Setengah Abad Agraria Nasional
(Refleksi 50 Tahun UU Pokok Agraria, Hari Tani Nasional, dan Hari Agraria Nasional 2010)
Usep Setiawan
Mohp
SETENGAH ABAD AGRARIA NASIONAL
Penulis : Usep Setiawan
Editor : Dewi Kartika
Penerbit : Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Isi : viii + 46 hlm; 14 cm × 21 cm
Cetakan pertama, Oktober 2010
"Mari matangkan reforma agraria untuk sebesar-besarnya keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat!"
KATA PENGANTAR Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Sayamenyambutbaik terbitnyabukuberjudul"Setengah Abad Agraria Indonesia" karya Usep Setiawan ini. Sebuah karya yang bisa turut mewarnai peringatan lima puluh tahun terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Peringatan setengah abad UUPA merupakan momentum yang sangat baik bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan refleksi atas perjalanan kebangsaan yang basis kehidupannya sangat lekat dengan realitas keagrariaan.
Masalah-masalah agraria kita masih berat dan kompleks. Sebagian besar masalah agraria yang mendasar dialirkan dari sejarah perjalanan bangsa sejak era sebelum negara ini berdiri hingga dewasa ini. Mesti diakui, banyak hal masih kita dapati dan kita rasakan sebagai kendala dan hambatan dalam realitas keagrariaan kita sehingga membelenggu bangsa ini untuk dapat terbebas dari segala bentuk ketertinggalan dan ketidakadilan. Tak sedikit pula tantangan yang dihadapi bangsa ini dalam merumuskan arah dan langkah perjuangan untuk menjadikan agraria sebagai landasan yang kokoh bagi usaha pengembangan dan pemajuan bangsa menuju keadilan dan kemakmuran bersama.
Namun, dengan momentum setengah abad UUPA, segala bentuk kendala, hambatan dan tantangan yang ada tidak membuat kita patah arang. Optimisme akan bergulirnya upaya penataan agraria ke arah yang berkeadilan dan mensejahterakan bersama harus tetap dipancarkan. Segala usaha dan tindakan nyata untuk menata agraria untuk kepantingan rakyat banyak harus terus digulirkan.
Komitmen bersama untuk menjadikan reforma agraria sebagai agenda bangsa pun tak boleh surut kita bangkitkan. Semoga saja, kebersamaan kita sebagai bangsa dengan beragam perbedaan latar belakang namun satu tujuan ini tak membuat kita lengah dan abai dalam usaha seksama memperbarui kondisi keagrariaan kita sehingga jadi lebih baik.
Akhirnya, saya percaya buku ini dapat menemani kita dalam melakukan refleksi dan menginspirasi kita untuk berjauang bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera dengan landasan keagrariaan yang kokoh.
Bogor 18 Oktober 2010
Joyo Winoto, Ph.D
V PENGANTAR Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia vii DAFTAR ISI 1 PROLOG 5 Pertama Pentingnya Kembali ke Lapangan Agraria 8 Kedua Agar Kekuatan Petani Tak Laksana Buih di Laut 12 Ketiga Kebangkitan Pamor Pertanian Demi Produktivitas dan Kesejahteraan Rakyat 14 Keempat Menuju Desa Maju Bersama Melalui Pelaksanaan Pembaruan Agraria 20 Kelima Diperlukan Tatanan Agraria Baru yang Berkeadilan dan Memakmurkan 24 Keenam Pembaruan Agraria sebagai Strategi Memecah Kemandekan Ekonomi 28 Ketujuh Reforma Agraria sebagai Bagian Inti dari Pembangkitan Indonesia 33 Kedelapan Menilik Kesiapan Pemerintahan untuk Pelaksanaan Reforma Agraria 38 Kesembilan Menengok Kesiapan Masyarakat bagi Pelaksanaan Reforma Agraria 44 EPILOG 46 Penulis
PROLOG
Setengah abad terbitnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 2010 menghadirkan makna tersendiri bagi bangsa yang belum penuh keluar dari sisa feodalisme dan kolonialisme. UU sebagai produk politik populis yang sohor disebut UUPA ini, sepanjang eksistensinya ibarat kekasih yang dibenci tapi dirindui.
Selama setengah abad keberadaannya, UUPA tak pernah dijalankan lurus oleh rezim yang datang dan pergi silih berganti. Lain amanat pembuatnya, lain pula prakteknya. Padahal, UUPA dimaksudkan menaungi politik agraria nasional Indonesia posta kemerdekaan 1945. Merujuk Wiradi dan Tjondronegoro, UUPA dipetieskan, ada tapi beku sehingga tak efektif. UUPA juga telah dikebiri berbagai produk legislasi sektoral, dengan roh politik agraria memunggungi neo-populisme dan semangat kerakyatannya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersiap menandatangan di atas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria. Jika kabar ini segera terwujud, bangsa ini harus bersiap siaga. Terbitnya PP Reforma Agraria dalam waktu dekat ini, boleh jadi merupakan kado istimewa bagi peringatan ulang tahun emas UUPA sebagai landasan sekaligus payung segenap regulasi yang mengatur penataan ulang agraria nasional kita. Akankah janji ini terwujud?
Dalam pada itu, Hari Tani Nasional dan Hari Agraria Nasional 2010, tetap saja identik dengan kenyataan hidup kaum penghasil bahan pangan utama manusia yang serba nelangsa. Wajah agraria Indonesia masih muram dilumuri noda. Selain ketimpangan struktur agraria dan kekerasan yang menyertai konflik agraria yang belum surut dari percaturan, berkembangnya corak produksi agraria kapitalistik juga menyisakan banyak masalah. Bercak-bercak noda ini kuat membekas dan meminta perhatian serius di saat hari ulang tahun emas UUPA.
Perayaan Hari Tani Nasional 2010, menyisakan dua pertanyaan: Sejauhmana kita peduli pada pengembangan sektor pertanian sebagai soko guru perekonomian nasional? Lalu, sebesar apa kepedulian kita pada kesejahteraan hidup petani sebagai pelaku utama sektor pertanian?
Sebagai upaya menelisik jawaban, sambil refleksi 50 tahun UUPA, Hari Tani Nasional, dan Hari Agraria Nasional (24 September 2010), buku "Setengah Abad Agraria Nasional" ini mengupas sembilan bahasan: diawali Prolog, lalu; (1) Pentingnya Kembali ke Lapangan Agraria; (2) Agar Kekuatan Petani Tak Laksana Buih di Laut; (3) Kebangkitan Pamor Pertanian Demi Produktivitas dan Kesejahteraan Rakyat, (4) Menuju Desa Maju Bersama Melalui Pelaksanaan Pembaruan Agraria; (5) Diperlukan Tatanan Agraria Baru yang Berkeadilan dan Memakmurkan; (6) Pembaruan Agraria sebagai Strategi Memecah Kemandekan Ekonomi; (7) Reforma Agraria sebagai Bagian Inti dari Pembangkitan Indonesia; (8) Menilik Kesiapan Pemerintahan untuk Pelaksanaan Reforma Agraria;(9) Menengok Kesiapan Masyarakat bagi Pelaksanaan
Reforma Agraria, dan dipungkas oleh Epilog.
Buku kecil ini, merupakan refleksi pribadi penulis atas eksistensi UUPA dalam kaitannya dengan dinamika gerakan agraria di Indonesia. Beberapa bagian dari isi buku ini, dalam format dan judul berbeda telah dikirim ke sejumlah media massa. Terima kasih kepada para sahabat seperjuangan di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan keluarga besar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang telah memungkinkan buku ini sampai ke tangan pembaca sekalian.
Akhirnya, buku ini didedikasikan sebagai wujud kebanggaan dan penghormatan kita atas ketangguhan petani Indonesia. Petani, walaupun hidup serba kepayahan, tapi tetap memendam semangat juang! Selamat menyimak, merenung, dan kemudian bertindak nyata demi rakyat!
Ciamis, 11 September 2010 Penulis,
Usep Setiawan
PERTAMA
Pentingnya Kembali ke Lapangan Agraria
olitik agraria yang kapitalistik dan neo-liberalistik telah P mengangkangi tujuan mulia politik agraria nasional versi UUPA. Sejak Soeharto tumbang (1998), warisan watak dan kebijakan agraria yang pro-kapitalisme masih berdiri tegak, belum dirobohkan. UUPA antara ada dan tiada. Secara formal ia tak dicabut atau direvisi, namun prakteknya dimandulkan sehingga semangat dan substansinya absen selama 50 tahun eksistensinya.
Mestinya kita kembali ke agraria! Guna mengembangkan industrialisasi nasional dan pembangunan semesta, keagrariaan perlu dibenahi. Kembali ke agraria tak berarti kembali ke masa lalu, melainkan merancang ulang masa depan kita. Kembali ke hari ini untuk esok. Jangan langgengkan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah sisa feodalisme, kolonialisme dan pembangunanisme tetap bercokol di Bumi Pertiwi. Bukan zamannya monopoli penguasaan tanah oleh segelintir elit ekonomi dan politik. Harus ada pembatasan luas minimum dan maksimum penguasaan/pengusahaan tanah agar tak lahir ketimpangan.
