Baca teks (PDF): Piagam Kaum Tani, Deklarasi Mengenai Prinsip-prinsip dan Program Aksi Konferensi Dunia Mengenai Pembaharuan Agraria

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 19.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PIAGAM KAUIM TANI
  2. Piagam Kaum Tani
  3. Kata Sambutan
  4. PRAKATA
  5. DAFTAR ISI
  6. DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP
  7. DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP
  8. PROGRAM AKSI
  9. I. Tujuan dan strategi
  10. A. SASARAN
  11. B.KOMITMEN TERHADAP SUMBERDAYA
  12. C. LEMBAGA PEDESAAN DAN PERAN SERTA RAKYAT
  13. D.MONITORING DAN EVALUASI
  14. II. Penguasaan atas tanah, air dan sumberdaya alami yang lain
  15. A. REORGANISASI POLA PENGUASAAN TANAH
  16. B. PERBAIKAN POLA PENGUASAAN TANAH DAN PENGATURAN UPAH PEDESAAN
  17. C. MENGATUR PERUBAHAN DALAM POLA PERTANAHANTRADISIONAL/HUKUM ADAT
  18. D. KONSOLIDASI TANAH DAN USAHA MEMAJUKAN KELOMPOK USAHA TANI, KOPERASI BADAN KOLEKTIF DAN PERUSAHAAN NEGARA
  19. E. PENGENDALIAN MASYARAKAT ATAS SUMBERDAYAALAMI
  20. F. PEMUKIMAN ATAS TANAH KOSONG
  21. G.MENGURANGIKETIMPANGAN ANTAR DAERAH DAN ANTAR GOLONGAN MASYARAKAT
  22. III. Peran Serta Rakyat
  23. A. PENGORGANISASIAN RAKYAT
  24. B. USAHA MEMPERKUAT PEMERINTAHAN LOKAL
  25. C. PERAN SERTA DI DALAM PEMBAHARUAN AGRARIA
  26. IV. Pengintegrasian wanita di dalam pembangunan pedesaan
  27. A. PERSAMAAN DALAM STATUS HUKUM
  28. B. PELUANG UNTUK WANITA MEMPEROLEH JASA- JASA PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN
  29. C. PERAN SERTA ORGANISASI WANITA
  30. D. PELUANG PENDIDIKAN DAN KERJA
  31. V. Peluang Memperoleh Pelayanan Penyediaan Masukan Usaha Tani, Pemasaran dan Jasa-Jasa
  32. A. PENYEDIAAN MASUKAN DAN JASA-JASA
  33. B. KREDIT DAN PASARAN
  34. C. PENELITIAN
  35. VI. Mengembangkan Peluang Pekerjaan di Luar Pertanian
  36. A.MENGEMBANGKANINDUSTRI PEDESAAN
  37. B. PROGRAM PADATKARYA DAN PELUANG LAIN DI LUAR PERTANIAN
  38. VII. Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan
  39. A. KEBIJAKSANAAN DAN PRIORITAS DI DALAM KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
  40. B. MEMPERKUAT KEPEKAAN PADA PETUGAS PEMBANGUNAN
  41. Kebijaksanaan internasional pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan
  42. VIII. Perdagangan Internasional
  43. A. TERJANGKAUNYA PASAR DAN PERSETUJUAN KOMODITI
  44. B. PELUANG YANG SAMA BAGI PRODUSEN KECIL
  45. IX. Kerjasama Ekonomis dan Teknis Negara-Negara Sedang Berkembang
  46. X. Penanaman Modal Asing
  47. XI. Bantuan Pembangunan
  48. XII. Program Aksi FAO dan Badan PBB Lainnya.
  49. A. MONITORING PEMBAHARUAN AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
  50. B.MENGANALISA MENYEBARLUASKAN PENGETAHUAN
  51. C. KEGIATAN BANTUAN TEKNIS

PIAGAM KAUIM TANI

DEKLARASIMENGENAIPRINSIP-PRINSIP DANPROGRAMAKSI KONFERENSIDUNIAMENGENAI PEMBAHARUANAGRARIA DANPEMBANGUNANPEDESAAN

Editor: Boedhi Widjarjo, SH. Nur Amalia, SH.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, 1999

Jika anda menjadi korban/mengetahui adanya kasus pertanahan, anda dapat meminta bantuan hukum kepada kantor-kantor LBH daerah-daerah sebagai berikut:

1. LBHJakarta Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat Tilp/fax.3145518, 3904226/3912377

2. LBHMedan Jl. Hindu No. 12 Tilp.061-515340 Fax.061-569749

3. LBHManado Arnold Monohutu No. 29, Manado Tilp.0431-859962 Fax.0431-859963

4. LBH Semarang Parang Kembang Kav IV Tlogosari Tilp.024-710687 Fax.024-710495

5. LBH Ujung Pandang Dr. Sam Ratulangi 226 Ujung Pandang Tilp.0411-873054 Fax.0411-873239

6. LBH Lampung Jl. Teuku Úmar 1, Kedaton Tilp.0721-787488 Fax.0721-787488

7. LBH Bali Jl. Kapt. Tjok Agung Tresna Renon, Denpasar Tilp/fax.0361-242447

8. LBH Bandung Kebon Bibit Utara 6, Bandung Tilp/fax. (022) 2504427

9. LBHJayapura Jl. Gerilyawan 46, Tilp.0967-81710 Fax.0967-82559

10. LBH Palembang Jend. Sudirman 325 Palembang Tilp.0711-357999 Fax.0711-354830

11. LBH Surabaya Jl. Kidal No. 6 Surabaya Tilp.031-5312273 Fax.031-5314717

12. LBH Yogyakarta H. Agus Salim 36 Yogyakarta Tilp.0274-376316 Fax.0274-376316

13. LBH Padang Jl. S. Parman 142 Padang Tilp.0751-54991 Fax.0751-40252

14. LBH Aceh Jl. Teuku Umar No. 225 Banda Aceh Tilp.0651-44060 Fax.0651-41205

Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi Konferensi Dunia Mengenai Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan

Piagam Kaum Tani

Editor: Boedhi Widjarjo, SH. NurAmalia, SH.

Kulit Muka: Fai & Yuyuy

Diterbitkan Oleh: Divisi Tanah dan Lingkungan Yayasan Lembaga Bangtuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat Telp. (021) 3145518, 335747, Fax. 330140 E-mail. [email protected]

Kata Sambutan

Petani sebagai elemen penting dalam masyarakat mempunyai fungsi yang sangat strategis, namun dalam realitasnya petani masih dalam posisi yang marjinal. Secara kuantitatif jumlah petani cukup besar dan tersebar di pelosok tanah air, namun secara kualitatif mereka tidak punya kesempatan dan peran yang cukup karena situasi sosial, ekonomi dan politik yang belum kondusif terhadap keberadaan petani.

Selama ini, sejarah perjuangan petani di Indonesia selalu berakhir dengan stigma-stigma negatif; sehingga sampai saat ini sangat sulit bagi petani untuk mengorganisir diri. Aspirasi politik petani tidak pernah muncul ke permukaan. Politik korporatisme yang dilakukan rezim Orde Baru dengan hanya melegetimasi HKTI sebagaisatu-satunya wadah bagipetani memperparah posisipetani. Dengan posisi yang lemah tersebut akhirnya petani pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya telah menjadi bulan-bulanan permainan kapitalisme global. Mereka tidak punya akses yang cukup untuk memperkuat posisi mereka.

Pemahaman tentang hak-hak petani dan terbentuknya kesadaran kritis menjadi sangat penting bagi para petani. Moment yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat posisi petani saat ini yaitu terjadinya perubahan pasca Orde Baru. Namun sangat disayangkan sampai'saat ini belum banyak pihak yang mengagendakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan petani. Instrumen hukum sebagai salah satu landasan yang dapat melindungi petani pada kenyataanya masih belum tersedia. Padahal perlindungan terhadap hak-hak petani merupakan syarat penting untuk memperbaiki nasib petani.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan di atas, Divisi Tanah dan Lingkungan Yayasan LBH Indonesia merasa perlu untuk mempublikasikan Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip dan Program

Aksi Kaum Tani atau dikenal dengan sebutan Piagam Kaum Tani. Mudah-mudahan Piagam ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh kaum tani guna memperjuangkan keadilan.

Jakarta, Maret 1999

Boedhi Wijardjo, SH.

Ka. Div. Tanah & Lingkungan YLBHI

PRAKATA

Bulan Juli 1979 menandai awal yang penting bagi perjuangan yang panjang dan penuh liku melawan kemiskinan dan kelaparan: sebab bulan itu disetujui Deklarasi Prinsip dan program Aksi oleh Konferensi dunia tentang pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan, yang diselenggarakan di Roma. Pada saat yang sama 145 pemerintah yang hadir pada Konferensi Dunia tersebut telah memberikan mandat kepada Organisasi Pangan Se- Dunia (FAO) agar membantu negara-negara Anggota PBB dalam melaksanakan hasil-hasil keputusan yang terdapat dalam dokumen sangat penting ini. Sesungguhnya Deklarasi Prinsip dan Program Aksi tersebut merupakan piagam kaum miskin. Ia dengan tegas mencanangkan bahwa masalah pembangunan pedesaan pada dasarnya merupakan masalah global yang harus ditangani secara serentak melalui beberapa front yang saling berhubungan; oleh langkah nyata lembaga-lembaga pedesaan di tingkat desa, oleh pengarahan kembali kebijaksanaan pembangunan nasional pada tingkat negara, oleh Tata Ekonomi Internasional Baru di seluruh dunia. Negara-negara maju, negara-negara berkembang serta masyarakat dunia secara keseluruhan harus memberikan sumbangan pada upaya yang tak kenal lelah yang diperlukan guna menghapuskan kemiskinan desa; orang miskin di desa harus diberi ruang gerak untuk menjàngkau tanah dan sumber-sumber air,masukan dan jasa dibidang pertanian, fasilitas-fasilitas yang tersedia di bidang penyuluhan dan penelitian; mereka juga harus dibolehkan untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan merancang, melaksanakan serta menilai program pembangunan desa; struktur dan pola perdagangan internasional serta investasi yang berasal dari luar harus pula disesuaikan sehingga benar-benar mengarah kepada pelaksanaan strategi pembangunan pedesaan, yang bertujuan memerangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak cukup; Pertumbuhan itu harus dibarengi dengan pemerataan dan yang lebih penting lagi dibarengi dengan peran serta rakyat dalam merancang, melaksanakan serta mengadakan penilaian program-program pembangunan pedesaan serta kebijaksanaannya.

Sungguhpun masyarakat harus diikut sertakan dalam berbagai tingkat proses, namun dalam tahap yang paling akhir, tanggung jawab mengenai berhasil tidaknya pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan tetap berada di pundak pemerintah beserta rakyatnya dalam bentuk komitmen politik dan upaya-upaya nyata mereka. Tetapi untuk melibatkan rakyat, mereka perlu dibangkitkan dan didorong untuk mengenali masalah-masalaħ yang mereka hadapi dan menyatakan komitmen mereka pada pembangunan pedesaan yang memberikan perhatian khusus pada rakyat yang paling tidak beruntung.

Penerbitan ini ditujukan untuk para cendikiawan, pemikir dan penulis serta pemimpin-pemimpin masyarakat maupun politik;dimaksudkan untuk mencapai semua masyarakat yang dapat membantu menyebarluaskan pesan Konferensi Dunia (tentang pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan). FAO berharap agar penerbitan ini merupakan titik balik dalam sejarah perjuangan manusia menaklukan kemiskinan.

