irvelthood dan Irvellhood kebijakan urutan dan tren komposisi portofolio strateg irvelikood

Sumber: Suszainable Rural Livelikood Framenwork (IDS, 1996), dicuplik dan diterjemahkan dari Scoones, 1998.

Strategi nafkah terdiri darikemampuan, aset (termasuk sumber material dan sosial), dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup. Strategi nafkah dikatakan berkelanjutan apabila dapat mengatasi dan pulih dari stres dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya, sementara tidak merusak basis sumber daya alam. Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan di pedesaan versi IDS memiliki sejumlah elemen dasar (konteks, kondisi, tren; sumber-sumber penghidupan; proses kelembagaan dan struktur organisasi; strategi penghidupan; strategi penghidupan yang berkelanjutan). Tiga fokus pertama pada strategi nafkah, menghubungkan kekhawatiran atas pekerjaan dan pekerjaan dengan pengentasan kemiskinan dengan isu-isu kecukupan, keamanan, kesejahteraan dan kemampuan yang lebih luas. Dua elemen yang terakhir menambah dimensi keberlanjutan, melihat, pada gilirannya, pada ketahanan strateginafkah dan alam basis sumber daya yang sebagian bergantung padanya

Kunci pertanyaan yang harus ditanyakan dalam analisis strategi nafkah yang berkelanjutan adalah mengingat konteks tertentu (pengaturan kebijakan-kebijakan, politik, sejarah, agroekologi dan kondisi sosio-ekonomi), kombinasi sumber strategi nafkah apa (berbagai jenis 'modal') yang menghasilkan kemampuan untuk mengikuti kombinasi strategi strategi nafkah (intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, diversifikasi sumber nafkah, dan migrasi) dengan hasil apa? Dari minat khusus dalam kerangka ini adalah proses institusional (tertanam dalam matriks formal dan lembaga dan organisasi informal) yang memediasi kemampuan untuk melaksanakan strategi tersebut dan mencapai (atau tidak) hasil seperti itu.

Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana, dalam konteks yang berbeda, penghidupan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui akses ke berbagai sumber strategi nafkah (modal alam, ekonomi, manusia dan sosial) yang digabungkan dalam mencapai berbagai strategi penghidupan (intensifikasi pertanian atau ekstensifikasi, penghidupan diversifikasi dan migrasi). Pusat kerangka kerja adalah analisis dari berbagai formal dan informal faktor organisasi dan kelembagaan yang mempengaruhi hasil penghidupan yang berkelanjutan. Adanya perbedaan sumber strategi nafkah (termasuk akses terhadap berbagai bentuk modal) akan menentukan bagaimana suatu sumber nafkah menjadi berkelanjutan atau menjadi gagal.

Metodologi dalam penelitian ini adalah investigasi lapangan, pilihan intervensi, serta pendekatan perencanaan. Investigasi lapangan ditujukan untuk menginvestigasi setiap elemen yang ada dalam framework melalui pertanyaan kuantitatif serta kualitatif. Pilihan intervensi merupakan identifikasi matriks kelembagaan yang menggambarkan perbedaan kelompok-kelompok orang serta strategi nafkahnya (jenis modal dengan strategi nafkahnya serta keberlanjutan strategi nafkahnya). Pendekatan perencanaan dilakukan setelah menganalisis temuan di lapang. Perencanaan dilakukan sebagai upaya perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada, untuk selanjutnya dapat memperbaiki taraf hidup semua kelompok-kelompok orang.

27 Ibid, hlm 126.

2.4. Tata Pengaturan Tanah Pro-Rakyat Miskin (Pro-Poor Land Policy and Land Governance)

Menurut Saturnino Borras dan Jennifer Franco, sejak dasawarsa 2oo0-an, muncul tren baru untuk memberi perhatian lebih besar pada kebijakan pertanahan (land policy) dan upaya pembaruannya di antara lembaga pembangunan internasional dan negara-negara bangsa. Di sisi lain, di saat yang sama, muncul kampanye yang terutama disuarakan oleh gerakan agraria transnasional untuk mendorong pelaksanaan pembaruan agraria, terutama melalui Reforma Agraria

Kedua fenomena ini sebenarnya mencerminkan dua kecenderungan yang berbeda. Yang pertama lebih menekankan pada upaya teknis pengaturan tanah secara administratif, dengan mekanisme pengukuran, penggunaan citra satelit, dan pemberian sertifikasi, alih-alih upaya demokratisasi akses dan kontrol atas kekayaan dan kekuasaan berbasis tanah. Tentu saja, menjadi jelas bahwa institusi pembangunan arus utama semata-mata berorientsi untuk mempromosikan hak kepemilikan individual melalui mekanisme yang efisien secara administratif dan finansial.

Sebaliknya, menurut kalangan kedua, yang kritis terhadap pandangan pertama, meskipun tanah mempunyai fungsi ekonomis yang besar, namun signifikansinya jauh lebih besar dari nilai ekonomi semata. Selain untuk produksi, di dalam tanah juga terkandung konsep teritori yang jamak ditemui dalam masyarakat adat dan kelompok etnis tertentu. Selain itu, yang juga tak kalah penting, tanah juga menjadi simbol dan menentukan kekuasaan seseorang di tengah masyarakat.

Karakter multidimensional yang terkandung dalam tanah menjadi satu tantangan bagi akademisi, aktifis, dan pembuat kebijakan. Sayangnya, karakter multidimensional tanah seringkali masih ditempatkan sebagai hal yang terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Hal ini terlihat, misalnya, dalam evaluasi kesuksesan dan kegagalan suatu kebijakan pertanahan. Hari ini, kebijakan pertanahan hampir selalu diukur dari segi ekonomi secara eksklusif, semisal apakah dan seberapa jauh satu kebijakan telah meningkatkan produktifitas usaha tani. Perkembangan kiwari bahkan menunjukkan adanya tolok ukur, apakah dan seberapa jauh para pemegang sertifikat memanfaatkan statusnya sebagai jaminan (collateral) kredit komersial.

Amat jarang suatu kebijakan pertanahan diukur secara sistematis dari aspek sosial non-ekonomisnya, khususnya aspek pengaturan demokratis. Semisal, beberapa studi berkesimpulan bahwa land reform akan mentransformasikan hubungan antara petani dan tuan tanah, di mana yang pertama akan memiliki kebebasan dan otonomi lebih dalam mengambil keputusan sosial dan politik dan melakukan tindakan vis-à-vis aktor negara dan non-negara. Tetapi di sisi lain, tak sedikit pula studi yang menyebut bahwa meskipun ikatan klientelistik antara tuan tanah dan penyakap bisa saja dihapus melalui land reform, tetapi relasi tak setara lainnya bisa saja muncul menggantikannya, seperti antara aparat pemerintah dan pedagang (merchant) di satu sisi, dan keluarga petani di sisi lain.

Di saat pemegang kebijakan lebih menempatkan isu kebijakan pertanahan dengan tujuan mengejar "administrasi tanah yang lebih murah", "mekanisme manajemen konflik yang lebih murah", dan "pemetaan tanah yang terjangkau", maka isu yang lebih fundamental seperti kekuasaan politik, pengakuan hak atas tanah, dan akses efektif atas tanah, atau ekonomi-politik tanah dan perubahan politik, justru menjadi terabaikan.

Menurut Borras dan Franco, setidaknya ada sembilan karakteristik yang mencirikan pembaruan tata pengurusan agraria yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu 1) melindungi dan mentransfer kesejahteraan berbasis tanah; 2) mentransfer kekuasaankekuasaan politik berbasis tanah; 3) sadar kelas; 4) sadar sejarah; 5) sensitif gender; 6) sensitif etnis; 7) meningkatkan produktifitas; 8) menumbuhkem-bangkan sumbersumber penghidupan; 9) menjamin keamanan hak.

Selain itu, pembaruan tata pengurusan agraria yang berpihak pada rakyat miskin tidak bisa hanya berpatokan pada aspek legal-formal semata, dalam bentuk pemberian dan pengakuan. Lebih jauh dari itu, keduanya juga mengajukan dua kriteria sebagai tolok ukur melihat apakah satu pembaruan tata pengurusan agraria benar-benar pro rakyat miskin dan mencapai tujuannya. Kedua kriteria tersebut adalah “transfer aktual" dan "dampak berupa (re)distribusi".

Transfer aktual berarti bahwa manfaat ekonomi dan politik benar-benar mengarah pada kelompok yang dituju, bukan Cuma di atas kertas, tetapi secara faktual-empiris. Sedangkan "dampak (re)distribusi" bermakna bahwa aliran manfaat bersifat lintas kelas, semisal dari negara, korporasi, desa, atau lapisan kelas atas, menuju komunitas penduduk miskin desa, buruh tani, pemuda pengangguran, dan lainnya. (Re)distribusi sendiri hanya sebagian dari skenario dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Di luar, itu, satu kebijakan pembaruan agraria juga bisa terjatuh dan mengalami pembelokan manjadi non-(re)distribusi atau bahkan konsentrasi, seperti yang diilustrasikan di bawah ini.28

28 Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris (Bogor: Sajogyo Institute, 2018), hlm 48.

SKENARIO DAMPAK BERBAGAI SKEMA PEMBARUAN TENURIAL

DAMPAKPERUBAHAN

KUALIFIKASI

(1) Redistribusi

(2) Distribusi

Genuine Tenure Reform

(3) Non-(re)distribusi alias Status Quo

"Fuke" Tenure Reform

(4) (Re)konsentrasi

Anti-Reform

Dimodifikasi dori Norras and Mranco (auno)

Dikutip dari Shohibuddin (2018)

KRITERIA KUNCI PEMBARUAN TENURIAL (Suuiber: Bonras and Franca, 2010)

TRAJEC- TORYARAH TRANSFER KESEJAHTERAAN DAN KEKUASAAN BERBASIS TANAHDINAMIKA PERUBAHAN DAN PEMBARUANKriterio Pembaruan: (Íj Terjodi TRANSFER AKTUAt otos manfoat
RedistribusiTransfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari kelas tuan tanah atau negara atau komunitas kepada petani miskin gurem atau tuna kismaPembaruan bisa terjadi di tanah private atau tanah negara; dapat mencakup transfer hak milik penuh atau tidak; dapat diterima individu atau kelompok
DistribusiTransfer kesejahteraan dan keuasaan berbasis tanah kepada petani miskin gurem atau tuna kisma, namun tanpa kelas tuan tanah kehilangan apapun (baca: transfer oleh negara)Pembaruan biasanya terjadi di tanah negara; dapat mencakup transfer hak untuk mengalienasi ataupun tidak; dapat diterima oleh individu ataupun kelompok
Non- (Re)Distri- busi (Re)konsen-Kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah tetap berada di tangan segelintir kelas tuan tanah atau negara atau komunitas (baca: struktur status quo yang mengekslusi petani terus berlanjut)Dapat berupa "kebijakan untuk tidak melaksanakan kebijakan pertanahan"; bisa juga berupa kebijakan legalisasi klaim/hak para tuan tanah, elit kaya, negara atau kelompok komunitas yang mengekslusipetanimiskintanoh: (?! ARAH TRANSFER YANG BER- SIFATUNTAS KELAS (pori kefompok kuat ke kelompok iemch secora eknon n dan politi
(Re)konsen- trasiTransfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari negara, komunitas atau petani kecil kepada tuan tanah, kelompok elit di dalam komunitas, korporasi atau badan-badan negaraDapat terjadi di tanah private maupun tanah negara; dapat mencakup transfer hak milik penuh ataupun tidak; dapat diterima oleh individu dan kelompok elit maupun korporasi

Dikutip dari Shohibuddin (2018)

III. PERJALANAN PERJUANGAN TANAH BADEGA DAN PROFIL DESA CIPANGRAMATAN

3.1. Perjalanan Perjuangan Tanah Badega

Secara geografis, Badega terletak di wilayah Garut bagian selatan, menuju ke arah Pamengpeuk sebagai pesisir pantai. Dari Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat, tempat banyak mahasiswa dan pegiat yang bersolidaritas pada kasus ini, jaraknya sekitar 132 Km.29 Perannya cukup penting sampai ke kabupaten sekitarnya, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Bandung, sebagai penghasil bahan pangan, utamanya sayuran. Diperkirakan, setiap harinya daerah ini bisa menghasilkan sayuran hingga mencapai 4 ton, dengan belum menghitung palawija lainnya.30 Bahkan, ketika penulis di sana, diketahui bahwa hasil pertanian di daerah ini tak hanya memasok kebutuhan kabupaten sekitar, tapi dipasarkan, setidaknya hingga sampai Bogor.31

Sumber: ATR/BPN Kab. Garut, dikutip dari Tesis Anry Firmansyah dengan seizin penulisnya.

Tapi, kesuburan alam ini ternyata tak hanya dinikmati oleh penduduk Badega. Kenyataan ini juga menarik pihak-pihak luar untuk turut menangguk untung dari pemberian alam ini. Karenanya, tak mengherankan apabila sejak era kolonial Belanda, sebagian besar tanah Badega berstatus sebagai Tanah Erpfacht dengan alas Verponding No 177, 178, 224, dan 243 yang menjadi tanah perkebunan NV Cultuur Mij

Tjikarene.32 Setelah kedatangan Jepang pada 1943, Jepang memerintahkan sebagian warga untuk menanami tanah Badega dengan tanaman jarak dan tanaman pangan guna kebutuhan perang. Namun secara umum, dapat disebut bahwa setelah pemilik perkebunan sebelumnya hengkang, tanah Badega dibiarkan terlantar dan tak terurus.33

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan, perhatian Bangsa Indonesia masih tersedot pada upaya perlawanan (utamanya dalam bentuk perang) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari pasukan Belanda yang datang kembali hendak menjajah. Apalagi, Jawa Barat kala itu termasuk daerah yang paling dinamis dan diperebutkan, di mana pada Perjanjian Linggarjati, wilayah Jawa Barat dikecualika dari wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda. Keadaaan yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian ini baru berakhir setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Sebab itu, mulai dasawarsa 1950-an, rakyat yang sebelumnya terombang-ambing dan sebagiannya sempat berpindah-pindah, kini mulai menata kehidupannya di masa yang lebih damai. Tak terkecuali di Badega. Rakyat yang sebelumnya merupakan buruh perkebunan dan desa-desa sekitarnya mulai menggarap Tanah Badega. Dalam istilah salah satu tokoh Badega, praktis sejak saat itu, Tanah Badega "sudah menjadi ketentuan dan kebutuhan hidup masyarakat".34

Sebagian besar literatur menulis bahwa setelah itu, Tanah Badega sebagai tanah eksperkebunan dengan hak erpfacht menjadi salah satu objek program nasionalisasi yang gencar dilakukan Pemerintah Indonesia sejak akhir 1950-an. Namun pernyataan ini dibantah oleh Erwin Suryana. Dari hasil penelusurannya atas peraturan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan turunannya, tidak ditemukan NVCultuur Mij Tjikarene sebagai obyek nasionalisasi. Menurutnya, lebih tepat jika pada kenyataannya perusahaan ini jatuh ke tangan Eddy Tanumihardja alias Tan Eng Hong, meski Suryana sendiri juga belum menemukan tonggak awal sejak kapan perkebunan ini dimiliki orang tersebut.

Yang jelas, berdasar Keputusan Pengadilan Ekonomi Cianjur No. 1/PE/1965 sebagai hasil dari sidang pada 15 April 1965, ditetapkan bahwa akibat pelanggaran Peraturan Devisa yang dilakukan oleh Tan Eng Hong, maka seluruh harta kekayaannya disita oleh negara. Harta kekayaan tersebut lalu dilelang oleh negara, termasuk tanah yang dikuasainya di Badega, yang dilelang di Bandung pada 14 Februari 1972. Berdasar kutipan Risalah Lelang tertanggal 14-2-1972 No. 42 yang ditelusuri oleh Suryana, pasca lelang ini, kepemilikan HGU atas tanah Badega lalu beralih menjadi atas nama Hasanuddin Samhudi, pemilik PT. Sitrin, yang akan berakhir pada tanggap 24 September 1980.35

HGU 8 Desa Danglang Meetbrief 531/1919 (Erf.243) a.n Hasanudin Samhudl HGU 6 Desa Dangiang Meetbrief 231/1911 (Erf 177) a.n Hasanudin Samhud HGU 7 Desa Dangiang Meetbrief 447/1913 (Erf 178) a.n Hasanudin Samhudl HOU 9 Desa Dangiang Meetbnef 532/1919 (r 244) a.n Hasenudin Samhudi

HGU a.n Hasanuddin Samhudi. Sumber: ATR/BPN Kab. Garut, dikutip dari Tesis Anry Firmansyah dengan seizin penulisnya.

Menurut penuturan tetua masyarakat, ketika Tanah Badega dikuasai PT. Sitrin, mereka masih bisa menggarap tanah ini, meskipun dianggap sebagai penyewa, dimana mereka diwajibkan untuk membayar sebesar Rp. 10.000,-/Ha/tahun atau 30% dari hasil tanaman mereka. Selama masa ini, belum ada gejolak besar yang terjadi. Bahkan ketika HGU PT. Sitrin sudah habis sekalipun, dan mereka masih dipungut biaya sewa, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan hak-hak mereka yang telah direnggut.

Baru ketika awal dasawarsa 1980-an, setelah Gunung Ganunggung meletus, santer terdengar kabar bahwa masyarakat yang terdampak oleh letusan gunung tersebut sebagiannya akan direlokasi ke Tanah Badega. Dengan isu ini, masyarakat Badega merasa terancam, karena mereka sendiri tidak punya alas hak yang jelas atas tanah yang mereka garap. Karenanya, mereka mulai berusaha mencari cara mengukuhkan hak mereka atas tanah garapan.36

Pada 24 November 1984, dengan berisi lampiran daftar para petani penggarap Badega, mereka mengajukan permohonan hak milik atas tanah garapan mereka kepada Bupati Garut. Surat ini mendapat balasan berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tk Il Garut tertanggal 14 Januari 1985, yang berisi jawaban bahwa tanah eks perkebunan harus tetap pada fungsinya sebagai perkebunan, dan bahwa tanah yang diajukan hak miliknya tsb saat itu sedang dalam proses untuk diberikan HGU-nya kepada PT. Surya Andaka Mustika (PT. SAM).37

Parahnya lagi, yang semakin mengecewakan masyarakat, justru muncul surat yang ditandatangani Camat Cikajang dan dilampiri 312 tanda tangan petani penggarap, berisi pernyataan kesediaan untuk menyerahkan tanah garapannya pada perkebunan. Tentu saja lampiran kesediaan ini palsu belaka, dan dibuat oleh oknum aparatur pemerintahan yang bekerjasama dengan perkebunan yang akan masuk, yaitu PT. SAM.

Namun demikian, langkah petani penggarap Badega tak surut. Pada 21 April 1986, mereka kembali mengajukan permohonan yang sama, yang kali ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Agraria Depdagri, Gubernur Jawa Barat u.p Kadit Agraria Prop. Jabar, dan Bupati Garut u.p. Kakan Agraria Kabupaten Garut. Sayangnya, kesemuanya tak mendapat tanggapan. Justru, melalui SK Mendagri No. SK 33/HGU/ DA/1986 tertanggal 3 Juli 1986, pemerintah secara resmi mengesahkan HGU PT. SAM atas Tanah Badega, yang berlaku sejak tanggal berlaku hingga 1 September 2011.38

Di sinilah konflik semakin terbuka antara petani penggarap, perusahaan perkebunan, dan pemerintah. Terutama seiring dengan hasrat perusahaan perkebunan untuk mengkonversi semua lahan perkebunan masyarakat menjadi kebun the. Berbagai tindak represif dilakukan, sebagai hasil kolusi antara pemerintah dan pengusaha, dengan menyasar rakyat, yang tujuannya agar rakyat mau menyerahkan tanah garapannya.39 Namun sikap resisten masyarakat membuat sengketa ini tak mudah dipadamkan. Keterlibatan aktifis mahasiswa dan NGO, terutama LBH Bandung, semakin membesarkan jangkauan solidaritas atas kasus ini.40

Salah satu titik kulminasi konflik ini adalah ketika pada 20 September 1988, 7 orang petani (1 orang perempuan) dipanggil oleh Polres Garut, sebagai buntut aduan PT. SAM, bahwa petani penggarap Badega telah mencabut patok dan tanaman the milik PT. SAM. Mulanya, mereka dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, bukannya diperiksa, mereka justru langsung ditahan dengan dalih melakukan penghasutan, tanpa disertai surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana seharusnya.41

Sekitar seminggu kemudian, tepatnya pada 28 September 1988, 6 petani lain yang menjengung kawan-kawannya di penjara justru ikut ditahan dengan alasan yang sama.

Dengan demikian, ada 13 orang petani penggarap yang dipenjara. Mereka menjalani persidangan sejak November 1988 hingga Maret 1989. Sewaktu persidangan terakhir yang diramaikan akitifis mahasiswa yang melakukan long march dari Bandung, diputuskan bahwa ketigabelas orang tersebut bersalah dengan vonis hukuman yang berbeda-beda, dengan yang terberat adalah Suhdin bin Ojo.42

29 Pemerntah Desa Cipangramatan, Profil Desa Cipangramatan 2018 (Garut: Desa Cipangramatan, 2018). Penulis berterimakasih kepada Kang Ating Maryunani selaku Kepala Urusan (Kaur) Umum pada Pemerintahan Desa, yang memungkinkan dokumen ini menjadi tersedia.

30 Ryanto, "Petani Badega Berjuang Menegakkan Haknya atas Tanah".

31 Wawancara dengan Kang Asid, ketua kelompok tani Sagara Keling yang tergabung dalam SPB, 20 November 2018.

32 Erwin Suryana, "Sertifikasi di Lahan Pendudukan: Praktik Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan, Jawa Barat", Seri Working Paper No. 15/WP-KAPPOB/1/2017 Agrarian Resource Center.

33 Wawancara dengan Pak Suhdin, 15 Oktober 2018.

34 Wawancara dengan Pak Suhdin, 15 Oktober 2018.

35 Suryana, "Sertifikasi di Lahan Pendudukan", hlm 11.

36 Wawancara dengan Pak Suhdin, 7 November 2018.

37 Penulis berterimakasih kepada Erwin Suryana yang sudah bersedia membagi dokumen ini.

38 Suryana, "Sertifikasi di Lahan Pendudukan", hlm 12.

39 Dalam obrolan saya dengan orang-orang yang terlibat dalam perjuangan Tanah Badega, frase yang hampir selalu muncul adalah kolusi antara "pengusaha dan penguasa".

Hal ini diakui sendiri oleh para pelaku perjuangan Badega, bahwa yang paling berperan dalam menyokong perjuangan tanah Badega adalah "aktifis mahasiswa dan LBH Bandung".

Ryanto, "Petani Badega Berjuang Menegakkan Haknya atas Tanah", hlm 39.

Pikiran Rakyat

HALAMAN 8 — BANDUNG — SENIN (PON).30 JANUARI 1989

Solidaritas Mahasiswa atas Kasus Badega

Olch H. MAIHBUB DJUNAIDI

KETIKA muncul peristiwa Jenggawah di Jember tahun 1981 yang meayangkut petani, muncul tuliasn yang membelanya seraya membawa-bawa karya Dostoevsky "The Idiot" di mana tokohnya Myskin ada berkata bahwa "Barang siapa tidak memiliki tasah puayw sendiri, berarti diapun tidak memiliki Tuhan"

Kemudian, berkatalah pula tokoh Zossima kepada Alyosha agar bissskanlah I-akkan kamu punya jidat menyentuh tazah, ciuralah la ichabis-habis cium, cintailah tanah lu schabis-habis cinta karena tanah itu adalah segala-galanya. Sedangkan tokoh Maria Lebyadhina berkata dengan bibir gemeiar bahwa bual orang Rusia tanah itu adalah bagaikan "ibunda yang diperiembahkan kepada kita dariTuhan Yang Maha Kuasa", yang mesti dipeluk sambil sembayang menghadapnyu.

Dostoevsky pastilahtidak pernah à Jember, bahkan letak di mana Jember itupun tak pula tahu, tapí scbagal pembela rakyat kecil tak panya tanah yang berulang kali diamankan oich penguasa dan di- I, la tahu pasti betapa lemahnya petani lak empunya tanah, dan betapa empuknya mereka jadi bahan pezasan kaum yang kuat dan berpunya. Dan Dostoevaky tahu pula bahwa di samping lemahnya kaum lani tak bertanah itu, lapun makjum pula betapa kuatnya semangat dan tekad mereka uniuk melakukan perombakan dan perbaikan nasib, sekuat mata bajak membongkar lapisan tanah.

Tak periu berdasi sepertl Belanda.

KASUS Jenggawah awai tahun 1981 disusul kasus Badega tahun 1988-19a9, monyangkut kemalangin yang daderita 579 KK atau 2500 iwa, mencmpati 498,416 ha yang bertempat tinggal di desa Cipangamalan, Tanjung Jaya, Bojong. laya Bakti, kecamatan Cikajang dan Banjarwangi, di sebelah Selalan Kota Garut, 41 kilometer di ja-

Sekelompok mahasiswa wanita ung terdiri d.ri mahasiswi UI, Uaversitas Nasion. Jayabaya,

Apa sebetuinya yang menimpa 2. 500 jiwa orang Uadcga ? Mereka sudah 38 tahun lamanya menggarap lanah bekas puzkebun an telantar itu sejak tahun 1550 dan sejak tahun 1965 HGU-nya diserahkan kepuda PT Sitrin.

Karena PT Sitrin tidak mampu mengelola, ia hanya menyewakan kepada penduduk. Para bckas buruh perkebunan d-n pendatang memanfaatkan tanah tciantar itu untuk hal-hal yang produktif.

Tanah bekas perkcbunan scluas 498,416 ha itu saat ini sudah dimanfantkan untuk kebun rakyat dengan tanaman musiman 260ha, untuk sawah 90 ha, untuk kebun rnkyat dengan tanaman tahunan 55 ha, untuk perikanan 5 ha dan untuk permukiman 5 ha.

HGU PT Sitrin habis pada tahua 1980, lapi ia telap memungut sewa tanah penduduk sampai tahun 1984. Pada tanggal 8 Aguatus 1984 muncul surat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa seolah 312 rakyat patani Badoga bersedia menycrahkan tanah sampai Juni 1985. Surat yang palsu itu ternyata diperkuat pula olch Kepala Desa Cipangranialan serta Camal Cikajang. Berdasarkan surat palsu itulah PT Surya Andaka Mustika (SAM) mengajukan perhohonan HGU.

Pada tanggal 24 November 1984 masyarakal petani mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik kepada Pemerintah Daorah TK. II Garut. Mereka merasa

1. Keppres no.32/1979 dan Peraturan Mendagri no. 3/1979 yang manyatakan bahwa jika ada bágian tanah perkebunan yang diduduki rakyat, maka bagian tersebut tiiak akan diberikan pcmbaruan hak guna usaha.

2. Peraturan Meateri Pertanian dan Agraria no. 11/1962 Yo. no. 2/1964 dan sebogian telah dicabut oleh Peraturan Bersama Menteri Pertanian no. 2 tahun 1969 yang menyathkan bahwa tanah bekas perusahean besar yarg:

Dari surat itu jelas Bupati berpl huk kepada PTSAM. Karena jela secara hukum petani Badega jugi memiliki lak, selain itu bupati su dah menutup kemungkinan bag rakyat, yang scbotulnya bukan we wenangnya untuk memuluskai HGU untuk PT SAM, tetapi we wenang Mentesi Dulam Negeri.

Pada tangal 21 Maret 1985 ma syarakut pelani Badega mengulanj permohonunnya untuk mendapat kan hak mihk, kali iai langaun kepada Mendagri. Permohonan in iouk-mendapai langgapan dar Menteri dan diulang kembali padi lam Negeriu.p Dirjen Agraria Pro vinsi Jawa Barat, dan Dupati Garu u.p Kakanwil Agraria Kabupater Garut, Di dalam surat ini pula ha pemalruan landa tangan 312petan diajukan.

Akhiruya, pada tanggal 31 Jul 1986 tanpa sepengctahuan rakya petani turunlah SK Menteri Dslan Negeri dengan Nomor SK 33 HGU/ DA/ 86 yang memberikat HOU kepada PT SAM.

Sesudah SK turun, PT SAN menganjurkan petahi agar segen menyerahkan tanah garapan das menjanjikan untuk meuerima be kas petani menjudi buruh perke bunan dengan upah Rp 600,00 pe hari. Selain itu bupati juga men Janjikan tanah garapan scluas 70 hi untuk dibagi-bagikan di antara 57 KK petani yang tergusur, atau ha nya 0, 72 ha per KK. Bayangka belape penurunan kesejahteraar petani yang sudah terjadi.

Melihat gagalnya upaya melalu jalur birokrasi, maka bulan Fe bruari 1987 rakyat petani Badegi minta bantuan hukum kepadi LBH Bandung. Petani beranggap an bahwa tanah yang masih dalan sehgketa maríh berisak untuk diga rup. Tapi PT SAM yang berlindunj di bawah SK 33/ HGU/ DA /198 tetap merasa berhak mematok ta nah dan menanam tch.

Besbagas bentuk intimidasi di alami petani scjak Juli 198ó itu Bahkan tanggal 24 Oktober 198t telah turun sebuah tim operasi ga bungan yang terdiri dari 50 apura pemcrintah sipil dan militer, dar Agraria, Pemda, Kepolisian, Ko ramil, yang bertujuan memasan! patok permanen terhadap tana?

Kasus Badega mendapat perhatian banyak kalangan pada masanya, termasuk, seperti tampak dalam gambar, oleh jurnalis kawakan Mahbub Junaidi

Dengan bantuan LBH, para petani Badega mengajukan baning hingga tingkat Mahkamah Agung yang akhirnya memutus mereka tidak bersalah. Akhirnya mereka dibebaskan pada bulan Mei 1989 secara murni dan tidak bersalah. Dengan putusan ini, mereka punya landasan hukum bahwa apa yang mereka lakukan tidak bersalah, dan dengan dasar ini pula, mereka dan petani penggarap lain semakin yakin untuk menggarap lahannya. Praktis sejak saat itu, masyarakat meneruskan garapan mereka dan perusahaan perkebunan terbilang tak lagi aktif mengintimidasi masyarakat agar menyerahkan lahan garapannya. Perusahaan akhirnya hanya menggarap lahan the yang sudah mereka tanami sekitar 38 Ha.

Perkiraan Lahan yang dikelola Perusahaan ± 38.36 00 Ha (PT. SURYA ANDAKA MUSTIKA)

(Sumber Kantor ATR/BPN Kab. Garut, 2017)

Sumber: ATR/BPN Kab. Garut, dikutip dari Tesis Anry Firmansyah dengan seizin penulisnya

Keadaan ini terus berlanjut sampai lebih dari dua dekade kemudian. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2011 mulai melakukan pengorganisasian kembali di Badega. Dari beberapa pertemuan awal antara aktifis KPA dengan tokoh Badega, disimpulkan bahwa kebutuhan yang mendesak adalah pembentukan serikat petani, mengingat setelah tidak aktifnya SPJB (Serikat Petani Jawa Barat) yang sempat menaungi petani Badega hingga awal dekade 1990-an, praktis tidak ada lagi serikat petani di Badega. Akhirnya disepakati pembentukan Serikat Petani Badega (SPB).

Selanjutnya, pada 20 Oktober 2011, dengan bertempat di Kampung Negla, diadakan Dialog Terbuka Refleksi 25 Tahun Perjuangan Petani Badega yang diselenggarakan SPB dan dihadiri KPA, Serikat Petani Pasundan (SPP), dan LBH Bandung. Hal ini seiring dengan terbitnya SK Kakanwil BPN Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terlantar Prov. Jawa Barat yang memasukkan tanah Badega sebagai salah satu lokasinya. Hal ini ditindaklanjuti dengan usulan Kanwil BPN Jawa Barat pada April 2012 agar tanah yang ditetapkan terindikasi terlantar, termasuk di Badega, didistribusikan kepada masyarakat. Namun usulan ini tak begitu bersambut setelah terjadi pergantian pimpinan BPN pada 12 Juni 2012.43

Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi- JKyang mengusung reforma agraria sebagaijanjikampanyenya, muncul dengan kabar akan kelanjutannya. Dalam Rapat Kerja tahun 2015, Kementerian ATR/BPN muncul dengan rencana redistribusi tanah, yang salah satunya adalah di Badega (dan lokasi lain yang sudah masuk daftar tanah terindikasi terlantar beberapa tahun sebelumnya).

42 Pada persidangan ini, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1989, mereka membacakan pembelaan dalam perkara pidana No.46/PIP.B/1988/PN/GRT atas nama Engkom Komariah binti Erom Baihaki, Suhdin bin Ojo, Radi bin Sukardi, Aju bin Ehet, Main Marhum bin Subandi.

3.2. Profil Serikat Petani Badega (SPB) dan Desa Cipangramatan44 PETA DESA CIPANGRAMATAN

KETERANGAN: : BATAS KECAMATAN : BATAS DESA : JALAN PROVINSI JALAN DESA —: BATAS RW : BATAS RT : SUNGAI Katutaran Kec Bajarwangi : PABRIK TEH :SEKOLAH :KANTOR DESA PERSEMAIAN A :GUNUNG :MESIO ☐:RTM Kehuinan DutugKaho 83 Ds.Karamatwangi Kec Cikajang

Peta Desa Cipangramatan. Sumber: Pemerintah Desa Cipangramatan

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, generasi awal tokoh perjuangan Badega mulanya tergabung dalam Serikat Petani Jawa Barat (SPJB). Dalam menceritakan hal ini, mereka seringkali agak meromantisir dan jumawa bahwa peran mereka cukup penting dalam dinamika gerakan petani kala itu. "Tokoh petani Badega ikut melahirkan SPJB, SPJB melahirkan LPPP (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan), dan LPPP melahirkan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) sampai sekarang", tutur Pak Suhdin.45

Namun, setelah selama beberapa periode akhirnya SPJB tidak aktif, praktis serikat petani di Badega juga tak hidup. Jauh di kemudian hari, ketika tanah Badega dikabarkan akan didistribusikan pengakuan hak miliknya kepada masyarakat pada 2011, para tokoh Badega bersama dengan beberapa elemen lain akhirnya bersepakat melakukan konsolidasi dengan membentuk suatu wadah yang bernama Serikat Petani Badega (SPB). Seiring memudarnyarencana distribusi hak milik tanah, serikat tani ini pun vacuum. la benar-benar aktif dan hidup kembali ketika distribusi hak milik tanah di Badega betul-betul menjadi kenyataan, utamanya sejak 2016, dengan diketuai oleh Usep Saeful Miftah, salah satu putra Pak Suhdin.

Logo SPB

Nama Badega yang lebih dikenal sebagian orang dan digunakan untuk menunjukkan kawasan geografis ini sebenarnya bukan menunjukan suatu wilayah administratif. Konon, ia merujuk pada Gunung Baduga yang terdapat di daerah ini. apa yang disebut sebagai Tanah Badega sendiri, dan konflik yang berkait dengannya, sebenarnya mencakup 4 desa (saat ini menjadi 5 desa) yang masuk dalam 2 kecamatan. Yaitu Desa Cipangramatan, Kramatwangi, dan Tanjungjaya yang masuk ke dalam Kecamatan Cikajang, dan Desa Bojong serta Desa Jayabakti yang termasuk dalam Kecamatan Banjarwangi.

Karenanya, setelah program redistribusi tanah, SPB menaungi petani dari 5 desa dan 2 kecamatan ini, yaitu para petani yang menjadi penerima (beneficiaries) program tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

NOTOTAL DATA PENGGARAP BADEGA
DESAM2HektarPenggarapBidang
1JAYA BAKTI242,11924.224262
2BOJONG153,50015.353743
3TANJUNG JAYA193,80019.384850
4CIPANGRAMATAN2,535,792253.61584770
5KARAMATWANGI82,0008.22022
JUMLAH TOTAL3,207,211320.72732947

(Sumber: Serikat Petani Badega)

HGU 1 Desa Tarjingaya GS. S1S/1508 L=78.5480 He a.n PT. SURYA ANDACA MUSTIKA NGU 1 Desa Fojong GS. S18/1988 L=23.5790 Ha a.n PT, SURYA ANDAKA MUSTIKA HGU 1 Desa JayabakD GS. 517/1988 L= 34.1120 Ha a.n PT. SURYA ANDAKA MUSTIKA HGU 2 Desa JayataiD GS. S16/1988 L= 36.2770 Ha a.n PT. SURYA ANDAKA MUSTIKA L= 174.04ES Ha a.n PT. SURYA ANDAKA MUST3 2000 Ha a.n PT, SURYA ANDAKA MUSTKA HGU 7 Desa Cpangramatan GS. 908/1988 L=41.5420 Ha a.n PT. SURYA ANDAKA MUSTIK

Sumber: ATR/BPN Kab. Garut, dikutip dari Tesis Anry Firmansyah dengan seizin penulisnya

Penelitian ini sendiri berfokus pada Desa Cipangramatan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, desa ini yang paling luas dibanding wilayah lainnya, dan paling banyak yang termasuk dalam Tanh Badega. Kedua, dari 732 petani penggarap yang mendapat sertifikat dari program reforma agraria pemerintah Jokowi-JK, bagian terbesarnya berada di Desa ini. Ketiga, desa ini juga yang menjadi situs paling panas dalam perjalanan perjuangan tanah Badega, yang kelak akan berpengaruh sampai pada sertifikasi tanah berpuluh tahun kemudian. Keempat, kebanyakan tokoh pejuang dan saksi hidup perjuangan tanah Badega berada di desa ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sehingga akan memperkaya informasi yang bisa didapat.

Cipangramatan sendiri, konon berasal dari kata Cipang Rahmatan, yaitu nama seorang yang dianggap sebagai cikal bakal dan babat alas di kawasan yang menjadi desa ini, dan melahirkan keturunan yang kelak menjadi penduduknya. la sendiri diperkirakan berasal dari Cirebon dan bagian dari Kesultanan Cirebon. Sehingga masyarakat desa ini, terutama sesepuhnya, mengidentifikasi diri sebagai keturunan Cirebon dan kesultanan yang relijius.46

Namun, desa ini tak berdiri sejak mula. Desa Cipangramatan merupakan pemekaran dari Desa Dangiang pada tanggal 7 Juli 1977, dengan luas 1780,5 Ha, di mana sekitar 1128 Ha di antaranya berupa lahan kebun, pertanian sawah, dan hutan. Menunjukkan betapa cocok dan suburnya wilayah ini untuk pengembangan tanaman. la terletak pada ketinggian 1195 MDPL dan corak topografi berupa kontur yang curam dan berbukit-bukit. Di beberapa bagian, kemiringan tanahnya bisa lebih dari 45 derajat, bahkan hampir 90 derajat.

Logo Desa Cipangramatan

Secara administratif, desa ini terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 46 RT, meski seringkali masyarakat lebih mengenal penamaan kampung bukan secara administratif. Selain dari bercocok tanam, aktifitas pertanian yang digeluti masyarakat desa ini adalah ternak sapi perah, yang dalam data desa tercatat jumlahnya mencapai 4.486 ekor. Meski merupakan penghasil pangan, mirisnya, dari 1819 KK yang terdapat di desa ini, 1041 keluarga tergolong dalam kategori miskin, dan 255 di antaranya tinggal di rumah tidak layak huni.

Kemiskinan ini juga tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah, di mana dari 5.910 penduduk, hampir separuhnya (tepatnya 2.708 orang) hanya tamat SD atau bahkan tak tamat SD. Tingkat pendidikan yang lebih baik baru dialami generasi yang lebih belakangan. Dari banyak orang usia 30-an dan 20-an, kebanyakan di antaranya hanya tamat SD. Karena ketersediaan jenjang pendidikan menengah baru tersedia dalam beberapa belas tahun terakhir.

Dari segi petani, terdapat 9 kelompok tani di desa ini yang tergabung dalam SPB, dengan rincian sebagai berikut:

NoData Penggarap Badega Desa Cipangramatan Kec.Cikajang
KampungM2HektarPenerimaBidang
1Simpang106,19210.623747
2Potongan520,99752.10128200
3Cieurih137,91213.803345
4Leuwileutak175,64217.573547
5Badega225,12622.525778
6Cikopo460,83246.09117145
7Sagara Keling342,19834.2285100
8Pasir Seureuh396,50039.655465
9Kiara Payung170,33017.043843
Jumlah2,535,729253.58584770

(Sumber: Serikat Petani Badega)

43 Suryana, "Sertifikasi di Lahan Pendudukan", hlm 18.

44 Hampir semua informasi dalam bagian ini berasal dari dokumen Profil Desa Cipangramatan 2018 yang didapat dari pemerintah desa.

45 Wawancara dengan Pak Suhdin, 15 Oktober 2018.

46 Wawancara dengan Pak Suhdin, 15 Oktober 2018.

IV. CIPANGRAMATAN PASCA-PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH

4.1. Penguasaan Lahan dan Diferensiasi Petani di Cipangramatan

Setelah 13 tokoh Badega yang ditahan dinyatakan bebas murni dan tak bersyarat oleh Mahkamah Agung (MA) pada Mei 1989, praktis kehidupan warga Badega, terutama dalam hal pertanian, bisa dikatakan kembali seperti semula. Dengan keputusan MA tersebut, warga Badega dinyatakan tak bersalah dalam menggarap lahannya. Hal ini membuat mereka merasa lebih aman dalam bertani, karena dilindungi oleh hukum dan mempunyai alas hukum. Meski tentu saja mereka tak mendapat seutuhnya apa yang mereka idamkan sebelumnya, yaitu pengakuan (rekognisi) negara atas tanah mereka dan status hak kepemilikan mereka.

Sebaliknya,dengankeputusanitu,makaPT.SAM(yangkemudiandiakuisisidanmenjadi anak perusahaan PT. KBP Chakra)47 sebenarnya tak punya lagi hak atas tanah Badega. Namun, pengalaman konflik yang berlarut dan cukup panas dengan perusahaan perkebunan juga meninggalkan trauma tersendiri bagi masyarakat Badega. Mereka pada akhirnya menjadi permisif dengan keberadaan lahan perkebunan the yang masih dikuasai oleh pihak perkebunan, dan memilih diam, karena berpikir yang penting bidang garapannya sudah aman. Selama berpuluh tahun kemudian, mereka akhirnya 47 Suryana, "Sertifikasi di Lahan Pendudukan", hlm 14.

hidup berdampingan dengan keberadaan perusahaan perkebunan dan lahannya.

Menurut penuturan Pak Suhdin, tokoh utama perjuangan Badega, ia menjadi satusatunya orang yang semakin berani setelah keluar dari penjara. la merasa apa yang diperjuangkannya benar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan prusahaan perkebunan tak punya hak dan tak selayaknya ada di tanah Badega.48 Kenyataan ini kelak akan mewarnai dinamika perjalanan tanah Badega hingga program redistribusi berlangsung.

Semua kenyataan ini berarti bahwa, meski warga Badega belum memiliki satu bukti pengakuan yang kuat atas tanah mereka dalam bentuk sertifikat, tapi setelah keputusan bahwa mereka tidak bersalah dalam menggarap tanahnya, kini mereka menghadapi tantangan yang berbeda. Jika sebelumnya mereka menghadapi tantangan ketimpangan yang bersifat vertikal, dalam hal alokasi lahan untuk pertanian rakyat dan lahan perkebunan, kini mereka dihadapkan pada tantangan yang bersifat horizontal, yaitu bagaimana mereka mengatur alokasi tanah-tanah mereka di antara mereka sendiri, sehingga tercipta keadilan dan tak ada ketimpangan.

Namun, sejak perjuangan Badega cukup berhasil mengamankan lahan garapan masyarakat, nampaknya tak ada upaya menuju ke arah sana. Hal ini bisa dijelaskan setidaknya dari beberapa hal. Pertama, perjuangan tanah Badega terbilang cukup sporadis, dalam arti tak ada organisasi tani lokal yang solid dan menjadi penggerak utamanya. Tentu saja, sebagaimana banyak diceritakan dalam bagian sebelumnya, proses perjuangan Badega disokong oleh banyak elemen lain, seperti aktifis mahasiswa dan LBH Bandung. Tetapi, di internal rakyat Badega sendiri, alih-alih perjuangan teorganisir secara kelompok, perjuangan Badega sangat tersentral pada figurfigur tertentu. Akibatnya, setelah perjuangan dianggap sudah cukup, kebanyakan masyarakat tak mendapat satu pendidikan politik dan sosial-pertanian yang memadai, dan mereka kembali ke kehidupan sebagaimana sediakala, tanpa merasa ada hal yang perlu didorong lebih lanjut.

Pola perjuangan semacam ini diakui sendiri oleh Pak Suhdin, tokoh utama perjuangan Badega. la sendiri cenderung memilih perjuangan dengan adu argumen hukum, karena menurutnya, perjuangan yang dilakukan rakyat Badega semuanya sudah sesuai hukum dan punya dasar hukum. Sebaliknya, ia cenderung menghindari aksi massa, yang dianggapnya dapat mengorbankan rakyat. Ketika menggambarkan hal ini, ia membuat perbandingan antara perjuangan Badega dengan pola perjuangan tanah yang cenderung dilakukan SPP (Serikat Petani Pasundan)—satu serikat tani besar yang mencakup wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran—dengan demo-demonya.49

Kedua, di saat perjuangan tanah Badega, secara faktual perusahaan perkebunan baru menguasai dan menanami sebagian lahan garapan rakyat, utamanya masyarakat yang sudah "secara sukarela" menyerahkan tanahnya dengan menerima ganti rugi. Sedangkan sebagian besar lahan lain yang termasuk dalam HGU PT. SAM masih terus digarap oleh masyarakat. Karenanya, berbeda dengan banyak kejadian reclaim di berbagai kasus lain, perjuangan tanah Badega pada dasarnya bersifat defensif untuk mempertahankan tanah dari ekspansi perusahaan perkebunan. Akibatnya, setelah perjuangan cukup berhasil, yang ditandai dengan fase di mana rakyat menggarap lahannya secara aman tanpa ada gangguan dari perusahaan, tidak ada upaya pengaturan penguasaan lahan di Badega.

Pada akhirnya, masyarakat meneruskan mengerjakan lahan yang sebelumnya telah mereka garap, atau jika ada kemungkinan, mereka akan membuka lahan sendiri tanpa ada aturan yang jelas atau batasan. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketidakmerataan penguasaan lahan, baik sebelum maupun sesudah perjuangan. Karena siapapun yang bisa mengusahakan lahan yang lebih luas dapat melakukannya tanpa halangan apapun. Sedangkan petani dengan sumber daya yang terbatas, tentu hanya mampu menggarap lahan terbatas pula, bahkan terancam kehilangan tanah garapannya.

Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang khas Badega. Seperti yang diamati oleh Frans Husken, banyak tempat di Pulau Jawa memang sejak lama memiliki prinsip akan hak perorangan atas tanah, di mana "siapapun yang telah membuka lahan pertanian padaprinsipnya dapatbebas memilikihakatastanahitu dan mengalihkannya pada pihak lain melalui warisan atau penjualan".50 Hal ini mulanya tentu tak begitu bermasalah, ketika cadangan tanah yang bebas dimanfaatkan untuk pertanian masih banyak. Tetapi menjadi masalah ketika jumlah penduduk semakin banyak dan pembukaan lahan pertanian semakin dibatasi oleh regulasi dan kepentingan pihak luar seperti perusahaan perkebunan.

Memang, terutama setelah perjuangan tanah Badega, ada satu prinsip yang coba ditanamkan secara kuat, khususnya oleh generasi tua, agar tidak menjual lahan garapan, mengingat pengorbanan yang sudah ditempuh dalam perjuangan guna mempertahankan tanah Badega dari rongrongan perusahaan perkebunan. Apabila tanah yang sudah diperjuangkan mati-matian lalu dijual, maka sia-sialah perjuangan, begitu yang dipikirkan para orang tua. Karenanya, merupakan sesuatu yang tabu untuk menjual tanah. Namun, terkadang ada kebutuhan-kebutuhan dan pertimbangan lain yang membuat seseorang melepas tanahnya.

Pada kenyataannya, meski seringkali enggan untuk diakui, beberapa orang melakukan transaksi tanah di Badega, baik menjual maupun memperoleh tanah dengan membeli dari penggarap lain. Meski untuk menyebut proses ini, seringkali dihindari kosakata “jual-beli" tanah, dan uang yang digunakan untuk mengganti tanah seringkali dirujuk sebagai "pengganti tenaga membuka lahan", meski faktanya terjadi perpindahan tangan atas tanah. Keluarga Al, misalnya, yang mulanya berasal dari Kampung Pasir

Sereuh, kini memiliki sekitar 4 Ha tanah di Kampung Potongan melalui mekanisme ini.51

Selain itu juga yang terjadi pada EK, salah satu dari 13 orang yang ditahan sewaktu perjuangan Badega. Mulanya ia mempunyai tiga persil lahan dengan total luas sekitar 4 Ha, namun kini tinggal tersisa kurang dari 1000 m yang diperuntukkan guna pemukiman dan pekarangan rumahnya, karena sebagian besar tanahnya sudah dijual kepada pernggarap lain.52 Inilah yang disebut Bernstein sebagai pasar tanah vernakular, di mana meski belum ada bukti kepemilikan dalam prinsip modern (seperti sertifikat), tetapi transaksi tanah sudah terjadi.

Dari penggalian informasi kepada beberapa orang, terungkap bahwa salah satu kebutuhan utama yang menyebabkan satu keluarga melepas sebagian tanahnya adalah pembiayaan hajatan, khususnya perkawinan. Menurut Usep, pembiayaan acara pernikahan, yang ditanggung oleh keluarga mempelai perempuan, terbilang cukup mahal bagi masyarakat Badega, dimana satu keluarga minimal mengeluarkan antara 30-50 juta rupiah. Apabila keluarga tersebut tak mempunyai sumber pendanaan lain, maka satu-satunya cara mendapat uang dengan nominal itu sesuai waktu yang dibutuhkan adalah dengan menjual lahannya.53 Inilah yang diklasifikasikan Bernstein sebagai dana seremonial, di mana apabila petani tak memiliki produk lebih dari apa yang dikonsumsinya secara langsung atau kebutuhan sehari-harinya, maka dalam beberapa kasus, iajustru terpaksa kehilangan tanah sebagai alat produksinya, termasuk dalam kasus Badega ini.54

Memang, kebijakan SPB membuat aturan-aturan tertentu, semisal batasan bahwa kepemilikan tanah atas nama setiap orang maksimal sebesar 2 hektar, dan pendisiplinan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh absentee, tetapi dalam praktik di lapangan, aturan dan batasan ini cukup banyak dimanfaatkan celahnya. Semisal, yang dilakukan para pemilik tanah dengan status absentee. Mengetahui bahwa tanah tidak bisa didaftarkan tanah atas nama mereka, mereka meminjam nama petani penggarap lokal, dengan perjanjian pembagian yang bergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Hal yang sama juga terjadi pada aturan pembatasan luasan lahan. Karena pembatasan dilakukan pada unit individu, maka pembatasan yang dilakukan seringkali tidak efektif, karena satu keluarga bisa mempunyailahan dengan luas yang diatasnamakan anggotaanggota keluarga yang berbeda. Seperti keluarga Al, yang tercatat mempunyai lahan sekitar 4 hektar, dengan diatasnamakan suami dan istrinya.

Kenyataan-kenyataan ini diketahui benar oleh pengurus serikat, namun mereka menganggap pemanfaatan atas celah-celah ini sebagai urusan masing-masing yang bersangkutan, selama tidak secara langsung melanggar aturan organisasi. Pertimbangan lain untuk tidak menyibukkan diri dalam urusan semacam ini adalah, karena pelaksanaan program redistribusi tanah di Badega saat itu diburu oleh waktu, dan mereka (pengurus serikat) dituntut untuk bergerak cepat dan menghadapi urusan yang tak kalah penting.55

Secara umum, penerima program redistribusi tanah ini mendapat pengakuan atas hak milik lahan yang sudah mereka garap sebelumnya. Karenanya, data luasan lahan yang diterima dapat cukup menggambarkan penguasaan lahan di Badega, seperti yang nampak dalam tabel di bawah.

Data Penguasaan Lahan Hasil Program Redistribusi Tanah di Badega Berdasarkan Penerima

Luas LahanJml PenerimaProsentaseLuas LahanProsentase
0 - 0,19 Ha16828,8 %11,79 Ha4,7 %
0,2 - 0,49 Ha22638,7 %69,36 Ha27,4 %
0,5 - 0,99 Ha10618,1 %68,84 Ha27,1 %
1 - 1,49 Ha6310,8 %66,34 Ha26,2 %
1,5 - 2 Ha213,6 %37,25 Ha14,6 %
Total584100%253,58 Ha100%

(Diolah oleh penulis dari data penerima program redistribusi Tanah Badega)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penguasaan lahan di Badega tidaklah merata, bahkan ada ketimpangan di dalamnya. Ketimpangan ini, mau tak mau membentuk diferensiasidiantarapetanisendiri.Diferensiasiinitakhanyamencerminkanperbedaan penguasaan lahan dan pendapatan yang dihasilkan masing-masing petani, tetapi juga mempengaruhi relas produksi pertanian yang terbentuk di antara kalangan petani di Cipangramatan sendiri.56 Saya berargumen bahwa untuk menelaah kondisi pertanian di Badega (juga tempat-tempat lain) secara holistik, tak bisa dilepaskan dari konteks kapitalisme yang lebih luas hari ini, baik dalam konteks makro dalam penyediaan input dan pemasaran hasil produksi pertanian, maupun kapitalisme agraria dalam proses pertanian itu sendiri.

Seiring perkembangan kapitalisme, terbentuk pembagian kerja (division of labor) yang semakin rigid, namun terhubung satu sama lain. Dari sinilah muncul pembagian desa dan kota, industri dan pertanian, dlsb. Dengan pembagian kerja ini, maka corak masyarakat subsisten yang mengusahakan sendiri kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan, semakin memudar, dan pertanian berdiri menjadi satu sektor sendiri yang menyediakan kebutuhan konsumsi bagi sektor lain, dan sebaliknya, kebutuhan reproduksinya juga ditopang sektor lain.

Dengan demikian, karakter sosial usaha tani (skala kecil) mengalami perubahan, termasuk di Badega. Pertama-tama, apa yang sering dirujuk sebagai "peasant" hari ini lebih tepat dianalisa sebagai produsen skala kecil (petty commodity producer) yang juga telah mengalami komodifikasi subsistensi. Artinya, melalui proses ini, petanipetani yang sebelumnya sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, kini menjadi semakin bersandar pada mediasi oleh pranata pasar, baik untuk keperluan reproduksi sosial maupun reproduksi pertanian, hasil produksi pertaniannya juga menjadi komoditas yang dikomodifikasikannya. Kemampuan setiap petaniberbeda-beda dalam merespon hal ini, yang lalu turut mempengaruhi terjadinya diferensiasi. Faktor perbedaan luasan lahan seringkali cukup mewarnai proses ini.57

100% 496 11% 15% 90% 80% 18% 70% 26% 1,5 - 2 Ha 60% 1 - 1,49 Ha 50% 39% 27% 40% 0,5 - 0,99 Ha 30% 0,2-0,49 Ha 20% 27% 0 - 0,19 Ha 29% 10% 5% 0% Penggarap Prosentase dari Total Luas Lahan

llustrasi penguasaan lahan di Badega berdasarkan penerima program redistribusi tanah di Badega. Diolah dari data penerima program redistribusi tanah di Badega oleh SPB.

Dengan mengamati mode produksi dan relasi produksi pertanian di Desa Cipangramatan, saya berkesimpulan ada beberapa lapisan kelompok petani yang terbentuk.

Pertama adalah petani kaya, yaitu mereka yang mampu mengakumulasi kapital dalam skala yang lebih besar, dengan terlibat dalam reproduksi yang meluas. Untuk menggarap lahannya, kelompok ini mempekerjakan buruh-buruh tani, dan biasanya mereka terhubung dengan sektor usaha lain, seperti perdagangan hasil produksi pertanian atau penyediaan kebutuhan pokok, guna mengakumulasikan surplus hasil produksinya. Atau, karena lahan di Badega pada umumnya semuanya sudah dikuasai masing-masing petani dan tak mudah untuk memperluas penguasaan tanah di sini, para petani kaya ini biasanya berekspansi ke lahan-lahan di sekitar Badega, terutama di Cisangiri/Pamegatan, yang juga tanah terlantar bekas perkebunan milik PD Gemah Ripah.

Terbentuknya lapisan ini sendiri, seperti disinggung sebelumnya, tak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih luas. Seperti dalam pengamatan Husken, difererensiasi masyarakat desa di Jawa, umumnya terjadi seiring proses moneterisasi, di mana penetrasi ekonomi uang sampai ke pedesaan dan corak ekonomi ini menjadi semakin penting. Proses ini juga menandai pelibatan (inkorporasi) pedesaan dalam ekonomi yang lebih luas.

Dalam proses ini, setiap orang tidak memperoleh pendapatan yang merata, di mana sebagian kelompok menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dari yang lain, baik dari hasil pertanian maupun dari pekerjaan di luar pertanian (non-agricultural employment). Sebagaimanajuga yang diamati oleh Hamza Alavi, pada umumnya dalam konteks kapitalisme pinggiran (peripheral capitalism) seperti di Indonesia, pertanian memang tidak digeluti oleh petani yang hanya fokus bekerja pada sektor ini, alih-alih, terjadi diversifikasi pekerjaan dalam lapisan-lapisan petani, baik untuk kepentingan bertahan hidup (survival) atau menopang akumulasi salah satu sektor usaha.58

Perbedaanpendapatandanmodaldalamekonomiyangsudahsemakintermoneterisasi ini akan mempengaruhi penguasaan lahan. Orang-orang terkemuka yang biasanya terdiri dari petinggi desa, menjadi kelompok yang paling kuat dalam konteks ini, seperti nampak dalam laporan yang dikutip oleh Frans Husken:

“para pemilik tanah milik (tanah yang menjadi milik orang pertama yang membuka tanah pertanian, atau mereka yang berhak mendapat tanah pertanian baru; tanah milik seperti ini bisa dijual dan diwariskan) biasanya terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang karena kekayaannya mampu membiayai pembukaan tanah tanah gundul itu".

EK, salah seorang pejuang Badega dengan kepemilikan tanah yang mulanya cukup luas, yang disinggung sebelumnya, misalnya, mendapatkannya dari warisan orang tuanya yang merupakan seorang terkemuka sejak era perjuangan kemerdekaan.59 Atau Keluarga Al yang juga disebut di atas misalnya, bisa meningkatkan hasil pertaniannya baik dengan cara memperluas lahan (ekstensifikasi) maupun melalui jalur mekanisme intensifikasi dengan bekal pendapatannya sebagai perangkat desa yang telah dijalani bertahun-tahun, hingga sempat menjadi pelaksana tugas (plt) kepala desa Cipangramatan.

salah satu akses yang diidentifikasi Ribot dan Peluso mempunyai pengaruh penting dalam produksi pertanian. Ribot dan Peluso sendiri mendefinisak akses sebagai “the ability to benefit from things" atau kemampuan mengambil manfaat dari sesuatu. Untuk kasus Cipangramatan, selain modal yang berasal dari kantong pribadi, akses terhadap modal juga bisa diraih melalui kredit ke lembaga keuangan seperti perbankan atau dari pihak lain.

48 Wawancara dengan Pak Suhdin, 9 November 2018.

49 Wawancara dengan Pak Suhdin, 15 Oktober 2018.

50 Frans Husken, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980 (Jakarta, Grasindo, 1998), hlm 106.

51 Wawancara dengan AI, 12 November 2018.

52 Menurut Erwin Suryana, perpindahan tangan atas lahan milik EK ini terjadi akibat kebutuhan ekonomi mendesak dan tidak mampu mengelola lahan garapan. Namun, saat saya cek di lapangan, kebanyakan orang menyebu bahwa alasan lebih tepat dari transaksi ini karena anak-anak EK tidak ada yang mau meneruskan di bidang pertanian, dan justru mendorongnya untuk menjual tanahnya demi kepentingan mereka. Saya kesulitan untuk mengkonfirmasi informasi ini langsung ke EK karena ia sudah sulit untuk diajak berkomunikasi sebab uzur dan kemampuan pendengarannya berkurang, sedangkan anak-anaknya bekerja dan tinggal di luar kota. Suryana, "Sertifikasi di Lahan Garapan", hlm 13; Wawancara dengan Usep, 11 November 2018; Wawancara dengan Pak Suhdin, 18 November 2018

53 Wawancara dengan Usep, Ketua SPB, 11 November 2018

54 Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, hlm 22

55 Wawancara dengan Usep, Ketua SPB, 26 November 2018

6 Bernstein, Dinamika Kelas dalm Perubahan Agraria, hlm 119

57 Ibid, hlm 74.

Kemampuan akumulasi ini juga bisa dimulai dari akses terhadap sumber permodalan,

58 Hamza Alavi, "The Structure of Peripheral Capitalism" dalam Theodor Shanin dan Hamza Alavi (eds.), Introduction to The Sociology of Developing Society (London: Macmillan Press, 1983).

Keterangan Pak Suhdin, 18 November 2018. Informasi tidak didapat langsung dari EK karena ia sudah sulit untuk diajak berkomunikasi sebab uzur dan kemampuan pendengarannya berkurang

Pemanfaatan tenaga kerja

Mempekerjakan 1-5 orang 3% 14% 3% Mempekerjakan 6-10 orang Mempekerjakan > 10 orang 80% Tidak mempekrjakan orang lain

Pemanfaatan tenaga kerja

EG, misalnya, salah seorang peternak susu perah dengan jumlah terbanyak. Menurut penuturannya, sejak mula ia telah menyadari bahwa kepemilikan sapi di bawah lima ekor akan sulit membuat pemiliknya berakumulasi, dan hanya menghaiskan tenaga dan waktu pemiliknya untuk mengurus sapi tersebut. Karenanya ia memberanikan diri mengajukan pinjaman modal guna membeli beberapa ekor sapi, sehingga saat ini jumlah sapinya mencapai 2 ekor, dan G sendiri dapat mempekerjakan beberapa pekerja upahan untuk mengurusnya. Dengan penghasilan dari peternakan ini, ia sudah mampu berakumulasi, dan kini bisnisnya sudah merambah sektor penyediaan campuran pakan ternak (bungkil) yang sudah menyuplai kebtuhan para peternak di Cipangramatan dan sekitarnya, sebagai pemain tunggal. Karena ternak sapinya sudah diurus oleh para pekerjanya, ia sendiri lebih berfokus pada bisnisnya yang terakhir. Setiap harinya, ia bisa 2 kali mengangkut pakan ternak yang diambilnya dari Garut untuk penyediaan kebutuhan peternak di desa ini.60

Atau keluarga SM, misalnya. Selain memiliki 2 bidang tanah di Badega seluas 0,95 Ha, juga mengerjakan tanah di Cisangiri seluas kurang lebih 5 Ha yang menurut penuturannya, terdiri dari tanah miliknya dan kakak serta ibunya. Lahan di Cisangiri sendiri ditanaminya dengansayuran dan akar wangi (usar), di mana ia menjadi satu dari dua petani di Cipangramatan yang menanam usar. Karena modal awal yang cukup besar, ia mendapat suntikan modal dari seorang pengusaha di Garut dengan perjanjian bagi hasil. Untuk menggarap lahan seluas itu, ia mempekerjakan antara belasan sampai 20-an pekerja, tergantung ketersediaan tenaga kerja.61

Bagaimana tenaga kerja dimobilisasi juga menjadi hal yang menarik. Dalam beberapa kasus, akses tenaga kerja (yang juga salah satu akses yang diidentifikasi oleh Ribot dan Peluso) oleh petani kaya dilakukan dengan mengandalkan hubungan patronistik. SM yang disebut di atas, misalnya, bisa memengerahkan pekerja yang cukup banyak, salah satunya karena para pekerjanya mempunyai ketergantungan sosial dengan keluarganya. Ibunya adalah pemilik warung kebutuhan sehari-hari tempat para pekerja tersebut biasa menghutang apabila membutuhkan, yang biasanya dibayar setiap sehabis pembayaran gaji pada hari Jum'at/Sabtu.

Secara cenderung merata, upah buruh tani laki-laki per hari adalah Rp. 35.000, dengan waktu kerja sejak sekitar pukul 06.00 pagi hingga masuk waktu dzuhur). Sedangkan buruh perempuan diupah Rp. 25.000 untuk waktu kerja yang sama. Di Cipangramatan sendiri, relasi yang terbentuk pada umumnya adalah relasi upahan. Selama tinggal di sana dan mengamati serta mewawancari banyak orang, saya hanya menemukan satu relasi sakapan.

Betapaberpengaruhnyafaktorpermodalanditengahekonomiuangdalammembentuk lapisan petani yang mampu berakumulasi terlihat dari data, di mana dari 35 responden yang disurvey, 34 di antaranya mengakui adanya perbedaan produktifitas antar-petani. Dan dari jumlah tersebut, semuanya mengakui bahwa kualitas input pertanian serta faktor tenaga kerja menjadi penyebab utama perbedaan tersebut. Ketika ditanya, apa pangkal perbedaan tersebut, 15 di antaranya meyakini faktor kepemilikan modal yang tak sama menjadi sebab utamanya, sementara 19 lainnya menyebut faktor yang sama, ditambah perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ikut mempengaruhinya.62

Data ini semakin jelas dari poin berikutnya. Di mana dari 35 responden tersebut, 51% di antaranya menyebut bahwa ada surplus yang dihasilkan setiap panennya dari penjualan prduk pertanian. Dari jumlah itu, 9 di antaranya mengalokasikan kelebihan itu untuk meningkatkan input pertanian atau menginvestasikannya dalam bidang usaha lain. Sisanya, menyimpan kelebihan hasil produksinya dalam bentuk tabungan, atau guna membiayai sekolah tinggi anaknya. Sepintas, membiayai pendidikan tampak bukan salah satu bentuk akumulasi, namun, pilihan ini seringkali diambil sebagai bagian dari investasi untuk akumulasi di masa mendatang. Di mana strata pendidikan yang lebih tinggi bisa menghasilkan pemasukan lebih besar, yang bisa diinvestasikan dan diakumulasikan kembali dalam berbagai sektor, termasuk pertanian.63

Apakah yang menyebabkan perbedaan produktifitas antar petani?

Tidak ada perbedaan produktifitas 3% Perbedaan kemampuan modal Perbedaan 43% kemampuan modal dan SDM 54%

Akumulasi yang dilakukan petani kaya di Badega kebanyakan dalam bentuk perluasan usaha (diversifikasi pekerjaan) dan peningkatan produktifitas melalui peningkatan kualitas input pertanian. Opsi untuk menggunakan hasil surplus guna membeli tanah lagi tidak dipilih oleh satupun responden. Kemungkinan besar karena tak mudah untuk memperluas penguasaan lahan lagi, sebab bidang-bidang tanah yang ada sudah dikuasai masing-masing pemiliknya, dan masih tak mudah membuat mereka melepas tanahnya begitu saja.

Bagaimana tingkat hasil pertanian?

Modal produksi tidak Hanya mengembalikan kembali (rugi) modal produksi 23% 26% ada keuntungan dari hasil

60 Wawancara dengan EG, 14 November 2018.

61 Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja untuk menggarap lahannya seringkali tak terpenuhi, karena tak mudah untuk mencari orang yang bersedia bekerja semacam itu, sementara permintaan akan tenaga kerja cukup tinggi, di antara petani dengan lahan luas lainnya. Hal ini dibenarkan oleh AI, petani kaya lainnya. Wawancara dengan SM, 11 November 2018; Wawancara dengan AI, 13 November 2018.

62 Hal ini seperti juga yang diungkapkan Bernstein. Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, hlm 15.

63 Bernstein, Dinamika Kelas dalm Perubahan Agraria, hlm 119.

Digunakan untuk apa kelebihan penghasilan yang berasal dari pertanian? (Bagi yang menghasilkan surplus)

Laincain 11% Membuka usaha lain 5% Meningkatkan input produksi 37% Ditabung 47%

Lapisan yang berikutnya adalah petani menengah. Lapisan ini adalah yang paling mendekati gambaran petani (peasant) yang diidealkan oleh aliran (neo-)populisme, yaitu para pemilik tanah dengan luasan lahan terbatas, yang hasil pertaniannya hanya menyediakan kebutuhan subsisten untuk keluarganya dan untuk keperluan pertanian pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak mempekerjakan buruh tani dan hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga.

Dalam satu tulisan oleh Haroon Akram Lodhi dan Christobal Kay, petani menengah, didefinisikan sebagai petani yang ketika "tahun-tahun sedang baik" (in a good years), mampu menghasilkan surplus yang dapat dikonversi menjadi kapital, dan terkadang juga mempekerjakan buruh tani. Berbeda dengan petani kaya sebelumnya yang sudah cenderung stabil akumulasinya. Artinya, mereka adalah kelompok yang menjalani praktik reproduksi sederhana (simple reproduction), karena mampu mereproduksi diri sebagai kapital dengan skala yang sama dengan sebelumnya, dan sebagai pekerja yang setara dengan konsumsinya (tidak ada nilai lebih yang dieksploitasi).64

Berkaitan dengan persoalan input produksi seperti yang disinggung di atas, misalnya, petani-petani menengah ini menyebut, pengeluaran mereka untuk input pertanian semakin bertambah, terutama untuk kebutuhan pupuk dan obat (pestisida). Sebab, semenjak ketergantungan petani terhadap penggunaan bahan-bahan kimia (yang kemungkinan besar dimulai sejak pelaksanaan Revolusi Hijau, namun tidak ada bukti yang menyatakan itu di Badega), dosis yang diperlukan dalam penggunaan bahanbahan itu selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Sepuluh dari 35 responden menyatakan, hal ini membuat pengeluaran mereka semakin meningkat, tetapi berbanding terbalik, tingkat penghasilan mereka semakin menurun. Alasan utama yang membuat mereka tetap bertahan sebagai petani yang selalu menghadapi pertaruhan (gambling) dan ketidakpastian atau bahkan kerugian, terutama dalam hal pendapatan (karena harga jual hasil produksi yang sangat tak bisa diprediksi) hanyalah karena profesi ini yang mereka kuasai dan telah mereka tekuni sejak berpuluh tahun lalu.65

Sumber modal untuk pertanian

Modal sendiri Bandar/tengkulakLainnya 6% 11% 83%

Dalam banyak wawancara yang saya lakukan, keterbatasan modal ini yang seringkali menjadi keluhan (grievance) petani, yang mereka anggap penyebab utama mereka tak bisa melakukan akumulasi. Dari 35 responden tadi, hanya 5 yang menyatakan mendapat suntikan modal dari pihak lain. Satu orang dalam bentuk kerja sama contract farming, dan sisanya dengan cara meminjam dari bandar/tengkulak. Selebihnya, menggantungkan seutuhnya dari modal pribadi. Tidak ada satu pun yang memilih opsi pinjaman ke bank.

Kemungkinan karena sebelum sertifikasi, tidak mudah untuk mengajukan pinjaman guna kebutuhan pertanian di atas tanah yang masih belum diakui. Dan dua tahun setelah program redistribusi, para petani masih belum terbiasa melakukan kredit ke bank. Padahal, saat seremoni pembagian sertifikat secara simbolik, pemerintah menggandeng bank yang juga turut berpromosi dalam kegiatan tersebut, agar masyarakat dapat mengajukan kredit ke bank dengan mengagunkan sertifikat tanahnya. Menurut salah satu penasihat SPB, alasan utama sebagian masyarakat enggan memanfaatkan mekanisme ini adalah alasan ideologis yang menganggap bank sebagai institusi yang penuh dengan riba dan keharaman.66

Beberapa penjelasan di atas mengonfirmasi bahwa seiring penetrasi kapitalisme dalam sektor pertanian di Badega, kebutuhan petani dalam hal input pertanian semakin bergantung pada komoditas pasar. Karena kebutuhan itu, maka diperlukanlah modal. Akhirnya, petani juga kian bergantung pada pendapatan berupa uang, yang mendorong mereka juga semakin terintegrasi dengan pasar, dengan menjual hasil produksinya dalam pranata pasar. Untuk kasus Badega, akses petani ke pranata pasar pun seringkali harus dimediasi oleh perantara (middleman). Dari 35 responden, 33 di antaranya menjual hasil panennya ke tengkulak, satu orang menjual langsung ke pasar, dan seorang lagi menggunakan hasil panennya untuk kebutuhan sendiri.

Kelompok yang ketiga adalah petani semi-proletar. Mereka adalah para petani yang memiliki sebidang tanah sempit, yang hanya dapat menyediakan sebagian saja dari pemenuhan kebutuhan subsisten keluarganya. Sebagian kebutuhan lain mereka peroleh dari bekerja sebagai buruh tani di bidang lahan milik petani kaya. Dalam kasus pertanian di Indonesia, kelas petani ini bisa diidentifikasi dari kalangan yang sering dirujuk sebagai “petani gurem", yaitu petani yang luas lahannya kurang dari 0,5 Ha.

Hal ini terlihat dari data, di mana 192 dari 394 (48,8%) petani gurem yang menerima sertifikat bukanlah petani yang menggarap lahannya penuh-waktu dan menggantungkan hidup dari menjual tenaganya pada pihak lain, dengan menjadi buruh tani, sopir, tukang batu; atau dengan menekuni profesi lain dengan berdagang dan wiraswasta. Sebagian yang lain, utamanya perempuan, menggarap lahan hanya sebagai pelengkap dari tanggung jawab domestik mereka sebagai ibu rumah tangga dan hanya sebagai penambah pemasukan keluarga.

Dalam kasus Badega, selain lahan yang sempit, hal ini juga dibentuk oleh corak pertanian yang bersifat tadah hujan, karena ketiadaan irigasi yang memadai di sebagian besar wilayah Cipangramatan. Akibatnya, sebagian lahan di kawasan ini tak bisa ditanami ketika kemarau. Karenanya, ketika di musim ini, semakin banyak buruh-buruh tani musiman. Sebagian yang lain menekuni profesi lain, seperti dengan menjadi buruh jahit.67

Kenyataan ini menunjukkan satu "kekhasan" sektor pertanian dalam kapitalisme, di mana petani kecil bisa saja kehilangan kemampuan untuk mereproduksi diri di luar pranata pasar, tanpa perlu kehilangan tanah dan alat produksi lain. Secara sederhana, berarti kelas buruh pertanian di pedesaan dapat terbentuk tanpa perlu tercerabut sepenuhnya dari alat produksi, sebagaimana gambaran umum proletariat dalam bentuk buruh upahan bebas.68

Dan yang terakhir adalah kelas buruh tani, yaitu mereka yang tersisih dari penguasaan lahan, dan terpaksa menggantungkan penghidupannya dengan cara menjual tenaganya setiap hari, sepanjang musim, sepanjang tahun, kepada para petani kapitalis.

Pada umumnya yang tergolong kelas ini adalah pihak yang tersisih dalam program redistribusi tanah di Badega. Mereka adalah kelompok atau keturunan dari orangorang yang dianggap dulu berpihak pada perusahaan, dan bahkan memusuhi para petani penggarap Badega di masa-masa perjuangan. Kebanyakan di antara mereka dulu tergiur oleh janji perusahaan yang memberi ganti tanah mereka dan merekrut mereka sebagai pekerja perkebunan.

Sebagian darimereka dulujuga menyepelekan perjuangan tanah Badega, yang mereka anggap tak akan menang menghadapi perusahaan. Tetapi ketika keadaan berbalik 180 derajat, di mana petani penggarap lalu dapat mengerjakan lahannya dengan aman, dan perusahaan justru semakin menurun secara ekonomi, mereka menghadapi masa depan pekerjaan yang menentu sebagai karyawan perusahaan atau pensiun dengan hasil yang tak seberapa.

Sebagian mereka memang lalu ada yang bisa mendapat tanah garapan lagi, baik dengan membeli lahan penggarap lain atau membuka lahan sendiri (yang kemungkinannya kecil). Saat program redistribusi berlangsung, mereka mendapat hak sebagaimana penggarap lain. Namun menurut penuturan Ketua SPB, ada dua pemilik lahan dari kelompok ini yang didisplinkan, karena dulu menjadi orang yang memusuhi petani penggarap Badega yang berjuang. la menganggap, tidak adil apabila orang yang justru memusuhi perjuangan, kini hendak ikut merasakan manis hasilnya, dalam bentuk pengakuan pemerintah berupa sertifikat tanah melalui skema redistribusi.69

Ironisnya, kampung yang menjadi nama daerah ini, Kampung Badega (atau sering disebut sebagai Badega Asli oleh penduduk sekitar) justru menjadi situs paling keras dari persaingan di masa lalu ini. bekas lahan garapan warga yang dikonversi menjadi kebun the oleh perusahaan, kebanyakan berada di wilayah ini. Artinya, banyak mantan penggarap di sini yang melepas tanahnya kepada pihak perkebunan dan lebih memihak perusahaan. Karenanya, ketika program redistribusi tanah berlangsung di Badega, tak banyak warga kampung ini yang menjadi penerimanya. Banyak bidang yang disertifikasi pada kampung ini berupa pemukiman atau kolam yang luasnya tak seberapa. Dan karena tak memiliki lahan garapan, banyak warga di kampung ini yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani, jika tidak sebagai peternakan sapi perah (atau bekerja pada pemilik peternakan sapi perah) atau penjahit.70

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuk diferensiasi petani di Cipangramatn, seiring semakin terintegrasinya wilayah ini dengan kapitalisme yang lebih luas. Kapitalisme agraria juga telah hadir di sini, ditandai dengan adanya akumulasi, produksi komoditas yang meluas, dan tenaga kerja menjadi satu komoditas yang melengkapisektorproduksipertanian.Dengan begitu, makaterjadilah relasiyang subordinat bersifat eksploitatif, baik disadari atau tidak. Para petani kaya mempunyai kapasitas untuk menghakmiliki nilai lebih (surplus value), yaitu nilai kerja yang melampaui apa yang ia bayarkan kepada buruh tani dan mereka pergunakan untuk kebutuhan reproduksi sosial. Sementara petani kecil semakin sulit bersaing, di tengah kebutuhan mereka melalui pasar dan ekonomi uang yang semakin meningkat.7

64 Haroon Akram Lodhi dan Christobal Kay, "Surveying the agrarian question (part 1): unearthing foundations, exploring Diversity" dalam Journal of Peasant Studies, Vol. 37, No. 1, Januari 2010.

65 Salah satu poin dalam Focus Group Discussion bersama Kelompok Tani Potongan di Rumah Undang Wahdan, 13 November 2018.

66 Wawancara dengan Mumuh Muhidin, penasehat SPB, 23 November 2018.

67 Wawancara dengan Abah Nana, seorang pemilik lahan 0,16 Ha (petani gurem) yang menjadi buruh tani di kebun SM, 17 Oktober 2018.

68 Bernstein, Dinamika Kelas dalm Perubahan Agraria, hlm 38.

69 Wawancara dengan Usep, 9 November 2018.

70 Wawancara dengan Aep Saepudin, Ketua Kelompok Tani Kampung Badega, 14 November 2018.

71 Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria.

4.2. Strategi Nafkah Keluarga Petani di Desa Cipangramatan

Sebagaimana tampak dalam bagian sebelumnya, masyarakat petani di Desa Cipangramatan mengalami stratifikasi dan terbagi dalam kelas-kelas sosial. Sebagian dapat mencukupi kebutuhannya dari pertanian, bahkan menghasilkan surplus yang bisa diakumulasikannya. Sedang sebagian yang lain, terutama yang berada dalam lapisan bawah kelas sosial, hidup dalam kondisi yang tak ideal, dan seringkali harus memutar otak, melakukan kerja lebih, dan terlibat dalam beberapa kegiatan ekonomi. Bagian ini akan berfokus dan lebih mendalami, bagaimana petani di Desa Cipangramatan mengatur strategi nafkahnya.

Strategi nafkah, pada dasarnya juga mengikuti garis stratifikasi sosial yang ada. Artinya, strategi hidup yang beragam yang dilakukan oleh petani berbeda dalam fungsinya, sesuai dengan lapisan di mana seorang petani berada. Petani lapisan atas, misalnya, mengatur strategi nafkahnya demi kepentingan akumulasi. Dengan itu, mereka bukan saja menjadi kelompok yang paling kuat, tetapi juga yang bisa terus meningkatkan kekuatan dan kekuasaannya, karena akumulasi tidaklah terbatas dan dapat terus berlanjut.72

Sementara petani dalam lapisan menengah melakukannya guna keperluan pemantapan dan konsolidasi. Artinya, untuk mempertahankan tingkat reproduksinya setiap waktu. Sedangkan petani lapisan bawah merancang strategi nafkah, sematamata sebagai cara mereka bertahan hidup (survival), di mana petani-petani yang berada di tempat ini adalah yang paling rentan. Dengan pengaruh luar yang kecil saja, mereka dapat jatuh terperosok dalam jurang kemiskinan yang semakin memburuk dan seakan tak berujung. Jika sudah seperti itu dan dalam keadaan semacamnya, untuk bangkit lagi bagi mereka adalah hal yang tak mudah.73

Sebagaimana bagan kerangka analitis perspektif penghidupan yang berkelanjutan yang ada dalam Bab 2, analisis ini akan terbagi menjadi beberapa bagian/tahap. Yang pertama adalah analisis kondisi, konteks, dan tren yang melingkupi suatu masyarakat. Bagian ini sendiri mencakup pembahasan soal sejarah, politik, kondisi makro-ekonomi, cuaca, agro-ekologi, demografi, dan diferensiasi sosial, yang sudah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa strategi nafkah sangat bergantung pada sumber-sumber nafkah/penghidupan, baik kombinasi, pertentangan, maupun tren yang ada. Sumber-sumber penghidupan ini sendiri dibagi ke dalam beberapa modal, berupa modal alam, modal finansial, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik.

Di Desa Cipangramatan, faktor alam terbilang cukup mendukung usaha pertanian yang dilakukan masyarakat, terutama untuk tanaman sayuran dan palawija. Beberapa eksperimen telah dilakukan untuk juga mengusahakan tanaman komoditas dengan nilai jual yang lebih tinggi, seperti kopi, jeruk, dll, tetapi hal ini baru pada tahap percobaan dan belum terlihat hasilnya. Sayangnya, faktor kesuburan tanah ini tidak ditopang secara sempurna dengan ketersediaan air yang stabil. Seperti sempat disinggung sebelumnya, pertanian di Cipangramatan mengandalkan sepenuhnya tadah hujan. Kontur alam yang curam dan berkelok-kelok serta ketiadaan inisiatif membuat tak ada irigasi di desa ini. Akibatnya, jika lahan tidak terletak dengan sumber air, atau jika pemiliknya bukan petani kaya yang bisa mengusahakan pengairan (nyebor) dengan modal pribadi untuk membeli pipa, mesin pompa, dan energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya atau mengupah buruh untuk mngerjakan pengairan, praktis lahan-lahan di desa ini tak bisa ditanami ketika kemarau.