Jangan abaikan konflik agraria dan sengketa pertanahan tanpa penanganan serius. Jangan tak hiraukan darah rakyat yang kerap mengalir dan nyawa yang gampang melayang dalam kontestasi rakyat versus kaum serakah di lapangan agraria. Bangsa ini tak boleh lagi sia-siakan tanah yang subur dan kaya raya. Tak sehat pihak (bangsa) asing yang kipas-kipas angin menguasai dan mengusahakan kekayaan alam kita dengan nyaris tanpa batas.
Tak elok jika kekayaan alam kita terus dieksploitasi, abai keberlanjutan layanan alam atas segenap kehidupan ciptaan-Nya. Tak bagus jika bangsa ini terus mengingkari jati dirinya sebagai bangsa agraris. Segenap kemajuan serta kegemilangan bangsa di kemudian hari sangat tergantung pada sejauhmana kita berhasil menata keagrariaan sebangun amanat Pancasila dan Konstitusi 1945. Kekayaan alam adalah berkah, bukannya kutukan.
Jangan biarkan kemiskinan dan pengangguran terus berkecambah. Perjuangan rakyat (petani) --laki-laki dan perempuan, untuk memiliki akses yang lebih luas dan kuat atas tanah wajib didukung. Kesempatan bagi petani untuk menikmati akses lebih baik atas sarana/prasarana pelipatganda produktivitas dan kesejahteraannya harus dibuka lebar. Keadilan pola bagi hasil untuk kaum buruh tani dan para petani penggarap harus diwujudkan. Beri kesempatan "naik kelas" buruh tani dan petani penggarap untuk jadi petani pemilik tanah yang berjati diri paripurna sebagai petani sejati dan manusia merdeka.
Memakmurkan bangsa
Pasal 33 Ayat 3 Konsitusi 1945 mengamanatkan "kemakmuran rakyat" sebagai ujung politik agraria nasional. Senafas sila kelima Pancasila, kemakmuran rakyat mestilah bermakna "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Untuk itu, pelaksanaan pembaruan agraria sejatinya amanat kemerdekaan sekaligus wujud konsistensi dan konsekwensi kita kepada tugas sejarah warisan pendiri Republik. Pembaruan agraria, selalu relevan, mendesak dan mendasar ditunaikan siapa pun pemegang tampuk kekuasaan.
Pembaruan agraria tak layak lagi sekedar jadi wacana. Ia harus terus digulirkan dan diperjuangkan ke dalam praktek sekuat tenaga melalui gerakan bersama. Pemerintah dituntut bekerja lebih serius. Di bawah payung UUPA, segera susun UU pelaksanaan pembaruan agraria, Kementerian Agraria dihidupkan kembali, Badan Otorita Reforma Agraria dihadirkan, dan anggaran Negara/Daerah pro-pembaruan agraria dialokasikan. Rakyat harus giat siapkan diri melalui penguatan organisasi yang solid dan massif. Pembaruan agraria ialah agenda bangsa. Jika semua matang, niscaya reforma agraria jadi kenyataan.
Kembali ke agraria ialah keharusan sejarah sekaligus tuntutan zaman. Pembaruan agraria itu jawaban atas kebuntuan agraria sebagai masalah pokok yang 50 tahun belakangan ini tak kunjung memakmurkan bangsa.
KEDUA
Agar Kekuatan Petani Tak Laksana Buih di Laut
asib kaum tani Indonesia masih belum beranjak N dari keterpurukan. Sudah banyak diketahui bahwa nasib petani Indonesia dari zaman ke zaman selalu tak ubahnya sebagai alas karpet bagi kaum lain yang menari lincah di atasnya. Kaum tani Indonesia mempunyai kendala dan masalah akut dari hulu hingga hilir kehidupannya. Kaum tani Indonesia punya segudang masalah dalam dirinya sendiri, komunitasnya dan juga struktur luar yang mempengaruhinya.
Bagaimana menempatkan beragam kenyataan pahit kaum tani untuk membebaskan mereka dari belenggu kehidupannya?
Mari kita taruh di atas meja sejumlah kenyataan pahit kaum tani yang dari zaman dahulu kala hingga saat ini masih belum beranjak berubah secara mendasar. Pada umumnya, kaum tani tak punya tanah. Kalau pun punya tanah, sempit-sempit sehingga tak memadai untuk jadi sandaran hidup. Kaum tani tak cukup punya akses terhadap sarana dan prasarana yang memungkinkannya mengembangan produktivitas pertaniannya. Kaum tani selalu kesulitan permodalan, pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan, teknologi dan input strategis lainnya.
Kaum tani juga tak menguasai pasar, sehingga kendali harga dan keuntungan usahanya lepas dari genggaman. Kaum tani kita tak punya posisi tawar yang cukup kuat di hadapan kekuatan lain yang melingkupi dirinya. Kaum tani kita masih belum terorganisir rapi sehingga tak cukup memiliki kesadaran politik dalam menentukan perjalanan aktualisasi aspirasi dan artikulasi berbagai kepentingannya. Kaum tani kita masih mudah diperdayai elit-elit politik yang lihai memintal kata sebentuk janji manis yang pahit dalam realita. Kaum tani kita kerap percaya pada iming-iming sempit karena tak punya imajinasi luas jangka panjang untuk perbaikan mutu hidup mereka.
Kaum tani kita masih banyak tergantung pada kekuatan di luar dirinya. Kaum tani kita belum mampu menentukan sendiri apa yang sebaiknya mereka pilih, dalam hampir segala segi kehidupan mereka. Kaum tani memilih untuk mengembangkan budaya "berbagi kemiskinan" sesama mereka untuk bertahan hidup. Kaum tani juga berusaha memelihara hubungan "atasan-bawahan" atau "tuan-hamba" dalam relasi sosial mereka di dalam struktur sosial masyarakat pedesaan agar keguyuban tetap terpelihara.
Kaum tani, profesi yang jumlahnya anggota mayoritas di negeri ini, namun kualitas dan kapasitasnya dipandang rendah, lemah dan tercerai-berai. Keberadaan kaum tani selama ini, "laksana buih di laut", terlihat banyak tapi lemah dan hampa isi. Lantas, apakah nasih kaum tani kita tak mungkin berubah? Kalau mungkin, apa kuncinya?
Jelaslah bahwa nasib kaum tani, sebagaimana kaum lainnya sangat mungkin berubah. Nasib kaum tani bisa berubah. Syaratnya hanya satu: Kaum tani sendiri mau berusaha untuk mengubah nasib suramnya itu! Tanpa niat tulus, keinginan kuat, dan usaha keras dari kaum tani sendiri, niscaya perubahan itu hanya mimpi belaka. Kunci perubahan nasib kaum tani guna memperbaiki segala segi dan dimensi kehidupannya tergantung pada kaum tani sendiri.
Kaum tani perlu mengidentifikasi kekuatan dan potensi dirinya. Kaum tani juga penting memetakan peluang yang bertebaran di sekeliling, baik yang kasat mata maupun yang potensial. Kaum tani harus dapat membedakan mana lawan dan mana kawan dalam perjuangan. Kaum tani juga penting mengenali beragam ancaman yang dihadapi. Kaum tani harus menyadari beragam kelemahan yang melekat pada diri dan kaumnya sehingga bisa mengantisipasinya sejak dini. Kaum tani harus mandiri dan membuktikan mampu berdiri di atas kaki sendiri guna membebaskan kaumnya dari segala bentuk himpitan hidup.
Wadah perjuangan
Setelah berhasil memformulasikan kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan yang ada pada diri dan lingkungannya, kaum tani harus duduk bersama dalam sebuah wadah yang mencerahkan dan membebaskan. Kaum tani tak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kaum tani harus berorganisasi atau berserikat untuk membebaskan diri dari segala bentuk keterbelakangan, misalnya dalam hal ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, politik dan budaya. Hanya dengan berorganisasi kaum tani dapat melakukan proses pembelajaran bersama atas kehidupannya. Melalui organisasi, kaum tani berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup sebagai sumber tenaga untuk perubahan nasib. Lewat organisasi, kaum tani saling mendukung dan menguatkan aspirasi serta kepentingannya untuk diartikulasikan secara lebih kuat ke bawah, ke atas maupun ke samping.
Jika secara pribadi-pribadi petani sudah sadar akan kediriannya dan kekuatan posisi strategisnya dalam struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat maka jalan perubahan nasib telah terbentang di depan mata. Apabila kehendaknya untuk menyatukan diri dalam kekuatan bersama melalui pembentukan dan pengembangan organisasi tani sejati maka perlahan tapi pasti kaum tani akan makin menemukan jati dirinya, menggalang energi perubahan bersumber pada dirinya, dan memancarkan elan perjuangan tanpa henti. Kesatuan perjuangan kaum tani niscaya akan sanggup merubuhkan segala tembok penghalang, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang sudah pasti akan selalu datang silih berganti menerpa kaum tani.