EDOUARD SAOUMA Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN iii PRAKATA DAFTAR ISI vii DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP PROGRAM AKSI. 9 Program-program aksi nasional di negara-negara berkembang.. 9 I. Tujuan dan strategi 9 II. Penguasaan atas tanah, air dan 13 sumberdaya alami yang lain. III. Peran-serta rakyat... 18 IV. Pengintegrasian wanita di dalam 21 pembangunan pedesaan.. V. Peluang memperoleh pelayanan penyediaan masukan usaha tani, Pemasaran dan jasa-jasa 24 VI. Mengembangkan peluang pekerjaan 27 di luar pertanian. VII. Pendidikan, latihan dan penyuluhan 29 Kebijaksanaan internasional pembaharuan agraria 32 dan pembangunan pedesaan. 33 VIII.Perdagangan internasional IX. Kerjasama ekonomis dan teknis negara-negara sedang Berkembang. 36 X. Penanaman Modal Asing 38 40 XI. Bantuan Pembangunan XII. Program aksi FAO dan Badan PBB lainnya 44

DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP

D BINPI

DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP

Setelah mengadakan pertemuan yang berlangsung sejak tanggal 12 sampai dengan 20 Juli 1979 di kota Roma, Italia, maka Konferensi Dunia mengenaiPembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan dengan ini menyatakan :

Mengingat bahwa Konferensi ini adalah kelanjutan perhatian yang telah berlangsung lama serta mendalam dari masyarakat dunia terhadap masalah-masalah agraria dan pedesaan;

Mengingat pula konferensi PBB yang telah berlangsung sebelumnya, khususnya Konferensi Pangan Sedunia pada tahun 1974. Sidang-sidang Khusus VI dan VII yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB serta Piagam Hak-hak Asasi Ekonomi dan Tugastugas Negara;

Mengetahui bahwa hampir semua upaya pembangunan belum berhasil memuaskan aspirasi masyarakat banyak serta belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagaimana dicanangkan oleh prinsip-prinsip martabat manusia serta keadilan sosial dan kesetiakawanan antara bangsa, terutama bagi rakyat yang hidup di daerah-daerah pedesaan negara-negara berkembang;

Menyadari bahwa upaya-upaya program pembangunan pada masa yang lampau banyak mengalami kegagalan dalam menggapai dan memberi keuntungan bagi wilayah-wilayah pedesaan secara memadai, dalam banyak hal menciptakan ketakseimbangan pembangunan kota-desa, mengabaikan adanya dinamika dan keragaman nilai-nilai budaya asli penduduk desa bahkan telah mengakibatkan terciptanya ketidakseimbangan di dalam sektor pedesaan;

Menyadari akan perlunya memilih kebijaksanaan kependudukan yang tepat dalam pembangunan sosio-ekonomis, perlunya mencapai keselarasan lingkungan serta melestarikan sumberdaya yang penting;

Meyakini bahwa kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi pada dasarnya menghambat usaha pembangunan nasional, sekaligus memberi pengaruh negatif bagi kestabilan nasional dan ekonomi dunia, serta meyakini bahwa menghapus penyakit tersebut pada dasarnya menjadi tujuan pembangunan dunia yang utama;

Meyakini bahwa pembaharuan agraria merupakan komponen kritis yang terdapat dalam pembangunan pedesaan, dan bahwa perbaikan daerah pedesaan yang terus menerus, yakni dalam konteks menegakkan rasa percaya diri dan terciptanya tata ekonomi internasional baru pada dasarnya memerlukan adanya tanah, air dan sumber daya alam lainnya secara lebih lengkap dan lebih berkeadilan lagi; perlunya pembagian kekuasaan ekonomi dan politik yang lebih merata; meningkatkan serta lebih memprodukTifkan lapangan kerja; lebih mendayagunakan ketrampilan serta sumberdaya manusia; menyertakan dan mengintegrasikan masyarakat desa ke dalam sistem produksi dan distibusi; meningkatnya produksi, produktivitas serta tersediannya makanan bagi semua kelompok masyarakat; serta mobilisasi sumberdaya yang ada dalam diri tiap orang/bangsa;

Menyetujui usul-usul Majelis Umum PBB mengenai perdamaian dan pelucutan senjata pada tingkat dunia, serta usul No. 3201 dan 3202 yang ditelorkan oleh Sidang Istimewa VI yang berkenaan dengan upaya iperlu segera diakhirinya segala bentuk pendudukan asing, diskriminasi ras, apartheid, kolonialisme, neokolonialisme dan dominasi serta penghisapan asing melalui penguasaan semua sumber daya alam oleh kekuasaan asing dan secara terus menerus, memperhatikan hal-hal penbting yang ditekankan dalam usul mengenai perlunya pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan diatas;

Menyadari bahwa meskipure tanggung jawab melakukan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan berada di pundak masing-masing pemerintah negara berkembang, namun program yang sifatnya menyeluruh menuntut komitmen politik yang kuat dan kerja sama yang aktif dalam masyarakat internasional, disamping perlu adanya komitmen dan pendayagunaan sumbersumber pembiayaan, sumberdaya teknik dan manusia melalui caracara yang lebih baik, sistematis serta terkoordinasi;

Menyetujuibahwa kerjasama demikian haruslah dilakukan atas dasar kesediaan untuk mengikuti prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan nasional, hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

Mengingat kembali usul Majelis Umum PBB yang relevan dan hasil sidangnya yang ke-33 bahwa strategi pembangunan internasional baru perlu memberikan perangkat ukuran yang saling berkaitan dan berencana untuk semua sektor pembantgunan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara yang sedang berkembang dan mendorong terciptanya partisipasi yang sederajat, penuh, serta berdaya guna dalam upaya merumuskan dan menerapkan semua keputusan yang berkenaan dengan pembangunan dan kerja sama ekonomi internasional;

Menekankan bahwa ukuran untuk memperkuat kerja sama internasional dalam hal pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan akan sangat berdaya guna, kalau strategi pembangunan nasional menyadari sepenuhnya saling ketergantungan antara sektor industri di satu pihak dengan pertanian di lain pihak;

Menyadari bahwa sistem dalam PBB bertanggung jawab merumuskan suatu strategi pembangunan baru pada tingkat internasional dan bahwa organisasi pangan dan pertanian (FAO) melalui kaonstitusinya, berkewajiban untuk menjabarkan pokokpokok masalah yang terdapat dalam strategi baru tersebut yang berkenaan dengan masalah pangan, pertanian, gizi dan masalahmasalah lain yang berada di bawah kompetensinya, dan harus memainkan peranan terdepan dalam membantu negara-negara sedang berkembang menggalakkan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan;

Dengan ini menyatakan bahwa harus ada program aksi nyata yang mestinya dibangun di atas patokan-patokan dan prinsipprinsip sebagai berikut:

(i) Bahwa tujuan asasi dari pembangunan adalah untuk memperbaiki keadaan perorangan serta masyarakat lebih baik , membangun kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri ,dan memperbaiki tarap hidup seluruh angota masyarakat, terutama orang miskin di pedesaan;

Bahwa hak bagi setiap Negara untuk secara penuh dan tetap (ii) menguasai sumberdaya alam dan kegiatan ñ kegiatan ekonomi serta menetapkan patokan-patokan yang perlu bagi perencanaaan dan pengelolaan sumber-sumbernya adalah hak yang sangat penting bagi pembangunan pedesaan;

(iii) Bahwa penggunaan modal asing bagi pembangunan pertanian di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya modal perusahaan lintas negara, haruslah didasarkan pada kebutuhan dan prioritas nasional;

(iv) Bahwa kemajuan nasional yang didasarkan pada pertumbuhan dengna pemerataan dan partisipasi menuntut/ memerlukan pembagian kekuasaan ekonomi dan politik, dipadukannya/diintegrasikannya secara penuh daerah pedesaan ke dalam upaya-upaya pembangunan nasional, dengan diperluasnya kesempatan kerja dan pendapatan penduduk pedesaan, dan pengembangan kelompok/ persatuan tani, koperasi dan bentuk-bentuk lain organisasi yang demokratis dan mandiri dari para produsen utama dan buruh-buruh pedesaan;

(v) Bahwa kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang tepat dapat memberikan sumbangan bagi terciptanya kemajuan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang;

(vi) Bahwa upaya yang maksimal harus dilakukan guna menggerakkan serta secara produktif mengggunakan sumberdaya dalam negeri untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan;

(vii) Bahwa untuk kepentingan pembangunan pedesaan maka pemerintah harus ikut campur tangan secara positif serta perlu menyediakan perangsang (insentif) agar terjadi peningkatan modal dan produksi di daerah pedesaan;

(viii) Bahwa pembagian yang merata dan pendayagunaan tanah, air dan sumber dana produktif lainnya dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan perlindungan lingkungan hidup, sangat diperlukan untuk pembangunan pedesaan dan untuk menggerakkan sumberdaya manusia serta meningkatkan produksi guna menghapus kemiskinan;

(ix) Bahwa penganekaragaman kegiatan ekonomi pedesaan yang mencakup pengembangan terpadu dari biji-bijian, ternak, perikanan dan budidaya air, serta pengembangan hutań terpadu adalah merupakan landasan yang luas dan penting bagi pembangunan pedesaan;

(x) Bahwa lokasi industri di desa-desa baik milik pemerintah maupun swasta serta khususnya agro-industri,pada dasarnya memberikan peluang terjadinya kaitan yang penting serta saling mendukung satu sama lain antara pembangunan sektor pertanian di satu pihak dengan sektor industri di lain pihak;

(xi) Bahwa kebijaksanaan dan program yang mempunyai dampak terhadap sistem agraria dan pedesaan harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan melibatkan saling pengertian dan partisipasi semua penduduk desa, termasuk dalam hal ini pemudanya, serta seluruh organisasi mereka sendiri di semua tingkat. Di samping itu, upaya-upaya pembangunan harus pula bersifat tanggap terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari bermacam-macam kelompok miskin di pedesaan;

Bahwa saling pengertian serta kesadaran akan berbagai (xii) masalah di antara warga masyarakat di semua tingkat, dan kesadaran mengenai adanya kesempatan pembangunan pedesaan merupakan prasyaratbagisuksesnya pembangunan pedesaan. Prasyarat yang lain adalah perlunya meningkatkan interaksi antara mereka yang berkedudukan sebagai pelaksana pembangunan-dengan pihak masyarakat desa, yang dimungkinkan melalui pendayagunaan sistem komunikasi;

(xiii) Bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga untuk menjamin agar manfaat pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan janganlah diimbangi oleh peneguhan kembalipola pemusatan (konsentrasi) pemilikan sumberdaya di tangan-tangan swasta sebagaimana pada masa lalu, atau oleh munculnya bentukbentuk ketimpangan baru;

(xiv) Bahwa kaum wanita haruslah mengambil bagian serta memberikan'sumbangan atas dasar kesamaan derajat dengan pihak lelaki dalam proses sosial, ekonomi dan politik dari pembangunan pedesaan; di samping itu harus andil sepenuhnya dalam upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang miskin;

Bahwa kerjasama internasional haruslah terus diperkuat, dan (xv) harus pula diketengahkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memperbesar arus sumber-sumber dana dan teknis bagi pembangunan pedesaan;

(xvi) Bahwa semua pemerintahan hendaknya mengambil langkahlangkah yang baru serta lebih intensif guna menjamin keadaan pangan dunia, dan mengatasi ketidakmerataan serta ketidak stabilan dalam bidang perdagangan barang-barang (komoditi) pertanian yang sangat penting bagi negara-negara berkembang; dan

(xvii) Bahwa negara-negara berkembang dengan dukungan badanbadan pembangunan internasional harus memperkuat kerjasama teknis mereka dalam pembangunan pedesaan serta membantu memperkembangkan kebijaksanaan swadaya kolektif;

Dengan berbekal petunjuk serta prinsip-prinsip ini dan dengan memperhatikan situasi yang terdapat di masing-masing bangsa, Konferensi mengambil dan sekaligus menyetujui bahwa semua pemerintah, FAO, serta semua organisasi dan badan-badan PBB lainnya yang menaruh minat dalam persoalan ini akan melaksanakan Program Aksi berikut ini.