Selain keterbatasan air di musim kemarau, juga terjadi penurunan kualitas air di Desa Cipangramatan selama beberapa belas tahun terakhir. Penyebabnya adalah semakin banyaknya penduduk desa ini yang menggeluti peternakan, dan membuang kotoran ternaknya ke aliran-aliran air ini. Banyak warga yang mengeluhkan, terutama yang berada di daerah hilir, bahwa aliran air di Cipangramatan semakin keruh dalam tahuntahun terakhir. Berbeda jauh dengan dulu ketika belum terlalu banyak ternak, di mana aliran-aliran air cukup jernih dan aman dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga.

Dari pengamatan penulis, akhirnya timbul konflik laten di antara masyarakat Cipangramatan, terutama antara penduduk di daerah hilir dan pemilik ternak di wilayah hulu. Meski tidak atau belum menjadi konflik terbuka, namun masyarakat yang dirugikan seringkali mengungkapkan hal ini "di belakang" dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang menjadi objek kekesalan mereka, termasuk dalam wawancara dengan penulis.74 Selain kotoran dari peternakan, sebagian limbah rumah tangga juga dibuang ke sungai. 11 dari 35 responden yang disurvei menyatakan ini. Tak heran jika dari jumlah tersebut, hanya 2 keluarga yang menyebut bahwa sumber air minum dan konsumsi rumah tangganya berasal dari air sungai.

Pembuangan limbah RT

Kolam (balong) 43% LubangTanah 7%

Sungai 39% Tangki 11%

Sumber air kebutuhan RT

Sumur 20% AirSungai 8% Mata Air 72%

Untung saja, kekayaan alam Badega masih menyediakan sumber air lain berupa mata air dan sumur yang masih bisa dimanfaatkan. Namun jika persoalan limbah di atas tak kunjung tertangani, tak menutup kemungkinan jika kedepannya kebutuhan air bersih masyarakat untuk konsumsi dan kebutuhan rumah tangga harus diperoleh dengan layanan berbayar, dan konflik laten yang ada di tengah masyarakat ini berpotensi menjadi konflik yang lebih manifes.

Selanjutnya, meskipun terletak agak jauh dari kawasan perhutanan, namun kebutuhan masyarakat terhadapnya tercukupi dari hasil kebun mereka sendiri. Pada umumnya, selain tanaman sayur atau palawija, para petani di desa ini juga menanami kayu di kebun-kebun mereka. Terutama di daerah selatan desa, di mana kontur tanahnya cukup curam sehingga memang cocok hanya untuk ditanam kayu, dan sebagian besar penduduknya menanam pohon aren untuk menghasilkan gula kawung. Bagi produsen gula kawung, keberadaan kayu adalah kebutuhan pokok, untuk keperluan mengolah cairan aren hingga padat menjadi gula melalui proses perebusan selama berjam-jam. Juga bagi sebagian rumah tangga lain, kayu bakar masih menjadi pilihan utama sebagai sumber energi, khususnya untuk memasak. 22 dari 35 responden menyatakan menggunakan kayu bakar, sedang yang 13 menggunakan elpiji.

Bahan bakar

LPG 37% Kayu bakar 63%

Selain untuk keperluan bahan bakar, kayu juga memainkan peran penting sebagai bahan baku (utama) rumah, baik untuk dinding maupun lantai. 16 dari 35 responden menyatakan bahwa komposisi terbesar dari dinding rumahnya terbuat dari kayu atau bambu yang diambil dari kebun, sementara 18 dari 35 responden menyatakan sebagian besar lantai rumahnya berasal dari kayu. Pada umumnya, kebutuhan kayu tersebut diambil dari kebun masing-masing.7s

Dinding rumah terluas

Lainnya 21% Bambu 9% Kayu 58% Tembok 12%

Lantai rumah terluas

Kayu 42% Lainnya 6%

Keramik 26% Tegel/Teraso 13% Semen/plester 13%

Setelah modal alam, sumber penghidupan lain yang juga menentukan adalah modal fisik. Dalam konteks ini, indikator yang penting adalah ketersediaan dan kualitas jaringan jalan. jaringan jalan, memang ada jalan desa yang membentang mulai dari jalan masuk desa dari jalan raya Pamengpeuk hingga berbatasan dengan Desa Karamatwangi. Namun kualitasnya tak cukup baik, bahkan bisa dikatakan buruk, dan sudah lama tak mengalami perbaikan. Program redistribusi tanah yang lalu memberi kesempatan dibangunnya jaringan jalan yang baru. Sebagai persiapan, mulai dari Kampung Cieurih sampai tembus ke jalan besar (jalan raya), tanah petani yang terletak di pinggiran jalan yang saat ini masih kecil, masing-masing sudah dipotong 4 meter di kedua sisi, guna alokasi pembangunan jalan selebar 8 meter.76

Modal fisik berupa infrastruktur jalan ini menopang keberadaan kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat di Cipangramatan. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan Hyung-Jun Kim di Kolojonggo, Kulonprogo, Yogyakarta, seperti halnya tren yang umum terjadi di desa-desa Jawa, ada pergeseran selama beberapa puluh tahun terakhir, dari kebutuhan-kebutuhan yang dulunya dianggap berstatus tersier, kini menjadi kebutuhan primer, termasuk utamanya adalah sepeda motor." Bahkan dalam pengamatan penulis, dalam satu rumah tangga bisa terdapat beberapa kendaraan bermotor untuk kepentingan yang berbeda-beda, seperti untuk mengangkut rumput, untuk anak bepergian ke sekolah, dll. Kebutuhan akan kendaraan bermotor ini dirasa semakin mendesak, mengingat jarak ke kebun yang kadang cukup jauh, dan kebutuhan untuk mengangkut beberapa hal dari kebun, terutama rumput.

Sedangkan modal yang ketiga, yaitu modal finansial, akan dilihat dari indikator pengeluaran rumah tangga tani guna modal pertanian, tingkat pengembalian modal tersebut, dan bagaimana rumah tangga tani menyiasati ketidakseimbangan yang mungkin muncul. Dari 35 responden, 26 di antaranya menyatakan bahwa hasil pertanian mereka menghasilkan keuntungan, 5 menyebut bahwa hasil tersebut hanya mengembalikan modal produksi, dan 4 yang lain mengatakan terjadi kerugian.

Namun, itu merupakan kenyataan pada musim tanam terakhir yang lalu. Karena sifatnya yang fluktatif, 15 responden menyatakan bahwa terkadang mereka juga mengalami kerugian atau hasil panennya hanya mengembalikan modal produksi. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya menyatakan, apabila kondisi tersebut terjadi, mereka menggunakan dana tabungan (yang dikumpulkan ketika pertanian mereka menghasilkan keuntungan) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, 3 yang lain dengan cara meminjam dari pihak lain, dan juga 3 yang mengandalkan sumber penghasilan lainnya.

Yang terakhir adalah modal sosial. Dalam kasus Cipangramatan, hal yang paling berpengaruh berkaitan dengan ini adalah ikatan-ikatan sosial informal, yang sifatnya lebih personal dan individual (bukan dalam bentuk lembaga atau organisasi). Hal ini karena Serikat Petani Badega (SPB) sebagai organisasi resmi yang menaungi para petani di Cipangramatan belum terlalu aktif setelah pelaksanaan prograf redistribusi tanah, sementara tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap aparatur dan pemerintahan desa (dengan alasan yang akan dijelaskan nanti).

Kenyataan ini terlihat darifakta bahwa, ketika ditanya kepada siapa tingkat kepercayaan paling tinggi untuk meminta bantuan dan pinjaman ketika dibutuhkan, semua responden, bisa dikatakan secara bulat, menyebt kerabat dan tetangga sebagai pihak yang paling bisa dipercaya dan dimintai bantuan. Sebaliknya, semua reponden juga secara bulat menyatakan bahwa mereka pernah dan akan selalu terbuka membantu tetangga atau kerabatnya yang menghadapi krisis atau sedang memerlukan pertolongan. Sedangkan dalam hal persoalan kemasyarakatan, karena perangkat dan pemerintahan desa dianggap tak bisa diandalkan, para responen menyatakan bahwa mereka lebih sering mengadukan permasalahannya (seperti adanya pungutan liar, dll) kepada figur-figur yang dianggap tokoh masyarakat.78

Hal ini tak bisa dilepaskan dari keadaan institusional/organisasional pemerintahan desa sebagai otoritas yang menaungi Desa Cipangramatan. Saat ini, kepala desa dijabat oleh Yeye Kurnia, seorang purnawirawan militer yang bukan berasal dari desa ini dan tak punya rekam jejak apa-apa dalam pengabdian masyarakat di desa ini. Meski merupakan penanggung jawab utama pemerintahan desa, namun jarang ada, bahkan hampir tak bisa ditemui di kantor desa. Namanya juga tak begitu baik di tengah masyarakat. Bahkan, hampir tak ada masyarakat yang bisa disebut sebagai "pendukungnya" atau mengapresiasi kinerjanya.79

Apa yang menjadi keluhan utama masyarakat atas kinerja Yeye Kurnia adalah keberadaannya dan pemerintahan desa yang seakan sama sekali tidak berarti apa-apa. Selain jarang bisa ditemui, hampir tak ada hal yang diperbuatnya bagi perkembangan dan kemajuan Desa Cipangramatan dan masyarakatnya, selama hampir 5 tahun masa jabatannya. Padahal ia menjabat saat UU Desa sudah digulirkan, dan pemerintahan desa mendapat Dana Desa setiap tahunnya, namun tak ada perubahan apa-apa yang disaksikan masyarakat. Hal ini paling terlihat dalam hal infrastruktur vital seperti jaringan jalan, yang tak pernah mengalami perbaikan, padahal kondisinya sudah rusak. Sebaliknya, kondisi jalan menuju pesantren yang diasuh Aceng Nunur justru dalam keadaan baik.

Hal lain yang dikeluhkan masyarakat, misalnya dalam hal pembagian program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang seringkali salah sasaran. Masyarakat yang dianggap tak layak mendapat bantuan justru menjadi penerima bantuan, sebaliknya masyarakat yang membutuhkan jstru tak mendapat bantuan. Namun menurut salah seorang perangkat desa, hal ini terjadi bukan karena kesalahan pemerintahan desa, tetapi data yang tak valid yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai landasan pemberian bantuan, padahal data tersebut menggambarkan kondisi beberapa tahun sebelumnya yang kini sudah banyak mengalami perubahan. Pemerintah desa sendiri, disebutnya telah berulangkali mengajukan pembaruan data tersebut, namun tak kunjung direspon oleh tingkat pemerintahan di atasnya.®0

Tak mengherankan jika dalam banyak wawancara, masyarakat justru seakan sudah tak sabar menunggu agarmasajabatan Yeye Kurniasegerahabis dan dapat digantikan oleh pemimpin yang lebih baik. Dalam beberapa wawancara dan Focus Group Discussion, terungkap bahwa sebagian masyarakat menghendaki agar Usep Setiawan, Ketua SPB, meju mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal ini tak lepas dari pelaksanaan program sertifikasi tanah di Badega, yang dianggap cukup berhasil oleh masyarakat, mengingat mereka telah mengidamkan pengakuan hak milik ini selama puluhan tahun.®1

Karenanya, dalam hubungannya dengan sumber-sumber penghidupan dan strategi nafkah, pengaruh institusional Pemerintah Desa Cipangramatan tak begitu signifikan, karena ia tak mendukung akses masyarakat atas modal-modal utama, namun juga tak secara langsung mengeksklusi mereka dari sumber-sumber tersebut. Tetapi, ia dapat menghambat perkembangan akses masyarakat, karena tak berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan, terutama dalam hal modal fisik, finansial, manusia, dan sosial.

72 Moh. Yusuf, Heru Purwandari, Martua Sihaloho, Aristiono N, Heri Mustain, Tullus Subroto, "Pembentukan Modal, Ekstraksi Surplus dan Penciptaan Kemiskinan di Pertanian Dataran Tinggi: Studi Kasus Dua Desa di Garut dalam Laksmi Savitri, Mohammad Shohibuddin, Surya Saluang (eds.), Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), hlm 45.

73 A. H. Dharmawan, 'Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (livelihood Sociology) Mahzab Barat dan Mahzab Bogor' dalam Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 01, No. 02, Agustus 2007.

74 Ungkapan kekesalan ini muncul, di antaranya dalam wawancara dengan Ejep, seorang penduduk Pasir Haur yang rumahnya ada di daerah bawah (Sunda: Lebak) dan terkena dampak pencemaran ini, 20 November 2018; juga dalam wawancara dengan Pak Suhdin, 17 November 2018.

75 Wawancara dengan Pak Ahud (69 tahun), petani di Kp. Sagara Keling, 22 November 2018.

76 Wawancara dengan Usep, 11 November 2018.

77 Hyung Jun-Kim, "Agrarian and Social Change in Java" dalam Journal of Contemporary Asia, Vol 32 (2002), hlm 439.

78 Dalam hal ini, nama Pak Suhdin yang peling sering disebut sebagai orang yang dianggap tepat sebagai rujukan untuk mengadukan persoalan kemasyarakatan.

79 Hal ini terungkap dalam banyak sekali wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Cipangramatan.

80 Wawancara dengan Ating Maryunani, Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa Cipangramatan, 18 November 2018.

4.3. Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Desa Cipangramatan

Setelah melihat sumber-sumber nafkah yang ada di Cipangramatan, yang membuka namun juga sekaligus membatasi peluang untuk bagi masyarakat untuk meraih penghasilannya, maka dalam bagian ini akan dibahas bagaimana strategi nafkah yang dirancang oleh keluarga petani di tengah kondisi ini.

Strategi nafkah sendiri didefinisikan sebagai segala kegiatan atau keputusan yang diambil anggota rumahtangga untuk bertahan hidup (survival) dan atau membuat hidup lebih baik. Strategi nafkah yang dikembangkan rumahtangga pada umumnya memanfaatkan modal yang dimilikinya yang disebut juga sebagai sumber nafkah yang menurut Scoones terbagi menjadi lima tipe, yaitu: (1) modal alam dalam bentuk sumberdaya alam, (2) modal ekonomi atau finansial yang sangat penting untuk mengejar strategi nafkah, (3) modal manusia, (4) modal sosial, dan (5) modal fisik.82 Berdasarkan kelima modal, strategi nafkah yang dapat dikembangkan terutama oleh rumah tangga pedesaan terbagi menjadi tiga tipe, yaitu (1) intensifikasi, ekstensifikasi, atau diversifikasipertanian; (2) pola nafkah ganda (keragaman nafkah); dan (3) migrasi.83

a.Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi Pertanian

Strategi ini dilakukan oleh petani dari berbagai kelas, namun dengan sifat yang berbeda. Petani dalam lapisan bawah menerapkannya dengan tujuan bertahan, namun petani kaya melakukannya untuk tujuan akumulasi. Karena keterbatasan modal finansial, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pada umumnya dilakukan oleh petani yang mempunyai modal lebih. Di sisi lain, petani kecil cenderung menerapkan upaya diversifikasi.

Upaya intensifikasi yang dilakukan pada umumnya umumnya pada input pertanian. Sementara teknologi pertanian masih jarang digunakan di desa ini. penerapan upaya ini juga dilakukan dengan menerapkan model tumpangsari pada tanaman. Sedangkan ekstensifikasi, umumnya dilakukan ke lahan-lahan di sekitar Badega, seperti lahan di Cisangiri/Pamegatan. Karena hampir semua lahan di Badega sudah dikuasai masing-masing penggarap. Ada juga yang menyewa lahan milik petani lain, namun kasus ini jarang terjadi.

Sedangkan upaya diversifikasi yang dilakukan adalah dengan menjadi buruh tani atau dengan mengusahakan ternak. Khusus untuk ternak, usaha ini juga dilakukan oleh petani dari berbagai kelas. Masifnya usaha ternak di Desa Cipangramatan terlihat dari 4.486 hewan ternak yang kebanyakannya berupa sapi perah. Upaya ini dipilih karena setiap hari dapat menghasilkan pemasukan, dari pemerahan yang dilakukan setiap pagi dan sore. Satu sapi dapat menghasilkan belasan liter, di mana harga per liternya sekitar Rp. 4.500 dari KPGS (Koperasi Peternak Garut Selatan).

Apabila diferensiasi kelas dalam pertanian tanaman sangat kental dipengaruhi oleh luasan lahan, maka dalam peternakan hal itu lebih terlihat dari jumlah ternak yang dimiliki. Peternak kaya pada umumnya memiliki lebih dari 5 sapi perah dan mempekerjakan buruh untuk mengurus serta memerah sapinya setiap hari. Terkadang peternak ini juga sudah menggunakan alat perah mekanik. Sementara peternak di kecil akan kesulitan menghasilkan surplus, sehingga tidak mampu mempekerjakan orang lain. Akibatnya, waktunya sangat tersita untuk mengurus ternaknya dengan mencari rumput guna kebutuhan pangan ternak 3 kali dan memerah sapi.84

b. Pola Nafkah Ganda

Selain pertanian dan peternakan, Cipangramatan juga dikenal sebagai sentra penjahit rumahan, yang menggarap jahitan dari vendor-vendor di Bandung. Pada umumnya jenis pakaian yang dijahit di sini adalah jaket beragam jenis, khususnya bomber. Vendor-vendor dari Bandung ini tidak langsung berhubungan dengan penjahit rumahan, tetapi melalui perantara (middleman) yang oleh masyarakat sering disebut "bos". Upah per potongnya bervariasi tergantung tingkat kerrumitan. Namun yang paling sering berkisar antara Rp. 12.500-16.000 dari vendor, di mana dari jumlah tersebut Rp. 2.500-3.000 dipotong untuk "bos-bos" lokal tersebut.

Uraian di atas menggambarkan bagaimana pola nafkah ganda terjadi diantara rumah tangga petani di Cipangramatan. Namun ia tak menyebar luas di keseluruhan desa. Kebanyakan fenomena ini ada di bagian selatan desa, mulai dari Kampung Badega, Cikopo, dan Sagara Keling. Anggota keluarga petani kecil umumnya menjadi buruh jahit, sedangkan keluarga petani yang lebih kaya menjadi perantara dengan vendor di Bandung.

Selain menjahit yang cukup masif, pola nafkah ganda yang ada di Cipangramatan biasanya masih berkisar di sektor informal, dengan menjadi bandar, tukang ojek, membuka warung kelontong, bengkel, toko, dlsb. Sebagian kecil yang lain menjadi pegawai lembaga sebagi perangkat desa atau guru.

81 Di antaranya: Wawancara dengan Aep Saepudin, 14 November 2018; FGD ddi Kampung Potongan, 12 November 2018; dan FGD di Kampung Pasir Sereuh, 20 November 2018.

82 Ian Scoones, "Sustainable Rural Livelihoods A Framework For Analysis", IDS Working Paper No. 72, 1998.

83 Ahmad Choibar Tridakusumah*), Mira Elfina, Dyah Ita Mardiyaningsih, Jepri Pioke, dan Sahrain Bumulo, "Pola Adaptasi Ekologi Dan Strategi Nafkah Rumahtangga Di Desa Pangumbahan" dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan, Desember 2015.

54 Wawancara dengan Enjang Gunawan, peternak kaya yang juga menjadi pengusaha pakan ternak, 14 November 2018.

C. Migrasi

Tak banyak keluarga tani Desa Cipangramatan yang melakukan migrasi. Sebagian besar yang bermigrasi adalah pemuda laki-laki lajang yang enggan untuk bekerja di pertanian. Namun kebanyakan juga tak bertahan lama. Kehidupan yang keras di kota dan pengeluaran yang besar menjadi penyebab utama memilih kembali ke kampung halaman, meski pemasukan yang didapat mungkin juga lebih besar.® Bagi yang sudah berumahtangga, hidup jauh dari keluarga demi mencari nafkah adalah pilihan yang tak populer, karena dianggap di desa masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Sedangkan pemudi perempuan tak mudah untuk dapat melakukan migrasi, mengingat hambatan kultural dalam masyarakat patriarki.

Secara umum, strategi nafkah di Cipangramatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tingkatan StrategiUpaya yang Dilakukan
BertahanMelakukan strategi nafkah ganda dengan menjadi buruh tani di lahan orang lain. Terdapat beberapa strategi nafkah dalam satu keluarga.
PemantapanPola tanam tumpang sari. Membuka usaha kecil-kecilan di luar pertanian, seperti warung. Memiliki jabatan baik formal atau informal di tengah masyarakat yang mendatangkan penghasilan (mis: tokoh
AkumulasiMenjadi tengkulak/bandar (penampung) sayuran. Menjual kebutuhan pertanian (termasuk peternakan). Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama di lahan lain di sekitar Badega.

4.4. Dampak Redistributif Program Redistribusi?

Dalam bagian sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana petani di Cipangramatan terstratifikasi dalam lapisan-lapisan yang terhubung dalam relasi yang tak setara dan juga eksploitatif. Sudah diuraikan pula bagaimana institusi formal tidak berperan sebagaimana mestinya di desa ini, dan masyarakat masih mengandalkan tokoh-tokoh informal untuk memperjuangkan kepentingannya. Semua ini membentuk relasi kuasa yang ada di tengah kalangan petani Cipangramatan.

Sejak masaperjuangan Badega, daerahinitakbisa dilepaskan darinamaPakBO.Namun, hal ini membuat perjalanan perjuangan Badega sangat tersentral pada sosoknya dan keluarganya. Sampai saat ini pun pemegang tongkat estafet kepengurusan Serikat Petani Badega dipegang oleh putranya dan keluarga besarnya. Pputranya yang lain, AM juga pernah hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan kini menjadi salah satu perangkat desa. Dan seorang lagi, E, menjadi bandar penampung hasil produksi sayuran masyarakat sekaligus bos jahit yang cukup disegani. Seentara dua orang ketua kelompok tani juga masih terikat hubungan keponakan dengannya.

Ketergantungan ini seperti juga nampak dalam survey, di mana ketika diminta menilai tingkat kepercayaan terhadap tokoh individu, semua responden menyebut namanya dan 33 di antaranya menganggap ia "sangat bisa dipercaya" untuk menjadi tempat mengadu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, sedangkan 2 yang lain menilainya "bisa dipercaya".

Tak hanya di Badega, dalam beberapa kasus perjuangan tanah di sekitar Badega, seperti di Selekta dan Cisangiri/Pamegatan, ia ikut terlibat. Membuat keluarganya memiliki lahan beberapa hektar di Cisangiri. Ketika rekan-rekan seperjuangannya mengalami trauma sekeluar dari penjara, ia justru—meminjam istilahnya sendiri—semakin "merajalela" dan tak gentar menghadapi apa yang sering disebutnya "pengusaha dan penguasa", berbekal pengetahuan hukumnya.

Menurutnya, sudah sejak semula HGU PT. SAM (yang lalu diakuisisi PT. Chakra) tidak sah dan cacat hukum, dan karenanya keberadaan lahan perkebunan di Badega tidak mempunyai landasan apapun. la sendiri mempersilakan para petani penggarap untuk mengambil (Sunda: nyokot) lahan milik perkebunan, namun tak ada satu pun yang berani. la menjadi satu-satunya orang yang berani "mengusik" keberadaan sisa-sisa lahan perkebunan di Badega seluas kurang lebih 38 Ha. Namun itu tak dilakukannya, karena menurutnya, jika lahan itu diambilnya, nanti petani penggarap lain yang akan mengambil darinya. la menyebut cara ini sebagai taktik licik orang-orang yang tak mau mengambil resiko tapi ingin mendapat keuntungan di atas resiko pejuangan orang lain.86

Namun pada kenyataannya, hal itu dilakukannya ketika dibutuhkan oleh keluarganya. Tanah yang kini di atasnya dibangun rumah putranya mulanya masih menjadi lahan perkebunan the PT. Chakra, yang diambilnya dengan sempat melalui adu argumen dengan administratur perkebunan. Tanah yang diatasnamakan istrinya kurang lebih 1 Ha juga masih berupa perkebunan the yang ditanami oleh PT. Chakra. Sehingga setiap bulannya perusahaan tersebut membayar sewa kurang lebih sebesar 2 juta rupiah, dan mengirimi keperluan the setiapkali stok di rumahnya habis.87

Semua yang diuraikan dan diilustrasikan di atas menunjukkan betapa akses terhadap pengetahuan membat seseorang mendapat keuntungan lebih dibanding orang lain, di mana dalam kasus ini, akses pengetahan mempengaruhi penguasaan lahan yang tak sama.

Selain akses terhadap pengetahuan, yang juga terjadi di Cipangramatan adalah ketimpangan akses terhadap pasar. Kemampuan untuk mendapat keuntungan komersial dari satu sumberdaya lebih ditentukan dari apakah pemiliknya memiliki akses pada pasar daripada sekadar hak atasnya. Peluso dan Ribot mendefinisikan akses pada pasar sebagai kemampuan suatu individu atau kelompok untuk meraih, mengontrol, dan mempertahankan kesempatan masuk dalam relasi pertukaran.88

Dari 35 responden, hanya 1 yang menjualnya langsung ke pengepul di pasar. Selebihnya, sebanyak 34 responden menjual ke tengkulak. Untuk alasan menjal hasil panen ke tengkulak, 1 orang menyatakan karena ia mendapat pinjaman darinya, 16 orang karena alasan lebih mudah dan praktis, dan 18 orang menjawab karena tidak punya akses terhadap pasar. Hal ini juga yang dipikirkan oleh para tokoh petani dan muncul dalam pembahasan FGD. Para petani mengidamkan adanya koperasi yang menampung hasil pertanian mereka, sehingga mereka memperoleh harga sesuai dengan yang ada di pasar, dan keuntungan yang dihasilkan akan kembali ke kalangan petani secara kooperatif, bukan ke pihak tengkulak secara individu.89

Juga yang membuat perbedaan yang perlu dicatat adalah akss terhadap kapital, di mana akses pada modal secara finansial dapat digunakan dalam proses produksi, ekstraksi, mobilisasi tenaga kerja, dan proses lain guna mendapat manfaat dari benda atau manusia. Akses terhadap kapital ini tak melulu berarti modal finansial dari kantong pribadi. la juga berarti kemampuan mengakses kapital dari pihak lain. Dalam kasus Cipangramatan, misalnya, SM dan Undang Wahdan bisa mengusahakan penanaman akar wangi (Sunda: usar) karena mereka memiliki akses pada investor dari Garut bernama Setiawan. Sehingga mereka bisa menjalin kerja sama dalam bentk contract farming.

Yang juga penting bagi para petani kaya adalah akses terhadap tenaga kerja, utamanya melalui relasi patron-klien.

Jika dihubungkan dengan aspek demokratis berbasis penguasaan tanah, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah kembali dari yang sebelumnya diklaim oleh HGU PT. SAM, dan program redistribusi tanah sebagai salah satu skema Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK tidak mentransformasi relasi yang tak setara ditengah masyarakat tani dan mendemokratisasikannya. Para ptani memang bebas dari ancaman perusahaan perkebunan dan aparatur negara yang membekinginya, namun hubungan tak berimbang yang lain datang menggantikan, seperti dengan tengkulak, petani kaya, dan lainnya.

Alih-alih, program redistribusi tanah oleh pemerintah menjadi lebih bersifat administratif dan manajerial dengan melakukan pemetaan dan pendaftaran atas tanah (land titling). Paling jauh, ia hanya bemakna sebagai pengakuan negara atas hak rakyat yang selama puluhan tahun tertunda akibat adanya kepentingan pihak lain dalam bentuk perusahaan perkebunan.

Karenanya, dari klasifikasi yang dilakukan Borras dan Franco seperti sudah dijabarkan dalam Bab II, program redistribusi tanah di Badega bisa disimpulkan secara faktual menjadi non-(re)distribusi dan status quo, bahkan terancam menuju adanya rekonsentrasi. Memang terjadi transfer aktual manfaat ekonomi dan politik mengarah pada kelompok yang dituju secara faktual empiris. Namun transfer ini hanya berasal dari negara/korporasi menuju masyarakat petani secara umu, sesuai kondisi garapan yang terjadi selama bertahun-tahun.

Sebaliknya, dampak (re)distribusi yang bermakna bahwa aliran manfaat bersifat lintas kelas, dari negara dan korporasi, atau lapisan kelas atas, menuju komunitas penduduk miskin desa, buruh tani, pemuda pengangguran, dan lainnya tidak terjadi. Unsur-unsur utama (re)distribusi juga tidak terpenuhi, khususnya aspek transfer kesejahteraan berbasis tanah, transfer kekuasaan-kekuasaan politik berbasis tanah dan sadar kelas. Nilai penting dari program ini terutama berupa jaminan akan keamanan hak petani atas tanahnya.

Namun, jaminan keamanan inipun juga dalam ancaman, mengingat adanya dorongan justru dari pemerintah untuk mendukung liberalisasi dan peningkatan nilai ekonomi tanah dengan cara mengagunkannya ke bank guna mendapat pinjaman. Fenomena ini sudah mulai terjadi di Cipangramatan, di mana sebagian pihak juga menjadi perantara (middleman) yang menjadi kepanjangan tangan lembaga-lembaga finansial dalam mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk meminjam uang ke bank, bahkan untuk tujuan konsumtif.90

Wawancara dengan Dian, pemuda yang pernah bekerja di Bogor selama beberapa tahun, 14 November 2018; Wawancara dengan Iwan, mantan buruh konveksi di Bandung, 24 November 2018.

86 Wawancara dengan Pak SBO, 16 November 2018, Wawancara dengan Usep 10 November 2018.

Pada 16 November 2018, sepulang dari Shalat Jum'at, ketika sedang mampir dan beristirahat di rumah SM, Pak SBO menunjukkan sebuah amplop kepada saya, yang disebutnya pembayaran sewa dari perusahaan atas tanah yang diatasnamakn istrinya dan ditanami the oleh perusahaan.

88 Peluso dan Ribot, A Theory of Access".

89 FGD di Kampung Potongan, 13 November 2018.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah 30 tahun perjuangan Badega dan penantian panjang, akhirnya para petani mendapat apa yang diidam-idamkan selama ini, yaitu pengakuan akan hak milik oleh negara dalam bentuk serifikat. Pengalaman konflik panjang dan melelahkan dengan perkebunan membuat pengakuan hak atas tanah mereka sendiri yang sudah digarap turun temurun menjadi penting bagirasa aman dan perlindungan kepemilikan mereka (property rights). Sebagian menganggap inilah hasil perjuangan, dan kembali dalam kehidupan sediakala. Tetapi sebagian lain menganggap perjuangan belum selesai, dan harus dilanjutkan oleh generasi penerus.91

Kabanyakan dari kelompok yang terakhir ini berpikir bahwa tahap perjuangan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan tanah Badega yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun dan kini sudah sepenuhnya menjadi hak para petani bisa betul-beul dirasakan manfaatnya oleh mereka. Karenanya, sebagian besar mereka beranggapan bahwa langkah yang perlu diupayakan selanjutnya adalah dengan melakukan pengorganisiran ekonomiyang dapat meningkatkan hasil pertanian, baik dengan mengubah tanaman komoditas maupun mengatur akses terhadap permodalan dan pasar.

Upaya-upaya ini memang belum berjalan sepenuhnya. Tetapi, tanpa kesadaran akan kelas, hal semacam ini terancam tak menemui sasaran, dengan berkaca pada kebijakankebijakan sebelumnya, seperti Revolusi Hijau. Program semacam ini bisa jadi pada akhirnya hanya menguntungkan lapisan tertentu dari kalangan petani, sementara lapisan-lapisan yang lain tak mendapat manfaatnya.

Memang, setelah puluhan tahun perjalanan pertanian di Badega, hari ini kehidupan pertanian di sana, seperti halnya di manapun juga, tak bisa dilepaskan dari dinamika danpenetrasikapitalisme. Dalam aspek sosial, hal initerutama menciptakan diferensiasi kelas petani menjadi petani kaya, menengah, dan petani kecil, yang saling terhubung secara tak setara dan terikat dalam relasi yang eksploitatif.

Hal ini akhirnya berpengaruh pada strategi nafkah yang diterapkan oleh masingmasing lapisan kelas petani di Badega. Petani kaya, karena kemampuannya menghasilkan surplus dari pertanian yang dilakukannya, memungkinkannya melakukan ekstensifikasi pertanian, utamanya di lahan-lahan sekitar Badega, seperti Pamegatan/Cisangiri. Mereka juga mampu melakukan intensifikasi pertanian dengan meningkatkan kualitas sarana produksi pertanian (sarprotan) yang menghasilkan kenaikan produktifitas. Di samping itu, para petani ini pun sebagian menerapkan nafkah ganda dengan berinvestasi di sektor usaha lain, seperti jasa, menjadi penyedia kebutuhan iput pertanian, dlsb.

Kalangan petani menengah dan kecil juga menerapkan beberapa strategi serupa, tetapi dengan kepentingan yang berbeda. Bukannya untuk mengakumulasikan kekaya-annya, mereka melakukannya sebagai strategi bertahan dan mencukupi kebutuhan. Mereka, misalnya, selain menggarap lahan sendiri juga menjadi buruh tani di lahan milik para petani kaya. Sebagian yang lain menerapkan strategi nafkah ganda dengan menjajakan dagangan sederhana (seperti jajanan anak-anak), menarik ojek, menjadi sopir, tukang bangunan, dlsb. Sementara strategi migrasi jarang dilakukan kecuali oleh pemuda laki-laki yang belum berkeluarga, dan sifatnya biasanya hanya sementara.

Sementara itu, dilihat dari perspektif akses, ada ketidakmerataan akses di antara petani Desa Cipangramatan, yang membuat terjadi ketergantungan dan keterpusatan pada figur-figur tertentu dalam memperjuangkan kepentingan petani. Akibatnya, organisasi sebagai institusi juga tidak berkembang, di samping ortoritas yang ada juga tidak bisa memainkan peran sebagaimana seharusnya. Ketidakmerataan akses ini terjadi pada aspek pengetahuan, modal, tenaga kerja, dan pasar.

Ketidakseimbangan akses terhadap pasar membuat petani tidak mengetahui harga pasar dan bergantung serta menerima begitu saja ketetapan dari bandar/tengkulak, sehingga bandar menjadi pihak yang diuntungkan dalam proses ini. Akses terhadap modal memungkinkan petani kaya melakukan intensifikasi pertanian. Akses pada tenaga kerja memudahkan petani mendapat pekerja melalui relasi klientelistik. Dan akses pada pengetahuan membuat sebagian tokoh mendapat keuntungan lebih dari petani lain, termasuk dalam hal penguasaan tanah.

Namun program redistribusi tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria pemerintahan Jokowi-JK tak berupaya mengatasi ketakmerataan dan ketimpangan ini, dan hanya berakhir terutama sebagai program administratif, dalam hal pendataan dan pemetaan tanah serta sertifikasi. Karenanya, meski program ini bertajuk “redistribusi", namun pada kenyataannya lebih tepat dikategorikan sebagai sertifikasi.

9 Wawancara dengan Mumuh Muhidin, yang menyebut nama perantara ini, 23 November 2018.

91 Seperti nampak dalam jawaban Usep SM ketika ditanya kenapa mau menjabat sebagai ketua SPB. Ia mengatakan bahwa "perjuangan bapak (Pak Suhdin, pen) memang sudah selesai. Tetapi perjuangan Badega belum selesai, dan karenanya saya sebagai anak bapak merasa mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan bapak. Wawancara dengan Usep SM, 15 Oktober 2018.

5.2. Kritik

Beberapa hari sebelum kepulangan saya dari Badega, tiba-tiba saja seorang tokoh yang juga penasehat SPB mengundang saya ke rumahnya selepas Isya. Ternyata ia hendak mengobrol panjang lebar dan ingin tahu tentang apa pembacaan sekilas saya atas pengamatan saya di lapangan. la coba mencocokkan dengan penafsirannya sendiri. Selama berjam-jam percakapan kami, ia tampak menemukan lawan bicara di mana ia bisa mengungkapkan kritik-kritiknya atas masyarakatnya sendiri, sesuatu yang mungkin tak bisa disampaikannya secara langsung dan terbuka sebagai "orang dalam".

Salah satu poin kritiknya adalah soal kemandirian petani. Dalam banyak wawancara saya dengan petani dan pengurus SPB, hampir selalu muncul keluhan soal keterbatasan modal, juga harapan agar ada bantuan suntikan modal dari pihak luar, khususnya pemerintah. Bahkan ketika mewawancarai dan melakukan survei pada keluarga petani, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan cukup detil soal ekonomi rumah tangga, tak jarang mereka menyangka saya dan penelitian yang saya lakukan berasal dari lembaga pemerintah yang hendak menyalurkan bantuan.

Ketergantungan petani pada pihak luar bahkan juga muncul di antara pengurus SPB sendiri. Berbarengan dengan program redistribusi tanah, serikat ini juga mengurus legalitas koperasi SPB yang kini sudah diakui. Namun ketika di lapangan penulis mendapati bahwa koperasi ini belum aktif, para pengurusnya menjawab bahwa koperasi belum bisa berfungsi karena belum ada modal atau suntikan modal dari luar.

Seorang tokoh yang saya sebut di awal tadi mengritik fenomena ini sebagai ekspresi kebergantungan petani dan ketidakma(mp)uan mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Padahal, menurutnya, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi kaum tani bisa dilampaui dengan kerjasama, kooperasi, dan solidaritas. Langkah-langkahnya bisa dimulai dari hal-hal kecil, semisal patungan untuk berjualan barang-barang kecil kebutuhan petani sehari-hari, yang modalnya tak terlalu besar. Tentu saja ini semua harus ditopang oleh keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Memang langkah itu membutuhkan kerja keras lebih, kesabaran, dan waktu yang juga lebih lama, jika dibanding cara instan seperti dengan mendapat bantuan/pinjaman dari pihak luar, tetapi ia jauh lebih konkret dan langkah yang bisa ditempuh, ketimbang menantinanti sesuatu yang tak pasti datangnya.

Hal ini senada dengan apa yang penulis pelajari dari cerita pengalaman beberapa organisasi dan organizer gerakan tani lokal, yang melakukan pengorganisasian ekonomi tidak dimulai dari kelompok tani itu sendiri, tapi dengan mengandalkan bantuan luar. Hampir semuanya berakhir dengan kegagalan dengan dinamikanya masing-masing. Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa pembentukan kapital (capital formation) di pedesaan idealnya memang diusahakan kelompok tani secara mandiri. Mengandalkan bantuan pihak luar sebenarnya menjadi pisau bermata dua yang justru bisa membuat petani semakin terinkorporasi dengan sistem finansial global. Kemandirian petanilah yang bisa menjadi benteng pertahanan mereka.92

Kritiknya yang lain adalah pada kehidupan pertanian yang tidak tertata dengan baik dan saling terintegrasi, dan karenanya menimbulkan masalah. la mencontohkan bagaimana peternakan tidak terhubung dengan kebun dan pertanian. Akibatnya, masalah kotoran sapi menjadi problem sosial, padahal harusnya ia bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kandang ternak yang ada di kebun juga bisa memangkas tenaga dan mengikis bahkan menghilangkan beban jarak pengangkutan rumput dari kebun, yang seringkali sangat menyita waktu dan tenaga para pemilik ternak.

Setelah pelaksanaan program sertifikasi, ia juga mengritik kecenderungan sebagian petani yang menggunakan sertifikatnya sebagai kolateral (jaminan) pinjaman untuk pengeluaran yang bersifat konsumtif, seperti perbaikan rumah yang tak urgen dan hanya untuk meningkatkan gengsi, kredit motor, dll. la juga menunjukkan pihak yang dianggap sebagai perantara (middleman) antara lembaga finansial dan masyarakat petani. Karena ketergantungan keluarga petani yang semakin besar pada ekonomi uang untuk kebutuhan konsumtif, maka minat generasi muda untuk melanjutkan pertanian semakin menurun. Hal ini terutama karena pertanian membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang untuk mendapa hasil, sedangkan kerja upaha bisa mendatangkan uang secara instan dan lebih cepat.

92 Kesimpulan ini merupakan hasil diskusi dengan Dianto Bachriadi di ARC Bandung, 4 November 2018. Penulis berterimakasih atas hal tersebut.

5.3. Saran

Dalam studi ini, penulis mencoba untuk menghubungkan fenomena agraria dengan analisis kapitalisme sebagai konteks yang melingkupinya. Namun, penelitian ini masih sebatas melihatnya dalam agararia an sich dan pengaruhnya dalam terbentuknya diferensiasi kelas. Kepada peneliti berikutnya, penulis menyarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dalam melihat penetrasi kapitalisme secara lebih luas, dalam hal input dan sarana produksi pertanian serta rantai supply-nya, juga hasil produksi pertanian dan rantai pasokannya.

Menarik juga untuk melihat bagaimana kapitalisme membentuk relasi dan keterhubungan antara sektor agraria dengan sektor lain, khususnya home industry, seperti nampak dalam kenyataan industri pakaian di Badega. Pembahasan ini bisa dimulai dengan analisis genesis ofcapitalist farmer, genesis ofhome industry, dan genesis of industrial capitalism.

1.2. TATA TENURIAL DI TATAR PASUNDAN

(Sebuah Telaah Kasus Redistribusi Tanah di Desa Pasawahan, Jawa Barat)

IKSANMAULANA

Sajogyo Institute, Jl. Malabar No 22, Bogor Tengah, Kota Bogor, Indonesia Korespondesi Penulis: Tel: +62 857-1539-0027, e-mail: [email protected]

ABSTRAK

Naskah ini menjelaskan tentang penataan tenurial yang dilakukan setelah masuknya kebijakan Reforma Agraria pada masa pemerintahan Joko Widodo. Skema redistribusi dilakukan dengan memberikan pengakuan hukum berupa legalisasi tanah eks HGU dan terlantar sejumlah 0.4 juta ha kepada masyarakat. Legalisasi yang dilakukan merupakan bentuk afirmatif dari serangkaian proses gerakan okupasi yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan (SPP) pada lokasi eks perkebunan. Hanya saja, upaya legalisasi ini tidak didukung dengan upaya penataan produksi yang sebetulnya menjadi kebutuhan utama paska okupasi. Transformasi agraria yang diharapkan tidak hanya dapat mereduksi ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan agraria, melainkan juga harus menata hubungan produksi dan distribusi surplus yang lebih adil. Sejak tahun 2016, setelah 1.042 sertifikat bidang tanah diberikan, transformasi ekonomi yang diharapkan masih belum terlihat. Petani kecil di Desa Pasawahan, Kabupaten Ciamis masih tergolong rentan. Kendati mereka secara sukarela masuk ke dalam rantai produksi pasar, tapi mereka tidak dapat menentukan berbagaifaktor yang berpengaruh dalam usaha tani. Jika kerentanan ini belum dapat ditanggulangi, maka kemungkinan transfer tanah akan kembali tinggi seperti sebelum 2016. Seharusnya proses redistribusi ini membuka peluang berusaha dan bekerja yang besar di desa, akan tetapi melihat industrialisasi pedesaan yang belum dipersiapkan, maka jumlah orang yang pergi ke kota akan semakin tinggi. Pada akhirnya mereka tidak merubah status apapun, dari buruh perkebunan menjadi buruh perkotaan.

Keywords: Reforma Agraria, Redistribusi, Transformasi Ekonomi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gerakan agraria Indonesia dipantik oleh determinan yang sama yaitu faktor politik agraria. Rentetan sejarah gerakan agraria sejakjaman kolonial merupakan buah tangan dari berbagai macam kebijakan yang merubah struktur agraria dari lokal hingga nasional. Gerakan pendudukan tanah-tanah di Jawa Barat oleh petani yang massif pada 90'an merupakan sebuah ekspresi perlawanan terhadap perubahan struktur agraria yang semakin timpang. Bentuk wujud ketimpangan yang paling nampak dapat dilihat dari jurang penguasaan tanah antara masyarakat petani dengan pengusaha korporasi baik itu swasta maupun negara. Bahkan diolah dari BPS (2013) indeks ketimpangan penguasaan tanah mencapai angka 0.68.

Kondisi ketimpangan ini semakin nyata ketika kedigdayaan pengusaha perkebunan dan Perhutani kembali digiatkan oleh Orde Baru dengan berbagai bentuk. Yang paling kentara adalah pemberian izin penguasaan tanah negara melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Akibatnya, euphoria petani yang berhasil mengelola tanah paska kemerdekaan harus terhenti sejenak tat kala hak mereka direnggut oleh para pemodal yang embedded dengan Negara. Bukan hanya hak garapnya yang dihilangkan, banyak dari terusir dan terpaksa mencari tanah pemukiman baru. Bahkan tak jarang hak politik mereka dihapuskan, dengan cap-cap komunis yang disematkan kepada petani yang melawan Negara.

Serangkaian upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi dilakukan untuk mengembalikan hak-hak petani yang hilang tersebut, sembari menahan laju ekspansi eksklusi Negara agar tidak meluas. Akan tetapi, upaya itu selalu berjalan mandeg! Hingga tiba momentum kejatuhan Orde Baru yang kembali membuka harapan petani mengkakses tanah yang sudah lama dikuasai Negara. Aksi petani ini dikenal sebagai aksi pendudukan (okupasi) atau reclaiming. Gerakan pendudukan merupakan sebuah gerakan kolektif yang dilancarkan secara sporadik dan terorganisir. Untuk menginisiasi proses pendundukan ini Serikat Petani Pasundan (SPP) menjadi salah satu serikat yang menghimpun beragai macam organisasi tani lokal (OTL) yang ada di Tatar Pasundan khususnya Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran).

Secara politik, aksi yang dilancarkan SPP ini bukan hanya aksi perebutan sejumput tanah semata, lebih luas gerakan petani ini ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain mengembalikan tanah untuk rakyat selain memperkukuh kepemilikan juga mengembalikan hak kewarganegaraannya (Lund & Rachman, 2016).93 Karena setiap warga negara harus punya identitas tempat tinggal yang dicirikan oleh tempat dia berpijak. Bahkan jika dicermati aksi pendudukan ini juga mengembalikan "ruang hidup" masyarakat setempat. Dari 90'an sampai saat ini di wilayah kerja SPP Ciamis (Ciamis, Banjar dan Pangandaran), gerakan SPP telah menduduki sekitar 40 lokasi.

Dua diantara lokasi yang berhasil diduduki terletak di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis yaitu lokasi (yang di klaim) Perhutani yang dikelola oleh OTL Pasawahan I dan eks HGU PT Cipicung yang dikelola oleh OTL pasawahan II. Tentu saja, keberhasilan pendudukan ini harus disertai dengan upaya tindak lanjut pada tahapan pendudukan yang lain, yaitu tahap pasca pendudukan. Pada tahap pasca pendudukan, menurut (Wijardjo dan Perdana, 2001) tindakan yang biasa dilakukan adalah: a) menata penguasaan objek pendudukan (reclaiming); b) mengembangkan penataan produksi; dan c) mengupayakan pengakuan hukum (legalisasi).94 Berdasar dari penelitan sebelumnya Munawar (2010) menjelaskan bahwa kendati pada 2003 penguasaan tanah paska pendudukan diredistribusi dengan kapling yang sama, tapi karena kondisi fisik serta aksebilitas setiap lokasi berbeda-beda maka praktik transfer lahan tak dapat terhindarkan. Pada penataan produksi, lahan eks HGU karet dikonversi menjadi tanaman musiman dan tahunan non perkebunan. Hanya saja upaya itu belum berhasil mendongkrang perekonomian rumah tangga petani (RTP), bayangkan saja 80% tingkat pendapatannya kurang dari Rp 1.100.000/bulan.95

Hasil ini sepertinya menjadi permasalahan umum yang terjadi di beberapa lokasi pendudukan atau reclaiming. Hasil penelitian Sajogyo Institute sebelumnya di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Maulana, dkk. (2018)96 menunjukan hal yang sama, tidak ada signifikasi yang tinggi terhadap kondisi ekonomi setelah petani berhasil mendapatkan tanah, transfer tanah berjalan cukup intens, akses pasar dimonopoli oleh tengkulak dan pendampingan budidaya tidak berjalan secara berkala.

Perbedaannya, saat ini lokasi di Desa Pasawahan sudah dilegalisasi melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) pada tahun 2017, sejumlah 1.042 bidang telah sertifikasi untuk sekitar 450 KK dengan total luasan 262 ha.97 Berkaca dari hal di atas, terdapat permasalahan utama yang patut ditanyakan, bagaimana transformasi struktur agraria setelah tanah tersebut legalisasi?

Untuk melihatnya kita dapat memakai pertanyaan yang lebih spesifik:

a. Bagaimana trayektori penguasaan tanah yang terjadi di Desa Pasawahan?

b. Sejauh mana resditribusi tanah yang dilakukan mempengaruhi perubahan struktur penguasaan tanah di Desa Pasawahan?

c. Bagaimana penataan produksi yang dilakukan setelah legalisasi tanah pada Program RAPS?

Dengan demikian diperlukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk:

a. Menyibak trayektori penguasaan tanah yang terjadi di Desa Pasawahan.

b. Menjelaskan pengaruh terhadap perubahan struktur penguasaan tanah di Desa Pasawahan.

c. Menjelaskan penataan produksi yang dilakukan setelah legalisasi tanah pada Program RAPS?

Lund C & Rachman NF. 2016. Occupied! Property, Citizenship and Peasant Movements in Rural Java. De Hague (NL): International Institute of Social Studies.

94 Wijardjo, Boedi & Perdana, Herlambang. 2001. Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta [ID]: YLBHI & Raca Institute. Hal 172:190

95 Munawar, CA. 2010. Perubahan Kelembgaaan dan Kesejahteraaan Petani Pasca Reclaim. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor

96 Maulana I, dkk. 2018. Transformasi Agraria atau Transformasi Legal. Bogor [ID]: Sajogyo Institute

97 Diolah dari Kumpulan Data Sertifikat Tanah Redistribusi Desa Pasawahan 2017.

1.2. Kerangka Analisis

Rachman, NF (2015:12-18) menentang teori Otto Soemarwoto tentang evolusi pertanian di wilayah Priangan (termasuk Pasawahan, Ciamis) dari system pertanian berpindah ke system Wanatani (Hutan-Pertanian): mulai dari pembukaan hutan, kemudian perladangan, lalu system pertanian menetap, hingga terbentuknya kebun tahun dan pekarangan. Menurutnya, evolusi itu sama sekali mengabaikan adanya penetrasi kekuasaan negara feodal, negara kolonial dan kapitalisme dunia, sehingga teori tersebut hanya berlaku untuk wilayah-wilayah khusus saja. Dapat dikatakan, bahwa perubahan agraria harus dilihat melalui cara pandang ekologi-politik. Seperti halnya yang terjadi di Pasawahan, perubahan agraria sangat ditentukan oleh dinamika ekologi-politik lokal-nasional-global yang terjadi.98

Hal ini berarti sistem pertanian yang diterapkan di wilayah Priangan merupakan representasi dari politik penguasaan tanah yang dilakukan pada setiap rejimnya. Trayektori penguasaan tanah selalu ditandai dengan perubahan besar dari system penguasaan oleh otiritas negara dan public. Jika dirunut perubahan besar tersebut terjadi setelah masuknya sistem kapitalisme modern perkebunan, dengan hak erfacht9 dan eigendom paska keluarnya Agrarische Wet 1870, yang sebenarnya didahului sistem Preanger Stelsel pada 1707. Perubahan tersebut secara dramatis merubah corak produksi dengan berbagai sistem dan pola kerja yang sangat berbeda. Di desa Pasawahan, perubahan dramatis tersebut terjadi setelah masuknya perkebunan karet colonial Belanda pada awal abad ke 20. Setelah merdeka, ternyata semangat kolonialisme sempat diganjal lewat UUPA 1960. Hanya saja rejim Orde Baru justru kembalimenggulirkansemangatototariarisme denganmengembalikancorakproduksi dalam sistemkapitalis. Untuk itu, SPP sebagai gerakan tani ingin mengembalikan corak produksi tersebut dapat dikendalikan oleh rakyat. Salah satu caranya adalah dengan menduduki perkebunan karet tersebut dan merubahnya dengan beragam tanaman. Alih-alih merubah tata produksi untuk kesejahteraan rakyat, tapi mengapa upaya yang sering didorong adalah legalisasi? Diperlukan sebuah kerangka analisis yang dapat menyibak permasalah dari tantangan perubahan agraria yang terjadi di Pasawahan. Kerangka ini selain untuk melihat realita lapang dan diharapkan memberi formulasi kepada penggarap/masyarakat tani untuk menjalani strategi nafkahnya.

Pembentukan Corak Produksi Aktor Dinamika Politik Pilihan komoditas Negara Kontestasi Aktor Sistem dan pola kerja Institusi Lokal-Nasional Kebijakan Agraria Struktur Penguasaan tanah Swasta Gerakan LSM/Gerakan Tani Ekonomi-Politik

Gambar 1. Desain Kerangka Analisis

Kerangka di atas menyaratkan sebuah asumsi bahwa perubahan sosio-ekonomi masyarakat ditentukan oleh sebuah dinamika politik yang dilakukan oleh aktoraktor yang berperan. Hal ini dikemukan karena serangkaian peristiwa besar (dalam hal ini kebijakan agraria negara) memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam pilihan-pilihan hidup masyarakat khususnya bertani. Berbagai kebijakan negara yang diterapkan secara paksa dan beberapa kejadian luar biasa yang terjadi pada seabad terakhir membuat pilihan-pilihan tersebut semakin terbatas. Keterbatasan pilihan ini lah yang banyak didapatkan oleh golongan-golongan rentan di pedesaan.

Tabel 1. Trajectories of change and reform in land policies (Borras & Franco 2010)

Type of reformDynamics of change and reform; flow of wealth and power transfersRemarks
(1) RedistributionLand-based wealth and power transfers from landed classes or state or community to landless or near-landless working poorReform can occur in private or public lands, can involve transfer of full ownership or not, can be received individually or by group
(2) DistributionLand-based wealth and power received by landless or near-landless working poor without any landed classes losing in the process; state transfersReform usually occurs in public lands, can involve transfer of right to alienate or not, can be received individually or by group
(3)Non-(Re) distributionLand-based wealth and power remain in the hands of the few landed classes or the state or community, i.e. status quo that is exclusionary'No land policy is a policy'; also included are land policies that formalize the exclusionary land claims/rights of landed classes or non-poor elites, including the state or community groups
(4) (Re) concentrationLand-based wealth and power transfers from the state, community or small family farm holders to landed classes, corporate entities, state or community groupsChange dynamics can occur in private or public lands, can involve full transfer of full ownership or not, can be received individually, by group or by corporate entity

Sebuah kerangka yang dikemukan oleh Borras &Franco (2010) setidaknya menawarkan kemungkinan yang terjadi tentang dinamika perubahan agraria dilihat dari alur transfer kekuasaan dan kesejahteraan. Apakah betul-betul sebuah kebijakan agraria telah merestrukturisasi dengan mengalihfungsikan tanah dan manfaatnya kepada tunakisma dan para buruh miskin? Atau kebijakan tersebut hanya sekedar bagi-bagi tanah tanpa merubah struktur penguasaan tanah & melanggengkan status quo di berbagai kelas sosial? Atau yang lebih parah, penguasan tanah makin timpang karena kebijakan tersebut justru merekosentrasi penguasaan tanah.

98 Rachman, NF. 2015. Najeurkeun Obor, keur Nyageurkeun Panyakit Poho Sajarah: Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Pringan (dalam) Politik Agraria & Pakuan Pajajaran. Bandung [ID]: Yayasan Pusat Studi Sunda. Hal 12:18.

99 Hak erfacht dapat diartikan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan. Saat ini hak erfacht dikenal dengan hak guna usaha (HGU). Boedi Harsono. 1997. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Hlm. 37.

100 Hak milik (eigendom) adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan. Hak eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Barat. Boedi Harsono. 1997. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Hlm. 59.

1.3. Pendekatan Lapang

1.3.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif utuk menjelaskan kondisi kekinian paska legalisasi yang dilakukan lewat skema redistribusi pada program RAPS. Metode pengumpulan data bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan data sample secara acak (random sampling).

1.3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pasawahan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) pada lokasi yang sudah mendapatkan bukti legal hasil program RAPS. Pemilihan lokasi juga berdasar pada data dan hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sajogyo Institute, sehingga pada lokasi yang sama akan mendapatkan analisis berbeda berdasarkan jenjang waktu yang berkala. Penelitian ini dilaksanakan sejak Bulan September 2018 hingga bulan Januari 2019 (5 bulan).

1.3.3. Teknik Penentuan Responden dan Informan

Responden dalam penelitian ini diambil berdasarkan cara teknik probability samples dengan cara purposive random sample. Pada penelitian ini pengacakan sample berdasarkan lokasi blok tanah. Dengan total penerima sertifikat sebanyak 450 KK dan berdasar waktu penelitian lapang yang hanya 30 hari, telah didapatkan data dari responden sebanyak 51 KK. Hal ini telah memenuhi syarat 10 % dari jumlah populasi yang ada. Sedangkan penentuan informan, dilakukan secara purposive untuk mendapatkan data sampai jenuh. Informan dapat berlaku juga sebagai responden.

1.3.4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan survey. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan langsung dan pengambilan gambar.

Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis. Data kuantitafif dai kuesioner dioalah dengan menggunakan Ms. Excel 2016 dan Gret/ untuk menyajikan informasimengenaidatatabelfrekuensidan tabulasisilang.Datakualitatif dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan menuliskan hasil wawancara mendalam tersebut dalam bentuk tulisan dan mengolahnya dengan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data direduksi, kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah.

1.3.5. Unit Analisis

Penelitian ini mengambil unit analisis berupa Rumah Tanggga Petani (RTP) di Desa Pawasahan yang anggota rumah tangganya mendapatkan sertifikat tanah pada program RAPS. Selain itu, terdapat unit control yaitu RTP yang menggarap di luar tanah yang disertifikatkan pada program RAPS. Responden yang bisa dijadikan sumber data bisa dari kepala keluarga maupun yang mewakili dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan data dariinforman didapat dariteknik snowballing, menelusuri kebenaran sampai jenuh.

II. RIWAYAT TANAH DI PASAWAHAN

2.1. Pasawahan dalam Makna

Terdapat beberapa pandangan yang menyebutkan asal kata Desa Pasawahan. Sebelum bernama Pasawahan, desa ini dikenal dengan istilah Pasésaan. Istilah sésa dalam kosakata sunda berarti sisa, diartikan sisa karena desa ini sebenarnya adalah wilayah irisan atau sisa dari beberapa desa atu kampung yang mengapitnya yaitu Desa Cigayam, Cikaso, Cicapar, Bojong. Wilayah sisa ini dimungkinkan karena Pasawahan terletak berada puncak bukit.

Pada umumnya kampung-kampung berada didaerah lembah karena kontur wilayah lembah adalah wilayah yang aman untuk perlindungan angin yang kencang. Selain itu proses budidaya tanaman pada lembah lebih memungkinkan karena saluran air dapat terkumpul di lembah dan kontur tanah pada lembah relatif lebih mudah digarap. Oleh karenanya wilayah Pasawahan dapat diartikan sebagai wilayah perluasan dari desa atau kampung sekitarnya, karena laju pertumbuhan penduduk memaksa mereka untuk mencari daerah pemukiman baru.

Berubahnya Pasésaan menjadi Pasawahan karena istilah sésa merupakan konotasi yang kurang baik, tidak ada orang yang ingin disebut orang “"sisa-sisa". Oleh karenanya diambil kata Pasawahan sebagai perwujudan harapan wilayah ini subur untuk pertanian sawah.

Pandangan kedua mengenal asal-usul kata Pasawahan adalah berasal dari makna Pisawaheun. Hal ini dapat dijelaskan secara alamiah, bahwa aliran air akan turun dari atas ke bawah, sedangkan Pasawahan terletak di daerah atas yang terdapat banyak sumber air. Imbuhan "pi-eun" berfungsi untuk membentuk kata benda yang berarti bahan atau penyebab, sehingga Pisawaheun artinya adalah daerah asal untuk pembuatan sawah-sawah di desa sekitarnya.

2.2. Masuknya Perkebunan Karet

Pada periode kolonial, setidaknya terdapat lima tonggak yang merubah sistem ekonomi di Nusantara, dimulai dengan Preanger Stelsel(1707), lalu teori domein Raffles (1811-1816), diikuti system cultuurstelsel(1830-1870), Regeerings Reglement (1854) dan yang terakhir adalah Agrarische Wet (1870). Tonggak-tonggak ini lah yang menjadi patahan dari struktur sosial-ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya Aprianto (2016) menyebutnya dengan struktur agraria baru, ketika Belanda berhasil mentransformasi sistem pertanian yang subsisten menjadi kapitalis perkebunan. Sistem perkebunan mensyaratkan pembagian kerja dengan hierarki yang lebih ajeg. Berbeda dengan sistem pertanian sebelumnya yang lebih cair, para petani atau buruh tani dapat mengandalkan kebaikan para patron dan menjaga hubungan resiprositas sesamanya.

Penetrasi perkebunan eropa juga merubah struktur produksi di Desa Pasawahan, sebuah desa yang berada di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran. Tak hanya satu, terdapat dua perkebunan yang masuk di desa ini, membelah kampung-kampung dan hutan pada masa itu. Sebelum mengenal istilah perkebunan, Pasawahan hanya lah desa upland pada umumnya dengan corak produksi wanatani. Kegiatan moro atau berburu merupakan segelintir penciri yang masih ada bagi desa-desa yang hidup dalam produksi hutan. Akan tetapi terdapat perubahan yang sangat signifikan paska hadirnya perkebunan Belanda ke Indonesia. Dua perkebunan yang hadir di utara dan selatan desa merubah corak produksi menjadi kapitalistik.

Proses kapitalisme ini melahirkan banyak penderitaan, dengan relasi yang vertikal antara tuan dan buruh kebun. Ekploitasi besar-besaran terjadi akibat ekspansi pekebunan karet di Pasawahan sejak 1916 dan tidak pernah berhenti sebelum terjadinya reformasi 1998.101 Bahkan pada masa Orde Baru adalah masa-masa kelam bagi petani kecil dan tunakisma, kemiskinan adalah kata yang erat dengan mereka. Oleh karenanya tak jarang dari mereka sembari bertani juga menjadi buruh sadap di perkebunan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan. Walaupun pada 1970an petani sudah melakukan tumpangsari dengan menanam tanaman pangan (padi ladang, singkong, umbi-umbian) di sela-sela tanaman karet, tapi hal itu tidak menolong banyak bagi kehidupan petani. Petani yang menanam tersebut dikenakan cuké atau cukai semacam nilai bagi hasil sebesar 20% bagi perusahaan perkebunan lewat mandor-mandor.

2.3. Riwayat Okupasi

Pada masa sebelum reformasi, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 seperti mati suri, "hidup enggan mati pun tak mau". Kebijakan yang ada seolah melanggengkan status quo mengenai penguasaan tanah semenjak Orde Baru. Kelaparan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, menjadi atribut yang selalu menempel di tubuh keluarga tani. Kontradiksi ini semakin diperparah dengan angka ketimpangan yang sangat tinggi, bahkan rasio gini pada 1973-1993 tidak pernah kurang dari 0.64.102 Menyadari hal ini, sejumlah aktivis mahasiswa Bandung mulai beraliansi dengan mahasiwa di daerah Pasundan lain untuk mengurusi isu agraria. Proses pengkaderan pun berjalan dengan baik, lambat laun banyak mahasiswa yang berhasil direkrut dan membentuk sayap di daerahnya masing-masing.

Menyadaribahwagerakanmahasiswaadalahgerakanelitis,makaorganisasimahasiswa ini mendorong petani untuk tampil sebagai aktor kunci dalam proses pergerakan, maka terbentuk lah Serikat Petani Pasundan (SPP) pada tahun 2000. Sebelum tenbentuknya SPP, mahasiswa Ciamis yang terhimpun dalam Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (Farmaci) sudah memberi pemahaman tentang UUPA kepada petani dengan maksud memberi peluang hukum kepada petani untuk melakukan okupasi. Gayung bersambut, beberapa organisasi tani lokal (OTL) mulai bermunculan sebagai kekuatan gerakan tani di tingkat tapak. Seluruh OTL yang terbentuk berasal dari lokasi yang mempunyai sengketa tanah dengan penguasa tanah perkebunan (swasta dan nasional) maupun Perhutani.

Karena di Desa Pasawahan terdapat dua lokasi perkebunan, maka petani dihadapkan pada dua kasus sekaligus. Oleh karenanya diperlukan dua OTL sekaligus untuk mengurusi lokasi yang berbeda kasus ini. Kasus yang pertama, OTL Pasawahan I harus berhadapan dengan PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) dan Perhutani. Lokasi perkebunan tersebut adalah lokasi tukar guling Perhutani dengan PT BJA yang ingin membangun kawasan elit di Bogor.103 Perkebunan tersebut berada dalam wilayah administrasi pada lima desa di Kecamatan Banjarsari, meliputi Desa Cikaso, Cigayam, Banjaranyar, Kalijaya dan Pasawahan seluas 708 ha. Karena merasa berhak, Perhutani mengusir para penggarap karena dianggap telah menerima lahan dari PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Hal itu membuat geram para penggarap yang sebelumnya sudah menggarap dengan sistem sakap sebesar 22 % sejak 1982 kepada penguasa sebelumnya PT Raya Sugarindo Inti (PT RSI). Ditambah depresi ekonomi yang melanda Asia yang berdampak pada krisis moneter Indonesia pada 1990an, peluang bekerja dan berusaha dirasa semakin sulit. Hal yang memungkinkan dilakukan di desa untuk mencukupi kebutuhan pokok khususnya pangan adalah dengan menanam. Menyadari hal tesebut, para petani dari lima desa yang lapar tanah mulai membangun konsolidasi sesamanya dan sepakat membangun kelompok OTL di desanya masing-masing di bawah panji SPP. Gerakan perlawanan dilakukan dimulai sejak tahun 2000 ini dilancarkan dengan perusakan bibit dan pembabatan jati (komoditas yang ditanam Perhutani waktu itu) secara sporadik. Okupasi tersebut berjalan dengan baik sampai akhirnya pada 2002 seluruh tanaman jati berhasil diganti dengan tanaman minik petani. Proses ini tercatat sebagai prestasi bagi SPP dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Hal ini tidak terlepas dari dikeluarkannya Surat Penunjukan Garapan (SPG)104 hasil penyelesaian tim terpadu Pemerintah Ciamis dan Pemerintahan Desa. Dengan adanya SPG ini perjuangan dianggap selesai sementara, petani di lima desa dapat leluasa menggarap tanahnya kembali.

Pada kasus kedua, OTL Pasawahan II dihadapkan dengan PT Cipicung yang menguasai tanah perkebunan di dua Desa, Pasawahan dan Kalijati. Berbekal dari kasus pertama, gerakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh di dua desa ini berhasil menarik simpati banyak dari banyak masyarakat. Aksi ini lebih terorganisir dengan upaya perlawanan yang heroik dan dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Seperti aksi yang pertama, perlawanan heroik dilakukan dengan pembabatan tanaman perkebunan dimulai oleh tokoh-tokoh gerakan. Sedangkan upaya hukum yang ditempuh adalah memberi beberapa bukti sebagai justifikasi okupasi ini dilakukan. Beberapa bukti yang dapat diungkap diantaranya adalah mengenai kelalaian PT Cipicung yang menelantarkan perkebunan. Perkebunan tersebut justru ditanami cengkeh sekitar 40 ha, pohon albasia sekitar 50 ha (yang sudah habis ditebang sekitar 10 ha), serta sisanya sekitar 100an ha adalah karet yang tak terurus. Bukti lain yang dapat ditunjukan untuk menghakimi adalah upaya manipulatif PT Cipicung dalam perpanjangan HGU. Setelah ditelusuri PT Cipicung ternyata tidak terdaftar di Departemen Kehakiman, oleh karena itu PT Cipicung tidak berhak mendapatkan ijin HGU. Iljin HGU ternyata tidak diperpanjang dan habis pada tanggal 17-7-1993, tetapi kegiatan perkebunan tetap dilakukan. Dengan adanya kegiatan perkebunan seharusnya PT Cipicung mereka membayar pajak, akan tetapi mereka tak pernah menyetorkan kegaitan produksinya kepada negara, hal ini menurut SPP sebagai tindakan illegal.

Berdasarkan argumentasi yang kuat tersebut akhirnya OTL Pasawahan Il berhasil mengokupasi seluruh perkebunan tersebut dan mulai mendristribusikan tanah kepada anggotanya. Distribusi dilakukan sesuai lokasi tanah yang dibagi. Bagi lokasi yang di dekat jalan raya, anggota mendapatkan tanah seluas 75 bata10s, sedangkan untuk tanah kebun dan atau sawah luas tanah yang diberi kepada masing-masing KK adalah 175 bata.

Keberhasilan ini dilihat oleh Joyo Winoto kepala BPN waktu itu, dan diajukan sebagai lokasi Proyek Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) oleh badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2006-2007. Akan tetapi, karena tidak ada dukungan dari pemerintah daerah dan pusat akhirnya program ini gagal. Sampai akhirnya terdapat kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) pada era Joko Widodo dan menyertakan Lokasi eks PT Cipicung sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lokasi ini bahkan dijadikan lokasi percontohan RA ala Jokowi dengan skema redistribusi.

101 Perkembangan karet di Indonesia sendiri tidak terlepas dari ditemukannya cara vulkanisasi oleh Goodyear (1939) dan Alexander Parkes (1956), memungkinkan orang untuk membuat ban dari karet, dan kemudian Dunlop (1988) mengemukakan ban mobil karena industrialisasi di eropa baru berkembang dengan pesat, termasuk pula perkembangan industri mobil (Dewanta & Mubyarto, 14-15: 1991).

102 Bachriadi, D & Wiradi, G. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung [ID]: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa & KPA.

103 Sengketa ini berpangkal pada 1993, ketika PT BJA membangun sebuah "kota pegunungan" elit dengan nama Sentul City yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di sebelah timur Kota Bogor. Kawasan ini dibangun sebagai tempat hunian sekaligus pariwisata serta berbagai fasilitas publik seperti Mall Belanova Country Mall, sekolah Pelita Harapan, tempat olahraga, Sentul Wonderland Kids dan lain-lain. Pada saat itu lokasi Sentul City berada di atas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Oleh karenanya perkebunan ini (708 ha) diajukan oleh PT BJA kepada Perum Perhutani sebagi lahan pertukaran atas Sentul City. Selain lokasi perkebunan ini, terdapat lokasi yang diajukan sebagai lahan pertukaran diantaranya adalah lokasi eks Cibuni Cipongpok (1,440.50 ha) di Cianjur; tanah milik seluas (603 ha) di Kabupaten Ciamis; eks perkebunan Margawindu, Citamiangsapu (605,80 ha) di Kabupaten Sumedang; eks perkebunan Latex di Kabupaten Ciamis (437,10 ha); dan eks Perkebunan Sampora (800 ha) di Kabupaten Sumedang (Nuryanto, 2016: 51–57).

104 Surat Penunjukan Garapan ini adalah merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah bahwa tanah yang sedang digarap itu telah ditunjuk garapannya. SPG ini juga dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa yang diatur lewat Perdes tentang penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa Pasawahan. Adapun isi dari Perdes tersebut antara lain mengatur: a) Peneyelesaian sengketa tanah; b) Alokasi Tanah (peruntukan); c) Kontribusi para penggarap untuk pembangunan desa dari hasil lahan tersebut.

105 Disepakati dengan Farmaci bahwa pengukuran satu bata di Desa Pasawahan sama dengan 14.28 m²

III. KONSEKUENSI-KONSEKUENSI YANG DITANGGUNG

Pada awal-awal kemerdekaan, gerakan okupasi banyak terjadi di perkebunanperkebunan eks kolonial yang pada saat itu telah ditinggalkan 'tuannya'. Hanya saja, gerakan ini sempat timbul tenggalam oleh beberapa peristiwa nasional pada setiap periode yang mengharuskan mereka keluar-masuk perkebunan. Pada era otoritarianisme Orde Baru misalnya, gerakan okupasi belum menasional dan terfragmentasi ke dalam kelompok tani di masing-masing daerah. Saat ini, upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tanah yang telah okupasi mengalami perubahan. Perubahan ini dipandang sebagai gejala “transmutasi" atau suatu perubahan bentuk dan kualitas, sementara subsantinya tetap sama. Salah satu bentuk dari transmutasi menurut Bachriadi (2012:60) adalah perubahan dalam strategi dan taktik gerakan: dari hanya advokasi yang bersifat litigasi dan non litigasi, menjadi kombinasi dari kerjakerja advokasi (tingkat nasional dan lokal) dan aksi-aksi kolektif pendudukan tanah serrta untuk merebut kekuasaan politik di tingkat. Saat itu lah muncul 'pendamping masyarakat' atau CO (community organizer) untuk mendukung strategi-strategi baru yang berkenaan dengan kekuatan politik berbasis masa di tingkat lokal, peran ini lah yang diambil oleh SPP melalui dampingan Farmaci dan KPA.

Kekuatan ini lah yang mendekatkan Desa Pasawahan ke dalam spectrum politik yang lebih luas. Beberapa desa dampingan SPP hampir semuanya ikut terlibat dalam konstelasi politik lokal hingga nasional. Maka tak salah jika Desa Pasawahan adalah salah satu desa yang paling disorot dalam hal gerakan tani khususnya di Ciamis. Maka dengan posisi politik yang kuat, informasi dari pusat akan mudah tersebar ke anggota-anggota OTL. Kekuatan CO untuk mengorganisir petani memudahkan mereka berhadap-hadapan dengan kebijakan agraria dari pusat. Bentuk yang terlihat saat ini adalah dengan adanya momentum RAPS yang digalakan pada 2016, petani yang menggarap di eks PT Cipicung Pasawahan diajukan sebagai lokasi percontohan RA melelalui skema redistribusi. Tepatnya pada 24 Mei 2016, Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/BPN waktu itu membagikan sertifikat kepada petani yang di enam OTL SPP Ciamis, diantaranya Pasawasahan II, Selacai, Sukamulya, Jelat, Cintanagara dan Kalijati.

3.1. Penataan Kuasa Tanah dan Konsekuensinya

3.1.1. Lahirnya Free Riders

"Ibarat jalma cicing di sisi walungan, teu ngilu ngala tapi hayang laukna"

(Ibarat orang yang berdiam di pinggir sungai, tidak terjun menangkap tapi ingin ikannya)

Proses yang dilakukan dengan mengupayakan pengakuan hukum (legalisasi) ternyata juga ditunggangi oleh beberapa pihak. Hal ini tidak terlepas dari perebutan otoritas yang berada di Pasawahan. Saat ini terdapat dua otoritas yang sama-sama menunjukan kekuatannya untuk meraih simpatik masyarakat. Otoritas kultural yakni SPP harus berhadapan dengan otoritas formal yang diwakili oleh kepala desa atau kuwu. Polemik terjadi ketika proses pemetaan yang dilakukan oleh SPP dianggap sebagai tindakan yang illegal. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang dibebankan kepada masing-masing penerima sertifikat dianggap sebagai pungutan liar oleh kuwu. Menurut kuwu tindakan pungutan liar sering dilakukan oleh SPP, terutama untuk biaya perjalanan aksi peringatan hari tani nasional (HTN) yang setiap tahun dilangsungkan di Jakarta.

Dengan adalnya polemik ini, kuwu membuat tim tandingan dengan menerjunkan tim pengukuran lain. Padahal menurut beberapa pengurus OTL, tindakan yang dilakukan SPP adalah tindakan yang wajar. Karena biaya operasional kegiatan SPP itu berasal dari anggotanya. SPP sebagai organisasi tani rakyat tidak mendapakan sokongan dana yang reguler seperti pemerintahan desa. Selain itu setiap nominal yang dibebankan kepada anggota sudah disepakati sebelumnya oleh anggota.

SPP justru menuding bahwa kuwu sedang menggalang kekuatan masyarakatyangsaatinidipegangolehSPP.Kuwudianggapmenunggangi proses pengajuan sertifikat karena demi kebutuhan Pemiluhan Kepada Desa (Pilkades). Bahkan kegiatan SPP harus terus dalam naungan Peraturan Desa (Perdes). Dengan ini kuwu berhasil menarik 204 bidang dari 1042 bidang yang sertifikat yang diberikan. Ditengarai nama pemilik pada 204 bidang tersebut beberapa dimasukan hanya sebagai formalitas saja. Nama-nama tersebut dimasukan agar penguasaan tanah kuwu tidak terlihat mencolok.

3.1.2. Struktur Penguasaan Tanah Saat ini

Upaya redistribusi yang dilakukan pemerintah mendapatkan pandangan dari berbagai pihak SPP sendiri. Sebagian pihak menanggapinya dengan sukacita sebagi sebuah pencapaian yang besar, sedangkan sebagain lain menangagapinya dengan kritis. Sikap kritis itu timbul dari sikap elite organisasi yang mempunyai kesadaran bahwa pemberian sertifikat ini sebenarnya bentuk afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah atas proses redistribusi yang jauh-jauh hari sudah dilakukan.

Jika meminjam istilah Borras (2007), proses redistribusi yang dimaksud adalah transfer kesejahteraan dan kekuasaan atas tanah dari control monopoli baik itu dari kelas pemilik tanah pribadi (re: tuan tanah) atau negara kepada tunakisma yang pekerja miskin dengan lahan sempit (petani miskin dan buruh di pedesaan). Jika kita mengacu pada definisi tersebut, tetap saja proses redistribusi ini harus lah berasal dari negara. Karena tanah yang diredistribusi tersebut adalah tanah-tanah bekas perkebunan kolonial (onderneming) yang dikuasai negara.

Pada kasus Pasawahan, sejumlah prasyarat yang diberlakukan UUPA sudah dapat memenuhi proses transfer kekuasaan atas tanah., transfer kekuasaan dilakukan karena tanah tersebut sudah habis dan diterlantarkan. Dengan pemberlakuan ini seharusnya ketimpangan penguasaan tanah yang ada di Pasawahan akan berkurang. Akan tetapi, jika dipandang sebagai proses afirmatif, yang dilakukan oleh RA ala Jokowi ini sedikit sia-sia karena tidak merubah struktur kelas penguasaan tanah secara tajam sebelum dan sesudah pemberian sertifikat. Asumsi dasarnya ialah pengurangan ketimpangan agraria dilakukan justru lewat serangkaian aksi pendudukan, bukan dengan pembagian sertifikat. Gerakan pendudukan merubah struktur penguasaan dari monopoli pemodal perkebunan kepada anggota OTL Pasawahan.

Secara eklektik, pada penelitian ini struktur penguasaan dilihat dari perbandingan 'dengan dan tanpa' tanah-tanah eks HGU. Penguasaan tanah yang dibandingkan adalah pengusaan RTP terhadap tanah di eks HGU dan non eks HGU yaitu tanah milik dan Perhutani. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan rentang waktu yang dijalankan pada kebijakan RAPS sendiri. Pada rentang waktu dua tahun semenjak tanah ini disertifikat, pelepasan tanah untuk dijual atau digadai tergolong jarang. Selain itu, peran OTL Pasawahan II selalu memberikan pemahaman tentang pertingnya memanfaatkan tanah yang sudah disertifikat.

Dari 450 KK, kami berhasil mensurvei 51 KK yang tergolong rumah tangga petani (RTP) atau KK yang memanfaatkan tanahnya untuk produksi pertanian. Dari tabel di atas didapati perbandingan yang cukup signifikan jika petani mendapatkan tanah eks HGU, rasio gini berhasil ditekan menurun menjadi 0.35. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan OTL Pasawahan Il dalam menggurangi ketimpangan agraria yang menjadi masalah serius di Indonesia. Gradasi ketimpangan akan terlihat mencolok ketika dibandingkan dengan angka rasio gini Indonesia yang mencapai 0.68. Artinya konsentrasi penguasaan tanah di Indonesia cukup parah, dengan penguasaan tanah yang sangat timpang. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2003 sedikit mengalami penurunan sebesar 0.04 dari 0.72.106 Mengutip Endang Suhendar (1995:77) gejala semakin timpang dan semakin menyempitnya luas rata-rata penguasaan tanah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi lebih merupakan gejala umum di semua negara berkembang.107

Tabel 2. Perbandingan Penguasaan Tanah deganan dan tanpa tanah eks HGU di Pasawahan pada 2019

Luas (ha)Tanpa tanah eks HGUDengan tanah eks HGU
RTP%RTP%
0815.6900.00
0-0.492650.981325.49
0.50-0.99917.651223.53
1.00-1.49713.731427.45
1.50-1.9911.96713.73
>=2.0000.0059.80
Total51100.0051100.00
Gini Rasio0.530.35

Berkurangnya angka ketimpangan di Pasawahan dapat dijelaskan dengan berubahnya struktur pengusaaan dengan naiknya kelas penguasaan. Berdasarkan tabel di atas, perubahan signifikan yang paling terlihat adalah menaikan kelas RTP yang tergolong tidak bertanah (tunakisma) menjadi petani yang bertanah. Kendati mengalami penurunan, tetap saja saja masih banyak RTP yang berada pada kelompok petani gurem (<0.5 ha). Tentu saja dengan luasan sedemikian kecil itu jauh dari kata cukup dalam pengusahaan pertanian dengan komoditas yang beragam. Lahirnya RTP gurem ini sebenarnya sudah menjadi tren yang telah dibaca oleh Bachriadi dan Wiradi (2011) sejak 1963-2003. Pada kurun waktu tersebut, secara beruntun angka petani gurem bertambah, yakni: 43,6% pada 1963, 45,7% (1973), 44,5% (1983), 48,6% (1993), dan 51% (2003). Bertambahnya RTP gurem tersebut tentu saja akan mengubah rataan penguasaan tanah dalam periode 50 tahun tersebut, dari yang tadinya 1.05 ha pada 1963 menjadi 0.89 ha pada 2003. Anehnya, presentase yang menguasai tanah cukup besar, 2-5 ha (rather big) juga meningkat, yakni dari 9.2% pada 1963, 9.4% (1973), 11.2% (1983), 11.0% (1993), dan 11.4% (2003).

106 Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013: Pencacahan Lengkap. Jakarta [ID]: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

3.1.3. Transfer Tanah

Pada gambar 2, dapat dilihat bahwa praktik transfer tanah yang dilakukan di tanah-tanah eks HGU cukup tinggi. Hanya tersisa 56.86% penggarap yang masih mempunyai tanah dengan luasan yang sama sejak aksi pendudukan. Sedangkan sisanya melepas tanah dengan cara oper garap, gadai atau melalui waris.

PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH Bertambah Berkurang = Tetap 27.45% 56.86%

Alasan Perubahan 56,86% 29,41% 7,84% 1,96% Tetap Oper Garap Gadai War's

Gambar 2. Perubahan Penguasaan Tanah dan Alasan Perubahannya di Desa Pasawahan sebelum 2016

Sebanyak 1.96 % tanah eks HGU dapat lepas dengan melalui praktik gadai. Praktik gadai umumnya dilakukan oleh penggarap yang meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan tanah garapan. Praktik gadai ini tidak mempunyai batasan waktu pengembalian hutangnya dan lebih bergantung pada akad gadainya. Hanya saja, biasanya untuk tanah sawah, durasi gadai yang berlaku adalah dua kali panen. Hal ini menimalisir terjadinya pelepasan tanah setelah gadai. Namun tak jarang tanah hasil gadai ini lepas.

Contoh kasus praktik gadai dilakukan oleh salah satu informan CC (50 tahun) yang melepas tanahnya secara berkala. Sebelum digadai tanah yang digarapnya sekitar 7.000 m², dan sekarang tanah yang tersisa hanya 4.000 m². Tidak ada tenggat waktu yang diberikan oleh si penggadai untuk melunasi hutangnya. Hanya saja, karena beban produksi yang tak sanggup ditanggung pada tanah tersebut, mengharuskan dia melepaskan tanahnya. Kasus SKJ ini sebenarnya apa yang disebut dalam UU No 56 PRP 1960 sebagai “jual gangsur", artinya sebagai praktik pelanpelan pelepasan tanah. Ketiadaan tenggat waktu dalam praktik gadai di Pasawahan tersebut lazim banyak dijumpai di Jawa Barat. Padahal pada Pasal 1 Ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa praktik gadai itu ada batas waktunya "Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan".

Pembatasan waktu gadai juga dapat meminimalisir spekulasi tanah dan pungutan liar yang kerap terjadi. Bagi para spekulan tanah, suatu saat mereka dapat menarik tanah ke dalam genggaman mereka dengan memberikan beban bunga terhadap angsuran secara berkala (uang tebusan) yang dibayarkan oleh penguasa tanah. Pemberian uang kepada para penggarap dihitung berdasarkan nilai harga saat itu dan kedepannya (spekulasi) serta kondisi lanskap tanahnya (jarak dengan jalan raya, land use, komoditas yang ditanam, kondisi pengairan, dll).

Terdapat dua keuntungan utama dari beralihnya tanah gadai kepada para penggadai, 1) harga tanah selalu naik, para penggadai secara jelas mendapatkan keuntungan dari surplus kenaikan harga ini; 2) komoditas peninggalan gadai masih ada dan dapat dimanfaatkan, umumnya yang tersisa adalah tanaman keras yang sulit dipanen. Hanya saja, pada batas-batas tertentu, uang tebusan ini disepakati berdasarkan alasan yang sangat moralis, yaitu rasa "iba" terhadap peminjam uang tersebut. Pertanyaannya, alasan moralis ini terkadang bertahan sampai kapan? Jika dalam tenggat waktu yang lama, bahkan si peminjam uang sampai meninggal dan tak sanggup membayar uang tebusannya, tentu saja anak-cucunya lah umumnya dibebankan hutang itu. Itu pun jika mereka dapat membayarnya, ujung-ujungnya tanah tersebut lepas lagi. Oleh karenanya alasan yang lebih rasional sekarang ini mengalahkan alasan yang moralis. Walaupun tidak ada tenggat waktu yang ditentukan, tapi sebelum memberi uang gadai para penggadai selalu punya pertimbangan yang rasional kepada calon peminjam uang ini. Mereka mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikan uang tebusan tersebut. Logika investasi jangka panjang justru menjadi pertimbangan para penggadai yang juga spekulan tanah, mereka mempertimbangkan kapan tanah tersebut dapat dikuasainya?

Berbeda dengan proses pegadaian yang masih terdapat kemungkinan untuk tidak melepas tanah, proses transfer tanah secara mutlak tidak dapat terelakan dalam proses jual-beli. Pada praktik pegadaian seseorang yang dapat sanggup membayar uang tebusan bisa mendapatkan tanahnya kembali. Jika seseorang sudah melakukan proses jual-beli, hak kelola tersebut sudah lepas. Hanya saja di tanah eks HGU istilah jualbeli tersebut dikenal dengan istilah oper-garap. Karena pada dasarnya sebelum mendapatkan sertifikat tanah yang mereka garap masih belum secara legal milik mereka, jadi secara etis mereka tidak mau menyebutnya sebagaijual-beli.

Dinamakan sebagai oper garap karena tanah-tanah eks HGU dioperalihkan kepada orang lain yang ingin menggarap. Praktik oper garap biasanya dilakukan atas tanah-tanah yang sekiranya sudah tidak mampu lagi diusahakan oleh penggarap sebelumnya. Oper garap ini juga dinamakan sebagai ganti rugi atau ganti babat. Istilah ini muncul ketika para penggarap sebelumnya melimpahkan hak garap kepada orang lain dengan hanya membayar ganti rugi biaya pembukaan lahan (babat alas) dan hasil pembukaan lahan. Besaran nilai transaksinya, biaya yang dikeluarkan oleh si pembuka (pembabat) lahan atau penggarap sebelumnya dan sesuai dengan kesepakatan (tawar-menawar). Harga juga ditentukan pada jenis komoditas yang terdapat di tanah tersebut. Jika tanah tersebut sudah menjadi sawah tentu saja harganya akan semakin tinggi, karena cetak sawah108 memakan biaya yang cukup banyak.

Praktik transfer ini lah yang paling banyak dilakukan oleh para penggarap, kemungkinan tanah dapat berubah penguasaan sangat tinggi yaitu sebanyak 29.41%. Hal ini ditengarai karena peluang melepas tanah dari praktik oper-garap lah yang paling memungkinkan. Kemungkinan ini didapati karena pada praktik oper-garap seseorang tidak harus berharap kepada ketidaksanggupan seorang untuk melunasi hutang seperti dalam praktik gadai. Pun dibandingkan dengan waris, praktik oper-garap tidak harus menunggu kematian atau menunggu penetapan hak waris terjadi.

Berbeda dengan lokasi di tanah-tanah milik, proses transfer tanah ini tak lagi disebut sebagai praktik oper-garap melainkan sudah tersebut sebagai proses jual-beli. Hal ini karena alas haknya sudah jelas, berupa tanah-tanah kepemilikan yang bersifat individual. Berbeda dengan proses oper garap, pada praktik jual-beli tanah, ukurannya sudah mengikuti seberapa ukuran luas lahan dan nilai jual objek pajak (NJOP). Pada beberapa kesempatan, terkadang NJOP itu tak diperhitungkan. Beberapa penggarap yang terdesak terkadang melepas tanahnya dengan harga sangat murah.

Praktik pelepasan yang terakhir adalah dengan sistem waris atau pelimpahan tanah kepada ahli waris. Ahli waris tersebut ditentukan sesuai dengan kaidah yang dianut dalam satu keluarga. Diantara mereka ada yang mempraktikan sistem waris sesuai kaidah Islam, ada juga yang membagi rata seluruh tanahnya kepada ahli waris. Cara yang dianut bisa jadi sangat patriarki dan gerontik, dengan konsentrasi tanah diberikan kepada anak laki-laki pertama di keluarganya.

Berbeda dengan dua praktik sebelumnya, pelepasan tanah pada waris akan berlangsung secara alamiah. Jika kita melihat tanah sebagai aset, maka tanah akan dipandang sebagai sebuah hak yang diperoleh oleh ahli waris. Sedangkan sifat tanah itu itu statis, kecuali jika ada bencana alam. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Pasawahan cenderung naik. Jadi fragmentasi tanah dalam waris ini tidak dapat terelakan.

107 Endang Suhendar. 1995. Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat: Yayasan Akatiga

108 Cetak sawah adalah istilah untuk perluasan petak-petak sawah dengan mengalihfungsikan lahan-lahan non sawah menjadi lahan sawah.

3.2. Penataan Produksi dan Konsekuensinya

Jika penataan kuasa atas tanah sudah diatur sedemikian rupa oleh OTL Pasawahan Il, hal yang masih menjadi perhatian khusus adalah penataan produksi paska pendudukan. Menurut Wijardjo dan Perdana (2001:173-190) tindakan yang biasa dilakukan setalah pendudukan adalah: a) menata penguasaan objek pendudukan (reclaiming); b) mengembangkan penataan produksi; dan c) mengupayakan pengakuan hukum (legalisasi) 1º9. Penataan objek penguasaan dan penataan produksi bisa saja berjalan bertahap namun bisa juga berlangsung secara beriringan. Tapi kerangka pengakuan hukum ditaruh belakangan, karena khittah aksi okupasi adalah mendapatkan manfaat yang dapat dikelola sendiri dari tanah yang dikuasai. Karena subjek pemanfaat ini adalah petani, berarti usaha yang dikembangkan adalah usaha tani, baik itu diperuntukan dalam usaha tani (on dan offfarm), maupun diluar usaha tani (non farm).

3.2.1. Perubahan Corak Produksi: Kerentanan Petani Kecil

Aksi okupasi yang dilakukan ternyata merubah corak produksi yang massif dalam relung (niche) di Pasawahan. Dahulunya, pasawahan adalah desa yang diapit dengan tanaman monokultur, khas perkebunan. Kini tanah pertanian di lokasi eks HGU Pasawahan bersifat polikultur, dengan tanaman yang beragam. Perubahan ini memaksa mereka untuk berlatih dan mengujicobakan banyak varietas yang dapat memenuhi kebutuhan harian mereka.

Dengan berubahnya tanaman yang ditanam, apakah akan petani dapat dikatakan sudah berdaulat? Jawabannya, tidak sepenuhnya! Tanaman tersebut memang dipilih secara sukarela atas kesadaran petani. Akan tetapi petani seringkali kewalahan menghadapi dilema pasar yang sering terjadi. Petani selalu tergiur pada harga yang tinggi pada komoditaskomoditas tertentu. Di saat yang lain, petani juga menanam tanaman subsiten, untuk memenuhi kebutuhan harian mereka sendiri (self sufficiency).

Tanaman yang tergolong semi komersil, seperti petai, jengkol, padi dan pisang masih menyisakan sisi subsistensi, karena masih dikonsumsi dalam jumlah yang proposional oleh rumah tangga tani. Sedangkan kelapa, kapulaga, kayu albasia adalah tanaman komersil yang memang diperuntukan untuk dijual. Jika dicermati tanaman tersebut bukan tanaman dengan pangsa pasar lokal, melainkan komoditas global.

Pada hal ini petani adalah subjek yang paling rentan. Kendati mereka secara sukarela masuk ke dalam rantai produksi pasar, tapi mereka tidak dapat menentukan berbagai faktor yang berpengaruh dalam usaha tani. Mereka akan sangat dipandu oleh volatilitas dari harga dunia. Mereka juga akan sangat bergantung pada pupuk kimia yang sulit diproduksi sendiri. Selain itu kerentanan alamiah dari faktor alam seperti cuaca dan serangan penyakit sulit untuk dihilangkan.

109 Wijardjo, Boedi & Perdana, Herlambang., Loc. Cit.

3.2.2. Pengeluaran yang ditanggung

3.2.2.1 Pengeluaran non Produksi

Rentannya RTP terhadap perubahan corak produksi, memaksa mereka untuk berpikir lebih keras dalam setiap pengeluaran yang ditanggung. Di luar pengeluaran produksi pertanian saja, beban yang ditanggung cukup tinggi. Rataan pengeluaran yang ditanggung oleh RTP mencapai Rp 1.798.787/bulan atau hampir Rp 60.000/hari.

1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 Makanan Rokok Pendidikan Kesehatan Listrik Air bersh Transportasi Komunikasi Hajatan Sedekah Perbaikan rumah Kegiatan Keagamaan... Kebersihan rumah luran Organisasi Lainnya (sebutkan):

Gambar 3. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan di Pasawahan pada 2019

Pada perhitungan pengeluaran, seringkali yang diabaikan adalah biaya-biaya reproduksi pada RTP. Biya reproduksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung keberlangsungan produksi. Jika kita mengacu pada Bernstein (2010:19-22) maka biaya reproduksi dapat diurai kedalam lima jenis: konsumsi, penggantian, keturunan, seremonial dan rente.

Sebagai kebutuhan dasar, biaya konsumsi khususnya makanan masih menjadi pengeluaran yang paling tinggi (52.25%). Dengan asumsi RTP tidak mengkonsumsi hasil produksi pertaniannya (non subsisten) maka biaya untuk kebutuhan makanan dapat mencapai Rp 31.327/hari. Jika dihitung dalam makanan pokok saja, RTP dapat menghabiskan 1.5 kg bahkan lebih beras setiap hari. Dengan rentang harga beras Rp 10.000- 11.000/kg maka setiap RTP dapat menghabiskan lebih dari

15.000 untuk beras saja, belum konsumsi lauk-pauk yang lain.

Biaya konsumsi masih dapat diperkirakan dan diatur setiap harinya, contohnya dengan mensubstitusi jenis makanan. Berbeda dengan biaya seremonial yang dapat sifatnya aksidental. Dikatakan aksidental, karena ukuran waktunya tidak menentu, kapan saja seseorang dapat mengeluarkan uang atau barang. Seremonial aksidental yang ditemukan di desa Pasawahan biasanya ialah biaya yang dikeluarkan dalam ritus-ritus siklus hidup. Selain bersifat aksidental, terdapat biaya seremonial yang dapat diperkirakan, seperti biaya untuk kebutuhan peringatan hari raya keagamaan atau nasional Sebenarnya ada satu jenis kegiatan yang sifatnya tidak aksidental dan dapat diprediksi yaitu ritual untuk persiapan tanam dan perayaan panen. Hanya saja seiring waktu, upacara ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam siklus kehidupan seseorang ternyata ditemukan banyak sekali ritual yang harus diperingati sejak dalam kandungan hingga paska kematian. Kegiatan ngupati, sawaka adalah contoh kegiatan seremonial yang dilakukan kepada seseorang. Belum lagi ketika hidup, banyak sekali momen yang harus diperingati, sebut saja peringatan lahiran, parasan, khitan, gusaran sampai upacara pernikahan. Bahkan ketika peringatan kepada seseorang juga berlangsung bertahun-tahun setelah meninggal, seperti haul.

Biaya seremonial dikenakan kepada seseorang/ rumah tangga yang mengadakan kegiatan ataupun tetangga yang diundang. Khusus untuk hajatan pada upacara pernikahan adalah biaya yang paling besar dikeluarkan. Bahkan tak jarang bagi akan menggadaikan tanahnya untuk menutupi biaya pernikahan yang mahal. Kendati biaya seremonial dalam siklus hidup hanya 5.07 % dari total pengeluaran rumah tangga, tapi biaya seremonial ini semakin tahun semakin tinggi dan mempunyai potensi untuk terjadinya transfer tanah.

3.2.2.2 Pengeluaran Produksi Pertanian

Selain untuk kebutuhan harian rumah-tangga, RTP harus memikirkan biaya untuk kebutuhan bercocok tanam mereka. Pada hal ini RTP berada dalam keadaan yang dilematis, memilih mendahulukan kebutuhan harian rumah tangga atau mendahulukan usaha taninya.

Dilema ini sangat umum ditemukan ketika musim tanam dimulai. Bagi petani yang sudah berpoduksi sebelumnya, tentu saja dia akan punya simpanan berupa uang hasil panen atau benih/ bibit yang disimpan. Namun biaya produksi ini akan meningkat ketika petani muda yang ingin memulai bertani. Mereka perlu moda produksi berupa alat, bahan dan tenaga kerja untuk memulai usaha taninya.

Dibandingkan pembelian benih, bibit, pupuk dan sewa alatalat pertanian, ternyata biaya tenaga kerja adalah biaya produksi yang paling tinggi. Hal ini karena sistem pertanian masih mengandalkan tenaga manusia sebagai sumber utama roda produksi.

Pada produksi padi misalnya, untuk mempersiapkan media tanam, petani pada umumnya masih membutuhkan buruh tani untuk melakukan pekerjaan seperti mojokan, mopok galeng, ngoreddan ngangleran/ngagaruk. Mereka diupah dengan upah pokok sebesar Rp 60.000 untuk durasi kerja dari pukul 08.00 s.d. 15.00. Hal itu belum termasuk biaya konsumsi seperti makan, kopi dan rokok. Jika ditaksir, petani dapat menghabiskan uang konsumsi tersebut sebanyak Rp 30.000.

Pada persiapan media tanam yang lain, kendati pembajakan tanah sudah dimekanisasi tapi hal itu tidak serta merta menghilangkan tenaga manusianya. Pembajakan masih saja harus dikerjakan oleh seorang buruh, dan biasanya dikerjakan oleh pemilik mesin bajak (traktor). Harga untuk satu paket biaya sewa alat dan jasa buruh bajak adalah Rp 250.000/ hari.

Belum lagi, jika seorang petani masih menggunakan tenaga kerja buruh pada proses penyemaian, penanaman hingga pemeliharaan. Tentu saja biaya produksi akan semakin membengkak sesuai jam kerja yang ditentukan. Jika petani menggunakan tenaga buruh dalam setengah hari (08.00- 12.00) maka upah pokok yang dikeluarkan adalah Rp 50.000. Jika terjadi overtime sampai pukul 15.00, maka biaya buruh akan dikenakan sama seperti di atas.

Perbedaan mencolok dalam sistem pengupahan terjadi dalam sistem panen. Jika pada proses sebelumnya semua serba diuangkan, maka pada proses panen upah tersebut diberikan dalam bentuk hasil produksi. Seorang pemilik sawah akan mendapat 5/6 dari total panen, sedangkan 1/6 nya dibagikan kepada buruh panen. Buruh panen biasanya adalah buruhburuh yang dipekerjakan sebelumnya.

Ditambah dengan biaya pembelian benih, pupuk dan obatobat pertanian ongkos produksi itu hanya menyasar pada kalkulasi variable cost. Karena dalam satu musim tanam petani atau anggota RTP masih dapat memperhitungkan pengeluaran musim tanam terakhir, berbeda dengan fixed cost yang dihitung dari biaya penyusutan dalam jangka panjang. Biaya fixed cost seperti tanah dan alat-alat pertanian akan jarang diukur oleh petani, padahal hal itu cukup memakan biaya. Sebagai contoh pada pembukaan lahan, petani akan menghabiskan sekitar Rp 550.000/ hari untuk menyewa alat berat seperti backhoe.

Pada proses produksi penanaman padi tidak ada perbedaan nilai upah antara laki-laki dan perempuan. Semuanya dihitung berdasarkan kerja yang dilakukan. Hanya saja kesempatan kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lebih spesifik buruh perempuan hanya dipekerjakan untuk membersihkan gulma, tandur dan panen. Sedangkan pekerjaan selain itu dianggap sesuatu yang maskulin.

3.2.2.3. Liliuran: Penghematan Biaya Produksi

Liliuran adalah suatu pranata sosial yang terdapat pada masyarakat Jawa Barat yang menekankan pada hubungan timbal-balik. Praktik liliuran dikerjakan dalam sebuah arisan tenaga kerja pertanian. Setiap petani secara bergantian akan bekerja pada lahan petani lainnya. Penggantian kerja tersebut dibebankan pada proses kerja yang sama, mencangkul diganti mencangkul, tandur diganti tandur.

Praktik ini dikerjakan dalam kelompok-kelompok kecil yang disepakati pada musim tanam awal. Praktik ini sangat nyata membantu petani menghindari praktik komersialisasi dalam tenaga kerja pertanian. Biaya pertanian digantikan tenaga kelompok. Sebagai contoh, pada proses pencangkulan pada tanah 0.5 ha dengan menggunakan empat tenaga kerja (diluar sewa traktor) maka dia akan menghemat ongkos produksi sebesar Rp 240.000. Belum lagi jika semua proses produksi menggunakan sistem liliuran, maka semua biaya tenaga kerja hanya dihabiskan untuk biaya konsumsi saja.

Akan tetapi tidak semua jenis pekerjaan dapat dikenakan ke dalam sistem liliuran, khususnya pekerjaan yang menggunakan alat khusus. Pada proses pembajakan misalnya, seorang petani akan sulit mengganti sopir mesin traktor dengan tenaga kerja. Namun jika sebuah alat tersebut tidak disewa, maka praktik liliuran dalam mekanisasi pertanian dapat terjadi. Hal ini ditemukan pada para kelompok liliuran di kebun kopi. Secara bergilir para petani kopi membersihkan gulma di kebun kopi dengan mesin pemotong rumput yang dimiliki setiap petani.

Gambar 4. Tradisi Liluran ketika Musim Tanam Padi

Praktik liliuran yang dilakukan secara berkelompok ini tak dibatasi jumlah petani yang ikut bekerja. Hal ini menimbulkan perbedaan efektivitas kerja pada luas lahan yang berbeda. Anggota liiluran akan menyelesaikan pekerjaan pada tanah yang lebih sempit dibandingkan yang luas. Akan tetapi hal itu tidak serta merta menaruh kecemburuan satu sama lain. Petani tidak langsung mengeluh ketika dia harus bekerja pada tanah anggota yang luas. Hal ini karena biasanya pada proses panen, anggota liluran ini akan dipanggil kembali untuk membantu proses pemanenan. Dengan ini, selain mengurangi ongkos produksi tenaga kerja liliuran juga berhasil mendistribusikan manfaat dari hasil produksi.

Sistem liliuran ini masih tetap diterapkan dalam praktik bertani baik di tanah sawah atau darat. Namun yang disayangkan praktik ini kian lama tergerus dengan semakin komersilnya masyarakat. Disadari atau tidak pesatnya pembangunan infrastruktur membawa masyarakat larut dalam transaksi yang kian tunai. Sedangkan prinsip liliuran sendiri mengindikasikan sebuah keterdedahan, "menunggu giliran". Bagi para petani yang memiliki pilihan lain di luar pertanian, maka sektor pertanian terkadang dijadikan pilihan kedua. Mereka menjadikan pertanian sebagai pilihan kedua yang produksinya dihidupkan lewat keuntungan yang diperoleh dari hasil di luar pertanian.

3.3. Pasawahan memandang masa depan

Memandang jauh ke depan, proyeksi demi proyeksi terus dilakukan oleh SPP dalam membangun basis anggotanya yang tersebar di 5 daerah kabupaten/kota. Sedari dulu Pasawahan sudah menjadi pilot project dari proyeksi yang direncakan tersebut. Maka tak heran lokasi ini selalu menjadi daya tarik para pegiat agraria. Pasawahan tak henti-henti kedatangan tamu dari petani di berbagai daerah, aktivis agraria, hingga akademisi nasional bahkan mancanegara.

3.3.1. Pembangunan Sekolah: Sekolah untuk Pulang bukan Pergi

Salah satu yang menjadi daya tarik Pasawahan adalah sekolah yang didirikan oleh SPP. Menyadari bahwa pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan pedesaan, maka beberapa tokoh OTL berinisiatif untuk membangun sekolah secara swadaya. Dua jenjang sekolah dibangun sekaligus yaitu SMP Plus dan SMK Pertanian Pasawahan. Alasan sederhana sekolah ini dibangun adalah karena sekolah-sekolah yang ada letaknya terlalu jauh.

Hal yang menarik yang muncul adalah nilai-nilai yang selalu ditanamkan oleh sekolah ini. Sekolah ini menanamkan kurikulum yang dekat dengan keseharian mereka. Maka tak heran jika status yang dipilih adalah SMK Pertanian, karena sebagian besar anak-anak yang bersekolah berasal dari keluarga petani. Harapan terbesar sekolah ini tentu saja menghasilkan putra-putri menjadii tenaga produktif dalam dunia pertanian.

Prinsip yang selalu ditanamkan adalah bahwa sekolah bukan arena reproduksi tenaga kerja buruh-buruh perkotaan. Sekolah mengajarkan untuk pulang, artinya paska sekolah mereka kembali untuk membantu dunia pertanian yang selama ini digeluti oleh keluarganya di desa. Oleh karenanya, sekolah ini tidak menerapkan sistem ranking atau menempatkan murid sebagai insan pengejar angka semata. Sekolah ini tidak menganggap murid sebagai "bejana kosong" yang harus diisi oleh “air pengetahuan" yang berasal dari kurikulum umum. Sekolah ini mencoba untuk menerapkan prinsip kesadaran kritis untuk mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam menjawab tantangan di dunia pertanian.

Namun yang disayangkan bahwa hari ini arus globalisasi lebih deras dibandingpembangunanpertaniandidesa.Alumnisekolahmendapatkan tawaran yang lebih praktis untuk menjadi buruh-buruh di kota dibanding mengembangkan dunia pertanian di Pasawahan. Hal ini menunjukan bahwa dunia pertanian di Pasawahan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi dengan larinya mereka ke kota tidak serta merta memotong satu generasi petani di Pasawahan. Ilmu untuk kembali selalu tertanam di benak mereka. Bisajadi mereka sedang menunggu momen untuk menjadi petani. Karena secara rasional diversifikasi pekerjaan menjadi penting di desa saat ini untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka sedang menunggu giliran untuk mengelola tanah yang tidak cukup luas. Hanya saja tantangannya, apakah mereka betul-betul akan kembali menjadi tenaga produktif di dunia pertanian atau pergi selamanya dan melapas tanah-tanah pertanian yang sudah diperjuangkan!

3.3.2 Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi: Koperasi

Koperasi sudah jauh-jauh hari sudah menjadi proyeksi kelembagaan ekonomi yang diidam-idamkan dalam konsepsi ekonomi nasional yang berdasarkan sosialisme kooperatif. Bapak Koperasi Indonesia M Hatta (1960:83) dalam meyakinkan Indonesia dapat mengembangkan koperasi karena mempunyai tiga anasir. (1) Cita-cita Sosialisme Barat yang mengemukakan dasar-dasar perikemanusiaan dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi penggenapi demokrasi politik. (2) Ajaran Islam yang menggemukakan dasar-dasar keadlilan dan persaudaraan serta penilaian yang tinggi kepada manusia pribadi sebagai makhluk Allah.11º (3) Gotong royong sebagai pembawaan masyarakat Indonesia yang asli.

Modal ketiga anasir tersebut semuanya terdapat di Desa Pasawahan. Hanya saja permasalahannya bukan pada konsepsi koperasi yang ditanamkan pada anggotanya, melainkan pada praktik keseharian yang seringkali diabaikan. Pada tahun 2017, sempat terbentuk Koperasi dengan nama Koperasi Sauyunan. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi ini tergolong dalam koperasi simpan pinjam. Akan tetapi salah satu pegiat koperasi waktu itu sering berkelakar jika “koperasi ini berjenis koperasi pinjam saja, karena jarang ada yang menyimpan. Hahahaha″. Dari kelakar tersebut sebenarnya titik letak permasalahan koperasi di mana pun, yaitu masalah aliran distribusi permodalan anggotanya.

Selain modal finansial, kacakapan menjadi modal penting pengelola koperasi itu. Koperasi diisi oleh orang-orang tua yang kurang berpengalaman mengelola keuangan. Untung saja Pasawahan masih mempunyai sekolah yang mencetak kader muda yang mempunyai energi lebih dan terkonsentrasi di dunia pertanian. Beberapa lulusan SMK Pasawahan yang juga mengenyam dunia pendidikan perkuliahan mencoba mengubah bentuk koperasi menjadi koperasi produksi dari koperasi simpan pinjam.

Upaya tersebut demi mengontrol harga panen yang terus dimainkan oleh tengkulak. Akan tetapi perang dagang kecil dimainkan oleh pebisnis lokal dengan "membakar uang". Artinya mereka mencoba menarik para petani agar menjual hasil panennya kepada mereka dengan cara menaikan harga jual dari petani lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh koperasi. Hal tersebut tentu saja membunuh koperasi secara perlahan.

Oleh karenanya demi mempersiapkan koperasi ini terbentuk secara permanen, sekitar kurang dari 30 anggota dimasukan ke dalam Koperasi Kredit Mekar Jaya yang terletak di desa tetangga, Desa Kalijaya. Koperasi ini juga bagian dari OTL SPP, namun menjadi percontohan dari koperasi lain. Pada tahun 2018 saja, aset yang terkumpul sudah mencapai 1.6 miliar rupiah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari seorang figur yang cakap mengelola koperasi. Pemimpin OTL Kalijaya dan Koperasi Mekar Jaya tergolong tegas dan transparan dengan kemampuan retorika yang baik.

Keberhasilan ini pun tidak terlepas dari strategi dagang yang dijalankan. Berbeda dengan kebanyakan, mereka mengganggap tengkulak sebagai mitra bisnis bahkan masuk dalam keanggotaan koperasi. Mereka tidak membabat habis rantai perdagangan tengkulak tersebut melainkan bekerja sama mengintervensi jalur bisnis tersebut.

Akan tetapi keberhasilan dari koperasi ini sebenarnya adalah keberhasilan untuk mengkonversi nilai-nilai individualisme kedalam semangat kolektivime. Kendati manusia juga sebagai makhluk rasional yang mendahulukan kepentingan individunya, tapi semangat kolektivisme dengan mendahulukan kepentingan bersama telah lahir paska pendudukan yang dilakukan juga di Desa Kalijaya. Tujuan individu tidaklah bertentangan dengan tujuan kolektif, bahkan satu frekuensi yaitu kesejahteraan bersama.

110 Terjemahan pidato yang disampaikan dalam bahasa Inggris pada pertemuan dari para pemimpin politik, para bankir, dan para ahli pertanian di New York, tanggal 6 Juni 1960. Diterbitkan kembali dalam buku yang disunting oleh Hadi Soesastro dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Jakarta (ID): ISEI.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada seabad silam, Desa Pasawahan adalah desa yang terbentuk dari corak kapitalisme yang tercermin dalam sistem perkebunan modern. Hal itu merubah struktur penguasaan beserta corak produksi dari tradisi wana tani menuju sistem perkebunan eropa. Selama beberepa dekade, mereka hidup dalam jurang ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidakpastian. Kondisi ini merupakan buah tangan dari rentetan kebijakan agraria yang terjadi dari masa ke masa.

Sadar akan kondisi ini, dalam momentum reformasi para petani Desa Pasawahan melakukan serangkaian aksi okupasi pada perkebunan tersebut. Keberhasilan okupasi yang dilakukan oleh OTL Pasawahan Il mengakibatkan struktur agraria berubah. Petani berhasil memperluas lahannya dan dapat mengurangi angka ketimpangan. Jika RTP tidak mendapatkan tanah eks HGU PT Pasawahan angka rasio gini mencapai 0.53, namun jika tanah-tanah mereka ditambahkan tanah eks HGU maka angka tersebut berubah menjadi 0.35. Angka yang cukup rendah tersebut merupakan sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi.

Selain mengurangi angka tunakisma, penurunan tersebut juga memperluas peluang bekerja dan berusaha pada tanah yang diolah. Akan tetapi tersebut bukan angka yang konstan yang didapat dari proses redistribusi yang dilakukan. Angka tersebut didapatkan sering berubah akibat serangkaian transfer lahan yang cukup tinggi. Sebanyak 56.86 % melakukan transfer lahan dari oper garap, gadai atau waris.

Masuknya program RAPS pada 2016 tidak membantu banyak dalam penataan objek penguasaan tanah ini. Artinya, proses ini hanya bentuk afirmasi pemerintah atas kerja keras yang dilakukan oleh petani, dapat diartikan juga sebagai status quo. Akan tetapi program ini setidaknya membantu RTP mendapatkan kepastian hukum atas objek yang selama ini diperjuangkan.

Tapi perjuangan gerakan petani bukan hanya menyoal legalitas hukum semata. Urusan produksi adalah urusan utama yang yang dibutuhkan paska okupasi. Dengan beralihnya ekonomi perkebunan menjadi pertanian rumah tangga tidak merubah petani menjadi subjek dengan daya imunitas yang tinggi. Petani adalah makhluk rentan dengan segala ketebatasannya. Beban pengeluaran rumah tangga tidak diimbangi dengan produksi petani tak seberapa.

Pembangunan sekolah serta liluran dalam kerja-kerja pertanian merupakan segelintir aksi kolektif yang meringankan beban rumah tangga petani. Pengembangan koperasi dan pembangunan pasar desa menjadi salah satu cara menatap masa depan untuk membangkitkan usaha dan kerja-kerja di desa. Industrialisasi pedesaan merupakan salah satu bentuk yang diharapkan dalam tujuan reforma agraria.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berbagai temuan di atas setidaknya dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi kebijakan agraria yang dilakukan.

a. Salah satu prasyarat reforma agraria adalah data-data yang lengkap dan teliti. Untuk itu, keterbukaan informasi data-data penguasaan tanah (termasuk HGU) menjadi penting untuk memetakan ketimpangan agraria saat ini.

b. Angka 0.4 juta ha untuk tanah redistribusi terlalu sedikit mengingat banyak tanah negara yang mangkrak dan habis masa ijinnya. Lokasi yang dilegalisasi pun tergolong ke dalam lokasi yang sudah dikuasai rakyat.

C. Perlu diberlakukan upaya yang mengikat agar tanah redistribusi tidak dapat diperjual-belikan.

d. Perlu dilakukan perbandingan valuasi ekonomi terhadap perkebunan besar dengan pertanian rakyat. Hal ini untuk menguji kelayakan operasi perkebunan agar tidak menjadi beban negara. Sekaligus membuka peluang rakyat mengelola perkebunan secara kolektif.

Saat ini anggaran Kemen ATR/BPN hanya 6.38 triliun rupiah, jauh dari anggaran e. Menhan yang mencapai 108.36 triliun rupiah. Proporsi APBN yang timpang ini menghambat kebijakan agraria dapat berjalan secara komprehensif. Padahal salah satu upaya meredam gejolak konflik adalah dengan penataan agraria oleh Negara. Selain itu basis pertahanan keluarga kedaulatan pangan yang diperoleh dari pertanian.

f. Alat-alat produksi pertanian dari hulu sampai hilir harus dikuasai secara kolektif. Hal ini guna menghindari monopoli yang dilakukan oleh korporasi besar.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, TC. 2016. Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. Yogyakarta [ID]: STPN Press & Sajogyo Institute. Bachriadi, D & Wiradi, G. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung [ID]: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa & KPA. Bachriadi, D (ed). 2012. Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia. Bandung [ID]: ARC Books. Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013: Pencacahan Lengkap. Jakarta [ID]: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Bernstein, H. 2010. Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria. Terjemahan oleh Dian Yanuardy, Muntaza, Stepahnus Aswar Herwinarko. Yogyakarta [ID]: INSIST Press, ISS, ICAS & Sajogyo Institute. Borras, Saturnino M Jr, 2007. Pro-Poor Land Reform: A Critigue. Ottawa [CA]: University of Ottawa Press. Borras, Saturnino M Jr & Franco, JC. 2010. Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance. Journal of Agrarian Change, (10:1). Hal. 1–32. Dewanta, SD & Mubyarto, 1991. Karet: Kajian Sosial-Ekonomi. Yogyakarta [ID]: Aditya Media. Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta [ID]: Djambatan. Hatta, M. 1960. Masalah Politik Perekonomian bagi Indonesia (dalam) Soesastro, Hadi dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Jakarta [ID]: ISEI. Lund, C & Rachman, NF. 2016. Occupied! Property, Citizenship and Peasant Movements in Rural Java. De Hague (NL): International Institute of Social Studies. Munawar, CA. 2010. Perubahan Kelembgaaan dan Kesejahteraaan Petani Pasca Reclaim. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor Maulana I, dkk. 2018. Transformasi Agraria atau Transformasi Legal. Bogor [ID]: Sajogyo Institute Nuryanto, Ilham. 2016. Perburuan Rente dan Korupsi pada Sektor Properti di Kabupaten. Bogor: Perspektif Ekonomi Politik. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Rachman, NF. 2015. Najeurkeun Obor, keur Nyageurkeun Panyakit Poho Sajarah: Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan (dalam) Politik Agraria & Pakuan Pajajaran. Bandung [ID]: Yayasan Pusat Studi Sunda. Hal 12:18. Suhendar, Endang. 1995. Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat. Bandung [ID]: Yayasan Akatiga Wijardjo, Boedi & Perdana, Herlambang. 2001. Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta [ID]: YLBHI & Raca Institute.

BAB II PERHUTANAN SOSIAL

2.1. IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL MUARA GEMBONG PERCONTOHAN YANG TAK LAYAK DICONTOH

JUNARCIA MOLISNA NAIBAHO

Tiga KESALAHAN yang dibuat PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah hanya berdasarkan untung dan rugi.

Pengetahuan yang melandasi kebijakan pemerintah hari ini bertumpu pada mekanisme.

Politik bermain di dalam kebijakan tersebut.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengketa tata kelola hutan sudah lama berlangsung di Indonesia. Pada tahun 1967, PemerintahOrdeBarumenetapkan sekitar70%lahansebagaihutannegara dan dikelola secara hirarkis oleh Kementerian Kehutanan (Peluso 2006), yang sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mengeksklusi pengelolaan oleh masyarakat. Namun, masyarakat yang sudah lama mengakses dan memanfaatkan hutan tidak serta merta patuh pada kebijakan pemerintah.Sengketa lahan kehutanan pun mencuat setelah lengsernya Pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2000, Direktur Utama Departemen Kehutanan dan Perkebunan memperkirakan sekitar 118,830 hektar tanah negara dan 48,051 hektar tanah swasta yang berhasil diambil alih oleh penduduk lokal (Kuswahyono 2003; dalam Peluso, Afiff dan Fauzi 2008:220).

Tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia di masa Reformasi cenderung menyelaraskan kebijakan kehutanan untuk kepentingan pengembangan ekonomi makro, sehingga industrialisasi sumber daya alam, disertai kemudahan perizinannya, menemukan jalan yang mulus. Misalnya, pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan industri pertambangan meningkat signifikan, dari perizinan 13 unit usaha pertambangan dengan konversi hutan seluas 925.000 hektar pada tahun 2004, meningkat tajam dengan diizinkannya 924 unit usaha pertambangan di lahan hutan seluas 6.578.421 hektar pada tahun 2012 (Siregar, 2014: 65). Eksploitasi sumberdaya hutan yang telah dilakukan oleh pemerintah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia Namun hal ini menyebabkan kawasan hutan megalami degradasi yang serius, dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perubahan pemimpin dan era kepemimpinannya ternyata tidak mengubah manajemen pembanguna orientasi pertumbuhan ekonomiini. Pemerintah masihbertahan dengan manajemen pembangunan berbasis negara, sentralistik, tanpa memperhatikan kondisi hutan yang semakin kritis (Nurjaya, 2005).

Selain permasalahan kebijakan pengelolaan secara makro, pelaksanaan kebijakan pada tapak pun masih kurang dalam berbagai hal. Misalnya, kebijakan yang tidak disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Salah satu contoh kegagalan pembentukan kelembagaan terjadi di Sulawesi Utara, dimana masyarakat lebih merespon kelembagaan illegal karena memberi ruang akses pada mereka. Kasus lainnya di Maluku Tengah, kegagalan kelembagaan menjadikan masyrakat tidak mampu memancapai pemanfaatan hutan secara adil (Kartodiharjo H 2006).

Abdurrahim A Y (2015) dalam penelitiannya , menemukan penyebab yang berbeda dengan penelitian Kartodiharjo dalam masalah pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil penelitiannya di Lombok Barat, terdapat konflik pengelolaan Hutan Sesaot antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat lokal yang mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Konflik tersebut bersumber dari perebutan akses dan hak pengelolaan sumberdaya hutan. Perbedaan relasi, kumpulan serta jejaring kekuasaan yang dimiliki memengaruhi perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pemeritah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung skema TAHURA, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pemerintahan saat ini pun tetap berusaha menyikapi persoalan pengelolaan hutan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki 2 agenda besar. Dua agenda besar tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan nantinya.Berdasarkan dua agenda tersebut maka pemerintah dalam hal ini KLHK membuat suatu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan, yakni program perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Program perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai darikota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumberdaya manusia. Program ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KLHK 2017).

Pemerintah untuk periode 2015-2019 berencana mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial. Salah satu daerah yang telah menerima program Perhutan Sosial adalah Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong. Pada November 2017 lalu, Presiden Indonesia telah memberikan SK Pemanfaatan areal perhutanan kepada satu kelompok tani tambak, yakni Kelompok Tani Tambak Mina Bakti yang terdiri dari 38 petani tambak. Pada pelaksanaan proyek percontohan program perhutanan sosial, Kementerian BUMN mendorong sinergi antar Badan Usaha Milik Negara dan institusi lainnya. Bank Mandiri menjadi Project Leader yang dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung penyediaan listrik dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai Offtaker.Bank Mandiri akan memberikan pinjaman dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah pusat menjamin akan menurunkan suku bunga bagi penerima KUR ini.

Pelaksanaan dari hulu sampai tingkat tapak memiliki berbagai permasalahan dan meresahkan warga di Kecamatan Muaragembong, khususnya di Desa Pantaibakti. Hasil penjajakan penulis pada Oktober 2018 terlihat bahwa pelaksanaan proyek percontohan ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sejak proses pengajuan sampai pada tahap penerimaan bantuan, sekelompok orang ini berperan aktif dan tanpa melibatkan masyarakat lainnya. Anggota kelompok tani terdaftar pun ternyata tidak mengikuti proses-proses dan belum menerima bantuan proyek percontohan program perhutanan sosial ini.

Melihat fenomena tersebut, menjadi menarik serta penting bagi penulih untuk mengetahui bagaimana proyek percontohan program perhutanan sosial mampu memberikan akses sumber penghidupan serta relasi penguasaan dan relasi produksi yang terbentuk dalam pelaksanaannya?

111 S. Zaki M, Yunita P, Tyas B. 2019. 'Kebijakan Perdagangan dan Industri dalam Mencapai Kedaulatan Pangan di Indonesia.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kompleksitasrelasi sosio-agraria masyarakat Muaragembong?

a. Sejarah penguasaan lahan di Muaragembong.

b. Struktur sosial masyarakat Muaragembong

2. Bagaimana implementasi PS Muaragembong (dengan kompleksitas masalah sosio-agraria) mampu memberikan ruang akses pada masyarakat?

a. Peran dan pola keterlibatan para pemangku kepentingan, seperti Bank Mandiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Ragam masalah dalam implementasi Proyek Percontohon Perhutanan Sosial Muaragembong.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tatanan sosio-agraria masyarakat Muaragembong

a. Sejarah penguasaan lahan di Muaragembong.

b. Struktur sosial masyarakat Muaragembong

2. Mengetahui peranan PS ketika memasuki tatanan sosio-agraria masyarakat yang telah ada.

a. Peran dan pola keterlibatan para pemangku kepentingan, seperti Bank Mandiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Perikanan Indonesia (Perindo), aparat Kelurahan Desa Pantaibakti, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta masyarakat lokal, dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tambak percontohan (pilot project) perhutanan sosial

1.4. Kerangka Penelitian

Petani memiliki ciri kelompok yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain, dengan melihat posisinya sebagai golongan yang tersubordinasi serta mempunyai budaya yang tersendiri (Moore 1996). Sejalan dengan Moore (1966), Samsudin (1982) menyatakan bahwa petani adalah mereka yang untuk sementara waktu (temporary) atau secara tetap (permanent) menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai sesuatu cabang atau beberapa cabang usaha tani dan mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun tenaga bayaran. Breman (1980) dalam Lubis (1999) menemukan bahwa strategi hidup pada masyarakat petani dipengaruhi oleh kelas sosial. Tiga lapisan masyarakat mempunyai strategi hidupnya masing-masing.

1. Lapisan atas menerapkan strategi akumulasi, yaitu petani mengumpulkan harta mereka sehingga semakin hari semakin bertambah baik dalam tanah pertanian ataupun usaha di luar bertani. Contoh uang yang di dapatkan dalamhasil pertanian di tabung, agar semakin hari uang yang di tabung semakin meningkat atau semakin hari semakin banyak.

2. Lapisan menengah melakukan strategi konsolidasi, yaitu petani yang mempunyai lahan yang berjauhan lokasi. Salah satu lahan dijual untuk membeli lahan yang berdekatan lokasinya sehingga menjadi satu hamparan yang lebih luas agar lebih mudah di jangkau dan dikelola.

3. Lapisan bawah menempuh cara bertahan hidup (survival), bagi masyarakat kelas bawah yang lebih berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hariannya, membuat mereka cenderung berorientasi pada jangka pendek dan ketahanan fisik. Contoh mereka hanya berpikir mendapatkan uang untuk membeli makan dalam satu hari, karena mereka tidak mempunyai uang untuk membeli lebih banyak dalam melangsungkan kehidupan keluarga mereka.

Dharmawan (1997) dalam Dharmawan (2001) menjabarkan bahwa survival phase merupakantahapan yangpalingrentan dimanakondisirumahtanggasudahmendekati kehancuran ekonomi, karena dengan sedikit guncangan, rumahtangga tersebut akan masuk kedalam tingkat yang paling rendah, dan untuk mengembalikan keadaan perekonomian akan menjadi sangat sulit. Sementara tahap akumulasi merupakan tahapan yang paling kuat dalam bertahan dimana orang-orang sudah berada pada tingkatan tertinggi dalam memenuhi kebutuhannya. Proses akumulasi selalu dapat berlanjut ketika tidak ada batas bagi seseorang untuk menambah kekayaannya.

Analisis strategi nafkah pada penelitian ini disesuaikan dengan analisis kerangka kerja nafkah berkelanjutan oleh Scoones (1998), yang menyatakan terdapat tiga bentuk strategi nafkah yang dilakukan rumah tangga petani, yaitu:

a. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi).

b. Pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerjaselain pertanian dan memperoleh pendapatan.

c. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

Pilihan strategi nafkah sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumberdaya dan kemampuan mengakses sumber-sumber nafkah rumahtangga yang sangat beragam (multipe source of livelihood), karena jika rumahtangga tergantung hanya pada satu pekerjaan dan satu sumber nafkah, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumahtangga. Adapun sumber nafkah menurut Scoones (1998) memiliki beberapa kategori, yaitu:

1. Modal alam - persediaan sumber daya alam (tanah, air, udara, sumber daya genetik) dan jasa lingkungan (siklus hidrologi) dimana mengalir sumber daya dan layanan yang bermanfaat bagi kehidupan didapat.

2. Modal Ekonomi – berupa modal awal (tunai, credit/debt, saving, dan aset ekonmi lain, termasuk infrastruktur dan alat produksi dan teknologi) yang penting dalam melakukan strategi nafkah.

3. Modal manusia - keterampilan, pengetahuan, kemampuan kerja dan kesehatan yang baik dan kemampuan fisik yang penting untuk mengejar keberhasilan strategi penghidupan yang berbeda.

4. Modal sosial - sumber daya sosial (jaringan, klaim sosial, hubungan sosial, afiliasi, asosiasi) di mana orang-orang menarik ketika mengejar strategi penghidupan yang berbeda memerlukan tindakan terkoordinasi.

Tidak jauh berbeda dengan Scoones, Ellis dan Freeman (2005) dalam pendekatan sumber nafkah, yang pada penelitian ini modal nafkah disesuaikan dengan pendapat Ellis dan Freeman (2005) yang mengategorikan sumber daya yang disebut sebagai 'aset' atau 'modal' kedalam lima modal, yaitu:

1. Modal alam (naturalcapital). Modal alam meliputi tanah/lahan, air dan sumberdaya biologis yang dimanfaatkan oleh orang untuk melangsungkan kehidupan. Modal alam akan berambah atau meningkat bila dikendalikan manusia sama seperti pada zaman pertanian menetap (Scoones 1998).

2. Modal fisik (physical capital). Modal fisik terdiri dari modal yang dibuat dari proses produksi ekonomi terdiri dari gedung, saluran irigasi, jalan, peralatan/alat bantu (tools), mesin, dan sebagainya.Modal fisik juga dapat disubtitusi oleh modal alam seperti keseluruhan proses teknologi yang berpasangan dengan industralisasi dan urbanisasi. Aset fisik mampu memfasilitasi diversifikasi nafkah berupa infrastruktur seperti jalan, saluran listrik, persediaan air.

3. Modal manusia (human capital). Modal ini merupakan aset utama yang dimiliki golongan miskin yaitu tenaga kerja mereka sendiri. Modal manusia berarti tenaga kerja yang tersedia dalam rumah tangga seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan (Carney 1998 dalam Ellis 2000). Perubahan komposisi modal manusia disebabkan oleh demografi (kelahiran, kematian, perkawinan, anak yang semakin tua) dan restukturisasi karena kejadian yang tak terduga (perceraian) atau tekanan dari luar (Moser 1998 dalam Ellis 2000). Badan pusat statistik mengatakan pendidikan terakhir adalah pendidikan tamatan terakhir seseorang.

4. Modal finansial dan subtitusi (financial capital and substitutes). Modal finansial artinya persediaan uang rumah tangga yang memiliki akses. Modal finansial ini terutama tabungan dan akses kredit pinjaman. Modal finansial dapat juga berupa hutang untuk dialihkan ke modal lain dan langsung dikonsumsi.

5. Modal sosial (sosial capital). Modal sosial merupakan gabungan komunitas yang memberi keuntungan pada individual atau rumah tangga (Ellis 2000). Swift (1998) dalam Ellis (20o0) mengatakan modal sosial dibangun dari jaringan askriptif dan elektif antar individu, memungkinkan wewenang hubungan vertikal atau horizontal sebagai organisasi sukarela berlandaskan kepercayaan (trust) dan harapan yang bergerak dalam jaringan. Contoh hubungan vertikal yaitu patron, pemimpin, politikus yang bertemu saat terjadi krisis. Hubungan horizotal seperti kelompok sosial asosiasi, club, agensi sukarela yang bersama-sama mengejar kepentingan bersama.

Penguasaan akan sumber-sumber nafkah akan berbeda pada setiap rumah tangga. Perbedaan penguasaan sumber-sumber nafkah ini akhirnya mengelompokkan rumah tangga dalam berbagai lapisan/kelas. Adanya kebijakan dari pemerintah pada masyarakat biasanya akan direspon secara berbeda berdasarkan lapisan sosialnya. Adapunpelaksanaandarisuatukebijakanmemilikikecenderungan untukmenghimpun kekuatan pada kelompok tertentu. Himpunan kekuatan ini dapat dijelaskan oleh teori akses Ribot dan Peluso (2003). Akses merupakan suatu kemampuan untuk menarik manfaat dari suatu hal, dimana terdapat himpunan dan jejaring kekuatan (bundles and webs of powers) yang membuat seseorang mampu menarik suatu manfaat, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki landasan hak apapun (baik legal maupun illegal) terhadapnya.

Ribot dan Peluso membedakan dua kategori mekanisme akses, yaitu right based access dan structural and relational access mechanisms. Kategori pertama mencakup mekanisme akses yang yang ditegakkan oleh legalaccess berupa sanksi-sanksi hukum, adat istiadat, dan konvensi; akan tetapi mencakup pula mekanisme akses yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak tersebut (illegal access), misalnya pencurian. Kategori yang kedua adalah kekuatan structural dan relasional yang menentukan bagaimana suatu akses dapat diraih, dikontrol, dan dipertahankan. Hal ini mencakup beberapa faktor sebagai berikut; teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, serta relasi-relasi sosial yang lain.

Perbedaan akses yang diterima membentuk suatu relasi sosial diantara penerima akses. Relasi-relasi sosial di antara subjek-subjek agraria— dalam kaitan dengan relasi teknis masing-masing dengan sumber-sumber agraria—pada dasarnya berkisar di sepanjang empat proses sebagai berikut:

1. Penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria

2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria

3. Pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di dalamnya

4. Penciptaan surplus dariketigaprosestersebutbeserta dinamika akumulasi,ekspansi dan distribusinya

Keempat relasi sosial agraria ini pada dasarnya terkait erat dengan lima pertanyaan kunci di dalam studi agraria. Empat pertanyaan yang pertama diajukan oleh Bernstein (2010), yaitu: (1) siapa menguasai sumber agraria apa (who owns what?); (2) siapa melakukan aktivitas produksi apa terhadap sumber agraria tersebut (who does what?); (3) siapa memperoleh hasil apa dari aktivitas produksi tersebut (who gets what?); dan (4) digunakan untuk apa hasil produksi tersebut (what do they do with it?). Pertanyaan kunci yang terakhir berikut ini ditambahkan oleh White (2011), yaitu: (5) apa saja yang dilakukanolehpihak-pihakyangterlibatdan/atauyangberkepentingankepadasesama mereka satu sama lain (what do they do to each other?). Perbedaan-perbedaan manfaat yang diterima oleh objek kebijakan selanjutnya membatasi atau mempermudah akses terhadap modal yang berakhir pada perubahan strategi nafkahnya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini didorong untuk menjadi penelitian yang bertipe penelitian aksi (action research) yang dirancang unt uk tujuan mencari solusi praktis dalam masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus atau FGD.

1.5.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan

Sumber data penelitian ini adalah responden dan informan. Informan merupakan seseorang atau individu yang dapat menjelaskan dan memberikan keterangan berupa gambaran mengenai dirinya sendiri, keluarga dan pihak lain dan lingkunganya terkait kondisi dan perkembangan proyek percontohan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga.

1.5.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa lokasi dipublikasikan sebagai proyek percontohan yang berhasil menyejahterakan masyarakat penerima izin legalisasi.P e n e lit i a n ini dilaksanakan kurang lebih empat bulan, yang prosesnya terhitung pada bulan Oktober 2018 sampai bulan Januari 2018. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi: penyusunan proposal penelitian, perbaikan proposalpenelitian,penjajakan, pengambilan datalapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft serta perbaikan laporan hasil penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan dengan cara observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam. Data primer yang harus ditemukan di lapang berupa potensi dan kekayaan desa, sejarah penguasaan tambak, proses pemberian izin pemanfaatan tambak pada warga, proses pengelolaan pilot project, serta perubahan yang terjadi setelah adanya kebijakan tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti data yang telah diolah diperoleh dari Kantor Desa, Kantor Kecamatan, LMDH, serta hasil penelitian sebelummnya.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara mendalam, data catatan lapangan, dan observasi. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa narasi dan kutipan. Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah.

1.6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.6.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" - 6° 30' 6″ Lintang Selatan dan 106° 48' 28" - 107° 27' 29" Bujur Timur. Topografi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Wilayah Kabupaten Bekasiterbagi ke dalam 23 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 182 desa. Luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 127.388 Ha. Kecamatan yang paling luas, yaitu Kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 11% dari luas kabupaten. Kecamatan

Muaragembong memiliki kepadatan penduduk paling rendah diantara kecamatan lain di Kabupaten Bekasi, yaitu 263 jiwa per Km2. Kecamatan Muaragembong terdiri dari enam desa, yaitu Desa Pantaibakti, Desa Pantaisederhana, Desa Pantaibahagia, Desa Harapanjaya, Desa Pantaimekar, Desa Jayasakti. Keenam desa tersebut berlokasi di pinggir pantai sehingga nama-nama desa di Kecamatan Muaragembong penamaannya menggunakan pantai, kecuali Desa Jayasakti.

Perairan laut Ujung Krawang (Muaragembong) sangat dipengaruhi arus laut regional yang bergerak secara musiman. Ada 4 (empat) musim yang mempengaruhi, yaitu Musim Barat (bulan Desember – Februari), Musim Timur (bulan Juni-Agustus), antara Musim Barat dan Timut (bulan Maret – Mei), disebut sebagai Musim Peralihan I sedangkan antara MusimTimur ke Musim Barat disebut sebagai Musim Peralihan Il. Pola arus yang terjadi di perairan laut Ujung Krawang bersifat musiman dan umumnya dirasakan pada wilayah pantai utara, sedangkan pada wilayah Barat pantai Muaragembong peran arus pasang surut lebih dominan dibandingkan dengan arus regional. Keadaan arus dan gelombang sangat besar pengaruhnya terhadap stabilitas tanah wilayah pesisir, seperti terjadinya abrasi dan akresi (tanah timbul) yang terjadi di sekitar pantai Muaragembong. Pada wilayah ini keberadaan pelindung pantai menjadi sangat penting. Tipe pasang surut (pasut) yang terjadi di perairan Muaragembong relatif sama dengan yang terjadi di pesisir utara Jawa lainnya, yaitu tipe pasut diurnal dimana perairan mengalami satu kali pasang dan satu kali surut dalam sehari. Pergerakan pasang surut yang terjadi sangat berkaitan dengan dinamika kimia air. Hal ini sangat penting dalam penmbentukan struktur vegetasi dan bentuk ekosistem lahan basah lainnya Kondisi hutan mangrove Muaragembong terus mengalami penyusutan akibat berubah menjadi areal tambak, pemukiman dan peruntukan lainnya. Saat ini luasan penutupan mangrove hanya 6,51% atau 682,10 ha dari total kawasan hutan, sisanya telah berubah menjadi peruntukan lainnya seperti semak belukar, tambak/empang, sawah, ladang/kebun, tegalan dan pemukiman.112

Desa Pantaibakti memiliki ketinggian 1 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 32C. Curah hujan di Desa Pantaibakti mencapai 1697 mm/tahun. Curah hujan sangat berpengaruh bagi pola tanaman pertanian maupun perikanan. Pada musim kering berkepanjangan mengakibatkan tanah menjadi kering, sulit untuk diolah dan pada musim hujan yang berkepanjangan terjadi banjir yang diakibatkan air laut dan air Sungai Citarum meluap.113

LEGENDA Pesiu Karurutan BUTET SOD KV (TPA)

Gambar 1 Peta wilayah Kecamatan Muaragembong

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017

Berikut pembagian wilayah serta penggunaan lahan berdasarkan desa di

Kecamatan Muaragembong, disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Luas wilayah desa di Kecamatan Muaragembong tahun 2016

DesaLuas (Km²)
Pantaiharapanjaya49.48
Pantaimekar14.57
Pantaisederhana12.44
Pantaibakti34.42
Pantaibahagia30.10
Jayasakti17.51
Kec. Muaragembong158.52

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Tabel 2 Penggunaan lahan berdasarkan desa di Kecamatan Muaragembong tahun 2014

DesaLahan Pertanian Sawah (Ha)Lahan Pertanian Nonsawah (Ha)Lahan Non Pertanian (Ha)Jumlah (Ha)
IrigasiNonirigasi
Pantaiharapanjaya7611254278814504948
Pantaimekar02509882191457
Pantaisederhana045107.310921244.3
Pantaibakti043127003113442
Pantaibahagia010024005103010
Jayasakti06044007471751
Kec. Muaragembong76126849833.3432917607.3

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

112 Ambinari M (2016). Penataan peran parapihak dalam pengelolaan hutan mangrove Teluk Jakarta. [tesis].

113 Ibid.

1.6.2. Demografi Muaragembong

Data mengenai kependudukan di Muaragembong mengenai jumlah dusun, RW, serta RT disajikan dalam Tabel 3. Jumlah penduduk Kecamatan Muaragembong berdasarkan desa tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4. Data mengenai jumlah rumahtangga pertanian tahun 2016 disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 3 Jumlah dusun, RW, dan RT di Kecamatan Muaragembong berdasarkan desa tahun 2016

DesaDusunRWRT
Pantaiharapanjaya51427
Pantaimekar3823
Pantaisederhana4516
Pantaibakti3619
Pantaibahagia3632
Jayasakti3620
Kec. Muaragembong2145137

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Tabel 4 Jumlah penduduk Kecamatan Muaragembong menurut jenis kelamin dan desa tahun 2016

DesaLaki-lakiPerempuanTotal
Pantaiharapanjaya334932126561
Pantaimekar436541248489
Pantaisederhana175216523404
Pantaibakti353934116950
Pantaibahagia373734247161
Jayasakti368535667251
Kec. Muaragembong204271938939816

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Tabel 5 Jumlah Rumahtangga Pertanian berdasarkan desa di Muaragembong tahun 2016

DesaRumahtangga Pertanian
Pantaiharapanjaya1136
Pantaimekar817
Pantaisederhana385
Pantaibakti1670
Pantaibahagia1261
Jayasakti965
Kec. Muaragembong6234
20156234

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

1.6.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Muaragembong mempunyai mata pencaharian sebagai petambak. Hal ini karena kondisi wilayah yang sangat mendukung, seperti lokasinya yang berada di tepi pantai, iklim juga jenis tanahnya. Selain itu, keuntungan dari usaha tambak yang cukup besar juga menjadi faktor penarik lainnya. Jumlah petani tambak sebesar 46 % dari penduduk Muaragembong atau 16.579 orang. Data BPS Kabupaten Bekasi (2014) menyatakan bahwa luas tambak di Kecamatan Muaragembong seluas 10.275 ha. Mata pencaharian lain yang cukup banyak adalah sebagai petani sebanyak 24,60 % atau 8.866 orang. Sisanya bekerja sebagai buruh pabrik, nelayan, buruh tani dan pedagang. Usaha-usaha lain sulit untuk berkembang mengingat lokasi Kecamatan Muaragembong yang sulit dijangkau dengan akses transportasi yang masih terbatas baik dari darat maupun laut.

Mata pencaharian penduduk Desa Pantaibakti secara umum adalah petani, petambak, dan nelayan. Mata pencaharian penduduk Desa Pantaibakti masih bergantung dengan alam. Pada musim hujan para petani menanam padi sedangkan musim kemarau mereka mencari usaha lain atau berkebun. Sementara nelayan di musim hujan, mereka tidak melaut atau mencari ikan, mereka hanya bekerja di musim kemarau saja. Jika terjadi pasang laut, maka aktivitas penduduk akan berhenti karena adanya banjir rob menyebabkan rumah-rumah penduduk terendam dan tambak-tambak mengalami gagal panen. Peluang usaha-usaha lain sulit untuk dikembangkan karena letak wilayah pesisir ini sulit dijangkau ke pusat perekonomian melalui jalan darat, sedangkan transportasi laut yang tersedia masih sangat sederhana. Kendala infrastruktur jalan dan kekurangan air bersih merupakan masalah yang telah lama dihadapi oleh warga Desa Pantaibakti. Berikut data mengenai jumlah industri kecil dan mikro di bidang pertanian menurut jenisnya di Kecamatan Muaragembong, disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah industri kecil dan mikro di bidang pertanian menurut jenisnya di Kecamatan Muaragembong tahiun 2015

DesaPenggilingan PadiPengolahan Hasil Perkebunan
Pantaiharapanjaya10
Pantaimekar41
Pantaisederhana10
Pantaibakti50
Pantaibahagia00
Jayasakti140
Kec. Muaragembong251

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Penduduk Muaragembong terdiri dari beragam suku bangsa, seperti Betawi, Sunda, Jawa, dan Bugis. Berdasarkan asal-usulnya umumnya mereka berasal dari wilayah Bekasi dan sekitamya, Cirebon, Indramayu, dan Makasar. Mayoritas Penduduk Kecamatan Muaragembong beragama Islam (99 %), dan sisanya beragama Kristen. Kehidupan dan kerukunan umat beragama berjalan dengan baik.

II. KOMPLEKSITAS MASALAH AGRARIA PANTAIBAKTI, MUARAG- EMBONG

2.1. Penguasaan Tanah Di Muaragembong

2.1.1. Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Muaragembong

Muaragembong merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang, masuk dalam RPH Muaragembong, B-KPH Ujung-Krawang, satu-satunya hutan mangrove pada KPH Bogor. Proses pengukuhan kawasan hutan dimulai sejak 18 April 1951, Bupati Bekasi atas nama Gubernur Djawa Barat menyerahkan sementara pengawasan atau pemeliharaan keindahan kehutanan -yang dipandang perlukepada Kepala Daerah Kehutanan Djakarta Raya atas nama Djawatan Kehutanan. Pengawasan tersebut termasuk pada wilayah Kabupaten Bekasi, di bekas tanah partikelir Tjabangbungin (Udjung Krawang) seluas 9311 Ha. Dalam proses serah terima ini, ditetapkan bahwa rawa-rawa dan empang ikan kepunyaan pemerintah yang terdapat dalam hutan rawa, tidak termasuk dalam penyerahan ini.114 Selanjutnya Kepala Daerah Keresidenan Djakarta mengeluarkan SK No. 16/Agr. 53 pada tanggal 24 Agustus 1953 menetapkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi dan Wedana Srengseng sebagai panitia pemeriksa tata batas. Penetapan tersebut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Kehutanan Djawa-Madura tahun 1932.

Sebelum hasil pemeriksaan tata batas ada, Menteri Pertanian telah mengeluarkan SK No. 92/Um/54 pada 31 Agustus 1954. SK ini berisi penunjukan hutan-hutan dan/atau kelompok hutan yang terletak dibekas tanah-tanah partikelir Tjabang Bungin (Udjung Krawang) untuk dijadikan hutan-hutan terpelihara dibawah penguasaan Daerah Hutan Djakarta- Bogor.11sHasil pemeriksaan tata batas Hutan Tutupan Ujung Krawang dipublikasi tanggal 2 Februari 1957, sebagai berikut : (a) bahwa peta tata batas yang terlampir pada proses perbal ini dan yang telah dibubuhi tandatangan, sesuai keadaannya dengan batas-batas dan bentuk tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Pertanian dimaksud. (b) bahwa batas-batas hutan, sepanjang tidak ada batas-batas alam telah dipasang tanda-tanda batas yang permanen dan tahan lama. (c) bahwa pada peta tata batas terlampir, yang telah ditandatangani oleh anggota panitia, telah dibubuhi keterangan oleh kepala pengukuran dan perpetaan Jawatan Kehutanan, bahwa batas-batas yang tercantum dalam peta adalah sesuai dengan batas-batas hutan yang telah dipancang ditempatnya. (d) bahwa jalannya batas tersebut selaras dengan maksud dan tujuannya. (e) bahwa setelah terjadinya tata batas ini, maka dalam perbatasan hutan tersebut : (1) menurut keterangan dari kepala-kepala desa yang bersangkutan, tidak ada tanah-tanah rakyat yang masuk dalam kawasan hutan dan tidak dapat menuntut haknya. (2) tidak ada tanah-tanah yang terikat oleh sesuatu hak apapun juga menurut hukum. (f) bahwa tata batas hutan tidak mengenai hak-hak Jawatan Pekerjaan Umum, berupa sistem pengairan dan jalan-jalan didalam kawasan hutan.116

Djawatan Agraria pada 30 Maret 1963 mengirimkan surat No. A 1357/ Inst.L/1963 pada Kepala-kepala Direktorat/ Djawatan/ Dinas/ Inspeksi Agraria, Perkebunan dan Kehutanan. Surat tersebut berisikan anjuran penyelesaian tanah-tanah perkebunan/ kehutanan yang digarap oleh rakyat. Salah satu poin yang tercantum dalam surat tersebut adalah:

"Tanah perkebunan/kehutanan dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara, dan telah digarap rakyat, lagi pula tidak akan dipergunakan lagi oleh pemerintah pada dasarnya akan dijadikan tanah partikelir dan dibagikan kepada rakyat yang mengerjakan sendiri tanah tersebut demi untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat sambil memperbaiki sosial-ekonominya"

Mendukung SK Menteri Agraria,6 Januari 1969Kantor Agraria Kabupaten Bekasi mengirimkan surat pada Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Udjung Krawang. Surat tersebut berisikan anjuran penyelesaian tanah-tanah di atas objek transmigrasi lokal di Tjabang Bungin. Pada surat tersebut ditegaskan pula bahwa kewajiban Djawatan Kehutanan telah selesai ketika SK Menteri Pertanian tanggal 31 Agustus 1954 No. 92/ UM/54.

"Bahwa dengan adanja surat Keputusan Menteri Pertanian tgl. 31 Agustus 1954 No. 92/UM/54, tentang penundjukan hutan dan/atau kelompok-kelompok hutan jang terletak dibekas tanah-tanah partikelir Tjabang Pondok Tengah dan Terusan ini bukanlah berarti suatu penegasan hak atas tanah bahwa Djawatan Kehutanan telah mempujai hak sepenuhnya atas tanah tsb. akan tetapi surat Keputusan Menteri Pertanian tgl. 31 Agustus 1954 No. 92/UM/54. tsb. adalah hanja bersifat penundjukan Daerah Hutan sadja jang berarti tanah-tanah tsb. masih mempunjai status Tanah Negara Bebas."117

Tahun 1985, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi dengan Perum Perhutani KPH Bogor mngesahkan perjanjian kerjasama pengamanan, pelestarian dan pemanfaatan hutan payau di pantai utara Bekasi. Kerjasama ini bertujuan untuk mengamankan dan melestarikan hutan bakau, menyelesaiakan ± 5700 ha hutan bakau yang digarap penduduk dengan bertahap untuk direboisasi. Penyelesaian tanah ini dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan meninggalkan sukarela, tukarmenukar, dan transmigrasi, ditargetkan selesai pada akhir 1985. Tujuan terakhir adalah melaksanakan pemanfaatan berupa perikanan dan sawah dalam batas-batas ruang, waktu, dan peluang.118

Pelaksanaan reboisasi dilaksanakan menurut sistem tumpangsari atau banjar harian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan peraturan yang berlaku. Pada areal reboisasi penduduk/penggarap diperkenankan mengadakan/meneruskan usahataninyapaling lambat 2 tahun dengan luas usaha 20% dari luas areal yang bersangkutan. Ketentuannya, penggarap harus menanam/memelihara tanaman hutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada areal yang berada dalam tahapan atau belum direboisasi, penggarap tetap bisa melanjutkan usahatani nya asalkan tidak meningkatkan intensitas usahanya atau bertentangan dengan kepentingan reboisasi. Usahatani di areal reboisasi tidak dikenakan dana rente. Sedangkan pada areal yang belum direboisasi dikenakan dana rente yang dibayar pada Perhutani sebesar 15 % untuk sawah, 7,5% untuk tambak ikan. Pemda Bekasi hanya menerima pajak tambak ikan sebesar 7,5%.119

Selanjutnya, pada 7 Oktober 1996 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 635/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-Il/1990 tentang pembentukan panitia tata batas. Panitia tata batas dirasa perlu diubah karena belum melibatkan instansi terkait dengan bidang kelautan dan perairan. Pada SK ini, saya melihat bahwa kecenderungan dominasi pihak kehutanan, dikarenakan jajaran kehutanan merangkap di beberapa posisi jika belum ada panitia dari kabupaten. Dilanjutkan di tahun 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 598/Kpts-II/1997 mengenai penunjukan tanah seluas ±1123 ha yang terletak di blok/kelompok Hutan Ujung Krawang, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi, Provinsi Jawabarat menjadi kawasan hutan. Menhut memerintahkan Direktur Utama Perum Perhutani untuk mengadakan batas di lapangan atas kawasan hutan tersebut.

Tanggal 2 Juli 1999, Perum Perhutani dalam suratnya No. 661/044.2/ TKU/BGR/III, memberitahukan pada Kantor pelayanan PBB Bekasi untuk antisipasi kemungkinan adanya permohonan SPPT atas areal kawasan hutan. Perhutani pun menyertakan bukti pembayaran pajak atas kawasan hutan. Kantor Pelayanan PBB Bekasi membalas surat tersebut pada tanggal 20 Juli 1999, surat No. S-3738.WPJ.07/KB.08/1999. Kantor Pelayanan PBB Bekasi menyarankan agar Perhutani melakukan koordinasi antar instansi terkait (seperti Perhutani, BPN, Pemprov, Pemda, dll). Selain itu PBB Bekasi meminta Perum Perhutani untuk melakukan ploting kawasan hutan atas peta BPN terdekat. Peta ini disertai dengan tertib pemanfaatan dan kejelasan status pihak lain yang memanfaatkan (penggara, sewa, perjanjian lain, dll). Tahun 2005, tepatnya tanggal 16 Desember, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 475/Menhut-II/2005 tentang perubahan Kawasan Lindung Ujung Krawang menjadi Kawasan Hutan Produksi. Luasan kawasan yang diubah fungsinya sebesar seluas ± 5.170 ha. Surat keputusan ini dikeluarkan oleh Menhut atas permintaan Pemda Bekasi Tahun 2002 untuk perubahan fungsi kawasan di Bekasi.

Penelitian Ambinari M (2016) menemukan bahwa terdapat tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Hal tersebut diketahui ketika membandingkan Peta Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Tetap Daerah Ujung Karawang (Muaragembong) Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sesuai SK 475/Menhut-Il/2005 dengan ruang Peta Tata Ruang Kecamatan Muaragembong Tahun 2003-2013. Kawasan yang merupakan hutan lindung ternyata pada peta tata ruang diperuntukkan menjadi pelabuhan dan pemukiman.Peta tumpang tindih penggunaan kawasan hutan disajikan padai Gambar 2.

PANTAIMEKAR PANTAIHARAPANJKYA 721000 724000 727000 PETA PERUBAHAN FUNGSI SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADIHUTAN PRODUKSI TETAP JAH UJUNG KARAWANG -MUARAGEMBONG

Gambar 2 Peta tumpang tindih penggunaan kawasan Hutan Ujung-Krawang Sumber: Ambinari M (2016)

114 Berdasarkan Berita Atjara Timbang Terima pada 18 April 1951, salinan oleh Assosyarief S (Mantan Kades Jayasakti)

115 SK Menteri Pertanian No. 92/Um/54 pada 31 Agustus 1954

116 Nota Penjelasan Proses Pemeriksaan Tata Batas Hutan Tutupan Udjung Krawang.

117 Pada surat ditambahkan keterangan: Sebenarnya kewajiban Djawatan Kehutanan selesai setelah ada SK Menteri Pertanian tanggal 31 Agustus 1954 No. 92/UM/54 tsb hendaknya segera mengajukan permohonan hak pengawasan kepada Kementerian Dalam Negeri dilengkapi dengan peta ukur dari keadaan-keadaan tanah yang akan tetap dijadikan tanah hutan tsb. Sebab dalam daerah penunjukan daerah hutan tersebut masih banyak terdapat hak milik perorangan yang berupa tanah sawah/ empang dan perkampungan yang merupakan inolavo dari daerah hutan itu sendiri.

118 Sumber: Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Hutan Payau di Pantai Utara Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Perum Perhutani KPH Bogor.

119 Ibid.

2.1.2. Proses Peralihan Penguasaan Tanah di Muaragembong

Lahan di Muaragembong pada awalnya adalah rawa dan tanaman yang dominan tumbuh adalah pohon rakas. Berdasarkan penuturan tetua desa yang juga pernah bergerak dalam perjuangan status tanah Muaragembong, lahan di daerah tersebut mulai dibuka pada tahun 1930-an untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi. Lahan mulai dibuka dengan cara membabat hutan dan membuat petak-petak tambak. Pada awalnya, jenis ikan yang dominan tumbuh di tambak adalah ikan mujahir yang berasal dari alam, dan petambak hanya mengambil hasil untuk dikonsumsi dan sebagian dijual.120

Sekitar tahun 1970-an, penduduk Muaragembong semakin ramai, lahan hutan semakin banyak dibuka sebagai sumber nafkah utama. Pembukaan lahan hutan ini menimbulkan pertikaian dengan Perhutani, tetapi masyarakat tetap membabat hutan dan menegaskan pada Perhutani bahwa tanah ini adalah milik negara. Perhutani masih tetap mencoba menegakkan kekuasaannya dengan menanami mangrove di tambak-tambak masyarakat, namun segera dicabut dan dibuang oleh masyarakat. Namun, beberapa masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dan sumberdaya tetap membayarkan Biaya Pengelolaan Hutan kepada Perhutani untuk menghindari pertikaian.121

“...dulu engkong masih ikut buka lahan, ngebabat hutan, ada lima hektaran lebih dulu itu, pake pacul sama parang. Batasnya dulu ya kita letakin parang aja, jangan kira parang itu gabisa ngomong hahahaha... Perhutani dulu datang itu, ngajak ribut gitu. Ya saya ngelawan, saya marahin, ya ini kan tanah negara, ya masa masyarakat sini gabisa manfaatin tanah? Terus kita mau makan apa kalo ga kerja? Ya kerjanya cuma bisa ngolah tanah, emang mau ngapain lagi? Mundur itu Perhutani. Kalau warga lain yang digangguin Perhutani lapor ke saya, mundur itu Perhutani."122

Adanya peningkatan biaya pemenuhan hidup mendorong masyarakat untuk menjual lahan garapannya, dikenal dengan istilah oper garap. Transaksi oper garap ini mulai terjadi pada tahun 1980-an, dan lahan garapan biasanya dijual ke sesama penduduk. Transaksi oper garap semakin masif dan pada 1990-an lahan garapan mulai dijual kepada orang-orang di luar Muaragembong. Masifnya transaksi lahan ini mendorong elite desa untuk melakukan hal yang menguntungkan keuntungan bagi mereka. Misalnya saja DU yang dulunya adalah ASPER mulai membuat surat hak garap tanah orang lain atas namanya, HM jagoan desa (orangtua mantan Kades Pantaibakti SW) yang melakukan claim atas tanah-tanah terlantar sebagai garapannya. Pemerintahan desa kemudian mengeluarkan surat izin menggarap kepada masyarakat. Elite desa lainnya selanjutnya berperan menjadi perantara untuk penjualan lahan garapan pada orang di luar Muaragembong, dan menjadi orang kepercayaan untuk pengelolaan lahan garapan. 123

“...awalnya ada lima hektar lebih itu empangnya engkong, tapi mulai tahun delapan puluhan udah mulai itu oper garap. Tanah engkong diambilin sama orang Asper, terus bapaknya mantan Kades SW ngakungaku tanah orang jadi tanah dia, tanah yang lama ditinggalin yang punya diaku-aku sama dia. Abis diaku-aku dijual-jualin sama mereka. Yang punya kenalan sama orang luar Gembong ya jual ke orang luar, karna yang disini sama-sama ga mampu beli. Mereka juga yang jadi kuasa sampe sekarang."124

Pertikaian antara masyarakat dan Perhutani terkait status lahan garapan masih terus berlanjut sampai saat ini. Masyarakat membayarkan pajak tanah ke Pemda Bekasi namun Perhutani masih mendeklarasikan jika tanah Muaragembong adalah kawasan hutan, dalam pengelolaan Perhutani. Dalam memperkuat posisinya, Perhutani menyurati Pemda Bekasi untuk tidak mengeluarkan SPPT kepada warga Muaragembong, namun belum diketahui apakah Pemda Bekasi menyetujui atau menolak usulan Perhutani tersebut. 125

120 Berdasarkan hasil wawancara dengan HS pada Jumat, 8 November 2018.

121 Berdasarkan hasil FGD pada Senin, 12 November 2018.

122 Berdasarkan hasil wawancara dengan WS pada 15 November 2018.

123 Berdasarkan hasil FGD pada Senin, 12 November 2018.

2.2. Struktur Sosial Masyarakat Desa Pantaibakti, Muaragembong

2.2.1. Relasi Penguasaan dan Produksi Tambak

Masifnya transaksi oper garap pada tahun 1990-an secara otomatis menciptakan kompleksitas dalam penguasaan lahan garapan di Muaragembong, khususnya di Desa Pantaibakti. Berikut adalah lapisan penguasaan lahan garapan yangterdapat di Desa Pantaibakti, Muaragembong.

Penguasa Lahan Garapan Masyarakat Desa OrangKota (luar Pantaibakti Muaragembong) Kuasa (Masyarakat Desa Pantaibakti) Digarap sendiri Dikontrakkan Dibujangkan Digarap Diupahkan Dibagi sendiri hasil

Gambar 3 Lapisan penguasaan lahan garapan

124 Berdasarkan wawancara dengan seorang tetua desa, WS pada 15 November 2018.

125 Berdasarkan wawancara dengan Kades Pantaibakti, Selasa 27 November 2018; Surat Perhutani No 308/058.2/Kam/Bgr/ Divre Janten – Juni 2018.

Lahan garapan diDesa PantaibaktiMuaragembong dikuasaioleh sebagian kecil masyarakat setempat (30 persen) dan sebagian besar oleh orang kota (70 persen)126. Orang kota ini kemudian menitipkan pengelolaan lahan yang dikuasai kepada orang desa, yang dikenal masyarakat sebagai kuasa. Kuasa-kuasa ini merupakan elite-elite desa yang memiliki modal network dan dulunya menjadi perantara transaksi oper garap ke orang di luar Muaragembong. Selain mengelola lahan garapan titipan orang kota, kuasa-kuasa ini juga menguasai lahan garapan sendiri. Pengelolaan yang dilakukan oleh penguasa lahan garapandan kuasa adalah menggarap sendiri, mengontrakkan lahan garapan kepada masyarakat setempat, dan dibujangkan.

Masyarakat setempat yang mengontrak lahan garapan sebagian besar menggarap sendiri dan sebagian lainnya mengupah orang lain untuk mengerjakan lahan. Terdapat beragam harga yang harus dibayarkan untuk biaya kontrak lahan garapan tambak, yang terbagi menjadi tambak abrasi (±500 ha) dan tambak biasa. Sekitar 70% dari tambak abrasi ini dimiliki oleh H Yasin yang adalah ayah dari Bupati Bekasi (2017-2022). H Yasin tidak melakukan pengelolaan apapun atas tambak garapannya, dan memberikan kuasa kepada orang Muaragembong H SF. Biaya kontrak untuk tambak abrasi adalah Rp 750000- Rp 1000000 dan Rp 1500000- Rp 2500000 untuk tambak biasa, tergantung pada letak tambak yang dikontrak. Tambak biasa yang letaknya berdekatan dengan saluran air biasanya lebih mahal karena lebih produktif. Selain budidaya bandeng, petambak akan mendapatkan udang alam dari saluran air akan yang dapat dipanen setiap hari. Hasil panen bandengnya pun lebih banyak karena pertumbuhan bandeng di tambak ini lebih terkontrol. Tambak yang letaknya ditengah dan jauh dari saluran air karena hanya mendapat hasil dari budidaya bandeng. Hasil panennya pun cenderung lebih sedikit karena benih hanya ditebar, dibiarkan, dan dipanen setelah 4-5 bulan kemudian.

Penambak di daerah abrasi tidak melakukan budidaya dan hanya mengambil udang yang berasal dari laut. Mereka membuat alat penangkap udang, yang dikenal dengan daengdan penajo. Daeng ini terbuat dari bambu dan waring yang biasanya berukuran 1x1,8x3 m. Penajo adalah waring yang diarahkan sebagai jalan udang menuju daeng yang panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Biaya pembuatan 1 set daeng dan penajo adalah Rp 1000000. Rata-rata umur pakai daeng adalah 1-2 tahun yang bergantung pada perawatan waring, seperti menyikat lumut pada waring. Jarak antar daeng biasanya per 2 ha dan penambak memiliki strategi tersendiri menempatkan daenguntuk memperoleh hasil maksimal. Jenis udang yang eksis di empang abrasi ini adalah udang peci, udang api, udang gala, udang windu (pancet).Adapun hasil panen yang didapat adalah sekitar 2-3 kg per ha pada musim hujan dan 0-1 kg per ha pada musim kemarau. Penambak biasanya mendapatkan tambahan dari rajungan dan ikan laut yang jumlahnya tidak menentu.