Hanya dengan kesadaran diri, kemauan kuat untuk berubah dan kerja keras mewujudkan perubahan melalui organisasi tani yang mandiri, maka kaum tani tak akan lagi jadi "buih di tengah lautan". Kaum tani bisa merdeka dan sejahtera, terhitung banyak bilangannya dan punya daya serta kekuatan luar biasa. Petani harus berani tidak bergantung pada kaum lain yang niscaya punya ambisi dan kepentingan yang tak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan hati kaum tani.
Sejarah selama ini membuktikan, dari zaman ke zaman petani selalu lemah dan tertindas. Sekarang waktunya petani mengubah nasib, saat semangat zaman guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia datang melalui kehendak bersama untuk menjalankan reforma agraria sejati. Maka, reforma agraria jangan ditunda-tunda.
KETIGA
Kebangkitan Pamor Pertanian Demi Produktivitas dan Kesejahteraan Rakyat
ampaknya kepedulian kita pada sektor pertanian dan N nasib petani masih tak sebanding dengan bobot persoalan dan beban hidup kaum tani. Beragam sarana dan prasarana penunjang pengembangan sektor pertanian dari hulu, ke tengah, hingga hilir masih carut-marut. Sementara itu, beban ekonomi yang harus ditanggung petani selalu lebih besar dibanding pendapatan yang diperolehnya dari usaha tani.
Sektor pertanian yang terseok-seok berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan buruknya tingkat kesejahteraan petani. Produktivitas pertanian yang rendah berimplikasi pada potensi kerawanan pangan di sejumlah tempat dan tipisnya stok ketahanan pangan nasional. Rendahnya produktivitas menjadikan sektor pertanian gagal bersaing dengan sektor lain dalam menangguk untung dan menyerap tenaga kerja. Dampak lebih lanjutnya ialah merajalelanya produk pertanian yang didatangkan dari luar negeri untuk mengamankan cadangan pangan dalam negeri. Ketergantungan bangsa ini pada impor pangan ialah kondisi ironis dan tragis bagi negeri agraris yang tanah subur dan kekayaan alamnya melimpah ruah. Kedaulatan pangan pun jauh dari harapan.
Sementara itu, rendahnya kesejahteraan petani telah menjadikan profesi petani jadi kehilangan "gengsi". Bertani yang identik dengan berkubang lumpur tapi jauh dari makmur membuat pekerjaan sebagai petani kian dihindari. Petani, sekalipun telah bekerja keras sepanjang hari, minggu, bulan, dan setahun penuh, hasilnya tetap "buntung", jauh dari untung. Menjadi petani jadi semacam "kutukan", tak lagi sebagai pilihan hidup. Lambat laun, pertanian kehilangan "pamor" di kalangan generasi muda. Para pemuda dan pemudi desa enggan bertani, dan lebih memilih pergi ke kota atau mengadu nasib ke negeri orang.
Kenyataan pahit ini perlu jadi keprihatinan bangsa. Perlu ditemukan terobosan baru guna membangkitkan kembali pamor sektor pertanian agar tak makin terpuruk. Perlu langkah serius meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Berbagai kebijakan dan program pemerintah yang selama ini ada, tampak belum menyentuh akar persoalan pertanian dan petani kita. Selama ini, reforma agraria sebagai agenda pokok yang seharusnya jadilandasan pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani (sadar, atau tak sadar, atau pura-pura tak sadar) telah diabaikan alias ditinggalkan.
Bagaimana upaya menjadikan sektor pertanian bersinar kembali dan nasib petani jadi beruntung? Jawabannya: reforma agraria harus dilaksanakan sekarang juga!
Tiga harus, satu jangan
Sejumlah langkah kecil namun penting dikerjakan dalam praktek di lapangan, oleh petani bersama para pendukungnya yang peduli, dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Langkah ini dapat dikatakan sebagai "tiga harus, satu jangan", yang mencakup: (1) Pendidikan dan pelatihan keagrariaan, (2) Pembentukan dan pengembangan organisasi, serta (3) Pelaksanaan praktek reforma agraria atas dasar inisiatif rakyat.
Pertama, pendidikan dan pelatihan keagrariaan sangat vital mengingat kesadaran kaum tani adalah "ruh" dari gerakan penguatan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani sendiri. Munculnya "kesadaran kelas" jadi dasar bagi petani untuk memahami dengan baik eksistensinya, mengerti hak dan kewajibannya, serta merumuskan masalah dan kepentingan hidupnya. Melalui pendidikan dan pelatihan keagrariaan, aspek kognisi dan afeksi petani disentuh dan dibebaskan.
Pendidikan dan pelatihan bagi kaum tani harus jadi "pendidikan bagi kaum tertindas" yang bertujuan membebaskan dan mengobarkan semangat juang serta memberi obor penuntun bagi arah dan langkah perjuangan petani secara detail, sistematis dan logis. Pendidikan jangan jadi "candu", melainkan sebagai medium pencerdasan dan pembebasan.
Kedua, pembentukan dan pengembangan organisasi tani perlu dilakukan mengingat organisasi jadi "alat utama" perjuangan kaum tani. Organisasi tani hendaknya diformat dalam bentuk serikat yang mengakomodir aspirasi kaum tani ke dalam agenda dan program-program kerjanya. Serikat tani mesti menggelar berbagai pertemuan yang dihadiri petani untuk merumuskan masalah dan mencari solusinya secara bersama. Pertemuan petani ialah "jantung" yang penjaga denyut perjuangan kaum tani. Serikat tani tanpa pertemuan berkala kaum tani merupakan kontradiksi yang harus dihindari.
Serikat tani harus dibentuk dan dikembangkan dari kampung di pedesaan. Lebih lanjut, serikat tani dikembangkan antar-kampung, desa, antar-desa, kabupaten, antarkabupaten, terus hingga tingkat nasional. Melalui serikat tanilah posisi tawar petani ditingkatkan dan kepentingan petani diperjuangkan agar jadi perhatian pihak lain, terutama rezim pemerintahan. Ibarat lidi, jika satu batang mudah dipatahkan, tapi jika digabungkan dan diikat dalam satu kesatuan maka ia akan berubah jadi "sapu lidi" yang mampu menyingkirkan "sampah di rumah" kaum tani..
Ketiga, agenda pelaksanaan reforma agraria atas dasar inisiatif rakyat menjadi hal penting sebagai bentuk nyata dari program dan kegiatan petani dan serikat tani. Praktek reforma agraria di sini dalam makna komprehensif, mulai dari penataan pemilikan dan penguasaan tanah (landreform) maupun penataan pengusahaan dan pengelolaannya (access reform). Prinsip dari praktek reforma agraria ialah ditegakkannya keadilan agraria dalam aspek penguasaan, pemilikan, pengusahaan dan pengelolaan tanah. Detail dari praktek reforma agraria disusun dan disepakati melalui musyawarah serikat tani.
Yang pokok perlu disiapkan matang ialah objek (tanah) dan subjek (orang) yang menerima manfaat, dan mekanisme pendistribusian tanah secara kolektif, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya. Ujung dari praktek reforma agraria atas dasar inisitaif rakyat ialah dicapainya keadilan pemilikan dan penguasaan tanah, meningkatnya produktivitas pertanian rakyat, keberlanjutan layanan alam, serta membaiknya kesejahteraan tani dan rakyat pada umumnya.
Jika petani menjalani "tiga harus" ini, maka kesadarannya akan kuat, kemauannya dan kemampuan mempraktekkan reforma agrarianya tinggi. Hanya "satu jangan", agar pamor pertanian kembali pulih dan hidup kaum tani kian sejahtera, yakni: jangan sekali-kali mengantungkan nasib pada kaum lain! Renungkanlah, Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai kaum tersebut mau mengubah nasibnya sendiri.
8008
KEEMPAT
Menuju Desa Maju Bersama Melalui Pelaksanaan Pembaruan Agraria
ika kita tengok lapangan, potret ketimpangan 1 pemilikan dan pengusaan tanah masih jadi fakta yang terus hadir dari tahun ke tahun setiap kita merayakan hari tani nasional 24 September. Setengah abad usia UUPA, merangsang kita untuk memikirkan pembangkitan ekonomi rakyat melalui pelaksanaan pembaruan agraria sejati.
Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah agar reforma (pembaruan) agraria dapat dijalankan untuk menjawabketimpanganstrukturagraria.Dalamprakteknya, kendala tampak lebih dominan ketimbang kreativitas para pemimpin, pejabat dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab merealisasikan pembaruan agraria.
Sementara itu, gerakan sosial untuk reforma agraria terus berkembang. Keberadaan serikat tani dan organisasi-organisasi rakyat yang fokus pada perjuangan pembaruan agraria juga terus tumbuh dari kampung, desa, antar-desa, kabupaten, dan antarkabupaten bahkan nasional. Keberadaan organisasi tani ini tak bisa diremehkan dalam konteks pembaruan agraria karena kelembagaan jadi kunci keberhasilan pembaruan agraria yang partisipatif dan demokratis. Melalui organisasi tani, rakyat penerima manfaat pembaruan agraria diorganisir, dikonsolidasikan, dan diberdayakan guna meraih kemakmuran bersama.