PROGRAM AKSI

JENA MARDO89

PROGRAM AKSI

Program-program aksi nasional di negaranegara berkembang

I. Tujuan dan strategi

Tujuan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan adalah perubahan perikehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan dan kemanusiaan. Untuk mencapai perubahan tersebut, maka tujuan dan strategi nasional di negara-negara yang sedang berkembang harus dipusatkan pada penghapusan kemiskinan, termasuk perbaikan gizi, dan harus dikendalikan oleh kebijaksanaan pertumbuhan disertai persamaan, pembagian kembali kekuasaan ekonomi dan politik, serta partisipasi rakyat. Dalam strategi tersebut di atas, haruslah dimasukkan pembatasan maksimal atas milik perorangan, pengerahan sumberdaya guna meningkatkan investasi, perluasan produksi dan kesempatan kerja, peneguhan kekuatan dasar ekonomi petani kecil, pengorganisasian perkumpulan petani, koperasi, serta kelompok-kelompok orang miskin lain di desa maupun perusahaan pertanian negara, pengenalan inovasi teknik, penggunaan sumbersumber secara efisien melalui penetapan perangsang (insentif) dan harga yang memadai, menýeimbangkan pembangunan desa-kota, serta perlunya kesamarataan dan keadilan dalam membagi sumbersumber produktif dan manfaat hasil kemajuan.

Setiap pemerintahan hendaknya merumuskan strategi pembangunan pedesaan dalam konteks keseluruhan perencanaan ekonomi dan sosial yang berdasar analisa tujuan-tujuan sosio-politik, kemampuan yang dimiliki serta kendala yang dihadapinya baik dari manusia, fisik serta keuangan. Dalam strategi itu, yang harus memperhitungkan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan dan bidang-bidang prioritas ditetapkan, pemerintah negara berkembang harus mempertimbangkan tindakan-tindakan sebagai berikut :

A. SASARAN

(i) Merumuskan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah pedesaan, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis serta kelestarian lingkungan.

(ii) Dalam konteks tujuan-tujuan tersebut menetapkan sasaransasaran khusus, pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan sasaran nasional-yaitu pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja secara menyeluruh.

(iii) Dalam rangka rencana dan program nasional semesta, menetapkan sasaran-sasaran untuk peningkatan taraf swasembada, khususnya di bidang produksi pangan.

(iv) Menentukan sasaran-sasaran khusus untuk dasawarsa 1980-an dan 1990-an dalam usaha mengurangi kemiskinan di desa sebagaimana diukur dengan indikator pembagian tanah dan barang modal lain, tingkat pendapatan (termasuk perbedaan antara desa-kota dan pembagian pendapatan di desa) dan meluasnya tingkat kemiskinan mutlak dalam arti dipenuhinya kebutuhan dasar, khususnya gizi.

(v) Merumuskan kebijaksanaan dan program aksi disertai sasaran-sasaran kuantitatif untuk memperluas kesempatan kerja dengan tingkat upah yang wajar, terutama bagi golongan tak bertanah, dan dalam meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani, nelayan, pengrajin serta golongan lain yang bekerja sendiri.

(vi) Memusatkan usaha penghapusan keadaan gizi yang buruk dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum abad 20 berakhir, merumuskan rencana, kebijaksanaan dan program peningkatan produksi pertanian dan pangan untuk mencapai sasaran kecukupan gizi secara menyeluruh.

(vii) Mengusahàkan kepastian penyediaan pangan yang lebih besar bagi golongan miskin dengan menetapkan sasaran penyediaan bahan makanan pokok dan menjamin distribusinya dnegan tepat dan adil dalam masa kurang pangan. Untuk maksud tersebut cadangan pangan nasional harus dibangun dan dibentuk lembaga pembagian (distribusi) pangan sesuai dengan keadaan masing-masing negara.

(viii) Menetapakan sasaran pendapatan paling rendah yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum abad 20 berakhir.

(ix) Menetapkan sasaran secara berkala dalam hal penyediaan prasarana dan jasa-jasa untuk umum pada tingkat minimal, seperti air minum yang aman, keluarga berencana, pelayanan kesehatan primer, perumahan, pendidikan (termasuk pendidikan primer dan sekunder), jalan raya, perhubungan dan listrik; dan merumuskan sasaran dalam usaha memperbesar bagian pembiayaan pemerintah untuk prasarana dan jasa-jasa tersebut.

B.KOMITMEN TERHADAP SUMBERDAYA

(i) Meningkatkan sumberdaya pembangunan pedesaan lewat penyediaan anggaran pembangunan semesta yang lebih besar dan alokasi dana masyarakat terutama melalui penanaman modal untuk prasarana ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan.

(ii) Memastikan bahwa sumberdaya yang dialokasikan untuk sektor pedesaan itu sebanding dengan syarat yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pemberantasan kemiskinan, di samping itu harus sesuai pula dengan jumlah penduduk pedesaan.

(iii) Meninjau kembali dan menyesuaikan seperlunya serta memperkuat kebijaksanaan penyediaan anggaran negara dari kebijaksanaan perpajakan serta penetapan harga, agar dapat:

(a). Meningkatkan laju pergerakan dan pendayagunaan sumberdaya pemerintah dan perorangan untuk pembangunan pedesaan, sambil mencegah kurang dimanfaatkannya tanah dan sumberdaya produktif lainnya.

(b) Menyisihkan hambatan dan jika perlu menyediakan insentif untuk perbaikan teknologi yang sesuai dengan pertimbangan kelestarian lingkungan, pengerahan tabungan di pedesaan, penanaman modal kembali, dan dorongan penggalakan penanaman modal dan kewirausahaan dan kegiatan usaha tani maupun bukan usaha tani di pedesaan.

(iv) Memberikan dorongan aktif lewat lembaga-lembaga pemerintah untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan swakarya dalam rangka menggerakkan sumberdaya manusia dan material setempat.

C. LEMBAGA PEDESAAN DAN PERAN SERTA RAKYAT

(i) Mendesentaralisasikan proses pengambilan keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dan membina lembaga pemerintah setempat.

(ii) Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab yang makin besar kepada lembaga-lembaga pemerintah setempat dalam hal pengambilan keputusan kegiatan pembangunan pedesaan, maupun dalam pelaksanaan dan penilaian hasilnya.

(iii) Menggalakkan organisasi masyarakat, termasuk perkumpulan buruh pedesaan dan koperasi, memperkuat peran serta golongan miskin di desa dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan serta penilaian program pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan.

D.MONITORING DAN EVALUASI

(i) Mengusahakan pengumpulan data kuantitatif secara teratur/berkala mengenai tingkat dan sistribusi pendapatan di pedesaan, konsumsi dan keadaan gizi; tingkat penyediaan dan daya jangkau pelayanan kesehtan, pendidikan dan pelayanan umum lain; tingkat upah nyata bagi buruh tani; tingkat bunga dan harga sewa; distribusi tanah dan barang modal lain untuk produksi dan data penting lain yang menunjukkan tingkat hidup di pedesaan, termasuk perumahan. Menetapkan catatan-catatan indikator-indikator tersebut pada tahun 1980 sebagai data patokan awal dan melaporkan perubahan-perubahannya setiap dua tahun sekali (setelah tahun 1980) pada kesempatan Konferensi Tahunan FAO.

(ii) Secara berkala menilai akibat menyeluruh dari kebijaksanaan yang telah diikuti dan faktor-faktor lain atas penyaluran semua sumberdaya yang masuk maupun keluar dari perekonomi an desa utnuk menentukan apakah perlu mengadakan perubahan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

II. Penguasaan atas tanah, air dan sumberdaya alami yang lain

Sistem pemilikan dan tata guna tanah serta pola penguasan atas air dan sumberdaya alami lain telah terbentuk oleh keadaan sejarah, politik, sosial dan kebudayaan sesuatu negara. Keadaan itu berbedabeda dari stu negara ke negara lian dan telah merupakan faktorfaktor penentu yang pokok dari struktur ekonomi pedesaan. Dalam hal struktur tersebut dinilai menghambat pembangunan pedesaan, usaha mencapai persamaan sosial, serta membatasi peluang menguasai tanah dan sumberdaya alami lain bagi sebagaian besar rakyat pedesaan, pemerintah diharap mempertimbangkan perubahan kelembagaan, hukum dan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasional pembangunan pedesaan, dan mesebarluaskan pengertian kepada penduduk yang menaruh perhatian pada perlunya tindakan-tindakan seperti yang telah disebut dan cara-cara yang ditempuh.

A. REORGANISASI POLA PENGUASAAN TANAH

Di negara-negara yang menurut strategi pembangunan pedesaannya memerlukan reorganisasi besar-besaran dan pola penguasaan tanah serta redistribusi tanah kepada petani tak bertanah dan petani kecil, dan sebagai jalur redistribusi kekuasaan, pemerintah diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini:

(i) Mengusulkan batas maksimum luas usaha tani perorangan dan mengusahakan agar penguasaan tanah, air, barang modal usaha tani sesuai dengan pola kebijaksanaan nasional dan serasi pula dengan Piagam mengenai Hakhak dan Kewajiban Negara-negara.

(ii) Mengusahakan agar dapat menguasai dan memperbaiki daerah perairan dan rawa-rawa yang cocok untuk budidaya air dan membagikannya dengan syarat-syarat yang menarik kepada petani dan pengusaha perikanan untuk pengembangan usaha tani air.

(iii) Di dalam pembagian tanah sebagai modal usaha tersebut mendahulukan golongan petani penggarap yang telah mapan, petani kecil dan buruh tani tak bertanah sambil memperhatikan secara khusus golongan yang paling tertinggal, serta memperkuat redistribusi itu dengan program kenaikan produktivitas yang mencakup usaha membina koperasi dan bentuk lain dari persatuan pteani dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah.

(iv) Melakukan redistribusi tersebut dengan keteguhan hati dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, didukung sanksi hukum yang mencegah dan menghindari usaha disinvestasi dan pengalihan tak sah.

(v) Membentuk dan mendukung lembaga-lembaga penyalur akibat pembaharuan tersebut, termasuk persatuanpersatuan petani, koperasi, badan kolektif dan perusahaan negara, dan mengambangkan kegiatan pembangunan dengan partisipasi seluas-luasnya dari golongan yang mendapat manfaat pembaharuan tersebut untuk mencegah timbulnya pola-pola pemusatan sumberdaya baru atau bentuk pemerasan yang lain.

B. PERBAIKAN POLA PENGUASAAN TANAH DAN PENGATURAN UPAH PEDESAAN

Baik dalam redistribusi tanah dan sumberdaya lain menjadi bagian penting dari strategi pembangunan suatu negara atau tidak, pemerintah diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk:

(i) Mempersiapkan dan membina tata administrasi golongan petani penggarap, termasuk petani penyakap.

(ii) Memperkenalkan dan/atau memberlakukan secara efektif ketentuan hukum untuk menjamin batas maksimum tingkat sewa tanah yang tak memberatkan petani penggarap, termasuk penyakap.

(iii) Melindungi kepastian usaha bagi penggarap, termasuk penyakap, sebagai satu cara membina persamaan sosial, sambil memperluas dayajangkau jasa-jasa dan kZedit dan mendorong investasi.

(iv) Mendorong pembentukan organisasi petani penggarap untuk memperkuat kesetiakawanan kelompok, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindakan pengaturan dan memupuk kemampuan golongan penggarap dalam memanfaatkan bantuan hukum.