Berbedahaldenganpenambakditambakbiasayangmelakukanbudidaya bandeng. Lahan dikeringkan dan diobatdengan biaya Rp 1000000/ha, selanjutnya dibiarkan selama sebulan. Setelah ganggang2®mulai tumbuh, penambak memasukkan kembali air ke dalam petak tambak. Selanjutnya, penambak akan menebar benih bandeng. Terdapat berbagai ukuran benih bandeng yang ditanami petambak, yaknisisiran (Rp 170/ekor), daun asam (Rp 200/ekor), gelang dan filter (Rp 250/ekor) , ramon dan bensol (Rp 300/ekor). Pemilihan ukuran benih bandeng yang akan ditanami tergantung pada petambak yang melakukan budidaya. Tetapi, petambak merasa lebih baik menggunakan benih sisiran karena benih akan lebih mudah beradaptasi dengan air empang.Setiap hektarnya membutuhkan 2000 ekor benih bandeng, dengan mortalitas pada umumnya 25-30%. Penambak yang memiliki keterbatasan modal biasanya meminjam modal dalam bentuk benih dan pupuk pada pelele29dan dibayarkan setelah panen. Peminjaman modal membentuk ikatan antara penambak dan pelele. Pemeliharaan yang dilakukan biasanya adalah nyaer130, mengusir burung dan ular air yang memangsa ikan bandeng. Normalnya, panen dilakukan setelah bandeng berukuran 2-3 ekor/kg dengan hasil 600 kg/ha. Panen dilakukan oleh kuli jaring dengan upah penjaringan Rp 1000/kg. Hasil panen bandeng biasanya menjadi tabungan penambak dan kebutuhan harian penambak didapat dari udang alam. Penambak biasanya menggunakan daeng, tetapi jumlahnya tidak sebanyak di tambak abrasi. Mereka menempatkan daeng di dekat pintu air saja, biasanya 1-3 dalam 1 tambak. Daeng ini memiliki biaya pembuatan dan perawan yang sama dengan daeng di tambak abrasi. Rata-rata hasil udang alam yang didapat pada musim timuran30-1 kg/ hadan baratan³2>1kg/ ha.

Penambak pengontrak yang mengupah untuk pengelolaan tambak biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok dengan sistem borongan. Untuk proses pengeringan lahan dibutuhkan biaya sekitar Rp 200000/ha, dan selanjutnya lahan dipupuk dengan upah sekitar Rp 30000/ha. Pekerjaan selanjutnya yang diupah secara borongan adalah nyaer, dibutuhkan biaya sekitar Rp 300000/ha. Terakhiradalah biaya kuli jaring saat panen bandeng, yakni Rp 1000/kg.

Tambak yang pengelolaannya dibujangkan adalah pengelolaan dengan menggunakan jasa buruh dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Modal akan diberikan penuh oleh penguasa lahan, dan bujang hanya melakukan budidaya bandeng. Karena hasil dari tambak ditambah dengan udang alam dari saluran air, maka bagi hasil pun dibedakan antara bandeng dan udang. Persentase bagi hasil yang ada pun beragam, tergantung pada relasi yang terbentuk antara penguasa lahan dan bujang nya. Jika tambak dibujangkan pada saudara, bagi hasil keuntungan budidaya bandeng yang umum terjadi adalah 50:50. Tambak yang dibujangkan pada orang lain cenderung lebih menguntungkan penguasa lahan, bagi hasil yang umum terjadi adalah 5:1, 5 bagian untuk penguasa dan 1 bagian untuk bujang. Pembagain keuntungan ini sangat timpang, dimana bujang telah mencurahkan seluruh perhatian dan tenagnya mengelola tambak namun hasil yang didapat tidak sampai 20% dari keuntungan. Bagi hasil tersebut berlaku untuk bujang yang tanah garapannya dikuasakan pada orang desa. Bujang yang sekaligus menjadi kuasa orang luar Muaragembong mendapatkan bagi hasil yang lebih manusiawi, yakni 1:3, 1 bagian untuk bujang dan 3 bagian untuk penguasa lahan.

Setelah pembagian keuntungan bandeng yang timpang, pemilik masih melakukan bagi hasil untuk barng yang tidak dimodali olehnya, yakni bagi hasil udang. Bagi hasil udang dilakukan setiap hari setelah bujang menjual hasil udang pada pelelelokal yang berada di sekitaran tambak. Bagi hasil udang yang umum terjadi di tambak biasa adalah 50:50 jika hasil udang di atas Rp 100000, dan tidak membagi hasil jika <Rp70000. Berbeda dengan bagi hasil udang di tambak abrasi yang tetap 50:50, dan bujang hanya mendapat tambahan dari hasil lain seperti rajungan dan ikan laut yang kurang diminati.

Penambak akan menjual hasil tangkapannya pada pelele langganan, telah terbentuk karena kedekatan jarak dan kepercayaan satu sama lain. Terkhusus untuk tambak abrasi, penambak diharuskan menjualkan hasil tangkapannya pada Bos JK, mantu H SF, merupakan kuasa H Yasin penguasa lahan garapan abrasi terluas.

Diluar lapisan yang sudah tertera dalam Gambar 3, terdapat keluarga pengobor yang memanfaatkan saluran air sebagai sumber nafkah utamanya. Mereka memasang daeng dan bubu di saluran air pada sore hari, dan saat subuh mereka sudah harus mengangkat daeng dan hasilnya dijual ke pelele langganan. Hasilnya pun tidak mengecewakan, karena akan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Pada timuran, hasil tangkapan udang biasanya diatas 1 kg sehingga memungkinkan keluarga untuk menabung. Namun saat baratan, hasil tangkapan biasanya pada kisaran 0,5 kg atau dibawah angka tersebut.

126 Berdasarkan hasil FGD pada Senin, 12 November 2018.

127 Pemberian pupuk di lahan untuk menumbuhkan ganggang sebagai makanan alami bandeng.

128 Tanaman air yang tumbuh secara alami dan didorong pertumbuhannya dengan memberi pupuk di lahan.

129 Tengkulak.

130 Membersihkan sisa-sisa pestisida dari dasar tambak.

131 Musim penghujan, biasanya pada bulan Januari-April.

132 Musim kemarau dan terjadi paceklik, biasanya pada bulan Mei-Desember.

2.2.2. Pola Nafkah Keluarga Penambak

Sebagai sumber nafkah utama, bekerja di tambak tidak serta merta waktu penambak dihabiskan hanya mengelola tambak. Terdapat penambak yang tinggal di saung sederhana di tengah tambak, sebahagian hanya penambak dan penambak beserta keluarga. Beberapa penambak lainnya hanya menginap saja pada malam hari, kemudian kembali ke rumah pada pagi hari setelah menjual hasil tangkapan udang. Mereka yang tinggal dan menginap di tambak adalah penambak yang mengelola lahan garapan yang luas dan dekat dengan aliran air. Pekerjaan mereka dimulai dari subuh, sekitar pukul 04.00-05.00 WIB mereka harus bangun dan mengangkat daeng. Pukul 05.00-06.00 WIB penambak akan memilah hasil tangkapan, seperti memilah beberapa jenis dan ukuran udang, megikat capit kepiting dan rajungan, serta ikan diluar budidaya. Selanjutnya, penambak mengantarkan hasil tangkapan pada pelele terdekat, umumnya berada di sekitar tambak. Untuk mobilitas, penambak abrasi biasanya menggunakan perahu motor dan penambak biasa menggunakan sepeda motor.

Pekerja yang membantu pelele akan menimbang dan memilah hasil tangkapan para penambak sesuai jenis dan ukuran, selanjutnya melaporkan nilai pada timbangan, dan pelele akan menuliskan total yang didapatkan penambak pada nota. Nota tersebut boleh ditukarkan saat itu juga pada pelele, atau ditukarkan saat membutuhkan uang tunai. Penambak langganan Bos JK ini membuat tabungan yang dipercayakan dipegang Bos JK, dan boleh diambil kapan saja ketika penambak membutuhkan uang tunai. Beberapa penambak juga meminjam modal pada Bos JK dan menyicil dari hasil tangkapan udang setiap hari sesuai kemampuannya. Setelah menyelesaikan transaksi dengan pelele, para penambak biasanya bercengkerama satu sama lain di warung yang bersebelahan dengan tempat penimbangan Bos JK.

Transaksi biasanya selesai pada pukul 09.00, penambak pun kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Sebagian kembali untuk mengontrol kondisi tambak, seperti memeriksa kebocoran tanggul, memeriksa aliran air, membuka pintu air ketika pasang dan menutupnya ketika air surut, memeriksa waring pada alat penangkap, dan menjaga bandeng dari serangan hama seperti burung. Sebagian penambak kembali ke rumah untuk memberikan hasil tangkapan udang pada istrinya. Istri biasanya telah menyediakan makanan dan menyajikan makanan untuk disantap ketika suaminya sampai di rumah. Setelah makan dan mengaso sesaat, penambak beristirahat dan tidur siang untuk memulihkan tenaganya. Pada sore hari sekitar pukul 16.00-17.00 WIB, penambak harus berada di tambak untuk menurunkan daeng. Penambak akan berkeliling meminimalisir serangan hama terhadap bandeng bandeng. Setelah menurunkan daeng penambak kembali ke rumah atau saung untuk mandi dan makan malam, serta bercengkerama dengan anggota keluarga. Sekitar pukul 20.00 WIB penambak kembali ke saung tambak dan menginap karena harus mengangkat daeng keesokan dini hari. Sebelum tidur, penambak akan berkeliling memastikan tidak ada ular air yang berkeliaran mematok ikan bandeng mereka.

Istri-istri penambak pada umumnya menjadi ibu rumah tangga, dan mengandalkan penghasilan daritambak. Sebagianistripenambaklainnya membantu perekonomian keluarga, yang kebanyakan adalah dengan berdagang.Komoditasyangdidagangkanpun kurangberagam,yakninasi uduk, bakso goreng, dan minuman dingin. Beberapa istri penambak pun hanya berdagang ketika musim paceklik, yakni berdagang gorengan dan lontong memutari beberapa kampung. Berbagai keterbatasan menjadi penyebab mereka tidak mampu membuka dan/atau mengembangkan dagangan mereka, seperti modal serta ketiadaan pasar. Penghasilan penambak pada timuran biasanya cenderung lebih dari kebutuhan, istri biasanya akan menabung dalam berbagai cara seperti menyimpan, membeli ternak, dan membeli emas. Ketika baratan yang cenderung paceklik, hasil harian tambak tidak mampu menutupi kebutuhan setiap harinya. Para istri biasanya meminjam terlebih dahulu pada saudara atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian. Jika tidak ada lagi orang yang bisa dipinjami, mereka akan mengambil simpanan atau menjual ternak atau menjual emas yang mereka punya. Pengalaman demi pengalaman membentuk mereka untuk menabung sebagai cara berjaga-jaga, bukan untuk modal usaha.

Pelatihan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak didukung oleh potensi desa. Pelaksanaan pelatihan memiliki kecenderungan 'project approch' yang hanya mementingkan laporan pada kertas dibanding kebutuhan lapang. Ketika masa pemerintahan mantan Kades Suwinta (2013-2018), dari Pemda Bekasi pernah memberikan pelatihan membuat sabun dari rumput laut. Pelatihan dilaksanakan sampai peserta menguasai setiap detail pembuatan sabun rumput laut. Pembuatan sabun rumput laut secara mandiri tidak berlanjut dikarenakan berbagai hal. Pertama, modal awal yang dibutuhkan untuk pembuatan sabun rumput laut ini tidak didukung kemampuan finansial mereka. Kedua, para peserta pelatihan tidak memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan sabun rumput laut. Ketika penelitian sedang berlangsung, pihak Pemda Bekasi mengadakan pelatihan pembuatan ikan asin kepada anggota PKK. Pelatihan hanya memberikan arahan bagaimana cara 'memberi rasa' pada ikan asin. Setelah pelatihan selesai, usai sudah segala sesuatu tentang ikan asin berbagai varian tersebut. Tidak ada kelanjutan dari Pemda Bekasi, seperti pelatihan pengemasan produk (packageing), cara pemasaran produk (marketing), dan segala sesuatu tentang manajemen produk sehingga menguntungkan bagi mereka.

Beberapa istri penambak yang saya temui pun telah sering membuat ikan asin, namun hanya untuk konsumsi sendiri, dibagikan ke saudara, tetangga, dan hanya sedikit yang dijual. Ikan asin tidak banyak diperjual belikan karena mereka mampu membuat sendiri. Mereka tidak memiliki network sehingga tidak mampu menemukan pasar untuk menjual komoditas tersebut. Para pelele pun hanya fokus melanjutkan rantai pemasaran udang dan bandeng, karena banyaknya demand dan lebih menguntungkan secara finansial.

Sedikit berbeda dengan keluarga penambak, keluarga pengobor harus memiliki sumber nafkah lain yang dapat menopang penghidupannya. Seperti salah satu keluarga pengobor yang saya temui, sang istri memberikan kredit barang pada tetangga, yang dibayarkan dengan cicilan mingguan. Keuntungan yang didapat dari barang berbeda, tergantung pada jenis barang yang dikredit. Semakin mahal barang semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Setelah menjual hasil tangkapan udang, pengobor akan mencari hal apa saja yang bisa dilakukan di kampung untuk menambah pendapatan. Hal yang sering dilakukan adalah bekerja di bengkel, dan pada saat tertentu menjadi kuli bangunan.Biaya pengeluaran sehari-hari keluarga penambak relatif sama, yakni untuk makanan sehari-hari, jajan dan ongkos sekolah untuk anak-anak mereka, rokok dan bensin penambak. Beberapa keluarga penambak yang saya temui bercerita bahwa pengeluaran untuk makanan tidak terlalu memberatkan, mereka hanya perlu membeli beras dan sayuran, lauk biasanya mengambil dari sebagian hasil tangkapan suaminya. Pengeluaran terbesar mereka adalah jajan anak, yang setiap harinya menghabiskan sekitar Rp 15000-30000 untuk seorang anak. Ketika paceklik dan hasil tangkapan tidak cukup memenuhi kebutuhan harian, keluarga akan mengontrol pengeluaran secara bersama, seperti mengurangi pembelian rokok dan mengurangi jajanan anak.

III. PERHUTANAN SOSIAL DI MUARA GEMBONG

3.1. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 39: Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, dan pada perencanaannya dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan kurang dari 10%, apabila kondisi sosial masyarakat setempat memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam IPHPS adalah meliputi usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, energi air, sarana dan jasa wisata alam, serta usaha pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial, melalui lima skema. Skema yang pertama adalah Hutan Desa (HD)dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa, kedua skemaHutan Kemasyarakatan (HKm) dengan memberikan izin IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Skema ketiga adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat, keempat berupa skema Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat. Adapun skema perhutanan sosial yang kelima adalah berupa Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

PemberianIPHPS diwilayahkerjaPerum Perhutanidapatdiajukan melaluipermohonan atau penunjukan oleh Menteri. Permohonan IPHPS, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Utama Perum Perhutani. Dalam pengajuan permohonan, pemohon wajib didampingi oleh Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau pemerintah daerah setempat. Permohonan tersebut diajukan oleh ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes. Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.

3.2. Skema Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong

Pada tahun 2017, akses Perhutanan Sosial di Indonesia mencapai areal seluas 1.088 juta ha, belum termasuk di Pulau Jawa. Sebanyak 48 unit kelompok dan LMDH di pulau Jawa telah siap diluncurkan, dan Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, serta Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menjadi lokasi awal program ini.

Program Perhutanan Sosial di Muaragembong memiliki skema Kemitraan Kehutanan yang pada wacananya akan melakukan redistribusi aset. Pada rencana pelaksanaan redistribusi aset, Kementerian BUMN mendorong sinergi antar Badan Usaha Milik Negara dan institusi lainnya. Adapun anggaran dan infrastruktur difasilitasi oleh CSR Bank Mandiri dan CSR BUMN (Perhutani, Perindo, WIKA, Pertamina, PLN, dIl). Pelaksana proyek ini adalah LMDH yang dibantu oleh WIKA untuk pengawasan perbaikan infrastruktur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung penyediaan listrik dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai Offtaker.. Perhutani yang dikatakan sebagaipenyedialahan untukPerhutanan SosialMuaragembong,padasaatinimemiliki hak pengelolaan untuk lahan seluas 11655 ha dari 14009 ha wilayah Muaragembong. Adapun lahan yang memiliki potensi garap sebagai tambak hanya seluas 2036 ha. Dalam mensukseskan program perhutanan sosial, Perhutani telah mengalokasikan lahan seluas 830,55 ha sebagai demplot. Perhutani memilih dua lokasi yang berada di Desa Pantaibakti untuk dijadikan lokasi pilot project perhutanan sosial, yakni petak 14B (17,2 ha) di Kampung Biyombong dan petak 9A (63,7 ha) di Kampung Bungin. Kedua petak ini merupakan zona hutan produksi, yang merupakan eks hutan mangrove yang telah beralih fungsi menjadi lahan tambak. Berikut rencana pola kerjasama program Perhutananan Sosial Muaragembong disajikan dalam Gambar 4.

Pola Kerjasama Program Perhutanan Sosial Muaragernbong

Penyusun kebijakan Program Penyusun desain danRAS serta Perhutanan Sosial Pengawas Proyek Revitalisasi tambak KKP Rekomendasi & persetujuan pembayaran Lapuran progres revitalisasi tambak WiKA mandin LMDH Mina Bakti CSR pendanaan CSR jasa kcordinato, revitálisasi tambak Mengajukan peimohcran CSR pengawasan dan penilaan progres proyek revitalisasi Sebagai pela ksana proyek tanbak Membantu BMRi melakukan pembayaran keoada pekerja CSR jasa pendampingan Perhutani budidaya tambak CSR pemberian,penanaman PEKERIA dan peny sipan bibit mangrove Pekerja1 Pekerja 2 Pekerja ke-g Offtaker Hasil Panen vdang/bandeng Lahan 17,2 Hektar (so% Budidaya Tambak: so% Mangrove)

Gambar 4 Pola kerjasama program Perhutanan Sosial Muaragembong

Pada awal perencanaan, pilot project di Muaragembongini akan dilakukan dengan desain silvofishery dengan pola komplangan. Lokasi awal yang akan dijadikan pilot project adalah petak 14B yang berada di Kampung Biyombong, dengan pertimbangan lokasi ini paling dekat dengan jalan utama. Selanjutnya, pilot project petak 14B ini direncanakan dilakukan dengan sistem cluster, yakni cluster 1 akan diberikan kepada 5 petambak dan cluster 2 akan diberikan kepada 3 petambak, dimana masing-masing petambak mendapatkan ± 2 ha. Setiap petak tambak seluas ± 2 ha akan dibagi dua, 50% untuk budidaya tambak dan 50% untuk hutan mangrove. Sistem budidaya tambak yang akan digunakan adalah polikultur, yaitu menggabungkan budidaya udang, bandeng, dan rumput laut. Keuntungan yang akan didapat jika sesuai dengan perencanaan ini adalah menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi munculnya penyakit, serta nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk lahan mangrove akan ditanami jenis Rhizophora dan api-api. Hal ini merupakan upaya pelestarian hutan mangrove, dan keuntungan lainnya berupa biofilter alami udang dan ikan, sebagai makanan alami, serta pencegahan erosi pantai dan intrusi air laut masuk ke tambak. Terakhir, akan diadakan saluran inlet dan outlet serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga penyaluran air bersih dan limbah tidak menyatu ke dalam lahan tambak.

3.3. Implementasi Proyek Perhutanan Sosial di Muaragembong

Jika pada banyak daerah masyarakat melakukan pengajuan perhutanan sosial kepada KLHK dikarenakan kebutuhan masyarakat, jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di Muaragembong. Pihak Perhutani mengadakan pertemuan dengan Kades-kades se- Muaragembong di kantor kecamatan, kemudian menawarkan kerjasama, dimana desa akan mendapatkan bantuan CSR melalui program perhutanan sosial. Sebanyak 5 orang Kades menolak kerjasama tersebut karena keberatan dengan syarat menghutankan kembali sebagian dari lahan garapan, dan hanya Kades Pantaibakti (SW- saat ini sudah menjadi mantan Kades) yang menyetujui kerjasama tersebut. Mantan Kades SW ini kemudian bekerjasama dengan saudaranya, yang kemudian menjadi Ketua LMDH sekaligus Ketua KT Mina Bakti yang menerima SK IPHPS.

Ketua LMDH (AS) menceritakan, terdengar kabar bahwa akan ada CSR di daerah Muaragembong dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sepengetahuan AS, program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk melestarikan lahan negara. Perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan KLHK mecoba untuk sosialisasi program ini di Kecamatan Muaragembong. Akan tetapi, dari tujuh desa di Muaragembong, hanya Desa Pantaibakti yang menyanggupi untuk dijadikan objek Perhutanan Sosial. Demikian pula penuturan mantan sekretaris LMDH yang mengikuti proses pelaksanaan proyek percontohan.

"Dulu sewaktuprogramitu mau dikasihinkekita,sayajadibawahannyamantan Kades SW. Jadi apa-apa saya yang disuruh ngerjain bantuin pak lurah. Awalnya Perhutani datang ke kecamatan, pihak kecamatan disuruh menyampaikan undangan terkait sosialisasi perhutanan sosial. Kepala desa kumpul itu ya di kecamatan, diskusi lah soal program perhutanan sosial ini, saya ga ikutan. Setelah pertemuan itu, ada 2 Kades nih yang setuju dan meneripa perhutanan sosial ini, Pantaibakti dan Pantai Bahagia. Setelah sosialisasi kedua, gatau kenapa Pantai Bahagia ga jadi nerima perhutanan sosial, jadinya cuma Desa Pantaibakti.″133

Tanpa ada sosialisasi tentang perhutanan sosial pada warga Desa Pantaibakti, mantan Kades SW dan saudaranya melakukan tahapan permohonan persetujuan kemitraan kehutanan kepada KLHK. Keduanya kemudian mengumpulkan kerabat-kerabat dan warga yang berpihak pada mereka untuk membangun koalisi, yang selanjutnya menjadi anggota LMDH. Mereka dipandu oleh Perhutani untuk membentuk LMDH yang dilegalkan oleh mantan Kades SW, karena mereka harus 'seolah' mengajukan permohonan sehingga program perhutanan sosial dan segala jenis bantuannya dapat berjalan. Berikut cerita yang didapatkan dari mantan sekretaris LMDH yang berperan dalam pengurusan administrasi.

"Katanya syarat utama jadi penerima harus ada LMDH, jadilah Pak mantan Kades SW menunjuk adeknya Pak AS menjadi ketua LMDH. Nah, jadinya urusan apapun terkait perhutanan sosial dikerjakan Pak AS. Pak As ini ngangkat saya jadi sekretaaris dan paling sering bantuin ngurus administrasi nya. Makanya saya sedikit banyak tau kengerian dibalik Tambak Presiden itu. Pak SW dan Pak AS kemudian memilih orangorang yang namanya akan dicantumkan sebagai anggota LMDH. Setelah urusan LMDH selesai, ada lagi agenda sosialisasi perhutanan sosial, ada banyak itu pejabatpejabat yang datang, bukan dari Perhutani aja. Ada yang dari KKP, ada dari provinsi, terus ada itu dek yang dari UNPAD Bandung, lupa lagi tapi rame aja. 134

Adapun beberapa nama dalam SK ini tidak tepat sasaran, karena terdapat nama istri mantan Kades SW yang merupakan guru, 2 orang anak mantan Kades SW yang merupakan pelajar, 1 orang kepala sekolah di yayasan milik mantan Kades SW, 1 orang aparat desa, 4 orang saudara mantan Kades SW di luar Muaragembong, yang kesembilan orang ini bukanlah petambak. Selain itu, terdapat pula 4 orang nama petambak yang berasal dari luar Desa Pantaibakti. Mantan sekretaris LMDH pun menuturkan kerisauannya terkait pelaksanaan proyek percontohan yang menurutnya mengerikan.

“...kalau diingat lagi ya dek, ngeri saya, nih merinding saya mau nyeritain juga. Malam-malam orang-orang yang udah dipilihin jadi anggota dikumpulin di rumah keluarga mantan Kades SW, dimintain fotokopi KTP, dan katanya bakalan dapat lahan garapan. Lah saya yang udah bantu-bantu ga dapat hahaha. Yang bikin makin ngeri itu, sodara-sodara nya mantan Kades SW yang banyakan ada di daftar SK itu, ngerinya lagi sodaranya itu bukan penambak dan tinggal di Cikarang semua itu, coba bayangin. Pak SW dan Pak AS pake lahan keluarga mereka jadi lahan proyek percontohan, karna kan dibiayain semua, dikerjain orang, eh lahannya jadi bagus. Pura-puranya nama 7 orang di petak awal proyek percontohan dapat lahan garapan, taunya jadi bujang juga. Presiden datang, benih udangnya ditebar, ada yang dampingin itu dari KKP, ngajarin bujang-bujang disana cara ngerawatnya. Hasil panen pertama ga sesuai sama yang udah ditargetin, merugi lah. Setelah itu saya tinggalin deh Tambak Presiden."135

Lahan seluas ±80,9 hadalam SK yang akan diredistribusi kepada 38 orang petambak KT Mina Bakti berasal dari lahan garapan keluarga Ketua LMDH dan lahan sengketa. Petak 14B dengan lahan seluas 17,2 ha merupakan lahan garapan keluarga mantan Kades SW. Adapun petak 9A dengan lahan seluas 63,7 ha merupakan lahan garapan yang digadaikan pada mantan Kades SW dan saat ini lahan tersebut sedang menjalani proses hukum. Program perhutanan sosial di Muaragembong, tepatnya di Desa Pantaibakti telah berlangsung sejak SK IPHPS No 3767 diberikan kepada Kelompok Tani Mina Bakti. Pemberian SK IPHPS ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2017, yang berarti bahwa program ini telah berjalan selama setahun ketika penelitian ini dilakukan. Sampai saat ini hanya cluster 1-petak 14B yang telah direvitalisasi, yang dikenal warga sekitar dengan sebutan 'Tambak Presiden'. Adapun lahan di cluster 2, petak 9A, serta 760,65 ha yang diagendakan selesai direvitalisasi melalui program perhutanan sosial pada Desember 2018 ternyata tidak terlaksana.

Tambak Presiden yang seharusnya dikelola 5 petambak saat ini dikelola oleh 8 orang, dimana nama salah seorang pengelola tidak tercantum dalam SK. Relasi yang terbentuk diantara 8 pengelola ini bukan sebagai sesama petambak yang mendapat redistrisbusi lahan, tetapi Ketua LMDH sebagai pemegang kendali atas pelaksanaan pilot project dan 7 orang lainnya sebagai pekerja. Ketua LMDH mengurusi hal-hal diluar petak tambak seperti urusan keuangan, pembelian saprodi, dan sebagainya, sedangkan 7 orang lainnya berbagi tugas mengurusi 10 petak tambak yang didalamnya termasuk petak tambak Ketua LMDH. Meski petambak yang mengelola berjumlah 8 orang, penerima KUR hanya 5 orang sesuai nama pengelola untuk cluster 1. Setelah mendapat dana KUR sebesar Rp 82250000 dari Bank Mandiri, uang tersebut akan disetorkan kepada Ketua LMDH selanjutnya dikelola sendiri. Ketua LMDH menerima daftar saprodi yang akan dibeli dari KKP serta rekomendasi tempat pembelian saprodi. Ketujuh petambak ini mendapatkan Rp 2000000 per bulan untuk living cost karena mereka cenderung tidak memiliki penghasilan harian. Beban kerja yang lebih berat dari tambak tradisional mengharuskan petambak berjaga mulai pukul 07.00-17.00, dan secara bergantian menginap untuk jaga malam. Berikut keterangan RH yang menjadi bujang Tambak Presiden:

"Disini kerjaannya bagi-bagi neng, ngasih pakan gantian, jaga malam juga gantian. Tapi seringnya pada nongkrong disini, karna ada aja yang dikerjain. Pokonya harus ada minimal 3 orang yang jaga sepanjang hari. Jaga malam gantian, dijadwalin dari perwakilan Mandiri itu, tapi kalo misal ada yang berhalangan digantiin sama yang lain. Kalo misal yang tugas ngasih pakan gabisa juga digantiin sama yang lain. Prinsipnya kerja bareng, capek bareng, heheheh. Tapi kalo Pak AS gak ngurusin empang neng, dia mah urusannya yang ke luar aja, heheheh. Kita ga keberatan ngerjain yang harusnya bagian Pak AS karna kalo bukan bantuan dia kita gabisa punya empang bagus gini kan.″136

Demikian pula pernyataan dari Ketua LMDH yang menegaskan tidak adanya peranan dan aktivitas sebagai pengelola tambak pada umumnya.

“..kalo untuk kegiatan di tambak, mereka bertujuh lah yang lebih jago, ntar tanyatanya nya ke mereka aja. Kalau saya mah urusannya kesana-sini hehehheh, yaa contohnya ke pemerintahan, mesan benih, pakan, dll. dan urusan administrasi lah. Saya ke tambak juga ga tiap hari..."137

Saat ini Tambak Presiden dalam proses budidaya udang vaname yang ketiga, dan masih mendapatkan pendampingan dari KKP serta monitoring dari Bank Mandiri. Pendampingan serta monitoring masih dilakukan karena budidaya pertama dan kedua belum mencapai target yang ditetapkan. Target panen yang ditetapkan adalah 5 ton per petak, sementara panen pertama 1-2 ton per petak, dan panen kedua 2,5-

3,5 ton per petak. Pemanenan dilakukan oleh pihak Perindo, mulai penjaringan, penimbangan, sampai tahap pengemasan. Perindo akan membayarkan hasil panen sesuai dengan harga pasar. Hasil yang didapatkan akan dialokasikan untuk membayarkan pinjaman KUR beserta bunga 7% terlebih dahulu kepada Bank Mandiri, selanjutnya keuntungan akan dibagi bersama. Ketidakmampuan mencapai target pada panen 1 dan 2 menyebabkan mereka belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang direncanakan, seperti penuturan SO yang merupakan salah satu bujang Tambak Presiden.

“...tiap petak seluas 4000 m² ditargetkan panennya 5 ton, tapi yang pertama satu tonan lah, yang kedua agak naik dikit ada yang 2 ton ada yang 3 ton lebih. Udangnya dipanen sama Perindo, duitnya mereka yang ngurusin neng. Perindo bawa orang buat ngejaring udangnya, kita ngeliatin aja sampe selesai. Yang nimbang mereka juga, sampe ngitungin duit. Dihitung dulu semua-semua, terus ngebayar KUR sama bunganya dulu ke Mandiri. Panen 1 dan 2 karna di bawah target, jadi gaada lebihan, kita ga dapat apa-apa, pokoknya yang diutamain bayaran ke KUR dulu.″138

Ketua LMDH sekaligus Ketua Kelompok Tani Mina Bakti sendiri mengakui jika hasil panen terdahulu mereka yang tidak mencapai target menyebabkan kerugian. Artinya, hasil panen udang tidak mampu menutupi modal yang merupakan pinjaman dari Bank Mandiri. Ketidakmampuan panen menutup modal membuat pembayaran pinjaman mereka tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan Bank Mandiri.

“.panen sebelumnya masih belum memenuhi target yang dikasih sama Mandiri, masih di 2 sampai 3 ton-an lah, padahal harusnya 5 ton-an. Nah dari awal sampai tanam ketiga kita masih mengandalkan pinjaman KUR.″139

133 Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekretaris LMDH pada Jumat, 23 November 2018.

134 Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekretaris LMDH pada Jumat, 23 November 2018.

135 Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekretaris LMDH pada Jumat, 23 November 2018.

136 Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang bujang Tambak Presiden, RH pada Rabu, 7 November 2011.

137 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LMDH pada Minggu 11 November 2018.

IV. RAGAM MASALAH DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERHUTANAN SOSIAL MUARAGEMBONG

4.1. Izin Pemanfaatan dalam Kompleksitas Masalah Agraria

Pada bab penguasaan tanah telah diuraikan ketidakjelasan status tanah di Muaragembong, yakni tumpang tindih antara Perhutani dan pemerintahan desa. Subbab relasi penguasaan dan produksi tambak juga telah menguraikan penguasaan tambak yang berlapis dan distribusi keuntungan yang tidak merata. Selain itu, tanahtanah garapan di Desa Pantaibakti ini pun lebih banyak dikuasai oleh orang luar Muaragembong (absente). Kondisi ini menunjukkan kompleksnya masalah agraria di Desa Pantaibakti, dan pemerintah menawarkan perhutanan sosial sebagai solusinya?

Program Perhutanan Sosial di Muaragembong memiliki skema Kemitraan Kehutanan yang pada wacananya akan melakukan redistribusi aset. Pelaksanaan redistribusi aset sendiri merupakan 'penyempitan makna' dari reforma agraria, terkhusus pada praktiknya di Muaragembong140. Legalisasi dengan pemberian SK IPHPS atas penguasaan tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat dianggap sebagai pelaksanaan redistribusi aset. Parahnya lagi, pemerintah melakukan legalisasi tersebut tanpa mendemokratisasikan struktur ketimpangan yang terjadi diantara masyarakat, dan diantara masyarakat dengan orang luar yang lebih banyak menguasai tanah di Pantaibakti.

Pemberian izin ini memberikan hak garap pada masyarakat yang sudah menguasai luasan lahan tertentu dan di lahan yang saat ini bersengketa. Lahan seluas 80,9 ha untuk pilot project ini pun terbukti dikuasai oleh satu keluarga saja, yakni lahan keluarga Ketua LMDH seluas 17,2 hektar. Sisa lahannya saat ini masih dalam proses hukum, yakni antara mantan Kades SW dan seorang kuasa orang luar Muaragembong. Menimbulkan pertanyaan baru, apakah Perhutani yang dalam SK dinyatakan sebagai penyedia lahan mampu mempertanggungjawabkan hal ini? Selanjutnya, nama yang tercantum dalam SK IPHPS merupakan kerabat dari Ketua LMDH.Istri mantan Kades SW yang merupakan guru, 2 orang anak mantan Kades SW yang merupakan pelajar, 1 orang kepala sekolah di yayasan milik mantan Kades SW, 1 orang aparat desa, 4 orang saudara mantan Kades SW di luar Muaragembong, yang kesembilan orang ini bukanlah petambak. Bagaimana Permen 39 Pasal 11 khususnya ayat 3 menanggapi kenyataan ini?141

Masyarakat sendiri merasakan bagaimana program perhutanan sosial ini semakin 'memperkeruh' suasana, khususnya menyoal status tanah. Masyarakat semakin resah akan kepastian status lahan, dimana program perhutanan sosial ini memperkuat eksistensiPerhutani. Implementasi perhutanan sosial ini mendukung dan memperkuat posisi Perhutani sebagai pemilik lahan.

“...Dibaginya SK IPHPS November kemaren itu berarti pemerintah mengakui bahwa Muaragembong adalah kawasan hutan, dan mengakui Muaragembong berada dibawah pengelolaan Perhutani. Perhutani sangat untung SK ini disah-kan, penyedia lahan PS memperkuat posisinya secara hukum penguasa atas tanah Muaragembong, dan tanpa melakukan apa-apa dapat dana 30% dari keuntungan Tambak Presiden."142

Informasi terakhir yang saya dapatkan di lapangan adalah salah satu lembaga penelitian atas perintah Bank Mandiri melakukan riset terkait pelaksanaan perhutanan sosial ini. Mereka mencari solusi lain yakni menemukan lahan garapan yang tidak memiliki masalah hukum (tidak bersengketa), dan memastikan penerima manfaat dari proyek ini tepat sasaran. Artinya, proyek ini akan terus dilanjutkan di Muaragembong.

138 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bujang Tambak Presiden Rabu, 14 November 2018.

139 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LMDH pada Minggu 11 November 2018.

Dan apa yang bisa masyarakat lakukan jika jajaran pemerintahan

140 Shohibbuddin M (2018). Perspektif Agraria Kritis. Hal 45-47.

141 Permen 39 Pasal 11 ayat 3: Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petanipenggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.

142 Hasil wawancara dengan BS, anggota LSM Forum Kerakyatan dan Keadilan Muaragembong. LSM ini lahir atas kesadaran beberapa tokoh masyarakat, melakukan

4.2. Reforma Agraria yang Anti-Reform

Ketua LMDH (AS) memanfaatkan bundle of power yang dimilikinya. Dengan mudah dia memberikan tugas produksi pada penggarap lain, dan memgang kendali atas pengelolaan tambak. Kemampuan ini berujung pada ketimpangan penguasaan agraria. Hal yang terjadi dalam implementasi proyek percontohan ini adalah rekonsentrasi143 legalitas hak lengkap dengan manfaat ekonomi dan politik pada keluarga Ketua LMDH yang merupakan salah satu keluarga elite di Muaragembong. Terjadi ketidakadilan dalam relasi produksi di Tambak Presiden ini. Bagaimana tidak? Tambak Presiden yang seharusnya dikelola 5 petambak saat ini dikelola oleh 8 orang, dimana nama salah seorang pengelola tidak tercantum dalam SK. Relasi yang terbentuk diantara 8 pengelola ini bukan sebagai sesama petambak yang mendapat redistrisbusi lahan, tetapi Ketua LMDH sebagai pemegang kendali atas pelaksanaan pilot project dan 7 orang lainnya sebagai pekerja. Ketua LMDH mengurusi hal-hal diluar petak tambak seperti urusan keuangan, pembelian saprodi, dan sebagainya, sedangkan 7 orang lainnya berbagi tugas mengurusi 10 petak tambak yang didalamnya termasuk petak tambak Ketua LMDH. Ketua LMDH AS jelas telah mengabaikan kewajibannya sebagai penerima IPHPS, yakni tidak melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya (melanggar Pasal 14 ayat 3d). Petambak lainnya pun abai terhadap tanggungjawabnya yang tertera di Pasal 14 ayat 3e, yakni tidak melaksanakan tata usaha hasil hutan.144

Demikian halnya dengan pinjamuan KUR yang diterima oleh 5 orang penggarap yang juga mendapatkan SK IPHPS. Meski petambak yang mengelola berjumlah 8 orang, penerima KUR hanya 5 orang sesuai nama pengelola untuk cluster 1. Setelah mendapat dana KUR sebesar Rp 82250000 dari Bank Mandiri, uang tersebut akan disetorkan kepada Ketua LMDH selanjutnya dikelola sendiri. Ketua LMDH menerima daftar saprodi yang akan dibeli dari KKP serta rekomendasi tempat pembelian saprodi. Kedelapan petambak ini mendapatkan Rp 2000000 per bulan untuk living cost karena mereka cenderung tidak memiliki penghasilan harian. Fenomena ini menunjukkan ketidakadilan surplus, dimana Ketua LMDH (AS) yang tidak mengerjakan tambak mendapat bagian seperti penggaraplainnya. Implementasi Perhutanan Sosial Muaragembong tidak dapat dikatakan sebagai redistribusi asetdari reforma agraria. Reforma agraria yang sejati menuntut bukan hanya legalitas hak atas suatu sumber agraria, namun juga transfer aktual manfaat ekonomidan politik dari sumber agraria tersebut145. Manfaat ekonomi dan politik lebih banyak mengalir pada Ketua LMDH.

143 Re-konsentrasi merupakan skenario dampak dari Anti-Reform, yakni terjadinya transfer manfaat yang terbalik, yakni mengalir dari yang kecil/lemah kepada yang besar/berkuasa.

14 Hak dan tanggungjawab penerima IPHPS dicantumkan dalam SK IPHPS, yang diberikan pada Kelompok Tani Mina Bakti, Putusan Kementerian LHK No. P39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017., khususnya pada Pasal 14.

145 Shohibuddin, M (2018). Perspektif Agraria Kritis. Hal 47-49.

4.3. Buruh Gratis dan Dibebankan Hutang: Kepentingan Siapa?

Pelaksanaan proyek percontohan Perhutanan Sosial Muaragembong ini sangat jelas bertolak dari keberpihakan politik yang kuat dari hulu, bukan dari masyarakat sebagai pelaksanan dan penerima manfaat. Ketua LMDH (AS) menceritakan, terdengar kabar bahwa akan ada CSR di daerah Muaragembong dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sepengetahuan AS, program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk melestarikan lahan negara. Perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan KLHK mecoba untuk sosialisasi program ini di Kecamatan Muaragembong. Akan tetapi, dari tujuh desa di Muaragembong, hanya Desa Pantaibakti yang menyanggupi untuk dijadikan objek Perhutanan Sosial.

Revitalisasi tambak untuk proyek percontohan Muaragembong dikoordinir oleh WIKA yang tentu mendapatkan persenan setelah selesai melakukan tugasnya. Pelaksanaan ProgramPerhutanan Sosial Muaragembong secara langsung memberikan pengakuan padaPerhutanibahwaMuaragembongmerupakankawasanhutan.Halinimemperkuat eksistensi Perhutani dan melemahkan posisi masyarakat untuk memiliki kepastian status tanah. Selain itu, tanpapengelolaan apapun mereka akan mendapatkan dana rente sebesar 30% dari kerja keras bujang Tambak Presiden.

“...Perhutani itu gak ngelakuin apa-apa di lapangan, tapi kemarin itu saya harus tanda tangan perjanjian 30% dari margin kepada Perhutani supaya program ini bisa jalan, kalo saya ga tanda tangan ga bakal ada tambak kayak sekarang ini. Tapi saya udah omongin ke Perhutani secara lisan biar nanti dikurangin."146

Jika penambak tradisional biasanya melakukan peminjaman modal kepada pelele langganan, yang biasa dipanggil Bos. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara harian, dipotong dari hasil tangkapan udang dan jika belum lunas akan dilunasi pada saat pemanenan bandeng. Relasi ini meringankan beban penambak dan pemilik modal pun tetap melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Jauh berbeda dengan skema peminjaman yang berlaku di proyek percontohan Tambak Presiden. Modal dipinjamkan oleh Bank Mandiri, dan diberikan beban bunga pinjaman, serta selang waktu pembayaran pinjaman beserta bunganya. Ketua LMDH sekaligus Ketua Kelompok Tani Mina Bakti sendiri mangakui jika hasil panen terdahulu mereka yang tidakmencapaitarget menyebabkankerugian. Artinya,hasilpanen udangtidakmampu menutupi modal yang merupakan pinjaman dari Bank Mandiri. Ketidakmampuan panen menutup modal membuat pembayaran pinjaman mereka tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan Bank Mandiri.

“...CSR diterima dalam bentuk alat, seperti kincir, mulsa, genset, dan seluruh proses perbaikan infrastrukturnya. Untuk pengelolaan tambak, seperti membeli benih, pakan, obat, vitamin, upah bulanan, dll. itu kita dipinjamkan uang lewat KUR. Jadi pinjaman, dan lumayan gede itu... 82,25 juta rupiah seorang. Kita tanggungjawab bayar ke Bank Mandiri."147

Setiap pelele yang mengumpulkan hasil tangkapan udang dan ikan akan mengambil keuntungan untuk dirinya. Demikian juga Perindo sebagai offtaker, tidak menutup kemungkinan untuk memonopoli harga. Demi menyuplai permintaan pasar dan mendapatkan keuntungan atas investasi beberapa BUMN ini, mereka membebankan tanggungjawabpada bujang di Tambak Presiden, dibebankan hutang dengan embelembel KUR, yang jika gagal tentu penggarap ini yang menanggung sendiri akibatnya.

“...yang ngelola tambak ini kan kelompok kita, jadi kalo ada apa-apa di tambak ini, yang rugi kan kita juga. Kalau udang sepertinya untuk kebutuhan ekspor karena margin yang didapat lebih besar. Dan untuk dalam negeri kayaknya enggak deh, karena kita tau sendiri daya beli masyarakat rendah kan..."148

Saya bertemu dengan salah seorang penambak yang dulu menolak tawaran menjadi penerima manfaat dari proyek percontohan ini. Hal yang paling memberatkan menurut dia adalah pinjaman KUR.

“...ditawarin sih dulu ikut Tambak Presiden itu, tapi ga kuat lah sama pinjamannya itu. Ya empang kita belum tentu berhasil juga. Saya udah lama ngerjain empang, ya tau aja udang vaname itu ga hidup di air yang gini. Ada juga yang udah pernah nyoba disini, ya itu ga hidup. Gagal. Apalagi itu dipakein mulsa, duhhh. Walaupun dipasangin kincir angin ya tetap aja bagusan yang alami. Walaupun dikata hasil panen mereka timbang ton-an, tetap aja rugi. Uang yang udah masuk lebih banyak dari yang didapat di panen hahahaha..."

Ketika di lapang, saya menemukan berbagai hal yang menyebabkan kegagalan panen meski sudah menggunakan teknologi, pemberian pakan, vitamin, dan sebagainya. Pertama adalah faktor alam, seperti cuaca yang sangat memengaruhi kemampuan udang untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah beban kerja yang dirasa terlalu berat, berikut bentuk petakan tambak yang kurang mendukung. Bentuk petaknya adalah persegi, yang menyebabkan pakan tidak tersebar merata.

“...menurut saya terlalu berat ya seorang ngerjain 2 petak, karna ini kan intensif bukan tradisional. Bentuknya juga kurang bagus ini, persegi, bagusnya kayak yang di BLU Karawang, persegi panjang. Kalo persegi gini kan pakannya cuma nyampe di pinggiran dan ga nyampe ke tengah, walaupun pake kincir ya tetap aja. Kalo yang di BLU kan persegi panjang, jadi pakannya merata, yang di pinggir dapat yang di tengah juga dapat..."149

146 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LMDH pada Minggu 11 November 2018.

4.4. Kegagalan Pengaman Nafkah

Penambak Desa Pantaibakti pada umumnya menerima dua pendapatan sekaligus dari pengelolaan satu lahan garapan, yakni udang sebagai pendapatan harian dan bandeng sebagai tabungan. Sekalipun terdapat ketimpangan penguasaan lahan garapan tambak, penambak akan mampu menghidupi keluarganya dari tambak yang sedang digarap. Penggarap, pengontrak, dan bahkan bujang yang hanya mendapat 1 dari 7 bagian tetap mampu menafkahi keluarganya hanya dari hasil tambak. Sekalipun seorangpengoboryang tidak memilikilahan garapan tetap, hanya memanfaatkan aliran air untuk mencari ikan dan udang mampu untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Penambak ini pun memiliki waktu luang yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk bekerja secara produktif.

Berbeda hal nya dengan bujang Tambak Presiden yang bekerja hampir seharian dan bahkan harus menginap di tambak. Benar bahwa mereka diberi upah Rp 2000000/ bulan, namun mereka mengakui jika upah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu bujang Tambak Presiden yang saya temui bercerita bahwa dia harus pergi setiap 2-3 hari sekali ke tambak abrasi yang terlantar, untuk menangkap udang kemudian dijual untuk menambah pendapatan. Keluarganya pun juga harus beternak dan menyewakan sawahnya yang di Cianjur sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah seorang istri bujang Tambak Presiden lainnya berjualan perabotan rumah tangga pada ibu-ibu di kampung, yang dibayarkan dengan cicilan harian ataupun mingguan. Hal ini dilakukan untuk menopang penghidupan keluarga.Bujang Tambak Presiden lainnya bercerita, setelah memberi pakan udang dia akan ngampung1so dan mencari siapa saja yang membutuhkan jasa untuk perbaikan listrik dan alat elektronik di rumah.

“...cukup enggaknya upah yang yang kita dapat dari pinjaman itu ya gimana ya hahahah. Kalau ditanya cukup sih ga cukup neng, ya tapi dicukup-cukupin aja. Kalo ada pengeluaran dadakan paling pinjam ke tetangga. Terus saya sendiri ngampung kalo udah selesai ngasih pakan udang. Nyari-nyari siapa tau ada yang mau benerin alat elektronik gitu."151

Proses pemeliharaan tambak tradisional dilakukan secara individu, namun ketika membutuhkan bantuan pada proses tertentu akan memanfaatkan jasa masyarakat sekitar. Masyarakat pun tidak memiliki kebebasan untuk mengunjungi Tambak Presiden, lahan ini di pagar dan diberi plang "Yang tidak berkepentingan dilarang masuk". Hal ini dikarenakan ketakutan pengelola bahwa pertumbuhan udang akan terganggu jika keadaan sekitar tidak steril. Berbeda dengan hal yang terjadi di Tambak Presiden yang sudah diatur sedemikian rupa, tidak memberi ruang untuk masyarakat sekitar. Misalnya saja pada penjaringan saat panen, penambak tradisional akan memberikan kesempatan pada yang lain untuk nguli jaring dan diupah Rp 1000/kg. Berbeda dengan sistem Tambak Presiden bahwa pemanenan harus dilakukan oleh Perindo dan kuli jaringnya pun dari pihak Perindo.

“...Udangnya dipanen sama Perindo, duitnya mereka yang ngurusin neng. Perindo bawa orang buat ngejaring udangnya, kita ngeliatin aja sampe selesai. Yang nimbang mereka juga, sampe ngitungin duit. Dihitung dulu semua-semua, terus ngebayar KUR sama bunganya dulu ke Mandirií."152

147 Ibid.

148 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LMDH pada Minggu 11 November 2018.

149 Ibid.

150 Keluar dari tambak menuju perkampungan tempat masyarakat tinggal.

151 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bujang Tambak Presiden Rabu, 14 November 2018.

4.5. Drainase Tambak Presiden: Ancaman Sumber Nafkah Penambak Tradisional

Ketika saya berkunjung ke tambak tradisional yang letaknya sekitar Tambak Presiden, saya bertemu dengan penambak yang telah lama mengelola tambak. Mereka mulai menyampaikan keluh kesah mereka, yang tak tau harus disampaikan pada siapa untuk mendapatkan solusi yang dapat menyelesaiakan masalah mereka. Khususnya adalah masalah air yang berdampak pada udang alam, yang mereka rasakan mulai mengalami perubahan semenjak keberadaan Tambak Presiden. Air buangan Tambak Presiden yang diduga tercemar, dibuang ke saluran umum, kemudianmengalir ke tambak tradisional yang tentu mengganggu kestabilan yang telah ada. Hal yang paling mereka rasakan adalah stress udang alam yang lebih dari biasanya.Jika terjadi terus menerus, lama kelamaan penambak tradisional bisa kehilangan sumber nafkah utamanya dari udang alam. Sebagai seseorang yang telah lama mengelola tambak, dari warna air saja mereka sudah mengetahui ada perubahan yang terjadi, semakin baik atau tidaknya. Namun, untuk melapor pada pihak berwajib, mereka tidak bisa mengandalkan insting. Mereka pun tidak memiliki alat untuk membuktikan bahwa kualitas air buangan dari Tambak Presiden mencemari saluran air dan tambak mereka.

“...itukan udangnya dikasihin kimia semua, dari pakan, vitamin, dikasih kapur juga supaya airnya bagus katanya. Semua bahan kimia itu kan bercampur dengan air, airnya dikeluarin, harusnya diolah dulu itu baru dibuang ke saluran umum. Tapi ya apa? Mereka belum punya alat buat ngolah air buangan itu. Dari airnya aja ketauan itu neng. Jelek. Tapi ya kita gabisa apa-apa, gaada alat supaya bisa tau kalo airnya kotor. Dampaknya ke kita. Sebelum ada Tambak Presiden ini, stress udang Cuma sekali setahun, ya karna cuaca aja. Kalo sekarang? Bisa sampe tiga kali neng...cuaca lagi bagus udang stress, kan aneh. Kalo gini-gini terus kita mau makan darimana? Dari bandeng harus nunggu 3-4 bulanan, terus buat ngelola bandeng sama seharihari darimana lagi?"153

Setelah dari lapangan, saya bertemu dengan lembaga penelitian yang memiliki data mengenai kualitas air di Tambak Presiden. Data yang ada ternyata mendukung dan membuktikan bahwa dugaan penambak tradisional benar. Pada Tabel 7 saya tampilkan persyaratan mengenai kualitas air pemeliharaan udang vaname, berikut data kualitas air di Tambak Presiden pada Tabel 8. Hasil pengukuran kualitas air di Tambak Presiden menunjukkan hasil setiap parameter telah sesuai dengan standar baku mutu (SNI 8038.1:2014). Namun pada sistem drainase yang merupakan kualitas air buangan cenderung tidak memenuhi standar yang ada. Misalkan saja pH air 6,05 yang cenderung asam dimana standarnya adalah 7-8,5. Kemudian salinitas air yang terlalu asin dan berada jauh di atas baku mutu, yakni sebesar 40 dimana standarnya adalah 30-34.

Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan tujuan utama dari program perhutanan sosial ini, yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tetap memerhatikan keseimbangan lingkungan. Ditekankan juga untuk menjaga kondisi sosial budaya, yang saya kira untuk mencegah terjadinya konflik karena gangguan pada kehidupan masyarakat.154

Tabel 7 Persyaratan kualitas air budidaya vaname

NoParameterSatuanNilai
1SuhuC28-33
2Salinitasg/l30-34
3pH7.0-8.5
4Oksigen terlarutmg/l>4
5Alkalinitasmg/l100-120
6Bahan organik totalmg/l<55
7Padatan terlarut totalmg/l150-200

Sumber: Badan Standardisasi Nasional Tahun 2014

Tabel 8 Hasil pengukuran kualitas air di kawasan budidaya Tambak Presiden

Nama LokasiLevelKedalaman (m)Parameter
Suhu (°C)DO (mg/L)pHSalinitas (ppt)Warna Air
Tambak Budidaya PresidenPermukaan0274,17,1624
Petak 1 BPermukaan029,54,367,8723Hijau
Petak 3 APermukaan029,44,057,823Hijau
Petak 4 BPermukaan029,04,747,8324Hijau Sekali
Drainase Tambak PresidenPermukaan030,18,36,0540
Air Sumur BorPermukaan4028,17,17,2212.

Sumber: data dari Tim Budidaya Tambak Presiden dan Tim P4W, Januari 2019, belum dipublikasikan.

154 Pasal 1 ayat 1 Permen LHK No. P39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 :

"Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan"

152 Berdasarkan hasil wawancara dengan SO, salah satu bujang Tambak Presiden Rabu, 14 November 2018.

153 Berdasarkan hasil wawancara dengan CL, seorang penambak tradisional sekitar Tambak Presiden pada Minggu, 13 Januari 2019.

V. PENUTUP

5.1. Sebuah Refleksi: The Limit of Perhutanan Sosial

Muaragembong merupakan salah satu daerah yang memiliki kompleksitas permasalahan sosio-agraria. Pertama, ketidakjelasan status tanah sejak tahun 1950-an disebabkan oleh tumpang tindih aturan dan saling klaim oleh berbagai pihak, khususnya Perhutani dan pemerintahan Muaragembong. Masyarakat hanya memiliki hak garap atas tambak, dimana telah terjadi oper garap yang masif pada orang luar Muaragembong sekitar tahun 1990-an. Hal ini menyebabkan tanahtanah Muaragembong lebih banyak dikuasai oleh orang luar Muaragembong, dan masyarakat lokal yang memiliki modal selanjutnya menjadi tuan tanah. Masyarakat lokal yang tidak memiliki modal tidak memiliki pilihan lain selain menjadi bujang. Terjadi lah tragedi 'menjadi buruh atas tanah sendiri'.

Oper garap yang masif di tahun 1990-an ini selanjutnya berperan dalam memperumit struktur penguasaan tanah.Banyaknya orang luar Muaragembong yang menjadi penguasa tanah melahirkan aktor baru untuk mengelola tanah garapannya, yang dikenal dengan sebutan 'kuasa'. Keberadaan kuasa memperbanyak lapisan penguasaan tanah, yang lebih banyak memberi kerugian pada bujang dibandingkan keuntungannya. Kuasa yang cenderung menjadi bos memang memudahkan bujang ketika membutuhkan bantuan dana, pinjaman yang tentu harus dikembalikan. Hal paling mengenaskan adalah perkara bagi hasil. Keberadaan kuasa yang menambah lapisan menyebabkan pengurangan bagian bujang ketika bagi hasil, bagian yang tidak adil setelah mereka mencurahkan tenaga untuk tambak. Jika tidak ada kuasa, mereka memang mendapatkan bagian yang tidak adil juga, yakni 25-30 persen. Keberadaan kuasa semakin tidak adil bagi bujang karena bagian yang didapat tidak sampai 20 persen.

Penambak Muaragembong, khususnya Pantai Bakti memiliki corak ekonomi yang cenderung sama, yakni strategi bertahan hidup (survival). Mereka cenderung berorientasi pada jangka pendek dan ketahanan fiisik. Mereka menangkap udang alam setiap hari untuk memenuhi nafkah harian, yang hasilnya tidak menentu. Meminjam ketika pendapatan sedikit dan membayar hutang ketika pendapatan lebih banyak dari biasanya. Terdapat pula kelompok lain yang lebih rentan, yakni kelompok pengobor. Mereka memanfaatkan saluran air sebagai sumber nafkahnya, menangkap udang alam dan ikan jika beruntung.

Setelah berlarut-larut dalam kompleksitas masalah sosio-agraria, pemerintah dalam hal ini KLHK memberikan proyek percontohan program perhutanan sosial. Kebijakan ini ternyata semakin melemahkan posisi warga dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Keluarnya SK semakin memperkuat posisi Perhutani secara hukum, karena Muaragembong diakui sebagai kawasan hutan dan mereka adalah penyedia lahannya. Pelaksanaan pada tingkat lokal ternyata lebih tidak membantu masyarakat

Muaragembong. Proyek percontohan ini dikordinir oleh Ketua LMDH "virtual" dan saudaranya yang dulu adalah kepala desa. Dengan akses dan peluang luar biasa yang mereka miliki sebagaielite, mereka mengordinir sejak perencanaa, perekrutan anggota, dan sampai pada pengelolaan tambak saat ini. Anggota yang saat ini mengerjakan tambak cenderung menjadi bujang karena mereka bekerja, diupah, dan mengerjakan lahan garapan Ketua LMDH. Masalah dana, administrasi, dan lainnya dikerjakan oleh Ketua LMDH virtual ini. Termasuk pinjaman KUR yang disetorkan pada Ketua LMDH, tanpa ada kesempatan untuk berpikir tentang pengalokasian pinjamannya.

Selain pembatasan akses pada sesama penerima IPHPS, proyek percontohan perhutanan sosial ini juga membatasi ruang akses masyarakat, selanjutnya menjadi ancaman bagi sumber pencaharian mereka.

5.2. Rekomendasi

Berbagai masalah sosio-agraria yang terpampang nyata sebaiknya tidak diabaikan oleh pemerintah ketika memberikan suatu kebijakan pada suatu daerah. Tatanan yang telah ada dimasyarakat tentu merespon suatu hal baru yang berasal dari luar, dapat berupa dukungan maupun penolakan. Dengan melihat masalah pada lokasi penelitian saya, sebaiknya kebijakan pemerintah untuk masyarakat:

1. Fokus penetapan kebijakan didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan pada pemenuhan kepentingan pemerintahan yang juga memenuhi kepentingan kapital, tetapi berkedok 'pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat'.

2. Memberi solusi atas penetapan suatu kebijakan. Dengan proses yang partisipatif dengan proses bottom-up, penetapan kebijakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini memang sulit untuk dilakukan, tetapi kebijakan yang instant tanpa mempertimbangkan kondisi lokal tentu lebih beresiko. Kebijakan pun harus memerhatikan masalah agraria, karena jika masalah agraria tidak diselesaikan terlebih dahulu, mustahil untuk menyelesaikan masalah lain yang terdapat di masyarakat.

3. Pemerintah beserta jajarannya yang berkomitmen melaksanakan program pemberdayaan, mengawasi setiap proses sehingga penerima manfaat tepat sasaran.

4. Tidak memberikan pemberdayaan yang bersifat 'project approach' karena seluruh pengurus program hanya akan mementingkanpencapaian hasil akhir sesuai target dan mengabaikan proses seharusnya.

5. Pemerintah daerah harus mampu menganalisis kebutuhan program pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi sosio-agraria, dengan memanfaatkan potensi yang telah tersedia di lokal.

“Dengan bentang masalah dan tantangan persoalan tenurial kehutanan di atas maka penting direfleksikan untuk mendasari rekomendasi kebijakan nasioal dengan beberapa pendasaran. Salah satunya adalah untuk mengembalikan khittah masalah tenurial dan agraria sebagai mandat konstitusional dengan “tafsir kerakyatan”.

Dalam rangka perbaikan di level kebijakan diperlukan melampaui cara penyelesaian masalah dalam perspektif "teknokratisasi masalah". Persoalan tenurial bukan soal teknokratis dan birokratisasi semata. Praktiknya banyak masalah tenurial yang tersimpul dalam persoalan “legal non legitimed”. Sehingga diperlukan upaya peyelesaian masalah tenurial yang tidak dalam kerangka penyederhanaan masalah, namun juga mampu mendongkrak kekuatan dari bawah (rakyat) agar tetap selaras dengan prinsip penghormatan kemanusiaan dan keadilan sosial-ekologis."155

155 Cahyono E (2018), Policy Paper 'Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia, belum dipublikasikan.

2.2. ILUSI PERHUTANAN SOSIAL: LEGALITAS TANPA KEDAULATAN

Kasus Hutan Kuta Tandingan, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Kasmiati

Naskah ini menganalisis hal-hal yang belum selesai dari mekanisme penetapan perhutanan sosial di Wilayah Hutan Kuta Tandingan, khususnya di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Desainimenarik sebab ruangnyaterpolarisasi ke dalam dua wajah, yaitu: Kawasan Hutan dan Kawasan Industri Internasional; bersisian, berhadap-hadapan. Di dalamnya beragam aktor dan sektor saling adu kepentingan. Memeriksa situasi masa kini serta kemungkinan-kemungkinan di masa depan menjadi penting untuk memastikan yang sosial dari agenda perhutanan sosial terlaksana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Perhutanan Sosial di Hutan Kuta Tandingan156

Menebang dua batang pohon berarti dua malam di kantor polisi. Kalimat itu menjadi inti kisah Pak Ape157 yang berdiam di Hutan Kuta Tandingan sejak tahun 1997, tepatnya di Dusun Cibinong, Desa Parung Mulya. Pada tahun 2016, ia dikriminalisasi karena menebang dua pohon pornish yang ia tanam sendiri. Berikut tuturan Pak Ape ketika menceritakan ulang proses interogasi di kantor polisi:

"Nebang apa kamu, diambil ke sini. Saya nebang akasia pornish, pak. Tanaman siapa? Tanaman saya sendiri. Kok bisa gitu, kan itu tempat Perhutani. Pan Perhutani udah habis ditebang, saya udah nanem", (Pak Ape, 47 tahun).

Tapi siapa peduli pohon ditanam siapa. Hutan produksi di bawah kuasa negara. Perhutani adalah tangan juga mata negara di wilayah hutan. Memata-matai, mengitimidasi, hingga mengkriminalsiasi petani yang mencoba mencari hidup di tanah negara adalah narasi keseharian. Kisah pak Ape bukan yang pertama. Jauh sebelumnya Petani telah hidup dalam kekhawatiran, terutama setelah Perhutani menggulirkan program Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2007. PHBM dijalankan Perhutani dengan cara menanam di area hutan yang telah dibersihkan petani dan menjadi kebun. Jarak tanam seharusnya 6m x 2m, namun menyusut menjadi 3m x 3m, bahkan 2m x 2m. Petani kesulitan dan hampir tidak dapat menanam apapun di tanah garapan yang menghidupinya selama ini.

Petani kemudian merespon dengan cara mencabuti pohon-pohon yang ditanam Perhutani. Akibatnya 7 orang petani dikiriminalisasi pada tahun 2008. Perlawanan ini membuat Perhutani semakin menjadi-jadi dalam menduduki lahan garapan petani. Tahun 2010 Perhutani kembali merusak tanaman utama warga seperti pete, pisang, jeruk jengkol, dan berbagai tanaman lainnya hingga merusak ladang-ladang warga. Terjadi proses duduk-menduduki158, tuduh-menuduh antara Perhutani dan para petani atau dengan kata lain negara dan masyarakat dalam satu garis yang saling serang-menyerang.

Tentu saja ini bukan suatu pertarungan yang seimbang, sebagaiamana dalam banyak kasus, ketika negara berhadapan dengan petani, negara selalu jauh lebih unggul. Perhutani semakin agresif. Para petani dikenakan sanksi jika merusak/mencabut tanaman kayu Perhutani. Mereka diintimidasi dan dikriminalisasi Perhutani agar tidak melakukan hal yang disebutkan tadi. Sebaliknya ketika perhutani merusak kebun dan ladang warga, tidak ada hukum apapun yang berlaku. Akibat perlakuan Perhutani ini sebagian petani berangsur-angsur keluar, pergi meninggalkan Dusun Cibinong. Dari ribuan Kepala Keluarga (KK) sebelum tahun 2008 menyusut menjadi hanya sekitar seratusan KK setelah tahun 2010.

Di samping menghadapi Perhutani yang makin beringas, petani juga berhadapan dengan korporasi. Tahun 2008 aparat negara (Satpol PP, TNI dan Polisi) bersatu padu membongkar rumah warga dan sebuah gereja di dusun Pasir Ipis, Kiara Ayam dan Cikebu. Pembongkaran ini didanai oleh PT KAWAl159. Selain itu petani juga berkonflik dengan PT Pertiwi Lestari (PTPL). Konflik bermula dari Dusun Cisadang, Desa Wanajaya. Bibit konflik mulai disebar sejak tahun 1996 ketika perubahan hak guna usaha (HGU) atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur menjadi PTPL disetujui Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat melalui surat No. 525/346/Binus kepada Dirjen Perkebunan di Jakarta. Dua tahun kemudian kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menerbitkan HGB untuk PTPL160. Berdasarkan HGB tersebut, PTPL kemudian secara sewenang-wenang memagari dan memasang plang di tanah garapan warga.

Ketegangan antara petani dan perusahaan berlanjut hingga terjadi konflik terbuka di tahun 2014. 7 orang warga dikriminalisasi karena konflik tersebut. Simpati pun akhirya berdatangan dari warga lingkar hutan lainnya, termasuk dari Desa Parung Mulya yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Perum Perhutani161. Mereka didesak untuk menyingkir dari hutan yang telah mereka kelolah sejak tahun 1970-an, bahkan jauh sebelum 1970162. Tetapi para petani tak henti melakukan penyesuaian-penyesuain yang pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan khas petani yang oleh Scott (1985) diistilahkan sebagai perlawanan sehari-hari (everyday forms of resistance)163 sebagai respon atas represi negara dan korporasi. Di sela-sela perlawanan keseharian itu, intensitas ketegangan ternyata terus meningkat. Petani lingkar hutan menyebut masa-masa ini—sepanjang tahun 2010 hingga 2016—sebagai masa berjuang164, kulminasi dari resistensi sehari-hari pecah menjadi perlawanan terogranisir.

Petani semakin sadar akan posisinya yang terepresi dalam peta konflik perebutan sumber daya hutan. Memicu perlawanan sosial (social struggle) yang lebih terorganisir hingga membentuk OrganisasiTani Lokal (OTL) Serikat TaniTeluk Jambe Bersatu (STTB) pada tahun 2016. Solidaritas mengalami eskalasi, pun demikian intensitas ketegangan antara petani dengan PTPL. Sepanjang masa berjuang ini dipenuhi berbagai aksi. STTB kemudian menjadi alat juang petani lingkar hutan menghadapi kesewenangwenangan korporasi yang diwakili PTPL dan Negara diwakili Perum Perhutani.

Perlawanan terbuka petani dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari menghadang/ menghalangi penggusaran oleh PTPL, aksi ke lembaga-lembaga pemerintahan di Kabupaten Karawang, sampai aksi kubur diri depan istana negara. Aksi kubur diri inilah yang paling menyita perhatian masyarakat umum, media dan menuai respon Persiden. Beberapa perwakilan petani STTB akhirnya bertemu Persiden Joko Widodo, Sofjan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang), juga Teten Masduki (saat masih menjabat Kepala KSP). Dari pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik agraria serta mengembalikan lahan rumah dan persawahan milik petani.

Presiden Jokowi berjanji akan mengembalikan petani ke Telukjambe Barat, jika bukan merelokasinya ke wilayah baru di Kecamatan Telukjambe Timur. Para petani yang berkonflik dengan PTPL akan mendapatkan penggantian lahan. Terhadap petani lainnya, diterbitkan SK IPHPS sebagai dasar yang membolehkan mereka menggarap kebun atau sawah yang selama ini masuk dalam kawasan hutan yang diklaim Perhutani. Sedangkan lahan objek sengketa (konflik) petani vs PTPL akan diberikan kepada PTPL (Septiani, 2017). Dengan demikian, pada dasarnya pemenang konflik ini adalah korporasi (PTPL) yang berhasil merebut tanah garapan warga.

Pemerintah merespon gerakan tani dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani lingkar hutan, namun dalam kasus ini tampaknya berfungsi juga sebagai “obat nyeri" peredam aksi. Perhutanan sosial merupakan salah satu skema dari program unggulan Jokowi-JK terkait reforma agraria, khususnya pemberian akses (acces reform agrarian) kepada petani lingkar hutan dengan diberikan hak penguasaan hutan (forest tenure right) mengingat ketimpangan dalam penguasaan hutan sangat tinggi. Alokasi izin pemanfaatan hutan sebanyak 68% diberikan kepada industri yang hanya dimiliki segelintir orang, sementara izin pemanfaatan hutan untuk masyarakat hanya sebesar 1%.165 Berdasarkan situasi timpang inilah perhutanan sosial lahir untuk memberikan akses kelola atas sumberdaya hutan kepada masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petanihutan mengingat masih ada 10,2 juta orang miskin yang hidup di sekitar hutan, angka ini setara dengan 36,73 % dari jumlah penduduk miskin di Indonesia166.

Skema perhutanan sosial terdiri dari lima jenis yaitu Hutan Desa (HD), Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan HKm (Hutan Kemasyarakatan). Skema terkahir inilah yang diterapkan di wilayah hutan Kuta Tandingan. Pada 1 November 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung SK No. 530/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/10/2017 kepada petani Teluk Jambe167. SK tersebut mengizinkan tanah kawasan hutan seluas 1.566 Ha dikelolah oleh 783 kepala keluarga (KK) petani. SK tersebut tidak sepenuhnya dilatari agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) karena telah didahului perjuangan dan konflik antara petani dengan PTPL seperti telah dijelaskan di atas. Meski demikian, SK ini setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai perisai bagi petani untuk menghindari berbagai upaya kriminalisasi.

Menimbang konteks lahirnya SK IPHPS yang tidak sepenuhnya bebas dari pertarungan adalah preskripsi untuk memandangnya secara skeptis mengingat tidak ada satupun produk hukum yang berhasil menjadi obat mujarab (panachea) bagi setiap persoalan yang dihadapi petani. Meragukan daya SK IPHPS atau pemberian legalitas dari negara untuk menyelesaikan persoalan agraria di kawasan hutan adalah wajar; bahwa perampasan tanah garapan petani (hutan negara) yang kemudian jatuh ke tangan korporasi seperti yang dilakukan PTPL sangat mungkin berulang di masa depan.

Sebagaimana diketahui, ekspansi kapital tidak mungkin berhenti, terlebih terhadap kawasan hutan yang menjadiobjekpengaturan SKIPHPSternyata berbatasanlangsung denganbeberapakawasanindustridiKarawang.Makapertarungan“perusahaanvisavis petani vis a vis negara" masih sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Petani keluarga di bagian Selatan, dalam pandangan sebagian ahli, adalah kelas yang secara historis dieksploitasi oleh kapital dan negara. Merekalah elemen inti dalam akumulasi yang dijalankan sejak zaman kolonial hingga rezim pembangunisme yang pada situasi terkini menjadi korban penjarahan, atau “pengurangan petani kecil (depeaseantisasi) secara global" (Bernstein, 2015: 120). Di sisi lain, petani pada masyarakatnya sendiri (peaseant society) terbagi dalam kelas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu saja berpengaruh pada kemampuan (daya tahan) dan respons atas pengaturan, ekspansi modal dan pertarungan perebutan sumber daya berupa hutan.

Perum Perhutani sendiri, sebagai bagian dari pertarungan ini, hingga kini belum menghentikan aktivitasnya meski SK IPH telah diterbitkan. Kayu milik Perhutani— yang ditanam dalam area SK IPHPS—dengan kerapatan tinggi tak kunjung dipanen. Kayu-kayu itu dibiarkan begitu saja sehingga menghalangi para petani penerima SK IPHPS yang akan menggarap tanah. Situasi ini menunjukkan bahwa hinga saat ini hutan masih menjadi area pertarungan. Upaya penguasaan hutan tampaknya masih akan terus berlangsung dan melibatkan berbagai aktor dari kelas sosial dan kepentingan yang berbeda-beda. Pertarungan ini pada giliranya dapat menyusutkan ruang (shrinking space) wilayah hutan jika tidak ditangani secara tepat.

Uraian di atas adalah gambaran untuk mempertanyakan signifikansi terbitnya SK IPHPS bagi petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu (GKTMTB) yang berada di Desa Parung Mulya Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Selain bertarung dalam pengelolaan hutan yang tak kunjung selesai, saat ini mereka juga terkepung oleh perluasan kawasan industri dan pertumbuhan kota. Maka memeriksa situasi situasi sosial-ekonomi pasca penerbitan SK IPHPS menjadi penting untuk memahami seberapa jauh program RAPS Jokowi-JK mampu mentransformasi kehidupan petani di tingkat desa dan mengamankan hutan dari proses penyusutan. SK IPHPS tidak akan berguna jika tidak ada upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, sebagai satu agenda pemerintah, hal-hal yang bersifat politis tentu tidak terpisahkan dari kebijakan ini. Terciptanya sengkarut baru sebagai konsekuensi pengaturan hutan sangat mungkin melahirkan bentuk-bentuk pertarungan, permasalahan agraria baru dalam usaha penguasaan hutan.

156 Kata "Kuta Tandingan" saya gunakan dalam naskah ini mengikuti penyebutan yang digunakan warga setempat atas wilayah hutan yang mereka kelolah dan sebagai tempat berumah.

157 Dalam naskah ini nama narasumber disamarkan untuk melindungi privasi mereka.

158 Duduk-menduduki saya maksudkan sebagai suatu proses saling mengokupasi antara petani dan perhutani. Merujuk pada bagaimana mula masuknya petani ke kawasan hutan yang telah menjadi wilayah kelolah perhutani yang kemudian digarap warga. Namun ketika tanah-tanah yang telah digarap terang, bersih dan tidak lagi menjadi hutan atau belukar, Perhutani mencoba mengambil alih kembali tanah-tanah tersebut melalui skema penanaman pohon yang tidak adil sebab tidak ada tanah tersisa bagi warga untuk menanam tanaman yang dapat menopang kehidupan sehari-hari. Semua yang ditanam perhutani adalah tanaman keras (kayu-kayuan) yang masa panenya tahunan—meskipun ada mekanisme bagi hasil— tentu mematikan petani. Sebab tidak ada hal yang dapat menopang kebutuhan makan dan hidup seharihari. Selain itu pada kenyataannya apa yang disebut bagi hasil antara "Perhutani dan Petani" tidak berjalan sebagaimana harusnya. Di sisi lain tanaman penopang hidup tidak dapat tumbuh di sela pohon dengan jarak tanam sepadat 2 atau 3 kali 2.

159 Informasi ini diperoleh dari FGD I yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 di Dusun Cibenda, Desa Parung Mulya. PT KAWAI adalah perusahaan Jepang yang memproduksi alat musik piano dan berproduksi di kawasan industri Karawang.

160 Selengkapnya mengenai konflik antara PTPL dan Petani dapat dibaca dalam Lisda Septiani. 2017. Analisis Konflik Lahan Antara Petani Karawang dengan PT.Pertiwi Lestari (Kasus pada Petani Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat), [Skripsi]. Bogor (ID): IPB

161 Perum Perhutani tidak memenuhi janji pembagian dari program Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Parung Mulya, merusak tanaman warga dan mengkriminalisasi petani.

162 Dokumen tertua yang saya temukan menunjukkan bahwa masyarakat telah menggarap tanah dalam kawasan hutan di dusun Cibinong yang saat ini telah menjadi bagian dari Desa Parung Mulya sejak tahun 1978. Ini merupakan usaha pencatatan yang dilakukan Perhutani. Dalam surat-surat pernyataan tanah garapan ini bahkan ditemukan ada warga yang telah mengelolah hutan selama lebih dari 30 tahun sebelum surat pernyataan tersebut dibuat. Warga telah menggarap tanah dikawasan hutan sejak tahun 1945.

163 Lebih lanjut mengenai ini lihat James C. Scott.1985. Weapons of the Weak; Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Pr

164 Ini disampaikan sendiri oleh para petani saat FGD I, 12 November 2018.

165 Sumber kementerian LHK, 2016 dalam presentase Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan di Kendari, 27 September 2017 166 Ibid

167 Petani Hutan Kuta Tandingan dikenal juag sebagai Petani Teluk Jambe terutama media massa selalu menggunakan kata Teluk Jambe untuk menggambarkan petani lingkar Hutan Kuta Tandingan yang selama ini berkonflik dengan PTPL, Perhutani, melakukan aksi dan memperjuangkan haknya.

1.2. Pertanyaan, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika konteks kelahiran perhutanan sosial bagi petani Teluk Jambe dipenuhi dengan kegetiran, bagaimana setelahnya? Apakah potret buram ini telah berakhir, terjadi status quo atau bahkan lebih memburuk? Pertanyaan ini merupakan dasar pola analitis dalam membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih rinci agar memperoleh gambaran utuh tentang kontras kehidupan masyarakat di lingkar hutan Kuta Tandingan sebelum dan setelah penetapan SK IPHPS Tahun 2017. Sebab itu beberapa pertanyaan berikut diajukan sebagai titik berangkat sekaligus penanda bagian-bagian dari situs sosial-ekonomi terkait persoalan agraria, penguasaan sumber daya hutan, tanah dan hal lainnya yang saling terhubung dan membentuk situasi hidup petani, saat ini. Berikut ini pertanyaan yang diajukan sebagai titik pijak dalam kajian penelitian ini:

1. Bagaimana kondisi sosial, pola penguasaan dan pengaturan tanah setelah dikeluarkannya SK IPHPS tahun 2017 yang diberikan kepada GKTMTB di desa Parung Mulya?

2. Apakah mekanisme perhutanan sosial mendorong terjadinya proses (re)distribusi atau skema pembaruan tenurial lainnya?

3. Sejauhmana skema perhutanan sosial memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial-ekonomi rumah tangga petani yang tercermin melalui strategi penghidupan?

Tujuan penelitian ini selain menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, juga didasari oleh sikap saya secara pribadi yang meragukan jika kompleksitas persoalan agraria di kawasan hutan dapat diselesaikan melalui intervensi negara "dengan-hanya" menerbitkan sebuah produk hukum "Surat Keputusan" tanpa pengawalan lebih lanjut. Alih-alih menyelesaikan persoalan, jika gagal maka dapat menimbulkan hal sebaliknya, yaitu masalah-masalah baru yang bisa jadi sama atau jauh lebih besar dari latar yang mendasari kelahiran SK IPHPS. Maka penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran situasi agraris kawasan Hutan Kuta Tandingan pasca penerapan SK IPHPS dengan memotret dua hal yang berkenaan dengan land tenure dan land tenancy, serta kondisi penghidupan masyarakat, apakah semakin tangguh atau semakin rentan.

Jika tujuan penelitian ini tercapai maka kita akan menelisik hingga pertarungan kelas yang tengah berlangsung di kawasan hutan yang menjadi subjek pengaturan IPHPS, serta dapat menggambarkan moda yang digunakan selama ini dalam usaha penguasaan kawasan hutan. Maka penelitian ini dapat menghasilkan satu cara baca untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam kawasan hutan. Dengan demikian penelitian ini secara khusus bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi program perhutanan sosial untuk melakukan perbaikan, menyelamatkan hutan dan mensejahterahkan petani.

1.3. Kerangka Pikir

Seberapa jauh dan mampu sebuah legalitas berupa SK yang dikeluarkan oleh Kementerian mampu menyelesaikan persoalan di tingkat tapak. Telah banyak catatan dan riwayat yang menunjukkan intervensi negara melalui pengaturan dengan menerbitkan regulasi malah melahirkan persoalan-persoalan baru, alih-alih menyelesaiakn masalah lama. Terlebih masalah di wilayah hutan begitu kompleks melibatkan beragam aktor belum lagi di tingkatan petani sendiri yang beragam, pada waktu tertentu bisa juga saling berhadap-hadapan. Situasi dan penghidupan petani di kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari konteks kepengaturan yang dilakukan pemerintah serta dinamika sosial-ekonomi politik yang terjadi dan untuk kondisi Hutan Kuta Tandingan hal ini erat kaitannya dengan kebijakan serta perencanaan ruang yang semakin bertumbuh seiring dengan perluasan kawasan industri.

Maka kerangka desain penelitian ini dibangun untuk melihat dampak dari pemberian SK IPHPS terhadap sistem penghidupan rumah tangga dan realiatas lain yang saling terhubung seperti pengaturan tentang tanah, konstetasi agensi dan moda penguasaan hutan yang berlangsung selama ini. Apakah situasi-situasi ini menguatkan strategi nafkah lalu berdampak pada tingkat kelentingan petani atau sebaliknya membawa petani dalam situasi yang lebih rentan. Gambar berikut menunjukkan kerangka analisis penelitian ini.

Kebijakan RAPS Jokowi-JK Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Gerakan OTL Perhutaman Sosial/ (STTB) IPHPS untuk GKTMTB (No.SK.30/Ka/1962) KontestmiAgensi: Petani: - Pemerintah (Desa, Pengaturan / alkses Petami anggta STTB Perum Perhutani Petami Anggota LMDH tamah garapan -Koorporasi/Swasta Petami Netral -Petani Petami dari luar desa Strategi Nafkah Petani Pertarungan Kelas Hutan dalam Kuasa Negara, Moda Penguasaan Hutan Korporasi atau (zhringking) Petani Daya Tahan Petai Menguat Petani Semakin rentan (Resilience) (Vumarable)

Gambar 1 Desain Kerangka Analisis Penelitian

Bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia Jokowi-JK melalui program RAPS dengan menetapkannya dalam RPJMN 2014-2019 dan disertai berbagai pendukung lainnya untuk menyukseskan agenda tersebut. Antara lain adanya legalitas pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Merujuk pada Pertauran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 maka perhutanan sosial adalah sistem pengelolaam hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adatyangdilaksanakanolehmasyarakatsetempatataumasyarakathukumadatsebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan. Berdasarkan pada target RPJMN luasan Perhutanan sosial yang ingin diwujudkan pemerintah hingga tahun 2019 seluas 12,7 Juta Ha.