Peran organisasi tani amat strategis posisinya dari awal persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir program pembaruan agraria. Organisasi tani yang independen, kuat dan solid ialah batu-bata utama "gerakan masyarakat untuk reforma agraria".
Kuasa dan usaha bersama
Partisipasi aktif rakyat lewat organisasi tani akan memungkinkan penemuan dan pengembangan model penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang tepat agar hak rakyat atas tanah makin kuat dan kokoh. Legitimasi dan legalisasi tanah secara bersama (kolektif) melalui organisasi tani jadi pilihan ideal agar tanah benar-benar dikuasai rakyat yang berhak.
Tak boleh ada pelepasan tanah objek pembaruan agraria dari para penerima tanah atau subjek reforma agraria. Harus dicegah sedemikian rupa proses jual beli tanah objek reforma agraria. Harus dibendung hasrat mengkomersilkan dan menjadikan tanah sebagai alat spekulasi dan eksploitasi yang bermotif keserakahan. Hindari rekonsentrasi penguasaan aset di tangan segelintir orang.
Tanah objek reforma agraria idealnya dikuasai dan dimiliki petani melalui wadah bersama berbentuk koperasi petani atau badan usaha milik petani yang berlandaskan semangat maju dan berkembang bersama. Karena salah satu tujuan utama pembaruan agraria ialah merombak struktur agraria agar tak terjadi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, maka tanah yang sudah didistribusikan kepada rakyat miskin (petani kecil) hendaknya dicegah agar tak lepas lagi ke tangan para "tuan tanah".
Harus diciptakan prosedur dan mekanisme formal yang memungkinkan tanah objek reforma agraria itu sulit dijual, digadaikan atau dikomersilkan. Itu semua kuncinya ada di dua faktor: ketatnya aturan keagrariaan menyangkut hal ini, dan kekuatan organisasi tani dalam mencegah dan mengendalikan watak "borjuasi kecil" yang melekat pada jati diri kaum tani.
Melaluiorganisasitani,penataanproduksipertanian melalui pengusahaan bersama perlu dikembangkan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melansir perlunya mengembangkan model baru pembangkitan ekonomi pedesaan dengan konsepsi "desa maju bersama", yang disingkat "Damara". Hadirnya "desa maju bersama" untuk membantu petani dan masyarakat pedesaan mengembangkan tananan sosial baru yang adil makmur melalui pembaruan agraria.
Dalam konsepsi "Damara", dibayangkan terjadi perombakan struktur penguasaan tanah dan berkembangnya corak produksi baru di pedesaan dengan tumpuan kerja bersama segenap komponen masyarakat desa dengan memanfaatkan beragam potensi yang ada di sekitarnya. Diidealkan, tanah dikuasai bersama, proses produksi juga dijalankan bersama, dan pengolahan serta pemasaran berbagai produk yang dihasilkannya secara bersama pula, melalui kelembagaan ekonomi kerakyatan yang profesional, mandiri dan demokratis.
Penguasaan tanah dan pengusahaannya secara bersama diyakini akan mendorong proses kreatif masyarakat desa dalam menggali protensi yang dimilikinya, mengantisipasi kelemahan yang ada, dan mengembangkan kemampuan produktif bersamanya di lapangan agraria. Keunggulan potensi alamiah ("sumberdaya alam") dan kependudukan ("sumberdaya manusia")mestilahjadidasarutamabagipengembangan Damara.
Selain pertanian sebagaisektorutama, keberadaan peternakan, perikanan, kerajinan tangan, industri rumahan, pengolahan hasil pertanian, dan sebagainya mestilah mendapat ruang pengembangan yang longgar. Sehingga, pengembangan ekonomi rakyat di pedesaan akan diwarnai tumbuhnya multi-usaha dengan keragaman peluang bagi pembangkitan dan pemajuan ekonomi rakyat secara lebih luas dan lebar.
Dengan bangkitnya ekonomi rakyat di pedesaan, niscaya akan menguatkan tatanan ekonomi nasional keseluruhan. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan akan lebih mudah diraih jika "Damara" jadi kenyataan. Berkurangnya kemiskinan di pedesaan bukan angan-angan belaka, kesempatan kerja pedesaan akan berdampak positif bagi pengurangan pengangguran, mencegah urbanisasi serta "mengungsinya" atau "terlemparnya"tenaga-tenaga produktif pedesaan ke kotakota besar, bahkan keluar negeri menjadi buruh migran.
Keberhasilan kita memajukan desa, pertanian dan keagrariaan melalui pelaksanaan pembaruan agraria sejati, akan meringankan langkah Indonesia dalam menyongsong zaman global yang penuh tantangan yang tak ringan. Indonesia harus bangkit dari keterpurukan, dengan didasari tatanan agraria yang berkeadilan sosial dan menyokong produktivitas rakyat. Jika sudah begini, Indonesia niscaya jadi bangsa berwibawa dalam percaturan dunia.
2008
KELIMA
Diperlukan Tatanan Agraria Baru yang Berkeadilan dan Memakmurkan
da modus lain di balik sejumlah konflik agraria A yang mucul akhir-akhir ini. Perampasan tanah secara "halus" oleh investasi skala besar berupa penggunaan tanah rakyat untuk pengembangan perkebunan dengan bagi hasil yang jauh dari adil, ternyata menyisakan soal di kemudian hari.
Banyaknya kasus konflik agraria yang dilatarbelakangi sesatnya corak produksi kapitalis ini mendorong kita untuk mengimajinasikan tatanan agraria baru, diantaranya berupa corak produksi agraris di sektor perkebunan. Berbagai studi atas praktek kapitalisme agraria di perkebunan besar menyimpulkan butuh peninjauan ulang mendasar. Corak produksi perkebunan besar menjulur dari sejarah panjang pengembangan perkebunan rintisan penjajah di era kolonialisme. Perkebunan besar produk kolonial yang diwariskan hingga kini terbukti telah melanggengkan konflik agraria dan ketimpangan sosial.
Tatanan baru
Konflik dan ketimpangan yang mengoyak rasa keadilan dan menyebabkankemerdekaan bangsa kehilangan makna esensialnya. Keberhasilan kita mengusir penjajah asing di masa lampau, tak bermakna signifikan jika sendi-sendi kehidupan dan stelsel-stelsel agraris yang diletakkan kaum kolonialis dan imperialis itu tak dibongkar habis dan dikubur dalam-dalam.
Persandingan sistem ekonomi rakyat dengan ekonomi kapitalis pun tak pernah melahirkan harmoni dan kompromi. Yang terjadi justru kontestasi tiada akhir. Apalagi sokongan regulasi, birokrasi dan aparatus Negara kepada para pelaku usaha perkebunan kelas kakap makin memarjinalkan dan mensubordinasi pelaku ekonomi rakyat.
Untuk itu, perlu corak produksi perkebunan baru yang lebih memastikan akses, kontrol dan kendali atas penguasaan tanah, modal, teknologi, proses produksi, pengolahan hasil hingga distribusi hasil serta pembagian keuntungannya berada di tangan para petani sebagai produsen utama melalui koperasikoperasi atau badan-badan usahanya yang mandiri. Corak produksi yang berwatak sosial kerakyatan akan menjamin terwujudnya keadilan sosial ekonomi bagi rakyat yang bergiat dalam usaha perkebunan. Akan terhindar eksploitasi dan penghisapan para petani dan pekerja perkebunan oleh para kapitalis penguasa modal yang selama ini menggenggam mayoritas keuntungan dari usaha perkebunan besar di Tanah Air.
Belajar dari kerasnya gesekan antara corak produksi rakyat versus yang dikembangkan perusahaan perkebunan besar yang memicu sejumlah konflik agraria, kita juga mencermati bahwa izin usaha dan hak-hak agraria yang diberikan kepada perusahaan besar dalam skala luas dan waktu lama tak ubahnya bom waktu yang setiap saat siap meledak. Ini perlu mendapat perhatian khusus untuk diselesaikan.
Sudah saatnya izin-izin usaha skala besar dan hakhak agraria bagi korporasi besar di sektor perkebunan dikaji ulang secara mendasar dan menyeluruh. Mengacu semangat UU Pokok Agraria No.5/1960, hak guna usaha bagi perkebunan besar hendaknya dibatasi, baik penerbitan hak baru maupun perpanjangannya. Jika terbukti menyebabkan pelanggaran HAM, konflik dengan rakyat dan keburukan-keburukan lain secara sosial, ekonomi dan ekologis, maka izin dan hak agraria dari para pemegang HGU mestinya dapat dicabut demi rakyat dan Negara.
Orientasi baru
Orientasi baru pemberian izin usaha dan hakhak agraria ke depan hendaknya diarahkan dan diutamakan bagi rakyat kecil yang miskin melalui koperasi-koperasi produksi petani dan badan-badan usaha kolektif milik rakyat. Untuk itu, diperlukan kerja keras dari para pimpinan, pengurus dan anggota dari serikat-serikat tani yang ada dalam hal pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi mereka. Membangun kekuatan sosialpolitik petani harus ditopang kokohnya kondisi sosial-ekonomi petani.