(v) Menciptakan dan melaksanakan undang-undang buruh pedesaan yang mengatur kondisi kerja buruh, termasuk patokan upah minimum untuk melindungi buruh pedesaan dari penghisapan.

C. MENGATUR PERUBAHAN DALAM POLA PERTANAHANTRADISIONAL/HUKUM ADAT

Dalam hal perubahan pola pertanahan tradisional di perlukan, dan menjadi bagian dari strategi pembangunan suatu negara, pemerintah diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan ini;

Mencegah kecenderungan tak meratanya pemilikan hak- (i) hak tanah secara perorangan dan penguasaan oleh pemilik guntai dan melindungi hak-hak penggarap kecil dan penduduk yang berpindah-pindah.

(ii) Membina sambil menyesuaikan atau menciptakan sistem penguasaan desa yang didukung secara luas dan sistem pengelolaan tanah dan hak-hak atas air yang sesuai dengan keperluan pembangunan.

Merancang dan melaksanakan program untuk (iii) memanfaatkan lebih efisien sumberdaya penggembalaan dan menjamin bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan pengusaha ternak yang bersangkutan.

D. KONSOLIDASI TANAH DAN USAHA MEMAJUKAN KELOMPOK USAHA TANI, KOPERASI BADAN KOLEKTIF DAN PERUSAHAAN NEGARA

Di negara-negara di mana proses produksi yang efisien dihambat oleh terpecah-pecahnya pemilikan tanah, pemerintah diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk:

(i) Mengintensifkan usaha-usaha untuk mengkonsolidasi pemilikan usha tani yang terpecah-pecah dan berjauhan letaknya agar dapat memperbaiki tingkat produktivitas dan pengelolaan sambil menjamin bahwa usaha tersebut tak merugikan kepentingan penggarap.

(ii) Mengkombinasikan usaha konsolidasi tersebut dengan program untuk membina pembangunan pedesan dan wilayah secara terpadu, terutama untuk menjamin kesempatan kerja bagi buruh yang tersisihkan dalam proses tersebut.

(iii) Mendorong pembinaan usaha tani kelompok, satuan perusahaan pertanian milik pemerintah, koperasi dan bentuk penguasaan lain oleh kelompok petani, mengelolanya dengan cara-cara yang menjamin manfaat sebesar-besarnya dari perluasan prasarana, penelitian kesempatan kerja dan pemanfaatan masukan serta ketrampilan teknik.

E. PENGENDALIAN MASYARAKAT ATAS SUMBERDAYAALAMI

Mengenai hutan, tanah dan air, serta sumberdaya alami yang lain, pemerintah negara-negara berkembanga diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk:

(i) Mengatur agar pengendalian dan pengelolaan sumberdaya tersebut dilakukan demi kepentingan umum, dan harus seiring dengan upaya pelestarian lingkungan, termasuk pencegahan erosi tanah, dan dengan mengingat kepentingan masyarakat setempat.

(ii) Menjamin bahwa sumber-sumber alam yuang dikuasai oleh masyarakat (pemerintah) maupun oleh perorangan dapat dijangkau secara adil, dan mengembangkan penggunaannya secara lebih baik lagi.

(iii) Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan mengenai erosi tanah serta metode-metofe penanggulangannya seluas mungkin.

(iv) Menjamin pelestarian dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kehutanan, melalui pengaturan yang melibatkan masyarakat setempat.

F. PEMUKIMAN ATAS TANAH KOSONG

Di negara yang terdapat tanah-tanah di daerah perbatasan, pemerintah mempertimbangkan kegiatan-kegiatan berikut:

(i) Mengusahakan pemukiman di atas tanah yang baru bagi sebagnyak mungkin rumah tangga yang tak bertanah sesuai dengan pertimbangan terciptanya lingkungan yang baik, dah menyediakan prasarana yang perlu serta pelayanan ekonomi dan sosial lainnya untuk menjamin keberhasilan mereka.

(ii) Menjamin bahwa hal itu, yang layak secara teknis dan ekonomis, adalah pelengkap, bukannya pengganti dari pembaharuan agraria yang diperlukan di-daerah-daerah yang sudah mapan.

G.MENGURANGIKETIMPANGAN ANTAR DAERAH DAN ANTAR GOLONGAN MASYARAKAT

Di negara yang terjadi ketimpangan substansial antara daerah dan antar golongan masyarakat, maka pemerintah diharapkan mempertimbangkan tindakan-tindakan guna:

(i) Menciptakan sistem produksi dan distribusi yang terpadu baik secara regional maupun secara nasional untuk menjamin adanya pemerataan dalam pembagian sumberdaya dan pendapatan di antara berbagai daerah dan golongan masyarakat pedesaan yang beranekaragam.

(ii) Merumuskan program investasi menyeluruh serta melaksanakan kebijaksanaan alokasi antar daerah dan antar golongan masyarakat untuk mengganti ketimpangan sumberdana, di samping agar prasarana sosial dan ekonomi di tempat tersebut tersedia.

(iii) Merancang dan melaksanakan program pembangunan yang diarahkan untuk mengusahakan terciptanya integrasi antara daerah pedesaan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kota.

III. Peran Serta Rakyat

Peran serta rakyat di dalam kelembagaan dan sistem yang menentukan perikehidupan mereka adalah salah satu hak asasi manusia dan juga syarat pokok untuk menyusun kembali pola kekuasaan politik yang akan menguntungkan golongan miskin yang tertinggal dan untuk pembangunan sosial ekonomi umumnya. Strategi pembangunan pedesaan hanya akan terwujud secara nyata jika.dapat mendorong, menyertakan secara aktif dan mengorganisasikan rakyat pada taraf desa dengan memperhatikan secara khusus golongan yang paling tertinggal. Pula jika (strategi itu) dapat terkonsepsikan dan direncanakan menjadi sejumlah kebijaksanaan dan program yang konkret untuk menciptakan kelembagaan administratif, sosial dan ekonomi yang mencakup koperasi dan bentuk organisasi sukarela lain untuk dapat melaksanakan dan menilai strategi tersebut.

Untuk menjamin dasar bagi peran serta rakyat secara efektif, pemerintah dianjurkan mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini :

A. PENGORGANISASIAN RAKYAT

(i) Menyisihkan semua halangan agar rakyat pedesaan dapat secara bebas memasuki organisasi pilihan mereka dan mensahkan serta mentaati ILO Convention No. 87 dan 141 serta Rekomendasi No. 149 mengenai peranan organisasi buruh pedesaan di dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

(ii) Mendorong pendirian gabungan, yang berdiri sendiri di tingkat lokal, regional dan nasional, yang mempersatukan organisasi petani dan buruh serta koperasi desa dengan dukungan pemerintah secara positif dan dengan memperhatikan sifat otonomi organisasi-organisasi tersebut.

(iii) Menggalakkan peran serta rakyat desa di dalam kegiatan badan-badan pembangunan desa dan menjamin bahwa badan-badan tersebut bekerjasama secara erat dengan organisasi-organisasipenduduk yang menjadisasaran program-programnya.

(iv) Mendorong organisasi rakyat yang menyediakan jasa-jasa ekonomi, sosial dan kebudayaan untuk mengembangkan swasembada di tingkat desa dan membantu organisasi inereka agar memenuhi ketentutan hukum dan keuangan, melatih kader dan kebutuhan tahap perintisan organisasi, sambil menjaga agar tak mengurangi kemandirian organisasi mereka.

(v) Membuka peluang dan organisasi rakyat desa untuk berperan serta di tingkat lokal di dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan menilai proyek-proyek pembangunan yang mencakup proyek-proyek pada karya pedesaan.

(vi) Mengerahkan tenaga pemuda desa maupun pemuda kota di dalam berbagai kegiatan pembangunan pedesaan, melalui program dan mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan, kemampuan dan aspirasi golongan tersebut, yang mencakup jasa-jasa sukarelawan nasional, organisasi pemuda dan program studi dán belajar.

B. USAHA MEMPERKUAT PEMERINTAHAN LOKAL

(i) Menebarkan lembaga pemerintah pengambil keputusan, terutama organisasi perencanaan pembangunan, dalam rangka kebijaksanaan nasional yang ditetapkan;agar memberi peluang pada peran serta rakyat di dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan mengenai daerah bersangkutan. Menetapkan kebijaksanaan menarik staf baru maupun pelatihan staf yang menjamin dukungan (pada badan pemerintahan lokal) bahwa kepentingan golongan tertinggal di pedesaan akan diperhatikan dengan baik.

(ii) Memperbaiki, di mana perlu, menciptakan lembagalembaga pemerintahan lokal, termasuk badan peradilan lokal yang mendorong dan mempermudah peran serta rakyat secara demokratis dan efektif, juga peran serta buruh pedesaan melalui organisasi mereka, dan membantu pengelolaan dan pengorganisasian lembaga-lembaga tersebut lewat program latihan dan motivasi.

(iii) Menyediakan bantuan khusus agar lembaga-lembaga pemerintahan lokal mampu menilai dan memperkuat program-program pendidikan dan latihan untuk golongan yang tertinggal agar memperbesar kemampuan golongan tersebut berperan serta dalam menentukan pembangunan dan agar mampu memanfaatkan lebih efektif segala masukan, teknologi baru dan jasa-jasa pemerintah yang disediakan.

C. PERAN SERTA DI DALAM PEMBAHARUAN AGRARIA

(i) Mendorong pembentukan organisasi di antara rakyat yang akan mendapat manfaat dari perubahan penguasaan tanah itu dan mengikutsertakan organisasi mereka itu di dalam redistribusi tanah dan hak-hak atas air dan di dalam pelaksanaan dan pengaturan undang-undang penguasaan tanah.

(ii) Menyalurkan kredit dan masukan material yang disediakan secara umum melalui organisasi petani kecil, golongan yang mendapat manfaat dari land reform dan golongan-golongan petani lain.

(iii) Menjamin bahwa organisasi golongan petani mendapat manfaat dari land reform dan petani baru di proyek pemukiman kembali mendapat peluang untuk mengerahkan tenaga mereka dan sumber lain ke dalam investasi prasarana setempat.

IV. Pengintegrasian wanita di dalam pembangunan pedesaan

Mengakui peranan penting wanita di dalam kehidupan sosial ekonomi dan kegiatan pertanian maupun bukan pertanian, sesuai dengan tujuan program iDasawarsa wanitaî PBB, merupakan syarat untuk mencapai sukses di dalam perencanaan dan pelaksanan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan berdasar pertumbuhan dan pemerataan akan memerlukan integrasi wanita secara penuh, mencakup peluang yang adil untuk dapat menguasai tanah, air dan sumberdaya lain, beragam masukan dan jasa, juga peluang sama untuk mengembangkan dan memanfaatkan ketrampilan mereka. Ada keperluan yang mendesak untuk memperluas pengetahuan, antara lain data statistik mengenai semua segi peran serta wanita di dalam kegiatan pedesaan dan menyebarkannya dalam rangka mendorong kesadaran yang lebih besar akan peran serta wanita di dalam masyarakat.

Pemerintah di negara-negara berkembang diharap untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini:

A. PERSAMAAN DALAM STATUS HUKUM

(i) Menarik kembali Undang-undang yang membeda-bedakan wanita dalam hal pewarisan, pemilikan dan penguasaan kekayaan dan menyebarkan pengertian mengenai keperluan tindakan itu.

(ii) Membuka peluang agar wanita dapat memperoleh hak milik, termasuk pemilikan bersama atas tanah, agar produsen wanita yang suaminya tak di tempat dapat memanfaatkan hak-hak itu secara 'efektif di dalam mengelola tanah itu.