Berbagai usuha yang didorong dari atas dilakukan agar target perhutanan sosial tersebut tercapai. Dalam kasus Kawasan Hutan Kuta Tandingan tersedianya kebijakan nasioanal seperti ini terhubung dengan geliat dari bawah yaitu kelompok tani (STTB) yang berjuang memastikan hak kelolah atas tanah yang tengah mereka garap. Situasi ini menjadi titik temu dari suatu kebijakan nasional dan inisiatif dari bawah yang kemudian melahirkan SK perhutanan sosial untuk GKTMTB dengan skema HKm. SK IPHPS ini merupakan bentuk izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. Pengaturan atas kawasan hutan yang telah di SK'kan tersebut merupakan turunan tak terpisahkan, yang melahirkan ragam respon agensi ditingkatan tapak. Pertarungan di antara agensi ini sesuatu yang sulit terhindarkan jika melihat banyaknya kepentingan yang saling berkaitan dalam kawasan hutan yang menjadi objek SK IPHPS ini. "Siapa menguasai apa" dan "digunakan untuk apa" hasil dari menguasaai atau kekuasaan yang bekerja akan menentukan corak pengelolaan hutan ke depan. Akankah lestari atau mengalami degradasi melalui penyusustan (shrinking) akibat perluasan kawasan industri atau pertumbuhan kampung ditentukan oleh siapa yang memegang kendali kuasa, rencana atas hutan tersebut. Apakah itu dalam kelolah negara, petani, atau korporasi.

Akhirnya, konsekuensi tidak terelakkan dari situasi yang demikian ini adalah kondisi sosial akan mengalami perubahan pasca penerapan SK IPHPS. Namun dampaknya belum dapat dipastikan. Apakah akan membuat sistem penghidupan rumah tangga petani semakin tangguh dengan adanya legalitas akses atau sebaliknya mengalami kerentanan karena berbagai persoalan yang mengikuti pasca penerapan pengaturan baru tersebut.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menggunakan pendekatan campuran (mix method). Penelitian campuran menggabungkan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan dari dua jenis pendekatan tersebut. Dalam pendekatan kuantitatif digunakan metode survei untuk mengumpulkan data-data yang dapat dianalisis secara statistika. Selanjutnya pendekatan ini akan dilengkapi dengan analisis kualitiatif agar asumsi filosofis dapat digunakan dalam melakukan analisis deskriptif.

Etnografi dipilih sebagai satu metode kerja dari penelitian kualitatif. Dilakukan melaui riset yang terlibat (obeservasi partisipatif) dalam arti periset hidup bersama warga, petani hutan yang menjadi fokus penelitian ini. Keterlibatan dalam hidup keseharian membantu periset untuk setia dan menjaga prinsip kehati-hatian dalama meneliti.

Sehingga terhindar dari interpretasi serampangan atas temuan-temuan lapangan. Nantinya dalam membuat analisis akan mengikuti alur berikut :

Reduksi Data Menyajikan Data a.Verifikasi data •Merinci data •Data yang kaya • Proses ini menggali dan mengecek secara sistematis, dari metode kebenaran data. lalu dipilah sesuai kualitatif melakukan kebutuhan ditransformasi/ perbandingkan antara penelitian. disajikan dalam data dan kondisi sehingga data bentuk kuantitatif lapangan, serta menjadi lebih dalam bentu tabel, mengecek teori dasar yang digunakan. tajam dan mudah gambar atau untukmemastikan dibaca. grafik yang kebenaran kesimpulan dilengkapi dengan atas fenomena yang narasi deskriptif. diteliti dianggap valid.

Gambar 2 Alur Analisis Data Kualitatif

1.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dala mpenelitian ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu data sekunder yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya, hasil dari mengumpulkan informasi dari berbagai media aatu sumber seperti mempelajari dokumen dari OTL, instansi pemerintah terkait, lembaga swasta maupun lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hasil penelitian dll. Data kedua adalah data primer yang akan dikumpulkan dan diolah selama proses penelitian dengan mengikuti langkah-langkah penggalian data primer menurut Wiradi (2009) yaitu dengan cara melakukan data collecting, data recording, data processing dan terkahir data analyzing hal ini dilakukan selama dan setelah pulang dari lokasi penelitian.

Usaha pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen yang ditemukan. Teknik ini digunakan khusus untuk mengumpulkan data sekunder seperti mempelajari berbagai macam peraturan terkait perhutanan sosial, tanah dan peta lokasi penelitian. Monografi desa, jumlah penduduk dan petani, data potensi desa dll. Selain itu akan dilakukan observasi melalui pengamatan terlibat serta wawancara mendalam secara tidak terstruktur kepada narasumber yang ditemui untuk menggali informasi khusus dari beberapa tokoh tertentu. Selain itu akan dilakukan FGD selama dua kali untuk menggali secara lebih mendalam terkait tiga hal penting yaitu; 1). Sejarah kawasan hutan, kelompok tani dan kehidupan masyarakat sebelum dikeluarkannya SK Perhutanan sosial, 2). Merekam situasi pasca penerapan SK perhutanan sosial dan 3). Melihat hal potensial atau kemungkinan apa yang akan menerpa petani hutan Kuta tandingan di masa depan. Terakhir teknik pengumpulan data dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya melakukan survey.

1.5. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini pada level makro adalah hutan, khususnya tanah yang menjadi objek IPHPS yang diberikan kepada GKTMTB yang berada di kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perum Perhutani di RPH Pinayungan dan RPH Wanakerta, BKPH Teluk Jambe, KPH Purwakarta. Secara adminstrasi meliputi empat kecamatan yaitu Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, dan Ciampel. Dalam hal itu maka IPHPS GKTMTB yang seluas 1.566 Ha untuk 783 Kepala Keluarga (KK) terbagi lagi dalam beberapa desa. Salah satu di antaranya adalah desa Parung Mulya yang akan menjadi fokus utama dari penelitian ini.

Pada tingkatan mikro unit analisis penelitian akan berfokus pada rumah tangga (household) di desa Parung Mulya yang menjadi penerima IPHPS berdasarkan SK .530 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017. Rumah tangga dalam hal ini anggota keluarga yang namanya terdaftar Kartu Keluarga. Rumah tangga yang diteliti adalah yang memperoleh SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi dan juag beberapa rumah tangga yang tidak masuk dalam SK namun tinggal di kawasan hutan.

1.6. Teknik Penentuan Responden dan Informan

Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling) merupakan cara penentuan sampel dari anggota populasi secara acak. Sedangkan informan dipilih secara sengaja (purposive) sesuai kebutuhan penelitian melalui proses penggalian atau informasi yang diperoleh dari petani. Jumlah informan bergantung pada informasi yang dibutuhkan peneliti. Ketika tambahan informan tidak lagi memberikan informasi atau pengetahaun baru yang dapat berkontribusi bagi penelitian atau telah sampai pada titik jenuh maka pencarian informasi dan penambahan informan dicukupkan.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan campuran maka responden dan informan penting dijabarkan sebagai dua hal yang berbeda. Spradley (2007 hal 46)168 menjelaskan salah satu perbedaan penting antara responden dan informan terletak pada bahasa yang digunakan dalam memformulasikan pertanyaan. Penelitian survey dengan responden hampir selalu menggunakan bahasa ilmuwan sosial. Penelitian etnografis, dilain pihak, lebih tergantung sepenuhnya pada bahasa informan.

Jumlah responden yang disurvey dalam penelitian ini sebanyak 64 orang, seluruhnya berumah di tiga kampung di Desa Parung Mulya yan masuk kawasan hutan yaitu Kampung Cibenda, Cikamuning dan Cibinong. Sementara itu Informan utama penelitian ini mewakili 4 unsur yaitu Petani, Pemerintah Desa, STTB dan LMDH.

168 Spradley JP.2007.Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi hutan yan menjadi subjek dari surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK .530 /MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/10/2017 yang berada di RPH Pinayungan dan RPH Wanakerta, BKPH Teluk Jambe, KPH Purwakarta. Secara adminstrasi berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang yang meliputi empat kecamatan yaitu Ciampel, Pangkalan, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur. Terdapat beberada desa yang termaksud dalam skema IPHPS. Salah satu di antaranya adalah desa Parung Mulya yang terletak di Kecamatan Ciampel yang menjadi fokus penelitian ini.

Desa Parung Mulya secara sengaja (purposive) dipilih menjadi lokasi fokus penelitian karena desa ini termaksud salah satu desa yang merupakan basis STTB sebagai OTL yang membentuk GKTMTB dan berjuang untuk memperoleh izin pengelolaan hutan bagi masyarakat lingkar hutan. Selain itu berdasarkan kondisi demografis desa ini sangat beragam terdiri dari beberapa suku bangsa dengan latar belakang sosialekonomi yang berbeda-beda. Tanah di desa ini juga telah terbagi dalam beberapa penggunaan seperti menjadi bagian dari kawasan industri, hutan, dan perumahan warga di tepi kali irigasi. Sehingga memotret dinamika keseharian di desa ini akan sangat beragam dan kaya. Bahkan dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Ciampel, Parung Mulya merupakan desa berpenduduk terbanyak.

Penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama empat bulan dari bulan september 2017 hingga januari 2018. Rincian waktu dan kegiatan dalam penelitian ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

AktivitasOktober NovemberJanuari
223411341234234
Studi Pustaka1111111
Pendahuluan lapang
Peyusunan proposal__
lokalatih1_
perbaikan proposal_
pengambilan data lapang_一
penulisan draft laporan hasil turun lapang
Expert Review hasilturun lapang
Ekspose hasil111

II. DESKRIPSI UMUM

2.1. Sejarah Karawang, Tentang Desa Parung Mulya dan Kawasan Hutan

Soepramono (1967) meriwayatkan jika nama Karawang erat hubungannya dengan Raja Mataram Sultan Agung. Pada tahun 1629 merencanakan penyerangan benteng pertanahan belanda di Jakarta (Batavia ketika itu). Namun rencana ini gagal karena diketahui oleh pihak Belanda lalu kemudian Karawang sebagai lumbung pangan dibakar oleh Belanda. Rencana Sultang Agung gagal namun tetap dikenal sebagai orang yang gigih melawan penjajah. Rusaknya lumbung pangan yang telah terbakar tersebut kemudian diberi nama Oleh Sultan Agung dengan sebutan Karawang artinya berlubang-lubang.

Kini wilayah yang tadinya lumbung pangan ini dikenali sebagai wilayah industri. Maka jika kita datang dariarah Jakarta meggunakan transportasipublik, bus lalu turun tepat di pintu tol karawang Barat, kita akan langsung diperhadapkan dengan kawasan industri Karawang Internasional Industry City (KllC). Tanpa mengunjungi langsung wilayah ini mungkin sebagain besar dari kita sulit membayangkan jika dibalik kawasan industri tersebut ada wilayah hutan kelas mahoni tempat ribuan keluarga petani penggarap bergantung hidup. Salah satu desa dalam wilayah hutan mahoni ini dalah Desa Parung Mulya yang secara adminstrasi merupakan bagian dari Kecamatan Ciampel. Kecamatan Ciampel sendiri resmi tebentuk pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999, tanggal 26 Mei 1999, tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka.

Kecamatan Ciampel terdiri dari tujuh desa dan Parung Mulya merupakan yang terpadat penduduknya dan terdapat beberapa kampung yang masuk dalam kawasan hutan. Seperti Kampung, Cibenda, Kampung Cikamuning dan Kampung Cibinong seperti yang terlihat dalam peta Desa Parung Mulya pada gambar 3. Letak geografis Desa Parung Mulya adalah di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Klari, di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Jambe Timur, lalu di bagian Timur berbatasan dengan Desa Kuta mekar dan terkahir di sebelah Selatan berbatasan dengan Perhutani.

Namun Fakta lapangan menunjukkan Desa Parung Mulya bukan hanya sekedar berbatasan dengan Perhutani, tapi sebagian besar wilayah tempat warga desa parung mulya berumah dan mencari nafkah adalah di Kawasan Perhutani. Namun kondisi ini tersamarkan dengan pemberian KTP yang tidak mengikuti nama kampung di dalam kawasan hutan. Jadi alanat dalam KTP Warga hanya disebutkan nama dusun saja, misalnya dusun simargalih V, tanpa tertera jalan, RT maupun RW. Padahal wilayah Dusun Simargalih V dikenali oleh masyarakat setempat sebagai Kampung Cibinong.

KEC.TELUKJAMBE BARAT DESA KITAME DESAKUTANEGARA KEC PANGKALAN

Gambar 3 Peta Desa Parung Mulya (Sumber Kantor Desa Parung Mulya

Penyebutan nama-nama kampung yang ada dalam Desa Parung Mulya itu menjadi seragam secara adminstratif semua merujuk pada dusun Simargalih. Nama dusun inilah yang melekat di setiap KTP penduduk Desa Parung Mulya. Nama kampung diubah menjadi Dusun Simargalih I, Il hingga V. Sementara nama kampung hilang dalam pencatatan adminstrasi dengan alasan kampung ini berada dalam kawasan hutan sehingga penduduk yang hidup di dalamnya mestilah beralamat KTP yang berada di luar kawasan hutan, yaitu di Simargalih. Sebenarnya ini merupakan satu bentuk penolakan atas warga yang berdiam di dalam kawasan hutan yang nantinya diikuti oleh hak-hak lain yang tidak sampai atau enggan diberikan atas nama pendisiplinan adminstrasi.

Namun pendisiplinan ini sekaligus digunakan secara politis bagi elit di tingkatan Desa, dengan memobilisasi masyarakat lingkar hutan setiap kali musim Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari pemilihan Kepala Desa hingga anggota dewan dan lainnya. Jualan mereka selalu sama yaitu perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. Namun dari sekian guliran Pemilu janji-janji itu belum juga mewujud dengan alasan lama yang sama, bahwa mereka "warga" bermukim di tanah terlarang "hutan negara" sehingga tak berhak atas pembangunan. Pendisiplinan adminstrasi seperti ini pada dasarnya merupakan "Diskriminasi Adminstratif" sebagai salah satu bentuk penaklukan yang dilakukan oleh pemerintah atas rakyat yang bertahan di wilayah-wilayah konflik atau mendiami tanah-tanah yang dianggap tidak legal169. Ini merupakan cara-cara lama yang masih digunakan hingga hari ini di Desa Parung Mulya.

Selama saya di lapangan, sekali waktu di Dusun Cibinong, seorang anak perempuan yang baru saja tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menceritakan kesulitannya mencari kerja, bahkan untuk mendaftar di salah satu perusahaan yang berada di Desanya sendiri, tidak dapat la lakukan, sebab tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Emak Sari, Ibu anak perempuan tersebut menambahkan cerita kepada saya jika untuk mengurus KTP di Desa mereka sangat susah dan harus dibayar.

Dalam situasi yang bahkan dari hal sangat mendasar seperti pengurusan "KTP" sebagai penanda dan hak warga negara dipolitisasi di tingkatan Desa. Akses warga negara atas hak yang serba terbatas—dibatas-batasi— seperti ini berlaku sebaliknya untuk ragam proyek infrastruktur dan industrialisasi yang masuk ke Desa Parung Mulya yang terfasilitasi dengan sangat baik sebagai bagian dari perencanana pengembangan Kabupaten Karawang. Secara langsung pun tidak mengubah cara pandang dan sistem penghidupan masyarakat setempat. Keadaan alam yang berubah ini membuat masyarakat merespon secara berbeda sesuai dengan kapasitas yang paling mungkin membantu mereka tetap bertahan hidup. Perubahan yang terjadi di Desa Parung Mulya dapat dibaca sebagai satu bentuk deagrarianisasi.

2.2. Deagrarianisasi Karawang

Karawang sejak lama dikenal sebagai daerah lumbung pangan. Namun sekian dekade belakangan mengalami proses deagararianisasi. Gambaran ini dapat ditemukan dalam pengamatan Marsaoly (2018)170 misalnya. Mengambarkan bagaimana Karawang sebagai suatu lumbung pangan yang kemudian beralih sebagai tempat pabrik dijejalkan.

Deagrarianisasi, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu istilah yang merujuk pada perubahan struktur sosial masyarakat yang perubahannya semakin jauh dari kehidupan agraris. Proses ini telah berlangsung dalam waktu sekian dekade di Karawang. Pemicunya datang dari luar, kemudian diikuti perubahan pandangan, laku kehidupankeluargapetani.Faktoreksternaliniterutamasekalididorongolehmassifnya 1). Mega proyek infrastruktur; 2). Perluasan Kawasan Industri dan 3). Pertumbuhan kota yang semakin pesat. Selain itu posisi geografis Karawang yang berada dekat dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) menyebabkan wilayah ini sangat terdampak urban sprawl.

Lainnya adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang memang sangat mendorong proses ini. Bahkan baru-baru ini Pemda menginisiasi pembangunan perumahan skala luas (Housing) dengan membuat surat edaran mengenai Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karawang. Surat Edaran bernomor: 648 / 5025 / Bapp, bertanggal 9-10 – 2017 ditujukan untuk Stakeholder Pembangunan Perumahan di Kab. Karawang. Salah satu poin dari surat edaran ini adalah sebagai berikut:

"Bahwa dalam rangka mendorong tumbuhnya pengembangan wilayah (kota baru) yang memiliki struktur ruang dan pola ruang kota yang terpadu tetapi tetap terintegrasi dan selaras dengan kawasan perkotaan eksisting, maka pengembangan permukiman perkotaan diarahkan bagi pengembangan perumahan skala besar (luas minimal 100 Ha)."

Artinya Pemda Kab. Karawang memang sangat berpihak kepada pemodal dalam proses pembangunan ruang. Surat edaran ini contoh kecil, nyata dan berarti signifikan dalam menunjukakn bagaimana kelindang antara penguasa dan pengusaha di Karawang. Pemukiman perkotaan yang diarahkan berskala luas artinya hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar. Lalu perumahan yang dihasilkan sudah barang tentu tidak dapat terjangkau oleh kelompok berpendapatan tidak tetap seperti petani hutan atau buruh serabutan.

Alasan Pemda mendorong pembangunana perumahan skala luas tanpa memperhitungkan siapa yang diuntungkan dari pratik ini memang sangat dilandasi pragmatisme. Konon, dalam rangka untuk membangun kota terintegrasi. Menurut salah satu pegawai dari Badan Perencanaan (Bappeda) Kabupaten Karawang yang saya wawancarai menyatakan bahwa pembanguan perumahan skala luas seperti ini akan memudahkan mengontrol pembangunan kota. Tapi jika ditelusuri lebih lanjut sebenarnya ini lebih untuk memfasilitasi bekerjanya modal. Berikut potongan percakapan antara saya dengan salah satu pegawai Bappeda tersebut Mas F.

Kasmiati : Jadi, imajinasi Kabupaten Karawang Ke depan itu tercipta satu kota industri yah?

Mas F : Ya, iya

Kasmiati : Itu kira-kira di daerah mana ?

Mas F: Kawasan eksisting sekarang, masih memungkinkan pengembangan karyawan juga disiapkan di sana. Yang hari ini gitu mba, pagi sore dipastikan terjadi kemacetan akses menuju ke sana. Kemudian, tentunya hal lain yaitu pemukiman itu menjadi tantangan tesendiri ketika pengembangan, banyak juga pengembangan yang kecil-kecil yang pada akhirnya kontrolnya menjadi susah, makanya ke depan perumahan-perumahan itu adalah skalanya besar, perumahan besar yang sekaligus bisa membuat struktur kota.

Kasmiati : Skala besar itu seperti bagaimana?

Mas F :100 hekatr misalkan, jadi di situ perumahan aksesnya sudah jelas, mungkin ada sekolahnya, rumah sakitnya, ya apa yah, komersil-komersil lainnya, jadi semua sudah terintegrasi, infrastruktur pendukungnya semua sudah ada di situ.

Kasmiati : Kalau besar begitu investornya harus besar.

Mas F : yah begitu, harapannya memang yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil itu susah sekali mengontrolnya. Jadi kecil itu, itu kan sprawl justru di mana-mana gitu yah, jadi nyambung-nyambungi itu susah. Drainasenya disambungin, atau aksesnya disambungin itu susah. Terus jika mereka membangun tanpa menyediakan sendiri aksesnya, tidak menyediakn sendiri struktur ke sananya kan jadi crowded jadi macet di mana-mana. Jadi harapannya di Karawang itu ada salah satu contoh pengembangan yang relatif bagus itu Galuh Mas. Galuh Mas itu dia punya lahan sekitar ratusan hektar juga.

Kasmiati : Berapa hektar dia ?

Mas F : 100 hektaran dia bagus jalannya lebar, bagus besar, dia perumahan , dia residential dan commercial. Jadi

membentuk kota baru.

Kasmiati : Galuh Mas itu sebelumnya apa?

Mas F : Dulu sawah, sekarang jadi salah satu lokasi pertumbuhan di karawang yah di situ.

Kasmiati : Nah ke depan rencananya ruang-ruang itu dibangun seperti Galuh Mas itu?

Mas F : Yah kepengennya begitu. Jadi sekaligus membuat struktur kota baru.

Kasmiati : Kalau begitu, bagiamana dengan petani-petani yang masih hidup di sawah, yang kecil-kecil ini nanti bagaimana.

Mas F : Saya pikir itu tidak ada kaitannya, justru agar pembangunan itu terkontrol, bagus dalam artian jelas konsep besarnya, jadi jelas daya dukung, daya tampungnya. Ketika satu-satu tidak terintergarsi, pengembang satu dan pengembang lain nggak komunikasi, yah pada akhirnya seperti jalan itu, contohnya daya dukung sudah tidak ini, kapasitas sudah tidak ini, tapi yah itu, aksesnya cuman itu. Tapi kalau mereka besar, mereka sudah punya konsep besar.

Kesemrawutan kota atau dalam bahasa Mas F kapasistas yang tidak lagi memadai mestinya mengalami penataan bukannya malah menstimulus pembangunan skala luas perumahan karena dianggap upaya kontrol atas pembangunan kota atau sebagai bentuk akresi (accretion expansion). Menghindari pembangunan tak berpola dan beraturan dengan mencanangkan pembangunan perumahan minimal 100 ha adalah sesat pikir. Karena, bukankah logika sebaliknya yang bekerja bahwa semakin luas kuasa yang dilimpahkan ke pengusaha maka semakin leluasa mereka mengontrol arah pembanguna kota. Lalu pengendalian macam apa yang dapat dibayangkan dengan cara menstimulus pembangunan perumahan skala luas begini, sejatinya pasti akan menggilas lahan-lahan pertanian. Sungguh sebuah rencana yang cilaka tanpa memperhitungkan kelompok-kelompok rentan.

Seperti yang terbaca dalam kotak satu di atas, bahwasanya keinginan Pemda memang menginginkan investor besar yang berinvestasi di Karawang dengan pertimbanagn kemudahan kontrol atas kota, yang sama sekali tidak memperhitungkan situasi petani dan masyarakat kecil lainnya. Hal ini tentu mengerikan apalagi dengan mendasarkan diripada contohpengembangyang sudahadayaitu"Galuh Mas"atauPT.Galuh Citarum sebagai contoh sukses yang jelas-jelas dalam pengakuakn Mas K sendiri bahwa ruang terbangun milik Galuh Mas saat ini dulunya adalah sawah. Alih fungsi lahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Jika sudah begini, pertanyaanya kemudian ke mana petani-petani yang dulu bersawah di situ, karena dipastikan mereka tidak mmapu membeli kembali tanah-tanah yang sudah dijual dan kini telah menjadi Mall, jejeran ruko, perumahan elite, hinga hotel. Semua ini bukanlah kebutuhan petani.

Galuh mas sendiri meski dalam pengakuan Mas K di wawancara hanya seluas 100 hektar, namun pencarian informasi lanjutan saya menujukan jika luasan PT. Galuh Citarum yang berada di Karawang Barat ini sebenarnya mencapai 180 Ha. Jika satu perusahaan saja dapat mengalihfungsi sawah dalam tempo yang begitu cepat. Lalu bagaimana jika ada lebih drai satu atau puluhan pengembang yang akan berinvestasi di Karawang dengan minimal luasan 100 hektar. Jika deagrarianisasi ini terus berlanjut. Bagaimana imajinasi kita tentang apa yang akan terjadi dengan Kabupaten Karawang 50 hinga100 tahun yang akan datang?.

Sementara beberapa tahun terakhir real estate terus mengalmi pertumbuhan. Didukung atau tidak oleh suatu kebijakan tertentu, sektor ini akan terus mengalami perluasan. Perumahan yang berkembang pesat ini berkaitan dengan industri yang juga terus tumbuh di Karawang. Ini hal yang alamiah. Sektor industri membutuhkan tenaga kerja, sementara pekerja membutuhkan rumah untuk tinggal.

Grafik 1 Perkembangan Nilai Real Estate di Kabupaten Karawang Tahun 2010-2016

400000 350000 300000 250000 200000 Real Estate 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (Data diolah)

Permasalahannya kemudian, rumah-rumah yang terbangun ini tidak diperuntukkan oleh warga setempat. Begitupula sektor utama yang mengalami perkembangan pesat yaitu industri pengolahan, tidak secara otomatis mampu menyerap warga setempat yang tadinya bertani menjadi pekerja di perusahaan. Artinya ketika industri juga real estate berkembang pesat, dalam waktu bersamaan petani kehilangan tanah dan pekerjaan.

Tanah dan tenaga kerja dua hal yang tidak terpisahkan ketika kita menyoal alih fungsi lahan. Sebab pada bagian ini terdapat orang-orang yang kehilangan sementara yang lainnya memperoleh keuntungan. Lalu siapakah masing-masing dari dua kelompok ini. seringkali mereka yang untung adalah pengusaha, nantinya pendatang yang memperoleh kerja diperusahaan yang terbentuk sebab terdidik dan mempunyai kapasitas. Lalu warga setempat ke mana perginya dan bekerja sebagai apa. Perubahan penggunaan tanah yang diikuti kondisi sosial seperti ini tidak menjadi bagian yang diperhitungkan oleh pemerintah beserta para perencana yang menjadi pemikir dibalik setiap perubahan penggunaan ruang. Semestinya ada satu rancang bangun kebijakan untuk memastikan ke mana orang-orang yang kehilangan tadi pergi. Pertumbuhan sektor industri ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian, karena belum ada satu sekma yang mampu menghubungkan antara dua hal yang berbeda ini. Dalam satu naskah Tania Li yang dipublikasikan pada tahun 2011 yang fokus melihat posisi tenaga kerja ketika terjadi perampasan tanah menyatakan bahwa:

"The truncated trajectory of agrarian transition in much of the global South, one in which there is no pathway from country to city, agriculture to industry, or even a clear pathway into stable plantation work that pays a living wage, is the crucial scale at which to review the land grab debate", (Li, 2011 hal 296)171.

Grafik 2 Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB Tahun 2010-2016

70,65 10,14 4,26-2,97 3,50 1,03-0,06 1,69-0,86-0,80-1,05-0,21-0,03-1,08-0,71-0,25-0,72 2 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 3 5 6 7 8

-Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (Data diolah)

169 Lihat Bachriadi R.1997. Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani. Dalam Tanah dan Pembangunan. Fauzie N.Penyunting.1997. Pustaka Sinar Harapan. Bachriadi merincikan beberapa bentuk corak penaklukan dan penindasan dalam sengketa tanah.

170 Marsaoly R.2018. Karawang: Dari Lumbung Padi Ke Lumbung Pabrik, Alih Fungsi Lahan Petani ke Industri (1970-an- 2000-an) dan Nasib Petan di Sukaluyu. Dalam Karma Wisesa Kondisi Desa-desa di Jawa. Editor. Surya Saluang .2018. Tanah Air Beta

Keterangan:

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2 Pertambangan dan Penggalian, 3 Industri Pengolahan, 4 Pengadaan Listrik dan Gas, 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6 Konstruksi, 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8 Transportasi dan Pergudangan, 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10 Informasi dan Komunikasi, 11 Jasa Keuangan dan Asuransi, 12 Real Estate, 13 Jasa Perusahaan, 14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15 Jasa Pendidikan, 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17 Jasa Lainnya.

Grafik di atas memperlihatkan ketimpangan pembangunan pada ranah makro, khusunya secara sektoral. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karawang selama beberapa tahun terkahir datang dari sektor industri sebesar 70,65% kemudian disusul oleh sektor "Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor" sebesar 10,14%. Sisanya disumbangkan oleh 15 sektor lainnya dalam sumbangsi yang sangat kecil. Kontribusi sektoral yang 80% lebih diperoleh hanya dari dua sektor yaitu industri dan jasa. Semua menunjukkan orientasi pembangunan sosial maupun fisik Kabupaten Karawang ke depannya.

Pangan". Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meskipun berada diurutan ke tiga sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB Karawang selama kurung waktu 2010- 2016ternyata nilaikontribusinya sangat rendah hanya sebesar 4,26%. Jarakyang terlalu timpang jika diperbandingkan dengan sektor industri. Sialnya, sejauh ini tidak tampak usaha-usaha untuk mengembalikkan keadaan. Sebaliknya, pemerintah mendukung secara progresif situasi timpang yang tengah berlangsung melalui berbagai macam kebijakan.

Akhirnya, praktik pembangunan yang tidak mendasarkan diri pada kepentingan rakyat berlangsung dalam berbagai ruang dan tingkatan, termaksud di Desa parung Mulya. Di desa ini terdapat perumahan yang mencapai puluhan hektar dan dikelolah oleh swasta mereka yang dapat membeli rumah-rumah di sini tentu yang perekonomiannya tergolong menengah ke atas. Selain itu terdapat sebanyak 107 industri pengolahan terkategori besar dan 37 UMKM. Total kesuluruhan Industri pengolahan di Desa Parung Mulya adalah144. Maka Tidak mengherankan jika segala bentuk pencemaran mulai dari udara, air dan bunyi terjadi di sini.172 Dapat kita imajinasikan bagaimana wilayah desa itu habis untuk kepentingan 100 lebih industri terkategori besar atau sedang yang beroperasi di level desa.

Luasan tanah di desa Parung Mulya hampir habis hanya untuk dua keperluan ini, perusahaan dan perumahan. Lalu bersandar pada apakah sistem nafkah warga saat ini ketika tanah sebagai basis penghidupan telah beralih fungsi, dari lahan pertanian menjadi kawasan industri, dan sawah menjadi perumahan. Apakah petani yang ada di Desa Parung Mulya sepenuhnya telah menjadi buruh. Jawabannya adalah sebagian "iya" dan ada juga yang "tidak".

Perubahan pengunaan tanah di desa parung mulya memang sangat mempengarui kondisi sosial masyarakat setempat. Deagrarianisasi terjadi terutama di wilayah desa Parung Mulya yang di luar hutan. Saat ini sepenunya telah menjadi ruang terbangun. Di sini keterhubungan tanah dan masyarakat sudah lama tercerabut. Bermula dari proses pelepasan lahan-lahan pertanian untuk dijadikan kawasan Industri. Secara perlahan kerja-kerja pertanian semakin berkurang.

Meskipun demikian, fenomena ini tidak terjadi menyeluruh di Desa Parung Mulya. Tetapi terbagi berdasarkan kampung. Setiap kampung mempunyai pencirinya baik fisik, maupun sosial yang kemudian menentukan kedalaman relasi antara manusia dan tanah di setiap kampung tersebut.

Jadi Parung Mulya Desa yang benar-benar terpolarisasi yakni satu bagian tana-tanah yang legal telah habis terbangun dengan wajah yang sangat urban, di sini segala tersedia selayaknya kota. Lalu, sisanya adalah kebalikannya yaitu wilayah yang menjadi bagian kawasan hutan, tepencil, sulit akses, minim fasilitas bahkan yang dasar. Di sini tanah dan aktifitas bertani adalah keseharian. Karakter kampung di Desa Parung Mulya terbagi sebagai berikut.

Tabel 2 Karasateristik Kampung di Desa Parung Mulya

Nama Letak KampungLetak GeografisPekerjaan WargaKeterhubungan dengan tanahJenis TanamanEtnisGaya Hidup
SimargalihMeliputi kawasan industri, dan perumahan swasta.Pegawai Pemerintah, Perusahaan, pengusaha, Pedagang, Buruh, dII.Lemah/ sangat kurangSangat beragamUrban
Kampung CibendaBerbatasan langsung dengan kawasan industri (KIM)Buruh dan PetaniKurangJeruk, Pisang, Petai dllMayoritas Penduduk asli (sunda) lalu bugis.Agak urban
Kampung CikamuningDi tengahPetani dan buruhKuatJeruk, Petai, Mangga, Jengkol, Pisang dll Jeruk,Mayoritas Jawa, bugis dan ada SundaDesa
Kampung CibinongUjung desa dalam hutan.PetaniSangat KuatJeruk, Petai, Mangga, Jengkol, Pisang, tumbuhan lainnya. Lalu ada sawah danMayoritas SundaDesa

Sumber: Peneliti, diolah dari hasil pengamatan lapangan

Masyarakat yang hidup di Desa Parung Mulya terutama yang berada dalam kawasan hutan khusunya di Kampung Cikamuning dan Cibenda yang masih mempunyai relasi yang masih kuat dengan tanah sebagai sumber penghidupan melakukan usaha-usaha untuk memperoleh akses legal atas tanah dengan membentuk kelompok tani yang sebagian dari mereka menjadi penerima SK perhutanan sosial di Wilayah Hutan Kuta Tandingan. Sementara itu sebagian warga yang hidup di kampung terbangun dan dekat dengan kawasan industri telah beralih kerja dari petani menjadi buruh. Akhirnya relasi dengan tanah di dua kampung ini berubah menjadi sangat lemah dan kurang kuat sebagaimana kampung-kampung yang masih bersandar pada pertanian untuk melangsungkan hidup keseharian.

Apa yang terjadi di Parung Mulya agak berbeda dengan hasil penelitian Pujiriyani

(2018)173 yang melihat deagrarianisasi di desa-desa Jawa melalui pemeriksaan atas dua dukuh yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menemukan bahwa karakter desa agraris masih ada namun mengalami peluruhan karena keterputusan keahlian bertani terutama pada generasi ke tiga. Sehingga terjadi keterputusan keahlian pertanian pada generasi ketiga akibat tidak berjalannya proses regenerasi pertanian. Generasi ketiga dari komunitas petani lebih lekat dengan berbagai aktivitas non pertanian yang tumbuh semakin eksklusif sehingga ancaman deagrarianisasi di dua wilayah penelitian Pujiriyani bukan berasal dari luar seperti alih fungsi lahan melainkan dari dalam.

Di Parung Mulya terjadi hal sebaliknya dimulai dari alih fungsi lahan yang berakibat terputusnya aktfitas bertani dibeberapa rumah tangga yang sudah tidak mempunyai lahan pertanian. Di desa ini deagrarianisasi telah nyata terjadi di Simargali dan kampung Cibenda kini terancam deagrarianisasi, sementara dua kampung lainnya, Cikamuning dan Cibinong masih sepenunhya berwajah agraris.

Agraris Terancam Deagrarianisasi Deagrarianisasi

Gambar 4 Karasteristik Kampung di Desa Parung Mulya

Karasteristik kampung yang berbeda-beda ini ditentukan oleh berbedanya tingkat keterhubungan dengan tanah yang mana ditentukan oleh akses yang berbeda-beda atas tanah di setiap kampung. Perbedaan akses didasarkan pada status tanah yang tidak sama, intervensi pembangunan dan agresivitas industri. Area yang berwarna hijau pada gambar 4 di atas merupakan kampung yang berada di kawasan hutan, di sini akses jalan masih sangat sulit, pelayanan minim dan merupakan kampung terjauh dari Kantor desa maupun dari kawasan industri.

Kampung berwarna kuning meskipun masuk dalam kawasan hutan tapi tepat berbatasan langsung dengan kawasan industri, di sini sebagian masyarakat telah bekerja menjadi buruh terutama mereka yang sebelumnya tinggal dan mengolah lahan pertanian yang sekarang telah menjadi kawasan Industri sehingga terpaksa masuk ke kawasan hutan, kemudian bekerja menjadi buruh. Kampung di sini terancam mengalami deagrarianisasi, penandanya adalah semakin sedikit yang bekerja sebagai petani. Mereka yang bertani ini kebanyakan adalah pendatang yang mempunyai uang untuk membeli lahan pertanian, sementara sebagian dari anak-anak pendatang ini juga telah memilih untuk tidak bekerja sebagai petani. Disini laku hidup sebagaimana yang biasa tampak di kampung-kampung agraris semakin menipis. Meskipun masih ada yang menggarap tanah tapi untuk kebutuhan makan harian berupa sayur mayur harus saja dibeli.

Kampung ini merupakan satu-satunya kampung di Desa Parung Mulya yang masuk kawasan hutannamun memperolehfasilitasberupalistrik,dimusim kemarauterkadang pemerintah mengirimkan air bersih ke sini. Alasan pemerintah desa memperhatikan kampung ini karena penduduknya padat dibandingkan kampung-kampung di wilayah hutan lainnya. Tapi saya kira tepatnya karena kampung ini merupakan lumbung suara untuk Pemilu. Bahkan dalam assessment pertama, saya bertemu Ketua dan Wakil DPR Kabupaten Karawang, Camat Ciampel, dan begitu banyak wartawan yang turut serta untuk meliput pemberian air bersih. Padahal air yang diberikan sangat terbatas tidak semua warga memperoleh bantuan, apalagi mereka yang hidup di kampung-kampun berwarna hijau tadi. Selain itu terdapat beberapa warung sayuran di kampung ini. Berbeda dengan kampung yang berada di area warna hijau, disini malah beberapa perempuan yang menjual sayur-sayuran sebagai strategi untuk menambah nafkah rumah tangga.

Kampung terakhir yang telah berwarna merah sepenuhnya telah menjadi wilayah urban, terindustrialisasi. Di sinilah letak pusat pemerintahan desa, penuh dengan pabrik, toko dan kompleks perumahan. Pekerjaan utama warga sebagai karyawan pabrik, buruh serta beragam kerja lainnya yang sudah tidak begitu terkait dengan pertanian. Salah satu warganya yaitu Kang Dodot, warga asli Desa Parung Mulya merupakan kegturunan ke dua. Kerjanya saat ini menjadi pengurus karang taruna. Sebagai desa yang terindustrualisasi, karang taruna mempunyai peranan penting di desa. Pengurus karang taruna merupakan penghubung antara warga atau pemuda yang ingin mencari kerja di perusahaan.

Setiap hari Kang Dodot pergi ke kantor-kantor perusahaan untuk mengurusi beragam hal, seperti mencari informasi, lowongan kerja, informasi lain berupa bantuan atau CSR. Proses ini disebutnya sebagai “silaturahmi" dengan pihak-pihak perusahaan. Saya sendiri melihat apa yang disebut sebagai "silaturahmi" ini sebagai proses meminta jatah entah itu bantuan atau lowongan kerja.

Kerja sebagai buruh yang menjadi jatah warga lokal diperusahaan meliputi kerja mengurus taman, pengamanan (satpam), mengurus instalasi. Pada musim-musim tertentu ketiak perusahaan membuat gedung-gedung baru maka akan banyak terbuka lowongan kerja untuk menjadi pekra bangunan. Selain itu ada yang disebut kuli bongkar-muat, kerja ini untuk menurunkan ayau menaikkan barang kedalam mobil. Kerja-kerja inilah yang menjadi jatah warga kampung. Sementara kerja level manajerial tidak terakses oleh warga kampung karena keterbatasan tingkat pendidikan. Inilah mengapa lahir apa yang saya sebutkan tadi sebagai aktivitas “minta jatah" warga. Sebab janji-janji perusahaan ketika kali pertama datang dengan membawa imingiming membuka lowongan kerja, menciptakan kesejahteraan tidak pernah terwujud.

Seluruh narasi di bagian merupakan sketsa besar Kabupaten Karawang dari yang makro hingga yang meso merupakan wilayah yang sangat kompleks, telah mengalami proses deagrarianisasi selama sekian dekade, dan saat ini menggiatkan diri membangun kawasan industri dan kota modern. Pada daerah yang secara makro sudah rumit seperti ini skema perhutanan sosial diterapkan. Sialnya salah satu desa yang menjadi titik pelaksanaan skema perhutanan sosial tersebut adalah Desa Parung Mulya yang berwajah ambivalen. Artinya skema perhutanan sosial di Karawang hadir dalam suatu wilayah yang telah memiliki masalahnya sendiri, belum terurai lantas bertumpuk dengan perhutanan sosial.

Karawang semakin menjauh dari identitas utamanya sebagai daerah "Lumbung 171 LI TM.2011.Centering Labor In The Land Grab Debate. The Journal of Peasant Studies Vol. 38, No. 2, March 2011, 281-298

172 Sumber, BPS.2018.Kecamatan Ciampel Dalam Angka 2018.Karawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

173 Pujiriyani DW,Soetarto E, Santosa DA, dan Agusta I. 2018. Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani Di Pedesaan Jawa. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 137-145

2.5. Mengenali Perhutanan Sosial

Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan wajah Kabupaten Karawang pun lokus penelitian di Desa Parung Mulya yang mengalami perombakan dan pembaruan relasiagraria selama sekian dekade. Lalu kemudian pemerintah menghadirkan satu tawaran pemulihan ruang-hidup beserta sistem penghidupan petani melalui mekanisme perhutanan sosial. Maka sebelum kita meletakkan harapan berlebih pada kebijakan ini terlebih dahulu perlu terang benar sampai sejauh mana ruang lingkup dan batasan perhutanan sosial. Secara sederhana perhutanan sosial adalah upaya dari 'negara' untuk "mengembalikan" hak kelola, akses atas hutan kepada "masyarakat setempat" melalui mekanisme legal-formal.

"Mengembalikan" adalah terminologi yang saya gunakan agar tidak terlepas dari konteks historis ketika membincangkan persoalan hutan yang bahkan belum terputus dari sejarah panjang penguasaan sumber daya sejak era kolonial. Bermula dari suatu proses "negaraisasi" atau pengambilalihan penguasan tanah oleh negara dengan menerapkan teritorialisasi. Cahyono (2018 hal 11)174 menerangkan tiga tahap teritorialisasi yang terdiri dari Pertama, negara mengklaim semua tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. Kedua, menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumberdaya alam dan Ketiga, negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai “teritorialisasi fungsional". Proses teritorialisasi ini telah lahir seiring dengan lahirnya beragam aturan dan kebijakan negara atas wilayah hutan yang bisa dilacak tonggak-tonggaknya sejak era Kolonial dan memuncak di era Orba dan tetap di teruskan hingga hingga Era Reformasi.

Melalui tahapan di atas kepemilikan tanah kemudian terkonsentrasi pada negara. Pengurusan, pengelolaan hingga pemanfaatan kemudian melekat pada negara. Pada saat itulah seluruh penggunaan di luar kata “negara" yang diwakili oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan dan rupa kehilangan hak akses atas tanah yang telah menjadi milik negara tersebut. Dalam perjalanannya negara ternyata memberikan banyak akses pemanfaatan sumberdaya tanah atau hutan kepada korporasi. Konsesi skala luas yang diberikan kepada korporasi tidak berbanding lurus dengan izin pemanfaatan hutan oleh masyarakat umum.

Sementara masyarakat adalah mereka yang sejak dulu hidup dalam hutan, terpaksa mengalami pengusiran ketika teritorialisasi direntangkan, begitupula ketika konsesi telah diberikan kepada korporasi. Masyarakat semakin dijauhkan dari ruang hidupnya karena ketatnya pengawasan yang dibangun oleh perusahaan. Telah banyak contoh kasus yang menunjukkan bagiamana dengan muda petani kecil dipidanakan dengan tuduhan-tuduhan merambah hutan, menebang kayu tanpa izin dll.

Dengan atau tanpa izin dari negara, ketidakadilan dan kesulitan hidup harian membuat sebagian besar masyarakat bertahan hidup atau kembali ke kawasan hutan setelah mengalami pengusiran. Selain itu desakan ekonomi membuat masyarakat bertaruh untuk tetap bertahan di area-area konflik dan ilegal menurut perundang-undangan. Di wilayah Hutan Kuta Tandingan warga masuk kembali ke hutan dalam babak waktu yang berbeda ada yang telah tinggal sejak tahun 1970'an bahkan dari hasil penelusuran dokumen milik perhutani menunjukkan jiaklau warga sudah ada yang tinggal di kawasan hutan sejak tahun 45. Kemudian pada masa krisis di tahun 1997- 1998 semakin banyak warga masuk ke areal perhutani.

Lalu gelombang selanjutya pada tahun 20o0'an masa persiden Megawati, konon banyak warga mendengarkan pidato di radio jika mereka dibolehkan menggarap tanah-tanah terlantar. Setelah itu wilayah hutan semakin ramai, meskipun masih di bawah naungan perhutani tapi tanah-tanah telah ditumbuhi tanaman warga, masyarakat telah diakui sebagai Warga Desa Parung Mulya, yang nantinya desa juga mengeluarkan Surat Keterangan Desa (SKD) yang menerangkan kepemilikan tanah garapan dalam hutan. Transmigran dari luar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatra kemudian banyak ikut menggarap di kawasan hutan demi untuk perbaikan ekonomi.

Warga akhirnya membentuk kampung-kampung, dusun kecil di dalam kawasan hutan, meskipun dalam aktifitas sehari-hari terkadang harus kucing-kucingan dengan Perhutani. Lama kelamaan warga menyadari bahwa mereka pada dasarnya memang berhak mengelolah tanah hutan dengan argumen "Jikalau perusahaan yang hanya dimiliki sekolompok orang dapat memperoleh izin berarti kami sebagai petani yang merupakan warga negara juga mempunyai hak yang sama", kurang lebih demikianlah argumen yang disampaikan kepada saya setiap kali menanyakan kenapa mereka berani menggarap kawasan hutan.

Kesadaran yang telah bertumbuh dari bawah ini akhirnya direspon oleh pemerintahan Jokowi-JK yang berusaha menyelesaikan berbagai masalah tenurial diberbagai wilayah. Persoalan agraria menjadi salah agenda prioritas dari program kerja Jokowi- JK yang disebut dengan Nawacita. Salah satu skema yang terkait dengan reforma agraria adalah dicetuskannya apa yang disebut "Perhutanan sosial" sebagai upaya menyelesaikan persoalan agraria dalam kawasan hutan. Perhutanan sosial berfokus pada pemberian akses kelolah kepada masyarakat dalam kurung waktu 35 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Saat ini perhutanan sosial bahkan menjadi salah stau proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan RAPS dan didorong mekanisme percepatannya adalah: a) Sertifikasi Lahan; b) Perhutanan Sosial; c) Legalisasi Lahan Transmigrasi; d) Peremajaan Perkebunan Rakyat; dan e) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Untuk perhutanan sosial terdapat beragam skema yang dapat digunakan, karena Hutan Kuta Tandingan berada dalam kawasan Perhutani maka mekanisme yang diterapkan adalah melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang kemudian disebut IPHPS. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani maka IPHPS didefinisikan sebagai usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

Jadi secara sederhana IPHPS ini dapat dimaknai sebagai izin usaha atau legalitas untuk melakukan ragam aktifitas dalam kawasan hutan / perhutani yang diberikan kepada warga negara. Jadi bukan pada konteks memiliki atau menguasai hutan negara namun hanyasebatas mengelolah, memanfatakan hutan secaralegal.Konsekuensiyangpaling diharapkan selain selesainya persoalan tenurial yaitu terwujudnya perbaikan ekonomi rumah tangga melalui berbagai macam aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam hutan negara.

174 Cahyono E. 2018. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia (Refleksi dan Kontekstualisasi Untuk Kebijakan Pembangunan Nasional). Policy Paper: RECOFTC - Indonesia Country Program: Naskah belum dipublikasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perhutanan Sosial dan Setelahnya

Perhutanan sosial lahir dari spektrum berbeda akan dua cara pandang mengenai hutan. Ada yang mensyaratkan pentingnya hutan dalam pengelolaan dan penguasaan negara, sementara di sisi lain memandang pentingnya pelibatan masyarakat sehingga perlu dihadirkan beragam mekanisme untuk mengembalikan hak kuasa atas hutan kepada warga negara. Namun setelah menimbang berbagai persoalan di lapangan dan berbagai kompromi dilakukan oleh para pihak terkait akhirnya lahirlah perhutanan sosial sebagai skema paling moderat untuk memediasi perbedaan tadi. Perhutanan sosial upaya memediasi berbagai kepentingan agar hutan dapat dikelolah dalam kerangka kaloborasi.

Seberapa jauh dan bernyali mekanisme perhutanan sosial mampu mengatasi kompleksitas tenurial di kawasan hutan, maka bagian ini menelaah situasi yang sedang berlangsung di Hutan Kuta Tandingan pasca penetapan SK IPHPS tahun 2017 yang mana pertarungan penguasaan tanah masih berlangsung melalui berbagai situs pertarungan yang melibatkan beragam aktor, konteks, dan dinamika baru. Arenaarena baru dalam dinamika pertarungan penguasaan tanah tidak hanya berupa situssitus di mana konsep dan praktik pembangunan serta ekstraksi sumber-sumber agraria berbasis pasar berhadapan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal, termaksud perempuan dan kelompok marjinal di dalamnya yang mempertahankan ruang hidup (Siscawati dan Fauzi, 2018). Di antara yang marginal tersebut adalah petani hutan yang sekian puluh tahun terus menerus hidup di bawah bayangan pengusiran. Selain itu marginalisasi dan konflik agraria sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah kenyataan sehari-hari yang seringkali dihadapi oleh para petani di lingkar hutan.

Belakangan, kemudian lahir satu bentuk niatan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria khususnya di kawasan hutan dengan cara memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan atau melakukan resettlement175.

Perhutanan sosial berupaya melakukan deksosentrasi penguasaan hutan yang selama ini luasan terbesar dikuasai oleh negara, kemudian korporasi dan hanya ada 1% izin yang dikeluarkan untuk masyarakat. Subtansinya, perhutanan sosial berusaha menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara bersamaan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan hutan lestari176. Berkenaan dengan hal-hal inilah maka dikeluarkan izin pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Hutan Kuta Tandingan. Ini merupakan upaya merespon konflik agraria yang berlangsung dengan mengeluarkan regulasi dalam hal ini SK 530/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017. Namun SK ini gagal menjadi solusi. Alih-alih meredam kekacauan sosial, yang ada malah melahirkan persoalan-

persoalan baru sebab terjebak dalam siklus berikut:

Konflik Agraria Regulasi Kompleksitas progresif baru Birokrasi macet Regulasi otonom

Gambar 5 Siklus Kemacetan Regulasi Perhutanan Sosial

SK IPHPS 2017 berusaha mengatasi ketimpangan pengusaan tanah dan konflik agraria. Visi SK tersebut bisa dikatakan progresif karena ingin mengoreksi penguasaan tanah yang berlebihan di satu pihak sementara di pihak lain minim. Tetapi karena diterbitkan dalam ruang birokrasi yang konservatif dan macet, instrumen hukum progresif tersebut membeku, menjauh dari visinya. SK tersebut kemudian berubah menjadi suatu insturmen yang oleh Nonet dan Zelnick (2003)177 disebut sebagai hukum yang otonom, yaitu suatu instrumen yang tidak berdampak apa-apa kepada publik karena terpisah dari alasan serta tujuannya diterbitkan. Instrumen tersebut ada untuk dirinya sendiri, bukan untuk suatu hal yang dicita-citakan. Sementara itu yang dipegang dikalangan birokrasi penyusun dan pelaksana kebijakan adalah koridor hukum tidak akan ada langkah inovatif bila tidak sejalan dengan pasal-pasal aturan perundangan, (Kartodihardjo, 2017 hal 262)178. Pada akhirnya masalah akan menumpuk dan melahirkan suatu kerumitan baru yang jika tidak ditangani secara tepat, sangat mungkin menjauhkan SK tersebut dari visinya semula.

Macetnya birokrasi terbaca oleh tiga hal. Pertama, di tingkat kementerian, terdapat indetifikasiwilayah(tanah)salahsasaran.Wilayah yangditetapkan untukdidistribusikan kepada petani adalah sebagian telah masuk dalam wilayah kawasan industri, pemukiman dan tanah milik orang lain179. Ketika diajukan perubahan peta wilayah, respon Kementerian terkait yang menangani sangat lamban180. Kedua, pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten hinga Desa bukan saja tidak mendukung, mereka bahkan menunjukan sikap berseberangan dengan insiatif perhutanan sosial. Semua ini menandakan tidak seragamnya wajah pemerintah ketika memandang SK IPHPS.

Berikut posisi dan sikap setiap lembaga yang pada dasarnya masing-masing mewakili pemerintah namun tidak berada dalam satu lintasan yang sama karena kepentingan atas suskes dan tidaknya program SK IPHPS berbeda-beda.

175 Hal ini merujuk pada pasal 8, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

176 Lihat Permen LHK No P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

177 Nonet P & Selznick P.2003.Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi: Huma Ford Foundation

178 Kartodihardjo H.2017.Diblaik Krisis Ekosistem Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Depok: LP3S 179 Wawancara dengan Sekertaris GKTMTB

180 Ibid.,

Persiden dan KLHK

Selaku Inisiator program perhutanan sosial sangat mendukung dan berkepentingan atas suksesnya PS

Perhutani

Pragmatis, bergantung keadaan dan siapa yang dihadapi.

Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa Tidak Peduli, tidaka punya kepentingan bahkan terkadang menunjukkan sikap berseberangan.

Gambar 6 Sikap Pemerintah yang berbeda atas SK IPHPS

Membaca mengapa wajah pemerintah tidak sama dalam menafsir dan bersikap atas suatu regulasiatau kebijakan tertentujika merujukpada Hadiz(2005)181haliniberkaitan dengan berkembangnya perspektif neo-institusionalisme sebagai pendekatan dalam pembangunan, yang didalamnya berkaitan dengan persoalan desentralisasi yang memfasilitasi proses saling berebut kuasa, alih-alih sebagai suatu yang menyokong demokrasi dan proeses pembangunan yang lebih partisipatif.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa ketika SK IPHPS diterbitkan, keadaan lapangan tidak dipahami secara utuh sehingga inisitatif perhutanan sosial di wilayah Karawang tidak dapat dieksekusi secara efektif. Keadaan lapangan dimaksud di antaranya penguasaan tanah, jaringan para aktor dan relasi kuasa yang jalin menjalin tidak menjadi bagian yang dianalisis ketika SK perhutanan sosial akan dikeluarkan. Padahal, sekalipun pendekatan pembangunan seri terbaru dikemas dengan kata masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan, tetap saja di dalamnya terkandung sejumlah keterbatasan mendasar. Keterbatasan pertama adalah sangat sedikitnya perhatian yang ditujukan pada rezim yang berkuasa...keterbatasan kedua, sedikit sekali perhatian ditujukan kepada relasi kekuasaan terselubung di antara wali masyarakat dan masyarakat yang mereka bina, (Li, 2012 hal 485)182. Sebab itu pada bagian ini saya akan mengisahkan bagaiamana para aktor saling berinteraksi. Siapa saling mendukung dan bekerjasama, pihak mana yang saling bertentangan di lapangan. Semua ini tidak bisa diabaikan dalam menganalisis mengapa tujuan diterbitkannya SK IPHPS belum tercapai.

Di wilayah Hutan Kuta Tandingan, khusunya di Desa Parung Mulya selain para petani hutan, setidaknya terdapat empat pihak lainnya yang saling bersinggungan dalam agenda perhutanan sosial ini. Mereka adalah Perhutani, Pemerintah Daerah (Desa Parungmulya dan Kabupaten Karawang), Perusahaan (kawasan industri Karawang dan PTPL) dan para pemilik tanah yang berdomisili di luar Karawang. Perhutani adalah pihak yang memiliki rekam jejak konflik yang cukup panjang dengan para petani lokal. Konflik paling mutakhir antara Perhutani dengan petani lokal bisa dirunut sejak PHBM di tahun 2007. Perhutani sering bersikap arogan dan represif saat berhadapan dengan petani, kebun yang dikelola petani ditanami kayu jenis tertentu dengan jarak tanam 3x3 meter, tanaman milik petani sering kali dirusak Perhutani demi menanam kayukayu tersebut183.

Sedangkan pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, membiarkan kesewenang-wenangan Perhutani dengan dalih bahwa wilayah atau tanah yang dikelola para petani memang kawasan hutan di bawah penguasaan Perhutani. Di sisi lain, pemerintah desa, melalui RT/RW, terus mengeluarkan surat keterangan desa (SKD) dan diberikan kepada siapa saja yang ingin mengelola tanah dalam kawasan. Pemerintah desa mematok harga Rp 200.000 hingga Rp 2.000.000 per satu lembar SKD yang dikeluarkan.184

Korporasi merupakan penguasa tanah terbesar di Karawang. Di antaranya adalah Karawang International Industry city (KllC) dan Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM) yang meliputi beberapa desa di Karawang. KlIC merupakan Kawasan Industri yang dikembangkan oleh ITOCHU Corporation dari Jepang dan Sinarmas Land, Indonesia yang kepemimilikannya 50-50 persen di antara keduanya. Dalam mengiklankan perusahaan mereka menerangkan diri jika tidak berdekatan dengan perumahan penududuk sehingga tidak dapat diakses oleh orang luar. Kenyataanya berbatasan langsung dengan hutan produksi yang sudah berpenduduk bahkan telah menjadi kampung, dan muasal tanah yang saat ini menjadi perusahaansebelumnya merupakan perkampungan dan sawah, kebun garapan warga. Luasan KlIC sebanyak 959 Ha sementara KIM selaus 200 Ha dan seluruhnya berada di Desa Parung Mulya yang menjadi lokus utama penelitian ini.

Sementara itu, belum lama ini jika pemerintah daerah Karawang kembali memberikan HGU yang telah beralih menjadi HGB kepada PT Pertiwi Lestari (PTPL). Luas tanah yang diberikan kepada PTPL adalah seluas 791 Ha. Mencakup pemukiman warga (petani) di dusun Kiara Ayam. Pada tahun 2017 lalu, para petani yang rumah dan kebunnya masuk dalam area PTPL berhadapan dengan PTPL yang dibela ratusan brimob dan aparat keamanan. Konflik terbuka pun tak terhindarkan, rumah dan kebun warga dihancurkan aparat18s. Selain itu ada PT Korea Indonesia Forestry Cooperative (KIFC) merupakan perusahaan Korea yang bekerjasama dengan perhutani.

Pihak terakhir dalam silang sengkarut ini adalah pemilik tanah yang berdomisili di luar Karawang. Mereka umumnya mengusai tanah dalam jumlah yang besar. Salah satu di antara mereka yang kami temui adalah Pak Andi yang menguasai 10 Ha tanah di dusun Cikamuning, Desa Parung Mulya. Andi Parawasi mengatakan bahwa ia membeli tanah tersebut dari para penggarap sebelumnya untuk kepentingan usaha186. Awalnya Andi Parawasi bergabung dengan STTB dan sempat mengikuti beberapa kali pertemuan STTB. Tetapi mengetahui bahwa STTB mewajibkan anggotanya untuk membagikan sekian luas tanahnya kepada anggota lain yang sama sekali tidak memiliki tanah, Pak Andi akhirnya mengundurkan diri dari STTB187. Bahkan di Pasir Ipis 80% lahan dikuasai oleh Orang Jakarta.188

Situasi dan kontestasi aktor seperti diuaraikan secara singkat di atas tadi adalah bagian yang mempengaruhi macetnya insitiatif perhutanan sosial. Situasi demikian tidak ditangkap secara utuh karena SK IPHPS dikeluarkan sebagai 1) Alat peredam konflik; 2) ada semacam ketergesaan mengejar target RAPS pemerintah yaitu terwujudnya 12,7 Ha perhutanan sosial; 3) Tim verifikator tidak melihat lebih jauh persoalan sosial yang ada di lapangan sehingga terjadi ketidaktepatan objek dan subjek penerima SK; dan 4) Secara umum inisiatif perhutanan sosial memandang masalah petani semata-mata penguasaan tanah sehingga rekomendasinya sebatas legalisasi penguasaan tanah. Sementara konteks ketimpangan (relasi kuasa dan pertarungan) tetap tak terurai.

Wilayah yang ditetapkan sebagai objek perhutanan sosial melalui SK IPHPS 2017, seperti telah disebutkan di atas, bukanlah tanah kosong tak bertuan. Tanah-tanah tersebut telah dimiliki secara pribadi (individu-individu) maupun oleh korporasi. STTB kemudian berinisitif mengundang para individu pemilik tanah dan membicarakan jalan keluarnya. Tetapi tidak ada kemajuan apa-apa dari pembicaraan di antara mereka. STTB kemudian mendorong upaya ini untuk dilakukan oleh Kementerian Lingkungkan Hidup. Namun hingga naskah ini ditulis, KLHK belum melakukan apapun untuk mengatasi tumpang tindih kepemilikan (penguasaan) tanah. Narasi di atas mengimplikasikan beberapa hal berikut:

18: Hadiz V R.2005. Dinamika Kekuasaan , ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto . Jakarta: LP3S. Khusunya pada bagian "Desentralisasi dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kritik terhadap perspektif Neo-Institusionalis".

182 Li TM.2012.The Will to Improve Perencanaan, kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia.Tangerang: Marjin Kiri

183 Ini terungkap saat FGD dan wawancara-wawancara yang kami lakukan terhadap para petani di sana.

184 Wawancara dengan Hasanuddin salah satu ketua RT di dusun Cibenda, Parungmulya pada tanggal 5 November 2018 185 Sebagiamana dikisahkan dalam bagian pengantar mengenai muasal konflik anatara petani dan PTPL

3.1.1.Terjadi Fragmentasi Sosial

"Kalau di sini konfliknya, kayak konflik unik gitu ya. Permasalahannya unik kata saya. Yang dipermasalahin juga nggak jelas, yang direbutin juga nggakjelas disinianeh, padahalnggak kerasa dampak buat kitaitu, padahal gede dampaknya. Keselarasan gotong royong aja hilang, buat ekonomi sekarang jadi masalah”, (Kang Ac, Warga dusun Cibinong).

Kutipan di atas menunjukkan kebingungan masyarakat menelaah apa yang terjadi dalam kehidupan sosial mereka saat ini. Belakangan terjadi ketegangan diam-diam, tidak terbahasakan dan dibahas dalam perbincangan sehari-hari namun terasa. Hal ini dapat diurai musababnya yaitu dengan membaca soal relasi kuasa pada tingkatan desa ke bawah yang saat ini tengah terjadi perubahan struktur dalam kehidupan masyarakat petani hutan.

Sebelumnya pemerintahan desa bersama seluruh aparatnya, mereka yang bekerja di Kantor Desa seperti Kepala Dusun, Wakil dan para RT, RW menempati posisi penting dan terpandang. Selain berkuasa mengelolah jalannya pemerintahan dan mengaturhidup masyarakat, segalainformasi dan sumber daya lainnya pertama-tama harus melalui pemerintaahn desa bersama seluruh bagiannya hingga ditingkatan paling bawah.

Pada bagian ini pemerintah desa beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan corong satu-satunya untuk segala hal. Peranan sentral inilah yang memberikan kuasa lebih bagi orang-orang di sekitar pemerintahan desa. Misalnya semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik diajukan, dikelolah dan diurus oleh mereka. Masyarakat terpasifikasi, hanya diam dan menerima keputusankeputusan yang telah ada. Mereka tidak pernah tau bagaimana persisnya dan seperti apa proses dan mekanisme pengajuan serta pendistribusian suatu layanan bantuan misalnya.

Terbentuknya OTL STTB berarti satu ruang belajar baru bagi petani. Melalui organisasi ini mereka belajar menjadi warga negara. Persoalan hak dan kewajiban menjadi lebih dipahami. Informasi tidak lagi datang satu arah. OTL menciptakan suatu proses pendisrtibusian pengetahuan yang lebih dinamis. Berbagai hal diinformasikan ke setiap kelompokkelompok tani yang saat ini setidak-tidaknya tersebar dalam 4 kecamatan dan beberapa desa. Di dalamnya terdapat beberapa kelompok tani dimana ketua-ketuanya aktif membagikan informasi-informasi baru kepada anggotanya.

Kemampuan petani belajar dan mengkosolidasikan diri melalui OTL menjadi satu kekuatan politik baru ditingkat desa, mereka mempunyai massa, melibatkan tidak hanya para bapak atau laki-laki namun juga perempuan, ibu-ibu, dan pemuda sebagai bagian penting. Kekuatan baru ini terang mengimbangi kuasa yang telah dihegemoni selama sekian puluh tahun oleh lingkaran elit pemerintah di level bawah. Saya membaca ada hasrat mempertahankan status kuasa yang telah dimiliki selama ini sehingga pemerintah desa dan aparatnya tidak membantu kerja-kerja OTL bahkan cenderung menolak keberhasilan-keberhasilan kecil yang telah diraih petani. Seperti tidak mempercayai SK IPHPS itu sebagai sesuatu yang benar adanya, bahkan berkila bahwa SK tersebut hanya akal-akalan STTB saja untuk menguasai dan mengatur tanah-tanah petani di dalam wilayah hutan. Tuduhan naif tentu saja namun semua ini merupakan usaha untuk menghambat pembesaran gerakan tani yang sangat mungkin terjadi. Selain itu langkah-langkah ini sekaligus upaya menggaet petani yang belum menjadi anggota STTB untuk tetap patuh dan hormat pada pemerintahan desa, dan seluruh aparatnya.

Di antara cerita yang terus menerus digulirkan oleh pemerintah desa pun orang-orang LMDH adalah kisah Pak Ape yang menebang dua batang pohon lalu di bawah ke kantor polisi. Cerita ini terus digelinding dijadikan penanda betapa STTB adalah kriminal dan perusak hutan, tukang bagibagi tanah dan lain sebagainya. Padahal senyatanya mereka adalah gerakan tani yang berjuang memperoleh hak mendasar dari negara, tanah. Mengenai SK IPHPS orang-orang di Desa juga di LMDH sebenarnya tidak tau pasti mengenai SK ini mereka hanya mengetahui dari sekedar "dengar-dengar saja". Seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan ketua LMDH di Desa parung Mulya ketika saya tanya apakah dia tau mengenai SK perhutanan sosial atau tidak.

"Tau persis nggak, karena awalnya proses pengajuan tahapan SK itu bukan dari LMDH, dari kelompok STTB, kaitannya bahwa kelompok STTB itu mengacu pada keinginan kelompok tersebut, awalnya nggak runding-runding, nggak ngomong-ngomong STTB itu. Gimana nih orang-orangLMDH,petaniLMDH...Sehingga adasemacamperbenturan di lapangan itu dengan cara STTB dan cara petani LMDH, ...orang-orang elit STTB dan orang-orang STTB wawu kebo (kenal kebo), yah kenal ma kenal gitu, nanya ma nanya tapi kaitan prorgam cuek, nggak ngariung”, (Pak Sm Ketua LMDH...).

Tuturan di atas adalah penjelasan mengapa hari ini terjadi fragementasi sosial, seolah terdapat rebutan kuasa di antara pemerintah Desa bersama LMDH yang tampak berseberangan dengan STTB. Sebab keberadaan STTB merusak tatanan lama, kelahirannya tidak memperoleh restu pemerintahan desa, begitu pula dengan proses penerbitan SK IPHPS yang diurus langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prosesnya tidak melibatkan orang-orang desa dan LMDH. Mereka kemudian merasa tidak dihormati. STTB dituding sebagai organisasi yang tidak tau diri, sebab tidak melakukan tabik pada penguasa lama. Dituduh memberontak, dianggap ingin mengusai tanah negara yang sejatinya adalah memperjuangkan hak sebagai warga untuk memperoleh akses mengelolah tanah.

Tudingan buruk kepada STTB bahkan datang dari Pemerintah daerah di level lebih tinggi misalnya dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang (Toto S) pada sekalu pertemuan dengan saya di kampung Cibenda menyampaikan pernyataan-pernyaatan berikut dengan nada suara yang ditinggikan, agar sebisa mungkin masyarakat yang sedang berada di sekitarnya mendengarkan hal-hal yang disampaikanya. Berikut potongan ceritanya mengenai STTB yang sedang mempertahankan tanah yang berkonflik dengan PTPL, lalu atas dasar sikap ini Ketua DPRD Kab. Karawang kemudian membuat maklumat agar masyarakat tidak ikut bergabung dengan kelompok tani.

"STTB pada saat itu kan luar biasa pada saat itu, pemerintahan desa tidak boleh masuk ke wilayah dia . Harus ada KTP segala macem. Ini kan seolah di atas, dia dalam pemerintahan ada pemerintahan. Pernah terjadi seperti itu. Di lahan PT lestari itu dulu STTB membuat seperti itu aturannya. Masyarakat pemerintahan desa tidak boleh masukkan KTP. Dalam pemerintahan ada pemerintahan. Itu nggak boleh terjaid seperti itu. Hari ini ada berita bahwa di Ciampel, di Parung Mulya sudah masuk ke sini-sini. Nah tentunya saya juga menyampaikan kepada para masyarakat di sini yang pernah yang sudah lama bercocok tanam di sini tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal itu. Nggak boleh itu, siapapun orangnya."

Selain sikap yang memang tidak berpihak kepada petani, tidak paham fungsi dan peran OTL ditambah ketidakterlibatan dalam mekanisme PS membuat Pemda enggan membantu. Garis pengurusan SK perhutanan sosial yang langsung ke KLHK memang efektif memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang dan berbeli-belit. Namun disisi lain ketidakterlibatan pemerintah daerah pada tingkatan Kabupaten/Kota hingga Desa ternyata menyimpan persoalan lain yaitu ketiadaan garis koordinasi dengan KLHK atau sama sekali tidak terkait dengan pengurusan SK IPHPS sehingga Pemda merasa tidak diperlukan, akhirnya tidak ada upaya yang menunjukkan dukungan terhadap suksesnya agenda perhutanan sosial. Sementara untuk kepengurusan hal lain petani membutuhkan Pemda sebagai sistem pendukung pasca penerapan SK PS.

Hal ini juga menjadi satu kritikan yang diajukan dalam kertas kebijakan mengenai Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia oleh Cahyono (2018 hal 38) bahwa kebijakan mengenai PS baru pada tingkatan nasional dan belum diturunkan menjadi program Pemda. Akibatnya di banyak kasus Pokja PPS belum mendapatkan interest yang baik dari Pemda. Dalam praktiknya dari sisi keterwakilan Pokja PS belum ada perwakilan dari daerah karena levelnya Provinsi. Hal ini akan mempengaruhi "rasa kepemilikan" kebijakan PS bagi pemerintah di daerah.

Ketidakterlibatan Pemda tampak remeh namun berimplikasi luas dan langsung pada kehidupan keseharian masyarakat. Misalnya ketika pemerintah desa dalam hal ini RT/ RW melaksanakan pertemuan seperti kerja bakti perbaikan jalan atau jembatan maka anggota STTB tampak enggan terlibat, sebaliknya jika ada kerja-kerja yang diinisiasi oleh STTB meskipun untuk kepentingan semua warga maka mereka yang dekat dengan pemerintah desa tidak turut serta. Fragmentasi sosial ini begitu tampak dan terasa. Keguyuban yang semakin berkurang sulit disembunyikan. Memang ada bekerja bersama, saling bahu-membahu namun dalam golongan sendiri-sendiri.

Fragmentasi sosial ini merupakan bara yang perlu segera dipadamkan sebelum menjadi konflik terbuka. Selain alasan menjaga status quo sebagaimana dijelaskan di atas. Sebelumnya memang telah terdapat cara pandang yang berbeda antara mereka yang tergabung dengan STTB dan mereka yang mendukung program PHBM umumnya merupakan anggota LMDH. Dimulai sejak konflik di dusun Cisadang, Desa Wanajaya mereka yang tidak menganggap perhutanan sosial yang ada hari ini. Sebenarnya sejak dulu menunjukkan ketidak berpihakannya kepada petani yang tergusur. Di antaranya seorang guru sekolah yang juga dipanggil uztads sebelumnya merupakan korban konflik dengan PTPL dan memilih mengambil uang kerohiman sebesar Rp.30.000.000,00. Bapak ini merupakan ketua LMDH di desa tetangga merupakan pendukung utama program PHBM dan sangat anti STTB. Ketika saya menemuinya dia menunjukkan pohon-pohon yang di tanam sekitar rumahnya sangat rapat, tidak ada ruang untuk menanam tumbuhan lain. Berbeda dengan petani lain terutama yang tergabung dengan sarikat tani sangat menolak dan mengeluhkan prorgam PHBM. Sementara Pak Omam tidak peduli dengan jarak tanam karena sumber utama keuangannya bukan dari menanam melainkan dari gaji bulanan.

Kisah lain datang dari pak Ja, merupakan wakil Dusun dengan gamblang menyampaikan jika ada keperluan dia akan pergi ke rumah kepala desa untuk meminjam uang. Selain itu jika ke rumah Pak Desa bersama pak RT Husen dari dusun Cibinong, ketika pulang mereka biasanya akan diberikan uang sebanyak RP.100.000,00 / orang. Artinya, Kepala Desa bukan hanya pemimpin para RT dan RW secara struktural, tetapi juga sebagai patron tempat meminta bantuan ketika ada kesulitan ekonomi.

Hal senada dilakukan oleh Pak RT Dy dari dusun Cibinong ketika mengetahuai ada peneliti di kampung ke esokan harinya dia langsung ke luar hutan, menempuh jalanan licin, melewati hari hujan, menuju kantor desa demi melaporkan keberadaan kami. Padahal sebelumnya kami telah memasukkan surat dan bertemu orang-orang di kantor desa. Karena jarak tempuh yang jauh dari rumah tinggal dan rumah-rumah warga, termaksud rumah Pak RT Dy sehingga belum sempat bertemu untuk memberikan keterangan penuh. Ini merupakan bentuk kehati-hatian atau juga kecurigaan atas setiap orang luar yang masuk ke kampungkampung dalam kawasan hutan. Antara pihak RT/RW di dalam kawasan hutan dan pejabat di kantor desa terdapat kebutuhan yang sama di mana RT/RW mencari-mencari peluang untuk dekat, terhubung dengan mereka yang berada di Kantor Desa yang jaraknya cukup jauh dari hutan. Sementara kepala desa mempunyai kepentingan untuk mengamankan suara demi kepentingan politik elektoral.

Petani yang tidak pro ke pemerintah pun LMDH dan juga bukan anggota STTB atau mereka yang disebut kelompok netral berada dalam kebingungan. Berpihak ke Desa tidak diurusi, memihak LMDH yang berada di bawah naungan perhutani berpeluang dikibuli seperti yang lalu, rencana bagi hasil prgoram PHBM hanya janji, sementara berharap pada STTB hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan berarti selain memperoleh sertifikat dari kementerian.

Sialnya sertifikat yang telah diperjuangkan ini kemudian tersandera dalam kehidupan sosial yang penuh fragmentasi. Semestinya seluruh elemen terkait ini solid. Pemerinta desa beserta perhutani menguatkan, sementara LMDH dan STTB bekerjasama untuk mensukseskan cita-cita kelahiran SK IPHPS. Sebab, tanpa proses pelembagaan yang solid, adil, dan partisipatif, perhutanan sosial hanya berhasil di atas kertas, tetapi gagal di tingkat realitas189.

186 Wawancara Andi Parawasi tanggal pada tangga 8 November 2018. Identitas kependudukan (KTP) Andi Parawasi adalah DKI Jakarta.

187 Ibid.,

188Informasi dari FGD I

3.1.2. Pengaturan dan Pertarungan Baru

Perhutanan sosial merupakan pengaturan baru pengelolaan wilayah hutan yang lahir bersamaan dengan garis-garis batas. Batasan baru yang terbentuk tersebut berkaitan erat dengan akses. Dimana akses bagi Ribot dan Peluso (2003)190 bukan sekedar ditentukan oleh hak semata tetapi berkelindang dengan kuasa yang didalamnya melibatkan beragam unsur seperti kekuatan ekonomi poitik, relasi, jejaring para kator yang kemudian menentukan kapasitasnya untuk mengakses suatu sumberdaya berupa hutan. Ketika SK IPHPS dikeluarkan melekat pula akses yang secara konvensional didasarkan pad hak (a bundle of rights). Tetapi bagaimana kemudian dengan akses masyarakat yang selama ini didasarkan pada (a bundle of powers) apakah ada yang berubah, sebab secara otomatis SK melahirkan batasan baru yang kemudian menjadi rujukan apakah kawasan hutan dapat diakses secara legal atau tidak. Adakah lahir persoalan-persoalan baru, sebab hal pertama yang diatur melalui SK IPHPS 2017 adalah objek (hutan) yang masuk areal perhutanan sosial. Di Hutan Kuta Tandingan peta yang dikeluarkan sangat jauh dari pengajuan kelompok tani sperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Peta A Peta B

Gambar 7 Peta A Lahan Garapan dalam SK IPHPS dan Peta B Lahan Garapan di Luar SK IPHPS (Sumber Peta dari GKTMTB)

Peta yang diajukan telah memuat lahan-lahan garapan petani terutama anggota STTB yang ingin dimasukkan dalam SK perhutanan sosial seperti yang terlihat dalam peta B. Tetapi batasan luas perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian bergeserjauh sepertiyang terlihat dipeta A, akhirnya hal ini menciptakan kerumitan baru yang sulit diselesaikan pada tingkatan OTL sebab terhubung dengan aktor yang mempunyai kuasa lebih besar, seperti perusahaan, orang-orang Jakarta yang mempunyai modal besar sehingga dapat mengklaim beberapa tanah dalam kawasan hutan sebagai tanah garapan, belum lagi kawasan hutan yang masuk dalam prorgam kerajasama dengan PT. KIFC juga dimasukkan dalam SK IPHPS. Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu 1) Ada tanah-tanah yang perlu dikelurakan dari IPHPS dan 2) Terdapat tanah yang perlu dipertimbangkan untuk masuk menjadi bagian dari wilayah IPHPS.

Akibat tidak selarasnya apa yang diajukan dan apa yang dikeluakan maka areal SK IPHPS saat ini secara penguasaan dan penggunaan menjadi tumpang tindih.

Gambar 8 Peta Tumpang Tindih Garapan Usulan IPHPS dan SK IPHPS

Pengaturan baru berbasis perhutanan sosial ini bias dan tidak bebas kepentingan. la menjadi satu ruang pertarungan baru yang bisa jadi semakin mengaleniasi petani atau menjadi pintu masuk konflik sebab peta sebagai output dari regulasi yang sedianya menjadi titik berangkat pengelolaan hutan inheren dengan masalah itu sendiri. Tanah selamanya adalah medan perebutan bagi beragam agensi. Di sebagian besar pengaturan di dunia saat ini, tanah penting secara sosial-politik bagi kelompok elit dan subaltern (Borras dan Franco, 2010-hal 3). 191 maka, ketika regulasi yang dihadirkan lemah, tidak didasarkan pada analisis sosial sosial-politik serta jauh dari tafsir kerakyatan yang berpihak pada kelompok lemah dan miskin maka dipastikan akan tumpul di lapangan.

Di Hutan Kuta Tandingan nama yang dihadirkan atau tidak tercatat dalam SK IPHPS sebagai yang berhak atas akses hutan bermasalah. Sehingga tanah-tanah sulit dibagikan apalagi dikelolah. Batas-batas kepemilikan tanah yang termaktub dalam SK IPHPS tumpang tindih dengan Program PHBM perhutani yang belum selesai, sementara sebagaian masuk dalam kawasan industri, belum lagi ada tanah yang dikuasai oleh petani yang nama-namanya tidak masuk dalam SK atau namanya masuk dalam SK tapi tidak mempunyai tanah garapan. Ragam petani jika dikaitkan dengan penguasaan atas tanah dan SK IPHPS terbagi menjadi beberapa kelompok seperti yang ditunjukkan dalam kuadrant berikut:

Kuadrant II Kudrant I Tidak mempunyai Mempunyai tanah tanah garapan garapan dalam SK dalam SK tetapi dan nama masuk dalam SK nama masuk dalam SK Kuadran III Kuadran IV Mempunyai tanah Tanah garapan dan garapan dalam SK nama berada di tetapinama tidak luar SK masuk dalam SK

Gambar 9 Kuadran Akses dan Legalitas Petani Atas Hutan

Peta melahirkan batasan baru yang tercipta dari pengaturan mengenai petani mana yang mempunyai legalitas dan tidak dalam menggarap tanah. Artinya, bersamaan dengan lahirnya pengaturan yang tidak mengakomodir kepentingan seluruh petani karena objek SK IPHPS yang salah—peta pengajuan yang berbeda dengan peta yang dikeluarkan kementerian— serta subjek penerima yang tidak tepat secara bersamaan terdapat hak pengelolaan tanah yang tidak sampai sekaligus ada hak yang tercerabut dari pengaturan baru ini. Kuadrant di atas dapat digunakan untuk mempelajarinya yaitu hanya pada kuadaran I subjeknya tepat, petani memperoleh legalitas tanpa kehilangan hak.

Kuadran Il petani memperoleh legalitas pengelolaan tanah hutan, namun tidak mempunyai tanah garapan. Pada kasus ini bisa terjadi dua kemungkinan pertama sebagai ruang redistribusi tanah bagi yang tidak bertanah dengan memberikan legalitas atas akses pengelolaan. Ke dua jika nama-nama yang termasuk dalam kuadran ini mempunyai tanah di wilayah lain yang tidak tercatat dalam SK ini dan legal maka kudrant Il ini bisa menjadi ruang akumulasi kepemilikan hak kelolah atas tanah.

Pada kuadran IIl inilah pemberian hak yang tidak sampai dan secara bersamaan ada hak akses atas tanah yang hilang. Tanah yang telah digarap bertahun-tahun bisa berpindah tangan dan kuasa akibat teritori melalui perhutanan sosial yang justru berpotensi mengusir sebagian petani dari ruang hidupnya

Tabel 3

Jumlah Petani Penggarap Dalam Area SK IPHPS 2017 yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar

Klasifikasi PetaniTerdaftar Dalam SK IPHPSTidak Daftar dalam SK IPHPS
Anggota STTB374153
Anggota LMDH10229
Netral225115
Tidak Diketahui416
Orang Jakarta340
Total739313

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas maka terdapat sekitar 313 orang atau setara dengan 30% dari total jumlah petani penggarap alam area SK IPHPS namun namanya tidak tercatat sebagai penerima SK. Mereka inilah yang masuk dalam kuadran III, berpeluang kehilangan hak kelolah jika tidak dilakukan peninjaun nama-nama penerima SK IPHPS 2017. Artinya perhutanan sosial tidak selalu dalam kondisi menguatkan kedaulatan petani tapi bisa terjadi sebaliknya bergantung pada pada di mana posisi mana petani dalam kuadran "Akses dan Legalitas" tadi. Bahkan mereka yang berada dalam kuadran IV merupakan kelompok petani yang sama sekali tidak tersentuh dari program IPHPS padahal mereka juga telah hidup tahunan dalam kawasan hutan. Kepentingan akan adanya legalitas akses dari negara sama besarnya dengan petani-petani lain.