Organisasi-organisasi rakyat dan serikat-serikat petani, di samping harus memperkuat usahanya dalam merebut dan mempertahankan akses pemilikan serta penguasaan tanah, mereka juga harus mahir menyediakan berbagai prasyarat bagi mekarnya usaha ekonomi pertanian berbasis kekuatan sendiri.
Ketika kaum tani memiliki kemampuan untuk mengembangkan ekonominya sendiri sehingga lepas dari ketergantungan dan kemiskinan, maka tak berlebihan jika disimpulkan: saat itulah kemandirian bangsa akan nampak jelas bertengger di depan pelupuk mata.
KEENAM
Pembaruan Agraria sebagai Strategi Memecah Kemandekan Ekonomi
rah politik agraria rezim yang berkuasa A mengalami perubahan yang radikal, yaitu ketika kepemimpinan Bung Karno digantikan Orde Baru. Politik agraria populistik Bung Karno diganti total politik agraria kapitalistik oleh rezim Soeharto. Praktis setelah Orba, sekalipun telah memasuki era Reformasi, struktur ekonomi Indonesia relatif tak berubah, yaitu mengandalkan ekonomi makro dan sektor finansial sebagai basis pertumbuhan yang kapitalistik.
Dengan mengandalkan utang, bangsa ini terancam terperosok ke jurang. Ketergantungan terhadap utang terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara utang pada awal Orba yang hanya sekitar 2.44 milyard dollar (1969) menjadi 80,86 milyard dollar (2003), dan Rp. 1.590,66 Trilyun saat ini. Status quo orientasi ekonomi rezim ini diyakini sebagai salah satu penyebab penting dari mandegnya penataan struktur agraria melalui pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia.
Dengan situasi rezim ekonomi yang tak berubah, para pejuang dan pendukung pembaruan agraria harus menajamkan orientasi perjuangan dan model gerakannya. Pembaruan agraria sebagai alat perubahan harus diletakkan beriringan dengan perubahan secara mendasar struktur ekonomi Negara. Karena rezim biasanya berkelit dengan menganggap pembaruan agraria mengundang resiko politik yang terlalu tinggi, maka diperlukan komitmen nasional semua komponen bangsa untuk mengamankan pembaruan agraria sehingga resiko politik dapat diminimalisir sedemikian rupa sejak dini.
Kekuatan kekayaan alam
Melihat gelagat ekonomi makro kini yang lesu, diawali kejatuhan rezim ekonomi bank di Amerika, kecenderungan ekonomi beralih secara signifikan ke Asia. Salah satu kekuatan ekonomi Asia yang masih bisa bertahan ialah kekuatan ekspor sumber daya alam. Ini terlihat dari kecenderungan naiknya keuntungan dari Negara-negara yang berbasis ekspor sumber daya alam. Walaupun skema ini masih mengandalkan daya beli Eropa dan Amerika namun terlihat sumber daya alam masih memiliki kekuatan cukup besar untuk bertahan dari resesi ekonomi.
Kekeliruan mendasar rezim Orba maupun Reformasi ialah tak menempatkan pembaruan agraria sebagai prioritas yang memicu kehancuran industri nasional. Kehancuran ini, sekarang dapat dirasakan dengan hilangnya uang ke luar negeri (capital flight). Kita bisa ukur dari berbagai industri skala menengah dan besar yang tidak dipasok oleh industri nasional yang justru saat ini menjadi dominan. Salah satu gambaran yang bisa mengejutkan kita seperti industri nasional dalam bidang otomotif saat ini memiliki prospek keuntungan yang luar biasa besar. Dengan perkembangan pesat bidang otomotif, kita minimal telah kehilangan keuntungan sekitar minimal 7.5 Trilyun rupiah/bulan.
Di sinilah peluang utama Indonesia bisa bermain dalam ekonomi internasional. Di samping secara massif mampu mendongkrak pengurangan pengangguran dan daya beli, pembaruan agraria bisa mendapatkan celah untuk dijadikan sebagai salah satu dorongan perbaikan ekonomi dalam Negeri. Pelaksanaan pembaruan agraria dengan menata ulang penguasaan tanah dan memberikan tanah-tanah kepada kelompok usia produktif agar mampu menjadi basis produksi ekonomi yang tangguh. Keyakinan ini berlandaskan pada kekuatan produksi yang mampu menjawab kebutuhan akan permintaan. Tentu saja, petani harus punya tanah yang cukup dan sarana-prasarana pertanian yang memadai. Kekayaan alam yang melimpah ruah harus dikelola dan diolah sehingga membawa berkah.
Momentum kejayaan
Stagnasi sektor riil yang sekarang dialami, tak hanya berpangkal pada persoalan produksi. Hal ini terkait juga dengan kesalahan Negara dalam mempraktekan skema pertumbuhan ekonomi dengan bersandar pada usaha-usaha pertanian yang massif, yang secara operasional termasuk model ekonomi kapitalistik. Contoh, program food estate di Papua untuk memenuhi kebutuhan pangan tak menyelesaikan pokok masalah Indonesia: yaitu ketimpangan struktur agraria. Dengan food estate, dan keuntungannya yang berakumulasi pada kelompok elit saja, mayoritas petani miskin tak mendapat berkah. Karena food estate cenderung melanggengkan ketimpangan struktur agraria, maka ia potensial mengganjal pelaksanaan pembaruan agraria sejati.
Dengan melihat situasi ekonomi makro di atas, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi rezim untuk menerima dan menjalankan pembaruan agraria yang selama ini didorong oleh berbagai organisasi petani dan pendukungnya. Penataan ulang struktur agraria dan pemberian akses reform akan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memenuhi permintaan pasar yang cukup luas. Karena itu, rezim saat ini seharusnya mampu berpikir secara lebih cermat dalam meletakkan kepentingan rakyat sebagai bagian utama dari program pemerintahan, dan dengan segera menjalankan pembaruan agraria sejati sebagai dasar dari pembangunan nasional.
(Bagian ini ditulis bersama Zaenal Muttaqin).
KETUJUH
Reforma Agraria sebagai Bagian Inti dari Pembangkitan Indonesia
alah satu butir pemikiran seorang guru besar: S "Kalau kita serius mau merestorasi Indonesia, mutlak kita harus melaksanakan landreform sebagaimana digariskan UU Pokok Agraria 1960" dalam sebuah simposium nasional di Jakarta (1 Juni 2010).
Sang maha guru beralasan: "Indonesia tanahnya luas dan subur tapi ironis banyak petani tak bertanah. Agar petani punya tanah, landreform harus dijalankan". Ide cerdas ini perlu disambut baik dan penting dikaitkan dengan arah dan agenda pembangkitan Indonesia yang sedang dirancang. Pembangkitan Indonesia harus didasari keadilan agraria, di mana tanah, air dan kekayaan alam dikuasai Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu, tanggal 24 September 2010 merupakan hari bersejarah bagi bangsa ini. Setengah abad lalu, atas persetujuan DPR Gotong Royong secara resmi Presiden Soekarno mensahkan UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA). UU ini jadi alat politik hukum nasional untuk pembangkitan agraria yang terlanjur babak belur akibat lama dijajah bangsa lain.
Oleh pemerintahan Soekarno, UUPA dijalankan secara patriotik dengan semangat zaman guna mengikis habis sisa-sisa feodalisme, imperialisme dan kolonialisme di lapangan agraria. UUPA menggantikan hukum kolonial Belanda (Agrarish Wet 1870) sebagai fondasi nasionalisme agraria Indonesia. Hanya warga Negara Indonesia yang punya hak milik atas tanah di Indonesia. Substansi UUPA dipenuhi semangat dan nilai keagrariaan luhur. Terdapat larangan penguasaan dan penggunaan tanah berlebihan. Fungsi sosial atas tanah digariskan tegas. Pantangan eksploitasi atas tanah dan manusia ditanamkan, serta menjaga kesuburan tanah pun diwajibkan. Kesamaan hak laki-laki dan perempuan juga diamanatkan, dst. UUPA sarat dilumuri semangat kebangsaan, kerakyatan dan keadilan yang tak lekang oleh zaman.
Namun, setelah pergantian pemerintahan Soekarno (1945-1966) oleh rezim Soeharto (1966- 1998), UUPA mengalami perubahan "nasib". Jika sebelumnya UUPA jadi konsensus nasional guna menuntaskan sisa-sisa penjajahan di lapangan agraria, di bawah kepemimpinan Soeharto UUPA "dipetieskan", "dikebiri", dan dikhianati. Peralihan kepemimpinan nasional dari Bung Karno yang populis kepada Soeharto yang kapitalis membawa konsekwensi pada perubahan total politik agraria nasional dari populiskerakyatan jadi kapitalis-liberalistik. Jika Bung Karno dkk mendambakan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "dikuasai Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", maka Soeharto cs memilih "dikuasai Negara (bersama investor) bagi sebesar-besarnya kemakmuran (segelintir) rakyat".