(iii) Mengambil tindakan yang menjamin keadailan bagi wanita dalam peluang menguasai tanah, ternak dan lain modal produksi.

(iv) Menarik kembali Undang-undang dan peraturan yang menghambat peran-serta efektif wanita dalam transaksi ekonomi dan di dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan pedesaan.

(v) Menjamin peluang untuk keanggotaan penuh dan hak sama dalam memutuskan sesuatu di dalam berbagai organisasi, misalnya organisasi penyewa/penyakap, serikat buruh, koperasi, perkumpulan simpan pinjam dan organisasi orang-orang yang mendapat pembagian tanah dari land reform atau program pembangunan pedesaan yang lain.

B. PELUANG UNTUK WANITA MEMPEROLEH JASA- JASA PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

(i) Tanpa membeda-bedakan antara pria dan wanita, produsen wanita mendapat peluang sama untuk memperoleh pelayanan dalam hal masukan usaha tani, dan jasa-jasa sosial ekonomi lain dari sistem pelayanan yang dikembangkan di pedesaan.

(ii) Di dalam berbagai badan pelayanan itu pada semua tingkat, diadakan beragam cara untuk menarik dan melatih tenaga wanita untuk memperbesar jumlah wanita di dalam program latihan dan penyuluhan badan-badan pelayanan di semua tingkat, termasuk di bidang-bidang keahlian yang menurut pola lama tertutup bagi wanita.

(iii) Memperluas jangkauan program latihan pertanian dan penyuluhan untuk mendukung peran-serta wanita di dalam kegiatan produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran.

C. PERAN SERTA ORGANISASI WANITA

(i) Memberi peluang kegiatan kolektif dan organisasi wanita pedesaan untuk memperlancar peran serta mereka di dalam memanfaatkan semua jasa-jasa yang tersedia untuk masyarakat, dan untuk dapat memasuki kegiatan ekonomi, politik dan sosial atas dasar persamaan dengan pria.

(ii) Mengembangkan cara kerja, dengan mengikutsertakan organisasi wanita, untuk dapat mengenal dan menilai beragam halangan bagi peran serta wanita, mencatat kemajuan serta mempersatukan tindakan, khususnya dalam hal jasa-jasa pertanian, pendidikan dan peluang masuk sekolah, jasa-jasa kesehatan dan sosial lain, kesempatan kerja dan upah.

(iii) Memperbaiki cara-cara pengumpulan dan penyajian data statistik agar orang dapat mengenal lebih baik, mengakui dan menghargai peran serta wanita di dalam kegiatan produktif.

(iv) Memajukan penelitian dan pertukaran keterangan, mengembangkan program untuk meperlancar atau mengurangi beban pekerjaan rumah tangga bagi wanita, misalnya dengan mendukung itempat penitipan anak kecilí, agar memperbesar peran serta wanita di dalam kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik. Juga perlu mengembangkan pengertian mengenai tanggung jawab pria di dalam membagi pekerjaan rumah tangga.

D. PELUANG PENDIDIKAN DAN KERJA

Menjamin peluang pendidikan dengan isi dan mutu sama (i) untuk pria dan wanita, menyediakan daya tarik khusus, misalnya menarik iuran yang lebih rendah agar lebih banyak wanita terdaftar di lembaga pendidikan dan latihan.

(ii) Mengembangkan peluang memperoleh tambahan nafkah bagi wanita dan menjamin tingkat upah sama pada pria dan wanita untuk satuan pekerjaan yang nilainya sama.

(iii) Mengembangkan dan memperkuat peluang pendidikan non formal untuk wanita, yang mencakup latihan kepemimpinan, latihan pekerjaan pertanian dan bukan pertanian, pelayanan kesehatan, mengasuh anak, pelayanan keluarga berencana dan perbaikan gizi.

(iv) Atas dasar evaluasi, mengambil tindakan untuk mengurangi pengaruh negatif pada peluang bekerja dan penghasilan wanita yang ditimbulkan oleh perubahan dalam pola ekonomi tradisional dan masuknya teknologi baru.

V. Peluang Memperoleh Pelayanan Penyediaan Masukan Usaha Tani, Pemasaran dan Jasa-Jasa

Pemanfaatan bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan masukan teknologibaru lain umumnya masih belum meluas dinegara-negara sedang berkembang dan sering terbatas pada lapisan tertentu. Di perlukan kebijaksanaan dan strategi untuk mengembangkan dan memperkenalkan secara luas teknologi masukan produksi dan cara- çara pemanfaatan tenaga kerja lebih baik; juga untuk memperbaiki pola distribusi masukan dan jasa-jasa pada petani kecil dan koperasi petani, menjamin pasaran yang mantap, dengan harga menarik dan beragam serba kelembagaan yang amat diperlukan, prasarana umum yang mencukupi serta perbaikan dalam penyaluran jasa-jasa sosial ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai sasaran peningkatan produktivitas dan hasil yang'lebih adil, pemerintah di negara-negara berkembang diharap mempertimbangkan tindakan-tindakan:

A. PENYEDIAAN MASUKAN DAN JASA-JASA

(i) Menetapkan dan menyesuaikan kebijaksanaan harga, tingkat bunga dan kebijaksanaan lain yang berkaitan untuk mendorong penggunaan secara lebih efisien masukan usaha tani yang dibeli petani, khususnya petani kecil.

(ii) Mendirikan dan memperkuat beragam lembaga lokal dan daerah yang berfungsi dalam menyediakan masukan dan jasa-jasa sosial ekonomi, sambil makin banyak menyertakan secara langsung organisasi, petani kecil dan golongan lemah lain di pedesaan di dalam usaha itu, untuk menjamin pelayanan yang adil dan tingkat harga pertanian yang layak.

Menjamin, secara terkoordinasi, penyediaan semua jasa- (iii) jasa termasuk kredit, masukan usaha tani, penyuluhan, latihan teknik pertanian, jalur pemasaran pada waktu yang tepat, sehingga integrasi sistem penyediaan itu di tingkat lokal tercapai secara efektif.

(iv) Menguji beragam cara menyediakanjasa-jasa penyuluhan, untuk dapat menyumbangkan sistem yang paling sesuai untuk sesuatu daerah, memberikan pengarahan baru pada dinas penyuluhan, agar lebih memperhatikan kepentingan petani kecil dan koperasi, dengan memakai media komunikasi, termasuk alat audiovisual di dalam program itu.

(v) Merancang program dan kelembagaan untuk memperbesar penyediaan masukan kepada petani kecil dan koperasi, di mana perlu dengan harga lebih menarik, yang disalurkan lewat jalur bukan pasaran.

(vi) Memperbaiki peluang bagi orang-orang di desa untuk mendapat pelayananjasa-jasa sosial, khususnya dibidang kesehatan dan gizi, dan membina program khusus untuk menyediakan jasa-jasa itu kepada golongan rawan.

B. KREDIT DAN PASARAN

(i) Mendirikan dan membina kota-kota pasaran, dengan fasilitas umum dan pusat pelayanan jasa-jasa pedesaan, untuk memperlancar penyediaan masukan dan jasa-jasa serta memperkecil biaya sistem pelayanan.

(ii) Memperbaikipemasaran,penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian, khususnya hasil petani kecil, dengan memanfaatkan pasaran informal setempat, koperasi petani dan badan-badan setengah otonom.

(iii) Membina program kredit lewat lembaga kredit (usaha perorangan dan umum) yang memperbesar volume kredit bagi produsen petani kecil dan mampu menyesuaikan cara kerja memenuhi keperluan petani kecil dalam kebutuhan akan perumahan, kredit konsumsi dan produksi dan usaha membebaskan hutang dari lintah darat.

Mendirikan dana subsidi untuk meringankan besarnya (iv) biaya dan resiko kredit dan biaya penyediaan masukan dan jasa lain pada petani kecil.

Mendirikan dana resiko untuk membantu lembaga kredit (v) dlaam menanggung beban kredit yang tak terlunasi, dari golongan petani kecil dan produsen berpenghasilan rendah.

(vi) Mengambil tindakan yang menjamin harga yang cukup menguntungkan usaha produsen petani dan memperkecil resiko perbedaan tingkat harga yang besar dari tahun ke tahun datu bersifat musiman, dalam hal harga masukan dan harga hasil pertanian.

(vii) Membina program dimana mungkin, untuk menanggung biaya asuransi, dukungan dalam pembiayaan dan dalam menjamin "harga pasar" untuk memperkecil resiko petani kecil dalam hal panen yang rusak dan perbedaan tingkat harga yang merugikan.

(viii) Memperluas dan memperbaiki prasarana pedesaan untuk menyediakan masukan dan pemasaran hasil (prasarana pengangkutan dan energi, pemasaran, pusat pelayanan pedesaan, dan lain-lain), baik dengan memperbesar anggaran pemerintah maupun dengan mengumpulkan sumberdaya setempat.

(ix) Membina kebijaksanaan harga dalam rangka peluang perdagangan luar negeri yang ada yang menjamin alokasi yang tepat dalam memanfaatkan sumberdaya untuk keperluan hasil pertanian ekspor dan keperluan di dalam negara, sehingga mampu memenuhi keperluan akan pangan dan kecukupan gizi nasional.

C. PENELITIAN

(i) Memperluas dana penelitian untuk menelaah masalah pedesaan sehingga mencapai tingkatan yang sesuai dengan pentingnya sektor pedesaan di dalam perekonomian nasional, menetapkan sasaran khusus bagi bagian dana untuk penelitian di sektor pedesaan dari penelitian keseluruhan.

(ii) Meninjau kembali daftar prioritas penelitian, penyuluhan dan latihan yang telah ada untuk mendukung pembangunan pedesaan-dan usaha mengatasi kemiskinan dan memberi padanya pengarahan baru, agar mendukung penyesuaian dan perbaikan teknologi tepat guna yang sesuai keperluan setempat dan memenuhi kebutuhan produsen kecil dan koperasi.

(iii) Memperbesar usaha penelitian atas masalah khusus usaha tani kecil tadah hujan dan usaha perlandangan berpindahpindah dan masalah kerusakan panen, pasca-panen dan penyimpangan hasil pertanian.

(iv) Mengkoordinasi penelitian segi-segi teknologi, ekonomi dan sosial atas dasar antar disiplin, khususnya dalam menelaah akibat-akibat sosial ekonomi dari perubahan teknologi.

(v) Mendorong penelitian dan pembaharuan teknologi yang memperkecil bahaya kerawanan dan ketidakseimbangan ekologi di dalam usaha memanfaatkan sumberdaya alam.

Membantu penelitian dalam hal teknologi pembangunan (vi) yang murah sesuai dengan keperluan penduduk pedesaan yang berpenghasilan rendah akan perumahan, pertanian dan usaha perbaikan bangunan.

VI. Mengembangkan Peluang Pekerjaan di Luar Pertanian

Peningkatan produksi pertanian dan distribusi penghasilan yang lebih merata memberikan pasaran yang meluas dan permintaan efektif akan hasil industri dan jasa-jasa yang meningkat.

Pembangunan pertanian yang mantap sebaliknya memerlukan industrialisasi. Banyak ragam industri dapat ditempatkan di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan yang terpadu memerlukan perkembangan cepat bidang nafkah bukan pertanian dan peluang bekerja, khususnya industri pedesaan, perluasan prasarana yang menyediakan energi, pengangkutan dan komunikasi, perumahan, penyediaan air, dan prasarana pemasaran dan penyimpanan, yang menurut besarnya satuan dan. pilihan teknologi dapat menguntungkan golongan berpenghasilan rendah. Tindakan itu semuanya dapat mengurangi arus orang yang meninggalkan desa, dan memperlambat meluasnya kampung orang-orang miskin di kota besar.