Mengabaikan persoalan di atas tadi, maka SK IPHPS 2017 menjadi sama saja dengan prorgram lain yang menarik satu garis teritori baru namun membawa kita terjerembab pada persoalan lama yang sama saja seperti yang telah ditulsikan oleh Peluso dan Lund (2011) bahwa:

Spatial enclosure and possession remain important, but efforts to institutionalize control through territorialization and legalization can entrench inegualities and ignore what is really happening on the ground. Moreover, the sophistication of mechanisms and the increased complexity of the actors and societyenvironment relations have not made land appropriation, exclusion, and control any less violent.

Petani yang terfraksi kedalam beberapa bagian ini menuntut bentukbentuk penyelesain baru, bukan hanya sekedar legalitas formal melalui SK. Penyelesain melalui penyerahan legalitas dengan membuat batasan baru hanya menyasar persoalan spasial semata, sementara di baliknya terdapat persoalan sosial yang kompleks dan butuh penyelesaian yang lebih bersahabat. Padahal Saturnino, Boras dan Franco (2010) telah menekankan pentingnya melihat pluralitas petani dalam menerapkan kebijakan terkait tanah dengan menuliskan bahwa:

By specifying the plurality of classes and groups among the rural poor, a land policy will be aware of the differential impact of a land policy even among the rural poor. By specifying the plurality of sub-groups among the rural poor, we will be able to disaggregate the outcomes of a land policy and see its differentiated impact upon the socially differentiated rural poor.This is especially because it is a case that a land policy may benefit one section of the poor, but not another; or benefit one section of the poor, but harm another.

Sialnya pembacaan atas pluralitas kelas petani alpa dari pembacaan kebijakan perhutanan sosial. Akhirnya konsekuensi berbeda yang mungkin diterima setiap kelompok atau kelas petani dikira seragam, maka dilakukan penyederhanaan penyelesain masalah melalui satu SK tunggal tanpa disertai kebijakan lanjutan untuk memastikan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut tercapai.

189 Dikuti dari Opini Suhardi Suryadi pada Koran Kompas Edisi 6 Oktober 2017

190 Peluso NL dan Ribbot CJ .2003. A Theory of Acces.Rural Sociology, Vol. 68, No. 2, June 2003

191 2010.Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance:Journal of Agrarian Change, Vol.

10 No. 1

3.2. Persoalan Tanah yang belum selesai

Jika bagian sebelumnya melihat aspek-aspek sosial baru yang muncul dan lahir pasca penerapan SK perhutanan sosial maka bagian ini berfokus ke persoalan tanah dengan bertumpuh kepada pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan oleh Bernstein (2015).192 Pertama mengenai "siapa memiliki apa?". Apa yang dimiliki secara khusus ditujukan untuk persoalan penguasaan tanah yang akan dibahas ke dalam dua skema yaitu; 1) penguasan tanah-tanah di desa Parung Mulya dan 2) Penguasaan tanah-tanah yang menjadi objek SK IPHPS. Berikut pembahasan bagian pertama mengenai:

192 Lebih lanjut lihat Henry Bernstein. 2015. Dinamika Kelas Dalam Perubaha Agraria. Yogyakarta (ID): Insist Pr

3.2.1. Tanah Desa yang Telah Habis Terbagi

Desa Parung mulya terbentuk pada tahun 1983 satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Asalnya dari pinayungan yang terbagi menjadi tiga yaitu Teluk Jambe dan Parung Mulya. Pinayungan kemudian menjadi bagian dari Kecamatn Teluk Jambe Timur sementara Parung Mulya menjadi bagian dari Kecamatan Ciampel. Menempati proporsi terbesar atas laus kecamatan ciampel yaitu 35,7 persen. Sangat dominan memang, jika dibandingkan ke enam desa lainnya yang bahkan tidak ada mencapai 20 %. Meskipun menjadi yang terluas di kecamatan Ciampel nyatanya tanah-tanah di Desa parung Mulya telah habis terbagi. Pembebasan tanah telah dilakukan sejak lama dan terus berlangsung hingga saat ini.

Di Desa ini terdapat tanah yang disebut tanah adat merupakan tanah yang bersertifikat milik penduduk awal desa. Tanah-tanah inilah yang telah habis terbagi sejak awal pembebasan diperuntukkan untuk Pendirian Perum Peruri, pada tahun 1984 seluas 202 Ha. Lalu pada tahun 90'an dibebaskan lagi untuk membangun Kawasan Industri Mitra Karawang seluas 200 Ha193. Perusahaan inilah pemegang hak milik terlaus atas tanah-tanah yang ada di Desa Parung Mulya. Belakangan sebagian menjadi bagian dari KllC sekitar 87 Ha. Selain itu ada yang dikuasai oleh PT. Bagus Agung Makmur (BAM) diperkirakan seluas 70 hingga 80 Ha. Semua ini mengindikasikan bahwa tanah di Desa Parung Mulya pemegang hak milik terluas saat adalah korporasi.

Saat ini di desa Parung Mulya tanah milik itu tersisa 80 Ha, ditambah 149 Ha yang telah menjadi perumahan yang dikelolah oleh PT Griya Indah. Artinya tanah-tanah ini juga telah dimiliki oleh perusahaan khususnya developer yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat namun tentu yang dapat membelinya mereka yang bersal dari kelas menengah ke atas. Sehingga tidak mengherangkan warga pemilik rumah di Griya Indah adalah mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negri, Pengusaha, dan mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Tanah lain yang ada di desa ini adalah milik pertamina, kemudian ada tanah yang menjadi sempadan kali irigrasi dan terakhir hutan yang di kelolah oleh perhutani. Kepala desa memperkirakan sekitar 2000 Ha kawasan hutan menjadi bagian dari wilayah adminstarsi Desa Parung Mulya. Tanah-tanah bersertifikat resmi dan bebas konflik tentu saja tidak dapat di akses oleh warga yang klasifikasi sosialnya berdasarkan pada hitungan ekonomikonvesional terklasifikasi dilapis bawah. Sudah barang tentu tidak dapat membeli tanah untuk tinggal apalagi untuk berkebun.

Padahal kerja utama warga Desa Parung Mulya sebenarnya adalah petani, dimana tanah-tanah sebelum dikonversi menjadi perusahaan merupakan kebun, tegalan dan sawah.

Peralihan kuasa kepemilikan tanah dari warga ke korporasi merubah wajah kampung dalam berbagai ranah. Dari penduduk yang tadinya bertani, kemudian menjadi buruh. Dari lumbung pangan menjadi kawasan industri baru, sistem penghidupan warga turut hancur di bawah perubahan wajah ruang194. Sejak tahun 90'an ketika pembebasan lahan terjadi kehidupan warga telah porak-poranda, ada yang bermigrasi ke Subang, wilayah Jawa Barat lainnya, bahkan ada yng ke luar Jaawa seperti Kalimantan dan Sumatra. Sementara yang tinggal dan bertahan mendiami tanah-tanah negara tanpa izin, hidup di bawah ancaman pengusiran sebab mereka terpaksa membangun rumah-rumah di tepi kali irigasi dan sebagian lainnya masuk tinggal di kawasan hutan.

193 Luasan ini berdasarkan informasi yang tersaji di website KIM. Tetapi kepala Desa Parung Mulya menyatakan bahwa KIM seluas 450 Ha.

3.2.2. Penguasaan Tanah dalam SK IPHPS Tahun 2017

Pada warga yang tinggal di kawasan hutanlah negara mencoba melakukan transfer kuasa atas pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial. Kawasan hutan di desa Parung Mulya secara adminstratif berada di bawah wilayah kerja Perum Perhutani KPH Purwakarta, BKPH Teluk Jambe, RPH Pinayungan dan RPH Wanakerta dan meliputi empat kecamatan yaitu Ciampel, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur dan Pangkalan. Luas wilayah yang akan dilepas sebagai perhutanan sosial sebanyak 1566 Ha untuk 783 KK. Luasan ini jika dibagi habis dengan jumlah penerima maka setiap orang akan memperoleh 2 Ha lahan untuk digarap. Tampaknya pemerintah menetapkan jumlah luasan dan penerima SK Perhutanan sosial berharap bahwa nantinya akan terjadi distribusi tanah sesuai dengan UU No. 56 PRP tahun 1960 terutama pada pasal 8 yang mengharuskan "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar". Persoalannya adalah selain petani yang terbagi ke dalam empat kuadran seperti yang dijelaskan sebelumnya, penguasaan tanah yang menjadi subjek SK IPHPS juga masih timpang, seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Data Penguasaan Tanah dalam SK IPHPS 2017

KeteranganLuas (Ha)%
Anggota LMDH306,9417,76
Anggota STTB350,4920,28
Kawasan industri29,131,69
Netral490,4527,96
Orang Jakarta90,365,64
Perkampungan27,441,59
Proyek KIFC Sengon dan Mindi152,898,85
Tidak diketahui277,1816,04
TPU3,600,21
Grand Total1728,48100

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasar pada data di atas semakin menguatkan fakta bahwa melekat persoalan bawaan dari penerbitan SK IPHPS. Data ini menunjukkan keteledoran jika bukan kesengajaan dari pihak kementerian untuk menerbitkan SK yang didalamnya telah terdapat kawasan Industri, TPU serta belum terbebas dari program terdahulu yang notabene dibentuk, diprakarsai oleh pihak yang sama (kementerian). Namun entah sengaja atau tidak kenyataan ini menunjukkan ketidakseriusan negara menyelesaikan permasalahan agraria. Bahkan menambah masalah baru dengan membuat kebijakan yang serampangan.

Terdapat sekitar 60,17 Ha tanah yang sudah tidak mungkin untuk dibagikan dan digarap karena telah menjadi pabrik, perkampungan dan hamparan kuburan. Tentu tidak mungkin digunakan untuk bercocok tanam. Pertanyaan lain yang muncul dari data ini mengapa kawasan industri bisa masuk dalam peta perhutanan sosial. Apakah pihak Kementerian tengah mencaplok kawasan industri tersebut. Sebab untuk membangun pabrik yang luasnya mencapai puluhan hektar tentu mesti didahului oleh banyak kajian dan terutama sekali kejelasan hak milik atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan.

Namun kenapa kemudian kawasan industri ini masuk dalam peta perhutanan sosial jika status tanahnya sudah jelas. Maka bila bukan pihak Kementerian mencaplok kawasan industri tersebut berarti terjadi sebaliknya selama ini koorporasi telah mengokupasi (occupying) kawasan hutan. Hal lainnya adalah telah terjadi perkoncoan di antara keduanya sehingga dalam kawasan hutan pabrik-pabrik berdiri legal. Padahal jika itu petani kecil bahkan mendirikan rumah seadanya saja telah dikriminalisasi. Bahkan pemberian legalitas yang diperjuangkan dengan mati-matian oleh petani ternyata sangat rucah. Sehingga penguasaan atas sumber-sumber agraria (SSA) tiada mengalami perubahan berarti. 277 Ha tanah yang telah di SK'kan untuk perhutanan sosial masih dalam kuasa perhutani, tanpa ada usaha penyelesain hingga setahun pasca keluarnya SK IPHPS.

Masalah lainnya adalah penguasaan tanah dalam SK IPHPS pada tingkatan petani baik dari kelompok STTB, Netral, anggota LMDH hingga tanahtanah garapan yang dimilik oleh orang-orang Jakarta sangat timpang seperti yang terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 3

Luas Kepemilikan Tanah Garapan Petani Dalam SK IPHPS 2017

12,00 10,00 8,00 6,00 Luas Tanah 4,00 2,00 0,00 -1631 46 616 99 106 21 36 1 6 18 196 21 26 24 256 21 206 301 316 3 34 306 36 351 46 Jumlah Petani Luas 10 Ha Luas9 Ha -8 Ha Luas 7 Ha Luas 6 Ha Luas 5 Ha Luas 4 Ha Luas 3 Ha -Luas 2 Ha Luas> 2 Ha Luas>1 Ha

Semakin luas tanah yang dikuasai semakin sedikit pemiliknya dan begitu pula sebaliknya. Kepemilikan petani atas tanah yang paling banyak adalah mereka yang menggarap di bawah satu hektar dan kurang dari dua hektar. Sementara ada segelintir orang yang menguasai tanah lebih dari lima hektar hingga mencapai puluhan hektar. Grafik ini menjadi penanda ketimpangan yang begitu dalam atas penguasaan tanah di antara petani itu sendiri. Hal ini tergambar lebih jelas pada grafik berikut:

Grafik 4 Ketimpangan Penguasaan Lahan oleh Petani

Luas Tanah Jumlah Petani 100% 130 90% 135 80% 759 70% 60% 50% 40% 610,61 324,79 30% 711,84 20% 10% 0% < 2 ha Luas 2 Ha >2 Ha

Lebih dari 70% petani, tanah garapannya masih kurang dari 2 Ha. Sementara 30% sisanya menggarap tanah yang luasannya melampaui total tanah garapan kelompok mayoritas tadi. Padahal seyogyanya SK perhutanan sosial hadir menyelesaikan masalah penguasan tanah yang timpang ini. Ketimpangan penguasan tanah ini sangat tinggi. Hasil pengukuran indeks gini kepemilikan tanah garapan dalam kawasan hutan koefisien gininya mencapai 0,6 artinya tingkat ketimpangannya sangat tinggi. Ketidakmampuan menjangkau hingga ke persoalan struktural memang menjadi satu kritik tersendiri dalam penerapan perhutanan sosial. Seperti temuan Tangngareng dan Ridha (2106)195 yang meneliti Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Bulukumba menunjukkan jika masyarakat yang sebelumnya mempunyai tanah garapan luas ketika HKm diterapkan secara otomatis memperoleh hak kelolah yang luas, begitupula sebaliknya petani mempunyai tanah garapan yang kecil akan tetap sama ketika HKm telah diterapkan. Situasi ini juga terjadi di Hutan Kuta tandingan alih-alih terjadi perombakan struktur penguasaan SSA yang ada malah penguatan situasi timpang ini sebab petani yang bertanah luas kemungkinan akan memperoleh legalitas penguasaan tanah yang luas sebba hingga setahun berlalu pasca penerapan IPHPS proses Re(distribusi) Tanah di Hutan Kuta Tandingan masih menuai banyak kendala.

194 Marsaoly R.2018. Karawang: Dari Lumbung Padi Ke Lumbung Pabrik, Alih Fungsi Lahan Petani ke Industri (1970-an- 2000-an) dan Nasib Petan di Sukaluyu. Dalam Karma Wisesa Kondisi Desa-desa di Jawa. Editor. Surya Saluang .2018. Tanah Air Beta

195 Tangngareng T dan RidhaM. 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan Dan Kemungkinan. Jurnal Bhumi,Vol.

2 No.

2 November 2016

3.2.3. Redistribusi Tanah: Mekanisme Formal VS Mekanisme Informal

Persoalan lanjutan dari "pertanyaan siapa memiliki apa?" berkaitan erat dengan tanah sebagai basis hidup masyarakat tani. Jika paparan sebelumnya menyoal penguasaan tanah di desa dan hutan pada skala makro pun meso menunjukkan adanya konsenterasi penguasaan sumber-sumber agraria pada agen dan aktor tertentu. Maka perhutanan sosial diharapakan menjadi kabar gembira bagi menyelesaikan sengkarut tata pengurusan tanah dalam hutan.

Namun harapan tentang konsentrasi tanah hutan yang terpecah kepada petani penggarap sebagai penerima hak kelolah pada kenyataanya tidak terjadi. Mekanisme re(distribusi) formal mandeg karena belum selesainya masalah-masalah yang telah dipepakkan sebelumnya. Mekanisme pendelegasian kewenangan pengelolaan hutan tidak berjalan. Tahapan mengatasi persoalan devolusi atas tanah kehutanan barulah sampai pada legalitas di selembaran kertas. SK perhutanan sosial, masih menjadi sekedar tumpuan harapan belum membawa perubahan-perubahan apapun untuk mengatasi penguasan tanah yang timpang.

Bekerjanya suatu kebijakan terkait dengan tata pengurusan hutan terlihat dari apakah dampak yang dihadirkan intervensi legal tesebut membawa pembaruan dalam tata pengurusan agraria. Merujuk pada Shobuddin (2018hal32)bahwapembaruantatapengurusanSSAperlumeliputiempat hal yaitu; 1). Menguatkan dan merekognisi serta melindungi penguasaan dan pemilikan SSA yang sudah ada. 2) Mengoreksi ketimpangan agraria dan menjamin akses yang adil atas SSA. 3) Merombak relasi produksi dan surplus yang tidak adil, dan 4) Melaksanakan penataan ruang dan pendayagunaan SSA yang menjamin produktitas dan keberlanjutan. Dari ke empat upaya pembaruan ini barulah sampai pada bagian satu bahwa SK IPHPS memberikan legalitas akses kelolah masyarakat atas kawasan hutan. Sementara peranan untuk melakukan koreksi belum terjadi meskipun dalam konteks informal ada usaha untuk melakukan re(distribusi) tanah. Terlebih upaya merombak relsi produksi sama-sekali belum ada tanda menuju ke arah ini bahkan di level wacana'pun belum menjadi hal yang dipercakapkan. Tetapi pada bagian ke 4 telah ada upaya mewujudkan hal ini melalui rencana penyusunan penataan produksi areal IPHPS.

Meskipun koreksi atas ketimpangan agraria melalui mekanisme formal yang semestinya terinisiasi melalui kebijakan Perhutanan Sosial gagal atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali. Tetapi terdapat noktah re(distribusi) tanah yang digagas di internal petani STTB. Inisiatif lokal ini sebuah mekanisme pembagian tanah di antara sesama anggota kelompok tani STTB yang didasari oleh "seiklahsnya" tapi sekaligus "wajib" bagi semua anggota untuk membagikan sekian persen dariluasan tanah yang dimiliki. Hal ini sudah berjalan bahkan sudah ada beberapa petani, terutama korban Konflik PTPL yang sekarang bermukim di dusun Cibinong mendiami tanah-tanah hasil re(distribusi) di Internal STTB. Mekanisme re(distribusi) tanah ini dapat dijelaskan melalui kerangka berikut:

Semua anggota Distribusi kelompok tani Mendistribusikan mengeluarkan sekian hasil berbagi terutama persen tanahnya. kepada setiap anggota Ketua kelompok tani STTB korban PTPL. mendata total tanah Tanah tersisa yang terhimpun didistribusikan kembali kepada semua anggota STTB. Semua anggota kelompok tani menerima sekian (re)distribusi persen tanah dari hasil berbagi

Gambar 9 Mekanisme re(distribusi) Tanah di Internal Organisasi Tani STTB

Setiap anggota wajib membagikan tanah seihklasnya yang kemudian akan dicatat atau ditampung oleh ketua kelompok tani di setiap blok atau dusun masing-masing. Selanjutnya ketua-ketua blok akan membagikan tanah hasil berbagi ini kepada pertama-pertama adalah korban PTPL yang saat ini sama sekali tidak bertanah. Pendistribusian ini setidaktidaknya berusaha membagikan tanah untuk mendirikan rumah tinggal terlebih dahulu. Misalnya Pak Am dari tanahnya yang seluas 2 Ha telah la keluarkan seluas 1000 M. Tanah ini telah dibagikan kepada Pak War dan kepada dua warga korban konflik PTPL lainnya untuk mendirikan rumah. Begitu pula Emak Ula sebagai korban PTPL saat ini juga sedang menempati rumah yang di bangun dari tanah hasil berbagi di internal petani STTB.

Seberapa jauh mekanisme re(distribusi) tanah ala STTB ini mampu mengatasi ketimpangan penguasaan SSA memang belum dapat dilihat hasilnya. Tapi poinnya adalah telah lahir sebentuk kesadaran baru untuk saling berbagi tanah di antara petani. Inovasi lokal ini setidaknya menjadi pintu masuk untuk melakukan pengurusan lebih lanjut atas SSA di Wilayah Hutan Kuta Tandingan. Meskipun kecil dan didasarkan pada kata "seikhlasnya" tanpa ada batas minimal-maksimal luasan tanah yang harus dibagi namun setidaknya telah berusaha mengurangi konsentrasi kepemilikan tanah berlebih pada satu orang dan membuka jalur pendistribusian tanah lintas kelas serta mengusahakan untuk pertamatama yang memperoleh manfaat dari mekanisme ini adalah mereka yang saat ini berada dalam pelapisan sosial paling bawah, mereka yang sama sekali tidak bertanah—para korban konflik PTPL—. Langkah yang ditempuh internal STTB ini selangkah lebih maju dari mekanisme formal oleh negara yang terhenti dalam batas pemberian legalitas.

Berikut satu contoh dari mekanisme distribusi tanah anggota kelompok tani STTB yang telah diserahkan secara ikhlas ke organisasi untuk dibagikan ke anggota kelompok tani lainnya. Data yang ditampilkan berikut hanya meliputi sebagian saja dari anggota kelompok tani STTB, khusunya dari Blok Cikamuning. Proses (re)distribusi seperti ini telah dijalankan di seluruh wilayah kerja kelompok tani STTB yang terdiri dari beberapa blok utama yaitu Blok Cikamuning, Blok Cibinong, Blok Pasir Ipis atas dan bawah, Blok Pasir Cabe, Blok Kiara Loji dan Blok Cibungur.

Tabel 5

Data Petani Blok Cikamuning dan luas tanah yang telah diserahkan ke STTB untuk Di(re)distribusi

Noyang Nama PetaniLuas Tanah yang Dibagikan M² NoLuas Tanah yang No Nama Petani Dibagikan M²2
No Nama Petani Abas hasanDibagikan M²2
1 2T Nawoto15.00014 Abas hasan500
2 3Saparin500015 Tugimin1000
4Apuh300016 Watiman1000
5Saenim200017 Muwadi2500
6Miskun200018 Tanu1000
7Suparman300019 M Darwis500
8Nasin Erlangga100020 Muslim1000
8 9Rahmat50021 Herman1000
9 10Jumiran1500022 Suwardi1000
10 11Parjo Madiarjo1000Lasino 231000
11 12Ajii500024 Bambang s30000
12 13Nasan100025 Junaedy1000
13Jemih2000Total97.000

Sumber Data: Hasil penelitian lapangan

Tabel di atas bukan hanya soal luasan tanah yang berhasil dibagikan oleh anggota kelompok tani untuk kemudian di(redistribusi) melainkan cerminan semangat kolektifitas yang terbentuk melalui organsiasi tani lokal. Dari, hanya 25 jumlah petani di satu kampung berhasil mengumpulkan tanah seluas 97.000 m²9,7 ha tanpa menimbulkan konflik dan perdebatan ditingkatan petani. Hasil berbagi 25 orang ini merupakan upaya kecil untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah.

Tanah seluas 9,7 ha ini dapat dibagikan ke 5 rumah tangga kategori termiskin atau paling rentan di kampung. Ini jika luasan yang diberikan setiap rumah tangga sebesar 2 ha atau hampir 2 ha, tapi jika kurang dari 2 ha maka jumlah rumah tangga yang memperoleh tanah garapan lebih banyak lagi. Mekanisme re(distribusi) tanah yang mendasarkan diri pada "seikhlasnya" ini ketika dilaksanakan secara konsisten oleh ratusan rumah tangga anggota STTB tentu akan berimplikasi signifikan di level kampung. Terlebih jika mekanisme ini nantinya mengalami perbaikan-perbaikan baik pada tataran konsep maupun penerapan maka barang tentu akan menjadi satu contoh dari bagaimana kekuatan soliditas dapat bekerja mengurangi ketimpangan struktural walaupun masih pada level meso. Re(distribusi) tanah melalui mekanisme informal ini juga menandakan jikalau tenaga dalam dilevel kampung dapat dibangun, modal sosial dapat dibentuk melalui oragnisasi tani yang kuat.

3.2.4. Livelihood Strategi Petani Hutan Kuta Tandingan

Pemberian legalitas pengelolaan hutan oleh negara merubah bentuk dan struktur relasi-agraria petani yang semestinya diikuti pembaruan sosial-ekonomi. Artinya perhutanan sosial seharusnya menjadi jalan pemandirian ekonomi. Oleh sebab itu pada bagian ini akan berfokus melihat stratgeinafkah Petani Hutan Kuta Tandingan. Strateginafkah atau apa yang biasa disebut sebagai livelihood strategy sebuah terminologi untuk mengambarkan kemampuan suatu rumah tangga, masyarakat untuk mengunakan beragam sumber daya yang dimiliki baik yang tampak maupun tidak. Sumber daya ini dapat dirangkum dalam lima bentuk modal utama yaitu modal manusia, modal sosial, modal finansial dan modal alam.

Masyarakat Hutan Kuta Tandingan menggunakan seluruh modal ini dalam menghadapai trend maupun shock misalnya yang baru saja terjadi berupa konflik dengan perusahaan dan pemerintah. Serta kecendrungan krisis berupa kekurangan air bersih di setiap kali musim kemarau. Dalam menghadapi seluruh hal ini rumah tangga memiliki cirinya masingmasing berkenaan dengan modal mana yang paling kuat digunakan. Tetapi secara kesuluruhan mereka mengkombinasikan modal-modal yang telah disebutkan tadi untuk menjamin keberlansungan sistem nafkah mereka.

Mulai dari sistem penghidupan yang masih sangat bergantung dengan alam. Banyak responden menuturkan kepada saya terutama di Cibinong bahwa selama mereka masih memiliki padi atau beras di rumah maka hidup masih akan terus berlanjut. Seperti tergambarkan dalam tuturan berikut:

"Buat risiko-risiko hariannya apa saja, kacang, jual ayam alhamdulillah buat kehidupan. Boros buat laja, kadang-kadang kembang pisang, ada pepaya, daun mede, buat makan jaga-jaga resiko. Kalau tidak punya duit cari-cari ke kebun yang penting ada beras", Teteh Darmi196.

Hal paling utama untuk menjaga keberlansungan hidup petani adalah tersedianya sumber pangan utama, beras. Selebihnya untuk lauk-pauk mereka masih sangat mengandalkan hasil bumi. Sayur-sayuran, lalapan dapat diperoleh secara gratis dan tesedia disepanjang tahun. Selain itu ada beberapawarga yang terkadang pergi mencari kayu. Di sini selain buah dari komoditi utama yang terdiri dari (Jeruk, Pisang, Pete, Mangga, Nangka, Kacang ljo dan Padi) juga terdapat tumbuhan rempah berupa lengkuas, sere, Boros serta sayuran atau lalapan yang laku dijual. Diantaranya adalah Emak At yang dalam seminggu pasti pergi berkeliling menjual beragam hasil bumi untu lalapan atau sayuran. Selama penelitian lapangan saya mencatatat beberapa jenis dedaunan yang laku dijual seperti: 1) Daun Jeruk Puruk, 2) Daun Pisang, 3) Daun Pepaya Muda, 4) Daun Singkong (Kasintu), 5) Daun Jajagoan, 6) Daun Kihanyir, 7) Daun Puring, 8) Daun Talingkuk, 9) Daun Katuk, 10) Daun Mede, 11) Daun Kangkung. Kemungkinan daftar ini masih bisa bertambah jika pengamatan lebih lanjut saya lakukan.

Emak At biasanya mengikat daun-daun di atas ikatan kecil-kecil yang sama besar kemudian dijual berkeliling kampung dengan harga Rp.2.500,00. Dedaunan diperoleh dari kebun atau hutan sekitar tempat tinggal. Warga lain yang tidak jualan memanen dedaunan tersebut untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu pada masa menunggu musim tanam tiba warga membuat arang sebagai usaha untuk memastikan dapur tetap mengepul di masa-masa paceklik.

Memandang modal manusia dari satu indikator yaitu pendidikan saja maka tergolong rendah. Bahkan narasumber dalam penelitian ini paling banyak adalah tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 55%, lalu tamat SD sebesar 34 % dan yang berhasil mengenyam pendidikan pada tingkatan SLTP dan SMP tidak mencapai 10% dan tidak satupun yang pernah mengecap pendidikan formal pada level perguruan tinggi.

Grafik 5 Status Pendidikan Warga

6% 5% 55% 34% Tidak Tamat SD Tamat SD Tanat SMP Tamat SMA

Artinya pendidikan belum menjadi bahan perhatian utama masyarakat. Akses ke sekolah yang sangat jauh dan biaya pendidikan yang mahal merupakan salah dua dari faktor penyebab. Hal ini harus menjadi bahan perhatian di masa depan. Mengingat pendidikan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan diversifikasi nafkah. Sehingga masa-masa krisis ada banyak cara yang mungkin dilakukan untuk bertahan hidup diluar cara-cara konvensional yang sudah diterapakan saat ini seperti dijelaskan sebelumnya yaitu membuat arang, sebagian mengojek, menjadi buruh tani maupun buruh pabrik atau bangunan. Perbaikan pendidikan masyarakat tani meurpakan usaha meningkatkan kapasitas bertani. Sekaligus upaya bertahan dari kemunkinna buruk di tahun-tahun mendatang mengingat posisi hutan yang sepenuhnya di kelilingi kawasan industri internasional. Tentu tidak bisa begitu saja dinapikkan sebagai bukan ancaman dimasa mendatang jika membaca narasi besar arah pembangunan Kabupaten Karawang hari ini.

Diluar narasi pendidikan formal yang memilukuan tadi, terdapat modal sosial yang masih kuat. Pertukaran masih eksis dan belakangan terbentuk organisasi tani yang dapat menjadi medan belajar meskipun belum sepenuhnya terbebas dari ketegangan harian antara warga yang bergabung ke kolompok tani dan yang tidak. Namun dalam acara-acara tertentu seperti hari besar keagamaan berupa perayaan Mauli Nabi, ketegangan meluruh. Setiap warga tanpa peduli suku, organisasi, muasal kampung datang ke mesjid bersama-sama melakuakn perayaan.

Modal lain yang sangat lemah adalah modal fisik atau infrastruktur. Seluruh responden menunjukkna jawaban atau pendapat yang sama tentang kondisi jalan dan jembatan mempunyai kualitas sangat buruk. Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga tidak sampai ke kampungkampung. Meskipun ada sekitar 6% responden terutama dari kampung Cibenda menggunakan listrik PLN, namun ini PLN yang dihubungkan ke perusahaan sehingga warga membayar lebih mahal. Mayoritas warga menggunakan panel surya yaitu sebanyak 75%, ketika musim hujan tiba sumber listrik menjadi sangat minim. Selebihnya masyarakat masih menggunakan lampu pelita.

Grafik 6 Sumber Penerangan Warga

PLN dari aliran perusahaan 6% Lampu pelita 19% Non PLN/ Panel Surya 75%

PLN dari aliran perusahaanLampu pelitaNon PLN Panel Surya

Selain itu bahkan fasilitas fisik di rumah masing-masing berupa jamban misalnya hanya sekitar 23% responden yang memiliki, selebihnya menggunakan secara bersama-sama dan yang paling banyak adalah mereka yang tidak mempunyai fasilitas buang air sebanyak 64%. Akhirnya yang digunakan adalah kebun, ladang, dan hutan.

Grafik 7 Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air

Fasilitas Milik Sendiri 23% Fasilitas Bersama Tidak Mempunyai 13% Fasilitas 64% Fasilitas Milik Sendiri Fasilitas Bersam aTidak Mem punyai Fasilitas

Rumah-rumah warga mayoritas hanya berlantai tanah, berdindingkan kayu yang saling ditambal, antara bambu dan bahan lain berupa plastik dan GRC. Hanya terdapat beberapa rumah yang memasak menggunakan Gas LPG, selebihnya kayu adalah bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari. Dalam seluruh kelebihan dan kekurangan tiap modal yang dimiliki, rumah tangga secara umum mereka masih mampu bertahan mengkombinasikan satu sama lain apa yang tersedia dan berfungsi untuk memperoleh modal finansial.

Pengeluaran tahunan warga atau jumlah uang yang dihabiskan dalam setahun oleh rumah tangga adalah pendekatan yang saya gunakan untuk melihat modal finansial. Pengeluaran menjadi proxy daripada pendapatan. Sebab warga jauh lebih terbuka, mampu dan konsisten dalam menghitung konsumsi atau jumlah uang yang mereka habiskan setiap bulan hingga satu tahun terakhir.

Grafik 8 Stratifikasi Sosial dan Pengeluaran Rumah Tangga

Atas49.004.100
Sedang26.336.666
Bawah12.510.500

Rata-rata pengeluaran rumah tangga selama setahun berbeda-beda berdasarkan stratifikasi sosialnya jika dilihat dari besaran pengeluaran rumah tangga dalam setahun terkahir. Terjadi jurang yang sangat lebar antara mereka yang berada di lapis atas dan bawah. Rata-rata pengeluaran tahunan lapis atas sebesar Rp.49.000.00,00 jika dibagi dengan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga sebanyak 3 orang maka pengeluaran harian setiap orang pada lapis atas sebesar Rp.16.334.700 sementara mereka yang berada di lapis bawah hanya sebesar Rp. 4.170.167,00 per tahun atau rata-rata pengeluaran perhari untuk rumah tangga dalam lapisan bawah hanya sebesar Rp. 11.584,00 bahkan sangat jauh dari batas garis kemiskinan. Sialnya kebanyakan Petani Hutan Kuta tandingan berada dalam lapisan bawah ini.

Grafik 9

Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Stratifikasi Sosial

Atas 32,81 Sedang 20,31 Bawah 46,88

Hampir 50% rumah tangga berada dalam lapis sosial tingkat bawah. Hal ini menunjukkan bawah terjadi ketimpangan bukan hanya dalam soal tanah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tetapijuga dalam urusan ekonomi. Perhutanan sosial semestinya harus mampu menjangkau halhal yang demikian ini agar tidak dianggap sebagi suatu kebijakan yang nonsen sebab tidak mempunyai implikasi struktural.

Beberapa hal lain yang menyebabkan komposisi stratifikasi sosial petani lingkar hutan seperti telrihat pada gambar 8 dan 9 berkaitan erat dengan dua hal berikut.

196 Lebih lanjut mengenai keterhubungan petani dengan alam, tanah dan tumbuhan menjadi bagian penting dari keseharian hidup petani dapat terekam dalam catatan lapangan peneliti yang berjudul "Menanam adalah Menabung"

3.2.4.1. Keterjebakan Ekonomi

Mendasarkan pembacaan keadaan pada situasi sosial ekonomi di Hutan Kuta Tandingan maka saat ini bisa dikatakan berada dalam situasi yang terjebak. Tidak mengalami kemunduran tapi juga tidak maju. Prasyarat untuk mengalami kemajuan yang dibutuhkan seperti meratanya akses atas pengelolaan tanah. Terjadinya distribusi tanah dari yang mempunyai luasan tanah mencapai 10 Ha ke petani yang hanya mempunyai tanah kurang dari 1 Ha.

Kedua infrastruktur utama yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan usaha tani tidak tersedia sehingga hasil tani dijual dengan harga sangat murah. Jeruk misalnya sebagai tanaman andalan warga, ketika musim panen tiba dihargai sangat murah sekitar

RP. 2.000,00 – Rp.3000.000 per kg, begitupula tanaman lain seperti mangga, pisang dan petai. Harga jual di tingkatan petani dan di pasar atau pengepul jauh berbeda. Semua ini dikarenakan akses ke kebun-kebun petani sangat jauh, jalanan sulit, berbatu dan licin. Jika perbaikan infrastruktur belum menjadi sasaran perhutanan sosial maka harapan lebih lanjut agar petani mampu keluar dari kesulitan ekonomi masih sulit diimajinasikan.

3.2.4.2. Perhutanan Sosial: Legalitas tanpa Kedaulatan

Akhirnya semua hal masih berjalan sama saja seperti sedia kala, perubahan stratifikasi kelas sosial belum mengalami perubahan. Tanah-tanah belum dibagikan karena perhutanan sosial fokus pada pemberian legalitas bukan pada distribusi. Padahal, dalam kondisi di mana struktur agraria bersifat timpang, kebijakan legalisasi justru bisa berbahaya karena kan mengukuhkan status guo dan bahkan bisa melegalkan proses rekosentrasi197.

Mandegnya re(distribusi) tanah melalui skema perhutanan sosial berarti kegagalan negara dalam mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk mengelolah hutan. Sehingga sulit menghindarkan diri dari prasangka pesimisme jika membaca situasi-situasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Akhirnya yang sosial dari perhutanan sosial adalah: Ilusi. Ada legalitas namun tanpa kedaulatan.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berbagai macam persoalan yang hadir sebagaimana dikisahkan dalam bagian sebelumnya, maka wajah kehidupan di dalam Hutan Kuta Tandingan saat ini menjadi terlihat dalam bentuk berikut.

1. Ada perasaan aman ketika menggarap tanah. Kekhawatiran akan dikriminalisasi, dimatai-matai oleh aparat Perhutani hilang, bisa dikata inilah dampak satusatunya yang diperoleh dari lahirnya SK IPHPS 2017.

2. Di lain sisi, tercipta bentuk ketegangan lain antara petani, Pihak LMDH dan Pemerintah Desa sebagai dampak dari pertarungan posisi yang kemudian melemahkan kuasa aktor lama (Perhutani dan Aparat Pemerintah desa) akibat hegemoni yang melemah melalui penciptaan kekuatan (power) baru.

3. Tidak terdapat kemajuan berarti dalam pengelolaan tanah, devolusi atau pelimpahan hak mengelolah dari negara kepada masyarakat belum terjadi.

4. Ekonomi petani berada dalam status quo. Tidak mundur tapi juga tidak mengalami kemajuan berarti sebab syarat-syarat yang dibutuhkan untuk maju tidak terpenuhi.

197 Shohibudin M.2018. Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris. Yogyakarta (Id):STPN Pr

4.2. Saran dan Upaya Lanjutan

Tibalah pada bagian paling akhir dari naskah ini. Berisikan saran dan upaya lanjutan yang perlu segera diusahakan agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai.

1. Perlu segera dilakukan pertemuan bersama para pihak yang terkait baik yang berkepentingan langsung maupun tidak namun peranannya dibutuhkan untuk mensukseskan agenda perhutana sosial, maka perlu dihadirkan untuk bersamasama memaparkan beragam kendala yang saat ini dihadapi dan merumuskan jalan keluar yang dapat ditempuh. Pertemuan ini harus menghasilkan komitmen tertulis terkait peran, dan kewajiban setiap pihak.

2. Penataan tenurial harus segera dilaksanakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pihak yang mengeluarkan izin perhutanan sosial perlu mengambil sikap tegas atas tanah-tanah dalam wilayah SK yang tidak dapat dibagikan.

3. Lakukan evaluasi atas objek dan subjek SK IPHPS tahun 2017 yang diberikan kepada GKTMTB agar tidak memicu konflik dikalanga petani.

4. Lakukan pemetaan dan rencana penataan produksi wilayah yang masuk dalam SK IPHPS.

5. Gejala fragmentasi sosial yang terbaca harus segera diredam.

6. Apa yang menjadi hak daripada suatu warga negara haruslah juga sampai di wilayah Hutan Kuta Tandingan. Diantaranya jaringan listrik, jalan, jembatan dan pembangunan infrastruktur untuk air bersih. Fasilitas pendidikan, kesehatan perlu didekatkan dengan kualitas standar.

7. Hak dasar berupa pencatatan kewarganegaraan seperti kepemilikan KTP serta pengurusan admisntratif lainnya tidak lagi diskriminatif kepada warga yang bermukim di kawasan hutan.

8. Saluran subisidi atau bantuan dari negara berupa jaminan sosial dan kesehatan bagi warga di lingkaran hutan harus sampai kepada yang berhak.

9. Praktik bertani yang lebih bersahabat kepada alam perlu dirawat dan dikuatkan.

10. Bantu petani hutan dengan memotong rantai suplly chain yang terlalu panjang.

11. Dibutuhkan penerapan teknologi pasca panen mengingat hasil pertanian utama di kawasan hutan ini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat rentan membusuk. Sehingga harga jatuh setiap kali musim panen tiba.

12. Selain soal tanah, ketersedian jalan usaha tani juga merupakan poin kunci untuk mengusahakan perbaikan kualiats hidup etani di wilayah hutan.

Di luar berbagai berbagai upaya lanjutan yang sarankan di atas, ada satu rekomendasi umum yaitu bahwa semestinya setiap regulasi yang akan dikeluarkan harus didahuli dengan riset. Riset yang sebenar-benarnya riset, dan setiap regulasi yang dikeluarkan dengan tujuan khusus mesti disertai dengan komite, panitia ad-hoc atau apapun namanya yang itu bertugas untuk memastikan tujuan dari dikelurakannya regulasi tersebut benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Bachriadi R.1997. Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani. Dalam Tanah dan Pembangunan. Fauzie N.Penyunting.1997. Pustaka Sinar Harapan. Bernstein H. 2015. Dinamika Kelas Dalam Perubaha Agraria. Yogyakarta (ID): Insist Pr Cahyono E. 2018. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia (Refleksi dan Kontekstualisasi Untuk Kebijakan Pembangunan Nasional). Policy Paper: RECOFTC - Indonesia Country Program: Naskah belum diterbitkan. Kartodihardjo H.2017.Diblaik Krisis Ekosistem Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Depok: LP3S Li TM.2012.The Will to Improve Perencanaan, kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Tangerang: Marjin Kiri Li TM.2011.Centering Labor In The Land Grab Debate. The Journal of Peasant Studies Vol. 38, No. 2, March 2011, 281–298 Marsaoly R.2018. Karawang: Dari Lumbung Padi Ke Lumbung Pabrik, Alih Fungsi Lahan Petani ke Industri (1970-an-2000-an) dan Nasib Petan di Sukaluyu. Dalam Karma Wisesa Kondisi Desa-desa di Jawa. Editor. Surya Saluang .2018.Tanah Air Beta Nonet P & Selznick P.2003.HUKUM RESPONSIF: PILIHAN DI MASA TRANSISI: Huma Ford Foundation Shohibudin M.2018. Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris. Yogyakarta (Id):STPN Pr Peluso NL dan Lund .2011.New frontiers of land control: Introduction. The Journal of Peasant Studies. Vol. 38, No. 4, October 2011, 667-68 Peluso NL dan Ribbot CJ .2003. A Theory of Acces.Rural Sociology, Vol. 68, No. 2, June 2003

Saturnino M, Borras Jr dan Franco Jc.2010. Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance. Journal of Agrarian Change, Vol. 10 No. 1, January 2010, pp. 1–32

Pujiriyani DW,Soetarto E, Santosa DA, dan Agusta I. 2018. Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani Di Pedesaan Jawa. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 137-145

Rachman NF dan Siscawati M. 2018. Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme Penguasaan Tanah, Peruabhan Tata-Guna Tanah, dan Krisis Sosial Ekologis Dalam Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, Hutan Tanaman Industri, dan Restorasi Ekosistem. Dalam, Rachman NF dan Siscawati M (Eds). Gender dan Politik Konsesi Agraria. Bogor (ID); Sajogyo InstituteMetodologi Studi Agraria:

Septiani L.2017. Analisis Konflik Lahan Antara Petani Karawang dengan PT.Pertiwi Lestari (Kasus Pada Petani Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat). Bogor (ID). Skripsi. Institute Pertanian Bogor

Spradley JP.2007.Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana

Scott JC.1985. Weapons of the weak; Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Pr

Tangngareng T dan RidhaM. 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan Dan Kemungkinan. Jurnal Bhumi ,Vol. 2 No. 2 November 2016

Hadiz V R.2005. Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES

Wiradi G. 2009. Karya Terpilih Gunawan Wiradi Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Bogor (ID):

Sumber dari Surat Kabar:

Suryadi S .2017. Dilema Perhutanan Sosial.Opini. Koran Kompas Edisi 6 Oktober 2017

BAB III HUTAN ADAT

3.1. RIMAK ADAT TAWANG PANYAI

Destabilisasi Ekonomik Pasca-Rezim Deforestasi dan Kapitalisasi Sumber Daya

Auviar R. Wicaksanti198

Abstrak

Perhutanan Sosial merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya. Program tersebut difokuskan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan yang, sepanjang sejarah hidupnya, didiskriminasi oleh rezim perizinan yang lebih memprioritaskan sektor swasta perkebunan. Berbagai cerita dengan mudah kita temukan di setiap gugus pulau di Indonesia. Sebut saja Kalimantan yang notabene pulau dengan tutupan hutan terluas ke tiga di dunia, justru dibabat habis oleh perkebunan sawit. Pertanyaan yang kemudian hadir adalah bagaimana kondisi dan posisi tawar program perhutanan sosial di tengah sistem sosial-ekonomik-ekologik suatu masyarakat yang telah berganti? Apakah dengan pemberian izin kelola hutan dapat menjawab/menemukan alternatif yang dapat memakmurkan masyarakat di sekitar hutan? Terlepas dari segala perdebatan berguna ataukah tidak berguna perhutanan sosial tersebut, artikel ini murni memaparkan garis dan rasionalisasi perubahan yang terjadi di dalam kesatuan masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau dalam prosesnya mendapatkan hak kelola atas Hutan Adat Tawang Panyai. Serta mengurai prasyarat apa saja yang memungkinkan/tidak memungkinkan kemakmuran itu dapat dicapai.

198 Pelajar Semua Bangsa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Hutan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesatuan hidup masyarakat adat di berbagai wilayah di penjuru dunia. Bukan karena di hutan lah masyarakat adat mencipta ruang ekonomiknya, melainkan hutan itu sendiri sudah menjadi darah dan nafas yang diyakini dari generasi ke generasi. Artinya, meniadakan hutan sama dengan meniadakan syarat hidup bagi masyarakat adat.99 Tak terkecuali bagi masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang telah mempertahankan rimak adatnya selama berpuluh-puluh tahun dari gempuran izin perkebunan kelapa sawit dan praktek illegal logging.

Terminologi “masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau" sendiri baru lahir pada permulaan tahun 1990-an. Warga setempat lebih suka menyebut dirinya sebagai Dayak De'sa dibanding masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Sebab, kata Tapang Sambas-Tapang Kemayau sendiri berasal dari nama kampung jauh sebelum terbentuknya administrasi desa.200 Dengan kata lain, masyarakat adat Tapang Sambas- Tapang Kemayau adalah masyarakat adat yang dulu tinggal dan berdiam di kampung Tapang Sambas dan Tapang Kemayau.

Dua kampung tersebut merupakan dua kampung tertua atau cikal bakal dari pembentukan desa Tapang Semadak. Bukan hanya merujuk pada nama kampung, kata Tapang Sambas dan Tapang Kemayau juga merujuk pada akar genealogis dari satu keluarga yang masih hidup hingga sekarang. Tapang Sambas ditandai oleh kesatuan keluarga yang tinggal di Rumah Betang di wilayah Kebaung (Rumah Betang I).

Sebagian keluarga dari rumah betang Kebaung tersebut pindah ke Rumah Timuk atau dikenal dengan Tapang Sambas, Jalai Timuk (Rumah Betang II).201 Di rumah betang II terhitung ada 22 keluarga yang tinggal, yang artinya, dari 22 keluarga tersebut ada di antara mereka yang; 1). Berhubungan orang tua-anak202 dan 2). Berhubungan kakakadik.203 Dari keluarga-keluarga yang tinggal di Rumah Betang Kebaung dan Rumah Timuk ini lah menurunkan generasi atau keluarga yang kini mendeklarasikan diri sebagai masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

"Orang Dayak di sini, hanya kerja noreh. Kalau hari hujan, ya tidak bisa menoreh. Jalan menuju kebun banjir, getah yang sudah disimpan juga tidak bisa jadi karet karena tercampur sudah sama air. Makanya, kelompok petani telor ini jadi kerja sampingan kami. Modalnya pinjam CU 70 juta dan bayar setiap bulan sekitar 1 juta 500 bah kalau tidak salah. Itu selama beberapa tahun, tapi saya lupa nah mbak berapa tahun bayarnya."(Mamak Icha, 18 Oktober 2018)

Ada tiga hal yang perlu kita garisbawahi terkait dengan pernyataan Mamak Icha di atas. Pertama, keterjepitan ekonomik yang dialami oleh warga dayak di kampung ketika cuaca tiba-tiba hujan, yang bisa saya katakan bahwa tengah terjadi krisis di level domestik/dapur. Kedua, tengah terbukanya moda ekonomik baru yang dimotori oleh Credit Union (CU) dan, ketiga, konsekuensi logis dari terciptanya moda ekonomik baru yaitu lahirnya model-model pengelolaan baru terhadap segala bentang sumber daya (modal) yang keluar-masuk di kampung. Terlepas dari kondisi karakteristik sosialkultural etnik Dayak, ketiga butir tersebut berpilin bersama kesatuan masyarakat nondayak yang, dalam kasus ini, ada transmigran204 dan melayu.205

Mamak Icha adalah satu dari ratusan warga Dayak yang tinggal di dusun Tapang Sambas, desa Tapang Semadak. Tapang Sambas sendiri merupakan cikal dari pembentukan desa Tapang Semadak dan dusun terluas dibandingkan dengan dusundusun yang lain. Di desa Tapang Semadak terdapat 5 dusun; Dusun Tapang Semadak dan dusun Perupuk Mentah yang mayoritas dihuni oleh Transmigran dan Melayu, Dusun Jenang Sebatu dihuni oleh warga Dayak dan dihimpit oleh perkebunan kelapa sawit milik perusahan MPE.

Dusun Tapang Sambas yang secara prosentase, ditinggali oleh etnik Dayak sebanyak 100%, begitu juga di Dusun Tapang Kemayau. Menurut tuturan dari para sesepuh, Tapang Sambas dan Tapang Kemayau merupakan dua dusun tertua di desa Tapang Semadak.

Tapang Sambas dan Tapang Kemayau "diikat" oleh solidaritas kekerabatan Dayak antara masyarakat adat Tawang Panyai. Kata Tawang Panyai berasal dari nama Hutan Adat yang berarti area rawa yang panjang dan luas. Cerita tentang kebermuasalan Tawang Panyai identik dengan cerita lisan yang beredar di sepanjang solidaritas kekerabatan Dayak. Konon, rawa tersebut terbentuk akibat hamburan garam untuk membuat tubuh orang Bunyik tak bisa dilihat.206 Kini, Orang Bunyik dikenal sebagai penjaga yang melindungi dan berkuasa atas Hutan Adat Tawang Panyai sehingga segala aktifitas yang berkaitan dengan hutan tersebut mesti diawali dengan upacara adat.

Pada tahun 1994, Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK Pancur Kasih) menyelenggarakan kegiatan pemetaan partisipatif di Tapang Sambas. Hutan Adat Tawang Panyai pun menjadi satu area yang dipetakan atas usulan Stepanus Masiun. Pemetaan tersebut berlangsung hinggal awal tahun 2000-an, baru diajukan proses legalitasnya di awal tahun 2011 dan disahkan di penghujung tahun

2017. Dalam presentasinya yang berjudul Pengakuan Hak Masyarakat Adat, Bagaimana seharusnya?, Abdias Yias menyebut keterlambatan pengesahan diakibatkan oleh,

“di level pejabat, ada masalah kemauan politik. di kalbar kemauan politik ini yang sangat rendah karena berbagai kepentingan. Masih ada pemahaman yang keliru terhadapMasyarakatadathanyamerujukpadaetniktertentusaja.Haliniterlihatpada proses usulan perda MHU di propinsi yang sampai saat ini tidak ada kepastiannya, karena ditolak oleh mayoritas faksi di DPRD Propinsi. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten Ketapang."

Pada rentang waktu yang sama, Pancur Kasih memprakarsai program Aktifis Balik Kampung dengan kegiatan utamanya yaitu pembentukan Credit Union. Awalmulanya, Credit Union ini diperuntukkan untuk mendata semua kekayaan tanah yang dimiliki oleh suatu kampung dan mengorganisir pemandirian ekonomik warga. Di desa Tapang Semadak, terdapat CU Keling Kumang yang tak lain adalah CU ketiga tertua setelah CU Lapang Tipo dan CU Pancur Kasih. Kini, CU Keling Kumang memiliki berbagai jenis usaha seperti SMK Keling Kumang yang bergerak di bidang pendidikan kejuruan, K32 yang bergerak di bidang pertanian dan simpan pinjam untuk usaha tani, K77 sebuah Department Store yang menjual segala kebutuhan laiknya swalayan megah di Jakarta, Hotel Laza di Kabupaten Sintang, serta menjadi motor penggerak kegiatan pemberdayaan (baca:Enterpreneurship) di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, dan lain-lain. Kegiatan utama dari CU Keling Kumang adalah bisnis simpan-pinjam uang yang menjadi pintu di mana sumber modal mereka dapatkan.

Menariknya, pada tahun 2016, Hutan Adat Tawang Panyai yang awalmulanya sejumlah 102,5 dijual warga dusun Jenang Sebatu kepada CU Keling Kumang sebesar 600 juta. Uang tersebut ditujukkan untuk pembangunan gereja Jenang Sebatu yang jauh aksesnya menuju ke Gereja Tapang Semadak. Sebanyak 62 Ha diserahkan kepada CU Keling Kumang dan tersisi 40,5 Ha.

Sisa tersebut lah yang kini mendapat SK penetapan dari Kementrian Lingkungan dan Kehutanan di tahun 2017. Baik Hutan Adat yang telah diserahkan kepada CU Keling Kumang dan Hutan Adat yang telah ditetapkan, hingga kini belum dikelola secara kelompok. Rencananya, menurut keterangan Pak Mikael (Ketua Keling Kumang), Hutan Adat yang dibeli oleh CU akan digunakan sebagai proyek wisata berupa konservasi Orang Hutan dan kelak dibangun pondok-pondok kecil untuk memperindah hutan tersebut. Di area Hutan Adat yang telah ditetapkan, sama seperti Hutan Adat milik CU, juga akan diperuntukkan sebagai objek wisata. Hanya saja, warga juga berencana membentuk kelompok usaha penghasil keripik jengkol dengan bantuan Badan Usaha Perhutanan Sosial Hutan Adat (BUPSHA) KLHK.

Apa yang hendak saya tekankan di sini adalah penetapan Hutan Adat Pawang Panyai tidak terpisah begitu saja dari konsisi sosial-ekonomik yang lebih luas. Meskipun Hutan Adat tersebut secara territorial berada di Sekadau, proses penetapannya didahului oleh rapat adat yang dang elit adat-nya pun didominasi oleh para pengurus CU Keling

Kumang yang tak lain anak dari CU Pancur Kasih. Di lain hal, dalam konteks sosialekonomik warga di level domestik, CU sendiri boleh dikatakan sebagai “penopang" keberlanjutan penghidupan warga setempat.

199 Baca laporan studi Hutan Adat Dayak De'sa - Ngetan Ngintu Rimak Adat Ngau Anak Ucuk Mempertahankan dan Memelihara Hutan Adat Demi Masa Depan Anak Cucu oleh Ratnasari dan Agustinus. 2018. Didanai oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

200 Wawancara informal dengan Anonim. Tanggal 10 November 2018

201 Baca Daftar Dokumen : Wilayah Adat Tapang Sambas Tapang Kemayau. Februari 2017. Disusun oleh Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

202 Hubungan orang tua-anak yang saya maksud di sini adalah sejak lahir hingga dewasa, anak tersebut tinggal bersama orang tuanya dan setelah menikah, anak tersebut memutuskan untuk tetap tinggal di rumah betang tersebut.

203 Hubungan adik-kakak yang dimaksud di sini adalah mereka yang tinggal di rumah betang atas ajakan kakak atau adik yang menikah dengan salah seorang anak yang menghuni rumah betang tersebut.

204 Yang saya maksud transmigran di sini adalah mereka yang "tiba" di Kalimantan lewat program transmigrasi milik pemerintah termasuk lintas keturunannya.

205 Warga kampung melabeli diri/orang lain "Melayu" ketika; 1). Dayak tetapi beragama muslim, 2). Dayak pendatang (tidak lahir di desa tersebut), 3). Dayak yang tinggal di dusun yang bercampur dengan orang-orang transmigran 206 Tuturan Pak Ayit, Tumenggung Adat

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pertanyaan Mikro

1. Konteks sosial-kultural-ekonomik dll seperti apa yang melatarbelakangi Hutan Adat Tawang Panyai perlu untuk ditetapkan?

2. Apakah dalam prosesnya telah memperhatikan dimensi sosialantropologis darimasyarakatadatTapangSambas-TapangKemayau?

3. Bagaimana bentuk sistem tenurial yang dijalankan oleh masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau?

1.2.2. Pertanyaan Makro

Jika kondisi masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau tidak sejahtera (pra pemberian izin Hutan Adat) sehingga perlu diberikan izin pengelolaan PS, apa yang membuat mereka tidak sejahtera?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara sekilas, ada 2 agenda besar yang melatar-belakangi mengapa tema ini saya ajukan sebagai judul penelitian.

1.3.1. Tujuan Personal dan Ideologis

Penelitian ini saya tujukan untuk menguak bukti bahwa perekonomian di skala mikro (Desa) dapat menjadi gambaran tentang bagaimana sirkulasi per-hutang-an yang ada di level nasional maupun global. Skema ini saya tawarkan mengingat objek penelitian saya terkait langsung dengan mekanisme keuangan "kredit" di level nasional dan internasional. Konteks etnik Dayak sendiri, sebagai kesatuan masyarakat yang hidup di wilayah amat spesifik dan terisolir dari peradaban keuangan digital, mampu menyajikan pewacanaan yang lebih luas (tetapi real) tentang bagaimana sistem ekonomik yang subsisten masih/sedang bertransformasi menuju sistem ekonomik kapitalistik. Artinya, padangan bahwa keduanya saling berbenturan, pada faktanya, adalah keliru.

1.3.2. Tujuan Akademik

Tujuan akademik ini berangkat dari sodoran/semangat yang berasal dari Pak John Bamba. Sosok yang saya temui ketika pertama kali tiba di Pontianak, salah satu tetua aktifis diKalimantan Barat dan sekarang sedang menjabat sebagai direktur Pancur Kasih. Beliau berpendapat bahwa, “tengah terjadi kekosongan intelektual di mana kita bisa membuktikan bahwa Credit Union merupakan sumber penghisapan tenaga warga di kampung dan sumber daya alam di kampung juga. Narasi tetang Credit Union selalu berkata tentang kemakmuran, tapi kemakmuran apa dulu jika setiap keringat orang miskin tertetes untuk menyuplai kekayaan mereka yang kaya."Maka dari itu lah, berangkat dari kegelisahan yang sama (setidaknya yang saya temukan saat pra-survei), riset ini saya lakukan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari temuan pra-survei, secara garis besar, dapat saya narasikan bahwa Credit Union (CU) menjadi penopang perekonomian warga desa Tapang Semadak di kala (akan) terjadi krisis di ranah domestik. Segala jenis kelompok usaha selalu berangkat dari transaksi peminjaman modal di CU yang artinya mereka harus; 1). Mengembalikan dana pinjaman tersebut, 2). Mengorganisir kegiatan “kolektif" untuk menyelenggarakan dan menghidupi kelompok usaha tersebut dan 3). Membayar bunga pinjaman sebagaimana yang telah ditetapkan CU. Apa yang hendak saya katakana di sini adalah meskipun tujuan utama dari pembentukan kelompok usaha untuk menjadi sumber ekonomi kedua, akan tetapi, ada keharusan untuk memenuhi/ membayar dana pinjaman rutin di setiap bulan. Artinya, ada kebutuhan baru yang kemudian menjadi prioritas bersama antar keluarga yang tergabung dalam kelompok usaha.

David Graeber (2016) dalam bukunya Debt:the First 5.000years mengemukakan dengan detildan satirtentangbagaimana hutangmenjadipondasihidupnya eksploitasinegara adikuasa ke negara dunia ketiga, seperti Madagaskar, Bolivia, Filipina, dan lain-lain. Dalam penjelasannya, kondisi tersebut diakibatkan oleh negara-negara selaku pemilik dan pengontrol sirkuasi uang di dunia. Penguasaan tersebut berawal dari pinjaman yang diberikan melalui International Monetary Fund (IMF) yang harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun antar negara. Proses pengembalian uang ini lah rentan akan skema eksploitasi yang mengeruk kekayaan di negara dunia tersebut. Di sisi lain, peran pemerintahan suatu negara dibuat seolah tidak berdaya dan mesti mengorbankan kepentingan negaranya sendiri. Graeber memisalkan dengan apa yang dia amati di Madagaskar ketika pemerintah setempat mesti menghilangkan dana bantuan malaria untuk menanggung hutang dengan negara Perancis.

Lebih lanjut lagi, Graeber menerangkan bahwa uang menjadi sentral ketika telah hadir dalam bentuk hutang atau kredit. Hal tersebut dikarenakan adanya nilai yang "diendapkan" yang memungkinkan nilai tukar dari uang tersebut naik dari tahun ke tahun. Nilai tukar yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi ekonomik ke wilayah-wilayah yang mereka inginkan. Kredit juga tak luput dari pembahasan David Graber. Menurut temuannya, kredit sama artinya dengan mempanjang proses eksploitasi terhadap para pekerja.207

(Sumber : Kerangka Pemikiran Finansial)

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan pembacaan terhadap sistem finansial; 1). Sejarah uang yang mencakup keterangan deskriptif kapan suatu masyarakat pertama kali mengenal uang sebagai bagiand dari piranti transaksi ekonomik, 2). Hutang yang diartikan sebagai pola transaksi yang keluar-masuk 'kas' keuangan dalam satu pembabagan periode tertentu dan 3). Kredit yaitu modal baru yang murni berasal dari keuntungan pasca pemberian pinjaman. Ketiga hal tersebut merupakan fondasi awal untuk menyibak bagaimana sistem finansial kampung beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan betapa "bercokolnya" CU Keling Kumang di desa Tapang Semadak.

Siklus perputaran finansial sendiri menghendaki eksploitasi terhadap tenaga kerja dan mengekstrasi alam. Bentuk-bentuk eksploitasi dapat ditemukan di sepanjang area ekspansi kapital dan di mana sumber-sumber alam, khususnya hal ini tanah, masih melimpah ruah. Pola yang terbangun hadir dalam ragam relasi sosial yang eksploitatif. John Bellamy Foster dalam bukunya Marx and the Earth menekankan bahwa;

"Marx devided the aggregate social capital into two great departments of production; means of production and means of consumption. Monetary flows do play an important role in Marx's consideration intra-and inter-departmental exchanges tha must occur if capitalist is to take place. Marx shows, for example, that the equality between department Il's purchases of means of production and department I's purchases of consumption goods corresponds to a circular flow of money between the two departments.208

Relasi sosial yang bangun dilandasi atas modal sosial yang bisa diketegorikan ke dalam dua kubu; yaitu moda produksi dan moda konsumsi. Foster menekankan lebih lanjut bahwa moda produksi tidak hanya bersifat modal finansial, melainkan juga modal alam.

Argumen tersebut merupakan domain awal kemunculan perspektif ekososialisme pertama kali yang mengedepankan keterkaitan antara segi ekologis (nature) dengan sosial (yang melatar-belakangi terciptanya hubungan ekonomik). Moda konsumsi tak lepas dari analisis John Bellamy Foster. Dosen dari Universitas Oregon tersebut berkalikali menekankan betapa pentingnya moda konsumsi yang mengondisikan pembagian kerja buruh.

Bagan 2

Moda Konsumsi Natural Intervensi Resources Intervens Negara Finansial Agama (Bagan I) Moda Produksi

(Bagan Il Kerangka Pemikiran Utama)

Sistem keuangan berperan sebagai perantara di sepanjang moda produksi dan moda konsumsi beroperasi. la berfungsi mengatur jalannya produksi dan kosumsi, yang artinya, ia berwatak menguasai keseluruhan relasi sosial-ekonomik. Kendati demikian, menurut hemat saya, tatanan sistem tersebut tidak bisa terbangun (dan mapan) tanpa adanya intervensi agama dan intervensi negara. Belajar dari kasus Tapang Semadak misalnya. Missionaris Katolik merupakan aktor awal yang mengenalkan sistem credit union terhadap masyarakat di Kalimantan Barat, termasuk di Tapang Semadak.

Agenda untuk memandirikan ekonomi sejalan dengan agenda untuk menyebarkan gagasan pendidikan gereja yang pro terhadap modernitas dan pro terhadap modal finansial. Intervensi negara mewujud dalam pemberian hak kelola atas suatu sumber daya alam, yang meskipun tanpa diberikan legalitas, warga telah mengelola area tersebut. Artinya, dengan pemberian legalitas SK Penetapan Hutan Adat, negara hendak mengontrol perkembangan sejauh mana "kemajuan" yang telah dikerjakan oleh warga di kampung.

207 Baca keterangan selanjutnya dalam buku Debt : the First 5.000 years of Debt. (London, Melvile House Publishing 2014).

208 Sumber Marx and The Earth : An Anti Critique oleh John Bellamy Foster dan Paul Burkett. (Boston, Brill 2016)

1.5. Metode Penelitian

Ruh suatu penelitian terletak pada metodenya. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan dua metode; etnografi dan survey. Metode etnografi berusaha menghimpun seluruh data dari lapangan secara langsung. Tidak sekadar datang untuk mengobservasi, akan tetapi datang dan —melibatkanll diri dalam kehidupan subjek sehari-hari. Keterlibatan di sini merupakan sebuah proses reflektif dimana peneliti tidak hanya membaca seperti apa keseharian si subjek, akan tetapi juga belajar dari subjek itu sendiri. Tak heran bila Hannerz menulis, —To leave home is central. The Anthropologist who never conduct fieldwork is perceived as just as odd as a theoretical swimmer."2o9Metode survey sendiri saya posisikan untuk menjangkau pemahaman realitas yang 'lain'—realitas numerik/statistik—khususnya di ranah perputaran roda ekonomik kampung. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam menghimpun data di lapangan antara lain :

1.5.1. Studi Literatur

Studi Literatur dalam penelitian kali ini berfungsi untuk menyajikan keterangan yang tidak berhasil didapat saat penelitian lapangan telah dilakukan. Di sini penulis membaginya menjadi dua tema besar. Pertama, adalah studi sejarah tentang segala dinamika yang terjadi di kepulauan Borneo untuk ranah makronya, dan Tapang Sambas sebagai segi mikronya. Kedua, studi media Kalimantan Review untuk melihat konteks politik yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh elit lokal. Sumber dari studi ini bisa didapatkan dengan mudah di perpustakaan Pancur Kasih di Pontianak.

1.5.2. Observasi-partisipasi

Hannerz (2012) mengemukakan bahwa seorang Antropolog mesti turun ke lapangan. Jika tidak, ia tak ubahnya seperti seorang pemimpi. Hannerz menekankan bahwa turun ke lapangan tidak hanya dalam rangka mengamati suatu fenomena, akan tetapi turut terlibat di dalam fenomena tersebut. Sisi reflektifitas antara peneliti dan subjek penelitian menjadi satu kata kunci penting guna memperoleh proses keterlibatan itu. Selaras dengan metode tersebut, penulis melibatkan dirinya dalam berbagai agenda formal/informal warga di desa Tapang Semadak, dan spesifik di dusun Tapang Sambas dan Tapang Kemayau.

1.5.3. Wawancara Mendalam

Koentjaraningrat (1995) mengungkapkan bahwa seorang Antropolog mesti melihat (to see) makna yang tersirat di balik kegiatan sehari-hari dari si subjek penelitian. Pencarian makna tersebut tidak bisa didapat hanya melalui pengamatan, akan tetapi juga membutuhkan penjelasan terkait hasil pengamatan yang telah kita dapatkan. Penjelasan tersebut bisa diperoleh lewat wawancara 22 mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber yang telah ditentukan. Pada prosesnya, wawancara mendalam ini ada untuk menggali macam alasan, pemahaman, dan perspektif subjek penelitian terkait suatu hal yang sedang kita cari. Halhal yang biasa kita cari saat wawancara mendalam antara lain; kehidupan si subjek penelitian pada masa lampau dan motif personal narasumber dalam melakukan suatu tindakan.

209 Baca keterangan selanjutnya dalam buku Several Fields in One, social anthropologists about translocale field studies) Oleh Ulf Hannerz. (Stockholm, Carlssons, Hlm. 8)

1.5.4. Focus Group Discussion

FGD kali ini berfungsi untuk melengkapi sembari meluruskan data yang silang-singkarut antara aparatur desa dan warga kampung. FGD akan dilaksanakan sebanyak 5 kali di Gereja di setiap dusun dan bekerja sama dengan sekretaris desa dalam prosesnya. Ada dua hal yang menjadi tema pembahasan FGD, yaitu menghimpun data potensi sumber daya alam dan menjangkau apa saja model pengelolaan warga kampung terhadap sumber daya kampungnya, dan memetakan konflik.

1.5.5 Survey

Penjelasan secara makro sangat diperlukan untuk memberikan potret bagaimana sumber kekayaan tersebut didistribusikan. Dalam hal ini, saya memposisikan metode survey untuk menyusun ranking kekayaan (Weatlh Ranks) di tingkat kampung. Pemilahan responnya pun menggunakan teknik Snow Ball dengan alasan tidak semua warga kampung enggan untuk "ditanyai." Selain itu, tidak setiap warga di kampung memiliki peta "kekayaan" yang sama karna ada beberapa rumah tangga yang bekerja di luar desa Tapang Semadak. Atau, hanya kembali ke desa ketika libur panjang atau ada hari raya keagamaan. Sehingga penggunaan teknik Snow Ball saya anggap lebih efektif dalam segi mapping kasus dan detil atau kedalaman informasi yang hendak saya dapatkan.

Selain itu, metode survey secara spesifik akan saya kelompokkan sesuai dengan kesatuan etnis yang ada di desa Tapang Semadak. Sesuai dengan apa yang sudah saya katakana sebelumnya, di Desa Tapang Semadak sendiri terdapat 3 kesatuan etnis terbesar yaitu Dayak, Transmigran, dan Melayu. Pembedaan ini saya tujukan untuk melihat bagaimana perbedaan model pemrolehan kekayaan dari ketiganya. Dari temuan tersebut kemudian saya komparasikan untuk menemukan alasan kenapa kelompok A berkuasa atas sesuatu, dan yang sisanya tidak berkuasa atas sesuatu tersebut.

1.6. Teknik Analisis

1.6.1. Studi Perbandingan

Teknik analisis data dalam penelitian kali ini menggunakan studi perbandingan atau analisis komparatif, sebuah teknik yang telah banyak dipakai oleh para Antropolog. Frans Boas dalam artikelnya The Limitations of the Compartive Method of Anthropology berpendapat bahwa studi perbandingan berusaha —merekonstruksill bagaimana dua gagasan yang berbeda, pada satu titik tertentu, mendapatkan titik persamaannya yang akurat.

"We have in this method a mean of reconstructing the history of the growth of ideas with much greater accuracy than the generalizations of the comparative method will permit."

Lebih lanjut lagi :

"thus we have seen that the comparative method can hope to reach the grand results for which it is striving only when it bases its investigations on the historical results of researches which are devoted to laying clear the complex relations of each individual culture."210

Bahwa metode perbandingan itu mungkin dilakukan sejauh pembacaan atas narasi kesejarahan setiap subjek penelitian telah clear, dan mampu menunjukkan adanya keterhubungan di antara keduanya. Dalam hal ini, apa yang hendak saya bandingkan adalah temuan/hasil dari metode survey yang telah saya lakukan. Perbandingan ini penting untuk menemukan pola alasan/rasionalitas yang beroperasi di desa Tapang Semadak ketika informan yang saya sasar merupakan tiga entitas yang berbeda, yaitu Transmigran, Dayak dan Melayu.

1.6.2. Tafsir Kebudayaan atau Thick Description

Clifford Geertz (1992) mengemukakan bahwa tafsir kebudayaan berupaya untuk menguak segala penjelasan tentang kebudayaan dari yang bersifat umum hingga ke rasionalitas yang bersifat khusus.211 Teknik ini menggunakan cara baca atas simbol yang teramati melalu metode observasi-partisipasi dan keterangan yang dihimpun melalui berbagai sumber, entah sumber tersebut berupa manusia atau teks. Keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipepakkan ke dalam penjelasan-penjelasan yang saling berkaitan antar satu sama lain. Teknik ini hanya berlaku untuk data yang bersifat keterangan (kualitatif)

yang kemudian dipertajam dengan pisau bedah yang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut.

210 Baca The Limitations ofthe Comparative Method of Anthropology dalam jurnal American Association for the Advancement of Science. Sumber :http://www.jstor.org/stable/1623004. Diakses pada 26 Februari 2016 07:25:32 UTC.

211 Baca keterangan selengkapnya dalam buku Tafsir Kebudayaan oleh Clifford Geertz. (Yogyakarta, Kanisius, 1992).

1.7. Timeline Penelitian

Adapun timeline penelitian selama di lapangan saya detailkan dalam tabel di bawah ini

No KegiatanNo Kegiatan Tepeng SemadskNovember Desember
Tepeng17"”7
2Semadsk Obsenesi- partispst__11_11
Wavancere mendalam111111
FGD一11一1111一
Studl Liéeratur111
Survey11一H1111
,Pontanak111111
JalartaJalarta_

II. DESKRIPSI UMUM

2.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Terletak 8 hingga 9 jam dari Ibukota Provinsi Kalimantan Barat Pontianak, Kabupaten Sekadau dapat kita katakan sebagai kabupaten yang berada di jalur khusus. la merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang luasnya mencapai 5.444,30 km² dan wilayah pemukiman penduduknya berada di sepanjang jalan poros utama dari Pontianak menuju ke Sintang. Salah satu alasan yang mendasari pemekaran kabupaten sendiri adalah karena luas wilayah yang dianggap telah cukup memenuhi syarat sebagai kabupaten mandiri. Pun adanya aspirasi pemerintah daerah dan warga setempat untuk mempercepat pembangun di wilayah pinggiran. Kini Kabupaten Sekadau terdiri atas 7 kecamatan di antaranya; Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang Hulu.

Dari segi keragaman etnisnya, Kabupaten Sekadau terdiri atas beragam sub-suku Dayak antara lain, Dayak ketungau sesat (Keturunan Dayak Ibanik), Dayak Mualang

(Keturunan Dayak Ibanik), Dayak Kerabat, Dayak Senganan, dan Dayak Jawant.212 Bila diprosentasekan, Dayak Mualang merupakan dayak terbesar hampir 60% dari keseluruhan populasi. Sebagian besar mereka bermukim di Belitang Hilir, Belitang Tengah dan Belitang Hulu. Berikutnya Dayak Ketungau Sesat yang bertempat tinggal di sepanjang wilayah Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, dan Dayak Mentuka bermukim di Mentuka, Dayak Kancing, Dayak Senganan menyebar di sekitar kota Sekadau dan sekitarnya. Dilihat dari pilihan keyakinan, 46,01% warga kabupaten Sekadau menganut agama katolik dan 36,10% menganut agama muslim, sisanya terbagi dalam 17,12% agama Kristen protestan, 0,67% agama Budha, dan 0,10% agama Hindu.

Perekonomian kabupaten Sekadau dipadati oleh sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Dari segi perkebunan, kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan pertama dibanding karet yang berada di posisi kedua. Kini, pemerintah setempat sedang mencoba mengembangkan perkebunan kakao dan kepala guna menyikapi harga kelapa sawit yang sedang jatuh drastis, dan harga karet yang tidak pernah pasti di pasar global. Untuk sektor pertanian sendiri, kabupaten sekadau masih jauh tertinggal dibanding kabupaten tetangganya Sanggau dan Sintang. Alasan utamanya, warga di kabupaten Sekadau belum menempatkan pertanian sebagai komoditas yang diperjual-belikan melainkan semata untuk dikonsumsi pribadi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian kali ini mengambil tempat di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayaau. Kampung yang terbentuk tidak lebih dari 4 generasi dari generasi tertua yang masih hidup di kampung. Secara administrasi, kampung ini menjadi bagian dari Desa Tapang Semadak di bawah wilayah administrasi kecamatan Sekadau Hilir. Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau merupakan kampung tertua dan cikal-bakal dari Desa Tapang Semadak.

Gambar 1 : Peta Desa Tapang Semadak

Luas wilayah desa Tapang Semadak ialah seluas 5.625 Ha yang terdiri atas Dusun Tapang Semadak, Dusun Tapang Kemayau, Dusun Tapang Sambas, Dusun Perupuk Mentah dan Dusun Janang Sebatu. Di antara kelima dusun tersebut, dua dusun tertua ialah Dusun Tapang Kemayau dan Tapang Sambas. Dusun Perupuk Mentah dan dusun Janang Sebatu terletak jauh dari jalan poros Sekadau-Sintang, sedangkan ketiga dusun yang lain berada di sepanjang jalan poros. Dilihat dari segi ruang, dusun terjauh (dusun janang sebatu dan dusun perupuk mentah) merupakan dua dusun termiskin. Selain karena terbatasnya akses transportasi, dusun ini masih mengandalkan corak perekonomiannya pada satu jenis komoditas semata yaitu kelapa sawit.

Suatu hari, tepatnya di dusun Perupuk Mentah, kehadiran saya dihadang oleh seorang pemuda yang tengah mabuk berat. Terlepas dari posisinya yang setengah sadar setengah tidak, pemuda tersebut berteriak di depan pintu rumah yang sedang saya kunjungi sembari berkata, "kami itu miskin. Paling miskin dibanding mereka-mereka yang tinggal di pinggir jalan. Tidak ada yang peduli sama kami." Tuturan tersebut, bagi saya, sebentuk kejujuran yang bangkit dari alam bawah sadar akibat pengaruh alkohol. Kata warga, pemuda tersebut pada dasarnya seorang pendiam dan tidak berani untuk berbuat onar. Dusun ini dilabeli oleh berbagai stigma; kampung orang pemalas, suka mabuk, tak pandai kerja. Padahal, orang-orang di dusun ini merupakan orang-orang yang dikenal memiliki luas tanah terbanyak.213

Kondisi dusun Janang Sebatu hanya sedikit lebih baik dari dusun Perupuk Mentah. Dusun ini dihuni oleh orang-orang Ketungau Sesat. Menurut tuturan kepala BPD yang juga keturunan Dayak Ketungau, dusun ini memiliki sejarah kayau-mengyau dengan Dayak De'sa yang tinggal di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Sejarah ini ada sejak sebelum terminologi "desa" tersebut ditemukan. Namun, sejak Dayak Ketungau Sesat pertama kali tiba di Janang Sebatu, tradisi kayau-mengayau tersebut sudah tidak ada.214 Secara perekonomian, dusun ini sedikit lebih baik dari dusun Perupuk Mentah karena corak perekonomian mereka yang lebih beragam. Mereka juga mengenal karet, ladang, sawah. Sehingga ketika harga sawit jatuh, warga janang Sebatu masih bisa ditopang oleh pendapatan yang lain.

Sepertiyang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tiga dusun terletak di sepanjang jalan poros kabupaten Sekadau-Sintang. Ketiga dusun initerbilang memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari segi akses, mereka sangat terbantu karena dengan jalan raya. Dan secara perekonomian, mereka memiliki aktifitas ekonomik yang sangat beragam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya toko-toko milik warga, model-model jasa yang ditawarkan, dan model peroganisiran ekonomik seperti pembentukan kelompok usaha dengan pendanaan dari CU.

Salah satu alasan kenapa kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau ini dipilih menjadi fokus utama penelitian dikarenakan status pengakuan Hutan Adat Tawang Panyai diberikan kepada orang-orang yang 1). Keturunan dari orang-orang Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang tinggal secara territorial di dalam Kampung Tapang Sambas dan Kampung Tapang Kemayau, dan keturunan orang-orang dari Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang tinggal masih di dalam wilayah Desa Tapang Semadak. Sedangkan orang-orang keturunan Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang tidak tinggal di wilayah Tapang Semadak tidak diperkenankan untuk turut-serta dalam pengelolaan Hutan Adat Tawang Panyai

212 Dayak Senganan merupakan istilah untuk menyebut dayak yang menganut agama muslim, meskipun secara genalogis dia berasal dari keturunan sub-suku dayak tertentu

2.2. Riwayat Genealogis Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau

Menurut tuturan para tetua adat serta merunut akar genealogis masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari satu persaudaraan puyang yang sama. Sulit untuk membahasakannya ke dalam bahasa Indonesia, puyang adalah keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga inti. Namun, puyang di sini tidak dapat diidentifikasi dari kesamaan marga melainkan cerita tentang rumah betang yang dulu pernah mereka tinggali. Mengutip dari buku Daftar Dokumen-Wilayah Adat Tapang Sambas Tapang Kemayau tertulis bahwa masyarakat adat yang ada di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, terutama Suku Dayak De'sa, asal usul mereka dari wilayah Semuntai Kabupaten Sanggau, ada juga dari wilayah kabupaten Sintang dan dari Kampung Dalam, yakni Kampung Tapang Sembilan, Sei Kapar, Seneban, dan Sei Aur.215 Wilayah tersebut menandai asal muasal puyang yang kemudian menikah dan menetap di bawah atap rumah betang yang sama. Ujung dari pencarian akar genealogis masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau bahwa mereka berasal dari kampung Tapang Sambas yang dipimpin oleh Damas dengan gelar Layang Damas (tahun 1953) dan kampung Tapang Kemayau yang dipimpin oleh Parang Adam. Satu kampung satu rumah betang, yang artinya didapati 2 rumah betang.

Sepanjang ingatan para tetua adat di kampung, rumah betang terakhir, atau rumah betang kedua yang berada di kampung Tapang Kemayau, didapati 22 keluarga. Jika rumah betang pertama terletak di dekat sungai, rumah betang kedua berada di dekat jalan poros utama Pontianak-Sintang. Beberapa keluarga yang awalnya tinggal di rumah betang pertama satu per satu pindah di rumah betang kedua. Perpindahan ini diawali akibat adanya konflik pendapatan bantuan beras pada zaman Orde Baru. Saat itu, pemimpin kepala kampung (kepala di rumah betang) dianggap tidak mendistribusikan beras secara merasa kepada anggota keluarga di rumah betang.216 Selain itu, ada juga yang menyebut perpindahan rumah betang pertama ke rumah betang kedua diawali karena adanya keinginan salah seorang kepala keluarga menjadi kepala kampung.217

Sawah Rumah Betang Remayau Kolam mand adaing→Kavet hamlost cemul 1 2 3 4 5 b 10 18 7 8 9 11 (2 15 16 17 SACAN BerBURU Cadang Meramu → Karet V. Sketsa Rumah Betang II. Hasil karya bersama tetua adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau

Sambas-Tapang Kemayau. Nomor urutan dari 1-17 dihuni oleh keluarga beserta anakanaknya yang berlum menikah. Untuk anak-anak yang telah menikah, jika ingin tinggal di rumah betang yang sama dengan orang tuanya, maka anak tersebut diperbolehkan untuk mendirikan dapur sendiri tepat di belakang dapur orang tuanya. Dari hasil sketsa tersebut juga didapati bahwa warga belum mengenal kamar mandi yang bersifat privat, masih bersama-sama di satu kolam mandi yang sama.218 Sawah dan karet juga sudah mulai dikenal ketika di rumah betang yang kedua ini.