Sejak Soeharto berkuasa, tanah, air dan kekayaan alam jauh dari jangkauan rakyat yang melarat. Tanah dan alam belum membawa kemakmuran dan keberkahan sebab penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya telah mengingkari sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dan mencederai amanat Konstitusi 1945 (Pasal 33).
Legislasi untuk pembangkitan
Secara generik, keperluan pokok guna menjawab problem agraria yang makin sarat ketimpangan, ketidakadilan, konflik, sengketa dan penurunan kualitas lingkungan hidup tak lain ialah mendesaknya pelaksanaan reforma agraria atau pembaruan agraria (agrarianreform)sebagaibagianintidaripembangkitan Indonesia. Agenda ini sesungguhnya bukan keperluan kemarin sore, melainkan tuntutan sejarah yang belum tuntas, sekaligus kerinduan zaman yang butuh terobosan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa.
Hal ini perlu diturunkan jadi agenda legislasi keagrariaan nasional. Di bawah payung UUPA, perlu disusun "UU Pelaksanaan Pembaruan Agraria" yang mengandung arah, tujuan, prinsip, strategi dan teknis operasional penataan struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air dan kekayaan alamlainnyapluspenataanaksesrakyatterhadapsarana dan prasarana peningkatan produktivitasnya. Atau, merujuk UUPA, perlu juga "UU Keagrariaan Nasional" yang memuat segala segi dan aspek keagrariaan guna sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait tanah, air dan kekayaan alam, termasuk pengaturan pelaksanaan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik agraria.
Mengacu Program Legislasi Nasional 2010-2014 diantaranya sedang disusun RUU Pertanahan; RUU Hak Atas Tanah; RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan; RUU Peradilan Keagrariaan. Pada prakteknya, hanya penyusunan "RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", dan "RUU Pertanahan" yang bergulir dan mulai menemukan bentuknya. Pemerintah, melalui Badan Pertanahan Nasional RI menjadikan kedua RUU ini prioritas yang harus segera diselesaikan.
Prolegnas sebagai kesepakatan politik pemerintah dengan DPR RI ini tampaknya masih perlu kristalisasi mengingat arah agenda legislasi keagrariaan nasional tak terlihat jelas. Adapun "RUU Pelaksanaan Pembaruan Agraria" yang diamanatkan UUPA dan Tap MPR No.IX/2001; Tap MPR No.VI/2002; Tap MPR No.I/2003; Tap MPR No.V/2003, serta diusulkan kalangan gerakan sosial termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tidak masuk Prolegnas. Untuk itu, perlu terobosan pemecah kebuntuan ini.
Terkait"RUUPengadaan TanahbagiPembangunan untuk Kepentingan Umum", kita bertanya: apakah legislasi ini yang paling mendesak di tengah kebutuhan rakyat miskin atas tanah? Pemerintah mau memprioritaskan pelayanan kepada rakyat melarat atau membela konglomerat pemilik proyek infrastruktur kapitalis-liberalis? Bagi penulis, walaupun esensi RUU ini perlu, tapi bukanlah prioritas sekarang. Lebih mulia mendahulukan legislasi dan regulasi untuk menolong rakyat kecil ketimbang mempercepat aturan yang memanjakan tuan-puan berkantong tebal. Inilah semangat pembangkitan nasional bangsa kita.
Perihal "RUU Pertanahan", apakah ini identik dengan "RUU Keagrariaan Nasional"? Jika ya, "RUU Pertanahan" mestilah mengintegrasikan semua sektor yang selama ini "jalan sendiri", dan cenderung saling "menjerat" dan "mencekik". Sektoralisme agraria akut penting dijembatani. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir serta kelautan hendaknya "didudukkan" sehingga tak centang perenang. Prinsip dasarnya, semua sektor tunduk pada UUPA yang populis-nasionalis tadi.
Jika benar "RUU Pertanahan" dimaksudkan sebagai "kitab" yang berisi segala segi dan aspek "pertanahan" (keagrariaan) maka sebaiknya Presiden RI membentuk semacam "Panitia Negara" yang merepresentasikan semua sektor terkait, melibatkan akademisi yang otoritatif-independen, dan kalangan praktisi yang bergerak bersama masyarakat. "Panitia Negara" menyusun naskah akademik dan merancang draft awal, lalu mengkonsultasikannya ke berbagai sektor dan level, serta mematangkan rancangan "legislasi keagrariaan baru" itu agar siap dibahas dan ditetapkan-pemerintah bersama parlemen.
Apabila "RUU Pertanahan" semakna "legislasi keagrariaan baru" yang komprehensif, maka penyusunannya harus jadi kepedulian semua sektor, dilakukan terbuka, partisipatif dan demokratis. Hal ini penting mengingat "pertanahan" atau keagrariaan merupakan simpul pengikat sekaligus lem perekat semua sektor pembangunan dan pemerintahan. Nyaris tak ada sektor yang tak "bersentuhan" dengan "pertanahan" atau keagrariaan, baik dalam konteks "pembangunan" maupun tugas pokok dan fungsi setiap lembaga pemerintahan. Sektoralisme harus diralat sehingga menjadi sinergi antar sektor untuk pembaruan.
KEDELAPAN
Menilik Kesiapan Pemerintahan untuk Pelaksanaan Reforma Agraria
rtikel ini"mengantisipasi"kemungkinan terbitnya PP Reforma Agraria, dikaitkan dengan kesiapan A pemerintah dan masyarakat, khususnya petani di pedesaan. Penulis kerap menekankan pentingnya reforma agraria disiapkan secara matang, baik di pihak pemerintah (matang atas) maupun masyarakat (matang bawah).
Kematangan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria bukan hanya akan membuat reforma agraria berjalan lancar dan mencapai maksud serta tujuannya, tetapi juga dapat terhindar dari potensi benturan dan konflik yang tak patut terjadi.
Ketidakmatangan pemerintah akan menyebabkan komplikasi dalam operasionalisasi program besar ini. Adapun ketidakmatangan masyarakat dapat memicu ketegangan yang kontraproduktif bagi tujuan mulia reforma agraria, yakni keadilan agraria sebagai wujud nyata dari "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Sembilan siap pemerintah
Agar pemerintah siap, ada sembilan hal pokok yang patut diperhatikan. Pertama, kesiapan niat dan komitmen politik seluruh jajaran pemerintahan menentukan keberhasilan reforma agraria. Komitmen Presiden RI dan para pembantunya di kabinet beserta jajaran struktur dan infrastruktur yang ada di kementerian dan kelembagaan pemerintah terkait penting dialirkan sampai ke tingkat pemerintahan terbawah. Para Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah provinsi, dan para bupati/wali kota dan jajarannya sampai ke tingkat kepala desa/lurah serta perangkatnya penting bersinergi satu sama lain.
Kedua, kesiapan jajaran birokrasi pemerintahan amat vital walau disadari bukan perkara mudah. Sistem pemerintahan yang tak lagi sentralistik/otoriter dan kini cenderung mengakomodir keragaman daerah hendaknya diantisipasi dengan kedewasaan politik dari semua pemimpin pemerintahan pusat dan daerah. Kita butuh rombongan negarawan berhati lebar yang duduk di kursi kuasa negara, bukan gerombolan politisi bernurani sempit yang licik dan picik. Untuk itu, abaikan latar belakang partai dan kelompok untuk memastikan rèforma agraria jadi agenda bangsa, tugas Negara, dan dengan demikian kewajiban seluruh jajaran pemerintahan, tanpa kecuali, untuk mensukseskannya.
Ketiga, kesiapan kelembagaan pengelola dan perangkat aturan teknis operasional di lapangan merupakan hal strategis. Kelembagaan reforma agraria membutuhkan arahan ideologis, gagasan utuh dan kepemimpinan yang kuat serta mahir dalam tugas. Aparat yang duduk di lembaga reforma agraria bersyarat kredibilitas moral, kapasitas dan kapabilitas kerja yang tangguh. Perangkat aturan detail berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) reforma agraria perlu jauh-jauh hari disiapkan dan diinternalisasi oleh seluruh jajaran pelaksana guna memudahkan kerja-kerja praktis di lapangan. Perlu ada ketegasan sanksi disiplin bagi aparatur pemerintahan agar tak main-main dan pantang membelokan arah dan tujuan reforma agraria, sekaligus hadiah penghargaan bagi mereka yang taat azas dan setia mengalirkan tujuan mulia reforma agraria bagi mereka yang berhak.
Keempat, kesiapan dukungan pembiayaan juga mutlak dibutuhkan secara kuat dan penuh melalui anggaran resmi Negara (APBN/APBD) dan sumbersumber lain yang sah dan tak mengikat. Hindari utang luar negeri yang menjerat. Selain pembiayaan program penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah (landreform), pembiayaan yang besar juga penting dialokasikan untuk memastikan tanah tetap di tangan para penerima manfaat sekaligus menstimulasi penguatan basis ekonomi kerakyatan melalui pembukaan akses terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan (access reform).