Dalam strategi untuk mengembangkan peluang bekerja di luar pertanian di desa-desa, pemerintah di negara-negara berkembang diharapkan mempertimbangkan tindakan-tindakan ini:

A.MENGEMBANGKANINDUSTRI PEDESAAN

(i) Menyesuaikan sistem insentif perpajakan, khususnya untuk industri kecil dan menengah, dan merencanakan penempatan prasarana umum untuk mendorong kegiatan industri yang meluas di pedesaan.

(ii) Menyediakan bagian yang lebih besar dari pembangunan prasarana umum bagi daerah pedesaan, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air, energi, dan jalan-jalan perhubungan dan komunikasi.

(iii) Memajukan kewiraswastaan dalam bidang industri di antara pengusaha desa, yang mencakup industri desa melalui koperasi dan lembaga-lembaga lain yang sesuai.

(iv) Mendirikan dan memperkuat prasarana, pusat pelayanan dan lembaga-lembaga setempat yang menyediakan masukan kredit, pendidikan dan latihan kejuruan, jasa-jasa penerangan dan pemasaran.

B. PROGRAM PADATKARYA DAN PELUANG LAIN DI LUAR PERTANIAN

(i) Menyelenggarakan proyek-proyek padat karya, yang terintegrasikan secara baik dalam rencana pembangunan pedesaan, khususnya dimusim kurang peluang bekerja, dengan menyertakan lembaga pemerintah lokal dan berdasar peran serta masyarakat.

(ii) Memanfaatkan bantuan pangan, antara lain, untuk mendukung program padat karya yang akan membantu buruh tani tak bertanah dan petani kecil, sambil mengusahakan agar bantuan pangan itu tidak menyaingi produksi pangan setempat.

(iii) Mengembangkan industri pertanian dengan memajukan produksi pertanian setempat dan pengolahan bahan mentah hasil pertanian, sehingga memperkuat kaitan antara pertanian dan industri yang mengungtungkan masyarakat desa.

(iv) Memajukan pengelolaan hutan yang melibatkan penduduk setempat dan membantu usaha mengelola hutan pedesaan untuk perlindungan ekologi dan memenuhi keperluan penduduk akan bahan bakar, hasil kayu dan makanan ternak.

(v) Mengembangkan dan memperbaiki sistem pengelolaan budidaya air, dan usaha penangkapan ikan, dengan memperhatikan secara khusus keperluan produsen kecil, termasuk menggarap sumberdaya baru, memproduksi hasil-hasil perikanan, mengurangi limbah yang terbuang dan menjaga pencemaran lingkungan.

VII. Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan

Pendidikan, temasuk pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, latihan dan penyuluhan, merupakan keperluan dasar bagi pengembangan sumberdaya manusiawi di pedesaan, dan juga bagi pengembangan dan modernisasi perekonomian pedesaan. Usaha mengajar membaca, menulis dan berhitung serta pendidikan sekolah tanpa bayaran untuk semua anak-anak termasuk anak-anak di pedesaan, perlu mendapat prioritas tertinggi. Tak kalah pentingnya adalah usaha menciptakan dan memperluas jaringan latihan dan penyuluhan yang tertuju pada pria maupun wanita, untuk mengembangkan dan memperbaiki beragam ketrampilan dan meningkatkan produktivitas kerja dan kemampuan mendapatkan hasil nafkah yang lebih baik. Juga perlu usaha membuat kaitankaitan efektif antara penyuluhan dan penelitian untuk membantu pemecahan masalah. Keperluan-keperluan yang amat mendesak dan luasnya tugas untuk mengatasinya, mengingat sumberdaya yang tersedia di tiap negara berkembang, sebaiknya teknologi pendidikan yang murah biayanya dan latihan-latihan untuk jangka pendek yang lebih diutamakan.

Di dalam merumuskan kebijaksanaan dan program, pemerintah dinegara-negara berkembang diharapkan mempertimbangkan halhal ini:

A. KEBIJAKSANAAN DAN PRIORITAS DI DALAM KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

(i) Memberikan prioritas tinggi untuk mencapai dan memantapkan sasaran pendidikan sekolah dasar bagi semua, dan dalam usaha mengatasi buta huruf secara terbatas mampu mendorong masyarakat yang terlibat pada usaha-usaha perbaikan nasib. Sasaran itu dianjurkan agar tercapai sebelum tahun 2000. Mengusahakan agar program pendidikan dihubungkan dengan program kesehatan dan perbaikan gizi, terutama pada golongan anak dibawah umur sekolah.

(ii) Sambil mengutamakan usaha mengatasi buta huruf dan peluang yang sama di dalam pendidikan tanpa melupakan sesuatu golongan, mengusahakan agar rencana dan isi pelajaran pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan dihubungakan erat dengan kehidupan masyarakat dan peluang bekerja setempat, termasuk memperhatikan pergantian musim dan proses produksi pertanian di pedesaan, dengan pola keperluan tenaga kerja yang beragam untuk tiap musim. Untuk maksud itu dan untuk memperlancar pesesuaian rencana dan isi pelajaran sekolah di pedesaan dengan keadaan setempat, perlu menyediakan sebidang tanah pertanian dan lain sumberdaya pada perlengkapan sekolah di pedesaan.

(iii) Memperkuat program pendidikan luar sekolah, dengan mengutamakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang fungsional, kesehatan, ekonomi keluarga, gizi, keluarga berencana, agraria, bantuan hukum, koperasi dan pengelolaan usaha tani sehingga dapat meningkatkan ketrampilan dan cara kerja petani dan golongan lain.

(iv) Memperkuat pendidikan luar sekolah, untuk mengembangkan ketrampilan yang diperlukan, antara lain industri pedesaan, pembangunan rumah dan pemeliharaan peralatan.

(v) Memajukan pendidikan umum dan latihan di dalam memanfaatkan material yang tersedia setempat untuk memperluas peluang bekerja dan memperbesar swasembada.

(vi) Mendorong koordinasi dan integrasi antara pendidikan sekolah dan pendidikan non formal.

B. MEMPERKUAT KEPEKAAN PADA PETUGAS PEMBANGUNAN

(i) Memulai dan memperkuat program pendidikan seumur hidup bagi pria dan wanita atas dasar persamaan yang mencakup usaha melatih kembali dan memberi pearahan baru pada pejabat pemerintah,pembuat kebijaksanaan dan pelaksana, ahli teknik dan pendidik terutama untuk memperbaiki pengertian mereka akan keadaan dan masalah masyarakat pedesaan, dan dengan kepekaan yang bertambah itu memperbesar kemampuan mereka untuk melayani dengan tepat keperluan golongan miskin di pedesaan.

(ii) Memperluas pendidikan dan latihan penyuluhan di bidang pertanian, perhutanan dan perikanan, terutama pada taraf menengah, yang mengutamakan ketrampilan pemecahan masalah dan penyesuaian pada kondisi setempat, berdasarkan pengalaman praktek.

(iii) Memperluas saling hubungan dan pengertian antara perencana pembangunan, pendidik dipedesaan, penyuluh lapang, dan pengurus berbagai perkumpulan yang punya keanggotaan luas, khususnya dalam hal tujuan, pola rencana dan pelaksanaan program pembangunan di pedesaan.

(iv) Menarik sebagai petugas pria dan wanita di bidang penyuluhan, penelitian dan pendidikan pedesaan, orangorang yang berasal dari desa dan mendorong mereka untuk bekerja dan kembali ke desa/daerah asal.

(v) Memperbaiki komunikasi dan tukar keterangan antara lembaga penelitian, badan penyuluh dan petani, mencari jalur partisipasi bagi wakil-wakil kelompok petani didalam menetapkan prioritas penelitian, penyuluhan dan latihan, dan merumuskan program pendidikan umum dan latihan yang lebih banyak memenuhi harapan mereka.

(vi) Memanfaatkan dengan lebih baik pusat-pusat regional dan nasional yang berfungsi sebagai pusat penyebaran ketrampilan teknologi pedesaan yang tepat guna dan mendasar.

Kebijaksanaan internasional pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan

Pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan harus diperkuat dan didukung oleh perbaikan lebih lanjut sistem hubungan ekonomi internasional untuk mengatasi kebijaksanaan proteksionistis, penyimpangan pasar internasional untuk produksi masukan-masukan teknologi, tidak memadainya kerjasama teknis dan arus sumberdaya. Tata Ekonomi Internasional Baru dirancang untuk menyuarakan perlunya peluang peran serta yang sama bagi negara-negara berkembang dalam kegiatan ekonomi dunia, sebenarnya mempunyai arti yang sangat penting bagi keberhasilan upaya-upaya yang dijalankan oleh negara berkembang dalam mencapai pembangunan pedesaan.

i

VIII. Perdagangan Internasional

Perubahan-perubahan sistem perdagangan internasional untuk memperbaiki peluang bagi pasar bahan mentah dan barang-barang pertanian yang telah diproses, khususnya dari negara-negara yang sedang berkembang, dan menjamin stabilitas pasar dan keajegan tingkat perluasan perdagangan dan pendapatan, mempunyai sumbangan penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan pedesaan. Sistem perdagangan internasional haruslah senantiasa didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan, kedaulatan nasional serta tidak adanya campur tangan terhadap persoalan dalam negeri. Kebijaksanaan perdagangan luar negeri negara-negara berkembang seharu'snya lebih langsung ditujukan pada tujuan-tujuang pembangunan pedesaan serta penghapusan kemiskinan di desa.

Strategi pembangunan pedesaan yang menyeluruh sangat penting bagi strategi pembangunan internasional tahun 1980-an. Untuk tujuan ini negara-negara maju diharapkan mengambil tindakan untuk:

A. TERJANGKAUNYA PASAR DAN PERSETUJUAN KOMODITI

(i) Mengerjakan pelaksanaan semua janji secepat mungkin secara tepat yang ditujukan untuk menciptakan perdagangan bebas dan bersama negara-negara yang sedang berkembang melanjutkan proses perundingan seraya memperbaharui semangat untuk melawan proteksionisme.

(ii) Bersikap lebih maju untuk secara progresif mengurangi dan membatasi hambatan-hambatan tarif dan nontarif atas masuknya hasil pertanian dan hasil pedesaan, baik bahan mentah maupun yang telah diolah demi kepentingan negara berkembang.

(iii) Memperluas Sistem Preferensi Umum agarhasil-hasil yang telah diolah dan barang setengah jadi bisa masuk dalam daftar, dan jika mungkin malah diikutkan pula hasil-hasil pertanian, dan menerapkan sistem pemberian subsidi yang lebih terbuka agar kepentingan negara berkembang untuk mengekspor barang-barang subtitusi sintetis bisa terlaksana lebih baik, seraya menghindari pembatasanpembatasan atas dalih apapun yang dimaksudkan negara maju sebagi cara untuk mengamankan kepentingankepentingannya.

(iv) Bersama-sama dengan negara-negara yang sedang berkembang mengambil bagian secara atif dan cepat dalam perjanjian-perjanjian mengenai komoditi internasional melalui upaya-upaya yang terus diperjuangkan di bawah Program Komoditi Terpadu oleh UNCTAD, dan mengusahakan agar Dana Bersama bisa bekerja sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sejalan dengan resolusi UNCTAD. Resolusi UNCTAD No. 93 (IV dan 124 (V), Konferensi PBB dalam masalah Dana Bersama yang dijalankan lewat Program Resolusi Komoditi Terpadu No. i (III).