213 Hasil wawancara informal dengan Pak YP. Tanggal 22 November 2018.

214 Hasil wawancara dengan pak YA. Tanggal 23 November 2018.

Gambar tersebut merupakan sketsa yang dibuat bersama para tetua adat Tapang

215 Lapiran pendampingan lapangan LBBT dari tahun 1997 hingga 2010.

216 Wawancara dengan Anonim. Tanggal 13 November 2018.

217 Wawancara dengan Anonim. Tanggal 17 November 2018.

2.3. Posisi Penetapan Hutan Adat

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangi Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Perhutanan Sosial sebagai "sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan." Dalam proses pengaturannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan P.1/PSKL/ SET/KUM.1/2/3026 tentang Tata Cara Verifikasi dan validasi Hutan Hak, penetapan dan keberadaan masyarakat adat itu harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (untuk kasus masyarakat adat yang berada di kawasan hutan) atau Surat Keputusan Bupati (untuk masyarakat adat yang berada di kawasan hutan yang sudah dilepas untuk alokasi penggunaan lain).

Proses penetapan Hutan Adat Tawang Panyai terbagi ke dalam beberapa babak. Babak pertama, ialah masa pengorganisiran dan pemetaan yang diawali oleh kondisi hutan di kampung yang kian habis. Warga Tapang Sambas-Tapang Kemayau saat itu, tengah dilanda kerusakan hutan akibat hadirnya perusahaan kayu di tahun 1980- an. Perusahaan tersebut berasal dari Kapuas Hulu yang mengambil wilayah logging di kampung Tapak Semadak. Kayu ditebang tanpa masyarakat tau asal muasal perusahaan tersebut dan diangkut menggunakan jalur sungai Sebadau. Setidaknya ada 3 titik yang menjadi transportasi pengangkutan kayu; Sungai Sebedau (karena sungai terbesar), lalu Sungai Kapuas (yang merupakan muara dari Sungai Sebedau), dan Sungai Ensuak. Ketiga titik ini mempermudah pengakutan kayu yang saat itu transportasi darat belum dibuka samasekali.

Babak kedua adalah pada rentang 2010 bertepatan dengan proses pencalonan Masiun—warga Tapang Sambas-Tapang Kemayau—sebagai calon Bupati Sekadau. Masiun sendiri merupakan ketua pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat dan salah satu pendiri CU Keling Kumang. Awal tahun 2010, warga mulai melakukan pemetaan lagi untuk memverifikasi pemetaan yang telah dibuat pada tahun 1995. Jika dibandingkan, pemetaan tahun 1995 tidakjauh berbeda dengan tahun 2010.

TAPANG SAMBAS KABUPATEN SEKADAU Satas Negara Batas Provinsi Jalan Poros Jalan Lainnya Sungal Besar Sungai Kecil Hota kabupaten Bawas Gupung Karet Pemukiman Rimba Sawah Tembawang Telah ada SK Menteri LHK Tengkawang Nomor; SK.1152/menlhk/PKTHA/PS L.0/3/2017 Pertanyaanya: diluar Hutan Adat, apa pengaturannya?

Peta Hutan Adat Tawang Panyai 2011

Pemetaan di tahun 2010 menandai satu babak penting di mana masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau mulai mengonsolidasikan kekuatan kulturalnya setelah beberapa tahun sebelumnya sempat vakum. Puncaknya, atau pada babak ketiga, masyarakat melakukan lobi politik dan beberapa bantuan NGO yang berada di Jakarta. Alhasil, pada akhir tahun 2017, Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau mendapat pengakuan Hutan Adat Tawang Panyai.

218 Hasil FGD kedua bersama Kelompok Rimak Adat Tawang Panyai.

III. SISTEM TENURIAL MASYARAKAT ADAT TAPANG SAM- BAS-TAPANG KEMAYAU

3.1. Sistem Penguasaan Sumber Daya Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang kemayau

Sejarah kekayaan masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau terkait erat dengan proses perubahan ruang sosial-ekologis di sekitarnya. Pelan tapi pasti, proses penguasaan sumber daya yang bermula pada kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individual ketika Rumah Betang telah dipugar. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terputusnya rantai komunikasi komunal yang merupakan pangkal dari kepemilikan komunal itu sendiri. Segala kepemilikan sumber daya awalnya dapat diketahui secara bersama di level keluarga besar (puyang) kini tidak dapat dideteksi lagi sejak komunasi sosial hanya terjadi di level keluarga inti. Hal ini mengakibatkan sumber daya komunal dimaknai dan dikelola dengan cara yang lain daripada sumber daya individual yang lebih dititik-beratkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomik. Berikut pembabagan serta penjelasan detil kekayaan yang beroperasi di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, di sini saya memfokusskan pada penguasaan sumber daya yang memungkinkan terciptanya pengupayaan ekonomik baik di tingkat domestik maupun skala kampung :

3.1.1. Kepemilikan Komunal

Kepemilikan komunal beroperasi di level keluarga besar (puyang) yang merupakan ketuturan dari leluhur yang dulu menempati rumah betang di ujung Sungai Sikui dan rumah betang di Tapang Kemayau. Dalam kepemilikan komunal ini, seseorang hanya diperkenankan untuk memanfaatkannya namun tidak diperkenankan untuk mengubah atau mengelola sumber daya tersebut. Segala bentuk pemanfaatan harus diketahui oleh semua kepala keluarga yang secara genealogis terikat dan jika dilanggar akan mendapat sanksi adatnya. Hingga saat ini, kepemilikan komunal hanya beroperasi untuk Rimak Adat Tawang Panyai dengan motif dan relasi sosial yang telah berganti.

3.1.1.1. Rimak Adat

Rimak Adat Tawang Panyai, jika boleh saya katakan, merupakan hutan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang kemayau. Jauh sebelum masa penggabungan kampung menjadi desa (peng-croppingan desa), masih banyak rimak dapatditemukan.Setiaprimak dimilikioleh satu kampung dan satu kampung merupakan satu kesatuan genealogis yang hidup di bawah satu atap rumah betang.

Secara garis besar, motif pembalakan hutan tidak hanya datang dari sektor swasta perkebunan melainkan juga hasil dari pengelolaan warga yang memiliki ladang di sekitar rimak tersebut. Dari segi sektor swasta, perusahaan diam-diam memperoleh izin konsesi perkebunan sawit yang hampir menelan 75% wilayah desa Tapang Semadak. Mulanya, warga di antara kampung Perupuk Mentah, Tapang Sambas, Tapang Kemayau dan Janang Sebatu kompak menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang ditolak saat itu adalah perusahan Multi Prima Entakai (MPE) di awal tahun 1990-an yang kemudian membuka perusahaan baru bernama Permata Hijau Sarana (PHS) sekitar tahun 1998-an. Pada masa masuknya PT PHS ini lah, warga mulai meluluhkan hatinya untuk menerima corak perekonomian sawit.

KampungPra 1990Pasca 1990
Perupuk MentahRimak Juang KenyalangHabis karena perkebunan sawit, angin puting beliung dan hasil pengelolaan warga
Janang SebatuRimak Sebugik, Rimak Menyulit, dan Tawang PanjangRimak Tawang Panjang masih, tapi dijual ke CU. Rimak Sebugik dan Menyulit habis karena perkebunan sawit dan illegal logging
Tapang SambasRimak Tawang PanyaiMasih
Tapang KemayauRimak Tawang PanyaiMasih
Tapang SemadakRimak SebugamHabis karena pengelolaan warga, perkebunan sawit
Tempapau (asal Tapang Sambas)Rimak BarasHabis untuk bahan pembuatan rumah, pengelolaan warga.

Alasan utama warga menerima PT PHS dibanding MPE adalah model pembagian tanah yang dianggap lebih adil. PT PHS menawarkan pengembalian tanah warga sebesar 7,5 Ha; 5 Ha untuk perkebunan sawit, 2 Ha untuk rumah, dan 0,5 untuk pekarangan. Luasan ini tergantung pada luasan tanah yang diserahkan oleh warga untuk perusahaan. Bagi warga yang menyerahkan tanahnya di atas 7,5 Ha, warga akan tetap mendapat besaran pengembalian 7,5 Ha. Artinya, tanah sisa 7,5 Ha dimiliki oleh perusahan secara total. Sedangkan warga yang menyerahkan tanah di bawah 7,5 Ha, dapat dipastikan mendapat rumah namun perkebunan sawit yang didapat hanya sedikit. Perkebunan yang diberikan ke warga pun mesti dibayar dengan biaya angsuran untuk mengganti uang pembibitan dan perawatan oleh perusahaan. Mekanisme yang ditawarkan oleh PT PHS ini dianggap lebih adil dibanding PT MPE yang kelak menguasai tanah secara keseluruhan tanpa ada mekanisme pengembalian berupa 7,5 Ha tersebut.

"Dulu rimak kami habis karena ada angin putih beliung. Pohon-pohon tumbang, tapi ada juga yang pinggirannya habis karena dikelola sama warga. Misalkan begini, sini rimak, di sekitar ada punya warga. Tahun ini maju berapa meter, tahun depan maju berapa meter lagí. Itu semua karena rimak kami belum sempat dipetakan. Mau dipetakan juga tidak bisa, rimak sudah habis."219

Cerita tentang habisnya Rimak Juang Kenyalang milik kampung Perupuk Mentah menarik untuk disimak. Selain diserahkan kepada perusahaan, rimak Juang Kenyalang habis karena adanya praktek pengelolaan warga yang—disadari ataupun tidak—memakan luasan rimak.

Praktek semacam ini sebenarnya diketahui oleh warga namun kerap dibiarkan dengan alasan kekeluargaan dan seiring pudarnya relasi warga dengan hutan miliknya. Rimak Juang Kenyalang sendiri merupakan rimak terbesar kedua yang dimiliki oleh satu kampung setelah rimak Tawang Panjang milik kampung Janang Sebatu.

Pada umumnya, warga mengelola pinggiran rimak untuk dijadikan perkebunan karet atau ladang. Dari awal memang tidak didapati larangan untuk mengelola area pinggiran rimak asal telah diketahui oleh tetua adat dan tidak untuk diperjualbelikan. Selain Rimak Juang Kenyalang, Rimak Sebugam milik kampung Tapang Semadak pun habis karena pengelolaan warga. Setidaknya ada tiga alasan kenapa suatu rimak mengalami penyusutan dari tahun ke tahun;

1. Pudarnya relasi warga dengan rimaknya.

Titik mula pudarnya relasi warga dengan rimaknya dipicu oleh adanya pemaknaan baru bahwa rimak bisa "diganti". Hal ini sangat terlihat lewat proses pertama kali perkebunan kelapa sawit yang bisa mengganti hutan dengan perkebunan, dan, tentunya, mengubah hasil komoditas sumber daya alam (fisik) menjadi pendapatan uang finansial. Proses ini juga ditopang oleh hilangnya solidaritas komunal dalam memanfaatkan hasil rimak.

Misalnya, aktifitas komunal warga mengambil buah maram, kayu, lele, yang digantikan dengan relasi upah terhadap buruh bayaran.

219 Pembicaraan informal dengan pak YP. Tanggal 22 November 2018.

2. Berubahnya kondisi ekologis rimak.

Cerita yang kerap diulang-ulang warga adalah keringnya rawa yang notabene karakteristik dari tanah rimak. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena di sekeliling rimak telah dikepung oleh perkebunan sawit yang rakus air. Kondisi ini mengakibatkan buah maram sulit sekali tumbuh, dan lele yang ada di dalam rimak kian berkurang dan lebih kecil dibanding lele di awal tahun 1990-an. Pohon dan obatobatan langka pun sulit untuk tumbuh.

3. Berubahnya corak produksi.

Hutan yang mulanya menjadi moda penggerak utama sistem pangan di ranah domestik mulai beralih seiring dengan diperkenalkannya perkebunan karet dari daerah Kapuas Hulu. Daerah tersebut merupakan pasar tukarmenukar barang hasil ladang dengan kebutuhan pangan yang lain. Menurut keterangan seorang tetua di kampung, yang bernama Pak Angin, biasanya orang tuanya menukar beras dengan gula, teh, minyak tanah dll.22o Dari Kapuas Hulu warga kemudian mengenal bibit karet yang kembali dibawa pulang ke kampung dan sedikit demi sedikit di tanam. Saat itu, terhitung hanya ada 3-4 orang kepala keluarga yang menanam karet dari total puluhan keluarga yang tinggal di rumah betang. Kegiatan noreh pun belum menjadi prioritas, warga kampung masih terpusat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan subsisten.

Pelan per lahan, hasil karet dapat membawa bahan pangan lebih banyak dibanding tukar-menukar barang (barter). Warga kemudian menanam pohon karet lebih banyak dan warga yang lain pun turut mengubah ladangnya untuk ditanami karet. Tengkulak karet masih belum ada saat itu. Warga kampung harus menjual getah karetnya di daerah Kapuas Hulu. Dari rimak yang diubah menjadi ladang, dan ladang pun kian menyusut menjadi perkebunan karet.

Alhasil, rimak ditinggalkan seiring warga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomik dibanding kebutuhan subsistensi pangan.221

Kini yang tersisa hanya lah Rimak Tawang Panyai milik masyarakat adat Tapang Sambas dan Tapang Kemayau, dan Rimak Tawang Panjang milik masyarakat kampung Janang Sebatu. Namun, Rimak Tawang Panjang ini tidak lagi dimiliki oleh masyarakat melainkan sudah dipindahtangankan alias dijual ke CU Keling Kumang. Alasannya, warga ingin membangun gereja kampung. Di Janang Sebatu sebenarnya didapati gereja kecil (kapel) yang sudah tidak memadai lagi bagi warga yang hendak beribadah di hari Minggu. CU Keling Kumang sengaja membeli Rimak Tawang Panjang agar tidak dijual ke perusahaan sawit. Rimak tersebut dihargai 600 juta dan semua dialokasikan untuk pembangunan Gereja Janang Sebatu.

Foto Gereja Janang Sebatu.

Di bawah kepemilikan CU Keling Kumang, menurut keteranganpakMikailselakuDirekturUtama,Rimaktersebut nantinya akan dikelola sebagai tempat wisata bersama dengan rimak adat Tawang Panyai. Sebab, Rimak tersebut berada di satu hamparan hanya saja berbeda kepemilikan dari zaman dahulu. Rimak Tawang Panjang milik Dayak Ketungau Sesat adalah hutan terakhir pasca penyerahan besar-besaran tanah dan hutan kepada perkebunan kelapa sawit dan praktek illegal logging. Berbeda dengan Tawang Panyai yang sengaja diajukan oleh warga Dayak De'sa (atau masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau) untuk ditetapkan sebagai Rimak Adat, Rimak Tawang Panjang memang tidak hendak diajukan samasekali dengan alasan "rimak tersebut memang sengaja disiapkan untuk pembangunan gereja."222

220 Hasil Wawancara dengan Pak Angin. Tanggal 27 November 2018.

221 Ibid.

3.1.2Kepemilikan Individu

Di dalam masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau, kepemilikan individu didapat dari 2 proses; pertama proses jual-beli dan kedua proses pewarisan. Antara proses jual-beli dan proses pewarisan beroperasi pada lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Jual-beli lebih banyak ditemukan bagi masyarakat pada strata menengah atas secara ekonomik. Dan pewarisan lebih banyak ditemukan pada lapisan masyarakat menengah atas secara kultural adati. Kelas menengah atas secara ekonomik mayoritas bekerja sebagai PNS, tengkulak, dan pegawai CU. Atau, kelaskelas yang telah mendapat pemasukan ekonomik lebih stabil dibanding kelas menengah bawah. Biasanya, mereka melakukan transaksi jual beli tanah/sawah/ladang semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan subsisten atau dengan motif sosial membantu saudaranya yang sedang terpuruk perekonomiannya.

Proses pewarisan berlaku pada kelas menengah atas secara kultural adati akibat adanya kesadaran untuk "menjaga" peninggalan puyangnya. Sehingga, segala kekayaan yang diwariskan tidak akan pernah dijual meskipun mereka dalam kondisi terjepit. Hal ini berbeda dengan mereka yang tidak terlibat erat dalam proses kultural adati di mana pemaknaan atas warisan puyang telah memudar. Kelas menengah atas kultural adati yang saya maksud di sini terdiri atas para tetua adat dan merekamereka yang terlibat aktif di dalam kelompok Rimak Adat Tawang Panyai. Hingga hari ini, kepemilikan individu hanya dapat ditemukan di ladang. Meskipun, ladang sendiri bisa ditanami/dikelola dengan komoditas yang beragam.

3.1.2.1. Ladang

Pada dasarnya, ladang didapat dari hasil pembukaan hutan yang dilakukan oleh puyang mereka pertama kali. Kala itu, ladang digunakan semata-mata guna pemenuhan kebutuhan pangan di dapur dan sebagian kecil ditukarkan dengan bahan pangan lain di wilayah Kapuas Hulu. Tidak ada batasan berapa luas hutan yang boleh dialih-fungsikan menjadi ladang pada saat itu. Namun, setiap kepala keluarga sudah menyadari bahwa ladang yang dibuka harus cukup jika kelak diwariskan untuk anak-anaknya. Besarnya ladang dari seorang puyang dapat dilihat dari berapa banyak ladang yang dimiliki oleh turunannya hari ini. Misalnya, jika Pak Kinga hari ini memiliki ladang sebesar 2 Ha dengan jumlah saudara kandung 5 maka bapaknya mendapat warisan 10 Ha dari ayahnya. 10 Ha tersebut merupakan angka yang dimiliki oleh Bapak dari pak Kinga saja. Jika Bapak Kinga memiliki 3 saudara, maka total ladang yang dimiliki kakek-neneknya sebesar 30 Ha. Rumus tersebut berlangsung berulang-ulang hingga ditemukan puyang Pak Kinga yang tinggal di rumah betang.

Dalam hal pengelolaan, ladang kini ditanami padi dan beberapa jenis sayuran atau buah-buahan. Serta ada banyak ladang yang telah dialih-fungsikan menjadi kebun karet dengan motif ekonomik. Untuk ladang yang ditanami padi, warga setempat masih melakukan sistem pengelolaan secara royong setiap hari Selasa dan Jum at dengan sistem bergilir tempat. Tidak menutup kemungkinan bahwa royong tersebut diupah tergantung pada kebaikan hati si pemilik lahan. Atau, ada juga pemilik lahan yang menyewa kelompok royong tersebut untuk mengerjakan lahannya. Royong secara rutin dilakukan setiap hari Selasa dan Jum at.

Warga biasanya mulai royong pukul 8 pagi dengan istirahat siang jam 12 dan dilanjut lagi pada pukul 2 siang. Royong seringkali selesai pada pukul 4 atau 5 sore. Sebagai tuan rumah, si pemilik lahan wajib untuk menyediakan kopi dan makanan ringan. Sedangkan makan siang biasanya anggota royong memasak sendiri di pondokan yang ada di sekitar lahan atau membawa bekal dari rumah. Tidak ada pembagian kerja yang pasti baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya bekerja sama dan saling membantu satu sama lain.223

Lokasi Ladang

Rawa Bukit

6% 94%

Pada umumnya, ladang yang dimiliki warga berada di daerah rawa yaitu sebanyak 94% dan 6% berada di wilayah perbukitan. Di daerah rawa, warga cukup kesulitan untuk menanam dikarenakan jenis tanah yang basah yang sulit dan sulit untuk ditanami. Atas alasan tersebut, mayoritas warga mengalihfungsikan ladangnya untuk dikelola menjadi sawah atau perkebunan karet.Takjarang banyakladang yang sudah diubah menjadi sawah pada akhirnya pun terbengkalai karena corak tanah yang tidak sesuai dengan bibit padi yang ditanam. Hal yang menarik adalah, kini banyak rawa yang mulai kekeringan karena debit air yang mulai menurun.224

Dalam arti yang sederhana, ladang yang berada di bukit merupakan ladang yang jauh dari tempat tinggal warga. Meskipun, dari segi tipologinya sendiri, ladang tersebut tidak berada di area perbukitan yang relatif lebih tinggi di banding daratan. Jika dikategorikan, tanah ladang ini termasuk golongan jenis kepemilikan ladang tertua dibanding rawa. Alasan utamanya, ketika dulu nenek moyang (puyang) masih menerapkan sistem buka lahan yang berada di dekat sungai bukan di dekat jalan poros utama. Kini, ladang warga rata-rata berada tidak jauh dari rumah dan bisa ditempuh dengan jalan kaki selama beberapa menit.

Sebanyak 97% ladang di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau berasal dari warisan orang tua. Setiap anak memiliki bagian yang sama dengan lokasi yang berbedabeda, tergantung letak ladang itu sendiri. Jika seorang A hari ini memiliki 2,5Ha ladang, dan A tersebut memiliki saudara kandung sebanyak 5, maka bisa dipastikan bahwa orang tuanya terdahulu memiliki luas ladang sebesar 12,5 Ha. Pewarisan ladang hanya akan diberikan ketika orang tuanya telah meninggal dan seorang anak wajib untuk mengelola ladang tersebut di kala masa mudanya.

Seiring dengan tergusurnya sistem perladangan berpindah dan menyusutnya ruang hidup orang Dayak, ladang hasil warisan tersebut telah banyak dialih-fungsikan menjadi kebun karet, sawah ataupun sawit. Sangat jarang ditemui ladang tersebut bisa dijual sesuka hati. Kalaupun dijual, ladang tersebut hanya berpindah sementara ke tangan saudara dekatnya. Jika suatu hari keluarga tersebut telah memiliki uang lagi, maka ladang tersebut akan diambil kembali. Selain diperoleh dari sistem pewarisan, ladang juga didapat dari hasil "meminjam" yaitu sebanyak 3%. Sistem meminjam ladang ini hanya berlaku bagi keluarga dekat. Si pemilik ladang dengan senang hati meminjamkan ladangnya untuk diolah agar kesuburan tanahnya tetap dapat terjaga. Hasil panen secara keseluruhan diberikan kepada si peminjam dan pemilik ladang tidak mendapat hasil panen apapun. Namun, seringkali yang terjadi adalah si peminjam juga memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik ladang.225

5%3% 0% 3% Luas Kepemilikan Ladang 0-1Ha 1-2Ha 2-3Ha 4-5Ha >5Ha 89%

Dari kelima indikator, warga kampung Tapang Sambas- Tapang Kemayau mayoritas memiliki luas ladang kurang dari 1Ha. Berikutnya sebesar 5% memiliki lahan di antara 1-2Ha dan luasan 2-3Ha berbanding sama dengan luasan 4-5% yang sebesar 3%. Dari total 62 responden, tidak ada satupun responden yang memiliki ladang lebih dari 5Ha. Menurut keterangan warga, ladang kian ditinggalkan dan banyak ladang yang telah dialih-fungsikan menjadi karet/sawit. Hal itu dikarenakan ladang dianggap tidak bisa menghasilkan uang dan jenis tanaman yang dapat ditanampun serba terbatas.

Satu-satunya mengapa ladang masih dipertahankan adalah adanya sistem kebersamaan royong yang telah ada dari zaman dahulu kala. Meskipun royong juga bisa dilakukan di sawit atau karet, tapi, royong di ladang memiliki kekhasan sendiri yaitu meniadakan upah dan murni tolong-menolong.226

Masih ada sebanyak 3% dari responden yang memiliki luas ladang antara 2-3Ha dan 3-4 Ha. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan kaya dan memiliki banyak tanah tidak produktif. Ladang kemudian diolah dengan dipinjamkan kepada orang lain atau dibiarkan begitu saja. Seseorang yang memiliki ladang dengan luasan 2-4Ha maka bisa dipastikan bahwa mereka bekerja sebagai guru, mempunyai usaha toko, atau pegawai CU Keling Kumang. Artinya, secara pendapatan domestik mereka bisa ditopang oleh pendapatan yang relatif dari pihak lain. Dan warga yang memiliki luasan ladang di bawah 1Ha tidak dapat diartikan bahwa mereka miskin. Mereka merupakan golongan kaya pada era sebelumnya yang sebagian besar ladangnya telah dikelola menjadi kebun karet/sawit yang dianggap dapat mendatangkan uang.

Terkait cara pengelolaan ladang, mayoritas warga Tapang Sambas/Tapang Kemayau memilih berkelompok/royong yaitu sebesar 52%. Selisih sedikit dengan cara pengelolaan ladang yang sendirian yaitu 45%. Biasanya, pilihan untuk mengelola ladang sendiri dikarenakan besar ladang yang tidak seberapa danterletakdisekitarrumahsipemilikladangsendiri.Sedangkan sistem pengupahan tidak begitu populer dikarenakan orientasi ladang sendiri bukan untuk mengakumulasikan keuntungan ekonomik. Hal tersebut berbanding lurus dengan posisi ladang yang hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan seharihari, seperti cadangan beras untuk satu tahun pasca panen.

222 Hasil wawancara informal dengan Pak Situ. Tanggal 23 November 2018

223 Hasil ngobrol informal dengan mbak Ana. Tanggal 29 November 2018

224 Hasil bincang informal di ladang tanggal 21 Oktober 2018.

225 Hasil berbincang informal dengan saudara bu Kades. Tanggal 18 Oktober 2018.

3.1.2.2. Gupung

Gupung adalah kawasan bekas uma (ladang yang pernah dikelola sebelumnya) atau pemukiman yang telah ditanami buah-buahan seperti rambutan, langsat, kemayau, hingga pohon karet. Kadang warga juga menempatkan gupung sebagai lokasi keramat yang tidak diperkenankan semua orang bisa memasuki. Dengan kata lain, gupung adalah ladang yang dibiarkan begitu saja oleh para pemiliknya. Gupung, kini, dimiliki oleh individu meskipun dalam hal pemanfaatan bisa diakses oleh siapapun selama mendapat izin dari pemiliknya. Tidak ada aktifitas rutin yang menandai gupung masih “aktif" baik secara kultural maupun ekonomik. Warga mayoritas membiarkan begitu saja hanya akan memanfaatkan hasinya ketika buah-buahan tersebut telah masak.

Zaman dulu kala, sekitar awal tahun 1990-an, aktifitas kultural di gupung masih tampak ramai. Warga setempat masih menjadikan gupung sebagai prioritas untuk membatasi area kepemilikan ladang. Artinya, sepetak gupung membatasi dua bidang ladang yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda.227 Penggunaan gupung sebagai batas kepemilikan menandai bahwa pada rentang waktu tersebut, penggunaan lahan masih bisa ditekan dan masih banyak lahan yang tidak dikelola untuk kebutuhan ekonomik.

Semakin ke sini, gupung yang berfungsi sebagai pembatas ladang tidak temukan lagi. Warga lebih suka membatasi ladangnya dengan kayu. Kini, gupung yang tersisa hanya gupung peninggalan yang murni diperuntukkan untuk kebun bukan sebagai pembatas kepemilikan ladang.

226 Hasil berbincang informal dengan mamak Icha. Tanggal 10 Oktober 2018

IV. DESTABILISASI EKONOMIK PASCA REZIM DEFORESTASI DAN KAPITALISASISUMBER DAYA

4.1. Destabilisasi Ekonomik pasca Rezim Deforestasi

Rezim deforestasi merupakan watak laten yang bercokol di kepala para pengurus publik di Indonesia. Jatuhnya kepempimpinan Soeharto kerap dilebih-lebihkan dapat membawa harapan baru bagi keberlangsungan hutan di negara ini. Kenyataannya, hasil riset Centre for International Forestry Research (CIFOR) 17 Januari 2019 menyebut bahwa deforestasi masih terjadi di Indonesia meskipun moratorium izin atas hutan primer telah diberlakukan.228 Di Kalimantan misalnya, hingga tahun 2020, diprediksi bakal kehilangan 75% dari wilayah hutan yang dimiliki.229 Kehilangan tutupan hutan mayoritas diakibatkan oleh pembukaan hutan dan alih konversi hutan menjadi perkebunan sawit dan industry kayu akasia sebagai bahan pembuat kertas.230 Deforestasi juga ditopang oleh mekanisme pasar global yang mengandalkan 87% kebutuhannya dari rantai pasok kelapa sawit dari Kalimantan dan Malaysia.

Cerita telah berganti. Harga sawit yang kini turun drastis tak mampu menghentikan proses ekonomik yang telah berlangsung puluhan lamanya. Aktifitas berkebun masih tetap berjalan meskipun pendapatannya tidak seberapa. Jika 10 tahun yang lalu, harga sawit per kilo mampu mencapai Rp 1.800/kilo TBS, kini harganya tak lebih dari Rp 700/kilo TBS. Untuk menutupi biaya hidupnya, warga meningkatkan produktifitas perkebunan karetnya. Kendati demikian, hasil pendapatan yang dihasilkan selama satu bulan belum cukup untuk memenuhi pengeluaran wajib di setiap bulannya. Hal itu dikarenakan ada kebutuhan mendesak lain yang perlu dicukupi seperti hutang di CU Keling Kumang yang berkisar 1-2juta per bulan. Angsuran tersebut tergantung pada besaran pinjaman yang diambil dan dibagi dengan lama pinjaman. Berhutang di CU Keling Kumang sudah menjadi kebiasaan warga pasca hutan telah habis dan warga harus beradaptasi dengan kondisi keterbatasan yang ada.

227 Tuturan pak Simon di saat FGD I.

228 Baca selengkapnya di laman : https://forestsnews.cifor.org/59378/has-borneos-deforestation-slowed-down?fnl=en

229 Baca selengkapnya di laman : https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada- 2020/a-39124270

230 Ibid.

4.2. Dari Hutan ke Hutang

Sore hari, pak Angin mulai menuturkan perjalanan hidupnya dari lahir di rumah betang Kebaung hingga sekarang. Pak Angin adalah orang paling tua di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang usianya kini di atas 80 tahun. Angin masih sempat merasakan tinggal di rumah betang Kebaung yang lalu pindah ke rumah betang kedua yang merupakan cikal bakal dari kampung Tapang Kemayau. Bersama dua orang temannya, Alm. Pak Agus dan Almh. Bu Jijah, mereka bertiga menolak kegiatan penebangan hutan oleh PT Potim dan PT Golek yang beroperasi di rimak milik kampung. Ketiga orang tersebut lah yang dianggap sebagai "tetua" yang paham betul perjuangan masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

Secara garis besar, narasi perubahan ruang sosial-ekologis dapat dituturkan ke dalam dua subbab cerita. Pertama, masa tinggal di rumah Kebaung, para keluarga masih kompak satu sama lain. Hanya ada satu ruang tamu di rumah betang yang memujur di sepanjang rumah. Ruang tamu tersebut menjadi arena di mana para keluarga kumpul dan mengadakan rapat keluarga. Saat itu, belum dikenal penggunaan uang dan warga melakukan aktifitas berladang hanya untuk mencukupi kebutuhan perut. Belum banyak dari keluarganya yang mampu bersekolah. Dan sebagian hasil ladang dibawa ke daerah pinggiran Kapuas Hulu untuk ditukarkan dengan bahan-bahan pangan yang tidak bisa mereka hasilkan, seperti gula, kopi, teh dll. Sepanjang ingatan pak Angin, yang masih sekitar berusia 7 tahun saat itu, rumah betang dikepalai oleh seseorang yang dimusyawarahkan oleh para keluarga yang tinggal di rumah betang. Pada dasarnya, keluarga yang tinggal di rumah betang masih bersaudara namun tidak membatasi bahwa orang lain dapat tinggal di rumah betang tersebut selama telah mendapat izin dari kepala rumah. Pada rumahbetang Kebaung ini, belum didapati orang di luar hubungan persaudaran yang menumpang tinggal.231

Kedua adalah saat beberapa keluarga memutuskan pindah ke rumah betang kedua yang berada di pinggir jalan poros. Di rumah ini, warga mulai mengenal bibit karet dan mulai ditanam di pinggir rumah. Terhitung hanya ada 7 orang keluarga yang memiliki pohon karet dan itu pun tak lebih dari 10 batang pohon. Karet tidak mudah mengubah corak produksi dikarenakan pasar karet sendiri belum banyak dan transportasi pengangkut karet tidak semudah sekarang. Ladang masih menjadi aktifitas warga sehari-hari. Sejak tahun 1979, rumah betang dipugar atas dasar perintah Bupati yang menganggap rumah betang tidak sehat dan rawan terbakar. Atas perintah tersebut, warga memutuskan mendirikan rumah masing-masing yang masih bertempat di sekitar rumah betang kedua, yaitu di sepanjang jalan poros utama Pontianak-Sintang.

Awal tahun 1980-an, warga mutlak telah memiliki rumah sendiri-sendiri seiring dengan terbukanya pasar karet dan perbaikan transportasi jalan. Akses untuk menjual karet kian mudah dan warga tidak perlu lagi membawanya dengan berjalan kaki. Pada tahun ini juga, pak Angin menyaksikan hutan yang kian habis akibat kehadiran PT Golek dan Potim yang menebang hutan dan membawa kayu tersebut lewat jalur sungai. Kayu-kayu yang telah ditebang diangkut ke tepi Sungai Ensuak, lalu dibawa ke Sungai Sebedau dan berakhir di Kapuas Hulu. Hutan yang dulu lebat di sepanjang kampung,pelan pelan habis. Puncaknya, pak Angin memprakarsaiuntuk mendaftarkan rimak milik kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau ke administrasi desa Tapang Semadak.

S kabäs BaLas Sosau Taris Tana Gelamit KeBUn ntip BaBas 83ba Ancin HUTAN doga PANJANG BT3 Jandng TAWANG Kebun Atit mamue nosamin BABAS Balas JRLI Tona Jall Temawang jall Jn, Negara Sekadau Sititang 4

Peta yang tertera di Surat Keterangan Hutan 1995

Pemetaan rimak adat di tahun 1995 yang kemudian didaftarkan untuk mendapat

Surat Keterangan Hutan difasilitasi oleh Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan (PPSDAK) Pancur Kasih dan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) yang berada di bawah Yayasan Pancur Kasih. Pemetaan tersebut berlangsung selama berbulan-bulan dengan mitra lokalnya Credit Union (CU) Keling Kumang. Sejak tahun pertama CU Keling Kumang berdiri, lembaga keuangan tersebut telah memiliki posisi tawar di hati masyarakat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

CU Keling Kumang berdiri di tahun 1993 yang dipantik oleh seminar yang diadakan oleh Institute Dayakologi (ID). Di seminar tersebut didatangkan Bupati Barito Utara AJ. Nihin yang telah berupaya memperbaiki nasib ekonomik rakyatnya melalui koperasi. Bermula dari situ, Munaldus menggagas untuk melakukan hal yang sama di kampung halamannya sendiri Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Maka tepat pada bulan Maret 1993, hadir 30 orang di rumah kediaman pak Simon Petrus dengan total uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 219.000. Uang tersebut langsung habis seketika karena warga melakukan transaksi pinjaman untuk memenuhi biaya kebutuhan perayaan paskah.

"Kami bikin CU Keling Kumang itu idenya muncul waktu ngobrol di kontrakan. Kakak saya Munal dan saya sama-sama kuliah di Pontianak, lalu kami memutuskan untuk bikin saja CU di kampung sendiri."232

Di awal masa perkembangannya, CU Keling Kumang memfokuskan kegiatan dalam bidang pengelolaan keuangan guna menghimpun uang yang beroperasi di level kampung dan mendistribusikannya untuk anggotanya sendiri. Selain urusan keuangan, CU Keling Kumang juga memiliki komitmen sosial untuk mencegah ekspansi lahan sawit di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Namun kini, CU Keling Kumang telah bermetamorfosis menjadi lembaga keuangan raksasa di bawah naungan Keling Kumang Group (KKG) yang tidak hanya melakukan pengelolaan keuangan, tapi juga mendirikan beberapa badan usaha sebagai pintu investasi. Perubahan tersebut terjadi sejak pertengahan tahun 2014. Beberapa badan usaha yang dibentuk oleh Keling Kumang Group saat itu antara lain; Unit Bisnis Credit Union Keling Kumang (CUKK), Yayasan Keling Kumang (YKK), K52, K77 dan Koperasi Jasa Ladja Tampun Juah.

Unit Bisnis Credit Union Keling Kumang (CUKK) adalah unit tertua sebelum beralih rupa menjadi Keling Kumang Group. Unit bisnis tersebut fokus dalam bidang simpan-pinjam, yang secara mendasar terdiri dari 2 jenis yaitu simpanan individu dan simpanan kelompok, pinjaman individu dan pinjaman kelompok. Dari ke-empat produk, simpanan individu telah diakses oleh semua anggota CUKK dan tentunya bagi masyarakat Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Pinjaman ini hanya bisa diberikan ketika anggota menyerahkan jaminan yang dapat berupa serfitikat tanah, hamparan sawit, rumah, motor, dll. Kini, Asset Keling Kumang Group mencapai 1.375.741.943.814 di bulan Oktober dari 1.382.520.533.321 dari bulan September. Artinya, ada penurunan sebanyak 6.778.589.507 dengan prosentasenya sebesar -0,49%.233Penurunan asset terjadi karena pada rentang bulan tersebut, CUKK menyuntik dana bagi keperluan unit bisnis Keling Kumang Group.

Penurunan asset tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai lemahnya laju gerak finansial sebab pada rentang yang sama, CUKK mengalami kenaikan pendapatan yang cukup drastis.234 Pada bulan September, pendapatan CUKK sebesar 112.286.938.778 naik hingga 128.433.578.709 pada bulan Oktober. Lonjakan tersebut berada pada prosentas 14,3% dengan bilangan penambahan sebesar 16.146.639.931.235 Pada sektor pinjaman yang beredar, CUKK mampu mencapai sebanyak 937.961.350.100 di bulan Oktober naik sebanyak 26.811.298.800 atau 2,95%.236 CU Keling Kumang telah beranggotakan 172.149 per Oktober 2018. Rata-rata kenaikan anggota sebanyak 0,33% per bulan.

Data Peminjam CUKK per Bulan

10% Januari 9% 10% Februari 10% Maret 9% April 11% Mei Juni 10% Juli 10% 11% Agustus 10%

Seperti yang terlihat di grafik tersebut, prosentase terbesar peminjam berada di bulan Mei dan Agustus. Menurut keterangan Bu Neneng, Koordinator Kredit CUKK, bulan Mei merupakan bulan di mana warga Dayak merayakan pesta panen (gawai) yang biasanya setiap rumah tangga melakukan penyembelihan babi dan menyediakan makanan dan minuman. Bulan tersebut dikenal sebagai bulan dengan peningkatan pengeluaran drastic dalam setiap level rumah tangga. Sedangkan bulan Agustus merupakan tenggat pembayaran anak sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.237

Besaran pinjaman ditentukan oleh nilai hitung aset (jaminan) yang diserahkan ke CUKK. Nilai tersebut didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh petugas CUKK di lapangan dan disesuaikan dengan harga aset di pasaran. Jika aset yang dijaminkan tidak memenuhi besaran pinjaman yang diajukan, maka CUKK akan menurunkan besaran pinjaman tersebut. Pihak peminjam dapat mengajukan penolakan jika besarannya tidak dianggap sesuai dengan nilai yang mereka butuhkan. Hampir setiap hari selalu ada peminjam baru yang menyambangi meja Bu Neneng selaku kepala bidang perkreditan CUKK. Salah satu peminjam yang datang di saat saya mengamati proses kerja CUKK adalah bapak Adil (nama disamarkan) yang mengajukan pinjaman untuk usaha rental mobil. Pak Adil adalah mantan narapida yang ditangkap akibat kasus penipuan mobil.

Pada proses pengajuan, Bu Neneng tidak bisa langsung mempercayai alasan pengajuan. Bu Neneng mesti melihat kronologi dan alasan meminjam hingga detil. Berikutnya, peminjam mengisi data diri dan melengkapi informasi jaminan dan pendapan si peminjam tersebut. Ketika proses administrasi telah selesai, Bu Neneng memerintah petugas CUKK bidang lapangan untuk mensurvei aset yang dijaminankan. Untuk para anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal seperti pak Adil, pihak CUKK mempersulit bahkan cenderung tidak berniat memberikan pinjaman.238Hal tersebut dikarenakan, pihak CUKK tidak ingin "menerima resiko" ketika memasuki proses angsuran.

Di satu sisi, pinjaman di CUKK dapat menjadi representasi atas kondisi perekonomian di ranah domestik. Bu Neneng menandai jika angsuran macet, maka dapat dipastikan harga sawit atau karet turun di tengah masyarakat. Bu Neneng dan timnya mesti berusaha keras untuk menagih angsuran dari rumah ke rumah, jika diperlukan dan disepakati oleh dua belah pihak (antara CUKK dan Peminjam) maka pihak CUKK melakukan penarikan paksa terhadap saldo pinjaman dari anggota tersebut. Namun, ketika anggotanya murni tidak dapat membayar angsuran sama-sekali, pihak CUKK memperkenankan untuk mengajukan penurunan angsuran dan memperpanjang masa angsuran. Pada saat yang sama, yaitu ketika angsuran tengah macet, di level pinjaman terjadi kenaikan.

Kenaikan pinjaman di saat kredit macet dipicu oleh kondisi melemahnya tingkat pendapatan warga. Faktor utamanya diakibatkan oleh cuaca hujan yang menyulitkan warga untuk menoreh karet dan bekunya getah karet tersebut. Saat penulis tinggal di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, tercatat 19 hari hujan dan hanya 7 hari dalam rentang waktu 26 hari. Hujan juga menyebabkan jalanan menuju kebun karet sulit dilewati.Saat hari hujan, warga hanya melakukan aktifitas di sekitar rumah. Ratarata pinjaman tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan di kala cuaca tidak bisa mendukung aktifitas ekonomi warga dan besarnya pun tidak lebih dari 5.000.000.

Dalam rentang satu bulan, Credit Union yang telah berusia 25 tahun itu rata-rata menggelontorkan pinjaman sebesar 45.520.018.400 dan total 455.200.180.400 dari bulan Januari hingga Oktober 2018. Di kampung Tapang Sambas-Kemayau, besaran utang warga berkisar di angka 1juta hingga 25 juta dengan mayoritas usia peminjam 18-39 tahun. CUKK memberikan batas usia peminjam hingga 60 tahun. Di atas usia tersebut, anggota tidak diperkenankan meminjam namun diperbolehkan untuk menyimpan.

Fenomena lain yang menarik adalah satu orang dapat memiliki 3 jenis pinjaman. Hal itu wajar terjadi ketika seseorang menggunakan akun simpanan milik keluarganya yang lain. Misalnya A, terhitung memiliki 3 jenis pinjaman dengan nama anaknya, pamannya, dan dirinya sendiri. Namun semua angsuran dibayar oleh dirinya sendiri. Secara mendasar, warga kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dapat dikatakan pernah meminjam uang di CUKK untuk membangun atau merenovasi tempat tinggal. Rumah menjadi tolak ukur "kemakmuran" masyarakat setempat. Dengan kata lain, dapur boleh kekurangan namun rumah harus lah 'layak' untuk dikunjungi para tamu. Selain hutang di CUKK, warga Tapang Sambas-Tapang Kemayau juga melakukan pinjaman di CU yang lain, seperti CU Bima, CU Lantang Tipo, CU Pancur Kasih, dll. Tak heran jika, di ranah perekonomian domestik, warga mesti memenuhi 2 kebutuhannya yang paling utama, yaitu pangan dan hutang.

3%3% Tujuan Pinjaman 16% 41% Rumah Kapitalisasi 8% Konstruksi Bengkel Kendaraan Pedagang Kecil 8% Perumahan Petani Karet 8% 10% Petani Kelapa Sawit Petani Ladang 1% 1% Petemakan Ayam 1%

Seperti yang telah dikatakan pada paragraph sebelumnya, mayoritas pinjaman yang cair di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau digunakan untuk rumah yaitu sebesar 41%. Angka tersebut hampir setengah dari total pinjaman yang disusul dengan pinjaman bagi petani kelapa sawit 16%. Angka tersebut terbilang mengejutkan karena warga Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah kekeuh untuk menolak sawit hingga saat ini. Didapati keterangan dari beberapa warga bahwa pada dasarnya telah menanam sawit namun tidak dilakukan perawatan. Hal itu dikarenakan harga sawit yang sekarang turun drastis dan tidak dapat menjanjikan pemenuhan ekonomik dari segi mana pun.239

Di peringkat ketiga, pinjaman untuk kendaraan sebesar 10%. Kendaraan kini menjadi 239 Wawancara dengan warga berinisial A, S, dan A. Tanggal wawancara tersebar dalam beberapa waktu yang berbeda.

transportasi utama warga, tak terkecuali bagi kebutuhan anak-anak yang bersekolah di daerah lain. Selanjutnya, pedagang kecill memiliki prosentase sebesar 8%. Pedagang kecil yang dimaksud di sini adalah suntikan dana bagi warga yang hendak memulai usaha kecilnya seperti menjahit, toko kelontongan, dll. Berikutnya disusul dengan pinjaman untuk petani karet sebesar 8% yang mayoritas digunakan untuk pembiayan pembersihan kebun dan biaya penyeprotan yang menelan biaya yang tidak sedikit. Sama dengan pinjaman untuk pedagang kecil dan petani karet, 8% lainnya ditempati oleh pinjaman perumahan yaitu pembayaran DP perumahan bagi mereka yang membeli perumahan di luar Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

Selain pinjaman individu, pinjaman kelompok pun populer di kalangan anggota CUKK atauyang dikenaldengan singkatan SHG.Hingga sekarangtercatat131kelompokusaha terbentuk karena dana pinjaman CUKK dengan besaran pinjaman yang berbeda-beda. Bentuk usahanya pun beragam; dari kelompok usaha ayam petelor, kelompok usaha ayam potong, kelompok usaha peternak lele, peternak ayam dll. Besaran pinjaman SHG rata-rata sebesar 15juta sekali pinjam. Jika suatu kelompok hendak memperbarui pinjamannya, maka pinjaman sebelumnya harus lah lunas terlebih dahulu. Dilihat dari anggota kelompok, laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan Perempuan. Di dalam laporan singkat CUKK per Oktober 2018, tercatat 609 anggota SHG di 7 wilayah kerjanya adalah laki-laki dan sebanyak 209 adalah Perempuan.

Namun, kecenderungan yang terjadi, Perempuan lebih mengambil peranan dominan di dalam kelompok SHG ini. Misalnya saja di SHG Ayam Petelor Entimuk tempat di mana penulis tinggal, Perempuan lebih disiplin dalam mengorganisir kegiatan SHG. Perempuan pula lah yang mendokumentasikan segala pengeluaran kelompok dan urusan perhutangan dengan CUKK. Sedangkan laki-laki lebih mengambil peran mengangkut barang dan hanya beberapa saja yang terlibat aktif di dalam kegiatan.

Dokumentasi Kelompok SHG Ayam Petelor - Entimuk

Setiap hari, warga bergiliran merawat usaha kelompoknya dari menyediakan pakan ayam dan memberi minum, membersihkan kandang, dan mengambil telor. Satu rak telor dihargai 25.000. Kelompok usaha ini dimaknai oleh warga sebagai ladang pendapatan alternatif dan keniatan untuk menumbuhkan solidaritas sosial antar anggotanya. Kendati demikian, yang terjadi adalah kelompok SHG Entimuk "terpaksa" menutupi pembayaran angsuran utang kelompok karena hasil panen telor tidak mencukupi.240 Jika terpaksa menutupi hutang tersebut, maka setiap anggota rela iuran. Hal yang sering adalah hasil penjualan telor hanya mampu untuk membayar hutang kelompok (angsuran CUKK per bulan) dibanding besaran hasil penjualan yang dibagi pada para anggota.

Hal yang menarik juga lainnya adalah warga juga memiliki hutang di tengkulak tempat di mana mereka menjual kulat karetnya. Tengkulak tersebut bisa seseorang yang kaya di kampung atau saudara mereka sendiri. Bibik Yupita misalnya, menjadi tengkulak lebih dari 10 tahun dengan bantuan modal dari CU Keling Kumang dan hanya membeli kulat dari saudaranya sendiri. Selain itu, Bibik Yupita juga menyediakan bahan-bahan sembako untuk keluarganya sendiri akan tetapi pada prakteknya di-hutang-kan kepada saudara-saudaranya sendiri. Terkait dengan hutang sembako tersebut, seseorang bisa membayarnya ketika akhir bulan dengan mengambil dari hasil penjualan kulat karet.

Jumlah Pendapatan

0-2Juta 2-4juta >4juta

16% 10% 74%

Dari segi pendapatan uang, warga Tapang Sambas-Tapang Kemayau rata-rata memiliki pendapatan sebesar tidak lebih dari 2.000.000. Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penjualan karet. Ketika pendapatan tersebut lebih dari 2.000.000 bisa dipastikan bahwa orang tersebut memiliki ruang ekonomik yang lain misalnya membuka toko atau menjadi tukang . dan mereka yang memiliki pendapatan di atas 4juta adalah golongan para tengkulak dan suami-istri memiliki pekerjaan tetap seperti bekerja di CU Keling Kumang.

Selain pendapatan uang, warga juga memiliki pendapatan yang lain dari hasil berladang dan sawah. Namun, pendapatan material tersebut hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok selama satu tahun dan tidak untuk diperjual-belikan. Kendati demikian, hasil pendapatan tersebut tidak menentu seiring dengan perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Warga pun beberapa kali pernah mengalami banjir yang menyebabkan mereka hanya mendapat hasil panen kurang dari 4 karung.

Pendapatan Non-Uang

Sawit (kg) sawah (karung) >50 25-50 Karet (kg) 0-25 ladang (karung) 0 10 20 30 40 50 60

Pendapatan non-uang ini bisa dikategorikan sebagai cadangan pangan warga kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Jika panen tengah melimpah ruang, maka hasil panen tersebut dijual ke toko sembako. Khusus untuk beras, warga tidak pernah berniat untuk menjualnya. Ladang biasanya menghasilkan beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Beras ladang dijuluki sebagai beras lokal, berbeda dengan beras sawah yang teksturnya serupa dengan beras yang dijual di toko-toko.

Grafik Pengeluaran

70 60 50 40 30 20 10 0 Makanan Listrik Transportasi Gas Hutang 0-1juta 50 62 58 62 2 1-2juta 12 0 4 0 58 2-3juta 0 0 0 0 2 >3juta 0 0 0 0 0

0-1jutaMakananListrikTransportasiGasHutang
1-2juta506258622
11204058
00002
>3juta00000

Dari segi pengeluarannya, warga lebih cenderung beragam dalam pengeluaran hutang. Didapati bahwa dari total 62 responden, ada 3 jenis pengeluaran yaitu 0-1juta, 1-2juta, dan 2-3juta. Keberagaman tersebut yang menyebabkan bahwa keuangan di skala kampung lebih terkuras untuk proses pembayaran hutang dibanding kebutuhan pangan domestik. Kebutuhan pangan warga pada setiap bulannya, tidak pernah lebih dari 1.000.000. Kecuali, pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Desember Perayaan Natal.

231 Wawancara bersama pak Angin. Tanggal 29 November 2018.

232 Wawancara dengan Pak Masiun tanggal 16 November 2018

233 Baca selengkapnya dalam Ringkasan Laporan CUKK per 2018 oleh Mikael, Ketua Pengurus Keling Kumang Group

sekaligus ketua CUKK

234 Ibid.

235 Ibid.

236 Ibid.

237 Wawancara dengan Bu Neneng. Tangga; 27 November 2018

238 Wawancara dengan Bu Neneng. Tanggal 27 November 2018

240 Cerita mamak Icha. Tanggal 10 November 2018.

V. KESIMPULAN: MASA DEPAN RIMAK ADAT TAWANG PANYAI

Seperti yang sudah saya singgung pada pembahasan sebelum-sebelumnya, Rimak Adat Tawang Panyai adalah hutan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Dari segi kesadaran kultural, Rimak tersebut telah dimaknai oleh warga setempat sebagai harta yang harus dijaga sampai kapan pun. Namun, dari segi pengelolaannya di kemudian hari, hal ini berpotensi menimbulkan conflict ofinterests antar lapisan-lapisan kelas yang bermain di dalam pengelolaan Rimak Adat tersebut. Setidaknya ada 3 permasalahan yang berhasil saya himpun;

5.1. Proses pengorganisiran kelompok Rimak Adat Tawang Panyai yang berpatron dengan elite CU Keling Kumang.

Hubungan patron-klien antara pengurus Rimak Adat Tawang Panyai dengan CU Keling Kumang telah ada sejak Rimak Adat Tawang Panyai pertama kali dipetakan. Saat itu, para pendiri CU Keling Kumang sekaligus pencetus gagasan untuk menetapkan Rimak Adat Tawang Panyai. Hubungan tersebut merupakan replikasi dari kinerja gerakan sipil masyarakat Dayak di bawah kelembagaan Yayasan Pancur Kasih dengan CU-nya Pancur Kasih di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Keling Kumang selalu memfasilitasi kegiatan organisasional Kelompok Rimak Adat Tawang Panyai berupa penyediaan ruang pertemuan, kopi dan alat-alat yang dibutuhkan di sepanjang pertemuan. Bahkan, dengan bantuan dana dari Solidaridad, segala kegiatan pertemuan kelompok Rimak Adat Tawang panyai diberikan uang transport.

Disadari atau tidak, hubungan patron-klien ini mengakibatkan kelompok Rimak bergantung secara total baik dari segi pendanaan rencana kerja maupun jejaring sosial yang kelak menjadi supporting system bagi keberlangsungan agenda kerja. Hal itu terwujud dengan bantuan dana yang hampir selalu diberikan kepada pengurus rimak yang hendak melakukan studi banding di luar Kalimantan, dan adanya keinginan dari beberapa anggota untuk meminta bantuan CU Keling Kumang dalam mendanai pembangunan fasilitas wisata di sekitar Rimak Adat Tawang Panyai. 241

“Kami sebenarnya khawatir jika Rimak kami ini nanti dikelola CU. Dari segi sumber daya manusia kami masih tertinggal, anak muda pun jarang ada di kampung. Mau tidak mau ya kami ini yang aktif berkegiatan. CU yang dulu beda dengan sekarang. Mereka dulu bilang tolak sawit tolak sawit, tapi sekarang malah mendukung. Liat saja itu na kegiatan CU sekarang."

CU Keling Kumang awalnya dikenal sebagai sebuah institusi yang tegas menolak sawit. Bersama dengan warga, aktifis CU cum aktifis adat bersama-sama mengupayakan penetapan Rimak Adat sembari menolak secara total kehadiran sawit dan praktek Illegal logging. Kini, CU Keling Kumang justru menjadi aktor yang memperlancar laju perluasan peralihan lahan dari ladang ke perkebunan sawit yang difasilitasi dalam bentuk pinjaman. Sebagai jaminan, peminjam menyerahkan surat keterangan hamparan sawit. Selain itu, CU Keling Kumang bekerja sama dengan NGO Solidaridad membuat sekolah lapang untuk mengenalkan praktek pengelolaan sawit yang ramah lingkungan. Alumni dari sekolah lapang tersebut mengorganisir diri membentuk Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Keling Kumang. Berubahnya watak operasional CU Keling Kumang seiring dengan bergantinya struktur kelembagaan yang kini mewadahi pembentukan badan-badan usaha di luar urusan keuangan finansial. CU mendirikan swalayan, hotel, sekolah menengah kejuruan, dan kini sedang dalam usaha mendirikan Universitas Keling Kumang.

241 Catatan pribadi penulis pada saat rapat pembentukan Ekowisata Rimak Adat Tawang Panyai. Tanggal 16 November 2018

5.2. Konflik di dalam tubuh internal Kelompok Rimak Adat Tawang Panyai.

Konflik ini berawal dari adanya dua gagasan yang berseberangan tentang bagaimana bentuk pengelolaan Rimak Adat Tawang Panyai semestinya. Kubu pertama mengonsepsikanRimaksebagaitempatpariwisatayangkelakmelayanidanmenghibur para wisatawan dari luar, seperti penyediaan fasilitas kolam renang di sekitar rimak adat dan panggung sebagai arena pertunjukkan musik yang mendatangkan artis lokal maupun nasional. Kubu ini bisa dikatakan elite di dalam internal kelembagaan dan pemegang akses di level formal administrasi desa.

Kubu berikutnya ialah mereka yang ingin menjadikan rimak adat sebagai ruang sosial baru yang kini kian sulit ditemukan di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Kubu ini memikirkan juga tentang bagaimana mesti mendidik generasi mudanya agar merasa dekat kembali dengan hutan adatnya. Mereka hendak membuat satu arena pertemuan untuk warga kampung berkumpul dan membicarakan keluh kesah. Selain itu, mereka juga berharap bisa menjadikan arena tersebut sebagai ruang pelatihan tari bagi anak-anak Dayak.

Baik kubu pertama maupun kubu kedua bekerja pada ruang wacananya masingmasing. Kubu pertama mendistribusikan gagasannya lewat tampil secara penuh di setiap pertemuan (the loudest men in the room) dan kubu kedua lebih cenderung berkumpul membentuk lingkaran kecil sembari mengurai permasalahan dan solusi terbaik. Kubu ini tidak begitu ingin tampil di dalam suatu forum sebab mereka menyadari bahwa usia mereka lebih muda dibanding para tetua yang hadir di dalam pertemuan tersebut.

5.3. Dari Hutan ke Hutang

Program Perhutanan Sosial didapuk sebagai jalan keluar atas ketimpangan akses atas kawasan hutan yang terjadi di negara ini. Kendati demikian, angan-angan kebijakan tidak berdiri sendiri terlepas dengan realitas masyarakat setempat. Buktinya, hutan di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah habis pasca praktek illegal logging yang telah ada sejak tahun 1980-an. Proses tersebut diperkeruh dengan masuknya izin konsesi sawit yang hampir memakan 75% wilayah Tapang Semadak di tahun awal 1990-an. Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau terpaksa mengambil alternative lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti mengalihfungsikan ladangnya menjadi perkebunan karet ketika hutan tidak mampu lagi menunjang kebutuhan keseharian mereka.

Perubahan yang berlangsung mengondisikan masyarakat setempat untuk mengorganisir pemandirian ekonomik melalui kelembagaan keuangan Credit Union (CU) Keling Kumang. Awalnya, CU dibangun atas kegelisahan bersama dan diperantarai oleh kaum terpelajar dari kampung yang tergabung dalam Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK). Kini, CU beralih menjadi lembaga raksasa finansial di tingkat kampung yang wilayah kerjanya telah melewati batas territorial kampung Tapang Sambas-TapangKemayau.CUinilahyang kinimenjadimesinpenghisapperekonomian warga di level domestik dan mampu mengondisikan warga untuk menjalani praktekprakter perekonomian baru yang tercerabut dari kearifan lokal masyarakat setempat; seperti beternak ayam, lele, kelompok usaha ayam petelor.

Skema Hutan Adat yang digadang untuk memakmurkan warga di kawasan hutan mengalami tantangan yang berat di kemudian hari. Sebab, pemerataan akses pada level makro mungkin terlihat dapat dijadikan suatu solusi belum tentu menjamah persoalan yang sebenar-benarnya terjadi di level mikro. Pertanyaan yang kemudian hadir adalah, bagaimana angan-angan kebijakan yang generalis ini mampu menjawab persoalan partikularitas yang se-demikian kompleksnya? Satu-satunya jawaban yang hendak disodorkan oleh penulis adalah memastikan pengelolaan hutan adat yang telah diakui tersebut mampu menopang dan membalik struktur kemiskinan yang bersembunyi di balik romantisasi ke-adat-an di kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

DAFTAR PUSTAKA

Boas, F. 1896. —The Limitations of the Comparative Method of Anthropologyll dalam Science, New Series, Vol. 4, No. 103 (Dec 18, 1896), pp. 901 - 908.Dapat diakses di http://www. jstor.org//stable/1623004. Geertz, Clifford. 1992. Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Graeber, David. 2011. Debt: the first 5.000 years. London: Melville House Publishing. Foster, John Belammy dan Paul Burkett. 2016. Marx and the Earth: An Ant-Critigue. Boston: Brill. Koentjaraningrat.1973. Metode Wawancara dalam: Koentjaraningrat, ed.1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mikael dan Agustinus Agus. 2010. Adat Istiadat dan Hukum adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak. Pontianak : Percetakan Artha Grafistama Pontianak. Smith, M.G.1956. —On Segmentary Lineage Systemlldalam Journalofthe Royal Anthropological Institute 86, 39—80.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Hutan Tawang Panjang 1994

SURAT KEPERANGAN HUTAU. NO:019SKII/V/1994

Yang bertanda tangan di bíwah ini kami atas nama pemuka masyarakat Dusun TP Sambaa/Tp Kemayau,dengan ini mcnerangkan.

I. Berdasarkan hasil musyawernh para penuka masyarakat pada tgl17 Mei 1963 Bertempat di Dusun Tp Sambau tentang hutan Tawang Panjang yang Terletak di wilayah Dusun Tp Sambas/TP Kemayau Kedesaan Semadak Kecamatan Sckadau lilir.

II.Hutan tersebut adalah milik maayakat Dusun TP Sambas/TP Kemayau Kedesaan Tp Semadak. Sebagai persiapan dimava yang akan datang tentang bahan-bahan Bahgunan generasi muda di Dusun tersebut,

III. Hutan tersebut tidak kami perkenankan di tebang sembarangan apa lagi di ladang. Andaikata masih ada masyarakat yang menebang kayu-kayu yang tidak di manfaatkan. Akan kami tuntut secuai dengan hukum ndat yang berlaku dan harga kayu yang telah di tebang-

IV. Demikianlah surat keterangan hutan ini kami buat dengan sebenar benarnya agar dapat di pergunakan sobagai mana mestinya.

Dikuat di Dumn TP Sambas, pada tgl,30-4-94

Meyetugui :

Rr Kend1a Desa TP Somadak C一 /SAMIN 7022

Kepala Dusun TP Sambas

=YF NINTIN

s ae pemuka mazyarakat Duzun TP Kemaya

Clue.

1. = D. ANGIN =

Fiong

2. = AKONG

MENCETAHUI PLT.CAMATSEKADAU.HILIR. SEBARUDIN NEP,520002790.

Lampiran Il. Peta RImak Adat Tawang Panjang (Hutan Adat Tawang Panyai) Tahun 1995

U S kabas BaLas SaSau taris Tana Gelaosit KEBUn ntip BaBas Gabas bas Ancin HUTAN PANJANG TAWANG Sebota Jandrg Kebun TAwangolut 60B05 mtit mamut iusamin BABAS Babas Sigge gelmn'kt Jall Tana Temawang Jall

Leie NENGETAHUI buat di Tunun Tapang Snmban, 29 Maret 1995. 2. D. A N G IN. ( ALA DESA TAPANG SEMADAK 40150 MARWUS SAMIN. 20210

Jn, Negara Sckadbu Sititang

SAKSI..SAKSI 2. V. N I N T I N, (....CUA =) MENGETAHUI MNAT SDA HILIR. CAMAT SPRADYO DRS. P AI/N O. Nip. 520006392.-

Lampiran III. Foto hasil penjualan kelapa sawit milik warga ke perusahaan.

HASIL PENJUALAN TBS HAMPARAN(37) KUD"BAGI REJEKI"UPT.XLIV.RAMPUK LIMA,DESA TAPANG SEMADAK KEC.SEKADAU HILIR,KAB.SEKADAU

PANEN 1 2 TOTAL 2.1 2.3 2.4NAMA : Ramat RAMPUK LIMA,09/08/2018
1.PENDAPATAN
PANENTONASE KOTOR GREADINGGREADINGTONASE BERSIH HARGA
PANEN 1TONASE KOTORGREADING 41 KgASE BERSTHHARGAJUMLAH
1 2788 Kg41 Kg Kg 1747 1454KgRp.1335,82 RP. 1100Rp.997.85+
TOTAL1454 Kg 2242 KgKgKg KgRP.RP.1.599.40 RP.2.577.257
2.P2.POTONGAN DI KUD
3.1 Jaspel KTHAngkutan 788 Kg 2.2 Rawat jln poros 224℃ Kg
2.2 Rawat jln poros224℃Kg× Rp.135 x Rp.25Rp. 106.380 Rp. 56.050
Jaspel KUDRp.× 3 8Rp.77.917
Potongan USPRp.Rp.Rp. -
2.5 Potongan BRIRp.Rp.Rp. - Rp. -
2.6 Potongan peremajaan11
2.7 Simpanan wajib1
2.8 Selisih pembayaran11
2.9 Potongan PPH11x Rp.
2.10Greder & Vibro
JUMLAH POTONGAN DI KUD
3.POTONGAN DI HAMPARAN
3.2 Biaya pengiriman buah Laur KgRp. 3 Laur Kgx 38 x Rp.25Rp.77717
3.3 Biaya timbangan788 Kgx Rp.12Rp.56.050
3.4 Rawat jln blokKg x Rp.Rp.9456
3.5 Potongan pupukRp.—
3.61Rp. -
3.71Rp.
3.8Rp.
JUMLAH POTONGAN DI HAMPARAN Rp. RP.143.423
PENDAPATAN KOTOR DI HAMPARAN
PENDAPATAN KOTOR DI HAMPARAN JUMLAH POTONGAN DI KUD & HAMPARAN
JUMLAH POTONGAN DI KUD & HAMPARAN PENDAPATAN BERSIH
PENDAPATAN BERSIH PENGURUS HAMPARAN(37) aJL
PENGURUS HAMPARAN(37) aJL RP.2.001.487 R0-L3.800 SerRiL-1.977.687
( SEMAN) RAMAT ) KETUA KUD"BAGI REJEKI"
KETUA KUD"BAGI REJEKI"REJEKI"

( UMAR

Lampiran IV. Foto bukti pembayaran pajak hamparan kelapa sawit

TAH KABUPATEN SEKADAU

SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN: 411311

PEDESAAN 2018

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018 #12802181155432MAN2S4503/01# NOP:61.09.040.007.005-0189.0 NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK LETAK OBJEK PAJAK KUD BAGI REJEKI HAMPARAN 37 MERKAN
TAPANG SEMADAK SEKADAU HILIR KAB. SEKADAU BOBJEKPAJAK BANGUNANTAPANG SEMADAK KAB. SEKADAU KELAS NJOP PER M2 (RP)KAB. SEKADAU -.000 TOTAL NJOP ( NJOP PER M2 (RP) 700TOTAL NJOP (
BANGUNANLUAS_ M20O 0N
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) PBB yang Terhutang0 34.000.000 200 0.070 23.800
23.800 DUA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH NNELOLARETRIBUS
30 SEP 2018 2018 TGL. JATUH TEMPO BERADPEMAAYABEKADAU KEPALA PAULUS YOHANES, SKM. A19631227 1983071001

Lampiran V. Foto 1-3 Contoh Naskah Perkreditan di CU Keling Kumang

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN 17/11 8.a0.000 I. Lnit Krdit yang diajukan .2018 II. Tanggal: : Rp.

48 Bulan IV. JankaWaktu Angsuran Per Bulan Rp. ADAT-ANFORMASINASABAH: Emiliana Sepina 1. Nama (KTP) Y N Sepina NamaPanggilan : 6109016811840002. 2. No. KTP 01.01.001-00003878 3. No. BA 4. Jenis Kelamin :
ADAT-ANFORMASINASABAH: B. CHECKLIST PEMENUHAN RAC: Emiliana Sepina Kriteria RAC 1. Nama (KTP) Y N Sudah menjadi anggota CUKK. Sepina Tidak ada tunggakan berjalan.
Sepina Tidak ada tunggakan berjalan. NamaPanggilan : 75% dari existing kredit sudah 6109016811840002. 2. No. KTP terbayar. 01.01.001-00003878 Usaha (pekerjaan) lebih dari 2 (dua) 3. No. BA tahun (kecuali PNS). 4. Jenis Kelamin : Sudah ükut Pendidikan Dasar Perempuan Laki-Laki Saldo Simpanan Saham minimal Rp. 1Juta. 5. Status C. PENGHASILAN PER BULAN Menikah Single V L. PendapatanUtama: 250.a0 Jenobius Jaya. Laka Salwit: Rp. 2 1.500.00 6. Nama Pasangan : b. Gair Karel: Rp. 2 orang. 7. Jumlah anak 4. cto.ao
tahun (kecuali PNS). 4. Jenis Kelamin : Sudah ükut Pendidikan Dasar Perempuan Laki-Laki Saldo Simpanan Saham minimal Rp. 1Juta. C. PENGHASILAN PER BULAN Menikah Single L. PendapatanUtama: 250.a0 Jenobius Jaya. Laka Salwit: Rp. 2 1.500.00 6. Nama Pasangan : b. Gair Karel: Rp. 2 orang. 7. Jumlah anak 4. cto.ao Sub Total : Rp. 8. Tanggungan 9. Nama Ibu 2 Pendapatan Lain : Rp. 34 Tahun *) 10.Umur Pemohon : DuSUn Tempapau-Ulu sekum 3 Pendapatan : Rp.
terbayar. Usaha (pekerjaan) lebih dari 2 (dua) tahun (kecuali PNS). Sudah ükut Pendidikan Dasar
Perempuan
1Juta. C. PENGHASILAN PER BULAN
L. PendapatanUtama: Laka Salwit: Rp. 2
Jenobius Jaya. Laka Salwit: Rp. 2 1.500.00 b. Gair Karel: Rp. 2 orang. 4. cto.ao Sub Total : Rp. 2 Pendapatan Lain : Rp. *)
2 Pendapatan Lain : Rp. 34 Tahun *) DuSUn Tempapau-Ulu sekum 3 Pendapatan : Rp. Pasangan H/2w c08/006 resa.Tp.semadar. Total : Rp. Dusun Tempogau-LUb sekung
DuSUn Tempapau-Ulu sekum 3 Pendapatan 11. Alamat KTP Pasangan H/2w c08/006 resa.Tp.semadar. Total : Rp. Dusun Tempogau-LUb sekung *) SumberPendapatan Lain:
Total 12. Alamat Tinggal Dusun Tempogau-LUb sekung *) SumberPendapatan Lain:
13.Nomor Telepon :
13.Nomor Telepon : E. STATUS PINJAMAN DI CUKK Rumah 1. 0821-5202.3530.
1. 0821-5202.3530. HP Pemohon Sisa Pinjaman Angsuran/Bln
0821-5202.3530. HP Pemohon HP Pasangan
HP Pasangan
HP Pasangan 2. Kantor
2. Kantor
D. DATA PEKERJAAN
Pekerjaan (Pilih yang sesuai):
Kebun Kelapa Sawit KebunKaret
Pedagang : I
I
Pegawai Jabatan
Jabatan
Jenis Usaha:..
I
Lainnya
Lama Usaha
Lama Usaha JumlahPegawai :...

Foto I

NARASI KREDIT

I. Data Informasi Anggota

Nama Pemohon : CORNELIUS LIYUN
No. BA :01-01-001-00000311
Jumlah Pengajuan : Rp 8.000.000,-
Tujuan Penggunaan : Untuk biaya anak kuliah
Jangka Waktu :60 bulan
Pinjaman Ke : ketiga (III)
Sisa Pinjaman : Rp 2.250.400,-
: Rp 2.250.400,- Tanggal Permohonan : 15 November 2018
Tanggal Permohonan : 15 November 2018 Tanggal Analisa : 19 November 2018
: 19 November 2018 Alamat Pemohon : Dusun Tapang Kemayau Desa Tapang Semadak
Alamat Pemohon : Dusun Tapang Kemayau Desa Tapang Semadak Nama Loan Officer : Damianus Tanya
: Damianus Tanya No Hp Loan Officer :0853 45271070

A. Deskripsi Permohonan Pinjaman:

A. Deskripsi Calon Peminjam dan Informasi Dasar

Pak Cornelius liyun lahir di Lanjau, 17 Agustus 1973 (45), pak Cornelius Liyun blasa dipanggil seharihari dengan nama panggilan Liyun. Pak Liyun bersama istrinya anak dan istrinya tinggal di Dusun Tapang Kemayau Desa Tapang Semadak, tinggal dirumah miliki pribadi yang semi permanen. Pak Liyun dan ibu Antonia Yuliana dikaruniai dua orang, anak yang sulung bernama Seperian peri kini sudah bekerja di K77 KKG di sintang selama kurang lebih 2 tahun dan pada akhir bulan Oktober Peri pindah ke CU BO. Bedayan sebagai OB, sedangkan anaknya yang bungsu bernama Emelyanti masih kuliayah di Universitas STT Tiologi Yoyakarta sudah masuk ke semester tiga. Untuk keseharian pak Liyun dan istrinya adalah sebagai petani yang pada umumnya seprti; berladang dan menoreh. Selaln berladang dan menoreh pak liyun juga menekuni pekerjaan sampingan seperti menyenso serta merawat kebun Cacao yang ada disamping rumah tempat tinggal mereka. Selama menjadi anggota di CUKK pak pak Liyun sudah pernah pinjam dan masih memiliki saldo pinjaman saat ini Per tanggal, 05 November 2018 sebesar Rp 2.250.400,- pengajuan pinjaman ini merupakan pengajuan pinjaman yang ke III kalinya bagi pak Liyun yang akan digunakan untuk biaya bayar uang semester serta untuk blaya anaknya pulang libur. Dilihat dari Riwayat angsuran pinjaman sebelumnya baik, serta istri pak Liyun yang bernama Antonia Yuliana juga di CUkK, masih memiliki pinjaman dengan saldo saat ini (per 26 Oktober 2018) sebesar Rp 14.721.000,- riwayat angsuran pinjamannya juga baik.

B. Tujuan penggunaan

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa tujuan dari pengajuan pinjaman keluarga calon peminjam tersebut akan digunakan untuk biaya anak kuliah seperti membayar uang semester dan untuk biaya anak pulang libur natal dan tahun baru 2019 mendatang serta melunasi saldo pinjaman an. Pak Cornelius Liyun itu sendiri. Untuk itu keluarga ini mengajukan pinjaman ke CUKK sebesar Rp 8.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 60 bulan serta rencana angsuran sebesar Rp 331.000,-

C. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan keluarga calon peminjam ini adalah berasal dari menoreh, hasil Jual Cocoa dan penghasilan dari menyenso kayu.

Pendapatan menoreh dalam satu hari sebesar 10 kg × 26 hari kerja = 260 kg (pendapatan suami) Pendapatan menoreh dalam satu hari sebesar 8 kg × 26 hari kerja = 208 kg ( pendapatan istri) Pendapatan dari coklat/ Cocoa dalam satu bulan sebanyak 8 kg.

D. Jenis Jaminan
Adapun jaminan yang akan diserahkan keluarga calon peminjam kepada pihak CUKK berupa satu
Adapun jaminan yang akan diserahkan keluarga calon peminjam kepada pihak CUKK berupa satu buah sertipikat perumahan an. Antonia Yuliana alias Yul dengan luas tanah 561 m² dengan ukuran
buah sertipikat perumahan an. Antonia Yuliana alias Yul dengan luas tanah 561 m² dengan ukuran rumah saat ini 5 X 8,5 m².

B. Capacity/Kemampuan Membayar (Skor 70):

Untuk jenis usaa, pu yambesua deg anggota/pemohon termasuk dengan usaha dari pasagannya jika ada (bisa leb dar sa usaha, sesui degan kodisi ral) uk usaha yag tidak ada dapat dicoret/dihapus jika perlu.

1. Perhitungan Pendapatan Kotor Usaha (Pendapatan/Penjualan - Biaya Usaha)

Penghasilan suamin dan istri menoreh dalam satu bulan sebanyak 468 x dengan harga karet pada saat ini sebesar Rp 6.500,- = Rp 3.042.000,-

Penghasilan dari jual Coklat/ Cocoa dalam satu bulan sebanyak 8 kg x 16.00o,- = Rp 128.000,-

Jadi total pendapatan keluarga pak Liyun sebesar Rp 3.170.000,

2. Perhitungan Biaya Rumah Tangga:

Biaya hidup Biaya listrik Biaya airBiaya hidup: Rp. 800.000,-
Biaya listrik: Rp. 80.000,-
Biaya airir: Rp. -
Biaya telepontelepon: Rp. 50.000,-
Biaya sekolah anak (total)Rp.50.000,
Jumlah anak sekolahanak sekolah: Rp.1 orang
Biaya transportasiortasi: Rp. 1.000.o0o,- (biaya konsumsi anak) : Rp. 200.000,-
Biaya iuran masyarakatn masyarakat: Rp. 200.000,-
Biaya lainnyaunnvasyarakat: Rp. -
Biaya lainnya Total Biaya Rumah Tangga: Rp. -
Total Biaya Rumah Tangga: Rp. 2.090.000,-: Rp. 2.090.000,-

3. Biaya Angsuran per bulan:

Angsuran pinjaman di CUKK saat ini : Rp. 976.ooo,- (angsuran pinjaman suami & istri)
Simpanan wajib di CUKK saat ini
: Rp. 100.000,-
Angsuran di lembaga lain : CU lain : Rp.-
CU lain : Rp.-
Bank : Rp.-
Dealer : Rp.-
Asuransi : Rp.-
Toko : Rp.-
Teman : Rp.-
Arisan : Rp.-
: Rp.- Lainnya
Total Angsuran Saat ini : Rp. 884.000,-
Rencana angsuran pinjaman yang dimohon : Rp. 231.000,-
(angsuran pokok + bunga) Total rencana angsuran baru : Rp. 1.115.000,-

Lampiran VI. Tabel riwayat genealogis masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau

Kemayau
DetilRumah Betang KebaungRumah Betang Tapang Kemayau
Riwayat Genealogis Masyarakat Adat Tapang Sambas-TapangTautLeak
Teler
SuntangJaba
BragahRuji
Ponsah
GalaKakek Mesin
Adam
BuntukAbun
Cemul
Riwayat GenealogisTuan
Tapang Sambas-TapangGelamit Ulin
Kemayau Kiu KudaJuwali
Kuda DunungJaba
DunungLanyi
AnsahSebai
Jamil
KerapakGunga
PesauSinpai
GingsirMat
Ali
BuakSumpin

3.2. Risalah Tanah: Upaya Menata Ulang Sumber-Sumber Agraria di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa

Ahmad Jaetuloh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, salah satunya menetapkan bahwa hutan bukan lagi bagian dari hutan negara melainkan menjadi hutan hak masyarakat adat. Bagi para pejuang adat maupun aktivis adat putusan MK 35 ini menjadi titik balik masyarakat adat agar dapat memperoleh hak-hak adatnya kembali. Terutama adalah hak untuk menguasai hutan adat mereka. Tidak terkecuali dengan apa yang terjadi di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang berusaha untuk mendapatkan hutan adat, setelah pemerintah melalui SK Menteri Kehutanan No.175/KPTS-II/2003 menjadikan hutan adat Kasepuhan Karang menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dengan luasan ± 113.357. Pada saat ini mulailah terjadi konflik antara Masyarakat adat dan Negara yang diwakili oleh Petugas TNGHS.

Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan negara lebih jauh dapat diketahui dalam Inkuiri Nasional²4². Konflik demi konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat membuat dorongan untuk mendapatkan pengakuan hutan adat semakin menguat. Apalagi setelah pemerintah mengeluarkan Putusan MK 35/PUU-X/2012. Masyarakat adat, khususnya Kasepuhan Karang mencoba untuk lebih semangat lagi mendorong pengakuan hutan adat mereka. Lama masyarakat adat dan NGO bergelut untuk mendapatkan pengakuan. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Perda No.8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan; termasuk Kasepuhan Karang. Perda ini sekaligus menandakan bahwa sebagai satu komunitas adat yang memiliki nilai dan identitas sendiri, telah diakui keberadaanya oleh negara dan tentu saja mendapatkan hak yang setara dengan warga negara lain. Perjuangan ini dianggap belum selesai, sebelum masyarakat adat mendapatkan hutan adatnya kembali. Akhirnya, tahun 2016 masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan pengakuan terhadap Hutan Adat mereka. Hal ini ditandai dengan di keluarkannya SK Menteri LHK No.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan hutan adat Kasepuhan Karang.

Dari SK Menteri LHK tersebut, Kasepuhan Karang mendapatkan pengakuan hutan seluas +- 462 Ha yang berlokasi di Desa Jagakarsa Kecamatan Muncang. Hutan hak bagi masyarakat adat dengan fungsi pokok konservasi, amar pertama. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat dilaksanakan oleh MHA Kasepuhan Karang berdasarkan "Tatali Paranti Karuhun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, amar kelima. Dalam hal ini, setidaknya ada 2 (dua) tata kelola yang berlaku yaitu, berdasarkan peraturan negara UU No.41 Tahun 1999 dan berdasarkan nilai adat yang tumbuh di Kasepuhan Karang itu sendiri; Tatali Paranti Karuhun.243

Secara singkat Tatali Paranti Karuhun dapat bermakna mengikuti dan mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti yang dilakukan para karuhun (nenek moyang) yang merupakan landasan moral dan etik mereka. Pelaksanaan nilai-nilai tatali paranti karuhun tersebut bukan saja terbatas pada tataran religius, tetapi tercermin juga dalam institusi sosial, sistem kepemimpinan, dan tata cara berinteraksi dengan alam. Terutama pandangan terhadap hutan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lebih jauh, setidaknya terdapat bentuk-bentuk pengelolaan alam yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, sawah, kebun dan hutan. Bagi masyarakat Kasepuhan Karang, hutan terbagai menjadi 3 (tiga) menurut fungsinya. Pertama, Leuweung Kolot/ Geledegan/Awisan adalah wilayah hutan yang sama sekali tidak dapat diganggu untuk kepentingan apapun, harus selalu dijaga. Kedua, Leuweung Titipan adalah suatu kawasan hutan diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Banten Kidul kepada incu putu untuk menjaga/tidak menganggu kawasna hutan ini. Ketiga, Leuweung bukaan atau sampalan adalah suatu kawasan hutan yang sekarang telah terbuka dan dapat digarap oleh masyarakat dan masih dikelola untuk sawah, huma dan kebun.244

Tidak lama setelah penetapan hutan adat, Jaro atau Kepala Desa, dan masyarakat adat berinisiatif untuk meregistrasi penyebaran penguasaan tanah;terutama tanah garapan dan jenis penggunaan lahan di Desa Jagaraksa. Jaro menyebut proses registrasi tersebut dengan istilah Risalah Tanah.24s Tanah-tanah yang dilakukan proses registrasi terutama adalah tanah komunal (tanah yang diakui sebagai hutan adat, seluas 462 Ha) dan APL (Area Penggunaan Lain) seluas 24 Ha. Dan tanah lainnya, terutama tanah garapan yang bukan merupakan hak milik pribadi (baik sertifikat maupun belum).246 Total keseluruhan luas risalah tanah tersebut mencapai 503 Ha.