Kelima, kesiapan kesadaran dan antisipasi sejak dini atas titik-titik kritis pelaksanaan reforma agraria. Titik-titik kritis yang penting dikenali tersebar mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penilaian hasil, sampai pengembangannya. Pada tahan persiapan, selain keutuhan konsepsi yang tercermin dalam regulasi yang jadi dasar program ini, titik kritis utama ada pada proses identifikasi subjek dan objek reforma agraria. Harus dipastikan subjek atau rakyat penerima manfaat reforma agraria (beneficieries) ialah rakyat yang benar-benar berhak sesuai kriteria yang disusun secara ilmiah dan objektif. Proses identifikasi dan penetapan subjek reforma agraria penting dikembangkan secara partisipatif dan demokratis.
Rakyat miskin yang bekerja sebagai petani hendaknya jadi subjek utama, teristimewa petani tak bertanah, buruh tani, petani berlahan sempit, petani penggarap, nelayan tradisional dan masyarakat adat -baik laki-laki maupun perempuan.
Keenam, kesiapan identifikasi, verifikasi dan penetapan tanah objek reforma agraria. Selain harus jernih dan bersih dari konflik kepentingan antar sektor dalam tubuh pemerintahan(clear and clean), hendaknya benar-benar tanah yang subur dengan luasan cukup untuk dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan rakyat. Ketepatan subjek dan objek merupakan prakondisi pokok bagi penciptaan kondisi yang kondusif bagi realisasi reforma agraria yang mengalir lancar tanpa konflik yang berarti. Subjek yang tepat sasaran dan objek yang tepat target akan melapangkan jalan bagi keseluruhan proses pelaksanaan reforma agraria yang pasti tak mudah dan jauh dari ringan ini.
Ketujuh, setelah penguasaan dan pemilikan atas tanah tertata tuntas, perlu dilanjutkan kesiapan penataan legalitas atau legalisasi penguasaan asset dan penataan pola pengusahaan serta corak produksi yang konvergen dengan tujuan ideal reforma agraria. Semangat dan nilai dasar yang patut diletakkan sebagai landasan legalisasi penguasaan dan pemilikan tanah (tenurial), pengusahaan dan pengelolaan (management) serta penataan corak produksi (mode of production) hendaknya mengutamakan kebersamaan masyarakat penerima manfaat. Agar semangat dan nilai-nilai sosial ala Indonesia ini dapat dipraktekkan maka bentuk legalisasi asset perlu dikembangan secara bersama sehingga tanah (objek) reforma agraria dimiliki dan dikuasai bersama oleh para subjek reforma agraria.
Kedelapan, demikian halnya kesiapan manajemen pengelolaan, pengusahaan dan proses pengembangan produktivitas di atas tanah itu, dan juga distribusi hasilhasilnya --termasuk aspek konsumsi, perlu dijalankan secara bersama. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan koperasi petani dan badan usaha milik rakyat yang demokratis (namun tetap profesional) hendaknya digencarkan menyertai keseluruhan proses reforma agraria. Hanya dengan model kebersamaan semacam inilah para subjek reforma agraria akan merasa "terikat satu sama lain" dalam sebuah gerakan bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam bingkai kesatuan sosial yang saling mendukung dan menguatkan.
Kesembilan, kesiapan semangat gotongroyong, kerjasama dan kerja bersama-sama penting ditanamkan sejak awal kepada pribadi, komunitas, kelompok atau organisasi rakyat subjek reforma agraria. Reforma agraria tak boleh diselewengkan sebagai ajang pemasaran ide-ide liberalisme, individualisme, dan persaingan bebas. Jangan permisif terhadap ketimpangan dan kesenjangan struktur sosial masyarakat. Reforma agraria justru harus berkontribusi pada penataan ulang susunan masyarakat dari yang serba timpang dan tak adil menjadi lebih setara dan berkeadilan dalam kemakmuran bersama.
Demikianlah sembilan hal pokok untuk diperhatikan para pelaksana reforma agraria. Kesiapan pemerintah, mesti jadi kepedulian seluruh pemimpin pemerintahan di setiap level, dengan kesadaran (sekali lagi) reforma agraria ialah agenda bangsa yang realistis untuk dilaksanakan guna membebaskan segenap anak bangsa dari segala bentuk keterbelakangan akibat ketidakadilan agraria yang lama tak pernah tertuntaskan. (bersambung).
KESEMBILAN
Menengok Kesiapan Masyarakat bagi Pelaksanaan Reforma Agraria
udah menjadi keyakinan bahwa peran serta secara aktif dan massif dari masyarakat bagi kesuksesan S pelaksanaan reforma agraria merupakan prasyarat mutlak yang tak bisa diabaikan. Untuk itu, diperlukan inisiatif dari berbagai kalangan yang pro-reforma agraria untuk bahu membahu dalam menggali, membentuk, menguatkan dan mengembangkan berbagai kelembagaan masyarakat yang didedikasikan bagi kelancaran dan keberhasilan reforma agraria.
Selama ini sudah tumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dari kalangan gerakan sosial untuk membangun organisasi rakyat pro-reforma agraria dalam berbagai bentuk dan level. Dengan berbagai keragaman kekuatan dan keterbatasan serta tema perjuangan, agenda pokok setiap organisasi yang ada terfokus ke reforma agraria sejati.
Sembilan siap masyarakat
Agar kesiapan masyarakat dapat dimatangkan, berikut ini sembilan hal krusial yang mesti diperhatikan. Pertama, kesiapan organisasi rakyat, khususnya serikat-serikat tani di pedesaan amat vital untuk ditumbuh-kembangkan. Serikat-serikat tani ialah jantung utama gerakan rakyat untuk reforma agraria. Tanpa serikat tani, reforma agraria terancam lumpuh, bahkan dapat berhenti bernafas alias tewas seketika. Karenanya, serikat tani yang ada harus digalang dan dijahit agar bersatu untuk "mengawal" pelaksanaan reforma agraria. Para pemimpin dan pengurus serikat tani di semua level harus bertemu, bertukar informasi, saling menyuntikkan semangat kebersamaan dan saling memperkuat kapasitas perjuangannya. Sudah bukan waktunya berdebat tentang penting tidaknya peran serikat tani dalam pembaruan agraria, sebagaimana tuntasnya debat soal peran Negara yang tak tergantikan dalam reforma agraria. Yang perlu didiskusikan lebih detail ialah posisi apa yang paling tepat, dan peran apa yang harus diambil oleh serikat tani agar reforma agraria membawa sebesar-besarnya manfaat bagi kaum tani, dan masyarakat luas secara umum.
Kedua, kesiapan "Gemara" sebagai jembatan penghubungantarapemerintahyangpunyakewenangan formal pelaksana reforma agraria dengan masyarakat sebagai subjek penerima manfaat. Melalui "Gemara", sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dibangun dengan kokoh. Jika terdapat perbedaan pandangan diantara anggota masyarakat, atau antara subjek reforma agraria dengan pemerintah, maka "Gemara" digunakan sebagai forum bersama untuk mengurai masalah, mencari kesepahaman dan membangun konsensus bersama. "Gemara" baiknya dihidupkan oleh para pegiat reforma agraria yang secara "alamiah" sudah ada di lapangan, maupun yang khusus "dicetak" untuk itu.
Ketika ide seputar pengembangan "gerakan masyarakat untuk reforma agraria" -yang diperkenalkan oleh Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) sebagai Gemara, hal ini jadi pintu masuk guna mendorong lebih jauh kesiapan masyarakat bagi pelaksanaan program reforma agraria. Dalam konteks yang lebih luas --bukan sekedar agenda pemerintah, "Gemara" boleh jadi merupakan salah satu kelembagaan sosial yang perlu dikembangkan agar peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dapat diwadahi dan diartikulasikan dengan baik. Bagaimana pun, aspirasi sosial masyarakat perlu ditampung, diolah dan disalurkan kepada kelembagaan lain dalam pelaksanaan program reforma agraria.
Ketiga, kesiapan perangkat kerja lapangan, semacam "fasilitator" untuk menyiapkan masyarakat. Para fasilitator ini direkrut dari kader muda desa, dididik secara khusus di pusat pelatihan reforma agraria, diikat dalam satu satuan tugas, dan dipantau serta dievaluasi secara berkala. Satuan tugas yang mendinamisir "Gemara" inilah yang akan memastikan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat itu dapat tumbuh subur. Para fasilitator bersama "Gemara" yang tersebar di semua desa di seluruh negeri inilah yang mengajak dan menemani masyarakat untuk belajar bersama memahami latar belakang, maksud dan tujuan program reforma agraria. "Gemara" jadi forum "informal terorganisir" yang membangun pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan bersama masyarakat dalam mengalirkan reforma agraria sejati yang didasarkan kekuatan rakyat di bawah (agrarian reform by leverage).