Menyadari betapa pentingnya peranan yang dimainkan (v) oleh dan dukungan terhadap adanya dana tersebut dan dilaksanakan kesepakatan kedua dari Dana Bersama, sesuai dengan bunyi resolusi No.1.(III) yang disepakati pada waktu Konferenai Perundingan PBB mengenai Dana Bersama yang dijalankan lewan Program Komoditi Terpadu, yang akan membiayai kegiatan-kegiatan pengembangan komoditi struktural dalam pasar dan mempertinggi daya saing serta prospek jangka panjang yang lebih baik bagi berbagai komoditi.

Melaksanakan ususl-usul dari Konferensi Kesempatan (vi) Kerja Dunia ILO, yang mengungkapkan agar jangan sampai kesempatan ekonomi untuk para petanai dan buruh tani dirugikan oleh kegiatan liberalisasi impor. Untuk maksud ini pemerintah harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh FAO tentang Petunjuk Penyesuaian Pertanian Internasional.

(vii) Meningkatkan dukungan keuangan maupun teknik bagi organisasi-organisasi internasional maupun nasional yang memiliki kecakapan untuk membantu pengembangan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, khususnya Pusat Perdagangan Internasional yang didirikan oleh UNCTAD/GATT.

Pemerintah negara-negara berkembang seyogyanya mengambil tindakan-tindakan untuk:

B. PELUANG YANG SAMA BAGI PRODUSEN KECIL

(i) Melihat dengan cermat dari segi persamaan dan kedayagunaan, bidang keuangan (perbedaan nilai tukar, pajak ekspor, dan kebijaksanaan fiskal/pajak yang lain) yang menghambat ekspor bahan mentah dan komoditi pertanian yang telah diolah, dan menghilangkan ketimpangan dan hambatan terhadap usaha peningkatan produksi, khususnya yang dihasilkan produsen-produsen kecil.

(ii) Menjamin bahwa produsen kecil memperoleh bagian yang sama dari keuntungan yang terjadi karena perubahan harga yang membaik di pasaran internasional dan pihak perusahaan-perusahaan lintas nasional, perusahaan dagang, serta pemerintah meniadakan keuntungan dengan cara menipu produsen kecil.

(iii) Memperkuat upaya penyebarluasakan informasi mengenai terbukanya kesempatan bagi hasil pertanian mereka kepada produsen kecil. Memperkuat upaya penyebarluasan informasi mengenai mendirikan lembagalembaga pasar yang khusus (misalnya koperasi) untuk mengetahui dan memanfaatkan peluang tersebut, menciptakan keadaan organisasional dan teknis yang mendorong terwujudnya peluang langsung bagi produsen, termasuk petani kecil pada pasaran luar negeri melalui organisasi perusahaan yang mereka bentuk sendiri ataupun perusahaan nasional; menggalakkan kontak-kontak dagang langsung antara para produsen di negara berkembang dengan pembeli di negara-negara konsumen.

(iv) Memperlengkapi diri dengan metode-metode untuk melindungi pendapatan produsen kecil serta buruh tani dari goncangan hebat harga di pasaran internasional dengan memanfaatkan dana dan bantuan internasional, misalnya dengan menciptakan patokan harga nasional, menyediakan dana untuk menstabilkan pendapatan dan menetapkan harga pendukung.

(v) Memperkenalkan adanya kesempatan dan dukungan pengembangan pengolahan tanaman pertanian untuk ekspor agar terjadi peningkatan nilai tambah di negara yang bersangkutan, dan dengan demikian menguntungkan pula bagi orang desa, khususnya petani kecil.

(vi) Menjamin bahwa kenaikan lahan yang digunakan untuk tanaman ekspor tidak mengarah kepada pengurangan kemampuan penyediaan pangan dan memerosotkan patokan gizi.

IX. Kerjasama Ekonomis dan Teknis Negara-Negara Sedang Berkembang

Kerjasama ekonomis dan teknis antar negara-negara sedang berkembang harus senantiasa di perluas, khsususnya yang berpengaruh pada pembangunan pedesaan. Kerjasama semacam ini harus dikembangkan mengingat tujuan dan program aksi yang telah disetujui oleh konferensi tingkat menteri negara-negara berkembang, yang sejalan pula dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan serta Rencana Kerja tentang Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang yang disepakati di Buenos Aires; rekomendasi yang ditelorkan oleh FAO tentang Konsultasi Teknik pada Kerja Sama Ekonomi antara Negara Berkembang yang menyangkut bidang Pangan dan Pertanian (1979) harus juga diperhitungkan.

Tindakan bersama harus pula diambil oleh negara-negara berkembang guna mengusahakan perluasan dan perbaikan keadaan perdagangan barang-barang hasil pertanian di pasaran internasional. Ruang lingkup kerjasama tersebut juga hendaknya diperluas yang meliputi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknologi pertanian pembaharuan kelembagaan serta perencanaan pembangunan pedesaan.

Oleh karena kesempatan semacam itu harus dijajagi dan di manfaatkan lebih lanjut, negara-negara berkembang seyogyanya mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk:

(i) Membangun kerja sama di antara produsen, termasuk petani kecil, buruh tani dan buruh tak bertanah berserta organisasi-organisasi di bidang penelitian tentang produksi pengolahan, serta penggunaan akhir hasil-hasil pertanian.

(ii) Tukar menukar informasi mengenai prospek mendatang bagi pasaran masing-masing komoditi dan mengkordinasikan kebijaksanaan produksi secara nasional, sejauh memungkinkan, usaha untuk menghindari ketimpangan antara penawaran dan permintaan yang terjadi dipasaran dunia di masa mendatang dan memperbaiki modal dan keuntungan para produsen.

(iii) Menggalakan pertukaran pengalaman dan tenaga ahli antara lembanga nasional yang menguntungkan pelaksanaan program-program pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, meliputi upaya untuk mendirikan dan memperkuat lembaga-lembaga penelitian dan latihan yang ada di daerah.

(iv) Melalui lembaga-lembaga penelitian, menggalakkan pertukaran teknologi pertanian, industri pedesaan, sumberdaya, konstruksi rumah serta unsur prasarana lainnya, dan segi lain yang ada kaitannya dengan pembangunan pedesaan.

(v) Membangun kemampuan yang lebih efektif untuk saling menukar teknologi antara negara-negara yang sedang berkembang terutama bila terdapat kemiripan keadaan alam dan sistem sosialnya yang menawarkan teknik dan pemecahan yang lebih cocok daripada teknik dan pemecahan yang diimpor dari negara-negara yang sudah berkembang.

(vi) Menggalakkan kerjasama proyek pedesaan antar negara, seperti proyek pengelolaan irigasi dan bendungan, dan bekerjasama dalam merancang, melaksanakan dan mencari dukungan dana untuk proyek-proyek semacam itu.

(vii) Mengusahakan distribusi manfaat dan hasil secara merata di antara negara berkembang, dan memperbaiki kedudukan nisbi dari negara yang paling miskin dengan menggalakkan spesialisasi antar negara yang paling miskin dengan menggalakkan spesialisasi antar negara produsen dlaam pengolahan dan kegiatan pabrik yang mengolah hasil primer dengan memperhatikan azas saling melengkapi yang diinginkan.

Negara-negara maju bersama dengan organisasi internasional yang menaruh perhatian, khususnya organisasi di bawah PBB, membantu menggalakkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara-negara yang sedang berkembang untuk memenuhi bagian tertentu dari keputusan resolusi UNCTAD TD/L 182.

Peranan organisasi-organisasi di bawah PBB dan organisasiorganisasi internasional yang lain dalam mengumpulkan pengetahuan, keterangan serta pengalaman yang diperoleh negara berkembang, serta menyebarluaskan bahan-bahan tersebut kepada negara berkembang, harus diperkokoh.

X. Penanaman Modal Asing

Kegiatan nasional dan internasional dengan sungguh-sungguh memperhatikan hak tiap-tiap negara untuk menentukan kebijaksanaan dan prioritas nasional masing-masing merupakan syarat untuk memaksimalkan sumbangan penanaman modal asing guna mencapai tujuan-tujuan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan serta untuk memperoleh kepastian bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, terutama penanaman modal asing oleh perusahaan-perusahaan industri pertanian yang bersifat lintas negara tidak menyimpang dari dan tidak merintangi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial semesta. Perhatian sepenuhnya hendaknya diberikan, bila perlu dengan bantuan organisasi internasional yang khusus, pada akibat-akibat sekaligus penanaman modal semacam itu, misalnya melalui penipisan sumberdaya, dan pada persyaratan kebutuhan setempat akan teknologi yang cocok.

Dalam hubungan dengan penanaman modal asing dan perusahaan transnasional, strategi pembaharuan agraria dan 38 pembangunan pedesaan hendaknya mencakup tindakan-tindakan berikut:

(i) Menekankan kembali bahwa hak masing-masing negara untuk menjalankan kedaulatan penuh atas pemilikan, penggunaan dan distribusi seluruh sumberdaya alam ataupun yang diupayakan manusia, termasuk hak untuk untuk menasionalisasikan kekayaan dengan pembayaran imbalan yang patut sesuai dengan azas yang dicantumkan dalam Piagam Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara.

(ii) Memperkuat dan jika perlu mendirikan organisasiorganisasi di negara-negara berkembang dengan bantuan badan-badan internasional, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan teknis dan teknis dan administratif mereka di dalam upaya melakukan perundingan dengan perusahaan lintas negara dan penanaman modal asing atas dasar kesetaraan.

Menggariskan pedoman kebijaksanaan untuk menjamin (iii) bahwa kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan transnasional dan penanaman modal asing di pedesaan tetap sejalan dengan tujuan nasional dari pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan.

(iv) Memberikan dukungan kepada upaya-upaya yang dijalankan oleh PBB untuk menyusun kode etik internasional bagi perusahaan lintas negara.

(v) Membantu Pengembangan Sistem Informasi Menyeluruh yang tedapat di Pusat Penanganan Perusahaan lintas nasional PBB (UN Centre for Transditional Corporations), agar pertukaran keterangan yang berkesinambungan tetap berlangsung sehubungan dengan praktek dan akibat kegiatan perusahaan-perusahaan itu, terutama jika perusahaan lintas nasional tersebut beroperasi dalam segisegi produksi, pengolahan serta pemasaran hasil-hasil pertanian, perlindungan lingkungan dan pembangunan pedesaan pada umumnya.

Mempercepat berkembangnya keahlian nasional untuk (vi) menilai usulan-usulan penanaman modal asing di bidang pertanian serta kegiatan-kegiatan lain yang kiranya mempengaruhi pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, dan bekerja bersama-sama dengan penanaman modal yang berkemampuan dalam merumuskan programprogram dan proyek-proyek yang cocok dengan kebutuhan, prioritas serta tujuan nasional.

(vii) Mengarahkan usaha-usaha mutakhir PBB sehubungan dengan perusahaan lintas negara kepada perumusan seperangkat kriteria, sejauh perlu menyesuaikannya dengan keadaan khusus tiap-tiap negara, untuk menilai kegiatan operasional para penanam modal asing dalam rangka meningkatkan dampak yang menguntungkan pada pembangunan pedesaan dan khususnya bagi pemanfaat khusus rakyat miskin di pedesaan, dan mendorong penerimaan kebijaksanaan peraturan dan kegiatan lain sesuai dengan kriteria yang digariskan.

XI. Bantuan Pembangunan

Volume,jangka waktu dan syarat-syarat bantuan pembangunan melalui saluran resmi bilateral maupun multi nasional adalah sangat penting karena melengkapi upaya-upaya nasional yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan. Baik negara donor maupun negara penerima. bantuan perlu mengusahakan agar jumlah dan bagian sumberdaya bagi pembangunan pedesaan dan pertanian langsung mendukung program-program pembaharuan agraria.

Kerjasama antara negara maju dan negara berkembang serta badan-badan dunia harus memasukkan tindakan-tindakan untuk:

(i) Memberi dukungan kepada negara-negara sedang berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan sasaran pembangunan sebagimana dibentangkan dalam program aksi dengan menetapkan tambahan sumberdaya untuk keperluan pembangunan tersebut.