Dengan memperdalam kondisi sosial politik yang terjadi sebelum penetapan hutan adat dan mencoba memetakan akses yang terjadi pada tingkat lokal dan regional, bahkan nasional. Dilain sisi, mencoba melihat inisatif Jaro dalam melakukan prosesproses registrasi; risalah tanah, penguasaan tanah oleh penggarap dan penata ulangan tata guna lahan menjadi arena yang menarik untuk didalami. Apakah risalah tanah merupakan bentuk Land Reform yang diinisiatif dari bawah atau lokal? Atau malah memiliki bentuk lain dengan kekhasannya sendiri. Land Reform yang khas seperti halnya terjadi di Desa Ngandagan, Kabupaten Purworejo. Melalui inovasi atas sistem tenurial adat mereka sendiri, bukan saja kerangka untuk redistribusi atas penguasaan tanah komunal dapat disepakati dan dijalankan; lebih dari itu, norma dan kewajiban tradisional seputar hubungan produksi di lahan sawah juga diperkukuh lagi.247

242 TNGHS melarang setiap warga Jagaraksa yang ingin bercocok tanam di Kawasan hutan. Hal ini diawali oleh balai TNGHS yang semena-mena menetapkan kawasan Taman Nasional; yang sebelumnya merupakan hutan produksi, perhutani. Pentapan menjadi Kawasan TNGHS menyebabkan banyak dari kebun warga maupun sawah yang turuntemurun digarap oleh warga masuk ke zona inti TNGHS. Kala itu, konflik mulai terjadi korban terutama banyak dari warga Jagaraksa. Berbagai bentuk intimidasi dilakukan oleh pegawai taman nasional, yang sering terjadi terutama adalah perusakan hasil pertanian warga, mulai dari padi yang siap panen sampai tanaman holtikultur lainnya yang dirusak. Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komnas HAM, Komnas Ham, Jakarta: 2016, Hal. 171-173

243 Lihat SK Menteri LHK No.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan hutan adat Kasepuhan Karang.

2“ RMI, 2017, Laporan Studi Hutan Adat Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa,. Hal 9-10.

245 Wawancara dengan Wahid selaku Kepala Desa Jagaraksa, pada tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 15.00 WIB

246 http://rmibogor.id/2016/12/30/hutan-adat-kasepuhan-karang-resmi-diakui-presiden/, diakses pada 26 Oktober Tahun 2018, Pukul 12.30 WIB.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana akses dan hak sebelum dan sesudah penetapan Hutan adat?

a. Sejarah penguasaan hutan adat Kasepuhan Karang dari masa ke masa?

b. Siapa saja aktor yang telibat?

c. Mekanisme apa saja yang dilakukan masing-masing aktor dalam mendapatkan kepentingannya?

2) Bagaimana Risalah Tanah menata ulang sumber-sumber agraria di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa?

a. Apa yang menjadi landasan pembentukan risalah tanah dan apa saja komponennya?

b. Apa saja sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Jagaraksa?

C. Apakah terjadi (Re)distribusi, Non-Redistribusi, atau Rekonsentrasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1) Menggali dan mendalami akses dan hak sebelum dan sesudah Penetapan Hutan Adat

2) Menggali dan mendalami Proses Penata Ulangan tanah di Desa Jagaraksa

1.4. Kerangka Pemikiran

Memahami dan mendalami proses akses dan hak sebelum dan sesudah penetapan hutan adat dapat diawali dengan mendalami teori akses dari Ribot dan Peluso. Ribot dan Peluso memiliki pemahaman yang berbeda dari teori akses konvensional seperti yang umumnya dikaji dalam kerangka property right atau teori kepemilikan. Ribot dan Peluso mencoba mendefinisikan akses sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu; termasuk objek material, orang, institusi maupun simbol-simbol. Pada dasarnya Ribot dan Peluso lebih memfokuskan pada "kemampuan" daripada "hak-hak" sebagai teori kepemilikan. Hal ini menyebabkan teori akses memberikan pandangan yang lebih luas lagi, dimana Ribot dan Peluso lebih menekankan secara luas atas relasi sosial yang dapat mendorong atau mencegah seseorang mengambil manfaat dari sumber daya tanpa membatasinya semata-mata pada kepemilikannya. Teori akses dipahami sebagai segala hal yang dimungkinkan bagi setiap orang melalui berbagai cara untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Akses dalam teori ini lebih ditekankan atas kesatuan kekuasaan (bundle of power), berbeda dengan pemahaman kepemilikan yang lebih menekankan atas kesatuan hak (bundle of rights). Cakupan kekuasaan tersebut terbentuk dari unsur material, kultural, dan ekonomi politik yang terjalin dalam sebuah kesatuan dan jejaring kekuasaan yang mempengaruhi akses sumber daya.248

Menurut teori akses, setiap pihak memiliki posisi yang berbeda terkait dengan sumber daya bergantung atas bundle of power yang dimilikinya. Sebagian pihak mampu mengontrol akses atas sumber daya, sementara lainnya harus mempertahankan aksesnya atas sumber daya melalui pihak yang mengontrolnya. Menggunakan teori akses ini dimungkinkan untuk memahami fenomena sebagian pihak yang mampu memanfaatkan sumber daya walaupun tidak memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara teori akses dengan teori kepemilikan adalah jika teori kepemilikan menitikberatkan pada pemahaman atas klaim, sementara teori akses menitikberatkan pada cara-cara seseorang mengambil manfaat atas sumber daya yang tidak hanya terbatas pada relasi kepemilikan sumber daya.249

Lambaga Adat, desa; perseorangan maupun kelompok di desa Jagaraksa, dan negara yang dapat direpresentasikan melalui TNGHS memiliki kesatuan hak masing-masing. Seringkali klaim atas hak; hutan, yang dimiliki bertentangan dan saling menumpuk. Situasi ini membuat konflik yang tidak berkesudahan, terutama konflik antara masyarakat adat; desa dan lembaga adat, dengan negara. Namun ditengah kondisi konflik ini, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap aktor yang terlibat masih dapat mengakses sumber-sumber agraria, terutama hutan. Masing-masing aktor akan dipahami dengan cara apa mereka mengambil manfaat atas SSA hutan.

Selain itu, Ribot dan Peluso menyarankan sebuah metode analisis akses untuk mengidentifikasi konstelasi cara-cara, hubungan-hubungan, dan proses-proses yang memungkinkan aktor-aktor yang beragam memperoleh keuntungan dari sumber daya. Peluso juga menyatakan bahwa analisis akses melibatkan; (1) pengidentifikasian dan pemetaan aliran dari keuntungan tertentu dari kepentingan; (2) pengidentifikasian mekanisme-mekanisme yang mana aktor-aktor berbeda terlibat memperoleh, mengontrol, dan memelihara aliran keuntungan dan distribusinya; dan (3) sebuah analisis dari hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme-mekanisme akses terlibat dalam peristiwa dimana keuntungan-keuntungan diperoleh. Blaikie dalam Ribot dan Peluso, menjelaskan bahwa kapital dan identitas sosial mempengaruhi siapa pihakyang memperoleh prioritas akses. Ribot dan Peluso mengemukakan konsep mekanisme struktural dan relasional akses. Mekanisme struktural dan relasional akses tersebut seperti teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang dapat membentuk atau mempengaruhi akses.2s0

Dalam hal ini, meletakan negara sebagai aktor utama penguasa hutan menjadi titik awal untuk melihat sejarah penguasaan tanah yang terjadi di Kasepuan Karang: Desa Jagaraksa. Di Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa, negara beberapa kali merubah bentuk pengelolaannya, mulai direpresntasikan dengan perhutani sampai dengan wajah taman nasional. Bentuk-bentuk ini tentu berpengaruh terhadap hubungan masyarakat terhadap hutannya. Peluso dalam tulisannya yang lain mengatakan bahwa, proses pembentukan kebijkan yang sepihak dilakukan oleh negara, membuat masyarakat tersingkir dari hutannya.251 Namun demikian, penyingkiran negara terhadap masyarakat belum tentu menutup semua akses untuk masyarakat namun dibeberapa kalangan masyarakat yang dekat dengan para pegawai perhutani maupun taman nasional biasanya akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil manfaat dari dalam hutan. Atau Escobar menggatakannya dengan istilah "rezim kapital(isasi) alam" (1999). Di satu sisi juga dimungkinkan terdapat rezim yang ramah terhadap alam "rezim organik alam".252

Rezim kapitali(sasi) alam dan rezim organik alam ini, menjadi titik berangkat untuk mengidentifikasikan dinamika akses yang terjadi baik sebelum maupun sesudah pengakuan hutan adat di Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa. Dari proses indentifikasi ini juga diharapkan mampu melihat proses-prosees penguasaan tanah oleh setiap aktor di masing kawasan perhutani maupun taman nasional.

247 Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthi, Land reform Lokal a La Ngandagan, Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010

248 Ribot, Jese C. & Peluso, Nancy Lee, A Theory of Access, Rural Sociology,1992, Hal.153-154 249 Ibid. Hal 154

1.4.1. Menata Ulang kembali SSA di Kasepuhan Karang (Desa Jagaraksa)

Risalah Tanah menjadi dasar masyarakat adat untuk menata ulang kembali penguasaan dan penglolaan hutan adat setelah lama dikuasai oleh negara. Untuk mengawali memahami penguasaan dan pengelolaan SSA maka penting untuk memahami sistem tenurial seperti apa yang bekerja didalamnya, baik sebelum maupun sesudah penetapan hutan adat. Sistem tenurial terhadap SSA merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan SSA (von Benda Beckman dkk. 2006).253 Tidak jauh berbeda dengan Afif, pengertian tenurial atas tanah (dan sumber-sumber alam lainnya) dipahami sebagai hubungan relasi, baik berdasarkan norma yang berkembang dan hukum legal formal maupun berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan yang dipraktekkan masyarakat, diantara orang-orang, baik sebagai individu ataupun kelompok, yang terkait dengan tanah (dan sumber-sumber alam lainnya). Oleh karena itu, tenurial lahan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal SSA. Serta aturan bagaimana tanah tersebut dialokasikan.

Lebih jauh, Kasepuhan Karang; Desa Jagakarsa merupakan desa yang diasumsikan kolektivisme dan komunalismenya masih di junjung tinggi, terutama bentuk komunal dari penguasaan dan pengelolaan SSA. Dalam hal ini Wiradi mencoba untuk mengajukan 2 (dua) tema besar yang patutnya digali untuk mengetahui sistem tenurial yang berjalan. Pertama adalah tema tentang "Land tenure pattern" atau pola pemilikan tanah. Ini mencakup data tentang jenis status hak pemilikan, jenis penggunaan tanah, dan sebaran (distribusi) pemilikan tanah. Hutan adat Kasepuhan Karang yang sekarang sudah diserahkan pada masyarakat Adat memiliki status kepemilikan dan penggunaan tanah sendiri. Hal ini berdasar pada norma dan nilai yang sudah hidup lama di Kasepuhan Karang, maka membandingkan penguasaan dan pengelolaan yang berdasar pada adat dan yang tertera dalam risalah tanah menjadi penting dikerjakan. Hal ini setidaknya akan menunjukan apa yang mendasari pembentukan risalah tanah dan komponen apa saja yang teradat di dalamnya.

Kedua, "Land tenancy pattern" atau hubungan penggarapan tanah. Artinya, ini mengenai masalah kelembagaan atau aturan-aturan setempat mengenai penggarapan tanah yang bukan milik penggarapnya (sewa, gadai, bagi-hasil, kedokan, dan sebagainya). Padanan dalam bahasa Indonesia untuk istilah "tenancy" atau penyakapan254. Partek-praktek Land tenancy seringkali tidak terlembagakan, apalagi ketika Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa sebagian besar hutan adatnya dikuasi oleh Taman Nasional; melarang praktek pertanian di kawasan hutan. Namun tidak memungkinkan bahwa praktek bagi hasil, sewa atau gadai juga terjadi. Selain di kawasan hutan, praktek-praktek land tenancy pattren juga dapat terjadi di sawah dan tanah-tanah lainnya.

Di akhir bagian, memetakan trajektori perubahan kebijakan pertanahan menjadi penting dilakukan. Pada arah mana transfer kesejahteraan pengakuan hutan di Kasepuhan Karang ini berjalan. Dalam hal ini, Farnco dan Borras memberikan 4 (empat) kemungkinan. Pertama adalah redistribusi. Redistribusi yang dimaksud adalah transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari kelas penguasaa tanah atau negara atau komunitas kepada petani tidak memilik tanah atau gurem. Kedua adalah distribusi, yang dimaksud disini adalah transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah yang diberikan kepada petani guram dan tuna kisma tanpa penguasa tanah kehilangan tanah namun negara yang melakukan proses transfer. Ketiga, Non-(Re)distribusi adalah transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah menegaskan bahwa tanah tetap berada pada penguasaan tanah, negara, atau komunitas (Status quo). Keempat, (Re) konsentrasi adalah transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari negara, komunitas dan petani kecil kepada elit penguasa tanah, korporasi atau badan usaha milik negara.255

250 Ibid. Hal 160-161

251 Peluso, Nancy. Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java, University of California Press at Barkeley, USA, 1992

252 Escobar, A, After Nature. Steps to an Antiessentialist Political Ecology, Current Anthropology Vol.40/I. Pp, 1999, Hal 1-27.

253 Von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K. dan Wiber, M, Changing Properties of Property. Berghahn Books, New York dan London, 2006.

254 Gunawan Wiradi, Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains KPM IPB, 2009.

II. METODE PENGUMPULAN DATA

2.1. Tipe dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini didorong untuk menjadi penelitian yang bertipe penelitian aksi (action research) yang dirancang untuk tujuan mencari solusi praktis dalam masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data bersifat kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus atau FGD. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif yaitu metode survey dengan teknik pengambilan data melalui penyebaran kuesioner secara tertuju (purposive sampling), terutama adalah petani sawah dan kebun. Apabila dalam melakukan wawancara mengalami kebuntuan maka terbuka kemungkinan untuk melakukan snowball sampling, dengan tetap petani sawah dan hutan sebagai responden utama.

2.2. Teknik Pengambilan Responden dan Informan

Responden dalam penelitian ini diambil berdasarkan cara teknik probability samples dengan cara purposive random cluster sample. Dalam penelitian ini dilakukan pada 1 (satu) desa yaitu, ditujukan terutama pada warga desa yang mendapatkan hak garap; Risalah Tanah. Responden ditentukan berdasarkan luasan penguasaan tanah, 0-<0,5 Ha, 0,5-<1 Ha, 1-<1,5 Ha, 1,5-<2 ha dan >=2Ha. Masing-masing penguasaan tanah diambil 18 Responden. Total responden yang diambil keseluruhan dalam penelitian ini sejumlah 90 responden.

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jagaraksa, Kec. Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan argumentasi masyarakat sudah mendapatkan SK Menteri LHK No.6748/MENLHK- PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Penelitian ini dimulai dari Tanggal 3 November hingga tanggal 3 Desember 2018. Adapun pembabakan kegiatan penelitian disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Waktu Penelitian Selama di lokasi

NoKegiatan 1Desember
7 8 9691011121314151617181920212223242526272829
1Turun Lapang (Bogor ke Lebak)11111
3Observasi/ wawancara___________________
4FGD_111二________
5Kuesionerper_____1_______

255 Borras, S. Jr, and J.C. Franco, 2010b. 'Contemporary Discourses and Political Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance'. Journal of Agrarian Change, 10. Hal-17.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan survey. Adapun kebutuhan data dan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Metode Pengambilan Data

Dinamika
1.Sejarah penguasaan hutan1.2 Wawancara mendalam, FGD
2.Mekanisme aktor dalam mendapatkan kepentingan
3.Sistem Tenurial di Desa3.1 Wawancara mendalam, FGD 3.2 Metode survei kepada sejumlah responden
4.Land Tenancy Pattren4.1 Metode survei kepada sejumlah responden 4.2 Wawancara mendalam, FGD

2.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis. Data kuantitafif khususnya diolah dengan menggunakan LibreOffice Calc 2018 untuk menyajikan informasi mengenai tabel frekuensi dan tabulasi. Data kualitatif dianalisis melalui proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan menuliskan hasil wawancara mendalam tersebut dalam bentuk tulisan dan mengolahnya dengan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data direduksi, kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang telah disajikan lalu diverifikasi untuk penarikan kesimpulan.

III. GAMBARAN UMUM

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kasepuhan Karang secara administratif terletak di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Pusat dari Kasepuhan Karang sendiri terletak di Kampung Karang Desa Jagaraksa, hal ini ditandai dengan adanya tempat tinggal Abah, sebagai pemimpin adat di Kasepuhan Karang. Wilayah Kasepuhan Karang merupakan wilayah administratif Desa Jagaraksa. Hal ini yang membuat tidak ada perbedaan mendasar luasan wilayah Kasepuhan Karang dan Desa Jagaraksa.z Sementara itu, Desa Jagaraksa secara administratif memiliki 5 (lima) kampung atau dusun, yaitu kampung, Cikadu, Cilunglum, Karang, Cibangkala, dan Kapudang. Dari keseluruhan Kampung Tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Jagaraksa mencapai lebih kurang 815 Kepala Keluarga (KK) atau lebih kurang 2.858 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki terdiri dari 1.517 jiwa dan komposisi perempuan mencapai 1.341 Jiwa.257

Luas wilayah Desa Jagaraksa tercatat sekitar 1135 Ha dan berbatasan langsung dengan beberapa desa dan kecamatan. Di sebelah utara Desa Jagaraksa berbatasan langsung dengan Desa Cikarang Kecamatan Muncang. Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pasirnangka Kecamatan Muncang dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Maraya Kecamatan Sajira. Wilayah Desa Jagaraksa berada Pegunungan Halimun, yang berarti dipenuhi dengan perbukitan. Tercatat bahwa wilayah paling rendah Desa Jagaraksa berada di ketinggian 410 mdpl dan wilayah tertinggi sekitar 1000 mdpl.

PETA Admistrasi Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten Luas Wilayah: 1135.101 Ha

Gambar 1. Peta Desa Jagaraksa

Mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dapat diketahui melalui luasan penggunaan lahan di wilayah Desa Jagaraksa. Sebagian besar wilayah Desa Jagaraksa diperuntukan untuk kebun dan Sawah. Berikut ini sebaran penggunaan lahan di Desa Jagaraksa:

Tabel 3. Luasan Penggunaan Lahan Di Desa Jagaraksa

NoPenggunaan LahanLuasan (Ha)
1Sawah317
2Kebun305,541
3Pemukiman22,411
4Fasilitas Umum48,40
5Hutan441,749
Jumlah1135,101

Sumber: dari data profil Desa Jagaraksa

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan paling luas di Desa Jagaraksa diperuntukan untukHutan,denganluas sekitar441,749Ha.Setelahhutan,penggunaan lahan paling luas diperuntukan untuk sawah dengan luas 317 Ha. Kebun seluas 305,541

Ha dan lahan yang diperuntukan untuk pemukiman yang tersebar di 5 (lima) kampung seluas 22,411 Ha, jumlah terkecil bila dibandingkan dengan peruntukan lahan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Jagaraksa atau masyarakat Kasepuhan Karang masih sangat bergantung hidupnya pada pertanian, baik sawah, kebun maupun hutan.

256 Wawancara dengan Jaro Wahid, Selaku Kepala Desa Jagaraksa, Wawancara dilakukan Pada Tanggal, 6 November 2018.

257 Lihat Profil Desa Jagaraksa Tahun 2018

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Penguasaan Tanah Di Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa

Cerita tentang sejarah penguasaan tanah yang berlangsung di Kasepuhan Karang dimulai dari kedatangan komoditas karet di Kabupaten Lebak. Sekitar tahun 1910 kolonial Belanda mulai mendirikan perkebunan karet dengan nama NV Curtur MIJ New Tjisalak atau saat ini terletak di Kecamatan Rangkasbitung dan Maja. Perkebunan dibangun terutama untuk meningkatkan produksi tanaman karet di Kabupaten Lebak. Tidak jauh dari Perkebuan Cisalak di Rangkasbitung juga terdapat perkebuan karet lainnya, dimana pada masa Kolonial Belanda merupakan perusahan milik swasta. Perusahaan tersebut bernama NV Bantamsche Plantacemij dan lokasi perkebunannya dinamakan dengan Bantarjaya, teletak di Kecamatan Cimarga, Leuwidamar dan Muncang.258 Pembentukan perkebunan karet oleh Kolonial Belanda ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup tinggi dan mulai saat itu juga Kolonial Belanda mulai mencari tenaga kerja untuk dijadikan buruh diperkebunannya.

Tenaga kerja mulai didatangkan oleh perkebunan untuk menjadi pekerja didalamnya. Terutama para pekerja yang berasal dari Kabupaten Lebak itu sendiri. Tidak terkecuali warga dari Desa Jagaraksa, yang kala itu masih bernama Desa Karang Comong. Samid menceritakan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karang Comong atau Desa Jagaraksa bekerja sebagai buruh di perkebunan karet. Tidak terkecuali ayah dari Samid itu sendiri, yaitu Saca. Menurut Samid setidaknya ada 3 (tiga) lokasi tujuan utama masyarakat Desa Jagaraksa bekerja, yaitu Bantarjaya, Cikapek dan Gunung tunggal, yang kesemuanya berada di perkebunan Bantarjaya.

KABUPATEN LEBAK KAB. SERANG KAB. TANGERANG PANDEGLANG JAWA DARAT

Gambar 2. Lokasi Perkebunan Cisalak Baru-Bantarjaya di 3 Kecamatan Dalam Peta Wilayah Kabupaten Lebak2s9

Setelah Belanda pergi dari Indonesia tidak semua warga Jagaraksa kembali ke kampungnya. Banyak diantara mereka yang tetap tinggal di perkebunan karet.6 Dan banyak juga yang kembali pulang ke Jagaraksa. Bagi mereka yang kembali ke Jagaraksa maka tidak lupa mereka membawa bibit karet atau menerapkan pengetahuan mereka untuk menanam dan membudidayakan karet. Salah satu yang menanam atau membudidayakan karet di Desa Jagaraksa adalah Abah Saca. Sekitar tahun 1956-an warga Jagaraksa sudah mulai menanam karet di kebun dan di dalam hutan. Menurut Samid, setidaknya ada 2 (dua) pola penanaman karet yang dilakukan oleh Abah Saca. Pertama adalah dengan cara membuka lahan hutan di sekitar Jagaraksa. Pohon yang sekiranya menghalangi ditebang dan diganti dengan tanaman karet. ljin pembukaan hutan ditujukan kala itu pada pemimpin adat. Kedua, penanam karet dilakukan ditengah sela-sela hutan atau pohon yang sudah tumbuh di hutan.

Berbeda perawatan pohon karet yang dilakukan di perkebunan Belanda, yang disuplai dengan pupuk dan pemotongan hama rumput. Pohon karet yang ditanam warga tidak demikian, ditanam ala kadarnya di kebun atau di dalam hutan, dibiarkan tumbuh sampai pohon karet siap disadap. Hal ini menyebabkan waktu pohon karet siap panen lebih lama dan memiliki volume hasil panen yang lebih sedikit²61 dibandingakan dengan perkebunan milik Belanda. Pohon karet di perkebunan milik Belanda butuh waktu 4-5 tahun pohon karet siap sadap, sedangkan pohon karet yang ditanam warga di dalam hutan bisa memakan 8-10 tahun.

Walaupun memiliki perbedaan produktifitas antara pohon karet yang ditanam di perkebunan dan di kebun atau hutan rakyat, namun dorongan untuk memperluas penanaman karet di Jagaraksa terus saja terjadi. Hal ini dikarenakan karet kala itu merupakan komoditas ekspor yang mampu menghasilkan banyak keuntungan. Bisa diketahui bahwa tahun 1964 harga karet sudah mencapai 412,080/ton dengan mengikuti kurs dollar kala itu.²6² Ini merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi dibandingkan dengan tanaman lokal atau buah-buahan lokal kala itu, seperti manggis dan durian.

258 Nuralia, L. JEJAK-JEJAK AKTIVITAS BUDAYA KAWASAN PERKEBUNAN CISALAK BARU-BANTARJAYA, KABUPATEN LEBAK, Balai Arkeologi Bandung: Bandung, tanpa tahun, Hal 5-6

259 Ibid. Hal 4

260 Eks perkebunan Belanda sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) Kebun Cisalak Baru dan Bantarjaya terletak di wilayah Kabupaten Lebak, termasuk dalam lima kecamatan. Kebun Cisalak Baru berada di wilayah Kecamatan Rangkasbitung dan Maja, sedangkan kebun Bantarjaya berada di wilayah Kecamatan Cimarga, Leuwidamar, dan Muncang. Hal ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19/1957 Lembar Negara 1957 No.

31 terhitung mulai tanggal 10 Desember 1957, Dua di antaranya adalah Perkebunan Cisalak Baru dan Perkebunan Bantarjaya, yang sekarang ini menjadi satu manajemen kebun, yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Dalam rangka pengembangan areal kebun, pada tahun 1983, perusahaan memasukkan perkebunan swasta yang berada di sekitarnya , yaitu Perkebunan Cikadu-Cinihnih dan Perkebunan Gunung Tunggal. Ibid. Hal 5

4.1.1. Karet di Tengah Penguasaan Perhutani

Sejak masa kolonial Belanda, Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa merupakan Kawasan Hutan Lindung. Namun demikian tahun 1963 kawasan hutan lindung tersebut berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada sekitar tahun 1978 status hutan di Desa Jagaraksa diubah kembali menjadi hutan produksi, di bawah pengelolaan dan pengawasan Perum perhutani IIl Jawa Barat. Perubahan status cagar alam ini diringi dengan penanaman beberapa jenis pohon, dan salah satu yang paling banyak ditanam kala itu adalah mahoni. Perubahan status ini tentu berakibat pada pengelolaan hutan yang terbatas pada masyarakat. Masyarakat penggarap diperkenalkan pola kerjasama melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Mayarakat (PHBM). Salah satu bentuk kegiatan PHBM adalah bagi hasil antara pihak perhutani dan masyarakat. Tetapi lebih banyak praktek yang dilakukan oleh pihak perhutani adalah penarikan hasil bumi atau pajak tidak resmi dengan besaran yang tidak tentu263, pun dengan komoditas karet yang kala itu masih menjadi komoditas utama untuk mendapatkan uang cash.

Pembatasan pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada masa Jawatan Kehutanan di Jagaraksa pada dasarnya tidak terlalu dirasakan. Penduduk

Jagaraksa masih bisa nge-huma2 di kebun dan ladang mereka. Bagi beberapa orang yang ingin menanam karet pun tidak terlalu banyak halangan. Hal ini karena kontrol dari pegawai Jawatan Kehutanan pun sangat lemah.26s Berbeda ketika status hutan di Desa Jagaraksa berubah menjadi hutan produksi dan dikelola oleh Perhutani. Tidak lama setelah perthutani menguasai hutan di Desa Jagaraksa, perhutani mencoba untuk mendorong penanaman pohon, terutama adalah pohon mahoni. Hal ini tidak berjalan mudah, terutama di Kampung Karang yang kala itu mendapatkan penolakan dari warga. Warga menolak karena di hutan atau kebun warga sudah banyak tanaman yang warga rawat sendiri, baik tanaman pangan; huma dan sawah, tanaman buah; manggis dan durian maupun pohon karet dan cengkeh.266

Penolakan terutama datang dari petani karet dimana pohon karetnya sudah tersebar di berbagai macam kebun dan hutan. Sementara warga lainnya juga terdorong untuk melakukan penolakan terhadap rencana perhutani untuk menanam mahoni. Dorongan penolakan terus dilakukan terutama ketika pegawai perhutani datang untuk mensosialisasikan perencanaan penanaman mahoni. Di dalam forum, secara terangterangan warga menolak. Bahkan ketika perhutani ngotot akan menanam pohon mahoni maka warga siap di kerahkan untuk membatalkan rencana tersebut. Di tengah kerumitan penolakan warga dan dorongan perhutani ingin menanam mahoni, maka persoalan dapat selesai dengan proses suap atau fee; dengan besaran yang tidak pasti, untuk membebaskan warga memanfaatkan hutan.267 Dalam hal ini, walaupun negara yang diwakilkan perhutani membatasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada masyarakat, tetapi warga Jagaraksa masih tetap bisa memanfaatkan hutan yang terbatas. Beberapa warga yang mampu membayar atau menyuap pegawai perhutani maka dia akan bisa tetap memperluas kebun-nya, namun bagi warga yang tidak mampu membayar maka harus rela hasil buminya diambil sebagian oleh pegawai perhutani. Begitu juga dengan pohon karet yang merupakan sumber ekonomi utama.

Tahun 1980-an, karet tetap menjadi komoditas yang mengguntungkan.

Belanda memang sudah tidak lagi menguasai perdagangan karet, namun pasar karet global masih tetap berjalan.26 Di tingkat daerah atau lokal para pedagang karet digantikan oleh orang lokal. Di Lebak, salah satu pedangang yang terkenal atau yang mampu memodali dan membeli karet dari petani adalah Haji Cucu. Seorang pedagang karet besar yang berlokasi di Guha, Cipanas, Jaraknya sekitar 20 km dari desa Jagaraksa.

Kegiatan perdagangan karet yang dilakukan oleh Haji Cucu kala itu sudah pada tahapan ekspor. Mengingat bahwa hampir semua petani karet yang berada di Lebak utara, Kecamatan Muncang, Cipanas dan sebagian dari Kabupaten Bogor menjual hasil karetnya ke Haji Cucu. Kehadiran Haji Cucu ini membuat penanaman karet dan produksi karet di Jagaraksa tidak terhenti bahkan perluasnyanya semakin menyebar. Awalnya hanya terkonsentrasi di Kampung Karang, Desa Jagaraksa namun sekitar tahun 1980-1990-an semakin menyebar ke desa tetangga, seperti Desa Cikawah dan Desa Kumpay. Pedangang karet di Desa Jagaraksa pun semakin diuntungkan. Salah satu pedagang karet bercerita bahwa kala itu dia sebagai pedagang karet sudah memiliki 4 alat penggilingan yang tersebar di 3 desa yaitu, Desa Cikawah, Kumpay dan Jagaraksa. Pada masa puncuknya, satu penggilingan karet mampu untuk menghasilkan 7-8 ton per minggunya dan harga beli dan jual karet bisa selisih 50%.269 Tidak heran bahwa seorang pedagang karet mampu untuk memperluas tanah27º dan mengembangkan hasil usahanya walaupun dihadapkan dengan perhutani.

261 Pada tahun 1964 ketika perkebuan Besar mampu memperodukasi karet sekitar 439,80 kg/ Ha, perekbunan karet milik rakyat hanya mampu memperodukasi 265,92 kg/Ha. Hampir 50% selisih produktifitas Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat. Mubyarto dan Dewanta, A.S., KARET: KAJIAN SOSIAL EKONOMI, Aditya Media Yogyakarta: Yogyakarta, 1991, Hal. 20

262 Ibid. Hal 33

263 Cerita soal praktek-praktek bagi hasil atau penarikan pajak hasil bumi oleh perhutani masih mudah di jumpai di Desa Jagaraksa. Hal ini karena banyak dari pegawai perhutani sendiri yang merupakan warga dari Desa Jagaraksa sendiri. Kerja di perhutani atau sebagai pegawai perhutani bersifat kontrak, dihitung atau dipertimbangkan tergantung dari kebutuhan perhutani itu sendiri.

264 Kegiatan menanam padi yang dilakukan oleh orang Jagaraksa. Terutama adalah untuk menanam padi. Tahun 1960- 1970-an sawah belum terlalu menjadi cara utama bercocok tanam padi. Baru awal 1980-an banyak dari warga Jagaraksa menanam di sawah, selain karena datangnya program pemerintah, pun karena banyak dari ladang huma milik warga ditanami karet dan mahoni. Wawancara dengan Pak Samid selaku sesepuh di Desa Jagaraksa, khususnya kampung karang.

265 Wawancara dengan Pak Samid dan Sakri selaku sesepuh Desa Jagaraksa, 10-12 November 2018, Pukul 14.00 WIB.

266 Setelah tanaman karet tumbuh dan menghasilkan, sekitar tahun 1970-an mulai tanaman cengkeh masuk ke Kampung Karang. Dan kala itu juga kehutanan sudah mulai mengklaim wilayahnya di Kampung Karang. Kala itu menanam pohon cengkeh pun tidak boleh sembarangan, dan untuk dapat menanam pohon cengkeh maka biasanya Pak Samid akan membayar kehutanan agar diperbolehkan menanam cengkeh. Pohon-pohon besar tidak ditebang begitu saja, namun biasanya cengkeh ditanam disela-sela pohon besar. Pak Samid ingat bahwa sekitar tahun 1970-an ia menanam pohon cengkeh sebanyak 1000 bibit cengkeh. Wawancara dengan Pak Samid selaku sesepuh Desa Jagaraksa, Jumat 10 November 2018, 14.00 WIB.

267 Wawancara dengan Pak Sakri selaku sesepuh Desa Jagaraksa, 12 November 2018, Pukul 10.00 WIB.

4.1.2. Membuka Hutan di Tengah Pengawasan Taman Nasional

Kedatangan Taman Nasional di Kasepuhan Karang ditandai dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No.175/KPTS-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Seluas ± 113.357 Ha menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Keluarnya SK TNGHS ini membuat separuh lebih wilayah Kasepuhan Karang masuk dalam KawasanTamanNasional.BagiJaropenetapanKasepuhanKarangmenjadi Taman Nasional merupakan satu kekeliruan yang mendasar. Kesalahan tersebut terutama datang karena fungsi hutannya. Sebelum penetapan Taman Nasional hutan yang berada di Kasepuhan Karang memiliki fungsi hutan produksi; hal ini ditandai dengan penanaman pohon mahoni tahun 1980-an dan penanaman pohon meranti sekitar tahun 1994271. Setelah penetapan TN fungsi itu berubah menjadi hutan konservasi yang diasumsikan bahwa biodiversitas hutan Kasepuhan Karang masih terjaga dan terlindungi dengan baik. Bagi Jaro ini merupakan sebuah kekeliruan karena hutan di Kasepuhan Karang sebelumnya merupkan hutan produksi, yang notabene sebagain besar kasawan hutan sudah ditanami dengan tanaman produksi dan komoditas, baik oleh Perhutani kala itu maupun oleh warga sendiri.

Gambar 3. Peta Tata Kuasa dan Kelola Kasepuhan Karang

Kekeliruan penetapan TN ini membuat ketegangan antara warga dan negara; diwakilkan oleh negara semakin menjadi. Tahun-tahun pertama TN ditetapkan negara benar-benar menutup akses warga untuk masuk kedalam hutan, pun dengan sawah dan kebun yang jauh-jauh hari sudah dimanfaatkan dan dikelola oleh warga. Salah satunya adalah sawah milik dari neneknya Jaro. Jaro ketika masih remaja ingat betul ketika pegawai perhutani dengan seenaknya mencabut padi di sawah yang siap dipanen. Dicabut tanpa sepengetahuan nenek dari Jaro, satu persatu dicabut sampai ditidak ada yang bisa dipanen dan diletakan begitu saja di pinggiran sawah. Bagi Jaro ini merupkan momen yang paling menyakitkan ketika sawah nenek Jaro diobrak-abrik oleh Taman Nasional. Padi merupakan makanan pokok orang Kasepuhan Karang, dan sehingga padi memiliki nilai yang sangat penting bagi Kasepuhan Karang, dan ketika melihat padi yang siap panen di rusak dan tidak bisa berbuat apa-apa maka hanya sakit hati dan dendam yang disimpan oleh Jaro.

Berbagai bentuk intimidasi dilakukan oleh pegawai taman nasional, yang sering terjadi terutama adalah perusakan hasil pertanian warga, mulai dari padi yang siap panen sampai tanaman holtikultur lainnya yang dirusak.272 Selain itu, penangkapan dan intimidasi pada warga juga sering dialami warga. Penangkapan dan intimidasi terutama adalah pada warga yang mengambil kayu dan hasil bumi yang berada di TNGHS. Dulman misalnya suatu hari ketika ia sedang berada di kebunnya; masuk dalam kawasan TNGHS, tiba-tiba didatangin oleh pegawai TNGHS. Dulman kala itu hanya akan mengambil buah dan membersihkan rumput, namun tiba-tiba ada sekitar 3-4 orang pegawai TNGHS mengepung. Dulman hanya diam dan mengikuti petunjuk yang ditunjukan oleh pegawai TNGHS. Dengan tenang Dulaman menceritakan bahwa aktivitas yang dilakukan bukan untuk menebang pohon atau merusak hutan namun hanya mengambil buah dan membersihkan kebun warisan dari orang tua.273Pegawai Taman Nasional pun bersifat lunak karena memang tidak memiliki bukti penebangan yang dilakukan oleh Dulman.

Berbeda cerita dengan apa yang dialami oleh Salim, selaku petani dan pembuat arang dari Kampung Cibangkala. Ketika musim panen padi dan buah sudah selesai, Salim biasanya membuat arang ditengah kebun atau hutan. Arang dibuat dari ranting dan dahan yang ia potong atau ditemukan di dalam hutan. Kegiatan membuat arang ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Jagaraksa, dan merupakan salah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga. Setelah dahan dan ranting pohon di kumpulkan, lalu kayu dimasukan ke dalam lubang tanah dan lalu dibakar. Proses pembakaran bisa berlangsung 3-5 hari tergantung dari jumlah kayu yang akan dibikin arang. Ketika arang siap untuk diambil oleh Salim, tiba-tiba pegawai TNGHS datang dan menggrebek dia di dalam hutan. Salim hanya bisa terdiam dan pegawai TNGHS dengan mudah menangkap karena memiliki bukti arang. Salim kala itu dituduh oleh TNGHS melakukan pembalakan liar. Menebang pohon yang dilarang oleh TNGHS dan mencoba untuk menghilangkan bukti dengan cara dengan dibuat arang. Dengan bukti yang kuat ini maka tidak berfikir lama Salim dibawa ke kantor TNGHS yang berada di Desa Cikawah. Sekitar 5 hari Salim ditahan di kantor TNGHS, sampai Kepala Desa Jagaraksa datang dan menjamin kebebasan Salim.274

Dari terbatasnya akses warga untuk memanfaatkan hutan dan penangkapan yang dilakukan pegawai TNHGS, segelintir warga masih tetap bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya. Terutama adalah para tengkulak karet dan pedagang kayu. Banyak dari tengkulak karet saat ini merupakan generasi ke 2-3. Beberapa tengkulak masih melanjutkan bisnis dari orang tua dan beberapa orang lagi merupakan pemain karet baru yang muncul karena mampu mengambil kesempatan. Bagi para tengkulak karet yang mampu melanjutkan bisnis orang tuanya maka memperluas bisnis menjadi agenda utama. Selain karet, bisnis arang menjadi usaha yang menguntungkan.275Selain arang, ada juga tanaman cengkeh yang masuk dan ditanam warga Jagaraksa sekitar tahun 1980- an. Semua usaha ini dilakukan oleh tengkulak karet guna melakukan pengembangan bisnis tengkulak.

Selain tengkulak hasil bumi ada juga segelintir warga yang tetap bisa menjalankan bisnisnya walapun dibatasi oleh kehadiran TNGHS dalam hal ini yaitu, para pengusaha kayu. Berkembangnya usaha kayu di Desa Jagaraksa tidak terlepas dari penanaman mahoni; tanaman produksi yang dilakukan oleh Perhutani. Kala itu sebagian warga ikut menanam mahoni, ada juga pohon produksi lainnya, seperti jeng-jeng dan afrika. Ini merupakan kesempatan pengembangan usaha baru yang bisa dilakukan oleh warga Jagaraksa, terutama adalah usaha untuk pemotongan kayu. Pemotongan kayu dilakukan dari bentung glundungan kayu menjadi papan-papan kayu, atau balken-balken kayu. Dari kayu yang sudah berbentuk papan dan balken lalu bisa dijual ke kota-kota besar di sekitar Jagaraksa, seperti kota Rangkas, Bogor, Serang dan Tanggerang. Harga papan dan balken kayu bervariatif, tergantung dari besar kecilnya ukuran balken.276

Bagi para tengkulak karet, cengkeh dan para pemilik pemotongan kayu, kehadiran TNGHS tidak mengurangi akses untuk mendapatkan keuntungan dari hasil hutan Desa Jagaraksa. Tengkulak dan pedangang kayu masih tetap bisa melanjutkan usahanya bahkan semakin memperluas penguasaan lahan garapan. Hal ini terjadi karena hubungan penyuapan yang dilakukan oleh para tengkulak dan pedagang kayu dengan para pegawai Taman Nasional. Hubungan penyuapan ini sama dengan pemberian uang atau fee yang dilakukan tengkulak karet pada masa penguasaan Perhutani. Pegawai TNGHS biasanya langsung warga yang dianggap memiliki bisnis karet, cengkeh; hasil bumi dan mendatangi warga yang memiliki potongan kayu. Terutama adalah ketiga Pegawai TNGHS secara rutin melakukan kegiatan pengontrolan terhadap kawasan TN. Ketika pegawai TN datang ke Desa Jagaraksa maka biasanya akan datang ke rumah tengkulak dan dijamu dengan baik. Kala itu juga pemberian fee atau uang ke pegawai TNGHS biasa dilakukan. Besaran fee-nya tidak pasti, tergantung dari pemberian para tengkulak.

Begitu juga pemberian fee yang dilakukan oleh para pemilik potongan kayu. Biasanya ketika ada mobilisasi kayu dari sekitar Jagaraksa ke tempat pemotongan kayu, atau dari tempat pemotongan kayu dibawa ke luar kota maka tidak segan para pegawai perhutani mendatangi para pemotong kayu dan meminta fee atau uang. Di Jagaraksa, ini sudah menjadi rahasia umum yang informasinya sudah tersebar ke penjuru Desa. Hubungan antara pegawai TN dan elit desa; para tengkulak karet dan pemilik pemotongan kayu dibentuk secara transaksional dengan pemberian uang atau fee yang legal. Kondisi ini membuat tengkulak kayu dan pemilik pemotongan kayu jauh dari intimidasi dan penangkapan TN, dan malah tetap bisa mendapatkan keuntungan seperti biasa. Beberapa tengkulak masih tetap bisa memperluas lahan pertaniannya, dilakukan dengan cara membeli lahan-lahan garapan milik warga yang berada di Kawasan Taman Nasional.277

Sementara itu, beberpa orang yang tidak memiliki kelebihan uang dan lahan yang terbatas namun memiliki keberanian yang tinggi maka dia akan tetap nekad untuk membuka kebun di Taman Nasional. Bermodal mesin gergaji dan korek maka biasanya para pembuka lahan ini akan masukjauh kedalam hutan.Mencarilokasidimana warga kampung belum ada yang menggarap lahan disana. Ketika dirasa lahan tidak ada yang menggarap maka dengan sigap seorang pembuka hutan akan segera menebang pohon dan membersihan hutan. Setelah selesai baru ia coba tanami dengan berbagai macam tanaman buah dan komoditas, mulai manggis, durian, hingga cengkeh dan karet. Lahan-lahan para pembuka hutan yang baru, biasanya berlokasi di dalam kawasan hutan dan jauh dari pemukiman warga, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik lahan degan lahan yang sudah digarap oleh warga lainnya. Membuka lahan dalam kawasan hutan yang jauh juga menghindari pembuka hutan dari para pegawai Taman Nasional. Pegawai Taman Nasional ketika sedang mengawasi dan mengkontrol kawasan hutan biasanya hanya berada di pinggiran kawasan, dekat desa. Jarang dari pegawai Taman Nasional masuk ke dalam kawasan hutan untuk memeriksa kondisi hutan.278

268 Mubyarto dan Dewanta, A.S., KARET: KAJIAN SOSIAL EKONOMI, Aditya Media Yogyakarta: Yogyakarta, 1991, Hal.

22 269 Wawancara dengan Pak Sakri selaku sesepuh Desa Jagaraksa, 12 November 2018, Pukul 10.00 WIB.

270 Pak Samid anak dari pedagang karet bercerita bahwa tidak terlalu tahu persis berapa luasan tanah yang Pak Samid miliki. Namun demikian, dia tahu lokasi-lokasi sawah dan kebun yang ia miliki. Saking luasnya tanah yang Pak Samid miliki, sampai-sampai banyak diantara sawah dan kebun yang diberikan kepada orang begitu saja. Salah satunya adalah sawah yang berada di sekitar blok haruman. Ada sekitar 1,5 Ha sawah yang ia berikan kepada orang begitu saja. Tidak jauh berbeda dengan tanah Abah Samid yang sekarang sudah menjadi tanah pemukiman. Menurut cerita bahwa setengah luas kampung Karang merupakan milik tanah dari Pak Samid. Dan Abah Samid berikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang akan mendirikan rumah. Walaupun banyak tanah yang sudah diberikan kepada orang lain, namun sampai saat ini Abah Samid masih memiliki tanah kebun -+ 5 Ha, dan tanah sawah sekitar 1 Ha. Sedangkan tanah yang kemarin di risalahkan, tidak terlalu luas, hanya sekitar 1000m2. Wawancara dengan Pak Samid dan Sakri selaku sesepuh Desa Jagaraksa, 10-12 November 2018, Pukul 14.00 WIB.

271 Penenaman pohon meranti dilakukan sekitar tahun 1994, setelah pohon panen pohon mahoni sebelumnya dianggap berhasil. Penanaman pohon meranti melibatkan banyak warga terutama warga yang berada di 2 (dua) kampung, yatu Kampung Kapudang dan Kampung Cibangkala. Wawancara dengan Wahid selaku Kepala Desa Jagaraksa, pada tanggal 13 Oktober 2018. Pukul 14.00 WIB

272 Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komnas HAM, Komnas Ham, Jakarta: 2016, Hal. 171-173

273 Wawancara dengan Pak Dulman selaku Petani dari Kampung Cibangkala, Pukul. 14.00 WIB

274 Wawancara dengan Pak Dulman selaku Petani dari Kampung Cibangkala, Pukul. 14.00 WIB

275 Mulai tahun 1990-an arang menjadi bisnis yang cukup menguntungkan selain, hasil buah dan karet. Arang dianggap menguntungkan karena, bahan dari pembuatan arang berasal dari sisa-sisa tebangan kayu atau dahan yang banyak tersedia di Desa Jagaraksa. Memanfaatkan dari sisa kayu tersebut maka arang bisa dijual ke kota-kota besar di sekitar Jagaraksa, mulai dari Rangkas, Serang sampai ke Kota Bogor. Dari usaha arang ini banyak dari tengkulak karet yang juga berdagang arang. Wawancara dengan Pak Oni selaku Tengkulak karet dan Arang. Dilakukan pada Rabu, 8 November 2018. Pukul 20.00. WIB.

276 Balken biasa berbentuk papan dengan ukuran 10x20 cm. Harga balken berbeda-beda tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Saat ini untuk balken yang berasal dari jenis kayu afrika memiliki harga Rp.42.000/balken. Wawancara dengan Pak Dulman selaku Petani dari Kampung Cibangkala, Pukul. 14.00 WIB

277 Wawancara dengan Pak Sapiin selaku petani di Kampung Kapudang, Desa Jagaraksa. Dilakukan pada Minggu, 11 November 2018. Pukul 15.00 WIB.

278 Wawancara dengan Pak Dadi selaku petani di Kampung Kapudang, Desa Jagaraksa. Pada Minggu 18 November 2018.

4.2. Risalah Tanah dan Upaya Penata Ulang kembali Sumber-sumber Agraria

Tahun 2016 masyarakat adat Kasepuhan Karang mendapatkan pengakuan terhadap Hutan Adat mereka. Hal ini ditandai dengan di keluarkannya SK Menteri LHK No.6748/ MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Dari SK Menteri LHK tersebut, Kasepuhan Karang mendapatkan pengakuan hutan seluas +- 462 Ha yang berlokasi di Desa Jagakarsa Kecamatan Muncang. Hutan hak bagi masyarakat adat dengan fungsi pokok konservasi, amar pertama. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat dilaksanakan oleh MHA Kasepuhan Karang berdasarkan "Tatali Paranti Karuhun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, amar kelima. Dalam hal ini, setidaknya ada 2 (dua) tata kelola yang berlaku yaitu, berdasarkan peraturan negara UU No.41 Tahun 1999 dan berdasarkan nilai adat yang tumbuh di Kasepuhan Karang itu sendiri; Tatali Paranti Karuhun.

RISALAHTANAH KASEPUHANKARANG (DONDA BURTI SAR GAIR A DESAJAGARAKSA KECAMATANMUNCANG PROPISSLBANTES

Gambar 4. Risalah Tanah yang dipegang oleh setiap warga

Tidak lama setelah penetapan hutan adat, Jaro atau Kepala Desa, dan masyarakat adat berinisiatif untuk meregistrasi penyebaran penguasaan tanah; terutama tanah garapan dan jenis penggunaan lahan di Desa Jagaraksa. Jaro menyebut proses registrasi tersebut dengan istilah Risalah Tanah.279 Tanah-tanah yang dilakukan proses registrasi terutama adalah tanah komunal (tanah yang diakui sebagai hutan adat, seluas 462 Ha) dan APL (Area Penggunaan Lain) seluas 24 Ha. Dan tanah lainnya, terutama tanah garapan yang bukan merupakan hak milik pribadi (baik sertifikat maupun belum).280 Total keseluruhan luas risalah tanah tersebut mencapai 503 Ha.

Selain itu, bagi individu yang memiliki risalah tanah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang terjadi dalam proses pengusaan tanah di risalah tanah. Pertama, mendapatkan tanah dengan pola waris. Pola waris ini adalah pola yang paling paling banyak ditemui di Kasepuhan Karang. Sekitar 82,69% warga Kasepuhan Karang yang mendapatkan risalah tanah berasal dari tanah waris keluarga. Di Kasepuhan Karang baik anak perempuan maupun laki-laki mendapatkan hak waris yang setara. Apabila orang tua memiliki 1 Ha tanah, maka biasanya akan dibagi sama rata baik kepada anak lakilaki maupun perempuan.2®1 Pola kedua mendapatkan tanah di risalah tanah adalah dengan cara membuka. Pola ini tidak banyak dilakukan oleh warga Kasepuhan Karang. Hal ini dapat diketahui karena 2 (dua) faktor yaitu, semakin terbatasnya lahan garapan dan karena penguasaan negara; baik Perhutani maupun TNGHS (lihat subbab 4.1.3). Warga yang membuka hutan adalah warga yang memang nekad dan berani mengambil resiko dibawah penguasaan oleh negara. Setidaknya ada sekitar 3,85% warga Kasepuhan Karang yang mendapatkan tanah di risalah tanah dengan pola membuka hutan. Pola yang ketiga adalah dengan cara membeli tanah. Membeli tanah terutama dilakukan oleh warga Kasepuhan Karang yang mampu membeli, terutama adalah para mereka para tengkulak. Tengkulak membeli tanah garapan milik petani, terutama tanah garapan yang berada pada kaswasan TN. Sejauh ini, ada sekitar 13,46% warga Kasepuhan Karang yang mendapatkan tanah dengan pola membeli tanah.

Diagram 1. Prosentase Pola mendapatkan Tanah di Risalah Tanah

13% Membuka Hutan Warisan Orang Tua Membeli Tanah 83%

Sumber: diolah dari data kuesioner

Diagram 1 setidaknya memberikan gambaran pola warga Kasepuhan Karang mendapatkan tanah di risalah tanah. Dari diagram 1 juga dapat diketahui setidaknya ada 3 (tiga) pola yang berlaku yaitu, warisan, membuka hutan dan membeli tanah. Bagi warga Kasepuhan Karang, risalah tanah merupakan usaha yang penting dilakukan untuk menjamin keamanan pengusaan tanah di Kasepuhan Karang. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan warga Kasepuhan Karang sendiri. Sekitar 98,08% warga di Kasepuhan Karang mengaggap penting keberadaan risalah tanah. Selain memang bisa menjadi jaminan atas kepemilikan tanah sehingga warga dapat menggarap tanah dengan tenang, selain itu juga, bagi warga risalah tanah bisa diturunkan ke anak cucu mereka. Selebihnya sekitar 1,92% warga menganggap bahwa risalah tanah tidak penting atau tidak dibutuhkan.2®z Hal ini karena, warga menganggap bahwa tanah adat dari dulu sudah digarap, dan dalam proses menggarap tanah adat juga tidak terlalu banyak gangguan, baik dari pemerintah maupun sesama warga283.

Pukul 15.00 WIB

279 Wawancara dengan Wahid selaku Kepala Desa Jagaraksa, pada tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 15.00 WIB

280 http://rmibogor.id/2016/12/30/hutan-adat-kasepuhan-karang-resmi-diakui-presiden/, diakses pada 26 Oktober Tahun 2018, Pukul 12.30 WIB.

281 Hasil FGD dengan warga Kasepuhan Karang. FGD dilakukan di Imah Gede. Peserta FGD merupakan petani yang memiliki penguasaan lahan yang beragam. FGD dilakukan pada hari senin, 17 November 2018, pukul 19.00-22.00 WIB.

4.2.1. Strategi Nafkah dan Sistem Bagi Hasil di Kasepuhan Karang

Risalah tanah bukan hanya mencatat tentang siapa pengguna lahan atau tanah: subjek. Namun, risalah tanah juga mengatur tentang beberapa jenis penggunaan lahan dan status penguasaan; individu atau kolektif. Kebun dan sawah dikelola atau dimanfaatkan secara pribadi atau individu, karena setiap orang memiliki hak garap individu dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, hak kelola pribadi juga dapat diletakan pada jenis penggunaan tanah untuk rumah, dimana kepala keluarga bertanggung jawab atas pengelolaanya. Sementara jenis penggunaan tanah lainnya lebih bersifat kolektif (sekolah, mata air, parigi, paniisan, kuburan dan kiray), dimana setiap individu tidak boleh sembarangan memanfaatkan, namun lebih pada penggunaan untuk bersama. Berikut ini jenis penggunaan lahan risalah tanah.

Tabel 4. Jenis-jenis Penggunaan Lahan yang tercantum dalam Risalah Tanah

Luasan (Ha) 359 137 0.04 1.24 0.17 0.03 0.13 0.01 0.24 Sekolah Sawah Kebun Mata Air Parigi Paniisan Kuburan Kiray Rumah

Sumber: diolah dari sumber primer

282 Lihat Lampiran No. 1 tentang Diagram anggapan warga Karang terhadap keberadaan Risalah Tanah

283 Ada beberapa warga walapun tanahnya masuk dalam kawasan hutan namun jarang sekali mendapatkan intervensi atau persekusi dari pegawai Taman Nasional atau perhutani. Tetapi, banyak dari warga di Kapudang dan Cibangkala yang sering kali mendapatkan intervensi dari Pegawai.

Jenis penggunaan lahan paling luas yang tercatat dalam risalah tanah adalah kebun, seluas 359 Ha. Diurutan kedua, penggunaan lahan diperuntukan untuk sawah, dengan luasan 137 Ha. Menyusul lahan yang diperuntukan untuk mata air, seluas 1,24 Ha, Parigi seluas 0,17 Ha, Kuburan seluas 0,13 Ha, sekolah 0,04 Ha dan terakhir Paniisan seluas 0,03 Ha. Semua ini merupakan tanah kolektif, dalam lahan tidak boleh dikuasai oleh individu karena penggunaan lahan tersebut diperuntukan untuk bersama. Berbeda dengan sawah dan kebun yang sifatnya perseorangan atau individu.

Sampai saat ini kebun dan sawah masih menjadi sumber utama penghidupan masyarakat di Kasepuhan Karang. Berbagai macam tanaman pangan; padi, tanman perkebunan; karet dan kopi, holtikultur; manggis, durian, pete dan jengkol, dan kayu tegakan; jeng-jeng (alba), afrika dan puspa di tanam di dalamnya. Dari sekitar 52 responden di Kasepuhan Karang sekitar 32,69% petani memiliki dan mengelola sawah, dan 67,31% petani lainnya mengelola dan memiliki kebun. Untuk lebih jelasnya maka dapat melihat dibawah ini:

Diagram 2. Jenis Penggunaan Lahan Petanian

33% Kebun Sawah 67%

Sumber: diolah dari data kuesioner

Sawah terutama dimanfaatkan untuk menanam padi, beberapa petak sawah di tumpang sarikan dengan tanaman pangan lainnya, seperti jagung, ubi dan singkong. Sawah di Kasepuhan Karang memiliki pola atau sistem bagi hasilnya tersendiri. Setidaknya ada 2 (dua) pola atau sistem yang berlaku. Pertama, disebut oleh orang Karang dengan istilah gacongan. Sistem gacongan bersifat lebih terbuka, dalam artian bahwa ketika waktu panen tiba, maka setiap orang yang mau ikut memanen akan tetap di perbolehkan oleh pemilik sawah. Sistem gacongan tidak membatasi orang untuk ikut serta panen padi. Biasanya gacongan dilakukan pada varietas padi lokal yang pemanenannya masih menggunakan ani-ani atau etem (dalam bahasa sunda). Penggunaan ani-ani sebagai alat panen menuntut keterlibatkan tenaga kerja yang lebih banyak. Biasa dalam satu petak sawah yang memiliki luasan sekitar 500 m2, ada sekitar 10-15 ibu-ibu atau perempuan yang ikut memanen. Setiap 5 (lima) pocong2®4 hasil panen yang didapatkan oleh ibu-ibu maka biasanya dibagi dengan pemilik sawah, yaitu 5 dibanding 1. 4 (empat) pocong untuk pemilik sawah dan 1 (satu) pocong untuk ibu-ibu pemanen padi.

Sistem gacongan berbeda dengan sistem ngepak. Kedua, Sistem ngepak merupakan sistem yang lebih tertutup. Dalam artian bahwa tidak setiap orang bisa ikut serta panen dalam satu petak sawah. Orang yang diperbolehkan untuk panen adalah orang yang sudah mendapatkan ijin oleh pemilik sawah. ljin ini biasanya ditandai dengan kerja menanam pada petak padi pada musim tanam padi. Ketika musim tanam tiba maka pemilik sawah akan mengajak atau menunjuk orang untuk membatu menanam, dan orang yang menanam itu pula yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari sawah. Sistem ngepak banyak berlaku pada padi varietas IR atau Kiara. Padi yang dintrodusir pemerintah untuk peningkatan produksi. Pada waktu panen tiba, tidak lagi menggunakan ani-ani atau etem namun lebih kepada menggunakan arit. Penggunaan arit untuk memanen padi mengakibatkan waktu panen yang lebih cepat dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Satu petak sawah yang menggunakan arit biasanya hanya membutuhkan 4-5 orang tenaga kerja.2®s Bagi hasil sebesar 5 banding 1, dari 5 karung gabah yang bisa dipanen maka 1 karung diperuntukan untuk buruh panen.

Sementara itu, untuk bagi hasil yang terjadi dikebun hampir keseluruhan di fasilitasi dengan sistem ijon dan pertengkulakan. Hal ini karena, introdusir tanaman komoditas, karet dan kopi yang sudah lama masuk ke Kasepuhan Karang. Sehingga banyak dari petani yang memperjual belikan berbagai macam tanaman dan pohon dari kebun mereka masing-masing. Namun demikian, jenis tanaman di dalam kebun lebih beragam. Dahulu karet menjadi salah satu tanaman komoditas yang paling diandalkan namun sekitar tahun 2011 harga komoditas karet anjlok mengakibatkan banyak dari petani meninggalkan tanaman karet.

Sapiin bercerita bahwa setelah setelah tsunami Jepang membuat harga karet anjlok, dia tidak tahu kenapa sebabnya namun anjloknya harga karet sekitar 50%, dari Rp.10000/kg menjadi Rp.5000/kg.

Diagram 3. Berbagai Jenis Tanaman di dalam Kebun

13.4696 Jeng-jeng Kopi Afrika Karet 28.8596 Puspa 57.59 96.55%

Sumber: diolah dari data kuesioner

Dari diagram 3 maka dapat diketahui bahwa Jeng-jeng atau alba menjadi tanaman tegakan yang paling banyak di tanam oleh masyarakat Kasepuhan karang, besarannya sekitar 57,69%. Selain itu ada juga tanaman tegakan lain yang ditanam oleh masyarakat Karang, yaitu Afrika sekitar 28,86% dan tanaman tegakan puspa sekitar 13,46%. Sementara itu, walaupun harga komoditas karet telah mengalami penurunan namun pohon karet belum ditebang dan masih menjadi tanaman perkebunan yang paling banyak ditanam oleh masyarakat Karang, yaitu sebesar 96,55% dan menyusul selanjutnya tanaman perkebunan kopi sebesar 3,45%.

Tabel 5. Perbandingan Pendapatan di Sawah dan Kebun selama 1 Tahun

14 12 10 8 6 4 2 jumla 0 > Rp. 5.000.000 tdak menjawab < Rp. 1.000.000,.00 Rp 1.000 000 - 0. .000.00 Rp. 2 000 000 - Rp. 3.00000 Rp 3.00000- p. .00000 Rp 400000-Rp. 5.000.000

16 jumlah < Rp. 1.000.000.00 > Rp. 5.000.000 tidak menjawab Rp 1 0000- Rp. 2.00000 Rp 2 000 000 - Rp. 3.000000 Rp 3 000 000 Rp. 4 000000 Rp 4 000 000 Rp. 5.000000

Sumber: diolah dari data kuesioner

Sementara itu, dari tabel 6 juga dapat diketahui bahwa sawah memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di kebun. Dalam hal ini, padi di Kasepuhan Karang jarang diperjual belikan, sebagian hasil panen padi di konsumsi untuk Rumah Tangga petani sendiri dan itu dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baru ketika hasil panen padi berlebih maka biasa akan dijual ke luar kampung. Berbeda dengan kebun, yang sebagian hasil kebun merupakan tanaman komoditas. Komoditas karet pada awalnya merupakan komoditas utama namun setelah harga karet turun drastis maka banyak petani yang mulai menginggalkan karet. Petani hanya mengandalkan tanaman buahbuahan dan dan kayu tegakan tahunan. Apabila dijumlah pendapatan petani tiap tahunnya tidak seberapa besar.

Bagi petani yang memiliki pendapatan dibawah 1 jt tiap tahunnya maka banyak dari petani yang menggantungkan hidupnya menjadi buruh tani.2®6 Mulai dari menjadi buruh potong rumut, buruh angkat kayu, buruh penggembala kerbau sampai pada buruh pembuat arang. Menjadi buruh menjadi tambahan petani ketika hasil bumi dari kebun dan sawah tidak mencukupi, pendapatan menjadi buruh terhitung mencukupi, mulai dari Rp.40.000/ hari untuk buruh bersih-bersih rumput untuk perempuan, sampai dengan Rp.100.000/hari untuk menjadi buruh angkut kayu untuk laki-laki. Banyak sedikitnya pendapatan dari hasil buruh panggul kayu tergantung dari seberapa banyak buruh tersebut mampu memangul dan jauh dekatnya memanggul dari dalam hutan atau kebun sampai pinggir jalan.

24 Istilah warga di Kasepuhan Karang untuk satuan ikat padi. Hal ini karena padi varietas lokal masih di tanam dan panen pun masih menggunakan ani-ani. Setelah di panen padi biasanya akan diikat menjadi satuan dengan bobot padi atau gabah kering sekitar 3-4 kg.

285 Hasil FGD dengan warga Kasepuhan Karang. FGD dilakukan di Imah Gede. Peserta FGD merupakan petani yang memiliki penguasaan lahan yang beragam. FGD dilakukan pada hari senin, 17 November 2018, pukul 19.00-22.00 WIB.

286 Untuk lebih selanjutnya dapat melihat tabel di lampiran tentang pendapatan buruh tani di Kasepuhan Karang. Data diolah dari hasil kuesioner.

4.2.2. Perbandingan Pendapatan On-Off Farm dan Non Farm di Kasepuhan Karang

Rumah Tangga Petani di Kasepuhan Karang, pendapatannya bukan hanya berasal dari usaha On dan Off Farm namun juga banyak diantara petani yang mengandalkan pendapatan dari Non Farm. Sejauh ini, usaha-usaha Non Farm yang terlacak di Kaspuhan Karang, adalah tukang bangunan, kuli bangunan, guru atau PNS, buruh pabrik di kota, terutama tanggerang, bengkel dan pedangang kebutuhan pokok. Khusus untuk buruh pabrik di kota, banyak dari kalangan muda yang pergi untuk bekerja. Kedua orang tua bekerja sebagai petani di desa dan anakanaknya, baik laki-laki maupun perempuan bekerja di kota. Salah satunya cerita yang didapatkan dari Pak Misru, tanah yang dimiliki Misru kurang dari 0,5 Ha, karena itu, dan itu cukup bisa dikelola oleh Misru dan istrinya sendiri. Sementara itu, hanya berbekal ljazah SMP anak perempuannya yang bernama Arin pergi merantau ke Tanggerang menjadi buruh pabrik. Tidak menentu kiriman yang diberikan oleh Arin, namun dalam kondisi tertentu Pak Misru selalu minta ke Arin untuk menutupi kebutuhannya, terutama ketika ada hajatan dan lebaran.

Diagram 4. Pendapatan On-Off dan Non Farm

39% ON-OFF FARM NON-FARM 61%

Sumber: diolah dari data kuesioner

Namun demikian, apabila melihat dari diagram 4 pendapatan dari usaha On-OffFaram masih menjadi pendapatan dominan petani di Kasepuhan Karang. 60,82% warga Kasepuhan Karang masih mengandalkan pertanian kebun dan sawah sebagai pendapatan ekonominya. Sementara 39.18% merupakan pendapatan tambahan dari usaha Non-farm warga di Kasepuhan Karang. Hal ini juga masih menandakan bahwa warga di Kasepuhan Karang masih menggantungkan hidupkan pada sektor On dan Off farm.

Tabel 6. Perbandingan Pendapatan On-Off dan Non farm di Kasepuhan Karang

6050 4 30 320 10 0 Junlah Yout <R0.20 000.000 >Ru 50 000.000 Trat Aterpemah Rp. 20 000.000 4R0.20.000.000 Rp.20.000.000-82.30 000.000 Rp.30 000 000-Rp 40 000.000 Rp.40 000.000880 50 000.000

60 50 40 30 20 10 Jumiah 0 Youl <R0.10.000.000 >Ro.50 000 000 Ticdak Merjimao Rp 20 000.000 ARp 20.000 000 Rp 20.000 000-R0.30 000 000 Fe.30 000 000.Rp 40.000 000 Rp.40.000.000e 50.000.000 Tidak bekerja di NON FARM

Sumber: diolah dari data kuesioner

Untuk lebih jauh mengetahui pendapatan warga di Kasepuhan Karang maka dapat melihat tabel 6. Dari tabel 6, dari 52 responden yang menjawab pertanyaan mengatakan bahwa semua bekerja di onfarm, dengan pendapatan pertanian yang berbeda-beda. Sebagian besar petani mendapatkan penghasilan dibawah 10 jt/ tahun. Disusul selanjutnya petani dengan pendapatan 10-20jt/tahun. Sementara hanya sekitar 5 rumah tangga petani saja yang memiliki penghasilan diatas 50jt/ tahun. Biasanya petani yang memiliki penghasilan lebih dari 50jt/tahun adalah petani yang memiliki pekerjaan lain, seperti menjadi tengkulak.

Kondisi ini berbeda dengan pekerjaan rumah tangga petani di Non-Farm dari sekitar 52 responden ada sekitar 9 rumah tangga petani tidak bekerja di Non-Farm atau sama sekali tidak memiliki pendapatan dari Non-farm. Hal ini seringkali terjadi karena seluruh anggota rumah tangga tenaga kerjanya dikerahkan ke sawah dan kebun, pun dengan anak-anaknya. Kesempatan terbesar rumah tangga petani agar bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan Non-Farm terdapat pada rumah tangga petani yang memiliki anak pada usia produktif, maka biasanya anak tersebut akan ke kota dan memberikan sebagian besar gajihnya untuk di kirimkan ke desa, walaupun dalam waktu yang tidak tentu.

Dari data strategi nafkah yang dikemukakan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Kasepuhan Karang masih mengandalkan pendapatannya pada pertanian. Baik pertanian sawah maupun pertanian di kebun. Apabila kedua pertanian tersebut dianggap tindak mencukupi makasalah satuhalyang dilakukan oleh parapetaniadalah memanfaatkan usaha di off-farm, baik menjadi kuli angkat kayu, kuli potong kayu, kuli panen, sampai kepada kuli potong rumput atau bersih-bersih kebun. Selain usaha on-off farm, usaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan berasal dari usaha non-farm. Di desa, usaha non-farm, seperti halnya usaha warung klontongan, bengkel, sampai kepada tukang dan kuli bangunan. Di luar desa ragam usaha non-farm lebih banyak tersedia, terutama adalah menjadi buruh dipabrik-pabrik di Tanggerang atau Jabodetabek.

4.2.3. Distribusi Tanah untuk Para Petani dan Tengkulak

Berkaca dari sejarah penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jagaraksa maka Risalah Tanah bekerja hanya pada tahapan distribusi penguasaan lahan yang berbasis pada individu petani. Dalam aritan bahwa tanahtanah yang dahulu di klaim oleh negara, dan berada di bawah penguasaan negara kini telah menjadi hak MHA Kasepuhan Karang; berdasarkan SK Menteri LHK No.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016. Lebih spesifik, keberadaan risalah tanah mengembalikan hak garap tersebut kepada petani, sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh petani kembali. Namun demikian, kesadaran untuk meredsitribusi penguasaan tanah di tingkat desa maupun kasepuhan belum terbentuk. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sebaran penguasaan tanah sebelum dan sesudah risalah tanah atau pengakuan hutan adat:

Tabel 7. Penguasaan Lahan Garapan di Kebun dan Sawah pada Risalah Tanah

Luas Tanah (Ha)Sebelum (%)Sesudah (%)
03,850
0-0,4971,1525
0,5-0,917,3130,77
1-1,491,9223,08
1,5-1,91,9213,46
>=23,857,69
Total100100

Sumber: diolah dari sumber primer

Dari tabel 7 maka dapat diketahui sebelum adanya risalah tanah atau pengakuan hutan adat, sekitar 71,15 % warga Kasepuhan Karang hanya menguasai 0-0,49 Ha tanah. Selain itu, ada sekitar 3,85% warga Kasepuhan Karang sama sekali tidak memiliki tanah. Di urutan kedua, ada sekitar 17,31 warga Kasepuhan Karang menguasai 0,5-0,9 Ha lahan dan tanah mereka. Sedangkan, sekitar 3,85% warga Kasepuhan Karang menguasai tanah lebih dari 2 Ha. Ketimpangan tanah ini tidak terlepas dari sejarah penguasaan tanah yang terjadi di Kasepuhan Karang, dimana negara; diwakilkan pegawai Perhutani dan TN memberikan kesempatan lebih pada elit tengkulak untuk dapat menguasai tanah, walaupun dalam kawasan hutan: Perhutani dan TNGHS. Sementara banyak dari kebun warga yang dimanfaatkan untuk pertanian, dibatasi bahkan dilarang oleh TNGHS. Kondisi ini tentu saja memperburuk masyarakat, khusunya petani di Kasepuhan karang, kecuali bagi mereka elit tengkulak yang dekat dengan pegawai TNGHS dan para petani yang nekad untuk membuka hutan.

Namun demikian, dorongan pengakuan hutan adat, serta insiatif desa dan kasepuhan untuk membuat risalah tanah telah memberikan satu kesempatan warga Kasepuhan Karang untuk mengelola dan memanfaatkan tanahnya kembali. Munculnya pengakuan hutan adat dan risalah tanah membuka kesempatan warga untuk menggarap tanah warisan orang tua, dan tentu memberikan jaminan keamanan untuk para petani. Dari tabel 7 setidaknya dapat diketahui bahwa sudah tidak ada lagi warga di Kasepuhan Karang yang tidak sama sekali memiliki lahan. Tetapi masih ada sekitar 25% warga di Kasepuhan Karang hanya memiliki tanah 0-0,49 Ha. Prosentase kepemilikan paling besar berada pada luasan tanah dari 0,5-0,9 Ha, dimana ada sekitar 30,77% warga Kasepuhan Karang memilikinya. Selanjutnya, 1-1,49 sekitar 23,08% warga, 1,5-1,9 Ha sekitar 13,46% warga dan tanah lebih dari 2 Ha dikuasai oleh 7,69% warga Kasepuhan Karang.

Secara umum, terdapat peningkatan penguasaan tanah di Kasepuhan Karang; terutama di rentang 0,5-0,9 ha; 1-1,49 Ha; 1,5-1,9 Ha dan >= 2 Ha . Masing-masing di rentang penguasaan tanah terdapat peningkatan, kecuali di rentang penguasaan tanah 0 (tidak sama sekali memiliki tanah) dan 0-0,49 Ha. Di rentang penguasaan tersebut angkanya menurun, menandakan semakin berkurangnya petani kecil dan peningkatan penguasaan tanah di rentang tanah lebih besar. Tidak terkecuali juga penguasaan tanah >=2 Ha yang jumlahnya semakin meningkat. Hal ini menandakan para elit tengkulak juga diutungkan dengan adanya pengakuan hutan adat. Tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan juga mendapatkan jaminan keamanan yang sama oleh adanya pengakuan hutan adat.

Dari keberadaan pengakuan hutan adat dan hadirnya risalah tanah dapat dipahami bahwa mekanisme yang terjadi di Kasepuhan Karang adalah mekanisme distribusi. Hal ini karena, pengakuan hutan adat setidaknya telah memberi kesempatan pada warga yang tidak memiliki tanah maupun warga yang memiliki tanah 0-4,9 Ha dapat memperoleh tanah warisannya kembali. Namun demikian, tanah-tanah luas milik para elit tengkulak tidak ikut di redistribusikan. Tengkulak tetap saja masih memiliki penguasaan tanah yang luas. Secara umum distribusi tanah terjadi dari klaim kawasan TNGHS oleh negara kepada warga Kasepuhan Karang dan para pemilik tanah luas tidak ikut serta mendistribusikan tanahnya kepada para petani berlahan sempit.

4.3. Koperasi sebagai Upaya Restrukturisasi Penguasaan Tanah

Pengakuan hutan adat memang telah memberikan peluang petani di Kasepuhan Karang mendapatakan jaminan keamanan dan akses terhadap hutannya. Namun demikian, struktur penguasaan tanah yang timpang masih saja tetap terjadi²87. Terutama para tengkulak masih menguasai tanah dengan skala lebih dari 2 Ha. Selain itu, sistem bagi hasil di yang terpusat pada tengkulak tidak banyak merubah keadaan petani di Kasepuhan Karang. Memang di sawah masih terdapat sistem bagi hasil yang terbuka untuk para petani, yaitu sistem gacongan, namun ini tidak terlalu signifikan untuk merubah struktur penguasaan tanah yang terjadi di Kasepuhan Karang. Jangankan untuk merubah stuktur, untuk mendapat tambahan penghasilan petani saja terbilang masih sangat minim. Dalam hal ini, pihak kasepuhan dan masyarakat adat berinisiasi untuk membangun koperasi yang sadar akan kebutuhan petani. Terutama pada petani yang terjebak pada gadai dan hutang.

Sudah sekitar satu tahun Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri berjalan. Saat ini sudah memiliki anggota sekitar 70 orang; 38 laki-laki dan 42 perempuan. Pertama dibentuk koperasi memang mengharuskan setiap perangkat desa dan pemerintah desa harus masuk menjadi anggota koperasi. Namun semakin berjalan, anggota koperasi semakin banyak dan meluas. Di Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri, setidaknya ada dua program, yaitu program utang piutang dana taktik dan proses gadai risalah tanah. Program pertama, dana taktis diperuntukan untuk keperluan utang-piutang anggota koperasi dalam bentuk cash dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu tempo 1 (satu) bulan. Apabila melebihi tempo maka akan dikenakan bunga sekitar 10%. Dana taktis pada dasarnya tidak diperuntukan untuk peningkatan produktifitas pertanian. Dana taktis hanya diperuntukan untuk orang yang memiliki kebutuhan mendadak seperti tambahan biaya sekolah, kesehatan atau kematian.

Kedua, selain dana taktis, dana paling besar diperuntukan koperasi adalah dana gadai. Gadai dalam hal ini risalah tanah yang menjadi jaminannya. Setiap orang yang sudah memiliki risalah tanah maka akan diperbolehkan untuk menghutang pada koperasi. Terhitung sampai bulan November 2018 besaran uang yang boleh dipinjamkan pada anggota koperasi sebesar 5 jt per satu risalah tanah. Hal ini mengingat terbatasnya modal yang dimiliki koperasi dan tingginya keingingan menghutang dari anggota koperasi. Menurut Een, sampai saat ini banyak dari warga yang menggunakan dana dari hutangan koperasi untuk kebutuhan pertanian, terutama adalah untuk menebus sawah-sawah yang dahulu pernah digadaikan. Koperasi dianggap para anggota menjadi kesempatan untuk menebus sawah dan meningkatkan produktifitas pertanian di desa.288

Bagi para anggota koperasi yang menghutang maka harus membayar dengan hasil bumi yang mereka miliki. Koperasi sampai saat ini hanya menerima cicilan pengembalian hutang dengan hasil bumi milik warga. Bagi mereka yang berhutang maka ia harus membayarnya dengan padi. Misalkan, berhutang 5 jt, sekali panen ia harus membayar sekitar 277 kg gabah kering, dan koperasi menghargainya sekitar Rp.3000/kg. Dicicil sebanyak 6 kali panen sampai lunas.

Koperasi Kasepuhan Jagaraksa Mandiri menjadi salah satu bentuk inisiatif yang patut diapresiasi, hal ini karena dorongan koperasi untuk membantu petani dari jebakan gadai dan hutang. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah ketika risalah tanah menjadi jaminan untuk proses gadai. Proses ini dapat mengurai kemungkinkan keluarnya tanah dari Kasepuhan Karang. Banyak kasus ketika legalisasi diberlakukan di satu desa maka tidak lama setelah itu, proses pelepasan tanah terjadi begitu cepat. Namun demikian, perihal yang harus diperhatikan lagi adalah kesadaran tentang sensitif kelas. Dalam artian bahwa, masih terdapat struktur penguasaan tanah yang timpang di Kasepuhan Karang. Proses gadai atau memberikan hutang semestinya memperhatikan besaran penguasaan lahan atau tanah pada petani. Petani dengan lahan sempit harus diperhatikan lebih dahulu, sedangkan petani dengan lahan luas memiliki pendekatan yang berbeda. Kesalahan dalam memberi poses gadai pada petani justru akan bisa memperkokoh status qou para elit tengkulak.

287 Lihat tabel 5, dimana 70,31% petani di Kasepuhan Karang menguasai dan memiliki tanah dibawah 0,5 Ha. Sedangkan ada sekitar 2,30% petani Kasepuhan Karang menguasai dan memiliki tanah lebih dari 2 Ha.

4.4. Kesimpulan

Pengakuan hutan adat di Kasepuhan Karang memiliki ceritanya sendiri. Pertama, ada bentuk inisiasi yang terbangun diantara warga untuk menata ulang SSA, dan hal ini dapat dilihat pada risalah tanah. Hadrinya risalah tanah setidaknya memberikan kesadaran warga Kasepuhan Karang untuk menata ulang SSA, mana yang merupakan sumber untuk mata air, untuk spititulitas, dan mana yang memang diperbolehkan untuk digarap per individu; keberlanjutan SSA.

Kedua, pengakuan hutan adat yang dibarengi dengan risalah tanah juga memberikan 288 Hasil wawancara dengan Een (Ketua Koperasi Kasepuhan Karang)

rasa aman untuk para petani dalam mengelola, memanfaatkan dan mengaja SSA. Namun demikian, Ketiga, hal yang harus diperhatikan lagi adalah dalam proses risalah tanah atau pengakuan hutan adat terdapat mekanisme distribusi penguasaan tanah dari negara ke masyarakat, tetapi tidak terjadi dari golongan elit penguasa tanah di desa. Hal ini membuat elit penguasa tanah di desa dapat dikatakan sebagai pihak yang paling diuntungkan. Dan apabila keberadaan elit penguasa tanah ini tidak diatur maka akan rentan untuk terjadi perluasan penguasaan tanah oleh elit desa. Keempat, sementara sistem bagi hasil berlaku di Kasepuhan Karang sepenuhnya terpengaruh oleh mekanisme pasar; tengkulak. Terutama untuk beragam jenis komoditas yang ditanam di kebun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komnas HAM. Inkuiri Nasional Komnas HAM. Jakarta: Komnas HAM. 2016. Gunawan Wiradi, Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains KPM IPB, 2009.

Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthi, Land reform Lokal a La Ngandagan, Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010

Peluso, Nancy. Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. University of California Press at Barkeley. USA. 1992

Von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K. dan Wiber, M. 2006 Changing Properties of Property. Berghahn Books, New York dan London

Jurnal

Ribot, Jese C. & Peluso, Nancy Lee. A Theory of Access. Rural Sociology. 1992. Escobar, A. 1999. After Nature. Steps to an Antiessentialist Political Ecology. Current Anthropology Vol.40/l. pp. 1-27. Borras, S. Jr, and J.C. Franco, 2010b. 'Contemporary Discourses and Political Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance'. Journal of Agrarian Change, 10. Nuralia, L. JEJAK-JEJAK AKTIVITAS BUDAYA KAWASAN PERKEBUNAN CISALAK BARU-BANTARJAYA, KABUPATEN LEBAK, Balai Arkeologi Bandung: Bandung, tanpa tahun.

Laporan

RMI. 2017. Laporan Studi Hutan Adat Kasepuhan Karang; Desa Jagaraksa,

Media Online

http://rmibogor.id/2016/12/30/hutan-adat-kasepuhan-karang-resmi-diakui-presiden/, diakses pada 26 Oktober Tahun 2018, Pukul 12.30 WIB.

Peraturan

SK Menteri LHK No.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang.

LAMPIRAN

1. Diagram Penting Tidaknya keberadaan Risalah Tanah

2% lya Tidak 98%

Sumber: diolah dari data kuesioner

2. Diagram Pengalihan Risalah Tanah

2% Ada Tidak 98%

Sumber: diolah dari data kuesioner