Keempat, posisi pemerintahan yang dapat berubah setiap periode melalui pemilu demokratis harus diantisipasi dengan kesiapan sosial di kalangan masyarakat dalam mensukseskan program reforma agraria. Jika masyarakat telah sadar dan siap, sekalipun rezim pemerintahan berganti dan haluan politik penguasa berubah arah maka dorongan untuk realisasi reforma agraria akan tetap hidup dan menyala-nyala di lapangan. Serikat tani merupakan garda terdepan penjaga semangat dan perawat api perjuangan reforma agraria. Untuk itu, tak boleh ada kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan reforma agraria. Serikat tani pro-reforma agraria justru harus diakomodasi suara dan kepentingannya serta difasilitasi agar dapat berberan aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan reforma agraria sejati.
Kelima, kesiapan organisasi rakyat(serikat-serikat tani) dalam merumuskan agenda-agenda strategis yang mendesak. Kalangan pemimpin, pengurus, kader dan segenap anggota serikat tani pro-reforma agraria sejati penting menggencarkan konsolidasi gerakan, pendidikan dan pelatihan, dan kolaborasi kritis serta aksi-aksi bersama. Hal ini hendaknya didiskusikan dan disepakati bersama agar perdebatan panjang di ruangruang pertemuan kalangan gerakan dapat segera ditindaklanjuti dengan kerja-kerja strategis yang konkrit di lapangan guna mengoptimalkan momentum pelaksanaan reforma agraria saat ini.
Keenam, kesiapan konsolidasi gerakan mutlak diperlukan dari kampung --setingkat organisasi tani lokal, hingga nasional. Proses konsolidasi hendaknya dilakukan terpimpin dengan kesepahaman bersama antar pemimpin organisasi tani (rakyat) pro-reforma agraria di tingkat nasional sehingga dapat dialirkan hingga ke tingkat daerah dan lokal. Aspek yang dikonsolidasikan, mulai dari ide/gagasan dan hal-hal mendasar yang prinsipil, serta kesepakatan atas pilihan strategi besar sebagai desain utama atas peran serta organisasi rakyat dalam reforma agraria yang sedang (akan) dijalankan. Prinsip-prinsip dan strategi besar ini harus disepakati secara rinci sehingga dapat dijadikan panduan bersama seluruh organisasi, pemimpin, pengurus, kader dan anggota serta jaringan kerja di semua tingkatan.
Ketujuh, kesiapan serikat-serikat tani dan organisasi rakyat pada umumnya dalam mengambil peran strategis bagi kelancaran dan kesuksesan reforma agraria. Tanpa peran strategis masyarakat secara massif dan sistematis maka reforma agraria terancam hampa dan rawan disenyelewengkan oleh para penumpang gelap (free riders) yang selalu mawas di setiap tikungan untuk mencuri kesempatan di tengah kesempitan, menggunting dalam lipatan, dan mengail di air keruh.
Kedelapan, lebih lanjut, kesiapan langkahlangkah teknis yang lebih detail dari kalangan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab dari para pemimpin dan pengurus serikat-serikat tani dan organisasi rakyat yang ada --melalui ataupun tanpa wadah Gemara sebagaimana diulas di bagian depan. Untuk itu, diperlukan "tim khusus" yang sumbernya berasal dari masyarakat yang siap siaga dan mampu bekerja bersama pemerintah untuk mendesain dan memformulasikan detail program operasional, sekaligus menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria secara komprehensif.
Kesembilan,kuncidarisemuakesiapandikalangan masyarakat, tak lain ialah kesiapan dan kesediaan dari para pejuang reforma agraria yang selama ini berada di luar "ring kekuasaan" dan cenderung berkonfrontasi dengan "Negara" untuk kembali mau duduk bersama. Para pejuang reforma agraria yang tersebar di berbagai organisasi gerakan sosial, dari level nasional hingga lokal mesti berbesar hati untuk rela barang sejenak melepas jaket organisasi dan menggulung sementara bendera sendiri guna memastikan terbentuknya kesatuan cita-cita, organisasi, agenda dan program yang dipantulkan melalui gerak bersama. Kesiapan rakyat dalam mensukseskan reforma agraria tergantung dari kesiapan tokoh-tokoh dan para pemimpin rakyat sendiri. Pemerintah wajib membuka ruang dan memfasilitasinya.
Demikianlah, kesiapan masyarakat dan kesiapan pemerintah harus dimatangkan sebelum momentum realisasi reforma agraria benar-benar tiba. Semoga saja bangsa ini tak terlalu lama berputar-putar pada persoalan agraria yang rumit tanpa upaya serius untuk mempercepat penuntasannya melalui pelaksanaan reforma agraria sejati.
EPILOG
Peringatan hari ulang tahun UU Pokok Agraria 24 September 2010 terbilang amat istimewa karena UUPA genap berusia setengah abad atau 50 (limapuluh) tahun. Sejumlah organisasi tani dan para pendukungnya di tingkat nasional dan di wilayah menggelar berbagai aksi merayakan terbitnya legislasi yang lekat pemihakkánnya pada kepentingan petani dan rakyat golongan lemah lainnya.
Ditinjau dari substansinya, UUPA harus diakui merupakan salah satu undang-undang yang memiliki nilai vital bagi bangsa karena memayungi penataan agraria nasional yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. UUPA menunjukkan jalan bagi penataan ulang struktur penguasaan dan pengelolaan agraria yang bermuara pada kebutuhan pelaksanaan reforma agraria atau pembaruan agraria di Indonesia. UUPA jadi batu pijak politik agraria nasional yang merdeka dari kekuasaan kolonial yang menindas, menghisap dan menjajah.
Agar peringatan setengah abad UUPA --yang sekaligus menandai Setengah Abad Agraria Nasional, ini membawa hikmah, tiada jalan lain kecuali pembaruan agraria harus serius dijalankan, termasuk dalam makna perubahan corak produksi di segala sektor agar lebih prorakyat kecil dan berwatak sosial kerakyatan. Momentum setengah abad UUPA, sejatinya kesempatan emas untuk bergegas merombak pola berfikir dan cara kerja pemerintahan yang cenderung anti-pembaruan menjadi lebih pro-pembaruan demi kejayaan bangsa dan negara.
JikasajaPPReformaAgrariasegeraditandatangani oleh Presiden dalam waktu dekat, maka inilah kado teristimewa yang dipersembahkan pemerintah posta reformasi 1998 sebagai hadiah bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang tambah istimewa, kado ini datang pada saat bersejarah, yakni ketika kita menghikmati UUPA sebagai salah'satu amanat para pendiri republik. Semoga legislasi keagrariaan baru yang kondusif bagi pelaksanaan reforma agraria sejati sebagai bagian inti dari restorasi Indonesia dapat segera dihadirkan sematang mungkin.
Akhirnya, ketika Indonesia berhasil bangkit dan jaya di lapangan agraria, maka kita akan menjadi bangsa besar yang makin berperan penting dan disegani di Dunia. Apabila kita kuat, tak mudah bangsa lain melecehkan martabat kita. Dengan peringatan setengah abad UUPA, mari kuatkan komitmen nasional untuk melaksanakan reforma/pembaruan agraria sejati sebagai agenda rakyat, agenda bangsa dan Negara.
Selamat ulang tahun emas UUPA. Selamat Hari Tani Nasional dan Hari Agraria Nasional 2010. Mari matangkan reforma agraria untuk sebesar-besarnya keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat. Sadar, bangkit dan bersatulah kaum tani, rebut masa depanmu yang gemilang bagi Indonesia Raya!
Penulis
Usep Setiawan dilahirkan di Ciamis, 11 September 1972. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Ciamis (Jawa Barat), dan pada tahun 1998 mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari jurusan Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung. Sejak 2008 mendalami sosiologi pedesaan di Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
Sejumlah organisasi dan aktivitas yang pernah dijalaninya: Ketua Umum Huria Mahasiswa Antropologi Unpad (1993-1994); Ketua Divisi Pendidikan Keluarga Aktivis Unpad (1993-1994); Staf Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (1996-2002); Deputi Sekjen KPA Bidang Advokasi (2002-2005); Ketua Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) Bandung (1999-2009); Koordinator Pokja Ornop untuk Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA (2002-2003); Anggota Dewan Pengarah Perhimpunan Gerakan Advokasi Kerakyatan (PERGERAKAN) 2003-2004; Koordinator Pelaksana Tim Kerja Mengagas Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)-Komnas HAM (2003-2005); Sekretaris Jenderal KPA (2005-2009); Sekretaris Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPP Ind), sejak 2006; Koordinator Sekretariat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dewan Ketahanan Pangan (sejak 2008), dan; Ketua Dewan Nasional KPA (2009-2012).
Karangannya dimuat: Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Bandung Pos, Republika, Forum Keadilan, Jurnal Nasional, Seputar Indonesia, Hukum Online, Opini Indonesia, Media Indonesia, dsb. Selain aktif sebagai kontributor maupun editor buku keagrariaan, serta menulis di jurnal ilmiah, penulis juga aktif jadi narasumber seminar atau fasilitator lokakarya dan pelatihan keagrariaan yang diselenggarakan pemerintah, legislatif maupun kalangan non-pemerintahan. Buku lain yang terbit pada tahun ini berjudul "Kembali ke Agraria", diterbitkan bersama oleh KPA, STPN dan SAINS (Agustus 2010).