(ii) Mengambil langkah-langkah segera bagi pemerintah negara-negara maju untuk menyediakan dana bantuan pembangunan resmi sebesar 0,7 % dari pendapatan nasional kotornya dalam Dasawarsa Pembangunan Kedua.

(iii) Mengambil langkah-langkah mendesak baginegara donor dalam melaksanakan kesimpulan Komite " Whole of the UN General Assembly", yang telah disetujui pada pertemuannya yang ke-19, mengenai besar, mutu serta jangka waktu bantuan resmi dan juga keputusan pertemuan yang ke-27 mengenai program-program bantuan pangan, tersedianya makanan dengan cukup, arus sumber daya serta perbaikan gizi.

(iv) Menaikkan volume dan memperbaiki pendayagunaan sumber dana yang berasal dari badan keuangan internasional yang bersedia membantu pembangunan pedesaan dan pemberantasan kemiskinan, dan menjamin kemampuan pembiayaan melalui penambahan secara berkala terhadap sumber pinjaman yang persyaratannya lunak. Terutama sumber-sumber yang ada pada Dana Pembangunan Pertanian Internasional (IFAD), harus diisi secara bersambungan, ditangani oleh Dewan Pengarah IFAD untuk senantiasa memperbesar jumlah bantuan nyata yang tersedia di lembaga dana seperti IFAD tadi.

(v) Mengarahkan penentuan kriteria yang lebih luwes dalam pembiayaan pembangunan pedesaan, meliputi: (a) Proyekproyek atau program-program yang mendukung pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan di bawah strategi bantuan yang mengarah pada penghapusan kemiskinan harus dianggap memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dari luar terlepas dari besar maupun sifat bantuannya; (b) Pengaruh pembangunan dan soal kemiskinan harus menjadi kriteria seleksi; (c) Perhatian hendaknya lebih besar diberikan pada masalah posisi bantuan sebagaipelengkap,baik melengkapi dana proyek antara sektor yang berlainan maupun proyek yang ada dalam penilaian yang sungguh-sungguh pada latihan tenaga secara perorangan dan pendiri unit-unit perencana untuk mempertinggi kemampuan setempat mengidentifikasi, merencanakan dan mengelola program dan proyek pembangunan pedesaan harus ditingkatkan dengan memanfaatkan lebih banyak dana bersama (co-financing) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga antara negara maupun nasional dalam sektor-sektor yang mengandung kepentingan bersama.

(vii) Kepada negra-negara yang paling terbelakang dan paling menderita khususnya negara donor harus siap memberi bantuan dana untuk membiayai : (a) ongkos-ongkos yang dikeluarkan di dalam negeri maupun ongkos-ongkos pertukaran valuta asing; (b) pengeluaran-pengeluaran yang rutin maupun permodalan dan (c) kenaikan beban program dan dukungan sektoral yang langsung dari pada dengan cara bantuan yang umumnya mempunyai pendekatan proyek, penekanan lebih besar hendaknya diberikan pada studi prainvestasi dan persiapan proyek, agar daur proyek bisa di perpendek.

(vii) Memperbaiki kembali prosedur atau tata laksana ke arah yang lebih baik dalam menangani proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berskala kecil, agar tercipta peran-serta lebih aktif dari rakyat, kesadarannya yang lebih sensitif akan kebutuhan mereka yang menarik manfaat (pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan), diperkuatnya lembaga-lembaga setempat, lebih cepat tersedianya dana dan penyerapan bantuan secara lebih cepat lagi.

(viii) Memberi kepastian bahwa bobot yang tepat diberikan kepada kebutuhan akan dana dari luar untuk membangun prasarana-prasarana utama misalnya proyek irigasi yang berukuran besar dan transportasi.

(ix) Mengambil langkah yang cepat dan berdayaguna berkenaan dengan soal hutang-hutang yang berasal dari dana bantuan pembangunan resmi, sebagaimana disepakati dalam resolusi 165 (S-ix) mengenai masalahmasalah hutang dan pembangunan negara-negara berkembang yang diputuskan oleh Sidang Istimewa Dewan Perdagangan Pembangunan UNCTAD.

(x) Menyalurkan prosi dana pembangunan yang lebih besar untuk program dan proyek yang menggalakkan hasrat swadaya dan memberi kepastian lebih besar akan diperolehnya pendapatan secara teratur serta cukup bagi kalangan rakyat desa yang tak bertanah, penganggur dan setengah menganggur.

(xi) Memberi perhatian yang khusus dalam mengalokasi dana bagi negara-negara yang selama ini memperlihatkan komitmen yang tinggi dan bersambungan terhadap strategi pembangunan pedesaan yang berorientasi ke arah rakyat miskin.

(xii) Menyediakan lebih besar lagi dana bantuan pembangunan melalui lembaga-lembaga yang telah ada untuk membantu membiayai: (a) pelaksanaan pembaharuan agraria dan kegiatan administrasi, termasuk survei tanah, penyediaan jasa-jasa bidang hukum dan lain-lain, (b) biaya-biaya tak langsung dari akibat terjadinya ketersendatan produksi, penyediaan masukan dan jasa, dan pemasaran serta penggudangan, (c) Meningkatkan mutu tanah yang dibagikan kepada petani kecil dan petani tak bertanah lewat program-program pendidikan, lingkungan dan penelitian serta kegiatan mempersiapkan pembuatan undang-undang perlindungan lingkungan.

(xiii) Memperbesar bantuan makanan serta bantuan-bantuan lain kepada negara yang tengah melaksanakan pembaharuan agraria secara sistematis sebagai cara untuk menanggulangi kekurangan persediaan makanan oleh sebab merosotnya kegiatan produksi di dalam negeri.

(xiv) Menjamin bahwa bantuan makanan tersebut tidak bertentangan dengan semangat swadaya, mengurangi sebanyak mungkin adanya hambatan kegiatan produksi di dalam negeri ketika menerima bantuan secara teratur dan bahwa pembagian yang merata dan berdaya guna akan terselenggara dan pengiriman makanan oleh kelompokkelompok yang rendah pendapatannya dapat distabilkan.

(xv) Menggalakkan dana sukarela guna memenuhi kebutuhankebutuhan yang tak bisa dipenuhi oleh bantuan resmi, sekaligus mengupayakan terkumpulnya dana demikian dari berbagai negara bila mungkin, dan menjamin bahwa upáya-upaya yang dijalankan secara sukarela tersebut di koordinasikan dengan yang dilakukan secara resmi.

XII. Program Aksi FAO dan Badan PBB Lainnya.

Guna melaksanakan Program Aksi ini, maka Konferensi mengusulkan agar organisasi-organisasi internasional, dengan FAO sebagai organisasi yang harus berdiri paling depan, menyetujui tindakan-tindakan khusus dalam bidang pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, sebagai berikut:

A. MONITORING PEMBAHARUAN AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

(i) Organisasi-organisasi PBB membantu menyadarkan penduduk dari negara-negara anggotanya lewat penyebarluasan informasi yang diorganisasikan baik oleh pemerintah maupun badan-badan non pemerintah kenyataan adanya kemiskinan di pedesaan, serta perlunya komitmen global untuk memindahkan sebagian sumberdaya dari negeri maju bagi keuntungan orang pedesaan yang miskin di negara-negara yang sedang berkembang.

(ii) FAO dan organisasi-organisasi PBB lainnya dengan bekerjasama dengan negara-negara anggota menyusun indikator-indikator pembaharuan agraria dan pengembangan pedesaan, serta mengumpulkan dan menganalisa data yang penting dengan maksud untuk memonitor kemajuan sasaran pembangunan pedesaan negara-negara berkembang sebagaimana digariskan dalam Program Aksi ini.

(iii) FAO beserta badan-badan PBB lainnya melalui mekanisme antar sekretariat yang sesuai menyusun kriteria dan metode monitoring dan penilaian pembangunan pedesaan yang disempurnakan dan juga membantu pemerintah negaranegara berkembang bila diperlukan untuk memperkenalkan prosedur monitoring dan penilaian yang sistematis.

(iv) Program Lingkungan PBB bersama-sama dengan FAO serta badan-badan PBB lainnya meninjau kembali dan menilai dampak lingkungan dari program, proyek serta teknologi yang diterapkan dalam pembangunan pedesaan, dan mengajukan pertimbangan pentingnya keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan dalam setiap rancangan pembangunan yang mereka susun.

(vi) Melalui mekanisme antar sekretariat PBB yang sesuai, serta atas permintaan khusus dari negara yang bersangkutan, FAO menangani peninjauan kembali secara periodik dengan tiap negara mengenai kebijaksanaan, program serta sumberdaya yang diabadikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana digariskan dalam program Aksi, dan dukungan yang diberikan oleh badan-badan dunia untuk membantu upaya-upaya tersebut di atas.

B.MENGANALISA MENYEBARLUASKAN PENGETAHUAN

(i) Bersama-sama pemerintah negara-negara anggota PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya, organisasiorganisasi PBB bertugas menangani kegiatan-kegiatan penelitian dalam masalah-masalah sosio-ekonomi dan teknologi, termasuk mangenai: kebijaksanaan ekonomi suatu negara yang menyangkut pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan; faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi administrasi, pelaksanaan program, penyampaian masukan dan jasa; soal desentralisasi dan peran serta rakyat, penyediaan prasarana fisik dan sosial seperti transportasidan komunikasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pilihan sistem organisasi produksi, dampak sosio-ekonomis dari teknologi baru; teknologi tepat guna yang cocok bagi para produsen kecil serta untuk menanam tanaman konsumsi orang miskin; serta masalah pertanian tadah hujan.

FAO dan organisasi-organisasi PBB lainnya memperkuat (ii) kemampuan kelembagaan dan fasilitas fisik yang dimiliki oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam bidang penelitian menggalakkan kegiatan penelitian dan latihan di bidang teknik dan sosial ekonomis dari pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, dengan dititik beratkan pada upaya memberantas kemiskinan.

(iii) FAO'dan organisasi-organisasi PBB lainnya menggalakkan pertukaran pengalaman dan analisa di bidang pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan antar negara-negara yang sedang berkembang baik pada tingkat global, regional maupun wilayah, selaras dengan keputusan dan rekomendasi UNTACD yang relevan dengan kerjasama antar Negara Berkembang (ECDC).

C. KEGIATAN BANTUAN TEKNIS

(i) FAO, UNDP/UNIDO dan organisasi-organisasi PBB lainnya serta lembaga-lembaga pembiayaan internasional yang relevan memperluas bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang di semua bidang yang berhubungan dengan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, termasuk melaksanakan Program Aksi ini pada khususnya.

(ii) FAO dan organisasi-organisasi PBB lainnya melalui mekanisme antar sekretariat yang cukup memadai, menganalisa dan mengulas secara berkala prestasi dan kemajuan yang telah bisa dicapai oleh kegiatan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan, termasuk melihat seberapa jauh kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan kepada kebutuhan orang miskin di pedesaan.

(iii) Atas permintaan negara berkembang, FAO bersama-sama dengan Pusat yang menangani masalah perusahaan Transnasional PBB dan organisasi-organisasi PBB.lainnya, membantu negara-negara anggota dalam menilai dari segi tujuan dan kepentingan nasional, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanaman modal swasta yang berasal dari luar khususnya yang datang dari perusahaan transnasional pada pembaharuan agraria dan pembangunan pedesaan.

Resolusi UNCTAD No. 93 (IV dan 124 (V), Konferensi PBB dalam masalah Dana Bersama yang dijalankan lewat program Resolusi Komoditi Terpadu No. I (III).